Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
dicabut dengan perda salinan murray tahun pemerintah kabupaten mukomuko peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang izin operasi kendaraan non dalam kabupaten mukomuko dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati! mukomuko, menimbang bahwa pengaturan dan penertiban kendaraan yang beroperasi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah, oleh sebab itu untuk teratur dan pertamanya kendaraan non yang beroperasi dalam wilayah kabupaten mukomuko, maka perlu diatur dan dilakukan penertiban administrasinyaoperasi kendaraan non dalam kabupaten mukomuko babi! ketentuan umum badaaa sun perda kab. mukomuko tahunoperasi kendaraan non adalah surat izin yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan orang dan barang pada wilayah opertertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pengangkutan baik orang maupun barmembayar. penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian negara dpelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan serta menemukan kerangkanya. perda kob. mukomuko tekun bab nama, objek dan subjek dengan nama izin operasi kendaraan non adalah surat izin yang diberikan kepada pemilik kendaraan non yang beroperasi dalam wilayah kabupaten mukomuko. objek izin operasi kendaraan non adalah kendaraan yang dioperasikan untuk dipergunakan mengangkut orang dan barang dalam wilayah kabupaten mukomuko subjek angkutan kendaraan non adalah orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dibidang transportasi dalam kabupaten mukomuko. bab iii izin operasi pemakaian jalan oleh kendaraan bermotor templat nomor polisi luar daerah bi, yang beroperasi atau berdomisili kabupaten mukomuko harus mempunyai izin dari pemerintah kabupaten mukomuko: izin dimaksud dalam adalah izin operasi bagi kendaraan non yang beroperasi atau berdomisili dalam kabupaten mukomuko, izin operasi kendaraan non bd, diberikan dalam jangka waktu enam) bulan dan dapat diperpanjang. perda kab. mukomuko tahun bab pemberian izin operasi izin operasi dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya, izin operasi diberikan kepada pemilik atau kuasa dari pemilik kendaraan yang bersangkutan. bab besarnya tarif retribusi besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut kapasitas besarnya tarif jenis kendaraan daya angkut retribusi tahun pick up s d rp. minibus s d rp. light, truck bengkel ban) s d rp. truck double ban s d rp. truck tonton tender keatas rp. hasil pungutan retribusi disetor kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten mukomuko. pengelolaan administrasi pungutan retribusi dimaksud dilaksanakan oleh dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten mukomuko. perda kab. mukomuko tahun pengawasan terhadap pungutan retribusi izin operasi dimaksud dilakukan oleh bupati mukomuko atau pejabat yang ditunjuk. kepala dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten mukomuko wajib membuat laporan bulanan kepada bupati mukomuko selambat lambatnya tanggal bulan berikutnya. tem hasil pemungutan retribusi (sembilan puluh lima persen) disetor kas daerah dan setinggi tingginya lima persen) digunakan untuk administrasi pengelola. mukomuko tahuns perda kab. mukomuko tahun
kal, same ian dicabut dengan perda salinan tahun bana apaingkatan pendapatan asli daerah pad) sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu penetapan retribusi rumah potong hewan:rumah potong hewan. perda kab. mukomuko tahun c fph adalah rumah tempat pemotongan hewan yang disediakan oleh pemerintah melalui dinas pertanian, kelautan dan perikandprrda kab. mukomuko tahuasangkanya. ooseharusnya terutang. ss. surat tagihan retribusi daerah ylanjutnya disingkat std adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sall) dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas kegiatan penyelenggaraan potongan hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan. obyek retribusi adalah penyelenggaraan pemotongan hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan dengan jenis sebagai berikut sapi: kerbau, cc. kambing: domba, kuda, babi perda kab. mukomuko tahun dikecualikan dari obyek retribusi adalah pemotongan ternak hewan untuk kurban kegiatan sosial lainnya subyek atau wajib retribusi adalah orang pribadi badan yang memotong hewan memeriksakan hewan dan yang menggunakan rumah potong hewan dalam wilayah kabupaten mukomuko. bab iii golongan retribusi pasa! retribusi rumah potong hewan yang meliputi kegiatan tempat memotong hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha tertentu. bab dasar pengenaan dan tarif retribusi dasar pengenaan retribusi adalah berdasarkan nilai jual jenis hewan yang dipotong, volume hasil pemeriksaan hewan atau ternak yang lulus uji kesehatan dan volume hasil pemotongan: nilai jual, volume hasil pemeriksaan dan volume hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada pada masing masing jenis hewan yang dipotong ditetapkan secara periodik oleh bupati sesuai dengan standar harga yang berlaku dilokasi setempat: nilai jual, volume hasil pemeriksaan dan volume hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh instansi yang berwenang. besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar (dua persen perda kab. mukomuko tahun bab wilayah pemungutan dan cara penghitungan retribusi jd) retribusi terhitung dipungut dirumah potong hewan, tempat pemeriksaan hewan dan tempat pemotongan hewan yang dilakukan wilayah kabupaten mukomuko: besarnya tarif retribusi rumah potong hewan, tempat pemeriksaan hewan dan tempat perpketentuan penyelenggaraan retribusi dan besarnya tarif tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil pemotongan hewan, pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh hewan ternak yang sehat dan bermutu, daging yang sehat dan bermutu, serta untuk memperoleh daging dan hasil ikatannya yang sehat dan bermutu yang ditandai dengan pengeluaran surat retribusi. struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan jenis ternak yang akan dipotong perhari, satuan jenis pemeriksaan hewan dan satuan jenis hasil pemeriksaan hewan. besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis hewan atau ternak diwilayah daerah atau sekitarnya struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: perda kab. mukomuko tahun retribusi rumah potong hewan. pemakaian jenis ternak tarif rp) keterangan b tempat pemakaian sapi kerbau per ekor, per hari kandangmotonganlayanan daging bab per ekor, per hari kambing domba per ekor, per hari pemakaian per kkm angkutan retribusi bea pemeriksaan keurloon) rumah potong hewan. jenis hewan ternak \| biaya retribusi berekor sapi kerbau kuda rp2. amar rp1. bnn rp2. retribusi kesehatan hewan ternak no\| jenis hewan ternak biaya retribusi berekor sapi kerbau kuda. rp5. , kambing domba babi unggas sinar kuasar rp1. perda kab. mukomuko tahupendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan dan pembayar"gg bentuk, isi serta tatarda kab. mukomuko tahun dengan tiibawa sebagaimana dimaksud pada huruf h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. perda kab. mukomuko tahun i. mukomuko. site mukomuko pada tenda desember mukomuko, sai wan kukus nex perda kab. mukomuko tahun
bee aaa. aa . . salinan (anrasarana dan lalu lintas jalan, perlu diatur tentang tempat khusus parkir dalam wilayah kabupaten mukomuko, bahwa berdasarkan pertimbanganengan persetujuan bersama dewan perwakilan dalam wilayahccperda kabupaten mukomuko dalam wilayah kabupaten mukomukoatas ditetapkan oleh kepala dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten mukomuko. bab iii kewajiban dan larangan kewajiban setiap kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir, wajib membayar retribusi parkir. perda kabupaten mukomuko tahun larangan dilarang parkir, sepanjang jalur khusus pejalan kaki, sepanjang meter sebelum dan sesudah jembatan sepanjang meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.: pada tempat tempat yang dapat menutupi rambu rambu atau alat pemberi isyarat lalu lalu lintas, sepanjang meter sebelum dan sesudah kendaraan pemadam kebakaran atau sumber air sejenis. bab cara mengukur tingkat pengguna jasa tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bab besarnya tarif retribusi besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut becak motor motor rp. mobil rp. bab pengelola pengelolajau kal perda kabupaten mukomuko tahun bendaharawanhasil pemungutan retribusi (sembilan puluh lima persen) disetor kas daerah dan lima persen) digunakan untuk administrasi pengelola. babi! sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi tidak membayar, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. bab vupaten mukomukooo, ikhwan yunus diundangkan mukomuko pada mukomuko aman abuya mukomuko ahun
pebruari lembaran daerah sdaganggukeuangan nomor kmk. tentang kawasan berikatizin gangguan adalah pembayaran atas pelayanandan ketertiban serta kelestarian fungsi lingkungan tidak termasuk izin gangguan bagi suatu tempat kegiatan atau usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatengangguan adalah tata cara penilaian terhadap potensi dampak pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan, kemauan, getaran terhadap baku mutu yang ditetapkan berdasar ketentuan peraturan perundang undangan lingkungan hidup, dan penilaian terhadap, dengan suatu pengelompokan, yaitu gangguan kecil, gangguan menengah dan gangguan besar. gangguan kecil, jika usaha kegiatan tersebut kurangmenengah, jikabesar, jikaindeks kawasan adalah tata cara penilaian terhadap penetapan kawasan tempat lokasi usaha kegiatan berdasar peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan suatu pengelompokan, yaitu kawasan industri dan pergudangan, kawasan jasa perdagangan, kawasan pertanian dan kawasan perumahan dan permukiman. kawasan pergudangan adalah areal yang digunakan untuk berbagai macam jenis kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penumpangnya dimana bidang bidang tanah yang digunakan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah atau suatu badan usaha badan hukum swasta. kawasan jasa perdagangan adalah areal yang digunakan sebagai lokasi kegiatan beberapa perusahaan yang melaksanakan berbagai jenis usaha transaksi barang dan jasa hortikultura, perkebunan dan peternakan: kawasan perumahan dan pemukiman adalah areal yang digunagangguanizin gangguizin gangguan setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan gangguan, wajib memiliki izin gangguan. kriteria gangguan sebagaimana dimaksud terdiri dari: gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi gangguan:, gangguan terhadap ekonomi,dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah: kegiatan usaha yang berlokasi dalam kawasan industri, kawasan berikat: kegiatan usaha yang berlokasi tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupatedapatkan izin ganggudalam waktu paling lama (tujuh) hari setelah menerima permohonan izin gangguan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai disetujui atau ditolaknya permohonan. pemberitahuan atas ditolaknya permohonan izin gangguan harus disertai dengan alasan penolakan. persyaratan dan tata cara pengajuan izin gangguan diatur lebih lanjutjangka waktu berlakunya izin gangguan adalah selama wajib retribusi melakukan kegiatan usaha: apabila wajib retribusi izin gangguan kegiatan usaha orang pribadi meninggal dunia, izin tetap berlaku selama usahanya masih berjalan. setiap pemegang izin gangguamilik izin yang telah mendapatkan dokumen izin, wajib melaporkan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen izin, dalam hal dokumen izin rusak sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif sebesar (lima puluh persen) dari tarif retribusi: dalam hal dokumen izin hilang sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif sebesar (seratus persen) dari tarif retribusi. bab iii nama, objek dan subjek sebagaimana dimaksud pada meliputi: izin gangguan baru, perubahan izin perubahan izin sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perubahan sarana usaha penambahan kapasitas usaha cc. perluasan lahan dan bangunan usaha perubahan waktu atau durasi operasi usahakawasan dan indeks gangguan: luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada yang selanjutnya disingkat dengan lrt adalah luas lantai bangunan dan luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat kegiatan atau usaha dan penunjang tempat kegiatan atau usaha, indeks kawasan sebagaimana dimaksud pada yang selanjutnya disingkat dengan ditetapkan berdasarkan fungsi fungsi kawasan sebagai berikut: kawasan pergudangan indeks kawasan jasa perdagangan indeks cc. kawasan pertanian indeks kawasan perumahan dan permukiman indeks indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada yang selanjutnya disingkat ig, ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan: gangguan kecil indeks gangguan menengah indeks gangguan besar indekstarif retribusi didasarkan pada tempat luas usaha sesuai bidang usahanya. tarif retribusi yang selanjutnya disingkat adalah besarnya pungutan perimeter persegi (m2) dari luas ruang tempat usaha yang digolongkan berdasarkan interval luasan sebagai berikut: luas s100 sebesar rp. m3) luas s.d. 1000m ? sebesar rp. m ) luas s.d. sebesar rp. m ) luas s.d. sebesar rp. m ) luas s.d. sebesar rp. m ) luas s.d. m2? sebesar rp. m?) luas sebesar rp. m ) retribusi izin gangguan yang disingkat dengan rig dihitung berdasarkan perkalian sebagaimana dimaksud dalam dan atau rig lrt trizin gangguan. bab tata cara pemungutan retribusi retribusi dipungut dengan menggunakan skr skryang tugas pokok dan fungsinya membidangi retribusi izin gangguan. hasil pemungutan retribusi disetor secara brutogajuan keberatan retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis dengan alasan alasan yang jelas kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas skr,izin gangguan yang diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus mengajukan izin kembali sesuai., siribusi ijin gangguan.doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi izin gangguan umum dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bidang pengembangan usaha sangat diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaku usaha, yaitu berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan pendirian tempat kegiatan atau usaha orang pribadi atau badan usaha yang menimbulkan gangguan dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat pemberian izin dari pemerintah kabupaten. guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan retribusi dalam pelayanan pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta pengaturan mengenai kewajiban adanya izin gangguan, diperlukan aturan sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi makro secara nasional terkait dengan situasi dan kondisi iklim usaha dan investasi nasional secara umum dan kabupaten jombang secara khususizin gangguan harus disesuaikan materinya ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelaskb) huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas apabila pemegang izin gangguan meninggal dunia, izin tersebut masih tetap berlaku dan harus segera dibalik nama atas nama penanggung jawabseorang mempunyai usaha bengkel las dengan luas ruang usaha kawasan pergudangan dengan gangguan besar, diketahui: lrt rp. rig lrt tr. maka perhitungannya adalah ren faliiita dicabut dengan perda salinan tara tahun bait ro, lega peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang retribusi izin usaha industri (iut), tanda daftar industri (tdi) dan izin perluasan industri (ipi) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mukomuko, menimbang bahwa dalam upaya memacu perkembangan usaha industri agar dapat tumbuh dan berkembang secara positif, maka dipandang perlu mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lir terhadap usaha industri dalam kabupaten mukomuko: bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri tersebut perlu diterbitkan izin usaha industri: bahwa untuk melaksanakan maksud huruf dan lintas, perlu diatur dengan peraturan daerah kabupaten mukomuko. mengingat l,iadabatau retribusi yang berh, retribusi harus dapat membuktikan ketidak besaran ketetapan retribusi tersebut. keberatan harus dilaksatuperda kab. mukomuko tahun snnlangsung dihitungda kab. mukomuko tahun tjuga berlaku sebagai bukti pembayaran. bab xiii pengurangan keringanan, pembebasan retribusi dan kadaluarsa penagihanwajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan. mm)perda kab. mukomuko tahunmukomukoperda kab. mukomuko tahun memeriksa buku buku. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, yang berlaku. bab xvi ketentuan peralihan perusahaan perusahaan yang telah memiliki surat iui, tdi dan ipi yang diterbitkan sebelum diberlakukan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka perizinatau kepada pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh surat iui, tdi dan sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.lan pusat komune, sen erp tang cma baju ronda loe . perda kab. mukomuko tahun ama iii iii iii iibahan peledak keputusan presiden republik indonesia,industri (iui), tanda daftar industri (tdi) dan izin perluasan industri (ipi). perda kab. mukomuko tahun bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud daerah adalah daerah kabupaten mukomuko pemerintah adalah pemerintah kabupaten mukomuko kepala daerah adalah kepala daerah kabupaten mukomuko: cd.tiaprolainnyaelolakelompok industri adalah bagian bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha pan industri perda kab. mukomukoretribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintindustri yang selanjutnya disingkat retribusi iui dan retribusi tanda daftar industri yang selanjutnya disingkat retribusi tdi serta retribusi izin perluasan industri yang selanjutnya disingkat retribusi ipi adalah retribusi yang dibayar atas pemberian iui, tdi dan ipi kepada orang pribadiui, tdi dan ipi dari pemerintah kabupaten mukomuko: sda kab. mukomuko tahuut, retribusi tdi dan retribusi ipi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian iui, tdi dan ipi kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya. objek retribusi adalah pemberian iui, tdi dan ipi kepada orang pribadi atau badan. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan iui, tdi dan ipi. bab iii golongan retribusi retribusi iui, tdi dan ipi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. perda kab. mukomuko tahun . mmj bab penyediaan jasa jasa yang diberikan meliputi pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. penerbitan izin. bab tata cara dan persyaratan serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa bagian kesatu tata cara dan persyaratan perizinaninvestasi seluruhnya (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), sedangkan untuk perluasan diukur dari kapasitas produksi yang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dibawah rp. sepuluh juta rupiah) tidak diwajibkan memperoleh tdi, kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutanseanda daftar industri tdi) perda kab. mukomuko tahun terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas rp. dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh iui terhadap perusahaan industri yang melakukasesuai tdi iui yang dimiliki, wajib memperoleh ipi. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif serta masa retribusi bagian kesatu: biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan. masa berlakunya retribusi ditetapkan (tiga tahun. bagian kedua struktur dan besarnya tarif retribusi serta klasifikasi industri setiap perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha industri atau perluasan industri wajib memilik yul, ide dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan nilai investasi perusahaan seluruhnya (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) perda kab. mukomuko tahun klasifikasi perusahaan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut klasifikasi industri gol nilai investasi besarnya perusahaan tarif sonnnnnonnnnnn send haa industri kecil rumah tangga s d s10 juta rp. industri kecil s d juta rp. industri sedang s d milyar rp. industri besar diatas milyar rp. mh) dalam hal perluasan yang dimaksud huruf d", besarnya tarif adalah prosentase perubahan dikalikan dengan tarif dasar. bab vii wilayah pemungutan dan surat pendaftaran (l) retribusi yang berhutang dipungut wilayah tempat iui, tdi dan ipi diberikan. wajib retribusi wajib mengisi ord:viii pendapatan retribusi dan saat retribusi berhutang retribusi berhutang pada saat diterbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu. penetapan retribusi berdasarkan sport dengan menerbitkan skr. dalam hal mukomuko perda kab. mukomuko tahun si yang berhutang, akan dikeluarkan skr tambahan. bab tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan (bsekaligus dimuka, untuk (satu)i dan std. tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati mukomukopenerangan jalanspenerangan .: kepala daerah adalah bupati kabupaten bolaang mongondow utarasial politik dan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya: penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah,nah dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas: obydan atau badan yang menggunakan tenaga listrik: wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi dan atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik:dalam ditetapkan sebagai berikut dalam hal tenaga listrik berasal dari pln dengan pembayaran.kabupaten bolaang mongondow utara: nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan dengan keputusan kepala daerah:itetapkan sebesar (tiga puluh khusus untuk home industry, industry kecil menegah, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam sebesar (dua puluh persen).rekening listrik yang dikeluarkan oleh pln sebagai bukti pembayaran pelanggan pln berfungsi sebagai speed. bab tata cara perhitungan dan penetapan pajak (l) berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang tercantum pada rekening listrik, pln menghitung besarnya pajak terutang: berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pln menetapkan pajak berhutang dengan menerbitkan nota pajak yang merupakan satu kesatuan dengan rekening listrik: nota pajak sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai skr bab vii tata cara pembayaran dan penagihan penagihan pajak penerangan jalan dilakukan oleh pln. (l) pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada loket pln, yang ditunjuk: rekening pln berfungsi sebagai ssd. pajak yang telah dipungut oleh pln, setiap bulan disetor kas daerahsup ati bol mongondow hamdan datunsolang diundangkan borok pada tanggal kesemekpajak penerangan jalpenerangan jalcukup jelas yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah baik penggunaan tenaga listrik yang disalurkan dari pln maupun bukan pln. s d cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor:
f# p.: . i. niy salinan ". pemerintah kabupaten mukomuko peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang standar tarif jasa pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mukomuko, menimbang bahwa tarif jasa pelayanan kesehatan yang berlaku sekarang puskesmas dan jaringannya, perlu disesuaikan dengan standar tarif jasa pelayanan kesehatan yang baru mengingat standar lama sudah tidak relevan dengan kondisi saat sekarang, bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para penyelenggara pelayanan kesehatan dalam melakukan pemungutan tarif jasa pelayanan kesehatan dan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan: cc.eee eea aaaa perda kabupaten mukomuko tahun d( . mwuwwaho ekstraksiimpiat ekstraksi iud perawatantali pusat s00\| suntik mandiri vaginataucher inspeculo rincian biaya jasa jasa jenis pelayanan sarana prasarana pelayanan total sep .8hp sarana langsung jangsuwa rp) tindakan medik ringan tindik a000\| . sirkumsisi \|. incisa abses aan kecil . sedang . ekstraksi kuku . pasang spark . bilas lambung . estimasi . angkat korpus ringan sedang tool kateterisasi klima .lo a000\| ransel perban . suction a00o0o\| rectal tourer suprapubic punti . pasang gps \|. buka gps . pasang ngt mag siang. a.00o0o\| tindakan medik gigi jan (nan ee ya cabut gigi sulung cabut gigi dengan komplikasi \|. \|. o moonenetvonencordeennnenmennrnerod menenun ringan yoon sedang tambah gigi permanent )j) tambal gigi sementara \|. bersihkan karang gigi . : . insist abses gigi . o000\| pencabutan akar gigi \|. perawatan rawat jalan . kas blank status kartu s0o periksa dokter umum \|. . dokter gigi loo.s00\| apotik. suntik . lo. d00\| . perda kabupaten mukomuko tahun laboratorium pemeriksaan urin rutin poo au. protein .x. sedimen mm. reduksi .ii bilirubin barahtutin uj7 ua . ooooiot.i00\| eritrosit a00 rincian biaya jasa jasa jenis pelayanan sarana prasarana pelayanan total pipa nan ea! rp) rp) mitungjenisteucocyt med oo. iii. .s. solongandarah diffecount tes perdarahan a1. solo\| solo\| plantes dpr 00cm. putus oo. faces urine amuba bakteri gula darah s000\| tt. oksigen jam surat keterangan poin keterangan kesehatan too untuk pelajar untuk umum . . untuk pengantin visum et'repertum i5000\| good\| keterangan kematian keterangan kelahiran keterangan cuti hamil s00\| pemakaian ambulans \| loo anu pemakaiandalamkota kecamatan \| \| . rincian penggunaan dana il. . sopir rp. \|. dini ommomomomnmnema . sarana rp. one h guci mobil rp. \|. nun . penyusutan rp. \|. moo don . bahan bakar rp. lo. bi pemakaianluarkota kecamatan \| . arp km) mmmemmnnnmmnunmnpomnmunnnmenonan rincian penggunaan dana sopir .15h pemanen . sarana tenaga pendamping i.aa perda kabupaten mukomuko tahun par mn kl bahan bakar hom b tambahan: untuk rujukan luar kota (dengan \|. \|. jarak tempuh lebih dari 10jam \|. (o l cma! ditambah biaya penginapan sopir.\|.i. woo danpendamping) ho. t b l rawat inap kare s00\| blank status. pemeriksaan dokter umum. . m3000. visite dokter konsultasi dokter specialis . . asuhan keperawatan. administrasi si.o.ooocooco.cowevewow . . akomodasi . . " x0. rincian biaya a bae jenis pelayanan sarana prasarana .pelayanan total tidak bhp sarana langsung langsung rp) rp) arp) arp) arp) radiologi tanpa film) gap fisioterapi iu aan mane intra red 3tool book\| exercise aktif exercise pasir . mmm! ultrasound terapi. short wave difteri . bupati mukomuko, ttd ikhwan yunus perda kabupaten mukomuko tahun mmannastandar tarif jasa pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya babi bud maupun rehabilitasikesdekesehat, dan. perda kabupaten mukomuko tahun jsmmeanaa ii. akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap. j . visite adalah kunjungan rutin harian yang dilaksanakan oleh tenaga medisyang langsung tenaga medis paramedistidak langsung penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien puskesmasoo pelayanan kesehatan dengan keterangan tidak mampu miskin dari kepala desa diketahui camat dan disetujui dinas sosial kabupaten mukomuko. pasien kmm adalah pasien tidak mampu miskin yang memiliki kartu jamkesmas sesuai data base pada sekretariat kmm kabupaten mukomuko, mendapatkan jaminan pembiayaan dari program pemerintah pusat untuk mendapatola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif puskesmas, yang didasarkan atas prinsip prinsip akuntansi nirlaba. perda kabupaten mukomuko tahun tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan puskesmas, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa sarana prasarana danhabis pakai bhp). jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan: aa. retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan jasa sarana puskesmas dan jaringannya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran. bb. bendahara penerimaan puskesmas adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menerima, membukukaskan, menyimpan sementara dan melaporkan menyetorkan uang atas pembayaran pengguna jasa pelayanan kesehatan pada bendahara pengeluaran puskesmas dan menyetorkan retribusi kesehatan pada bendahara penerimaan dinas kesehatan. cc. bendahara penerimaan dinas kesehatan seseorang yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menerima, membukukaskan dan menyetor uang retribusi kesehatan pada rekening kas daerah. bab ketentuan pelayanan kesehatan pasien puskesmas puskesmas pembantu balai pengobatan, puskesmas keliling, poskesdes dan polindes meliputi pasien umum: pasien akses, pasien kmm jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat miskin perda kabupaten mukomuko tahun pasien tidak mampu: pasien khusus. kepada pasien umum dikenakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarifakses dengan departemen kesehatan republik indonesia. kepada pasien kmm tidak dikenakan biaya pelayanan kesehatan selagi program pemerintah masih ada. kepada pasien khusus diberikan keringanan biaya sebagian atau keseluruhan yang diatur dan ditetapkan oleh kepala puskesmas. kepada pasien tidak mampu diberi keringanan biaya sebagian atau keseluruhan yang diatur dan ditetapkan oleh kepala puskesmas. bab iii ketentuan penyelenggaraan pemungutan tarif pelayanan kesehatan ketentuan pemungutan tarif pelayanan kesehatan meliputi biaya yang ditarik dari pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien puskesmas dan jaringannya. manajemen puskesmasngurangi kualitas pelayanan, sepanjang tidak menyimpang dari rencana kerja puskesmas pada tahun berjalan. tarif pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannyapembiayaan kesehatan departemen kesehatan r.i dan atau bench marking dari puskesmas yang tidak komersil. besaran tarif tarif pelayanan kesehatan untuk semua jenis pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya sebagaimana tersebut lampiran peraturan daerah ini. retribusi pelayanan kesehatan diperoleh atas penggunaan jasa sarana peralatan yang merupakan bagian tarif jasa pelayanan kesehatan. perda kabupaten mukomuko tahun eemmamauaa ii pembayaran jasa atas. bab ketentuan jasa puskesmas dan jaringannya hanya memungut jasa pelayanan kesehatan dan bhp atas pelayanan yang diberikan. jasa pelayanan kesehatan dibedakan atas jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan dan bhp digunakan langsung oleh puskesmas dengan diatur oleh peraturan bupati mukomuko jasa sarana retribusi pelayanan kesehatan disetor langsung kas daerah melalui bendahara penerima dinas kesehatan selambat lambatnya tanggal (lima setiap bulansepuluh setiap bulannya dengan melampirkan tanda bukti setor. perda kabupaten mukomuko tahun "si iii iii ii. babi6b juli bupati mukomuko, ti,lampiran peraturan daerah kabupaten mukomuko. nomor tahun tanggal juli standar tarif jasa pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya rincian biaya jasa jasa jenis pelayanan sarana prasarana pelayanan total pembinaan parama sasa bee en: bebridement luka bia ringan . sedang . berat .oio . bukajahitan simpul lo. . moo \|. boo\|.it: venasectie \|. . sedang .l.is00\| man ( idol pasanginfus resusitasi ringan ii. n00 " sedang . i . . observasi 20ow\| soo\| pertolongan persalinan sen persalinan normal dokter umum ii. \|. bidan \|. ringan lo. . sedang .iiu3 pemasangan impian soso \| pemasangan iud peralihan patologis dengantindakan \|. loo. induksi. s0. episiotomi .l. komplikasi distopia \|. kasusletaksungsang " kasusletakmuka vacumextracive manualplacenta .00o0\| rupturserviks rupee vagina ( perda kabupaten mukomuko tahun
dicabut dengan perda salinan naa)usaha perdagangan (sup) dan retribusi tanda daftar perusahaan (tdp) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mukomuko, menimbang la. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dar pembangunan sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang nyat: dan bertanggungjawab diperlukan upaya ekstensifikasi retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah!: yang penting guna membiayai penyelengaraan pemerintahan dar pembangunan tersebut bahwa surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan yang diterbitkan dinas perindustrian dan perdagangan koperasi dar ukm kabupaten mukomuko dalam pelaksanaannya dapat dimasukan: sebagai salah satu ekstensifikasi retribusi daerah kabupaten mukomuko cc. bahwa untuk melaksanakan huruf dan atas untuk biaya: pemberian surat izin usaha perdagangan, tanda data perusahaan perlu dipungut retribusi yang diatur dengan peraturan: daerah. mengingat undang undang nomor tahun tentang hukum acar: pidana lembaran negara republik indonesia tahun nome tambahan lembaran negara nomor perda kab. mukomukokil tanggal skr atau dokumen lain yang dipersamakan, skrdkbt dan sardi diterbitkan. kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka: waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasir bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tangga!(l) telah lewa dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberat, dapat mengajukan: permohonan pengembalian kepada bupati. perda kab. mukomuko tahun bupati dalam jangka waktu paling lama (enam)i bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan slrdlb harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu bulan. (myk:lrdlb. apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu:: (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar (dua persen)retribusi.: kabupaten mukomuko: perda kab. mukomuko tahun:laya dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, dapat diberikan:aturan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati mukomuko. bab xii ketentuan penagihan hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka: waktu (tiga) tahun terhituhutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidarda kab. mukomuko tahun bab xiii ketentuan pidana wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan: daerah diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda palin die:a peneliti keterangan atau laporan: berkenaan dengan tindakan pidana bidang retribusi daerah agar keterangan: badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tanda i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tanda pidana dalam bidang retribusi daerah perda kab. mukomuko tahun ab, eee eeeeee terre gan: identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud padi:kelakte, perusahaan perusahaan yang telah memiliki sup dan tdp yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini, tetap berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun seja! peraturan daerah ini diberlakukmukomuko atau pejabat yan: ditunjuk untuk memperoleh sup dan tdp sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya. bab xvi.tanggal. desember ppa mpa main bupati mukomuko, eng chan yung neeusaha perdagangan (sup) dan retribusi surat tanda pendaftaran perusahaan (tdprda kab. mukomuko tahun pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah semua dengan peraturan perundang undangan yang berlakuretribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah! kabupaten mukomuko:koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang : koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang: seorang: koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi retribusi surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan sup dan retribusi tanda daftar perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan tdp adalah adalah retribusi yang dibayar atas pemberian sup dan tdp kepada orang pribadi!p dan tdp dari pemerintah kabupaten mukomuko: ooperda kab. mukomuko tahusup dan tdp dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian sup dan tdp kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan usahanya. perda kab. mukomuko tahun bagian kedua objek dan subjek retribusi objek retribusi adalah pemberian sup dan tdp kepada orang pribadi atau badan. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berikan sup dan tdp yan berbentuk pt. perseroan terbatas) persekutuan komanditer cc. persekutuan firma fa) perusahaan perorangan ud, toko dan koperasi) bentuk perusahaan lainnya perusahaan asing. dikecualikan dari objek retribusi adalah pedagang keliling, pedagang asongan pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. bab tata cara persyaratan dan penggolongan retribusi retribusi sup dan tdp digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.b cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan besarnya tarif retribusi iup dan tdp bagian kesatu cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan modal disetor dan kekayaan bersih (netto suatu perusahaan. perda kab. mukomuko tahun bagian kedua besar tarif retribusi izin usaha perdagangan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagi berikut perusahaan terbatas pt) nilai diluar tanah dan bangunan) rp. s d rp. kp. rp. rp. rp. keatas kp: persekutuan komanditer cv) nilai diluar tanah dan bangunan) rp. rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. keatas perusahaaan milik negara daerah bumn,bumi) nilai diluar tanah dan bangunan) rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. keatas ud. perusahan perorangan nilai diluar tanah dan bangunan) rp. rp. s d rp. 'p. s d rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. keatas perda kab. mukomuko tahun an ea perusahaan asing nilai diluar tanah dan bangunan) rp. s d rp. rp. s d rp. rp. keatas rp. badan usaha perorangan ud, toko dan koperasi) rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. bentuk lainnya rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. rp. s d rp. rp. bagian ketiga besar tarif retribusi tanda daftar perusahaan prinsip prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada pokok toko! keputusan menteri perindustrian perdagangan nomor kep tentang pedoman biaya administrasi wajib daftar perusahaan selanjutnya disebut adalah biaya yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang didaftarkan dalam data: perusahaan dengan besaran berkisar maksimal antara rp. sampai dengan dengan rincian sebagai berikut biaya wdp mpp bentuk perusahaan kep rp. rp. rp. perorangan ud, toko, koperasi) rp. bentuk lainnya rp. perusahaan asing rp. besaran biaya administrasi atas pelayanan informasi perusahaan sebesar rp. perda kab. mukomuko tahun bab wilayah pemungutan, masa retribusi dan surat pendaftaran pasa! retribusi yang terutang dipungut tempat surat izin usaha perdagangan sup dan tanda pendaftaran perusahaan tdp diberikan. masa retribusi izin usaha perdagangan adalah jangka waktu (satu) tahun. masa retribusi tanda daftar perusahaan tdp jangka waktu (satu) tahuig bupati kabupaten mukomuko. bab penetapan retribusi dan saat retribusi terutang pasai penetapan terutang pada saat diterbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. penetapan retribusi berdasarkan sport dengan menerbitkan skrri isi skr sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala daerah. perda kab. mukomuko tahun w&: z6 . ix a0prp area oee era apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semua: belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, mak: dikeluarkan skr tambahan. bab vii tata cara pemungutan, pembayaran dan penagih dipersamakan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu) masa retribusi retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya (lima belas) hari seja: diterbitkannya skr atau dokumen lain yang persama yang sejenis sebagai awe tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah (tujuh) har ditunjukwarda kab. mukomuko tahun
patpajak restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bolaang mongondowhuruf dan huruf pajak hotel dan restoran diatur secara terpisajak restorpenerimaan lain lainerkanabupaten bolaang mongondow utara: pajak restoran dalah pajak ataspungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering:tagihyang ditunjuk oleh bupati,, surat keterangnihil yang dapat dan subjek pajak dengan nama pajak restoran dipungut pajak atau setiap pelayanan restoran, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. tidak termasuk pajak sebagaimana dimaksud pada adalah pelayanan usaha jasa boga atau katingan: pelayanan yang disediakan oleh restoran atau dirumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan bupatiterutang dipungut wilayah kabupaten bolaang mongondow utara bab masa pajak, tahun pajak dan pajak terutang masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan tanwin. tahun pajak adalah jangka waktubab tata cara pemungutan pajak setiap wajib pajak wajibatau kuasanya, bentuk isi dan tata cara pengisian speed : apabila skpd sebagaimana dimaksud tidak dan atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak skpd terimadigunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang:anberupa bunga besar (dua persen) sebulan dihitung sejak saatnya terutang pajak, apabila kewajiban mengisi speed tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung mengisi speed tidak dipenuhi, pajakyang lama (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terulangnya skpdkbt sebagaimana dimaksud dalambdalam huruf diterbitkan apabila jumlahdan std:atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati: pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam dan dilakusesuatapdan: bentukdan atau surat lain sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pena dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis wajibharus tagih dengan surat paksa, pejabat menerbitkan surat segera setelah lewat (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran dan atau surat peringatan dlaksanakantor lelang negara segetetapkan oleh bupat, tata cara pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati. bab tata cara pembetulan, pembantaidan atau atas permohonan wajib pajak dapat:skpd, skpdkbtdan atau std dengan memberikan alasan,atau enam) bulan atau denda paling banyak (lima juta mai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam adalah pelanggaran, denda sebagaimana dimaksud dalam merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung kasg mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bumi, wvesemere bupati bol now sama) hamdan datunsolang diundangkan borok padatanggal oksemeee sekretaris daerah kabupaten gondokstoran umum. sebagaimana yang diamanatkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bahwa salah satu sumber pendapatan daerah dan pembangunan daerah. sehubungan dengan hal hal tersebut diatas, dan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah sebagai pelaksanaan daritentang pajak restoran dalam suatu peraturan daerah. ii. demi s d cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara p nomor
sat salinan sig engbadan usaha milik daerah (bumi mukomuko maju mandiri kabupaten mukomuko dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mukomuko, menimbang bahwa untuk menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berdayaguna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk suatu badan usaha yang khusus mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam kabupaten mukomuko, bahwa dalam rangka meningkatkan dan menumbuh kembangkan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu adanya suatu wadah dan atau badan yang menanganinya, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf dan diatas, perlu dibentuk suatu badan usaha milik daerah yang diatur dalam suatubadan usaha milik daerah (bumi mukomuko maju mandiri kabupaten mukomuko. ! perda kab. mukomuko tahun anggota badan pengawas sebagai mana dimaksud pada terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat yang memenuhi persyaratan ketua dan anggota badan pengawas menerima uang jasa honorarium yang besarnya ditetapkan oleh bupati dan dibebankan kepada perusahaan daerah sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah dengan ketentuan: (l)tiga puluh lima persen dari penghasilan direktur utama: anggota badan pengawas menerima honorarium sebesar tiga puluh persen) dari penghasilan direktur utama: dl) badan pengawas membantu bupati mukomuko dalam merumuskan kebijaksanaan di: menggunakan kebijaksanaan anggaran dan keuangan pernxcahaan:bupati mukomukobupati mukomuko kepada direksi: meneliti rancangan anggaran perusahaan dan menyiapkan persetujuan bupati mukomuko (tiga, enam bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, badan pengawas meneliti hasi! pekerjaan dan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada bupati mukomuko: perda kab. mukomuko tahun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud peraturan ini:si: \| mukomuko, maka hal tersebut harus diajukan kepada bupati mukomuko untuk mendapat persetujuan, badan pengawadapat merugikan perusahaan daerah,, apabila badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagai mana maksud dalam huruf c,d,e,badan pengawas sebagaimana yang dimaksud pada terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, bupati,pasa!huruf, dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam hurufmemberitahukan tentang pemberhentian sementara, perda kab. mukomuko tahun melo pola sea jika anggota badan pengawastelah diputuskanmemberhentikan ataunya keputusan sidang dimaksud dalankeputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara menjadi bata! demi hukum: jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ini tidak diadakan (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu beritahukan menurut ketentuan ini maka usu! pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasa! ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh bupati menjadi batal demi hukum, bab vii tahun buku dan anggaran tahun buku perusahaan daerah adalah tahun buku taklim yaitu dari tanggal januari sampai desember. selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku berikutnya, direksi harus menyampaikan rencana anggaran perusahaan daerah kepada bupati untuk mendapat persetujuan: dengan mendengar pertimbangan badan pengawas, bupati mengesahkan rencana anggaran dimaksud dalam ini sebelum memasuki tahun buku baru: apabila dalam jangka waktu (dua) bulan setelah rencana anggaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ini diterima oleh bupati dan bupati sudah mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana anggaran perusahaan daerah tersebut dianggap berlaku: perda kab. mukomuko tahun perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan dari bupati setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari badan pengawas: bab viii pengelolaan barang milik perusahaan daerah tata cara penjualan, pemindahtangananapapun serta menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang barang oleh perusahaan daerah diatur oleh bupati berdasarkan peraturan perundang undangan:bermanfaat untuk dilepaskan dijual: bab laporan perhitungan hasil usaha berkala duntuk tiap tahun direksi mengirimkmenurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh bupati: neraca dan perhitungan laba rugi sebagai mana dimaksud dalam ini harus audit oleh akuntan publik: selambat lambatnya (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahan angkutan selesai, direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan direksi tentang masa depan perusahaan daerah kepada bupati, badan pengawas dan badan badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: perda kab. mukomuko tahun perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ini sahkan oleh bupati, pengesahan yang berarti membenarkan direksi atas segala sesuatu temuan dalam perhitungan itu, apabila dalam waktu (tiga) bulan setelah laporan sampaikan, bupati: bupati menyampaikan laporan kepada dewan perwakilan rakyat daerah tentang hasil usaha perusahaan daerah setiap tahun buku selambat lambatnya (tiga) bulan setelah disahkan: bupati, bab penetapan dan penggunaan laba penggunaan laba bersih, terdiri dari untuk anggaran daerah untuk cadangan umum cc. untuk jasa produksi untuk dana pensiun dan sosial besarnya cadangan umum sebagaimana yang dimaksud ini serta penggunaannya ditetapkan oleh bupati, bab pembubaran perusahaan daerah pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam hal perusahaan daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban dibayarkan oleh pemerintah daerah dari harta kekayaan perusahaan daerah yang masih ada dan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik pemerintah daerah, sedangkan apabila terdapat kekurangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, perda kab. mukomuko tahun penanggungjawab likuidasi oleh likuidator dilakukan bupati yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator, bab xaga a15adan usaha milik daerah adalah badan usaha milik daerah mukomuko maju mandiri kabupaten mukomuko yang selanjutnya disingkat bumi, direktur adalah pimpinan badan usaha milik daerah bumi) mukomuko maju mandir kabupaten mukomuko, badan pengawas adalah badan pengawas badan usaha milik daerah bumi) mukomuko maju mandiri kabupaten mukomuko, bab ketentuan pokok dengan peraturan daerah ini didirikan suatu perusahaan daerah dengan nama badan usaha milik daerah bumi mukomuko maju mandiri. bab iii kedudukan hukum, tujuan dan lapangan kerja bumi adalah badan hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan peraturan bupati, tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap bumi terikat kepada segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku republik indonesia: bea pena pan ben perda kab. mukomuko tahun kantor pusat bumi berkedudukan ibukota kabupaten mukomuko dan dapat mendirikan cabang dan atau perusahaan tingkat kecamatan dalam kabupaten mukomuko dan daerah lain bumi mempunyai tujuan untuk menunjang kehidupan serta mengembangkini, bumi melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang meliputi bidang bidang usaha yaitu perdagangan umum: usaha pertanian dalam arti luas terutama perkebunan, perikanan dan peternakan, usaha pertambangan, usaha kehutanan, lain lain kegiatan yang menguntungkan, perluasan maupun pengurangan bidang usaha, bumi dapat dilakukan dengan persetujuan bupati atas pertimbangan badan pengawas, bumi adalah mitra kerja pemerintah daerah yang independen dan bawah pembinaan pemerintah daerah. bab permodalan neraca permulaan perusahaan terdiri atas aktiva dan asia pada saat berlakunya peraturan daerah ini: modal dasar perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang pisahkan, penambahan modal bumi dapat peroleh dari pengumpulan pemupukan dana intern, anggaran pendapatan dan belanja daerah, cc. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, perda kab. mukomuko tahun mpr semua alat guide disimpan dalam bank pembangunan daerah atau bank pemerintah lainnya: bab bagian pertama pengelolaan badan usaha milik daerah bumi mukomuko maju mandiri bumi mukomuko maju mandiri pimpin oleh direksi yang terdiri atas tiga) orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota direksi ditunjuk sebagai direktur utama dan lainnya sebagai direktur: anggota direksi diangkat oleh bupati atas usul badan pengawas untuk masa jabatan selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali (satu) kali masa jabatan, anggota direksi lantik dan diambil sumpah janji oleh bupati, antar sesama anggota direksi tidak diperketat: direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui badan pengawas: direksi dalam menjalankan bumi mukomuko maju mandiri sehari hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang wariskan oleh bupati dan atau badan pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah tetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku, direksi mengurus dan mengawasi kekayaan bumi mukomuko maju mandiri, direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit atau manager pegawai bumi berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian bumi mukomuko maju mandiri, perda kab. mukomuko tahun direksi memerlukan persetujuan atau pemberian: kuasa dari bupati dalam melakukan ikatan jangka panjang melebihi waktu (satu tahun yaitu mengadakan pinjaman pinjaman: mengeluarkan saham obligasi: membebankan benda benda tak bergerak: mengadakan investasi baru, penyertaan modal dalam perusahaan lain atau melakukan ikatan kerjasama dengan perusahaan lain: melakukan tindakan tindakan lain yang pandang perlu harus dengan persetujuan atau pengesahan dari bupati: persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam (satu) ini berikan oleh bupati dengan pertimbangan badan pengawas, dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud (satu) ini maka segala tindakan direksi tersebut anggap tidak mewakili bumi mukomuko maju mandiri dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi: direksi mewakili bumi mukomuko maju mandiribeberapa orang pegawai perusahaan daerah yang khusus tunjuk untuk itu ataupun kepada orang badan lain luar perusahaan daerah. direksi menerima gaji, penghasilan dan fasilitas fasilitas lainnya menurut ketentuan yang tetapkan oleh bupati. bagian kedua syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian direksi direksi bumi mukomuko maju mandiryang perlukan: perda kab. mukomuko tahun syarat umum:: mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa terutama kepada pemerintah daerah tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan: sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi (enam naa puluh) tahun, syarat syarat khusus: diutamakan mempunyai pendidikan sarjana s1) atau sederajat: mempunyai pengalaman kerjdan strategi perusahaan: telah melalui uji kepatutan kelayakan oleh tim yang ditunjuk oleh bupati: tidak terikat hubungan keluarga. direksi perusahaan tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut bawah ini:: sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku: perda kab. mukomuko tahun bagian ketiga pemberhentian anggota direksi anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh bupati karenasetujui, terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan: hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: berakhir masa jabatan sebagai direksi: khusus dalam hal yang diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf (e) dan (f) ini: pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi tersebutangk, dalam waktu satu selambat lambatnya (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf diataspemberhentian tersebut perda kab. mukomuko tahun: jika sidang sebagaimana dimaksud dalam angka (empat) inisebagaimana dimaksud angka (tiga) ini, maka usu! pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka (dua) ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh bupati vang bersangkutan menjadi bata! menurut hukum: bagian keempat susunan organisasi dan tata kerja badan usaha milik daerah bumi mukomuko maju mandiridari bupati. bab badan pengawas badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati mukomuko::: telah melalui uji kepatutan kelayakan oleh tim yang ditunjuk oleh buah pengangkatan badan pengawas sebagaimana dimaksud bada f1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati: perda kab. mukomuko tahun badan pengawas berjumlah (tiga orang salah satu: masa jabatan anggota badan pengawas maksimum: mampu memberikan saran kepada direksi agar perusaha: badan pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut tugas badan pengawasrugi laba: memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan: wewenang badan pengawasdan menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan:hiburan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bolaang mongondow utara, menimbang 'a. bahwa dalam rangka otonomi daerah yang luas,hiburiburan dipungut pajak atas semua penyelenggaraan hiburan: obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran:(l) subyek pajak hiburan adalah orang pribadi dan atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan: wajib pajak hiburan adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan hiburan. bab iii dasar pengenaan tarif pajak dan cara pengtidurantarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut permainan ketangkasan, hiburan diskotik, klab malam sebesar mandi uap dan sejenisnya, sebesar yo, panti pijat, sebesar yo, hiburan film, permainan milyar, pertandingan olah raga, hiburan musik modern, motocross dan sejenisnya, bapaslon dan karaoke sebesar yo, hiburan kesenian tradisional, musik dan tari tradisional sebesar yo.tersebut diselenggarakan. babi masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah masa pajak untuk hiburan tetap adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan tanwin, masa pajak untuk hiburan insidental adalah waktu penyelenggaraan hiburan. pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan reklame hiburan dengan dipungut baya::, yang jelas: kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dan tata cara pembukuan diatur oleh:sanksi administrasi dalam hal wajib pajak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunrap dimaksud pada huruf memotret seseorang yang berkas pan perpajakan daerah: yang kaitan dengan tindak pidana bidang memanggil orang untuk did tersangka atau saksi: "agar keterangannya dan diperiksa sebagai menghentikan penyelidikan: melakukan tindakan lain yang perlu untuk tindak pidana bidang perpajakan kelancaran penyidikan untuk bertanggung jawab. daerah menurut hukum penyidik sebaga . gimana dimaksud pada penyidikan dan memberitahukan umum melalui peng pakan hasil pendidikannya 1mulainya pejabat polisi pada penuntut enam panam yang diatur tar republik indonesia sesuai umum acara undang nomor tahunkuda mongondow rana hamdan datunsolang diundangkan borok padatanggal sekretaris daerah kabupaten gondoksektor pajak hiburans d cukup jelas. yang dimaksud dengan hiburan antara lainpertandingan olah raga, salon kecantikan, motocross dan sejenisnya. s ds d cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow nomor:
uno salinan abah oordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuluarga berencana dan pemberdayaan perempuanengan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, maka perlu adanya lembaga sendiri yang dibentuk berupa badan koordinasi:upaten mukomuko tahunembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten mukomuko: badan koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang selanjutnya disingkat bkkbpp adalah badan koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempu. perda kabupaten mukomuko tahun kedudukan, dan fungsi kedudukan, tugas pokok dan fungsiluarga berencana dan keluarga sejahtera subsid operasional, logistik keluarga berencana dan kesehatan reproduksi subsidsid pemberdayaan perempuan subsid perlindungan anak dan keluarga perda kabupaten mukomuko tahun bidang menggerakan masyarakat subsid institusi, peran serta dan pendataan subsid advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kelompok jabatan fungsional unit pelaksana teknis daerah kabupaten mukomuko tahunbadan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub. bidangidangbadan koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah jabatan struktural eselon ii.b sekretarisa perda kabupaten mukomuko tahun e .),.,.,.,! kepala bidangb kepala sub bidang dan kepala sub. bagiansada kabupaten mukomuko tahun peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan keductus bupati mukomuko. tid ikhwan yunus diundangkan mukomuko padatangga! agustusnana perda kabupaten mukomuko tahun memang ang per tpp see pep lampiran perda kabupaten mukomuko nomor tahun tanggal agustus kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah kabupaten mukomukounsur pelaksana teknis bidang koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuoordinasikoordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempubb acc perda kabupaten mukomuko tahun lampiran perda kabupaten mukomuko tur organ nomor tahun badan koordinasi keluarga berencana tanggal agustus dan pemberdayaan perempumenggerakan masyarakat keluarga sejahtera dan perlindungan anak subsid subsid subsid subsid inst peran ser anggaran dan operasional dan pemberdayaan perbendaharaan logistik kb kr perempuan subsid subsid subsid subsid pembukuan dan operasional ks pk perlindungan anak advokasi, komunikasi, verifikasi dan keluarga informasi dan edukasi bupati mukomuko ttd ikhwan yunus
nan dibuat dengan perda saunpendudukan dan catatan sipil dalam rangka upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kabupaten mukomuko, perlu menata dan mengkaji kembali organisasi dan tata kerja khususnya terkait dibidang kependudukan dan catatan sipilaka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan:ibidang kependudukan dan catatan sipil, maka perlu adanya lembaga sendiri yang dibentuk berupa dinas kependudukan dan catatan sipil: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diatas perlu diatur dan ditetapkan dengorganisasi dan tata kerja dinas kependudukan dan catatan sipilkabupaten mukomuko, dinas kependudukan dan catatan sipil adalah dinas kependudukan dan catatan sipil daerahdinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten mukomuko. bab ilkependudukan dan catatan sipilperda kabupaten mukomuko tahun bab susunan organisasi susunan organisasi dan tata kerja dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten mukomuko terdiri daridentitas penduduk seksi kerjasama kependudukan bidang pencatatan sipil seksi kelahiran dan kematian seksi perkawinan dan perceraian seksi pemeliharaan dan pemanfaatan bidang pengelolaan data dan informasi seksi pelayanan informasi dan pelaporan seksi pengelolaan data dan informasi seksi teknologi informatika kelompok jabatan fungsional unit pelaksana teknis daerah dinas kependudukan dan catatan sipil daerahiiieksigaji www 6m 5i perda kabupaten mukomuko tahun sana kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksidinas kependudukan dan catatan sipil daerah adalah jabatan struktural eselon ii.b sekretaris dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten mukomuko adalah jabatan struktural eselon il.a kepala bidang dinas kependudukan dan catatan sipil daerah kabupaten mukomuko adalah jabatan struktural eselon iii.b kepala seksi dan kepala sub. bagian dinas kependudukan dan catatan sipil daerahupaten mukomuko tahunba perda kabupaten mukomuko tahun tt ta" amar organisasi lampiran karena sara sik laga dinas kependudukan dan catatan sipil nas kepdataan penduduk pencatatan sipil pengelolaan data dan informasi naa seksi seksi seksi anggaran dan mutasi penduduk kelahiran dan pelayanan informasi perbendaharaan kematian aan melapisi kasi seksi ema dan peta pengelolaan data dan pembukuan dan identitas penduduk perceraian informasi verifikasi seksi seksi seksi kerjasama pemeliharaan dan teknologi kependudukan pemanfaatan informatika utd bupati mukomuko ttd ikhwan yunus
lembaran daerah kabupaten berau aa) (ata 1s) tahun nomor peraturan daerah kabupaten ber dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati berau, menimbangadanya penyesuai, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang kedudukan keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten berau bererau, pemerintah daerah adalah kepala daerah berserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah, dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten berau: pimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten beraubupati adalah kepala daerah kabupaten beraun,gabungan komisi dprd: uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan, dan anggota dprd sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota dprdi, uang duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan atau anggota dprd apabila meninggal dunia: il. dana penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas pokok dprd:erausumpahaan tinggi pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk diktersendiri.kuang representasi uang representasi diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd. besarnya uang representasi ketua dprd kabupaten berau paling tinggi sama besarnya dan gaji pokok bupati yang ditetapkan pemerintah. besarnya uang representasi wakil ketua dprd (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua dprd. besarnya uang representasi anggotadiberikan uang. uang paket uang paket diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd: besarnya uang paket sebagaimana dimaksud dalam sebesar (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. tunjangan jabatan dalam kedudukan sebagai pimpinan dprd dan anggota dprd diberikan tunjangan jabatan. besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebesar (seratus empat puluh lima persen) dan uang representasi yang bersangkutan. tunjangan panitia musyawarah, komisi, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan dprd pimpinan dan anggota dprd dalam kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut ketua (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan ketua dprd: wakil ketua (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua dprd: cc. sekretaris (empat persen) dan tunjangan jabatan ketua dprd: anggota (tiga persendalam kondisi keuangan daerah memungkinkan kepada pimpinan dan anggota dprd dapat diberikan kunjungan sejenis lainnya yang penetapannya lebih lanjut akan ditetapkan melalui keputusan bupati berau. pimpinan dprd disediakan masing masing satu rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas jabatan yang penyerahan pemakaiannya diserahnggota dprd dapat disediakan masing masing mana usahakan,kunjungan perumahan sebagaimana dimaksud pada berupa uang sewa rumah. dalam hal kondisi keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas tugas dewan, kepada anggota dprdnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yangsatu) pasang dalam (lima) tahun. dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan, kepada pimpinan dan anggota dprd dapat diberikan pakaian sipil daerah dan pakaian dinas harian yang penetapannya lebih lanjut akan ditetapkan melalui peraturan bupati. standar satuan harga dan kualitas pakaian dinasdan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyakangkiaya, anggaran: pengawasan:pbd bersama sama dengan kepala daerahkepala daerahkabupaten berau : penyiapan, pengkajian dan penelaahan peraturan daerahkepala daerahsa task berkenaan, belanja penunjang kegiatan pada tersebut diatas dianggarkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja modal dalam pos sekretariat dprd kabupaten beraperaturan bupati belanja pemeliharaan adalahdalah:tpu yaa peraturan daerah kabupaten badungnetapan jan. belanja.ee. ius. . oenennnanannnnnnnnnannaaanaaa pembiayaan penerimaan. pengeluaran.oa sisa lebih tahun . defi sit.rp141. selisih kurang rp107.jl)juli bupati badung, ttd a.a. ngurah oka ramadice, ran rrila. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah kabupaten mukomuko yang bersifat rn. strategis dan adanya penyesuaian penyesuaian akibat terjadinya et: peningkatan sumber sumber penerimaan daerah serta adanya kebutuhan yang bersifat mendesak, maka sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun maka dipandang perlu menyusun perubaha", dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, bupati adalah bupati kabupatenhak daerah. illammukomuko tahun anggaran sebagai berikut psi pendapatan semula rp. bertambah (berkurang) rp, surplus ( defisit) setelah perubahan rp. , ) pembiayaan penerimaan semula rp. g2).. peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal september sampai dengan desember dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat.a. ikhwan yunus diundangkan mukomuko pada tanggal. september efek kabupaten mukomuko din set ona drs bahari tembi muda nip, omu lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor seri a".
rb) bupati badungmana dalam menyebutkanadunganinas. bab susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa, bpd. pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari berbekal:l) susunan organisasi dan tata kerja pemerintahd,berbekal. (l) sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf,), j . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. memberikan pelayanan administrasi kepada sekretaris desa. jl) pelaksanaan teknis lapangan berkedudukan sebagai staf teknis berbekal dalam bidang tugasnya. pelaksanaan, memberikan pelayanandan pertimbangan teknis kepada berbekal. (l)kebijakan berbekal wilayah kerjanya.pebruari nomor tahun tentang: pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa mana sekretaris desa kepala urusan kepala urusan kalian banjar dinas kalian banjar dinas bupati badung, ttd. anak agung gde agungbupati! katingan menimbang a.melembaga dipandangkatingan, bahwa untuk mewujudkan hal hal tersebut pada huruf dan atas dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja perangktahun tentang pedoman pembentukan badan kepegawaian daerah).! katingan memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang susunan organisasi dan tata kerja badan kepegawaian daerah kabupaten katingan. bab ketentuan umum pasai: badan kepegawaian daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam sekretariat sebagaimana tersebut pada masing masitersebutsebagaimana tersebuttersebut pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang dalam melaksanakan tugas gikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala badan. bagan struktur organisasi badan kepegawaian daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. bagian kesatu sekretariat pasai sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. sekretariat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasai mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian. penyelenggaraan urusan keuangan. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. pasai sub bagian umumdan kepegawaian daerah. sub bagian keuangan dan perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan. sud bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas mengkompilasi penyusunan program kerja dan kegiatan, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. bagian kedua bidang pengadaan dan pengembangan bidang pengadaan dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kepegawaian daerah bidang pengadaan dan pengembangan karier. bidang pengadaan dan pengembangpengadaan dan pengembangan karier. penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai: penyelenggaraan pengadaan pegawai. pengangkatan dan penempatan awal pegawai: penyelenggaraan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan pembinaan pegawai, fasilitasi kesejahteraan pegawai: pelaksanaan disiplin pegawai. pasai sub bidang formasi dan pengadaan mempunyai tugas menyusun formasi dan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai dan penempatan awal pegawai. sub bidang pembinaan, kesejahteraan disiplin dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai, memfasilitasi kesejahteraan pegawai, penyiapan dan pelaksanaan peningkatan dan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil, menyelesaikan administrasi pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. bagian ketiga bidang mutasi, pengolahan data dan informasi bidang mutasi, pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kepegawaian daerah bidang mutasi, pengolahan data dan informasi. bidang mutasi, pengolahan data dan informasimutasi, pengolahan data gan informasi. pengelolaan kepangkatan dan jabatan pegawai, penyelenggaraan penempatan dan pemindahan pegawai, penyelenggaraan pemberhentian dan pensiun pegawai. pengolahan data dan informasi kepegawaian. pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian. sub bidang mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan pegawai negeri sipil, pengelolaan kepangkatan, jabatan pegawai, penempatan pegawai serta melaksanakan kegiatan administrasi pemberhentian dan pensiun. sub bidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi kepegawaian serta pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi kepegawaian. bagian keempat bidang pendidikan dan pelatihan pasai bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kepegawaian daerah bidang pendidikan dan pelatihan pegawai. pasai bidang pendidikan dan pelatihkedaulatan. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan latihan pengelolaan dan fasilitasi pendidikan formal dan profesi: pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan latihan jabatan struktural, fungsional dan teknis. sub bidang pendidikan dan pelatihan struktural mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan serta memfasilitasi kegiatan pendidikan dan latihan struktural, melakukan pembinaan dan koordinasi bidang pendidikan dan latihan kader, pendidikan dan latihan pimpinan dasar, pendidikan dan latihan kepemimpinan menengah serta melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan. sub bidang diklat fungsional dan teknis mempunyai tugas mengelola gan memfasilitasi kegiatan pendidikan formal dan profesi, menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan serta monitoring pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pendayagunaan alumni. bagian kelima kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional mempunyai lugas melaksanakan sebagian tugas badan kepegawaian daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. bab tata kerja pasai badan kepegawaisecara berkala kepada bupatilingkungan badan kepegawaian daerah! mempunyai hubungan kerja. bab ketentuan lain lain pasai susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan lingkungan badan kepegawaian daerah akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, uraian tugas masing masing jabatan akan ditetapkan kemudian dengan keputusan bupat katinglatin rangkaiumum dengan telah ditetapkannya lintmurung raya provinsi kalimatan tengah maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditindakkepegawaian daerah kabupaten katingan. susunan organisasi dan tata kerja badan kepegawaian daerah kabupaten katingan sebelumnya belum terbentuk. berdasarkkepegawaian merupakan satu bagian yang berada bawah asisten administrasi sekretaris daerah kabupaten katingan. mengacu padaperlu dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan beban kerja, kemampuan dan kebutuhan daerah,penjelasan demi sampai dengan cukup asias. huruf pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hai ini adalah bupati katingan sampai dengan cukup jelas. yang dimaksud dengandalam jangka waktu tertentu. cukup jelas. sampai dengan cukup jelas. pendidikan dan pelatihan atau disingkat diklatkemampuan dan sikap pegawai negeri sipil untukinstansi. pasai diklat strukturalsampai dengan cukup jelaskoordinir oleh seorang tenaga fungsionaldan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. sampai dengan cukup jelas. lembaran daerah kabupaten katingan tahun nomor struktur organisasi adan kepegawaian daerah k paten katingan sekretariat sub bagian sub bagian subbab: penyusunan: umum program, evaluasi laporan ll! bidang' pengadaan dan sitara sub bidang formasi dai sub bidang aa. pem sub bidang pengolahan data sub bidang diklat pengembangan dan informasi fungsional.dan teknis diundangkan asongan ditetapkan di: asongan pada tanggai, april pada tanggal, april sekretaris daerah ali ati katingan kabupaten katingan duel racing latin rangkai lembaran daerah kabupaten katingan tahun nomor .
amedinitali jladiidateari kai bakat sena krem esai taman sai kmi ssl sta peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerah nomor tahun tentang irigasi izin tempat usaha, peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi zin usaha industri (iu!), tanda daftar industri (tdi) dan perluasan industri (ip) dan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi surat usaha perdagangan (sep dan retribusi! tanda daftar perusahaan (tdp: dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mukomuko, menimbang .a. bahwa dengan telah dikeluarkannya keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal februari tahun tentang pembatalan tiga buah peraturan daerah kabupaten,, mukomuko yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, do. bahwa tiga buah peraturan daerah kabupaten mukomuko dimaksud bertentangan dengan: cc. bahwa untuk kepastian dan tertib hukum atas peraturan perundang undangan dipandang perlu untukperaturan daerah nomer tahun tentang retribusi izin usaha industri iui), tanda daftar industri tdi) dan izin perluasan industri pi) dan peraturan daerah"a\|retribusi izin tempat usaha, peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang retribusi izin usaha industri (vi) tanda daftar industri (tdi) dan izin perluasan industri (!pi) dan peraturan daerah maria ten men bener tahun tentang retribusi surat ist usaha perdagangan (sup) dan retribusi tanda daftar perusahaan (tdp). ipa saya peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang retribusi izin tempat usahindustri ul), tanda daftar industri to!) da. izin pemuasan industri (leh lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun minor dan peraturan daerah kabupaten mukomuko lembaran daerah kabupaten mukomukor. ditetapkan #mukomuko pada tanggal juni bupati mukomuko, chan yunus diundangkan mukomuko pada tanggai ann
kana im peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatanpemerintah nomor tahun tentang kelurahan serta dalam rangka pemberdayaan dan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa, dan terukulurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten badunglembaga pemberdayaan masyarakat, untuk selanjutnya disingkat lpm atau lembaga ketahanan masyarakat, untuk selanjutnya disingkat lk(l) desa dan kelurahanmbentukanmelalui musyawarah dan mufakat. karang taruna, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. bab iii maksud dan tujuan maksud dibentukuntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan kelurahan. tujuan dibentuk lembaga kemasyarakatan desa kelurahan adalah untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan: untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. bab kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban,esakelurahan sebagaimana dimaksud dalam masing masing mempunyai tugas dan fungsi yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. jl) lembaga kemasyarakatan desaakan diatur dengan peraturan bupati. bab kepengurusan pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih dengan memenuhi persyaratan warga negara republik. dipilih secara musyawarah dan mufakat. bilamana ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak tercapai dilaksanakan voting. susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan terdiri dari ketua, sekretaris: bendahara: seksi seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. (l) calon anggota pengurus lembaga kemasyarakatan desa kelurahan diajukan kepada berbekal lurah sebagai hasil musyawarah dan mufakat dari masing masing banjar lingkungan dinas. pemilihan calon anggota pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang diselenggarakan dalam rapat terbuka dan dipimpin oleh berbekal lurah. hasil musyawarah dan mufakat desa sebagaimana dimaksud pada disahkan dengan keputusan berbekal atas persetujuan bpd, untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. hasil musyawarah dan mufakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada disahkan dengan keputusan lurah untuk selanjutnya diajukan kepada bupati melalui camat untuk ditetapkan dengan peraturan bupati. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui camat. jl)lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh dirangkap oleh berbekal lurah dan perangkat desa kelurahan. jl) masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan desadalah (tiga tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya. pengurus lembaga kemasyarakatan desa kelurahan dapat diberhentikan karena meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, tidak memenuhi lag bersangkutan, mengundurkan diri. pengurus lembaga kemasyarakatan desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab tata kerja (l)vanggaran pendapatan dan belajar daerah kabupaten dan anggaran pendapatan dan belajar daerah provinsi:sumber, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat desa kelurahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan yang telah ada,mbentukan lembaga kemasyarak, dan mengembangkan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa kelurahan, maka peran serta lembaga kemasyarakatan perlu lebih dipertegas, berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban dari masing masing lembaga kemasyarakatan desa kelurahan:kelancaran dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kabupaten katingan sebagai daerah otonom, maka perlu adanya kewenangan: bahwa untuk dapat melaksanakan kewenanganperaturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah kabupaten katingan, kewenangan daerah kabupaten katingan adalah hak dan kekuasaan pemerintah daerah kabupaten katingan untuk menentukan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerahbab urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten pemerintah daerah kabupaten katingan mengatur dan mengurus, urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. bab iii urusan wajib urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten katingan, berkaitan dengan pelayanan dasar,: penataan ruang, perencanaan pembangunan, 9g. perumahan kepemudaan dan olah raga, i. penanaman modal. ji. koperasi,, gd.: xx. statistik: kearsipan, dan perpustakaan. babkabupaten katingan: urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada meliputi kelautan dan perikanan: pertanian, kehutanan: energi dan sumber daya mineral: pariwisata: industri: 9g. perdagangan, ketransmigrasian,kabupaten katinganrincian kewenangan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam dan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan peraturan daerah ini: penjabaran lebih lanjut urusan yang menjadi kewenangan akan diatur dalam bentuk tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten katingan: kewenangan kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur tersendiri dengan keputusan dan atau peraturan bupati katingan,menjadi kewenangan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan lain lain kewenangan sebagaimana tersebut pada diatas dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten katingan: untuk melaksanakan diatas perlu dibentuk satuan kerja perangkat daerah kabupaten katingan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pembentukan satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud diatas didasarkan atas kebutuhan daerah: urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud padasas tpaveeis ing diundangkan asongan pada tanggal, oktober sekelas daerah bawa tangan, again las. salah. lembaran daerah kabupaten katinganetapan hari jadi kabupaten mukomukodan untuk keseragaman peringatan hari jadi kabupaten mukomuko perlu penetapan hari jadi kabupaten mukomukkabupaten mukomuko: mengingat pasa!:penetapan hari jad)s). bab penetapan hari jadi kabupaten mukomuko dengan peraturan daerah ini ditetapkan hari jadi kabupaten mukomuko pada tanggal februari tahun bab zudi bupati mukomuko, ttd ikhwan yunus diundangkan mukomuko padatanggal pit. sekretaris daerah kabupaten mukomuko, tid ir. muh. satria natalie lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor"
neta sena pra salinan rap pai pemerintah kabupaten mukomuko peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang peb ima emb ent dan kanisime penyusunan peraturan desaesa, maka dipandang perlu membentuk pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan desa: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf atas,tetapkan dengan peraturan daerah kabupaten mukomuko.er tahun lembaran negara ratusan indonesia tahun nomor tambahan lamaran benar2alam engeli noirasialpembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. bab ketentuan umum , . kab. mukomuko tahun ua camat adalah kepaluk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat stem at vzas dalam membentuk peraturan desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangansiman: dapat dilaksanakan: pendayagunaan dan kehasilgunaan: kejelasan rumusan, dan 9g. keterbukaan. pasa! jenis peraturan perundang undangan pada tingkat desa meliputi peraturan desa, dan peraturan kepala desa. cc. keputusan kepala desa. perda kab. mukomuko tahun .iiixbinan: masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat lakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa: pasaida kab. mukomuko hara tahun rancangan peraturan desa tentang aryytetapkan oleh kepala desa paling lama (tujuh) hari disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camatwarna oleh kepala desa dan bpd disampaikan pimpinan lvd kepada kepala desa untuk diter!arda kab. muka rab muli tea tahun . umumut juaskari kepada inasyaranai oleh pemerintah desa. bab vmukomuko. perda kab. mukomuko tahun miti . . ketentuan dan peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah, dan diatur khusus! muko
peraturan daerah kabupaten katingan nomor tahun tentang pajak reklameajak reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan menimbang :a. bahwtingkatkan bahwa untuk memungut pajak reklamesistem dankas daerah adalah kas daerah kabupaten kati papan plat reklame adalah tiap tiap alat reklame yang dibuat dari papan plat yang dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh umum reklame kain, adalah tiap alat reklame yang dibuat dari kain yang dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dilihat jelas oleh umum reklame udara,adalah reklame yang menggunakan balon diudara reklame peragaan, adalah reklame yang menggunakan alat peraga atau dengan peragaan termasuk kontes busana reklame film, adalah reklame yang diadakan lewat pemutaran film, baik berupa slide maupun merupakan gambar hidup reklame melekat sticker, adalah alat reklame berupa kertas atau sticker yang dipasang ditempelkan ditempat tempat tertentu untuk memperkenalkan suatu barang produk reklame selebaran, adalah reklame yang menggunakan surat surat gambar yang disebarkan sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya dalam majalah atau warta harian reklame apung, adalah reklame yang penyelenggaraannya diadakan atas air aliran sungai dan laut surat tagihan pajak daerah berhutang kurang bayar, yang selanjutnya disingkat stpdtksemua penyelenggara reklame, meliputi reklame papan billboard videotron megaton reklame kain reklame melekat sticker reklame selebaran reklame udara balon udara reklame suara reklame film slide reklame peragaan reklame apungrijinan setiap penyelenggara reklame terlebih dulu harus mengajukan jin tertulis kepada bupati melalui melalui instansi terkait untuk pemasangan reklame. ijin reklame dapat dicabut bupati dengan alasan alasan atas permintaan pemegang ijin. berakhir masa berlakunya surat ijin. cc. atas pertimbangan bupati. terhadap pencabutan ijin menurut huruf pemegang ijin dapat mengajukan permohonan kembali kepada bupati setelah (empat belas) hari menerima surat pencabutan izinnya. sementara menunggu keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam ini, kegiatan penyelenggaran reklame dihentikan. babn reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, nilai strategis,nop) indeks lokasi lama pemasangan. hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksuddua puluh lima keseratus bab wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak pajak terutang dipungut wilayah daerah kabupaten katingan. besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud dalam dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam bab masayah tata cara pembayaran pembayaran pajak yang berhutang harus dilakukan sekaligus. pajak yang terutang dilunasi paling lambat (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya skpd sebagaimana dimaksud dalam yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melintasi pajaknya.. pengurangan kepingan, dan pembebasan keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan olehsi dalam hal wajib pajak reklame tidak dapat membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi (dua persen) setiap bulan dari pokok pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan stpdtkbbab xivajak reklamereklame penjelasan umum reklame membuat sesuatu barang atau merk secara meluas untuk dikenal masyarakat umum. bentuk reklame dengan memakai cara cara pekerjaan melalui publikasi slide, selebaran selebaran dan lain lain. maksud reklame untuk menarik perhatian umum akan sesuatu barang atau jasa serta menggerakan hati orang untuk membeli barang barang atau jasa tadi atau memberikan reaksi atau usaha usaha itu. didalam masa pembangunan sekarang ini, khususnya dibidang perekonomian reklame ini makin lama semakin mengambil tempat yang tidak dapat dipisahkan dari proses penjualan perusahaan yang memproduksi macam macam barang. melihat pesatnya perkembangan perekonomian daerah saat ini, nampaknya reklame banyak dipakai orang untuk memperkenalkan barang barang atau jasa jasa kepada masyarakat, supaya barang barangnya atau jasa jasa dapat laku dan terjual sebanyak banyaknyaapabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang pajak sebagai akibat dari perubahan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa lapor. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas
karangasem wak gan peraturan daerah kabupaten karangasemsertjenis retribusi daerah,kas natunapungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalahpenyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga oleh pemerintah daerah, antara lain: tempat rekreasi meliputi pantai named, pantai tulamben, pantai candidata, pantai padangan, sungai telaga waja, kawasan penganan, kawasan tibetan: dan kawasan beralih. tempat pariwisata meliputi dtw beralih: dtw agrowisata kebun salak tibetan: dan dtw taman sukasada ujung. cc. tempat olahraga meliputi lapangan candra buana, lapangan romana wijaya, gelanggang olahraga gor) gunung agung, lapangan tenis lapangan candra buana, lapangan tenis areal gor gunung agung, lapangan bola basket lapangan candra buana, lapangan bola basket areal gor gunung agung, lapangan bola voly areal gor gunung agung, lapangan umum kecamatan manggis, semen, rendang, selberantem, abang, dan kubu, dan kolam renang areal gor gunung agung. dikecualikan dari pemungutan: dan penggunaan tempat olahraga untuk pendidikan dan pelatihan olahraga bagi siswa sekolah, dan atau pembibitan, pembinaan dan pelatihan olahraga bagi masyarakatyang melakukan pungutan dan melakukan penyetoranperalatan atau fasilitas dan kegiatan operasional dalam rangka perawatan pengamanan, pelayanan dan pembinaan dalam pengusahajasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan sasaran diarahkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. bab struktur dan besarnya tarif retribusi (l) struktur besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dirinci menurut tempat fasilitas dan golongan. struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikutantai namedtulambecandidatapadangasungai telaga waja tiket masuk wni dewasa orang wni anak anak orang wna dewasa orang wna anak anak orang kawasan penganan tiket masuk wni dewasa orang wni anak anak orang wna dewasa orang wna anak anak orang kawasan tibetan tiket masuk wni dewasa orang wni anak anak orang wna dewasa orang wna anak anak orangdana pendidikankawasan beralih tiket masuk wni dewasa orang wni anak anak orang wna dewasa orang wna anak anak orang dtw beralihdtw agrowisata kebun tiket masuk wni dewasa orang salak tibetan wni anak anak orang wna dewasa orang wna anak anak orang dtw taman sukasada tiket masuk wni dewasa orang ujung wni anak anak orang wna dewasa orang wna anak anak orang penggunaan hari unit bangunan untuk pertemuan, resepsi dan sejenisnya toilet pemakaian lapangan candra buana hari lapangan romana wijaya hari lapangan umum hari kecamatan lapangan tenis orang kali main lapangan bola basket klub kali main lapangan voly klub kali main gelanggang olahraga hari gor) gunung agung kali pemakaian kolam renang dewasa orang anak anak orangrekreasi dan olahraga adalah dilokasi tempat pelayanan rekreasi dan olahragajl) pembayaran retribusi yang memakai karcis kupon harus dilakukan secara tunai atau lunasng yang ditetapkan dengan skr(d0) wajib retribusi tertentu(d): dan alasan yang jelas. bupati atau pejabat harus memberikan keputusan paling lama (enam) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada diterima. apabila lewat dari (enamretribusi diatur dengan peraturan bupatisanksi administratif (d)bab kedaluwarsa penagihanseptember bupati natuna, drs. raja afifullah, apt diundangkan rantai pada tanggal september sekretaris daerah, drs. ilyas sabri, lembaran daerah kabupaten natunamasa retribusi masa retribusi tempat rekreasi dan olahraga. bab xiii pemberian keringanan, pengurangan,,bab tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsasebagaimana dimaksud dalamvi pembukuan danberikan buku,tempat rekreasi dan olahraga umum bahwa retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahragabahwa retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga termasuk jenis retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial, dan untuk pengaturmpat lain yang ditunjuk dalam ketentuan ini adalah tempat yang ditunjuk selain tempat kedudukan kas daerah kabupaten karangasem kota amlaporganisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten katingan telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten katinganaturan daerah kabupaten katingan perubahan tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten katingan. perubahan atas peraturan daerah kab.rubahan atas peraturan daerah kab. katingan. katinganperaturan daerah tentang organisasi dan tata kerja dinaperubahan atas peraturan daerah kab. katingan tahunkatingan. dinas daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari dinas pendidikan: dinas kesehatan: dinas perhubungan, komunikasi dan informatika: dinas pekerjaan umum: dinas pertambangan dan energi:: dinas kehutanan: dinas pertanian: dinas pendapatan daerah: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata. ketentuan bagian kedua dinas kesehatan paragraf ketentuan sampai dengan dan lampiran diubah, sehingga keseluruhan bagian kedua ketentuan bab serta lampiran berbunyi sebagai berikut bagian kedua dinas kesehatan paragraf perubahan atas peraturan daerah kab. katingan tahun dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah bidang kesehatan: untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, dinas kesehatansebagiyang:cc. bidang pelayanan kesehatan membawakan: seksi membawakan seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit: seksi wabah dan kejadian luar biasa: seksi kesehatan lingkungan perubahan atas peraturan daerah kab. katingan tahun bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan membawakan: seksi perencanaan dan pendayagunaan: membawakan:: unit pelaksana teknis dinas. bagan struktur organisasi dinas kesehatnam dinas kelautan dan perikanan paragraf ketentuan sampai dengan dan lampiran diubah, sehingga bunyi bagian keenam serta lampiran berbunyi sebagai berikutbahan atas peraturan daerah kab. katingan tahunpengelolaan urusan ketatausahaan dkp. susunan organisasi dinas kelautan dan perikan: seksi produksi dan usaha perikanan budidaya: bidang perikanan tangkap,membawakan seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap: seksi usaha perikanan tangkap: bidang pengolahan dan pemasaran hasil, membawakan seksi mutu dan pengolahan hasil perikanan: seksi usaha, investasi dan pemasaran hasil perikanan. bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, membawakan perubahan atas peraturan daerah kab. katingan tahun seksi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan: seksi konservasi dan rehabilitasi kelautan dan perikanan: kelompok jabatan fungsional unit pelaksana teknis dinas. bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikmbilan dinas kehutanan paragraf ketentuan sampai dengan dan lampiran diubah, sehingga bunyi bagian kesembilan serta lampiran berbunyi sebagai berikut bagian kesembilan dinas kehutanan paragraf. untuksanaan teknis bidang kehutanan penyelenggaraan sebagaidan penanggulangan bencana hutan, pelestarian dan perlindungan hutan, serta izin usaha kehutanan pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas: perubahan atas peraturan daerah kab. katingan tahun pelaksanaan tugas lain diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kehutanan. susunan organisasi dinas kehutanan terdiri dari kepala dinas sekretariat membawakan sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian keuangan: sub bagian program. cc. bidang penataan dan pemanfaatan hutan membawakan: seksi penataan kawasan: seksi pemanfaatan hutan: bidang pengusahaan hutan membawakan seksi produksi dan pungutan kehutanan: seksi seksi peredaran legalitas hasil hutan bidang keamanan hutan, membawakan: seksi keamanan dan perundang undangan: seksi konservasi hutan: bidang bina hutan membawakan: seksi reboisasi dan rehabilitasi hutan: seksi pembinaan hutan dan reklamasi:serah kab, katingan tahun ketentuan bagian kesepuluh dinas pertanian paragraf ketentuan sampai dengan dan lampiran diubah, sehingga bagian kesepuluh dan keseluruhan serta lampiran berbunyi sebagai berikut bagian kesepuluh dinas pertanian dinas pertanian mempunyai tugas pokok sebagian melaksanakan urusan daerah dibidang pertanian:: penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas dipeternakan dan perkebunantanaman pangan dan hortikultura membawakan: seksi produksi tanaman pangan seksi usaha tanaman pangan dan holtikultura. perubahan atas peraturan daerah kab. katingan tahun bidang peternakan membawakan: seksi seksi produksi peternakan seksi pengawasan lalu lintas hewan dan penyakit hewan: bidang perkebunan membawakan: seksi produksi perkebunan: seksi usaha perkebunan:belas dinas pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset, pada ketentuan sampai dengan dan lampiran diubah, sehingga bagian kesebelas dan keseluruhan serta lampiran berbunyi sebagai berikut bagian kesebelas dinas pendapatan daerah dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian urusan daerah bidang pendapatan:sanaan teknis pendapatan:, dan pengendalian, pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) dan pbb perkotaan pedesaan. perubahan atas peraturan serah kab, katingan tahun pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas: pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati katinganpendataan dan penetapan, membawakan seksi pendataan: seksi penetapan: seksi pemeriksaan: bidang penagihan, membawakan seksi pembukuan dan verifikasi: seksi penagihan dan perhitungan: seksi pertimbangan dan keberatan: bidang pajak, retribusi dan penerimaan lain lain, membawakan seksi pajak: seksi retribusi: seksi dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah:daerah kab. katingan tahun diantara dan disisipkan (satu) yakni sehinggaumum. pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas dinainas daerah adalah unsur pelaksana. ii. demi s.d.sehatan kabupaten katingan kepala dinas kelompok sekretariat jabatan fungsional tirtritte sub bagian umum dan sub bagian sub bagian kepegawaian keuangan program dan pelaporan bidang bidang bidang pengembangan bidang pelayanan kesehatan pengendalian masalah kesehatan sumber daya manusia kesehatan jaminan dan sarana kesehatan seksi seksi seksi seksi kesehatan dasar pengendalian pemberantasan perencanaan dan pendayagunaan jaminan kesehatan penyakit seksi seksi seksi seksi kesehatan rujukan wabah dan bencana pendidikan dan pelatihan sarana dan peralatan kesehatan seksi seksi seksi seksi kesehatan khusus kesehatan lingkungan registrasi dan akreditasi kefarmasian bupati katingan, utd duel racing perubahan atas peraturan serah kab. katingan tahun lampiran: peraturan daerah kabupaten katingan nomor tahun tanggal april bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten katingan kepala dinas kelompok sekretariatperikanan tangkap bidang pengolahan dan pemasaran bidang pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya hasil kelautan dan perikanan seksi sarana dan prasarana seksi sarana dan prasarana seksi mutu dan pengolahan hasil seksi pengawasan sumberdaya perikanan budidaya perikanan tangkap perikanan kelautan dan perikanan seksi seksi seksi seksi produksi dan usaha usaha perikanan tangkap usaha, investasi dan pemasaran konservasi dan rehabilitasi perikanan budidaya hasil perikanan kelautan dan perikahutanan kabupaten katingan kepala dinas kelompok tei iiteeritbidang penataan dan pemanfaatan hutan pengusahaan hutan keamanan hutan bina hutan seksi seksi seksi seksi penataan kawasan produksi dan pungutan kehutanan keamanan dan perundang reboisasi dan rehabilitasi hutan undangan seksi seksi seksi seksi pemanfaatan hutan peredaran legalitas konservasi hutan hasil hutrtanian kabupaten katingan kepala dinas jabatan fungsional sekretariat sub bagian sub bagian sub bagian umum dan kepegawaian keuangan program dan pelaporan bidang tanaman pangan bidang bidang dan hortikultura peternakan perkebunan seksi produksi seksi seksi dan tanaman pangan budidaya dan produksi budidaya dan produksi peternakan perkebunan seksi usaha tanaman pangan seksi pengawasan lalu lintas seksi dan hortikultura hewan dan penyakit hewan pengembangan dan usaha perkebundapatan daerah kabupaten katinganpajak, retribusi dan pendataan dan penetapan penagihan penerimaan lain lain seksi seksi pembukuan dan pendataan verifikasi seksi pajak seksi seksi penagihan dan penetapan perhitungan seksi retribusi seksi seksi seksi dana perimbangan pemeriksaan pertimbangan dan keberatan dan lain lain pendapatan yang sah utd bupati katingan duel racing perubahan atas peraturan serah kab. katingan tahun perubahan atas peraturan serah kab. katingan tahun
twin bupati badungbadung, menimbang aa. bahwa wilayah kabupaten badung memiliki kondisi klimatologi,laksanakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencanas daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten badungdung. unsur pengarah adalah unsur pengarah pada bpbd yang selanjutnya disebut unsur pengarah bpbd. unsur pelaksana adalah unsur pelaksana pada bpbd yang selanjutnya disebut unsur pelaksana bpbd. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten badung sesuai dengan keahlian dbiologis, biologis, hidrologis, klimatologi, geografis, sosial, budaya, politik dan ekonompbd. bagian kedua kedudukan (dl) bpbd adalah unsur pendukung tugas bupati. bpbd berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. bagian ketiga tugas dan fungsi (d daerahketentuan peraturan perundang undangan, dankebijakan pemerintah daerah dan badan nasional penanggulangan bencana. (dl) terdiri dari ketua, anggota. cc. unsur pelaksana terdiri dari kepala pelaksana, sekretariat unsur pelaksana. bagian kedua kepala (dl) bpbd dipimpin oleh kepala badan yang secara ex officio dijabat oleh sekda. kepala bpbd membawahi unsur pengarah bpbd dan unsur pelaksana bpbd. kepala bpbd bertanggung jawab langsung kepada bupati. bagian ketiga unsur pengarah (dl) unsur pengarah bpbd terdiri dari ketua dan anggota. ketua unsur pengarah bpbd dijabat oleh kepala bpbd. anggota unsur pengarah bpbd,yang didapatkan unsur pengarah bpbd diatur dengan peraturan bupati. (dl)(dl)rta menjalankan tugas kepala bpbd sehari hari. (d0)dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: koordinasi: komando: dan pelaksana. (l)bidang bidang unsur pelaksana dipimpin oleh kepala bidang yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana. seksi seksi unsur pelaksana dipimpin oleh kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. (dl) dilingkungan bpbd dapat ditempatkan pns dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhanbpbd melalui pembinaan kepala sekretariat bpbd. bagan susunjl) kepala bpbd merupakan jabatan struktural eselon kepala pelaksana bpbd merupakan jabatan struktural eselon kepala sekretariat bpbdgian kedua kepegawaian jl) anggota unsur pengarah bpbd dari instansi lembaga pemerintah daerah, diangkat dan diberhentikan oleh bupatiangkat oleh bupati setelah dinyatakan lulus melalui uji kepatutan dan uji kelayakan oleh dprdberhentikan oleh bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari dprd. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, kepala bpbdbpbd kabupaten dalam penanggulangan bencana dapat berkoordinasi dengan bpbd provinsi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja bpbd diatur oleh kepala bpbd. bab pembinaan, pengawasan dan pelaporan bagian kesatu pembinaan bpbd melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat secara terpadu dengan instansi teknis terkait. jl) pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh kepala bpbd. pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis operasional dilaksanakan oleh kepala pelaksana bpbd. bagian kedua pengawasan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. pengawasanpelaporan (dl)vbelanja daerah dan atau sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: tugas dan fungsi penanggulangan bencana pada badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten badung dialihkan pada bpbd,huruf dialihkan menjadi p3d bpbd, pejabat yang ada pada badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten badung yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada hurufkabupaten badung umum bahwa dalamdan dan penanggulangan bencana adalah bagian dari pembangunan nasional. undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana memberikan mandat kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah dibentuk bpbd oleh karena itu dalam undang undang nomor tahun diamanatkan pembentukan bpbd yang secara permanen melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah. ii. demikar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang penanggulangan bencana. yang dimaksud dengan profesional adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam menjalankan pekerjaan bidang penanggulangan bencana. yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang dihormati dan menjadi panutan oleh masyarakat sekitarnya. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud denguruf yang dimaksud dengan tanggap darurat merupakan sarana dan sarana vital. huruf yang dimaksud dengan pasca bencana meliputi rehabilitasi. rekonstruksi huruf yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalahhuruf yang dimaksud dengan fungsi komando adalahhuruf yang dimaksud dengan fungsi pelaksana adalah fungsi pelaksanapenanggulangan bencana daerahsampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. yang dimaksud dengan dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten badung nomor
salinan nimrovinsi adalah provinsi jawa tengdengan pengumuman pendaftaran paling lambat minggu pertama bulan mei tahun berjalan. tahapatau jalur prestasi, d.sebagai berikut jenjang dan menggunakan mekanisme luring,laman pendaftaran ppdb.disdik.kebumenkab.go.idsmp yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada huruf dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinasdapat dikecualikan untukpada wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal pada kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasarijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitaakan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama dan apabila pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, makabagi calon peserta didik baru jenjang smp dapat melakukan pendaftaran ppdb melalui jalur prestasi. calon peserta didikzonasi domisili peserta didik., termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganlima belas persen) dalampeserta didik dalam program indonesia pintar dari kementerian sosial dan atau masuk dalam basis data terpadu kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah kepala desa. orang tua wali peserta didik 'dalam hal terdapat dugaan pemalsusekolah bersama dinas hasilsertaketentuan mengenai tata cara ppdb melalui jalur ,berasrama:dasa bagian keempattahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. jika terdapat (dua) atau lebih calon peserta didik dengan usia yang sama sebagaimana dimaksud pada maka penentuanmendasarkan padaterdapat (dua) atau lebih calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang sama sebagaimana dimaksud padaiii perpindahan peserta didik perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu wilayah daerah, antar kabupaten kota dalam provinsi, atau luar wilaymemperbaharui dapodik. peserta didik setara negara lain dapat pindah daerah dengan syarat sebagai berikut: melampirkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal, melampirdengan syaratmemperbaharui dapodik. babbab pelaporan, pembinakepalaterhadap pelaksanaan ppdb sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab larangan dan sanksiantuan operasional sekolah dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan atau pihak lailanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, dan atau cc. sanksi sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. selain pengenaan sanksi administratif terhadappelanggaran berupa pemalsuan terhadap dokumen kependudukan, bukti keikutsertaan sebagai peserta program indonesia pintar, surat keterangan tidak mampu dari lurah kepala desa, dan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam dan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain laielaksanaan ppdb tahun pelajaran dimulai pada bulan mei tahun dikecualikansatu) tahun sebelumerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasarmekanisme tata cara penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi pada sekolah menengah pertama nilai ujian sekolah langsung diterima langsung diterima harapan langsung diterima iarapanit langsung diterima harapan langsung diterima langsung diterima langsung diterima harapan langsung diterima harapan langsung diterima harapan langsung diterima langsung diterima langsung diterima harapan iarapanit iarapanit jasa ao harapan iarapanit aragonit harapan iarapanit harapan iso keterangan: jalur prestasi ditentukan berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir, serta tingkat kecamatan. ii. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut: jika skor akhir nilai ujian sekolah dan atau penghargaan bidang akademik maupun non akademik sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah, apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada maka diprioritaskan berdasarkan usia, ketentuan mengenai perhitungan penghargaan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut. bidang akademik kompetisi sains nasional, karya ilmiah remaja, lomba mata pelajaran dan peserta didik berprestasi) penghargaan akademik dan non akademik diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan daerah, dan atau lembaga instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya. bidang olahraga, meliputi kompetisi olah raga siswa nasional, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain lain. bidang kesenian meliputi festival lomba seni siswa nasional, seni tari, seni suara, seni lukis, majelis tilawah our'an, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain lain. bidang ketrampilan meliputi pramuka, palang merah remaja, dan lain lain iii. prestasi yang diakui dibuktikan dengan bukti atas prestasiiv. penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten. semua jenis sertifikat penghargaan diluar ketentuan tersebut tidak diperhitungkan. vi. penilaian peringkat rangking) penerimaan peserta didik baru smp jalur prestasi berdasarkan jumlah nilai akumulasi nilai rapor lima semester terakhir ditambah penghargaan bidang akademik maupun non akademik dengan rumus: keterangan jumlah nilai akumulasi nilai rapor lima semester terakhir penghargaan bidang akademik maupun non akademik nilai akhir bupati kebumen, ttd. yazid mahfudz
bupati tapin provinsi kalimantan selatan peraturan bupati tapipin, menimbang bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalamtapin nomor tahun tentang biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati surat pernyataan tanggung jawab penggunaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati yang bertanda tangan dibawah ini nama sncocoowomomewcooocooc womennana jabatan aka alamat senna san teraman mane san desa aan telah menerima dana biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati yang penggunaannya berpedoman padayang membuat pernyataan, bupati tapin, arifin aruntuk mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati. bab penganggaran biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati dianggarkan dalam apbd. penganggaran biaya penunjang operasionaldianggarkan paling rendah sebesar rp125. (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar (tiga persen) dari target pendapatan asli daerah, atas rp5. (lima miliar rupiah) sampai dengan rp10. (sepuluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar rp150. (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar (dua persen) dari target pendapatan asli daerah, atas rp10. (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan rp20. (dua puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar y o (satu koma lima puluh persen) dari target pendapatan asli daerah, atas rp20. (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan rp50. (lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar rp300. (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar inai koma delapan puluh persen) dari target pendapatan asli daerah, atas rp50. (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan rp150. (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan dari target pendapatan asli daerah: dan atas rp150. (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar rp600. (enam ratus juta rupiah) dan. biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan oleh: bupati paling tinggi sebesar (enam puluh lima persen) dari total anggaran biaya penunjang operasional, dan wakil bupati paling tinggi sebesar (tiga puluh lima persen) dari total anggaran biaya penunjang operasional. biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada dikelola pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah. penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam dapat diceritakan pada bupati, wakil bupati dan pihak lain. biaya penunjang operasional yang diceritakan kepada bupati dan wakil bupatiyaitu penerima biaya penunjang operasional selain bupati dan wakil bupati dalam rangkayangprovinsi, pemerintah daerah lain, masyarakat kelompok masyarakat, dan organisasi lembaga kemasyarakatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati, biaya penanggulangan kerawanan sosial, yangmaupun ngalam yang menimpa masyarakat dalam daerah maupun luar daerah, biaya pengamanan wilayah, yang: atau biaya kegiatan khusus lainnya, yangmasyarakat yang mengikuti kompetisi olimpiadediluar kegiatan sebagaimana huruf huruf dan huruf bab besaran besaran biaya penunjang operasional bupati diatur sebagai berikut: biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar rp50. (lim100. (seratus juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial, biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar rp60. (enam puluh juta rupiah) setiap objek pengamanan wilayah, atau biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan. besaran biaya penunjang operasional wakil bupati diatur sebagai berikut: biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar rp30. (tig70. (tujuh puluh juta rupiah) setiap objek penanggulangan kerawanan sosial, cc. biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar rp40. (empat puluh juta rupiah) setiap objek pengamanan wilayah: atau biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan. bab pertanggungjawaban pertanggungjawaban pelaksa: ringkasan surat permintaan pembayaran langsung: rincian surat permintaan pembayaran langsung: akuntansi atau tanda bukti lainnya yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, surat pernyataan bahwa penggunaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangana penggunaan biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupati pada bulan berjalan dapat digunakan kembalfin aran diundangkan rantau pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten tapin, masyraniansyah berita dae kabupaten tapin tahun nomor
ta, terdapat perubahan dalam pelaporan gratifikasi, bahwa pedoman pengendalian gratifikasi telah diatur dengantetapi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan gratifikasi, sehinggaapk. atas persetujusenilai dengan barang yang dikompensasikan. nilai kompensasi dari objkemudian akan diinfokan kembali kepada pelapor. permohonan kompensasi yang disetujuipk sebagaimana dimaksud padapemerintah kabupaten sukoharjo membentuk upg. upg sebagaimana dimaksud pada berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang kepatuhan atau pengawasan.diundangkan sukoharjopektorat daerah adalah inspektorkecamatan kabupaten sukoharjosukoharjo. pegawai negeri adalahdaerahlam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi lingkungan pemerintah kabupaten sukoharjo. peraturan bupati ini bertujuan: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai negeri atau penyelenggaran negara tentang gratifikasi, meningkatkan kepatuhan pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap ketentuan gratifikasi, cc. dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,, dan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada kepada upg instansi terkait. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pengendalian gratifikasi, kompensasi, upg, perlindungan pelapor gratifikasi, pengawasan, pembiayaan, dan sank, atau kpkpada dengan mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi aa.dengan rahmattuhan yang maha esa bupati ogan ilirsosial kabupaten ogan ilir; bahwa penataan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas sosial kabupaten ogan ilir telah mendapat persetujuan gubernur sumatera selatan melalsosial tahunas. sub bagian perencana dan keuangan bai ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten ogan ller. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten ogan bir. bupati adalah bupati ogan ilir. wakil bupati adalah wakil bupati ogan ilir; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten ogan ller. dinas adalah dinas sosial kabupaten ogan ilir; kepala dinas adalah kepala dinas sosialloka bina karya tanjung raja kabupaten ogan ilir. kepala unit pelaksana teknis dinas adalah kepala utd tanjung raja kabupaten ogan ilir. wilayah kerja utd adalah wilayah kerja utdsosial;ll susunan organisasi (l) susunan organisasi dinas terdiri dari: kepala dinas; sekretariat, membawahi sub bagian kepegawaian bidang bantuan dan jaminan sosial; bidang kelembagaan dan pemberdayaan sosial; bidang pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial; utd lbk tanjung raja;kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pemberdayaan masyarakat sosial; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; mengkoordinasikan aparatur dan kegiatan bidang sosial; perumusan, pengambilan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris mempunyai fungsi: pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggar;;; pengelolaan barang milik negara bmn) dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. pasa18 sub bagian umum mempunyai tugas: membantu sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan urusan umum, humas, hukum dan organisasi; melaksanakan tugas urusan kerumahtanggaan, kehumasan, protokoler, surat menyurat dan kearsipan; menyelenggarakan pengadaan barang barang perbekalan rutin yang diperlukan untuk menunjang merasionalisasi pelayanan dinas menurut peraturan yang berlaku; menyelenggarakan urusan surat menyurat dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan berkoordinasi dengan seksi perencanaan; menyusun, mengkoreksi, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan surat (naskah) dinas sesuai perundang undangan yang berlaku; menyediakan perlengkapan kantor dengan berkerjasama dengan tim panitia pengadaan dan tim pemeriksa barang dan bidang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menyelenggarakan urusan pengadaan alat tulis kantor, percetakan formulir dan barang cetakan lainnya serta urusan kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan dan pemeliharaan sarana penunjang tugas kantor; menyelenggarakan urusan perjalanan dinas pegawai; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian ketiga bidang bantuan dan jaminan sosial pasa19 bidang bantuan dan jaminan sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dinas, menganalisa dan mengolah data serta menyusun laporan kegiatan dinas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang program mempunyai fungsi pembuatan usulan rencana program kerja tahunan dan pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial; pembinaan, pelatihan pendistribusian bantuan dan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan ban tuan korban bencana;;; pelaksanakelembagaan dan pemberdayaan sosial bidang kelembagaan dan pemberdayakelembagaan dan pemberdayaan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang kelembagaan dan pemberdayaan sosial mempunyai fungsi penyusunan rencana program kerja tahunan dan pelaksanaan bidang kelembagaan dan pemberdayaan sosial; penyusunan kebijakan operasional dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga, masyarakat dan komunitas data terpencil; penyusunan kebijakan operasional; penyuluhan dan penyajian informasi tentang kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; pembinaan kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial serta taman makam pahlawan tmp);; pembinaan, bimbingan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan partisipasi sosial masyarakatrehabilitasi dan perlindungan sosial bidang rehabilitasi dan perlindungrehabilitasi dan derlind angsosial mempunyai fungsi penyusunan rencana program kerja seksi serta memantau pelaksanaannya; pelaksanaan pembinaan, bimbingan, motivasi, rehabilitasi sosial dan keterampilan penyandang cacat; penyiapan bahan penyusunan laporan tugas seksipeg akan kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksieselon iii.atau jabatan administrator, kepaa ~al rod {u yoo w us l4 es diundangkan indralaya pada tanggal, sekretaris daerah i ten o an ilir, berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomoruraian tugask indralaya pada tanggal, fdo bupati ogan ilir, dto panca . pembina iv.a nip f o te. ., cl. c,i =z22 .i c,i ., ., t., ! .j .i t., ., ' mudaan dan olahragmudaan dan olahramudaan dan olahragmuara enim. kepala dinas adalah kepala dinas kepemudaan dan olahraga kabupaten muara enimmudaan dan olahraga terdiri atascak bab tugas dan fungsi bagian kesatu dinasmudaan dan olahraga mempunyai fungsi perumuspemuda bidang pemberdayadalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padamuda bidang pengembangdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padashibudayaan olahraga bidang kebudayaanrt.pemudaan dan olahragamudaan dan olahragepemudaan dan olahraga lampiran mudaan dan olahraga umum dan fungsional kepegawaian wal gea bidang bidang bidang bidang pon pemberdayaan pemuda pengembangan pemuda kebudayaan olahraga peningkatan prestasi fungsional olahraguntuk mendorong peningkatan penanaman modal sebagaimana tertuangrlu memberikan insentif dan atau kemudahan kepada para penanam modal, bahwa agar pemberian insentif dan atau kemudahan kepada para penanam modal dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu diatur mengenai tata cara pemberiannya yang mengacu kepada dasar penilaian sesuai dengan bidang atau jenismedang. tata cara adalah prosedur dan mekanisme penilaian kepada penanam modal. dasar penilaian adalah tolok ukur dalam pemberian insentif dan atautim penilai dan evaluasi adalah dinas badan teknis sebagai unsur pelaksanaumedapenanam modal dalam negeri dan penanam modaidang atau jenis usaha adalah kegiatan usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu. bentuk insentif dan atau kemudahan adalah bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria dan persyaratan. bab maksud dan prinsip maksud penyusunan pemberian insentif dan atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal merupakan pedoman dan atau panduan bagi penanam modal dan tim penilai dan evaluasi dalam rangka mendorong dan mempercepat hadirnya penanam modal. pemberian insentif dan ataub iii kriteria dan dasar penilaian pemberian insentif dan atau kemudahan pemberian insentif dan atau kemudahan kepada penanam modalwawasan sekolah,il. berada daerah terpencil atau daerah tertinggal, m.dan koperasi ataumenumbuhkan keanekaragaman budaya daerah,pengklasifikasian dasar penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. dilaksanakan oleh tim penilai dan evaluasi. struktur organisasi tim penilai dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota tetap, dan anggota tidak tetap pembentukan tim penilai dan evaluasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. bab bidang atau jenis usaha yang mendapat insentif dan atau kemudahan bidang atau jenis usaha yang akan mendapat insentif dan atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu bidang atau jenis usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi: pertanian, industri pengolahan, lapangan usaha listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perantara keuangan real estate, usaha persewaan dan jasa, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa kemasyarakatan sosial, dan il. jasa perorangan yang melayani. bab bentuk insentif dan ataubelanja pemerintah, subsidi bunga, pemberian bantuan modal, dan atau, pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swastabentuk dan pemberian insentif dan atau kemudahan terhadap jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam kepada penanam modal ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tata cara pemberian insentif dan atau kemudahan tata cara pemberian insentif dan atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah sebagai berikut: penanam modal mengambil formulir pengajuan pemberian insentif dan atau kemudahan, penanam modal mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada bupati melalui ppp, tim penilai dan evaluasi memeriksa formulir dan kelengkapan dan dicatat dalam buku daftar penanam modal yang akan mendapat insentif dan atau kemudahan, tim penilai dan evaluasi melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap penanam modal yang mengajukan mendapat pemberian insentif dan atau kemudahan, tim penilai dan evaluasi membuat laporan dan berita acara hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan, apabila hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan memenuhi kriteria dan persyaratan, tim penilai membuat surat permohonan kepada bupati sebagai bahan pemberian insentif dan atau kemudahan bagi penanam modal, bupati menetapkan pemberian insentif dan atau kemudahan dengan keputusan bupati. format tata cara pengajuan pemberian insentif dan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab vii ketentuan penutup peraturan bupati ini diklasifikasi dasar penilaian pemberian insentif dan atau kemudahan bagi penanam modal melakukan alih teknologi usaha baru dan atau perluasan untuk dapat mengalihkan proses transformasi teknologinya kepada masyarakat dan lembaga lokal. menyerap tenaga kerjalokal usaha baru dan atau perluasan yang melaksanakan kegiatan dapat menyerap tenaga kerja lokal penelitian, pengembangan dengan berbasis pengetahuan, dan inovasi penelitian, pengembangan dan inovasi. melakukan industri pionir usaha yang memiliki keterkaitan yangerdasarkan analisis, dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi yang lebih besar melalui kajian ekonomi terhadap tingkat pertumbuhan. \|a. memberikan kontribusi bagi \|( kontribusi pajak dan retribusi peningkatan pendapatan daerah, masyarakat peningkatan pendapatan masyarakat, memberikan kontribusi bagi kontribusi terhadap peningkatan peningkatan pelayanan pdrb. publik memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto bermitra dengan usaha kemitraan dengan usaha mikro, kecil, mikro, kecil, menengah dan menengah dan koperasi, koperasi atau industri yang melaksanakan corporate sosial menggunakan barang modal, responsibility csr) program mesin, atau peralatan yang kemitraan dan bina lingkungan diproduksi dalam negeri pkl) dalam bidang peningkatan dan memanfaatkan tanggung pengembangan ekonomi lokal (melalui jawab sosial dan lingkungan filantropi konteks kompetitif, dalam upaya menjaga pemberdayaan umkm, dan rantai keberlangsungan ekonomi, pasok), pelestarian lingkungan hidup, lingkungan dan sosial secara penyertaan kohesi sosial. berkelanjutan \|a. menggunakan sebagian besar perusahaan yang berpotensi untuk sumber daya daerah membeli menggunakan sebagaian mengembangkan besar potensi sumber: daya daerah, pengetahuan dan seperti bahan baku, teknologi lokal, menumbuhkan mengembangkan pengetahuan dan keanekaragaman budaya menumbuhkembangkan daerah keanekaragaman budaya daerah. pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten sumedang. skala prioritas tinggi sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten sumedang. berada daerah terpencil atau sesuai dengan tata ruang dan daerah tertinggal rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten sumedang. berwawasan lingkungan dan memanfaatkan tanggung jawab sosial berkelanjutan. dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah rpm) kabupaten sumedang. bupati sumedang ttd don mulyonolembar (formulir) permohonan pengajuan pemberian insentif dan atau kemudahan \|(b ditujukan kepada bupati melalui kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan) dipermalukan dengan hormat, sebagaimana diaturbahwa saya yang bertanda tangan bawah ini mengajukan permohonan pemberian insentif dan atau kemudahan sebagai berikut: identitas pemilik nama pemilik nanaanaananaanan aan aan tempat, tanggal lahir nanaanaananaanan aan aan alamat tempat tinggal nanaanaananaanan aan aan nomor telepon nanaanaananaanan aan aan jabatan dalam perusahaan nanaanaananaanan aan aan identitas perusahaan nama perusahaan nanaanaananaanan aan aan klasifikasi usaha mikro kecil menengah besar akta pendirian nanaanaananaanan aan aan nama notaris, nomor dan tanggal) badan hukum koperasi nanaanaananaanan aan aan nama notaris, nomor dan tanggal) pengesahan menteri hukum nanaanaananaanan aan aan dan ham nomor dan tanggal) alamat perusahaan nanaanaananaanan aan aan nomor telepon nanaanaananaanan aan aan faksimili nanaanaananaanan aan aan mail banana aan kekayaan bersih usaha mikro (memiliki kekayaan bersih paling banyak rp. juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat kaaananannananan anna usaha, hasil penjualan paling banyak rp. juta per tahun) kanananaana nana nana aan usaha kecil (memiliki kekayaan .i. jeh bersih lebih dari rp. juta juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: kaaananannananan anna hasil penjualan tahunan rp. usaha menengah (memiliki kekayaan bersih lebih dari rp. juta milyar tidak termasuk tanah dan bangunan kaaananannananan anna tempat usaha, hasil penjualan milyar) usaha besar nanaanaananaanan aan aan kegiatan usaha kegiatan usaha nanaanaananaanan aan aan lokasi kegiatan usaha nanaanaananaanan aan aan perijinan yang telah dimiliki kaanananaa nana nana aan perijinan yang dimohon kriteria yang dimohon alasan permohonan demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian insentif dan atau kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal kabupaten sumedang. coret yang tidak perlu banana nanang ena aan . pemohon, nama jelas, tanda tangan, jabatan, dan cap perusahaan bupati sumedang, ttd don mulyono
po, peraturan bupati sampang nomor tahuninan kesehatan masyarakat jamkesmas) dan jaminan persalinan jampersal) dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya, maka perlu ditetapkan. keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk vi tentang pedoman pelaksanaan jamkesmas tahun peraturan menteri kesehatan nomor menkes per 1l1 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan, memutuskan menetapkan peraturan bupati sampangsampang. kepala daerah adalah bupati sampang. dan menjalankan fungsi rujukan. puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten sampang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan suatu wilayah kerja pos kesehatan desa poskesdes)..., bisa berupa posyandu, pos obat desa, pos ukk dan sebagairogram jamkesmas dan jampersal puskesmas dan jaringannya, yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar puskesmas dan jaringannya termasuk poskesdes bagi peserta program jamkesmas, terselenggaranya pelayanan persalinan puskesmas dan jaringannya termasuk poskesdes serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti bidan praktek swastakerjasama pks) dengan tim pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya, terselenggaranya proses pelayanan rujukan ppk rujukan, terkenalnya mekanisme pembiayaan dalamdan jampersal puskesmas, terselenggaranya pembinaan program jamkesmas dan jampersal setiap jenjang administrasi. sasaran pelaksana program jamkesmas dan ampera terdiri dari puskesmas dan jaringannya pustu dan pusing): polindes atau poskesdes, bidan dan dokter praktek swasta untuk pelayanan pertolongan persalinan. sasaran program jamkesmas terdiri dari seluruh peserta jamkesmas yang memiliki kartu kamkesmas, peserta keluarga harapan pkh) yang memiliki kartu pkh tetapi belum termasuk peserta jamkesmas'tidak memiliki kartu jamkesmas, gelandangan, . gelandangan, pengemis, anak terlantar yang rekomendasi dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sampang institusi sejenis daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu jamkesmas.an lain lain) wilayah tersebut yang mencakuppenanganan gawat darurat: penanganan gizi kurang buruk, tindakan medis operasi kecil, 9g., pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah: kabupaten sampang. jenis pelayanan pada puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud pada adalahfeses rutin): tindakan medis kecil: pemberian obat, persalinan normal dan dengan penyulut pond)sebagaimana dimaksud pada mencakup pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan normal, cc. pelayanan nifas, termasuk pasca persalinan:: bayi dan anak yang lahir dari pasangan (suami dan istri) peserta jamkesmas setelah dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran surat kenal lahir pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu jamkesmas orang tua dan kartu keluarga orang tuan lain lain) sehinggtu, poskesdes polindes puskesmas atau rumah sakit terdekat. jenis a.jenis pelayanan kesehatan rawat inap, tindakan operatif yang ditangani oleh dokter spesialistik, jenis pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan, cc. pelayanan kosmetika, general check up, protests gigi tiruan:triw, sedangkan untuk pencairan anggaran harus mendapat persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten sampang.a dan polindes disediakan oleh dinas kesehatan kabupaten baik yang bersumber dari anggaran dana alokasi umum dau), bansos mou dengan apotik), provinsi maupun pemerintah pusat berupa buffer stok: pustu, luar gedung, yaitu pusing: poskesdes, polindes, pos ukm kabupaten sampang) maupun rumah penduduk oleh tenaga kesehatan yang kompeten. bab tata cara pencairan, penggunaan dan besaran dana tata cara pencairan dana sebagai berikut kabupaten sampang, berdasarkan poa tersebut: pencairan dana diajukan dinas kesehatan kabupaten sampangsampang dan disetujui oleh kepala dinas kesehatan kabupaten sampang: berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat poa dari hasil mini lokakarya. dana jamkesmas dipergunakan untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama terdiri dari biaya pelayanan kesehatan dasar: pemberian obat. penarikan biaya (tarif) sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan dan disetor kas daerah dengan pengembalian jasa pelayanan sebesar pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama terdiri dari biaya rawat inap pasien sebesar rp. per hari, biaya tersebut sudah termasuk biaya akomodasi, kebutuhan bahan habis pakai, reagensia: jasa pelayanan: pengenaan tarif tersebut disetor kas daerah dengan pengembalian jasa pelayanan sebesar pelayanan pertolongan persalinan jamkesmas maupun jampersal) terdiri dari pemeriksaan kehamilan (antennata care) sebesar rp. dengan frekuensi maksimal kali: pertolongan persalinan normal yang dilakukabupaten sebesar rp. , : pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan pasca persalinan sebesar rp. dengan frekuensi sebanyak banyaknya kali: pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi (pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk) sebesar rp. , : pelayanan pasca keguguran, persalinan per vagina dengan tindakan emergency dasar dilakukan puskesmas perawatan dengan fasilitas pond maupun diluar puskesmas (rumah bersalin) sebesar rp. , : pengenaan tarif tersebut disetor kas daerah sebesar dan sisanya sebesar berupa jasa pelayanan bisa langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh puskesmas dan jaringannya, sedangkanlayanan spesialistik apabila puskesmas memiliki fasilitas layanan spesialistik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan atau rawat inap) dan dokter tersebut adalah dokter tamu dokter konsultan diberikan bantuan transport sebesar rp. dan jasa sebesar rp. per kunjungan pasien miskin. dana tersebut disetor kas daerah dengan pengembalian jasa pelayanan sebesar pelayanan rujukan yang mendapat pembiayaan adalah rujukan gawat darurat yang berasal dari puskesmas rumah sakit maupun dari desa puskesmas diberikan biaya untuk orang tenaga kesehatan pendamping dan sopir masing masing sebesar dari total anggaran sebagaimana dalam peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan dan untuk biaya bbm ambulans sesuai peraturan daerah dimaksud, sedang untuk wilayah perairan diberikan biaya untuk satu orang pendamping sebesar rp. untuk rujukan rumah sakit diluar rumah sakit sampang yang diperbolehkan sebagai rumah sakit rujukan adalah rumah sakit jiwa menu, rumah sakit kusta sumber glagah mojokerto, bkmk surabaya dan bp4 pamekasan. untuk menghindari duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dau, maka poa jamkesmas yang diajukan perlu ada tanda tangan persetujuan kepala bidang pada dinas kesehatan kabupaten sampang sesuai kewenangannya. bab . bab vii:an sebagainya:kesehatan provinsi jawa timur kepala dinas kesehatan kabupaten sampang: tim pengelola jamkesmas puskesmas menyusun laporan hasil pelaksanaan program pada akhir tahun: bendahara memiliki buku kas tunai dan dilengkapi buku kas pembantu, jika diperlukan. bentuk pertanggungjawaban dana adalah:kan cukup tanda tangan keluarga penderita, dan disertai foto copy surat rujukan:, kartu identitas, buku kia, form pantograf, foto kopi kartu jamkesmas (bila peserta jamkesmas). bab vii . bab viii pencatatan dkabupaten sampang melalui bendahara jamkesmas dan jampersal puskesmas. puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan program jamkesmas dan jampersal dari kegiatan puskesmas maupun kegiatan pustu, poskesdes, polindes dan sarana pelayanan lainnya seperti ukm dalam format laporan tersendiri yang terdiri dari program jamkesmas, yaitu format ppk format laporan kepesertaan dan pendanaan peserta jamkesmas puskesmas, format ppk format laporan gambaran penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta jamkesmas puskesmas, format ppk :format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta jamkesmas puskesmas. program jampersal, yaitu lampiran laporan kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pemanfaatan pendanaan peserta jampersal puskesmas, lampiran laporan penerimaan dan realisasi dana jaminan persalinan dan jamkesmas puskesmas. laporan hasil kegiatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada dikirim dinas kesehatan kabupaten sampang melalui sekretariat tim pengelola program jamkesmas tiap tanggal setiap bulannya. bab ix. :.ami oma sae don ame oren alokasi pupuk urea bersubsidi sektor pertanian kabupaten sampang tahun anggaran satuan ton teman ton tora tar pine omar pon doa tone pose dosa pora poo saman toman mor) sal sah nose masa kar) won) tam demak soo team maaf panel seng maaf mom) mao anna) diesel hanya0 pemuatan rs) mes soal arl cef mal me\| mah mal dan het safari moz tom 2ne\| tes maa sani naa) mar asi) ore "man aro taman elenco\| nano\| tamu0\| #o0\| canto\| inno0\| an0d borneo\| t200soje o toa mal mel mof men mel temen zr\| mol mod mal mal soo maf saj tong so\| mol demak sos ssel maf mark saf ses mam sofa sean semana s00ef cas) sad mol waf mof sen tas sa) soo toman mon canto topik seno0\| mno0\| ka00\| sano0\| roof tango\| 7a2a0eo tag wall gunman dosa gan\|o mol maaf asof snp ama bbw sad ono soo gaon alma gap meet gosok asof asa total temple dapo 5info sore gosok asof asal loaf women to25 oma mal mal maf no\| mal gomngtng \|o oral sosok gasal snow genom ger\| bass 200p gasal kaca soo soo ang ana sama age semana dono oaf sn\| snf mol mal balm gen gaf mah alm dakota do5nfo maa kosi gas asal sama sae bafmnarmana 001p gas osf masal maaf soo geo tofu balkan sel ana gas 20af talas galbtanan \| mom gosok taman \|os0\| cno\| aso eoi too tool heon0 alokasi pupuk npown 5nof most ono sah sal mag ams romane do2sa0 mal mao tae mal gen se\|o ca\| kom afomtan sos) gases 2m) 20ne\| sao aoo n0e\| koma insaf ra) demak soo tool maaf gasal sal s0gf kas ass dedaunan docs soal sos mol gen 2n\|o asalan galon mel sef moh kam kal dal 00an tamara )o do2ssf 2al mod mal saraf kisah see koma asa hara) aan galbotanan \| 2e01f mod) gna0 hoa) esa gara gan kasal kam ra) talas umat roof kono mon 2mo0\| tiroid ten0\| ken00\| toon tenor\| too\| 200g0\| alokasi pupuk organigpnmrman snow mang oma aro nas tafomtan saat task kom sal ao0f safe los demak sofa asa mag mam oaf sep info son nas semur 7afo sal on\| snf s0\| wal taman spoof tom telco\| teng semoga soo a00 2n00\| s00 2no0\| teo01\| togofomtan case na) maa) unse\| tool mises maso ms) oo) mol demak opa tml mes sis sasa 0s0 sosok sasa) a20f ian) sasa 01an temuan docs mal mod coal mal mah ser kenaf tenan) sos aan aman mod taman tasnoof roro tango\| komodo sero0\| canto\| d00no0\| borneo\| twootal rel mal sel waf sal sal sal 2nf omw afomtan o sal mah mom sama min masa tool san tongue \| sad game 2esai sao mma sasa toko asas0 demak sos mam info aaf koma, are maaf sang) case pemuatan mof car gem asal ref sel a00\| soal oral tna sesal anan bafta domo sand mal 2asf sn\| sol maaf tamara)o ton\| wal mn\| sof saf wal mana ma\| mal balon sem 2nse ssf maan) too c0a\| ara sosa0 omar \|ozon anal tao imo smo0\| too ana spoof too toro sang teo gpnmrman maaf om\|o cap oma oa) alma ap mao theme disp aah sap oeh aah uafomsan o aah 2n\| aah asean. gonta \| 2m) 200p alas aam amp sal s0f s0f s0\| semur dono sal aah g0f gho balen 2n\| 2n\|o soho sasa bafta do5npo aah a0f maaf seo anal 22an bafemarmaa gal ang haha anom balkan) 22f 2af sal ana alam batasan \|o250p sel asal asal hah ama taman doo\|o mol samsatuan ton mao tempaan ton pora door pose tomi dom pom pore doa teror saman afomtan doel sos aah kana muse sol 2nfo tom total sel a05 demak casa ss) sel soo sofa mane semana docs soal sah tah sap sah sal "umar roof tango kata ten0\| soo\| total tonto\| to0a\| 200g0\| hoon0tafomsan dasa soo task koma aset ao0f 2d) hoa aan demak argo mag 25f 20f 00fo kah al. semana sal 2n\|o sel 20f hae) 2m5220 umar spoof tom telco\| teo ns0 soo a00 2n00\| 2n00l torso dono alokasi pupuk ureaam see as dana nan mete (en aom along tak yl t aal tea (en tea afemaman bahamas paper pameran rap paksa batasan sal taman laceada paman nana maaf gel asn pen tan enews nne none dne menkes afememg aah gan, masa semana asep sap masa balm masa maaf soal gas bapa san asa cos asal gas) aan bafemnarmana mam gan bakmi maaf aah gea, asa babbtanan are sasa sem fa, ama taman a00 soo sass0f seo gross teo ammobawean ash mah gap maa pen dna dan mines bem sal osa dosa gagal gam tan a22 afeeee masa sasa masa masa, gama pora gap aah anal maaf gent nsp sel gaya goa tao asal mas pemamah params paper sal senja aah bafmnarmana masa mao gan pada batasan eno rae 2enf mean mal ama man mol solo toto alokasi pupuk npboseman mol mah snp pen bem masa goa mane 200p sop ame afememg gan tool goo sah sah pafomsan gases goa ogf sama ama genting gane sal maaf s0f sofa ama ooh sam amp are aro area, semana maaf sop gafemmars gado gospel mae sae ash bajo aneh ang sel masa a20 amp asa bafmnareana masa mail gases masal ono ama bafkeaa mahar sam sah asep bafbtanan staf asal based masal a00 aan taman soo teologi tensor\| sao0 sno0 sewa sal ono alokasi pupuk organiepa apaan tan dna bnn men (en bee bem adem tea setan bee (en tea kemanan bahamas tt pameran aan batara pen irr alokasi pupuetagan ala aoleanuaes jakpost oh) alkarangpenang do jalkepang oo ) jalsotobnan sman lao ase alokasi pupuk organiutan oleanuaes 4x2 jakpost oh) ad) ala alkarangpenang do jalkepang oo jalsotobnan sman aha a20 alokasi pupuk ureawes suman frozen asal asa) asal asa) ara) axa\| oxa8\| ox16) x27) s0) atol asal da2 jalsempana asas\| asas\| sas) sas) 3se\| 2sel ox3al 2x2) a25) sa) a26 leameona as\| asi asi) asi) a25) a2s\| 2x0 os) asj\| suomen renungan jabrenac ose\| oise\| oise) css) ss7l ones) cas) jarambetanan oleanyutes galeri oil dia akarangpenang lo jalketapang ida alsokosanan 3umrah sool soo\| soo\| axo\| alokasi pupukves suman jalrosun o3i\| os) oz) oi) oa) o jalsempana o3a\| ons) oa) o3al oa) oz) sal oas) o islcampiona 0as\| oas\| oas) oz) ozs\| oa) oz) os) ozs\| elemen ala jareaungang oh) ida break oa2\| oa) oz1\| oa) o28\| oa) oa2) oa) a27 jarambetanan aoleanyutes ida galeri ida akarangpenang lo jaket talsokovanan 3umat bupati sampang ttd noer tjahjo
talk taiyang efektif,nomor tahun peraturan bupati nomor tahun tentang, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan kabupaten sampang berita daerah kabupaten sampang nomor tahunomor tahununtuk sekolah tertentkegunaan adalah kekurangan atau kekhususan yang dimiliki seseorang yang ditandai denganciri ciri atau karakteristik tertentu yang meliputi tuna netra, tuna rungu, tuna gravity:k) adalah sebagai berikut: kelompok usia anak paling rendah (empat) sampai dengan (lima) tahun: kelompok usia anak lebih dari (lima) sampai dengan (enam) tahun. persyaratan calon peserta didik baru klb) adalah anak yang berusia paling rendah berusia (empat) tahun, persyaratan calon peserta didik baru kelas (sd)di. persyaratan calon peserta didik baru kelas (sebagai berikut: telah lulus sd mi sdb, atau program paket ula, memiliki ijazah dan atau suhu s m pk.(.:malltiga puluh dua) siswa, sdb paling banyak (delapan) siswa, smp m paling banyak (tiga puluh enam) siswa, small paling banyak (delapan) siswa, sma ma paling banyak (tiga puluh enam) siswa, small paling banyak (delapan) siswa, smk dalam setiap rombongan belajar maksimum (tiga puluh enam:, tk, sd, prestasi juli juli juli juli pendaftaran jalur s.d. juli 3s.d. juli 3s.d. juli s.d. juli pelajaran baru persiapan dan14 s.d. juli14 s.d. juli4 s.d. juli4 s.d. juli bab .(satu) dilakukan berdasarkan:satu) sd, komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler adalah sebagai berikut: maksimum aoi jarak tempat tinggal ksk rekomendasi lasjalur prestasi adalah sebagai berikut: maksimum akademik jarak tempat tinggal jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan secara berurutanuntuk sekolah yang sudah ditetapkan.. komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler smp adalah sebagai berikut skor komponen bobot maksimum bukti fisik nilai ujian sekolah bahasa indonesia, situs asli matematika dan ipa) rerata nilai ujian sekolah kn, ips, dan arah situs pendidikanjarak tempat tinggal ksk rekomendasicc. rerata nilai raport semester vii sampai dengan xi, jarak tempat tinggal sekolah. skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah sebagai berikutprestasi smp adalah sebagai berikutjarak tempat tinggal dan faktor ekonomi lemah,provinsi, nasional, internasional dapat langsung diterima, calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara ii,,minati. tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba tingkat keterangan man lau nasional internasional provinsi kabupaten ',amadan asal daerah rayon sekolah, skor asal daerah rayon calon peserta didik baru dengan sekolah adalah sebagai berikut satu rayon b., e.calon peserta didik baru dari smp sampang, smp kecamatan oben d. rayon sma kecamatan sampang meliputi smp kecamatan sampang, oben, dan gampong, rayon sma kecamatan sampang meliputi smp kecamatan sampang, oben, dan gampong, rayon sman ketapang meliputi smp kecamatan ketapang, sokobanah, dan banyuatessg, obatan, tambangan, dan karangpenang, rayon sman resep meliputi smp kecamatan resep. komponen, bobot, dan skor maksimal jalur prestasi sma adalah sebagai berikut maksimum akademik sekolahketerangan pang aan dea annsemesterrerata raport semester 30y60 raport asli amaal jalur prestasi smk adalah sebagai berikut maksimum un,us, raport akademik ama ena tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba akan peng ejaan tasiamafmemasiona (2s0 jam amo kemas jajanan bab viiviii.sistem aplikasi online khusus untuk sekolah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan pada tahun pelajarankota) jalur jalur nama sekolah rombel\| pagu tasi jumlah keterangan prestasi reguler ppdb line ppdb sdn dalpenang oni line aaaa (jae sama jae rar ppdb line ppdb sdn banyuanyar oni line ppdb sdn karangasem oni line sdn karangasem iii ajo ajonaaaay jean danna. snn d.o dana smp prestasi( reguler ajsnisama joe ass peo bonnie drjsrenasamang ses peo borne sjswevasampang ses peo borne ssivssama jas pam ejsievosamean dans ana peomonina tanam aan pra jaminan jas yasa eos one tejamwama esa pas anjsrsamaa pes pas pas saevatesanetne pas pas aejamnaaa jan tejannagemae pan pasa pejamnome serba jsjsasoma jaran esa posisi pamenang peo bonita answevieampione \|o2so peo bonnie pejamnacame pes pas pejamaaar jee gara smpn ketapang ppdb online bejana ejaan ga, antar (jean aja gajeraninmaas sej taj (pen orang gejsanasasaan tel jaga penjajah sma pom bean ken prestasi reguler tense (jae jan peonorane protoname gene ente jane rare men ajraiseh eonorane gema ajang, smk ham kom penata ketan prestasi( reguler jeratan pen orang jepang, bupati sampang, annan hasil
salinan agg sala ann nina layan bupati sumedang provinsi jawa barat peraturan bupati sumedangkhususnya jabatan fungsional serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan perlu diatur manajemen jabatan fungsional, bahwajabatan fungsionbatan fungsional. batas usia pensiun adalah batas usia pns harus diberhentikan dengan hormat daridalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja jabatan fungsional dalam rangka penetapan angka kredit. formasi jabatan adalah jumlah dan susunan per bab jabatan fungsional dengan peraturan bupati ini ditetapkan jf., perawat gigi, penata anestesi, bidan: pranata laboratorium kesehatan, sanitation, radiografi, teknisi elektromedis, nutrisionis, perekam medis, uu., bb. pamong belajar, cc. penilik, dd. pengawas sekolah, ee. instruktur, ff. mediator hubungan industrial, gg. pengawas ketenagakerjaan, hh. auditor, ii. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, jj arsiparis, kk. pustakawan, pranata humas, mm. teknisi siaran, nn. adikarya siaran, oo. andalan siaran, pp. sandman, gg. operator transmisi sandi, rr. analis kepegawaian, ss. perancang peraturan perundang undangan, tt. penyuluh hukum, uu. bersalah legislatif, vv. asisten bersalah legislatif ww. peneliti, xx. perencana, yy. pranata komputer, zz. pemeriksa pajak, aaa. penilai pajak bbb. penyuluh perindustrian dan perdagangan, ccc. pengendali dampak lingkungan, ddd. pengawas lingkungan hidup, eee. teknik pengairan, fff. teknik jalan dan jembatan, ggg. teknik tata bangunan dan perumahan, hhh. pembina jasa konstruksi, iii. penata ruang, jij teknik penyehatan lingkungan, kkk. penguji kendaraan bermotor, teknisi siaran, mmm. pekerja sosial, nnn. penyuluh sosial, pengantar kerja, ppp. penggerak swadaya masyarakat ggg. pengawasan mutu hasil pertanian, rir. penguji mutu barang, sss. dokter pendidik klinis, ttt. pengawas mutu bibit, uuu. analis kesehatan, vvv. auditor kepegawaian, assessor sumber daya manusia aparatur, xxx. genera, yyy. pengamat tera, zzz. pengelola pengadaan barang dan jasa, aaaa. polisi pamong praja, bbb. analis keuangan pusat dan daerah, cccc. operator sistem informasi administrasi kependudukan, dan dddd. administrator database kependudukan. bab iii kedudukan, tanggung jawab dan tugasberdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada setiap memiliki uraian tugas rincian kegiatan yang diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati. bab kategori dan jenjang kategoribab akuntabilitasbab pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu pengangkatanpenyesuaian. selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada pengangkatan dalam dapat dilakukan melalui pengangkatan ppp dengan jenis tertentu sesuai dengan ketentuan perundang undangan1tahun untuk ahli pertama dan ahli muda,pns dalam ditetapkan oleh bupati selaku ppk. ppk sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikanngangkatan dalam selain ahli madya berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang undangan. tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian, dan promosi dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang undangandiambil oleh ppk, atau ppk dapat menunjuk pejabat perangkat daerah yang membidangi penunjang urusan bidang kepegawaian untuk mengambil sumpah janji jabatan. tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan. bagian kedua pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara pemberhentian dari jabatan fungsional dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberhentian bagi pns yang menduduki ahli utama ditetapkan oleh presiden. pemberhentian bagi pns yang menduduki selain ahli utama ditetapkan oleh bupati selaku ppk. bupati selaku ppk sebagaimana dimaksud dalam dapat memberikan kuasamberhentian dari jf. pns yang menduduki dansesuai ketentuan perundang undangan. bab vii penilaian dan penetapan angka kredit bagian kesatu penilaian angka kredit penilaian angka kredit pejabat fungsional dilakukan oleh tim penilai angka kredit. susunan keanggotaan tim penilai angka kredit ditetapkan dengan keputusan bupati atau keputusan kepala perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penetapan angka kredit angka kredit pejabat fungsional ditetapkan oleh sekretaris daerah atau kepala perangkat daerah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. bab viii formasi jabatan formasi ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja. penetapan kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. babbab organisasi profesi setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi jf. pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada difasilitasi instansi pembina jf. bab tunjangan jabatan dan tunjangan daerah insentif bagian kesatu tunjangan jabatan setiap pns yang menduduki diberi tunjangan jf. besarnya tunjangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bagian kedua tunjangan daerah insentif selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam kepada pejabat fungsional dapat diberikan tunjangan daerah insentif yang besardengan keputusan bupati. bab xii pembiayaan segala pembiayaan untuk penetapan jabatan fungsional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sumedang. bab xiii ketentuan lain lain setiap pns yang menduduki dapat melakukan perpindahan antar atau dari jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing masing jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang menduduki dapat diberikan fasilitas lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan, disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintpengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipilditetapkan dengan keputusan kepala bkd. sebelum pelaksanaan pelatihan, dilaksanakan seleksi guna penyaringan peserta dalam menunjang keberhasilan pembeltata cara pergeseran anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tegal, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran anggaran pada bab huruf nomordprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tegal. lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tentang tata cara pergeseran anggaran surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama pemerintah kabupaten tegal kop skpd eren karena bana sisa kepada nomor yth. sekretaris daerah sifat kabupaten tegal lampiran selaku ketua tapi perihal permohonan pergeseran anggaran c.g kepala bukan kabupaten tegaljek belanja dalam jenis belanja yang sama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran 20xx kegiatan. dengan pertimbangan sebagai berikut: dst.urat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pemerintah kabupaten tegal kop skpd sia. enwanananasawsuman sesaatrincian objek belanja dalam. skpd.coo.im@ .y sense nama kepala skpd tembusan bupati tegal, sekretaris daerah kab. tegal. ee. surat permohonkop skpd ama bea. hak kanan kanker kanansub rincian objek belanja dalam rincianomensxsisr5 nama kepala skpd tembusan bupati tegal, sekretaris daerah kab. tegal. surat permohonan penerbitan dpa skpd pemerintah kabupaten tegal kop skpd siswi. loco woo wnsaaanaan kepada nomor yth. kepala bukan sifat kabupaten tegal lampiran selaku ppid perihal permohonan penerbitan perubahan dpa skpd dan surat kepala (nama skpd) tanggal. perihal persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada apbd 20xx. berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan perubahan dpa skpd terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dengan persetujuan pengguna anggaran (rancangan perubahan dpa skpd terlampir)ekretaris daerah kabupaten tegal. surat persetujuan pergeseran anggaran oleh pengguna anggaran pemerintah kabupaten tegal kop skpd maret tam nota dinas kepada yth kepala skpd dari ppt kegiatan nomor lean ana ena kun sinar tanggal era mana mana perihal permohonan pergeseran anggaran atas uraian sub rincian objek 20xx dengan hormat kami sampaikan ajuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada apbd 20xx untuk kegiatan. (sebagaimana rancangan perubahan dpa terlampir) permohonan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan dengan alasan sebagai berikut: dst demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon persetujuan kepala skpd) atas usulan pergeseran tersebut. ppt, nama ppt surat persetujuan pengguna anggaran atas perubahan atau pergeseran atas uraian keterangan dalam sub rincian objek pemerintah kabupaten tegal kop skpd ama bena ser sea lou sia wi.oocoooooooooorooooooororrwc. kepada nomor yth. ppt kegiatan sifat lampiran perihal persetujuan pergeseran anggaran di tempat sehubungan surat nota dinas ppt kegiatan tanggal.perihal permohonan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada apbd 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objekskpd selaku pengguna anggaran. berkenaan dengan hal tersebut, maka kepala (nama skpd) selaku pengguna anggaranskpd. nama kepala skpd lee surat persetujuan sekretaris daerah atas usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pemerintah kabupaten tegal sekretariat daerah mana maa ena sia wl.obese100 bagan sedewumanasn seen araobjek dalam jenissekretaris daerah. berkenaan dengan hal tersebut, maka sekretaris daerah kabupaten tegalsekretaris daerah kabupaten tegal tembusan bupati tegal, anal surat persetujuan ppid atas usulan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pemerintah kabupaten tegal badan pengelolaan keuangan dan aset daerah rea, star lcooodony eosetesenesen senerincian objek dalamalone surat persetujuan ppid atas usulbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah aan siswi. menekasub rincian objek dalam rincianeri format matriks pergeseran anggaran pemerintah kabupaten tegal tahun anggaran 20xx bidang urusan skpd m.kx. xxx program x.xx.xx.kkx kegiatan x.xx.xx.x.kk. uraian bertambah slam volume satuan harga jumlah volume satuan harga jumlah berkurang see ' " vsi ihb ih5 io lon (oo pesatnya lio isubkegiatanxxx sn yaaa a sel prana wisikelompokbaana) lil seleb perma @isienseaang uni spepepel peamavex @isiotekbelana perporjarjae opo petanya xxx isi ncia obtekbeanal ' \| op yoo jjerjerpacpae oops penanda xxx isi sub nsianosiekbelana) op loe j . iii lil isiuraan dan sub rneanomekedang toe ih selo jawa diisi kelompok pelan) ' shell loop pelamar disijenisbeana) h aaa j1 spepeleaja (sana xxx wisineianomek edan lo to ngga ngga mmm ii. eps 0iswwmdansebmmaanomeresang po aaa aaa kepala skpd nama kepala sk, selanjutnya disingkat perubahan apbd adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tegal. program adalahpb"wa surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten tegal kop skpd surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini, saya selaku pengguna anggaran menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaansaw, kedinasan omen dkk kepala skpd. nama kepala skpd pan mna umi azizah rteraturan bupati ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pergeseran anggaran. peraturan bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: jenis pergeseran anggaran, kriteria pergeseran anggaran, ketentuan pergeseran anggaran, dan mekanisme pergeseran anggaran. bab jenis. bab iii kriterigeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek. bab ketentu kegiatan dan atau sub kegiatan tercantum dalam perubahan kua kebijakan umum apbd) dan perubahan pas prioritas plafon anggaran sementara) yang telah disepakati kepala daerah bersama dprdbelum perubahan apbd dengan. aha kak aaaketentuergeseran perubahan anggaran yang mendahului perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada dan akan ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan apbd, dan apabila pada tahun berjalan tidak ada perubahan apbd maka akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran. pada kondisi tertentu,pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan apbd akan ditampungnominal pagu anggarannya harus sama sebelum pergeseran dengan setelah pergeseran anggaran. pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan dpa skpd. pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan apbd sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikutyang sebagaimana dimaksud pada huruf,, pemanfaatan siapa sisa lebih perhitungan anggaran) tahun berjalan, dan atau penambahan target pendapatan. bab mekanisme pergeseran anggaran\|\| . pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh kepala skpd selaku kepada sekretaris daerah yang dihembuskan ppid dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jeniscc. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala skpd selaku pa,. ''@'''tau perubaha. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada disetujui oleh kepala skpd selaku dan disampaikan kepada ppid dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: nota dinas dari ppt kepada kepala skpd selaku atas usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh kepala skpd selaku dengan kronologis keadaan alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, cc. surat permohonan penerbitan perubahan dpa skpd oleh kepala skpd kepada ppidggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakukan atas persetujuan tapi. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh kepala skpd selaku kepada sekretaris daerah selaku ketua tapi dengan tembusan kepada ppid dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentuperaturan perundang undangan dan atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada kondisi tertentu, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala skpd selaku pa. format surat sebagaimana dimaksud dalam . dalam hal usulan pergeseran pada (satu) kegiatan dari skpd memenuhi lebih dari (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam maka usulan pergeseran mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ppid menerbitkan perubahan dpa skpd setelah surat pergeseran anggaran disetujui. perubahan dpa skpd sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan olehwire ati umi azizah diundangkan slawi pada tanggal malek sekretaris dae teman, widodo joko mulyono berita daerah kabupaten tegal tahun nomor
.) la, rela bupati jember salinan peraturan bupati jemberhuruf peraturan daerah kabupaten jember nomor tahun tentang pajak daerah, perlu mengatur lebih lanjut tentang ketentuan dasar perhitungpj. tjpj. tarif ppj ditetapkan sebagai berikutpj ditetapkan sebesar (tiga persen), dan cc. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri seperti diesel, tarif ppj ditetapkan sebesar ,5y6(dua ratus empat puluh) jam bulan, penggunaan cadangan ditetapkan (seratus dua puluh) jam bulan, dan cc. penggunaan darurat ditetapkan (tiga puluh) jam bulan. masa ppj adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalender,perempuan dan keluarga berencanunit pelaksana teknis, selanjutnya disebut upt adalah upt pada badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencankeluarga berencana kabupaten tapin. kelompok dan meningkatkan prestasi serta gelanggang dagang bagi produk uppks, cc. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan operasional sertaendataan dan evaluasi bidang pendataan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data dan mengevaluasi kegiatan program:pendataan dan evaluasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. bidang pendataan dan evaluasi terdiri dari sub bidang analisa dan pengolahan data. sub bidang informasi dan sosialisasi data. sub bidang analisa dan pengolahan data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan evaluasi pelaksanaan, pengumpulan serta pengolahan data prograhasil pelaksanaan program: menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pengelolaan data program, cc. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dalam rangka kebijakan operasional analisa dan pengolahan data, @d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengolahan data: melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengolahan data, menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pengolahan data, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan evaluasi sesuai bidang tugas. sub bidang informasi dan sosialisasi data mempunyai tugas menyusun program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pembinaan pengendalian dan pelaksanaan informasi dan sosialisasi datyang akan diinformasikan dan sosialisasikan: menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pengendalian data program, cc. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dalam rangka kebijakan operasional penyebarluasan informasi dan sosialisasi data program, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian data program: melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan informasi dan sosialisasi data, menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan informasi dan sosialisasi data, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan evaluasi dan keluarga berencana kb). uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut menetapkan kebijaksanaan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, menetapkan program kerja badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan teknis badan, cc.::mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan: membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit pengelola teknipemberdayaan perempuan dan keluarga berencana terdiri dari sekretariat, bidang pemberdayaan perempuan, bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera, bidang pendataan dan evaluasi, unit pelaksanaan teknisperempuan bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugaserempuan terdiri dari sub bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, sub bidang peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan. sub bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan dalam rangka koordinasi pembinaan terhadap pengurus utama gender dan perlindungan arusutamaan gender dan perlindungan anak, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai perkembangan kemajuan aktifitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan terhadap pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, melaksanakan kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, melaksanakan evaluasi monitoring pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. sub bidang peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan mempunyai tugas merumuskan bimbingan, dan petunjuk teknis peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan dalam keluarga daningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai perkembangan dan kemajuan aktifitas peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan: cc. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan tim penggerak pkk dalam rangka pembinaan terhadap peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan: melaksanakan kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan, menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka membina dan memajukan peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan: melaksanakan evaluasi monitoring pelaporan pelaksanaan peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan, melaksanakdan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. bidang keluarga berencana terdiri dari sub bidang pelayanan kontrasepsi, sub bidang bina institusi, peran serta, advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi kie ).: sub bidang pelayanan kontrasepsi mempunyai tugas menyusun program, petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan, cc:dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. sub bidang bina institusi, peran serta, advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi kie mempunyai tugas menyusun program, petunjuk teknis, pembinaan, pengendalian program pengembangan institusi dan peningkatan peran serta masyarakat, advokasi, komunikasiinstitusi dan peran serta, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi bidang keluarga berencana,ccmelaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian program pengembangan bidang institusi dan peran serta masyarakat, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi bidang keluarga berencana: bidang sectorperan serta masyarakat, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi bidang keluarga berencana, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keluarga berencana sesuai bidang tugas. bagian kelima bidang keluarga sejahtera bidang keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendaliidang keluarga sejahtera terdiri dari sub bidang pengembangan ketahanan keluarga,usun program petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknik pembinaan pengendalian dan melaksanakan pengembangan ketabahandata mengenai hasil pelaksanaan pengembangan ketahanan keluarga:cc.::dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. sub bidang pemberdayaan ekonomi keluargadan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas, peningkatan pengetahuan, pengembangan
bupati tapiengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tapin, menimbang bahwa hasil, bahwa untuk meningkatkan transparansi, dinamika organisasi dan produktivitas kerja, maka informasi jabatan perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugaslu menetapk atau keputusansekretariidikkesehapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerdinas peternakan dan perikanrindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengkepegawaimasyarakat dan pemerintahan desaperempuan dan keluarga berencanalingkungan hidupketahanan pangan dan pelaksana penyuluhankecamkelurahan kabupaten tapin. peraturan bupati tapin nomor tahun tentang uraian tugas unsur unsur organisasi lingkungan badan perencanaan pembangunangelolaan pasardinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tapin: memutuskan menetapkan peraturan bupati tapikabupaten tapin. dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten tapin. dinas kesehatan adalah dinas kesehatin. dinas pengelolaan pasar adalah dinas pengelolaan pasar kabupaten tapin. badan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten tapin. badan kepegawaian daerahadalah badan kepegawaianbadan lingkungan hidup adalah badan lingkungan hidupcamatan adalah kecamatan lingkungan pemerintah kabupaten tapin. kelurahan adalah kelurahan lingkungan pemerintah kabupaten tapin. balai benih ikan lokal linux kabupaten tapin adalah unit pelaksana teknis dinas peternakan dan perikanan kabupaten tapsatuan kerja perangkat daerahjob description). bab tujuan penetapan informasi jabatan penetapan informasi jabatan bertuju dan penatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.merupabagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pemegang jabatan struktural non strukturaliii penyusunan informasi jabatan penyusunsuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta kebutuhan dan kemampuan daerah. informasitruktural dan non struktural ditetapkan oleh bupatiralihan pelaksanaperaturan bupati ini dilakukan paling lama (satu) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.
bupati batang provinsi jawa tengah peraturan bupati batangnomor tahun tentang pemilihan kepalailihan kepalakta kelahirandaerah, melampirkan izin tertulis dari bupati, pegawai negeri sipil luar lingkungan pemerintah daerahmemenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.cuti dari kepala desa atau penjabat kepala desa. paragraf penjaringanbakal calonnitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon,yarakat dalam memberi masukan sebagaimana dimaksud padadiproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan dalam jangka waktursyaratan lain sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui ujian tertulis. bahan ujian tertulisketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas yang membidangi pemerintahanparagraf saksi setiap calon menugaskan (dua) orang saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara. saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada tercatat dalam dpt. saksi sebagaimana dimaksud pada membawa surat tugas dari calon. surat tugas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada panitia pemilihan pada saat melaksanakan tugas. panitia pemilihan menyediakan tempat untuk saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suaraanitia pemilihan menetapkan tata tertib, bentuk, dan jadwal kampanyemasa tenang sebagaimana dimaksud pada para calon dan atau panitia pemilihan melepas segala alat peraga kampanye dan dibersihkan dari tempat umum. bagian keempat pemungutps diselenggarakan: surat suara, kotak suara: bilik suara yang masing masing bilik dipasang nomor, nama, dan foto calon kepala desasaksi, tamu undangan, dan pemilih, sound systemkaret gelang, kantong plastik dussen) sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak. surat suara sebagaimana dimaksud padaps: panjang (enam puluh) centimeter, lebar (lima puluh) centimeter, tinggi (enam puluh lima) centimeter.: panjang (dua ratus) centimeter, lebar (seratus) centimeter, tinggi (dua ratus) centimeter. pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya serta mendistribusikannya dilaksanakan oleh desa melalui panitia pemilihan. paragrafpemungutan suara diselenggarakan dandengan keputusengan ketentuan: panitia mendata pemilih yang akan memberikan suara tps khusus, panitia dan saksi para calon kepala desa mendatangi pemilih, cc. panitia membawa peralatan pemilihan, pemilih melakukan pemungutan suara, dan surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan kotak, nama para calon dengan penegasan bahwa calon telah memenuhi syarat, cc. nomor, foto, dan nama para calon, surat pernyataan calon akan menerima hasil pemilihan kepala desa, dan tata cara pemberian suara dan sahnya pemilihan kepala desdan kesesuaian undangan dengan dpt. pemilih menerima (satu) surat suara untuk memberikan suara dibalik suara yang telah disediakan sesuai dengan kode daerah pemilihasuara dengan cara mencoblos salah (satu) fotoan lokasi pendaftaran maka tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnyasuarapanitia pemilihanan keabsahan dengan menyebutkan foto:fotodalam hal penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalamyang ada. dalam hal berdasarkan banyaknya kumulatif kemenangan calon pada dusun yang ada sebagaimana dimaksud pada masih terdapat calon yang memperolelima tahapan penetapan panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada bpdlaporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilaporkan dalam bentuk tertuliskopi keputusan bpd tentang penetapan calon terpilih, asli dan fotokopi berita acara pemungutan suara, dan asli dan fotokopi berita acara penghitungan suara, dan asli dan fotokopi berkas persyaratan calon, (tujuh) hari tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan, (enam belas) hari tingkat daerah oleh panitia pemilihan daerah. penyelesaian perselisihan pada tingkat daerah oleh panitia pemilihan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat final dan mengikat. bab pelantikan, serah terima jabatan, dan masa jabatan bagian kesatu. bagian kedua serah terima jabatan serah terima jabatan kepala desa dilakukan paling lama (tiga) hari setelah pelantikan calotigtata tertib pemilihan kepala desaitetapkan dengan keputusan bupati. biaya yang berasal dari apbd sebagaimana dimaksud pada dialokasi. biaya pelantikan kepala desa. biaya pemilihan kepala desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desakebutuhan dalam proses pemilihan kepala desa selain penggunaanbab sampai dengan bab dan sampai denganihukum, siti ghoniyah, s.h pembina nip.dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang sebagaimana dimaksud pada waktunya ditentukan oleh bupati. pemilihan kepala desa antarwaktu merupakantahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan. bagian kedua tahapan persiapan paragraf jadwal jadwal tahapan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh bupati. paragraf penundaan penundaan pelaksanaan jadwal tahapan pemilihan kepala desa karena keadaan darurat. keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada antara lain: gangguan keamanan, bencana alam: dan cc.lam hal kepala desa dijabat oleh penjabat kepala desa, maka tahapansebagaimana dimaksud pada dilantik dan diambil sumpah oleh bpd: wakil ketua, cc. sekretaris:j .panitia pemilihan memiliki kewajiban: mandiri dan tidak memihak, dibuktikan dengan surat pernyataan, menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada bpd dan camat, dan cc.berhenti karena: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. panitia pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada diganti dari unsur yang sama dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa atau tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan keputusan bpd. panitia pemilihan berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan secara tertulis dan harus mendapat persetujuan dari bpdpendaftaran pemilih pendaftaran pemilih dilaksanakan berdasarkan wilayah pemilihan dusun. dusun sebagaimana dimaksud pada merupakan dusun yang diakui berdasarkan adat istiadat setempat atau wilayah administrasi pemerikniparagrafsetiapil.dan. bakal calonsi dan dibuat rangkap (dua). dalam mengajukan lamaran sebagaimana dimaksud pada bakal calon hadir secara pribadi dan tidak diwakilkan. persyaratan administrasirepublik indonesia
rmsndalian gratifikasialam rangka mewujudkan pemerintah kabupaten morowali yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka, cc.morowalidoman pengendalian gratifikasi. bab ketentuan umum dalam peraturanbupati adalah bupati morowali. inspektorat adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. pejabat pegawai adalah bupati, wakil bupati, aparatur sipil negara, dewan pengawas bumi, direksi bumi, pegawai bumi, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah kabupaten morowalipejabat pegawai kabupaten morowalipejabat pegawai kabupaten morowali, selaku wakil yang sah dari pemerintah kabupaten morowalipejabat pegawai kabupaten morowali yang merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan. unit pengendali gratifikasi kabupaten morowali yang selanjutnya disingkat upg kabupaten morowalimorowali yang unsurnya terdiri dari inspektorat, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, bagian hukum, bagian organisasi dan tata laksana dan unsur lain yang dianggap perlu. pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah setiap pejabat pegawai kabupaten morowali yang menerima atau memberikan gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan melaporkan kepada kpk atau melalui upg. penolak adalah setiap pejabat pegawai kabupaten morowalpejabat pegawai kabupaten morowalara pihak baik perseorangan maupun sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memiliki kepentingan dan atau hubungan kerja dengan pemerintah kabupaten morowali atau pejabat pegawai kabupaten morowali yang melakukan pemberian gratifikasi kepada penerima gratifikasi. peminta adalah setiap pejabat pegawai kabupaten morowalipejabat pegawai kabupaten morowaliabupaten morowalie formulir pelaporan gratifikasi adalah lembar isian dalam bentuk elektronik maupun non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasionflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat pegawai kabupaten morowalkabupaten morowali dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannyabentuk formulir pelaporan gratifikasi oleh pelapor. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu maksud dan tujuan (l) peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh pejabat pegawai daerah dalam memahami, mengendalikan dan mengelola, peraturan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat pegawai daerah: meningkatkan kepatuhan pejabat pegawaidaerahdis,,pejabat pegawai daerahpejabat pegawai daerah dari pihak ketiga, dan atau penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) saat pejabat pegawai,dan ataupejabat pegawai daerahdaerah, dan ataudaerah,yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawa diperoleh dalam suatu pelatihan seminar lokakaryayang bersangkutan,, dan atau sepanjang tidak diberikan oleh bawahan atasan, kabupaten morowali. bagian kedua penolakan gratifikasi pejabat pegawai kabupaten morowali wajib menolak pemberian gratifikasi yang dianggap suap dan kedinasapejabat pegawai daerah pemberian ditujukan langsung kepada korporasi: penerima merupakan wakil korporasi yang sah berdasarkan penunjukan dari korporasi penerima, pemberian ditujukan langsung kepada instansi, penerima merupakan wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi penerima,dimaksud pada,permintaan gratifikasi terhadap pejabat pegawai daerah wajib ditolak disertai dengsebagaimana dimaksud pada terhadap indikasi adanya pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran organisasi pemerintah daerah, maka hal sebagaimana dimaksud wajibdaerah dilaksanakan oleh upg kabupaten morowali yang terdiri dari pembina bupati, pengarah sekretaris daerah, ketua inspektur yang dibantu sekretaris dan anggota yang unsurnya dari inspektorat, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, bagian hukum dan bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten morowali serta skpd lain yang dianggap perlu, pembentukan dan penjabaran tugas serta kewenangan upg kabupaten morowali ditetapkan dengan keputusan bupati morowali. bab implementasi atas penerimaan gratifikasi kedinasan yang wajib dilaporkan pada upg kabupaten morowalipada yaitudan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dalam rangka menjamin bahwa pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh pejabat pegawai daerah serta seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan hal hal sebagai berikutupg kabupaten morowali,ketiga, terkait dengan adanya pedoman pengendalian gratifikasi, menugaskan kepada seluruh skpd dan unit kerja lingkungan pemerintah daerahdaerah,upg kabupaten morowali memonitor pelaksanaan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala kepada bupati mengenai implementasinya, termasuk laporan laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini. bab pelaporan setiap pejabat pegawaikabupaten morowalitiga puluh) hari kerja upg kabupaten morowali wajib melaporkan kepada kpk sejak gratifikasi diterima, setiap pejabat pegawai daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada upg kabupaten morowalianganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi kepada bupatyerahan penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola upg kepadaorowali setiap triwulan dengan menggunakan formulir vi, inspektorat wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada bab vii pengawasan kepala opd bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi opd masing masing, inspektorat bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan penerapan aturan pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah daerah, inspektur kabupaten morowali melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati,dengan menggunakan formulir viii sebagaimana tercantum dalam lampiran viii yang merupakan bagian jak tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, surat pernyataan dibuat setidak tidaknya dubupati melalui upg kabupaten morowali,,morowali, bab viii perlindungan dan penghargaan pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukumantugasan mutasi bagi pelapor dalam ha, setiap pejabat pada pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan terhadap pejabat pegawai daerahsi atau tindakan yang merugikan pejabat pegawai daerahdaerah karena melaporkan gratifikasi, maka yang bersangkutan, pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui ketua upg kabupaten morowali dengan dihembuskan kepada kpk. pejabat pegawai daerahdaerahad. sareng ta. ditetapkan bungku mmm pada tanggal maret bupati morowali, dosen pen. snn hafid diundangkan bungku pada tan maret seks ris daerah aten morowali, moh. japan hamid berita daerah kabu pate morowali tahun nomor:
bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali nomor tahun tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah: daerah adalahsebut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja danpergeseran anggaran adalah perubahan dan atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah tetapkan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) baik berupa pembahasan atau pengurangan. rencana kerja dan anggaran organisasi pemerintah daerah yang selanjutnya singkat rka opd adalah dokumen rencana keuangan tahunan, kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan adalah program kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bab. ruang lingkup dan batasan pergeseran anggaran pergeseran anggaran dapat dilakukan antara rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan: pergeseran anggaran dapat dilakukan antara rincian objek belanja dalam objek belanja dalam objek berkenaan dan atau: pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan (dalam satu organisasi). pergeseran anggaran atau organisasi perangkat daerah opd) dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dprd. pergeseran anggaran sebagaimana maksud dalam objek belanja dalam kegiatan dan rincian objek belanja antar opd perubahan revisi dpa bab iii kewenangan dan tata cara pergeseran anggaran pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dilakuan atas persetujuan pejabat pengelola keuangan daerah tapi) dengan merubah peraturan bupati tentang penjabaran apbd berdasarkan surat kepala daerah, pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah opd dilakukan berdasarkan surat kepala daerah untuk selanjutnya dewan perwakilan rakyat daerah dprd) persetujuan bersama dengan dprd. dalam hal dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan daerah tentang apbanggaran yang ditujukan kepada ppid dengandimaksud, kepala skpd mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada bupati morowal melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran skpd yang diajukan pergeseran anggaran. bab ketentuan lain lain pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mendesak, (urgent activities):dari total anggaran tahunan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus sin dak) dan atau spesifik grand lainnya yang sumber dananya dari transfer rekening kas negara lainnya maupun bantuan keuangan dari provinsi terkecuali bagi organisasi perangkat daerah yang mendapatkan penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah tetapsaraf koordinasi octa ditetapkan bungku sama mmmmmmum pada tanggal ati wali, kabar anw diundangkan bungku pada tan baris daerah kabupaten morowali, moh. amid berita daerah kabupaten morowali tahun nomor lampiran keputusan bupati nomor. tahun tanggakkissaanin format usulan pergeseran anggaran) dokumen usulan pergeseran anggaran pemerintah kabupaten morowali tahun anggaran urusan organisasi sebelum pergeseran sebelum pergeseran bertambah keterangan terjadinya rekening uraian jumlah jumlah volume satuan harga satuan volume satuan harga satuan berkurang) pergeseran :7x9 esai tim evaluasi tapi kabupaten morowali kepala opd nama jabatan tanda tangan mda cap
salinan dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati morowali, menimbang bahwa kegiatan bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru rehab total bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kegiatan yang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, bahwa untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni perlu dibangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru rehab total bagi masyakarat berpenghasilan rendah perlu dibuat perangkat dasar hukum sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggarjacap totalmorowali. warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili kabupaten morowali dan memiliki ktp dan atau kabupaten morowali miskin kabupaten morowaliorowali yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten morowali dan dprd kabupaten morowali dan ditetapkan dengan peraturan daerah, hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari pemerintah kepada morowalimorowali dan penerima hibah. fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, yang selanjutnya disingkat p2mkm adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan layak dalam kesehariannya. masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat mbr adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimalayak huni yang selanjutnya disingkat rlupati adalah bupati morowalead adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten morowali. dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah yang selanjutnya disingkat dkpp adalah dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah kabupaten morowali yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru pb) rehab total oleh bupati morowali. rlh diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten morowali berupa bantuan bahan bangunan bagi mbr untuk peningkatan kualitas rumah sehingga terwujud rumah yang memenuhi persyaratan layak huni secara teknis, sehat dan memenuhi kriteria. bab sumber dan besaran dana fasilitasi dan bantuan stimulasi p2mkm bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten morowali tahun besaran alokasi fasilitasi dan bantuan stimulasi p2mkm adalah rp. (lima puluh juta rupiah). bab iii persyaratan penerima bantuan rlh persyaratan penerima bantuan rlh sebagai berikutberupa surat keterangan tanah lahan yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diketahui oleh camat, surat keterangan kepemilikan tanah, sertifikat tanahkan bantuan perumahan, berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten morowali, dan 'bersedia berswadaya dan membentuk kelompok dengan membuat pernyataan tanggung rentang. bab pelaksanaan pembangunan rlh bagian kesatu prinsip pelaksanaan prinsip pelaksanaan pembangunan rlh adalah hibah murni dengan swakelola yang dilaksanakan oleh: lembaga pemberdayaan masyarakat desa, organisasi masyarakat desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui surat keputusan, setiap desa penerima bantuan berhak melakukan kerja sama dengan toko setempat yang memenuhi kriteria sebagai toko bangunan, apabila dalam suatu desa tidak mempunyai toko bahan bangunan maka pengelola berhak melakukan kerja sama dengan toko yang terdekat yang disepakati dengan penerima bantuan. bagian kedua tahap pelaksanaan tahap pelaksanaan bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru rehab total rumah tidak layak huni, meliputi: dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah melakukan verifikasi calon penerima bantuan yang telah diusulkan oleh pemerintah desa, setelah dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah melakukan verifikasi selanjutnya pemerintah desa menetapkan penerima bantuan melalui keputusan kepala desa, hasil dari surat keputusan kepala desa selanjutnya diajukan bupati dia untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui keputusan bupati, dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah melakukan sosialisasi pelaksanaan pembangunan rlh untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan aksi bagi tiap pihak yang terlibat khususnya lembaga pemberdayaan masyarakat desa, organisasi masyarakat yang dibentuk oleh desa melalui keputusan kepala desa, koreas, dan tfl, sebagai pihak yang mengelola dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan rlh lapangan, ketentuan luasan bangunan rumah yang akan dibangun berukuran tidak kurang dari m2, dengan desain dan spesifikasi teknis dan daftar kuantitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, format surat permohonan, format surat pernyataan calon penerima bantuan rehab total, format spesifikasi teknis peningkatan kualitas, format formulir rencana anggaran biaya, format kwitansi, format permohonan penetapan penerima bantuan pembangunan baru rehab total rumah swadaya, format laporan kegiatan dan naskahdan pertanggungjawaban lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana pekerjaan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan lampiran keputusan ini, seluruh ketentuan keuangan terkait potongan pajak menjadi tanggungan penerima bantuan, penerima bantuan tidak menerima bantuan dalam bentuk uang akan tetapi menerima dalam bentuk bantuan bahan bangunan yang sesuai dengan jumlah rencana anggaran biaya dengan jumlah setelah dipotong pajak, bab tim teknis, pengawas lapangan dan tim monitoring dan evaluasi bagian kesatu tim teknis tim teknis ditetapkan melalui keputusan kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah, dengan tugas sebagai berikut merencanakan program dan kegiatan, memfasilitasi ketersediaan anggaran pembangunan dan operasional pengawas lapangan, mengkoordinasikan pembangunan dengan lintas sektor, dan melaksanakan kegiatan evaluasi berdasarkan hasil laporan pelaksana kegiatan tiap tiap desa penerima bantuan. bagian kedua tim pengawas lapangan tim pengawas lapangan ditetapkan melalui keputusan bupati kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah yang terdiri dari: camat, kepala desa lurah, ketua bpd, koordinator fasilitator, dan tenaga fasilitator lapangan. tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada tim teknis kabupaten, tim pengawas lapangan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, koordinator fasilitator dan tenaga fasilitator lapangan bertanggungjawab membuat laporan. bagian ketiga tim monitoring dan evaluasi tim monitoring dan evaluasi ditetapkan melalui keputusan kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah yang terdiri dari orang dengan tugas sebagai berikut: melaksanakan monitoring pembangunan rlh sampai pada tahap penyelesaian, melaksanakan monitoring kegiatan pengawasan oleh pengawas lapangan, melaksanakan rapat evaluasi berdasarkan hasil monitoring dengan tim teknis, dan melaporkan hasil kegiatan kepada tim teknis. bab mekanisme pencairan dana tahap pencairan dana bantuan bahan bangunan bagi mbr untuk rlh terdiri dari: pengawas lapangan melakukan pengajuan pencairan kepada tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran biaya, tim teknis melakukan verifikasi yang telah diajukan oleh pengawas lapangan untuk melakukan kesesuaian dengan pengadaan bahan bangunan, setelah tim teknis melakukan verifikasi selanjutnya pejabat pembuat komitmen mengajukan perintah pembayaran, pejabat pembuat komitmen mengajukan surat perintah pembayaran kepada bank yang ditunjuk sebagai bank pelaksana kegiatan, dan pencairan dilaksanakan dengan tahap yaitu: tahap pertama berupa: bantuan bahan bangunan pembangunan baru rehab total rumah swadaya sebesar rp. upah kerja sebesar tahap kedua berupa upah kerja sebesar rp. setelah pembangunan baru rehab total rumah swadaya dinyatakan selesai dibangun. fifa bahan baik, s.h., m.h pembina iv a nip. lampiran peraturan bupati morowali nomor tabel tanggal maretmohonan kepada yth. pejabat pembuat komitmen ppk) dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah perihal permohonan kegiatan bantuan bahan bangunan pembangunan baru rehab total rumah swadaya tahun . saya yang bertanda tangan bawah ini nama aaa han umur pama tahun ann alamat tea desa k .eeedeeeeeeeene menenun een ena naa nana kabupaten kota. sim mmmccoomoomooomccwaasumasan provinsi moon omm jawawa j u, sehubungan dengan hal tersebut atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan bahan bangunan pembangunan baru rehab total rumah swadaya tahun . sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:,ab (rencana anggaran biaya), dan surat pernyataanlampiran peraturan bupati morowali nomor tanggal tentangnyataan calon penerima bantuan bahan bangunan pembangunan baru rehab total rumah swadaya nama drama name nesanggenaa reses umur po. tahun pekerjaan ana ana pantat alamat inn aan aan desa kel .ooooooooooooen0ee nenek menaannnan kabupaten kota mean mna provinsi enam asterbatasan daya beli karna berpenghasilan rendah, menggunakan bantuanpembangunan baru rehab total rumah swadayapb rehab totaldanpb rehab totalelampiran iii peraturan bupati morowali nomor tanggal :pesifikasi teknis peningkatan kualitas jenis kegiatan pembangunan baru rehab total nomor nba nomor ktp nama penerima bantuan alamat desa kelurahan kecamatan ik. kabupaten kota gambar foto2 jenis dinding jenis dinding vol. .m2fasilitator kecamatarencana anggaran biaya (rab) pengadaan bahan bangunan, pembangunan baru rehab total rumah swadaya tahun anggaran . harga keane pengadaan persiapan \|o00000000 jupahkerja har io) paku biasa "dan12" jumlah pengadaan bahan oo \|o0n00000000000 seng soka roof lembar) \|o0000000000 bubungan tentang metal ' ) ) \| paku seg ial pasir cor img pasir halus img batak press ijo ia) tps gunung mama meme namamanaamamemmamemreemaa jumlah pengadaankayu on) kayu bulat kls panjang3m \|kayu kis1 ukr. 014x014x3 oo oo no) kayu kis ukr. .10x0.10x3 \|o00000000501 kayu kls ukr. .05x0.10x5 kayu kls ukr. .05x0.07x4 kayu kis ukr. .03x025x5 kayu kis ukr. .02x0.25x4 \|o00000000501 malah (pengadaan pintu dan jendela oo \| \|kusen jendela jauh\| ipaundendeka bun\| kusen pintu pintu bun\| kusen pintu kamar dan pintu kamar ' bah engsel jendeladan pintu e\| ojo hak angin jendela ' o \| ojo isl opo kunci pinta utama bun\| kunci pintu kamar jauh) grande jendeladan pintu buah semana tam tas baut diameter 15mm panjang20cm buah rileks ukr.122x221x3mm toe imposed jongkok puan jpipapvc( paragon) o johan aksesoris pipa taun (lem pipa bun jumlah5\| engineering estimate (e.e) swakelola program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu fsp2mkm pekerjaan pengadaan bahan bangunan bagi pembangunan baru rehab total rumah swadaya lokasi tahun anggaran mason rekapitulasi uraian pengadaan bahan jumlah harga (pengadaan persiapan pengadaan bahan mw pengadaan kayu a pengadaan pintu dan jendela mansonngninnnk pengadaan lain lain jumlah total dibulatkan dns) terbilang diketahui diajukan oleh penerima bantuan fasilitator ketua kpb disahkan oleh diverifikasi oleh: tim teknis koordinator fasilitator kabupaten kecamatan daftar harga bahan (ono rain satuan satuan semen zak pasircor (pasir lus pat ise soka voor tem jevmuncanoswtmomenu tempat paku seng janfemumusa batak press buah baruaununa buah besi beres eksis pa3 \|embrio mama trees. rakasa enam lembar paku ple pipa pvc paragon) btg parse esorispma buah lepida buah ikacabeningsmm lembar sense bun grande pintu dan jendela buah ihakanginjendela set kayu bulat lsid.15panjang4m ' batang baut diameter panjang buah jas irunermawamrora, man kunci tanam biasa buah daunjendela ce. dprd daun ping biasa, nentomaneesa kusen dan daun pintu kamar (p. triples bukwitansi sudah terima dari pejabat pembuat komitmen ppk) banyaknya uang j& omwmasessa terbilang) untuk pembayaran bantuan pembangunan baru rehab total rumah swadaya berupa uang untuk pembangunan baru peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan atas nama li. dasa kelurahan menekan kecamatan sencanrananeanan koes ses jumlah soc.comemusa yang menerima, materai lampiran peraturan bupati morowali nomor tanggal tentang pemerintah kabupaten morowali kecamatan ll. alamat desa . kecamatan . kabupaten morowali. keputusan kepala desa . oo. ooo.ooo nomor. tahun anggaran . kepala. amang menimbang bahwa nama nama bawah ini adalah warga masyarakat desa . yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan huni, bahwa sesuai hasil pendataan yang telah dilaksanakan pemerintah desa . bersama badan permusyawaratan desa . serta didampingi oleh tim teknis dari dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan daerah kabupaten morowali masih terdapat masyarakat desa . yang tidak memiliki rumamatan kenaaananeneeeee tahun anggaran ., memutuskan: menetapkan kesatu nama nama calon penerima bantuan pembangunan baru rehab total rumah swadaya desa. kecamatan series em. tahanama nama calon penerima bantuan sebagaimana maksud dictum kesatu adalah nama masyarakat yang sampai saat ini tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak memenuhi standar kelayakan huni. ketiga dengan ditetapkan surat keputusan ini akan dijadikan dasar usulan untuk diberikan bantuan pembangunan baru rehab total rumah swadaya desa . kecamatan sem. keempat keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan seo pada tanggal .iio. kepala desa session lampiran keputusan kepala desa .cbooo.o.cbooo nomor tanggal perihal penetapan nama nama calon penerima bantuan pembangunan baru rehab total rumah swadaya desa siswa kecamatan isis: tahun anggaran sisssewesssisi kepala desa .ooo. xx. lampiran vmi) bupati morowali provinsi sulawesi tengah keputusan bupati morowali nomor kep. . dkpp. tentangmenimbang bahwa untuk penyaluran bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru rehab total rumah tidak layak huni tahun . kabupaten morowali, perlu menetapkan nama masyarakat penerima bantuan tersebut, bahwa nama masyarakat penerima bantuan bahan bangunan bagi bagi pembangunan baru rehab total rumah tidak layak huni yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, telah memenuhi kriteria dan persyaratan, bahwa terpenuhinya kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf bb, didasarkan hasil pendataan pemerintah desa, bersama bpd dan ditetapkan melalui surat keputusnama nama masyarakat penerima bantuan bagi pembangunan baru rehab total rumah tidak layak huni tahun anggaran .belanja bantuan sosialkesatudengan kondisi rusak beratpenerima bantuan bahan bangunan tahap rehabilitasi aladin rumah tidak layak huni wajib mentaati ketentuan ketentuan sebagai berikut penerima bantuan bahan bangunan bagi pembangunan baru rehab total rumah tidak layak huni harus menggunakan bantuan dana untuk meningkatkan kualitas rumah rehab rumah, penerima bantuan harus menyelesaikan peningkatan kualitas rumah dengan jangka waktu paling lambat selama seratus delapan puluh) hari kalender, cc. penerima bantuan membuat rencana kebutuhan bahan bagi pembangunan baru rehab total rumah tidak layak huni dan diketahui oleh tfl, pemerintah kabupaten morowali dalam hal ini pejabat pembuat komitmen mengadakan bahan bangunan melalui pengadaan barang dan jasa dan perundang undangan yang berlaku, pelaksana pihak pelaksanaan pengadaan barang toko usaha bangunan, menyalurkan kepada penerima bantuan bahan bagi pembangunan baru rehab total rumah tidak layak huni sesuai dengan permintaan yang telah disepakati oleh ppkorowali tahun anggaran. keempat keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. pak ditetapkan bungku pada tanggal bupati morowali, lampiran keputusan bupati morowali nomor tanggal perihalpop ama bupati morowali, lampiran vi. pemerintah kabupaten morowali dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan daerah jl. trans sulawesi perkantoran funuasingko bungku aa. kane berita acara serah terima hibah nomor . basah dkpp . . pada hari ini wow tanggal oo. bulan sma tahun seeeeeaa, kami yang bertanda tangan bawah ini nama see karnamereka jabatan awas alamat mew raeaaangu man selanjutnya disebut pihak kesatu) nama yaa jabatan moga mama mea maa nama alamat kemas selanjutnya disebut pihak kedua) dengan ini menyatakan bahwa pihak kesatu telah menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan sebesar rp. . . dan upah kerja sebesar rp. . (.) kepada pihak kedua ii) dan pihak kedua ii) telah menerima bantuan berupa bahan bangunan dan upah kerja tersebut dari pihak kesatu sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak bank ., untuk kegiatan tahap . (. pembangunan baru rehab total rumah swadaya yang bersumber dari apbd tahun anggaran . demikian berita acara serah terima hibah bantuan bahan bangunan pembangunan baru rehab total rumah swadaya ini kami kesatu penerima bantuan pejabat pembuat komitmen mengetahui, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan daerah kabupaten morowali
bupati morowali provinsi sulawesi tengahmorowali, serta mewujudkan akuntabilitas, objektivitasorowali:dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja pegawai negeri sipil sehingga perlu berikan dengan menentukan kriteria,: tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang selanjutnya singkat tpp adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten morowali kepada pegawai negeri sipil yang bekerjsebut tpp produktivitas kerja adalah jumlah nilai tpp dalam (satu) bulan dalam setiap pegawai negeri sipil yakni yosebut tpp disiplin kerja adalah jumlah nilai tpp disiplin kerja adalah jumlahkabupaten morowalibebassenin sampai dengan hari jumat yang berlaku pada pemerintah kabupaten morowali untuk waktu (tiga puluh tujuh koma lima) jam beruang izinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu (tiga) bulan. cuti diluar tanggungan negara3tiga) tahun. cuti karena alasan penting adalah hak pns untuk tidak masuk kerja yang izinkan oleh pejabat yang berwenangtindak lanjuti dengan penetapan atau surat edaran bupati atau pejabat yang tunjuk. apel pagi adalah yang dilakukan halaman kantor atau tempat lain yang tentukan pada hari kerja senin sampai hari jumat. unit pelaksanaan. pemerintah daerah adalah bupati morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonombeban kerja, kondisi kerja kelangkaan profesi prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainya.berupa resiko tinggi,is atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaannya:bagaimana maksud pada sesuai kemampu:minimalbesaran tpp berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada sebesar paling tinggi (lima puluh persen) dari basic tpp apabila indeks tpp tempat bertugas atas (satu koma lima puluh) dan tidak memperoleh tunjangan penghasilan ,i atau plh,sung yang merangkap sebagai plt6o (dua puluh persen),dan ccidak diberikan kepada pnsnegeri karena kan tugas belajar:persiapan pensiun, guru dan pengawas sekolah, danbasic tpp. pns pindahan dari provinsi, provinsi lain atau kabupaten lainkabupatenpendag kesehatan,dibupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. alokasi anggaran tpp yang diberikan kepada pejabat cons dan atau pns pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari sekretariat daeraherdan pegawai yang dipekerjakan yang mendapat promosi dalam jabatan struktural. cons yang telah diangkat menjadi pnserja utama, perjanjian kinerja,bupatididirumah karena alasan bencana alam dan atau non berdasarkan penetapan bupatimana berikut: terlambat (satu) menit sampai dengan kurang dari (tiga puluh satu) menit sebesar ,5y6o,yoo satu) menit sampai dengan kurang dari (sembilan puluh satu) menit sebesar y6manadan atau(satu persen). dalam hal hasil pengre:dan persentase capaian kerjaresentase aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kali tpp disiplin kerja,,dan hari jumat jam sampai dengarapai dengan jam jam kerja pns pada perangkat daerah pelayan umum ditetapkan oleh kepala perangkat daerah mengacu pada jumlah jam kerja bertidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalamditempat pelaksanaan apel pagi atau upacara senin. rekam kehadiran secara manualpagi jam sampai dengan pukul siang jam sampai dengan pukul :dan cc. soreetau pertemuan kedinasan lainya. bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang ditunjukbupatipns lingkungan kerja masing masing mengacu pada penetapan bupati. bab vii tata cara pembayaran rekapitulasi hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan dilakukan oleh tim rekapitulasi pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, dan abdis berdasarkan data dukungan produktivitas kerja dan disiplin kerja. datairektur untuk hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja pada rumah sakit. tim rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatiorowali tahun kecuali iuran bpjs mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dpnerdarah. morowali ina bumn aa, bahan bmp, sh. lerenga iv a ne" naa bei lampiranbesaran alokasi tpp berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja: tppbkpk (( tpp)t60 b tpp)) keterangan: tppbkpk alokasi tpp berdasarkan beban pen kerja dan prestasi kerja tpp basic tpp besaran alokasi tpp tempat bertugas: ppt ( tpp ppt) keterangan: ppt alokasi tpp berdasarkan tempat bertugas daerah tpp basic tpp daerah ppt ( indeks tpp tempat tugas besaran alokasi tpp berdasarkan kondisi kerja topik tpp) keterangan: ppp.near pan kasta kinerja pelaksanaan tidak masuk kerja waktu rja proses tugas tugas dinas atau secara nyata nilai ket bulanan uraian hasil luar ( o0) tidak melaksanakan akhir (s6) kinerja tugas yo) b.n aa kolom diisi waktu pelaksanaan kinerja produktivitas kerja setiap hari kolom diisi dengan uraian uraian kinerja produktivitas kerja kolom diisi dengan realisasi kinerja produktivitas kerja sesuai penilaian hasil kerja pada kolom jenjang nilai adalah y6: kolom diisi 09o apabila pns tidak masuk kerja atau masuk kerja tetapi secara nyata tidak melaksanakan tugas diisi dengan alternatif nilai pada kolom kolom atau kolom jika isi kolom adalah nilai ikli untuk kategori baik, untuk kategori cukup: 50y6 untuk kategori sedang, dan untuk kategori kurang. diisi catatan lainya yang dianggap perlu. cara menghitung nilai tpp diterima pns per bulan tpp produktivitas tpp disiplin kerja kerja tpp tidak tidak apel pulang terlambat total tpp disiplin total yo) produktivitas masuk pagi sebelum masuk kerja yo) pengurangan so) kerja rp) kerja rp) kerja upacara yo) waktunya yo)
bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowali, menimbang: bahwa beras produksi petani kabupaten morowali merupakan salah satu produk yang perlu dikembangkan dengan menyediakan pangsa pasar untuk penyerapan hasil petani yang diharapkan dapat membangun ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi daerah, bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil dan pegawai harian lepas pada pemerintah daerah kabupaten morowali, perlu ditetapkan kebijakan antara lain dengan penyediaan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta mudah didapat, bahwa berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati,tahun telah ditetapkan terhadap kebutuhan beras kabupaten morowali pada ketentuan bidangmengingat:babi yang bertugas pada pemerintah daerah kabupaten morowali termasuk calon asn. pegawai harian lepas yang selanjutnya disingkat phl adalah pegawai yang tidak termasuk pengertian asn yang diangkat oleh kepala perangkat daerah yang bertugas pada pemerintah daerah kabupaten morowalambahan penghasilan pegawai negerikepada calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang bekerja padc dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan. kabupaten, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah morowali,morowaldinas pertanian dan ketahanan pangan yang selanjutnya disingkat dpp adalah dinas pertanian dan ketahanan pangan daerah kabupaten morowali. unit perangkat daerah yang selanjutnya disingkat upd adalah unit perangkat daerah kabupaten morowali. sasaran program penyediaan beras yakni asn, dan phl penyelenggaraan program penyediaan beras yakni koperasi. kriteria koperasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: mempunyai akta pendirian perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah memiliki badan hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah. koperasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam rangka pelaksanaan penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala bpsdm menyerahkan daftar tpp kepada pd upd sebagai dasar penyusunan daftar asn penerima beras, berdasarkan daftar tpp sebagaimana dimaksud pada kepala pd upd melaksanakan verifikasi dan pendataan ulang jumlah asn beserta alamat pengambilan beras dalam rangka penyediaan beras yang selanjutnya dibuatkan daftar penerima beras, daftar penerima beras sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bank sulteng bank syariah indonesia dengan tembusan kepala bpsdm dan kepala dpp, kepala dpp menyampaikan rekapitulasi daftar asn, calon asn dan phl penerima beras kepada koperasi. dalam memberikan pelayanan terbaik dan mutu serta kualitas beras untuk asn, calon asn dan phl disediakan oleh koperasi. kualitas beras yang disediakan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada merupakan beras yang berkualitas premium dengan harga tidak melebihi harga pasaran umum yang berlaku dan diproduksi kabupaten. untuk menjaga mutu dan kualitas beras sebagaimana dimaksud dalam kemasan beras yang disediakan koperasi kepada asn, calon asn dan phl dalam bentuk karung plastik tebal dan transparan. jumlah beras yang disediakan bagi asn, calon asn dan phl dengan kemasan (lima kilogram), dalam hal terdapat tanggungan yang tercatat dalam daftar gaji asn, calon asn dan phl, maka dapat diberikan tambahan beras sebagaimana dimaksud pada berdasarkan persetujuan dari calon asn dan phl. harga beras bagi asn, calon asn dan phl sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. penyediaan dan pendistribusian beras bagi asn, calon asn dan phl dilaksanakan pada setiap tanggal sampai dengan setiap bulan berjalan. berdasarkan daftar asn, calon asn dan phl dari kepala upd sebagaimana dimaksud dalam koperasi mempersiapkan, penyediaan dan mendistribusikan beras kepada setiap masing masing. pengambilan beras oleh asn, calon asn, dan phl pada masing masing berdasarkan daftar dari hasil pemotongan tpp dan honorarium dari bank sulteng bank syariah mandiri. apabila asn, calon asn dan phl tidak mengambil beras pada masing masing sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal bulan berkenaan, maka asn, calon asn dan phl tidak dapat memanfaatkan beras dan tidak ada pengembalian uang. kepala pd upd memberikan daftar asn, calon asn dan phl penerima beras sebagaimana dimaksud dalam kepada bank sulteng bank syariah indonesia untuk dilakukan pemotongan terhadap tpp dan honorarium masing masing asn, calon asn dan phl setiap bulannya, besaran potongan tpp dan honorarium sebagaimana dimaksud pada dibayarkan oleh bank sulteng bank syariah indonesia melalui transfer kepada koperasi untuk pembayaran penyediaan beras. pembiayaan penyediaan beras bagi asn, calon asn dan phl dibebankan pada tpp dan honorarium masing masing asn, calon asn dan phl dengan mekanisme pemotongan tpp dan honorarium sebesar nilai harga beras sebagaimana dimaksud dalam pada setiap bulannya, pemotongan tpp dan honorarium sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan persetujuan asn, calon asn dan phl penerima beras. dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan beras serta jaringanbutuhkan, monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagaimana bahan evaluasianmba feat 'banding bmd s.h.,m.h pembina, iv a nip.
pperubahan rencana kerja perangkat daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahmerintbatang tahun berpedoman pada perubahan rkd dan hasil evaluasi senja perangkat daerah sampai dengan triwulan tahun berkenaan. perubahan senja perangkat daerah tahun disusun dengan sistematika penyusunanrubahan senja perangkat daerahhaji diundangkan batang pada tanggal septs.h pembina iv a) nip. lampiranuraian secara rinci perubahan rencana kerja perangkat daerah kabupaten batang tahunyang disusun sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahan rka. setelah ditetapkannya perubahan rkd kabupaten batang tahun maka kewajiban kepala daerah segera menetapkan perubahan senja perangkat daerah tahun tahapan penyusunan perubahan senja perangkat daerah meliputi: penyusunan rancangan perubahan senja perangkat daerah,nyusunan rancangan akhir perubahan senja perangkat daerah, disajikan dalam sistematika: pendahuluan:netapan perubahan senja perangkat daerah, yang ditetapkan perubahan senja perangkat daerah kabupaten batang tahun berdasarkan data dari perubahan rkd maupun evaluasi senja sampai dengan triwulan tahun berkenaan, sehingga data dan analisa yang terdapat dalam perubahan senja perangkat daerah merupakan gambaran nyata capaian kinerja senja tiap perangkat daerah kabupaten batang. bupati batang, ttd hajiaa.):. selain mengampu hibah bidang pemerintahan umum dan politik, skpd sebagaimana dimaksud padatuan sosialasistensi bagi masyarakat lanjut usia terlantar, asistensi bagi penyandang cacat berat, asistensi bagi masyarakat terdampak pembangunan nasional dan atau daerah, santunan kematian bagi warga miskin yang meninggal dunia, bantuan penyandang masalah sosial untuk operasional pengobatan bagi warga miskin, bantuan darurat rumah tangga akibat bencana, bantuan transport bagi penyandang masalah sosial orang terlantar, il. bantuan untuk yayasan pengelola yatim piatuoo. bantuan sosial bidang ketenagakerjaan, bantuan sosial bagi anak buah kapal yang terkena musibah, bantuan sosial bagi keluarga pekerja migran yang terkena musibah, bantuan sosial kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok,asistensi bagi masyarakat lanjut usia terlantar diampu oleh dinas sosial daerah, bansos asistensi bagi penyandang cacat berat diampu oleh dinas sosial daerah, bansos asistensi bagi masyarakat terdampak pembangunan nasional dan atau daerah diampu oleh dinas sosial daerah, bansos santunan kematian bagi warga miskin yang meninggal dunia diampu oleh dinas sosial daerah, bansos penyandang masalah sosial untuk operasional pengobatan diampu oleh dinas sosial daerah, bansos darurat rumah tangga akibat bencana diampu oleh dinas sosial daerah, bansos penyandang masalah sosial untuk transport orang terlantar diampu oleh dinas sosial daerah, il. bansos untuk yayasan pengelola yatim piatu diampu oleh dinas sosial daerah:kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok diampu oleh bagian perekonomian dan sda hukum, siti ghoniyah, s.h pembina nip. 6g menggolongkan p.n. logam mulia kedalam b.p.u. perusahaan perusahaan tambang umum neghuruf: peralihan pemerintah tentang perubahan dan penambahan peraturan pemerintah tahun tentang pendirian p.n. logam mulia. perkataan b.p.u. industri kimia" tersebut dalam huruf dibaca sebagai berikut: b.p.u. ialah badan pimpinan umum perusahaan perusahaan tambang umum negara" termaksud dalam peraturan pemerintah tahun iiiuran iuran pensiun pegawai negeri janda yatim piatu oleh negara presiden republik indonesia, menimbang: bahwa berdasarkan undang undang tahun tentang pembelanjaan pensiun, penyelenggarapegawai negeri: cc. bahwa berhubung dengan itu dapat ditetapkan suatu asas, bahwa iuran iuran untuk keperluan hari tua bagi bekas pegawai negeri dan keluarga yang ditinggalkan seharusnya ditanggung oleh negara: da. bahwa hal hal termaksud huruf dan diatas akan memungkinkan penyederhanaan tata usaha keuangan negara serta akan merupakan usaha guna peningkatan kegairahan kerja para pegawai negeri:presidium kabinet kerjnanggulangan iuran iuran pensiun pegawai negeri janda yatim piatu oleh negara. iuran iuran pensiun yang dikenakan kepada pegawai negeri dan bekas pegawai negeriadalah: iuran pensiun termaksud dalam undang undang tahun iuran biasa, iuran luar biasa dan iuran nikah termaksud dalam dan peraturan pemerintah tahun juncto peraturan pemerintah tahun denda penunjukan isteri dan denda pendaftaran anak termaksud dalam (c) dan peraturan pemerintah tahun juncto peraturan pemerintah tahun iuran iuran yang harus dibayar oleh bekas pegawai negeri sebagai pembayaran iuran sukarela termaksud dalam peraturan pemerintah tahun juncto peraturan pemerintah tahun kemungkinan bagi bekas pegawai negeri bukan penerima pensiun untuk menjadi pembayar iuran sukarela dalam peraturan pemerintahpegawai negeri dan kepala kantor urusan pegawaini penjelasan atas peraturan pemerintah tahun tentang penanggulangan iuran iuran pensiun pegawai negeri janda yatim piatu oleh negara. umum. iuran iuran pensiun yang harus dibayar oleh pegawai negeri bekas pegawai negeri penerima pensiun untuk keperluan hari tua untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya dahulu merupakan alat pembelanjaan bagi pembayaran pensiun. untuk pengurusan dan penanaman iuran iuran itu dibentuklah dana yang disebut indische pensiunfondsen" sesudah tahun diadakan pembaharuan peraturan pensiun dalam mana masih terdapat ketentuan tentang keharusan pembayaran iuran pensiun, yaitu dalam undang undang tahun dan peraturan pemerintah tahun yang terdiri atas: dari gaji pokok untuk pensiun pegawai sendiri. dari gaji pokok untuk pensiun keluarganya. dari kenaikan gaji, pada waktu pegawai memperoleh kenaikan gaji berhubung dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan sebagainya. d.satu bulan gaji pada penunjukan isteri sebagai yang berhak menerima pensiun. e.denda denda berhubung dengan kelambatan penunjukan isteri dan pendaftaran anak. dalam pada itu dengan undang undang tahun dihapuskanlah sistim dana yang berlaku terhitung dari tanggal bahwa dana pensiun sejak terbentuknya dalam tahun belum pernah dapat berdiri sendiri, melainkan selalu masih menjadi beban pemerintah. oleh pemerintah telah diakui, bahwa dengan harusnya sistem dana ini, penyelenggaraan persediaan untuk hari tua bagi bekas pegawai negeri dan keluarga yang ditinggalkannya adalah menjadi urusan negara, maka pemungutan iuran iuran pensiun pada dasarnya dapat ditiadakan. sekalipun demikian pemungutan iuran iuran pensiun termaksud dalam undang undang tahun dan peraturan pemerintah tahun tetap dilakukan untuk tidak menghilangkan hasrat menabung bagi pegawai negeri, yang sebenarnya bertalian erat dengan perbedaannya untuk hari tua. kemudian dengan peraturan pemerintah tahun telah ditetapkan pemungutan simpanan wajib sebesar bagi semua pegawai negeri. oleh karena hasrat menabung dengan begitu telah tertampung dalam pemungutan simpanan wajib sebesar termaksud dalam peraturan pemerintah tahun itu, maka pemungutan iuran iuran pensiun tersebut, terhitung mulai berlakunya peraturan pemerintah ini ditanggung oleh negara. dengan penanggulangan iuran iuran tersebut oleh negara, maka pegawai negeri bekas pegawai negeri penerima pensiun memperoleh keuntungan keuntungan. a.menerima sekedar tambahan penghasilan bagi pegawai negeri tanpa perubahan anggaran belanja negara. b.kemungkinan penyederhanaan tata usaha. c.memungkinkan mempertinggi efisiensi kerja pegawai. d.berhubung dengan huruf sampai huruf merupakan pula usaha untuk memelihara kegairahan kerja pegawai. akibat lain dari penanggulangan iuran iuran tersebut oleh negara adalah turunnya penerimaan negara dengan milyar rupiah dalam tahun akan tetapi oleh karena jumlah ini hanyalah merupakan dari jumlah pensiun yang harus dibayar oleh pemerintah dalam tahun maka penanggulangan iuran iuran oleh negara dapat dipertanggung jawab. demi dan cukup jelas. pembayaran iuran sukarela terdiri atas bekas pegawai negeri yang tidak menerima pensiun, mereka ini terdiri dari pegawai pegawai yang pada saat menghentikan hubungan kerja dengan pemerintah, tidak mempunyai hak menerima pensiun, misalnya berhubung dengan belum dipenuhinya syarat masa kerja dan usia untuk memperoleh pensiun. kemungkinan untuk menjadi pembayaran iuran sukarela inilah yang dihapuskan mulai tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini. oleh karena penghapusan kemungkinan untuk menjadi pembayar iuran sukarela ini adalah atas prakarsa pemerintah sendiri, maka majalah apabila iuran iuran yang terlanjur telah disetorkan kepada negara, dikembalikanos dan girotelah didirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi, bahwa pada akhir akhir ini lapangan usaha perusahaan negara tersebut telah sedemikian cepatnya berkembang, baik secara intensif maupun secara ekstensif sehingga struktur organisasinya perlu ditinjau kembali, cc. bahwa untuk memperoleh daya guna yang sebesar besarnya dan daya gerak yang setinggi tingginya, perusahaan negara pos dan telekomunikasi perlu dipecah menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri sendiri: mengingat: undang undang dasa0l prp tahun lembaran negara tahun nomor keputusan presiden nomor tahun keputusan presiden nomor tahun 1965j mendengar presidium kabinet republik indonesia dan menteri perhubungan darat, pos, telekomunikasi dan pariwisata, memutuskan dengan mencabutpendirian perusahaan negara pos dan giro. bab pendirian. dengan membubarkan perusahaan negara pos dan telekomunikasi, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam undang undang nomor prp tahun bernama perusahaan negara pos dan giro. segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan negara pos dan telekomunikasi bidang pos dan dinas giro beralih kepada perusahaan negara pos dan giro. pelaksanaan peralihan termaksud padapos dan giro kasi dan pariwisata cc. perusahaan" ialah perusahaan negara pos dan giro, direksi" ialah direksi p.n. pos dan girotempat yang ditetapkan pemerintah dan mempunyai cabang cabang menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh direksgiro. modal. modal perusahaan ditetapkan pada waktu pembagian yang termaksud dalam dilaksanakanbertanggung jawab secara kolektif kepada menteri. direksi diketuai oleh seorang direktur utama yang beranggotakan paling sedikit empat orang direktur masing masing untuk satu bidang tertentui,ing hpaku ,penting a.dana , menggunakan, penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada undang undang nomor prp tahun ditentukan dengan keputusnomor prp tahun dan dalam peraturan pemerintah ini belum diatur, tetap berlaku, sampai diubah dengan peraturan peraturan laind. presiden republik indonesia, dr. semena. diundangkan jakarta, pada tanggal juli pd. sekretaris negara, a.w. soerjoadiningrat s.h. penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendirian perusahaan negara pos dan giro umum dengan peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor didirikan suatu perusahaan negara dengan nama perusahaan negara pos dan telekomunikasi yang berusaha dalam lapangan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. pada waktu ini lapangan usaha p.n. pos dan telekomunikasi itu telah berkembang sedemikian cepatnya, sehingga bentuk organisasi dari perusahaan ini perlu ditinjau kembali. untuk mempercepat daya gerak dibidang pos (termasuk giro) dan dibidang telekomunikasi, perlu dicarikan bentuk organisasi yang lain, agar baik pos (termasuk giro) maupun telekomunikasi dapat tetap memenuhi fungsinya sebagai alat revolusi yang vital, dapat tetap mengikuti derap irama dan revolusi serta tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tersebut. pemecahan p.n. pos dan telekomunikasi dalam dua perusahaan negara baru yang masing masing berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain, yakni menjadi p.n. pos dan giro serta p.n. telekomunikasi, dianggap sebagai jalan yang sebaik baiknya guna mencapai tujuan yang termaksud diatas. peraturan pemerintah ini mengatur pembubaran perusahaan negara pos dan telekomunikasi dan pendirian perusahaan negara pos dan giro, sedangkan pendirian perusahaan negara telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. demi dan cukup jelas. perusahaan negara indan makmur dalam keseluruhannya. cukup jelas. jumlah modal dari perusahaan akan ditetapkan pada waktu pemecahan p.n. pos dan telekomunikasi menjadi p.n. pos dan giro serta p.n. telekomunikasi dilaksanambalian n.v. essence indonesia kepada pemiliknya presiden republik indonesia, menimbang bahwa berdasarkan undang undang tahun telah dikeluarkan peraturan pemerintah tahun dalam mana ditentukan bahwa n.v. essence indonesia ikut dikenakan nasionalisasi, bahwa berdasarkan undang undang tersebut diatas telah pula dikeluarkan peraturan pemerintah tahun dalam mana ditentukan bahwa n.v. garden chemischen fabriek, yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara belanda, dikenakan nasionalisasi, cc. bahwa dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan peraturan perdana menteri republik indonesia pm yang merupakan pelaksanaan dari peraturan pemerintah tahun pabrik essence indonesia (dahulu n.v. essence indonesia) dan pabrik essence narwastu (dahulu n.v. garden chemischen fabriek) diserahkan kepada pemerintah daerah khusus ibukota jakarta, dan kemudian dijadikan sebagai unit unit produksi dari perusahaan daerah gandharasa jaya: bahwa setelah diadakan penelitian kembali berdasarkan instruksi presiden republik indonesia tahun ternyata bahwa n.v. essence indonesia merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh sebuah badan usaha amerika serikat beserta sebuah badan usaha indonesia, yakni international flavors fragrance ins dan n.v. intraport, bahwa oleh karenanya pemerintah republik indonesia memandang perlu untuk mengembalikan n.v. essence indonesia kepada kedua pemiliknya tersebut pada diatas: bahwa dengan dikembalikannya n.v. essence indonesia kepada pemiliknya, maka pabrik essence narwastu yang peralatannya pada dewasa ini sudah terlampau tua, tidak akan dapat melanjutkan usahanya sebagai perusahaan tersendiri tanpa menjadi beban secara terus menerus bagi pemerintah daerah khusus ibukota jakarta bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan teknis dan ekonomis serta sesuai pula dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menyerahkan kepada swasta usaha usaha milik negara yang tidak berjalan dengan baik serta bidang usahanya tidak bersifat vital, pemerintah memandang perlu untuk menjual pula unit pabrik essence narwastu kepada pemilik yang syah dari n.v. essence indonesia tersebut pada diatas. mengingat undang undang dasar ketetapan m.p.r.s. nomor xxiii marsnegara ekonomi, keuangan dan industri: menteri dalam negeri. memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang pengembalian n.v. essence indonesia kepada pemiliknya n.v. essencedikembalikan kepada pemiliknya yakni international flavors fragrance ins dan n.v. intraport. bersamaan dengan pengembalian n.v. essence indonesia sebagaimana dimaksud dalam dari peraturan pemerintah ini unit pabrik essence narwastu dari perusahaan daerah gandharasa jaya (dijual kepada pemilik n.v. essence indonesia. pelaksanaan dari ketentuan termaksud dalam dan dari peraturan pemerintah ini, dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama pemerintah republik indonesia. pengawasan atas ketentuan tersebut dalam dari, r.l1i., alamsyah.engan dikeluarkannya peraturan pemerintah republik indonesiabumi nasional p.n. pertamina), dipandang perlu untuk mengatur kembali wilayah kuasa pertambangan bahan galian minyak dan gas bumi: bahwa untuk dapat melakukan dan memperlancarkan usaha usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi dengan sebaik baiknya maka sudah sewajarnya jika seluruh wilayah kuasa pertambangan bahan galian ini disediakan kepada p.n. pertamina sebagai satu satunya perusahaan negara dalam bidang perminyakan. mengingat: undang undang dasatahun nomor pengumuman pemerintah republik indonesia pada tanggal pebruari tentang landas kontinen indonesia: memutuskan mencabujo. keputusan presiden nomor tahun menetapkan peraturan pemerintah republik indonesiap.n. pertamina). kepada p.n. pertamina yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun lembaran negara tahun nomor disediakan seluruh wilayah kuasa pertambangan indonesia sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. wilayah kuasa pertambangan termaksud pada peraturan pemerintah ini meliputi wilayah daratan dan wilayah dasar laut serta tanah dibawahnya, baik yang terletak dibawah perairan indonesia berdasarkan undang undang nomor prp tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor maupun yang terletak dilanda kontinen diluar daerah perairan indonesia berdasarkan pengumuman pemerintah republik indonesia pada tanggal pebruari tentang landas kontinen indonesia. batas batas wilayah kuasa pertambangan termaksud diatas dan pembagiannya,dalam wilayah wilayah yang dilaksanakan sendiri oleh p.n. pertamina dan wilayah wilayah yang dikerjakan oleh masing masing perusahaan swasta sebagai kontraktor p.n. pertamina akan ditetapkan pengaturannya oleh pemerintah atas usul menteri pertambangan, setelah mendengar pertimbangan para menteri yang bersangkutan. pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi dalam batas batas wilayah kuasa pertambangan termaksud pada peraturan pemerintah ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional baik dalam segi kesejahteraan maupun segi keaman. pada tanggal okto. penjelasan umum: ll. bahan galian minyak dan gas bumi bukan saja mempunyai sifat sifat khusus, akan tetapi hasil kemurniannya dan pengolahannya adalah penting bagi hajat hidup orang banyak dan pertahanan nasional. berdasarkan hal hal yang sedemikian inilah maka pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh perusahaan negara agar kemanfaatan bahan galian tersebut dapat terjamin. hal ini ditegaskan dalam dan undang undang nomor prp tahun tentang pertambangan minyak dan gas bumi. dengan peraturan pemerintah nomor tahun telah didirikan perusahaan negara pertamina sebagai peleburan dari p.n. pertamina dan p.n. pertamina. oleh sebab itu maka wilayah kuasa pertambangan bahan galian minyak dan gas bumi perlu diatur kembali. sebagaimana telah dijelaskan pada angka atas pengusahaan bahan galian minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan negara p.n. pertamina, adalah satu satunya perusahaan negara dalam bidang ini, sehingga adalah wajar jika seluruh kuasa pertambangan bahan galian minyak dan gas bumi disediakan bagi p.n. pertamina. walaupun demikian menteri dapat menunjuk pihak lain baik.n. pertamina, maupun atas pertimbangan lainnya sesuai dengan policy pemerintah. hal ini penting artinya terutama dalam rangka penanaman modal asing indonesia. cara yang sedemikian ini dapat menjamin cepatnya perkembangan pertambangan minyak dan gas bumi, tanpa mengurangi arti penguasaan bahan galian ini oleh negara untuk kemakmuran nusa dan bangsa. menunjuk hal hal tersebut pada angka angka dan dan sesuai pula dengan ketentuan ketentuan dalam undang undang nomor prp tahun maka penentuan batas batas wilayah kuasa pertambangan dan wilayah wilayah kerja yang bersangkutan perlu diatur lebih lanjut dengan suatu prosedur administrasi yang efektif dan efisien. usul menteri pertambangan setelah disetujui oleh presiden selanjutnya dapat dilaksanakan oleh menteri pertambangan. penjelasan demi cukup jelas. makna yang terkandung dalam ini ialah banyak wilayah kuasa pertambangan itu dapat pula meliputi wilayah dalam batas wilayah lautan perairan indonesia, maupun wilayah luar daerah perairan indonesia. sesuai dengan pengumuman pemerintah republik indonesia tentang landas kontinen indonesia, maka suatu negara pantai mempunyai penguasaan dan jurisdiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah bawahnya dilanda kontinen, atau analognya dalam suatu kepulauan yang berbatasan tetapi terletak luar perairan wilayah hingga kedalaman meter, atau melebihi batas dalam tersebut hingga suatu batas dalam yang masih memungkinkan eksploitasi kekayaan demikian. lihat penjelasan umumuntuk pelaksanaan sensus penduduk tahun mengingat: undang undang dasar undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang sensus: menetapkan: peraturan pemerintah tentang pelaksanaan sensus penduduk tahun bab ketentuan umum yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dengan: aa. sensus ialah sensus penduduk tahun yang mencakup seluruh proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data demokrasi dan sosial ekonomis yang menyangkut segenap penduduk.adakan pengawasan pemeriksaan dan pencacahan. cc. undang undang ialah undang undang tahun tentang sensus. wilayah kerja petugas sensus terdiri dari blok sensus yang merupakan suatu pecahan (bagian) desa daerah setingkat desa yang pembentukannya diatur oleh biro pusat statistik. dalam sensus ini akan dicacah semua orang yang bertempat tinggal diwilayah geografis republik indonesia dan pada waktu diadakan sensus berada indonesia. tata cara penyelenggaraan sensus, baik yang berlaku umum maupun pengaturan yang khusus dibuat untuk daerah daerah tertentu, mengikat keadaan dan kondisi setempat, ditetapkan oleh kepala biro pusat statistik. prosedur pencacahan yang menyangkut golongan penduduk abri dan warga negara asing yang bekerja pada perwakilanpertahanan keamanan dan departemen luar negeri. bab organisasi dan aparatur kepala biro pusat statistik dapat membentuk sebuah panitia kerja interdepartemental dengan tugas memberikan pertimbangan saran yang menyangkut ruang lingkup sensus. instruksi instruksi dan petunjuk petunjuk yang diperlukan guna penyelenggaraan sensus daerah daerah dikeluarkan oleh kepala biro pusat statistik kepada kantor sensus dan statistik tingkat propinsi, kabupaten kotamadya dan pejabat sensus dan statistik kecamatan dengan tembusan kepada gubernur kepala daerah, bupati kepala daerah dan walikota kepala daerah yang berkepentingan. ditiap desa daerah setingkat desa ditunjuk petugas sensus yang dipekerjakan untuk waktu pendek dan tertentu guna menyelenggarakan pencacahan. petugas sensus dimaksud ini diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama kepala biro pusat statistik dan sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpah jabatan untuk memegang teguh rahasia seperti dimaksud dalam undang undang tahun jumlah petugas sensus yang perlu dilatih dan dikerahkan untuk tiap tiap desa daerah setingkat desa ditentukan oleh kepala biro pusat statistik.gubernur kepala daerah, bupati kepala daerah, walikota kepala daerah dan camat mengawasi penyelenggaraan sensus daerahnya masing masing dan memegang wewenang pimpinan,. biro pusat statistik dengan aparaturnya daerah daerah bertanggung jawab mengenai aspek teknis administratif pelaksanaan sensus. pekerjaan pencacah diawasi dan diperiksa oleh pejabat pejabat kantor sensus dan statistik daerah daerah daerah atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu, oleh bupati kepala daerah atau walikota kepala daerah atas nama kepala biro pusat statistik. petugas sensus dilapangan terdiri dari: pegawai biro pusat statistik mantri statistik kecamatan) atau pegawai kecamatan yang ditunjuk oleh camat untuk mengerjakan pekerjaan menteri statistik, dan tenaga lepas yang dilatih dan dipekerjakan untuk waktu tertentu selama pencacahan oleh camat atas nama kepala biro pusat statistik. mantri statistik kecamatan dan petugas lainnya yang ditunjuk seperti dimaksud pada peraturan pemerintah ini bertindak sebagai instruktur bagi petugas petugas yang melakukan pekerjaan yang sederhana dan sebagai pelaksana dalam pekerjaan yang lebih sukar. bab iii tata cara pelaksanaan sensus penduduk untuk mempercepat penyajian hasil sensus tanpa mengurangi tujuan dan manfaatnya, maka pelaksanaan sensus dibagi atas dua bagian: aa. pencacahan terhadap semua rumah tangga dengan daftar isian yang sederhana. pencacahan terhadap rumah tangga rumah tangga terpilih dengan daftar isian yang lebih lengkap dan terperinci. cara pemilihan rumah tangga rumah tangga tersebut huruf ini ditentukan oleh kepala biro pusat statistik. pelaksanaan sensus dibagi atas tiga tahap: tahap persiapan dalam tahun tahap pencacahan dan penelitian hasil sensus dalam tahun cc. tahap pengolahan dan penyajian dimulai dalam tahun kepala biro pusat statistik mengatur secara teknis tata laksana sensus untuk seluruh daerah tingkat instruksi kepala biro pusat statistik dengan ketentuan bahwa sebelum diselenggarakannya sensus pengaturan dimaksud diberitahukan kepada gubernur kepala daerah, bupati kepala daerah, walikota kepala daerah yang bersangkutan. kantor sensus dan statistik daerah tingkat mengatur latihan petugas lapangan, mengatur penyediaan dan pengiriman daftar daftar dan peralatan menurut keperluan keperluan serta mengawasi jalannya pekerjaan sesuai dengan petunjuk petunjuk yang diberikan oleh kepala kantor sensus statistik daerah tingkat penyelenggaraan sensus didaerah dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang pimpinan koordinasi kepala kepala daerah setempat dimaksud pada peraturan pemerintah ini. kepala biro pusat statistik menyusun jadwal waktu dan mengatur cara cara yang tepat untuk masing masing tahap pelaksanaan sensus sesuai dengan dan peraturan pemerintah ini untuk seluruh wilayah indonesia. penyusunan jadwal waktu dan pengaturan cara cara yang dimaksud ini diberitahukan kepada gubernur kepala daerah, bupati kepala daerah dan walikota kepala daerah. program tabulasi hasil sensus diatur sedemikian rupa sehingga hasil sementara sudah dapat dimanfaatkan bagi keperluan penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedua tahun dengan memperhatikan saran panitia kerja interdepartemental untuk persiapan sensus penduduk serta berpedoman kepada keperluan yang wajar akan data statistik guna penyusunan rencana pembangunan dan keperluan administrasi pemerintah lainnya. selain untuk memperoleh data tentang sifat sifat demografis dan sosial ekonomis dari penduduk, sensus ini dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran keadaan perumahan penduduk. petugas sensus diberikan kebebasan untuk melakukan tugasnya wilayah yang pada waktu pengangkatannya ditetapkan sebagai wilayah kerjanya serta hanya didalam jangka waktu yang ditentukan selama waktu sensus, dengan memperhatikan waktu, ketat susulan, adat istiadat setempat, agama, ketertiban umum dan lain sebagainya. tugas dimaksud ini terdiri dari: aa. memberi nomor pada rumah rumah, rakit rakit tempat tinggal dan bangunan lainnya, mendaftarkan rumah tangga dengan jumlah anggotanya dan mengajukan pertanyaan pertanyaan sebagai tercantum dalam daftar isian. cc. tugas tugas lain mengenai sensus yang khusus yangdiwajibkan: memberi ijin kepada petugas sensus untuk memasuki halaman, pelataran,petugas yang bersangkutan. memberi ijin kepada petugas sensus untuk memberi. nya yang menginap dirumahnya, dalam hal rumah tangga lainnya (hotel), losmen, penjara, rumah rumah sakit, panti sosial, asrama dan sebagainya, maka pengurus rumah demikian wajib memberikan keterangan tentang penghuninya dan orang orang lain yang menginap disitu. pengurus rumah tangga sebagaimana dimaksud ini dan pengurus alat alat pengangkutan sebagaimana dimaksud ini baik swasta maupun pemerintah, menyediakan tenaganya atau menyuruh bawahannya untuk menyediakan tenaganya guna melakukan pencacahan bila diperlukan. bab pembiayaan pembiayaan pelaksanaan sensus seluruhnya dibebankan kepada anggaran biro pusat statistik.dan melakukan pekerjaan jabatan diberikan uang duka penghibur pada ahli warisnya yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pegawai negeri., diatur oleh kepala biro pusat statistikun: berbeda dengan sensus penduduk tahun maka pencacahan pada sensus penduduk tahun akan dilakukan dalam dua tahap.nduduk, sedangkan pada tahap kedua yang akan dilakukan segera setelah tahap pertama selesai akan dilakukan pencacahan terhadap rumah tangga rumah tanggaterpilih untuk memperoleh keterangan keterangan yang lebih lengkap dan terperinci. pada tahap kedua rumah tangga yang terpilih dicacahpusat jakarta) dengan mempergunakan computer sehingga terjamin kecepatannya dan hasilnya sudah dapat dimanfaatkan ketika menyusun rencana pembangunan lima tahun kedua dipilihnya sistem pencacahan atas dimaksudkan untuk mempercepat pengolahan, mengatasi terbatasnya ruangan untuk penyimpanan dokumen dapat mengatasi kesulitan dalam memperoleh tenaga pencacah yang baik karena jumlahnya jauh lebih sedikit, dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengurangi biaya pelaksanaan. agar supaya hasil sensus penduduk tahun dapat dipergunakan optimal mungkin bagi berbagai keperluan (antara lain guna keperluan pemilihan umum), maka untuk pengamatannya perlu pengaturan sebaik baiknya sehingga segala sesuatunya dapat berlangsung dengan teratur. penjelasan demi cukup jelas. pembentukan blok sensus ini antara lain diatur menurut pedoman sebagai berikut: untuk daerah daerah pedesaan rural) jawa madura tiap blok sensus terdiri dari sampai dengan rumah tangga, sedangkan untuk daerah daerah kota urban) jawa madura dan luar jawa madura (baik rural maupun urban) tiap blok sensus terdiri dari sampai dengan rumah tangga. sesuai dengan kebiasaan internasional, maka pada sensus tahun juga tidak akan dilakukan pencacahan terhadap para corps diplomatic beserta keluarganya. demikian pula tidak akan dilakukan pencacahan terhadap warga negara indonesia yang bertempat tinggal luar negeri. cukup jelas. pencacahan terhadap anggota anggota, a.b.r.i. yang tinggal asrama cara pelaksanaannya perlu diatur secara tersendiri bersama departemen pertahanan keamanan. hal yang serupa akan dilakukan bersama departemen luar negeri yang menyangkut warga negara asing. yang dimaksudkan dengan saran pertimbangan yang menyangkut ruang lingkup sensus dalam ini antara lain konsepsi klasifikasi serta aspek procedural dari pada sensus itu. cukup jelas. pencegah dan pemeriksalam pencacahan dan ternyata memenuhi persyaratan yang diminta oleh biro pusat statistik. dan cukup jelas. ikut sertanya secara aktif kepala desa atau daerah setingkat desa dalam kegiatan sensus ini dipandang perlu untuk menjamin berhasilnya sensus penduduk. cukupjelas. cukupjelas. mengingat terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia pada kantor kantor sensus dan statistik daerah daerah, maka untuk membantu pengawasan dan pemeriksaan mana perlu akan ditunjuk petugas luar lingkungan kantor sensus dan statistik. cukup jelas. cukup jelas. pada tahap persiapan antara lain akan dilakukan penyusunan kerangka apple sampling frame), pembentukan blok sensus yang merupakan daerah kerja bagi para pencacah dan mengadakan percobaan sensus pilot census) serta persiapan program pengolahan hasil sensus. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. untuk mencegah penyalahgunamana masing masing petugas berwenang,nya perlu dibatasi, sehingga pelanggaran terhadap adat istiadat, ketat susulan dan ketertiban umum dapat dicegah. cukup jelas. sampai dengan cukup jelas. dalam beberapa hal seringkali para petugas sensus tidak dapat memasuki wilayah kerja karena adanya peraturan yang berlaku setempat. misalnya petugas sensus tidak dapat atau diijinkan untukkomandan dari kompleks tersebut atau bawahannya yang ditugaskan untuk keperluan tersebutnda kehormatan satyalancana pembangunan presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu mengadakan tanda kehormatan satyalancana pembangunan untuk menghargai warga negara indonesia yang berjasa besarpembangunan. satyalancana pembangun. satyalancana pembangunanamperingatkan pula kepada detik bersejarah, yaitu proklamasi republik indonesia pada tanggal agustus pada satyalancana terdapat gambar dari alat alat tehnik (jangka, siku dan palu) dengan latar belakang daratan, lautan dan udara sebagai lambang pembangunan dalam segala lapangan, baik didapat, laut maupun udara. bintang bersudut lima atas mengandung dasar dasar pancasila. tengah tengah antara gambar alat alat teknik dan bintang ditulis perkataan pembangunan". satyalancana pembangunan berukuran sebagai berikut: jari jari satyalancana berikut tangkai padi dan kapas anna nana ana nan anna ana lebar tangkai padi dan tangkai kapas masing masing anna nana anna aan ana anna nana anna. . ain jarak antara titik tengah bintang dan titik tengah satyalancana . . sa. aan tulisan pembangunan berada tepat tengah tengah kedua titik tersebut atas sedang tinggi huruf drpembangunan dipakai pada pita gantung yang berukuran lebar dan panjang dan berwarna dasar hijau dengan lima lajur yang berwarna merah dan yang berukuran lebar dan membagi pita dalam bagian yang sama lebarnya. satyalancana dan pita ialah seperti terlukis pada lampiran peraturan pemerintah ini. satyalancana pembangunan dapat diberikan pula kepada warga negara asing yang berjasa besar terhadap negara republik indonesia dalam lapangan pembangunan. kecuali dalam hal hal yang luar biasa, maka satyalancana pembangunan diberikan pada tiap tanggal mei. satyalancana pembangunmbangunmbangunmbangunan. penjelasan umum. peraturan pemerintah ini ialah sebagai penyelenggaraan sub undang undang ketentuan ketentuan umum tanda tanda kehormatan". maksud peraturan pemerintah ini ialah untuk memberi penghargaan dengan tanda kehormatan satyalancana pembangunan kepada warga negara indonesia yang berjasa besar terhadap negara dan masyarakat indonesiasatyalancana ini tidak berkelas. jasa yang lebih besar dapat dianugerahi dengan bintang mahaputera atau apabila sangat luar biasa dapat dihargai dengan bintang republik indonesia. penjelasan demi lihat penjelasan umum. cukup jelasbeserta cabang cabangdagang milik belanda beserta kantor kantor cabang dan anak perusahaan anak perusahaannya yang berada didalam wilayah republik indonesia maka perlu ditentukan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi. mengingat ll." lembaran negara tahun perusaha" lembaran negara tahun peraturan pemerintahperusahaan anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi lembaran negara tahu" lembaran negara tahun mendengar sidang dewan pimpinan bank pada tanggal april dan mei memutuskan: menetapkan:iwilayah republik indonesia tersebut dalam lajur dari daftar dibawah ini berikut kantor direksi dan atau kantor administrasi tersebut dalam lajur dari daftar dibawah ini serta pemilik perusahaan tersebut dalam lajur dari daftar dibawah iniperusahaan seperti tersebut dalam daftar dibawah ini: lampiran berupa gambar lihat fisik peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surutemerintah tahun tentang penentuan perusahaan dagang milik belanda beserta cabang cabangnyperlu kiranya dijelaskan bahwa nasionalisasi perusahaan belanda yang diajukan dalam rancangan peraturan pemerintah ini, meliputi seluruh cabang cabangnya dan pula semua anak perusahaan anak perusahaannya presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu merubah dan menambah peraturan pemerintah tahun tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan tambang umum negaramendengar: wakil menteri pertama umum, wakil menteri pertama bidang produksi dan menteri perindustrian dasar pertambangan.. peraturan pemerintah tahun ditambah dengan sebuah baru yang berbunyi sebagai berikut jumlah perusahaan negara yang namanya tercantum dalam daftar termaksud pada ini dapat ditambah atau dikurangi dengan keputusan menteri perindustrian dasar pertambangatembakautiap perusahaan perkebunan tembakauusahaan perkebunan tembakau negara. bab pendirian untuk perusahaan perkebunan tembakau tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaktub dalam undang undang prp tahun dibidang perkebunan tembakau. perusahaan perkebunan tembakau tercantum dalam lajur lampiran peraturan pemerintah ini beserta segala hak kewajibantembakautembakau negara, termaksud dalam direksi" ialah direksi perusahaan, b.p.u." telah badan pimpinan umum perusahaan perkebunan tembakau negaratembakauatas maka direksi bertanggung, mengatur pemasaran hasil hasil perusahaan perusahaan perkebunan tembakau negaratembakautembakau, semua berkas berkas yang tersebut dalam dan, dari laba bersih yang telah disahkan menurut disisihkan untukjaya bhakti, aneka bhakti, tri bhakti dan sejati bhakti presiden republik indonesia, menimbang: bahwa keadaan organisasi serta kepimpinan perusahaan perusahaan dagang negara yang telah didirikan dengan peraturan peraturan pemerintah sampai dengan dan tahun sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga kurang dapat dipergunakan lagi sebagai alat perjuangan untuk melaksanakan prinsip ekonomi kita, berdiri diatas kekuatan sendiri": bahwa oleh karena itu tetap berdirinya perusahaan perusahaan dagang negara sebagaimana tersebut diatas dapat memungkinkan terjadinya pembuangan dana dan daya, bahwa berhubung dengan hal hal tersebut diatas, perlu segera diambil tindakan untuk membubark: bahwa perlu pula menunjuk direksi badan pimpinan umum erisajaam dagang negara dengan dibantu oleh team yang ditetapkan oleh menteri perdagangan untuk bertindak sebagai badan penyelenggara dalam hal pengurusan serta pengawasan perusahaan perusahaan dagang negara tersebut setelah dibubarkan. mengingat: undang undang prp tahun peraturan peraturan pemerintah sampai dengan dan tahun membaca: surat dari menteri perdagangan kepada p.j.m. presiden m0355 rhs tanggal agustus mendengar: presidium kabinet kerja. memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah. yang masing masing telah didirikan dengan peraturan peraturan pemerintah dan tahun dibubarkan. menunjuk badan yang diberi nama komando pelaksanaan pembubaran pengawasan pengurusan reorganisasi rasionalisasi spesialisasi, yang anggota anggotanya terdiri dari direksi badan pimpinan umum perusahaan dagang dengan dibantu oleh team yang ditetapkan oleh menteri perdagangan sebagai: badan penyelenggara dalam hal pengurusan serta pengawasan dari semua perusahaan perusahaan dagang negara yang telah, dibubarkan tersebut dalam badan pelaksana reorganisasi dan rasionalisasi dan spesialis dari perusahaan perusahaan dagang negara sesuai dengan azas azas dalam demon. badan tersebut dalam dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada menteri perdagangan. setelah menyelesaikan tugasnya, maka badan tersebut memerikan pertanggungan jawabnya kepada menteri perdagangan untuk disyahkan dan seterusnya membebaskan badan terebut dari tugasnya. hal hal yang belum ditetapkan dalam peraturan pemerintah diatur oleh menteri perdagangan memerintahkan undangan peraturan pemerintah ini dengan penempatansukar diundangkan jakarta. pada tanggal agustus wakil sekretaris negaraerusahaan dagang negara presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa dalam rangka usaha penyederhanaan dan pendayagunaan badan badan dan usaha usaha negara, dipandang perlu membubarkan badan pimpinan umum perusahaan dagang negara yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah tahun lembaran negara r.i. tahun bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun pembubaran badan pimpinan umum perusahaan dagang negara dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. mengingat undang undang dasar ketetapan marsdagang negara. terhitung mulai hari tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini, badan pimpinan umum perusahaan dagang negara y oleh menteri perdagangan. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan dan mempunyai daya , pada tanggal septemberindustri sandang presiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan surat presiden nomor pres tertanggal jun.n. industri sandang dengan toyo mena kaisha ltd. dan kanegafuchi spinning ltd.j:gara yang tertanam dalam p.n. industri sandang untuk disediakan bagi pemerintah guna melakukan penyertaan dalam modal saham perseroan terbatas yang akan didirikanindustri sandang. bab pemisahan kekayaan. memisahkan sebagian dari kekayaan p.n. industri sandang sebagaimana yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor6 tahun peraturan pemerintah nomor tahun senilai dengan (satu juta lima ratus ribu dollar amerika serikat), untuk dipergunakan oleh negara sebagai penyertaan negara dalam modal saham suatu perusahaan perseroan terbatas dalam bidang industri sandangbersama sama dengan toyo mena kaisha ltd. dan kanegafudi spinning ltd., masing masing berkedudukan osaka, jepang. pemisahan kekayaan p.n. industri sandang sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan oleh menteri perindustrian, dengan ketentuan. bahwa perincian dari kekayaan.tersebut ditetapkan secara bersama sama oleh menteri perindustrian dengan menteri keuangan. bab.tilrepublik indonesia tahun sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah republik indonesia tahun presiden republik indonesia, menimbang: aa. bahwa perusahaan listrik negara pln) sebagai kesatuan usaha dibidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility) sebagaimana yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun memegang peranan sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan pada dewasa ini, bahwa agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat, perlu supertinggi daya guna dan daya kerja perusahaan listrik negara pln), antara lain dengan mengadakan penyempurnaan dalam struktur organisasi direksi perusahaan tersebut, cc. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada sub diatas, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas ketentuan yang termaktub dalam peraturan pemerintah nomor tahun:ari peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara republik indonesitra pgn),irubah denganlima orang direkturtiga orang direktur, yang kesemuanya bertanggung jawab atas bidangnya masing masing". peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan mempunyai daya : bahwa perlu mengadakan tanda kehormatan satyalancana karya satya untuk menghargai jasa jasa pegawai negeri sipil yang dalam waktu yang lama sekali karena kesetiannya terhadap negara, kecakapannya dan kerajaannya dalam melakukan tugasnya dapat menjadi teladan.karya satya. satyalancana karya satya diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang dalam waktu yang lama sekali. satyalancana karya satya dibagi dalam lima kelas, yaitu kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat dan kelas lima. satyalancana karya satyangingatkan pula kepada detik yang bersejarah, yaitu hari proklamasi republik indonesia pada tanggal agustus pada satyalancana terdapat gambar perisai dari republik indonesia dengan bintang bersudut lima atasnya, yang melukiskan perwujudan dari dasar dasar pancasila negara, yaitu: ketuhanan, dilambangkan dengan bintang nur cahaya ditengah, kerakyatan, dilambangkan dengan kepala banteng kebangsaan, dilukiskan dengan pohon beringin, keadilan sosial, dilukiskan dengan padi dan kapas, perikemanusiaan, dilukiskan dengan rantai baja yang tak terputus putus. tengah tengah antara perisai dan bintang ditulis perkataan karya satya". satyalancana karya satyaarya satya jarak antara titik tengah bintang dan titik tengah satyalancana tulisan karya satya yang tepat tengah tengah antara dua titik tengah tersebut atas berukuran tinggi huruf lebar perisai tinggi perisai jari jari cincin penggantung bagian luar jari jari cincin penggantung dalam karya satya kelas satu berwarna emas. karya satya kelas dua berwarna emas dengan hiasan perak. karya satya kelas tiga bersama perak dengan hiasan emas. karya satya kelas empat berwarna perak. karya satya kelas lima berwarna perunggu. karya satya dipakai pada pita gantung yang berukuran lebar dan panjang dan berwarna dasar biru dengan lajur yang berwarna abu abu. karya satya dan pita satyalancana kelas satu, dua, tiga, empat dan lima ialah seperti terlukis pada lampiran peraturan pemerintah ini. karya satya diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja dua puluh lima tahun atau lebih terus menerus dan serta. perhitungan masa kerja dimaksud atas dilakukan mulai dengan agustus atau sesudahnya. dengan masa kerja republik indonesia tersebut dalam disamakan: masa kerja sebelum agustus pada pemerintah pemerintah yang ada indonesia, yang sejak tahun disambung dengan masa kerja pada republik indonesia terus menerus tidak terputus putus, masa kerja sebelum agustus pada suatu badan partikelir yang dalam tahun diambil alih oleh pemerintah republik indonesia, masa kerja sebelum agustus pada suatu badan partikelir nasional, . karya satya kelas satu dapat diberikan kepada pegawai sipil golongan tertinggi. karya satya kelas dua dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut p.g.p.n. golongan f vii, f vi dan f v. karya satya kelas tiga dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut p.g.p.n. golongan f iv, f iii, f ii, e iii dan e ii. karya satya kelas empat dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut p.g.p.n. golongan dan karya satya kelas lima dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang digaji menurut p.g.p.n. golongan dan karya satyakarya satya dicabut apabila syarat syarat umum tersebut atau syarat syarat yang dimaksud dalam undang undang ketentuan ketentuan umum tanda tanda kehormatanapat disebut peraturan satyalancana karya satykarya satya. penjelasan umum. peraturan pemerintah ini dikeluarkan berdasarkan sub undang undang ketentuan ketentuan umum tanda tanda kehormatan" dan bermaksud untuk memberi penghargaan dengan tanda kehormatan satyalancana karya satya kepada pegawai negeri republik indonesia yang setia terhadap negara, cakap dan rajin dalam melakukan pekerjaan sehingga menjadi teladan dan yang telah mempunyai masa kerja selama tahun atau lebih. berlainan dari satyalancana satyalancana sipil yang lain yang tidak berkelas, berdasarkan pentingnya jabatan jabatan yang mereka pangku itu yang antara lain menjadi dasar pula bagi menentukan golongan dan gaji. dalam pada itu dianggap cukup menggolongkan para pegawai negeri itu dalam golongan. penjelasan demi lihat penjelasan umum. lihat penjelasan umum. seterusnya tidak memerlukan penjelasan. yang dimaksud ialah memberikan tanda kehormatan ini kepada pegawai negeri, yang telah menghadapi pensiun, sebagai penghargaan istimewa atas jasa jasanya terhadap negara. maka itu diambil sebagai pedoman telah melakukan tugasnya tahun atau lebih. karena tanda kehormatan ini ialah dari republik indonesia maka adalah selayaknya bahwa perhitungan masa kerja untuk mendapatkan satyalancana ini dihitung mulai agustus atau sesudahnya. akan tetapi apabila ketentuan dalam itu dipegang teguh, maka dalam tahun tahun yang akan datang belum dapat diberikan satyalancana karya satya dan baru pada tahun akan dapat diberikan karya satya, padahal sekarang sudah terasa kebutuhannya untuk memberikan penghargaan satyalancana tersebut kepada pegawai negeri yang patut menerimanya. oleh karena itu maka dalam ini diberikan kelonggaran untuk menyamakan masa kerja sebelum agustus itu sebagai masa kerja pada republik indonesia, apabila masa kerja itu sejak tahun disambung dengan masa kerja pada republik indonesia terus menerus tidak terputus putus. dalam ini disebut tiga kategori pekerjaan, yang dianggap meliputi sifat pekerjaan yang dapat disamakan dengan masa kerja pada republik indonesia. anak kalimat "" itu perlu untuk menegaskan bahwa masa kerja pada republik indonesia sejak tahun itu tidak merupakan jumlah melulu, melainkan harus merupakan masa yang satu, jadi tidak boleh diselingi dengan kerja pada instansi lain dari pada pemerintah republik indonesia. tidak disebut agustus melainkan tahun karena perlu diberi kelonggaran waktu bagi mereka untuk menyatakan menjadi pegawai republik indonesia. pun pengangkatan bersama pegawai negeri yang menyatakan hanya taat kepada pemerintah republik indonesia baru dapat dilakukan pada tanggal september jadi bagi mereka yang baru menjadi pegawai republik indonesia sesudah tahun masa kerja sebelumnya tidak dapat dihitung untuk keperluan pemberian karya satya. pemberian karya arya pada tiap tanggal mei, hari kebangkitan nasional, itu sudah pada tempatnya, kecuali dalam hal hal yang luar biasa yang diharuskan oleh keadaan. dapat pula ditetapkan untuk memberikan karya satya pada tiap tanggal agustus, namun untuk keperluan memudahkan penyelenggaraan sebaiknya agustus itu disediakan bagi pemberian bintang saja dan semua satyalancana pada tanggal mei. sudah sewajarnya apabila pegawai negeri warga negara asing yang memenuhi syarat syaratnya sebagai pegawai negeri dapat pula menerima karya satya. ini sebagai keharusan dan penyelenggaraan dari ketentuan tersebut dalam undang undang ketentuan ketentuan umum tanda tanda kehormatan. lihat penjelasan umum. karena penggolongan jabatan dalam peraturan gaji dapat berubah ubah maka perlu dinyatakan bahwa penggolongan ini menurut p.g.p.n. yang berlaku pada hari peraturan pemerintah ini diundangkan yaitu p.g.p.n presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu menetapkan jenis barang barang yang diimpor dengan kurs dasar rupiah dan jenis barang barang yang iparnya dibatasi, mengingat d: mendengar menteri perdagangan dan menteri keuangan: memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah. jenis barang barang yang diimpor dengan kurs dasar rupiah seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun adalah seperti dimuat dalam lampiran dari peraturan pemerintah ini. berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun dilakukan impor terhadap jenis barang barang yang dimuat dalam lampiran ii a dan ii b dari peraturan pemerintah ini. untuk impor jenis barang seperti dimaksud dalam ini hanya dapat disediakan deviden dengan ijin khusus: menteri perdagangan, setelah mendengar menteri yang bersangkutan mengenai barang barang tersebut dalam lampiran ii a. menteri keuangan mengenai barang barang tersebut dalam lampiran ii b, untuk keperluan pemerintah. dalam hal ijin khusus untuk impor seperti dimaksud dalam ini diberikan, maka bilamana barang barang yang bersangkutan itu diperlukan dalam bidang sandang pangan dan pembangunan, menggolongkannya disesuaikan dengan penggolongan barang barang yang dimuat dalam lampiran dari peraturan pemerintah ini. penggolongan jenis barang barang yang tercantum dalam lampiran ii a dan ii b seperti dimaksud dalam dan dari peraturan pemerintah ini, dapat diubah dengan keputusan menteri perdagangan, setelah mendengar menteri keuangan, pada tanggal agustus menteri kehakiman, ttd. rahardjo penjelasan atas peraturan pemerintahanyang iparnya dibatasi. penjelasan umum. berlainan halnya dengan yang dihapuskan dalam mana barang barang impor dibagi dalam golongan, maka menurut peraturan ini barang barang impor hanya dibagi dalam golongan: barang barang yang penting bagi perekonomian indonesia dan barang barang lainnya yang masih dibutuhkan oleh indonesia. barang barang dalam huruf karena pentingnya, dapat impor berdasarkan kurs dasar rupiah, yaitu atas nilai rp. untuk setiap u.s. , . sesuai dengan politik pemerintah dilapangan ekonomi, maka yang dimaksud dengan barang barang penting pada dasarnya adalah barang barang yang diperlukan langsung dalam bidang bidang sandang pangan dan pembangunan, dalam mana termasuk beberapa bidang bidang lain, seperti perkembangan ekspor, pengangkatan komersial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. berpedoman pada pokok pokok atas itu, maka disusun penggolongan jenis barang barang penting seperti tersebut dalam lampiran dan peraturan pemerintah ini. barang barang lainnya yang tidak termasuk dalam huruf tergolong dalam huruf mengingat proteksi yang harus diberikan kepada produksi dalam negeri, maka untuk impor barang barang yang sudah cukup hasilnya, tidak disediakan deviden lagi. selain dari pada itu supaya deviden yang tersedia dipakai secara efisien, maka barang barang yang sifatnya sangat mewah dibatasi juga memasukannya. daftar dari barang barang yang sudah cukup dihasilkan didalam negeri dan daftar barang barang yang dianggap sangat mewah itu, masing masing dimuat dalam lampiran ii a dan ii b, yang senantiasa akan dirubah atau ditambah, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat kita dalam proses pembangunan ekonomi penjelasan demi sungguhpun penggolongan yang terdiri dari golongan sudah dihapuskan, akan tetapi dalam lampiran jenis jenis barang yang dimaksud dalam peraturan ini, masih menunjuk pada jenis barang, golongan dan pos pos dari penggolongan ama. pembatasan pembatasan dalam impor barang adalah untuk melindungi produksi dalam negeri dan untuk menggunakan deviden secara sebaik baiknya. oleh karena itu maka tidak disediakan deviden untuk impor barang barang yang telah dapat dihasilkan secukupnya oleh produksi dalam negeri, yang dimuat dalam lampiran ii a, dan untuk barang barang yang bersifat sangat mewah, sebagai tersebut dalam lampiran ii b. walaupun demikian dalam keadaan keadaan yang mendesak dan khusus maka pengecualian dapat diberikan oleh menteri perdagangan setelah mendengar menteri yang bersangkutan, mengenai barang barang dalam lampiran ii a, dan oleh menteri keuangan mengenai barang barang dalam lampiran agar barang barang yang diperlukan dalam bidang bidang sandang pangan dan pembangunan dapat disediakan dengan semudah murahnya, maka menggolongkannya disesuaikan dengan penggolongan barang barang dalam lampiran cukup jelas. cukup jelasternakbah lapangan peternakan. mengingat: dari undang undang dasar:ternakan negara". bab pendirian. dengan nama perusahaan peternakan negara disingkat perhutani", didirikan suatu perusahaan negara, sebagai termaksud pada undang undang nomor prp tahun bidang peternakan. perusahaan perusahaan yang tersebut bawah ini: pemusatan pengumpulan air susu (milk collecting centre) boyolali jawa tengah), pemusatan pengumpulan air susu (milk collecting centre) gratis jawa timur), induk taman ternak baturaden jawa tengah), taman ternak kembangan jawa timur), taman ternak colek jawa barat), perusahaan sapi pecahan sampurna sari" pengalengan jawa barat) dan cabangnya jakarta, perusahaan daging dan sasis badranaja" bandung, perusahaan daging dan sasis eigen help" bandung, perusahaan pengawetan makanan dalam sasis bejana" jakarta, dengan ini dilebur diserahkan dalam perusahaan peternakan negara perhutani" termaksud dalam atas. segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai pekerja serta usaha dari perusahaan perusahaan termaksud dalam ini beralih kepada perusahaan peternakan negara perhutani". pelaksanaan peleburan penyerahan dan peralihan termaksud dalam dan diatur oleh menteri pertanian. bab ii. anggaran dasar. ketentuan umum. perusahaan peternakan negaraperusahaan" ialah perusahaan peternakan negara perhutani"perusahaan adalah suatu perusahaan negara yang berusaha bidang peternak menyelenggarakan produksi, pengolahan dan mana perlu pemasaran hasil hasil peternakan serta alat alat dan bahan bahan peternakan, segala sesuatu menurut petunjuk petunjuk menteri. modal modal perusahaan ditetapkan sebesar rp. dua puluh tujitu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin,teri atau badan orang yang ditunjuk olehnya melakukan pengawasan atas pekerjaan mengurus dan menguasai perusahaan,seganti rugi,mpemasaran hasil hasil peternakan serta alat alattdan bahan bahan peternakpeternakan negaradan usaha usaha peternakan sesuai dengan undang undang nomor prp. tahun perusahaan dan usaha peternakbina karya" presiden republik indonesia, menimbang: bahwa untuk dapat melayani pembangunan nasional semesta berencana perlu didirikan suatu perusahaan negara berdasarkan undang undang prp tahun yangmengingat: undang undang dasar, undang undang prp tahun undang undang prp tahun peraturan pemerintah tahun lembaran negara mendengar:: peraturan pemerintah tentang pendirian perusahaan bangunan negara bina karya". bab pendirian. dengan nama perusahaan bangunan negara bina karya", selanjutnya disebut p.n. bin. pn. bina karybina karya": direksi" ialah direksi p.n. bina karya": b.p.u." ialah badan pimpinan umum perusahaan bangunan negara termaksud dalam peraturan pemerintah,serta melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan pekerjaan pekerjaan tersebut. modal. d) modal perusahaan ditetapkan sebesar rp. (satun,,tapkan oleh. diundangkan jakarta pada tanggal november pd. sekretaris negara,nasionalisasi perusahaan belanda presiden republik indonesia, menimbang bahwa badan nasionalisasi perusahaan belanda (disingkat panas), yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tambahan lembaran negara tidak diperlukan lagi karena tugasnya telah dialihkan kepada bagian khusus urusan perusahaan negara dari biro ekonomi dan keuangan) kabinet menteri pertama dulu, termasuk pada keputusan menteri pertama mp tanggal september dan biro ekonomi dan keuangan) sekretariat negara sekarang, termaksud pada keputusan presiden tahun keputusan menteri pertama tahun mengingat undang undang dasar, undang undang tahun lembaran negara tahun tambahan lembaran negara peraturan presiden tahun (disempurnakan) dan peraturan presiden tahun (disempurnakan), keputusan presiden tahun keputusan menteri pertama tahun keputusan menteri pertama tahun mendengar musyawarah pimpinan negara pada tanggal maret memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah tentang pembubaran badan nasionalisasi perusahaan perusahaan belanda sebagai berikut badan nasionalisasi perusahaan belanda (disingkat panas), yang dibentuk dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tambahan lembaran negara dengan ini dibubarkan. penyelesaian segala urusan, hak dan tugas panas, yang sejak tanggal september dilakukan oleh menteri pertama dengan dibantu oleh badan pembantu menteri pertama urusan koordinasi perusahaan negara termaksud pada keputusan menteri pertama mp tanggal september terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini dilakukan selanjutnya oleh menteri pertama dengan dibantu oleh biro ekonomi dan keuangan) sekretariat negara, termaksud pada peraturan presiden tahun (disempurnakan) dan peraturan presiden tahun (disempurnakan) keputusan presiden tahun dan keputusan menteri pertama tahun peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai pada tanggal september yaitu tanggal ditetapkannya keputusan presiden tahun tentang organisasi dan tatakerja sementara sekretariat negarnegara: duma niaga, aneka niaga, panca niaga, satya niaga, dan pembangunan niaga presiden republik indonesia, menimbang: aa. bahwa dengan telah dibubarkannya perusahaan perusahaan dagang negara, perlu segera didirikan perusahaan negara yang barudistribusi koleksi, impor dan ekspor. mengingat: undang undang prp tahun peraturan pemerintah tahun membaca surat surat menteri perdagangan tertanggal agustus m0335 rhs. dan m0370 tanggal mendengar: presidium kabinet kerja. memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang pendirian perusahaan perusahaan negara. duma niaga aneka niaga panca niaga satya niaga darma niaga pembangunan niaga. bab pendirian, dengan nama nama perusahaan negara p.n): duma niaga aneka niaga panca niaga satya niaga darma niaga pembangunan niaga didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam undang undang prp tahun bekas perusahaan dagang negara yang namanya tersebut dibawah ini: p.d.n, sinar bhakti tulus bhakti marga bhakti fajar bhakti budi bhakti aneka bhakti tri bhakti jaya bhakti sejati bhakti dan perusahaan perusahaan milik negara atau bagian bagiannya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh menteri perdagangan dengan ini dilebur kedalam perusahaan perusahaan tersebut dalam diberalih kepada p.n. p.n. tersebut dalam pelaksanaan peleburan peralihan termaksud dalam dan serta penyerahannya diatur oleh menteri perdagangan dengan dibantu oleh komando yang dimaksud dalam p.p. tahun bab ii. anggaran dasar. ketentuan umum. p.n. p.n. duma niaga aneka niaga panca niaga satya niaga darma niaga pembangunandagangan, c. perusahaan" ialah p.n., d." direksi" ialah direksi perusahaan: e."distribusi koleksi, impor dan ekspor, sesuai dengan azas azas dalam demon dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. lapangan berusaha dari perusahaan perusahaan ini adalah: p.n. duma niaga dan p.n. aneka niaga: (a)idalam negeri. (b) distribusi barang barang bulk. (c) mengimpor barang barang tersebut dalam (a). p.n. panca niaga dan p.n. satya niaga: (a)(b) mengekspor barang barang tersebut dalam (a). pembangunan niaga dan p.n. darma niaga: (a) melayani kebutuhan akan pabrik pabrik dan mesin mesin serta alat peralatan teknis dan pembangunan pada umumnya dan departemen departemen perdata, gerindra, pertanian, perkebunan, perhubungan laut, darat, udara dan departemen departemen lainnya. (b) mengimpor barang barang dalam (a). (c) membantu dalam pembangunannya. (d) memberikan jasa pemeliharaan pemeliharaan untuk keperluan pabrik pabrik dan mesin perdaganganim(lb)jawab atas bidangnya masing masing. presiden direkturpresiden direktur dan para direktur) harusdengan kepentingan negara,(1l) dengan persetujuan direksi b.p.u. p.d.n. hubungan perusahaan dengan badan pimpinan umum perusahaan dagang,uat,, tujuan dimaksud pada undang undang prp.wakil sekretaris negaraaed s5, mai tadi pig hiy ana peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor tahun tentang pajak air tanajak airair tanah perda tentang pajak air tanahputusan bupati adalah keputusan bupati. kas daerah adalah kas daerah kabupaten konawe utara atau badan yang diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas kabupaten konaweerda tentang pajak air tanahrda tentang pajak air tanahjek pajak air tanah adalah kegiatanlainnya diatur dengan peraturan bupati (d) setelah memperoleh masukan dari dinasperda tentang pajak air tan(dl) pemungutan pajak air tanah dilarang untuk digolongkan, pemungutan pajak air tanah dilakukan oleh dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh bupati, setiap wajib pajak berkewajiban membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak(s5) dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada berupa karcis atau nota perhitungan,gian kedua surat tagihan pajak (d) bupati dapat menerbitkan std apabila a.rda tentang pajak air tanahkeputusperda tentang pajak air trda tentang pajak air tanahkeputuskeputusan bupati. bab insentif pemungutan perda tentang pajak air tanah (dl)drda tentang pajak air tanahda tentang pajak air tanditetapkan kangguru pada tanggal juli bupati konawe utara ttd drs.hperda tentang pajak air tanah penjelasan atas peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor tahun tentang pajak air tanah:,n atau pemanfaatan air tanah yang dinyatakan dalam satuan publikasi atau debit: cukup jelas,keputusan bupati cukup jelas cukup jelas cukup jelas perda tentang pajakperda tentang pajak air tanah
aed s5, mai hiy ana peraturan daerah kabupaten konawenawe utararetribusikomunikasiidapat, diterendah dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaranmanfa,etinggian dan areals5)ketinggian dan luas areal menara telekomunikasi yang tersedia: besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut usaha besar penggunaan jasa atas ketinggian menara telekomunikasiadalah rp. , m2 dan dipungut dalam setiap bulan atau setiap tahun. ii. usaha kecil penggunaan jasa atas ketinggian menara telekomunikasi frekuensi radio dan atau pemancar ht.frekuensi radio dan atau pemancar adalah rp. , m2 dan dipungut dalam setiap bulan atau setiapkewajiban pembayaran retribusi setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan menggunakan menara telekomunikasi wajib membayar retribusimenara telekomunikasi didirikan. bab masa retribusi dan saat retribusi terutang masa retribusi adalah jangka waktu yang pemungutannya dilakukan setiapkeputusan bupati. bab xruang,i penentuan pembayaran, tempat pembayarankeputusan bupati.engan skrdkbt(l) pemanfaatan dari penerimamenara telekomunikasi berupalokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi: membiayai pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum, (l)dengankeputuskeputusan bupati. bab xxi kadaluwarsa penagihan j0instansiz bab xxvi
oka tya nan aia ana peraturan daerah kabupaten konawenawe utara menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khusu:perundangan yang berlaku sn bermotor selain daripada kendaran bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuknbardan kendaraanflat aluminium atau flat kaleng yang ditempelkan pada flat nomor kendaraan ata rangka kendaraan,samping kanan dan kiri kendaraan mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus,,lintas yang menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dati satu wilayah wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala, numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan:pada waktu dioperasikan jalan, biaya tambahan adalah biaya yang dipungut atas keterlambatan setiap kendaraan wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktumberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan yang memegang kendaraan bermotor wajib uji, objek pengujian kendaraan bermotor objekpengujiandaerah, meliputi: mobil penumpang umum kendaraan umum), mobil bus (umum, tidak umum, dan mobil dinas), mobil barang (umum, tidak umum, dan mobil dinas), kereta gandengan, kereta tempelan dan traktor, kendaraan khusus. subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadiketentuan pengujian (dl), untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan tersebut pada peraturan daerah in:untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik atau pemegang kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum berakhirnya masa uji berkala, pelaksanaan didelegasikan kepada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten konawe utara. pelaksanaan pengujian berkala diajukan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten konawe selatan selambat lambatnya (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir, terhadap setiap kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pelaksana uji dimana kendaraan tersebut terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji. (l), diberikan tanda bukti luas uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala. dan memperoleh tanda bukti luas uji sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, harus dilengkapi dengan tanda samping, tanda bukti lulus uji berlaku selama (enam) bulanberkala berupa buku dan tanda uji berkala. (d0) terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dinyatakan serta dinyatakan tidak lulus uji,serta waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang, dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, kepada pemilik atau pemegang pengelola kuasa kendaraan yang diberikan tenggang waktu (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dikenakan biaya uji, tetapi apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka diperlakukan sebagai pemohon baru, apabila setelah dilakukan uji ulang ternyatakendaraan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang pengelola kuasa kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulangkembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru. j0) apabila pemilik, pemegang pengelola kuasaatasan langsung petugas penguji yang bersangkutan, pimpinan atasan langsung petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ini, segera memberi jawaban tertulis kepada pemilik, pemegang pengelola kuasa kendaraan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan lam waktu paling lama jam setelah mendengarkan penjelasan dari penguji yang bersangkutan, apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji,, pemegang pengelola atau kuasa kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi. (dl) dinas perhubungan konawe utara mengadakan pengawasan operasional: pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ini dapat dilakukan dalam terminal, pool kendaraan, dan tempat lain menurut ketentuan perundang undangan, dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji wajib mencabut tanda bukti lulus uji, pemerintahan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang untuk dilakukan uji ulang, (l) setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan menumpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksana uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji, kendaraan sebagaimana dimaksud pada ini tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian uji berkala, karena alasan wilayah operasional, khusus kendaraan angkutan kota dan mobil penumpang umum tidak diperkenankan uji berkala luar wilayah, dimana kendaraan tersebut terdaftar sebagai kendaraan wajib uji. tiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan jl) kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan bermotor wajib uji, selambat lambatnya (satu) minggu setelah mutasi, kepada unit penyelenggara pelaksana uji tempat yang dituju secepatnya setelah pelaksana mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu induk. jl) setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis, penilaian teknis sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan oleh penguji,gujian perkara, pengawasan operasional dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut oleh kepalapemanfaatan pelayanan pengujianngujian kendaraan bermotoketentuan perizinan bagian pertama jl) setiap pelaksanaan pemeriksaan kondisi teknis dan penetapan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan khusus dipungut retribusi, besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ini tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. setiap kendaran wajib uji yang tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini, dikenakan biaya tambahan setiap bulan keterlambatan sebesar dari jumlah biaya pengujian. besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini ditetapkan paling lama (enam) bulan keterlambatan uji. bagian kedua jl) hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam peraturan daerah ini disetor langsung kas daerah kabupaten konawe selatan melalui bendahara khusus penerima tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk pelaksanaan peraturan daerah ini, kepada dinas perhubungan, konawe utara diberikan biaya operasional yang dibebankan pada apbd kabupaten konawe utara. bab viii wilayah pungutan (dl) retribusi dipungut wilayah atau daerah tempat pengujian dilakukan, dalam hal pungutan dilakukan tempat lain, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor kas daerah selambat lambatnya jam. (l) retribusi dipungut dengtapsebagaimanaretribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.anganpenagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam .(l) dikeluarkan olehyang ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa (l) hak untuk melakukan penagihan retribusi setelah melampauiundiatur dengan peraturan bupati. bab ketentuan pidana jl) setiap orang yang melanggarjl)lain lain hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan ditetapkan dengan keputusan bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. bab xitanggal juli bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman, diundangkan anggur pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten kona utara ttd h.abd. kahar pahala, sh. pembina utama muda gol.tentang pengujian kendaraan bermotor struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut biaya uji berkala untuk permohonan uji berkala pertama kali mobil barang, mobil bus, kereta penarik rp. (tiga puluh ribu rupiah) mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan rp. (dua puluh lima ribu rupiah) biaya uji berkala untuk permohonan perpanjangan masa berlaku masa uji mobil barang, mobil bus, kereta penarikmobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelanbiaya pergantian tanda bukti yang hilang pergantian buku uji rp. (sepuluh ribu rupiah) pergantian tanda uji hilang (terpasang): rp. (lima ribu rupiah) biaya uji untuk permohonan numpang uji rp. , (dua puluh ribu rupiah) biaya mutasi uji rp. (dua puluh ribu rupiah) biaya teknis terhadap kendaraan dinas yang akan dihapus dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifik teknik, perubahan bentuk dan status rp. (dua puluh lima ribu rupiah) bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman,
lan yo) haha ana peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor tahun tentang retribusi jasa usahutara tentang retribusi jasa usahsatuan kerja perangkat daerah yang disingkat skpd adalah perangkat daerah pemerintah kabupaten konawe utara, lembaga teknis adalah lembaga teknis daerah kabupaten konawe(l)cc. ruangan, kendaraan, alat berat, fasilitas fasilitas penunjang lainnya,(d0(d)(l) yang disediakan tempat pelelangan, termasuk obyek retribusi adalah tempat yang dikontraskan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan,dan badan usaha milik daerah. (dl) subjek retribusi tempat pelelangdan kela(d) objdikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah terminal yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. (d)paragraf prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifperkembangan harga pasaran yang berlaku wilayah daerah. struktur dan besarnya tarif terminal dimaksud pada d(l)(d) objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi: pemakaian kandang (karantina)layan daging. tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan rumah potong yang dikelola perusahaanpengaturan dan larangan (dl)jl) setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai surat keterangan pemilikan hewansedikit (dua belas) jam setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat islam. s5) setiap hewan yang telah dipotong harus dilakukan dagingnya tempat pelayan. tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada dan(l)dengan keputusdigolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitasparagraf masa retribusi dan saat retribusi terutang j(dl)buhan yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta. ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan khusus kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta diatur lebih lanjut dengan peraturan keputusan bupati. (dkelola oleh pemerintah daerah. (dl)bumi, dan pihak swasta. (l)delapan(d) objek retribusi adalah tempat penginapan pesanggrahan villa adalahkelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta. (d0sembilan(l) oby(l) penggunaaniii wilayah pemungutan dipungut wilayah daerah kabupaten konawe utara. bab pemungutan retribusi bagian pertamlangsung kas daerah(ld) pembayaran retribusi yang tenkeputus(l)dalam jangka waktu paling lama (tiga. diatur dengan peraturan bupati bagian kedelapan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (dl)secara tertulisdari wajib retribusi secara tertuliskeputusan bupati. bab peninjauan tarif retribusi (l)utarnis alat \|. besarnya sewa cis ara sarana per jam rp) per hari rp) jenis alat buldoser ds0 d65 d85 well loader motor reader tyre roller road roller walls) vibrator roller bola kapasitas ton kapasitas ton kapasitas ton vitro mini excavator loader pc100 pc300 beckham loader dump truck kapasitas muat kapasitas muat tonton jarak kms d jarak kms d jarak kms d jarak s d jarak s d luas wilayah kab. konawe utara kendari genset kapasitas kva kapasitas kva kapasitas kva kapasitas kva kapasitas kva kapasitas kva mobil hidrolik bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman. lampiran ii: tarif retribusi tempat pelelangan ikan kabupaten konawe utara retribusi pemanfaatan pelabuhan pelelangampiran ii: tarif retribusi tempat pelelangan hasil bumi kabupaten konawe utara jenis hasil bumi tarif rp. ) penennannnananaaaaan per ll. pennnnenannannnaa per ll. ).dst. nan lampiran ii: tarif retribusi tempat pelelangan hasil hutan kabupaten konawe utara jenis hasil bumi tarif rp, ) prnnanenennnnaaa peer. pennnnenannannnaa per ll. si, penannneennnnnananaa peer. bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman. lampiran iii struktur dan besarnya tarif retribusi terminal jenis penerimaan besarnya tarif rp) mobil angkutan umum mobil bus antar kota dalam provinsi haruntuk pemanfaatan fasilitas sisi darat airport tae) bandara sangka disandera rp. orang bupati konawe utara, ttd drs. assad sulaiman. lampiran retribusi tempat parkir khususbandara sangka disandera roda4 rp. roda2bupati konawe utara, ttd drs. assad sulaiman.ronbupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman.asaprp. hari jasa labuh rp. ton jasa bongkar muat khusus bagi kapal s d kenakan biaya tambat sebagai berikut rp. tambat s d rp. tambat s d rp. tambat s d apabila lebih dari (tujuh) hari bertambah labuh akan dikenakan denda bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman. lampiran vii retribusi izin trayek pengujian. jenis hasil bumi tarif rp) penannnnnnnnnnnnama pe. rana per. penannnnnnnnnnnnama pe. as, pentantanaanaaaanaaa pe. bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman. lampiran viii retribusi tempat penginapan pesanggrahan? villa penginapan pesanggrahan kelas penguna tarif umum rp. hari kamar umum rp. hari kamar iii umum rp. villa: kelas pengguna tarif villa umum rp. hari kamar bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman. lampiran retribusi pengujian kendaraan bermotor il. biaya permohonan rp. biaya pendaftaran rp. biaya pengujian kendaraan penumpang rp. biaya pengujian kendaraan penumpang umum, kereta gandeng kereta tempelan rp. biaya pengujian mobil bus rp. biaya pengujian kendaraan pic up, truk dan kendaraan khusus rp. biaya uji ulang kendaraanbiaya plat samping memakai cat rp. memakai stiker rp. pemeriksaan teknis ujinawe utara ttd drs. assad sulaiman.
tya in, anang aha peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor tahun tentang retribusi izin trayekbahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten konawe utara yang mengatur tentang izin trayekperaturan daerah kabupaten konawe utaraiperhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten konawe utara kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatikaperaturan daerah kabupaten konawe utara tahupengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum pekonawe utara(l) retribusi izin trayekini terdiri dari retribusi izin trayek dalam trayek tetap. retribusi izin trayek dalam trayek tidak tetap. retribusi izin trayek yang digunakan secara insidentil. bab tata cararaturan daerah kabupaten konawe utara tahunpenisilin jenis angkutan daya angkutizin jenis daya angkut tarif rp.) angkutanperaturan daerah kabupaten konawe utara tahundaya penisilin dayaperaturan daerah kabupaten konawe utara tahun.(l)keberatan peraturan daerah kabupaten konawe utara tahunkabupaten konawe utara tahu, ttd abd. kahar pahala, sh. pembina utama muda tk. iv c ni1p. lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor peraturan daerah kabupaten konawe utara tahun
oka tya ehh 277ai aha peraturan daerah kabupaten konaweusaha perikanan bahwa usaha perikanan merupakan salah satu potensi penerimaan daerah, maka perlu pengaturan tentang pemberian izin usaha perikanan, bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf dan huruf maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten konawe utara tentang retribusi izin usahakelautan dan perikanan: kepala dinas adalah kepala dinas kelautan dan perikananolahan dan pemanfaatan sumber usaha perikanan adalah kegiatan, pembudidayaan, penangkapan, pengumpulan, pengolahan dan pemasaran yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha termasuk koperasi izin usaha perikanankonawe utara, pemerintah, propinsi sulawesi tenggara atau pemerintonaweonawepenggunakan tenaga asing. wajib retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepadb prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif jdan besarnya tarif (l) struktur dan besarnya tarif retribusi usaha perikanan sebagaimana tercantumyang terutang dipungut wilayah kabupaten tempat usaha perikananusaha yang menyediakan usaha perikanan dalam wilayah kabupaten wajib memperoleh izin dari bupati atau pejabat lain yang ditunjukan. izin usaha perikanan berlaku selama (satu) tahunperubahan dalam izin harus mendapat persetujuan darikeputusjkelautan dan perikanan dengan sekurang kurangnya menyebutkan:konawe utaram.si diundangkan di: kangguru padatanggal juli sekretaris daerah kabupaten konaii. tarif retribusi tempat pelelangan ikan kabupaten konawe utara retribusi pelelangan ikan tetapkan sebesar (dua persen) dari harga transaksi. retribusi kerang dan atau biji mutiara ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari harga transaksi kerang mutiara rp. bumi mutiara rp. retribusi sistem pengisian diesel nelayan span) tetapkan sebesar (dua puluh persen) perbulan dari keuntungan penjualan retribusi pemanfaatan pelabuhan pelelangan ikan motor keatas rp. , setiap kali sandar kapal motor rp. , setiap kali sandar bupati konawe utara ttd drs. assad sulaiman, lampiran struktur besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan (iup) surat izin usaha perikanan budidaya air payau (tambak) budidaya nenek bandebudidaya benar udasurat izin usaha perikanan budidaya air tawar kolam) rp. perhektar tahun surat izin usaha perikanan budidaya laut kelompok alga rumput laut) rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun diatas ha. rp. , tahun kelompok teripang rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun diatas rp. , tahun kelompok kerang kerangan rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun rp. , tahun diatas rp. tahun kelompok mutiara rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun diatas rp. tahun kelompok ikan rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun diatas rp. tahun surat izin usaha penangkapan ikan kapal motor :a. rp. preunit tahun rp. preunit tahun perahu motor tempel painting) rp. preunit tahun kapal andong rp. preunit tahun barang rambo rp. persen tahun barang apung rp. persen tahun barang perahu rp. persen tahun barang tancap rp. persen tahun pole line penangkap tuna) rp. persen tahun long line penangkap cakalang) rp. persen tahun pukat cincin gae) rp. persen tahun pukat cincin mini rp. persen tahun jaring insang gill net) rp. persen tahun sero rp. persen tahun bubut rp. persen tahun oo. geser bungee) rp. persen tahun surat izin usaha pembenihan pembenihan air tawar rp. preunit tahun pembenihan udang skala rumah tangga rp. preunit tahun pembenihan udang skala besar rp. preunit tahun pembenihan mutiara rp. preunit tahun pembenihan kerapu rp. preunit tahun perairan lainnya rp. preunit tahun surat izin usaha pengumpul pengangkutan eksport rp. preunit tahun import rp. preunit tahun campuran rp. preunit tahun udang rp. preunit tahun ikan rp. preunit tahun nenek rp. preunit tahun benar rp. preunit tahun hasil laut lainnya rp. preunit tahun ruang pendingin cold storage) rp. preunit tahun rumput laut rp. preunit tahun usaha pengolahan skala rumah tangga rp. preunit tahun skala industri rp. preunit tahun pembekuan rp. preunit tahun penggaraman rp. preunit tahun pindang rp. preunit tahun pengasapan rp. preunit tahun pengolahan kepiting rp. preunit tahun pengolahan ikan tradisional rp. preunit tahun pengolahan hasil perikanan lainnya rp. preunitnawe utara ttd drs. assad sulaiman,
oka tya 277ai aha peraturan daerah kabupaten konaweempat penjualan minuman beralkohol, bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol perlu pengaturan tentang pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol: bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf dan maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten konawe utara tentang retribusi izinsehatan nomor menkes per iv tentang minuman kerasperdagangan nomor:nstruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkoholipejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian, pengawasan, dan pelarangan penjualan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakubarang, prasarana,saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungangolongan minuman beralkohol adalah sebagai berikut: minuman beralkohol golongan5oh) lebih dari jima persen) sampai dengan (dua puluh persen), minuman beralkohol golongan dengan kadar ethanol (c2h550h) lebih dari 207o (dua puluh persen),,,gedaran adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, distributor minuman beralkohol adalah penyalur yang ditunjuk importir didaerahdaerah ,keluarga, yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk langsung diminum ditempat yang telah ditentukan, agen distributor sub distributor adalah agen yang ditunjuk oleh bupati atas usul distributor, konsumen akhir adalh setiap orang yang membeli mengkonsumsi minuman beralkohonawe utara, surat ketetapan retribusi daerah untuk selanjutnya ditingkatkan atauari pemerintahdan wilayah pemungutketentuan perizinan (l) setiap orang pribadi atau badan yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan dan dalam daerah, wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dari bupati, izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan dandistributor sub distributor. (l) untuk mengajukanterkait: pemberian izin hanya dibolehkan jika tempat penjualan pengedar minuman beralkohol berjarak (lima ratus) meter dari tempat ibadah, pendidikan sekolah dan rumah sakit, bupati sebelum memberikan sebagaimana dimaksud pada harus mengumumkan permohonan izin disekitar tempat yang diusulkan pemohon selama (satu) bulan, apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada maka izin tidak dapat diberikan pada pemohon, s5) izin sebagaimana dimaksud pada adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol: kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada berada pada bupati yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada dinas terkait. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud tim yang ditunjuk oleh bupati mengadakan penelitian langsung lapangan ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat minuman beralkohol,jl)idaerah adalah produk minuman beralkohol golongan dan yang dapat diimpor dan dijual dalam negeri sesuai dengan ketetapan menteri perdagangan, penyaluran minuman beralkohol tradisional yang tidak terdaftar pada departemen kesehatan s dilarang beredar daerah. izin berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir, perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu: izin yang telah diperoleh tidak dapat dipindah tanganan tanpa izin tertulis dari bupati. bab penyaluran, penjualan dan pengedaran penyaluran, penjualan, dan atau pengedaran minuman beralkohol golongan dan hanya dapat dilakukan oleh distributor, sub distributor, penjual langsung dan agen distributor sub distributor. (l) jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan dan yang dapat dan atau didistribusikan oleh distributor, sub distributoroleh penjual langsungdan atau diedarkan oleh agen distributor sub distributor ditetapkan dengan keputusan bupati, bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat disalurkan, dijual dan diedarkan. penetapan volume dan jumlah minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam tetap berpedoman pada prinsip prinsip pembatasan serta disesuaikan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. (l) penjual langsung minuman beralkohol golongan harus mencatat identitas peminum yang diminum ditempat penjualan lebih dari ml, penjual langsung minuman beralkohol golongan dan harus mencatat identitas peminum yang diminum ditempat penjualan lebih dari 100ml, agen distributor sub distributor minuman beralkohol golongan dan harus mencatat identitas pembeli minuman beralkohol yang melakukan pembelian lebih dari (lima) botol kaleng. batas waktu penjualan minuman beralkohol golongan dan oleh penjual langsung, agen distributor sub distributor ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pelaporan (l) distributor, sub distributor wajib melaporkan realisasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan dan kepada bupati melalui dinas terkait, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap bulan, bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada akan diatur kemudian melalui keputusan bupati. distributor sub distributor, penjual langsung, agen distributor sub distributor wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu waktu diminta oleh tim pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan pengedaran minuman beralkohol. bab bagian kesatu cara mengukur tingkat penggunaan jasaayt meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum dan biaya dampak negative atas pemberian izin. bagian ketigai berikut distributor sub distributor rp. hotel rp. restoran rp. cafe karaoke rp. rumah bernyanyi rp. bar rp. klub malam rp. pub rp. diskotik rp. bagian keempat wilayah pungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah kabupaten konawe utara. bagian kelima masa retribusi dan saat retribusi terutang (l) masa retribusi berlaku selama dua belas bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dapat diperpanjang, surat izin sebagaimana yang dimaksud pada yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat lambatnya tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunypemungutan retribusi bagian kesatu tata cara pemungutan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keduagian ketigaviii penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa (l) hak untuk melakukan penagihan retribusi dibagagihberakhirnya dan pencabutan izin (d) izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin, izin berakhir apabila jangka waktu berakhirnya: bertentangan dengan kepentingan umum, dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum, tata cara pencabutan izin akan diatur kemudian melalui keputusan bupati. bab peran serta masyarakat jl) masyarakat baik individu maupun lembaga diberikan hak untuk membantu upaya pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan pengedaran minuman beralkohol daerah: bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada akan diatur dan ditetapkan melalui keputusan bupati, masyarakat yang melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait dengan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah ini, akan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan. jl) pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan pengedaran minuman beralkohol, dan atau mengungkapkan peraturan daerah ini, jenis dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan melalui keputusan bupati. bab larangan setiap orang pribadi atau badan yang tidak termasuk distributor sub distributor, penjual langsung dan agen distributor minuman beralkohol, dilarang menyalurkan dan mengedarkan menjual minuman beralkohol golongan dan serta minuman beralkohol tradisional. distributor, sub distributor, penjual langsung dan agen distributor sub distributor minuman beralkohol golongan dan dilarang memproduksi, menyalurkan mendistribusikan dan mengedarkan menjual minuman beralkohol tradisional yang tidak terdaftar pada departemen kesehatan. setiap oranguntuk diminum ditempat, lokasi sebagai berikut:dan, tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan ketertiban dan ketentraman masyarakat. (l) setiap distributor, sub distributor, penjual langsung dan agen distributor sub distributor dilarang menyalurkan dan atau mengedarkan minuman beralkohol golongan dan kepada warung kios minuman, pelanggansetiap penjual langsung minuman beralkohol golongan dan dilarang mengedarkan menjual minuman tersebut untuk diminum diluar tempat penjualan. (l) setiap orang pribadi atau badan, tempat umum dan tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada akan tetapkan melalui keputusan bupati. (l), setiap orang pribadi atau badan dilarang menghadiri pesta acara dalam keadaan mabuk, setiap orang pribadi atau badan dilarang mabuk masukkan ditempat umum. bab xii ketentuan penyidikan (l) selain penyidik polri, penyidik pegawai negeri sipil kabupaten konawe utara dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsum(l) distributor, sub distributortive berupa pemberhentian sementara situ mb dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu (tujuh) hari, penerbitan sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan pejabat penerbit izin tempat minuman beralkohol pejabat yang ditunjuk, selama izin tempat penjualan minuman beralkoholizin tempat penjualan minuman beralkohol(dl) distributor, sub distributor, penjual langsung dan agen distributor sub distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrative berupa pemberhentian sementara izin tempat penjualan minuman beralkohol pejabat yang ditunjuk apabila distributor, sub distributorve berupa pencabutan izin tempat penjualan minuman beralkohol, distributor, sub distributor, penjual langsung dan agen distributor sub distributor(l) setiap distributor dan sub distributorpenjual langsung minuman beralkohol golongan dan yang melanggar ketentuanagen distributor minuman beralkohol golongan dan yang melanggar ketentuan yangsetiap serta orang pribadi dan badan yang tidak memiliki izin,5) setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dan sertadan adalah tindak pidana pelanggaran. bab ketentuan peralihan jl) dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin penjualan minuman beralkohol golongan dmelalui keputusan bupati. bab xv, kabupaten kona utara ttd abd. kahar pahala, pembina utama muda tk. iv c ni1p. lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor
orang papa pe(rpmdalam jangka waktu (lima) tahunmerintah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten konawe utara, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan tersebut, maka perlu dibentuk peraturan daerah kabupaten konawe utara tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten konawe utara tahun mengingat:nawe utaraabupaten konawe utonawe utara tahun bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang abupaten konawe utara, wakil bupati adalah wakil bupati kabupaten konawe utara:n penanaman modal kabupaten konawe utara: kepala bappeda dan adalah kepala bappeda dan kabupaten konawe utara, satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd adalan satuan kerja perangkat daerah kabupaten konawe utara: kepala skpd adalah kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten konawe utarakabupaten konawe utara tahun yang selanjutnya disebut rpm,satuteri muatan dan fungsi rencana pembangunan jangka menengah daerahserta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. rpm sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman penyusunanbab program transisi dan kaidah pelaksanaan babi penutupkonawe utarkonawe utara. kepala skpd bertanggungjawab atas penyusun rencana strategis skpd pada lingkup pemerintah kabupaten konawe utara. satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten konawe utara agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala bappeda dan dalam menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. kepala bappeda dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rpm yang dituangkan dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. bagian kedua penyusunan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kepala bappeda dankerja pembangunan daerah rkd) kabupaten konawe utarperangkat daerah senja skpd). kepala bappeda dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rpm yang dituangkan dalam rkd dan senja skpdperencanaan pembangunan daerahbupati konawe utara ttd assad sulaiman, diundangkan kangguru pada tangggal sekretaris daerah kabupaten konawe utara ttd abd. kahar pahala,(rpm) kabupaten konawe utara: meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program: menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran: meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik::pembangun. daftar isi hal.maksud dan tujuan penyusunan maksud tujuan babi gambaran umum kondisi daerah penelaahan rtrw penelaahan rencana struktur ruang penelaahan rencana pola ruang kawasan lindung kawasan budidaya aspek geografi dan demografi karakteristik lokasi dan wilayah karakteristik demografi aspek kesejahteraan masyarakat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kesejahteraan sosial aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib fokus layanan urusan pilihan bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka iii pendanaan kondisi keuangan daerah ill kondisi pendapatan daerah ill kondisi belanja daerah kondisi pembiayaan daerah proporsi dan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas analisis pembiayaan daerah sumber penutup defisit riil) kerangka pendanaan arah pengelolaan pembiayaan daerah kebijakan umum anggaran babi analisis isu isu strategis iv permasalahan pembangunan daerah iv isu strategis babi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah visi misi tujuan dan sasaran bab strategi dan arah kebijakan vi bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah vii kebijakan umum vii program pembangunan daerah vii program unggulan vii program kerja pemerintah daerah vii bab vii penetapan indikator kinerja daerah penentuan indikator kinerja vii indikator dan target kinerja vii bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan ix pedoman transisi kaidah pelaksanaan ix babi penutup daftar gambar gambar hubungan rpm dengan dokumen perencanaan lain gambar peta batas wilayah kabupaten konawe utara gambar peranan sektor ekonomi kabupaten konawe utara terhadap pdrb adh konstan tahun gambar peranan sektor ekonomi kabupaten konawe utara terhadap pdrb adh berlaku tahun gambar pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara dan sulawesi tenggara adh konstan tahun iii daftar tabel tabel rencana sistem perkotaan kabupaten konawe utara tabel ketentuan pembangunan menara telekomunikasi kabupaten konawe utara tabel kawasan hutan kabupaten konawe utara tabel penggunaan lahan kabupaten konawe utara tahun tabel komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin kabupaten konawe utara tahun tabel komposisi penduduk menurut kelompok usia kabupaten konawe utara tahun tabel komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan kabupaten konawe utara tahun tabel komposisi penduduk menurut mata pencaharian kabupaten konawe ii utara tahun tabel nilai dan kontribusi sektor dalam pdrb tahun adh konstan tabel nilai dan kontribusi sektor dalam pdrb tahun adh berlaku tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara dan propinsi sulawesi tenggara adh konstan tahun tabel pertumbuhan dan peranan pdrb menurut konstan dan adh 1i berlaku tahun tabel rata rata pertumbuhan pdrb menurut adh konstan dan adh berlaku ii tahun tabel pdrb perkapita kabupaten konawe utara tahun il tabel inflasi kabupaten konawe utara tahun tabel jumlah dan tingkat kemiskinan kabupaten konawe utara tahun tabel tingkat kriminalitas yang terjadi kabupaten konawe utara tahun ii tabel angka melek huruf penduduk kabupaten konawe utara tahun tabel angka partisipasi kasar apk) dan angka partisipasi murni apm) sd, ii smp, smu kabupaten konawe utara tahun tabel angka kelangsungan hidup bayi akb) kabupaten konawe utara tahun ii tabel jumlah balita gizi buruk kabupaten konawe utara tahun tabel rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja kabupaten konawe utara tahun tabel ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah kabupaten konawe ii utara tahun tabel rasio jumlah guru murid kabupaten konawe utara tahun tabel ketersediaan fasilitas kesehatan kabupaten konawe utara tahun tabel ketersediaan fasilitas pekerjaan umum kabupaten konawe utara tahun ii tabel ketersediaan prasarana perumahan kabupaten konawe utara tahun tabel ketersediaan ruang terbuka hijau kabupaten konawe utara tahun tabel jumlah produksi pertanian dan luas areal pertanian kabupaten konawe utara tahun tabel kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb kabupaten konawe utara ii tahun tabel kontribusi sektor kehutanan terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun tabel kontribusi sektor perikanan terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb kabupaten konawe utara ii tahun tabel kontribusi sektor pertambangan terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun tabel kontribusi sektor industri terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun tabel rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah kabupaten iii konawe utara tahun tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja kabupaten konawe iii utara tabel belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kabupaten konawe utara tabel pengeluaran dan penerimaan pembiayaan kabupaten konawe utara tabel pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama kabupaten iii konawe utara tabel proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat iii serta prioritas utama kabupaten konawe utara tabel penutup defisit riil anggaran kabupaten konawe utara tabel proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran kabupaten konawe utara iii tahun tabel proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran kabupaten konawe utara iii tahun tabel kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai iii pembangunan daerah kabupaten konawe utara tabel rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah iiitabel tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pencapaian misiliiiienetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja viii penyelenggaraan urusan pemerintahan rpm kabupaten konawe utara pemerintah kabupaten konawe utara bab pendahuluan latar belakang dinamika perkembangan politik dan ekonomi akhir akhir ini banyak mengalami perubahan perubahan yang cukup mendasar, sehingga membawa dampak terhadap kebijakan kebijakan. salah satu kebijakan pokok yang banyak membawa dampak tersebut adalah reformasi politik pemerintahan yaitu tumbuhnya daerah daerah baru melalui pemekaran pemekaran. dampak dari reformasi tersebut selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang menjadi unsur pokok pembangunan. dengan adanya perubahan paradigma tersebut, maka kabupaten konawe utara sebagai salah satu daerah otonom yang baru dimekarkanperlu mempersiapkan diri guna mengelola pemerintahannya sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada baik sumber daya alam, manusia, dana maupun teknologi. dengan demikian, maka tujuan pembangunan yang diinginkan dapat tercapai. sejalan dengan proses desentralisasi pembangunan yang dalamnya terkandung tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan daerah kabupaten konawe utara dalam melaksanakan pembangunan dengan pendekatan strategi perlu terus ditingkatkan, dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal. hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, baik yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya maupun sumber dana serta dalam rangka mengintegrasikan kegiatan dan berbagai aktivitas pembangunan antar lokasi dan antar sektor. dalam rangka mengintegrasikan kegiatan pembangunan, maka pemerintah daerah khususnya kepala daerah perlu menyusun suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). rpmrpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utaradalam kurun waktu (lima) tahun. rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten konawe utara merupakan dokumen perencanaan yang penjabaran melalui visi dan misi kepala daerah dengan berpedoman pada ipjp daerah dan memperhatikan rpm propinsi dan nasional. rpm daerah disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan serta keterbatasan yang dihadapi, strategi pokok pembangunan, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah untuk jangka waktu tahun. sesuai dengan undang undang tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional span), pemerintah daerah diwajibkan menyusun rpm daerah. adapun asas dan tujuan perencanaan tersebutadapun substansi materi rpm meliputirencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah, dan masyarakat luas maka dalam proses penyusunannya juga telah mencerminkan keterlibatan pihak pihak ini. perumusan rpm kabupaten yang dilakukan bappeda memberikan masukan kepada kepala daerah terpilih dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui musyawarah perencanaan kabupaten. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara dasar hukum penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten konawe utara disusun atas dasar mandat atau landasan hukum sebagai berikutonawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utrpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utarahubungan antar dokumen berdasarkanrpm) daerah kabupaten konawe utara mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagdan tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat kabupaten konawe utara dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun sampai dengan tahun dalam penyusunan secara hierarki memperhatikan rpm atau renstra propinsi sebagai acuan rpm daerah kabupaten konawe utara. memperhatikan hal tersebut, maka hubungan dokumen rpm daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dari mulai tingkat nasional, propinsi menjadi pedoman dalam penyusunannya bagi pemerintah kabupaten konawe utara. selain itu dokumen rpm dalam penuangan penyusunannya memperhatikan pula kebijakan rencana tata rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara ruang yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan lima tahun kedepan. rpm kabupaten konawe utara dalam implementasinya menjadi pedoman dalam penyusunan renstra skpd yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian masing masing skpd sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada anggaran. skema berikut ini akan menggambarkan hubungan antara rpm dengan dokumen perencanaan lainnya. gambar hubungan rpm dengan dokumen perencanaan lain oman renstra senja ora pemerintah pusat nasional nasional diacu diperhatikan diberi asian melalui musrenbang ipjp rpm rkp api pemerintah daerah daerah daerah daerah aman renstra senja aim rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara sistematika penulisan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten konawe utara disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut bab. pendahuluan bab. gambaran umum kondisi daerah bab. iii gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan bab. analisis isu isu strategis bab. visi, misi, tujuan dan sasaran bab. strategi dan arah kebijakan bab. vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah bab. viii penetapan indikator kinerja daerah bab. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan bab. penutup maksud dan tujuan penyusunan maksud rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten konawe utara disusun dengan maksud untuk menetapkan pedoman pembangunan, yang dijabarkan dalam rangkaian program dan kegiatan yang bersifat terpadu, memiliki kekuatan hukum tetap, menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah selama masa waktu (lima) tahun yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan strategis. rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten konawe utara dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan periodik tahunan selama tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan daerah. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tujuan penyusunan rpm kabupaten konawe utara bertujuan dalam rangka mendesain output dan outcome yang diharapkan dalam tahun kedepan secara bertahap dalam setiap tahunnya. tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitas sehingga sasarannya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara bab gambaran umum kondisi daerah penelaahan rtrwtahun mendatang beserta asumsi alumninya. hal ini dilakukan agar tercipta sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pemanfaatan ruang kabupaten konawe utara. penelaahan rtrw meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang. penelaahan rencana struktur ruang struktur ruang adalahpembagian kecamatan kecamatan seluruh kabupaten konawe utara sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnyawilayah perkotaan kabupaten konawe utara, meliputi: kelurahan kelurahan yang terdapat pada setiap kecamatan. sedangkan selebihnya yang masih berstatus desa merupakan wilayah perdesaan kabupaten konawe utara. rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara struktur ruang kawasan perdesaan desa pusat pelayanan kawasan ppk) merupakan perdesaan yang langsung berhubungan dengan ibukota kecamatan ataupun perdesaan yang berhubungan atau berorientasi pada perkotaan lain (bisa saja luar kabupaten). sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki sebagai berikut: pusat pelayanan antar desa. pusat pelayanan setiap desa. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman. distribusi permukiman perdesaan kabupaten konawe utara menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan perkotaan setiap dusun memiliki pusat dusun: setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa::konawe utara pkl), adapun arahan pengembangan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut: pengembangan perdesaan berbasis potensi dasar yang dimiliki diantaranya melalui kawasan perdesaan yang berbasis potensi perkebunan. kawasan perdesaan yang berbasis potensi hortikultura.rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara: pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri: pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan: serta meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang. . tana dusun (@) desa ppk gambar diagram sistem perdesaan sebagaimana kawasan perkotaan sebagai tempat dimana penduduk dalam jumlah yang besar untuk melakukan kegiatan ekonominya, maka kawasan perdesaan juga dicirikan sebagai tempat dimana kegiatan utama penduduknya adalah sektor pertanian (agraris). melintasi kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan pembatasan orientasi kerja dan domisili secara permanenadapun kawasan perkotaan dan perdesaan kabupaten konawe utara dapat dilihat pada tabel berikut. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tabel kawasan perdesaan dan perkotaan kabupaten konawe utara kecamatan perkotaan perdesaan kelurahan desa kecamatan perkotaan kelurahan sawa sawa perdesaan desa lokasi desa matanggonawe desa donggala desa tongan desa cameo desa lembo desa putri desa donggala utama desa ulasan kecamatan perkotaan kelurahan lembo lembo perdesaan desa alo alo desa bungguosu desa paralel desa pasir putih desa puulemo desa puusiambu desa tanpa desa tongalino desa lalu desa param kecamatan perkotaan kelurahan tinju laszlo perdesaan desa tanjung bunga desa kampobunga desa lemobajo desa wawolesea desa toro desa bola desa bello desa andes desa matapila desa lamtoro desa andumowu desa basale desa waworaha desa stole desa watukila desa tenaga desa waturambaha desa larodangge rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara desa latensi desa morocco desa bahasanya desa otipulu desa tetelupai desa lolowau desa muara tinju kecamatan perkotaan kelurahan molase molase perdesaan desa mataiwoi desa bandara desa awal desa mundo desa mandiodo desa tapunggaya desa awal puncak desa tapuemea kecamatan perkotaan kelurahan kangguru asera perdesaan desa tangguluri desa wunduhaka desa kangguru raya desa walalindu desa tapuwatu desa walasolo desa asera desa amore desa semi nunukan desa wawolimbue desa longer desa puunggomosi desa puuwanggudu desa kota mulia desa amore utama kecamatan perkotaan kelurahan langgikima langgikima perdesaan desa sari mukti desa moore desa lameruru desa tobimetia morocco) desa pariaman desa color indah desa lengko kecamatan perkotaan kelurahan lamongan wiwitan perdesaan desa halu utama desa mata benua rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara desa wawoheo desa kurata desa padalere desa culambatu desa lamparinga desa tetewatu desa landas utama desa polo color desa kolossus desa wacumelewe desa lamongan utama desa mata sole desa wawonsangi desa pondok desa wawontoaho desa tembakau desa padalere utama desa landing desa lahumoso desa larompana desa pacu indo kecamatan perkotaan kelurahan andorra andorra perdesaan desa banggarema desa lahimbua desa lamondowo desa puusuli desa baronang desa langga desa puuwonua desa anggolohipo desa larobende desa amilase desa lambudoni desa mata iwi kecamatan perkotaan kelurahan linomioyo ohio perdesaan desa laroonaha desa bandara desa kota maju desa lamtoro desa landas desa walandawe desa wiwitan desa module desa tadoloiyo rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara desa puuhialu desa benda utara desa upt tadoloiyo desa sambandete desa pada indah desa tinombo kecamatan perkotaan kelurahan benda motu perdesaan desa motu desa bangga desa matandahi desa tondowatu desa wawoluri desa kaplan desa tobimeita desa poni nowiki desa lambunu desa puunggulahi sumber: bps konawe utara dalam konteks keruangan, kawasan perdesaan sangat berperan, karena pada lingkup kabupaten kawasan perdesaan meliputi areal yang sangat luas. sebagai daerah belakang (hinterland), ibukota kecamatan berperan sebagai simpul dan pengumpul barang dari desa desa untuk selanjutnya dipasarkan. kenyataan kabupaten konawe utara dijumpai beberapa desa yang telah berkembang secara alamiah sebagai pusat pusat pelayanan pada skala perdesaan. pengelolaan kawasan perdesaan kabupaten konawe utara perlu diprioritaskan pada: peningkatan aksesibilitas wilayah wilayah belakang melalui pengembangan jaringan jalan. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan. penetapan pusat pusat pengumpul akumulasi bagi hasil hasil pertanian peningkatan prasarana komunikasi antar sentra produksi. selain itu, diperlukan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan yang pembangunan perdesaan seperti sebagai berikut: rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara mendorong perubahan struktur ekonomi masyarakat tani dari pola bertani tradisional menjadi pola bertani maju kearah agroindustri dan agrobisnis yang digerakkan oleh masyarakat dan swasta disertai pelaku ekonomi lainnya. menekan dan memperkecil jumlah kemiskinan struktural masyarakat pedesaan melalui perbaikan kesehatan dan gizi, peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat. mendukung penyediaan sarana, prasarana serta dukungan teknologi bagi peningkatan produksi dan produktivitas yang mengakses pada ekonomi pasar. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengelola sumber sumberdaya alam untuk lebih meningkatkan produksi serta tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam bagi pembangunan berkelanjutan. mengembangkan peran lembaga sosial ekonomi masyarakat agar mampu mendorong peningkatan pendapatan melalui penyiapan lapangan kerja yang memadai. struktur ruang kawasan perkotaan penetapan fungsi perkotaan kabupaten konawe utara dilihat dari adanya keterkaitan kawasan perkotaan satu dengan lainnya bertujuan untuk memperkuat kelompok kawasan kawasan perkotaan yang terdapat kabupaten konawe utara. mengingat kawasan kawasan perkotaan sangat strategis peranannya dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kawasan kawasan perkotaan perlu diarahkan pertumbuhan dan pengembangannya agar mampu saling berinteraksi melalui keterkaitannya dan keteraturan fungsi fungsi pengembangannya. pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat pusat perdesaan yang diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama sama, sehingga pembangunan perkotaan akan saling dukung dengan pembangunan perdesaan. dalam mendorong pengembangan kawasan kawasan perkotaan yang demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan sekitarnya. rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara kajian terhadap sistem struktur perkotaan ini meliputi penetapan orde perkotaan, rencana hierarki (besaran) perkotaan, rencana sistem dan fungsi kewilayahan, serta kebutuhan fasilitas pada setiap kawasan perkotaan dimaksud. struktur ini akan menggambarkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perkotaan dengan perdesaan secara keseluruhan. cc. rencana hierarki besaran) perkotaan dalam lingkup kabupaten, laszlo merupakan kota orde yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian skala regional, keberadaan laszlo diharapkan dapat memacu perkembangan wilayah kabupaten konawe utara. kota orde meliputi kecamatan sawa, lembo, molase, dan asera yang berfungsi sebagai pendukung pusat kegiatan wilayah. sedangkan kota orde iii meliputi beberapa desa pusat pertumbuhan yang ada kecamatan langgikima dan kecamatan wicara berdasarkan hasil kajian mengenai sistem pusat pelayanan, wilayah kabupaten konawe utara terbagi menjadi jenjang hirarki yaitu pusat hirarki adalah tinju laszlo), disamping mempunyai ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dibandingkan dengan kecamatan lainnya (kilogram pembobotan), laszlo telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah oleh rencana yang memiliki jenjang lebih tinggi yaitu rtrw, rtrw pulau sulawesi dan rtrw propinsi sulawesi tenggara, sehingga tinju laszlo) ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah pkw) berskala regional yang melayani hubungan antar kabupaten sulawesi tenggara dan seluruh wilayah kabupaten konawe utara. pusat hirarki adalah kangguru, merupakan pusat kegiatan lingkungan pkl) yang melayani seluruh kabupaten. dalam rtrw propinsi dan rtrw kabupaten konawe, kangguru ditetapkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan kabupaten. pusat hirarki iii terdiri dari kel. benda kecamatan motu, kel. sawa kecamatan sawa, kel. lembo kecamatan lembo, kel. molase kecamatan molase, kel. andorra kecamatan andorra, kel. linomoiyo kecamatan ohio, kel. langgikima kecamatan langgikima dan kel. lamongan kecamatan wiwitan, yang merupakan pusat pelayanan kecamatan ppk). rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara rencana sistem dan fungsi kewilayahan dalam wilayah kabupaten konawe utara sistem pusat pelayanan telah terbentuk dan berpola secara spesifik melalui sistem kegiatan (ekonomi, sosial dan budaya) sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. terbentuknya sistem tersebut bersamaan dengan dimulainya kegiatan masyarakat dengan sektor dan subsektor potensial yang terdapat pada masing masing wilayah sehingga membentuk sistem kota kota (permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan). sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten berkaitan erat dengan rencana sistem kota kota yang telah ditetapkan dalam rtrw, rtrw pulau sulawesi, rtrw propinsi sulawesi tenggara, dan rtrw kabupaten konawe melalui penetapan pusat kegiatan nasional pkn), pusat kegiatan wilayah pkw). dalam upaya mengembangkan struktur ruang kabupaten konawe utara, pusat kegiatan yang mempunyai kaitan terhadap perkembangan kabupaten konawe utara adalah pkn kendari dan pkw usaha. dalam rtrw, pusat kegiatan wilayah kabupaten konawe utara berada tinju kecamatan laszlo. dalam sistem internal wilayah kabupaten konawe utara, keberadaan kelurahan tinju yang terletak kecamatan laszlo merupakan kota orde dengan karakter permukiman perkotaan. dalam hal ini kota laszlo berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan dan pusat kegiatan pelayanan regional. tabel rencana sistem perkotaan kabupaten konawe utara tap pusat perdagangan dan jasa pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, tas 2dentata pelabuhan terminal tipe permukiman perkotaan hutan lindung rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara pusat pemerintahan permukiman perkotaan perdagangan dan jasa fasilitas umum untuk kegiatan pendidikan hingga perguruan tinggi) kelurahan wangeudu fasilitas umum kesehatan pkl kabupaten puskesmas, poliklinik dan rumah kecamatan asera) sakit daerah) pertanian perkebunan agroindustri agroforestri hutan lindung terminal tipe kelurahan molase kecamatan molase) kelurahan sawa pisa dani kecamatan sawa) dagangan dan jasa perikanan kelurahan langgikima pertanian kecamatan langgikima) perkebunan kelurahan lamongan permukiman kecamatan wiwitan) ppk kecamatan fasilitas umum dan sosial kelurahan andorra terminal tipe kec sawa, kecamatan andorra) . wiwitan) kelurahan lembo tan lembu hutan lindung kerana hutan produksi kecamatan ohio) industri kelurahan benda kecamatan motu) sumber: hasil rencana masing masing pusat pelayanan diatas dihubungkan secara langsung melalui sistem jaringan jalan. sesuai dengan klasifikasi dan peran pusat pelayanan maka ditetapkan sistem jaringan jalan sebagai berikut: jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat pkl dengan hirarki diatasnya (pkn dan pkw) diarahkan fungsinya menjadi arteri primer. jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat pkl dengan pusat ppk diarahkan fungsinya menjadi kolektor primer. jaringan jalan yang menghubungkan pusat kecamatan dengan pusat desa kelurahan diarahkan fungsinya menjadi lokal primer. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara pengembangan kegiatan wilayah kabupaten konawe utara merupakan wujud dari struktur kegiatan wilayah yang dibentuk oleh pusat pusat kegiatan berdasarkan hierarki wilayah, fungsi serta tingkat pelayanannya. pengembangan kegiatan utama wilayah kabupaten konawe utara, dilaksanakan melalui pendekatan sebagai berikut mengintegrasikan kegiatan yang ada setiap wilayah. pemerataan pertumbuhan kegiatan setiap wilayah, sehingga terbentuk keseimbangan perkembangan wilayah. adanya kejelasan fungsi dan peranan masing masing wilayah, dalam mendukung pengembangan wilayah kabupaten konawe utara secara keseluruhan. penempatan lokasi kegiatan utama pada lokasi yang diperkirakan akan menjadi bangkitkan atau penarik pergerakan. rencana sistem jaringan transportasi transportasi darat pengembangan jaringan jalan jaringan jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam pengembangan wilayah baru seperti halnya kabupaten konawe utara. secara umum seluruh wilayah kabupaten telah berhubungan dengan jaringan jalan yang memadai, prioritas pengembangan jaringan jalan ditekankan pada titik akses potensial yang menghubungkan antar pusat pelayanan fungsi jaringan jalan klasifikasi dan penetapan fungsi jalan kabupaten konawe utara dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam undang undang tahun dan keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor pts m tentang penetapan ruas ruas jalan propinsi sulawesi tenggara, terdiri atas jaringan jalan nasional jaringan jalan nasional yang terdapat kabupaten konawe utara merupakan jalan kolektor primer sepanjang dan mempunyai fungsi primer meliputi: rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara ruas jalan batas prov. sulteng buleleng) lamongan landas sepanjang km, ruas jalan landas kota maju asera sepanjang km, ruas jalan asera jembatan laszlo) andorra sepanjang km, ruas jalan andorra bello laszlo sepanjang km: ruas jalan bello laszlo tanpa sepanjang km, ruas jalan tanpa batas kab. konawe utara kab. konawe sepanjang km: dan ruas jalan batas kab. konawe utara kab. konawe para sepanjang km. jaringan jalan provinsi jaringan jalan provinsi yang terdapat kabupaten konawe utara sepanjang meliputi ruas jalan tetewatu pondok katarak) sepanjang km: dan ruas pondok katarak) route sepanjang km. jaringan jalan kabupaten jaringan jalan kabupaten yang terdapat kabupaten konawe utara sepanjang meliputi ruas jalan tondowatu matandahi, ruas jalan benda matandahi, ruas jalan wawoluri upt tondowatu, ruas jalan wawoluri wawoluri, ruas jalan lokasi motu ruas jalan sawa donggala, ruas jalan lembu putri, ruas jalan tongalino tanpa, ruas jalan paralel pasir putih, ruas jalan lamtoro tinju, ruas jalan andumowu basale, ruas jalan waworaha stole, rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara ruas jalan bandara molase, ruas jalan awal tapunggaya, ruas jalan awal pemancar) mundo, ruas jalan andorra laronaha, ruas jalan kangguru kangguru raya, ruas jalan kangguru kangguru kecamatan), ruas jalan tangguluri kangguru raya, ruas jalan walasolo walalindu, ruas jalan flora indah moore, ruas jalan langgikima morocco, ruas jalan langgikima lameruru, ruas jalan lamongan mata benua, ruas jalan lamongan culambacu, ruas jalan lamongan lamongan utama, dan ruas jalan tetewatu pondok sungai katarak). rencana jalan kabupaten bello batas kabupaten kab. konawe) sepanjang km. sistem pengangkutan pengembangan sistem pengangkutan kabupaten konawe meliputi beberapa hal antara lain sistem pengangkutan dirangkai sedemikian rupa untuk mendukung perkembangan struktur wilayah dan tidak lepas dari skenario pengembangan pulau sulawesi dan propinsi. pengembangan sistem pengangkutan dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa serta pergerakan orang menuju pusat pusat pelayanan wilayah. pengembangan trayek (rute pelayanan), jumlah dan jenis kendaraan angkutan untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat pusat pelayanan dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten sehingga dapat mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan wilayah terpencil. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara menghidupkan kembali sistem pengangkutan tradisional seperti delman (kereta kuda) dan ojek (kendaraan umum roda dua) sebagai moda transit menuju wilayah terpencil yang belum dapat dilayani angkutan umum. sistem terminal berdasarkan hasil pengamatan, pengembangan terminal kabupaten konawe utara terbatas pada terminal dengan klasifikasi tipe dengan fasilitas terbatas yang dikelola secara parsial. lokasi terminal yang ada belum terorganisir dan tidak terintegrasi dengan baik terhadap simpul simpul kegiatan lokal dan wilayah. berdasarkan pertimbangan diatas, maka pengembangan sistem terminal kabupaten konawe utara adalah: rencana terminal regional tipe laszlo kecamatan laszlo dengan mempertimbangkan skenario pengembangan sistem pengangkutan antar wilayah kabupaten dalam propinsi (skenario pengembangan sistem transportasi terpadu pulau sulawesi dan propinsi sulawesi tenggara). rencana terminal tipe yang dikembangkan dari eksisting terminal tipe diarahkan berada pada pusat pelayanan kawasan pendukung pusat kegiatan lokal yakni desa lahimbua kecamatan andorra. rencana terminal tipe diarahkan berada pada pusat pelayanan kawasan pendukung pusat pelayanan kawasan seperti sawa kecamatan sawa dan lamongan kecamatan wiwitan jaringan pelayanan lalu lintas rencana trayek angkutan penumpang, terdiri atas: angkutan antar kota dalam provinsi akbp) dengan asal tujuan pelayanan kendari konawe utara meliputi trayek terminal suatu kendari) asera, trayek terminal suatu kendari) lamongan, trayek terminal suatu kendari) tanpa, trayek terminal suatu kendari) lemobajo, dan trayek terminal suatu kendari) tinju: angkutan perkotaan meliputi trayek lahimbua andorra kangguru: dan angkutan perintis dengan asal tujuan pelayanan kendari lamongan km). rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara rencana angkutan barang dengan asal tujuan pelayanan meliputi kendari konawe utara, konawe konawe utara, dan bungku prov. sulawesi tengah) konawe utara. pengujian kendaraan bermotor rencana unit pengujian kendaraan bermotor kecamatan molase. jembatan timbang salah satu penyebab kerusakan jalan disebabkan angkutan truk yang bermuatan dengan tonase melebihi ketentuan sehingga umur jalan tidak bertahan lama. hal ini perlu dilakukan dalam upaya turut menunjang pemeliharaan jalan. rencana jembatan timbang kabupaten konawe utara terdapat pada kecamatan motu dan kecamatan wicara transportasi laut transportasi perairan kabupaten konawe utara meliputi sungai dan laut. transportasi perairan (sungai) dapat berperan sebagai transportasi utama bagi daerah terpencil (remote area) kabupaten konawe utara seperti halnya awali. karena keterbatasan akses jalan darat dan kondisi fisik (bergelombang, rawan longsor dan erosi) sehingga pengembangan akses menjadi sangat mahal. keberadaan sungai laszlo yang membelah wilayah kabupaten konawe utara dari arah barat (tenggara) menjadi urat nadi perekonomian daerah pedalaman awali asera. pengembangan transportasi perairan (laut) laut juga sangat memungkinkan karena sisi timur wilayah kabupaten berbatasan langsung dengan laut banda. kondisi perairan yang relatif tenang dengan kedalaman relatif menjadikan manuver angkutan kapal (ukuran sedang) dapat dilakukan. pengembangan transportasi perairan (laut) telah dikembangkan meskipun masih terbatas pada kebutuhan sektor pertambangan seperti halnya yang terdapat kecamatan molase. pengembangan transportasi perairan baik sungai maupun laut untuk kepentingan ekonomi yakni mempermudah akses (inlet outlet) dari dan menuju kabupaten konawe utara melalui jalur laut untuk mendorong berkembangnya sektor rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara sektor ekonomi wilayah perlu disikapi dengan prinsip kehati hatian agar tidak mengorbankan kepentingan lingkungan hidup. berdasarkan pertimbangan diatas, maka pengembangan transportasi perairan kabupaten konawe utara adalah: perairan darat (sungai dan danau) alur pelayaran sungai dan danau, terdiri atas: andorra walalindu langgikima: motu muara sampar, asera tambun: sambandete tenggara: dan landas laronaha lamongan lamparinga padalere padalere utama. lintas penyeberangan terdiri atas rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan selat salabangka provinsi sulawesi tenggara provinsi sulawesi tengah) antara rencana pelabuhan penyeberangan kabupaten konawe utara dengan pelabuhan penyeberangan provinsi sulawesi tengah: dan lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan selat wawonii antara rencana pelabuhan penyeberangan konawe utara dengan pelabuhan penyeberangan antara kabupaten konawe: pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas: pelabuhan baronang kecamatan andorra, pelabuhan tapuwatu kecamatan asera: pelabuhan tambun kecamatan asera: pelabuhan linomoiyo kecamatan ohio: pelabuhan kurata kecamatan wiwitan: pelabuhan lamongan kecamatan wiwitan: pelabuhan padalere kecamatan wiwitan: pelabuhan lamparinga tanggudapa) kecamatan wiwitan, pelabuhan padalere utama kecamatan wiwitan: dan rencana pengembangan pelabuhan puu kangguru kecamatan asera. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara rencana pelabuhan penyeberangan kecamatan tinju perairan laut sistem jaringan transportasi laut kabupaten konawe utara, meliputi: tatanan kepelabuhanan kabupaten konawe utara terdiri atas: pelabuhan pengumpan, terdiri atas: pelabuhan molase kecamatan molase: pelabuhan lameruru kecamatan langgikima: pelabuhan teluk mataram kecamatan laszlo: pelabuhan matandahi kecamatan motu: pelabuhan tinju kecamatan laszlo: dan pelabuhan mandiodo kecamatan molase pelabuhan khusus terdiri atas terminal khusus pertambangan eksisting kecamatan langgikima, motu dan molase: dan rencana terminal bbm kecamatan molase. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: alur pelayaran regional meliputi pelabuhan mandiodo pelabuhan bungku, provinsi sulawesi tengah: pelabuhan lameruru pelabuhan bungku, provinsi sulawesi tengah. alur pelayaran lokal meliputi sawa labengki: lemobajo morocco: lemobajo labengki: lemobajo waturambaha, tinju tenaga: tinju labengki: tinju waturambaha: tinju morocco: rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara tinju molase: tinju tapunggaya: molase labengki: molase waturambaha: dan molase tapunggaya transportasi udara sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara: dan ruang udara untuk penerbangan. tatanan kebandarudaraan kabupaten direncanakan (tiga) lokasi alternatif pembangunan bandar udara perintis kabupaten konawe utara yaitu kecamatan langgikima, kecamatan wiwitan dan kecamatan andorra. ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku. kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop) meliputi kawasan rancangan pendaratan dan lepas landas: kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan:: dan kawasan bawah permukaan horizontal luar. kpop dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten konawe utara dalam mengatur ketinggian bangunan sekitar bandar udara. rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara rencana sistem jaringan prasarana rencana sistem jaringan energi listrik pengembangan pembangkit tenaga listrik kabupaten konawe utara terdiri atas: pembangkit listrik tenaga diesel pld) terdapat laszlo kecamatan laszlo, asera kecamatan asera dan sawa kecamatan sawa: pembangkit listrik tenaga air plta) direncanakan kecamatan asera: pembangkit listrik tenaga uap pltu) terdapat sawa kecamatan sawa, molase kecamatan molase, langgikima kecamatan langgikima: dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih) terdapat laszlo kecamatan laszlo, asera kecamatan asera, langgikima kecamatan langgikima, wiwitan kecamatan wiwitan: dan pembangkit listrik tenaga surya plus) eksisting terdapat laszlo kecamatan laszlo dan direncanakan setiap kecamatan. selain adanya rencana pengembangan pada sistem jaringan listrik, pengembangan juga dilakukan pada jaringan prasarana energi sebagai alat penggerak energy, antara lain jaringan transmisi tegangan listrik terdiri atas rencana pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah kendari tinju kecamatan laszlo): dan jaringan saluran udara tegangan rendah sur) tersebar seluruh kecamatan. gardu induk gi) direncanakan kecamatan molase: dan jaringan pipa minyak dan gas bumi yaitu rencana depot bbm kecamatan molase. rencana pengembangan energi kelistrikan adalah sebagai berikut: peningkatan pelayanan akan kebutuhan prasarana listrik untuk masa yang akan datang harus diupayakan mencapai guna memberi penerangan kepada masyarakat dan meningkatkan produksi industri bagi pengguna jasa listrik. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara peningkatan jangkauan pelayanan dapat dilakukan dengan distribusi melalui pln ranting, sub ranting dan listrik desa, sehingga mampu melayani jumlah desa secara keseluruhan. estimasi total kebutuhan listrik berdasarkan jumlah kk, kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik, dan penerangan jalan hingga akhir tahun perencanaan adalah volt ampere. sedangkan pengembangan energi alternatif berupa pengembangan energi baru dan terbarukan kabupaten konawe utara perlu direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan akan energi listrik. pengembangan energi baru dan terbarukan tersebut meliputi energi mikrohidro energi angin wilayah pesisir energi surya wilayah perdesaan dan terpencil energi gelombang wilayah pesisir energi sumber nabati wilayah perdesaan. adapun rencana pengembangan sistem jaringan listrik kabupaten konawe utara secara teknis adalah sebagai berikut: untuk rencana pengembangan jaringan listrik arahkan untuk pengadaan listrik wilayah pedesaan yang belum terlayani. dalam upaya peningkatan pelayanan jaringan listrik kabupaten konawe utara, bila menggunakan jaringan suit, guna menjaga keselamatan dan keamanan maka dalam radius meter sekitar suit ini merupakan kawasan bebas bangunan. namun pada kondisi tertentu bila sekitar jalur suit ini akan digunakan sebagai kawasan terbangun maka diarahkan agar kanan dan kiri jalur suit digunakan untuk jalan sejajar sehingga tidak langsung berhubungan dengan kawasan terbangun. bila menggunakan jaringan suit maka untuk gardu induk diberi pagar sehingga tidak digunakan untuk perumahan maupun pembangunan bangunan lainnya dan juga tanda bahaya. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara perencanaan dan pelaksanaan prasarana listrik memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut: setiap unit kediaman harus mendapat daya listrik dalam batas tertentu minimum untuk keperluan penerangan. penambahan jaringan listrik bisa dilakukan bersamaan dengan penambahan kavling perumahan sesuai dengan luas kavling yang dibangun. rencana penyaluran listrik sampai kavling kavling akan mengikuti pola ruang dan jaringan jalan yang telah direncanakan, serta sesuai dengan rencana pln yang telah ada. mendistribusikannya sampai rumah rumah mencakup bagian bagian sebagai berikut: jaringan primer, merupakan jaringan distribusi tegangan menengah yang diarahkan pada sistem tegangan kv. untuk wilayah perencanaan, khususnya sepanjang jaringan jalan utama dapat direncanakan berbentuk hantaran udara dengan tiang beton setinggi meter. jaringan sekunder, yaitu jaringan distribusi tegangan rendah dengan sistem tegangan jaringan ini pada umumnya berbentuk hantaran udara sebagaimana terdapat pada wilayah perencanaan, khususnya pada kompleks kompleks perumahan yang ada. gardu distribusi, diperlukan untuk menurunkan tegangan dari menjadi dan mendistribusikannya melalui jaringan tegangan rendah. peremajaan jaringan dan mengganti jaringan distribusi hantaran udara kawat terbuka menjadi jaringan distribusi kabel udara (atau kabel tanah) disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. menambah jaringan distribusi baru, baik sur saluran udara tegangan rendah) maupun utm saluran udara tegangan menengah). penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya. membangun gardu distribusi baru disesuaikan dengan kemungkinan peningkatan kebutuhan daya listrik dan tumbuhnya pusat pusat beban baru. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara sedangkan untuk rencana jaringan transmisi kabupaten konawe utara rencanakan pembangunan sistem interkoneksitas dan jaringan transmisi tegangan menengah yaitu pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah kendari tinju kecamatan laszlo). rencana sistem jaringan telekomunikasi prasarana telematika yang dikembangkan meliputi sistem jaringan kabel: sistem jaringan nirkabel: sistem jaringan satelit: dan arahan pengembangan prasarana telematikauntuk pengembangan sambungan kabel, dikembangkan teknologi fiber optik yang mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan. sistem jaringan kabel yang dimaksud termasuk stasiun telepon tomat sto) kangguru kecamatan asera, sedangkan pengembangan teknologi seluler untuk mempercepat jumlah satuan sambungan merupakan alternatif pengembangan telematika. sedangkan pengembangan prasarana jaringan nirkabel kabupaten konawe utara meliputi jaringan seluler diarahkan pada pengembangan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten konawe utara, dengan penempatan menara base tran server station bts) eksisting terdapat kecamatan asera, lembo, motu, laszlo, molase dan langgikima.angguru kecamatan asera. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara rencana sistem jaringan sumberdaya air wilayah sungai ws) wilayah sungai yang terdapat kabupaten konawe utara adalahcekungan air tanah cat) cekungan air tanah yang berada pada kabupaten konawe utara berupa cat rawa yang merupakan cat lintas kabupaten kota, yang dimana potensi air tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan yang ada serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah cc. jaringan irigasi, utamanya untuk air bersih dan air irigasi. pengembangan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan, sumber air tanah dan sumber mata air. pengembangan sistem irigasi dilakukan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian. konsep pengembangan irigasi dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai penentu, pelaku (dalam pengambilan keputusan) dan pelaksana kegiatan (pengelolaan). pengembangan sistem irigasi kabupaten konawe utara diprioritaskan pada kawasan yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi seperti kecamatan asera, kecamatan laszlo, kecamatan lembo dan kecamatan sawa. pengembangan sistem irigasi kecamatan asera, kecamatan laszlo, kecamatan lembo dan kecamatan sawa relatif mudah mengingat pada kawasan tersebut dilalui beberapa sungai seperti sungai laszlo, sungai sampar, sungai malinau, sungai apa, sungai tinju, sungai rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara luhumbuti, sungai landas, dan sungai mesiu. pengembangan jaringan irigasi yang berada pada kabupaten konawe utara meliputi pengembangan daerah irigasi d.i) yang merupakan kewenangan kabupaten konawe utara adalah sebagai berikut bangunan irigasi sepanjang meter meliputi irigasi bello, motu, lokasi, donggala, matanggonawe, paralel, puulemo, tondowatu, lambudoni, mataiwoi, bandara, walasolo, wiwitan atas, laronaha, landas, module module ii, todoloiyo, puuhialu, amore, wawolindue, tangguluri, awal, kota maju dan irigasi wiwitan bawah pembangunan bendung pintu air (intake), saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder pada jaringan daerah irigasi yang ada. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan operasi jaringan irigasi yang ada. mengingat wilayah das ini mencakup beberapa kabupaten kota dan masing masing memiliki karakteristik, kepentingan, dan permasalahan yang berbeda beda, maka bentuk bentuk kerjasama pengelolaan das antar wilayah kabupaten kota perlu dikembangkan. adapun upaya peningkatan pelayanan ini hal hal yang dapat ditempuh secara umum adalah: penyempurnaan pengelolaan das dengan mengembangkan kerja sama antar wilayah kabupaten kota. pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai upaya menjamin terjadinya daya dukung pangan. pengoptimalan potensi sumber air yang ada, misalnya: pemanfaatan waduk, danau ranu, mata air dan sungai untuk memperluas wilayah pelayanan irigasi. kabupaten konawe utara merupakan daerah pertanian yang cukup subur khususnya untuk pertanian lahan basah terutama daerah daerah yang dilalui oleh irigasi, saat ini kabupaten konawe utara. dengan kondisi seperti ini masih dimungkinkan intensifikasi dan ekstensifikasi terbatas jaringan pengairan sehingga seluruh lahan basah potensial untuk sawah dapat dijangkau irigasi, sehingga kegiatan produksi dapat lebih optimal. arahan pengembangan prasarana sumberdaya air ditujukan untuk rpm kabupaten konawe utara tahun2012 iti pemerintah kabupaten konawe utara mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau meningkatkan kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan air bersih melalui penambahan jaringan dan menurunkan tingkat kebocoran meningkatkan cakupan pelayanan air bersih untuk kawasan perkotaan sebesar dan kawasan perdesaan sebesar 60x, penetapan zona pengelolaan sumber zona pemanfaatan das dilakukan dengan membagi das berdasarkan teologinya melindungi badan sungai melalui penertiban bangunan bangunan yang berada pada batas sempadan sungai dan penghijauan sepanjang aliran sungai pengembangan waduk, dam dan embung serta romanisasi terkait dengan pengelolaan sumber dayanamun jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama. prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis. dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe utara ini tidak direncanakan perluasan sawah, tetapi peningkatan pengairan dari irigasi non teknis atau setengah teknis menjadi irigasi teknis. samping itu direncanakan pula beberapa pemindahan sawah yang menempati lahan dengan fungsi lindung mutlak, dipindah lahan dengan fungsi semusim sesuai dengan daya dukung lingkungannya. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 iti pemerintah kabupaten konawe utara jaringan air baku kelompok pengguna pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih untuk air minum belum mencapai seluruh wilayah kabupaten konawe utara. yang telah dilayani oleh perusahaan air minum utamanya masyarakat yang berdomisili ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan yaitu kecamatan sawa, kecamatan lembo, kecamatan laszlo, kecamatan molase, kecamatan asera, kecamatan langgikima, kecamatan wiwitan, kecamatan andorra, kecamatan ohio dan kecamatan motu. sedangkan bagi masyarakat yamg berdomisili jauh dari ibukota kabupaten atau luar ibukota kecamatan umumnya masih menggunakan air yang berasal dari sumur atau mata air. prasarana air bersih untuk air minum kabupaten konawe utara dilengkapi oleh instalasi pengolahan air ipa) meliputi ipa kangguru kecamatan asera bersumber dari sungai laszlo: ipa lamongan kecamatan wiwitan bersumber dari sungai malinau: ipa langgikima kecamatan langgikima bersumber dari kali langgikima: ipa andorra kecamatan andorra bersumber dari kali anggomate: ipa tinju kecamatan laszlo bersumber dari kali andumowu: ipa lembo kecamatan lembo bersumber dari sumur dalam: ipa molase kecamatan molase bersumber dari kali modulo: ipa sawa kecamatan sawa bersumber dari sumur dalam: ipa benda kecamatan motu bersumber dari sumur dalam: dan ipa ohio kecamatan ohio bersumber dari kali lambunu dan kali samulo. pengembangan sistem air minum kabupaten konawe utara telah dilakukan baik oleh pemerintah (melalui dam), masyarakat secara kolektif dan individual. sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum umumnya diperoleh dengan memanfaatkan secara optimal sumber mata air, air permukaan dan sumur gali. kondisi geografis dan pola permukiman yang menyebar menimbulkan konsekuensi didalam penyediaan sistem air minum oleh pemerintah. pemenuhan kebutuhan air minum pada permukiman perkotaan dilakukan melalui sistem perpipaan, sedangkan pada permukiman perdesaan menggunakan tandon air dan memanfaatkan sumur gali air tanah dangkal. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk air minum diatas, maka arahan pengembangan sistem air bersih kabupaten konawe utara adalah pengembangan sistem jaringan perpipaan, hidran umum untuk memperluas jangkauan pelayanan. pada wilayah yang belum tersedia atau dilintasi jaringan perpipaan, distribusi air bersih dilakukan melalui sistem tandon dan mobil tangki. peningkatan kapasitas produksi sesuai dengan jumlah kebutuhan minimum. pengendalian pemanfaatan air baku sesuai dengan jumlah kebutuhan dan tingkat kebocoran. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung (hutan lindung, daerah resapan air, sempadan sungai) untuk menjaga keberlanjutan. penambahan jaringan perpipaan sangat diperlukan untuk menjangkau daerah daerah yang belum terlayani kebutuhan air bersihnya. penambahan jaringan dan perawatan pipa distribusi perlu adanya pengontrolan kebocoran fisik, agar pemenuhan kebutuhan air dapat sampai memasyarakat. pengembangan sistem pelayanan tidak saja diperuntukkan bagi pelayanan rumah tangga saja, tetapi juga pelayanan untuk kepentingan umum. pengembangan pelayanan tersebut dilakukan dengan cara: pelayanan hidran umum, terutama pada daerah daerah permukiman padat yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya secara memadai. pelayanan hidran pemadam kebakaran, diprioritaskan pusat pusat kegiatan. rencana pengembangan jaringan air bersih kabupaten konawe utara antara lain: peningkatan dan pengelolaan sumber sumber air yang ada penyediaan dan pembangunan pipa pipa air untuk didistribusikan kepada masyarakat pemeliharaan pipa pipa air, usaha ini juga berguna untuk mengantisipasi kebocoran air. peningkatan pelayanan yaitu dengan penambahan jaringan, khususnya untuk konsumsi rumah tangga, fasilitas umum, sosial dan industri. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh pelayanan air bersih dam dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan menambah jaringan air bersih melalui jaringan air bersih berbasis masyarakat. perlu adanya pengamanan dan pengendalian pada daerah resapan air sekitar sumber air baku (mata air) yang dapat menjamin penyediaan air bersih baik untuk daerah pedesaan maupun daerah perkotaan: pengamanan terhadap kawasan hutan lindung khususnya daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung bawahannya, yang memungkinkan terpeliharanya keseimbangan fungsi hidroorologis: pengembangan sistim penyediaan air bersih untuk kota kota yang mendapat prioritas tinggi pusat kota kabupaten konawe utara dan ibukota kecamatan lainnya). mengoptimalkan sumber air baku yang berasal dari sungai yang mempunyai debit air yang melimpah dan tidak pernah kering. sehubungan dengan kebutuhan air baku tersebut maka diupayakan untuk tetap menjaga kadar air baku sungai dengan jalan program kali bersih dan pengendalian kegiatan industri yang membuang limbahnya badan sungai penyediaan air bersih secara individual dilakukan dengan pembuatan sumur sumur baik sumur gali maupun sumur pompa oleh masyarakat. pembuatan sumur dilakukan pada daerah daerah yang memiliki potensi sumber mata air bawah tanah yang dangkal sehingga biaya pembuatan sumur tidak terlalu mahal. pemenuhan akan air bersih dengan sistem penyediaan individual dilakukan dikawasan perkotaan dan pedesaan kabupaten konawe utara. adapun konsep pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten konawe utara adalah sebagai berikut rencana pengembangan transmisi distribusi wilayah yang perlu mendapat prioritas pelayanan air bersih adalah daerah yang masuk pada pengembangan wilayah prioritas, yaitu wilayah yang mempunyai prospek pengembangan tinggi, wilayah yang memiliki prospek pengembangan rendah, rpm kabupaten konawe utara tahun2012 iti pemerintah kabupaten konawe utara pusat pusat kegiatan ekonomikawasan permukiman. selain prioritas pada daerah permukiman, saat ini ada beberapa industri yang juga mendapatkan prioritas pelayanan air bersihkonawe utara.pipa dan mm. pipa transmisi ini terpasang dari bangunan intake sampai daerah pelayanan. selanjutnya akan dibangun ground reservoar atau menara air yang akan menjadi stasiun pengendali distribusi untuk setiap zonauntuk menunjang perluasan jaringan distribusi ini, maka perlu diperhatikan pula sarana penumpangnya berupa reservoir dan stasiun pompa. pengembangan jaringan distribusi air minum kabupaten konawe utara meliputi pemasangan jaringan distribusi sekunder dan tersier yang dalam pemasangannya akan mengikuti jaringan jalan primer. pipa distribusi menggunakan pipa dengan diameter pipa dan mm. jaringan distribusi sekunder akan dialirkan tiap tiap unit lingkungan dan dari pipa sekunder dialirkan kawasan permukiman melalui pipa tersier dengan diameter pipa 75mm, 100mm dan mm. rencana pengembangan sumber air bersih sumber sumber air tanah ataupun mata air kabupaten konawe utara pada umumnya menunjukkan bahwa kuantitas (debit) mata air maupun air tanah masih dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan air bersih. namun untuk menjaga agar debit air pada masing masing sumber tetap memenuhi diperlukan upaya konservasi rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara lingkungan disekitar sumber agar tidak terjadi pengurangan debit sumber terutama pada musim kemarau. pengendali kebocoran air untuk lebih meningkatkan pelayanan dan efisiensi penggunaan air, maka salah satu usaha yang perlu adalah pengendalian kebocoran air. rencana dalam usaha menekan tingkat kebocoran adalah dapat dilakukan dengan program pengendalian meliputi penentuan sub zona kebocoran rehabilitasi jaringan distribusi, yaitu dengan pencucian pipa dengan sistem 'stabbing' dan 'air scoring' penggantian pipa pipa yang rusak sistem pengendalian banjir erosi dan longsor rencana kegiatan pengendalian banjir terdiri atas rencana normalisasi sungai sungai lembo, sungai mataiwoi, sungai andorra, sungai laszlo, sungai color indah, sungai paralel, sungai awal puncak, sungai awal, sungai donggala, sungai module, sungai tembakau, sungai arabe, sungai bungsu, sungai tangguluri dan sungai tondowatu, rencana pembangunan tanggul sungai sungai anggomate, sungai punggomosi, sungai amilase, sungai lembo, sungai mataiwoi, sungai andorra, sungai laszlo, sungai polita indah, sungai paralel, sungai awal puncak dan sungai awal sistem pengaman pantai sistem pengamanan pantai dilakukan pesisir pantai kecamatan kabupaten konawe utara dengan, melalui memetakan zonasi dan skala penanganan pantai prioritas untuk daerah pantai rawan abrasi dan tsunami: reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalamai kerusakan: rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara monitoring pasang surut muara sungai: dan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai dan pemecah ombak gelombang lokasi rawan bencana abrasi dan tsunami. adapun rencana kegiatan pengaman pantai pembangunan talud pantai tanjung tanpa kecamatan lembo, kecamatan laszlo desa kampung bunga dan desa basale), desa cameo kecamatan sawa dan kecamatan motu desa tubonggia dan motu). sistem prasarana pengelolaan lingkungan sistem penyediaan air minum adapun sistem pengolahan air minum kabupaten konawe utara meliputi sistem pengolahan air minum desa cameo kecamatan sawa, sistem pengolahan air minum desa donggala kecamatan sawa:, sistem pengolahan air minum desa larompana kecamatan wiwitan: sistem pengolahan air minum desa lamongan kecamatan wiwitan: sistem pengolahan air minum tanjung bunga kecamatan laszlo, sistem pengolahan air minum desa basale kecamatan laszlo:dan sistem pengolahan air minum desa lalowaro kecamatan laszlo. untuk meningkatkan jangkauan dan pemecatan distribusi pelayanan air minum seluruh wilayah kabupaten konawe utara maka direncakan sistem pengolahan air minum daerah daerah yang belum terjangkau. juga dilakukan langkah langkah seperti penyediaan sistem air minum perpipaan dan nonperpi: penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi para aparat pengelola air minum: rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya: pengembangan alternatif sumber pembiayaan: dan pembangunan ipa. sistem jaringan persamaan secara umum pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem pengurangan sampah yaitu dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendaran ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah: dan penanganan sampah yaitu dengan cara terdiri atas pemilahan sampah rumah tanggngumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga tempat penampungan sementara tps) tps terpadu sampai tempat pemrosesan akhir tpa) yang direncanakan kecamatan asera dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah: pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tps test hingga tpa: pengolahan sampah: dan pemrosesan akhir sampahcc. sistem jaringan air limbah berdasarkan hasil skenario pengembangan kabupaten konawe utara, maka rencana penanganan limbah untuk kabupaten konawe utara serta konsep struktur ruang kabupaten konawe utara dapat dijabarkan sebagai berikut pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas: pengelolaan limbah cair sistem setempat terdapat kawasan dengan kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan perasaan serta penyediaan rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara prasarana jamban jamak mck pada kawasan permukiman berpenghasilan relatif rendah, dengan criteria unit jamban jamak mck melayani kk:yang relatif tinggi dengan menggunakan tangki septik komunal, dengan criteria unit tangki septik komunal melayani kk: dan pembuangan air limbah rumah tangga lain (cuci, mandi) dapat dibuang saluran drainase yang ada. pengelolaan limbah cair non domestic direncanakan agar masing masing industri yang ada kabupaten konawe utara harus memiliki instalasi pengolahan air limbah ipar) untuk mengolah limbah limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya. sistem jaringan drainase sistem drainase wilayah kabupaten konawe utara secara umum terbentuk dengan pola alamiah dan kombinasi grid pararel (untuk pengaliran irigasi), hal ini yang dapat diamati pada beberapa daerah aliran seperti laszlo, malinau, tinju, landas. sedangkan pada sistem pemutusan lebih banyak dominasi pola iron grid dan grid pararel. secara umum jaringan drainase kabupaten konawe utara terdiri atas drainase primer pada sungai sungai utama yaitu sungai laszlo, sungai malinau, kali langgikima, kali anggomate, kali andumowu, kali molase, kali lambunu dan kali watuulo:luruh kecamatan: dan drainase tersier meliputi saluran yang menerima aliran dari rumah rumah sekitar saluran dan mengalirkan alirannya saluran sekunder adapun rencana yang dilakukan adalah: rencana pengelolaan limbah rumah tangga rencana pengelolaan limbah air hujan drainase pelebaran dan pengerukan bagian saluran yang belum mencapai dimensi minimal yang dibutuhkan. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara penghijauan disepanjang saluran (pada tempat tempat yang memungkinkan) minimal lebar meter. pengamanan pencemaran air, memberi peringatan dan tindakan pada kegiatan kegiatan (terutama kegiatan industri, yang berada diluar wilayah perencanaan) yang membuang air limbah sehingga mencemarkan air saluran tersebut. penertiban bangunan bangunan yang berada pada batas sempadan sungai. pengaturan, penetapan, pemanfaatan dan pengawasan sungai harus direncanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pengembangan sistem drainase yang lebih terencana, melalui perbaikan dan penambahan saluran. dengan adanya sistem drainase yang terencana maka pemutusan air hujan akan berjalan lancar, sehingga akan mencegah kerusakan bangunan bangunan penting. tidak saja dalam rangka menanggulangi masalah teknis pemutusan namun juga dalam rangka mendukung fungsi wilayah perencanaan dan kesehatan. pelebaran dan pengerukan bagian saluran yang belum mencapai dimensi minimal yang dibutuhkan. rehabilitasi saluran. peningkatan dimensi saluran. dibuat flood way kanal banjir. pengembangan sistem drainase bagian bagian kabupaten yang hingga saat ini belum memiliki aliran drainase dengan prioritas utama pada daerah yang berpotensi terjadi genangan penelaahan rencana pola ruang rencanapm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara kawasan hutan lindung dengan adanya usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi rtrw sulawesi tenggara telah dipresentasikan oleh gubernur kementerian kehutanan pada tanggal desember sesuai dengan ketentuan tahun menteri kehutanan melalui kemenhub sk. menhub ll tanggal agustus membentuk tim terpadu guna melakukan pengkajian terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan revisi rtrw sulawesi tenggara. dengan berdasarkan hal tersebut maka rencana luasan hutan lindung kabupaten konawe utara mengalami penurunan dalam jumlah ulasannya pada tiap tiap kecamatan. tabel . kawasan hutan kabupaten konawe utara jenis hutan luas ha) hutan lindung san hutan produksi \|. jumlah total sumber: menhubyaitu kawasan berambut yang terdapat kecamatan motu, andorra, asera, ohio dan wicara selain sangat penting untuk kegiatan konservasi sumber mata air dan kawasan resapan air, kawasan hutan berambut menjadi salah satu ekosistem bagi beberapa satwa dan jenis pohon tanaman yang dilindungi. cc. kawasan perlindungan setempat sempadan pantai kawasan sempadan pantai kabupaten konawe utara terdapat pada kawasan pantai sepanjang km, dengan ketentuan rpm kabupaten konawe utara tahun2012 iti pemerintah kabupaten konawe utarasempadan sungai kawasan sempadan sungai kabupaten konawe utara, terdapat pada sepanjang sungai das laszlo, das moore, das tenaga, das morocco, das mandiodo, das, dan das lokasi, yang menyebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan seluruh wilayah kabupaten konawe utara kawasan sekitar danau kawasan sekitar danau terdapat pada danau tiga warna linomoiyo kecamatan ohio dan danau rano kecamatan asera. pemanfaatan kawasan sekitar waduk lebih diarahkan untuk kegiatan konservasi dan budidaya non permukiman seperti perkebunan, pertanian, budidaya perikanan. ruang terbuka hijau ruang terbuka hijau yaitu ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ditetapkan minimal dari luas kawasan perkotaan yang direncanakan terdapat pada setiap ibukota kecamatan. kawasan ini ditetapkan pada tiap kawasan permukiman yang terdapat (sepuluh) kecamatan, umumnya berupa taman dan lapangan olahraga.yang ada kabupaten konawe utara terdiri atas kawasan taman wisata alam laut. taman wisata alam laut yaitu taman wisata alam laut teluk laszlo kecamatan laszlo dengan luas ha. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. kawasan yang termasuk dalam cagar budaya dan ilmu pengetahuan yaitu goa soroti desa tanpa kecamatan lembo dan goa tengkorak desa wawontoaho kecamatan wicara kawasan rawan bencana alam bencana longsor kawasan rawan tanah longsor terdapat seluruh kecamatan kabupaten konawe utara. gelombang pasang kecamatan yang rawan bencana gelombang pasang terdapat kecamatan motu, kecamatan laszlo dan kecamatan molase banjir kawasan yang rawan banjir kabupaten konawe utara terdapat seluruh kecamatan kabupaten konawe utara. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir diarahkan pada: pemantapan fungsi lindung pada kawasan hulu pengendalian intensitas bangunan kdb dan kdh) untuk resapan air kawasan lindung geologi kawasan rawan bencana alam geologi kawasan rawan bencana alam geologi yang dimaksud adalah kawasan rawan gerakan tanah, yang terdiri atas zona kerentanan tinggi terdapat sebagian kecamatan asera: zona kerentanan menengah terdapat sebagian kecamatan andorra, asera, laszlo, lembo, molase, motu, ohio, sawa dan wiwitan: dan zona kerentanan rendah terdapat seluruh kecamatan langgikima dan sebagian kecamatan asera, wiwitan, ohio, molase, andorra, laszlo, lembo, sawa dan motu rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utaradiri atas: kawasan imbuhan air tanah yaitu cekungan air tanah cat) rawa terdapat sebagian kecamatan motu: dan kawasan sempadan mata air terdapat setiap kecamatan dengan ketentuan radius meter sekitar mata air. kawasan karst kawasan karst terdapat sebagian kecamatan andorra, kecamatan asera, kecamatan laszlo, kecamatan lembo, kecamatan motu, kecamatan ohio, kecamatan sawa dan kecamatan wicara rencana kawasan budidaya kawasan budidaya yang ada kabupaten konawe utara meliputi: budidaya yang ditetapkan dalam rtrw nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rtrw nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten, terdiri atas kawasan andalan secolo dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, industri dan pariwisata yang terdapat kecamatan asera, sawa, lembo, laszlo dan molase kawasan andalan laut asera laszlo dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata yang terdapat kecamatan sawa, lembo, laszlo dan molase rencana pengembangan kawasan budidaya kabupaten kawasan hutan produksi kawasan hutan produksi tetap kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan diseluruh kecamatan kecuali kecamatan laszlo dan motu dengan luas lahan keseluruhan mencapai ha. pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap mencakup pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan baik berupa kayu dan non kayu dengan prinsip yang dikenal dengan softlanding yaitu rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara mengatur jatah tebangan pada tiap periode untuk memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbaiki alam sehingga tercapai keseimbangan suplai dan demand bagi keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan hutan kabupaten konawe utara. kawasan hutan produksi terbatas kawasan hutan produksi terbatas dapat dikembangkan seluruh kecamatan kecuali kecamatan lembo, kecamatan sawa dan kecamatan motu dengan luas lahan keseluruhan mencapai ha. pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu dilakukan secara terbatas baik dari jenis dan jumlah produk hutan yang akan dikembangkan atau dimanfaatkan serta mempertimbangkan keberadaan kawasan permukiman yang ada disekitar kawasan hutan. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dikembangkan sebagian kecamatan asera, wiwitan, langgikima, molase dan ohio dengan luas keseluruhan mencapai ha. pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dilakukan untuk pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan. hutan produksi yang dapat dikonversi, pemanfaatannya sebagai kawasan hutan yang dicadangkan untuk dapat digunakan bagi pengembangan kegiatan budidaya lainnya (transmigrasi, permukiman, pertanian dan perkebunan. kawasan pertanian kawasan budidaya tanaman pangan kawasan pertanian yang dikembangkan diseluruh kecamatan berupa pertanian lahan basah dan pertanian ladang lahan kering. luas kawasan pertanian seluruh kecamatan kabupaten konawe utara dengan luas kawasan seluas ha. kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b), terdapat kecamatan motu, kecamatan lembo, kecamatan asera, dan kecamatan ohio dengan luas dan lahan pertanian pangan berkelanjutan rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara (lp2b), terdapat kecamatan motu, kecamatan lembo, kecamatan asera, dan kecamatan ohio dengan luas ha. kawasan budidaya holtikultura kawasan pertanian hortikultura kabupaten konawe utara dengan luas kawasan seluas ha, terdiri atas kawasan tanaman sayuran terdapat disetiap kecamatan dan kawasan tanaman buah buahan yang terdiri atas kawasan tanaman durian kecamatan motu, sawa, lembo dan laszlo), kawasan tanaman jeruk kecamatan motu, sawa, lembo, laszlo, asera, ohio, langgikima dan wiwitan), kawasan tanaman mangga, rambutan, langsat, papaya, pisang, nenas, nangka, kedondong, jambu biji dan jambu air (seluruh kecamatan). kawasan perkebunan adapun sebaran kawasan perkebunan pada tiap kecamatan kabupaten konawe utara terdiri atas perkebunan kelapa sawit dan kawasan perkebunan rakyat. kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat kecamatan asera, kecamatan langgikima, kecamatan wiwitan, kecamatan molase dan kecamatan lembo dengan luas kawasan ha. sedangkan kawasan perkebunan tanaman rakyat yang meliputi komoditi kakao, mete, kelapa, cengkeh, lada, kopi, sagu yang tersebar seluruh kecamatan kabupaten konawe utara dengan luas kawasan kawasan peternakan kawasan budidaya peternakan terdiri atas ternak sapi besar dan ternak sapi kecil. ternak besar terdiri atas sapi terdapat kecamatan ohio, langgikima, dan wiwitan dengan luas kurang lebih dan kerbau terdapat kecamatan ohio dan motu. sedangkan ternak kecil terdiri atas kambing terdapat setiap kecamatan dan babi terdapat kecamatan langgikima dan wicara kawasan peruntukan perikanan kawasan peruntukan perikanan kabupaten konawe utara dapat dibedakan menjadi (lima) bagian, yaitu rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas: kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada perairan laut kecamatan laszlo, lembo, sawa, motu, molase dan langgikima: dan: sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa pangkalan pendaratan ikan ppi) sekaligus berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan tpi) yaitu ppi molase kecamatan molase: kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas: kawasan budidaya perikanan tawar, terdapat kecamatan asera, andorra, ohio, laszlo dan wiwitan: budidaya perikanan air laut dengan komoditi terdiri atas budidaya perikanan air payau yaitu tambak terdapat kecamatan motu, sawa, lembo, laszlo dan molase. kawasan pengolahan perikanan terdiri dari: kawasan pengolahan ikan air tawar terdapat kecamatan wiwitan, ohio, asera dan andorra: dan kawasan pengolahan ikan air laut terdapat kecamatan motu, sawa, lembo, laszlo, molase dan langgikima. kawasan megapolitan terdapat kecamatan molase, laszlo dan lembo. kawasan pulau pulau kecil sebanyak pulau terdiri atas pulau pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak pulau: dan pulau pulau kecil berpenghuni sebanyak pulau.. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara kawasan pertambangan kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari wilayah usaha pertambangan wup), wilayah pertambangan rakyat wpr) dan wilayah kerja pertambangan wkp) minyak dan gas bumi. kawasan industri kawasan peruntukan industri kabupaten konawe utara terdiri atas kawasan peruntukan industri kecil dan menengah kawasan peruntukan industri besar kawasan pariwisata pengembangan pariwisata lebih diarahkan kepada kawasan pantai. diarahkan pula objek wisata lain yang perlu dikembangkan, diantaranya dan kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya. kawasan permukiman kawasan peruntukan permukiman perkotaan tersebar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. sedangkan untuk permukiman perdesaan terdiri atas permukiman perdesaan tersebar setiap desa, dan permukiman transmigrasi terdiri atas permukiman transmigrasi putri kecamatan sawa, permukiman transmigrasi tondowatu kecamatan motu: kota terpadu mandiri ktm) halu lamongan kecamatan wiwitan: permukiman transmigrasi kecamatan langgikima dan asera: dan unit permukiman transmigrasi upt) todowoiyo kecamatan ohio: kawasan peruntukan lainnya. kawasan peruntukan lainnya terdiri atas kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan peruntukan perkantoran pemerintahan. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas kodim terdapat asera dengan luasan wilayah koramil terdapat kecamatan motu, sawa, lembo, molase, asera, ohio, langgikima, dan wiwitan dengan luasan rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara polres terdapat asera dengan luasan wilayah polsek terdapat kecamatan motu, lembo, molase, andorra, ohio, dan linggikima dengan luasan m . sedangkan untuk kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan yaitu kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten kelurahan kangguru kecamatan aserasecara keseluruhan kabupaten konawe utara memiliki luas wilayah sebanyak atau persen dari luas wilayah provinsi sulawesi tenggara. kabupaten konawe utara memiliki sepuluh kecamatan yaitu kecamatan motu, kecamatan sawa, kecamatan lembo, kecamatan laszlo, kecamatan molase kecamatan andorra, kecamatan asera, kecamatan ohio, kecamatan langgikima dan kecamatan wicara dari sepuluh kecamatan tersebut wilayah terluas adalah kecamatan asera dengan luas atau persen dari seluruh wilayah kabupaten konawe utara. sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah kecamatan lembo dengan luas atau hanya persen dari luas kabupaten konawe utara. secara administrasi kabupaten konawe utara berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan kabupaten morowali provinsi sulawesi tengah) dan kecamatan route kabupaten konawe). sebelah timur berbatasan dengan kabupaten morowali provinsi sulawesi tengah) dan laut banda. sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan gondola, kecamatan amonggedo, kecamatan melulu, kecamatan anggberi, kecamatan tongan dan kecamatan kabuki kabupaten konawe). sebelah barat berbatasan dengan kecamatan lama kabupaten konawe dan kabupaten kolaka utara. rpm kabupaten konawe utara tahun it pemerintah kabupaten konawe utara batas wilayah administrasi kabupaten konawe utara dapat dilihat pada gambar bawah ini. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara gambar peta batas wilayah kabupaten konawe utara kab. cara apa kab. kolaka kab. konawe letak dan kondisi geografis secara geografis kabupaten konawe utara terletak bagian utara provinsi sulawesi tenggara, melintang dari utara selatan antara dan lintang selatan, membujur dari barat timur antara dan bujur timur, dengan panjang garis pantai km. cc. topografi umumnya topografi kabupaten konawe utara sama dengan daerah daerah lain provinsi sulawesi tenggara yaitu bergunung, bergelombang, dan berbukit serta diapit oleh daratan rendah. kondisi topografi atas sangat memungkinkan kabupaten konawe utara untuk pengembangan sektor pertanian. jenis tanah meliputi latosol ha, podsolik ha, organosol ha, mediteran ha, aluvial dan sisanya tanah campuran seluas ha. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara data kelerengan kabupaten konawe utara diperlukan sebagai bahan identifikasi daerah daerah mana yang berpotensi erosi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan isu strategis. adapun daerah rawan bencana sebagai berikut banjir semua kecamatan longsor kecamatan asera konservasi) geologi kecamatan asera dan laszlo laut banda) preservasi konservasi) lahan kritis kecamatan asera dan kecamatan wiwitan hidrologi kabupaten konawe utara mempunyai beberapa wilayah sungai sepertiklimatologi secara keseluruhan kabupaten konawe utara merupakan daerah bersuhu tropis. rata rata suhu udara maksimum tekanan udara rata rata miliar dengan kelembaban udara rata rata persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar m sec. penggunaan lahan penggunaan lahan kabupaten konawe utara dibedakan atas beberapa penggunaan sepertiprosentase penggunaan lahan tertinggi digunakan sebagai hutan negara yaitu sekitar persen atau sekitar hektar sedangkan untuk tanah sawah secara potensial mencapai hektar atau sekitar persen. data selengkapnya disajikan pada tabel bawah ini. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara tabel penggunaan lahan kabupaten konawe utara tahun s.d penggunaan lahan tanah sawah dan halaman sekitarnya tegal kebun \|ladanghuma is. \|padangrumput rawayangtidakditanami tambak, kolam,tebat,empang lahan yang sementara tidak diusahakan lahan tanaman kayu kayuan hutan rakyat hutan negara lan. perkebunan i12 \|lainnya asas6\| jumlah sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun demografi sejak berdirinya kabupaten konawe utara tahun maka proses perhitungan registrasi penduduk sudah dipisahkan dari kabupaten induk dan berdasarkan hasil susunan dan upas jumlah penduduk konawe utara tahun mencapai jiwa. untuk tahun meningkat menjadi jiwa. laju pertumbuhan penduduk lpp) kabupaten konawe utara selama tiga tahun relatif cukup baik, yaitu rata rata setiap tahunnya mencapai angka persen dan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk provinsi sulawesi tenggara dalam kurun waktu yang sama yaitu sebesar persen. dalam perencanaan wilayah laju rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara pertumbuhan penduduk menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pembagian anggaran pembangunan serta penyiapan infrastruktur wilayah. oleh karena itu angka pertumbuhan penduduk selama tiga tahun terus kita jaga dan pertahankan, sehingga mencapai angka yang relatif ideal. sebaran penduduk kabupaten konawe utara masih kurang merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. kecamatan sawa, lembo, laszlo dan molase merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan jauh atas rata rata kabupaten konawe utara, masing masing jiwa, jiwa, jiwa dan jiwa perkilometer persegi. sedangkan kecamatan asera, langgikima dan wiwitan memiliki tingkat kepadatan bawah rata rata kabupaten. meskipun penduduk kabupaten konawe utara belum tergolong padat, namun pertumbuhannya harus dikendalikan agar terpelihara keseimbangannya dengan daya dukung wilayah. berikut ini akan menguraikan komposisi penduduk kabupaten konawe utara berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, usia produktif dan menurut mata pencaharian. komposisi penduduk menurut jenis kelamin salah satu kajian struktur penduduk berhubungan dengan jenis kelamin. berdasarkan data kependudukan kabupaten konawe utara tahun s.d tahun menunjukkan bahwa jumlah penduduk jenis kelamin laki laki lebih mendominasi dari jumlah perempuan dengan rata rata rasio jenis kelamin sebesar yang berarti bahwa setiap jumlah perempuan terdapat jumlah laki laki. jumlah penduduk laki laki pada tahun berjumlah jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak jiwt pemerintah kabupaten konawe utara tabel komposisi penduduk menurut jenis kelamin kabupaten konawe utara tahun s.d sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun komposisi penduduk menurut kelompok usia statistik penduduk menurut kelompok umur akan menggambarkan jumlah usia produktif atau non produktif kabupaten konawe utara. total jumlah penduduk tahun sebesar jiwa, tercatat kelompok umur bawah tahun berjumlah jiwa yang merupakan penduduk usia sekolah, kelompok umur tahun berkisar jiwa adalah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, sedangkan lanjut usia atau kelompok umur antara berjumlah jiwa. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini tabel komposisi penduduk menurut kelompok usia kabupaten konawe utara tahun s.d rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara total sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun berdasarkan tabel komposisi penduduk menurut usia dapat terlihat bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja tahun) lebih dominan dari penduduk yang tidak produktif tahun). fenomena ini menjadi sebuah potensi besar dalam proses pembangunan kabupaten konawe utara kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber sumber daerah. namun pada tahun jumlah angkatan kerja kabupaten konawe utara mengalami penurunan dari tahun yaitu sebesar persen. cc. komposisi penduduk menurut pendidikan berdasarkan tahun tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan diperuntukkan bagi. tabel bawah ini sebagai gambaran jumlah penduduk kabupaten konawe utara yang lulusan tingkat pendidikan tk, sd, smp dan smu. rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara tabel komposisi penduduk menurut pendidikan kabupaten konawe utara tahun s.d obat cakap tahun tingkat sekolah batan net pa. \|.3a8 \|sd sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun jumlah lulusan pendidikan masyarakat kabupaten konawe utara terus mengalami peningkatan dari tahun sampai dengan tahun dari mulai tingkat tk, sd, smp dan smu. pada tahun jumlah lulusan sebanyak jiwa, sebanyak jiwa, smp sebanyak jiwa dan smu sebanyak jiwa. komposisi penduduk menurut mata pencaharian mata pencaharian masyarakat kabupaten konawe utara cukup bervariatif dan sebagian besar merupakan sektor penyumbang pdrb antara lain disektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa. namun sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian hidupnya pada sektor pertanian, dengan jumlah penduduk bermatapencaharian sebagai petani pada tahun sebesar jiwa atau sekitar persen dari total angkatan kerja ada kabupaten konawe utara. sedangkan sektor terkecil yang menyerap angkatan kerja adalah sektor listrik, gas dan air bersih. hal latarbelakang oleh karena jaringan untuk sektor tersebut belum terlayani untuk wilayah kabupaten konawe utari pemerintah kabupaten konawe utara tabel komposisi penduduk menurut mata pencaharian kabupaten konawe utara tahun s.d lapangan usaha tahun ban pertambangan penggalian industri pengolahan \|o1511 \|a. listrik, gas air bersih konstruksi luas8s so9 perdagangan, hotel restoran pengangkutan komunikasi s11 keuangan, sewa jasa perusahaan jasa jasa total sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun aspek kesejahteraan masyarakat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi analisis kinerja mengenai tingkat kesejahteraan dan pemerataan perekonomian kabupaten konawe utara menggunakan beberapa indikator antara lain, pertumbuhan pdrb, pendapatan regional dan pendapatan per kapita, inflasi, index gini, persentase penduduk atas garis kemiskinan serta angka kriminalitas yang tertangani. produk domestik regional bruto pdrb) produk domestik bruto pdrb) merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. melalui pdrb dapat diketahui kemampuan seluruh unit ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. disamping itu dapat pula diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi sebagai cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat. tabel bawah ini akan menguraikan pdrb kabupaten konawe utara tahun menurut adh berlaku dan adh konstan dengan migas dan tanpa migas. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tabel nilai dan kontribusi sektor dalam pdrb tahun adh konstan kabupaten konawe utara juta rupiah) see jago jai pertanian. pertambangan penggalian industri pengolahan \|listrikgas bairbersh 6asa7 si3a6 konstruksi bangunan 44sa0s8 sastra9 perdagangan, hotel restoran pengangkutan komunikasi keuangan, sewa jasa perusahaan jasa jasa sumber pdrb kab. konawe utara tahun rpm kabupaten konawe utara tahun id pemerintah kabupaten konawe utara tabel nilai dan kontribusi sektor dalam pdrb tahun adh berlaku kabupaten konawe utara juta rupiah) aaa pertanian aan industri pengolahan o9e o89 os1 listrik, gas air bersih konstruksi perdagangan, hotel restoran pengangkutan komunikasi o.s8 ose o.ss o0s7 perusahaan jasa jasa ema han mer sumber pdrb kab. konawe utara tahun rpm kabupaten konawe utara tahun iht : pemerintah kabupaten konawe utara sektor pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi dalam pdrb ini terdiri atas sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil hasilnya, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. sebagai salah satu sektor andalan dalam struktur perekonomian kabupaten konawe utara, dalam kurun waktu masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan pdrb kabupaten konawe utara dengan rata rata pertumbuhan atas dasar harga konstan sebesar persen. kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb menurut dasar harga berlaku kabupaten konawe utara pada tahun yaitu persen atau sebesar rupiah sedangkan menurut dasar harga konstan pada tahun sebesar persen atau sebesar rupiah. berdasarkan tabel atas dapat diketahui bahwa dalam pdrb kabupaten konawe utara atas dasar harga berlaku pada tahun terdapat sembilan sektor yang ada, empat diantaranya memberikan kontribusi yang sangat besar. sektor yang pertama adalah pertanian. sektor ini memberi kontribusi sebesar persen. sektor kedua yang memberi kontribusi terbesar adalah sektor konstruksi bangunan dengan jumlah kontribusi sebesar persen. selanjutnya sektor jasa jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing masing persen dan persen. sisanya sektor pertambangan, penggalian dan keuangan hanya memberi kontribusi sebesar persen dan persen. sedangkan sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahan memberi kontribusi masing masing kurang dari persen. data tabel dan juga menunjukkan bahwa dari tahun sampai dengan tahun peranan sektor pertanian terhadap pdrb kabupaten konawe utara terus mengalami penurunan. pada tahun atas dasar berlaku kontribusi sektor pertanian sebesar persen, tahun menurun menjadi persen. demikian pula pada tahun kontribusi sektor pertanian kembali mengalami penurunan menjadi persen dan tahun kembali turun menjadi persen. menurunnya peranan sektor pertanian tahun sebabkan oleh turunnya peranan sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hasilnya, sedangkan sub rpm kabupaten konawe utara tahun2012 1it pemerintah kabupaten konawe utara sektor kehutanan dan sub sektor perikanan kontribusinya mengalami peningkatan meskipun dengan peningkatan yang relatif kecil. hal ini pun menunjukan peran sektor pertanian mulai bergeser semakin kecil sejalan dengan berkembangnya peran sektor lain seperti pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, jasa, konstruksi bangunan, keuangan, pertambangan, industri pengolahan serta listrik dan air bersih. kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb yang semakin menurun tetapi nilai total semakin meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih layak untuk dipertahankan dan merupakan sektor strategis yang harus didukung keberlangsungannya. keterangan lebih jelas mengenai peranan masing masing sektor dalam pdrb kabupaten konawe utara dapat dilihat pada diagram dan diagram berikut ini. gambar peranan sektor ekonomi kabupaten konawe utara terhadap pdrb atas dasar harga konstanrpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara gambar peranan sektor ekonomi kabupaten konawe utara terhadap pdrb atas dasar harga berlakulaju pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi. pertumbuhan dimaksud merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari perkembangan sektor yang secara tidak langsung merupakan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. indikator sangat penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan masa yang akan datang. pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara periode atas dasar harga konstan tahun mengalami rata rata pertumbuhan sebesar persen per tahun. angka ini lebih tinggi dibanding dengan rata rata pertumbuhan provinsi sulawesi tenggara sebesar persen. keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara dan sulawesi tenggara adh konstan tahun sumber pdrb kab. konawe utara tahun berdasarkan tabel atas dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara periode tahun berada atas pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi tenggara. pada tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar persen dan melampaui pertumbuhan provinsi sulawesi tenggara yang bernilai persen. demikian pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun gambar pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara dan sulawesi tenggara adh konstan tahun konawe utara sultra rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara pertumbuhan ekonomi tahun menurut harga konstan terjadi pada semua sektor ekonomi yaitu sektor pertanian sebesar persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar persen, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar persen, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar persen, sektor konstruksi bangunan tumbuh sebesar persen, sektor perdangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh persen dan sektor jasa tumbuh sebesar persen. keterangan lebih detail mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi masing masing sektor dalam pdrb kabupaten konawe utara pada tahun dapat digambarkan pada tabel berikut ini. tabel pertumbuhan dan peranan pdrb menurut adh konstan dan adh berlaku tahun pertanian pertambangan penggalian listrik, gas air bersih konstruksi perdagangan, hotel restoran keuangan, sewa jasa perusahaan jasa jasa sumber pdrb kab. konawe utara tahun berdasarkan pada tabel atas mengenai pertumbuhan pdrb masing masing sektor kabupaten konawe utara pada tahun maka rata rata pertumbuhan pun dapat kita ketahui. keterangan lebih jelas mengenai rata rata pertumbuhan pdrb dapat dilihat pada tabel bawah ini. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tabel rata rata pertumbuhan pdrb menurut adh konstan dan adh berlaku tahun sektor harga konstan harga berlaku pertanian pertambangan penggalian industri pengolahan listrik,gasairbersih konstruksi a2d0o perdagangan, hotel restoran pengangkutan& komunikasi keuangan, sewa&jasaperusahaan jasajasa sumber pdrb kab. konawe utara tahun berdasarkan pada tabel atas dapat diketahui rata rata pertumbuhan sektor pdrb kabupaten konawe utara adh konstan dari tahun sektor perekonomian keuangan, sewa dan jasa merupakan sektor yang memiliki rata rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar persen. kemudian dilanjutkan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar persen, lalu sektor listrik, gas dan air bersih sebesar persen. selanjutnya susul sektor konstruksi sebesar persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar persen, sektor pertanian persen dan sektor industri pengolahan persen. berdasarkan klarifikasi lapangan usaha indonesia, secara garis besar sektor ini terbagi dalam tiga kegiatan utama yaitu usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan dan usaha persewaan bangunan dan tanah serta jasa perusahaan. sektor ini disebut sektor financial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan pengelolaan rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun pengaturannya kembali. pada tahun sektor ini hanya tumbuh sebesar persen, karena sektor ini relatif baru tersedia kabupaten konawe utara. pada tahun pertumbuhan sektor ini naik menjadi persen. pertumbuhan yang cukup besar disebabkan oleh karena sub sektor bank baru terjadi tahun yang ditandai dengan berdirinya bank pembangunan daerah bpd). cc. pdrb perkapita salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah adalah dengan melihat besarnya pendapatan perkapita dari daerah yang bersangkutan. pendapatan perkapita masyarakat dari tahun terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan pdrb perkapita masyarakat baik dengan atas dasar harga adh) konstan maupun adh berlaku. berdasarkan harga berlaku, pdrb perkapita penduduk kabupaten konawe utara tahun berjumlah rp. dan tahun menjadi atau naik sebesar persen. pada tahun pdrb perkapita penduduk kabupaten konawe utara naik lagi menjadi rp. atau meningkat sebesar persen dan pada tahun mengalami peningkatan menjadi rp. atau naik sebesar persen. berdasarkan harga konstan tahun pdrb perkapita penduduk kabupaten konawe utara tahun sebesar rp. pada tahun berjumlah rp. atau mengalami peningkatan sebesar persen dibanding tahun demikian pula pada tahun pdrb perkapita atas dasar harga konstan berjumlah rp. atau naik sebesar persen dan pada tahun menjadi rp. keterangan lebih jelas mengenai pdrb perkapita masyarakat kabupaten konawe utara dapat dilihat pada tabel berikut. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara tabel pdrb perkapita kabupaten konawe utara tahun konawe utara tahun adh konstan adh berlaku sumber pdrb kab. konawe utara tahun pada tabel atas dapat terlihat bahwa perkembangan pdrb perkapita masyarakat kabupaten konawe utara atas dasar harga berlaku dari tahun sampai menunjukkan bahwa pertumbuhannya tidak sebesar yang terjadi pada tahun dan hal ini terjadi karena pada tahun terjadi pertambahan penduduk yang signifikan sehingga pembagi dari jumlah pdrb menjadi lebih besar, sehingga proporsi untuk setiap penduduk menjadi lebih kecil. selain karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang signifikan, pertumbuhan pdrb pada tahun juga tidak sebesar pertumbuhan pdrb pada tahun inflasi inflasi menjadi salah satu indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kabupaten konawe utara. inflasi sangat mempengaruhi beberapa hal antara lain tingkat harga, daya beli, distribusi pendapatan yang memburuk, berkurangnya tabungan domestik sebagai sumber dana investasi dan terjadinya defisit dalam neraca perdagangan. tabel bawah ini akan menguraikan inflasi kabupaten konawe utara dari tahun rpm kabupaten konawe utara tahun2012 1ii pemerintah kabupaten konawe utara tabel inflasi kabupaten konawe utara tahun uraian inflasi sumber pdrb kab. konawe utara tahun berdasarkan pada tabel atas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kabupaten konawe utara dari tahun terus mengalami peningkatan. inflasi pada tahun sebesar persen dan mengalami kenaikan sebesar pada tahun pada tahun dan terjadi kenaikan lagi sebesar persen dan persen, dengan rata rata pertumbuhan tingkat inflasi dari tahun sebesar persen. tingkat pertumbuhan sebesar persen masih berada bawah asumsi ekonomi makro untuk apbn yaitu sebesar persen tetapi perlu adanya pengendalian strategis sehingga laju inflasi dapat ditekan. secara umum terdapat empat kelompok barang yang mempunyai peran terhadap tingkat inflasi kabupaten konawe utara yaitu komoditi yang berpengaruh dalam penentuan tingkat harga seperti beras. komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak. barang barang yang tergolong nontraded good yang harganya merupakan keseimbangan permintaan dan penawaran. kemiskinan kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. konsep yang digunakan bps dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach.). pendekatan ini mengasumsikan sebuah kemiskinrpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara pengeluaran. tabel bawah ini akan menguraikan jumlah kemiskinan kabupaten konawe utara dari tahun tabel jumlah dan tingkat kemiskinan kab. konawe utara tahun namun jumlah penduduk persentase penduduk miskin (jiwa) miskin loo ion o\|o00. \|o80\|o0. loo\|o00. \|. sumber indikator kesejahteraan daerah provinsi sulawesi tenggara, berdasarkan pada tabel jumlah dan tingkat kemiskinan kabupaten konawe utara dapat terlihat persentase penduduk miskin pada tahun mengalami penurunan sebesar persen atau sekitar jiwa. angka penurunan sebesar persen dengan persentase penduduk miskin sebesar persen termasuk angka pencapaian yang kecil dibandingkan dengan sasaran tingkat kemiskinan nasional pada tahun sebesar persen. keberhasilan penanggulangan tingkat kemiskinan merupakan refleksi dari pertumbuhan ekonomi yang juga didukung oleh berbagai program intervensi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menikmati laju pertumbuhan ekonomi. pelayanan akses kepada masyarakat miskin tidak hanya terbatas pada terpenuhinya kebutuhan dasar tetapi lebih kepada keterjangkauan harga. beberapa langkah langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan akses kepada masyarakat miskin yaitu melalui program subsidi (subsidi pangan, pupuk, benih). rpm kabupaten konawe utara tahun2012 1it pemerintah kabupaten konawe utara kriminalitas data bawah ini menunjukkan tingkat kriminalitas yang terjadi kabupaten konawe utara selama tahun tabel tingkat kriminalitas yang terjadi kabupaten konawe utara tahun tahun jenis kejahatan pembunuhan l04 penganiayaan pencurian pencurian dengan kekerasan pencurian kendaraan bermotor kuhp ll. pembakaran perjudian perkosaan pengrusakan loa48 narkoba total sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun tabel atas menggambarkan tingkat kriminalitas yang terjadi kabupaten konawe utara tahun berdasarkan tabel atas angka kriminalitas naik turun setiap tahunnya. pada tahun pembunuhan yang terjadi sebanyak kali, mengalami penurunan tahun sebanyak kali. pelanggaran kuhp paling banyak terjadi yaitu kali. menurun tahun dan tahun kesejahteraan sosial analisis kinerja terhadap materi kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator antara lain dan rasio penduduk yang bekerja. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara angka melek huruf angka melek huruf merupakan indikator kesejahteraan masyarakat untuk melihat proporsi penduduk usia atas tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. keterangan lebih jelas mengenai angka melek huruf kabupaten konawe utara dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel angka melek huruf penduduk kabupaten konawe utara tahun samasumber dispora, angka melek huruf kabupaten konawe utara tahun berdasarkan tabel menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. pada tahun amh konawe utara sebesar persen, tahun sebesar persen, selanjutnya pada tahun sebesar pesan dan pada tahun mencapai persen. adapun rata rata angka melek huruf kabupaten konawe utara tahun sebesar persen, yang berarti bahwa persen dari total jumlah penduduk usia atas tahun telah bisa membaca dan menulis. peningkatan angka melek huruf kabupaten konawe utara hingga tahun menunjukkan keberhasilan program program pemerintah dalam memberantas buta huruf terutama daerah pedesaan sehingga masyarakat dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. hal tersebut juga sebagai dasar pengukuran potensi rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara perkembangan tingkat intelektual yang tinggi dari masyarakat konawe utara dalam menyerap berbagai informasi dari media cetak ataupun tertulis. angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pembentukan manusia dengan sumber daya manusia yang memadai perlu mempersiapkan sedini mungkin pendidikan dasar. pendidikan dasar sangat penting sebagai wacana mendasar ilmu pengetahuan pada anak anak, sehingga diharapkan akan diperoleh generasi generasi dengan sdm yang handal. beberapa indikator dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pembangunan bidang pendidikan diantarnya adalah angka partisipasi kasar apk) dan angka partisipasi murni. tabel angka partisipasi kasar apk) dan angka partisipasi murni apm) sd, smp, smu kabupaten konawe utara tahun tahun uraian xx) apk apm apk smp apm smp apk smu apm smu sumber dispora, angka partisipasi kasar adalah perbandingan penduduk dari berbagai tingkat umur tahun) yang terdaftar sekolah sd smp smu dibagi dengan jumlah penduduk umur tahun. sedangkank dan apm adalah indikator daya serap penduduk usia rpm kabupaten konawe utara tahun2012 1ii pemerintah kabupaten konawe utara sekolah setiap jenjang pendidikan. tetapi jika dibandingkan dengberdasarkan pada tabel atas dapat diketahui bahwa apk dan apm untuk tingkat pendidikan sd, smp dan smu pada tahun mencapai angka persen dari jumlah penduduk usia sekolah. apm angka partisipasi murni) untuk sd mi pada tahun sebesar persen. angka tersebut dapat diartikan bahwa untuk anak usia tahun sejumlah lebih dari anak dari anak sudah mendapatkan haknya untuk dapat mengenyam pendidikan untuk tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. angka pencapaian tersebut sudah termasuk dalam kategori pencapaian baik. program pengadaan sarana mobilitas sekolah dan bos merupakan program peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan memberikan kesempatan sebesar besarnya kepada anak anak usia pendidikan dasar untuk dapat bersekolah tanpa harus terbebani dengan biaya. sedangkan untuk tingkat smp m apm pada tahun sebesar persen. ini berarti bahwa untuk anak usia tahun lebih dari anak dari anak sudah mengenyam pendidikan menengah pertama, sebagai kelanjutan dari sekolah dasar dan merupakan program wajib belajar pendidikan dasar tahun. jenjang pendidikan tingkat sma memiliki apm pada tahun sebesar persen ini berarti bahwa untuk anak usia tahun lebih dari anak dari anak sudah mengenyam pendidikan sekolah menengah atas, sebagai kelanjutan dari menengah pertama. cc. angka kelangsungan hidup bayi akb) salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan suatu wilayah adalah melalui analisa angka kelangsungan hidup bayi atau probabilitas bayi hidup dalam kurun waktu (satu) tahun. akb dinilai berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang tahun per kelahiran hidup pada tahun yang sama. rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara keterangan lebih jelas mengenai angka kelangsungan hidup bayi dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel angka kelangsungan hidup bayi akb) kab. konawe utara tahun sumber profil kesehatan kab. konawe utara, berdasarkan pada tabel atas dapat diketahui bahwa akb angka kematian bayi) kabupaten konawe utara dari tahun terus mengalami penurunan sebesar persen balita gizi buruk jumlah balita yang menderita gizi buruk kabupaten konawe utara tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. tahun jumlah balita kabupaten konawe utara adalah jiwa, sedangkan balita yang menderita gizi buruk sebanyak jiwa. pada tahun bayi yang menderita gizi buruk meningkat menjadi jiwa. tabel jumlah balita gizi buruk kabupaten konawe utara tahun jumlah balita jumlah balita gizi buruk sumber profil kesehatan kab. konawe utara, rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tabel diatas menunjukkan jumlah balita pada tahun adalah jiwa, dan jumlah balita gizi buruk bertambah jiwa. dari uraian tersebut menunjukkan penanganan balita yang mengalami gizi buruk belum menunjukan hasil yang baik. penduduk yang bekerja.angkatan kerja. informasi lebih jelas mengenai jumlah angkatan kerja dan rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja kab. konawe utara tahun sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun tabel atas menggambarkan kondisi tenaga kerja kabupaten konawe utara. pada tahun jumlah penduduk yang bekerja pada semua sektor ekonomi sebesar jiwa dengan jumlah angkatan kerja (penduduk yang berumur sebesar jiwa. dengan demikian dapat diketahui rasio penduduk yang bekerja pada tahun sebesar persen. angka proporsi tersebut mengandung arti bahwa dari angkatan kerja yang ada telah memperoleh kesempatan kerja sedangkan sedang mencari kerja atau pengangguran.rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utarakonawe utara dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan perundang undangan. indikator variable aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. fokus layanan urusan wajib analisis kinerjarasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah hasil analisis rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah kabupaten konawe utara dapat dilihat pada table berikut: rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara tabel ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah kabupaten konawe utara tahun s.d sd mi jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia tahun rasio (smp m jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia tahun \|. rasio eyes smu aliyah jumlah gedung sekolah tan jumlah penduduk kelompok usia tahun rasio pen sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun rasio guru murid hasil analisis rasio jumlah guru murid kabupaten konawe para dapat dilihat pada table berikut: tabel rasio jumlah guru murid kabupaten konawe utara tahun (som jumlah guru jumlah murid rasio smp jumlah guru jumlah murid rasio rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara smu aliyah jumlah guru jumlah murid rasio sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun kesehatan kesehatan merupakan salah satu indikator analisis pelayanan urusan umum pemerintahan. dari analisis data dibidang kesehatan dapat dilihat kualitas masyarakat suatu daerah. beberapa data yang dianalisis pada bidang kesehatan adalah rasio jumlah puskesmas, pustu, posyandu, rasio jumlah rumah sakit, dan rasio jumlah tenaga medis. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut: tabel ketersediaan fasilitas kesehatan kabupaten konawe utara tahun s.d tah uraian tahun jumlah puskesmas, pustu, dan posyandu jumlah penduduk rasio jumlah rumah sakit jumlah penduduk rasio jumlah tenaga medis jumlah penduduk rasio sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun berdasarkan tabel atas dapat dilihat rasio jumlah puskesmas, pustu, dan posyandu. pada tahun terdapat buah puskesmas, pustu, dan posyandu yang rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tersebar beberapa kecamatan kabupaten konawe utara. rasio antara jumlah penduduk dengan fasilitas kesehatan ini adalah artinya fasilitas kesehatan tersebut belum dapat melayani jumlah penduduk kabupaten konawe utara yang berjumlah jiwa. pada tahun jumlah sarana kesehatan bertambah buah dan jumlah penduduk bertambah menjadi jiwa. rasio antara sarana kesehatan dan penduduk tahun naik menjadi rumah sakit kabupaten konawe utara dari tahun tidak bertambah, hanya terdapat buah. jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya. jumlah tenaga medis pada tahun berjumlah orang. rasio antara jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk pada tahun adalah pada tahun jumlah tenaga medis bertambah sebesar orang. rasio tenaga medis dan jumlah penduduk juga naik menjadi tenaga medis pada tahun bertambah menjadi orang dan jumlah penduduk naik menjadi jiwa. pekerjaan umum analisis bidang pekerjaan umum dilihat dari rasio jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk, ratio jumlah rumah tinggal dengan jumlah penduduk, dan jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dengan jumlah penduduk. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: tabel ketersediaan fasilitas pekerjaan umum kabupaten konawe utara tahun s.d uraian tahun jumlah tempat ibadah pooja9\| a51 jumlah penduduk \|o4ase7\| a5760\| rasio jumlah rumah tinggal bersantai jumlah rumah tinggal rpm kabupaten konawe utara tahun2012 it pemerintah kabupaten konawe utara \|.& (rasio ass3\| a8s38\| aan dengan sun panjang jalan seluruhnya (km) rasio lor2so\| sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun jumlah tempat ibadah pada tahun berjumlah buah. perbandingan antara jumlah penduduk yang berjumlah jiwa dengan tempat ibadah adalah pada tahun jumlah tempat ibadah bertambah menjadi buah, dan jumlah penduduk sebesar jiwa. dilihat dari rasio sebesar berarti jumlah tempat ibadah belum dapat melayani kebutuhan penduduk kabupaten konawe utara. begitu pula tahun jumlah tempat ibadah hanya bertambah sebanyak buah, sedangkan jumlah penduduk bertambah sebesar jiwa. rasio jumlah rumah tinggal bersantai dengan jumlah penduduk kabupaten konawe utara pada tahun adalah berarti rumah sudah bersantai. pada tahun jumlah rumah tinggal bersantai meningkat menjadi buah, bertambah sebanyak buah. rumah tinggal bersantai pada tahun bertambah lagi menjadi buah. rasio antara jumlah rumah tinggal dan jumlah rumah tinggal bersantai adalah berarti semakin banyak penduduk yang sadar akan pentingnya sanitasi baik untuk lingkungan rumah tinggal maupun untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. analisis jalan kabupaten konawe utara yang kondisinya baik pada tahun adalah sepanjang km, dibandingkan dengan jumlah jalan seluruhnya sepanjang km. hanya sekitar kondisi jalan yang baik lihat dari rasio. pada tahun dan dilakukan peningkatan kualitas jalan kabupaten konawe utara. panjang jalan dengan kondisi baik bertambah sepanjang tahun dan pada tahun pada tahun jalan dengan kondisi baik sepanjang bertambah dari tahun ratio jalan dengan kondisi baik dan panjang jalan kabupaten konawe utara adalah rpm kabupaten konawe utara tahun2012 ii pemerintah kabupaten konawe utara perumahan bidang perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. penyediaan fasilitas umum baik sarana maupun prasarana perumahan adalah salah satu bentuk pelayanan umum pemerintahan. analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya rasio rumah tangga pengguna air bersih dan jumlah seluruh rumah tangga dan rasio jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga kabupaten konawe utara. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut: tabel ketersediaan prasarana perumahan kabupaten konawe utara tahun s.d uraian rumah tangga pengguna air bersih jumlah seluruh rumah tangga rasio \|. \|rumah tangga pengguna listrik a7ao\| sse2\| jumlah seluruh rumah tangga sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun jumlah seluruh rumah tangga kabupaten konawe utara pada tahun adalah rt, dan jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak berarti sekitar 24x rumah tangga yang menggunakan air bersih. pada tahun jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi rumah tangga. dengan jumlah rumah tangga sebanyak berarti rumah tangga kabupaten konawe utara sudah menggunakan air bersih. dilihat dari jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun menunjukkan rasio sebesar yang artinya sekitar rumah tangga sudah menggunakan listrik. pada tahun selain peningkatan jumlah seluruh rumah tangga kabupaten konawe utara sebesar rt, jumlah pengguna listrik juga rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara bertambah menjadi rt, yang artinya persentase jumlah pengguna listrik bertambah menjadi sekitar penataan ruang penataan ruang merupakan salah satu aspek yang paling penting yang diatur oleh pemerintah. wilayah wilayah dalam kabupaten konawe utara diatur peruntukannya agar terjadi keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. beberapa indikator dalam penataan ruang salah satunya ruang terbuka hijau rth). analisis rth dapat dilihat dengan membandingkan antara ruang terbuka hijau dalam satuan luas wilayah terbangun dengan jumlah luas wilayah terbangun keseluruhan, penjelasannya dapat dilihat dalam tabel dibawah: tabel ketersediaan ruang terbuka hijau kabupaten konawe utara tahun s.d tahun uraian rth per satuan luas wilayah ber hpl hgb luas wilayah ber hpl hgb rasio sumber kab. konawe utara dalam angka, tahun ruang terbuka hijau rth) pada tahun berjumlah ha, sedangkan jumlah luas wilayah terbangun (hgb) dan kepemilikan lahan (hpl) berjumlah ha. dapat dilihat rth lebih luas dari pada luas wilayah terbangun dan kepemilikan lahan dengan rasio fokus layanan urusan pilihan pelayanan urusan pilihan yang dilakukan pemerintah adalah bidang bidang yang terkait dengan potensi daerah. analisis kinerja atas layanan urusan pilihan rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara dilakukan terhadap kinerja kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten konawe utara yaitu bidangtanaman pangan pertanian merupakan hasil produksi utama kabupaten konawe utara. produksi pertanian dari tahun sampai tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah produksi pertanian dan luas areal pertanian kabupaten konawe utara tahun s.d tahun uraian produksitanamanpadi(ton) luas areal tanaman padi ha) rasio produksi tanaman jagung a2a\| a7a60o\| luas areal tanaman jagung rasio produksi tanaman kacang kacangan luas areal tanaman kacang kacangan rasio sumber pdrb kab. konawe utara tahun produksi tanaman padi pada tahun sebanyak ton, sedangkan luas areal tanaman padi adalah ha. pada tahun jumlah tanaman padi meningkat menjadi ton. pada tahun luas areal tanaman padi naik dari produksi pertanian juga meningkat sebanyak ton. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara pada tahun produksi tanaman jagung sebanyak ton sedangkan luas areal tanaman jagung sendiri sebesar ha. luas areal tanaman ini menurun tahun sebesar ha, akan tetapi produksi tanaman jagung tetap mengalami peningkatan menjadi ton. produksi tanaman kacang kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau mengalami penurunan tahun dan pada tahun kembali mengalami peningkatan sebesar ton dari tahun untuk luas areal juga bertambah menjadi yang sebelumnya mengalami penurunan dari tahun sebesar ha. kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun s.d uraian hun kontribusi sektor pertanipertanian terhadap pdrb sebesar rupiah. pdrb tahun meningkat menjadi rupiah, kontribusi sektor pertanian juga meningkat sebanyak rupiah. pada tahun kontribusi sektor pertanian berkurang menjadi dari tahun menjadi kehutanan luas kawasan hutan kabupaten konawe utara yag telah ditetapkan fungsinya tahun adalah ha. pertumbuhan pdrb pada sektor kehutanan sebesar rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tahun kontribusi sector kehutanan pada pdrb dapat dilihat pada tabel diberikan: tabel kontribusi sektor kehutanan terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun s.d kontribusi sektor kehutankehutanan terhadap pdrb yaitu dengan jumlah rp. rupiah. jumlah pdrb tahun sebesar rp. kontribusi sektor kehutanan sebesar naik sebesar rp. cc. perikanan bidang perikanan berperan sebagai sub sektor penunjang utama kegiatan perekonomian kabupaten konawe utara. secara keseluruhan pertumbuhan dibidang perikanan tahun adalah x5. kontribusi bidang perikanan terhadap pdrb dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kontribusi sektor perikanan terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun s.d kontribusi sektor perikanan terhadap pdrb jumlah pdrb 7es,a86.7a rasio 3s27\| seo\| 3sso\| asas) sumber pdrb kab. konawe utara tahun rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tabel diatas terlihat bahwa kontribusi sub sektor perikanan terhadap pdrb tahun sampai tahun mengalami peningkatan dengan rata rata persen. perdagangan bidang perdagangan berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa. secara keseluruhan pertumbuhan dibidang perdagangan tahun adalah kontribusi bidang perdagangan terhadap pdrb dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun s.d tahun uraian kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb jumlah pdrb rasio sumber pdrb kab. konawe utara tahun kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb tahun sebesar rp. sedangkan jumlah pdrb tahun adalah rp. atau persen. pertambangan berdasarkan data dari dinas pertambangan provinsi sulawesi tenggara mengenai kandungan bahan tambang yang ada sulawesi tenggara menunjukkan bahwa kabupaten konawe utara memiliki potensi sumber daya alam berupa nikel sebesar dengan perkiraan cadangan wmt. jumlah kandungan potensi ini menujukkan bahwa bidang pertambangan dapat menjadi sektor unggulan pembentukan pdrb kabupaten konawe utara. namun sumbangan sektor pertambangan terhadap pdrb kabupaten konawe utara dari tahun rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara berdasarkan harga berlaku tidak menunjukkan adanya kontribusi yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi. keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel kontribusi sektor pertambangan terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun s.d kontribusi sektor pertambangan terhadap pdr o yoo w jumlah 76s, .7a rasio sumber pdrb kab. konawe utara tahun pdrb kabupaten konawe utara atas dasar harga berlaku tahun sebesar rp. milyar. sedangkan, nilai kontribusi sektor pertambangan hanya sebesar rp. juta atau hanya sebesar dari nilai pdrb. perindustrian bidang industri kabupaten konawe utara terdiri dari industri migas dan industri tanpa migas. kontribusi sektor industri terhadap pdrb dapat dilihat dalam tabel berikut: tabel kontribusi sektor industri terhadap pdrb kabupaten konawe utara tahun s.d kontribusi sektor industri terhadap pdrb jumlah pdrb sumber pdrb kab. konawe utara tahun rpm kabupaten konawe utara tahun2012 pemerintah kabupaten konawe utara pemasukan sektor industri tahun sebesar rp. sedangkan jumlah pdrb pada tahun sebesar rp. artinya hanya kontribusi sektor industri. pada tahun kontribusi sektor industri turun menjadi tahun pemasukan dari sektor industri kembali turun menjadi rp. dari sebesar rp. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara bab iii gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah kondisi yang meliputi obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kabupaten konawe utara baru terbentuk setelah adanya tahun keadaan ini menunjukkan bahwa secara praktis kabupaten konawe utara baru berumur empat tahun. dengan demikian gambaran mengenai keuangan daerah baru dapat dilihat dalam empat tahun anggaran yaitu tahun anggaran kondisi pendapatan daerah berdasarkan data apbd tahun tampak bahwa total realisasi pendapatan daerah kabupaten konawe utara adalah sebesar rp. tahun sebesar rp. dan tahun sebesar rp. , . jumlah ini diperoleh dari beberapa sumber pendapatan daerah seperti yang tertuang dalam tabel bawah ini. kontribusi terbesar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten konawe utara berasal dari dana perimbangan yaitu pada tahun sebesar rp. , , tahun sebesar rp. dan pada tahun sebesar rp. , . rpm kabupaten konawe utara tahun ill pemerintah kabupaten konawe utara keterangan lebih jelas mengenai kondisi pendapatan kabupaten konawe utara tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah kabupaten konawe utara tahun uraiakependidikan pendapatan lainnya sumber apbd kab. konawe utara tahun rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat disatu sisi dan rendahnya peranan pad dalam penerimaan daerah disisi yang lain, membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan pad dalam membiayai pengeluaran daerah. kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam tahun penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur pendapatan apbd kabupaten konawe utara selama tahun terakhir bersumber dari pos dana perimbangan. dana perimbangan kabupaten konawe utara pada tahun sebesar ,19x rp. dari total penerimaan pendapatan kabupaten konawe utara, sedangkan pada tahun dana perimbangan mengalami kenaikan menjadi rp. dan pada tahun mengalami penurunan sebesar rp. pendapatan daerah juga didapat dari pendapatan lain lain yang sah. setiap tahunnya kenaikan dari pendapatan lain lain yang sah ini mendekati kecuali tahun yang mendekati angka pembangunan kabupaten konawe utara pada dasarnya tergantung dari apbd yang akan disusun dan dilaksanakan selama lima tahun depan. apabila melihat stuktur anggaran, mana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. penggalian sumber sumber pendanaan dari daerah, pemanfaatan sumber sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan, agar ketergantungan sumber keuangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi lambat laun bisa dikurangi. untuk itu perlu adanya terobosan terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. beberapa sektor yang bisa menjadi penyumbang peningkatan pad antara lain adalah pajak daerah, retribusiingkatan pajak daerah digali dari pajak galian golongan pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, imb, bpt serta jasa restoran dan hotel. proyeksi pajak depan akan mengalami pertumbuhan sekitar persen pada tahun pertumbuhan rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara pajak daerah sebesar persen pada tahun pertumbuhan pajak daerah sebesar persen pada tahun pertumbuhan pajak daerah 11x pada tahun dan pertumbuhan pajak daerah 13x pada tahun serta pertumbuhan pajak daerah pada tahun peningkatan ini disebabkan adanya regulasi dari pemerintah daerah serta berkembangnya kegiatan ekonomi. proyeksi retribusi depan akan mengalami kenaikan terutama pada retribusi dari pengembangan pelayanan pasar, retribusi parkir dan retribusi lainnya dengan proyeksi pertumbuhan sekitar dari tahun sedangkan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari lain lain pendapatan asli daerah yang sah akan mengalami pertumbuhan sekitar pada tahun sampai tahun pertumbuhan ini diharapkan dari penerimaan lain lain seperti jasa giro. proyeksi pendapatan lain lain yang sah depan diperoleh dari dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan provinsi. dana bagi hasil ini bisa didapat dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini akan bisa didapat dengan membuat peraturan daerah. secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya. keadaan ini menunjukkan pula bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan arah yang positif. dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. kondisi belanja daerah kondisi belanja daerah kabupaten konawe utara mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. penerapan format anggaran surplus defisit baik secara absolut maupun relatif menunjukan adanya suatu peningkatan sisi belanja. belanja kabupaten konawe utara sebesar dan ditinjau dari komposisi penggunaannya, komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. pada tahun rpm kabupaten konawe utara tahun ii pemerintah kabupaten konawe utara belanja layanan publik atau belanja langsung menyerap rp. pada tahun menyerap sebesar dan pada tahun sebesar rp. kondisi belanja daerah secara umum bisa dilihat secara rinci pada tabel berikut ini. tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja kabupaten konawe utara rp) rp) rpapbd kab. konawe utara tahun belanja pegawai yang termasuk dalam belanja langsung dan tidak langsung juga menyerap cukup besar dalam belanja daerah yaitu masing masing pada tahun sebesar rp. pada tahun rp. dan pada tahun sebesar rp. , . belanja pegawai yang dimaksud adalah untuk rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara membiayai gaji, tunjangan dan honor pegawai. adapun proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur secara terinci dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kabupaten konawe utara tah uraian rp) rp) rpmodal kantor, modal, dinas, mebeulair, peralatan dan perlengkapan dil) sumber dinas pekan kab. konawe utara berdasarkan struktur anggaran tersebut atas, secara kumulatif anggaran untuk menunjang program program pembangunan (belanja langsung) mendapat proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembiayaan belanja langsung antara lain: pemenuhan standar pelayanan publik minimal daerah rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara peningkatan efisiensi pelayanan publik daerah pengimplementasian strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. namun kondisi belanja atas menunjukkan bahwa kebutuhan daerah (fiscal need) kabupaten konawe utara belum sebanding dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah (fiscal capacity). konsekuensinya adalah munculnya kesenjangan fiscal (fiscal gab). untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten konawe utara dalam mengurangi kesenjangan fiskal adalah melalui peningkatan kemandirian daerah, antara lain melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja yang dimanfaatkan sebaik dan optimal mungkin untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. upaya lainnya adalah melalui perbaikan iklim usaha dan investasi wilayah kabupaten konawe utara, yang dapat meningkatkan kegiatan usaha dan aktifitas perekonomian lainnya. pada akhirnya kegiatan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. dalam rangka mempertimbangkan belanja belanja tersebut atas(necessary condition) bagi pengelolaan keuangan yang baik daerah. untuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lainyang bersifat wajib dan pilian keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok pokok permasalahan yang ada. rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara kondisi pembiayaan daerah struktur anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut penerimaan pembiayaan, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya siapa) adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan estimasiadalah pencairan dari dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan hasil penjualan perusahaan milik daerah bumipenerimaan pinjaman adalah penerimaan pinjaman daerah.adalah meliputi pembentukan dana cadangan adalah pembentukan dana cadanganrpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara tersebut. penyertaan modal pemerintah daerah adalah penyertaan modal. bentuk penyertaan modal ini, misalnya melalui suntikan dana terhadap badan usaha daerah yang telah dimiliki, pembentukan usaha baru, baik secara sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten konawe utara, bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, atau propinsi dan pemerintah pusat, maupun bekerjasama dengan sektor swasta. termasuk dalam penyertaan modal ini adalah investasi nirlaba pemerintah daerah. pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang dianggarkan sejumlah pokok pinjaman yang. pemberian pinjaman adalah pemberian pinjaman kepada pihak ketiga termasuk dalam bentuk dana bergulir untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. pengeluaran pembiayaan pada anggaran kabupaten konawe utara sejak tahun diperuntukkan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. namun, pada tahun kabupaten konawe utara tidak terdapat pengeluaran pada pembiayaan yang disebabkan oleh karena masih ada beberapa anggaran belanja daerah yang lebih prioritas. pada tahun pengeluaran pembiayaan dilakukan pada aspek penyertaan modal sebesar rp. (tahun dan pembayaran pokok utang sebesar rp. (tahun rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara adapun kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan kabupaten konawe utara tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel pengeluaran dan penerimaan pembiayaan kabupaten konawe utara rp) rp) rp) pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pembayaran pokok utang penerimaan pengeluaran sisa lebih perhitungan anggaran siapa) sumber dinas pekan kab. konawe utara proporsi dan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yangtabel bawah ini menunjukkan proporsi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pemerintah kabupaten konawe utara yang seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara tabel pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama kabupaten konawe utara uraiandst belanja langsung belanja honorarium pns khusus untuk guru dan tenaga medis (yang tela hada kontrak jangka panjangnya) belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang tela hada kontrak jangka panjangnya) ost pembiayaan pengeluaran penyertaan modal pembayaran pokok utang ost total b c) sumber dinas pekan kab. konawe utara berdasarkan pada tabel atas dapat diketahui bahwa jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dibayar pemerintah konawe utara pada tahun sebesar rp. pada tahun sebesar rp. dan pada tahun sebesar rp. sedangkantahun tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. rpm kabupaten konawe utara tahun uii pemerintah kabupaten konawe utaradata proyeksi uraian valuta dasar rp) belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan belanja penerimaan anggota dan ialah operasional kdh wkd belanja bunga belanja bagi hasil belanja langsung mena belanja honorarium musuh ata pie belanja beasiswa pendidikan pns belanja jasa kantor (khusus kan ogandst sesuai kriteria wajib mengikat pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utanginas pekan kab. konawe utara rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara berdasarkan tabel atas dapat kita ketahui bahwa proyeksi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama pemerintah kabupaten konawe utara mengalami peningkatan dari tahun hal ini dapat dilihat dari total belanja yang wajib dan mengikat pada tahun sebesar rp. menjadi sebesar rp. pada tahun sedangkan untuk tahun diproyeksikan sebesar rp. tahun sebesar rp. tahun sebesar rp. dan pada tahun terus mengalami peningkatan sebesar rp. analisis pembiayaan daerahsebelumnya terhadap surplus defisit belanja daerah sebagai bahan menentukan kebijakan pembiayaan dimasa akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. analisis dan pembiayaan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: tabel penutup defisit riil anggaran kabupaten konawe utara uraian realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasim4b sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara berdasarkan hasil analisis pada tabel atas dapat diketahui bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran yang diperoleh dari pengurangan atas defisit ril (realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja dan realisasi pengeluaran pembiayaan) terhadap realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun terus mengalami perubahan. adapun besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebesar rp. pada tahun sebesar dan pada tahun sebesar rp. tahap selanjutnya setelah diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun (tabel adalah menghitung sisa lebih riil) pembiayaan anggaran yangadapun sisa lebih riil) pembiayaan anggaran tahun kabupaten konawe utara adalah sebagai berikut tabel proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran kabupaten konawe utara tahun tahun bai matan 00kberdasarkan pada tabel atas dapat diketahui bahwa sisa lebih riil) pembiayaan anggaran dari tahun terus mengalami defisit. pada tahun sisa lebih riil pembiayaan anggaran mengalami defisit sebesar rp. pada tahun sebesar rp. dan pada tahun rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara sebesar rp. kondisi keuangan kabupaten konawe utara yang terus mengalami defisit diperlukan beberapa terobosan dan langkah langkah untuk mewujudkan kondisi anggaran berimbang, salah satunya melalui pengoptimalan sumbangan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah. beberapa sektor yang potensial memberikan sumbangan pad kabupaten konawe utara antara lain pertambangan, perikanan dan kelautan, perhubungan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa. selanjutnya pada tabel bawah ini akan dilakukan proyeksi terhadap sisa lebih riil) pembiayaan anggaran tahun tabel proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran kabupaten konawe utara tahun uraian tahun dasar proyeksi rp) \|. saldo kas neraca daerah o00,pm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara tabel kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah kabupaten konawe utara uraian proyeksi rp) rp) rp) rp) rp) rp) pendapatan pencairan dana cadangan (sesuai dengan perda) pembicaraan anggaran total penerimaan likupang: \|. belanja dan pengeluaran tembi yang "aji dan mengikat serta prioritas utama kapasitas keuangan sumber dinas pekan kab. konawe utara tabel atas menggambarkan kapasitas riil anggaran kabupaten konawe utara dari tahun yang menurut proyeksi terus mengalami peningkatan sampai pada tahun sebesar rp. kapasitas riil kemampuan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membiayai belanja tidak langsung, belanja langsung, pembiayaan prioritas yang wajib dan mengikat kabupaten konawe utara untuk tahun selanjutnya rincian untuk masing masing pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. rpm kabupaten konawe utara tahun 1ii pemerintah kabupaten konawe utara tabel rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kabupaten konawe utara ratan proyeksi oo ran rp) rp) rp) dana keuangan rencana alokasi pengeluaran prioritas ila belanja langsung pembentukan cadangan dikurangi: . ho. il.c belanja langsung serta prioritas utama pengeluaran pembiayaan serta prioritas utama total rencana mean la # ii.b il.c i.d) sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas rencana alokasi pengeluaran rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara bprioritasil ila belanja tidak langsung dikurangi: ill.b belanja tidak langsung yang wajib serta prioritas utama ill total rencana pengeluaran prioritas (il.a lll.b) surplus anggaran riilatau berimbang ama) sumber dinas pekan kab. konawe utara arah pengelolaan pembiayaan daerah kebijakan umum pembiayaan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan umum apbd, maka kebijakan umum yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. kebijakan umum pembiayaan pemerintah kabupaten konawe utara adalah sebagai berikut peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. apabila apbd dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer persediaan kas daerah dalam bentuk giro deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan, dan apabila apbd dalam keadaan defisit, maka kebijakan anggaran yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa perhitungan tahun yang lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah atau memperluas kemitraan rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara kebijakan umum anggaran sebagai konsekuensi implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah tuntut untuk mampu mengelola keuangannya mulai perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawabannya. termasuk didalamnya pengamanan atas aset pemerintah daerah yang dibiayai dengan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien. berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat menyajikan laporan yang berisi neraca, laporan realisasi anggaran laporan penghitungan apbd), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan nota perhitungan apbd). tuntutan ini tercermin dalam berbagai perundangan undangan dan peraturan peraturan pengelolaan keuangan daerah antara lain tahun tentang pemerintahan daerah tahun tentang perimbangan keuangan tahun tentang dana perimbangan tahun tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah tahun tentang pinjaman daerah tahun tentang tatacara pertanggung jawaban kepala daerah keputusan menteri dalam negeri tahun tentang pedoman pengelolaan barang daerahtahun tentang keuangan negara. berdasarkan uraian uraian atas, maka arah dan kebijakan umum penyusunan anggaran pemerintah kabupaten konawe utara harus disusun berdasarkan pertimbangan kondisi sosial ekonomi daerah, jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan investasi. selain itu masalah yang rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara timbul masyarakat yang menjadi current strategic issue perlu diakomodasi. untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah daerah bersama sama dprd menentukan arah dan kebijakan umum yang memuat arah kebijakan berupa pelayanan apa yang diberikan, serta tujuan yang akan dicapai dari kebijakan yang sudah dirumuskan. arah dan kebijakan umum tersebut disusun berdasarkan rencana strategik daerah arahan, mandat dan pembinaan pemerintah pusat data historis dan aspirasi berdasarkan hal atas, maka kebijakan umum anggaran yang akan ditempuh pemerintah kabupaten konawe utara adalah sebagai berikut dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih fokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan pada periode sebelumnya. kebijakan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah pad) diperkirakan tumbuh sebesar persen pertahun selama keadaan ini sangat terkait dengan adanya upaya menuju kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah. meskipun demikian dalam periode tersebut akan tetap memperhatikankebijakan fiskal daerah khusunya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penjagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. kebijakan anggaran belanja daerah kabupaten kabupaten konawe utara untuk (lima) tahun depan diarahkan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran sebagai berikut pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat serta tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun seperti gaji dan tunjangan pns dan rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara anggota dprd, belanja jasa listrik, air, telepon, dan belanja sewa yang telah ada ikatan kontraknya. pengeluaran wajib juga adalah untuk membayar honor tambahan penghasilan tunjangan kinerja pns dan tenaga penunjang program kegiatan, uang lembur dan makanan dan minuman pegawai, tunjangan profesi guru dan tenaga medis. pengeluaran prioritas merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan termasuk untuk prioritas bidang pendidikdan terkait langsung dengan janji janji politik kampanye bupati wakil bupati konawe utara tahun sasaran penggunaan anggaran pada prioritas merupakan program program unggulan kepala daerah yang tertuang dalam bangun masyarakat dan wilayah sejahtera untuk kita bmw sejuk) dan juga program yang sebagaimana diamanatkan dalam rpm yang mencakup peningkatan perekonomian, kemiskinan, pengangguran, pangan, energi dan infrastrukturpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utarakebijakan belanja daerah periode adalah peningkatan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya serta peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaan program program pembangunan yang mengarah pada upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. selain itu, dalam mengalokasikan anggaran harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran dan efisiensi serta efektifitas anggaran. transparansi dan akuntabilitas anggaran: menyajikan anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, program, kebijakan, fungsi dan sumber pendanaan, sehingga penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. disiplin anggarabelanja pengeluaran penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan, dan rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam apbd melalui rekening kas umum daerah keadilan anggaran, tidak adanya perbedaan penetapan tarif dalam pungutan yang dikenakan terhadap masyarakat, sedangkan dalam konteks belanja harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata tanpa diskriminasi. efisiensi dan efektifitas anggaran: untuk dapat mengendalikan efisiensi dan efektifitas anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat serta prestasi kerja. selain itu penetapan harga satuan yang rasional. sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan apbdusulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kerajaannya melalui akselerasi dan sinkronisasi program bersama stakeholders. penilaian kewajaran meliputi: kesesuaian tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah skpd) dengan program dengan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi daerah: kaitan logis antara permasalahan yang diselesaikan satuan kerja perangkat daerah skpd) dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan: kapasitas satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan: dan keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing masing satuan kerja perangkat daerah skpd) sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. usulan program dan kegiatan tersebut atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat yang tidak diimbangi penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran adalah melalui sisa lebih anggaran tahun lalu. pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembiayameningkatkan pelayanan kepada masyarakat. kebijakan umum anggaran rpm kabupaten konawe utara diarahkan dalam tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. fungsi alokasi: yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat swasta karena bersifat public service seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur dan lain lain. fungsi distribusi yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah wilayah tertinggal dan lainnya, fungsi stabilisasi yaitu penganggarsasi keamanan dan ketertiban. rpm kabupaten konawe utara tahun iii pemerintah kabupaten konawe utara bab analisis isu isu strategis permasalahan pembangunan daerah pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber ekonomi daerah. pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram serta memperluas pilihan yang dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga dirioleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur unsur lain, dunia usaha swasta berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan serta masyarakat memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. jika permasalahan dasar itu belum dapat diatasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. keseluruhan upaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera akan berdiri atas pondasi yang rapuh, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan peluruhan martabat warga masyarakat. beberapa permasalahan kabupaten konawe utara dapat diidentifikasikan diantaranya: rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara bidang sosial budaya pendidikan dan kesehatan adalah dua isu yang paling dominan dalam memberi sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia sdm). untuk meningkatkan kualitas sdm, masalah masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, harus diatasi. kabupaten konawe utara, kualitas sdm masih menjadi permasalahan yang cukup serius. indeks pembangunan manusia ipm), masih berada bawah rata rata ipm provinsi sulawesi tenggara. pada ipm kabupaten konawe utara adalah pada waktu yang sama, ipm provinsi sulawesi tenggara sudah mencapai beberapa permasalahan pada aspek pendidikan kabupaten konawe utara yang tercermin pada beberapa indikator data tahun adalah sebagai berikut: angka melek huruf amh) ,1x angka partisipasi kasar apk) sd mi, smp m ts paket dan sma smk ma paket masih relatif rendah, yaitu masing masing sebesar ,10x, ,24x dan angka partisipasi murni apm) sd mi, smp m ts paket dan sma smk ma paket juga masih relatif rendah, yaitu masing masing sebesar ,09x dan angka rata rata lama sekolah masih relatif rendah yaitu kualitas dan jumlah sarana prasarana pendidikan juga masih perlu ditingkatkan relatif rendahnya mutu lulusan sma yang disebabkan selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting. angka usia harapan hidup kabupaten konawe utara masih bawah rata rata provinsi sulawesi tenggara. pada angka usia harapan hidup kabupaten konawe utara sementara provinsi sulawesi tenggara rata rata sudah mencapai beberapa permasalahan pada aspek kesehatan adalah sebagai berikut rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dengan rasio dengan jumlah penduduk sebesar tenaga kesehatan dengan rasio dengan jumlah penduduk sebesar dan jaminan pembiayaan kesehatan masih banyaknya kasus gizi buruk balita tingginya angka kematian bayi akb) bayi kelahiran. cakupan desa kelurahan universal child immunization uci) sebanyak cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin sebesar pada pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan pone, jumlah yang tersedia hanya tipe sebanyak buah perlu mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, cakupan desa siaga, cakupan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) dan cakupan jamban keluarga.dua isu itu, saling terkait satu dan lainnya. pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang berkualitas. kabupaten konawe utara, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. angka kemiskinan kabupaten konawe utara mengalami penurunan, dimana pada tahun angka kemiskinan mencapai dan pada tahun menurun hingga meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan namun jumlah penduduk yang terkategori miskin masih cukup besar rpm kabupaten konawe utara tahun nv pemerintah kabupaten konawe utara yaitu sebesar jiwa yang menyebabkan peningkatan jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial pks). selain itu, tingkat pengangguran kabupaten konawe utara tergolong tinggi. pada penduduk yang terkategori menganggur mencapai orang. bila dilihat dari angka pengangguran terbuka selama kurun waktu terdapat penurunan prosentase. pada pengangguran terbuka konawe utara masih mencapai pada waktu yang sama rata rata pengangguran terbuka provinsi sulawesi tenggara sudah mencapai tetapi, pada angka pengangguran terbuka konawe utara mengalami penurunan menjadi dan sulawesi tenggara menjadi tingginya angka pengangguran terbuka yang disebabkan antara lain tidak bandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar konawe utara belum terserap secara optimal oleh sektor sektor formal. bidang ekonomi pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum berkembangnya jiwa kewirausahaan daerah perdesaan serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam. investasi sektor sektor unggulan daerah seperti pertambangan, perkebunan, dan sektor sektor potensial daerah seperti perikanan, kehutanan, dan pariwisata belum mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. hal tersebut dapat dilihat dari sumbangan sektor sektor tersebut terhadap pdrb kabupaten konawe utara. selama kurun waktu sektor unggulan maupun sektor potensial belum dapat diolah secara optimal sehingga tidak dapat memberikan nilai tambah rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara terhadap pertumbuhan pdrb kabupaten konawe utara. pada tahun sektor pertambangan hanya memberikan kontribusi sebesar rp. atau hanya sekitar sub sektor perkebunan sebesar x6, sub sektor tanaman pangan sebesar sub sektor perikanan sebesar sektor kehutanan sebesar pada tahun jumlah penduduk yang dapat terserap oleh sektor sektor usaha dalam pdrb kabupaten konawe utara sebesar dari total jumlah penduduk produktif tahun) atau sebesar jiwa. diharapkan dengan pembangunan ekonomi daerah berbasis sda melalui program peningkatan produktivitas sektor sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan serta sektor potensial seperti pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga dengan demikian dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah pengangguran kabupaten konawe utara. selain itu masalah yang dihadapi pemerintah kabupaten konawe utara yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah besarnya tingkat inflasi yang melonjak setiap tahun. tercatat angka bahwa pada tahun tingkat inflasi konawe utara sebesar kemudian pada tahun mengalami peningkatan menjadi dan selanjutnya tahun dan mengalami peningkatan lagi menjadi dan pendapatan yang diterima masyarakat tidak akan berarti apabila diikuti tingkat inflasi yang tinggi dan mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi kabupaten konawe utara khususnya investasi dalam skala besar, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung (transportasi, telekomunikasi, dan energi) serta belum optimalnya promosi dan pengembangan potensi obyek wisata konawe utara. rpm kabupaten konawe utara tahun inv pemerintah kabupaten konawe utara cc. bidang infrastruktur wilayah antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya infrastuktur fisik. ketersediaan infrastruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakukan lebih efisien dan efektif. karena itu, proses percepatan perbaikan ekonomi, harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. beberapa kondisi kondisi infrastruktur kabupaten konawe utara dapat dijelaskan sebagai berikut bidang transportasi darat, salah satu indikator keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan khususnya pada jalan provinsi dan kabupaten. pada tahun tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang telah mencapai (kondisi baik dan sedang). dengan tingkat kemantapan tersebut, dari panjang jaringan jalan provinsi masih berada pada kondisi sedang dan berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. sedangkan kondisi kemantapan jalan kabupaten yang sepanjang pada tahun mencapai kondisi baik dan kondisi sedang serta kondisi rusak ringan dan dalam kondisi rusak berat. kerusakan jalan yang terjadi kabupaten konawe utara antara lain disebabkan oleh beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat mst) dan belum optimalnya penanganan jalan provinsi maupun jalan kabupaten. selain itu juga pelayanan angkutan massal seperti pelayanan angkutan umum antar kabupaten dan kecamatan dirasakan belum optimal. bahkan, hingga tahun kabupaten konawe utara belum tersedia trayek angkutan umum untuk mobilisasi orang dan barang untuk wilayah ibukota kabupaten. indikator lain untuk aspek transportasi darat adalah kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan serta fasilitas lalu lintas seperti rpm kabupaten konawe utara tahun iv pemerintah kabupaten konawe utara rambu, marka, pagar pengaman jalan, terminal dan jembatan timbang serta belum optimalnya kondisi dan pelayanan terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi. bidang transportasi laut, antara lain: kondisi fisik pelabuhan dermaga lintas penyeberangan kurang memadai dan sarana transportasinya belum memadai. bidang infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, potensi sumber daya air kabupaten konawe utara yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. pada tahun panjang jaringan irigasi kabupaten konawe utara sebesar km, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat sebesar rusak sedang dan rusak ringan masih sebesar bidang infrastruktur listrik dan energi adalah rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum memadai, yaitu atau dari rumah tangga baru sekitar rumah tangga yang telah mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari pln: penyediaan sumber sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih) dan tenaga surya, masih sangat terbatas. bidang telekomunikasi, belum tersedianya layanan jasa telepon kabel: cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi gsm belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. bidang politik dan demokrasirpm kabupaten konawe utara tahun iv pemerintah kabupaten konawe utaraselain itu juga fasilitas pemerintah terhadap partisipasi organisasi masyarakat oms) masih sangat kurang, hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah. tercatat sejak tahun terdapat (satu) pendidikan politik setiap tahunnya. bidang pemerintahan dan pembangunan desa permasalahan dalam pembangunan bidang aparatur, antara lain terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah dan kualitas aparatur pemerintah daerah.pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. perbaikannya nilai nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. rpm kabupaten konawe utara tahun nv pemerintah kabupaten konawe utara sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena kurangnya kepastian hukum pemerintah daerah dalam menggali sumber sumber pendapatan lain. permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan pembangunan, masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan berusaha. rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh lemahnya sumberdaya modal usaha dan terbatasnya informasi pasar. isu strategis analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalamdapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. selain itu juga, isu yang strategis dapat dioperasionalkan secara moral dan etika birokrasioleh karena itu perlu adanya analisis terhadap faktor dan informasi yang akan menjadi peluang dan ancaman bagi kondisi kabupaten konawe utara. faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan juga kondisi internal kabupaten konawe utara. kondisi internal yang dimaksud adalah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. selain itu juga isu strategis berkaitan dengan permasalahan permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. dengan demikian, mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan atas, maka rpm kabupaten konawe utara tahun inv pemerintah kabupaten konawe utara terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun depan, isu strategis yang diangkat adalah berkenaan dengan isu pokok, yaitu: pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan penurunan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan kinerja birokrasi pelayanan publik peningkatan produktivitas dan kemandirian pangan pengelolaan pad daya dukung lingkungan rpm kabupaten konawe utara tahun iv pemerintah kabupaten konawe utara bab visi dan misi pembangunan daerah visi kabupaten konawe utara dimekarkan berdasarkan undang undang nomor tahun dengan pemekaran ini, kabupaten konawe utara telah memiliki wilayah otonomi sendiri dengan ibu kota kangguru. sebagai salah satu syarat tercapainya tujuan pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan dengan baik maka pembangunan kota kangguru sebagai pusat pemerintahan mutlak dilakukan. dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi kabupaten konawe utara saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang masyarakat mengenai tantangan lima tahun depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka dalam periode visi kabupaten konawe utara adalahpada visi kabupaten konawe utara terdapat (empat) kata kunci yaitu sejahtera, adalah kemampuan memberdayakan potensi internal dan eksternal, dalam hidup yang bahagia, tentram, aman dan damai sehingga terpenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin. persatuan, adalah modal dasar dalam mendorong terciptanya iklim kehidupan sosial yang kondusif dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis, adil dan mandiri, guna mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia religius dan berbudaya, adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama guna meningkatkan dan mewujudkan etika dan moral yang pemerintah kabupaten konawe utara dilandasi dengan nilai nilai agama dan budaya dalam interaksi kehidupan masyarakat sehari hari. pemerintah yang bersih dan demokratis, adalah system pemerintahan yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, dalam perspektif good governance dan clean governance misi guna mewujudkan visi konawe utara menjadi suatu realitas kehidupan politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, hukum dan ketentraman ketertiban serta tatanan pemerintahan, maka visi tersebut diterjemahkan dalam misi yang akan diemban yaitu politik, mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat dengan mengembangkan partisipasi politik masyarakat secara sehat dan rasional melalui partai politik serta memposisikan lembaga eksekutif dan legislatif dalam kemitraan yang sejajar ekonomi, mewujudkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat yang memungkinkan berlangsungnya kelancaran dan pengembangan ekonomi rakyat dengan mengembangkan sentra sentra produksi dan pusat pusat pertumbuhan dengan distribusi faktor faktor produksi secara proporsional. mendorong secara luas tumbuhnya investasi dalam skala besar, menengah dan kecil pada berbagai sektor sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. mengoptimalkan potensi sda yang dikelolaosial budaya, mengembangkan perluasan akses dan daya tampung pendidikan serta pembangunan pendidikan yang bermutu baik tk, sd, rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara sma kejuruan dalam mewujudkan suatu tatanan community learning yaitu masyarakat yang terus menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baik melalui institusi pendidikan luar sekolah maupun melalui proses pendampingan instansi terkait dan lsm. mewujudkan nilai nilai agama dan pengamalan pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari hari oleh seluruh anggota masyarakat. mendorong dan mengembangkan aktualisasi nilai nilai budaya sebagai landasan untuk mewujudkan proses pembangunan yang beradab dan kontekstual. meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional. hukum, mewujudkan tertib hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. ketentraman dan ketertiban, memberikan jaminan yang kondusif terselenggaranya rasa aman, tenteram dan harmonis dalam kehidupan masyarakat disemua lini dan tatanan, sehingga memungkinkan terselenggaranya semua bentuk interaksi sosial, ekonomi, politik dan keagamaan secara tertib. mendorong suasana persatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat sebagai prasyarat yang diperlukan dalam proses pembangunan yang merupakan komitmen masyarakat dan pemerintah kabupaten konawe utara dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. tatanan pemerintahan, mengoptimalisasi fungsi lembaga dan aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja mengedepankan nilai nilai demokrasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna mendorong percepatan pembangunan serta mewujudkan good governance dan clean governance. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tujuan dan sasaran visi dan misi kabupaten konawe utara tersebut diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran yang jelastujuan ditetapkan dengan mengacu pada misi dan didasarkan analisis strategis. kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan: untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan:edangk dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan: untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran,pembangunan kabupaten konawe utara tahun dibagi kedalam tiga tahap: tahap konsolidasi, baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. dalam tahap konsolidasi ini sasaran yang hendak dicapai adalah: perbaikan kebijakan dan regulasi meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara menguatnya kapasitas kelembagaan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat tahap peningkatan kesejahteraan. adapun sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah: meningkatnya pertumbuhan ekonomi meningkatnya lapangan pekerjaan menurunnya angka kemiskinan meningkatnya kesejahteraan tahap peningkatan kemandirian masyarakat. tahap ini merupakan sasaran akhir pemerintahan kabupaten konawe utara. kemandirian masyarakat akan nampak dari: meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah meningkatnya kesadaran hukum meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekonomi rakyat meningkatnya kinerja ekonomi rakyat meningkatnya sumber sumber pendapatan daerah dan berkurangnya ketergantungan pada sumber keuangan dari pemerintah pusat adapun tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten konawe utara selama periode yang ingin dicapai adalah sebagai berikut rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintahvisi. misi tujuan sasaran misi: mendorong dan meningkatkan kehidupan politik meningkatnya partisipasi mewujudkan yang dinamis dan bermartabat masyarakat dalam kehidupan kehidupan politik demokrasi yang dinamis dan terlaksananya kegiatan politik bermartabat daerah misi ii: meningkatkan meningkatkan pertumbuhan meningkatnya pendapatan per pembangunan sektor unggulan seperti kapita masyarakat ekonomi daerah pertambangan dan perkebunan menurunnya angka kemiskinan berbasis potensi sdameningkatkan aksesibilitas meningkatnya ketersediaan dan wilayah kualitas infrastruktur wilayah misi iii: meningkatkan mewujudkan masyarakat yang meningkatnya pelayanan sumber daya manusia sehat, cerdas, terampil, beriman pendidikan dan kesehatan yang produktif, dan berbudaya berdasarkan terutama kesehatan ibu dan anak agamis dan falsafah pancasila serta keagamaan berbudaya misi menciptakan mewujudkan keamanan dan terciptanya kepastian hukum yang ketentaraan, ketertiban masyarakat dalam akan memberikan rasa aman dan ketertiban dan kerangka persatuan dan tertib bermasyarakat penegakan hukum keharmonisan kehidupan yang berkeadilan misi optimalisasi fungsi mewujudkan sistem pemerintahan terwujudnya good governance lembaga dan aparatur yang efektif dan efisien dalam dalam pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan publik kualitas pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance penjelasan mengenai hubungan antara tujuan, sasaran dan isu strategis adalah sebagai berikut misi tujuan meningkatkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sasaran terlaksananya kegiatan politik daerah rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara peningkatan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat dimaksudkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pelaksanaan kegiatan politik daerah.namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pemilukada tahun secara umum berjalan aman dan damai. pemilukada tahun telah meletakkan dasar dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah sampai selesai. terkait dengan persoalan atas maka pemerintah membuat sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan politik daerah menjadi sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan. pemerintah kabupaten konawe utara misi tujuan1 meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunansasaran1 meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sasaran menurunnya angka kemiskinan peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan sektor potensial kabupaten konawe utara arahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memacu peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. pertumbuhan ekonomi kabupaten konawe utara tahun adalah persen dan pada tahun laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu persen. pada tahun mengalami kenaikan menjadi persen. namun pada tahun mengalami penurunan sebesar persen menjadi persen. meskipun pertumbuhan ekonomi tahun mengalami penurunan namun secara keseluruhan sumbangan sektor sektor pdrb khususnya sektor potensial dan sektor unggulan tetap mengalami kenaikan sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. peningkatan sektor sektor unggulan dan potensial mampu menurunkan tingkat pengangguran kabupaten konawe utara pada tahun sebesar persen dari sebesar persen pada tahun menjadi persen tahun meskipun pada tahun pengangguran terbuka telah menurun sebesar persen namunpeningkatan sektor unggulan dan potensial juga mampu mengurangi angka kemiskinan kabupaten konawe utara sesuai dengan strategi pro poor, dimana sejak tahun angka kemiskinan kabupaten konawe utara menurun sebesar persen atau pada tahun menjadi x6. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara tujuan meningkatkan aksesibilitas wilayah sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah pembangunan infrastruktur wilayah kabupaten konawe utara sejak tahun menunjukkan adanya kemajuan yang cukup pesat. pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah pembangunan jalan dan pelabuhan khusus pertambangan. pembangunan sarana dan prasarana transportasi tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap meningkatnya aksesibilitas wilayah, baik antar kabupaten, antar pulau dalam daerah maupun luar daerah. aksesibilitas wilayah yang dimaksud mencakup transportasi arus penumpang dan barang yang selaras dengan peningkatan jumlah investor dan kegiatan ekonomi masyarakat. namun kenyataan yang ada lapangan menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur wilayah khususnya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan pengairan masih blum memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berlangsung masyarakat. hal ini ditunjukkan oleh kualitas dan kuantitas prasarana jalan, ketersediaan angkutan umum serta sarana dan prasarana transportasi laut yang masih sangat terbatas terutama dikaitkan dengan standar keselamatan penumpang. misi iii tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, beriman dan berbudaya berdasarkan falsafah pancasila sasaran pembangunan indeks pembangunan manusia yang berakhlak dan berbudaya sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang kesehatan dan gizi, pendidikan dan kebudayaan merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih produktif, agamis dan berbudaya. berbagai program pembangunan bidang sosbud telah mampu memperbaiki akses bidang dan kualitas pendidikan. kemajuan terlihat dari angka rata rata lama sekolah yang meningkat dari (tahun menjadi (tahun selain itu juga angka melek huruf usia tahun atas mengalami peningkatan sebesar persen yaitu pada tahun sebesar persen menjadi persen pada tahun selain bidang pendidikan, pelayanan bidang kesehatan juga terus mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten konawe utara. salah satu indikator dari sektor kesehatan, sebagian telah memberikan hasil yang nyata seperti peningkatan angka usia harapan hidup dari (tahun menjadi (tahun penurunan status gizi buruk pada anak dan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi. selain itu juga tempat peribadatan, kegiatan keagamaan dan jumlah lembaga keagamaan terus dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang agamis dan berbudaya. meskipun ekspansi dari sektor kesehatan, pendidikan dan keagamaan telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik namun angka yang dicapai masih dibawah angka ipm provinsi sulawesi tenggara, sehingga diharapkan percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi mampu meningkatkan ipm masyarakat kabupaten konawe yang pada tahun sebesar dan dapat menurunkan kematian ibu dan bayi serta gizi buruk. angka ipm termasuk pada golongan menengah atas yang memiliki nilai sehingga dibutuhkan beberapa peningkatan program untuk menuju ipm tinggi yang memiliki nilai batas misi tujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka persatuan dan keharmonisan kehidupan rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara sasaran terciptanya kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan tertib bermasyarakat selama empat tahun terakhir telah banyak kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan kabupaten konawe utara yang aman dan damai. seluruh wilayah, tidak ada gangguan keamanan yang berarti. tingkat kriminalitas yang terjadi terus mengalami penurunan. pada tahun jumlah kriminal yang terjadi sebanyak kasus dan pada tahun menurun hingga menjadi kasus. hal tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan yang mencakup aparat penegak dan kepastian hukum yang ada telah dapat ditegakkan dengan baik. kerjasama antara masyarakat dan aparat dalam menjaga lingkungan masyarakat yang aman telah dapat diaplikasikan dengan baik melalui pembentukan kelompok kelompok masyarakat siaga atas bimbingan dan pelatihan aparat penegak hukum. peningkatan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik antar daerah daratan dan antar daratan dan kepulauan merupakan salah satu cermin dari perbaikan keamanan kabupaten konawe utara. meskipun sampai saat ini belum terdapat kasus kriminalitas yang cukup berarti namun patut diwaspadai dan diupayakan sistem keamanan lingkungan yang memadai mengingat posisi kabupaten konawe utara sebagai jalur transit pergerakan alternatif penduduk sulawesi tenggara sulawesi tengah. produk hukum sebagai suatu bentuk kepastian hukum masyarakat dalam berkegiatan yang dibuat selama pemekaran kabupaten konawe utara masih belum optimal. salah satunya adalah izin investasi dibidang pertambangan yang mengalami tumpang tindih sehingga menjadi satu kendala dalam pengelolaan sektor pertambangan yang transparan dan sustainable. oleh karena itu upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendorong terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan tertib masyarakat tetap menjadi tujuan pembangunan kabupaten konawe utara sebagai impuls perluasan investasi dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar. rpm kabupaten konawe utara tahun v.jl pemerintah kabupaten konawe utara misi tujuan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik sasaran terwujudnya good governance dalam pelayanan publik upaya untuk melakukan perbaikan birokrasi secara terencana, komprehensif, dan bertahap terus memantapkan pelaksanaannya. mengingat usia pemekaran kabupaten konawe utara masih muda sehingga perlu adanya tata kelola pemerintahan baik yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena jajaran birokrasi adalah pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. langkah yang telah dan terus dilakukan mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan penatalaksanaan, serta perbaikan sistem remunerasi yang memadai. termasuk dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. semua ini merupakan esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance). penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn, pelayanan publik berbasis spm serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara bab strategi dan arah kebijakan setelah tujuan dan sasaran rpm dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam (lima) tahun. metodologi itulah berupa perumusan strategiedangkan. strategi dan dan arah pembangunan kabupaten konawe utara tidak terlepas dari konsep pembangunan wilayah yang tertuang kedalam (enam) konsep, yaitu sebagai berikut partisipatoris: yaitu pembangunan masyarakat dan wilayah bmw) harus dapat membangkitkan dan mengembangkan peran serta masyarakat. ukuran pembangunan yang esensial adalah sejauh mana dan berapa besar masyarakat berperan serta dalam proses pembangunan tersebut. aksesibilitas pembangunan: yaitu pemberian ruang yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memiliki akses terhadap proses dan hasil pembangunan, sebagai prinsip pembangunan ekonomi rakyat dengan mendorong tumbuhnya pusat pusat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang bertumpu pada komoditas unggulan setempat dan kearifan lokal sustainable (berkelanjutan): yaitu pembangunan wilayah dan masyarakat harus dipandang dan diposisikan sebagai sesuatu yang terus berkembang sebagai bagian dari karakter dasar manusia yang terus menerus akan melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan berkelayakan rpm kabupaten konawe utara vi pemerintah kabupaten konawe utara sekuensial dan sistemik: proses pembangunan harus dilaksanakan secara sekuensial, yaitu penetapan skala prioritas secara beruntun dan sistematis atas dasar skala kepentingan masyarakat dan pemerintah terpatri: yaitu dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemandirian masyarakat harus tertanam disetiap jati diri anggota masyarakat sehingga serangkaian kebijakan pemerintah melalui (lima) aspek yaitu pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan usaha, pengembangan kelembagaan dan penciptaan sistem pelayanan masyarakat secara mudah, sederhana dan murah (efektif dan efisien) akan berkelanjutan integral dan terpadu: sumber daya yang menggerakkan pembangunan harus terintegrasi dan terpadu dalam sebuah sistem pembangunan. niat, wawasan, perencanaan, strategi program dan tujuan harus merupakan pola kooperatif yang saling menopang dan memperkuat. pelaku utama pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta berada dalam harmoni yang saling melengkapi. misi mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat misi dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, strategigembangkan pengembangan kehidupan partisipasi kemitraan masyarakat, kemitraan masyarakat, politik yang masyarakat lembaga politik dan lembaga politik dan dinamis dan dalam pemerintah untuk pemerintah untuk bermartabat kehidupan mewujudkan mewujudkan demokrasi demokrasi demokrasi terlaksananya berkelanjutan dan berkelanjutan dan kegiatan politik pendidikan politik pendidikan politik daerah daerah daerah rpm kabupaten konawe vi pemerintah kabupaten konawe utara pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat pada misi ini adalah melalui strategi mengembangkengan arah kebijakan pengembangaerah. melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi berkelanjutan dapat meningkat. strategi yang telah disusun pada misi dapat ditempuh melalui penguatan organisasi masyarakat sipil (oms) dan partai politik. penguatan oms perlu ditekankan pada peningkatan manajemen, peningkatan kualitas sdm, proses pengkaderan, pengembangan jaringan dan penggalangan dana operasional organisasi yang dapat menjamin keberlanjutan oms. partai politik perlu diperkuat agar dapat melaksanakan fungsinya mewakili ekspresi politik dan pilihan, membangun kompetisi kepemilikan dan dialog politik, mewakili artikulasi kepentingan sosial dan mempersiapkan pemilihan kepemimpinan. keberlanjutan oms perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan oleh karena itu fasilitas pemerintah daerah perlu dilakukan untuk membantu peningkatan peran dan kapasitas forum publik yang melibatkan oms daerah selain penguatan organisasi penguatan masyarakat sipil, pelaksanaan pendidikan politik yang dalamnya terdapat pendidikan politik demokratis dan pendidikan kewarganegaraan perlu ditingkatkan sebagai upaya penanganan masalah masalah politik secara kekeluargaan. misi meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi sdarpm kabupaten konawe utara vi pemerintah kabupaten konawe utaraingkatkan peningkatan produksi pertumbuhan pendapatan produksi dan dan pengelolaan sektor unggulan perkapita pengelolaan sektor sektor unggulan dan seperti masyarakat unggulan dan potensial dalam pertambangan dan potensial dalam perspektif perkebunan serta perspektif kemaslahatan mendorong kemaslahatan masyarakat secara pengembangan masyarakat secara fungsional, sektor potensial fungsional, akuntabilitas, seperti pertanian akuntabilitas, transparan dan dan ketahanan transparan dan berkelanjutan yang pangan, berkelanjutan ditunjang dengan perikanan, pengembangan kehutanan dan kualitas sdm. pariwisata meningkatkan meningkatnya meningkatkan percepatan aksesibilitas ketersediaan dan pembangunan pembangunan wilayah kualitas infrastruktur strategis infrastruktur infrastruktur (perhubungan, strategis wilayah kebinamargaan, (perhubungan, pengairan dan kebinamargaan, keciptakaryaan) pengairan dan untuk mendukung keciptakaryaan) pertumbuhan untuk mendukung ekonomi masyarakat pertumbuhan ekonomi masyarakat sasaran pertama yang akan dicapai dalam misi meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi sda) adalah meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. sasaran tersebut akan dicapai melalui strategi meningkatkdengan arah kebijakan peningkatumberdaya alam yang berlimpah yang berasal dari sektor unggulan pertambangan dan perkebunan dengan hasil tambang dan komoditi seperti nikel, rpm kabupaten konawe pemerintah kabupaten konawe utara emas dan kelapa sawit serta tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian kabupaten konawe utara dan menjadi pendorong masuknya investor konawe utara. peranan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan terus diupayakan peningkatannya. meskipun minat investasi belum pulih antara lain tercermin dari masih rendahnya nilai persetujuan investasi. melalui berbagai langkah pokok antara lain penyederhanaan prosedur investasi, peningkatan kepastian hukum, serta perbaikan kualitas infrastruktur, iklim investasi dalam tahun diperkirakan membaik. sehingga diharapkan melalui peningkatan produksi dan pengelolaan sektor unggulan dan potensial dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan kehutanan semakin membaik dan telah mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya pertanian dan industri pengolahan. hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan perkebunan melalui upaya revitalisasi pertanian, yang meliputi peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan dapat dijaga hingga pada tahun yang didorong oleh sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan. pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin tetap terpeliharanya fungsi fungsi ekosistem dari suatu wilayah, terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan proses produksi dan pendapatan masyarakat. oleh karena itu diupayakan adanya penekanan pada sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan. sasaran kedua yang akan dicapai pada pembangunan ekonomi berbasis potensi sda adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah melalui strategi meningkatkstrategi rpm kabupaten konawe utara2012 vi pemerintah kabupaten konawe utara yang telah dirumuskan didukung oleh arah kebijakan percepatdukungan sarana dan prasarana masih sangat terbatas. pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan pedesaan, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air dan minum). untuk mengatasi hal tersebut dan mengingat keterbatasan sumber dana pemerintah, sejak tahun telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur yang bersifat bantuan pendanaan dari pusat maupun provinsi serta mengupayakan peningkatan partisipasi swasta dalam dan luar negeri dalam pembangunan daerah. sementara itu, untuk infrastruktur yang bersifat non cost recovery yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, semakin didorong pembangunannya sesuai dengan kemampuan pendanaan apbn dan apbd melalui program program pembangunan yang lebih disinkronkan sehingga lebih efektif dan tidak tumpang tindih. cc. misi iii meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan berbudaya misi iiujuan sasaran strategi arah kebijakan mewujudkan meningkatnya meningkatkan peningkatan masyarakat yang pelayanan kualitas pelayanan kualitas sehat, cerdas, pendidikan dan pendidikan, penyelenggaraan terampil, kesehatan kesehatan dan layanan pendidikan, beriman dan terutama keagamaan kesehatan dan berbudaya kesehatan ibu keagamaan. berdasarkan dan anak serta falsafah pancasila keagamaan rpm kabupaten konawe pemerintah kabupaten konawe utar(ipm) atau human development index (hdi) yangstrategi yang disusun untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak serta keagamaan adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan melalui arah kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan. penyelenggaraan program pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: program pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan: program pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan (employment): dan program pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat. oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. dengan demikian kebijakan yang diambil harus memberikan kesempatan dan aksesibilitas yang besar kepada setiap masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi tingginya dan juga dituntut adanya penguatan kelembagaan pendidikan yang meliputi kualifikasi guru dan tata kelola pendidikan agar dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas. mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan terampil juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan sektor kesehatan. upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan gizi masyarakat antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi. rpm kabupaten konawe utara vi pemerintah kabupaten konawe utarasemangat kehidupan keagamaan masyarakat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. namun, semangat keagamaan masyarakat konawe utara masih menunjukkan adanya kesenjangan keberagamaan. mengingat wilayah konawe utara sebelum pemekaran merupakan daerah pedalaman yang minim akan sentuhan nilai nilai keagamaan dan sarat akan kepercayaan dan kondisi mistik. dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku social yang meliputi upayasemangat keagamaan masyarakat salah satunya dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan dan penguatan kelembagaan keagamaan, peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. misi menciptakan ketentaraan, ketertiban dan penegakan hukum yang berkeadilanciptanya menciptakan peningkatan ketentraman keamanan kepastian ketentraman dan dan ketertiban melalui dan hukum yang ketertiban melalui kerjasama antara ketertiban akan kerjasama antara pemerintah, masyarakat masyarakat memberikan pemerintah, dan aparat hukum dalam dalam rasa aman masyarakat dan pembuatan perda, kerangka dan tertib aparat hukum dalam penegakan dan persatuan bermasyarakat pembuatan perda, pelaksanaan hukum yang dan penegakan dan berkeadilan keharmonisan pelaksanaan hukum kehidupan yang berkeadilan rpm kabupaten konawe vi pemerintah kabupaten konawe utara strategi yang digunakan untuk mendukung misi konawe utara dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan aparat hukum dalam pembuatan perda, penegakan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. strategi tersebut diupayakan untuk menciptakan kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan tertib bermasyarakat. kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang sedikit terusik dengan berbagai kejadian yang mengindikasikan bahwa ketertiban masyarakat belum dapat terwujud secara permanen. berbagai peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kebanyakan masih dilatarbelakangi oleh pemahaman yang sempit terhadap perbedaan suku, agama, dan ras sara), perebutan sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, dan perebutan pengaruh dalam setiap proses politik. masa mendatang, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mungkin akan terjadi lagi dalam bentuk yang lebih merusak dan dalam skala yang lebih besar. kerumunan massa seperti perayaan hari hari bersejarah dan event olah raga yang seharusnya berlangsung secara aman dan damai, pada kenyataannya justru menimbulkan kekacauan sebagai akibat ketidaktertiban yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. dalam lima tahun mendatang kegiatan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dipastikan akan semakin sering terjadi seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi. oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah memastikan berbagai kegiatan masyarakat sosial, ekonomi dan politik dapat berlangsung secara aman dan tanpa harus menimbulkan korban yang disertai dengan kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. salah satunya adalah dengan mengupayakan terwujudnya kepastian hukum masyarakat dalam berinteraksi. khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri: serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. rpm kabupaten konawe utara vwujudnya meningkatkan sistem peningkatan sistem dan sistem good dan kinerja aparatur kinerja aparatur pemerintah governance pemerintah daerah pemerintah daerah dan yang efektif dalam dan desa berbasis desa berbasis spm dan efisien pelayanan spm dalam publik pelayanan publik penegakan supremasi hukum (rule law) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk itu, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan. betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan. oleh karena itu dalam rangka mewujudkan good governance dalam pelayanan publik sangat diperlukan arah kebijakan yang berupa peningkatan system dan kinerja pemerintah daerah.harus ditopang rpm kabupaten konawe vi pemerintah kabupaten konawe utara oleh efisiensi struktur pemerintah daerah kabupaten konawe utara, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik tata kelola pemerintahan merupakan suatu perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan lima tahun depan. perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku pembangunan. peningkatan sistem dan kinerja pemerintah desa patut dijadikan sebagai strategi peningkatan kualitas pemerintahan yang good governance melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan kebudayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas alokasi dana desa add). selain itu, keberhasilan pembangunan didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. sementara itu, untuk mendukung reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, perlu dibangun sistem informasi administrasi kependudukan siak) konawe utara. pengembangan siak merupakan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan nik) kepada setiap penduduk dan menggunakan nik sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan. penerapan undang undang tersebut dijabarkan melaluirpm kabupaten konawe utara vi pemerintah kabupaten konawe utara bab vii kebijakan umum dan program pembangunan daerah kebijakanberdasarkan pada target sasaran yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya melalui penjabaran visi misi maka dapat dirumuskan kebijakan umum yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. misi mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabatregulasi politik yang mampu mengakomodir dinamika politk rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara masyarakat kelembagaan meningkatkan peran lembaga politik jumlah dan kualitas dalam mengakomodir aspirasi dan pelayanan wacana masyarakat masyarakat meningkatkan pendidikan politik jumlah pendidikan politik kepada masyarakat untuk menunjang partisipasi politik rakyat keuangan mengoptimalkan penyelenggaraan jumlah belanja daerah proses demokrasi untuk bidang politik mengefesiensikan sumber sumber belanja daerah misi meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi sdaan jumlah perda perlu regulasi mengenai pengelolaan sda pelaksanaan amdal sektor unggulan dan sektor potensial berbasis lingkungan kelembagaan penguatan kelembagaan melalui jumlah penyuluhan peningkatan keahlian dan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan produktivitas masyarakat meningkatkan pengendalian inflasi tingkat inflasi yang berkaitan dengan ketersediaan pasokan komoditas untuk menjaga daya beli masyarakat keuangan mendorong secara luas tumbuhnya jumlah usaha investasi dalam skala besar, menengah dan kecil pada berbagai sektor melalui kemudahan perizinan berusaha dan program stimulus pemerintah pemerintah kabupaten konawe utarakan mou jumlah kerjasama dan antara pemerintah dan swasta kualitas pelayanan dalam hal pengelolaan sda yang menurut spm lebih bisa memberikan dampak pada pengembangan infrastruktur daerah kelembagaan meningkatkan koordinasi, jumlah sarana prasarana sinkronisasi, keterpaduan dan yang dibangun oleh swasta kerjasama antar sektor, masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana masyarakat mengembangan kualitas sdm aparat jumlah aparat pemerintah pemerintah dalam pelayanan dan yang bersertifikasi penyelenggaraan infrastruktur daerah keuangan mendorong pengeluaran jumlah tender pengadaan pemerintah yang lebih efektif dalam barang dan jasa melalui hal mekanisme pengadaan sistem e procurement insfrastruktur melalui procurement cc. misi iii meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan berbudaya penjabaran strategi pada misi iii berupa kebijakan umum dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel bawah rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara tabel kebijakan umum dan indikator kinerja pencapaian misi iii rpm kabupaten konawe utara tahun kanan ananta internal mengembangkan partisipasi tersedianya lembaga masyarakat dalam menyusun masyarakat bidang kebijakan bidang pendidikan, pendidikan, kesehatan dan kesehatan dan keagamaan keagamaan kelembagaan meningkatkan kualitas dan rasio guru terhadap profesional tenaga pendidik dan murid dan jumlah kesehatan baik teknis maupun guru bersertifikasi non teknis agar lebih mampu rasio tenaga mengembangkan kompetensinya medis terhadap meningkatkan mutu pendidikan jumlah penduduk dan kesehatan melalui rasio sekolah terhadap peningkatan pembangunan murid fasilitas pendidikan dasar, rata rata lama sekolah menengah dan kesehatan yang dan angka partisipasi mengarah kepada standar sekolah pelayanan minimal ketersediaan fasilitas menuntaskan program wajib keagamaan dan belajar tahun terutama kegiatan keagamaan wilayah perdesaan, pedalaman lingkungan masyarakat dan perbatasan dan mencanangkan wajib belajar tahun meningkatkan pemahaman dan pengamalan norma norma agama dan pelayanan kegiatan ibadah mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten masyarakat meningkatkan akses bantuan bidang pendidikan dan kesehatan yang pendidikan, kesehatan berkualitas terutama bagi dan keagamaan masyarakat miskin pedesaan jumlah pengangguran melalui peningkatan bantuan pendidikan dan kesehatan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian bekerja dan berusaha serta berperan aktif dalam rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara . pembangunan keuangan meningkatkan sumber sumber jumlah anggaran daerah pendapatan daerah dalam upaya untuk program pengoptimalan anggaran daerah pendidikan dan sebesar untuk program kesehatan pendidikan dan untuk program kesehatan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesipokok, yaitu terwujudnya masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya baik laki laki maupun perempuan yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharakat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. selain itu pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. adapun pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dan kemampuan manajemen.rpm kabupaten konawe utara tahun vj pemerintah kabupaten konawe utara manusia yaitu sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan. misi menciptakan ketentaraan, ketertiban dan penegakan hukum yang berkeadilandorong penegakkan hukum tingkat kriminalitas yang transparansi serta penyempurnaan sistem pelayanan publik kelembagaan meningkatkan kapasitas pelayanan berbasis spm kelembagaan untuk implementasi bidang hukum penyederhanaan prosedur perizinan serta menjamin kepastian usaha masyarakat meningkatkan partisipasi ketersediaan aparat masyarakat, polsek, tni, anggota hukum, lembaga lintas dan ormas kepemudaan masyarakat dan kegiatan pendidikan bidang kantrantibmas keuangan mendorong pengamanan kegiatan ekonomi kantrantibmas dalam upaya daerah percepatan perekonomian dan pertumbuhan simpul simpul ekonomiingkatkan perencanaan ketersediaan dokumen pembangunan daerah yang perencanaan berkualitas dalam rangka pembangunan daerah pembangunan yang berkelanjutan pelaksanaan kegiatan dan menerapkan tata koordinasi, sinkronisasi pemerintahan yang baik dan sinergi program meningkatkan koordinasi, pemerintahan sinkronisasi dan sinergi persentase penyelenggaraan pemerintah pemerintahan desa daerah melalui pengembangan yang melaksanakan koordinasi dan penyelarasan siklus tahunan desa sistem dan unit kerja secara tertib dan meningkatkan sistem administrasi kelengkapan dokumen pemerintahan desa kelurahan administrasi desa yang akuntabel kelembagaan meningkatkan pengembangan persentase pemerintahan aparatur daerah dan efisiensi desa yang melaksanakan organisasi daerah, susunan siklus tahunan desa secara organisasi dan tata kerja lembaga tertib teknis melalui upaya penyempurnaan, sdm, pembinaan serta pengembangan aparatur dan pendidikan kedinasan, reformasi birokrasi dan pemerataan distribusi pegawai sampai daerah terpencil dan pedalaman masyarakat meningkatkan kualitas dan kualitas ketersediaan sarana informasi serta sarana dan informasi dan komunikasi prasarana segenap wilayah melalui pembangunan jaringan teknologi komunikasi dan informasi pemerintah kabupaten konawe utara dilingkungan pemerintah kabupaten serta penyebarluasan dan jangkauan informasi segenap wilayah keuangan meningkatkan implementasi prinsip penerimaan pendapatan prinsip good dan clean governance asli daerah dan belanja dalam pengawasan daerah dalam daerah upaya pencegahan serta penindakan kasus korupsi serta pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan sektor pad program pembangunan daerah setelah kebijakan umum disusunrogram yang konkrit dalam bentuk program prioritasdalam sub bagian ini diuraikan secara mendetail program program berikut kegiatan kegiatan dari urusan urusan satuan kerja perangkat daerah skpd), lintas skpd, maupun program kewilayahan kabupaten konawe utara. penyusunan program dan kegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. program dan kegiatan pembangunan kabupaten konawe utara dalam rpm tahun terdiri dari program unggulan kepala daerah dan program serta kegiatan pada setiap satuan kerja perangkat daerah skpd) yang dikelompokkan pada masing masing urusan, yang meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. adapun rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara rangka penyediaprogram unggulan upaya untuk melakukan percepatan pembangunan kabupaten konawe utara diwujudkan dengan menjadikan desa sebagai basis utama pembangunan, yang terimplementasikan lewat program unggulan bangun masyarakat dan wilayah sejahtera untuk kita bmw sejuk),berbasis pemberdayaan masyarakat de) pemerintah daerah kadangkala kurang maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan terutama masyarakat yang jauh dari akses jalan dan terpencil sehingga untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membagi beban dan mendistribusikan tanggung jawab unit pemerintahan daerah yang paling bawah yaitu desa. pembagian tanggung jawab yang dimaksud adalah pembagian kewenangan dan tugas pemerintah termasuk dengan mendistribusikan anggaran pembangunan langsung desa. alokasi kewenangan ini mendorong pemberdayaan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan peningkatan kapasitas kemampuan pemerintahan desa yang disertai dengan kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang pro poor dengan kebijakan pembangunan lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui alokasi dana desa add) yang bertujuan memberdayakan sumber daya manusia melalui potensi desa. untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal penting dalam memajukan masyarakat desa dalam pemberdayaan, yaitu rpm kabupaten konawe utara tahun vji pemerintah kabupaten konawe utara fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa melalui kegiatan forum rembuk diskusi reguler yang dilakukan secara berkeliling antar desa (rural roundtable discussion) dengan pemahaman belajar dari pengalaman untuk menjadikan daur program pemberdayaan. fasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa sebagai dasar penggalian kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam dan masyarakat desa. fasilitasi penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk skala kebutuhan prioritas dan perekonomian desa yang dituangkan dalam apb des baik dalam pemerintah maupun pihak pihak lain. fasilitasi pemahaman dan kemitraan pemerintah desa, bpd dan masyarakat adalah mitra yang mampu menyusun dan merencanakan apb des yang akan dituangkan dalam alokasi dana desa add). memfasilitasi dan menumbuhkan fasilitator dari desa itu sendiri yang memotivasi kegiatan belajar dan karakteristik desa untuk menemukan pola ekonominya sendiri. memfasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan membuat media warga sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam berkegiatan dan penggunaan anggaran desa. memanfaatkan sumber potensi desa, mengelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan. alokasi dana desa ad dan. rpm kabupaten konawe utara tahun vyi pemerintah kabupaten konawe utara. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi,adapun penyaluran, konsultan dan pencairan alokasi dana desa adalah sebagai berikut: alokasi dana desa diberikan setiap tahunnya dalam anggaran pendapatan belanja daerah apbd) kabupaten konawe utara utaramasyarakat desa pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk bedasarkan keputusan kepala desa kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati cg. badan pemberdayaan masyarakat desa melalui konsultan kabupaten setelah dilakukan verifikasi oleh fasilitator kecamatan. untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian dalam pengelolaan alokasi dana desa bupati membentuk sebuah badan yang berfungsi sebagai konsultan kabupaten. konsultan kabupaten yang dimaksud, membentuk fasilitator kecamatan dan pendamping desa pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas tugas pembinaan, pengawasan dan penilaian dalam pengelolaan add dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah apbd) kabupaten konawe utara diluar dana alokasi dana desa add) rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara untuk melaksanakan kegiatan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa add), masyarakat desa membentuk unit pengelola kegiatan desa upk desa) pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas upk desa, dibebankan pada alokasi dana desa ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati konawe utarading aladin). program aladin merupakan salah satu program unggulan kabupaten konawe utara yang berupa pemberian bantuan bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. bantuan perumahan yang dimaksud meliputi pembangunan rumah baru maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni rth), bantuan atap, lantai maupun dinding. sasaran yang dituju mencakup masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang termasuk dalam daftar survei penerimaan bantuan perumahan yang sudah tidak layak huni dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. sekolah gratis paripurna segera) pertimbangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan gratis paripurna pada jenjang sd, mi, smp, ts, sma, dan smk negeri kabupaten konawe utara adalah dalam rangka meringankan beban masyarakat orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan gratis paripurna pada tingkat jenjang sd, mi, smp, ts, sma, dan smk negeri dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten konawe utara. rpm kabupaten konawe utara tahun vyi pemerintah kabupaten konawe utara pendanaan pendidikan gratis paripurnasebesar (dua puluh persen) dari totalitas anggaran pendidikan guna menjamin terselenggaranya pendidikan gratis paripurna sebagaimana yang diharapkan. tata cara pemberian biaya pendidikan gratis paripurna tata cara pemberian biaya pendidikan gratis paripurna pada tingkat jenjang sd, mi, smp, ts, sma, dan smk negeri diatur dengan peraturan bupati: peraturan bupati sebagaimana dimaksud merupakan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis kabupaten konawe utara adalah sebagai berikut setiap komponen penyelenggaraan pendidikan yang telah dianggarkan melalui dana bos dan bop atau program lainnya, dilarang memungut biaya tambahan dari orang tua atau peserta didik. jenis jenis pungutan yang dilarang permintaan bantuan pembangunan, permintaan bantuan dengan alasan dana sharing: permintaan bantuan dengan alasan peningkatan mutu, pembayaran buku teks pelajaran: pembayaran iuran pramuka: pembayaran cetak buku lembar kerja siswa lks): sg. pembayaran uang perpisahan: pembayaran uang photo: pembayaran uang foto copy: pembayaran uang ujian: pembayaran uang ulangan semester: pembayaran uang pengayaan remedial les: rpm kabupaten konawe utara tahun vi pemerintah kabupaten konawe utara pembayaran uang rapor: pembayaran uang penulisan ijazah: pembayaran uang infak: serta pungutan lainnya yang dapat membebani baik siswa maupun orang tua siswa kepala sekolah, guru dan atau tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik, komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik dengan dalih apapun.: pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik: ketentuan mengenai pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. kesehatan gratis keras) ada beberapa pertimbangan yang mendasari program penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis sebagai salah satu program unggulan kabupaten konawe utara, antara lain rpm kabupaten konawe utara tahun vy pemerintah kabupaten konawe utara adapukonawe utara guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis adalah sebagai berikut seluruh penduduk kabupaten konawe utara yang mempunyai identitas berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau surat keterangan penduduk. penduduk kabupaten konawe utara tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. jenis pelayanan kesehatan gratis yang dimaksud meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis rawat jalan tingkat pertama jtp): rawat inap tingkat pertama rite): rawat inap tingkat lanjutan rite): rawat jalan tingkat lanjutan rtl) melalui poliklinik spesialis: pelayanan kesehatan luar gedung: dan pelayanan gawat darurat. pelayanan rawat jalan tingkat pertama berlaku pada puskesmas dan jaringannya. pelayanan rawat inap tingkat pertama berlaku pada puskesmas perawatan. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan berlaku pada kelas iii (tiga) rumah sakit pemerintah kabupaten konawe utara. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan melalui poliklinik spesialis berlaku pada rumah sakit pemerintah kabupaten konawe utara dan rumah sakit lain yang telah ditunjukpos kesehatan rpm kabupaten konawe utara tahun yi pemerintah kabupaten konawe utara desa (poskesdes) dan pos kesehatan pesantren (poskestren) serta pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah bagi pasien pasca rawat inap (home carekabupaten konawe utara. paket pelayanan kesehatan gratis meliputi pemeriksaan laboratorium dasar: pemeriksaan laboratorium klinik: pemeriksaan radio diagnostik: pemeriksaan patologi anatomi: tindakan bedah operatif, hak dan kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatpendanaan pelayanan kesehatan gratiselayanan kesehatan gratis terhadap penduduk kabupaten konawe utara. tata cara pemanfaatan dan penyaluran dana diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara program kerja pemerintah daerah adapun program kerja pemerintah daerah kabupaten konawe utara akan uraikan berdasarkan misi kabupaten konawe utara, dengan penjelasan sebagai berikut: misi mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat pada misi dijabarkan dalam (dua) sasaran yaitu meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pemilu dan terlaksananya pendidikan politik masyarkat. sasaran ini masing masing memiliki indikator dan capaian kinerja yang dijabarkan dalam tabel bawaheningkatkan nya program partisipasi bagian kesatuan masyarakat jumlah pemilih pendidikan bangsa, politik politik dalam masyarakat dan lintas kehidupan demokrasi pelaksanaan pendidikan politik o " " " " " to owl terlaksananya program bagian kesatuan kegiatan indeks pendidikan bangsa, politik politik pembangunan politik dan lintas daerah gender masyarakat legislatif eksekutif rpm kabupaten konawe utara tahun pemerintah kabupaten konawe utara berdasarkan tabel atas, pencapaian sasaran pada misi ditempuh dengan program pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh bagian kesatuan bangsa, politik dan lintas sekretariat daerah kabupaten konawe utara. capaian kinerja pada tahun diharapkan jumlah wajib pilih mencapai dengan program tersebut juga diharap mampu menambah indeks pembangunan gender baik tingkat legislatif maupun eksekutif. misi meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi sda pada misi dijabarkan dalam sasaran, dan diuraikan dalam indikator kinerja, capaian kinerja, program pembangunan daerah, serta skpd penanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam tabel bawah inionarki kana noni, program skpd sasaran kinerja awal akhir pembangun penunggu daerah jawab program perencanaan bappeda pdrb perkapita pembangunan ekonomi meningkatnya pendapatan drb sektor per kapita unggulan: masyarakat pembinaan dinas dan pertama pertambangan pengawasan ngan dan bidang energi pertambangan pengembangan dinas meningkatnya kawasan pendapatan pertanian pertanian dan pertanian dan per kapita tanaman pangan ketahanan ketahanan masyarakat pangan sektor pangan pertanian rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara pengembangan dinas kawasan pertanian dan pertanian perkebunan dan ketahanan ketahanan pangan sektor pangan perkebunan program optimalisasi pengelolaan dinas perikanan dan kelautan dan pemasaran perikanan produksi perikanan program pemanfaatan dinas kehutanan potensi kehutanan sumber daya hutan program dinas pariwisata pengembangan pariwisata pemasaran dan pariwisata kebudayaan program pemberdayaan sakit miskin, komunitas dinas sosial, adat terpencil tenaga kerja tingkat kat) dan .: dan transmigrasi masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya program dinas ketersediaan perhubungan pembangunan sarana pelabuhan meningkatnya khusus sarana dan komunikasi prasarana ketersediaan pertambangan dan perhubungan dan kualitas informatika infrastruktur ketersediaan dinas wilayah moda program perhubungan transportasi peningkatan antar desa belum tersedia pelayanan komunikasi tersedia angkutan dan antar informatika rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara kecamatan tersedia tersedia antar kabupaten, dan tersedia tersedia antar daratan tersedia tersedia dengan pulau pulau kecil panjang jalan berdasarkan permukaannya program aspal hotmix km) pembangunan jalan dan jembatan perkerasan km) dinas pembangunan pekerjaan jembatan umum program pengembangan dan pengelolaan panjang saluran jaringan irigasi km) irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya cakupan pelayanan air bersih persentase dinas pelayanan listrik pekerjaan umum program pengembangan rumah tangga perumahan yang memiliki sanitasi rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara panjang jalan program berdasarkan rehabilitasi kondisi baik km) peliharaan sedang km) jalan dan rusak ringan jembatan km) rusak berat km) program pembangunan panjang drainase gorong saluran iron drainase gorong gorong tabel atas menjelaskan sasaran untuk misi yaitu yang pertama meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi diantaranya bappeda pm, dinas pertambangan dan energian dinas sosial, transmigrasi dan tenaga kerja. sasaran kedua yaitu meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah ditempuh dengan program pembangunan daerah dengan indikator kinerja. program tersebut dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika. cc. misi iii meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan berbudaya pencapaian sasaran pada misi iii ditempuh dengan indikator kinerja, capaian kinerja, program pembangunan daerah, dan skpd penanggung jawab yang diuraikan pada tabel berikut rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utaraiii rpm kabupaten konawe utara tahun program jumlah paud pendidikan dinas anak usia dini pendidikan, p pemuda, dan program olahraga angka rata rata pendidikan lama sekolah gratis program peningkatan meningkatkan pelayanan nya pelayanan angka harapan kesehatan dinas pendidikan hidup bagi kesehatan dan penduduk kesehatan miskin dan terutama derah kesehatan ibu terpencil dan anak serta angka melek program keagamaan huruf pendidikan non formal angka partisipasi kasar sd sederajat program dinas wajib belajar pendidikan, pendidikan pemuda, dan dasar olahraga smp sederajat sembilan tahun program smu sederajat pendidikan menengah angka partisipasi murni sd sederajat rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara program wajib belajar smp sederajat og1g pendidikan dinas dasar pendidikan, sembilan pemuda, dan tahun olahraga program smu sederajat pendidikan menengah jumlah tempat program pembangunan sekretariat ibadah tempat daerah ibadah cakupan pelayanan gizi program buruk mendapat perbaikan gizi perawatan angka kematian program ibu melahirkan peningkatan (per keselamatan kelahiran) ibu anak angka kematian bayi (per program kelahiran) peningkatan keselamatan cakupan ibu anak kunjungan program bayi peningkatan cakupan pelayanan dinas kunjungan ibu kesehatan kesehatan hamil bagi cakupan penduduk pelayanan miskin dan kesehatan pasien daerah masyarakat terpencil miskin cakupan program desa kelurahan peningkatan universal child immunization keselamatan (uc) ibu dan anak rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara cakupan pertolongan persalinan oleh program tenaga kesehatan peningkatan dinas yang memiliki keselamatan kesehatan kompetensi ibu dan anak kebidanan program pemberdayaan sakit miskin, komunitas dinas sosial, tingkat adat tenaga kerja terpencil kemiskinan dan kat) dan transmigrasi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya tan kerja esemka kerja program peningkatan dinas sosial, kualitas dan tenaga kerja produktivitas dan tenaga kerja transmigrasi tersedianya balai latihan kerja unit) berdasarkan tabel atas, diketahui bahwa untuk mencapai sasaran pada misi ill ditempuh dengan indikator dan target kinerja. program pembangunan daerah dilaksanakan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas kesehatan, sekretariat daerah, dan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. sasaran misi pada ini diharapkan dapat mendongkrak nilai ipm kabupaten konawe utara pada khususnya dan sulawesi tenggara pada umumnya yang masih berada pada peringkat an tingkat nasional. rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara misi menciptakan ketentaraan, ketertiban dan penegakan hukum yang berkeadilantingkat bagian program terciptanya jumlah perda penataan kepastian bidang hukum peraturan hukum yang perundang akan lah undangan memberikan tam rasa aman dan demonstrasi bermasyarakat jumlah peningkatan bappeda promosi dan investor kerjasama investasi tabel atas menggambarkan untuk mencapai sasaran ditempuh dengan program kerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten konawe utara dan badan perencanaan pembangunan dan penanaman modal kabupaten konawe utara. indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari tingkat kriminalitas, jumlah perda, jumlah demonstrasi, dan jumlah investor.program peningkatan penanganan profesionalisme tindak lanjut tenaga inspektorat inspektorat pemeriksa dan aparatur pengawasan tersedianya belum tersedia simpeg tersedia program peningkatan dan bkd dan diklat meningkatnya pengembangan kepuasan sistem absensi belum tersedia aparatur pelayanan elektronik tersedia public cakupan pelayanan ktp 60x 100x6 program dinas tersedianya penataan kependudukan siak sistem adminstrasi dan catatan informasi kependudukan sipil administrasi kependudukan) ketersediaan dokumen: rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara program perencanaan tersedia tersedia perencanaan pembangunan pembangunan daerah prasarana program tersedia tersedia perencanaan wilayah prasarana sumber wilayah dan bappeda tersedia tersedia sumber daya daya alam alam ketersediaan dokumen program tersedia tersedia perencanaan perencanaan ekonomi ekonomi program tersusun penataan sekretariat perda tentang peraturan daerah kelembagaan perundang undangan terlaksananya alokasi dana program bpmf program .\| desa add) otonomi desa jumlah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, puutobu, panitera) program pengembangan jumlah dana dinas kunjungan 80x .\| pariwisata dan wisatawan program kebudayaan pengembangan destinasi pariwisata program pengelolaan perbaikan kantor sistem perpustakaan secara baku administrasi dan arsip oleh skpd kearsipan daerah peni peningkatan dinas dan pengelolaan pendapatan pengembangan atan. daerah rp) pengelolaan dan aset keuangan daerah daerah rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara tersedianya peningkatan dinas dan data base pengelolaan, belum pengembangan sumber tersedia pendapatan, tersedia pengelolaan pendapatan dan aset keuangan daerah daerah daerah program penat tersedianya belum tersedia datagram skpd terkait perda retribusi tersedia dprd perundang undangan program peningkatan jumlah bumi promosi dan bappeda unit) kerjasama investasi pemerintahan desa yang program peningkatan melaksanakan kapasitas bpmf siklus tahunan aparatur desa secara pemerintah tertib desa program desa yang pembinaan dan menyusun fasilitasi apbd secara pengelolaan benar keuangan desa penyediaan skpd layanan penyelenggara program pengadaan barang dan peningkatan barang dan asa sarana dan jasa secara prasarana line (e aparatur procurement) rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara berdasarkan tabel atas dapat diketahui, pencapaian sasaran pada misi rpm kabupaten konawe utara tempuh dengan program prioritas pembangunan daerah dengan masing masing indikator dan capaian kinerja. program pembangunan ini dilaksanakan oleh beberapa instansi diantaranya inspektorat derah, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pengelolaan, pendapatan, keuangan dan aset daerah, dinas pariwisata dan kebudayaan, kantor perpustakaan dan arsip daerah, dan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten konawe utara. rpm kabupaten konawe utara tahun vii pemerintah kabupaten konawe utara bab viii penetapan indikator kinerja bab ini menguraikan indikator kinerja rpm. indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati konawe utara pada akhir periode masa jabatan. indikator ini merupakan gambarpenentuan indikator kinerja indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja skpd dalam menjalankan program programnya. dengan demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi kinerja skpd. indikator kinerja daerah ini merupakan target bupati dan wakil bupati konawe utara yang harus dikejar dan didukung skpd. indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk rpm ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program program yang dilaksanakan skpd. karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator indikator exact: ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan. proxy: indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut. rpm kabupaten konawe utara yyp pemerintah kabupaten konawe utara cc. activity: indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan. sebagian besar indikator kinerja daerah untuk rpm merupakan indikator exact dan proxy. sementara indikator activity lebih banyak dipakai untuk mengukur kinerja skpd. namun pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja skpd langsung dijadikan indikator rpm. disadari bahwa penentuan indikator kinerja rpm dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan skpd maupun lintas skpd. indikator kinerja rpm ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja skpd, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. dengan kata lain meski menjadi acuan skpd, tetapi penentuan indikator kinerja rpm juga memperhatikan kemampuan skpd berdasarkan analisa slot. indikator kinerja rpm pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang diinginkan bupati dan wakil bupati konawe utara dengan kemampuan dan kesanggupan skpd. indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan sdm, ketersediaan anggaran, dukungan partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yan diinginkan oleh bupati dan wakil bupati itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan skpd, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah. dengan kondisi yang ada kepemimpinan yang baru tertantang untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. karenanya kepemimpinan yang baru membutuhkan semangat dan loyalitas acaranya. semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja. indikator kinerja ini membutuhkan dukungan pula dari masyarakat serta dprd secara secara objektif dan rasional. oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan rpm termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspek formal yang disyaratkan. aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan rpm kabupaten konawe utara yl pemerintah kabupaten konawe utara musrenbang penyusunan rpm. aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada. aspek formal tersebut diantaranya menyangkut perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: relevant, yaitu. well defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan. cc. measurable, yaitu, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan kinerja. reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator. cost effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. kriteria atas sebagian dipakai untuk menentukan indikator rpm, namun sebagian yang lain dipakai dalam menentukan indikator kinerja skpd. indikator dan target kinerja untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja rpm sekaligus sebagai acuan penyusunan renstra dan senja skpd, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada rpm ini. indikator kinerja rpm ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode sampai bahkan sebagai referensi digambarkan pula kondisi lima tahun sebelumnya, sebagai pembanding. penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut. rpm kabupaten konawe utara pemerintah kabupaten konawe utara rpm kabupaten konawe utara vii pemerintah kabupaten konawe utara bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan rpm kabupaten konawe utara tahun ini merupakan dokumen perencanaan, yang berkaitan dengan arah kebijakan dan program program yang akan diimplementasikan selama lima tahun depan termasuk dalamnya adalah berisi target target yang hendak dicapai dan berbagai langkah untuk mencapai program program itu. sebagai bagian dari upaya untuk terealisasi visi misi bupati dan wakil bupati terpilih, rpm ini juga berisikan rencana untuk mencapai program program unggulan daerah. bupati dan wakil bupati terpilih telah menetapkan (lima) program unggulan daerah pada saat kampanye, yaitu bangun masyarakat dan wilayah sejahtera untuk kita bmw sejuk), yangde) relokasi dana desa add)nyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa (otonomi desa)gin aladin) sekolah gratis paripurna segera) kesehatan gratis keras) program unggulan daerah ini disinergikan dengan program program lain, guna mencapai visi besar, yaitu: terwujudnyarpm kabupaten konawe utara x i pemerintah kabupaten konawe utara pedoman transisi proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus. rpm kabupaten konawe utara akan memiliki kesinambungan dengan rpm periode selanjutnya. kebijakan dan program transisi dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan perencanaan pembangunan khususnya diakhir masa jabatan bupati konawe utara tahun ruang transisi semacam itu dimaksudkan agar tidak terdapat ruang kosong dan diskontinuitas bagi proses pembangunan kabupaten konawe utara. melalui adanya rpm transisi, bisa berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. rpm transisi akan berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten konawe utara pada tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja senja) satuan kerja perangkat daerah skpd). kebijakan perencanaan tahun secara umum masih dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya kesejahteraan dan mengembangkan pemerintahan yang bersih dari penjabaran misi pembangunan sebagai berikut mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat: meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi sda meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan berbudaya menciptakan ketentaraan, ketertiban dan penegakan hukum yang berkeadilandengan demikian, penyusunan rencana kerja pembangunan daerah rkd) tahun masih mengacu pada rpm kabupaten konawe utara tahun sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada (lima) misi yang telah ditetapkan rpm kabupaten konawe utara pemerintah kabupaten konawe utara beserta tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, tetapi dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis tahun mendatang. kaidah pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten konawe utara tahun merupakan acuan bagi penyusunan rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten konawe utara untuk (lima) tahun kedepan. betapapun baiknya sebuah perencanaan, tidak akan memiliki makna yang berarti tanpa diimplementasikan secara baik. agar terlaksana secara baik, maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikutmenyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah renstra skpd) dan rujukan dalam menyusun rencana dan program program pembangunandan rujukan dalam membuat kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran. pemerintah desa dalam wilayah kabupaten konawe utara berkewajiban menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa rpm desa) akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa rkp desa) setiap tahun, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rpm kabupaten konawe utara tahun badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal bappeda pm) kabupaten konawe utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi terhadap penyusunan renstra dan senja skpd. untuk mewujudkan keselarasan dengan pembangunan kewilayahan, maka dalam pelaksanaan rpm kabupaten konawe utara tahun perlu rpm kabupaten konawe utara pemerintah kabupaten konawe utara mengacu kepada rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten konawe utara. evaluasi pelaksanaan rpm kabupaten konawe utara tahun dilakukan pada tahun ketiga (midterm evaluation) dan pada akhir masa jabatan bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan (annual evaluation) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program: rpm ini akan menjadi dasar bupati dan wakil bupati dalam menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kpj amj) serta menjadi dasar bagi dprd dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi. agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas. rpm kabupaten konawe utara pemerintah kabupaten konawe utara bab penutup rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan kabupaten konawe utarakonawe utara, serta terpadu dan searah dengan pembangunan propinsi sulawesi tenggara, membangun kesejahteraan masyarakat bahteramas) serta pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten konawe utara tahun menjadi pendorong bangun wilayah dan masyarakat sejahtera untuk kita bmw sejuk) serta keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten konawe utara tahun ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh skpd lingkungan pemerintah kabupaten konawe utara, kerjasama yang kuat antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten konawe utara, komitmen dan dukungan dprd kabupaten konawe utara serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. keberhasilan rpm ini juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta. kangguru, januari bupati konawe utara drs. assad sulaiman rpm kabupaten konawe utara
nawe utara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati konawembinaan karir, pembinaan dukungan tehnis operasional dan administrasi terhadap pegawai negeri sipil lingkungan kabupaten kot: bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf tersebut atas maka perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten konawe utara tentang pembentukan organisasi dan tenag.aturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman organisasi peran hnis daerah dilingkungan pemerintah kabupaten konawe utara, sekretariat pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia kabupaten konawe utaranegeri sipil republik indonesia kabupaten konawe utararps pegawai negeri republik indonesia kabupaten konawe utara, bagian kedua kedudukan j0) sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten konawe utara merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah skpd)pengurus kopi kabupaten konawe, dalam menyelenggar, bab iii organisasi bagian pertama susunan organisasi j0) susunan organisasi sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten terdiri daripengurus sekretariat dewan kopi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, penjabaran tugas dan fungsi sekretariat kopi akan ditetapkan dengan peraturan bupati konawe utara, bagian kedua sekretaris sekretaris dewan pengurus kopi mempunyai tugas membantu bupati dalam hal mengkoordinasikan pengurus kopi pada skpd, dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya pns, bagian ketiga sub bagian umum dan kerjasama subewan pengurus kopi kabupaten, bagian keempatsub bagian olah b kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural lingkungan sekretariat pengurus kopi berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku:daerah kabupaten konawe utara, sekertaris pengurus kopi adalah eselon iii.b kepala sub bagian lingkup sekretariat pengurus kopi adalah eselon iv.b (s5) pejabat eselon tiga dan empat lingkunganpengurus melalui sekertaris daerah kabupaten konawe utara, pengangkatan jabatan fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, promosi dan persyaratan jabatan sekretariat pengurus kopi ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerint, pengurus kopi,jabatan fungsional sebagaimana dimaksud atas diatur sesuailam hubungan dengan instansi lain, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan system pengendalian intern lingkungan masing masing,,,, bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka yang menangani urusan bidang pengelolaan kopi dinyatakanpj. bupati konawe utara, ttd thamrin patron diundangkan kangguru pada tanggal sekretaris daerah kabupaten konawe utara, ttd abd. kahar pahala, lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor struktur kantor sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten konawe utara kepala kantor nip. kasual kasual kasual umum dan kerjasama olah raga, seni, budaya, usaha, bantuan hukum mental dan rohani dan sosial masyarakat nip. nip. nip. pj. bupati konawe utara ttd thamrin patron
wae pemerintah kabupaten konawe utara peraturan derah kabupaten konawe utara nomor tahun tentang perubahan status desa nomor kecamatan ohio, desa asera kecamatan asera dan desa benda kecamatan motu men adi kelurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati konawe utara, menimbang aa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan bab peraturan pemerintah nomor tahun tentang kelurahan dan ketentuan bab peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan, penghapusan, pengabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan status desa linomoiyo kecamatan ohio, desa asera kecamatan asera dan desa benda kecamatan motu menjadi kelurahan: bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf tersebut diatas, maka perlu ditetapkan tentang perubahan status desa linomoiyo kecamatan ohio, desa user kecamatan asera dan desa benda kecamatan motu menjadi kelurahan dalam wilayah kabupaten konawe utara: mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah tingkatpembentukan kabupaten konawe utara provinsi sulawesi tenggarapengabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor tahun tentang pembentukan kecamatan ohio, kecamatan andorra dan kecamatan motuubahan status desa lonomoiyo kecamatan ohio, desa asera kecamatan asera dan desa benda kecamatan motu men adibupati adalah kepala daer peraturan kepala daerah adalah peraturan bupati konawe utara, sekretaris daerah adalah, sekretaris daerah kabupaten konawe utarabab perubahan status dengan peraturan daerah ini berubah status desa linomoiyo berubah menjadi kelurahan lonomoiyo kecamatan ohio desa asera berubah menjadi kelurahan asera kecamatan asera desa benda berubah menjadi kelurahan benda kecamatan motu bab iii luas ayah, jumlah desa dan jumlah penduduk kelurahan linomoiyo seluas dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa bendewatu sebelah timur berbatasan dengan desa sambandete sebelah selatan berbatasan dengan desa puuhialu sebelah barat berbatasan dengan desa tadoloiyo kelurahan linomoiyo meliputi lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan kelurahan linomoiyo semula merupakan wilayah desa: dengan dibentuknya kelurahan linomoiyo maka wilayah desa linomoiyo berubah status menjadi kelurahan: pusat pemerintahan kelurahan berada lingkungan (dua): jumlah penduduk kelurahan adalah jiwa: peta wilayah kelurahan linomoiyolinomoiyo seluas dengan batas sebelah utara berbatasan dengan desa longer sebelah timur berbatasan dengan desa walasolo sebelah selatan berbatasan dengan desa kota mulya sebelah barat berbatasan dengan desa amore utama kelurahan asera meliputi lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan kelurahan asera semula merupakan desa asera: dengan dibentuknya kelurahan asera maka desa asera: berubah status menjadi kelurahan: pusat pemerintahan kelurahan berada lingkungan (satu): jumlah penduduk kelurahan adalah jiwa, peta wilayah kelurahan asebenda seluas dengan batas sebelah utara berbatasan dengan desa puunggulahi sebelah timur berbatasan dengan desa wawoluri sebelah selatan berbatasan dengan desa matandahi sebelah barat berbatasan dengan desa persiapan sambasule kelurahan benda meliputi lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan kelurahan benda semula merupakan wilayah desa benda: dengan dibentuknya kelurahan benda maka wilayah desa benda berubah status menjadi kelurahan: pusat pemerintahan kelurahan berada lingkungan (satu) dan (dua): jumlah penduduk kelurahan adalah jiwa, peta wilayah kelurahan bendibukota kecamatan desa yang ditetapkan menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud danbupati. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah merupakan wilayah kelurahan dalam daerah kabupaten yang wilayah kerja tertentu: kelurahan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh lurah yang berada bawah dan tanggungjawab kepada bupati melalui camat. lurah sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh bupati walikota atau11 c). masa kerja minimal tahun. memilikibab susunan organi bupatidan bantuan pihak ketiga: sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat:kurangnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk: luas wilayah: kondisi geografis karakteristik wilayah jenis volume pelayanan: dan besaran pelimpahan tugas yang diberikan. babpemamdayagunaan obat terlarang narkoba) bagi remaja.kemasyarakatan mempunyai kegiatan meningkatkmeliputi bidang politik, ekonomi, socikotahyberdasarkan menurut undang undang yang berlaku. peraturan daerah sebagai mana yang dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat mekanisme pembentukan masyarakat samapai dengan pengesahan maksud tujuan keanggotaan meliputi syarat syarat anggota, hak dan kewajiban tata kerja sumber dana bab tembi pembinaan teknis dan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan camat pembinaan pemerintah sebagai memberikan pedoman umum administrasi tata naskah dinas dan pelaporan memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan pemerintah dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota kepada kelurahan memberikan pedoman, pendidikan dan pelatihan memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan, kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundang undangan melakukan upaya upaya percepatan atau akselerasi pembangunan keluar ahan pembinaan lainya yang diperlukan pembinaan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud meliputi menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat adat, nilai adat istiadat, lembaga adat, beserta hak hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi memeberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat provinsi melakukan upaya upaya percepatan atau akselerasi atau pembangunan perkotaan skala provinsi pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagai mana dimana dimaksud dalam meliputi menetapkan pelimpahan tugas menyelenaraan pemerintahan kelur mana dimaksud dalam meliputi memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan cc)lurah dan perangkat kelurahan memfasilitasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban mum memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan memfasilitasi pembangunan partisipatif memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan kelurahan. bab ketentuan perawi han dan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini maka: desa linomoiyo berubah status menjadi kelurahan linomoiyo desa benda berubah status menjadi kelurahan benda desa asera berubah status menjadi kelurahan aser kahar pahala. lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor
oka tandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati konawe utara, menimbang: bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pado man bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat kabupaten konawe utara diperlukan perencanaan secara terencana, bertahap dan sistematis, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi dan proyeksi kebutuhan daerah dalam kurun waktu (dua puluh) tahun yang akan bahwaonawe utara tahun mengingatperaturan daerah kabupaten konawe utara nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayahonawe utara tahun bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan jl) daerah adalah daerrencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten konawe utara tahun yang selanjutnya disebut dengan ipjp kabupaten konawe utara adalah perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten konawe utara untuk periode (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun sampai denganrencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten konawe utara tahun dijabarkan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) hutan sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka mene ngah daerah rpm) kabupaten konawe utara. rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabur ten konawe utara tahun dimaksud pada menjadi: pedoman untuk menuntun arah dan kebijakan pembangunan kabupaten kabupaten konawe utara tahun pedoman bagi bupati terpilih dalam setiap (lima) tahun dalam merumuskan dan menyusun visi, misi dan program pembangunan yang disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm): pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan umum kebijakan umum apbd kabupaten konawe utara pada setiap tahunnya: pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam menyusun arah kebijakan pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. bab iii sistematika sistematika rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten konawe utara tahun terdiri atas: babi.sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah bab vi. kaidah pelaksanaan bab vii. penutup rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten konawe utara tahun sebagaimana dimaksud dalamkonawe utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp)setiap lima tahun dapat diadakan peninjauan kembali terra konawe utara. pada akhir periode rvhpn peraturan daerah ini harus ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) periode berikutencana kerja pemerintah rkp) daerah. rkp daerahdengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan sederajat atau peraturan bawahnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. hal hal yang mengatur tentang pelaksanaan dan hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini kabupaten konawe utara, ttd abu hara, sos. si. pembina utama mudapenjelasan umum rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periodedalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah. ipjp daerah ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan agar dapatmaupun antarfungsi pemerintah (antara pusat dan daerah). mengingat kabupaten konawe utara baru terbentuk pada pertengahan tahun dan sampai pada tahun masih dibina oleh kabupaten induk yaitu kabupaten konawe, maka rpm kabupaten konawe utara pada tahap (periode tahun s d tahun tetap menyesuaikan dengan rpm kabupaten konawe. oleh karena itu rpm kabupaten konawe utara dapat diselaraskan dengan periode rpm, dengan demikian rpm kabupaten konawe utara terdiri dari: rpm tahun rpm tahun rpm iii tahun dan rputara nomor
naa naa se, kent kabupaten konawe utarakabupaten konawe utara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati konawe utara menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, yangdan kondisi yang dimiliki, bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, perlu adanya ketentuan hukum yang mengaturnya, bahwa pelayanan kesehatan swasta telah berkembang dengan pesat untuk itu dipandang perlu untuk mengadakan pembinaan dan mengendalikan kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pelaksanaan pembangunan melalui perijinan bidang kesehatgaturan perizinan pelayanan kesehatan kabupaten konawe utarazin praktitoko pengelolaan keuangan daerah. memutuskan: menetapkan peraturan daerah kabupaten konawe utara tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kesehatan gratiskonawe utara.perawat gigi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat perawat gigi yang diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai denganyasapoteker pengelola apotek adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek sia)laindalah semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatanpenyimpanan, melayani dan menjual obat dan obat tradisional. balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan yang merupakan bagian integrasidan memiliki izin sarana. industri rumah tangga pangan adalah usaha pangan yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan tempat tinggal atau tempat usaha tersendiri, dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. tempat pengelolaan makanan minuman adalah setiap tempat usaha komersial baik berbentuk rumah makan restoran, usaha catering, jasa boga maupun yang sejenis. makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap dihidangkan disajikan oleh tempat pengelolaan makanan minumadalah setiap tempat usaha komersial yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan, yang ruang lingkup kegiatannya, untuk diperjual belikan kepada umum. hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan,tempat pengelolaan makanan minuman, depot air minum, penjajah makanan dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan bakteriologi, kimia dan fisikpenjajah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan minuman dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan pengangkutan sampai pada dengan penyajian. sanitation adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan minimal sarjana si) yang mendapatkan pelatihan dibidang hygiene sanitasi makanan minuman. sertifikat adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap industry rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan minuman dan depot air minum yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. bab ruang lingkup ruang lingkup pelayanan iii asas penyelenggaran pelayanan bidang kesehatan dilaksanakan berdasarelayananelayanan kesehatan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meningkatkan pendapatan asli daerah bab nama objek dan subjek dengan nama izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipungut biaya sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. yang menjadi objek pungutan dalam peraturan daerah ini adalah setiap izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan. yang menjadi subjek pungutan dalam peraturan daerah ini adalahketentuan perizinan bagian pertama dokter dokter gigi dokter spesialis (l) setiap dokter dokter gigi dokter spesialis yang melakukan praktik kedokteran sesuai profesinya,wajib memiliki izin. izin sebagaimana yang pada diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi foto copy surat penugasan dari departemen kesehatan dinas kesehatan propinsi sulawesi tenggara.pns atau pegawai tidak tetap. foto copy ijazah yang telah dilegalisir bagi dokter baru. foto copy surat tanda registrasi dokter dokter gigi dan konsil kedokteran indonesia(bagi dokter baru). surat keterangan sehat dari dokter. rekomendasi dari organisasi profesi. surat pernyataan tidak mengganggu tugas pokok. foto copy ktp yang masih berlaku, alamat dan denah tempat praktik, pas foto 6cm (dua) lembar dan 2x3 . mana yang dimaksud dalam penolakan atas pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ,dikeluarkan paling lama (enam harimaka paling lama (duabelasdokter dokter gigi dokter spesialis melalui kantor dinas kesehatan. (d) surat izin praktik diberikan dan berlaku untuk paling banyak tiga) tempat praktik. tempat praktik sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam surat izin praktik. satu) surat izin praktik hanya berlaku untuk satu tempat praktik. jangka waktu berlakunya izin praktik dokter dokter gigi dokter spesialis adalah selama lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali. surat izin praktik dapat habis waktunya sebelum jangka waktu (lima) tahun,apabila surat tanda registrasi dokter dokter gigi dokter spesialis habis masa berlakunya dan tidak registrasi ulang. jl) dalam rangka pembinaan dan pengawasan,terhadap surat izin wajib dilakukan pendaftaran ulang (teregistrasi )setiap (satu) tahun sekali. pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada satu harus diajukan selambat lambatnya satuurat izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut izin praktik dokter umum sebesar rp. izin izin praktik dokter gigi sebesar rp. izin izin praktik dokter spesialis sebesar rp. izin besarnya pungutan pendaftaran ulang (teregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut izin praktik dokter umum sebesar rp. izin tahun izin praktik dokter gigi sebesar rp. izin tahun izin praktik dokter spesialis sebesar rp. izindokter gigi dokter spesialis yang menghentikan dan atau menutup kegiatan praktiknya, maka yang bersangkutan wajib memberitahu bulan setelah perpindahan tempat praktik. apabila ketentuan tidak dipenuhi maka surat izin praktik yang diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi,ik kebidanan sesuai profesinya, wajib memperoleh izin.bidan sebagaimana dimaksud dalam yang bersangkutan melak mana yang dimaksud pada diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi foto copy surat izin bidan yang masih berlaku. foto copy ijazah bidan.izin kompetensi. surat keterangan sehat dari dokter. daftar alat yang dimilki. denah lokasi. foto copy ktp yang masih berlaku. pas foto4xdua hari segera disampaikan kepada kepala dinas kesehatan. permohonan perizinan ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ,dikeluarkan paling lama (enambidan ipb) melalui kantor dinas kesehatan. jl) ipb hanya diberikan untuk paling banyak dua) tempat praktik. tempat praktiik hanya berlaku untuk satu tempat praktik. jangka waktu berlakunya ipb adalah selama (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali. surat izin praktik bidan dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waktu (lima tahun, apabila surat izin bidan sib bulan sebelum jatuh tempoesar rp. , izin tiga perawat setiap perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memilki surat izin kerja sik). setiap perawat yang melakukan praktik perorangan berkelompok wajib memiliki surat izin praktik perawat sipp). surat izin sebagaimana yangperawat(dua) lembar dan (d) untuk memperoleh sippahli madya perawat atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui. surat keterangan pengalaman kerja minimal tahun dari pimpinan sarana tempat kerja khusus bagi ahli madya keperawatan(dua) hari segera disampaikan kepadbulan setelah diterima kerja. jl)kantor dinas kesehatan. jl) perawat yang telah memiliki sipp dapat melakukan praktik perorangan berkelompok. tata cara pemberian izin praktik berkelompok akan diatur kemudian dengan peraturan daerah. sik hanya diberikan dan berlaku untuk (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan. jl) sipp hanya diberikan dan berlaku untuk paling banyak (satu) tempat praktik tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam meliputi tempat praktik perorangan atau praktik berkelompok. tempat praktik sebagaimana dimaksud pada dan dicantumkan dalam sipp jl) jangka waktu berlakunya sik dan sipp adalah selamaapabila surat izin perawat sipiphanya dikenakan terhadap surat izin praktik perawat sipp)sebesar rp. izin, perawatnya wajib memilki surat izin kerja apotekerijazah sarjana farmasi dan apoteker yang disahkan oleh pimpinan penyelenggarapendidikan poker dengan memperlihatkan ijazah asli. foto copy surat sumpah apoteker. rekomendasi dari ikatan sarjanakantor dinas kesehatan. surat izinselam (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali. (j)izin dan biaya teregistrasi sebesar rp. ,lima asisten apoteker (l) setiap asisten apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiannya wajib memilki surat izin kerja asisten apoteker sikap)sistenasisten apoteker( sisa) yang masih berlaku. foto copy ijazah asisten apoteker yang sahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan asisten poker dengan memperlihatkan ijazah asli. rekomendasi dari ahlikantor dinas kesehatan. sikap diberikan dan berlaku untuk paling banyak (tiga) sarana kefarmasian. tempat prakti sikap dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waktu tahun apabila sisa, izin dan biaya registrasi sebesaratauenam apotek setiap apotek yang akan melaksanakan kegiatan perapotekan, wajib memiliki surat izin apotek. surat izin sebagaimanaapotek sebagaimana dimaksud dalam pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepadaizin kerja apoteker yang masih berlaku, foto copy kartu tanda penduduk pemohon dan atau apoteker yang masih berlaku, foto copy surat izin tempat usaha situ), foto copyasli dan foto copy daftar terperinci perlengkapan, sediaan farmasi dan perbekalan lainnya, surat per, asli dan foto copy surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota tni polri, dan pegawai instansi pemerintah lainnya, akte perjanjian kerja dama antara apoteker dengan pemilik sarana, jika apoteker mengelola apotek milik pihak lain, surat pernyataan sarana atau apoteker (jika yang dikelola apotek milik pribadi), bahwa tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang undangan bidang obat, il. pas foto apoteker ukuran lembar dan 3cm lembar. j). permohonan pemberian izi puliga puluhapotek sia). jl) surat izin yang diberikan hanya berlaku untuk (satu) apotek. jangka waktu berlakunya surat izin apotek adalah selama (lima) tahun dan dapat perbaharui kembali selama memenuhi persyaratan. surat izin apotek dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waktu (lima) tahun, apabila: surat izin kerja apoteker habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui kembali, apotek yang dikelola menghentikan menutup kegiatan usahanya, terjadi penggantian apoteker pengelola apotek. jl) dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap surat izin apotekjl) tiap surat izin apotek damana berikut surat izin apotek sebesar rp. , izin untuk pendaftaran ulang dikenakan biaya sebesar rp. izin tahun. setiap penerbitan surat izin apotek dan pendaftaran ulang dikenakan biaya legs sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. apoteker pengelola apotek yang menghentikan kegiatan mengelola apotek, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan melapor kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan. apotek yang menghentikan menutup kegiatan usahanya, maka pemilik apotek wajib memberitahukan melapor kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan. dalam hal ini terjadi pemindahan pengelolaan apotek, maka apotek, maka apoteker pengelola apotek wajib mengajukan permohonan izin baru. bagian ketujuh pedagang eceran obat toko obat setiap pedagang eceran obat toko obat yang melakukan penjualan obat obatan: alamat dan denah toko obat, nama dan alamat pemohon, nama dan alamat asisten apoteker, foto copy surat izin tempat usaha situ) foto copy ijazah, surat izin surat penugasan dan surat izin kerja asisten apoteker, surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis, rekomendasi dari organisasi profesi, foto copy ktp pemohon dan asisten apoteker yang masih berlaku, pas foto4x 6cm (dua) lembar dan 3cm lembar. kepala dinas kesehatan atas nama bupati mengeluarkan surat izin pengecer obat surat izin toko obat. (l) surat izin yang diberikan hanya berlaku untuk (satu) toko obat. jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada adalah selama (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali selama memenuhi persyaratanpengecer obat toko obat sebesar rp. , izin. untuk pendaftaran ulang (teregistrasi) dikenakan biaya sebesar rp. , tahun. setiap penerbitan surat izin dan pendaftaran ulang dikenakan biaya legs sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. pedagang eceran obat toko obat yang menghentikan dan atau menutup kegiatan usahanya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan surat izin kepada kepala dinas kesehatan. pedagang eceran obat toko obat wajib mengajukan izin baru apabila terjadi pergantian penanggung jawab teknis, perubahan nama toko obat, perpindahan tempat usaha. dalam hal terjadi pergantian pemilik toko obat, maka pemilik yang baru, wajib mengajukan izin baru. bagian kedelapan klinik kesehatan klinik jam setiap klinik kesehatan klinik jam yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar secara rawat jalan baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi, wajib memilki izin, izin sebagaimana yang dimaksud dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan atas nama bupati. untuk memperoleh izin, pemohoporkan: fotokopi ktp ketua yayasan pemilik penanggungjawab yang masih berlaku fotokopi akta pendirian klinik kesehatan klinik jam surat yang menyatakan status bangunan (dalam bentuk akta hak milik atau surat perjanjian sewa kontrak) situ npp surat penunjukan sebagai dokter penanggungjawab teknis dari ketua yayasan pemilik penanggungjawab daftar riw hidup dokter penanggungjawab teknis 8g. rekomendasi puskesmas setempat fotokopi ijazah, surat penugasan dan surat izin praktik tenaga medis fotokopi ijazah dan surat izin kerja paramedis surat pernyataan ketua yayasan pemilik penanggungjawab tentang kesediaan menaati peraturan perundang undangan yang berlaku surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggungjawab teknis daftar ketenagaan daftar peralatan yang tersedia daftar tarif pelayanan daftar jam buka pelayanan klinik kesehatan klinik jam daftar jenis kegiatan yang dilaksanakan denah lokasi dan denah bangunan beserta ukurannya(d). jika hasil pemeriksaan setempat ternyata belum memenuhi persyaratan, maka dalam waktu (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima, dinas kesehatan menerbitkan surat penundaan,paling lama dalam jangka waktu (satu) bulan sejak penundaan, dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan yang lengkap serta peninjauan lokasi setempat, kepala dinas kesehatan atas nama bupati mengeluarkan surat izin penyelenggaraan klinik kesehatan klinik jam. (d) surat izin yang diberikan hanya berlaku untuk (satu) klinik kesehatan klinik jam jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud padamasa berlakunya izin berakhir. surat izin dapat habis masa berlakunya sebelum jangka waktu (lima) tahun, apabila terbukti dalam penyelenggara terdapat kegiatan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakuklinik kesehatan sebesar rp. , izin untuk pendaftaran ulang dikenakan biaya sebesar dari biaya izin. klinik kesehatan klinik jam yang menghentikan dan atau menutup kegiatan usahanya maka pemilik penanggungjawab wajib memberitahukan dan mengembalikan surat izin kepada kepala dinas kesehatan. bagian kesembilan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga setiap industri rumah tangga pangan yang melakukan produksi makanan dan minuman, wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga spp irt). spp irtpp irt sebagaimana dimaksud dalam pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui badan penyelenggara pelayanan perizinan dengan mengisi formulir yang telah yang telah disediakan. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan fotokopi ktp pemohon yang masih berlaku, fotokopi surat tanda daftar industry keterangan industry dari instansi perindustrian, denah lokasi denah bangunan, daftar bahan yang digunakan, uraian tertulis cara kerja cara pembuatan, fotokopi sertifikat keterangan telah mengikuti penyuluhan tentang makanan yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan, pas foto ukuran lembar) dan ukuran lembar) berwarna. permohonan pemberian spp irt ditolak,namproduksi pangan industri rumah tangga spp irt) jangka waktu berlakunya spp irttiap spp irt yang telah dikeluarkan, dikenakan biaya. besarnya biaya spp irt sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp. sertifikat. setiap penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, dikenakan biaya jasa pelayanan ketatausahaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru apabila terjadi: perubahan pemilik spp irt dan atau penanggungjawab perusahaan, penambahan dan atau perubahan jenis produk pangan yang dihasilkan. setiap pemilik spp irt yang memindahtangankan sertifikat dimaksud kepada pihak ketiga, harus mendapat persetujuan dari bupati. setiap terjadi pemindahan spp irpp irt dinyatakan tidak berlaku apabila:sertifikat memindahkan tempat usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati melaluelalui kepala dinas kesehatanbagian kesepuluh sertifikasi laik hygiene sanitasi makanan minuman dan depot air minum setiap rumah makan restoran, usaha catering, jasa boga dan tempat pengelolaan makanan minuman lainwajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. setiap depot air minum, wajibertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pada danuntuk memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi makanan minuman sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:pengelolaan makanan minuman, fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan penanggung jawab: fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan penjajah makanan (minimal (satu) orang), surat keterangan sehat penjajah makanan dari dokter, hasil pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi pengelolaan makanan dan minumanj . persyaratan dapur, ruang makan dan gedung makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, il.persyaratan peralatan yang digunakan, permohonan untuk memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputidepot air minum, surat keterangan sehat pekerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi air minum, dari dokter, hasil pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi depot air minumpersyaratan peralatan yang digunakan, permohonan pemberian sertifikat laik hygiene sanitasi pengolahan makanan dan minumarmohonan pemberian sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minumsertifikat sebagaimana dimaksud pada danlaik hygiene sanitasi pengelolaan makanan minuman atau sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum. jangka waktu berlakunyatelah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan sertifikat baru, apabila terjadi pergantian perubahan pemilik sertifikat. setiap pemilikmemindahtangankan sertifikat dimaksud kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari bupati melalui kepala dinas kesehatan. setiap terjadi pemindahan sertifikadinyatakan tidak berlaku apabilamakanan minuman atau air minum yang dihasilkan menyebabkan keracunan atau menimbulkan wabah, pengelolaan makanan minuman atau depot air minum sudah tidak laik hygiene sanitasi, pemegang sertifikat memindahkan tempat usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati malaalai kepala dinas khatan, persyaratan persyaratan yang diberikan oleh pemohon, kemudian hari ternyata ditemukan tidak benar. tiapyang telah keluarkan, dikenakan biaya besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut sertifikat laik hygiene sanitasi pengolahan makanan minuman sebesar rp. , tahun sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum sebesar rp. , tahun setiap penerbitan, dikenakan biaya jasa pelayanan ketatausahaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. bagian kesebelas pelaporan kepala dinas kesehataik dokter dokter gigi dokter spesialis, ipb, sik, sipp, surat izin kerja apoteker, sikap dengan tembusan kepada masing masing organisasi profesi, surat izin apotek sia), surat izin pengecer obat toko obat, klinik kesehatan klinik jam,bab vii penyelenggaraan bagian pertama dokter dokter gigi dokter spesialis setiap dokter dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan atau perorangan penyelenggaraan praktik kedokteran harus tetap berdasar: asas nilai ilmiah asas manfaat asas keadilan asas perlindungan dan keselamatan penerima pelayanan kesehatan. asas kemanusiaan jl) dokter dokter gigi dokter spesialis mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan yang dimilki,yang terdiri atas mewawancarai pasien memeriksa fisik dan mental pasien menentukan pemeriksaan penunjang menegakkan diagnosa menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kompetensi menulis resep dan alat kesehatan menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi. disamping ketentuan sebagai mana pada dokter dokter gigi dokter spesialis dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangannya harusmedis (medical record) dengan baik bagian kedua bidan bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan atau perorangan. jl) bidan dalam menjalankan praktiiknya perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik tempat tidur peralatan obat obatan (tertentu) kelengkapan adminstrasi bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dandalam wilayah tersebutiknya berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kebidanan pelayanan keluarga berencana pelayanan kesehatan masyarakat bagian ketiga perawat perawat dalam melaksanakan praktimaksud pada meliputi intervensi keperawatan, sperawatan dengan baikjl) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang pasien mana dimaksud pada ditujukan untuk penyelamatan jiwa. jl) perawat yang memiljl) perawat dalam menjalankan praktik perorangan sekurang kurangnya harus memenuhi persyaratan memilsatuapabila berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek. penunjukan dimaksud pada harus dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan,dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan propinsi dan kepala balai pengawasan obat dan makanan bpom) apoteker pendamping dan apoteker pendampinglamjd) dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada apotek sebagaimana dimaksud dalam ,asisten apoteker bertindak sebagai penanggung jawab teknis. bagian keenam apotek jl) sarana apotekapotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya luar sediaan farmasi. pengelolaan apotek meliputi pembuatan, pengolahan, percikan, pengubahan bentuk, pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi. bagian ketujuh pedagang eceran obat toko obat penjualan obat secara eceran toko obat dapat diusahakan oleh perusahaan swasta dan perorangan. pedagang eceran obat toko obat harus menjual, izin dari menteri kesehatan. bagian kedelapan klinik kesehatan klinik jam klinik kesehatan klinik jam dapat diselenggarakan oleh perorangan, badan atau yayasan. dalam penyelenggaraan, klinik kesehatan klinik jam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut dipimpin oleh seorang paramedis ik sip) sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi klinik kesehatan klinik jam harus mempunyai gedung fasilitas persyaratan sebagai berikut: mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi wc mempunyai fasilitas peralatan diagnostic dan terapi sederhana sesuaimedic dasar bagian kesembilan industry rumah tangga pangan setiap sarana produksi industri rumah tangga pangan, harus periksa oleh dinas kesehatan dengan hasil laporan pemeriksaan minimal cukup setiap industry rumah tangga pangan yang telah memiliki spp irt, dapat mencantumkan nomor spp irt pada label kemasan produk pemilik penanggungjawab industry rumah tangga pangan harus memilki: tanda daftar industry tdi) atau surat keterangan industry dari instansi kabupaten konawe utara yang membidangi perindustrian sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan setiap industri rumah tangga pangan harus memiliki minimal (satu) orang yang mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan pkp) industry rumah tangga pangan yang tidak mempunyai pekerja sebagaimana dimaksud pada j), maka paling lama (satu) bulan sejak usahanya berjalan, wajib menunjuk pekerjanya yang sesuai dengan tugasnya untuk mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan bagian kesepuluh usaha pengelolaan makanan minuman setiap tempat usaha pengelolaan makanan dan minuman harus mempekerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi pengelolaan makanan dan minumannjajah makanan yang bekerja pada usaha pengelolaan makanan dan minuman harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menulardalam (satu) tahun penjajah makanan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki sertifikat kursus penjajah makanan dari instansi lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagian kesebelas depot air minum setiap usaha depot air minum harus mempekerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi air minumkerja pada depot air minum yang berhubungan langsung dengan proses produksi air minum, harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular pekerja sebagaimana dimaksud pada harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal (dua) kali dalam (satu)tahun bagian keduabelas penetapan tingkat mutu (untuk sertifikasi layak sehat makan minuman depot air) dinas kesehatan melakukan pengujian terhadap mutu makanan, minuman dan specimen terhadap usaha pengelolaan makanan dan minuman dinas kesehatan melakukan pengujian mutu air minum pada depot air minum setiap (tiga) bulan sekali pengujian mutu sebagai mana dimaksud pada harus dikerjakan oleh tenaga sanitation hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi usaha pengelolaan makanan minuman dan depot air minum tata cara pengujian mutu dan penetapan tingkat mutu usaha pengelolaan makanan minuman dan depot air minum, akan diatur kemudian melalui peraturan keputusan bupati. pemeriksaan contoh makanan, minuman, specimen dan air minum, dilakukan laboratorium pembiayaan pemeriksaan sampel air minum dibebankan kepada pemilik penanggungjawab depot air minum, sesuai dengn peraturan perundang undangan yang berlaku tata cara pemeriksaan contoh makanan, minuman, spesimen dan air minum sebagaimana dimaksud pada akan diatur kemudian melalui keputusan bupati bagian ketigabelas persyaratan hygiene sanitasi (untuk sertifikasi layak sehat makan minuman depot air) pengelola makanan minuman dalam menjalankan usahanya, harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada meliputi persyaratan lokasi bangunan persyaratan fasilitas sanitasi persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan persyaratan bahan makanan dan makanan jadi persyaratan pengelolaan makanan persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi persyaratan penyajian makanan jadi persyaratan peralatan yang digunakan pedoman persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada akan diatur kemudian melalui keputusan bupati pemilik penanggungjawab depot air minum dalam menjalankan usahanya, harus menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air minum melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelola dari segala bentuk pencemaran berdasarkan peraturan perundang undangundang berlaku memasang label dan atau segel pada gallon air minumnya, sebelum didistribusikan kepada konsumen bab viii kewajiban dan larangan bagian pertama dokter setiap dokter yang telah mempunyai izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran, wajib memasang papan namajika dokter praktik berhalangan menyelenggarakan praktik harus membuat pemberitahuan. setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran yangjd) dokter dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi menjalankan praktik diluar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktik. memberikan atau meracik obat kecuali suntikan. menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu. larangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi dokter yang bertugas didaerah terpencil dan tidak ada pelayanan obat. bagian kedua bidan setiap bidan yang telah mempunyai izin praktik dan menyelenggarakan praktik kebidanan wajib memasang papan nama surat izin praktik harus dipajang pada ruang praktik setiap bidan yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan keilmuan dan atau keterampilannya melalui pendidikan dan atau pelatihan. jl) dalam melakukan praktik bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayan yang diberikan. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan dipuskesmasdengan tebusan kepada dinas kesehatan selama menjalankan praktik bidan wajib menaati peraturan perundang undangan yang berlaku. bidan dalam melakukan praktik dilarang menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktiktiga perawat perawat dalam menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan sipp ruangan praktiknya. perawat dalam menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktik. perawat dalam menjalankan praktik perawat, wajib menik selain keterangan yang tercantum dalam surat izin tersebut. menjalankan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. apoteker tidak izinkan untuk mengganti obat genericmemilihs penulisan resep yang tidak tepat,apoteker harus memberitahu kepada dokter penulis resep. apabila resep harus dirahasiakan dan disimpan dengan baik dalam jangka waktu (tiga) tahun ,menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin.apotek jl) pemilik apotek wajib memasang nama apotek dan apoteker pengelola depan tempat usahanya. apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan. pelayanan resep sebagaimana dimaksud pada sepenuhnya menjadi tanggung jawab apoteker pengelola apotek. bagian keenam pedagang eceran obat toko obat jl)dalam hal terjadi pergantian penanggung jawab teknis, maka pedagang eceran obat toko obat wajib melaporkan kepada kabupaten melalui dinas kesehatan. pedagang eceran obat toko obat wajib memasang papan nama didepan tempat usahanya. papan nama dimaksud pada harus mencantumkan tulisan nama usahanya, toko obat berizin tidak melayani resep dokter, nomor surat izin pada bagian bawah sebelah kanan. pedagang eceran obat toko obat dilarang menerima dan atau melayani resep dokter, membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat. bagian ketujuh klinik kesehatan klinik jam klinik kesehatan klinik jam harus diberi nama tertentu penamaan klinik kesehatan klinik jam harus sesuai dengan misi, tugas dan fungsinya pemilik penanggung jawab klinik kesehatan klinik jam wajib memasang papan nama depan klinik kesehatan klinik jam dan nomor surat izin klinik kesehatan klinik jam yang buka jam harus mempunyai tenaga paramedis minimal satu orang yang setiap saat berada tempat klinik kesehatan klinik jam dalam melaksanakan kegiatan harus memenuhi ketentuan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan medic dasar dan prosedur tetap serta melaksanakan kegiatan rekam medic serta pencatatan dan pelaporan telah memiliki izin penyelenggaraan bagian kedelapan industri rumah tangga pangan pangan yang diproduksi oleh industry rumah tangga pangan tidak boleh berupa susu dan hasil olahannya daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku pangan kaleng berasal rendah pangan bayi minuman beralkohol air minum dalam kemasan amd) pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan sni pangan lain yang ditetapkan oleh badan pom bagian kesembilan usaha pengelolaan makanan minuman dan depot air minum penanggung jawab tempat usaha pengelolaan makanan dan minumanminuman penanggung jawab depot air minumair minum. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh bupati melalui dinas kesehatan atau pejabat yang ditunjuk dan organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif oleh bupati dalam hal ini dinas kesehatan mulai dari teguran sampai dengan penghentian kegiatan dan atau pencabutan izin. teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada diberikan sebanyak banyaknya (tiga) kali dengan selang waktu masing masing (satu)nya(tiga)izin tetap. bab ketentuan peralihan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam yang telah memiliki izin pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini, dianggap telah memiliki izin berdasarkan peraturan daerah ini. sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud harus menyesuaikan diri dengttd assad sulaiman diundangkan kangguru pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten konawe utara, ttd abd. kahar pahala lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor
(ea pemerintah kabupaten konawe utara peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor: tahun tentang penetapan kota terpadu mandiri (ktm) halu lamonyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri ktm pada areal kawasan transmigrasi dan perkota terpadu mandiri ktm) halu lamongan kabupaten konawe utara. mengingat undang undang tahun tanggal juli tentang pembentukan kabupaten konawe utara tambahan lembaran negara republikkota terpadu mandiri (ktm) halu lamonganpusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari per,halu lamongan kabupaten konawe utara tujuan pembangunan dan pengembangan ktm halu lamonganminat investor: meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan desa sekitarnya: dan sebagai pusat agrobisnis, agroindustri dan agrowisata. sasaran sasaran pembangunan ktm halu lamongan sebagai berikut peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan: peningkatan jaringan infrastruktur: cc. peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa serta perdagangan:halu lamonganrmukiman transmigrasi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan permukiman transmigrasi yang ada dan masih dibina oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi kawasan potensial yang sedang dibangun pemukiman transmigrasi baru ptb) cc. kawasan potensial yang dapat dikembangkan untuk calon permukiman transmigrasi dan kawasan desa sekitar ds). dalam penetapan, pelaksanaan dan pengembangan ktm halu lamonganiii lokasi wilayah ktm halu lamongan untuk lokasi wilayah pembangunan kota terpadu mandiri ktm) halu lamongan kabupaten konawe utarai.lokasi perencanaan, pengembangan dan pembangunan ktm halu lamonganxx.kecamatan ohio terdiri dari desa kota maju desa lamtoro desa wiwitan desa walandawe desa tinombo indah desa pada indah desa linomoiyo desa tadoloiyo desa bandara desa sambandete desa landas desa puuhialu desa module desa bendewuta oo. desa laronaha dan upt. tadoloiyo. luas wilayah kota terpadu mandiri ktm) halu lamongan kabupaten konawe utara tertuang dalam rencana induk master plan bab penyediaan tanah tanah yang termasuk dalam kawasan pembangunan dan pengembangan ktm halu lamongan berasal dari: tanah negara bebas: tanah berasal dari hak pengelolaan lainnya hpl) transmigrasi: dan cc.halu lamonganuang terbuka hijau rth pemerintahan, perdagangan dan pelayanan jasa bisnis industri dan pergudangan dan pusat pertanian dan perkebunan. bab kebutuhan fasilitas dan lahan pada pusat pusat pertumbuhan ktm halu lamongan kebutuhan fasilitas pada pusat pusat kota terpadu mandiri ktm) halu lamongan dan desa desa sekitarnya, untuk fungsi pelayanan sebagai berikut: perumahan pendidikan kesehatan peribadatan pelayanan umum jaringan transportasi, komunikasi dan informasi dan olahraga dan ruang terbuka hijau rth pusat kegiatan pemerintahan dan perkantoran pusat pengembangan kegiatan agribisnis cc. pusat pengembangan kegiatan agroindustri dan pusat pengembangan kegiatan pergudangan dan jasa. bab vii pengelolaan dalam pengembangan ktm halu lamongan dibentuk kelompok kerja dan pelaksana kabupaten konawe utara. pengembangan kelompok kerja dan pelaksana ktm halu lamonganhalu lamonganhalu lamonganhalu lamongan terdiri dari: rencana pengembangan budidaya tanaman unggulan rencana kemitraan cc. rencana pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan dan rencana pengembangan pasca panen dan agroindustri: rencana pengembangan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penyediaan benih unggul penyediaan pupuk dan pestisida penyediaan pakan ternak dan penyediaan aslinya. pengembangan perencanaan pada subsistem usaha tani dikelola oleh petani kelompok tani karena terkait dengan kegiatan pasca usaha tani yakni pengolahan lahan pengolahan benih unggul pemupukan yang teratur pengairan dan prinsip saling memperkuat dandan pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi: permodalan: manajemen, teknologi (alih teknologi, pengadaan sarana dan prasarana, kontrol kualitas dan: kegiatan usaha: permodalan: dan: pembuatan lokasi pabrik: pengadaan alat alat (mesin) dengan kapasitas ton hari (tergolong skala kecil): dan pembuatan gudang penampungan bahan baku dan bahan setengah jadi dan bahan jadi. bab dukungan dana dana pembangunan dan pengembangan ktm halu lamongan kabupaten konawe utara berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenhalu lamongankonaweassad sulaiman. diundangkan kangguru pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten konawe utara ttd abdul kahar pahala, nip. lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor
tapa dati da5 sebagai tindak lanjut penjabaran dan pelaksanaan dan staf ahli yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun perlu dievaluasi:kabupaten konawe utara nomor tahun diubah sebagai berikut sekretariat terdiri dari sekretariat daerah kabupaten konawe utara: sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten konawe utara.. ketentuan diubah sehingga susunan organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten konawe utara sebagai berikut sekretaris dewan: bagian umum dan humas: sub bagian tata usaha: sub bagian perlengkapan dan rumah tangga: sub bagian humas dan protokoler. bagian persidangan: sub bagian perencanaan dan persiapan rapat: sub bagian penyusunan risalah rapat: sub bagian pengarsipan. bagian hukum: sub bagian kajian hukum dan penyusunan perundang undangan: sub bagian bantuan hukum: sub bagian perpustakaan dan dokumentasi hukum. bagian keuangan. sub bagian anggaran dan pembukuan: sub bagian perjalanan dinas: sub bagian evaluasi dan pelaporan. bagian bagian sebagaimana maksud pada masing masing dipimpin oleh kepala bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dewan. sub sub bagian sebagaimana dimaksud pada masing masing pimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. bagian struktur organisasi sekretariat dprd kabupaten konawe utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. penjabaran tugas dan fungsi sekretariat daerah diatur dengan peraturan bupati. ketentuan diubah sehingga staf ahli bupati kabupaten konawe utara sebagai berikut staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik: staf ahli bang pembangunan, ekonomi dan keuangan: staf ahli bidang pemberdayaan masyarakat sumber daya manusia. staf ahli bidang sebagaimana dimaksud dalan masing masing bertanggungjawab kepada bupati dan secara administrative dikoordinasikan kepada sekretaris daerah. bagan susunan organisasi staf ahli bupati kabupaten konawe utara adaldasa ba.) ndan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan, guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka organisasi dan tata kerja dinas yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun sebagaimana terakhir dirubah dengan peraturan daerah nomor tahun perlu penyesuaihingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut (l) dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dinas daerah kabupaten konawe utara dinas daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas dinas pendidikan dan kebudayaan, daerah, dinas pariwisata dan usaha ekonomi kreatif, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm, dinas pertanian dan peternakan: dinas kelautan dan perikanan: dinas perkebunan dan hortikultura: dinas kehutanan: dinas pertambangan dan energi, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemuda dan olahraga. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut struktur organisasi dinas pendidididikan dasar membawahi seksi sarana dan prasarana, seksi kurikulum dan empty. bidang pendidikan menengah membawahi seksi sarana dan prasarana, seksi kurikulum dan empty. bidang pendidikan non formal dan informal membawahi seksi pendidikan non formal dan informal. seksi pendidikan anak usia dini. bidang kebudayaan membawahi seksi kebudayaan dan musala, seksi kesenian. unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi dinas kesehatsehatan dasar membawahi seksi kesehatan keluarga, seksi isi. bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit membawahi seksi pemberantasan penyakit, seksi imunisasi dan surveilans bidang promosi kesehatan dan lingkungan sehat membawahi seksi promosi kesehatan: seksi penyehatan lingkungan. bidang farmasi dan akreditasi membawahi seksi farmasi dan makan minum, seksi akreditasi tenaga dan sarana kesehatan. unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas sosiaantuan dan jaminan sosial membawahi seksi bantuan sosial dan membawahi seksi pemberdayaan peran keluarga dan kat, seksi pemberdayaan masyarakat, mitra dan pos pen. perintisan kejuangan. bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial membawahi seksi pelayanan tuna sosial dan rehabilitasi sosial, nafa dan face. seksi pelayanan anak dan lansia. unit pelaksana teknis dinas: kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrashubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja membawahi seksi organisasi pekerja, hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan, seksi persyaratan kerja, norma kerja, kesehatan, keselamatan kerja dan jamsostek. bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja membawahi seksi pelatihan, penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, seksi teknologi tepat guna dan kepada karyawan. bidang penyiapan dan penempatan transmigrasi membawahi seksi penyediaan areal, tata ruang pemukiman dan pembangunan sarana prasarana: seksi penempatan dan pembekalan. bidang pembinaan transmigrasi membawahi seksi pembinaan sosbud, usaha ekonomi transmigrasi dan sumberdaya lingkungan transmigrasi, seksi kelembagaan dan pengakhiran status upt unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsionalhubungan darat membawahi seksi lalulintas dan angkutan, seksi manajemen lalulintas dan teknik sarana, bidang perhubungan laut membawahi seksi angkutan laut dan kepelabuhanan, seksi manajemen dan keselamatan pelayaran. bidang keselamatan membawahi seksi penertiban kendaraan bermotor, seksi keselatan dan perlengkapan jalan. bidang komunikasi dan informatika membawahi seksi komunikasi: seksi informatika. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas pendapatan daerahajak membawahi seksi pendataan, penetapan dan penagihan, seksi pertimbangan, keberatan dan pelaporan. bidang retribusi membawahi seksi pendataan, penetapan dan penagihan, seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan. bidang pendapatan lain lain membawahi seksi sumbangan dan perijinan, seksi penerimaan lain lain. bidang verifikasi dan pengawasan membawahi seksi verifikasi dan pelaporan, seksi evaluasi dan pengawasan. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatifgembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif membawahi seksi pengembangan sumber daya pariwisata, seksi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif. bidang pariwisata membawahi seksi pengembangan pariwisata, seksi pemasaran dan promosi pariwisata. unit pelaksana teknis dinas: kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan tata ruangina marga membawahi seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. bidang cipta karya membawahi seksi pemukiman dan perumahan: seksi air bersih dan penataan lingkungan. bidang tata ruang membawahi seksi penataan ruang dan pengawasan bangunan, seksi perkotaan dan pedesaan. bidang pengairan membawahi seksi pengairan dan irigasi, seksi pengembangan, operasional dan pemeliharaan. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional strukturuangan. bidang perindustrian membawahi seksi pembinaan dan pengembangan industri: seksi produksi, monitoring dan pelaporan. bidang perdagangan membawahikoperasi membawahi seksi kelembagaan dan ketat laksanakan koperasi, seksi pemasaran dan jaringan usaha koperasi. bidang usaha mikro, kecil dan menegah membawahi seksi pengembangan kemitraan dan kewirausahaan, seksi pengembangan informasi data dan publikasi usaha. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas pertanian dan peternapertanian membawahi seksi pengolahan lahan, air dan perluasan areal: seksi pembiayaan, pupuk, pestisida dan asinan. bidang tanaman pangan membawahi seksi produksi tanaman serealia, kacang kacangan dan umbi umbian, seksi pasca panen tanaman pangan. bidang peternakan membawahi seksi kesehatan hewan dan kesmavet: seksi produksi dan pemasaran hasil. bidang pembenihan dan perlindungan tanaman membawahi seksi pembenihan dan perlindungan tanaman, seksi pengawasan pupuk dan pestisida. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas kelautan dan perikperencanaan. bidang perikanan tangkap membawahi seksi sarana, prasarana dan pengembangan usaha berikan, seksi pengolahan, pemasaran dan usaha investasi perikanan. bidang perikanan budidaya membawahi seksi sarana prasarana budi daya dan produksi perikanan, seksi usaha budi daya dan pembenihan. bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil membawahi seksi konservasi kawasan, tata ruang pesisir dan pulau pulau kecil: seksi pemberdayaan masyarakat pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecil. bidang pengawasan kelautan dan perikanan membawahi seksi pengawasan kelautan dan perikanan, seksi pengembangan infrastruktur pengawasan dan penanganan pelanggaran. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas perkebunan dan hortikulturmembawahi seksi infrastruktur, perluasan areal, pengolahan lahan dan air, seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin. bidang produksi perkebunan membawahi seksi tanaman tahunan, rempah, penyegar dan tanaman semusim, seksi investasi tanaman perkebunan. bidang hortikultura membawahi seksi budidaya tanaman buah, sayuran, obat dan tanaman hias, seksi pembenihan dan perlindungan tanaman hortikultura. bidang pengolahan dan pemasaran hasil produksi membawahi seksi kelembagaan, pengolahan hasil dan pengembangan usaha, seksi standarisasi mutu, pemasaran hasil dan promosi. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas kehutinventarisasi dan tata guna hutan membawahi seksi inventarisasi, perbedaan dan pelaporan, seksi pengolahan, pengendalian dan evaluasi. bidang rehabilitasi hutan, perhutanan sosial dan lahan membawahi seksi benih dan persemaian, seksi rehabilitasi hutan, perhutanan sosial dan lahan. bidang produksi kehutanan membawahi seksi pemanfaatan hutan dan quran kehutanan: seksi pengolahan dan pemasaran hasil hutan. bidang perlindungan hutan membawahi seksi pengamatan hutan dan perundang undangan, seksi konvensi kawasan, tenaga, sarana dan prasarana. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas pertambangan dan energtambangan umum membawahi seksi perizinan dan pelayanan, seksi pertambangan umum dan pengawasan. bidang geologi dan sumberdaya mineral membawahi seksi geologi, seksi sumberdaya mineral. bidang minyak dan gas bumi membawahi seksi pengusahaan minyak dan gas bumi, seksi pengawasan minyak dan gas bumi. bidang listrik dan energi membawahi seksi pengusahaan listrik dan energi, seksi pengembangan listrik dan pemanfaatan energi. unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipipendudukan membawahi seksi kependudukan, seksi mutasi kependudukan. bidang pencatatan sipil membawahi seksi pencatatan sipil, seksi perkawinan dan perceraian. bidang supervisi membawahi seksi evaluasi program, seksi data dan pelaporan. unit pelaksana teknis dinas: kelompok jabatan fungsional diantara dan disisipkan tiga tambahan sehingga keseluruhannya berbunyi sekretaris, bidang, sub bagian, dan seksi sebagaimana dimaksud masing masing dipimpin oleh sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi: sekretaris dinas, kepala bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas: kepala sub bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah kabupaten konawe utara ditetapkan dengan peraturan bupati konawe utara. bagan struktur organisasi dinas daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan xv, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. jl) pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan structural dilingkungan dinas daerah kabupaten konawe utara, berpedoman pada peraturan perundang undangan. kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah. kepala dinas adalah eselon sekretaris dinas adalah eselon iii kepala bidang lingkup dinas adalah eselon iii kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala utd adalah eselon kepala tata usaha sekolah lanjutan pertama dan kepala tata usaha sekolah tingkat menengah adalah eselon kepala sub bagian pada upt dinas pendidikan dan kepala tata usaha sekolah kejuruan adalahganggoka tapa ppenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten konawe utara yang telah ditetapkan ketentuan babmenjadi bab pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten, badan perencanaan pembangunan daerah serta lembaga teknis daerah ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor tahun diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut dengan peraturan daerah ini dibentuk inspektorat kabupaten: badan perencanaan pembangunan daerah: lembaga teknis daerah terdiri dari badan kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan: badan kesatuan bangsa dan lintas: badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa: badan lingkungan hidup: badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, badan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu: badan pengelola keuangan dan aset daerah: satuan polisi pamong praja: kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi: rumah sakit umum daerah. ketentuan diubah sehingga selengkapnya berbunyi badan perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan unsure perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah: badan perencana pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung daerah: dalam melaksanakan tugas badan perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan tugas pengawapembinaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah: pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. ketentuan diubah sehingga selengkapnya berbunyi susunan organisasi inspektorat kabupaten terdiri diri inspektur sekretaris inspektorat membawahi sub bagian perencanaan dan keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. inspektur pembantu bidang pembangunan membawahi: pemeriksa bidang perencanaan dan pembangunan: pemeriksa bidang keperluan. inspektur pembantu bidang pemerintahan membawahi pemeriksa bidang pemerintahan umum dan kecamatan, pemeriksa bidang pemerintahan desa dan kelurahan. inspektur pembantu bidang perekonomian daerah membawahi pemeriksa bidang perhubungan, pariwisata dan pertanian: pemeriksa bidang perindagkop, pertambangan dan bumi. inspektur pembantu bidang kesejahteraan sosial membawahi pemeriksa bidang pendidikan, kesehatan dan iptek. pemeriksa bidang sosial, nakertrans, infobox dan perumahan rakyatinspektur pembantu, sub bagian dan pemeriksa bidang pada inspektorat kabupaten masing masing dipimpin oleh sekretaris, kepala inspektur pembantu, kepala sub bagian dan kepala pemeriksa bidang: sekretaris dan kepala inspektur pembantu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur: kepala sub bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris: kepala pemeriksa bidang berada dan bertanggungjawab kepada kepala inspektur pembantu. ketentuan diubah: sekretaris badan membawahi sub. bag perencanaan dan keuangan: sub. bag umum dan kepegawaian. bidang fisik dan prasarana membawahi sub bidang fisik: sub bidang prasarana. bidang ekonomi dan pembangunan membawa sub bidang ekonomi: sub bidang pembangunan. bidang sosial dan budaya membawahi sub bidang sosial: sub bidang budaya. bidang statistik, evaluasi dan pelaporan membawahi sub bidang statistik: sub bidang evaluasi dan pelaporan. 8gbidang, sub bagian dan sub bidang pada badan perencanaan pembangunan masing masing dipimpin sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang: sekretaris dan kepala bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan, kepala sub bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris: kepala sub bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. ketentuan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut susunan organisasi badan kepegawaian dan diklandidikan dan pelatihan membawahi sub bidang diklat teknis fungsional: sub bidang diklat penentang8g. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan linta:: sub bidang rehabilitasi.: sub bidang pengembangan dan fasilitasi budaya politik. bidang perlindungan masyarakat membawahi sub bidang kesiagaan dan penanggulangan bencana, sub bidang peningkatan sdm satuan lintas. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemdetahanan dan sosial budaya masyarakat membawahi sub bidang pengembangan sdm dan kelembagaan masyarakat: sub bidang motivasi dan swadaya masyarakat. bidang usaha ekonomi rakyat membawahi sub bidang bantuan pembangunan, sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. bidang pemanfaatan teknologi tepat guna membawahi sub bidang kerjasama dan pemanfaatan teknologi tepat guna: sub bidang pengkajian teknologi dan evaluasi. bidang pemerintahan desa membawahi sub bidang administrasi dan perangkat desa: sub bidang pengembangan, pendapatan dan kekayaan desa. 8g. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi badan lingkungan hidupmdal membawahi sub bidang pendataan dan informasi dampak lingkungan: sub bidang analisa dampak lingkungan. bidang pengelolaan lingkungan membawahi sub bidang penelitian dan pengembangan sdm: sub bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas. bidang pengendalian dampak lingkungan membawa sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan: sub bidang pemulihan kualitas lingkungan. bidang pengawasan, hukum dan perizinan membawahi sub bidang pengawasan: sub bidang hukum dan perizinan. 8g. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi badan pemberdayaan perempuan dluarga berencana membawahi sub bidang keluarga berencana: sub bidang jaminan keluarga berencana. bidang keluarga sejahtera membawahi sub bidang keluarga sejahtera: sub bidang pengembangan keluarga dan peran masyarakat. bidang pemberdayaan perempuan membawahi sub bidang pemberdayaan perempuan: sub bidang kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak. bidang program membawahi: sub bidang pendataan dan penyusunan program, sub bidang informasi dan pelaporan. 8g. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutansarana dan prasarana membawahi sub bidang teknologi dan informasi: sub bidang sarana penyuluhan. bidang penyelenggaraan penyuluhan membawahi sub bidang tata penyuluhan: sub bidang kerjasama: bidang kelembagaan membawahi sub bidang kelembagaan petani: sub bidang kelembagaan pemerintah. bidang ketenagaan dan pengembangan sdm penyuluh membawahi sub bidang penyuluh pns aparatur: sub bidang penyuluh swasta dan swadaya. 8g. kelompok jabatan fungsional. sunan organisasi badan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintulayanan administrasi penanaman modal membawahi sub bidang administrasi investasi: sub bidang penetapan lokasi. bidang pelayanan perizinan membawahi sub bidang pelayanan perizinan sumber daya alam sub bidang pelayanan perizinan non sumber daya alam. bidang pelayanan informasi dan pengaduan sub bidang informasi dan promosi: sub bidang pelayanan pengaduan. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi badan pengelola keuangan dan asedokumen pelaksanaan anggaran. bidang perbendaharaan membawahi sub bidang kas daerah: sub bidang belanja:bidang pengelola aset daerah membawahi sub bidang inventarisasi aset daerah: sub bidang penghapusan dan pemindahtanganan aset. 8g. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari kepala kantor: sub bagian tata usaha: seksi pengendalian dan operasional: seksi pembinaan dan pengembangan kapasitas: seksi pemeriksaan dan penyidikan:kepala kantor: sub bagian tata usaha: seksi kearsipan dan dokumentasi: seksi pengembangan dan pelayanan bahan pustaka: seksi pembinaan perpustakaan: kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi rumah sakit umum daerah terdiri dari direktur rsud: sub bagian tata usaha: seksi keperawatan: seksi pelayanan medik: seksi pengawasan dan pengendalian: kelompok jabatan fungsional. diantara dan disisipkan tiga tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut sekretariat badan, kantor, satuan polisi pamong praja, rumah sakit umum daerah, masing masing dipimpin sekretaris, kepala kantor, kepala satuan polisi pamong praja, dan direktur rumah sakit umum daerah. bidang, sub bagian, sub bidang, sub bagian tata usaha, kepala seksi masing masing dipimpin oleh kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi. sekretaris dan kepala bidang masing masing badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. kepala sub bagian dan kepala sub bidang dimasing masing badan berada dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan kepala bidang. kepala sub tata usaha, kepala seksi yang ada pada kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi dan rumah sakit umum daerah masing masing berada dan bertanggungjawab kepada kepala kantor dan direktur rumah sakit umum daerah. bagan struktur organisasi inspektorat kabupaten, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah adalahpenjabaran tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati konawe utara. diantara dan disiapkan satu tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut kewenangan unit kerja perangkat daerah dibidang pelayanan perizinan menjadi tugas dan kewenangan badan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian dari bupati.iterbitkan oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupaten konawe utaralancar penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat na, . serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk beberapa desa dalam wilayah kabupaten konawe utara, pembentukan desa bahaya desa desa yang dibentuk dan dimekarkan undang undang nomor tahun tentang tersebut cukup memenuhi syarat untuk dibentuk pembentukan peraturan perundang undangan dan dimekarkan baik ditinjau dari aspek jumlah lembaran negara republik indonesia tahun penduduk, luas wilayah, maupun sarana dan nomor tambahan lembaran negara republik prasarana pemerintahan, indonesia nomor bahaya sehubungan dengan maksud huruf dan undang undang nomor tahun atas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan tentang perimbangan keuangan antara daerah tentang pembentukan desa dalam wilayah pemerintah pusat dan daerah lembaran kabupaten konawe utara:nomor sebagaimana pembentukan kabupaten konawe utara provinsi telah diubah dua kali, terakhir dengan undang sulawesi tenggara(dengan peraturan lembaran negara republik indonesiakoordinasi kegiatan instansi vertikal daerahrepublik indonesia nomor nomor tahun tentang desa pembentukan desa uvvmvjm t ia. mwdewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indonesia nomor konawe utara peraturan menteri dalam negeri nomor dan tahun tentang penetapan batas wilayah bupati konawe utara desa kelurahan, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman umum tata cara memutuskan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa: menetapkan peraturan daerah kabupaten konawe peraturan menteri dalam negeri nomor utara tentang pembentukan desa dalam wilayah kabupaten konawe tahun tentang pedoman pengelolaan utara keuangan desa, peraturan menteri dalam negeri nomor dua tahun tentang kerjasama desa, ketentuan umum peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perencanaan pembangunan kaa desa, dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan peraturan menteri dalam negeri nomor daerah adalah kabupaten konawe utara: tahun tentang pedoman tata cara dan daerah adalah bupati money utara, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan bahan perangkat daerah sebagai uti desa:mea "pembentukan desa tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana oleh bpd bersama kepala desa: dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru tahun1945: dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd adalah yang bersandingkan, atau pemekaran dari satu desa menjadi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara dua desa atau lebih, atau pembentukan desa luar desa yang pemerintahan daerah, telah ada: peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan penataan desa adalah tindakan menata satu wilayah desa sehingga daerah kabupaten konawe utara, mengakibatkan terjadinya beberapa desa dalam beberapa dusun: desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah batas alam penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan batas wilayah desa: asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar sistem pemerintahan negara republik indonesia, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang pemerintahan desa atau yang disebut nama lain, adalah kepala dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa: desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pejabat kepala desa adalah seseorang yang memangku jabatan pemerintahan desa: berdasarkan pemilihan sampai berakhir masa jabatannya sesuai waktu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh yang telah ditentukan, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur pejabat kepala desa adalah seseorang yang memangku jabatan kepala dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul desa hanya bersifat sementara: dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, mengangkat dan memberhentikan kepala desa, badan permusyawaratan desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya lembaga kemasyarakatan atau yang disebut nama lain, adalah disingkat bpd adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan penyelenggara pemerintahan desa: masyarakat, pembentukan desa pembentukan desa bab desa langgam utama kecamatan asera pembentukan desa kota mulya kecamatan asera desa amore utama kecamatan asera baal. desa lamtoro kecamatan asera dengan peraturan daerah ini dibentuk desa walandawe kecamatan asera il. desa poni nowiki kecamatan sawa desa bendewuta kecamatan asera desa puuwonggia kecamatan sawa desa tinombo kecamatan asera desa lambunu kecamatan sawa desa tembakau kecamatan wiwitan desa donggala utama kecamatan sawa desa laumoso kecamatan wiwitan desa ulu sawa kecamatan sawa dewa landings keharusan wiwimne desa punggulahi kecamatan sawa desa tan wiki desa topi meta kecamatan sawa desa wawosangi kecamatan wiwitan0 desa kaplan kelantan sawa desa wawontoaha kecamatan wiwitan desa tanjung bunga kecamatan laszlo desa larompana kecamatan wiwitan desa bahasanya kecamatan laszlo desa pacu indo kecamatan wiwitan desa otipulu kecamatan laszlo desa padalere utama kecamatan wiwitan desa tetelupai kecamatan laszlo desa lengko kecamatan langgikima desa lolowau kecamatan laszlo desa muara tinju kecamatan laszlo desa tapuemea kecamatan molase bab mna nesamsapak emak batas, luas wilayah dan jumlah penduduk desa lalu kecamatan lego desa banggarema kecamatan asera desa puusuli kecamatan asera desa poni nowiki terletak kecamatan sawa seluas ha, desa amilase kecamatan asera dengan batas batas sebagai berikut desa anggolohipo kecamatan asera sebelah utara berbatasan dengan desa benda: dena ega asia sebelahtimur berbatasan dengan desa mantadahi, terali dinasan mean sebelah selatan berbatasan dengan desa matandahi: desa puuwanggudu kecamatan asera sebelah barat berbatasan dengan desa tondowatu. pembentukan desa pembentukan desa desa poni nowiki semula merupakan bagian dari wilayah desa peta desa puuwonggi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan matandahi kecamatan sawa: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: dengan dibentuknya desa poni nowiki, maka wilayah desa matandahi batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: dikurangi dengan wilayah desa poni nowiki: jumlah penduduk desa poni nowiki adalah jiwa dan kk: ear kami desa lambunu terletak kecamatan sawa seluas ha, peta desa poni nowiki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan dengan batas bebas sebagai berikut bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: sebelah utara berbatasan dengan desa mati:laut banda: sebelah selatan berbatasan dengan kali mati: sebelah barat berbatasan dengan desa matandahi: desa lambunu semula merupakan bagian dari wilayah desa mati kecamatan sawa: desa puuwonggia terletak kecamatan sawa seluas ha, dengan dengan dibentuknya desa lambunu, maka wilayah desa mati batas batas sebagai berikut dikurangi dengan wilayah desa lambunu: sebelah utara berbatasan dengan desa lokasi, jumlah penduduk desa lambunu adalah jiwa dan kk: sebelah timur berbatasan dengan laut banda: peta desa lambunu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah selatan berbatasan dengan desa motor: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: sebelah barat berbatasan dengan desa wawoluri, batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: desa puuwonggia semula merupakan bagian dari wilayah desa wawoluri kecamatan sawa: dengan dibentuknya desa puuwonggia, maka wilayah desa wawoluri dena donggala utama terletak kecamatan sawa seluas ha, dengan batas batas sebagai berikut dikurangi dengan wilayah desa puuwonggia sebelah utara berbatasan dengan desa matanggonawe: jumlah penduduk desa puuwonggia adalah jiwa dan kk: sebelah timur berbatasan dengan laut banda: pembentukan desa pembentukan desa sebelah selatan berbatasan dengan desa wawoluri, peta desa ulu sawa adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah barat berbatasan dengan desa lokasi: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: desa donggala utamalokasi kecamatan sawa, dengan dibentuknya desa donggala utama, maka wilayah desa lokasi dikurangi dengan wilayah desa donggala utama, desa punggulahi terletak kecamatan sawa seluas ha, jumlah penduduk desa donggala utama adalah jiwa dan dengan batas batas sebagai berikut kk, sebelah utara berbatasan dengan desa tongan, peta desa donggala utama adalah sebagaimana terlampir sebelah timur berbatasan dengan desa wawoluribenda: daerah ini,, desa punggulahi semula merupakan upt tondowatu kecamatan sawa, dengan dibentuknya desa punggulahi, maka status upt tondowatu desa ulu sawa terletak kecamatan sawa seluas ha, berubah menjadi desa puunggulahi, dengan bata rotan oelmapi berikut: jumlah penduduk desa punggulahi adalah jiwa dan kk: aan peta desa punggulahi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan desa cameo, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan sawa, bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, sebelah barat berbatasan dengan desa tanpa kecamatan batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati, lembo: desa ulu sawa semula merupakan bagian dari wilayah desa cameo kecamatan sawa: desa topi meta terletak kecamatan sawa seluas ha, dengan dibentuknya desa ulu sawa, maka wilayah desa cameo dengan batas batas sebagai berikut dikurangi dengan wilayah desa ulu sawa sebelah utara berbatasan dengan desa poni nowiki: jumlah penduduk desa ulu sawa adalah jiwa dan kk: sebelah timur berbatasan dengan desa bangga, pembentukan desa pembentukan desa dengan dibentuknya desa otipulu, maka wilayah desa toro desa bahasanya terletak kecamatan laszlo seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa otipulu, dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa otipulu adalah jiwa dan kk, sebelah utara berbatasan dengan desa wawolesea, peta desa otipulu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan laut banda, bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, sebelah selatan berbatasan dengan desa lemo bajo, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan melulu: batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: desa bahasanya semula merupakan bagian dari wilayah desa lemo bajo kecamatan laszlo, dengan dibentuknya desa bahasanya, maka wilayah desa lemo bajo desa tetelupai terletak kecamatan laszlo dengan batas batas dikurangi dengan wilayah desa bahasanya, sebagai berikut jumlah penduduk desa bahasanya adalah jiwa dan kk, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten konawe: peta desa bahasanya adalah sebagaimana terlampir sni meupakan sebelah timur berbatasan dengan desa bola: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan sebelah selatan berbatasan dengan desa toro dan desa bupati: wawolesea: sebelah barat berbatasan dengan desa matapila: desa tetelupai semula merupakan bagian dari wilayah desa andes desa otipulu terletak kecamatan laszlo seluas ha, kecamatan laszlo, dengan batas batas sebagai berikut dengan dibentuknya desa tetelupai, maka wilayah desa andes sebelah utara berbatasan dengan laut banda, dikurangi dengan wilayah desa tetelupai, sebelah timur berbatasan dengan desa toro, jumlah penduduk desa tetelupai adalah jiwa dan kk, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan melulu peta desa tetelupai adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sepur barat berbatasan dengan desa bolo, bagian yang kep talas mangan bener ink desa otipulu semula merupakan bagian dari wilayah desa toro batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan kecamatan laszlo, bupati, pembentukan desa pembentukan dea sebelah selatan berbatasan dengan desa korosi kecamatan peta desa kaplan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan gondola: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini:: desa topi meta semula merupakan bagian dari wilayah desa matandahi kecamatan sawa, dengan dibentuknya desa topi meta, maka wilayah desa matandahi desa tanjung bunga terletak kecamatan laszlo seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa topi meta, dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa topi meta adalah jiwa dan kk, sebelah utara berbatasan dengan laut ban das peta desa donggala time adalah sebagaimana terlampir sebelah timur berbatasan dengan laut bandaalo alo kecamatan daerah ini, untaimpuh singa desa tanjung bunga semula merupakan bagian dari wilayah desa desa kaplan terletak kecamatan sawa seluas ha, kampuh bunga kecamatan laszlo, dengan batas batas sebagai berikut dengan dibentuknya desa tanjung bunga, maka wilayah desa sebelah utara berbatasan dengan desa benda: kampuh bunga dikurangi dengan wilayah desa tanjung bunga:: sebelah timur berbatasan dengan desa matandahi: jumlah penduduk desa tanjung bunga adalah jiwa dan kk: sebelah selatan berbatasan dengan desa tondowatu: peta desa tanjung bunga adalah sebagaimana terlampir dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan amonggedo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan kabupaten konawe, daerah ini: desa kaplantondowatu kecamatan sawa: dengan dibentuknya desa kaplan, maka wilayah desa tondowatu dikurangi dengan wilayah desa kaplan, jumlah penduduk desa kaplan adalah jiwa dan kk, pembentukan desa pembentukan desa is jumlah penduduk desa muara tinju adalah jiwa dan kk: desa lolowau terletak kecamatan laszlo seluas ha, peta desa muara tinju adalah sebagaimana terlampir dan merupakan dengan batas batas sebagai berikut dak terpisahkan peraturan sebelah utara berbatasan dengan desa waworaha, bagian yang dengan tinecpn sebelah timur berbatasan dengan desa andumowutoro, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten konawe, desa lolowau semula merupakan bagian dari wilayah desa desa tapuemea terletak atan molase seluas ha, andumowu kecamatan laszlo: bagai berikut dengan dibentuknya desa lolowau, maka wilayah desa andumowu bagan ban sesan merah, uli dikurangi dengan wilayah desa lolowau, sebelah utara berbatasan dengan kali emma, jumlah penduduk desa lolowau adalah jiwa dan kk, sebelah timur berbatasan dengan laut banda, peta desa lolowau adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah selatan berbatasan dengan desa mandiodo: bagian yang tidak terpisahkan dengan nipariayar daerah ini, sebelah barat serba dengan kecamatan asera: batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: desa tapuemea semula merupakan bagian dari wilayah desa tapunggaya kecamatan molase, dengan dibentuknya desa tapuemea, maka wilayah desa tapunggaya d) rean nga laszlo seluas ha, dil dengan wilayah desa tapuemea: engan batas batas sebagai berikut sebelah ubin berbatnsatydengan laut benda jumlah penduduk desa tapuemea jiwa dan kk, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tinju, peta desa tapuemea adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah selatan berbatasan dengan desa andumowu, bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, sebelah barat berbatasan dengan kali andumowu, batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan desa muara tinju semula merupakan bagian dari wilayah desa bupati: andumowu kecamatan laszlo: dengan dibentuknya desa muara tinju, maka wilayah desa andumowu dikurangi dengan wilayah desa muara tinju, pembentukan desa pembentukan desa dengan dibentuknya desa lalu, maka wilayah desa bungguosu desa param terletak kecamatan lembo seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa lalu: dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa lalu adalah jiwa dan kk: sebelah sayang berbatasan dengan laut banda, peta desa lalu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian sebelah timur berbatasan dengan desa pasir putih, yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan pondidaha: bat wilayah kan dit sebelah barat berbatasan dengan desa puulemo kecamatan ayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan lembo: bupati: desa param semula merupakan bagian dari wilayah desa paralel kecamatan lembo: dengan dibentuknya desa param, maka wilayah desa paralel desa banggarema terletak kecamatan asera seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa param: dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa param adalah jiwa dan kk: sebelah utara berbatasan dengan desa lahimbua, peta desa param adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan molase, bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan tongan batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan kabupaten konawe, bupati, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan andorra, nga pee, banggarema semula merupakan bagian dari wilayah desa (l) desa lalu terletak kecamatan lembo seluas km, aan maka wilayah desa lahimbua dengan batas batas sebagai berikut dikurangi dengan wilayah desa banggarema, mean kera keane alang jumlah penduduk desa banggarema adalah jiwa dan kk: sebelah timur berbatasan dengan desa puusialu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan pondidaha peta desa banggarema adalah sebagaimana terlampir dan kabupaten konawe: merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan sebelah barat berbatasan dengan desa buungguosu: daerah ni, desa lalungguosu, bupati, pembentukan desa pembentukan desa dengan dibentuknya desa amilase, maka wilayah desa lambudoni desa puusuli terletak kecamatan asera seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa amilase: dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa amilase adalh tina kk: sebelah utara berbatasan dengan kali morocco kecamatan peta desa amilase adalah sebagaimana terlampir dan merupakan kasi: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: segel timur berbatasan dengan kecamatan andorra: fata wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan sebelah selatan berbatasan dengan desa lahimbua, bupati, kat berbatasan dengan desa baronang, ane kai hasiandali arah desa laronance desa anggolohipo terletak kecamatan asera seluas ha, desa puusuli semula meraup peran arta onang dengan batas batas sebagai berikut kecamatan puusuli: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan andorra: dengan dibentuknya desa pane seni mba greinaig sebelah timur berbatasan dengan desa lamondowo: li: dikurangi dengan wilayah bapa gkk: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan tongan: jumlah penduduk desa papa mma oke, sebelah barat berbatasan dengan desa persiggah amilase, peta desa puusuli adalah sebaga pes desa anggolohipo semula merupakan bagian dari wilayah desa yang tidak terpisahkan dengan pan pee kan lamondowo kecamatan asera: batas wilayah secarategasakan ditetapkan dengan pera bupati, dengan dibentuknya desa anggolohipo, maka wilayah desa lamondowo dikurangi dengan wilayah desa anggolohipo: jumlah penduduk desa anggolohipo adalah jiwa dan kk: desa amilase terletak kecamatan asera seluas ha, peta desa anggolohipo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan dengan batas batas sebagai berikut bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ni: sebelah utara berbatasan dengan desa larobende, batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan andorra, bupati: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kabuki sebelah barat berbatasan dengan desa lambudoni, desa puuwonua terletak kecamatan asera seluas ha, dengan desa amilase semula merupakan bagian dari wilayah desa batas batas sebagai berikut lambudoni kecamatan asera: sebelah utara berbatasan dengan sungai laszlo: men ereerererran tani pembentukan desa pembentukan desa persiapan puusuli: s5) peta desa puungomosi adalah sebagaimana terlampir sebelah nea batan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan sebelah selatan atasan dengan. daerah ini: sebelah barat berbatasan dengan desa laronaga: batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan desa puuwonua semula merupakan bagian dari wilayah desa laronaga bupati: kecamatan asera, dengan dibentuknya desa puuwonua, maka wilayah desa laronaga desa puuwanggudu terletak kecamatan asera seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa puuwonua, dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa puuwonua adalah jiwa dan kk, sebelah utara berbatasan dengan desa morocco: peta desa puuwonua adalah sebagaimana terlampir dan meraup sebelah timur berbatasan dengan desa langga: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, sebelah selatan berbatasan dengan desa wunduhakangguru raya: desa puuwanggudu semula merupakan bagian dari wilayah desa kangguru raya guru raya kecamatan asera: desa puunggomosi terletak kecamatan asera seluas ha, dengan dibentuknya desa puuwanggudu maka wilayah desa dengan batas batas sebagai berikut kangguru raya dikurangi dengan wilayah desa puuwanggudu: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan ganggu jumlah penduduk desa puuwanggudu adalah jiwa dan kk: sebelah timur berbatasan dengan desa aiktntaa peta desa puuwanggudu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ni: sebelah barat berbatasan dengan desa batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan ian dari willy: desa puunggomosi semula merupakan bagian bupati: tangguluri kecamatan asera, puunggomosi, maka wilayah desa dengan dibentuk dean pama desa langgam utama terletak kecamatan asera seluas ha, tangguluri hina osi adalah jiwa dan dengan batas batas sebagai berikut emosi jumlah penduduk desa puing sebelah utara berbatasan dengan desa amore: kk: pembentukan desa pembentukan desa sebelah timor,. perbatasan dengan deng anang jumlah penduduk desa kota mulya adalah jiwa dan kk: sebelah selatan berbatasan dengan kali laszlo, peta desa kota mulya adalah sebagaimana terlampir peni beban denga keranatahi oia kabupaten dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan konawe: daerah ini: fak lae string mao bagi dri wilaya (sn batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan reme kecaman sera, bupati, dengan dibentuknya desa lange utama, maka wilayah desa amore dikurangi dengan wilayah desa lange utama: pelantun jumlah penduduk desa lange utama adalah jiwa dan kk: desa haag esa amore utama terletak kecamatan asera seluas peta desa lange utama adalah sebagaimana terlampir dan merupakan ang bagian yang tidak terpisahkan dengan pera daerah ini: ha, dengan batas batas sebagai berikut batas wilayah tegas akan ditetapkan dengan pera bupati: sebelah utara berbatasan dengan desa amore: sebelah timur berbatasan dengan desa asera: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kabuki kabupaten desa kota mulya terletak kecamatan asera seluas ha, konawe, dengan batas batas sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan desa semi nunukan: sebelah utara berbatasan dengan desa asera: desa amore utama semula merupakan bagian dari wilayah desa sebelah timur berbatasan dengan desa walasolo: asera kecamatan asera, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kabuki kabupaten dengan dibentuknya desa amore utama, maka wilayah desa asera konawe: dikurangi dengan wilayah desa amore utama: sebelah barat berbatasan dengan desa amore: jumlah penduduk desa amore utama adalah jiwa.dan kk: desa kota mulya semula merupakan bagian dari wilayah desa peta desa amore utama adalah sebagaimana terlampir dan walasolo kecamatan asera: merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah dengan dibentuknya desa kota mulya maka wilayah desa walasolo ini: dikurangi dengan wilayah desa kota mulya: batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: pembentukan desa pembentukan desa jumlah penduduk desa walandawe adalah jiwa dan kk: desa lamtoro terletak kecamatan asera seluas ha, peta desa walandawe adalah sebagaimana terlampir dengan batas batas sebagai berikut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan sebelah utara berbatasan dengan desa landas: daerah ini: sebelah timur berbatasan dengan hutan lindungkota maju: sebelah barat berbatasan dengan hutan lindung: desa lamtoro semula merupakan bagian dari wilayah desa kota maju desa bendewuta terletak kecamatan asera seluas ha, kecamatan asera: dengan batas batas sebagai berikut dengan dibentuknya desa lamtoro, maka wilayah desa kota maju sebelah utara berbatasan dengan desa wiwitan: dikurangi dengan wilayah desa lamtoro: sebelah timur berbatasan dengan kali malinau: jumlah penduduk desa lamtoro adalah jiwa dan kk: sebelah selatan berbatasan dengan desa landas: peta desa lamtoro adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kabuki kabupaten bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: konawe, batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: desa bendewuta semula merupakan bagian dari wilayah desa wiwitan kecamatan asera: dengan dibentuknya desa bendewuta, maka wilayah desa wiwitan (l) desa walandawe terletak kecamatan asera seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa bendewuta: dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa bendewuta adalah jiwa dan kk: sebelah utara berbatasan dengan desa wiwitan, peta desa bendewuta adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan kali malinau, bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: sebelah selatan berbatasan dengan desa landas: batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati, sebelah barat ' berbatasan dengan kecamatan kabuki kabupaten konawe: desa walandawe semula merupakan bagian dari wilayah desa desa indo terletak kecamatan asera seluas ha, wiwitan kecamatan asera: dengan batas batas sebagai berikut dengan dibentuknya desa walandawe, maka wilayah desa wiwitan sebelah utara berbatasan dengan desa wiwitan: dikurangi dengan wilayah desa walandawe: sebelah timur berbatasan dengan kali malinau: sebelah selatan berbatasan dengan desa landas, pembentukan desa pembentukan desa sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kabuki kabupaten peta desa tembakau adalah sebagaimana terlampir dan merupakan konawe: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, desa tinombo semula merupakan bagian dari wilayah desa wiwitan batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: kesamaan jaa dengan dibentuknya desa tinta, mela wilayah dara wiwitan desa laumoso terletak kecamatan wiwitan seluas ha, dengan dikurangi dengan wilayah desa tinombo, batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa tinombo adalah jiwa dan kk: sebelah utara berbatasan dengan desa kolossus: peta desa tinombo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan desa polo prior: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, sebelah selatan berbatasan dengan kali landasurata: desa laumoso semula merupakan bagian dari wilayah desa halu utama kecamatan wiwitan: desa tembakau terletak kecamatan wiwitan seluas ha, dengan dibentuknya desa laumoso, maka wilayah desa halu utama dengan batas batas sebagai berikut dikurangi dengan wilayah desa laumoso: jumlah penduduk desa laumoso adalah jiwa dan kk: menikah berbatasan dengan pa, lana bagi, peta desa laumoso adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan provinsi sulawesi tengah: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: sebelah selatan berbatasan dengan desa color indah kec. batas wilayah secara tegas akan ditetapkan engan peraturan bupati: langgikima, sebelah barat berbatasan dengan desa halu utama: desa tembakau semula merupakan bagian dari wilayah desa mata desa landing terletak kecamatan wiwitan seluas ha, benua kecamatan wiwitan: dengan batas batas sebagai berikut dengan dibentuknya desa tembakau, maka wilayah desa mata benua sebelah utara berbatasan dengan desa kurata: dikurangi dengan wilayah desa tembakau: sebelah timur berbatasan dengan desa, kolossus: jumlah penduduk desa tembakau adalah jiwa dan kk: peta jan selatan perlintasan denga kal polo polita: sebelah barat berbatasan dengan desa sungai malinau: pembentukan desa pembentukan desa desa landing semula merupakan bagian dari wilayah desa kurata kecamatan wiwitan: dengan dibentuknya desa landing, maka wilayah desa kurata desa wawontoaha terletak kecamatan wiwitan seluas ha, dikurangi dengan wilayah desa landing: dengan batas batas sebagai berikut jumlah penduduk desa landing adalah jiwa dan kk: sebelah utara berbatasan dengan desa tetewatu, peta desa landing adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan desa culambatulamparinga, desa wawontoaha semula merupakan bagian dari wilayah desa culambatu kecamatan wiwitan: dengan dibentuknya desa wawontoaha, maka wilayah desa culambatu dikurangi dengan wilayah desa wawontoaha: desa wawosangi terletak kecamatan wiwitan seluas ha, jumlah penduduk desa wawontoaha adalah jiwa dan kk: dengan batas batas sebagai berikut peta desa wawontoaha adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah utara berbatasan dengan desa lamparinga: bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: sebelah timurongan utama, sebelah barat berbatasan dengan desa padalere, desa wawosangi semula merupakan bagian dari wilayah desa lamparinga kecamatan wiwitan, dengan dibentuknya desa wawosangi maka wilayah desa desa larompana terletak kecamatan wiwitan seluas ha, lamparinga dikurangi dengan wilayah desa wawosangi, meng aan bass benang jumlah penduduk desa wawosangi adalah jiwa dan kk, sebelah utara berbatasan dengan desa mata benua, peta desa wawosangi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan sebelah timur berbatasan dengan desa wawoheopembentukan desa pembentukan desa desa larompana semula merupakan bagian dari wilayah desa eiga desa padalere terletak kecamatan wiki luas esa ere terle kecaman wiranto seluas mai mandul desa larompana, maka wilayah desa wawoheo dengan batas batas sebagai berikut dikurangi dengan wilayah desa larompana, .a. sebelah utara berbatasan dengan kecamatan route kabupaten jumlah penduduk desa larompana adalah jiwa dan kk, konawe sebelah timur berbatasan dengan kali malinau peta desa lar teri dan pakan mag pakan empang da2" sebelah selatan berbatasan dengan kali hamata bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, sebelah barat berbatasan dengan awali batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati, desa padalere utama semula merupakan bagian dari wilayah desa padalere kecamatan wiwitan: dengan dibentuknya desa padalere utama, maka wilayah padalere dikurangi dengan wilayah desa padalere utama: jumlah penduduk desa padalere utama adalah jiwa dan kk: (l) desa pacu indo terletak kecamatan wiwitan seluas ha, peta desa padalere utama adalah sebagaimana terlampir dan: dengan batas batas sebagai berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: sebelah utara berbatasan dengan desa tetewatu,jalan trans sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan desa lamparinga, sebelah barat berbatasan dengan desa padalere: desa pacu indo semula merupakan bagian dari wilayah desa desa lengko terletak kecamatan langgikima seluas ha, tetewatu kecamatan wiwitan, dengan batas batas sebagai berikut dengan dibentuknya desa pacu indo, maka wilayah desa tetewatu utara batan dengan desa lameruru, timur berbatasan dengan desa modern deng ajah dena pee moto sebelah selatan berbatasan dengan desa pariaman jumlah penduduk desa pacu indo adalah jiwa dan kk, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan langgikima peta desa pacu indo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan desa lengko semula merupakan bagian dari wilayah desa pariaman bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, bat dengan dibentuknya desa lengko, maka wilayah desa pariaman batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati, dikurangi dengan wilayah desa lengko: pembentukan desa pembentukan desa jumlah penduduk desa lengko adalah jiwa dan kk, pelantikan pejabat kepala desa dilaksanakan oleh bupati bersamaan peta desa lengko adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian dengan peresmian desa, yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan bupati: kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan: rarity dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kedudukan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desdesa yang dibentuk dengan peraturan daerah ini mempunyai kedudukan mengajukan rancangan peraturan desa: yang sama dengan desa definitif lainnydesa yang dibentuk dengan peraturan daerah ini dipimpin oleh seorang apb desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama bpd: pejabat kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati atas membina kehidupan masyarakat desa: usul kepala desa induk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif: kesnibba agen melestarikan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat desa, pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud memiliki tugas mewakili desanya dalam dan luar pengadilan dan dapat pokok menyiapkan pemilihan kepala desa, membentuk badan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan permusyawaratan desa, menyusun perangkat desa dan lembaga peraturan perundang undangan: kemasyarakatan desa, disamping tugas kepala desa yang diatur dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: masa jabatan pejabat kepala desa paling lama (enam) bulan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa dan hanya dapat diperpanjang untuk (enam) bulan berikutnya: mempunyai kewajiban pembentukan desa pembentukan desa m xxxsusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik peraturan desa: indonesia, pedoman penyusunan peraturan desa tentang susunan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tata kerja pemerintahan desa diatur dalam peraturan daerahtata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari ketentuan peranan dandengan berlakunya peraturan daerah ini maka menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan, jumlah desa dalam wilayah kecamatan sawa dari (tiga belas) desa menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, menjadi (dua puluh satu) desa: melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan jumlah desa dalam wilayah kecamatan laszlo dari (sembilan belas) desa: desa menjadi (dua puluh lima) desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, jumlah desa dalam wilayah kecamatan asera dari (dua puluh mendamaikan perselisihan masyarakat desa: delapan) desa menjadi (empat puluh dua) desa, mengembangkan pendapatan masyarakat desa: jumlah desa dalam wilayah kecamatan wiwitan dari (lima belas) membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan desa menjadi (dua puluh tiga) desaband, pembentukan desa pembentukan desah.thamrinpatoro ditetapkan kangguru pada tanggal oktober sekretaris daerah kabur konawe utara, kan sekali, h abdi kahar pahala awe lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor pembentukan desa "al
ketahanan pakhususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten konawe utara dibidang ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka organisasi dan tata kerja badan ketahanan pangan perlu dibentuk dan ditetapkan melaui peraturan daerah. bahwa pembentukan badan ketahanan pangan adalah dalam rangka memudahkan ketersediaan pangan dan mengantisipasi kerawanan pangan bagi masyarakat. cc. bahwa untuk memenuhi maksud huruf dan diatas, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah badan ketahanan pangan kabupaten konaweinspektorat, bappeda penanaman modal dan lembaga teknis daerah kabupaten konawe utara. memutuskan: menetapkan peraturan daerah kabupaten konawe utara tentang pembentukan badan ketahanan pangkabupaten konawe utara: bupati adalah kabupaten konawe utara: sekretaris daerah kabupaten adalah sekretaris daerah kabupaten konawe utara, badan adalah badan ketahanan pangan kabupaten konawe utara kepala adalah kepala badan ketahanan pangan kabupaten konawe utara sekretariat adalah sekretaris badan ketahanan pangan kabupaten konawe utara bidang adalah bidang badan ketahanan pangan kabupaten konawe utara:: ii. kelompok jabatan fungsional adalah jabatan fungsional lingkungan badan ketahanan pangan kabupaten konawe utara. bab pembentukan dengan peraturan ini dibentuk badan ketahanan pangan kabupaten konawe utara, bagan struktur organisasi badan ketahanan pangan kabupaten konawe utarpenjabaran tugas pokok dan fungsi badan ketahanan pangan akan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan badan ketahanan pangan adalah merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah kabupaten yang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang ketahanan pangan badan ketahanan pangan dipimpin oleh seorang kepada badan yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah kabupaten konawe utara. bagian kedua tugas pokok dan fungsidalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam: cc., pelaksanaan kerjasama dinas instansi terkait dengan program ketahanan pangan: pelaksanaan pengendalian dibidang ketahanan pangan: pelaksanaan urusan umum, perencanaan dan penatalaksanaan administrasi badan ketahanan pangan: pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tehnis terhadap kelompok jabatan fungsional. bab susunan organisasi bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi badan ketahanan pangan terdiri atas kepala badan sekretariat cc.dalam lampiran peraturan ini. bagian kedua kepala kepala badan ketahanan pangan mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam memimpin, membina mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga sekretaris sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan badan ketahanan pangan kabupatedalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam sekretaris mempunyai fungsi penyiapan penyusunan rencana dan program fasilitasi dibidang ketahanan pangan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi dibidang ketahanan pangan pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengolahan keuangan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan urusan administrasi badan pelaksana, sub bagian keuangan dan perlengkapan,evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerjasama, melaksanakan evaluasi, pelaporan dan penyempurnaan organisasi, penatalaksanaan, penyusunan rencana peraturan perundang undangan, sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan: pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak pnb), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar spm), pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran: pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, penatalaksanaan, penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan tata usahsebagai bagian tugas badan ketahalam dalam keputusan ini bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyaihewani:sub bidang pemantauan produksi dan cadangan pangan sub bidang kerawanan pangersediaan dan kerawanan pangan. sub bidang pemantauan produksi dan cadangan pangan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan evaluasi dan pemantapan produksi dan cadangan pangan nabati dan hewani serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan:mantauan, evaluasi,pangan. bagian kelima bidang distribusi pangan bidang distribusi pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, menyiapkan, mengawasi dan evaluasi mulai dari bahan pembinaan dan prasarana pangan, stabilisasi harga pangan dan koordinasi distribusi pangan sebagai bagian tugas badan ketahanan pangandistribusi pangan mempunyai fungsi penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemantauan evaluasi, pem:sub bidang analisis harga dan akses psub bidang analisis distribusi pangan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi teknis pengembangan distribusi pangan: sub bidang analisis harga dan akses pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan analisis harga dan akses pangan perkotaan dan pedesakeamanan pangan, pengembangan dan kualitas bahan konsumsi dan gizi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketersediaan konsumsi dan keamanan pangan,: pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terjadinya sub bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan konsumsi dan penganekaragaman pangan serta penyusunan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan: sub bidang keamanan dan referensi pangan masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan pengkajian, pengembangan pemantauan, evaluasi dan pemantapan keamanan pangan dan referensi pangan masyarakat serta kebijakan teknis pengembangan keamanan pangan dan preferensi pangketahanan pangsatuan organisaperaturan perundang undangan yang berlaku: kepala badan, diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah: kepala badan adalah eselon ii.b sekretaris, kepala bidang lingkup badan ketahanan pangan adalah eselon iii.b, pejabat eselon iii dilingkungan badan ketahuan pangan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala badan melalui sekretaris daerahralihan dengan terbentuknya badan ketahanan pangan kabupaten konawe utara, maka penyelenggaraan ketahanan pangan diserahkan seluruh arsip dokumen, data dan informasi lainnya serta peralatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan. ketentuan penutupnovember bupati konawe utara, ttd assad sulaiman, diundangkan kangguru pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten konawe utara, tid abd. kahar pahala, sh. lembaran daerah kabupaten konawe utara tahun nomor file sk badan ketahanan pangan
san gubernur baligubernur bali, menimbang bahwa sesuai ketentualu menetapkan peraturan gubenur tentang otoritas kompeten keamanan pangawww .jdih.baliprov.go.id:anen, penanganan pasca panen dan pengelolaan bangsal pasca panen hortikultura yang baik,memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang otoritas kompeten keamanan pangan daerah provinsi baligubernur adalah gubernur bali. kepala dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi bali. www .jdih.baliprov.go.id otoritas kompeten keamanan pangan daerah provinsi bali yang selanjutnya disebut kkp provinsipangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disebut pusat adalah yang selanjutnya disebut pangan segarrtifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil pertanian tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh lembaga sertifikasi ls) terakreditasi. surat keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh kkp pangan segar. rumah pengemasan atau packing house adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil hortikultura sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan pasar tujuan. nomor pendaftaran rumah pengemasan adalah nomor yang diberikan kepada rumah pengemasan pangan segar yang berada wilayah negara kesatuan republik indonesia. www .jdih.baliprov.go.id nomor pendaftaran pangan beredar adalah nomor yang diberikan kepada produk pangan segar yang berada wilayah negara kesatuan republik indonebab kedudukan dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan kkp provinsi berkedudukan dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi bali. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi kkp provinsi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari ketua: wakil ketua, komisi teknis: auditor observer, bidang administrasi, bidang mutu, dan bidang teknis. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh kepala dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi bali. wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf kepala dinas ketahanan pangan provinsi bali selaku wakil ketua kkp provinsi. komisi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari akademisi universitas udayana bidang yang berkaitan dengan pengawasan mutu. auditor observer sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari petugas fungsional pengawas mutu hasil pertanian dan petugas yang kompeten. bidang sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dipimpin oleh kepala bidang pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi bali dan dinas ketahanan pangan provinsi bali. kepala bidang sebagaimana dimaksud pada membawahi staf anggota. susunan keanggotaan kkp provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. susunan organisasi kkp provintugas pokok otoritas kompeten keamanan pangan daerah provinsi bali tugas kkp provinsi bali, meliputi: melakukan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian luar tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah provinsi bali, melayani sertifikasi pada produk segar asal tumbuhan pusat) khususnya prima dan prima memberikan tanda daftar registrasi pada produk segar asal tumbuhan pusat), menerima pelayanan pendaftaran registrasi pada packing house rumah kemas, memberikan pelayanan sertifikasi jaminan keamanan pangan pada biji kakao, memberikan rekomendasi pada produk segar asal tumbuhan pusat) yang akan ekspor, melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan pada produk segar asal tumbuhan pusat), melakukan monitoring dan evaluasi tentang keamanan dan mutu pangan pada produk segar asal tumbuhan pusat), dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada gubernur melalui sekretaris daerah. www .struktur organisasi otoritas kompeten keamanan pangan daerah provinsi bali komisi auditor teknis pennata ketua observer wakil ketua bidang bidang bidang mutu teknis administrasi gubernur bali, made bangku pastikan
(tiga trilyun dua ratus lima puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dana perimbangan rp. (dua trilyun enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) lain lain pendapatan daerah yang sah rp. (dua ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pendapatan daerah: rp. (enam trilyun dua ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah). belanja belanja tidak langsung belanja pegawai rp. (satu trilyun delapan ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat rupiah) belanja bunga rp. belanja subsidi rp. (sepuluh milyar rupiah) belanja hibah rp. (satu trilyun tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) belanja bantuan sosial rp. (dua belas milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) belanja bagi hasil rp. (satu trilyun sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus dua rupiah lima puluh sen) belanja bantuan keuangan rp. (delapan ratus tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan belanja tidak terduga rp. (sepuluh milyar rupiah). rp. (empat trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen). belanja langsung belanja pegawai rp. (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen, belanja barang dan jasa rp. (satu trilyun delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu dua ratus dua puluh enam rupiah dua belas sen, dan belanja modal rp. (tujuh ratus enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah). rp. (satu trilyun delapan ratus dua belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah). jumlah belanja rp. (enam trilyun enam ratus lima puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah lima puluh sen). surplus defisit) rp.( (empat ratus tiga puluh satu milyar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen). pembiayaan penerimaan dan pengeluaran rp. jumlah pembiayaan netto. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. (tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen)coords ngurah pemain berita daerah provinsi bali tahun nomor
s.m9etapan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran pengalokasian dana dak dari yang semula dianggarkan sebesar rp. meningkat menjadi rp.negan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah: bahwa rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bali nomor dprd tanggal aprilapropubah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa berdasarkesuai surat bupati bangli nomor pem tanggal maret perihal penetapan hari libur: cc. bahwa sesuai surat bupati karangasem nomor pem tanggal april perihal usul penetapan tanggal mei sebagai hari libur atau hari yang diliburkan: bahwa sesuai surat bupati tabanan nomor bkl tanggal april perihal usul penetapan hari libur pada pemilu kepala daerah: bahwa sesuai surat walikota denpasar nomor bkl tanggal april perihal penetapan hari libur pada pelaksanaan pemilu kepala daerah: bahwa sesuai surat sekretaris daerah kabupaten badung nomor setda tanggal april perihal usulan penetapan hari libur pelaksanaan pemilu kada bahwa untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakanyelenggarmenetapkpenetapan hari libur sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi masyarakat yang bekerja pada instansi unit kerja pemerintah, bumn, bumi dan swasta serta bagi pelajar dan mahasiswa kecuali siswa dan petugas yang mengikuti kegiatan ujian nasional tingkat sekolah dasar. pelaksanaan pemungutan suara oleh petugas yang melaksanakan kegiatan ujian nasional tingkat sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam agar menyesuaiberita daerah provinsi bali tahun nomor
reldengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa tarif penumpang angkutan umum trans sarbagita provinsi bali telah ditetapkan dengbahwalum mencakup tarif penumpang berlangganan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutrhubungan nomor tahun tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah penumpang angkutan umum antar kota antar provinsi kelas ekonomi jalan dengan mobil bus umum, memutuskan: menetapkan. ketentuan dalam lampirrita daerah provnkepala biro kesejahteraan rakyat setda provinsi bali nomor kesra tanggal maret perihal revisi bansos hibah tahun bahwa untuk menindaklanjuti surat kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi bali nomor sunprog dkp tanggal maret perihal usulan revisi dpa dak bahwa untuk menindaklanjuti surat pengantar direktur rumah sakit jiwa provinsi bali nomor jiwa tanggal maret perihal revisi apbd bahwa rekomendasi ketua dprd provinsi bali nomor dprd tanggal april perihal rekomendasi, bahwa rekomendasi ketua dprd provinsi bali nomor dprd tanggal apriluntuk saat ini sehingga perlu , ditetapkan denpasar pada tanggal mei gubernur bali. made bangku pastikan diundangkan denpasar pada tanggal mei sekretaris daerah provinsi bali, jdih made jendral berita daerah provinsi bali tahun nomor
sl) reissi tas gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahun tentanguntuk menjaga kelestarian populasi sapi bali perlu diadakan pembatasan terhadap jumlah ternak potong sapi bali yang diantarpulaukan setiap tahunnya, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang pengeluaran ternak potong sapi bali, jumlah ternak potong yang boleh dikeluarkan untuk diantarpulaukan ditetapkan setiap tahunnyajumlah ternak potong sapi bali antar pulau tahunjumlah ternak potong sapi bali antar pulaselanjutnya disebut dprd adalah badan legislatif daerah serta bentuk badan usaha lainnya. ternak potong sapi bali selanjutnya disebut ternak potong adalah sapi jantan ras bali. pengeluaran ternak potong adalah tindakan pemindahan ternak potong keluar daerah. bab penetapan jumlah jumlah ternak potong sapi bali antar pulau tahun sebanyak (lima puluh ribu seratus dua puluh enam) ekor. bab iii persyaratan dan tata cara pengeluaran kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali mengatur jumlah pengeluaran ternak potong sapi bali antar pulau setiap bulannya berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali, mengantisipasi kemungkinan penurunan populasi sapi bali tahun jumlah pengeluaran ternak potong sapi bali setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan batasisa jumlah pengeluaran sapi bali setiap bulannya dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya. jdih.baliprov.go.id
gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahun tentang pengurus dan pengawas internal lembaga perkreditan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuanngurus dan pengawas internal lembaga perkreditan desus dan pengawas internal lembaga perkreditansa pakaian yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum adapdesa. pengurus adalah pengelola lembaga perkreditan desa. pengawas internal yang selanjutnya disebut pengawas adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa bertugas melakukan pengawas terhadap pengelolaan lembaga perkreditan desa. bab pengurus (l) pengurus terdiri dari kepala, tata usaha, dan kasir. pengurus dipilih oleh krama desa melalui parutan prajurit desa. struktur organisasi pengurusngurus sebagaimana dimaksud dalam dapat dikembangkan sesuai dengan besaran asset dan kebutuhan lpd. bab iii kewenangan pengurus (l) rekomendasi dari pengawas. bab hak pengurus (l): gaji, jasa produksi, dan penghasilan lainnya yang sah. penghasilan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rencana kerja rk) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja rap) bab tugas pengurus bagian kesatu kepala (l)menyusun rencana kerja rk) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja rap),berada dibawah dan bertanggung jawab kepada parutan desa melalui pengawas. bagian kedua tata usaha (l) tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum. tata usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian ketiga kasir (l) kasir mempunyai tugast. bank bpd bali. kasir bertanggung jawab kepada kepala. bab pengawas internal (l)dan rap. pengawas mempunyai tugas: mengawasi pengelolaan lpd, memberikan petunjuk kepada pengurus: cc.pengevaluasian kinerja pengurus secara berkala: dan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada parutan desa. bab vii masa kerja dan usia pensiun masa kerja pengurus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan sertifikat kompetensi. evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap tahun oleh pengawas, hasil evaluasi kinerja dikonsultasikan dengan pengawasan eksternal pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dipilih kembali. usia pension pengurus paling lama tahun. pengurus yang telah mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam dapat melanjutkan tugas sampai periode yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil parutan desa. bab vibali nomor tahun tentang ketentuan pembentukan pengangkatan dan pemberhentian badan pengawas lembaga perkreditan desa lpd) provinsi daerah tingkat baligurus dan pengawas internal lembaga perkreditan desa struktur organisasi pengurus dan pengawas internal lpd kepala tata kasir usaha keterangan: garis koordinasi garis lini supervisi gubernur bali, ttd dewa berada
tah mang gubernur bali peraturan gubernur baldengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha wanita perdesaan perlu dilakukan usaha usaha terpadu, bahwa usaha usaha sebagaimana dimaksud pada huruf titik beratkan pada usaha budidaya ternak babi, cc. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan huruf perlu menetapkan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanitaedia mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penerimaan bantuan tersebut, dan bersedia selalu memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, yaitu mencegah terjadinya polusi dan gangguan lain seperti bau busuk, serangga, pencemaran air sungai dan lain lain. pertandingan kandang mempunyai peranan yang penting dalam memelihara babi, sebab hanya kandang yang baiklah akan mampu meningkatkan konversi makanan, meningkatkan pertumbuhan dan menjamin kesehatan ternak. oleh karena itu maka dalam pembuatan kandang harus diperhatikan beberapa syarat, yaitu dibangun atas lahan milik kelompok tani atau milik perorangan yang telah disetujui serta disepakati bersama secara tertulis antara pemilik lahan dan kelompok tani untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan cukup mendapat sinar matahari, mempunyai ventilasi udara yang baik mempunyai sistem pembuangan kotoran yang lancar, untuk itu alas kandang dibuat agak miring dan penampungan kotoran tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk letak kandang tidak terlalu dekat dengan rumah, sebaiknya agak belakang lantai dan dinding kandang dapat dibuat dari semen(beton) kayu atau papan, yang terpenting tidak mudah dibongkar babi atap kandang dapat dibuat dari genteng, seng atau asbes tempat makan dan minum yang besarnya sesuai luas kandang disesuaikan dengan jumlah babi dan terdapat sumber air disekitar lokasi kandang. makanan bahan makanan yang dapat diberikan adalah antara lain konsentrat seperti dedak, jagung, tepung ikan, ampas kelapa, bungkil kedelai, ampas tahu tempe atau dapat pula diberikan pakan jadi yang dijual toko peternakan hijauan seperti rumput gajah, dada se, daun ubi jalar, kangkung, daun pisang mineral berupa garam dapur, tepung tulang atau vitamin dan lain lain air minum harus selalu tersedia sepanjang waktu makanan lainnya seperti batang pisang dan lain lain cara pemberian nya konsentrat dicampur dengan hijauan, mineral dan air sesuai kebiasaan babi. ada juga konsentrat dan hijauan direbus baru ditambah air dan waktu pemberian sebaiknya sehari dimana pemberian berikutnya agar betul betul habis guna efisiensi penggunaan makanan. untuk anak babi diberikan lebih dari sehari sedikit demi sedikit. selain pemberian konsentrat, pada siang hari sebaiknya diberi hijauan makanan ternak yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. pemberian makanan sebaiknya sedikit demi sedikit untuk menghindari makanan tersisa dan terbuang. kesehatan melaksanakan upaya pencegahan terjadinya penyakit adalah lebih baik dari pada membiarkan babi sakit baru diobati. upaya untuk pencegahan penyakit, antara lain vaksinasi secara teratur. kandang selalu dibersihkan setiap hari, sebaiknya sebelum makanan diberikan. makanan yang diberikan sesuai dengan jumlah dan mutu yang dibutuhkan. segera melaporkan pada petugas bila ada gejala penyakit. ciri ciri babi sakit nafsu makan berkurang, suhu tubuh tinggi. bulu kering dan kusam serta terjadi kekudusan, hal ini sesuai dengan penyebab penyakitnya. ciri ciri khas lainnya sesuai dengan jenis penyakitnya. penyakit yang umum terjadi bali antara lain street cocos cholera gubug babi coli bassilossis jaringan rabies pemeliharaan dalam memelihara babi tidaklah sulit, yang terpenting dan harus ditekankan adalah sebagai berikut kandang harus selalu bersih dan kering, kotoran babi harus dibersihkan sehari. secara rutin mem vaksin. kalau ada kelainan gerak, kondisi badannya kira kira lain, maka harus segera melaporkan dokter hewan setempat. pembinaan pembinaan terhadap kelompok dilakukan oleh petugas teknis yang menangani fungsi peternakan kecamatan, kabupaten dan provinsi dengan mengajak partisipasi masyarakat setempat secara periodik pada setiap kelompok penerima bantuan. adapun pembinaan ini meliputi teknis, budidaya, tanggung jawab sebagai penerima bantuan serta dinamika kelompok termasuk pengembangan ternak lebih lanjut. bab iii instalasi biogas pada kegiatan usaha pertanian terintegrasi ini, diperlukan instalasi biogas sebagai pengurai limbah dari kotoran ternak yang terdiri dari beberapa komponen peralatan, yaitu peralatan pengurai limbah ternak (reaktor digeser) kompor biogas komponen lain untuk menyalurkan gas kompor untuk proses lainnya. persyaratan pembuatan instalasi biogas antara lain peralatan pengurai limbah (reaktor digeser) dibuat dalam satu areal dengan kandang babi. selain dibangun dalam satu areal dengan kandang babi, diharapkan juga dapat dibangun dekat dengan pemukiman anggota kelompok. reaktor yang dibangun pada areal kandang harus dilengkapi dengan kompor biogas dan komponen lainnya untuk menyalurkan gas kompor. pemanfaatan biogas diutamakan untuk mendukung kegiatan bersama kelompok dan apabila berlebihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anggota kelompok lainnya yang mudah dijangkau. spesifikasi standar teknis instalasi biogas yang dibangun adalah sebagai berikut reaktor digeser biogas dapat dibuat dari beton maupun fiberglass dengan konstruksi kedap udara. ukuran reaktor minimal dengan kapasitas atau disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana. bentuk reaktor disesuaikan dengan bentuk yang sudah ada, misalnya bentuk kubah, bentuk septian dalam tanah dan lain lain. tersedia bak untuk tempat pencampuran kotoran dengan air yang dilengkapi dengan saluran menuju lubang pemasukan campuran tersebut kedalam reaktor biogas (inlet). terbuat dari pasangan batu bata yang diplester dan diari pada bagian dalamnya. posisi bak pencampur lebih tinggi dari saluran dan dibuat dengan kemiringan dan bentuk sedikit cekung agar campuran kotoran dapat mengalir dengan lancar kedalam reaktor (disesuaikan dengan konstruksi dari teknisi yang telah berhasil). tersedia bak penampungan keluaran kotoran (outlet) dari reaktor yang letaknya berseberangan dengan tempat pemasukan, terbuat dari pasangan batu bata yang diplester dan diari pada bagian dalamnya. posisi permukaan bak penampungan lebih tinggi sekitar dari saluran pengeluaran pada reaktor. semakin lebar tempat pengeluaran akan semakin lama gas dapat terbentuk dan bertahan dalam reaktor. terdapat tempat kontrol gas dibagian atas reaktor (dilengkapi kran gas) serta saluran gas lokasi pemakaian yang terbuat dari pipa paragon yang cukup tebal dengan ukuran inci, serta selang plastik secukupnya untuk dipasang pada kompor. sambungan antara pipa paragon dengan selang gas dipasang buah kran gas. pemasangan pipa paragon maupun selang gas diperhatikan benar benar agar tidak terdapat kebocoran. kompor gas bio merupakan kompor gas lpg yang telah dimodifikasi dengan memiliki buah tungku. bab penutup petunjuk teknis ini dibuat sebagai alat untuk melaksanakan teknis pembuatan dan pengelolaan ternak maupun fasilitas atau sarana lainnya yang didapatkan oleh kelompok pelaksana. apabila dalam pelaksanaannya lapangan terdapat kejanggalan sehingga sulit untuk diterapkan maka dapat disesuaikan dengan cara berkonsultasi, berdiskusi dan disepakati bersama anggota kelompok, pembina teknis lapangan baik pembina kabupaten maupun provinsi. hal hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan disampaikan secara langsung lapangan oleh tim teknis dari provinsi yang membidangi. gubernur bali, made bangku pasberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang diizrogram kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaangian kedua maksud dan tujuan maksud penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal usaha kelompok agartujuan penetapan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan adalah:, meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatannya dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, meningkatkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok, dan merangsang berkembangnya lembaga mikro dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya. bab sistematika sistematika petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan meliputi babi pendahuluan, babi persyaratan dan spesifikasi standar teknis, babi instalasi biogas, dan babi penutup. sistematika petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdebab pendahuluan latar belakang pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan adalah merupakan suatu kegiatan yang mengintegrasikan seluruh komponen usaha baik secara horizontal maupun vertikal, guna meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah produksi yang hasilkan tanpa adanya limbah yang terbuang. sistem ini sangat ramah lingkungan dan mampu menekan resiko kegagalan sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan penghasilan petani sekaligus mampu mempertahankan kelestarian sumberdaya yang ada untuk dapat dikelola selama lamanya. mata pencaharian utama penduduk masyarakat pedesaan adalah petani dan peternak dan sebagian kecil sebagai pedagang dan buruh. secara potensi kehidupan masyarakat pedesaan tergantung sebagian dari hasil peternakan dan pertanian. potensi lain yang belum tergarap adalah potensi kelapa yang selama ini kurang dimaksimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat perdesaan. pemanfaatan buah kelapa selama ini hanya dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng dengan skala rumah tangga dan kemasan yang seadanya, itupun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. kebanyakan buah kelapa ini langsung dijual secara butiran oleh masyarakat dan oleh pengepul diolah menjadi kopra, sehingga nilai tambah yang dihasilkan lebih rendah. untuk meningkatkan nilai tambah buah kelapa menjadi produk olahan yang bermanfaat perlu dilakukan pengolahan dengan skala yang besar melalui usaha kelompok yang diintegrasikan dengan ternak babi. yang dimaksud dengan terintegrasi terpadu adalah pengolahan buah kelapa dimana limbah yang dihasilkannya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak babi. pemeliharaan ternak babi sebaiknya dilakukan secara koloni dengan menggunakan kandang terstruktur, sehingga kotoran yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk biogas dan hasil dari biogas dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar pembuatan minyak goreng. sedangkan sisa kotoran babi bisa dijadikan kompos. keunggulan lainnya adalah permintaan pasar terhadap produk olahan buah kelapa, seperti minyak goreng, perundang sur dan daging babi cukup tinggi, disamping itu pula harga daging babi yang cukup tinggi terutama menjelang hari raya, memberikan peluang usaha ini sangat diminati oleh masyarakat. kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan provinsi bali tahun dibiayai dari anggaran apbd provinsi bali tahun sebesar rp. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan dana bantuan sosial bansos) yang dialokasikan kepada (empat) kelompok wanita tani pelaksana kegiatan dari (tiga) kabupaten bali. dari seluruh dana bansos tersebut dipergunakan apabila kelompok masyarakat pelaksana kegiatan telah siap melaksanakan kegiatan dimaksud. untuk keperluan modal usaha berupa buah kelapa diharapkan dari swadaya murni masyarakat. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peternakan diperlukan adanya petunjuk teknis mengenai pemanfaatan dana, teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan dan pengelolaan hasil kegiatan lebih lanjut. tujuan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal usaha kelompok pada kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan, adalah meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatannya dalam melaksanakan kegiatan dimaksud meningkatkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok dan merangsang berkembangnya lembaga keuangan mikro dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya. sasaran sasaran pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal usaha kelompok antara lain meliputiindikator keberhasilan indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan modal usaha peningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok cc. peningkatan pergiliran dana dan terbangunnya fasilitas seperti pembuatan kandang untuk induk babi serta kandang untuk bibit babi. instalasi biogas sebanyak unit, masing masing kelompok wanita tani membuat unit untuk menampung limbah kotoran babi. terkelola serta merawatnya dengan baik seluruh ternak dan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan bagi seluruh anggota kelompok wanita tani pelaksana. persyaratan dan spesifikasi standar teknis pemilihan bibit persyaratan ternak yang dapat dijadikan bibit adalah ternak bibit babi yang berasal dari provinsi bali, merupakan hak milik yang sah dan boleh diperdagangkan, bukan merupakan ternak bibit yang dalam posisi sebagai ternak tuduhan, pinjaman, pakaian atau dalam posisi yang disengketakan, dapat dibeli dari peternak pedesaan maupun pasar hewan yang ada provinsi bali dan diketahui asal usulnya, tidak dalam keadaan sakit dan tidak ada cacat tubuh. kondisi lapangan yang harus diperhatikan untuk jenis bibit ternak babi adalah, habitat atau tempat hidupnya agar sesuai dengan dimana bibit tersebut akan dipelihara, seperti misalnya untuk kawasan nusa penida, jenis bibit babi yang cocok adalah bibit babi lokal atau bibit babi saddle back, sedangkan untuk wilayah gianyar dan karangasem adalah jenis bibit babi putih atau andrade. ada beberapa jenis babi yang dikenal bali, antara lain babi lokal bali, babi peranakan saddle back, dan babi putih (andrade, large white yorkshire), persyaratan lokasi lokasi yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi terpadu wanita perdesaan, antara lain adalah mudah dijangkau oleh anggota kelompok, memiliki banyak sumber pakan dan sarana prasarana pendukung bagi keberlanjutan kegiatan berternak babi, dekat dengan sumber air cuping, dan memperoleh ijin masyarakat dan pemerintah setempat dengan membuat surat pernyataan bermaterai dari pemilik lahan. kriteria kelompok peternak berpengalaman dalam memelihara dan mengembangbiakkan ternak babi: terdaftar secara resmi sebagai anggota kelompok, bersedia melakukan usaha pembibitan ternak babi,
sai tupaya meningkatkan kesuburan lahan guna peningkatan produktivitas dan produksi pertanian provinsi bali, para petani perlu dimotivasi untuk menggunakan pupuk organik, bahwa untuk memotivasi penggunaan pupuk organik sebagaimana dimaksud huruf perlu diberikan subsidi harga pupuk organik kepada lembaga perusahaan sehingga harga pupuk organik yang diterima petani lebih m. peraturan gubernur bali nomor tahun tentang pedoman kerjasama antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta masyarakat berita daerah provinsi bali tahun nomor peraturan gubernur bali nomor tahun tentang pedoman teknis pengeloladinas pertanian tanaman pangan provinsi bali yang selanjutnya disebut dinas. dinas yang membidangi pertanian yang selanjutnya disebut dinas kabupaten kota adalah dinas yang membidangi pertanian kabupaten bali. lembaga perusahaan produsen pupuk yang selanjutnya disebut lembaga perusahaan adalah gabungan kelompok tani gapoktan) kelompok tani oktan) koperasi serba usaha ksu) yang memproduksi mengadakan dan menyalurkan pupuk. pupuk organik yang selanjutnya disebut pupuk adalah pupuk organik produksi lembaga perusahaan yang sudah diuji laboratorium memenuhi standar mutu. pemberian subsidi adalah subsidi yang diberikan kepada lembaga perusahaan oleh pemerintah provinsi untuk pengadaan dan penyaluran pupuk. rencana definitif kebutuhan kelompok yang selanjutnya disebut dkk adalah kebutuhan kelompok atas pupubab penyediaan pupuk kepala dinas selaku penanggung jawab program melaksanakan penyediaan pupuk untuk petani sesuai kebutuhan dalam jangka waktu (satu) tahun. penyediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan perusahaan. kontrakusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat sebagai penyedia dan penyalur langsung kepada kelompok tani subak. penyaluran sebagaimana dimaksud pada sesuai lokasi, jumlah dan waktu ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii penyaluran pupuk kelompok tani subak calon penerima pupuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura tahun yang bersangkutan, belum menggunakan pupuk organik atau penggunaannya belum optimal. relatif aman dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan, dan mentaati ketentuan peraturan perundang undangan. kelompok tani subak calon penerima pupuk membuat dkk yang disahkan oleh penyuluh pertanian lapangan ppl), paling lama bulan sebelum diperlukan. berdasarkan rekap dkk sebagaimana dimaksud pada dinas kabupaten kota mengajukan permintaan kepada lembaga perusahaan. pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lama (satu) bulan sebelum diperlukan. kelompok tani subak calon penerima pupuk diusulkan oleh dinas kabupaten kota kepada dinas untuk diverifikasi. kelompok tani subak calon penerima pupuk yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai penerima pupuk dengan keputusan gubernur. bab pemberian subsidi pemerintah provinsi memberikan subsidi kepada lembaga perusahaan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk, sehingga harga pupuk yang diterima petani menjadi lebih murah. bab pembayaran pemberian subsidi berdasarkan tanda bukti penyaluran pupuk, perusahaan mengajukan permintaan pembayaran kepada dinas. permintaan pembayaran diajukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab koordinasi, pengawasan, dan pelaporan penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dikoordinasikan oleh dinas dengan dinas kabupaten kota, ketua kelompok tani kekasih, dan perusahaan. pengawasan dilaksanakan tim pengawas yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi kebenaran dkk, jumlah dan kualitas pupuk yang diterima kelompoktani subak, kebenaran pemanfaatan pupuk sesuai rekomendasi, dan kebenaran tanda bukti penyerahan pupuk. ketua kelompok tani kekasih atas bimbingan ppl membuat laporan penggunaan pupuk dengan melampirkan tanda terima pupuk untuk disampaikan dinas kabupaten kota. dinas kabupaten kota membuat rekapitulasi penggunaan pupuk dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada dinas. dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada gubernur. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku maka peraturan gubernur bali nomor tahun tentang tambahan subsidi harga kepada lembaga perusahaan untuk pengadaan dan penyaluran pupuk organik bersubsidi dari anggaran pendapatan dan belanjlesprovinsi bali, diperlukan prosedur guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, sudah tidak sesuai dengan situasi dwww .www .jdih.baliprov.go.idviiprovinsi baliwww .jdih.baliprov.go.id melakukan pencatatan permohonan informasi publik dalam register permohonan, dan pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat www .jdih.baliprov.go.idperangkat daerah:, nama: www .jdih.baliprov.go.idtidak sesuai dengwww .jdih.baliprov.go.idan yang menyatakan suatu informasi wajibkerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam registerkeberatan. www .jdih.baliprov.go.iddaerah, paling lamaa dapat diselesaikan dalam waktu (seratus) hari kerja. bab viiipembiayaan pembiayaan pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilingkungan pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. www .jdih.baliprov.go.id bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan gubernur bali initahun nomor www .jdih.baliprov.go.idppid ppid permohonan pembantu informasi tidak menanggapi sesuai permintaan pertimbangan komisi mengajukan permohonan tidak informasi penyelesaian sengketa puas gubernur bali, made bangku pastikan www .jdih.baliprov.go.idli. gubernur adalah gubernurrja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program yang adawww .jdih.baliprov.go.idmemberikan pertimbangan pertimbangan atas klasik kasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan. bab maksud dan tujuan www .jdih.baliprov.go.iddaerahruang lingkup peraturan gubernur ini, meliputi jenis informasi publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecuali,meliputi: l.www .jdih.baliprov.go.id,www .jdih.baliprov.go.idwww .jdih.baliprov.go.iddaerah, dibentuk ppid yang terdiri dari unsur unsur: tim pertimbangan, ppid, dan ppid pembantu. tim pertimbangan, ppidtim pertimbangantetapkan dengan keputusan ppidkomunikasi, informatika dan statistik provinsi bali yang bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. dalam pelaksanaan tugas ppid sebagaimana dimaksud pada www .jdih.baliprov.go.id:erangkat daerah lingkungan pemerintahnetapkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan, danmelaksanakan fungsi penghimpunan dan pengelolaan informasi publik dari perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, dandaerahperangkat daerahperangkat daerah. jabatan ppid pembantu melekat kepada jabatan www .jdih.baliprov.go.idrumah sakit jiwa, rumah sakit indera, kepala upt penghimpunan dan pengelolaan informasi publik pada masing masing perangkat daerah, dan penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing masing perangkat daerahperangkat daerah, dengan ketentuan: kepala perangkat daerah bertanggungdan kepala perangkat daerahata www .jdih.baliprov.go.id
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan: bahwa surattambahan lembaran daerah prop. beberapa ketentuan dalam keputusan gubernur bali nomor tahun ten. medik \|. lo. oil. sederhana(kecil) \|. ko. (sedang io. iii cc. besar folio. cd. canggih \|. ol. iii iii. utd balai laboratorium kesehatan provinsi bali . pemeriksaan hematologi \|\|. . katagori sederhana ioo0000000.o.olo hitangjumlah . il. .t trombosit . ). .k eosimopil \|. a27). ). hitungjenis led. . mcv perhitungan) mch perhitungan mhc perhitungan) ). rumput laude test waktu pendarahan waktu pembekuan waktu retraksi bekuan katagori sedang kadarhemoglobin parah lengkap sel counter)\| parameter . katagori canggih hapuskan darah darah lengkap cell done pemeriksaan sperma analisa . katagori sederhana \|.) skema analisa . katagori sederhana volume, bau, warna .t parah samar .t ovale fat bodies .t sedimen lo. . katagori sedang . glukosa( carik celup) . protein carik celup) . bilirubin( carik celup) ). urobillin carik celup) line lengkap parameter . katagori sedang . albumin ii. globulin . ). ric acid \|. bilirubin direct \|. bilirubin total \|. m800 hdl kolesterol ldl kolesterol alkali phosphatase got. . trigliserida \|. esa woxikologi, loo. ordo oil. . dan kimia lingkungan . katagori sederhana . hat terapung \|. phl konduktivitas kejernihan lapisan minyak zat terendah \|. kesadahan \|. co2 agresif kebasaan cod. solid . chloride . oksigenterabsorbsi oksigenterlarut do) \|. .i. . katagori sedang ioo00ooo.ol debu .ii ). kebisingan \|. . ads . solid . fluorida \|. bod5 tetrimetri) \|. bod5 spektrometri) ono8 oil. m8) mno2 .ood .i m8) sianida detergen karbamat pmc . karbamatpropoksur . karbamat harbour . diklopos \|. . karbofenation aldrin il. . linda dieldrin . entri ii. pdt. oil. . endosufan \|. . chlordan \|. toxafen asam bongkrek . sulfida \|. . katagori canggih . antimon \|. . kadmium . mangan \|. beng . tembaga timahputih \|. timbal . boro \|. toc ooiioil . kobalt karbamat aldikarb karbamat pmc karbamat propuksur karbamat carbofuron diklopos lo. karbofenation aldrin ii. linda \|. dieldrin \|. entri ii. pdt .woii . endosulfan \|. chlordan \|. merkuri air raksa metra hydrokanabinol ' amfetamin \|. benzodiazepin barbiturat \|. air minum22pr. \|. terbersih22pr. \|. mir limbah24pr. \|. air sungai18pr. mirkolam renangepr. terbersih10pr. \|. mirlimbah8pr. \|. pestisida \|. pemeriksaan imunologi . katagori sederhana . anti streptolisin ast) reaktif protein crp) rheumatoid factor rf) . . katagori sedang . ipa ood drl id. kidal il. analisabatu \|. . dengue blood dhf ig. sgm) oil. . ). core corey) klamidiazyme hbs elisa) hbs pha cell) anti hbs elisa) \|. anti hbs (pha cell) \|. anti hav elisa) \|. anti hcv rapid test.) anti hav elisa) \|. claudia elisa 1gm candida elisa herpes. elisa rubella elisa toxoplasma elisa cytomegalo. elisa tha kuantitatif) pemeriksaan mikrobiologi . pemeriksaan bakteriologi dan . parasitology . . katagori sederhana . gram preparat corynebacterium diptheriae mycobacterium lepra mycobacterium tuberculosis bta tbo) \|. amoeba faces) cacing telor cacing faces mrichomonas \|. jamur preparat superficial . katagori sedang . angka kuman koloni meromonas \|. bacillus sp. \|. bordetellapertusis wes kepekaan terhadap obat kitrobacter sp. \|. clostridium sp. \|. kolipormtinja \|. koliform total \|. colynebacterium diptheriae enterobacter sp. enrerococcus sp. kledsiella sp. \|. mycobacterium tbc neisseria sp. \|. proteus \|. psedumonas sp. salmonella sp. \|. nigella sp. \|. staphylococcus sp. streptococcus sp. embrio sp. \|. bakteriologi air paket) pemeriksaan makanan paket rectal swab( paket) pemeriksaan usap alat beterilisasiruangan candida sp. \|. jamur subkutan cacing telor cacing tanah)\| . katagori canggih resistensi m.tbc terhadap obat utd bottom jenis pemeriksaan tarif pelayanan pengobatan .\| tradisional loo pelayanan sehat pakai air \|. aa. katagoriringan .or padycure \|. .t pali body manage kategorisedang .y pali body manage steam . pali body masagetscrub bali body manage steam podserub pelayanan akupuntur . kategoriringan . akupuntur estetika .l. akupuntur kebugaran . kategorisedang \|. .l akupuntur terapi akupresure dan pijat refleksi poo $ringan lo. .'sedang .i10000\| pelayanan supranatural \|. .i pengobatan layanan kesehatan olah raga pemeriksaan medik ba. pengukuran vitalsign pemeriksaan ekg pengukuran kesegaran dahankardiovaskuler nn dahanott kekuatanotot ketentuan #e. komposisitubuh pemeriksaan penunjang laboratorium sederhana karcis gubernur bali, ttd dewa berada lampiran tindakan indera mencakup tindakan medik tindakan indera penglihatan mata tindakan sederhana sederhana sederhana aff heating irigasi epilepsi sederhana iii benda asing injeksi sub conjungtiva scrapping cornea tindakan sedang sedang sedang sedang iii lithiasis injeksi intra vitriol hordeolum kalazion granulosa tindakan besar besar besar robekan algebra ringan robekan konjungtiva ringan besar iii kista pterigium parasentese inkubasi duktus lakrimal xanthelasma ekstrasi biopsi tumor robekan algebra luas canggih canggih canggih canggih iii irigasi katarak sekunder tindakan indera pendengaran tht tindakan sederhana sederhana sederhana sederhana iii biopsi insist abses liang telinga ekstraksi benda asing tindik telinga irigasi segmen parasentesis myringotom tindakan sedang sedang sedang sedang iii ekstraksi benda asing tenggorokan biopsi tenggorokan insist abses peritonsiler tindakan besar besar besar plastik globulus efusi perikondrial insist abses mastid ekstraksi polip telinga ekstraksi polip tenggorokan besar iii antrostomi sinus basilaris ekstraksi polip lokal etmoidektomi intranasal lokal resepsi septum tonsilektomi lokal anestesi eksplorasi nasofaring tindakan indera peraba kulit dan kelamitindakan sederhana sederhana kompres ganti perban heating (kosmetik) jahitan injeksi fisioterapi umum tindakan iii fisioterapi umum tindakan fisioterapi kusta tindakan sederhana ganti tampon heating (kosmetik) jahitan aff heating 5jahitan tindakan two, latihan fisik, sederhana iii aff heating jahitan injeksi kena cort botol per unit tindakan sedang sedang elektrocouter minimal non wajah comedy atraksi minimal sedang sedang iii injeksi vitamin elektrocouter minimal wajah facial widening mikrodermabrasi wajah masker tindakan besar besar insist chemical killing elektrocouter non wajah elektrocouter wajah biopsi non wajah biopsi wajah besar mesotherapi uva uvb kecil menit besar iii uva uvb menit menit tindakan canggih canggih uva uvb menit canggih autos per benang filler oguamid filler restiline mm) canggih iii sirkus sisi tanpa dengan penyulut tindakan medik operatif indera penglihatan mata tindakan sederhana trabekulektomi iridektomi secondary implant enteropion taksonomi robekan kornea selera robekan konjungtiva luas yag laser eviserasi nukleasi simple pharektomi reposisi iris repair operasi exterpasi presidium graf tindakan sedang sica argon laser tindakan besar sica dengan paco eviscrasi ofg ptosis strabismus several backing tindakan khusus triple procedure vitrektomi excentrasi buli tindakan indera pendengaran tht tindakan sederhana tonsilektomi general anestesi esofagoskopi general anestesi tracheostomi timpanoplasti lokal anestesi tindakan besar mastoidektomi parotidektomi timpani pasti general anestesi decomptusi dengan general anestesi front etmoidektomi intranasal caldwell luc rekonstruksi hidung rinoplasti maksilektomi fess dengan general anestesi paltoplasti bronkoskopi angiofibroma nasofaring laringektomi konsili adenoektomi bedah laring mikroskopik tindakan penunjang medik indera penglihatan mata sederhana funduskopi direct fotometri keratometri auto refrakometri sedang refraksi streak retinoskopi fotometri aplikasi funduskopi indirect besar kampimetri retinometri canggih vsg fotofundus pfa tindakan indera pendengaran tht besar audiometri dewasa timpanometri dewasa besar audiometri anak skin test ingatan ingatan dalam keputusan ini yang dimaksud dengan daerah adalah provinsi bali pemerintah provinsibali. dinas adalah dinas kesehatan provinsi bali. direktur adalah direktur badan pelayanan khusus rumah sakit indera masyarakat provinsi bali dan badan pelayanan khusus rumah sakit jiwa provinsi bali. badan pelayanan khusus rumah sakit indera masyarakat provinsi bali adalah unsur pelaksanaan pemerintah provinsi dalam bidang pelayanan kesehatan indera masyarakat yang meliputi indera penglihatan mata, indera pendengaran tht. indera peraba kulit dan kelamin, selanjutnya disebut berisi. badan pelayanan khusus rumah sakit jiwa provinsi bali adalah bidang pelayanan jiwa yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi termasuk ketergantungan obat napa) selanjutnya disebut bursa. unit pelaksana teknis dinas balai laboratorium kesehatan adalah unsur pelaksana teknis penunjang operasional pada dinas kesehatan provinsi bali yang melaksanakan pemeriksaan, dibidang laboratorium kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut pdt blk. unit pelaksana teknis dinas balai pengembangan obat tradisional dan kesehatan olah raga masyarakat adalah unsur pelaksanaan teknis penunjang operasional pada dinas kesehatan provinsi bali dalam bidang pengobatan tradisional dan kesehatan olah raga masyarakat, selanjutnya disebut utd bottom. pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan oleh unit pelayanan kesehatan meliputi kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi. jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh berisi, pdt plk, dan utd bottom atas pemakaian sarana fasilitasperoleh oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien berisi, bps, utd blk, dan utd bottom dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi visite dokter, perawatan dan rehabilitasi medik. besaran tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan berisi, bursa, utd blk dan utd bottomnya. bab besaran tarif (l) pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa medik. besaranumlah pendapatan dan jasa pelayanan kesehatan seluruhnya disetor kas daerah. jasa medik seluruhnya dikembalikan kepada unit pelaksana melalui prosedur mekanisme anggaran. bab iii jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif (l) jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan basri, bursa, utd blk dan utd bottom dikenakan tarif retribusi yang dikelompokan dalam pelayanan, rawatjalan. rawat inap. tindakan medik. pemeriksaan penunjang khusus jiwa. pemeriksaan penunjang khusus indera. pemeriksaan laboratorium. kesehatan olah raga. rujukan pasien. perawatan jenazah, dan surat keterangan. k. pembagian kelas perawatan berisi dan bps ditetapkan sebagai berikut kelas iii: kelas ii: kelas dan kelas utama. fasilitas masing masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (l) besaran tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf besi dan bps ditetapkan berdasarkan biaya akomodasi yang dihitung berdasarkan perhitungan unit cost rata rata rawat inap. besaran tarif rawat inap dan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak termasuk biaya bahan obat obatan alat habis pakai. besaran tarif rawat inap dan tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak lepas dari keputusan in. (l) pasien miskin dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dengan syarat menunjukkan kartu sehat atau surat keterangan miskin dari kepala desa lurah yan disahkan oleh camat. pasien usia lanjut umur tahun keatas diberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan sebesar dari biaya akomodas, bab penerimaan dan penyetoran retribusi (l) retribusi pelayanan kesehatan diterima oleh bendaharawan penerima pada masing masing unit pelaksana. retribusi pelayanan kesehatan disetor seluruhnya pada kas daerah provinsi bali selambat lambatnya jam setelah penerimaan. bab penutup dengan berlakunya peraturan gubernur ini maka keputusan gubernur bali nomor . tahun . tentang .. gubernur bali, ttd dewa berada diundangkan denpasar pada tanggal sekretaris daerah provinsi bali, ttd nyoman yasabadan pelayanan khusus rumah sakit jiwa provinsi bali rawat jalan bagi pasien rawat jalan tarif pemeriksaan diagnostik dan tindakan medik dikenakan biaya sesuai tarif kelas ii. rawat inap. kelas tarif rp) asa jasa pelayanan jumlah ana visit asuhan keperawatan utama pasien asing tindakan pemeriksaan tindakan jiwa jenis tindakan tarif rp) pemeriksaan jasa jasa jumlah tindakan jiwa sarana pelayanan terapisupportf \|. kelas utama . pasien asing .\| berapi psikoanalis \|. (oo kelas utama rehab jiwa \|. ot terapikerja kelas kelas berapi kelompok on kelas iii terapi rohani oo kelas iii terapi gerak permainan dan terapi rekreasi poo kelas iii .& terapi evaluasi poo reretaara .( convulsi (ect) \|. (ectkonvensional doo. ird .i. \|. .b: (bet bermotor \|. 00m 3rp oil. pasien asing \|. esa nah opo . penunjang khusus \|. .\| sederhana: .0lo.o.\|. ird 0ooiicoooocd . .\| sedang: io. loo . baird il. .\| canggih: \|. lo. oo. ird pasien asing jenis tindakan pemeriksaan jasa sarana jasa jumlah las yan pemeriksaan . elektromedik: \|. loo. .& brain atlas brain mapping): kelas ird .\| pasien asing pemeriksaan stress . (analisa. ol. oo. kelas kelas utama ala pasien asing .& iphysioterap: \|. .\| pemeriksaan sederhana: poo . imd. oiiiil. .m pemeriksaansedang: poo irp .io. pemeriksaan canggih ird pasien asing pemeriksaan ekg .( dengan analisa \|. jon ird pasien asing radio diagnostik) .lx kelas \|. ird pasien asing . .( rotten gigi \|. pemeriksaan .\|laboratorium \|. oo) .& pemeriksaan darah lengkap oom. irp .oooiiiii io. pasien asing \|. .p pemeriksaan urine lengkap ird pasien asing \|. ird pasien asing .& pemeriksaan kimia klinik ird pasien asing pemeriksaan lab golongan parah, darah malaria ' kelas utama ird .o1s pasien asing pemeriksaan laboratorium .i drug test (dgn3stik) ird pasien asing \|. .&o\| gigitan mulut: selling ii. kelas iii kelas utama pasien asing \|. ex0 pencabutan gigi .( exo ringan \|. kelas utama pasien asing \|. exo berat \|. \|. kelas utama pasien asing \|. penambahan gigi penambahan gigi (tindakan sedang) oo: kelas utama m.o1 pasien asing penambalangigi (canggih) \| : kelas utama pasien asing \|setup kesehatanjiwa kunjungan tanpa surat . pengantar \|. .x\| kunjungan poliklinik \|. tindakan wawancara kalangan dengan sanak m0pengantar . \| kurungan poliklinik tindakan wawancara psikotest surat keterangan surat keterangan sehat surat keterangan sehat jiwa untuk calon legislatif, xecutif hakim \|. an . surat keterangan narkoba medical report (dalam oo. bahasaasing) luar biaya tindakan dan pemeriksaan medik jenis tindakan tarif( rp) pemeriksaan jasa jasa jumlah tindakan jiwa sarana pelayanan .i1: \|perawatan jenazah aini .pina tesnggunaam ambulans uap dihitung tool km minimal rp. ii. badan pelayanan khusus rumah sakit indera masyarakat provinsi bali rawat jalan tarif rp) no\| jenis kunjungan sar pel karcis kunjunganklinik igawatdarurat pen tpt atap tet stw ana ann (te rawat inap kls tarif jasa rp.) sarana pelayanan jml utama tindakan pemeriksaan no\| jenis pelayanan jasa (baru) ai. tindakanmedik sederhana (kecil) odolsedang (iii colbesar iii canggih \|. tindakan medik .operatif (sederhana (kecil) (sedang \|. \|besar canggih khusus tindakan penunjang\|
imanurat menteri dalam negeri nomor tanggal september perihal rekomendasi harga eceran tertinggi het) lpg tabung kilogram: bahwa surat menteri dalam negeri nomor tanggal pebruari perihal rekomendasi harga eceran tertinggi het) lpg tabung kilogra: memutuskan: menetapkanmenetapkan harga eceran tertinggi het) liguefied petroleum gas lpg) tabung kilo gram sebagai berikut harga eceran tertinggi het) liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram ditetapkan untuk pengguna pada titik serah pangkalan sub penyalur liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram: untuk wilayah titik serah dengan radius kilometer sampai kilometer dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji space) sebesar rp. , tabung:dan untuk wilayah titik serah dengan radius kilometer sampai dengan kilometer dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji space) sebesar rp. , tabung. harga eceran tertinggi het) liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku sepanjang stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji space) kabupaten jembrana belum beroperasi. pada saat space kabupaten jembrana beroperasi, harga eceran tertinggi het) liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram, pada seluruh wilayah titik serah provinsi bali ditetapkan sebesar rp. , tabung. mekanisme penjualan liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram, diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu dari pertamina space stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji), dari space stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji)liguefied petroleum gas lpg) tabung kilogram. agen, pangkalan dan masyarakat umum dilarang menimbun dan atau menyimpan liguefied petroleum gas lpg)arga eceran tertinggi het) liguefied petroleum gas lpg)kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahanngawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahpemerintah provinsi bali dan kabupaten kota. pengawasan lingkungan pemerintah provinsi bali adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi gubernur berjalan secara efektif dan efisien sesuai. kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun bertujuan untuk: meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dengan inspektorat kabupaten kota provinsi bali maupun dengan inspektorat jenderal kementerisebagaimana dimaksud pada merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh inspektorat provinsi yang meliputi pengawasprovinsi: dan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten kota. uraian kegiatan pengawaskepala satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi balilingkungan pemerintah provinsi bali. pimpinan skpd lingkungan pemerintah provinsi bali menyampai, tidak diselesaikan dalam waktu hari kalender, inspektur provinsi melaporkan kepada wakil gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. wakil gubernur memerintahyang tidak diselesaikan dalam waktu hari kalender, wakil gubernur memberikan penilaian terhadap kepala skpd untuk disampaikan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melaluiprovinsi bali. kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun dilakukan oleh inspektorat provinsi bali dan inspektorat kabupaten kota. ii. inspektorat provinsi bali. kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dilingkungan inspektorat provinsi bali. pemeriksaan reguler pada satuan kerja perangkat daerah yang meliputi aspek pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian, revi rka satuan kerja perangkat daerah, revi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, evaluasi laki satuan kerja perangkat daerah, evaluasi laporan keuangan pemerintah kabupaten kota, pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan khusus, pemeriksaan terpadu join audit dan, dan pemeriksaan dalam rangka proses hibah bansos. kegiatan pengawasan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota meliputi: pemeriksaan reguler atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, keuangan, barang daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja dengan objek yang diperiksa dan fokus diperiksa sebagai berikut badan pengelolaan keuangan daerah bagian keuangan, dinas pendapatan, dinas sosial dan tenaga kerja, dinas cipta karya, dinas perindustrian dan perdagangan, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, bagian kesra, dinas kebersihan dan pertamanan, dinas pekerjaan umum, bagian perlengkapan dan perijinan, bppt, il. dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dinas pendidikan, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas peternakan kelautan dan perikanan, dinas perkebunan dan pemadam kebakaran, dan dinas koperasi dan ukm. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance dan clean government. mengensehingga tindak lanjutnya dan melakukan pemanfaatan secara periodik setiap triwulan, penguatan sistem pengendalian intern, pemantauan penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. kegiatan penunjang pengawasan. penyusunan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun rapat koordinasi pengawasan, dan tugas gubernur sesuai perintah gubernur. gubernur bali, made bangku pastikan
gubernur balikebutuhan hidup ibukota jakarta menimbulkan beban pengeluaran yang tinggi bagi tenaga kerja yang ditugaskan jakarta, dan sesuaiamanat peraturan pemerintah nomor tahun telah ditetapkan ketentuan besaran upah minimum, bahwa denganterjadi perubahan nomenklatur dari kantor perwakilan provinsi bali menjadi badan penghubung provinsi bali sehinggakantor perwakilan pemerintah provinsi bali jakarta sudah tidak sesuai denghonorarium dan satuan biaya tenaga kontrak non pegawai tenaga kontrak pegawai tidak tetap pada badan penghubung provinsi bali jakartorganisasi perangkat daerah. tenaga kontrak yang selanjutnya disebut adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang direkrut dengan surat perjanjian kerja oleh opd lingkungan pemerintah provinsi bali dan telah mendapat persetujuan dari bkd untuk melaksanakan tugas tertentu pada opd. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut opd adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran pengguna barang. upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota provinspenghasilanperaturan gubernur ini bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi tenaga kerja non pegawai tenaga kontrak pegawai tidak tetap. bab iii jenis dan besaran jenis penghasilan tenaga kerja non pegawai tenaga kontrak pegawai tidak tetap, terdiri atas: gaji, dan penghasilan lainnya www .jdih.baliprov.go.id menetapkan besaransuai dengan peraturan gubernur bali tentang besaran honorarium dan satuan biaya pada perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi bali.bagaimana dimaksud dalam ditambah dengan penghasilan lainnya, sehingga besarannya sesuai dengan upah minimum daerah setempat. rincian besaran honorariulamelah ditetapkan dekepala dinas pekerjaan umum provinsi bali nomor dpu tentang pelaksanaan dana bantuan pasca bencana alam tahap tahun mendahului perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebesar rp. dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam,ebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dipunjangan tempat bertugas bagi pegawaibab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan: gubernur adalah gubernur bali. daerah adalah provinsi bali. badan penghubung adalah badan penghubung provinsi bali. pejabat struktural adalah pns yang menduduki jabatan strukturalhubung provinsi bali yang tidak menduduki jabatan struktural. dokumen pelaksanaan anggaran adalahtunjangan tempat bertugas yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan kesejahteraan pns dan tenaga harian daerah dalam melaksanakan tugas tugas berdasarkan kesulitan tempat bertugasunjangan tempat bagi pns pada badan penghubung provinsi bali jakarta. pemberian tunjangan tempat bertugas bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan untuk meningkatkan kesejahteraan pns dalam melaksanakan tugas tugas berdasarkan kesulitan tempat bertugas. bab iii jenis dan besaran (l) tunjangan tempat diberikan kepada pns. tunjangan tempat diberikan berupa uang. tunjangan tempat diberikan setiap bulan kepada pejabat dan staf. tunjangan tempat sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan berdasarkan eselon dan golongan. besaran uang tunjangan tempat bertugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut: kepala badan penghubung eselon iii)iii sebesar rp. tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak yo0 terima bersih rp. staf golongan iii sebesar rp. tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak terima bersih rp. staf golongan sebesar rp. tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). staf golongan sebesar rp. tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). tunjangan tempat bertugas dibebankan pada apbd. tunjangan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada dialokasikan melalui dpa badan penghubunguntuk memenuhi dukungan pendanaan keadaan tertentu berupa pemberian insentif tenaga kesehatan penanganan covid pada dinas kesehatan provinsi sulawesi tengah, serta pergeseran pada beberapa perangkat daerah yang tidak menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga membutuhkan pergeseran belanja tidak terduga.menjadi sejumlah rp3. (tiga triliun lima ratus empat puluh tiga milyar dua ratus tujuh juta empat ratus limabertambah sejumlah rp56. (lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)tiga ribu delapanberkurang sejumlah rp53. lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sejumlah rp255. , belanja bertambah sejumlah rp15. lima belas milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah) menjadi sejumlah rp1. (satu triliun tiga ratus dua puluh satu milyar lima ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus limbertambah sejumlah rp643. (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sejumlah rp419. (empat ratus sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh limbertambah sejumlah rp9. (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sejumlah rp319. (tiga ratus sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah), belanja berkurang sejumlah rp15. lima belas milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sejumlah rp44. (empat puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah). lampiran ii, dir. faizal mang, mm.p. sh. peran utama muda nip.
png aka aga sama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan: bahwasewa tarif kamar pada tempat penginapan pesanggrahan villa klasifikasi kantor perwakilan pemerintah provinsi bali kepentingan pemerintah jenis fasilitas standar tarif hari retribusi pemakaian rp) sewa kamar per orang sea auditorium berkegiatan diluar kepentingan pemerintah umum jenis fasilitas standar tarif retribusi pemakaian hari rp) ii. klasifikasi badan pendidikan dan pelatihan daerah provinsi bali kepentingan pemerintahdiluar kepentingan pemerintah umumbalai pengembangan keterampilan khusus tenaga kesehatan (bpkktk) dinas kesehatan. kepentingan pemerintah jenis retribusi fasilitas standar tarif hari pemakaian rp) mess asrama fan per orang ruang belajar per orang auditorium per ruangan dengan sound system ohporang auditorium per ruangan dengan sound system ohp balai diklat pemerintah provinsi bali (eks bpp)mess pemerintah provinsi bali tuban kepentingan pemerintah jenis retribusi fasilitas standar tarif hari rp) pemakaian mess fan per orang mess per orangfan per orang mess per orang utd diklat koperasi pengusaha kecil dan menengahiii. klasifikasi iii utd balai pengembangan kegiatan belajar dinas pendidikan.utd labotarium perlindungan tanaman dinas perkebunanruang belajarbalai diklat pemerintah provinsi bali (eks bpp) singarajaiv. klasifikasi utd balai latihan kerja industri dan pariwisata (blk dinas tenaga kerja kepentingan pemerintah jenis retribusi fasilitas standar tarif hari rp) (@) pemakaian diluar kepentingan pemerintah umum jenis retribusi fasilitas standar tarif hari rp) pemakaian utd pendidikan ahli madya dinas kesehatan provinsi bali standar jenis retribusi fasilitas tarif bulan rp) mess asrama fan per orang ruang belajar fan per ruangan laboratorium per ruangan gubernur bali, ttd dewa berada
oa tel mis pena gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahun tentang tambahanjumlah ternak potong sapi bali untuk kebutuhan tahun telah ditetapkan dengan peraturan gubernur bali nomor tahun bahwa untuk memenuhi permintaan ternak potong sapi bali antar pulau dalam rangka menghadapi hari raya idul adha, natal dan tahun baru, perlu menetapkan tambahan jumlah ternak potong sapi bali antar puljumlah ternak potong sapi bali antar pulau tahunetapkan tambahan jumlah ternak potong sapi bali antar pulau tahun sebanyak (tiga belas ribu tiga ratus tiga) ekor. kepala badan penanaman modal dan perijinan provinsi bali agar mengatur pengeluaran ternak potong sapi bali antar pulau setiap bulannya dengan berkoordinasi dengan kepala dinas peternakan provinsi bali, menyikapi kemungkinan penurunan populasi sapi bali tahun dan melaporkan secara berkala kepada gubernur bali. tidak diperkenankan adanya panjar pengeluaran jatah ternak potong sapi balikebijakan satu peta dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan utara, menimbang bahwa untuk memberikan kemudahan dalam mewujudkan ketersediaan data dan berbagi pakai penyebarluasan informasi geospasial antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, perlu mengoptimalkan pengembangmengimplementasi terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial yang tertata dengan baik, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, maka diperlukan penyelenggaraan kebijakan satu petakeputus: menetapkan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan kebijakan satu petakebijakan satu peta, yang selanjutnya disebuatau geoportal pada tingkat ketelitian peta skalakelompok kerja yang terdiri atas beberapa perangkat daerah yang memiliki dan igt bidangnyayang dikoordinir oleh bappeda dan litbang. unit pengelolaan dan penyebarluasan adalah bagian dari tugas perangkat daerah yangyang sehari hari dilaksanakan oleh bappeda dan litbangkebijakan satu petayang terdiri dari unit produksi dan unit pengelolaan dan penyebarluasan yang tugasnya membahas penyelenggaraan kebijakan satu peta yang difasilitasi oleh bappeda dan litbang. data center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat memproseskebijakan satu peta berdasarkan atas: kepastian hukum, keterpaduan, keakuratan: kemanfaatan, pemutakhiran, dan keterbukaan asas penyelenggaraan kebijakan satu peta, teliti, tepat, benarigtkebijakan satu peta ini bertujuan: mewujudkan satu basis dan igt yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan, mengintegrasikanmenyediakan dan igt, mengintegrasikan dan igt dengan data pembangunan lainnya, menyediakan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan dan igt antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat dan masyarakat perorangan, dan mewujudkankebijakan satu peta dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana induk penyelenggaraan kebijakan satu peta. rencana induk penyelenggaraan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. rencana induk penyelenggaraan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud pada disusun paling sedikit berdasarkan: kebijakan nasional, kebutuhan pembangunankebijakan satu petasuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. bab kelembagaan bagian kesatu umum penyelenggaraan kebijakan satu petadengan keputusant, melakukan verifikasi dan validasi terhadap dan igt, melakukan koordinasi antar pelaku pengelola dan igt bidangnya, dan menyampaikan dan atau igtjawab untuk memenuhi igt yang akan ditentukan oleht, validasi dan igt, dan monitoring dan evaluasi dan igtadalah badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan provinsi kalimantan utara yang mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan penyebarluasan igttigt beserta metadatanya, dan melakukan pembinaan terhadap unit produksi, memberikan persetujuan untuk pemberian akses permohonan berbagi pakai data dan igt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan melalui simpul jaringan daerah, unit produksi dilarang untuk menyebarluaskan dan igt tanpa persetujuan dari unit pengelolaan dan penyebarluasantbadan informasi geospasial atau pihak lainnya.tigt antar sektor, mendukung keterbukaan dan igtigt yang berkualitas dan tepat waktu,pelaksanaan forum data secara teknis diatur dan ditetapkan dengan keputusan bappeda dan litbang, forum data sebagai pengambil keputusan final dalam hal ada perbedaan terkait data yang dihasilkan unit produksi atau perselisihan antara unit produksi terkait perbedaan data yang dihasilkan. forum data mempunyai wewenang memverifikasi igt yang dihasilkan oleh unit produksi sebelum masuk unit pengelolaan dan penyebarluasanbab infrastruktur dan teknologi penyelenggaraan kebijakan satu peta membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi,dikoordinasikan dengan badan informasi geospasial. bab pengelolaan data data yang dikelola dalam penyelenggara kebijakan satu peta terdiri atas: dg, dan ig. sebagaimana dimaksud pada hurufunit produksi dan atau kementerian dan atau lembagasesuai dengan peraturan perundang undangan yang terkait, meliputi: struktur data, dan metadata struktur data sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada peraturan perundang undangan terkait. metadata sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh badan informasi geospasial. data yang dikelola dalam penyelenggaraan kebijakan satu peta sebagaimana dimaksud dalam dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik. klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud pada adalah dilaksanakan oleh unit produksi data atau unit penyebarluasan dengan berkoordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah provinsi kalimantan utara sesuai dengan ketentuan undang undangyelenggaraan kebijakan satu peta, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. pemerintah provinsi kalimantan utara memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggaraan kebijakan satu peta dilingkungan pemerintah kalimantan utara. pemerintah provinsi kalimantan utara memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil pengelola kebijakan satu petakebijakan satu peta pemerintah provinsi kalimantan utara. peran serta sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan antara lain melalui: pemberian informasi dan igt melalui unit pengelolaan dan penyebarluasan, dan atau usul pertimbangan saran kepada pemerintah provinsi kalimantan utara dalam penyelenggaraan kebijakan satu peta. bab persetujuan penggunaan terhadap permohonan yang mendapatkan persetujuan dari unit pengelolaan dan penyebarluasan ig, maka pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan end user license agreement) pada saat penyerahan dg igt yang dimohonkan. persetujuan penggunaan end user license agreement) sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya harus memuat: kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada unit pengelolaan dan penyebarluasan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan atau kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada unit pengelolaan dan penyebarluasan untuk dimasukkan dalam katalog informasi geospasial kalimantan utara, apabila jenis yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan. dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada huruf akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara unit pengelolaan dan penyebarluasan dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan. bab insentif pemerintah provinsi kalimantan utara dapat memberikan insentif kepada unit produksi, unit pengelolaan dan penyebarluasan dan atau igt yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebijakan satu peta. bentuk insentifdengan keputusan gubernur kalimantan utara. bab kerjasama pemerintah provinsi kalimantan utarakebijakan satu petaalimantan utarayelenggaraan kebijakan satu peta, dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan utara, dan atau sumber lainnyamaka pengelolaan dana transfer daerah dan dana desa tahun anggaran berdampak pada perubahan alokasi, penggunaan dan pengaturtidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalamsebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sehinggapendapatan transfer rp. rp. lain lain pendapatan yang sah rp. rp. jumlah pendapatan rp. rp. belanja belanja operasi rp. rp. belanja pegawai rp. rp. belanja barang dan jasa rp. rp. belanja hibah rp. rp. belanja bantuan sosial rp. rp. belanja modal belanja modal tanah rp. belanja modal peralatan& mesin rp. rp. belanja modal gedung dan bangunan rp. rp. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi rp. rp. belanja modal aset tetap lainnya rp. rp. rp. rp. belanja tidak terduga belanja tidak terduga rp. rp. belanja transfer belanja bagi hasil rp. rp. belanja bantuan keuangan rp. rp. rp. rp. jumlah belanja rp. rp. surplus (, iro hukum, '! yopirimip,sh.,mh pemain iv bkeseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut: jenis honorarium terdiri atas: honorarium pns yang ditugaskan selaku ketatausahaan keuangan daerah dan perbendaharaan pada skpd, honorarium pejabat panitia pengadaan barang jasa pembohongan jasa lainnya, honorarium panitia pejabat penerima hasil pekerjaan barang jasa per paket, honorarium komisi penyiaran indonesia kpi), honorarium komisi penanggulangan aids (kpa): il.kurator dan moderator, honorarium pakar praktisi pembicara khusus keagamaan,, honorarium pemeriksaan reguler kabupaten kota, sertijab dan kasus, honorarium pemeriksaan reguler provinsi, honorarium penterjemah, honorarium penulisan, honorarium pengetikan, honorarium juri: honorarium pembawa acara: honorarium tenaga teknis pengendalian penyakit hewan, honorarium verifikasi program jbm,, aa. honorarium pelaksana pengelolaan air limbah pal), dan pengelola angkutan umum trans sarbagita bb. honorarium tim administrator aplikasi sima sipil, cc. honorarium tenaga penjaga malam dan sopir, dd. honorarium tim operasional esr emergency service response) bidang kesehatan, ee. honorarium petugas crisis centre pada pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana,, hh.honorarium tim anggaran pemerintah daerah provinsi bali, ii. honorarium tim baperjakat, ji: honorarium pengelola dan site manager sub terminal agribisnis sta),il. honorarium tenaga kerja pada sekretariat tim pembina usaha kesehatan sekolah uks), mm.honorarium staf sekretariat komisi penanggulangan aids (kpa): nn. honorarium pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan p2tp2) provinsi bali, oo. honorarium tenaga kerja wisma singgah dewi kunci panti kresna berdua wana seraya denpasar,,,uu.honorarium perangkat pelaksana hari hari besar kenegaraan nasional, vv. honorarium tim peningkatan kualitas penyebarluasan informasi, ww. honorarium forum koordinasi pimpinan daerah skpd),, bbb. honorarium kegiatan gerakan pembangunan desa terpadu bandara, ccc. honorarium admin. absensi sidik jari: ddd. honorarium admin. portal admin website satuan kerja perangkat daerah skpd). ketentuan dalam lampiran,made jendral berita daerah provinsi bali tahun nomor
peta gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahun tentang pola tata kelola rumah sakit jiwa provinsi bali pada rumah sakit jiwa provinsi bali dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur baliumah sakit jiwa provinsi balumah sakit jiwa provinsi balimbangkan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terjangkau oleh masyarakat, dan mengupayakan pelayanan profesional yang berorientasi pada kepuasan konsumen. tujuan strategis: memperkuat dan mengintensifkan upaya pelayanan bidang preventif dan promosi. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan sdm yang professional. meningkatkan kemampuan managemen pengelola pada semua pelayanan kesehatan jiwa. motto jadikan tugas bagian dari kehidupan. ingat kewajiban dan tanggung jawab. tingkatkan terus kemampuan kerja. utamakan kepuasan pelanggan janji layanan kesembuhan pasien menjadi tujuan utama kami. semua pelanggan dilayani secara adil dan professional. utamakan layanan pasien lanjut usia dan kelainan fisik yang gawat. kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami kebijakan mutu rumah sakit jiwa provinsi bali bertekad untuk menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat bidang pelayanan kesehatan jiwa yang selalu mengutamakan mutu professional untuk memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan internal maupun eksternal yang terkait serta selalu mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan selalu menerapkan perbaikan yang berkelanjutan bagian ketiga kedudukan, tugas pokok, dan fungsi rumah sakit rumah sakit jiwa berkedudukan sebagai rumah sakit milik pemerintahjiwa mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan penunjang dalam menyelenggarak, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan keperawatan jiwa, pelayanan rujukan jiwajiwa rsj)jiwa beserta perubahannya, b.d.jiwa. bagian kelima dewan pengawasbagian keenam pejabat pengelol. pejabat keuangan, selanjutnya disebut wakil direktur administrasi dan sdm. pejabat teknis, selanjutnya wakil direktur pelayanan. direkturjiwns.,: j . mempertanggung jawabkan kinerja operasional bidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan direktur. bagian ketujuh organisasi pelaksanagubernur.:emberhentian pegawai (l)besarannya ditetapkan dengan keputusanhadir administrasi dan sdm dan hadir pelayanant bagian keempat belas tarif pelayanan rumah sakit jiwjiwa diusulkan oleh direkturkeputusendapatan pendapatan rumah sakit jiwagubernursampah dan limbah rumah sakit. tata laksana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada dikumpulkan pada tempat pembuangan sementara tps) areal rumah sakit jiwa dan selanjutnya diangkut oleh dinas kebersihan kabupaten bangli untuk dibawa tempat pembuangan akhir tpa) pengelolaan limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud pada meliputi limbah medis dan non medis. tatalaksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada meliputi limbah medis padat dimusnahkan dengan incinetaror sedangkan limbah medis cair melalui instalasi pengelolaan air limbah ipar) dengan sistem system aerobic biofilter. tatalaksana pengelolaan limbah non medis sebagaimana dimaksud pada dikelola melalui septic tank dan saluran perasa:adalahs rumah sakit terdiri atas: ketua, yang dijabat oleh dokter yang sekretaris, yang dipilih oleh ketua komite medis, anggota, yang terdiri dari semua ketua kelompok staf medis atau yang mewakili:: ketua, wakil ketua:satuan pengawas internal.,:satuan pengawas internal rumah sakitdl)manfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan.1045 menkes per xx1ola tata kelola rumah sakit jiwa provinsi bali. bab ketentuan umum dalam peraturan pola tata kelola ini yang dimaksud adalah: daerah adalah provinsi bali. pemerintah daerah adalah gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah. gubernur adalah gubernur bali. rumah sakit jiwa adalah rumah sakit jiwa provinsi bali. direktur adalah direktur rumah sakit jiwa provinsi bali. bab vii penutup pola tata kelola rumah sakit jiwa provinsi bali merupakan administratif pelayanan rumah sakit jiwa yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana pengelola badan layanan umum daerah rumah sakit jiwa provinsi bali dengan standar yang telah ditetapkan. namun demikian, dengan kondisi masing masing bidang yang terkait dengan sumber daya yang belum mencukupi maka diperlukan pertahanan dalam pelaksanaan pola tata kelola oleh masing masing bidang sesuai dengan kondisi perkembangan kapasitas rumah sakit. mengingat pola tata kelola sebagai persyaratan administratif dalam perubahan status menjadi blue, maka seyogyanya pola tata kelola menjadi prioritas sehingga memberikan batasan yang jelas bagi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit jiwa provinsi bali untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. dengan disusunnya pola tata kelola rumah sakit jiwa provinsi bali diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan pola tata kelola rumah sakit jiwa provinsi bali. petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan administratif dari setiap jenis pelayanan. hal hal lain yang belum tercantum dalam pola tata kelola ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab xiiidimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. perubahan pola tata kelola rumah sakit sebagaimana tersebut pada akan diatur lebih lanjutbali sebagai pemilik dengan dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawaisumber daya manusia dan wakil direktur pelayanan. pelayanan kesehatan jiwa adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, kelompok dan masyarakat dalam rangka promosi, preventif, kuratif,nya yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu unit pelayanan rumah sakit jiwad.hurufpola tata kelola korporasi bagian kesatu identitas nama rumah sakit adalah rumah sakit jiwa provinsi bali. jenis rumah sakit adalah rumah sakit khusus jiwa. kelas rumah sakit adalah rumah sakit jiwa tipe alamat rumah sakit adalah jalan kusuma muda nomor bangli. bagian kedua visi, misi, tujuan strategis, motto, janji layanan, kebijakan mutu visi rumah sakit jiwa provinsi bali adalah menjadi pilihan utama masyarakat bidang pelayanan kesehatan jiwa menunjang bali bandara misi rumah sakit jiwa provinsi bali adalah: merubah paradigma dari hanya pelayanan untuk orang sakit menjadi pelayanan kesehatan jiwa luas,
men yuidiangkatnya komodor mohamad nazir sebaga duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik federal swiss bern, maka dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya bahwa brig. den. suhani nrp. memenuhi syarat syarat untuk pengangkatan tersebut mengingat penetapan presiden tahun jo. keputusan presiden tanggal junidari jabatannya sebagai anggota dewan pertimbangan agung komodor mohamad nazir dengan japan terima kasih atas jasa jasanya selama menjalankan tugas sebagai anggota dewan pertimbangan agung. kedua terhitung mulai tanggal mei mengangkat brigadir jenderal suhani nrp. sebagai anggota dewan pertimbangan agung. salinan keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada pimpinan m.p.r.s., pimpinan d.p.r. g.r.at dewan pertimbangan agungiperbantukan pada wakil menteri pertama urusan pertahanan keamanan tanggal april rah dm tentang usul pemberian anugerah bintang dharma" kepada colonel jenderal omar kreatif, wakil menteri pertahanan yugoslavia,yugoslavia, khususnya antara angkatan perang republik indonesia dengan angkatan perang yugoslavia, perlu menganugerahkan bintang dharma" kepada colonel jenderal omar kreatif, mengingat undang undang tahun undang undang tahun undang undang prp. tahun lembaran negara tahun mengingat pula undang undang dasar tahun tentang peraturan peralihan memutuskan menetapkan menganugerahkan bintang dharma" serta piagam terlampir kepada colonel jenderal omar kreatif, wakil menteri pertahanan yugoslavdiperbantukan pada wakil menteri pertama urusan pertahanan keamanan, menteri luar negeri, duta besar yugoslaviapertahanan keamsukarno
naanugasan selanjutnya, perlu memberhentikan saudara noor atmadibrata dari djabatannaj sebagai pejabat sementara sekretaris propinsi irian barat dan pejabat sementara kepala dina pemerintahan propinsi irian barat bahwa perwira dan pejabat sipil jang namanya tersebut dibawah ini, dipandang tahap masing masing untuk diangkatmendengar pertimbangan pertimbangan dari wakil menteri pertama koordinator urusan irian barat, menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah, menteri panglima angkatan darat dan gubernur kepala daerah propinsi irian barat memutuskan menetapkan pertama memberhentikan dengan hormat saudara noor admadibrata dari jabatannyapenugasan selanjutnya bagi jang bersangkutan diserahkan kepada menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah kedua mengangkat letnan kolonel infanteri margot nrp. sebagai pejabat sementara sekretaris propinsi irian barat ketiga mengangkat saudara abd. rasi koesoemodiwirjo, sebagai pejabat sementara dinas pemerintahan propinsi irian barat keempat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal agustuskekeliruan dalam penetapmajelis permusyawaratan rakjat sementara dewan perwakilan rakjat sementara dewan pertimbangan agung alan kkn n75 ny) kang ss, apa presiden republik indonesia dewan pengawas keuangan kepala kantor urusan pegawai gubernur kepala daerah propinsi irian baratagustus presiden republik indonesia sukarno
meminta minas sonam sman nana paha sea bana sana makan mah mpm aba agama nanah adam jnnbnn sts. sekretariat negara mm dam uam nga mn. ana maa salinan dari salinan nan ip . sekretariat negara r1. keputusan.tantanber panjang waktu kerdja panitia tersebut degan tiga bulan lagi nana mengingat ll. keputusan presiden republik indonesia iio. tahun surat ketua, panitia negara perancang peraturan tentang tindak pidana 'ekonomi 5ek pope tanggal maret ana keputusan presiden republik indonesia ko. tahun . memutuskan:: tn. menetapkan memperpanjang waktu kerdja panitia negara perancang pera turun tentang tindak pidana ekonomi termaksud dalam kupu tuan presiden republik indonesia:o. tahun tanggal desember sub. pertama, dengan waktu tiga bulan, terhitung mulai, maret naa, . segala sesuatuakan ditinjau dan dirubah apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ara salinan keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada ata lana girl. pd. kepala biro s d vii sekretariat negara, ketua para' anggota panitia negara perancang tindak pidana ekonomi. ditetapkan djakarta pada tanggal juni presiden republik i indonesia, untuk salinan jang sah t.t.d, sesuai dengan jang asli sekretaris presiden kepala kakao kabinet presiden, sesuai dengan salinan aslinya an. pd. kepala bagian kearsipan, nenek sekretariat. negara biro djamin pa. kepala seksi pengetikan, kasein). . sirs.
aek jan sera ana tlp pena naa presiden republik indonesia laut us.ar px. republik ind bonus t. tahun presiden republik do, presiden nan kombatan surat dari depa,.times luar negeri cee direktorat usai sesi internasional. tanggal tentang surat ketua badan pemeriksa keusangan jepang agensi kongres internasional supreme audisi institut tiers toyo surat badan pemeriksa keuangan tagal pebruari point, bentar permohonan setudjusca uustuir mengirim delessisi kongres intorrsoionst supreme audit institutions tokyo surat ini sekwetiriag hera terarah 2ret he. set: terima etd jus. pendirinya legasi ios tatap onu supreme pel institutions tokyo c2imbang banyu dala kongres intern sisi press audit instit lons jaar lain, badan permuriku: keturunan selalu mengirim inang 'kil wakilnya sang kongres jer notions sex jas sotto8 berusaha i lian ilina tts shkpberolek joleagn pamer klon iri peas heo naga boke men leak tea gin masuk borkesbeaa besi bem terperiksa onta anna alus heu perda uang su: batur mekarnya hina gate lho as. manah simo tak una menepi anti regu, 31k lai caesia pra: ega men: ssl luput ss.& resides cas terubupnn fonsrings. ilotpusi fresidirn ine antena bebe han naa sudut keputus. tegidin tee harta oke se, kur keputus. menteri kou: taagtaa usul nor lega bid sala mal sa, bla silat . sati snp sae din inai pan sauna kai temuan ben mie pekan (ng, ij presiden republik indonesia dengan persetujuan menteri negeri, menteri keuangan der direktori biro lalu lintas devisa, xkttuskan: menetapkan fo. pertama menugaskan kepada lensa djcadersi suprljosi, ketua badan pemeriksa hkeusazna sebagai ketua delegasi, golongan (satu) mori son. kuljatnyg pendaudari oko, f.vi pen sekretaris umum batas pemeriksa kekuasaan sebagai h. sebagai anggota delegasi, golongan (dus) mai. nita tuk itsi tokyo, usa benghagari kongres interrasiosai panas upr audit institusi siswa ( icapelas) asr "dn ala tae dag melawan selasa banya untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berang kat dari djakarta kec tokyo ,ada tanggal bulan mei dengan menumpang sunat udara destin tjitaitan bahwa biasa perdjaloman dua perda.aan pulang pergi ilt ogung oleh pemerintah rel cee badan pemeriksa keusangan jah ibs sp24 setelah tiba ves era jang itu mereka harus segera bere but lis iga me. tap. hubungan denga perwakilan republik indones setempat un tuk 22an tuk mengurus segala sesuatu j2, berhubungan denga tugasnya3 dahan sal s daan selena tokyo aperta alone menerima usang harian dari pemerintah ele turut golongan mereka being using genggam ketan bar sen otentusa begun jalal sag durian horus dilubangi dengan dika. ta. yaa 4j1ks tidak mencintai hotel lulu dayak jika pensil ipin daa malam itu agus teh persekiica publik indonesia atau instansi lain kel iru untuk ii35 untuk kkeperlusa segala sesuatu selena ig: negeri maka ke nn. pada ketua. delegasi serikat presentasi seb naa aa. nan sebe (seribu u.s, ao1 lar) solusi lontar perahunya tes miliar kabinet to. konfgoiig stok were uan sea nor nan masa ann tee anna naa iltp mea seni mea uea rn) da2 presiden republik indonesia ega kuan en l bahwa waktu selama luar negeri dihitung penuh sebagai masa per kerja untuk penetapan'adj1 dax pensiun, sedangkan gaji aktif ja diajarkan kepada jang kkussakaa indonesia tude bahwa setelan selesai tugasnya luar negeri mereka harus pil segera kembali indonesia bekerja kembali dalam aja buatannya semula seats dala, waktu sebelas diharuskan meajampaikaa pertani.angan jawab tentang pengelola usage jang dilakukosanja atas tanggungan negara jasa disertai saa tanda bukti jang sah kepada direktorat perjalanan @jika jang tersebut salam ini (sub.a) tidak dipenuhi dara jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekat dan eun akan diperhitungkan dengan sadjirja lenjaspaikan laporan tertulis kepada pd. presiden pemerintah tentang hasil perdjslasannja luar negeri dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akas diubah dan diesel tungkai kesbsii jika kemudian terdapat kesalahan dasar pen tapan iri, salinan surat keputusan ini lisan akan kepada saber sekretariat kabinet, biro ina departemen negeri, departemen keuangan. bedak pemeriksa keusagars, direktorat jenderal anggaran. direktori bic isi lintas devisa, direktorat perjalanan, kantor hara negara. kantor pusat dina pensiun jogjakarta badung. kantor urusan peranti, perwakilan republik vdcresia tokyo. s d untuk diketahui asa petir. sampaikan kepada jang berkepentiugns untuk diketahui dan gipersunsksa sebagai nusa mestinya. ditetapkan kart a. pos toast. mei presiden bila indonesia, www sta rto, inn ori sen irman dapatguna melancarkan pelaksanaan pembangunan khusus didaerah daerah disamping pelaksanaan daripada apa jang tercantum didalam pola pembangunan nasional semesta berencana sebagaimana telah disahkan oleh majelis permusyawaratan rakjat sementara dengan ketetapnnja tahun perlu membentuk suatu badan perencana didaerah sebagai pembantu dari pemerintah daerah bahwa sulawesi selatan dan tenggara dapat dipakai sebagai daerah percobaan untuk pembentukan badan perencanaantahun undang undang prp. tahun lembaran negara tahun surat keputusan penguasa perang daerah sulawesi selatan dan tenggara tertanggal januari pts pereda sst memutuskan: menetapkan pertama dengan nama badan pembangunan daerah sulawesi selatan dan tenggara disingkat baginda dibentuk suatu badan jang diserahi tugas memikirkan, merumuskan dan merencanakan usaha pembangunan dalam arti jang seluas luasnya didalam wilayah sulawesi selatan dan tenggara jang tidak atau belum tercakup didalam pola pembangunan nasional semesta berencana. kedua hasil pemikiran, perumusan dan perencanaan baginda sebagai dimaksud dalam pertama , merupakan bahan pertimbangan bagi pemerintahan daerah tingkat penguasa perang daerah sulawesi selatan dan tenggara dalam hal pembangunan. ketiga keanggotaan baginda terdiri dari pangdam xiv pereda sulawesi selatan dan tenggara sebagai anggota merangkap ketua gubernur. lan nya tw) sat presiden republik indonesia gubernur kepala daerah sulawesi selatan dan tenggara sebagai anggota merangkap wakil ketua beberapa orang sebagai anggota jang penunjukan dan pengangkatannya ditentukan lebih lanjut oleh ketua baginda . keempat susunan, tata tertib dan tata tiara kerdja baginda ditetapkan oleh ketua baginda . kelima hal hal jang belum diatur didalam keputusan ini ditentukan lebih lanjut oleh ketua baginda . keenam dewan perwakilan rakjat gotong royong, pangdam xiv pereda sulawesi selatan tenggara, gubernur kepala daerah sulawesi selatan tenggarkeamanan negara dewasa ini memberikan harapan untuk merubah dimasa dekat jang akan datang keadaan bahasa jang telah dinyatakan dengan keputusan presiden republik indonesia tahun berhubungan dengan keputusan presiden republik indonesia tahun dan tahun menetapkan pertama terhitung mulai tanggal mei merubah keadaan perangjambi, daerah tingkat sumatera selatan dan daerah tingkat kalimantan selatan, terkecuali wilayah jang berdasarkan keputusan presiden republik indonesia tahun merupakan daerah hukum penguasa penguasa perang daerah maritim dan udara,no
men n75za. permohonan sdr. i.b.p. manusia dalam suratnya tanggal pebruari untuk mengundurkan diri dari keanggotaan d.p.a., usul pencalonan untuk mengantikan keanggotaan d.p.a. tersebut diatas dari dewan pimpinan partai nasional indonesia dalam suratnya tanggal pebruari menimbang :a. bahwa perlu meluluskan permohonan sdr. i.b.p manusia untuk mengundurkan diri dari keanggotaan d.p.a.: bahwa sdr. dr. isa dipandang memenuhi syarat syarat untuk diangkat mendjadi anggota d.p.a. mewakili partai nasional indonesia, mengingat alat undang undang dasar republik indonesia,atas permohonan sendiri dari keanggotaan d.p.a. dengan pernyataan terima kasih pemerintah atas jasa jasanya jang telah disumbangkannja, kedua mengangkat sdr. dr. m.isa mendjadi anggota d.p.a. untuk golongan politik. salinan keputusan ini disampaikan kepada: menteri pertama, semua wakil menteri pertama menteri, ketua d.p.r. g.r, pd. ketua mlp.r.s., wakil ketua d.p.aagustus presiden republik indonesia sukarno
',""':: .ifi;~ q .t . ':'i~t .',.; sell end~ . small terkena t'3maksud ked[j dates meliputi' ,djuga terhitung uli tanggul 1e1196t! melltjabut berlslcunja keputusan pre side ko'l'oe tahun tent.!lng f\fungsi, tugas dan sum dsd selam.ta riat stat kau<;ndo tertinggi operasi ekoooriii.' se1eka,saja set e'lah keluarnya keputusan tn; para sakretarl.s stat orlando tertinggi;l operas:!. ikona.ui berdasarkan [ep utusan area1den y pim.t tahun alle1akuillln daerah ter1l:la, ','( i.batan dan sekretaris.t ke, polda a:lill , ten pribadi presiden pangllnia besar, koma~do tertinggi operasi akan~i "sebagai sekitar1.a umn stut komedi' t81:tinggi operas1 ekonom' berdaulat);" kan kept utusan presiden kotor tahun 196t!;, ,.' memutuskan .:, keputusan "rald1 panglillla boxer komodo tert,llg1 opera ekonomi:i uo;' j;wfb ~o' 'oe 64t~ngglll mer kep.aturan :!'re:r j.den j.:< kotor:tahun 196t! kekutu ssn :?roe1den not' jpi.m.t tahun keputih.8an :?reside:n oet~hun l~; kekutu san ?residen m.t 'l'ahun 196t! ~alla perlu dicabut ke:putusan presiden no, isotop tahu\ berl iu.' bung dengan telah ke.lue.raja kupu'~\lean wall panel:lma be~lar komando q,", tert1ngga operasi eko)1o !1i i k oe! tangsi mei jang raenetapkao organis q",i dan luciae sekretariat dalam1! l'snl(a pen'jem ',\, purna london tertib.t:gg1. para:ri ekon bidan j<eputusall presiden llo .t"'::, kotoeti iu.n19& tentang pengangkat.an sekretaris ia lll ilj kcr wmo tertinggi oper.~si ekonomi, ~. ~ 4j,~: '. ,.: .kupu!us~r presi dn! .f' m.t. tahun ".~ jtl pi:.' jabatan fl. j1'sangre den no, kotor tahun \1l~ri, . presiden regu6l.ik indonesia ,i:i ked ,\; r,", m~gelar.at ifi fenil,tba' o.g " i. ft.:' no). t.t.d. pres10cn pan ima besar .y.o~1i\nuu tf. ting;i as! ekonomi, tanggal juli ditetapkan jakarta ,._ ,," _, _.:. ,', long saldo i8,dan bank dor1 anggaran belanda star1at, ull'tuk dil u"u1i oleh bendalulrswan' .lang baru still iuo borong t';mo$ dol=tsai, qro:!.p~pe.r pll: jtaicaan ianalllt pe: lengkapanlamtor meta'1a~. ;>e!i'd. ill urutan acb1liniotrasi dan ts'l;o u;!)"ha llg m.r.i:rih l9lam '". :l8 p<nldjobot pago\(1i1&ller station stat kc"",ndo'l'tertinggi operasi ekonomi 8flap~ajang t1dak ditabuh~ ( ,ngllngkatannjl~ ae; side republik indonesia ':: .ji
pln, pa, sn: na tito presiden ben republik indonesia keputusan presiden republik indonesia tahun presiden republik indonesia. membawa surat ketua dewa telekomunikasi republik indonesia tanggal april nomor detil tentang peng gantian anggota dewan dari departemen luar negeri menimbang bahwa dipandang perlu waduk membebaskan sdr. kossoemo tojo s.h. dari ddababtanrda sebagai c"kota dewan tele komunikasi republik indonesia wakil dari departemen luar negeri sebagaimana termaksud dalam keputusan presiden republik indonesia tahun dan mengangkat sir. baron sutodisosira pd. kepala direktorat perekonomian umum departemen luar negeri sebagai penggantinya mengingat alat undang undang dasar keputusan presiden tahun dengan menjabat keputusan presiden tahun ekemutuskah menetapkan pertama mengangkat fix. baron sutadisastra, pd. kepala direktorat perekonomian unus departemen luar negeri sebagai anggota down telekomunikasi republik indonesia menggantikan sir. korsosme shojo s5. kedua keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berisi surut sampai sengan tanggal januari dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan seba beriman mestinya. petikan keputusan presiden ini diberikan kepada jang berkenan sean .tangan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mes tinjau ditetapkan pinnata, pada tanggai, nei aan aan area aan presiden rnpubial indonesia, kata pan s0ena rt. dierdebal tni.
meamaria antonio van stoutenburg, cs. orang). kami, presiden republik indonesia membawa permohonan suster maria antonio stoutenburg dan theresia antonio wesselman suster ilderfonse) masing masing tertanggal semarang, juni permohonan rosalia schrjiver suster emile) tertanggal semarang, mei permohonan bruder bonifacius j.w.a. urges dan bruder otto a.f. bisnis masing masing tertanggal semarang, april permohonan bruder willibrordus c.m. hendrick dan bruder joachim c.h.g. van der linden masing masing tertanggal semarang, mei permohonan bruder genesis p.j. bastien tertanggal semarang, juni permohonan bruder pubertas a.c.m. willemsen dan bruder albino a.h. willem masing masing tertanggal semarang, april dan permohonan bruder terminus l.s. poster tertanggal semarang, april untuk mendjadi warganegara republik indonesia: memerah :a. surat menteri pertama tertanggal djakarta,ntonio van stoutenberg, lahir genes nederland) pada tanggal juli bertempat tinggal gang pinggir semarang theresia antonio wesselmann (suster ildefonse) lahir hosted jerman) pada tanggal juli bertempat tinggal gang pinggir semarang rosalia. nyi kpi presiden republik indonesia rosalia schrijver (suster emile) lahir stoppeldijk nederland) pada tanggal maret bertempat tinggal gang pinggir semarang bruder bonifacius j.w.a. burgerotto a.f. ruinwillibrordus c.m. hendrick, lahir princenhage nederland) pada tanggal agustus bertempat tinggal djalan sultan agung semarang bruder joachim c.h.g. van der linden, lahir vlaardingen nederland) pada tanggal september bertempat tinggal djalan sultan agung semarang bruder genesis p.j. bastien, lahir maastricht nederland) pada tangga november bertempat tinggal djalan sultan agung semarang bruder humbertii a.c.m.willemsen, lahir abode nederland) pada tanggal desember bertempat tinggal djalan sultan agung semarang bruder arquivo a.h. willem, lahir nijmegen nederland) pada tanggal ,area bertempat tinggal djalan sultan agung semarang bruder terminus l.s. poster, lahir scheda nederland) pada tanggal september bertempat tinggal djalan sultan agung semarosaan penjajah atas irian barat bagian dari wilayah negara republik indonesia dihubungkan dengan tekad bangsa indonesia untuk membebaskannya dalam tahun ini djuga, maka perlu menyatakan daerah tingkat nusa tenggara timur dalam keadaan perang: menetapkan pertama terhitung mulai tanggal mei merubah keadaan darurat militer daerah tingkat nusa tenggara timur dan menyatakannya mendjadi keadaan perangtenaga kerja kota probolinggo. dinas adalah dinas tenaga kerja kota probolinggo. unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerja, yang selanjutnya disebut dengan utd balai latihan kerja adalah utd balai latihan kerja pada dinas. kepala unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerja, yang selanjutnya disebut dengan kepala utd balai latihan kerja adalah kepala utd balai latihan kerjabalai latihan kerjabalai latihan kerja dipimpin oleh seorang kepala utd balai latihan kerjaalai latihan kerja kelas terdiri dari kepala, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. bagan struktur organisasi utd balai latihan kerjbalai latihan kerjabalai latihan kerja, mempunyai fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan utd balai latihan kerjabalai latihan kerja, pelaksanaan penyiapan dan penyediaan sarana serta prasarana latihan kerja, pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis keterampilan, pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi dan sertifikasi peserta pelatihan tenaga kerja, pelaksanaan penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan balai latihan kerja, pelaksanaan pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan latihan kerja, penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan utd balai latihan kerjbalai latihan kerjastruktur organisasi unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerjaumahan dan kawasan permukiman kota probolinggo. dinas adalah dinas perumahan dan kawasan permukiman kota probolinggo. unit pelaksana teknis daerah rumah susun, yang selanjutnya disebut dengan utd rumah susun adalah utd rumah susun pada dinas. kepala unit pelaksana teknis daerah rumah susun, yang selanjutnya disebut dengan kepala utd rumah susun adalah kepala utd rumah susunrumah susurumah susun dipimpin oleh seorang kepala utd rumah susunrumah susunrumah susurumah susurumah susunrumah susun, mempunyai fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan utd rumah susurumah susun, pelaksanaan kebijakan bidang penatakelolaan rumah susun, pelaksanaan administrasi, teknis dan keuangan operasional bidang penatakelolaan rumah susun, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penatakelolaan rumah susun, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana rumah susun, pelaksanaan pengidentifikasian permasalahan, alternatif solusi dan penanganan komprehensif bersama unsur dinas dan instansi terkait, pelaksanaan mengoordinasikan pembagian tugas secara efektif melalui penunjukan koordinator dan unsur pendukung dalam rangka pelayanan penghunian, fasilitasi permasalahan serta penyediaan sarana prasarana rumah susun, penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan utd rumah susun:rumah susunstruktur organisasi unit pelaksana teknis daerah rumah susun kelas kepala utd kelompok jabatan fungsional dan pelaksana walikota probolinggo, ttd, mukmin
peraturan walikota tual nomor tahun tentang pembentukan struktur dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tual, menimbang bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air minum yang terorganisir kota tual, danaerah kota tual maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis dinas utd) pengelola sistem penyediaan air minum pada dinas pekerjaan umum kota tual: bahwa untuk maksud tersebut pada huruf atas, perlu ditetapkan dengan peraturan walimbangan sistem penyediaan air minum:walikota tual tentang pemisrstruram. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini, yang dimaksudkan dengan daerah adalah kota tual: pemerintah kota adalah pemerintah kota tual yang terdiri daritual: sekretaris daerah adalah sekretaris kota tual: kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kota tual: kepala utd adalah kepala unit pelaksana teknis dinas utd) pengelola sistem penyediaan air minum yang berada dibawah kepala dinas pekerjaan umum: urusan umum adalah salah satu perangkat dari unit pelaksana teknis dinas utd) yang berada dibawah kepala utd: urusan teknis adalah salah satu perangkat dari unit pelaksana teknis dinas utd) yang berada dibawah kepala utd, dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kota tual: utd adalah unit pelaksana teknis dinas pengelola sistem penyediaan air minum kota tual. bab pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk unit pelaksana teknis dinas utd) pengelola sistem penyediaan air minum kota tual. kedudukan unit pelaksana teknis dinas merupakan unsur pendukung tugas dinas pekerjaan umum dibidang air minum: unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh kepala unit dan bertanggung jawab kepada kepal dinas. tugas unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dinas pekerjaan umum dibidang air minum. fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit pelaksana tenis dinas melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan kepala dinas: pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum: pembinaan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya. bab iii struktur organisasi utd susunan organisasi utd terdiri dari kepala dinas: kepala utd: cc. urusan umum, terdiri dari sub urusan umum dan personalia sub urusan keuangan: dan sub urusan langganan. urusan teknis, terdiri dari sub urusan perencanaan teknis: sub urusan distribusi dan penyambungan: dan sub urusan produksi dan perawatan. bagan struktur organisasi utd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab uraian tugas utd pasai kepala dinas melaksanakan tugas pokok sesuai peraturan walikota nomor tahun tentang uraian tugas dinas daerah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. kepala utd melaksanakan tugas pokok dibidang air minum atas petunjuk kepala dinas. urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dibidang administrasi keuangan dan layanan kepada pelanggan. sub urusan umum dan personalia mempunyai tugas pokok menatausahakan semua surat keluar masuk, menatausahakan keberadaan semua pegawai: menatausahakan pengadaan kebutuhan utd air bersih: menatausahakan pengurangan: membuat daftar inventaris kantor. sub urusan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi::bersih kepada pelanggan. sub urusan perencanaan teknis mempunyai tugas pokok membuat perencanaan penyambungan baru, mengawasi pelaksanaan kegiatan: cc. membuat build drawing. sub urusan distribusi dan penyambungan mempunyai tugas pokok melakukan pemasangan sambungan baru: melakukan pemutusan sambungan langganan yang menunggak pembayaran rekening air, cc. melakukan pendistribusian air pada pelanggan. sub urusan produksi dan perawatan mempunyai tugas pokok .a. melakukan kegiatan operasional instalasi produksi: melakukan perawatan atas semua instalasi produksi. bab pengangkatan dalam jabatan kepala utd, urusan umum dan urusan teknis diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul sekretaris daerah melalui proses badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan bapperjakat). bab tata cara utd dipimpin oleh kepala utd yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. dalam pelaksanaan tugas kepala utd, urusan umum dan urusan teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas seusai tugas masing masing. setiap urusan wajib mengawasi bawahan dalam pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kepada kepala utd. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala utd atas petunjukera januari kota tual, pma wed ammad taher diundangkan tual pada tanggal januari sekretaris daerah kota tual, hi. ali wafat ramayana nip.utd pengelola sistem penyediaan air minum kota tual kepala dinas kepala utd urusan umum urusan teknis sub urusan perencanaan teknis sub urusan umum dan personalia sub urusan distribusi dan sub urusan keuangan penyambungan sub urusan langganan sub urusan produksi dan perawatan koma tual, hinmahmud muhammad taher
anta aan arymmoidakode rekening belanja pegawai dengan nilai bawah rp. juta. belanja belanja barang dan jasa dengan nilai atau dengan pertimbangan lainnyadoa,psa kas hi: mukmin diundangkan banjarmasin pada tanggal januari seks kota banjarmasin, kasih jala nrpersediaan (up) rp. dinas pendidikan dinas bina marga dinas sumber daya air dan drainase dinas tata ruang, cipta karya dan perumahandan pertamanmasyarakat dan perempuan dinas sosial dan tenaga kerja dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahbadan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kecamatan banjarmasin timur kecamatan banjarmasin utara kecamatan banjarmasin tengah kecamatan banjarmasin barat kecamatan banjarmasin selatan badan narkotika kota badan penanggulangan bencana daerah dan kebakaranwali banjarmasin, mg, kok sfs enam pan
m2. links walikota tual peraturan walikota tupelaksanaan fungsi fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah,dengan peraturan walikota:organisasi dan tata kerja badan pengelola keuangan dan aset daerah kota tualbelanja daerah tahun lembaran daerah kota tual nomor memutuskan menetapkan pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota tual bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerah kota tual: pemerintah daerah adalah pemerintah kota tual: walikota adalah walikota tual: wakil walikota adalah wakil walikota tual: pejabat negara adalah walikota tual dan wakil walikota tual: dprd adalah pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota tualpembiayaanberdasarkan ketentuota tual dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku kota tual. besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pimpinan dprd ketua dprd sebesar rp. tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah): wakil ketua dprd masing masing sebesar rp. tiga juta rupiah), anggota dprd masing masing sebesar rp. dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)bab iii tata cara pembayaran tata cara pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh bendahara pengeluaran sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota tual, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka keputusan walikota tual nomor tahun tentang penetapan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprdual. ditetapkan tual pada tanggal januari tual, n h mahmud muhammad taher diundangkan tual pada tanggal januari sekretaris daerah kota tual, hi. ali berita daerah kota tual tahun nomor
a11 walikota tual peraturan walikota tual nomor tahun tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kota tual tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tual, menimbanglaksanaan pengawasan dalam lingkup pemerintah kota tual: bahwa pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara efektif dan efisien: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf ditahun. memutuskan menetapkan peraturan walikota tual tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kota tual tahun babi ketentuan umum dalam peraturantual:kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahpokok pokok kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh inspektorat kota tual sesuai fungsi dan kewenangan: inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kota tual. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakuan dengan mengedepankan komunikasi yang intensif dengan obyek pemeriksaan: pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk mendapatkan kepastian terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan dan kepatutan terhadap pelaporan keuangan. inspektur kota tual dapat bertindak untuk dan atas namapenyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme lingkungan pemerintah kota tual. bab rencana pengawasan dan kebijakan pengawasan rencana pengawasan dan kebijakan operasional pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kota fusi tercantum diam lampiran san merupakan bagian yang titik terpisahkan dari peraturan walikota ini. . ngga bab ketentuan penutupspn men ditetapkan tual para autentikasi padatan on? januari kabar hukum dan organisasi (ya miniata tual, reg mae eaba hi. makoto taher diundangkan tual pada tanggal januari sekretaris daerah kota tual hi. ali wafat ramayana berita daerah kota tual tahun nomor
walikota tualual walikota tual, menimbanghuruf atas, perlu ditetapkan dengan peraturan walikota tual. mengingat:peraturan daerah kota tual nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah: lampiran peraturan walikota tualdinas pendapatan. dinas pendapatan, adalahhak atas tanah dan atau bangunan:ea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ssd bpt paid berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak logo pajak bumi dan bangunan (pop pbb) dinas pendapatan dara perhatian: bacalah petunjuk pengisian pada halaran belakang lembar ini terlebih tahu merobek paakwop)p orbitanahdan alsubangunanyang diisi berdasarkan spot pbb tahun ibijadinya luas nop pbb m7? haknya dperokh perlahan hak tahun tanah bumi m2\| mobi bangunan pen pai angka angkadoo2w& nilai perolehan objek pajak kena pajak popup angle t anga213 b2 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang pkxanob: bandara serbuan koh . cex. ensxeisnsinisn sen ninrnennensernenensmaan jumlah yang disetor (dengan angka): (dengan huni): (berdasarkan perhitungan dan pilihan coretan idak peti senapan ceiiesur name aan mengetahuilan gan namalengkap, tempe, dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dantandatangan isi deh kaki berat mean nomor dokumen: yoeesbau: uii lembar wajib pajak wa. gawe : ,mwmoga berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak ogo pemerintah daerah pajak bumi dan bangunan (pop pbbdahulu. #namawaibpaae ttl ttitttttitilititit it) npp: alamat wajib pajak: kelurahan desa: satir kecamatan kabupaten kota: kode pos: nomor obiekpajak nop)p bb: to) ktt) cuti cittittitti li) letaktanah danataubangunan: kelurahan desa: rtrw kecamatan: kabupaten kota: penghitungan nop pbb: ong kompas (telah) gegar jenis perlahan hak atas tanah danataubangunan: hargatransaksi niaipasa: nomor sertifikat: akumulasi nilai perolehan hak sebelumnya loolal r9) nilai perolehan objek pajak kena pajak popup sangat anga2\| id rp) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang oma jul: pengurangan dihitung sendiri menjadi: berdasar peraturan kdh no: .oooooooooomoooooooo. dash jumlah yang disetor (dengan angka): (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan denda mengetahui: diterima oleh: telah diverifikasi:warna lengkap, stempel, dan tanda tangan nana lengkap, stempel, dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dan tanda tangan tama \|nomeroaumes ct) cuti itu weesasau: (tj ct) ulu p mmm 0xcc oopammumumummmm wwwdinas pendapatanar iiajjyi aawlwsw yaawuw s w( r jenis jenis perolehan hak jenis perolehan hak kode con ntasinl katsinlini hak pemasukan dalam pemekaran usaha pemindahan perseroan badan\| hadiah hak hukum lainnya perolehan hak jual beli pemisahan hak yang rumah sederhana tukar mengakibatkan sehat dan rss menukar peralihan melalui kpr hibah penunjukan pemberi bersubsidi hibah dalam lelang pemberian hak baru wasiat pelaksanaan pemberian hak baru waris putusan hakim yang sebagai kelanjutan mempunyai pelepasan hak kekuatan hukum pemberian hak baru tetap diluar pelepasan hak penggabungan usaha pelebaran usahadenda5y6'c,peraturan daerah kota tual nomor tahun tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tual tahun anggaran peraturan daerah kota tualual tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota tual bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah daerah kota tual dan memilik tual dewan perwakilan rakyat daerah, selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kota tual:lma malas nsnugns3 usia dans 2asis #sh nsdsbnims9 spin ns2ujung99 1ubo2019 3big tone slsgox sis diisi dienst sila tudes9 sasis9 nsis1u nsdsnsti99 ash mitos adsl2 nerdolotog 2uvugnom (led smironsg) asing diisi missi191 namu nog nasab ta9i nenugnsd usia nsb sisi 2sis desi 2r1a nerislonag y sayur 2sis drl nsrislorog india? namudob neddetoynam beenpanted uses nsbrienet .nenugned us1s1 neb sisi tai nsnugned isb asi nerdoloiog nsmudob smitonom tapi sisi salivamom nsibumol tapi .isis9 diisi seb saliamaom subid joins singo asing dodo isnoanom using do\|do 1iex191 .ferensi199 sisi94 (ere nexsibaynai nedsenst19 gnid dinenpln nedsiboynam nsdensiti99 anski8 1wins sisi9i yodo nesalitarnag fisis ta9ii slo neddutudib grey sisi asing asing dodo esai nomor re19 nuzuyno nedsbnims9 st. base 46h nsdebnima9 s14a nwvzuynam ta9i nenyugns9 use\| neb dest sia e10 nesiboyre9 sh nerisbnirns9 bilur3 nne dens 2sts s7h9a nenugnsd usia sma s1i nsegmiynom nsibumsi tapi nenugns3 usil nsb dest a2sis 46h nedsbnimo9 ath9s gnufidansiv nalasiynom gnstutot jln thi9s atas ta99i nslsiread gns cbooo1g nsdisasbio9 insgnetebnanom 2sid isb sth9is ilumiot smitvonom ga2e nstsgsbns9 tema egi baka saksi nedasiynom gnsiuioi this gnutidgnom ta9i seiman) kama ia ag22 dia tan nsibumoi ta99 nsgnob sms sms1ad anak as22 \|\|) negnetsbnet ranga g .8th98 insgnstebnsnomi laut atonuany kata sian sak penis #amat gamma naga . .o www www www lampiran peraturan walikota tualdan fungsi pelayanan bidang perencanaan, penetapan dan pendataan5mc gp uu bidang perencanaan, penetapan dan pendataan. www pajak logo pemadatan daerah pajak bumi dan bangunan (pop pbb) dinas pendapatan der bmw perhatian: bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar terlebih dahulu nama wajib pajak npp alamat wagub pajak: kelurahan desa: rtrw kecamatan: kabupaten kota: kode pos: nomor objek paakwopjpa: co ttir iii letak tanah danau bangunan: kelurahan desa: ari: kecamatan: kabupaten kota penghitungan nop pbb: luas nop peb uraian disiluastanahdan awubangunanyang dili berdasarkan spot pbb tahun jadi luas nop pbb m? haknya dperokh perlahan hak tahun tanah bumi bangunan nop pbb: tiket jenisperolehan hak atas tanah dan atau bangunan: harga transaksitanpa213 be bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang sango jumlah yang disetor ka): (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan coret yang fda perti samsung scan mengetahui: diterima oleh: telah diverifikasi wajib pajak pen s stempel dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dantandatangan jahat mere nomor dokumen: petugas egg veeeswu: ct) uii lembar bank yang ditunjuk bendahara penerimaan ow w eeeeee surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar untuk bank yang ssd bpt ditunjuk bendahara penerimaan sbg laporan berfungsi sebagai surat pemberitahuan obj pajak dppkad seto emimdaeeini pajak bumi dan bangunan (pop pbb) dinas pendapatan der www wwwiakvop)p lo o ttirenahdan atu bangunan yang isi berdasarkan spt peb tahun terjadinya luas nop pbb m' tanah bumi tanaka agunan ane) nop pbb: angka? angka jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: hargatransaksanka213 be bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang polany(dengan (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan coretan ide peri peranan anna mengetahui diterima oleh: telah diverifikasi wajib pajak menyetor plat not tangan namalengkap stempel, dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dantandatangan needenaytabola nomor dokumen: veeesssu: titiitiii umbi lembar fungsi pembukuan pelaporan aa. www www w . w mmm . bagan alir prosedur pembayaran bpt oleh penerima hak tanah daftatau bangunan wajib pajak rain bank yang ditunjuk bendahara penerimaan erna selaku penerima hak yang juk dari prosedur1 prosedur pengurusan akta berdasarkan prosedur pengurusan akta pemindahan hak pemindahan hak, maka wajib pajak menerima ssd bpt dari plat. kembar kembar bar kembar wajib pajak membayar bpt terutang dan bar membayar disana menyerahkan ssd bpt kepada bank yang sabar bpt eri bar ditunjuk bendahara penerimaan. dai ipb extra ssd bpt bank yang ditunjuk bendahara penerimaan menerima pembayaran, menandatangani ssd menara bpt, pengarsip ssd 8ptb lembar dan dan pembayaran bpt menyerahkan ssd bpt lembar dan menandatangani pada wajib pajak. ssd bpt wajib pajak menerima ssd bpt lembar tema lembar dan emb emb kembar kembar kembar ssd bpt ssd bp htb ssd bpt menyampaikan wajib pajak kemudian mengajukan permohonan penelitan ssd sign oem penelitian ssd bpt kepada fungsi pelayanan bpt didenda tempo vanikofa tual, nbl tan ah! ammad taher maa maa aan lampiran iii peraturan walikota tual:esa maa ana nge ipni nan anna kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota tual: kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatanea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ssd bpt didenda dalam proses penelitian berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak lega proneedan damar pajak bumi dan bangunan (pop pbb) sana danjak nop) peb: sid besi iiibb uraian diisiluastanahdan atkubangunanyang diisi berdasarkan spot pbb tahun tekadnya luas nop pbb haknya diperoleh perlahan hak tahun tanah bumi m2\| bangunan kaka cob: 13i angka angka jenisperolehan hak atas tanah dan atau bangunan: llj niki perolehan objek pajak pop memperhatikan nilai pada dan nikanga213 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang sedangeng gak (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan coretan dak perti tgl memera, stempel, dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dantandatangan hanya diisi deh tamat (yomoroowmes lilit o opesesau: ttt lilit lembar fungsi pelayanandaerah pemerintah kota tual yang bertanda tangan bawah ini nama wajib pajak npp alamat mekabupaten kota n") fotokopi identitas wajib pajak berupa .o.oooocoo.oo.oo.oo.o.o.ooo surat kuasa dari wajib pajak ") fotokopi identitas kuasa wajib pajak ") fotokopi kartu npp demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian ssd bpt. keterangan: pm.ana nba mane ara "eat npp bad keren beli serta data objek pajak atas nomor objek pajaknya) co) coo atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. . dennyben npp lil perolehan hak selama tahun berjalan aon ran rar #momorosiekeajakvop) (ti letak tanah bangunan: kelurahan desa: pen martir: kecamatan:murni) dn can mana bangunan tah tao nopp33 jis semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian ssd bpt. terima kasih mma fungsi pengelolaan data informasi bagan alir wajib pajak fungsi pengolahan data uraian selaku penerima hak sialan antar informasi menyiapkan wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan san dokumen terkait penelitian ssd bpt. wajib pajak penelitian ssd kemudian mengajukan formulir permohonan yak penelitian ssd bpt yang dihampiri dengan ssd bpt lembar dan dan dokumen aan pendukung lainnya fungsi pelayanan. saran see permohonan mba permohonan tia pare ssp bpt bpt berdasarkan formulir permohonan penelitian ssd bpt yang diterima, fungsi pelayanan perkakobjaorm data pajak fungsi pengolahan data informasi menyediakan data terkait objek pajak dengan membuka database terkait obyek penelitian pengajuan pajak fungsi pengolahan data informasi mengisi data objek pajak pada form pengajuan data. fungsi pengolahan data informasi kemudian menyerahkan pengakuan form pengajuan data kepada fungsi pelayanan. data terisi)informasi. rata fungsi pelayanan menandatangani ssd bpt ssd bpt pep seri ssd teri tolong dan menyerahkannya kepada wajib pajak. lada jar tts cik walikota tual, (ns sing aas muhammad taher lampiran peraturan walikota tualepa ana tas: ntr, pemerintah kota tualletak objek pajak nama alamat wajib pajak kabupaten kota: aan sea mekah nentobmmnoammemmamamaen kana kecamatan: eee maan par desa kelurahan: alamat: sea nana pepe hana mamemmemananene,uv. telah dibayar tanggal pengurangan imo jumlah yang dapat diperhitungkan (angka angka anne nana sel! pajak yang kurang dibayar (angka angka denda administrasi x24 bulan rp. (angka tea pajak yang terutang berdasarkan putusan bps dikurangi angka angin sungai pajak yang masih harus dibayar tanggal jatuh tempo: tempat pembayaran: perhatian kota tual, .ar pare pemerintah kota tual(nomor pra aan mapan aja administrasi ian keterangan bangunan, nop pbb rp) mai dana min kan ton eee ter fungsi pelayanan nip pemerintah kota tual dinas pendapatan daerah daftar ssd bpt yang kurang dibayar pajak yang masih nama dan alamat wp, sanksi letak tanah dan atau nomor panganan san bana men kompak paten bangunan, nop pbb rp) tea serentak tetap sne pers fungsi pelayanan nip pemerintah kota tuall nasteemerintah kota tual pajak harus dilunasi dalam waktu (dua kepala dinas pendapatanbagan alir www vit ooi,antap bpt yang tidak kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bungapauh saan aing kena tulis, salah salah hitung, dan kena bunga denda maka fungsi unga, denda penagihan menerbitkan daftar ssd bpt yang tidak kurang daftar ssd birth yang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga denda. sean bang spa, fungsi penagihan kemudian pengarsip daftar tersebut. anaerobtambora lembar1 arsip std bpt bpt fungsi penagihan mengirimkan std bpt (lembar (kembar1 lembar tpd bpt std bpt wajib pajak membayarkan bpt terutang menurut std bpt sesuai dengan prosedur pembayaran bpt. memperbaharui daftar std bpt proses pembayaran dan lainnya mengikuti prosedur daftar std sebelumnya bpt . . wkilat mab kurang dalam ssd bpt tersebut. daanberdasarkan skpd telah berjangka waktu (lima) tahun semenjak diterbitkan. fungsi salah nian beta das inna (es penagihan memeriksa nilai bpt terutang yang tercantum dalam (ema tahun semenjak kurang dibayar kurang dibayar papan saman skpd kurang bayar tersebut. ghar sajamenerbitkan skpd manan sar kurang dibayar. kurang bayar naasbara kembar skpd kurang skpd kurang fungsi penagihan pengarsip skpd kurang bayar (lembar dan bayar bayar serba hasan daa skpd kurang bayar tambahan (lembar mengirimkan surat mengirimkan surat arsip skpd kurang bayar skpd kurang bayar kepada wajib pajak kepada wajib pajak fungsi penagihan mengirimkan skpd kurang bayar (lembar arsip dan skpd kurang bayar tambahan (lembar kepada wajib pajak. lembar1 lembar1bayar pajak. fungsi penagihan memperbaharui daftar skpd kurang bayar bari bari tambahan atas setiap skpd kurang bayar tambahan yang telah dikirimkan kepada wajib pajak. tembakan aman memperbaharui tahan, tea memperbaharui! wajib pajak menerima skpd kurang bayar skpd kurang bayar san tambahan dan membayarkan bpt terutang sesuai dengan proses prosedur pembayaran bpt. pembayaran dan lainnya mengikuti daftar skpd daftar skpd prosedur kurang bayar kurang bayar sebelumnya tambahan bagan alir penetapan surat teguran uraian wajib pajak fungsi penagihan prosedur berdasarkan prosedur penetapan surat tagihan bpt ten pad depan opsaran, dengan menggunakan daftar daftar tersebut, fungsi melakukan pendekatan menu: penagihan memantau surat ketetapan bpt yang akan aga secara persuasif bone dtertptur penagihan daftar skpd suratabeanfungsi penagihan pengarsip surat teguran (lembar lembar surat teguranpan tea ewalikotastual, sms align hi. mahmud muhammad taherdalam hal ini dinas pendapatan harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi: fungsi pelayanan, dilaksanakan oleh bidang perencanaan penetapan dan pendataan: fungsi data dan informasi, dilaksanakan bidang perencanaan penetapan dan pendataan seksi perencanaan dan pendataan: dan fungsi pembukuan dan pelaporan, dilaksanakan oleh bidang penagihan dan penerimaan pendaplampiran peraturan walikota tualc.1ilaporan penerbitan akta oleh plat dunam ear anno mere1eat1i tahun insan nama plat nana kepada yth. alamat enidimaminibasa mmm kepala dinas npp leak akammsbsaasssnkaa pendapatan daerah daerah kerja erantume mma kota tual dana wash men seberapa osspoo sspvapura bentuk transaksi pihak yang jenis dan letak tanah dan perbuatan pihak yang bangunan (perolehan pen\| nop nop tangga tangga urut tanggal hukum mengalihkan mencita nomor hak bangunan tanah bahan hak tahun rp) memberikan (rp) talas han lela ralsjalal terr wala bet kagak cop roe, nnnngsnan suenononn sepak hekocmnane: free: angnenaki "tante bpn sana mean pamer san ani (opo "oli arenosa dnkenknni tpi "tiang sediakan dengan oke break sannnnka siang gesekan maria winner eni dos" eon timang: pesanan aan uin take, "esnnksnna lsn one terong. nona gia senang yakni tag dnegan santri snn akg tanpa tea kan pndnporeane (aang: dki sendi ogan mesedkis dnkesen none tea la eme makan soe wes san eng senemraane: nissan mereka inang tube tanda bse mank ana mere": mnc "sae sni peraga tenang bet sanak teks en, dan tuannya oke basri wnezinn mana dengan singkat sesnnnnetn beta pala sebut aed bai bata pan bee sta same dotota tual. kota kantor wilayah pemerintah daerah. contoh: kota tual: bidang perencanaan, penetapan dan pendataan). penelitianmad mama tere mama tanggal cara pembayaran rekening tanggal lai l38 \|a3 lan gen ih: bening efek unnes gan anegngne, esa senayan sang mana maa ana doank naga senna dengan senngnanonne snn segnnnnsan snn nan gen, dan: "neonnnnng sngneyanennnnkik "onnnnnnnnsnnynnn sengnnonannni sonnnnnngngangsi #ngonnsnnonnnnnnnnn wenonnngnnanng: sennunengnnnanaanyni sennonnannnnnnnnise bangsa bara tears ane tenaaatr soe senapan sak mencerna suenbret pon dansa kas bendahara saldo awal mann jumlah penerimaan kesan jumlah yang disetorkan par tan saldo kas bendahara penerimaan aa! terdiri tunai sebesar cenanansansssan bank sebesar jaa nantnnsnaf t0nne kenang lainnya pena sanyansegannasadnnana mengetahui menyetujui kota tual, tanggal. pengguna bendahara nama antar nama. session asinan\| kode rekening uraian jumlah menyetor keterangan bhn mma masa oom. mengetahui menyetujui kota tual, tanggal .oooocooo pengguna anggaran bendahara penerimaan nama la.apeneseenanarasasenpeang nama men nc.w(ommyang nasi tanah berdasarkan ssd bpt lembar bank yang dariprosedura ditunjuk menerbitkan nota kredit atas penerimaan gap among proses bpt dari wajib pajak. pembayaran pembayaran kepala kantor bph bpt) pertanahan) bank yang ditunjuk menyerahkan nota kredit bendahara penerimaan. ssroebars beri kan ssd bpt lembar bank pasarkan bank yang arsip ditunjuk membuat register ssd bpt. ke, (lembar (lembar lembar tanah bank yang ditunjuk memberikan ssd bpt lembar ssd bpt laporan sementara itu, bendahara penerimaan menerima bpt penerbitan akta spd bpt lembar dan lembar atas penerimaan bpt tunai. register register ena aan apa spt bendahara penerimaan mencatat penerimaan dalam (lembar kembar tanah daa abc, dari tungaungai yang lain buku penerimaan penyetoran dan membuat register atau bang pfvatunga han ngai fungsi bai (embartkan hate penerimaan: sedangkan atas penerimaan nota kredit dari bank semar larang dap penyetoran as tanah dan ang ditunjuk, maka bendahara penerimaan mencatat (lembar register sana bangunisomer penerimaan dan penyetoran beserta register sts dekat pada fungsi pembukuan pelaporan. buku laporan penerimaan realisasi plat menerima ssd bpt lembar dan pad menyiapkan laporan penerbitan akta pemindahan hak penerimaan atas tanah dan atau bangunan. gapura suki realisasi plat memberikan laporan penerbitan akta pad pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan penyetoran fungsi pembukuan pelaporan.embukuan pelaporan menyusun laporan realisasi (s3 walikota tual, rea (ne (li sa) wih, hi mahmud muhammad taher lampiran peraturan walikota tual nomor tahun tanggal @&'aan oaea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar ssd bpt untuk kepala kantor bidang pertanahan berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak laga tenda admin pajak bumi dan bangunan (pop pbb)tahu lu. nama wajib pajak: npp: alam wajib pajak: kelurahan desa: rt rw: kecamatan: kabupaten kota: kode pos: nomor obit pajak mop) sueseb bea haknya dperokh perolehan hak tahun tanah aan bumi) m3) angka xan gka bangunan te) nop pbb: eeepee kest anga21 bp bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang semang.oooooooooo jumlah yang disetor tai a): (dengan huruf): (berdasarkan perhitungan dan pilihan coretan fda perti penennonn fanlengkap dantandatangan nama lengkap, stempel dan enda ngan namalengkap, stempel, dan tanda tangan nama lengkap, stempel, dantandatangan hanya diisi deh nomor dokumen: petugas asa em, merasa:) (ti iuu lembar kepala kantor bidang pertanahan bagian kelima pelaporan bpt pelaporan bpt dilaksanakan oleh dinas pendapatan bidang penagihan dan penerimaan pendapatbidang perencanaan, penetapan dan pendata uraian wajib pajak selaku penerima hak pejabat pembuat akta tanah pertanahan berdasarkan prosedur pembayaran dan arsip prosedur penelitian, wajib pajak menerima ssd bam bar bpt lembar dan wajib pajak lalu kpp atu memberikan ssd bpt lembar dan kepada lembar plat. ssd bpt tnb3 akta dahan berdasarkan transaksi pembayaran anna bomrwenarimaan jarang tiesretenid kantor pelayanan pajak, wajib pajak juga ssp ssd bpt ssp menyerahkan bukti penerimaan ssp kepada plat. plat menyiapkan akta pemindahan hak atas menyiapkan jati tanah dan atau bangunan. plat kemudian dede aran sita pendaftaran hak (lembar menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas kostrad pia tanah atau peralihan hak atas tanah. plat tanah bukti penerimaan pengarsip ssd bpt lembar #mb3 ssp (lembar emba akta pemindahan hak ssd bpt eka (aan atas tanah dan atau ssd bpt bangunan plat menyerahkan akta pemindahan hak atas bukti penerimaan jean yi. ten tanah dan atau bangunan, ssd bpt lembar ss? ejaan dan bukti penerimaan ssp kepada ssp aan nak kepala kantor bidang pertanahan. atas tanah dan atau marin arsip bangunan lanareosline bumper ken memberi aru daftar kepala kantor bidang pertanahan menelaah perolehan atau peralihan pengajuan dan memperbaharui daftar perolehan kanan peralihan hak atas atas tanah. kepala kantor bidang pertanahan pengarsip ssd bpt bea lembar ssp ssp bpt kita pemindahan (ak akta pemindahan hak kepala kantor bidang pertanahan menyerahkan mencarikan lea abang nga akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan dan bukti penerimaan ssp kepada plat. landing lamorngroelryal menandatangani arsip plat menandatangani akta pemindahan hak bangunan baper atas tanah dan atau bangunan. plat kemudian atau bangunan menyerahkan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan kepada wajib pajak. walikota tual, tua nias aang mahmud 'muhammad taher lampiran vii peraturan walikota tualota tual keputusan kepala dinas pendapatan daerah nomor: sankota tual membaca surat permohonan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nan. .oorcoccoceevesenneere kanan nan jen ssen bye end neon kenakan sea nomor #eoocorcocooorcooo.cc. .(orient enam nan kota lan wanita pepe etan ponpes nectnane ben caeenannanansna kangana tanggal aaa tau:kota tupuan bana mana akan kaa saad cesena kanan annan ngamen bnn pena lan sana gen bea lah dra hak alamat wajib pajak anak mhn can haa non lenan pena nan porn ane napas una senna span btn pandan ann rap letak objek pajak aan sini tahun bpt rageben saksikan nenek nang aeduhata rpnnnnnonen nan kerana panen uan gnu pan snn ane alnana ena teng kena sing pera tanggal esrernbeninana kesan kalian sena ann sean ren asn arak letak objek desa kel. ana ben ana kecamatan seressekesmonati nan nana been cena asa gaul bnigovokas kab. kota ane span enak prota aaa sarfiksi cesi yana yansnsesen tenaga besarnya pengurangan (.ooocooooo.o.o ko.) ketika serevaken nanga pedia jumlah bpt yang seharusnya dibayar nrp sin onsadesolosasn etana (sop esai: .errore pen rna0 mesin min ane ana anda tahu hen umpan wan ene'ia ses uunnsussetapkan oi). eonentenentn sinden ennamninapkanannan pada tanggal .oooooooo.ooo. woo. woo.o.o kepala dinas pendapatan daerah kota tual coret yang tidak perlu " ) diisi sesuai keperluan bagan alir awamatas surat tagihan kurang saya fungsi pelayanan. ketetapan kurang bayar tambahan man surat than surat ketetapan ketetapan fungsi penagihan menerima dokumen pengajuan\| bpt ep te pengurangan bpt. fungsi penagihan kemudian memberikan oiempiri dengan dokumen tanda terima pengajuan pengurangan bpt kepada wajib dokumen penduduk pajak. form. surat pengajuan surat pengajuan pengurangan pengurangan pengurangan arsip htb pata fungsi pelayanan pengarsip dokumen pengajuan pengurangan. berdasarkan dokumen tersebut, fungsi pasaran kemudian mengajukan permintaan data terkait amar objek pajak dengan menyiapkan form pengajuan data. pengajuan memberikan anda mang ikan sera pendeta panitera terkait objek pajak fungsi pelayanan mengirimkan form pengajuan data kepada fungsi pengolahan data informasi. form pengajuan form pengajuan delpenyiapan data terkait obyek pajakena form pengajuan pengajuan data (yang patah terisi) kepada fungsi pelayanan. mengajukan data terisi) penguranganarsip ditolak disetujui! fungsi pelayanan menyiapkan berita acara pemeriksaan dan: ditolak disetujuikama lean dekan #ikatan surat taa terdepan bulan deretan surat penolakan pengajuan pemeriksa: perankan pembaruan keputusan penguranganwajib pajak menerima surat ketetapan bpt dan ara surat keputusan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran pembayaran big bpt. bpt arsip akan walikota tual nda sera y hi, mahmud muhammad taher'bab fasilitasi pasal kepala dinas pendapatafebruari2011 tka tual, mahmud muhammad taher diundangkan tuai pada tanggal februari sekretaris daerah kota tual hi. ali wafat ramayana berita daerah kota tual tahun nomortee gua umakode keterangan mel mam maan temen sanam raga daan eren nan mobi siti esp aan men daa karang ben onaata bank sebesar liinlesemnnnaanm padanya lainnya ana mengetahui menyetujui kota tual, tanggal .o. pengguna bendahara nama rencana. men angan nama seecencoco.mmm kode rekening uraian jumlah mengetahui menyetujui kota tual, tanggal .o.ooooooo pengguna anggaran bendahara penerimaan aan nama when.since22x m lembar bank yang prosedur prosesi dari prosedur ditunjuk menerbitkan nota kredit atas penerimaan lammernaf see nang bpt dari wajib pajak. pembayaran pembayaran kepala kantor bpt) permana bank yang ditunjuk menyerahkan nota kredit bendahara penerimaan. are tamara). berdasarkan ssd bpt lembar bank yang arsip phe, bpt bpt mindat ditunjuk membuat register ssd bpt. (lembar (lembar (lembar (lembar hak man tanah atau bank yang ditunjuk memberikan ssd bpt lembar dengkuran, ssd bpt laporan sementara itu, bendahara penerimaan menerima bpt penerbitan akta ssd bpt lembar dan lembar atas penerimaan pembayaran bpt secara tunai. kesan instansi: ssd bpt penerbitan akta bendahara penerimaan mencatat penerimaan dalam s5pd epat ssd batu penekanan hak dari fungsi fungsi yang lain buku penerimaan penyetoran dan membuat register membara) ce) beng. pd bpt berdasarkan ssd bpt lembar (@) bendahara penerimaan kemudian menyerahkan register ssd bpt yang dihampiri dengan ssd bpt lembar pembukuan dan pel: tap lembar fungsi pembukuan dan pelaporan katung pan (ke fungsi suka maa sedangkan atas penerimaan nota kredit dari bank smua tea nanang ssd bpt belas pena ang ditunjuk, maka bendahara penerimaan mencatat (lembar register bagindakesan penerimaan dan penyetoran beserta register sts ben. par kepada fungsi pembukuan pelaporan. antara data boko gba bra penerimaan laos plat menerima ssd bpt lembar dan\| kapak pan menyiapkan laporan penerbitan akta pemindahan hak penerimaan atas tanah dan atau bangunan. takhta buk realisasi mert "armata land pedia pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pengelola fungsi pembukuan pelaporan. nsteraparan pembukuan pelaporan menyusun laporan realisasi walikota tual, relasi pin hang mahmud muhammad taher penjelasan atas. selanjutnya, dalam peraturan walikota ini diatur secara jelas dan tegas mengenai ruang lingkup, sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt). disamping itu, juga diatur hal hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya. ii. demi s d cukupjelas tambahan berita daerah kota tual nomor
uga lis walikota bengkulu provinsi bengkulu peraturan walikota bengkulu nomor tahun tentang belanja penunjang operasional walikota dan wakilwalikota dan wakilelanja penunjang operasionalnggaran pendapatan dan belanja daerah. kedudukan walikota dan wakil walikota adalah pejabat negara. bab kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota penyediwalikota dan wakil walikota dan menengok orang sakit,:iii penganggaran biaya penunjang operasional biaya penunjang operasional walikota dan wakil walikota disediakan untuk kebutuhan (satu) tahun anggaran. biaya penunjang operasional besaran sebagaimana dimaksud pada diuraikan sebagai berikut: besaran biaya penunjang operasional untuk walikota sebesar (enam puluh keseratus) dikalikan dengan besaran berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah, besaran biaya penunjang operasional untuk wakil walikota sebesar (empat puluh keseratus) dikalikan dengan besaran berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah. penyediaan biaya penunjang operasional walikota dan wakil walikota dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran. biaya penunjang operasional walikota dan wakil walikota terhitung mulai bulan januari pada tahukotaetda "kayu adil putri, nip. berita daerah kota bengkulu tahun nomor . .
kpa walikota tual peraturan walikota tual nomor tahun tentang pembentukan desa serta kota tual walikota tual,desa dan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa tebal kecamatan pulau pulau kur, perlu menetapkan dusun serta menjadi desa kecamatan pulau pulau kur kota tual: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir dan diatas, maka sambil menunggu penetapan peraturan daerah, pelaksanaannya diatur dengunkecamatan dan kelurahan lembaran daerah tahun nomor seri d): peraturan walikota tual nomor tahun tentang pemerintahan desa. memutuskan menetapkan peraturan walikota tual tentang pembentukan desa serta kota tual. babi daerah adalah walikota tual beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahanual: kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota tualkota tualaerah,ota tualota tual, peraturan daerah adalah peraturan daerah kota tual,s, cakupan wilayah dan batas wilayah bagian pertama pembentukan dengan peraturan walikota ini ditingkatkan status dusun serta menjadi desa serta kecamatan pulau pulau kur daerah kota tual. bagian kedua cakupan wilayah dusun serta ditingkatkan status menjadi desa, berasal dari sebagian wilayah desa tebini. dengan terbentuknya desa serta sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini wilayah desa tebal dikurangi sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini. bagian kedua batas wilayah desa serta mempunyai batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan desa tebal sebelah selatan berbatasan dengan desa kanada sebelah timur berbatasan dengan laut banda sebelah barat berbatasan dengan laut banda batas wilayah sebagaimana dimaksud pada dan digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. penegasan batas wilayah desa serta secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh walikota paling lama (tiga) tahun sejak diresmikannya desa serta. dengan terbentuknya desa serta sebagaimana dimaksud dalam pemerintah desa serta menetapkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan kota tual. bab kewenangan desa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sertota, urusan pemerintahesa serta sebagaimana dimaksud pada meliputi urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan desa sesuai dngan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan desa serta sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab penyelenggaraan pemerintahan desa bagian pertama peresmian desa dan pelantikan penjabat kepala desa peresmian desa serta serta pelantikan penjabat kepala desa serta dilakukan oleh walikota tual paling lama (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan dalam berita daerah. bagian kedua pemerintah desa untuk memimpin penyelenggaraan desa serta dipilih dan disahkan kepala desa sesuai peraturan perundang undangan paling lama (enam) bulan sejak terbentuknya desa serat. sebelum terpilihnya kepala desa serta definitif sebagaimana dimaksud pada untuk pertama kalinya penjabat kepala desa tebal diangkat dari penduduk asli desa serta yang berdomisili tetap (satu) tahun dan sesuai hak dan sistem nilai adat yang diakui turun temurun dan mendapat pengakuan masyarakat adat dengan pendidikan serendah rendahnya sekolah menengah atas atau pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama (satu) tahun dan dilantik oleh walikota tualalam bidang pemerintahan, serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan. apabila dalam waktu (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada belum terpilih dan belum dilantik kepala desa serta definitif, walikotaenam) bulan atau menggantikannya dengan penjabat lain sesuaikepala desa serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota badan permusyawaratan desa dan pemilihan kepala desa serta dilakukan oleh walikota. pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran dan belanja daerah kota tual. untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainya sesuai dengan peraturan perundang undangan. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh penjabat kepala desa serta paling lama (empat) bulan sejak tanggal pelantikan. bagian ketiga badan permusyawaratan desa pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desa serta dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan hak asal usul dan nilai nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat. pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desa serta sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh penjabat kepala desa melalui camat sebanyak (lima) orang ditetapkan dengan keputusan walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab aset dan dokumen walikota bersama penjabat kepala desa serta menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan aset serta dokumen kepada pemerintah desa serta. penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (enam) bulan sejak pelantikan penjabat kepala desa. walikota memfasilitasi penyerahan aset dan dokumen kepada desa sertarta yang berada dalam wilayah desa serta. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa serta. pelaksanaan penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh camat kepada walikota. bab pendapatan, alokasi dana add, hibah dan bantuan dana desa serta berhak mendapatkan alokasi dana add sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam dana add sebagaimana dimaksud pada pemerintah kota mengalokasikan dana khusus prasarana pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah desa tebal memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta sebesar rp. satu juta rupiah) untuk tahun pertama. pemerintah kota tual memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta sebesar rp. dua juta rupiah) untuk tahun pertamkepala desa serta. apabila pemerintah desa serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pemerintah kota mengurangi dana add dari pemerintah desa serta untuk diberikan kepada pemerintah desa serta. pejabat kepala desa serta menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada kepada walikota melalui camat. pejabat kepala desa serta, pemerintahan kota dan camat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap desa serta dalam waktu (dua) tahun sejak diresmikan. setelah (lima) tahun sejak diresmikan pemerintah kota bersama camat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerintahan kota dan camat sesuai dengan peraturan perundang undangantual. ditetapkan di tual pada tanggal februari ala (ya jywarita tual, hi. mahmud muhammad taher diundangkan tual pada tanggal februari sekretaris daerah pesanan (setda hi. ali wafat ramayana "un berita daerah kota tual tahun nomor
sls walikota bengkulu provinsi bengkulu peraturan walikota bengkulu nomor tahun tentang penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok kota bengkulu dengan rahmat tuhan yang maha esa walikotaotaundang undang nomor tahun tentang pangan dnyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokokdinas pangan dan pertanidiaan dan penyaluran cadangan pangan pokokngkultim pengelola penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok yang selanjutnya disebut tim pengelola adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota yang bertugas mengelola penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok. bab maksud dan tujuan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangandan keadaan darurat. penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok kota bertujuan gagal panen dan gangguan cuaca. bab iii sasaran sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok kota adalah kondisin darurat, kondisi sasaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota pejabat yang berwenang. bab besarnya bantuan yang salurk. konsumsi pangan pokok sebagaimana dimaksud pada diberikan selama (tiga puluh hari). bab pengelolaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok pengelolaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan dan pertanian. pengelolaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokokperangkat daerah dan instansi terkait sebagai berikut unsur dinas ketahanan pangan dan pertanian, unsur bulog divisi regional bengkulu,dan cc. unsur badan meteorologi klimatologi dan geofisika bengkulu, susunan tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris:dan anggota. bab mekanisme penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok cadangan pangan pokok dilaksanakan melalui mekanisme: penyediaan cadangan pangan pokok,dan penyaluran cadangan pangan pokok. bagian kesatu penyediaan cadangan pangan pokok penyediaan cadangan pangan pokok bekerja sama dengan bulog divisi regional bengkulu. penyediaan cadangan pangan pokok disepakati melalui memorandum understanding mou) dengan ketentuan sebagai berikut: kualitas cadangan pangan pokok berupa beras yang harus disediakan merupakan kualitas medium, harga satuan cadangan pokok berupa beras disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku pada saat pembelian,dan perum bulog sub divisi regional bengkulu bertanggungjawab atas kualitas beras yang disediakan. pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok dilaksanakan setiap tahun sampai terpenuhinya target standar pelayanan minimum spm) sebanyak maksimal ton. dalam hal penyediaan cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya. bagian kedua mekanisme penyaluran cadangan pangan pokok penyaluran cadangan pangan pokok melibatkan tim pengelola, kecamatan, kelurahan:dan ketua dan ketua rt. tim pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf menyampaikan permintaan data sasaran penerima kepada kelurahan yang diketahui oleh camat setempat. kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf mengajukan permintaan kebutuhan cadangan pangan pokok kepada walikota melalui tim pengelola dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, dan atau keadaan darurat, dan jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan. tim pengelola melakukan pengecekan lokasi dan verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan sebagai cadangan pangan pokok daerah yang diusulkan. tim pengelola menyampaikan hasil pengecekan lokasi dan verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan kepada kepala dinas. kepala dinas melaporkan kepada walikota data calon penerima bantuan pangan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan cadangan pokok. penerima bantuan pangan cadangan pokok sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. kepala dinas berdasarkan keputusan walikota tentang penetapan penerima bantuan pangan cadangan pokok mengajukan permintaan penyaluran pangan sesuai kebutuhan kepada penyedia. penyaluran pangan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah berkoordinasi dengan kepala dinas. titik bagi penyaluran cadangan pangan pokok daerah berupa beras dilaksanakan sesuai sasaran sampai dengan kantor kelurahan. biaya penyaluran cadangan pangan pokok daerah berupa beras dari gudang titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pemerintah kota. tim pengelola membuat berita acara serah terima bantuan kepada pihak kelurahan, yang diketahui oleh camat setempat. bab vii pembiayaan pembiayaan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bengkulu. bab vii pelaporan setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah oleh perum bulog provinsi bengkulu sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada kepalkepala dinas melaporkan kondisi cadangan pangan pokok daerah kepada walikota bengkulu yang memuat jumlah penggunaan lokasi kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan pangan pokok daerah gudang setiap (tiga bulan) sekali atau sewaktu waktu apabilaray eta nayualdila putri, nip. berita daerah kota bengkulu tahun nomor . .
kabupaten muaro jambi tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro janji, menimbang bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten muaroo jambi tahun dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten muaro jambi. kabupaten adalah kabupaten muaro jambi. kepala daerah adalah bupati muaro jambi. pemerintahan daerah adalah bupati muaro jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten muarokabupaten muaro jambi. peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah kabupaten muaro jambiselanjutnya singkat dengan senja skpd adalah dokumen perencanaan skpdesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan pada akhir periode'provinsi dan rpm nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, program strategisisi beserta rincian sebagaimana dimaksud dalam terdapat dalam naskah rpm kabupaten muaro jambi tahun menjadi bagian yang tidak terpisahkan darimuaro jambi menjadi dokumen rujukan bagi skpd dalam menyusun renstra skpd dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan skpd setiap tahunnyadimuarodaerah kabupaten muaroanggaran bagi bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah tahun untuk menyusun rpm sertanji, dto imbang jaya lembaran daerah kabupaten muaro jambi tahun nomor
jua pemerintah kota magelang peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang retribusi izin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota magelang, menimbang: bahwa dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi serta upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan, peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang retribusi izin gangguan sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sehingga perlu untukpermohonan keberatan dianggap dikabulkan. bab xvi pengembalian kelebihdengan sengajpat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan iin., peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang retribusi izin ganggutribusi izin gangguan i. umum bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat bidang izin gangguan perlu. didalam undang undang gangguan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah diantaranya adalah untuk melakukan pengaturan tentang biayanya. sehubungan dengan hal tersebut maka untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi izin wilayah kota magelang serta dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur secara jelas tentang retribusi izin ganggucukup jelas cukup jelas cukup jelas daya (lander branch) adalah satuan daya pada mesin penggerak. cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk jenis usaha power bersama, tower, menara hanya diperuntukkan bagi yang menggunakan genset. hewan piaraan diklasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai berikut hewan besar terdiri dari sapi, kerbau, kuda dan babi. hewan kecil terdiri dari kambing, domba dan kelinci. hewan unggas terdiri dari ayam, itik, burung dan jenis unggas lainnya. bahwa tarif retribusi izin gangguan dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif retribusi sebesar rp.. contoh usaha rumah sakit swasta yang terletak jalan tentara pelajar dengan luas tempat usaha m?, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak orang dan menggunakan diesel sebesar dan mempunyai unit mobil ambulance serta unit mobil sedan. besarnya retribusi izin gangguan yang harus dibayar jenis usaha rumah sakit) dengan index lokasi tempat usaha kelas jalan jl. tentara pelajar) dengan index luas tempat usaha m2) dengan index banyaknya tenaga kerja orang) dengan index penggunaan mesin pk) dengan index jumlah kendaraan( ambulance sedan) dengan index jumlah hewan piaraan dengan index jumlah index besarnya retribusi tarif retribusi jumlah index rp. rp. jadi besarnya retribusi yang harus dibayar sebesar rp. untuk penghitungan perpanjangan retribusi izin gangguan dikenakan tarif sebesar dari besarnya retribusi yang seharusnya. analog dengan perhitungan dalam diatas yaitu sebesaril. organisasi masa,organisasi sosial politik,atau organisasi yang sejenis,lembaga,bentuk usaha tetap,dan bentuk badan lainnya. izin gangguan adalah kegiattertentu dengan maksud untuk mencapai keuntfu jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkanmemberikan dasar hukum dalam pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi izin gangguan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang izin gangguan serta terwujudnya iklim usaha yang berjalan dengan baik, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat. bab iii nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin gangguan, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum atas pelayanan pemberian izin gangguan. objek retribusi adalah setiap kegiatan pemberian izin gangguan kepada orang atau badan. subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan. bab golongan retribusi dan wilayah pemungutan retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. retribusiuntuk izin gangguan diukur berdasarkan golongan jenis usaha, kelompok usaha, lokasi tempat usaha kelas jalan, ivbab prinsip yang dianut dalam penetapkomponen biaya survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan dan biaya administrasi. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya retribusi izin gangguan adalah hasil perkalian tarif retribusitarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp. (lima belas ribu rupiah). indeks golopanjangan atas izin gangguan dikenakan retribusi sebesar (tujuh puluh lima per seratus) dari besarnya retribusi yang bersangkutan. bab viii masa retribusi saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang masa retribusiserta pengawasan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang setiap (limaembalian sport diatur oleh walikotakbtharus dilakukan secara tunai dan lunas. setiap pembayaran retribusi baik melalui kas daerah maupun tempat lain yang ditunjuk harusterbitoleh walikota. bab xdengan menerbitatau kerusuhan ddan pembatalan walikota karena jabatannya atau atas permohonan wajib retribusi dapat membetulkketetapan,puluh) hari sejak tanggal diterima skr diterimapermohonan yang diajukan dianggap dikabulkpaling lama (dua) bulan sejak tanggal skr atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan dengan alasan yang jelasini tidak menunda kewajiban membayar
bupati lebong provinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten lebong nomor tahun tentang retribusi izin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lebong, menimbang bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi izin gangguan kabupaten lebonglebuntukpendirian tempat kegiatan sebagai berikut: tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. bangunan tempat usaha kegiatan milik pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintzin gangguan dan atau yang diwajibkan untuk membayarperkalian antara luas tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan. luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan luas bangunan dan atau luas lahan yang digunakan untuk usaha yang menimbulkan gangguanrendah indeks ketentuan lebih lanjut mengenai indeks lokasi dan indeks gangguluas tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut luas m?) tarif rp m2? keatas setiap perubahan izin yang mengakibatkan perubahan sarana usaha dan atau penambahan kapasitas usaha dan atau perluasan lahan dan bangunan usaha dan atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha dikenakan tarif sebesar (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada apabila terjadi perubahan subjek retribusi, maka dikenakan tarifberlaku selama wajib retribusi melakukan usaha kegiatannya. dalam masa retribusi sebagaimana dimaksud pada tanpa dikenakan retribusi. saat retribusi terutang adalahkan,kara huruf undang undang nomor tahun tentang kitab undang und keberadaan dan kedudukanakapurbalingg, dan kelancaran penyidikan. pembinaan adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas ppn. tim kehormatan kode etik adalah tim yang dibentuk untuk menegakkandan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. bab kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban, dan sekretariat ppn ppn berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala satpol pp. mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ppn berpadadalam melaksanakan tugas berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,penyegelan dan penutupan bangunan dan tempat usaha.dalam rangkaberkedudukan satpol pp. pembentukan sekretariat ppn sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iiidanil, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat. (l) ketentuan format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatpengangkatan, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali bagian kesatu pengangkatan pejabat ppn diangkat oleh menteridiajukan bupati kepada menteri dalam negeri melalui direktur jenderal administrasi pemerintahan umum kementerian dalam negeri dengan tembusan kepada gubernurngajuan usulan pengangkatan ppn sebagaimana dimaksud dalam haruspejabat ppn sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam hal terjadi: perubahan strukturwajib melaporkan mutasi pejabat ppn sebagaimana dimaksud pada kepada menteri dalam neggian ketigaadministrasi hukum umum alasan dan bukti pendukungnya. bagian keempatpada diajukan oleh bupati kepada menteri melalui direktur jenderal administrasi hukum umumdiatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab kartu tanda pengenal, pakaian dinas dan atribut ppn bagian kesatuejabat ppn.dansebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padabupatibupati centimeter) dalam bentuk dokumen elektronik. ketentuan format kartu tanda pengenal pejabat ppn sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keduaketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut ppn diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii sistem administrasi, pelaksanaan operasional dan tata kerja ppn bagian kesatu sistem administrasipn. sistem administrasi: dan cc. aplikasi ppn. bagian kedua. ppn dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan per: integritas,: kompetensi,: objektivitas, dan independensi,mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga tata kerja hubungan ppn dengan ppn lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:viii kode etik, penegakan kode etik, dan pengaduan bagian kesatu kode etik kode etik ppn sebagaimana dimaksud dalampenegakan kode etiktiga) atau (lima) orang terdiri atas: (tiga) unsur yaitu unsur dinas ppn yang bersangkutan, unsur inspektorat daerah, dan unsur bagian hukum pada sekretariat daerah. keanggotaan, kerjasama, dan pembiayaan bagian kesatu pembinaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan bupati melakukan pembinaan, dan pengembangan. bagian kedua kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasmbiayaan pembiayaan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional ppn bersumber dari apbd. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada selain bersumber dari apbmaka permohonan diajukan secara langsung. bab xii ketentuan peralihan pejabatproses pengangkatan disesuaikandus, menimbang bahwa kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dan pada hakekatnya tugas pencegahan dan penanggulangannya merupakan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat baik secara preventif maupun represif, bahwa guna mengantisipasi resiko bahaya kebakaran, perlu adanya suatu upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu, bahwa seiring perkembangan pembangunan, teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaranaat kebakaran dan bencana terjadiindustri dan atau gudang dan perdagangan serta bangunan perumwajib dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan yang wajiblam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakarkerangkanya. bab ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: risk, pencegahan bahaya kebakaran, cc. penanggulangan bahaya kebakaran, peran serta masyarakat pengawasan dan pembinaan, ketentuan larangan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana. bab iii rencana induk sistem proteksi kebakaran bagian kesatu penyusunanncana tata ruang wilayah, analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi, dengan memperhatikan rencana pengembangan daerah, dan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten kotadalam terdiri dari: rock, danketentuan lebih lanjut mengenai risk sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua rencana sistem pencegahan kebakaran rocketentuan lebih lanjut mengenai rock sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga rencana sistem penanggulangan kebakaran spk memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda daerah. penyusunan spk paling kuranganggulangan kebakaran. ketentuan lebih lanjut mengenai spksetiap orang atau badan wajib berupaya aktif melakukan pencegahan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. untuk mencegah bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada pemilik, pengguna, dan atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan: sarana penyelamatan, akses pemadam kebakaran, dan cc. proteksi bahaya kebakaran. sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputpenyelamatan sebagaimana dimaksud pada harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi, dan siap pakai. sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tangga kebakaran darurat, ramp, koridor, pintu, jalan pintu penghubung, balkon, saf pemadam kebakaran, dan alur lintas menuju jalan keluar.ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatmeliputakses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf sertifikat laik operasi:alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud padaketentuan lebih lanjut mengenai proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua lingkungan bangunan gedung setiap lingkungan bangunlalui mobil pemadam kebakaran. penataan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada paling kurang harus memenuhi: tersedianya sumber air berupa hidran, sumur, reservoir, atau tandon air kebakaran, tersedianya jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran, tersedianya, dan ketentuan minimum jarak antar bangunan gedung, dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar wajib menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun. setiap bangunan dan atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran wajib diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk. bagian ketiga bangunan gedung paragraf bangunan industri dan atau gudang setiap pemilik, pengguna dan atau pengelola bangunan industri wajib menyediakpenempatan dan pemasangan hidran sebagaimana dimaksud pada daya pacarnya wajib dapat menjangkau seluruh ruangalat pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran wajib disimpan dengan rapi, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari (dua meter), wajib dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api paling kurang (tiga) jam, dan bahan bakar gas, wajib dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api paling kurang (dua) jam. kamar tunggu ketel wajib dilindungi oleh konstruksi tahan api paling kurang (dua) jam dengan pintu tahan api paling kurangwajib terbuat dari beton atau paling kurang terbuat dari tembok atau sejenis lainnya serta wajib dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk mengukur derajat panas. barang atau benda yang peringkat serta dibersihkan wajib dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut. ruangan pengisap dan ruangan cuci kering kimia (dry cleaning) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada wajibwajibwajibwajibwajibwajib, instalasi proteksi kebakaran otomatis, atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya wajib dipasang sesuai dengan ketentuan. pemasangan instalasi pemetik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thematic wajibwajib dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau perangkat daerah yang membidangi kebakaran. dalam hal sistem pemetik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut wajibpaling kurang kg cm? (lima kilogram per centimeter kuadrat). jenis kepala pemetik yang digunakan wajib sesuai dengan kondisi normal dimana pemetik dipasang dengan (tiga puluh derajat celcius)wajib menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan lens atau pipa tembaga yang wajib memenuhi standar industri. pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemetik wajibwajibgudangjumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudangparagrafsetiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan wajib dilindungdalam diatur dengan peraturan bupati. setiap terminal angkutan umum darat wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan agar) alat pemadam api berat apa). ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemadam api ringan agar) alat pemadam api berat apa) pada terminal angkutan umum darat sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap bangunan gedung parkir, pelataran parkir terbuka, dan pool kendara dan rumah tinggal setiap bangunan perumahan wajib dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang (tiga kilogram). rumah tinggal tunggalgedung dan lingkungan sekitarnya. lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap rukun warga rw) wajib menyiapkan paling kurang (satu) unit pompa dengan tekanan keluaran paling sedikit (tiga koma lima) bar yang mudah dijunjung dan tangki penampung air dengan kapasitas paling sedikit (tiga puluh meter kubik). setiap bangunan perumahan dengan luas paling kurang (seribu meter persegi) wajib memasang paling kurang (satu) titik hidran. lingkungan perumahan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan akses masuk unit pemadam kebakaran, dan setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran. dalam hal jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada dipasang portal dan atau gapura, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi dan atau menghambat akses dan atau ruang gerak unit mobil pemadam kebakaran. paragrafparagrafwajib dipasang penangkal petir. ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, wajibwajib dipergunakan pada bangunan menengah dan tinggi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keempat kendaraan bermotor setiap kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran. alat pemadam sebagaimana dimaksud pada disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. bagian kelima bahan berbahaya setiap orang atau badan, proteksi pasif, dan proteksi aktifpenanggulangan bahaya kebakaran bagian kesatu satuan relawan kebakaranlazar. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan salazar sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua penanggulangpartisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan aktivitas pemadaman awal, melaporkan kejadian kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran dan atau kepolisian, dan menjaga ketertiban keamanan lokasi kebakaran. dalam hal terjadi kebakaran, penyelamatan jiwa wajib lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda. pengurus rukun tetangga rt) rukun warga rw), salazar, perlindungan masyarakat lintas)belum petugas pemadam kebakaran tiba lokasi kebakaran. tanggung jawab dan kewenangan penanggulangan bahaya kebakaran beralih kepada petugas pemadam kebakaran setelah tiba lokasi kebakaran. setelah petugas pemadam kebakaran tiba lokasi kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat siapapun dilarang mendekati atau berada daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pemadam kebakaran. setelah kebakaran dapat ditanggulangi dipadamkan, institusi yang berwenang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam usaha pemadaman kebakaran dan mencegah menjaganya kebakaran, pemilik dansumber airhuni bangunan pekarangbagian ketiga penanganan antar wilayah penanggulangan kebakaran yang terjadi wilayah perbatasan dengan kabupaten lai sama sesuai dengan peraturan perundang undangan bab peran serta masyarakat masyarakat.mencegah dan melaporkan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman kebakaran, dan memberikan prioritas akses jalan kepada mobil pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas penanggulangan kebakaran. masyarakat dapat memprakarsai upayaerapan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dini termasuk penyediaan tabung alat pemadam api ringan untuk rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan, dan lain lain. bab vii pengawasan, pengendalian, dan pembinaan bagian kesatu pengawasan setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi kepala perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran. kepala perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, berkaitan dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, kepala perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaranemilik, pengguna dan atau pengelola bangunan yang dipersyaratkan wajib mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, mengajukan permohonan pemeriksaan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran secara berkala setiap (satu) tahun sekali berkaitan dengan kelengkapan dan kesiapan sarana pencegahan dan, mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan kepala perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran. terhadap bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan perbaikan. kepala perangkat daerah yang membidangi pemadamatau pertemuan tersebutmadam kebakaran. petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan, wajibdengan prosedur yang berlaku. bagian kedua pengendalian dalam rangka pengendalian, setiap orang atau badan atau pejabat yang berwenang. izin sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun dan diperpanjang setiap (lima) tahun sekali dengan mengajukan permohonan perpanjangan. bagian ketiga pembinaan bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. bupati mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran. bab viii(bak) air kebakaran kabupaten:j mbakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian tempat usahanya tanpa pengawasan, il., dan atau oo. menghambat dan atau menghalangi petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas pemadamsampai dengan sampai dengdiberikan rekomendasimencabut izin yang telah dikeluarkan, dan atau dilakukan penyegelaroduk hukumada sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini berlaku. rekomendasi pemadam kebakaran yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini,lembaran daerah kabupaten daerah tingkat kudushari opo diundangkan kudus pada tanggal desember sekitar dark kabupaten kudus, uj sida seru arts nge ntakoris lembaran daerah kabupaten kudus tahun nomor noref,umum bahwa kebakaran merupakan suatu bahaya yang wajib diwaspadai dan diantisipasi secara sistematis, efektif dan terus menerus. kebakaran akan mengubah semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara fisik, mental spiritual atau ekonomis. dampak yang timbul adalah akan muncul masalah masalah sosial kemanusiaan dan perubahan statistika kemampuan ekonomi korban bencana kebakaran. dampak teringan dan paling mudah diketahui adalah dampak secara fisik, yaitu memunculkan golongan masyarakat yang tiba tiba tidak lagi memiliki rumah atau tempat tinggal. selain dampak fisik, ada dampak yang lain, yaitu dampak secara psikis atau mental spiritual, yaitu bahwa para korban kebakaran akan menderita shock, kaget dan mungkin histeris, ketika mengalami bahwa dengan tiba tiba dan sesaat saja rumah atau bangunannya lenyap habis terbakar. dampak yang lain lagi, yaitu dampak secara ekonomi, yaitu bahwa para korban kebakaran akan mengalami kesulitan ekonomi sebab secara mendadak kehilangan dan lenyap semua hartanya baik berupa rumah atau bangunan yang bernilai ekonomis tinggi. selain itu juga kehilangan harta harta berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggikeperansertaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama sama petugas pemadam kebakaran mutlak dilakukan, karena tanpa peran serta yang terbatas. dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, diperlsehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan berpedoman pada:dmp adalah bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga. posisi landai sehingga memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain lebih mudah untuk akses dalam dan keluar dinding atau bagian bangunan gedung yang membatasi: sumur yang bukan merupakan sumur lorong atrium, atau luncuran vertikal, saluran atau jalur sejenis, tetapi bukan cerobong corong asaphuruf yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api yang digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel, dan lain lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud reservoir adalah tempat bak yang berfungsi sebagai penampung penyimpumum tempat pertemuan adalah tempat tempat yang digunakan seperti untuk pertemuan, rapat, pernikahan dan perhelatan la atau yang sering disebut sebagai rumah terpisah, merupakan rumah tinggal yang terpisah dari rumah lainnya atau berdiri sendiri. rumah jenis ini biasanya hanya digunakan untuk (satu) keluarga saja. yang dimaksud dengan, tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. yang dimaksud dengan rumah inti tumbuh adalah rumah yang hanya memenuhi standar kebutuhan minimal rumah, yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah ruang terbuka beratap dan fasilitas mandi, cuci, kakus mco jambi tahun nomor keputusan dprd nomor tahun tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd kabupaten muaro jambi tahun anggaran dan rancanganpersetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah muaro jambi dan bupati muaro surplus defisit rp. pembiayaan penerimaan daerah rp. pengeluaran daerah rp. surplus defisit dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota magelang, menimbang .a. bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kotasudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,. beberapa ketentuan dalaminas pertanian adalah dinas pertanian, peternakan dan perikanan kota magelang: petugas yang berwenang adalah dokter hewan pemerintah daerah yang ditunjuk atau petugas lain yang bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem rumah potong hewan atau tempat lain, petugas laboratorium adalah dokter hewan laboratorium atau petugas laboratorium lain dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan kesehatan bahan asal hewanotong adalah sapi, kerbau, babi, kambing, domba dan kuda,,maka kulit termasuk karkas, daging adalah bagian bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan manusia, dan belum dimasak: bagian tubuh yang lain adalah bagian dari hewan yang dipotong yang bermanfaat dan masih layak dimakan manusia, memotong adalah menyembelih hewan dan segala perbuatan persiapan langsung untuk penyembelihan tersebut serta tindakan terhadap hewan yang disembelihbahan bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, bahan asal ternak adalah daging, telur, susu dan hasil ikatannya (jeroan, kulit, tanduk dan tulang), pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilakukan penyembelihan termasuk pemeriksaan kepentingan,,, rumah potong hewan yang selanjutnya disingkat rph adalah bangunan atau tempat hewan dipotong yang berada bawah pengawasan pemerintah daerah, rumah potong hewan unggas adalah bangunan atau tempat dimana hewan unggas dipotong yang berada bawah pengawasan pemerintah daerah, pengusaha pemotongan hewan unggas adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan usaha pemotongan hewan unggas rumah potong hewan sebagai mata pencaharian, tukang sembelit binatang adalah orang yang yang berprofesi sebagai menyembelih binatpejabat yang ditunjuk adalah pejabatjumlah retribusiketentuan diubah dan kuda rp. (dua puluh ribu rupiah) jantan per ekor. sapi betina, kerbau betina dan kuda rp. (tiga puluh ribu rupiah) betina per ekor. babi rp. (dua puluh ribu rupiah) per ekor. kambing dan domba rp. jima ribu rupiah) per ekor. unggas rp. (tiga ratus rupiah) per ekumum bahwa rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah kota magelang merupakan salah satu sarana pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menyediakan daging yang sehat dan layak untuk dikonsumsi. bahwa berdasarkan surat dari menteri dalam negeri nomor tanggal mei yang merupakan tindak lanjut dari surat menteri keuangan nomor mk. tanggal mei perihal pertimbangan menteri keuangan atas pungutan daerah, yang didalamnya memuat ketentuan untuk tidak adanya pengenaan retribusi terhadap pemeriksaan daging ulang karena akan merintangi arus perdagangan antar daerah, yang menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor. sisi lain dengan adanya perkembangan situasi kondisi dan adanya perkembangan perekonomian dewasa ini. dengan adanya pertimbangan sebagaimana tersebut atas maka ketentuan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan. iidalam pemungutan retribusi daerah. angka ini memuat besarnya tarif retribusi yang telah disesuaikan karena adanya penggabungan tarif retribusi pemotongan dengan tarif retribusi penampungan kulit menjadi tarif pemotongan sehingga pengenaan kepada pengguna jasa hanya dikenakan (satu) kali retribusi. cukup jelas.
jin. pemalangkab.go.id ni kingkatkan perekonomian daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta usaha kecil dan menengah terhadap sumber dana guna mendorong tercapainya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan lembaga intermedia yang menampung surplus dana untuk disalurkan pada sektor yang membutuhkan dana dalam skala mikro: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro, memberi kesempatan kepada lembaga keuangan yang belum mendapat ijin dari bank indonesia atau otoritas jasa keuangan agar menjadi lembaga keuangan mikrojdi pemalangkabjin. pemalangkab.go.id memutuskan: menetapkanprovinsi jawa tengah. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pemalang yaituyang wilayah kerjanya meliputi wilayah kabupaten pemajdih.pemalangkab.go.idkredit desa yang selanjutnya disingkat bkd adalah. adalah perseroan terbatas lembaga keuanganlkm yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan lkm untuk kepentingan dan tujuan lkm, serta mewakili lkm baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan perda atau anggaran dasar. dewan komisaris adalah organ lkmlkm. saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada lkm bkdperseroan setelah dikurangi pajak. jdih.pemalangkab.go.idbab ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: nama dan tempat kedudukan, jangka waktu pendirian, asas, maksud, dan tujuan, fungsi dan tugas, kegiatan usaha, modal dan saham, organ, rapat dewan komisaris, kepegawaian, aset, hak, dan kewajiban, perencanaan, operasional dan pelaporan, il. tahun buku, penetapan dan pembagian laba bersih, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan, oo. kerjasama, dan penggabungan, peleburan, pembubaran dan likuidasi. bab iii nama dan tempat kedudukan dengan peraturan daerah ini, didirikan. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) sebagaimana dimaksud pada merupakan penggabungan dari jin. pemalangkab.go.id (sembilan) badan kredit desa kelurahan yang meliputi: badan kredit desa kelurahan kebondalem:, badan kredit desa kelurahan polutan::, dan badan kredit desa kelurahan purwoharjo. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) berkedudukan dan berkantor pusat kabupaten pemalang. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) mempunyai wilayah kerja seluruh kabupaten pemalang. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan)rubahan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh direksi atas persetujuan rups dan otoritas jasa keuangan. bentuk dan gambar logo pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar. bab anggaran dasar dan jangka waktu berdiri pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. anggaran dasar pt. lkm bkd kabupaten pemalangjin. pemalangkab.go.id nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota dewan komisaris dan anggota direksi,ewan komisaris dan anggota direksi: il. tugas dan wewenang dewan, dan tujuan lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dalam melakukan usahanya berasaskan keadilan, kebersamaan: kemandirian, kemudahan, keterbukaan: pemerataan, keberlanjutan, dan pendayagunaan dan kehasilgunaan. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) didirikan denga rangka peningkatan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan asli daerah. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) didirikan denga tujuanjin. pemalangkab.go.id bab fungsi dan tugas pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermedia dibidang keuangan untu menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) mempunyai juga antara lain: menjadi lembaga penggerak ekonomi kerakyatan, membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro: memberikan pelayanan modal secara selektif dan bertanggung jawab dengan cara mudah, murah dan mengarah pad pengembangan kesempatan berusaha, menjadi tempat penyimpanan dana masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemeran daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah. bab vii kegiatan usaha pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dala melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dala dan menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain: menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah der provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dala bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabung dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan pinjaman dalam rangka pengembangan usah dan pemberdayaan masyarakat pada usaha skala mikro dan melakukan pembinaan terhadap nasabah: menempatkan dananya dalam bentuk tabungan dan ata deposito berjangka dan atau sertifikat deposito pada bank, memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha: dan atau menjalankan usaha lembaga keuangan lainnya semua dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya. jin. pemalangkab.go.id kerja sama sebagaimana tersebut dalam harus mendapatkan persetujuan rups melalui dewan komisaris. pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang melakukan kegiatan usaha, antara lain:pemalang, melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan luar cakupan wilayah usaha, dan atau melakukan kegiatan usaha luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bab viii modal dan saham bagian kesatu sumber modal sumber modal dasar pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) terdiri atas: penyertaan modal, hibah, dan sumber modal lainnya: bumi lainnya, dan ataupenyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa uang dan barang milik daerah. jdih.pemalangkab.go.idyang berasal dari barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan atas persetujuan rupspt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) diatur dalam peraturan daerah tentang penyertaan modalpt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan). bagian kedua modal modal dasar pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan ditetapkan sebesar rp5. (lima miliar rupiah). perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada yang telah disetujui oleh rups ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada dan modal disetor dimuat dalam anggaran dasar. hasil rups sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. modal dasar pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) sebagaimana dimaksud dalam dengan komposisi kepemilikan: pemerintah daerah sebesar (sembilan puluh sembilan persen) sebagai pemegang saham pengendali, dan bumi lainnya dan atau sumber lainnya sesuai peraturan perundangan sebesar yo(satu persen). modal dasar pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) sebagaimana dimaksud dalam telah disetor sebesar (dua milyar enam ratus sembilan: puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) berasal dari seluruh modal yang berada pada bkd dan diakui sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. jin. pemalangkab.go.id pemenuhan modal dasar pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan)lkm bkdlkm bkdpencatatan setoran saham sebagai modal disetor sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan dari rups. saham yang dikeluarkan oleh pt. lkm bkd kabupaten pemalang (pada pemiliknya untuk: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rups: menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan jin. pemalangkab.go.idorgan bagian kesatu umum organ pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) terdiri atas: rups, dewan komisaris, dan direksi bagian kedua rups rups sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada dewanlkm bkd kabupaten pemalang perseroan)jin. pemalangkab.go.idlkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dari dewanlkm bkd kabupaten pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati selaku pemegang saham pengendali dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan)pemisahan,peleburan,pengambilalihan,dan pembubaran. kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada yaitu kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada jin. pemalangkab.go.id bagian ketiga dewan komisaris dewandalam melaksanakan tugas dan wewenang, dewan komisaris bertanggung jawab kepada rupsdewan komisarislkm bkddewan komisaris. jin. pemalangkab.go.id pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud pada (l)rapat dewan komisaris dan direksi dewan komisaris dan direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan lkm. rapat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jin. pemalangkab.go.id rapat tahunan, rapat persetujuan rencana bisnis lkmkomisaris, atau sewaktu waktu atas undangan ketua dewan komisaris atau atas permintaan direksi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat dewan komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud diatur dalam anggaran dasar. bab kepegawaian pada saat pengesahan akte pendirian pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) seluruh pegawai bkd beralih menjadi pegawai pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan). pegawai pt. lkm bkd kabupaten pemalangpegawai pt. lkm bkdlkm bkd kabupaten pemalangpt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana bisnis pt. lkm bkdan ketentuan peraturan perundang undangan. pt. lkm bkdlkm bkdjin. pemalangkab.go.id pt. lkm bkd kabupaten pemalanglkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dilarang menjadi pengurus partai politik. bab xii aset, hak, dan kewajiban aset pt. lkm bkdkd beralih kepada pt. lkm bkdilkm bkdxiii perencanaan, operasional dan pelaporan bagian kesatu perencanaan direksi wajib menyiapkan rencana strategis bisnis (corporate plan) pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) yang hendak dicapai dalam jangka waktu (lima) tahun. rencana strategislkm bkd kabupaten pemalang perseroan) saat ini, cc. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis, jin. pemalangkab.go.idstrategis bisnis pt. lkm bkd kabupaten pemalstrategis bisnis pt. lkm bkdbisnis pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan rencana bisnis pt. lkm bkd kabupaten pemalbisnis pt. lkm bkd kabupaten pemalangoperasional operasional pt. lkm bknasabah: resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan. jin. pemalangkab.go.idlkm. dalam pengelolaan kegiatan usaha, pt. lkm bkdlkm bkd kabupaten pemalang perseroan), tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang meliputi. bagian ketiga pelaporan laporan keuangan terdiri dari laporan caturwulan, dan laporan tahunan. laporan keuangan caturwulan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: profil lkm, laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, dan daftar rincian. laporan keuangan caturwulan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikcaturwulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas laporan aktivitas dan laporan keuangan tahunan. jin. pemalangkab.go.id laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (tiga) bulan setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik kepada rups untuk mendapatkan pengesahan. bab xiv tahun buku, penetapan dan pembagian laba bersih tahun buku pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) adalah tahun taklim. pembagian laba bersih pt. lkm bkd(lima puluh lima persen), cadangan (dua puluh persen), dan penggunaan laba bersih lainnya sebesar (dua puluh lima persen) diatur dengan anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan cadangan umum (sepuluh persen), dan cadangan tujuan (sepuluh persen). penggunaan laba bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: tanggung jawab sosial dan lingkungan, anthem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan. pembagian deviden kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan oleh rups. deviden sebagaimana dimaksud pada hanya boleh dibagikan apabila lkm bkdjin. pemalangkab.go.id bab tuntutan ganti rugi dewan komisaris, direksi, atau pegawai pt. lkm bkdlkm bkdvi pembinaan pembinaan umum terhadap pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dilaksanakan oleh bupatipt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan). pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd. guna memfasilitasi proses penyesuaian badan hukum bkd menjadi pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dibentuk dengan keputusan bupati. bab xvii kerjasama pt. lkm bkdjin. pemalangkab.go.id dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xviii penggabungan, peleburan, pembubaran dan likuidasi penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap (duasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembubaran pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dapat terjadi karena: lkm tidak mampu beroperasi lagi, lkm berada dibawah pengawasan khusus ojk, dan atau cc. atas permintaan pemegang saham. dalam hal terjadi pembubaran pt. lkm bkd kabupaten pemalangberdasarkan putusan pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. pembubaran pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) ditetapkan dengan peraturan daerah. fungsi pt. lkm bkdlkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dikembalikan kepada daerah. bab xix ketentuan peralihan proses penyesuaian badan hukum bkd menjadi pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) sampai dengan izin operasional dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tanggal desember jin. pemalangkab.go.id selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum belum selesai, bkdbkd menjadi pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan), dewan pengawas, ketua pelaksana operasional dan pegawai bkd masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian pt. lkm bkd kabupaten pemalang oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia. segala tindakan hukum ketua pelaksana operasional bkd selama proses pendirian pt. lkm bkdlkm bkd kabupaten pemalang perseroan) setelah mendapat pengesahan dari ketuasetda kabupaten pemalang kabupaten pemalang, cap ttd subyakio, sh, si.i pembina nugroho budi rahar tengah jin. pemalangkab.go.id penjelasan atassektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah menunjukkan kekuatan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja dan mampu mengantisipasi krisis ekonomi. namun usaha mikro, kecil, dan menengah kurang mendapat akses bantuan modal keuangan dari lembaga intermedia. oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten pemalang membentuk lembaga ekonomi yang bergerak sektor lembaga keuangan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dan menyerap surplus dana agar dapat digunakan lebih produktif. pada tahun telah berdiri badan kredit desa dan telah beroperasi hingga sekarang, namun tidak mendapat izin dari institusi yang memiliki otoritas, sehingga memiliki risiko hukum. sejalan dengan disahkan undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro, terdapat peluang transformasi lembaga keuangan menjadi lembaga keuangan mikro. hal tersebut sejalan dengan semangat dan pessehubungan dengan hal tersebut atas, maka pemerintah daerah kabupaten pemalang mendirikan pt. lkm bkd pemalang perseroan) untu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong ekonomi kerakyatan, sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan transformasi (sembilan) badan kredit desa yang ada kelurahan yaitumenjadi pt. lkm bkd pemalang perseroan). ii. demi kepentingan bersama. huruf yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah saatdibuat sesederhana mungkin huruf yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah saat pinjaman atau pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah huruf yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah saat usaha yang dilakukan secara terus meneruscukup jelas jin. pemalangkab.go.id cukup jelas huruf yang dimaksud bentuk lainnya yang dipersamakan adalah bentuk usaha perbankan yang jenis dan layanannya sama seperti usaha yang berbentuk simpanan, deposito berjangka, atau tabcukup jelas huruf yang dimaksud sumber lainnya yaitu sumber modal dasar dari karyawan koperasi karyawan yang diberikan prioritas sebagai pemegang saham. cukup jelas cukup jelasadalah sarana yang diberikan kepada pegawai untuk memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana bisnis pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan) dan tidak memberatkan keuangan pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan. jin. pemalangkab.go.id cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud profil lkm yaitu laporan yang berisi data mengenai profil lkm antara lain alamat, data pemegang saham, dan data kepengurusan. huruf yang dimaksud laporan posisi keuangan atau umumnya disebut neraca yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan lkm pada tanggal akhir periode laporan lkm, yaitu per april, agustus, dan desember. huruf yang dimaksud laporan kinerja keuangan atau umumnya disebut laporan rugi laba atau perhitungan hasil usaha yaitu laporan yang menunjukkan selisih keuntungan kerugian yang diperoleh lkm atas pendapatan dan beban, baik operasional dan non operasional, yang dilaporkan secara akumulatif setiap (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal april, agustus, dan desember. huruf yang dimaksud daftar rincian yaitu daftar rincian terdiri dari daftar rincian pinjaman yang diberikan yang meliputi pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, pinjaman yang diberikan dan sudah lunas selama periode laporan, daftar rincian tabungan dan daftar rincian pinjaman yang diterima.jdih.pemalangkab.go.idpenyakit dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purbalingga, menimbang bahwa penyakit, dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakimaksud dengan: daerah adalah kabupaten purbalingg, dan ketertiban masyarakat,protokol penanggulangan penyakit menular adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, yang selanjutnya disebut kk,berlaku bagianggulangan penyakit diselenggarakan berdasarkan asas: kemanusiaan, manfaat,penetapan jenis penyakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit, cc. sumber daya kesehatanil. pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.dan penyakit tidak menular,'typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza meningitis, tuberkulosis: penyakit virus ebola, 'mers infeksi saluran pencernaan, infeksi menular seksual, infeksi human immunodeficiency virus( hiv), infeksi saluran pernafasan, kusta, frambusia, dan corona virus disease covid, chikungunya, filariasis dan kecabangan, schistosomiasis: japanese enchepaiitis, rabies, atraksi, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu burung avian influenza), dan west nile dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.:b iii penyelenggaraan penanggulangan penyakit penyelenggaraan penanggulangan penyakit dilakukan oleh pemerintah dancc.b penanggulangan penyakit menular bagian kesatubupati. upaya pencegahan, pengendalian,bagian kedua penyakit menular langsung terhadap jenis penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam dantigwabah, klb, dan kkm bupati melaksanakan penanggulangan wabah klb kkm sesuai dengan protokolk,pada tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat dan pada tingkat kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurahpaling sedikit terdiri dari unsur: pemerintahan desa, ketua rukun tetangga rukun warga, dan tokoh masyarakatkbab penanggulangan penyakit tidak menular pemerintah daerah. penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menularhak dan kewajiban bagian kesatu hak, dan terjangkau, dan mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. bagian kedua kewajiban, upaya kesehatan rehabilitasi, dan upaya kesehatan paliatif'km, mematuhikprotokol penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada memuat: kewajiban menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau alat pelindung diri lainnya, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, kewajiban ketika dalam melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan untuk melaksanakan pembatasan jumlah orang dan penerapan interaksi fisik (physical distancing) dengan rentang jarak aman, kewajiban untuk menyediakan sarana protokol penanggulangan penyakit menular antara lain tempat cuci tangan dengan sabun yang mudah diakses yang memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan hand sanitizer, dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pemerintah daerahkkmkm tanpa kewenangan yang sah, dan keamanan daerah,cacatan, dan kematilindungan terhadap penyakit menular. bab pembatasan kegiatan kemasyarakatan dan karantina isolasi dalam hal terjadinya wabah klb kkkatau tempat lain yang ditetapkkm sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan keterangan resmi dari lembaga kesehatan atau tempat lain yang ditetapkandaerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnyapatbagian kesatu sanksi administratif setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf danmbubaran kegiatan secara paksa, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan denda administratif. setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan denda administratif paling sedikit rp10. (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak rp50. (lima puluh ribu rupiah). setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dikenakan denda administratif paling sedikit rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah). denda administratif sebagaimana dimaksud pada dan yang dalam pelaksanaannyaupati. pengawasbab xiv pendanaan pembiayasepak akan hukum, (l npan le) riyadi super@ subroto, s.h. pemain5 tingkat nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor tahun tentang penanggulangan penyakit umum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kesehatansalah satunyarupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan,, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promosi, preventif, kuratif, paliatif,, pengendalian dan pemberantasruang lingkup peraturan daerah ini meliputi penetapan jenis penyakit, penyelenggaraan penanggulangan penyakit,, sumber daya kesehatan,pembinaan dan pengawasan, dan pendanaanlangsungenyakit tidak menularenyakit tidak menularpurbalingga nomor
balai. oa) isu bagian hukum setda kab. kudus raman ren toen bupati kudus provinsi jawa tengahlayanan air bersih kepada masyarakat, telah diundangkbahwa dengan diundangkannya pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah dan guna mendorong peningkat serta mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance), makatirta murisahaan umum daerah tirta muripegawai adalah pegawai perusahaan umum daerah tirta muria kabupaten kud pusat, pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakatdaerah kepada perusahaan umum daerah tirta muria kabupaten kudumuria kabupaten kudus yang wajib dibayar oleh pelanggan. bab pendirian, nama, bentukkabupaten kudus yang didirikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten kudus nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum kabupateberalih menjadi perusahaan umum daerah tirta muria kabupaten kudus. dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan perusahaan daerah air minum kabupaten kudus beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan perusahaan umum daerah tirta muria kabupaten kudus. perusahaan umum daerah tirta muria kabupaten kudus sebagaimana dimaksud dalam diberi nama pemuda tirta muria. lambang pemuda tirta muria ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan dewan pengawas dan kpm. pemuda tirta muria berkedudukan dan berkantor pusat ibukota daerah. pemuda tirta muria dapat membuka kantor unit wilayah daerah, atas persetujuan dewan pengawas dan kpm. bab iii asas, maksud dan tujuan asas pemuda tirta muria dalam melaksanakan usahanya adalah sebagai berikut asas keadilan, asas kepastian, cc. asas keterbukaan, asas akuntabilitas: dan asas profesionalitas. maksud pendirian pemuda tirta muria adalah memberikan pelayanan jasa untuk kemanfaatan umum dan meningkatkan sumber pendapatan bagi daerah terkait dengan pengelolaan air minum. tujuan pendirian pemuda tirta muria adalah memberik, menciptakan kesempatan berusaha, dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. bab kegiatan usaha kegiatan usaha pemuda tirta muria adalah menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat, dan mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pendayagunaan air. penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf harus memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas. pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada huruf melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan dewan pengawas serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kpm. bab jangka waktu pendirian pemuda tirta muriamodal dasar pemuda tirta muria ditetapkan sebesar (dua ratus miliar rupiah).modal dasar sebagaimana dimaksud pada dapat bersumbermodal disetor pada pemuda tirta muria sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini berupa uang dan barang adalah sebesar (delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah). penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa uang dan barang milik pemerintah daerah. penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka penambahan modal pemuda tirta muriapemerintah daerah untuk penambahan modal pemuda tirta muriirta muria. modal pemuda tirta muria yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah merupakan batas pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kerugian pemuda tirta muria. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. bab vii organ pemuda tirta muria bagian kesatu kpm:tirta muria, dan cc. rapat luar biasa. bagian keduadewan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh kpm. jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan oleh kpm dan berjumlah paling banyak sama dengan jumlahanggota dewan pengawas ditetapkan dengan komposisi: dewan pengawas sebanyak (satu) orang, dari unsur pejabat pemerintah daerah, atau (dua) orang pejabat pemerintah daerah: ataupemuda tirta muriaewan pengawas dibebankan pada apbdtirta muri melakukan pengawasan terhadapcc. memastikan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja. dewan pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan kepada kpm secara periodik, dan membuat dan memelihara risalah rapat. dewan pengawas mempunyai wewenang menilai kinerja direksi dalam mengelola pemuda tirta muria,tirta muriaditetapkan oleh kpm, paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (tiga) orang. dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari (satu) orang anggota, (satu) orang anggota direksi diangkmuria. paragraf persyaratan direksiyo6 (seratus persen) selama (dua) periode kepemimpinan. calon anggota direksi terpilih melakukan penandatang, cc.apabila dipandang perlu, membuka kantor cabang unit berdasarkan persetujuan kpm melalui dewan pengawa terjadi perkara pengadilan antara pemuda tirta muringgota direksialam yang berlakupegawai pemuda tirta muria pegawai pemuda tirta muriupenghasilan pegawai pemuda tirta muria dalam rencana kerja dan anggaran pemuda tirta muria. penghasilan pegawai pemuda tirta muritirta muriapemuda tirta muria diatur dalam peraturan bupati. pemuda tirta muriapegawai pemuda tirta muria dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau terlibat dalam kegiatan politik praktimuriuria sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masingmuria tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, pemuda tirta muridalam merupakan dasar perjanjian kontrak kinerjacc. menentukan strategi bisnis, mengarahkan pengurus pemuda tirta muria fokus pada tujuan,tirta muriyang mempengaruhi kebijakan perusahaan,(dua) kali dalam setahun. waktu penyampaian perubahan rencana kerja dan anggaran pemuda tirta muriamururia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupatdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenaisebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima kerjasama pemuda tirta murimuriuriamuriasama. ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pemuda tirta muria diatur dalam peraturan bupati. bagian keenamgian ketiga laporan tahunpemuda tirta muria digunakan untuk: dana cadangan(delapan belas persen), dividen yang menjadi hak daerah (lima puluh lima persen), anthem untuk anggota direksi dan dewan pengawas serta bonus untuk pegawai (empat persen), dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (tiga persen). kpm memprioritaskan penggunaan laba pemuda tirta mursetelah dana cadangan dipenuhi. dividen pemuda tirta muria yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan kpm. pemberiauria dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biayabesaran penggunaan laba pemuda tirta muria ditetapkan setiap tahun oleh kpm. pemuda tirta murmuria. kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada berlaku apabila pemuda tirta murmuria hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian pemuda tirta murimur yang berlakumurdan beban tetap besaran tarif dan beban tetap rekening air minum pemuda tirta muria ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. perhitungan dan penetapan tarif air minum dan beban tetap sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas prinsip prinsip keterjangkauan, keadilan, cc. mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas, dan ketersediaan air baku. bab asosiasi pemuda tirta muria menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia atau dengan nama lainnya. pemuda tirta muri anak perusahaan pemuda tirta muria dapat membentuk anak perusahaan. dalam membentuk anak perusahaan, pemuda tirta muri muri muria anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh kpm. bab xvii penugasan pemerintah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten dapat memberikan penugasan kepada pemuda tirta murimuriamurmur, dan atau kementerian lembaga pemerintah nonkementerian. bagian keduamuriab xix restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum bagian kesatu restrukturisasi restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan pemuda tirta murmurimuriamuri muriapemuda tirta muriirta muria dan restrukturisasi. perubahan bentuk hukum pemuda tirta muria sebagaimana dimaksud pada dan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran pemuda tirta mururia. tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran pemuda tirta muria sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembubaran pemuda tirta muria ditetapkan dengan peraturan daerah. fungsi pemuda tirta muria yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah daerah. kekayaan pemerintah daerah hasil pembubaran pemuda tirta muria dikembalikan kepada pemerintah daerah. bab xxi kepailitan pemuda tirta murimumumumurcc. sesuai ketentuan perundang undangan. bab xxiiibab xxiv, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatan. periodisasi jabatan dewan pengawas dan direksiao, it. bupati kudus wakil bupati, kuda topo diundangkan kudus pada tanggal desember sekretaris$ rah kabupaten kudus, suka (b7. intake lembu# okto menimbang: bahwa dalam rangkmembantu program pemerintah daerah, maka dipandang perlu mengadakan restrukturisasi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank pasar karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud konsideran huruf maka perlu lembaga keuangan milik pemerintah daerah kabupaten jombang, yaitu perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang sehat, berdaya saing, aman dan terpercaya, yang selain dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dapat pula sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. cc. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf dan huruf maka perlu menetapkan perusahaan daerah kabupaten jombang bank perkreditan rakyat bankperkreditan rakyrusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank jombang kabupaten jombangjombang. daerah adalah kabupaten jombang. bupati adalah bupati jombang. dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jombangbpr bank jombang yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten jombang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah kabupaten jombang yang dipisahkan. pengurus adalah direksi dan dewan pengawas bpr bank jombang . dewan pengawas adalah dewan pengawas bpr bank jombang . direksi adalah direksi bpr bank jombang bank jombang . pegawai adalah pegawai bpr bank jombang . gaji adalah imbalan yang sah atas jasa yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan istri suami dan anak yang diceritakan setiap bulan. gaji pokok adalah gaji yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawaiinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan bpr bank jombang dalam kurun waktu tertentu. kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara bpr bank jombang dengan pihak kedua untuk bersama sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. bab pendirian dengan peraturan daerah ini ditetapkan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank jombang . bpr bank jombang sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi lembaga keuangan bank berdasarkan izin menteri keuangan republik indonesia nomor: km17 tentang pemberian ijin usaha bank pasar pemerintah kabupaten daerah tingkat jombang. bab iii nama, bentuk hukum dan tempat kedudukan bagian kesatu nama perusahaan daerah ini dinamakan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank jombang yang selanjutnya disebut bpr bank jombang . bagian kedua bentuk bpr bank jombang merupakan badan usaha milik daerah kabupaten jombang yang berbentuk perusahaan daerah. bagian ketiga kedudukan bpr bank jombang berkedudukan wilayah kabupaten jombang. bpr bank jombang dapat membuka kantor cabang wilayah provinsi jawa timur, kantor cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan seluruh wilayah kabupaten jombang. pembukaan kantor sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang perbankan. bab kegiatan usaha kegiatan usaha bpr bank jombang meliputi antara lain dan menengah baik informal maupun formal, cc.laksanakan penyaluran kredit program pemerintah daerah, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya, menjalankan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perbankan. bab modal modal bpr bank jombang adalah kekayaan pemerintah kabupaten jombang yang dipisahkan. modal dasar bpr bank jombang ditetapkan sebesar rp. (lima puluh milyar rupiah). modal disetor bpr bank jombang ditetapkan sebesar rp. (enam milyar rupiah). bagian modal disetor sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit (lima puluh persen). penentuan dan perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksudan mekanismenya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. bab organ bpr bank jombang organ bpr bank jombang terdiri dari bupati, dewan pengawas dan direksi. susunan organisasi dan tata kerja bpr bank jombang ditetapkan dengan keputusan direksi dengan persetujuan dewan pengawas. bab vii wewenang bupati bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. bab viii dewan pengawas bagian kesatujombang jombang jombang, pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan, penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan: dan pembinaan dan pengembangan . dewan pengawas mempunyai wewenang: menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran bpr bank jombangbank jombang jombang dengan persetujuan bupatiemimpi,jombjombang jombang . bagian kedua pengangkatan anggota dewan pengawas berjumlah setidak dapat merangkap jabatan sebagai pengawas komisaris pada bpr lainnya atauerja bpr bank jombang . anggota dewan pengawas harusterhadap hukum dannyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasjombang atau badan hukum perorangan yang diberi kredit oleh bpr bank jombang emimpin bank indonesia setempat paling lama (sepuluh) hari sejak ditetapkewan pengawas dan anggota dewan pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan bpr bank jombang , dan besarannya ditetapkan dengan keputusan bupatibank jombang :, keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati,, paling lama (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, bupati harus mengambil keputusan, apabila dalam waktu (dua) bulanjombang . direksi sebagaimana dimaksud dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan bpr bank jombang . direksi sebagaimana dimaksud dalam menjalankan kegiatan operasional bpr bank jombang bersifat independen. bersifat independen sebagaimana dimaksud adalah tidak berpengaruh oleh campur tangan pihak pihak lain luar struktur kepengurusan bpr bank jombang . tidak termasuk campur tangan dari bupati sebagaimana dimaksud adalah dalam rangka menjalankan wewenang bupati sebagaimana dimaksudank jombjombjombangjombangpr bank jombang , mengangkat dan memberhentikan pegawai bpr bank jombang berdasarkan peraturan kepegawaian bpr bank jombang yang bersangkutan, cc. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja bpr bank jombang dengan persetujuan dewan pengawas, mewakili bpr bank jombjombang perbankjombangjombangpr bank jombang . direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas bpr bank jombang jombang sebagai pelaksana tugas direksi. penunjukan pejabat struktural bpr bank jombditetapkan paling lama (lima belas) hari. bagian kedua pengangkatan untukcc. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan pd. bpr bank jombang yang sehat. persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksudbersalah menyebabkan perusahaan pailit dalam waktu (lima) tahun sebelum dicalonkan. persyaratan khusus sebagaimana dimaksudjombang . anggota direksi diutamakan bertempat tinggal wilayah kerja bpr bank jombang jombang'atau badan hukum perorangan yang diberi kredit oleh bpr bank jombang : pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama (empat belas) hari sejak ditetapkan keputusan bupatijojombang bank jombangjombang , cc. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan bpr bank jombang jombang . anggota direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan bpr bank jombang n, bagi bpr bank jombangbpr bank jombang surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud anggota direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan sidang yang ditetapkan oleh dewan pengawas. keputusan sidangpr bank jombang harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia,punyai sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh direksi,unsur yang dinilai meliputi loyalitas, kecakapan: cc. kesehatan,bank jomb'maksudbank jombang bank jombang . pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksudbank jombbesarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak boleh kurang dari ketentuan besaran upah minimum kabupaten jombang.jombang . penyusunan skala gaji pegawai bpr bank jobank jombang . skala gaji sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawasbank jombang bank jombang . pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha bpr bank jombang atau iuran pegawai bpr bank jombbpr bank jombang . pegawai yang memiliki nilai rata rata baik selama (dua) tahun:iberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan, disamping tunjangan sebagaimana dimaksud direksi dapat menetapkan tunjangan lain. dewan pengawas dan direksi serta pegawai bpr bank jombang membayar pajak penghasilan atas beban bpr bank jombang bank jombangbank jombang bank jombang bank jombang bank jombabank jombangbank jombang : melakukan hal hal yang mencemarkan nama baik bpr bank jombang dan atau negara, dan memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia bpr bank jombabank jombang dapat dikenakan hukuman disiplin. jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai bpr bank jombbank jombang diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan bpr bank jombang atau kejahatan tindak pidana. pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksudbank jombangjombang jangka panjangis kondisi internal dan eksternal: sasaran, inisiatif danbpr bank jombang wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bpr bank jombang yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksudjombbank jombang yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas dewan komisaribpr bank jombang dinyatakan berlaku. perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan bpr bank jombangjombangjombjombang yang telah disahkan untuk disampaikan kepada bupatipasar. bab xii tahun buku dan penggunaan laba tahun buku bpr bank jombang disamakan dengan tahun tanwin. laba bersih bpr bank jombangpemerintah kabupaten jombang cadangan umum cadangan tujuan dana kesejahteraan jasa produksi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf disesuaikan dengan kemampuan keuangan bpr bank jombang . bagian laba untuk pemerintah kabupaten jombang sebagaimana dimaksud disetorkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya dan kembalikan lagi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank jombang sebagai penyertaan modal. cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan. dana kesejahteraan sebagaimana dimaksudcadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf dilakukan oleh direksi. bab xiii pembinaan pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh bupati. pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh bank indonesia. bab xiv kerjasama bpr bank jombasosiasi bpr bank jombang dapat menjadi anggota perhimpunan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. bpr bank jombxvi pembubaran pembubaran bpr bank jombang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten jombang. bab xvii ketentuan peralihan anggota direksi dan dewan pengawas bpr bank pasarutang dan piutang bpr bank pasar yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, menjadi kekayaan aset termasuk utang dan piutang bpr bank jombang berdasarkan peraturan daerah ini. bpr bank pasar sebagaimana dimaksud peraturan daerah kabupaten daerah tingkat jombang nomor tahun yang telah beroperasi berdasarkan izin menteri keuangan republik indonesia nomor: kep. km17 tetap menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan bank sebelum bpr bank jombang berdasarkan peraturan daerah ini mendapatkan izin dari bank indonesia. bab xviiiperda nomor tahun bpr.doc filename: perda nomor tahun bpr.doc directory: endihwerd appear template: documents and settinghukum2semarang, menimbang aa. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan mengelola kekayaan desa dan antar desa,dan badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, bahwa guna memberi pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan serta pengembangan usaha badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, perlu disusun peraturan daerah, bahwa peraturan daerah kabupaten semarangvkerjasama antar desa yang selanjutnya disingkat bad adalah badan pelaksana kerja sama antar desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota. pengurus bad adalah pelaksana operasional bad yang dipilih dalam musyawarah antardan usaha milik desa bersama vntuan langsung masyarakat adalah bantuan sosial berupa transfer uang, barang atau jasa yang dinilai dengan uang danantara anggota badan kerjasama antar desab pendirian bum desa dan bum desa bersamsebagaimana dimaksud dalamadanya potensi usaha ekonomi desa, cc. sumber daya alamadanya: musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan, membentuktim pengkaji yang ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan kesepakatan musyawarah desa yang beranggotakan unsur dari pemerintah desa, bpd, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. dengan jumlah ganjil sesuai kebutuhan. tim sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas membuat kajian tentangpotensi desa yang akan menjadi unit usaha bum desa, membuat draft peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan bum desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan menyampaikan laporan kepada kepala desa. draft peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya menjadi usulan rancangan peraturandalam hurufgian kedu, bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada yang modalnya berasal dari hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program hanya dapat dibentuk (satu) bum desa bersama dalam (satu) wilayah kecamat: pemerintah desa, anggota bpd, lembaga kemasyarakatan desa,bersama bertujuan: meningkatkan perekonomian antar desa, melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal yang berasal dari hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi antar desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak lainantar desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. pendirian bum desa bersama sebagaimana pada dengan mempertimbangkan adanya potensi usaha ekonomi antar desa, sumber daya alam antarantar desa, adanyadan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha bum desa bersama. mekanisme pembentukan bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui tahap musyawarah antar desa untuk menghasilkan kesepakatan, membuat rancangan peraturan bersama kepala desa berdasarkan rekomendasi atau kesepakatan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh bad, cc, dan masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan kepala desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa. pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pendirian bum desa bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola bum desa bersama, modal usaha bum desa bersama, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum desa bersama. hasil kesepakatan musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi pedoman untuk menetapkan peraturan bersama kepala desa tentang pendirian bum desa bersama. bab iii pengelolaan bum desa dan bum desa bersama bagian kesatu umum bum desa dan atau bum desa bersama dapat membentukatau bum desa bersama serta masyarakat. pengelolaan bum desa dan atau bum desa bersama dinama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, asas, permodalan:gelolaan keuangan, dan pelaporan dan pengawasan. bagian kedua struktur organisasi bum desa dan bum desa bersama organisasi bum desa dan atau bum desa bersama terpisah dari organisasi pemerintahan desa. struktur organisasi bum desa dan atau bum desa bersama terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan cc. pengawas. penamaan strukturtruktur organisasi bum desa dan atau bum desa ber. penasihat sebagaimana dimaksud pada dandan ataudan atau bum desa bersama, cc. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari bum desa dan atau bum desa bersama setelah ada musyawarah dengan pelaksana operasional, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bum desa dan atau bum desa bersama. penasihat sebagaimana dimaksud pada pada danatau bum desa bersama, dan melindungi bum desa dan atau bum desa bersama terhadap hal hal yang dapat menurunkan kinerja bum desa dan atau bum desa bersama. masa jabatan penasihat bum desa adalah sesuai dengan masa jabatan kepala desa. masa jabatan penasihat bum desa bersama adalah sesuai dengan masa jabatan pengurus baddan atau bum desa bersamdalam huruf dapat terdiri atas direktur, kepala unit usaha, dan karyawan. apabila direktur sebagaimana dimaksud pada huruf lebih dari (satu) orang,a dan atau bum desa bersama. kepaladirektur bertanggungjawab kepada pemerintahan desa dan atau bad atas pengelolaan usahanya dan mewakili bum desa dan atau bum desa bersama dalam dan luar pengadilan. pelaksana operasional bum desabum desa bersama sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh bad. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional bum desa dan atau bum desa bersama diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf berwenang melaksanakan dan mengembangkan bum desa dan ataudan menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa dan antar desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban membuat laporan keuangan seluruh unit unit usaha bum desa dan atau bum desa bersama setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit unit usaha bum desa dan atau bum desa bersama setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit unit usaha bum desa dan atau bum desa bersama kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun. dalam melaksanakan kewenangdan atau, tertangkap tangan melakukan tinpengawas untuk membahas kinerja bum desa dan atau bum desa bersama paling sedikit (satu) tahun sekali. pengawas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dan atau bum desa bersama. bagian ketiga permodalan paragrafaragraf bum desa bersama modal bum desa bersama dapat terdiri atas: modal awal, dan modal lainnya, modal awal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri daridanmodal lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari penambahan penyertaan modalpinjaman, dan atau hasil kerja sama usaha dengan pihak lain. penambahan penyertaan modal apb desa sebagaimana dimaksud pada huruf mutasi mutans penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf mutasi mutans bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf diantaranya adalah dana bergulir hasil program nasional pemberdayaan masyarakat ppm) mandiri perdesaan berupa simpan pinjam kelompok perempuan spp) dan usaha ekonomi produktif uep) atau program lainnya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa. pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa pinjaman lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diperoleh melalui kerjasama usaha dengan pihak lain dan atau hibah dari pihak lain yang tidak mengikat. bagian keempat klasifikasi jenis usaha bum desa dan bum desa bersama bum desa dan atau bum desa bersamdan atau bum desan atau dan atau bum desa bersama, dan barang sewaan lainnya. bum desa dan atau bum desa bersamn atau bum desa bersamperdagangan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bum desa dan atau bum desa bersama dapat menjalankan bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha usaha skala mikro untuk dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. unit usaha dalam bum desa dan atau bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan layanan simpanan dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. dalam hal bum desa dan atau bum desa bersama menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan tentang lembaga keuangan mikro. bum desa dan atau bum desa bersamdan atau bum desa bersama agar tumbuh menjadi usaha bersambum desa dan atau bum desa bersama hasil usaha bum desa dan atau bum desa bersama merupakan pendapatan setelah dikurangi denghasil usaha bum desa dan atau bum desa bersama sebagaimana dimaksud pada antara lain dapat dipergunakan untuk penambahan modal usaha, pembangunan dan pemberdayaan desa, bonus: sosial, dan pengembangan organisasi. pembagian hasil usah dan atau bum desa bersama. bagian keenam kepailitan bum desa dan atau bum desa bersama kerugian yang dialami bum desa dan atau bum desa bersama menjadi beban bum desa dan atau bum desa bersama. dalam hal bum desa dandan atau musyawarah antar desa setelah dilakukan audit oleh lembaga independen. unit usaha milik bum desa dan atau bum desa bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud paddan bum desa bersama bum desa dan atau bum desa bersama dapat melakukan kerjasama usaha antar (dua) bum desa dan atau bum desa bersama atau lebih dan dengan pihak lain. kerjasama usaha antar (dua) bumdesa. kerjasama usahbad. kerjasama usahdan atau bum desa bersamgiatan kerjasama antar (dua) bum desa bersama atau lebih dipertanggungjawabkan kepada masing masing bad. dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha bum desa dan atau bum desa bersama yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedelapan pertanggungjawaban pengelolaan bum desa dan atau bum desa bersama paragrafparagraf bum desa bersama pelaksana operasional melaporkan pengelolaan bum desa bersama kepada penasihat. pengawas melakukan pengawasan terhadap kinerja penasihat dan pelaksana operasional dalam membina dan mengelola bum desa bersama. pengurus bad mempertanggungjawabkan tugas pembinaan bum desa bersama dalam musyawarah antar desa. mekanisme pertanggungjawaban bum desa dan atau bum desa bersama diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tanggan atau bum desa bersama dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi desdan atau bum desa bersam17doman pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama il. umum. dalam rangkamaka perlu didirikan badan usaha milik desa bum desa atau badan usaha milik desa bersama bum desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensimbentukan badan usaha milik desa bum desa masing masing desa dan badan usaha milik desa bersama bum desa bersamadisamping hal tersebut, pembentukan badan usaha milik desa (selanjutnya disebut bum desa) dan badan usaha milik desa bersama (yang selanjutnya bum desa bersama) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. pembangunan ekonomi lokal desa iniadalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. dasar pembentukan bumdes sebagai lokomotif pembangunan desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipasi dari masyarakat desa. dicara terperinci ada beberapa pertimbangan yang mendasar bagi desa dalam mendirikan bum desa atau bum desa bersama yaitutimbangan diatas, memberikan cukup gambaran bahwa pendirian dan pengelolaan bum desa dan bum desa bersama harus dilakukan secara profesional dan didasarkan pada prakarsa murni masyarakat dan pemerintah desa atas dasar kajian potensi yang ada. oleh karena semangat pendirian bum desa dan atau bum desa bersama sangat selaras dengan undang undang nomor tahun tentang desa, yang semakin nyata memberikan pengakuan dan penghormatan pada. berkenaan hal tersebut peraturan daerah kabupaten semarang nomor tahun pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa, perlu dicabut dan diubah sesuai dengan ketentuan perundang undangan terbaru yang mengatur tentang bum desa dan atau bum desa bersama. tujuan perubahan peraturan daerah kabupaten semarang tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa adalah: mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri, kuat dan berdaya saing yang pada berbasis pengolahan potensi asli desa, menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat guna akselerasi upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatdorongekonomi desa sebagai pilar ketahanan ekonomiperan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. dengan diberlakukannya peraturan daerah ini diharapkan akan semakin mendorong semangat pemerintah desa dalam mendirikan bum desa dan atau bum desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa menuju desa mandiri dan sejahtera. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengkecuali aset desa yang sudah digunakan untuk fasilitas umum (diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas tempat ibadah dan fasilitas sarana dan prasarana olahragcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bum desa bersama yang hanya dapat dibentuk (satu) bum desa bersama dalam (satu) wilayah kecamatan adalah bum desa bersama yang modalnya berasal dari dana bergulir ppm program nasional pemberdayaan masyarakat) mandiri pedesaan. yang dimaksud dengan badan kerjasama antar desa terdiri dari unsur pemerintah desa, adalah perwakilan atau representasi dari dua desa atau lebih sebagai anggota yang melakukan kerjasamhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufmusyawarah adalah penasihat bum desa secara otomatis tanpa perlu adanya proses pemilihan dijabat oleh kepala desa. yang dimaksud adalah penasihat bum desa bersama secara otomatis tanpa perlu adanya proses pemilihan dijabat oleh pengurus badan kerjasama antarasyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan mempunyai ktp sebagai warga desa dimana bum desa dan atau bum desa bersama didirikan yang memiliki kompetensi berdasarkan seleksi dan pengalaman kerja. huruf cukup jelas. huruf kepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa sebagai persyaratan menjadi pelaksana operasional dibuktikan dengan sick yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta melalui proses seleksi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf untuk dapat dinyatakan harus terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan dan diketemukan bukti bukti yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud pengawas adalah: bagi bum desa: pengawas merupakan unsur masyarakat yang tidak merangkap jabatan sebagai pelaksana operasional, dan dipilih secara demokratis dalam musyawarah desa bagi bum desa bersama pengawas merupakan unsur perwakilan desa yang tidak merangkap jabatan sebagai penasihat atau pelaksana operasional, dan dipilih secara demokratis dalam musyawarah antar desa. susunan kepengurusan pengawas berjumlah ganjilpenambahan penyertaan modal apb desa adalah penambahan penyertaan modal desa yangyang dimaksud penyertaan modal masyarakat desa adalah modal masyarakat desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakatyang dimaksud jasa pelayanan lainnya adalah semua jasa pelayan(bum desa) musyawarah desa pengawas direktur kepala unit kepala unit kepala unit usaha usaha usaha masyarakat desabersama (bum desa bersama) musyawarah antar desa penasihat \| pengawas direktur kepala unit kepala unit kepala unit usaha usaha usaha dua desa atau lebih bupati semarang, ttd mundjirin
septemlu menetapkan peraturan daerah kabupaten jombang tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupatendaerah kabupaten jombanga).prd kabupaten jombangwadaya dan partisipasikebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat. sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan dari bantuan pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga daperimbangan keuangan pusat dan daerah dan bagian pajak retribusi daerah yang diterima oleh kabupaten jombangkayaan desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari pendapenis urusan pemerintahan urusan pemerintahan kabupaten yang penyelenggaraannya diserahkan kepada desa terdiri dari: bidang pendidikan: bidang kesehatan: bidang pekerjaan umum: bidang perumahan, bidang penataan ruang, bidang perencanaan pembangunan: bidang perhubungan,, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, bidang penanaman modal: dan administrasi keuangan, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang statistik, bidang kearsipan: bidang perpustakaan, bidang komunikasi dan informatika: bidang pertanian dan ketahanan pangan, aa. bidang kehutanan, bb. bidang perikanan, cc. bidang perdagangan: dan dd. bidang perindustrian. rincian urusan pemerintahan kabupaten yang penyelenggaraannyakriteriilakukan oleh pemerintah desa. kriteria pelaksanaan urusan oleh desa adalah sebagai berikut: mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan urusan yang telah diserahkan baik secara administratif maupun secara fisik, memiliki sumberdaya manusia, kelembagaan dan sarana yang diperlukan untuk pengelolaan urusan yang dimintakan, secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pelayanan dan pembangunan masyarakat desa, dapat mendorong proses pembelajaran pengelolaan kegiatan dan kemandirian desa, mampu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sesuai dengan peruntukan pembiayaan penyelenggaraan urusan. bab mekanisme penambahan urusan penambahan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa dapat dilakukan dengan ketentuan: atas permintaan pemerintah desa dengan keputusan kepala desa atas persetujuan pimpinan bpd: dan desa melaksanakan urusan yang telah diserahkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud penambahan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa ditetapkan dengan peraturan bupati. bab mekanisme penarikan urusan desa dalam pelaksanaan urusan tidak sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penarikan sebagian atau seluruh urusan yang telah diserahkan. penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksudpembiayaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dituangkan dalam apb desa. bab vidapat dilimpah200n perda nomor tahun penyerahan urusan desa.doc filename: perda nomor tahun penyerahan urusanrancangan subject: author: usaa balai. oa) isu bagian hukum setda kab. kudus raman lee toeudus, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan mewujudkan kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, pemerintah kabupaten kudus telah melakukan penyertaan modal kepada bank pembangunan daerah jawa tengah sebagai mana diaturbahwa guna lebih meningkatkan kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada masyarakat, penyertaan modal daerah sebagaimana tercantumsudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawaketentuan pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengah. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (enam puluh lima miliarampai dengan tahun sebesar (tiga puluhmakilbupati, hartono diundangkan kudus sato pada tanggal. desember sekretaris daerah kabupaten kudus, men mmk ja) samanyantakoank jatengtersebut atas pemerintah daerah dengan persetujuan bersama dprdii. demi cukup jelas. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten kudus nomor
nu: pemerintah kota magelangkotapengeluaran rp. ( )pasarfebruari walikota magelang cap ttd ariyanto diundangkan magelang pada tanggal fsalinan pijek belanja dalam objek belanja berkenaan dalam pelaksanaan perubahhhenayahbuaymiripebumearangsambung urusan wajib pelayanan dasar pendidikan organisasi dinas pendidikan sub unit organisasi smpn ayahil.oo.urusan wajib pelayanan dasar pendidikan meli organisasi dinas pendidikan sub unit organisasi smpn rowokelepelayanan dasar kesehatan organisasi utd bidang kesehatan sub unit organisasi puskesmas karanggayambukan tenaga kerja pelayanan dasarurusan wajib bukan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar dausan pemerintahan fungsi kepemudaan dan olah raga penunjangfungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi sekretariat daerah sub unit organisasi bagian umum urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan mirip sub unit organisasi kecamatan mirip aa. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan buluspesantren sub unit organisasi kecamatan buluspesantren bb. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan mela penunjang organisasi kecamatan pejalan sub unit organisasi kecamatan pejalan cc. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan sruweng sub unit organisasi kecamatan sruweng dd. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan karanganyar sub unit organisasi kecamatan karanganyar ee. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan semper sub unit organisasi kecamatan semper ff. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan ayah sub unit organisasi kecamatan ayah gg. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan sedang sub unit organisasi kecamatan sedang hh. urusan pemerintahan fungsi administrasi pemerintahan penunjang organisasi kecamatan padureso sub unit organisasi kecamatan padureso iijkk. urusan pemerintahan fungsi kepegawaian penunjang organisasi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah sub unit organisasi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah il. urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat organisasi satuan polisi pamong praja sub unit organisasi satuan polisi pamong praja opo mm. urusan wajib bukan kearsipan pelayanan dasar organisasi dinas kearsipan dan perpustakaan sub unit organisasi dinas kearsipan dan perpustaka xxviii, xxai bupati sidoarjo provinsi jawa timur peraturan bupati sidoarjo nomor tahun tentang belanja rumah tangga bupati dan wakil bupatilolaan belanja rumah tangga bupati dan wakil bupati sidoarjo, perlu menetapkan peraturan bupati tentang belanja rumah tangga bupati dan wakil bupatibelanja rumah tangga bupati dan wakil bupatianggaran pendapatan dan belanja daerah yang pelanjut disingkat apbd, adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sidoarjo. belanja rumah tangga bupati dan wakil bupati, disediakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga bupati dan wakil bupati. belanjbupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat daerahkeluarga vip bapak ibu anak), kebutuhan snack keluarga bapak ibu anak): dan kebutuhan rumah tangga lainnya. belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak sebagai berikut bupati sebesar (enam puluh juta rupiah), wakil bupati sebesar (lima puluh juta rupiah). belanja rumah tangga bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulan, mulai bulan september dan dibebankan pada apbd kabupaten sidoarjo. penyusunan rincian anggaran belanja rumah tangga bupati dan wakil bupati, mengacu pada standar satuan harga barang jasa kebutuhan pemerintnasional. keberadaan pra peradilan dalam dengan melihat perbedaan sistem pada kurap menuai banyak kritikan dari para lembaga pra peradilan dengan hakim praktisi hukum karena ada hal hal yang pemeriksa pendahuluan. alasan lainnya seharusnya diatur oleh pra peradilan tetapi adalah bahwa secara ilmiah, kebijakan tidak diakomodasi kurap hal inilah rekonstruksi pengaturan hakim pemeriksa yang membuat lembaga pra peradilan pendahuluan sangat lemah karena lebih yang selama ini diatur dalam kurap bersifat administratif, tertutup dan masih mempunyai kelemahan kelemahan bergantung pada kebijakan rekonstruksi dan keterbatasan. namun dalam hal pengaturan hakim pemeriksa kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim pendahuluan saja sehingga tidak ada pemeriksa pendahuluan dalam ruu partisipasi publik dan tidak ada kontrol revisi kurap perlu dievaluasi kembali. terbuka dari publik. penyusunan naskah akademik ruu berdasarkan penelitian revisi kurap merupakan bentuk kementerian hukum dan hak asasi pertanggungjawaban ilmiah mengenai manusia menurut air amin daud pengaturan substansi tertentu dalam ruu selaku direktur jenderal administrasi revisi kurap. pembahasan ruu revisi hukum umum kementerian hukum dan kurap dewan perwakilan rakyat hak asasi manusia menjelaskan yang masih dalam perencanaan agenda bahwa kritik terhadap lembaga pra dalam program legislasi nasional peradilan yang ada sekarang ini juga yang rencana akan dibahas setelah disampaikan kepada dpr dan tim pembahasan rancangan kitab undang perumus kurap, kritikan yang sekaligus undang hukum pidana r kuhp). sebagai bahan refleksi dalam pelaksanaan mengingat banyaknya materi yang perlu pra peradilan saat ini yang dinilai kuang dikumpulkan dan dikaji relevansinya efektif karena beberapa hal sebagai dengan materi hukum acara pidana yang berikut: dimuat dalam ruu revisi kurap yang aa) tidak semua upaya paksa dapat terus mengalami perkembangan. dimintakan pemeriksaan untuk diuji selanjutnya menurut mulfachri dan dinilai kebenarannya dan harahap selaku anggota komisi iii dpr kecepatannya oleh lembaga pra fraksi partai amanat nasional peradilan, misalnya tindakan menambahkan bahwa kebijakan penggeledahan, penyitaan dan rekonstruksi pengaturan hakim pemeriksa pembukaan serta pemeriksaan surat pendahuluan sama seperti yang pernah surat tidak dijelaskan dalam kurap, diatur dalam het heroine inlandsche sehingga menimbulkan ketidakjelasan element hir) dan diterapkan dalam siapa yang berwenang memeriksanya peradilan pidana indonesia sebelum apabila terjadi pelanggaran. disini kurap. menurut mulfachri harahap lembaga pra peradilan kurang selaku anggota komisi iii dpr fraksi memperhatikan kepentingan partai amanat nasional kurang perlindungan hak asasi tersangka atau sependapat dengan langkah yang diambil terdakwa dalam hal penyitaan dan oleh tim perumus ruu revisi kurap penggeledahan, padahal kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) penggeledahan yang sewenang melakukan penangkapan benar benar wenang merupakan pelanggaran telah memenuhi syarat syarat materiil, terhadap ketentraman rumah tempat yaitu adanya dugaan keras melakukan tinggal orang (privacy), dan penyitaan tindak pidana berdasarkan bukti yang yang tidak sah merupakan pelanggaran cukup benar benar ada alasan konkret serius terhadap hak milik seseorang, dan nyata yang menimbulkan pra peradilan tidak berwenang untuk kekhawatiran bahwa yang bersangkutan menguji dan menilai sah atau tidaknya akan melarikan diri, menghilangkan penangkapan atau penahanan tanpa barang bukti ataupun mengulangi adanya permintaan dari tersangka atau perbuatannya . para hakim umumnya keluarganya atau pihak lain atas kuasa menerima saja bahwa hal adanya tersangka. sehingga apabila kekhawatiran tersebut semata mata permintaan tersebut tidak ada, merupakan urusan penilaian subjektif dari walaupun tindakan penangkapan atau pihak penyidik atau penuntut umum. penahanan nyata nyata menyimpang akibatnya, sampai saat ini masih banyak dari ketentuan yang berlaku, maka terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sidang pra peradilan tidak dapat kesewenang wenangan dalam hal diadakan, penangkapan dan penahanan terhadap dalam praktek pemeriksaan pra seorang tersangka atau terdakwa oleh peradilan selama ini, hakim lebih pihak penyidik ataupun penuntut umum, banyak memperhatikan perihal yang tidak dapat diuji karena tidak ada dipenuhi tidaknya syarat syarat formil forum yang berwenang memeriksanya. semata dari suatu penangkapan atau padahal dalam sistem habis corpus act penahanan, seperti misalnya dan atau dari negara anglo saxon, hal ini justru tidaknya surat perintah penangkapan menjadi tonggak ujian sah tidaknya kurap), atau ada tidaknya penahanan terhadap seseorang ataupun surat perintah penahanan boleh tidaknya seseorang ditahan. kurap), dan sama sekali penangkapan, penahanan, penghentian tidak menguji dan menilai syarat penyidikan dan penghentian materialnya. padahal syarat materiil penuntutan adalah bagian dari inilah yang menentukan apakah wewenang pra peradilan. sementara, seseorang dapat dikenakan upaya dalam kurap diatur tentang paksa berupa penangkapan atau penggeledahan, penyitaan dan penahanan oleh pihak penyidik atau pemeriksaan surat surat. menurut penuntut umum. air amin daud selaku direktur menurut air amin daud selaku jenderal administrasi hukum umum direktur jenderal administrasi hukum kementerian hukum dan hak asasi umum kementerian hukum dan hak manusia menjelaskan bahwa pra asasi manusia menambahkan bahwa peradilan tidak menjelaskan secara hakim pada pra peradilan seolah olah rinci jika terjadi pelanggaran terhadap tidak peduli apakah tindakan penyidik penggeledahan, penyitaan maupun atau jaksa penuntut umum jpu) yang pemeriksaan surat surat. pranata hukum volume nomor juli menurut air amin daud selaku merupakan horizontal control diantara direktur jenderal administrasi penegak hukum dalam hubungannya hukum umum kementerian hukum dengan sistem peradilan pidana. dan hak asasi manusia berdasarkan penelitian kepada menjelaskan bahwa sudah bukan tim perumus ruu revisi kurap rahasia lagi, apabila seorang tersangka menurut andi hamzah selaku ketua tim dalam tingkat penyidikan selalu perumus ruu revisi kurap dan pakar mengalami tindak kekerasan. hal ini hukum pidana universitas trisakti jelas bertentangan dengan hak asasi menjelaskan bahwa alasan yang menjadi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. dasar adanya kebijakan rekonstruksi bahkan, kurap menganut asas pengaturan hakim pemeriksa resumption innocence (asas pendahuluan dalam rancangan undang praduga tidak bersalah) yang artinya undang revisi kitab undang undang setiap orang yang disangka, ditangkap, hukum acara pidana ruu revisi dituntut dan diadili wajib dianggap kurap) meliputi tidak bersalah sebelum adanya putusan aa. kewenangan pra peradilan dalam pengadilan yang berkekuatan hukum kurap hanya bersifat post tetap yang menyatakan kesalahannya. facetum dengan adanya kekerasan dalam kedudukan dan fungsi hakim sejak tingkat penyidikan jelas tidak awal dalam fase pra abdikasi sangat menghormati asas praduga tidak sentral dalam melakukan upaya paksa. bersalah, yang berarti dengan siksaan karena dalam mempertimbangkan bukti tersebut menganggap tersangka sudah permulaan yang cukup oleh penyidik yang bersalah. akan teruskan pra penuntutan jaksa menelaah uraian atas dapat sangat mungkin memiliki pertimbangan diketahui bahwa pemerintah dan dpr yang tidak objektif (bias) sehingga dalam membuat rancangan kurap yang salah keadaan yang seperti itu maka diperlukan satu isinya mengganti lembaga pra pengawasan yang kuat. menurut andi peradilan dengan hakim pemeriksa hamzah selaku ketua tim perumus ruu pendahuluan. munculnya kebijakan revisi kurap menjelaskan bahwa dalam rekonstruksi pengaturan hakim pemeriksa kurap, apabila seseorang dikenakan pendahuluan dalam ruu revisi kurap upaya paksa, dalam fase penyidikan tahun tersebut menandakan bahwa maupun pra penuntutan (pra abdikasi) pra peradilan yang selama ini diatur maka tersangka dapat mengajukan dalam kurap masih belum mampu pemeriksaan pada hakim praperadilan. memberikan rasa keadilan kepada pencari dan jika telah adanya pemeriksaan inilah keadilan. selain itu, diharapkan kebijakan maka ada wewenang hakim untuk rekonstruksi pengaturan hakim pemeriksa melakukan pemeriksaan mengenai upaya pendahuluan mampu menjadi sarana paksa tersebut. namun kewenangan kontrol diantara penegak hukum dalam hakim dalam konsep pra peradilan ini menjalankan tugasnya sebagaimana sangat terbatas, tidak seperti konsep halnya pra peradilan yang selama ini magistrate atau justice the piece, karena kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) lembaga praperadilan bukanlah lembaga atau probable cause, seorang tersangka habis corpus yang dikenal luas dalam dapat dikenakan penahanan. masalahnya banyak literatur. sekalipun hakim pra adalah, bahwa tentang adanya peradilan dapat menyatakan sah tidaknya reasonablessnes atau probable cause ini penangkapan, penahanan, penghentian dalam kurap seluruhnya dilakukan dan penyidikan atau penghentian penuntutan atas pertimbangan penyidik sendiri. dan lain lain. namun kewenangan ini penetapan penyidik ini tidak bisa terbatas setelah dilakukannya setelah dipertanyakan selama pemberitahuan telah dilakukannya upaya paksa tersebut. dilakukan kepada tersangka dan atau hal ini adalah karena semua keluarganya. kewenangan praperadilan timbul atau ada menurut andi hamzah selaku setelah semuanya upaya paksa terjadi atau ketua tim perumus ruu revisi kurap dengan kata lain karena setelah adanya menjelaskan bahwa bukti permulaan yang penetapan penyidik untuk menahan atau cukup (probable cause) dan adanya alasan melakukan upaya paksa. jadi kewenangan keperluan dan memenuhi syarat keperluan pra peradilan bukan pada saat hal hal itu dan memenuhi syarat secara yuridis akan dilakukan. oleh karena itu (reasonablessnes) untuk menahan tidak kedudukan hakim praperadilan dalam fase masuk dalam ruang lingkup yuridis pra pra abdikasi menjadi tidak efektif untuk peradilan. padahal secara konseptual memberikan perlindungan terhadap praperadilan dimaksudkan untuk kekuasaan penyidik yang besar dan keliru perlindungan kekuasaan penyidik. ini dijalankan karena faktor perundang karena pada dasarnya yurisdiksi pra undangan. ini sangat berbeda dengan peradilan itu hanya terbatas pada masalah pengawasan upaya paksa konsep pengujian keabsahan (pos facetum) atas magistrate atau justice the piece bahkan penangkapan dan penahanan secara keliru. lebih jauh lagi yakni tidak hanya dimintai tidak terjadinya proses yang adil dalam persetujuannya awal penyidikan tetapi tahap praajudikasi mengakibatkan tidak juga dengan partisipasi masyarakat. efektifnya tahap abdikasi karena perkara salah satu aspek yang krusial yang disidangkan tidak dipersiapkan adalah mengenai penemuan dan pembuktiannya secara benar. akibatnya, penentuan atas klausul bukti permulaan hakim pun bekerja keras tengah yang cukup oleh penyidik. klausul bukti ketidaktahuan apa yang sebenarnya terjadi permulaan yang cukup ini sangat penting dalam tahapan praajudikasi. tidak karena dengan berdasarkan bukti mengherankan jika banyak terjadi permulaan yang cukup itu maka penyidik penolakan terhadap berita acara dapat menetapkan status seseorang yang pemeriksaan oleh terdakwa atau saksi diduga melakukan tindak pidana sebagai tahapan abdikasi (persidangan). tersangka. dan sebagai tersangka, maka penyidik apabila telah menimbang adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat dapat dikenakan penahanan, hal ini dalam literature disebut sebagai reasonablessnes pranata hukum volume nomor juli pengujian penahanan dalam pra seorang tersangka terdakwa oleh pihak peradilan terbatas hanya review penyidik penuntut umum. administratif dan dasar objektif selanjutnya menurut andi penahanan hamzah selaku ketua tim perumus ruu menurut andi hamzah selaku revisi kurap menjelaskan bahwa dalam ketua tim perumus ruu revisi kurap sistem habis corpus, hal ini justru menjelaskan bahwa dalam praktiknya menjadi tonggak ujian sah tidaknya yang diuji dalam praperadilan hanyalah penahanan terhadap seseorang ataupun terbatas kepada syarat syarat penahanan boleh tidaknya seseorang ditahan. oleh yang ini nantinya hanya bersifat formal karena itulah maka tidak tepat jika hakim, administratif dalam praktek selama ini melalui pra peradilan, hanya memeriksa dalam pemeriksaan praperadilan, hakim bukti formil dan mengesampingkan fakta lebih banyak memperhatikan perihal yang terjadi (materil). peran hakim yang dipenuhi tidaknya syarat syarat formil seperti demikian, menyimpang tujuan semata mata dari suatu penangkapan atau proses peradilan pidana yang mencari penahanan, seperti misalnya ada atau tidak kebenaran materil. sangat sulit adanya surat perintah penangkapan, atau mengharapkan kebenaran materil jika ada tidaknya surat perintah penahanan, dalam tahapan praajudikasi, hakim hanya dan sama sekali tidak menguji dan menilai memeriksa bukti formil saja sebagaimana syarat materialnya. padahal syarat materiil dipraktikan dalam pra peradilan (sebagai inilah yang menentukan seseorang dapat salah satu bagian dalam tahapan atau dikenakan upaya paksa berupa proses praajudikasi saat ini). penangkapan atau penahanan oleh sikap hakim yang pasif dalam penyidik atau penuntut umum. pra peradilan pada kurap aturan penahanan kurap justru berdasarkan penelitian kepada memberikan peluang bagi aparat penegak tim perumus ruu revisi kurap hukum untuk menafsirkan dibolehkannya menurut andi hamzah selaku ketua tim menahan seseorang yang diduga sebagai perumus ruu revisi kurap dan pakar pelaku tindak pidana secara subjektif, hukum pidana universitas trisakti artinya kewenangan menahan atau tidak menjelaskan bahwa dalam menggunakan sepenuhnya tergantung dari penyidik kewenangannya, hakim pada pra dengan dasar yuridis yang bersifat sangat peradilan bersikap pasif, yaitu subjektif pula, dalam hal ini, baik situasi kewenangan yang dimiliki hakim pra penegakan hukum dan instrumen hukum peradilan hanya dipergunakan apabila ada saling mendukung potensi permohonan dan kewenangan tersebut penyalahgunaan kewenangan untuk tidak dapat dipergunakan bila tidak ada kepentingan pribadi. karena tidak ada permohonan. hakim pra peradilan forum yang berwenang memeriksanya menunggu adanya permohonan dari para akibatnya sampai saat ini masih banyak pemohon yang merasa haknya dilanggar terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan atau dirugikan atas tindakan hukum yang kesewenang wenangan dalam hal dilakukan oleh penyidik atau penuntut penangkapan dan penahanan terhadap umum dan permohonan ganti kerugian. kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) hakim pra peradilan tidak gugurnya pra peradilan dalam bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk kurap menghilangkan hak melakukan pengujian terhadap dugaan tersangka terjadinya pelanggaran dalam melakukan berdasarkan penelitian kepada tindakan hukum yang dilakukan oleh tim perumus ruu revisi kurap penyidik atau penuntut umum terhadap menurut andi hamzah selaku ketua tim tersangka atau terdakwa. jika ada dugaan perumus ruu revisi kurap dan pakar terjadinya pelanggaran yang dilakukan hukum pidana universitas trisakti oleh penyidik atau penuntut umum, hakim menjelaskan bahwa gugurnya pada pengadilan tidak memiliki pemeriksaan pra peradilan terjadi apabila wewenang hukum untuk melakukan perkaranya telah diperiksa oleh koreksi atau pengawasan, tetapi bagi pengadilan negeri atau pada saat hakim yang mengetahui terjadinya perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pelanggaran hukum pada tahap sementara pemeriksaan praperadilan pendahuluan oleh penyidik atau penuntut belum selesai. hal ini dimaksudkan untuk umum, hakim dapat menggunakan menghindari terjadinya penjatuhan wewenangnya pada saat pemeriksaan putusan yang berbeda. oleh karena itu pokok perkara untuk mempertimbangkan lebih tepat pemeriksaan praperadilan penggunakan wewenang dalam dihentikan dengan jalan menggugurkan penyidikan atau penuntutan yang tidak permintaan, dan sekaligus semua hal yang sesuai dengan ketentuan hukum acara atau berkenaan dengan perkara itu ditarik yang melawan hukum dalam pemeriksaan dalam kewenangan pengadilan negeri siding dan proses pengambilan putusan. untuk menilai dan meletusnya. misalnya, diketahui dalam sidang menurut banyak teoritis, ketentuan pengadilan tentang ada penyimpangan tersebut tidak mencerminkan keadilan, dalam pengumpulan alat bukti dijadikan karena dengan demikian tindakan yang dasar untuk menilai kekuatan alat bukti dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tersebut dalam pembuktian, penahanan tidak bisa diketahui sah menurut hukum yang tidak sesuai dengan prosedur, 'ataukah tidak. meskipun hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan mempunyai wewenang melakukan pidana yang lebih ringan. penahanan tidak bisa diajukan pra oleh karena pra peradilan tidak peradilan. oleh karena itu apabila ada berwenang untuk menguji dan menilai sah permintaan pemeriksaan pra peradilan atau tidaknya suatu penangkapan atau terhadap seorang hakim, haruslah ditolak penahanan, tanpa adanya permintaan dari dengan surat biasa luar sidang sema tersangka atau keluarganya atau pihak lain tahun isi surat edaran atas kuasa tersangka. sehingga apabila tersebut atas dengan alasan apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun telah dilakukan penahanan oleh hakim tindakan penangkapan atau penahanan maka pemeriksaan perkara pokok akan nyata nyata menyimpang dari ketentuan segera mulai diperiksa sehingga yang berlaku, maka sidang praperadilan permohonan pra peradilan dimaksud tidak dapat ditiadakan. adalah hal yang bersifat sia sia. ketentuan pranata hukum volume nomor juli ini membatasi wewenang pra peradilan seharusnya ada upaya hukum yang karena proses pemeriksaan pra peradilan memberikan perlindungan hukum bagi dihentikan dan perkaranya menjadi gugur mereka yang ditangkap, ditahan ataupun pada saat perkara pidana pokoknya mulai dihentikan penyidikan dan penunjukannya diperiksa oleh pengadilan negeri. kalau dimana perkara pokoknya telah diperiksa proses praperadilan yang belum selesai sidang pengadilan, apabila hal tersebut lalu dihentikan dan perkaranya yang tidak dilakukan oleh pembuat undang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur undang maka akan terjadi tindakan atas dasar alasan teknis karena perkara kesewenang wenangan oleh pejabat yang pidana pokok sudah mulai disidangkan, melakukan hal hal tersebut atas. yang bukan alasan prinsipil, maka tujuan tindakan sewenang wenang tersebut akan praperadilan menjadi tidak berfungsi, kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi kabur dan hilang. permohonan praperadilan baik terhadap menurut andi hamzah selaku penyidik maupun penuntut umum, maka ketua tim perumus ruu revisi kurap kedua pejabat tersebut dapat dengan menjelaskan bahwa tujuan pra peradilan leluasa melakukan upaya pelimpahan adalah memberikan penilaian hukum perkara pengadilan negeri dengan tentang pemeriksaan pendahuluan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka seperti yang dimaksud terhadap perkara tersebut yang berakibat dalam kurap, yang gugurnya permohonan pra peradilan keputusannya menjadi dasar untuk tersebut. membebaskan tersangka dari masalah hukum acara pra penangkapan dan atau penahanan yang peradilan dalam kurap: antara tidak sah serta tuntutan ganti rugi. oleh perdata, pidana dan minus aturan karena itu, sistem praperadilan seharusnya berdasarkan penelitian kepada menjamin adanya keputusan hukum yang tim perumus ruu revisi kurap tuntas, tidak dengan sistem gugur itu. menurut andi hamzah selaku ketua tim sistem hukum yang sesuai dengan azas perumus ruu revisi kurap dan pakar due process law harus menjamin hukum pidana universitas trisakti proses praperadilan sampai selesai hingga menjelaskan bahwa mengenai hukum terdapat keputusan yang tidak dapat acara dan proses pemeriksaan pra diganggu gugat lagi. peradilan, memang sebagian telah diatur adanya putusan gugur dalam dalam kurap. sebagai bagian dalam praperadilan menutup kemungkinan bagi sistem peradilan pidana terkhusus pemohon untuk melakukan upaya hukum kurap, maka sudah mendasar apabila atas putusan tersebut, dimana upaya pra peradilan kemudian dianggap sebagai hukum tersebut sangatlah penting bagi bagian hukum acara pidana yang harus pemohon untuk mengetahui keabsahan tunduk pada asas dan prinsip hukum acara dari tindakan hukum (penangkapan dan pidana. namun karena diatur dalam satu atau penahanan) yang dilakukan oleh bagian tersendiri dari bab wewenang pejabat tertentu berdasarkan pengadilan untuk mengadili, maka pra kewenangannya terhadap diri tersangka. peradilan diartikan sebagai lembaga yang kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) memiliki hukum acara yang dikhususkan masalah manajemen perkara pra yaitu hukum acara pra peradilan. namun peradilan dan ketepatan waktu pengaturan yang ada terlalu singkat, tidak pra peradilan dalam kurap dapat mencakup semua aspek dan prinsip berdasarkan penelitian kepada dalam hukum acara, sehingga tidak tim perumus ruu revisi kurap memberikan kejelasan tentang hukum menurut andi hamzah selaku ketua tim acara mana yang akan digunakan. perumus ruu revisi kurap dan pakar dalam praktiknya hukum acara hukum pidana universitas trisakti yang digunakan dalam pemeriksaan menjelaskan bahwa ada tiga pendapat praperadilan adalah hukum acara perdata. yang berbeda sebagai pedoman dalam khusus dalam soal penahanan, menentukan tenggang waktu pra penggunaan hukum acara perdata akan peradilan. pertama, pendapat yang membawa komplikasi tersendiri karena menyatakan bahwa putusan dijatuhkan pemohon tersangkalah yang harus hari dari tanggal penetapan sidang, maka membuktikan bahwa penahanan yang bertitik tolak dari pendapat tersebut maka dikenakan terhadap dirinya bertentangan hakim harus menjatuhkan putusan hari khususnya dengan dari tanggal penetapan hari sidang. berarti kurap. selain itu penggunaan hukum penetapan pemanggilan dan pemeriksaan acara perdata juga akan memaksa sidang maupun penjatuhan putusan berada pengadilan untuk hanya memeriksa aspek dalam jangka waktu tersebut. tidak aspek administratif dari penahanan seperti diperhitungkan tanggal penerimaan dan ada tidaknya surat perintah penahanan. tanggal registrasi. jangka waktu yang oleh karena hukum acara pra berada antara waktu penerimaan dengan peradilan dalam kurap tidak diatur waktu penetapan hari sidang dikeluarkan secara tegas, dan karena sifatnya dari perhitungan tenggang waktu yang permohonan, maka hakim mengacu pada ditentukan huruf hukum acara perdata. dalam hukum acara dalam pendapat ini seakan akan ada suatu perdata, praperadilan diajukan tempat pertimbangan atas makna proses memohon. beberapa hal yang tidak atur pemeriksaan cepat padahal ketentuan dalam kurap: dimaksud sudah menegaskan bahwa masalah pemanggilan kepada pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat memohon. oleh karena itu maka perhitungan tata cara mengajukan praperadilan tenggang waktu hari dimulai dari oleh pemohon. tanggal penetapan hari sidang, cara minimnya pengaturan beban perhitungan yang demikian mengurangi pembuktian (burden proof), arti kecepatan pemeriksaan dan sehingga tidak konsisten digunakan. penjatuhan putusan. pendapat ini kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang undang. kedua, dalam praktik praperadilan mulai dihitung hari sejak sidang pertama dibuka dimana setelah didaftarkan melalui kepaniteraan pidana pranata hukum volume nomor juli dan masukkan register dan beberapa faktor, terutama faktor disampaikan meja ketua untuk ditunjuk psikologis yang belum bisa disingkirkan hakim. ini terjadi karena biasanya ada oleh para pelaksana aparat penegak waktu hari dalam menentukan hari hukum. karena kalangan sementara sidang. proses pemanggilan dihadapkan aparat penegak hukum masih terdapat rasa pada syarat sahnya pemanggilan setidak sungkan melaksanakan ketentuan tidaknya hari sebelum hari sidang. huruf demi menunggang pemanggilan sah itu sabtu dan minggu perasaan pejabat yang terlibat dalam tidak dihitung. setelah ditetapkan hari pemeriksaan pra peradilan. padahal sidang, disini dimulai hari. apakah ini ketentuan huruf dalam hari kerja atau hari kalender tidak pemeriksaan pra peradilan yang ketahui pasti oleh pengadilan). menyangkut sah atau tidaknya penunjukkan hakim oleh ketua biasanya penangkapan penahanan dan lain lain, hari selesai, dan hakim dalam waktu hari hakim mendengar keterangan pemohon sudah menetapkan hari sidang. dan keterangan pejabat yang pemanggilan itu hari, karena itulah bersangkutan. mendengarkan keterangan banyak hakim yang menetukan bahwa pemohon pada umumnya tidak penentuan hari dihitung sejak mulai menimbulkan hambatan. pemohon sidang pertama digelar. pendapat ini juga sebagai orang yang berkepentingan kurang tepat dan tidak memenuhi perintah biasanya berusaha membantu undang undang. ketiga, mengenai penyelesaian pemeriksaan dengan hadir dijatuhkan hari dari tanggal pencatatan tepat waktu ketika pemeriksaan adalah pendapat yang lebih dekat dengan praperadilan. permasalahan yang sering ketentuan yang atur dalam menimbulkan hambatan dari kalangan huruf dalam hal ini hakim pejabat (penyidik atau penuntut) yang harus menjatuhkan putusan hari dari bersangkutan memperlihatkan rasa enggan tanggal permohonan register bahkan merasa keberatan diperiksa dalam kepaniteraan pengadilan. pelaksanaan sidang pra peradilan. yang demikian lebih bersesuaian dengan huruf dengan tegas secara imperatif prinsip peradilan yang cepat. secara memerintahkan hakim untuk menjatuhkan teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk putusan selambat lambatnya dalam hari untuk mengingkari jika berpegang kepada dari tanggal permohonan register atau ketentuan undang undang. hakim harus hari dari tanggal penetapan hari sidang. memberikan pelayanan yang cepat memperhatikan penggalian ketentuan sehingga putusan mesti jatuhkan dalam ketentuan yang dibicarakan atas waktu hari. namun dalam praktik, para penerapan ketentuan hakim tidak dapat memenuhi tenggat huruf tidak bisa terlepas kaitannya waktu tersebut secara tepat. dengan ketentuan huruf menurut andi hamzah selaku jika kedua ketentuan tersebut ketua tim perumus ruu revisi kurap hubungkan dengan prinsip praperadilan menjelaskan bahwa hambatan dan yakni memeriksa dan memutus dengan keterlambatan itu terjadi disebabkan acara cepat. berarti pemeriksaan dan kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) penjatuhan putusan harus bertumpu pada pada hakim. dalam bahasa lebih singkat, ketentuan huruf pengajuan permohonan merupakan kunci huruf takluk penerapannya utama dari kontrol dan pengawasan dalam ketentuan pengadilan terhadap upaya paksa yang huruf tidak menjadi soal apakah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. keterangan pemohon atau keterangan keberadaan penasihat hukum pejabat telah didengar atau tidak. sangat menjadi faktor penentu pokoknya dalam waktu hari hakim harus digunakannya mekanisme ini. mengingat menjatuhkan putusan. persentase jumlah tersangka yang ketegasan pelaksanaan penegak didampingi oleh penasihat hukum, dimana hukum yang demikian dapat dijadikan ketersediaan penasihat hukum sangat sebagai pendekatan mendidik bagi terbatas indonesia, terkhusus daerah pemohon dan pejabat yang terlibat agar daerah diluar pulau jawa dan terkhusnya mereka lebih tanggap memenuhi diluar jakarta. perlu untuk diketahui kewajiban hukum yang dibebankan bahwa undang undang indonesia tidak undang undang. hakim sedapat mungkin secara tegas mewajibkan adanya berani memperlihatkan sikap penerapan pendampingan oleh penasihat hukum, hukum yang lebih tegas dan membuang bahkan meletakkan kewajiban tersebut jauh jauh sikap memanjakan pejabat yang dengan ketersediaan penasihat hukum terlibat dengan dalih tenggang rasa demi daerah masing masing. latar belakang menjaga terbitnya hubungan kerja sama. tersangka yang mayoritas tidak jangan sampai menggadaikan kepentingan memahami hukum terlebih lagi proses pra penegakan hukum. peradilan, maka keadaan pra peradilan pra peradilan sangat tergantung menjadi sangat tidak efektif dalam dengan keberadaan kuasa hukum mengontrol tindakan upaya paksa oleh berdasarkan penelitian kepada pejabat yang berwenang dikarenakan tim perumus ruu revisi kurap faktor atas. menurut andi hamzah selaku ketua tim menelaah uraian atas maka perumus ruu revisi kurap dan pakar dapat diketahui bahwa gagasan untuk hukum pidana universitas trisakti merevisi kurap didasarkan pada adanya menjelaskan bahwa sifat post facetum dari kekurangan yang selama ini telah diatur pra peradilan yaitu keadaan dimana kurap. gagasan tersebut pada tahun ini pengujian dan kontrol terhadap upaya diilhami oleh andi hamzah yang paksa baru dapat dilakukan ketika merupakan pakar hukum pidana tindakan upaya paksa telah berlangsung universitas tri sakti dan sekaligus telah mengukuhkan sifat pasif dari pra sebagai ketua tim penyusun ruu revisi peradilan. sifat pasif ini mengakibatkan kurap tahun salah satu gagasan proses perlindungan ham dan dalam ruu revisi kurap tahun penghormatan terhadap martabat tersebut adalah mengganti lembaga pra seseorang yang dikenai upaya paksa baru peradilan dengan hakim pemeriksa dapat dilakukan dan diproses dalam ruang pendahuluan. berdasarkan uraian atas praperadilan ketika permohonan diajukan maka alasan utama gantinya lembaga pranata hukum volume nomor julidwi rahman mahasiswa program doktor ilmu hukum universitas diponegoro abstract pre trial has been set the criminal procedure code reap lot criticism from legal practitioners. practice, turns out pre trial failed give justice those seeking justice particular suspects criminal proceedings. government and parliament have made draft law the code criminal procedure draft criminal code) which one replace with justice pre preliminary examining judge. the main problem implementing this research include: what the reason for that the basis for the reconstruction policy settings preliminary examining judge criminal procedure bill results this study are: the reason which base the reconstruction policy settings preliminary examining judge better protect human rights guarantees particular for seeking justice the criminal justice process. keywords: policy, reconstruction, preliminary examining judge pendahuluan pembangunan budaya hukum pidana bara nawawi arief yang meliputi antara lain masalah pembangunan hukum pidana indonesia kesadaran hukum, perilaku hukum, meliputi ruang lingkup: pendidikan hukum dan ilmu hukum pembangunan substansi hukum pidana pidana. bara nawawi arief, yang meliputi hukum pidana materiel hlm. kitab undang undang hukum konsep sistem hukum pidana pidana (selanjutnya disebut kuhp), menurut hari disangka dan lily rosita undang undang luar kuhp) dan dapat juga dilihat dari sudut system hukum pidana formil kitab undang penegakan hukum pidana atau sistem undang hukum acara pidana pemidanaan, yang dapat dijelaskan (selanjutnya disebut kurap) serta sebagai berikut: hukum pelaksanaan pidana. dari sudut fungsional (dari sudut pembangunan struktur hukum pidana bekerjanya berfungsinya berproses yang meliputi institusi lembaga, a), sistem hukum pidana dapat sistem manajemen tata laksana dan diartikan sebagai: mekanisme serta sarana, prasarana keseluruhan sistem (aturan pendukung dari sistem penegakan perundang undangan) untuk hukum pidana fungsionalitas merasionalisasi ko nkretisasi hukum pidana, pra peradilan dengan hakim pemeriksa wewenang hakim pra peradilan. pendahuluan adalah untuk lebih bukan saja tentang sah atau tidaknya melindungi jaminan hak asasi manusia penangkapan, penahanan, khususnya bagi terdakwa atau tersangka penggeledahan, penyitaan, dalam proses pemidanaan terhadap penyadapan, tetapi juga pembatalan tindakan kesewenang wenangan aparat atau penangguhan penahanan, begitu penegak hukum dan menghindari pula tentang penghentian penyidikan terjadinya kemacetan oleh timbulnya atau penghentian penuntutan yang selisih antara petugas penyidik dari tidak berdasarkan asas oportunis,: instansi yang berbeda, sedangkan alasan hakim pemeriksa pendahuluan juga khusus diluncurkannya kebijakan memutus atau menetapkan tentang rekonstruksi pengaturan hakim pemeriksa ganti kerugian dan rehabilitasi, pendahuluan didasarkan pada: diatur tentang pembatasan waktu kewenangan pra peradilan dalam pemeriksaan hakim pemeriksa kurap hanya bersifat post facetum pendahuluan sesuai dengan asas pengujian penahanan dalam pra peradilan cepat sebagaimana peradilan terbatas hanya review disebutkan dalam ruu administratif dan dasar objektif revisi kurap tahun bahwa penahanan hakim pemeriksa pendahuluan sikap hakim yang pasif dalam pra memberikan keputusan dalam waktu peradilan pada kurap paling lambat (dua) hari terhitung gugurnya pra peradilan dalam sejak menerima permohonan, kurap menghilangkan hak ditegaskan pula dalam tersangka ruu revisi kurap tahun masalah hukum acara pra peradilan terhadap putusan atau penetapan dalam kurap: antara perdata, pidana hakim pemeriksa pendahuluan tidak dan minus aturan dapat diajukan upaya hukum banding masalah manajemen perkara pra maupun kasasi. berbeda dengan peradilan dan ketepatan waktu pra praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan dalam kurap peradilan yang sebenarnya tidak dapat pra peradilan sangat tergantung dimintakan kasasi, namun mahkamah dengan keberadaan kuasa hukum agung ma) menerima, sidang pra peradilan dilakukan apabila hakim pemeriksa pendahuluan ada tuntutan dari pihak pihak yang berkantor atau dekat rumah berhak. jadi, tidak ada sidang pra tahanan negara rutan) pada peradilan tanpa adanya tuntutan dari ruu revisi kurap tahun pihak pihak yang berhak memohon berbeda dengan hakim pra pemeriksaan pra peradilan, peradilan yang berkantor pengadilan wewenang hakim pemeriksa negeri pn), hal ini berarti bahwa pendahuluan yang tercantum dalam setiap rumah tahanan negara bab ill ruu kurap (rutan) terdapat atau ada hakim tahun jelas lebih luas dari pada kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) komisaris yang memutus seorang diri von saving dengan madzhab dan, sejarahnya terdapat relasi antara hukum hakim pemeriksa pendahuluan dapat dengan watak bangsa yang merupakan memberikan penetapan atau putusan cerminan dari volkgeist atau jiwa bangsa. mengenai pelanggaran terhadap hak maka hukum adat yang tumbuh dan tersangka apapun yang lain yang berkembang dalam volkgeist harus terjadi selama tahap penyidikan. hal dipandang sebagai hukum kehidupan yang ini menunjukkan bahwa hakim sejati. persoalan utama dalam hukum pemeriksa pendahuluan memiliki adalah menemukan asas dan doktrin tujuan untuk memberikan dalam nilai nilai hukum yang hidup dan perlindungan terhadap hak asasi berkembang mengikuti evolusi volkgeist. manusia khususnya bagi terdakwa atau menurut teori friedrich karl von saving tersangka. (volkgeist) bahwa undang undang dalam negara hukum, setiap dibentuk dari jiwa masyarakat karena pembentukan maupun pelaksanaan hukum masyarakat diikutkan partisipasinya untuk harus senantiasa melibatkan partisipasi menyampaikan aspirasinya seperti yang masyarakat. melalui partisipasi diperintahkan oleh undang undang. masyarakat untuk mendorong masyarakat partisipasi masyarakat hanya akan dapat untuk memobilisasi solidaritas sosial berlangsung bila partisipasi publik sehingga melahirkan hukum yang legit. terjamin. dari damordiharjo dan menurut dari damordiharjo dan shidarta shidarta, :hlm sebagaimana mengutip teori friedrich berdasarkan beberapa teori atas karl von saving yang menyatakan kebijakan rekonstruksi hakim pemeriksa bahwa: pendahuluan dalam rancangan undang hukum itu tidak dibuat melainkan undang revisi kitab undang undang tumbuh dan berkembang bersama sama hukum acara pidana ruu revisi dengan masyarakat law and kurap) tahun merupakan expression the common consciousness dorongan dari berbagai elemen spirit people). konsep ini masyarakat untuk menggantikan pra dipengaruhi oleh agama (supranatural), peradilan yang saat ini dalam seperti halnya yang berlaku indonesia pelaksanaannya menuai banyak kritikan. (pengaruh mazhab sejarah) dengan hal terpenting yang dihadapi dalam berlakunya hukum yang ditentukan oleh kebijakan rekonstruksi hakim pemeriksa keseimbangan. hukum tidak dibuat, tetapi pendahuluan dalam rancangan undang hukum tumbuh dan berkembang bersama undang kitab undang undang hukum masyarakat (das rechts wird nicht acara pidana ruu kurap) tahun macht, ist und wird mit dem vole). adalah keterkaitan antara kebijakan menurut von saving (volkgeist), hukum pemerintah dengan pelaksanaan sistem itu lahir dari jiwa masyarakat yang peradilan pidana terpadu yang menjunjung mengakomodasi masyarakat. dari tinggi ham. dalam suatu konsep damordiharjo dan shidarta, :hlm kebijakan publik sebagaimana dijelaskan pranata hukum volume nomor juli dalam teori thomas dye sebagai pendahuluan maka perlu ada pengawasan, berikut: karena dengan pengawasan tersebut dapat public policy whatever dilihat dengan tujuan yang akan dicapai governments choose not do . dengan berpedoman rencana yang telah kebijakan publik adalah apa saja yang ditetapkan terlebih dahulu oleh dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan pemerintah mengingat bahwa hakim atau untuk tidak dilakukan). menurut pemeriksa pendahuluan tidak saja menilai william dunn dalam pengertian ini, sah atau tidaknya penangkapan dan atau pusat perhatian dari kebijakan publik tidak penahanan tetapi juga menilai sah atau hanya dilakukan oleh pemerintah, tidaknya penggeledahan, penyitaan melainkan termasuk apa saja yang tidak dan atau penyadapan. dibandingkan dilakukan oleh pemerintah. apa saja yang dengan wewenang pra peradilan tidak dilakukan oleh pemerintah itulah wewenang hakim pemeriksa pendahuluan yang memberikan dampak cukup besar terlihat lebih luas dan lebih terperinci. terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan tindakan yang dilakukan iii. penutup pemerintah. william dunn, :hlm. berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat thomas dye memberikan disimpulkan bahwa kebijakan penjelasan bahwa kebijakan sebagai rekonstruksi pengaturan hakim apapun yang dipilih pemerintah untuk pemeriksa pendahuluan dalam rancangan dilakukan atau untuk tidak dilakukan (is undang undang revisi kitab undang whatever government choose not undang hukum acara pidana ruu do). definisi ini menekankan bahwa revisi kurap) tahun sebagai kebijakan publik adalah mengenai berikut: alasan yang menjadi dasar perwujudan tindakan dan bukan adanya kebijakan rekonstruksi pengaturan merupakan pernyataan keinginan hakim pemeriksa pendahuluan dalam pemerintah atau pejabat publik semata. rancangan undang undang revisi kitab samping itu pilihan pemerintah untuk undang undang hukum acara pidana tidak melakukan sesuatu juga merupakan ruu revisi kurap) tahun maka kebijakan publik karena mempunyai alasan utama gantinya lembaga pra pengaruh atau dampak yang sama dengan peradilan dengan hakim pemeriksa pilihan pemerintah untuk melakukan pendahuluan adalah untuk lebih sesuatu. melindungi jaminan hak asasi manusia dalam pelaksanaan suatu khususnya bagi terdakwa atau tersangka kebijakan lebih bersifat transparan. dalam proses pemidanaan terhadap dalam penyelenggaraan kebijakan tindakan kesewenang wenangan aparat pemerintah dengan pelaksanaan sistem penegak hukum dan menghindari peradilan pidana terpadu yang menjunjung terjadinya kemacetan oleh timbulnya tinggi ham dan untuk mencapai tujuan selisih antara petugas penyidik dari dari keefektifan hukum yang seperti instansi yang berbeda. sedangkan alasan kebijakan rekonstruksi hakim pemeriksa khusus diluncurkannya kebijakan kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) rekonstruksi pengaturan hakim pemeriksa hakim pemeriksa pendahuluan juga pendahuluan didasarkan pada: memutus atau menetapkan tentang kewenangan pra peradilan dalam ganti kerugian dan rehabilitasi, kurap hanya bersifat post facetum diatur tentang pembatasan waktu pengujian penahanan dalam pra pemeriksaan hakim pemeriksa peradilan terbatas hanya review pendahuluan sesuai dengan asas administratif dan dasar objektif peradilan cepat sebagaimana penahanan disebutkan dalam ruu sikap hakim yang pasif dalam pra revisi kurap tahun bahwa peradilan pada kurap hakim pemeriksa pendahuluan gugurnya pra peradilan dalam memberikan keputusan dalam waktu kurap menghilangkan hak paling lambat (dua) hari terhitung tersangka sejak menerima permohonan, masalah hukum acara pra peradilan ditegaskan pula dalam dalam kurap: antara perdata, pidana ruu revisi kurap tahun dan minus aturan terhadap putusan atau penetapan masalah manajemen perkara pra hakim pemeriksa pendahuluan tidak peradilan dan ketepatan waktu pra dapat diajukan upaya hukum banding peradilan dalam kurap maupun kasasi. berbeda dengan pra peradilan sangat tergantung praktek sekarang yang ada putusan pra dengan keberadaan kuasa hukum peradilan yang sebenarnya tidak dapat sidang pra peradilan dilakukan apabila dimintakan kasasi, namun mahkamah ada tuntutan dari pihak pihak yang agung ma) menerima, berhak. jadi, tidak ada sidang pra mm. hakim pemeriksa pendahuluan peradilan tanpa adanya tuntutan dari berkantor atau dekat rumah pihak pihak yang berhak memohon tahanan negara rutan) pada pemeriksaan pra peradilan, ruu revisi kurap tahun wewenang hakim pemeriksa berbeda dengan hakim pra pendahuluan yang tercantum dalam peradilan yang berkantor pengadilan bab ruu revisi negeri pn), hal ini berarti bahwa kurap tahun jelas lebih luas setiap rumah tahanan negara dari pada wewenang hakim pra rutan) terdapat atau ada hakim peradilan. bukan saja tentang sah atau komisaris yang memutus seorang diri tidaknya penangkapan, penahanan, dan, penggeledahan, penyitaan, hakim pemeriksa pendahuluan dapat penyadapan, tetapi juga pembatalan memberikan penetapan atau putusan atau penangguhan penahanan, begitu mengenai pelanggaran terhadap hak pula tentang penghentian penyidikan tersangka apapun yang lain yang atau penghentian penuntutan yang terjadi selama tahap penyidikan. hal tidak berdasarkan asas oportunis, ini menunjukkan bahwa hakim pemeriksa pendahuluan memiliki tujuan untuk memberikan pranata hukum volume nomor juli perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka. daftar pustaka buku anthony susanto, teori teori hukum, ketika ditata, bandung, andi hamzah, hukum acara pidana indonesia, sinar grafika, jakarta, bara nawawi arief, bunga rampai kebijakan hukum pidana, citra aditya bakti, bandung, hari disangka dan lily rosita, komentar kurap, mandar maju, bandung, gemar seno adji, hukum acara pidana dalam prosesi, serangga, jakarta, lobby logan, pra peradilan indonesia, thalia indonesia, jakarta, dari damordiharjo dan shidarta, pokok pokok filsafat hukum apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia, ed. pt. gramedia pustaka utama, jakarta, william dunn, pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua), gajah mada university press, yogyakarta, sr. santri, asas asas pidana indonesia dan penerapannya, alumni alam patahan, jakarta, kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi raseluruhan sistem (aturan sejarah masa lalu indonesia yang perundang undangan) yang merupakan wilayah jajahan dengan mengatur bagaimana hukum sebutan hindia belanda nederlandsch pidana ditegakkan atau indie). sejarah masa lalu indonesia dalam dioperasionalkan secara konkret penyelenggaraan peradilan pidana yang sehingga seseorang dijatuhi sanksi berbasis pada hukum eropa kontinental (hukum) pidana. dengan tersebut berpedoman pada het heroine pengertian demikian, maka sistem inlandsche element hir). dasar hukum hukum pidana identik dengan tersebut diberlakukan sebagai pedoman sistem penegakan hukum pidana tentang acara perkara pidana sipil oleh yang terdiri dari sub sistem semua pengadilan dan kejaksaan hukum pidana materiel substantif, seluruh wilayah republik indonesia. sub sistem hukum pidana formal gemar seno adji, :hlm. dan subsistem pelaksanaan hukum proses pelaksanaan hukum pidana pidana. pengertian sistem hukum masa sekarang ini erat hubungannya pidana pemidanaan yang demikian dengan masalah peradilan yang dalam itu dapat disebut dengan system pelaksanaannya harus menggunakan hukum pidana pemidanaan hukum acara pidana, karena hukum acara fungsional atau sistem hukum pidana mengatur hak hak seseorang serta pidana pemidanaan dalam arti wewenang aparat penegak hukum apabila luas. tersangkut dalam perkara pidana seperti dari sudut norma substantif (hanya penangkapan, penahanan dan penuntutan. dilihat dari norma norma hukum kurap yang hadir menggantikan pidana substantif), sistem hukum het heroine inlandsche element hir) pidana pemidanaan dapat diartikan menurut andi hamzah sebagai payung sebagai: hukum acara indonesia. kehadiran keseluruhan sistem aturan norma kurap kitab undang undang hukum hukum pidana materiel untuk acara pidana) dimaksudkan oleh pembuat pemidanaan, atau undang undang untuk mengoreksi keseluruhan sistem aturan norma pengalaman praktek peradilan masa lalu hukum pidana materiel untuk yang tidak sejalan dengan penegakan hak pemberian penjatuhan dan asasi manusia bawah aturan hir, pelaksanaan pidana. hari sekaligus memberi legalisasi hak asasi disangka dan lily rosita, kepada tersangka atau terdakwa untuk :hlm. membela kepentingannya dalam proses menurut gemar seno adji bahwa hukum. oleh karena itu, hukum acara hukum indonesia merupakan campuran pidana nasional, wajib didasarkan pada dari sistem hukum eropa, hukum agama falsafah pandangan hidup bangsa dan dan hukum adat. sebagian besar sistem dasar negara (pancasila), maka sudah yang dianut, baik perdata maupun pidana, seharusnya ketentuan materi atau berbasis pada hukum eropa kontinental, tercermin perlindungan terhadap hak khususnya dari belanda karena aspek asasi manusia serta kewajiban pranata hukum volume nomor juli warganegara. andi hamzah, :hlm. praduga tidak bersalah (resumption innocence) sebagaimana tercantum dalam salah satu manifestasi undang undang nomor tahun perlindungan hak hak asasi manusia yang tentang kekuasaan kehakiman tercantum dalam kurap adalah adanya yang menyatakan bahwa setiap orang lembaga pra peradilan untuk setiap warga yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau negara yang ditangkap, ditahan dan dihadapkan depan pengadilan wajib dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) dianggap tidak bersalah sebelum ada berdasarkan ketentuan undang undang. putusan pengadilan yang menyatakan lembaga pra peradilan tersebut kesalahannya dan telah memperoleh sebagaimana yang ditentukan dalam kekuatan hukum tetap . kurap yaitu pada angka pemerintah dan dewan perwakilan adalah wewenang pengadilan negeri rakyat dpr) telah membuat suatu untuk memeriksa dan memutus menurut rancangan undang undang revisi kitab cara yang diatur dalam undang undang undang undang hukum acara pidana nomor tahun adalah diantaranya: (selanjutnya disebut ruu revisi sah atau tidaknya suatu penangkapan kurap) yang salah satu isinya dan atau penahanan atas permintaan mengganti lembaga pra peradilan dengan tersangka atau keluarganya atau pihak hakim pemeriksa pendahuluan. latar lain atas kuasa tersangka, belakang yang mendasari munculnya sah atau tidaknya penghentian hakim pemeriksa pendahuluan adalah penyidikan atau penghentian untuk lebih melindungi jaminan hak asasi penuntutan atas permintaan demi manusia dalam proses pemidanaan dan tegaknya hukum dan keadilan, menghindari terjadinya kemacetan oleh permintaan ganti kerugian atau timbulnya selisih antara petugas penyidik rehabilitasi oleh tersangka atau dari instansi yang berbeda. peristiwa keluarganya atau pihak lain atas penangkapan dan penahanan yang tidak kuasanya yang perkaranya tidak sah merupakan pelanggaran serius diajukan pengadilan. terhadap hak asasi kemerdekaan dan berdasarkan ketentuan kebebasan orang. penyitaan yang tidak angka kurap dapat diketahui bahwa sah merupakan pelanggaran serius salah satu tujuan dibuatnya kurap tidak terhadap hak milik orang, dan lain adalah untuk memberikan penggeledahan yang tidak sah merupakan perlindungan kepada tersangka, sehingga pelanggaran terhadap ketentraman rumah dapat terhindar dari tindakan kesewenang tempat kediaman orang. wenangan aparat penegak hukum dasar pemikiran adanya hakim khususnya pada tingkat penyidikan pemeriksa pendahuluan dalam sistem maupun penuntutan, perkosaan terhadap eropa kontinental, antara lain belanda, harkat dan martabat manusia sejauh sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada mungkin dapat dihindari seperti salah fungsi hukum acara pidana yang bertujuan tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, mencari dan menemukan kebenaran sejati disamping itu juga menjunjung tinggi asas serta menjalankan atau melaksanakan kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) hukum pidana materiil. hukum pidana terhadap tindakan kesewenang wenangan materiil memiliki asas fundamental bahwa aparat penegak hukum dan menghindari tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada terjadinya kemacetan oleh timbulnya undang undang yang mengatur selisih antara petugas penyidik dari sebelumnya (null delicatus nulla pena instansi yang berbeda, sedangkan alasan provide siena lege penari). asas ini yang khusus diluncurkannya kebijakan dimuat dalam webbook van rekonstruksi hakim pemeriksa straftrecht belanda, mempengaruhi pendahuluan didasarkan pada andi keseluruhan proses hukum acara pidana, hamzah, hlm. baik dalam penyidikan, penuntutan aa. sidang pra peradilan dilakukan maupun penggeledahan. lobby logan, apabila ada tuntutan dari pihak pihak :hlm. yang berhak. jadi, tidak ada sidang pra kebijakan rekonstruksi pengaturan peradilan tanpa adanya tuntutan dari hakim pemeriksa pendahuluan yang pihak pihak yang berhak memohon sebagaimana termuat dalam ruu pemeriksaan pra peradilan, revisi kurap tahun memang wewenang hakim pemeriksa mempunyai kewenangan eksekutif. pendahuluan yang tercantum dalam kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim bab ruu revisi pemeriksa pendahuluan itu sendiri adalah kurap tahun jelas lebih luas sesuatu yang menjadi garis besar dan dari pada wewenang hakim pra dasar rencana atau arah tindakan yang peradilan. bukan saja tentang sah atau memilki maksud dan tujuan yang tidaknya penangkapan, penahanan, ditetapkan oleh suatu lembaga yang penggeledahan, penyitaan, berwenang dalam pelaksanaan suatu penyadapan, tetapi juga pembatalan pekerjaan, kepemimpinan dalam atau penangguhan penahanan, begitu pemerintahan serta dalam mengatasi suatu pula tentang penghentian penyidikan permasalahan atau suatu perubahan atau atau penghentian penuntutan yang pembaharuan suatu negara. selanjutnya tidak berdasarkan asas oportunis, kewenangan eksekutif dari hakim hakim pemeriksa pendahuluan juga pemeriksa pendahuluan yaitu melakukan memutus atau menetapkan tentang suatu konsultasi konsultasi hukum kepada ganti kerugian dan rehabilitasi, penyidik dan penuntut umum dalam diatur tentang pembatasan waktu melakukan upaya paksa pada penyidikan pemeriksaan oleh hakim pemeriksa dan penuntutan. pendahuluan sesuai dengan asas menurut andi hamzah selaku peradilan cepat sebagaimana ketua tim penyusun ruu revisi kurap disebutkan dalam ruu tahun menyebutkan alasan utama revisi kurap tahun bahwa gantinya lembaga pra peradilan dengan hakim pemeriksa pendahuluan hakim pemeriksa pendahuluan adalah memberikan keputusan dalam waktu untuk lebih melindungi jaminan hak asasi paling lambat (dua) hari terhitung manusia khususnya bagi terdakwa atau sejak menerima permohonan, tersangka dalam proses pemidanaan pranata hukum volume nomor juli ditegaskan pula dalam tersebut, peneliti tertarik untuk ruu revisi kurap tahun mengkaji secara yuridis normatif terhadap putusan atau penetapan analisis tentang kebijakan rekonstruksi hakim pemeriksa pendahuluan tidak pengaturan hakim pemeriksa dapat diajukan upaya hukum banding pendahuluan yang ada dalam ruu maupun kasasi. berbeda dengan revisi kurap tahun praktek sekarang yang ada putusan pra berdasarkan latar belakang yang peradilan yang sebenarnya tidak dapat telah diuraikan, maka penulis hendak dimintakan kasasi, namun mahkamah melakukan penelitian dengan agung ma) menerima, permasalahan dalam penelitian ini. yang hakim pemeriksa pendahuluan berkaitan dengan alasan yang menjadi berkantor atau dekat rumah dasar adanya kebijakan rekonstruksi tahanan negara rutan) pada pengaturan hakim pemeriksa ruu revisi kurap tahun pendahuluan dalam rancangan undang berbeda dengan hakim pra undang revisi kitab undang undang peradilan yang berkantor pengadilan hukum acara pidana ruu revisi negeri pn), hal ini berarti bahwa kurap) tahun setiap rumah tahanan negara ti. pembahasan (rutan) terdapat atau ada hakim alasan yang menjadi dasar adanya pemeriksa pendahuluan yang kebijakan rekonstruksi pengaturan memutus seorang diri dan, hakim pemeriksa pendahuluan dalam hakim pemeriksa pendahuluan dapat rancangan undang undang revisi memberikan penetapan atau putusan kitab undang undang hukum acara mengenai pelanggaran terhadap hak pidana ruu revisi kurap) tahun tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. hal salah satu manifestasi ini menunjukkan bahwa hakim perlindungan hak hak asasi manusia yang pemeriksa pendahuluan memiliki tercantum dalam kurap adalah adanya tujuan untuk memberikan lembaga pra peradilan untuk setiap warga perlindungan terhadap hak asasi negara yang ditangkap, ditahan dan manusia khususnya bagi terdakwa atau dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) tersangka. berdasarkan ketentuan undang undang. hal hal tersebut adalah sebagian lembaga pra peradilan tersebut faktor faktor yang mendorong sebagaimana yang ditentukan dalam pemerintah untuk mengganti lembaga kurap yaitu pada angka pra peradilan dengan memunculkan adalah wewenang pengadilan negeri untuk kebijakan rekonstruksi pengaturan memeriksa dan memutus menurut cara hakim pemeriksa pendahuluan yang diatur dalam undang undang nomor ruu revisi kurap tahun tahun adalah diantaranya: dalam rangka penyempurnaan hukum sah atau tidaknya suatu penangkapan acara pidana masa yang akan dan atau penahanan atas permintaan datang. sehubungan dengan hal kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) tersangka atau keluarganya atau pihak dari praktisi hukum. dalam prakteknya, lain atas kuasa tersangka, ternyata pra peradilan kurang memberikan sah atau tidaknya penghentian rasa keadilan bagi para pencari keadilan penyidikan atau penghentian khususnya tersangka dalam proses penuntutan atas permintaan demi peradilan pidana. andi hamzah, tegaknya hukum dan keadilan, hlm. permintaan ganti kerugian atau berdasarkan penelitian kepada rehabilitasi oleh tersangka atau tim perumus ruu revisi kurap keluarganya atau pihak lain atas menurut teuku hasbullah selaku tim kuasanya yang perkaranya tidak perumus ruu revisi kurap dan diajukan pengadilan. akademisi universitas indonesia berdasarkan angka menjelaskan bahwa pra peradilan yang kurap dapat diketahui bahwa salah satu selama ini diatur dalam kurap masih tujuan dibuatnya kurap tidak lain mempunyai kelemahan kelemahan adalah untuk memberikan perlindungan mengingat usia kurap saat ini hampir kepada tersangka, sehingga dapat tiga puluh empat tahun, yang sangat terhindar dari tindakan kesewenang layak membutuhkan perubahan sesuai wenangan aparat penegak hukum dengan perkembangan zaman. khususnya pada tingkat penyidikan keberadaan pra peradilan ini menuai maupun penuntutan, perkosaan terhadap banyak kritikan dari para praktisi hukum harkat dan martabat manusia sejauh karena ada hal hal yang seharusnya diatur mungkin dapat dihindari seperti salah oleh pra peradilan tetapi tidak tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, diakomodasi kurap. selain itu, disamping itu juga menjunjung tinggi asas walaupun lembaga pra peradilan dibentuk praduga tidak bersalah (resumption untuk menjalankan fungsi pengawasan innocence) sebagaimana tercantum dalam pengadilan terhadap proses pemeriksaan undang undang nomor tahun pendahuluan agar lebih bersifat adil dan tentang kekuasaan kehakiman manusiawi, tetapi dalam pelaksanaannya, yang menyatakan bahwa setiap orang terdapat beberapa ketentuan dalam yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau kurap yang menimbulkan persoalan dihadapkan depan pengadilan wajib yang mendorong pemerintah untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada membuat suatu kebijakan rekonstruksi putusan pengadilan yang menyatakan pengaturan hakim pemeriksa kesalahannya dan telah memperoleh pendahuluan dalam rancangan undang kekuatan hukum tetap . undang revisi kitab undang undang saat ini pra peradilan hukum acara pidana ruu revisi dipertanyakan kembali keefektifannya dan kurap), adapun persoalan lembaga pra diperbandingkan dengan konsep hakim peradilan dalam kurap antara lain: komisaris (pada masa hindia belanda masalah subjek hukum dalam pra pernah diberlakukan richter komisaris). peradilan pra peradilan yang selama ini telah diatur subjek hukum ialah dalam kurap menuai banyak kritikan orang perorangan dan badan hukum. pranata hukum volume nomor juli menurut teuku hasbullah selaku tim dilakukan oleh penyidik atau penuntut perumus ruu revisi kurap umum, misalnya tidak sahnya menjelaskan bahwa jika dicermati pemeriksaan surat surat, pemasukan ketentuan dalam kurap tampak bahwa rumah dan penggeledahan. disamping itu subjek hukum dalam pra peradilan terdiri terdapat beberapa ketentuan dalam dari penyidik, penuntut umum, tersangka kurap, misalnya atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang huruf dan kurap yang tidak berkepentingan, sedangkan pihak yang sinkron dengan kurap, dimana dapat pra peradilankan yaitu penyidik kewenangan pra peradilan yang disebut dan penuntut umum. persoalan yang dapat dalamnya tidak sama. muncul apakah lembaga swadaya hakim pra peradilan yang bersikap masyarakat lsm) atau organisasi non pasif pemerintah ordo) yang tata cara pemeriksaan pra mengatasnamakan kepentingan peradilan lebih mirip seperti proses masyarakat umum korban kejahatan pemeriksaan perkara perdata. hal ini tertentu dapat mengajukan pra peradilan. dapat dilihat dari terminologi yang apakah lsm atau ordo termasuk digunakan dalam proses pra peradilan, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pihak pemohon dan memohon pra pra peradilan, mengingat beberapa waktu peradilan, tahap tahap pemeriksaan, dan lalu indonesian corruption watch icw) lain lain. konsekuensi lainnya menurut pernah mengajukan pra peradilan teuku hasbullah selaku tim perumus terhadap kejaksaan agung terkait dengan ruu revisi kurap menjelaskan bahwa penghentian penyidikan beberapa kasus adalah hakim dalam pra peradilan korupsi, yang dalam putusannya bersikap pasif sehingga sekalipun menyatakan bahwa icw bukan mengetahui adanya kesalahan prosedur merupakan pihak ketiga yang pada saat pemeriksaan pendahuluan, tetapi berkepentingan. jika ada pihak yang mengajukan masalah kewenangan pra peradilan permohonan pemeriksaan pra peradilan, menurut teuku hasbullah selaku hakim tidak bisa memanggil pihak yang tim perumus ruu revisi kurap melakukan kesalahan prosedur untuk menjelaskan bahwa kewenangan pra diperiksa jika tidak ada yang peradilan terdiri dari sah tidaknya suatu mempraperadilankan. dikatakan hakim penangkapan dan penahanan, sah tidaknya bersikap pasif karena hakim pra peradilan penghentian penuntutan atas penghentian cenderung hanya menilai syarat formil penyidikan serta permintaan ganti dari suatu perkara hakim pra peradilan kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang tidak mempunyai kewenangan untuk yang perkaranya dihentikan pada tingkat menilai syarat materil walaupun tindakan penyidikan atau penuntutan ata karena dari pejabat yang bersangkutan tidak sah penangkapan atau penahanannya tidak menurut hukum. sah. ruang lingkup ini dinilai terlalu jangka waktu pemeriksaan pra sempit karena tidak menjangkau tidak peradilan sahnya upaya paksa lainnya yang kebijakan rekonstruksi pengaturan hakim .( dwi rahman) jangka waktu pemeriksaan pra kasasi berpendapat bahwa kurap tidak peradilan sebagaimana diatur dalam melarang mengajukan kasasi terhadap huruf kurap, yakni putusan pra peradilan, sementara muchtar selambat lambatnya selama tujuh hari yara, salah seorang penasihat hukum dalam praktek sering kali dinilai terlalu tersangka ginanjar kartasasmita singkat. terlebih lagi dalam huruf berpendapat bahwa sesuai dengan buku diatur bahwa pemeriksaan pra peradilan kerja mahkamah agung republik yang sedang berjalan gugur jika indonesia maka putusan pra peradilan pemeriksaan perkara pokoknya sudah tidak dapat dikuasai. menurut teuku diperiksa oleh pengadilan negeri. menurut hasbullah selaku tim perumus ruu teuku hasbullah selaku tim perumus revisi kurap berpendapat bahwa ruu revisi kurap menjelaskan bahwa putusan mahkamah agung yang yang paling dirugikan dengan aturan menerima dan mengabulkan permohonan tersebut terutama pihak pemohon yang kasasi atas putusan perkara pra peradilan, berstatus tersangka atau keluarganya yang bertentangan dengan prinsip kurap berhadapan dengan pejabat peradilan sehingga menjadi cacat hukum. sebagai memohon. dalam kasus tersebut menelaah uraian atas, dapat pada umumnya pemohon memerlukan diketahui bahwa persoalan persoalan banyak waktu untuk mencari bukti yang ketentuan pra peradilan dalam kurap bisa dipastikan sulit guna menghadapi yang muncul dalam pelaksanaannya memohon yang karena posisinya memiliki tersebut, maka diperlukan langkah banyak akses untuk mematahkan dalil langkah pembaharuan kurap. salah satu pemohon pra peradilan. langkah yang ditawarkan adalah dengan masalah upaya hukum terhadap mengganti lembaga pra peradilan menjadi putusan pengadilan hakim pemeriksa pendahuluan kurap pada intinya sebagaimana yang dirancang oleh tim mengatur bahwa kecuali putusan pra perumus ruu revisi kurap. bagian peradilan yang menyatakan sah tidaknya umum penjelasan kurap menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan. bahwa alasan gantinya pra peradilan menurut teuku hasbullah selaku tim dengan kebijakan rekonstruksi pengaturan perumus ruu revisi kurap hakim pemeriksa pendahuluan karena pra menjelaskan bahwa pada prinsipnya peradilan yang selama ini telah diatur putusan pra peradilan tidak dapat diajukan dalam kurap belum berjalan banding. akan tetapi, dalam praktek yang sebagaimana mestinya. ternyata putusan pra peradilan yang tidak berdasarkan penelitian komisi dapat dimintakan banding dapat diajukan iii dewan perwakilan rakyat menurut upaya hukumnya melalui kasasi. salah mulfachri harahap selaku anggota satu contohnya adalah pra peradilan komisi iii dpr fraksi partai amanat ginanjar kartasasmita yang bahkan dalam nasional menjelaskan bahwa kurap putusan kasusnya mahkamah agung yang saat ini dipergunakan memang layak ma) mengabulkan permohonan kasasi. membutuhkan reformasi sesuai dengan pihak kejaksaan agung yang mengajukan perkembangan zaman dan tata hukum pranata hukum volume nomor juli
aas semak peraturan bupati brebes nomor tahun tentang pedoman pengelolaan balai benih ikan malahan milikpendapatan asli daerah pad) dan unsur pelayanan publik dari balai benih ikan bbi) malahan, perlu dilaksanakan pengelolaan dan pengembangan yang lebih optimal dan terkendali, bahwmasih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengembangan bbi malahayumemutuskanrikanan adalah dinas perikanan kabupaten brebes. kepala dinas perikanan adalah kepala dinas perikanan kabupaten brebes. balai benih ikan malahan yang selanjutnya disebut bbi malahan adalah balai benih ikan yang dikelola oleh dinas perikanan yang berlokasi desa malahan, kecamatan banjarharjo. pengelolaan dan pengembangan mengusahakan dari proses pengerjaan lahan, pemeliharaan induk, pemeliharaan sarana produksi perbenihan, pelayanan teknis pembenihan ikan sampai dengan proses produksi benih ikan, teknis budidaya pembesaran ikan sebagai sarana pelayanan publik. kas daerah adalah kaspendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat pad adalah pendapatan asli daerah kabupaten brebes. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan bupati ini sebagai pedoman pengelolaan bbi malahan milik pemerintah kabupaten brebes. tujuan pengelolaan bbi malahan, yaitu: meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi pembenihan dan pembesaran ikan bagi masyarakat. sebagai salah satu sumber pad. bbi malahan berfungsi sebagai sarana penyediaan benih ikan, serta sebagai sarana publik untuk pengembangan dan peningkatan budidaya bagi masyarakat. bab iii organisasi dan manajemen sebagai penanggung jawab pengelola bbi malahan adalah kepala dinas perikanan. kepala dinas perikanan menunjuk petugas pengelola lapangan dengan surat keputusan kepala dinas perikanan. dalam melaksanakan tugasnya petugas pengelola bertanggung jawab kepada kepala dinas perikanan. kepala dinas perikanan mempertanggungjawabkan semua hasil kegiatan pengelolaan bbi dan melaporkan kepada bupati paling lama setiap (enam) bulan. dalam mengelola kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, petugas pengelola dapat diminta pertimbangan teknis kepada tim asistensi. tim asistensi terdiri dari para kepala bidang kepala seksi yang membidangi perbenihan ikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. ketentuan lebih lanjut mengenai tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas perikanan. untuk menangani kegiatan pengelolaan bbi malahan diperlukan beberapa tenaga kerja yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. besarnya upah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan upah minimum regional kabupaten brebes. bab produksi dan pemasaran hasil produksi berupa benih dan calon induk induk yang diharapkan memiliki kualitas baik. hasil produksi benih, calon induk induk sebagian dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai harga yang telah ditentukan dalam keputusan kepala dinas perikanan, sebagian dari hasil diberikan sebagai hibah dengan dasar usulan dan adanya keputusan sesuai aturan hibah yang berlaku. setiap penjualan produksi dilaporkan secara periodik setiap bulan oleh petugas pengelola kepada kepala dinas perikanan. kolam percontohan budidaya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. bab penerimaan dan pembiayaan penerimaan hasil penjualan dari pengelolaan bbi malahan disetorkan kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima yang telah ditunjuk dengan keputusan bupati paling lambat 1x24 jam setelah penerimaan hasil penjualan. pembiayaan pengelolaan bbi malahan dibebankan pada apbd kabupaten brebes tahun berkenaan. bab pengawasan kepala dinas perikanan sebagai penanggung jawab pengelolaan bbi malahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan lapangan. bupati dibantu inspektur kabupaten brebes melaksanakan pengawasan intern atas penggunaan dana apbd untuk pengelolaan bbi malahan. bab vii pelaporan setiap bulan selama tahun berkenaan petugas pengelola melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas perikanan. tiap akhir tahun anggaran, kepala dinas perikanan sebagai penanggung jalan untuk selanjutnya melaporkan hasil kegiatan pengelolaan bbi malahan kepada bupati. bab vis international journal innovation, creativity and change. volume issue competitive enhancement efforts domestic agribusiness with preservation plant variations erina b?, tami rusli?, zainal mpu jannah, melissa safitri!, randy ritongaf, ?4e faculty law, universitas bandar lampung, indonesia, corresponding author email: tami.rusli(@ubl.ac.id, zainal(ubl.ac.id, melissa.safitri(ubl.ac.id, the establishment act concerning the preservation plant varieties indonesia was carried out preparation for indonesia join the union internationale organization pour protection des intentions vegetable upon). the problem this study how legal protection for plant variety inventors increasing the national competitiveness agribusiness. the results showed that the protection plant varieties, act concerning patents and act concerning preservation plant variety the implementation the trade related aspects intellectual property rights, could not implemented indonesian breeder. the law patents has not accommodate the various expectations breeder holders protect their inventions. variety protection, through the law the preservation plant variety, effort increase the competitiveness national agribusinesses the form provisions for the protection plant varieties that have not been assertion. clear that this has not been understood breeder indonesian holders existing plant varieties, who are significant part the intellectual property ip) that has contributed economic development. key words: legal protection, plant variety, national competitiveness. introduction indonesia has great opportunity become one largest agribusiness country's become one the largest producers important agribusiness commodities. with international trade liberalization, intense competition will occur the international agribusiness product market, competitive advantage becomes decisive factor saragih, international journal innovation, creativity and change. volume issue the international convention for the protection new varietas plants, hereafter referred the union internationale pour protection des intentions vegetable upon convention) was formed protect the rights breeder, and current, indonesia not member upon. this because indonesia does not have the readiness become member. membership forced, this will harm indonesian breeder due the flood overseas plant variety products. the establishment act concerning plant variety protection pvp act), referred the upon convention that its provisions are line with other countries' pvp acts. the establishment the indonesian pvp act was carried out preparation for indonesia join upon. one the requirements for membership, that each country that will join required have national laws that provide protection for plant varieties saleh andriana, the agreement trade related aspects intellectual property rights tri ps) provides intellectual property ip) protection for plant varieties trademarks and geographical indications and patents. article paragraph letter tri states that tri require member countries protect plant varieties with one method, "patent sui generis system combination patent and sui generis system". the implementation tri for plant variety protection addition act concerning the patents patent act), which also stated the pvp act sui generis system. the patents act considers that plant varieties have their own specificity the form "character stability" which very important for plant varieties. however they cannot reached the patent provisions. increase productivity and quality small and medium farmers largely determines the success economic development. this influenced the success the innovative development, especially improving the genetic potential plant varieties government regulation). private seed industry involvement necessary make major contribution economic development. line with this, efforts must made empower small and medium enterprises facilitating their implementation economically efficient and healthy business environments competition through network business partnership agreements with adequate legal support. doing has led the growth the democratic values justice and order, and provides protection for plant varieties through the patent act and pvp act. through theplant cultivation system. act number concerning protection plant varieties. act number concerning patents. bahari, achmad efforts encourage and create conducive environment for the growth the seed industry, paper presented the seminar: the role breeding growing the seed industry entering the 21st century." periph west java central committee, horison hotel, bandung. bainbridge, david computer and the law, london: hitman publishing, first published, muhammad djumhana and djubaedillah. intellectual property, history, theory and practice indonesia, citra aditya bakti, bandung. cheeseman, henry business law: the legal, ethical and international environment, practice hall, new jersey. dawabsheh, m., hussein, a., jermsittiparsert, the triangular relationship between tom, organizational excellence and organizational performance: case arab american university palestine. management science letters friedman, legal theory, london, steve sons limited. gautam, sudarso indonesian intellectual property and international agreements: tri ps, gate, uruguay round, citra aditya bakti. government regulation the republic indonesia. hadron, philips legal protection for the indonesian people, surabaya, science development. hawkins, catherine plant breeder's rights, indonesian australia specialized training project, australia, may july. hilman, helianti rondoni, hadir management and protection intellectual property assets, rima central, jakarta. kes international journal innovation, creativity and change. volume issue both, winners kort begin van het recht betreffende intelectuele eigendom, teen willing, zolle. handle, robert overview and status plant proprietary rights , asa special publication number kamil, sulaeman culture, traditional knowledge, biological resources and intellectual property rights, paper presented the hki national symposium, pekanbaru. krisnawati, andriana legal protection new plant varieties. jakarta. pt. raja grafindo persada. kyrychenko, indonesias higher education: context, policy, and perspective. asian journal contemporary education, letak, the environmental kuznets curve and globalization: the empirical evidence for portugal, spain, greece and ireland. energy economics letters, mollengraff lebaran nederlands handelsrecht, eerste el, gegen druk, harlem. philip, jeremy firth, alison introduction intellectual property law, third edition, butterworths, london. pratama, chandra indonesian legal culture facing globalization, protection trade secrets the pharmaceutical sector, cita citrawinda prapantja. rahardjo, satjipto organizing justice changing societies, journal legal problems, issue sidin, o.k. aspect intellectual property law, raja grafindo persada, jakarta. saleh, azalea andriana the right breeder alternative legal protection new plant varieties the development indonesian national law, raja grafindo persada, jakarta. say, jean nelle legal review agribusiness development leading sector supporting industry indonesian economic development the era free trade, dissertation the postgraduate program, pajajaran university. kes international journal innovation, creativity and change. volume issue saragih, bundaran increasing the excellence agribusiness competitiveness entering the era competition, paper presented the added value seminar increasing agribusiness competitiveness the middle era globalization, organized cgl communications and the dpp hati, jakarta. sherwood, robert intellectual property and economic development: stview special studies science, technology and public agency, stview press inc, san francisco. sleep, hendriksen, a.j.t. plant breeding perspectives, centennial publication koninkelijk kweekbedrijff zaadhandel d.j. van der have centre for agricultural publishing and documentation, wageningen. candi, g., hasen, the importance green energy consumption and agriculture reducing environmental degradation: evidence from sub saharan african countries. international journal financial research, s5), kes international journal innovation, creativity and change. volume issue implementation tri provisions, increasing the competitiveness national agribusiness, economic development can realized. this study shows the potential importance plant varieties for agribusiness development sector, and identifies that needs supported more appropriate form intellectual property regulation. this needs done order guarantee conducive situation develop innovation, especially improving the genetic potential plant varieties exploring and utilizing natural resources order produce superior quality varieties, high competitiveness. this must all done effort support economic development. literature review legal protection the protection dignity and recognition human rights possessed legal subjects based legal provisions arbitrariness collection rules that can protect things from other things. with regard consumers, the law provides protection for customer rights from something which results the failure fulfil those rights hadron, kyrychenko, legal protection provides protection for human rights that are armed others and the protection given the community that they can enjoy all the rights granted law. other words, legal protection variety legal efforts that must given law enforcement officials provide security, both mind and physically, from interference and various threats from any party rahardjo, the definition plant variety protection pvp) pvp act article number "special protection provided the state, which this case represented the government, and its implementation carried out the office plant variety protection plant varieties produced plant breeder through plant breeding activities." the right plant variety protection rpp) pvp act article number explains that "special rights granted the state breeder and or holders plant variety protection use their own varieties yields give approval other people legal entities use for certain amount time." legislation that provides protection for plant varieties, addition providing benefits the owner holder rpp, also provides legal protection for the parties involved the plant breeding activities. such protection includes the recognition the traditional knowledge the societies traditional farmers. general, the capabilities traditional farmers are developed from the knowledge inherited from generation generation. protect the interests traditional farmers the process breeding plants, the sui generis system kes international journal innovation, creativity and change. volume issue through the granting breeding rights required. the sui generis system for the protection plant varieties should include the following elements krisnawati, plant varieties cannot granted patents because they are contrary the purpose protecting plant life living things, farmers must permitted reuse seeds obtained from protected varieties, storing part the crop planted during the next planting period, without the existence the obligation pay royalties the rights holders long they not commercialize the seeds, each party must permitted use protected plant material for the development further varieties without the consent the right holders providing compensation right holders, rights holders must provide compensation traditional farmers who have provided local varieties knowledge for the development protected varieties, because they involve the rights local communities traditions and knowledge that has been held for generations, compulsory licenses must provided for public purposes, especially concerning matters that are urgent and related the public interest. bainbridge stated that: intellectual property the collective name given legal rights which protect the product the human intellect . policy developments and concerns about the protection intellectual assets, including the protection new plant varieties, are based several theories known the theory "reward", the theory "recovery", and the theory "incentive" pratama, the theory "reward" stated that the creator inventor who produces the invention must protected and rewarded for his effort producing inventions. this contained the understanding the community regarding the appreciation one's work acknowledgment the success achieved. the theory "recovery" stated that the inventor creator after issuing effort and time well costs must get the opportunity regain investment from what has issued. the theory "incentive" stated that order attract efforts and funds for the implementation and development creativity discovery, and produce something new, itis necessary have "incentive" that can spur that the intended research activities can occur. giving reward, recovery, and incentive breeder are logical consequences and the form appreciation given breeder for their success finding developing new plant varieties. kes international journal innovation, creativity and change. volume issue methodology the research approach this study use normative juridical test rules, norms, and directives related the main purpose this research. literature review needed gather various laws, theories, and careful practices related the problem examined. the data used this study includes secondary data, namely: data obtained from literature studies (library research). this data obtained reading, gunting, analyzing the literature, principles and theories law and regulations relating research. discussion the development process, law should not ignored because sustainable development requires basic conception that stimulates and focuses development reflection modern legal goals. the concept law tool social engineering roscoe pound can implemented developing countries, which makes the law the basis for changing the mindset conventional general society become more modern, namely from agrarian atmosphere industry. friedman also revealed the same thing, namely that law means social engineering. law not allowed passive, but should function improvement certain situations that leads towards situation that better line with the goals community development friedman, the birth the pvp act was consequence indonesia's participation signature the agreement the general agreement tariffs and trade gate) and the world trade organization wto), which one the series agreements containing the tri agreement. this agreement implies that after ratification, indonesia must harmonis the intellectual property ip) legislation with the approval tri ps, including the pvp act sidin, plant varieties such other subjects are assets for their owners have high economic value cheeseman, order able penetrasi the international market and able meet national needs, the existence plant varieties must always improved. this improvement not only from the quantity aspect but the quality aspect needs adjust the demands consumers which can undergo fundamental changes. this requires the state provide special protection accordance with the concept "modern welfare state". for the sake people's welfare, the state longer serves the center activity, but only support achieving people's welfare effort avoid obstacles injustice say, the scope regulated tri does not specifically list pvp form protection. however, the formation pvp manifestation one the protection systems provided international journal innovation, creativity and change. volume issue tri ps, notably article paragraph tri provides: gautam, . however parties shall provide for the protection plant varieties either patents effective sui generis system any combination there? . the tri agreement gives freedom each member country determine ways that are appropriate implement the provisions the tri agreement into their legal system. this accordance with the free determine principle contained the tri agreement. each member country obliged adjust their laws and regulations with various international conventions the field information technology, which the principle the intellectual property convention. universal recognition protection also regulated article the declaration human rights, december namely everyone has the freedom participate cultural lifemorals and material interactions resulting from any scientific, literary artistic production which the author thus, even though the tri agreement does not specifically list plant varieties, each member country free determine the methods deemed appropriate implement the provisions plant varieties contained the tri agreement, and these provisions must adapted various international conventions the field. prior the approval tri ps, the provision patents for plant varieties already existed. the united states has regulated patents mollengraff, since anyone who discovers develops different new plant varieties, and their multiplication not through reproductive cell marriage (sexually reproduced), can protected the plant patent act handle, outside the plant patent act, the united states still has other laws relating plant varieties, namely the plant variety protection act and utility patents saleh andriana, australia provides patent protection the australian patent act australia. this patent only provides protection for plant varieties that are developed using modern biotechnology techniques. the event failures comply with the patent provisions, developers shall entitled protection through the rights the breeder the separate law plant breeder's right act hawkins, regulations the rights breeder the netherlands have actually existed since namely the kweekersrechtbesluit breeder' rights decree) which was valid until june sleep and hendriksen, and was replaced zaaizaad plantgoedwet seeds and planting material act) both, adjust international conventions kes international journal innovation, creativity and change. volume issue the field protection plant varieties, their provisions underwent changes january article paragraph such stimulates that species genus plant varieties that meet different, uniform and stable elements will given the rights breeder. associated with the international conventions, specifically those for the protection plant varieties, international convention has been agreed on, namely upon, united nations convention biological diversity, and the cartagena protocol biosafety for the biodiversity convention. associated with the provisions tri ps, the pvp indonesia form protection based the sui generis system the implementation tri ps. implies that the regulation plant variety protection left the needs and conditions each country. unknown whether pvp will stand alone will run simultaneously with the implementation the patent that there will combination forms protection. indonesia, the implementation tri concerning pvp outlined the pvp act. there association with the notion sui generis for the background plant varieties, the variety has its own specificity cannot included the patent rules. this unclear form protection for traditional rights also poses problems well restrictions the duration protection. the traditional knowledge the community continually applied difficult determine how long the protection period will be. this transform the traditional knowledge community into public domain. this will cause harm local communities because they are not compensate for their knowledge other parties saleh andriana, specificity, the form character stability, very important for plant varieties but cannot reached the patent provisions. similarly the terms "novelty" and "inventiveness" that must owned for inventions the field engineering parentid, new varieties under the pvp act are still required have dus, namely: distinct", uniformity", and stability" from character bahari, asa basic level, several provisions the patent act are also included the provisions the pvp act. for example, both state that both patent and pvp are rights are only granted the state and licensor. furthermore, several provisions contained the pvp act are not found the patent law, namely, the necessity naming the varieties that are requested protected stated article the pvp act. international journal innovation, creativity and change. volume issue the authority give exclusive rights breeder relating the multiplication materials (seeds and other ingredients for propagation) stated article the pvp act explains that pvp holders have the right use and give approval people other legal entities use varieties the form seed crops used for propagation" and the right use the aforementioned varieties included: producing multiplexing seeds, preparing for the purpose propagation, advertising, offering, selling trading, sporting, importing, preserving for purposes referred the description above". the exclusive rights award, the form economic benefits for findings, will encourage the growth innovation and stimulated person company invest their capital research and will ultimately contribute agricultural progress bahari, line with this, public benefit theory sherwood, stated that the inventors plant varieties must respected and protected law that their findings can continue the basis industrial growth and economic development. recovery theory, provides that creating work, scientists, inventors, creators have spent many things such energy, time, and costs. they should able get back what they have spent. this also accordance with incentive theory sherwood, which states that the submission incentives can motivated carry out more useful research activities. the absolute monopoly the market theory, which the basic philosophical basis exclusive monopoly authority, suggests that breeder have the right use property rights that shelter them regulated markets philip firth, this includes the form multiplexing seeds, preparing for mission propagation, promoting, introducing trading, importing and sporting, and preserving for the needs these activities. these exclusive rights also have consequences the form the right prevent other people who intend imitasi exploit the work innovation that has been produced except agreement. this line with what was stated theory monopoly use one's personnel creation" philip firth, this means that other people cannot carry out commercial activities against plant varieties that have been protected without the consent the rights holders concerned. however, the nature the monopoly not absolute. the pvp act the context intellectual property legislation indonesia has limited the monopoly with social functions accordance with pancasila philosophy. this regulates the principle balance between individual interests breeder and the interests society. therefore, the pvp act, part intellectual property, needs seen whole and needs consider the perception indonesian people who still think intellectual property public right. kes international journal innovation, creativity and change. volume issue this manifestation can seen the pvp act, namely the exclusion exclusive rights the form protected varieties, although does not explicitly identify farmers' privileges farmers exemption. however, the article recognition farmers' privileges which not found the patent provisions. another important thing the sui generis system for plant varieties that the scope content regulated can accommodate protection expected parties related breeding activities, this recognition "traditional knowledge" and accommodate the pvp act. indonesia, agrarian society with large population from various backgrounds, has economic potential streaming from traditional knowledge, agricultural products, biodiversity, preservation, and medicines kamil, letak, the economic potential arises from those communities which are generally located rural areas that can categorized traditional communities, they need special protection. costa rica another country that considers the traditional knowledge society important and has regulated the form protection its national provisions. the country regulates the traditional knowledge the community its biodiversity act, saleh andriana, that there violation, lawsuit can carried out, occurred the case jasmani rice hilman and rondoni, this case, the united states committed patent infringement varieties jasmani which are local varieties and had been developed with the traditional knowledge the indian society. the government india had strong desire save its conservative commodities. this evidenced designing the geographic appellation bill. through these provisions the government india expected able save all types local plants. these actions need relocated other countries including indonesia, which has wealth biological resources. for indonesia, would more appropriate the legal protection system for local traditional plant varieties could accommodate into separate laws and regulations such those the indian government. violations the conventional insights society still occur frequently indonesia. one such example the case biopiracy sanseido, japan for indonesian traditional plants hilman and rondoni, this case there was misunderstanding the interpretation the subject that had been registered japan, who claimed that subject was registered patent. the subject was local medicinal plant and traditional spices native indonesian commodities. what had actually been registered was patent method that uses herbs. kes international journal innovation, creativity and change. volume issue this can happen due the fact that some indonesians who not understand the practice patents are involved the sorting and choosing the creation and methods protected patents. cases like the above can also occur indonesia due the lack legal conservation methods for conventional knowledge traditional medicinal plants and spices which have been passed down from generation generation. this can lead biopiracy, local medicinal plants and spices still belong the public (public domain), anyone allowed use them. long there proper legal protection system for traditional knowledge, these traditional indonesian plants cannot protected under the provisions the pvp act. this provision implemented, the use biopiracy foreign parties can prosecuted based the provisions the indonesian pvp act. submission protection for breeder' rights will provide opportunities for breeder and will motivated private contributions create new variations. indonesia, agrarian country, should able produce highly competitive agricultural goods and services that are able meet global market quality standards. addition, indonesia should also able supply goods and services that are needed the market ongoing basis and able offer competitive prices, especially consideration the ongoing challenges globalization. conclusion protection plant varieties through the patent act implementation tri has not been effectively implemented indonesian inventors. various weaknesses the patent act have caused unable accommodate various inventors' expectations, which has impacted the weakness agribusiness competitiveness. likewise, with the birth the pvp act sui generis system line with tri ps, even though the arrangement more comprehensive when compared the patent act, still does not motivated the inventors national plant varieties obtain their inventions protection.
kes international journal innovation, creativity and change. volume issue corporate social accountability model form future national economic development tami rusli?, erina b?, zainal mpu jannah, randy ritongaf, abedkaculty law, bandar lampung university, indonesia, email: corresponding author: tami.rusli(@ubl.ac.id, erina(jul.ac.id, zainal(@ubl.ac.id, randy(@ubl.ac.id corporate social responsibility csr ), based the provisions stipulated the act limited liability companies, has become trend recent years. from looking this development, formulated the problem how company's social responsibility was viewed from legal perspective the framework developing the model and its implementation the interests future national economic development. the purpose this study find appropriate form implementation csr indonesia relation national economic development. this study uses normative and empirical juridical approach with focus searching library data examine the development model csr. primary data was obtained interviewing corporate organs order complete the library data, the data obtained was collected and analyzed gualitatively. the results the study show that the implementation csr indonesia has not fully metour suggestion that the csr model, that csr primarilyconstitution. key words: model, corporate social responsibility, economic development. international journal innovation, creativity and change. volume issue introduction explored further, the regulation corporate social responsibility csr) legislation, and more specifically act number concerning limited liability companies uut), places more emphasis aspects local community's community development. there false understanding csr practice, which purposes suggest that the focus attention and the agency point csr not only the local community, but the scope least stakeholders, both internal and external, and one the external stakeholders the local community. seems csr regulation the indonesian company act the material that raises the most pro's and con's. those who contracted the implementation csr limited liability company pt) should not need regulated, let alone faced with sanctions for their lack csr implementation. the reason behind this that csr social responsibility ethical moral obligations are more prominent than legal obligations. therefore, excessive companies are required implement gultom, liu kuo, the other hand, those who support the promulgation csr the indonesian company act argue that company 's are obliged implement csr. this means that every company encouraged have concerns for the surrounding environment, because there are many companies that appear not care about the environment. some cases, the presence company has caused many social problems their surrounding environment gultom, before the existence csr obligations article the company act, csr was regulated the provisions article (b) act number concerning investment upm), which states that every investor obliged carry out corporate social responsibility . this obligation defined the responsibility inherent each investment company continue create harmonis, balanced and accordance with environmental values, norms, and cultures local communities. addition private owned enterprises bumi), state owned enterprises bumn) have equally important role the implementation the national economy order realize public welfare. one the obligations bumn determined article paragraph act number concerning state owned enterprises bumn), that bumn's can set aside portion their net profit for fostering small businesses cooperative well fostering the community around bumn (the term used the partnership and community development program pkl)). but from the various terms mentioned above, agree use the term corporate social responsibility , which actually language transfer from the term corporate social international journal innovation, creativity and change. volume issue referred article paragraph the constitution, which emphasizes the independence citizens through warfare. the concept csr developed companies indonesia has not been accordance with the pancasila economic democratic economy adopted indonesia, because this would adoption anglo american capitalist concepts, which connects csr with the concept corporate governance. the concept governance referred far, has affected companies indonesia, some which are the form bumn and some are the form private companies, even the form pma (corporate multilateral). can explained here that anglo american development has led directly the prediction free markets editing mechanism and the csr model was developed towards code ethics related corporate governance. thus, based the anglo american capitalist view, csr related two things. first, csr related the free market agenda and second, csr developed into the company's code ethics (self regulation). regarding the first, the authors not approve and expressly reject because not accordance with the indonesian economic system. with regards the second, the authors approve because csr closely related ethics and morals, that the ethical fulfillment csr companies must exceed the law, another sense, must exceed the minimum requirements determined the act. this case, the fulfillment csr ethnically implemented and regulated company regulations, can take the form company code ethics (self regulation), and course the code ethics intended carried out beyond the provisions contained the laws and regulations force indonesia. the concept csr must rely article paragraph the constitution, which determines the principle equality dignity all subjects involved company activities, both computing the company's goals and fulfillment entrepreneurial plans. this connection, business leaders must aware that able guarantee better living conditions workers, encourage them have loyalty and identification the company's objectives, including other stakeholders. other words, the concept csr that must developed indonesia not the form philanthropy corporate, but emancipatory philanthropy form according the provisions and principles national economic development. furthermore, the context realizing national economic development, the implementation the csr concept indonesia can developed through integrated strategies namely development with pro job goals, pro growth (pro growth), pro reducing pro poor and pro environment. referring the line concept the strategy the implementation csr, must developed towards the independence the nation the real sense. therefore, the development strategy the aspect labor must first created encourage kes international journal innovation, creativity and change. volume issue economic growth, whilst the same time serve minimize aspects poverty and protect the environment. are the view that the implementation csr indonesia must directed sri edi season's thoughts the indonesian social welfare doctrine which suggests that the concept social welfare question based the understanding economic democracy indonesia. this means that must directed the demands ideology follows, prosperity society the main, not the prosperity each individual sri edi season, line with the above view, bung hatta stated that, indonesian social welfare the context economic democracy, termed social rights the people , interpreted realization article paragraph the constitution, which reads, every citizen has the right work and livelihood that appropriate for humanity. referring the provisions above, clear that decent livelihoods are not separate from work. thus, the formulation people's social rights the context decent livelihoods not interpreted philanthropy, but obligation carry out empowerment the people, people obtain their social rights they are able obtain jobs. empowerment the state can said successful creates self empowerment. can said that the concept indonesian social welfare adhere this productivity ideology. therefore are the view that the doctrine indonesian social welfare developed sri edi season isa dynamic concept. the understanding productivity referred above must line with the second rpm this aimed further strengthening indonesia s restructuring all fields emphasizing efforts improve the quality human resources including the development scientific technological capabilities and power strengthening economic competitiveness. this context, economic development and welfare targets the second rpm must achieved. this must done terms accelerating the rate economic growth which expected reduce the open unemployment rate around the end and create million employment opportunities during the combination accelerating economic growth and various targeted government intervention policies expected accelerate the reduction the poverty rate around y6. meet the aforementioned targets, the government must continue measure measurable and prudent macroeconomic policies, that inflation can restricted comparable low level countries that are similar indonesia, around per year. controlled inflation enables competitive exchange rates and interest rates, which drives the real sector move and develop healthy. kes international journal innovation, creativity and change. volume issue our opinion, and accordance with the economic development and welfare goals the second rpm, the implementation csr company's the future must line with the fields life that are directly related the aspects social welfare, including the fields education, health, food, and environment and small and medium enterprises (sm es). the development targets the education sector must aimed increasing public access education and improving the quality education, which among others, marked decrease the number literate people. the health sector assessed increasing public access health services, which among others, marked increasing life expectancy, declining infant and maternal mortality rates. the food sector seeks create food self sufficiency the end which marked increase people's food security, the forms of: improving nutritional status mothers and children food insecure groups, improving access poor households for food, maintaining the ability rice self sufficiency and the other main food commodities, maintaining affordable food prices for the lower middle income group, maintaining the exchange rate farmers enjoy prosperity, and increasing the bargaining power indonesian commodities and comparative advantage the indonesian agricultural sector asian and global regions. the environmental field assessed by: the improvement environmental quality and management natural resources urban and rural areas, the rate environmental damage, climate change adaptation and mitigation capacity, deforestation programs and carbon emission reductions. furthermore, order overcome the impact global warming achieve sustainable development, the g20 summit and the international convention climate change copenhagen, indonesia had the initiative commit mitigation the impact climate change the form reducing greenhouse gas emissions ghg) the business as usual condition with its own businesses and 41y9 decrease with international support. efforts reduce ghg emissions are mainly focused forestry, zealand, waste and energy activities which are supported policy measures various sectors. finally, the field small and medium enterprises es) seeks maxsize the steps taken advance small and medium enterprises increasing access capital, including the expansion people's business credit kur), increasing technical assistance aspects product development and marketing, implementing the alignment policy for providing business space for small and medium entrepreneurs, well maintaining the functions, existence, and efficiency traditional markets. kes international journal innovation, creativity and change. volume issue fact, the achievement the 2nd rpm the end still not fully satisfactory and certainly still leaves some problems. present, indonesia still faces three main problems, namely the threat declining state authority, the rekening the joins the national economy, and the spread intolerance and the nation's personality crisis. one one the problems question needs explained further order implement better development the future. the third rpm there have been least main challenges development. they are related political stability and security, effective and efficient bureaucrat governance, eradication corruption, economic growth, accelerating equity and justice, sustainable development, improving the quality human resources, disparitas between regions, and accelerating marine development. the context csr indonesia, accordance with the provisions and principles national economic development, the state must the main actor the welfare its people and the company must act the main support development. hoped that not only philanthropist, but also people empowerment foster entrepreneurship the community, can lead the achievement true independence and escape from dependence. based this initiative, disempowerment the community both economically and socially can avoided. here the key words are the participation and emancipation the people who are ready empowered through the implementation csr programs companies accordance with the provisions and principles national development. are the view that the concept csr, which accordance with the indonesian economic system, not entirely intended market reformist the concept social market economy . means that welfare compensation contains philanthropy value. but the csr referred mainly refers the strukturalis viewpoint the concept controlled market economy, which emphasizes the implementation the autonomy citizens (warfare) through community empowerment approach accordance with article paragraph the constitution. therefore, the main national economic development policy must directed towards the creation employment rather than providing assistance the form caritas compensation. based the description above, the concept csr referred article article and article the constitution constitutional grounds. therefore, the main goal csr mustthe constitution. only after that, can csr carry out the missions realize the values humanism, implement intrinsic duty civilized human beings, kes international journal innovation, creativity and change. volume issue carry out voluntary willingness, develop emancipatory philanthropy generosity demanded the noble morality, and utilis the ethics religions accordance with the provisions article the constitution. conclusion based the description above, conclusion can drawn follows: the implementation csr indonesia far has not fully fulfilledsocial welfare. act number concerning labor. act number concerning long term development act number concerning state owned enterprises. act number concerning national development planning system. act number concerning investment. act number concerning environmental protection and management. act number concerning limited liability companies. act number concerning agrarian principles. book national priority, attachment presidential regulation number concerning the national medium term development plan for bumn state minister's regulation regarding bumn partnership program with small business and community development program. european commission, communication from the commission the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee the regions: renewed strategy for corporate social responsibility , brussels, com final. lex.europa.eu lex uri serv lex uri serv. do?uri com: fin: en: pdf aldiano, d., ahmed, u., fati, m., rekan, r., ahmed, financial performance and corporate social responsibility the banking sector bahrain: can engagement moderate?. management science letters,. gultom, elisatris, penerapan corporate social responsibility pada perseroan terbatas kes international journal innovation, creativity and change. volume issue hasen, m., hussain, l., slusarczyk, b., jermsittiparsert, industry solution towards technology challenges sustainable business performance. social sciences, liu, h., kuo, determinants school efficiencies from innovative teaching through digital mobile learning for high schools: application bootstrap truncated regression model. asian journal economic modelling, lynch, d., maiden, towards the teaching school: partnering create exciting new future teacher education. international journal innovation, creativity and change, sastrawidjaja, man suparman dan mandili, rai, perseroan terbatas menurut tiga undang undang, jilid bandung: cv. seni media. sati, irsyad dan silitonga, linda t., sby minta birokrasi taat prinsip pembangunan sby minta birokrat taat prinsip pembangunan suharto, edi, pekerja sosial industri, csr dan com dev, makalah disampaikan pada workshop tentang corporate social responsibility csr), lembaga studi pembangunan lsp) seks bandung, bandung november season, sri edi, indonesia dan doktrin kesejahteraan sosial: dari klasikal dan neoklasik sampai the end laissez faire , jakarta: perkumpulan prakarsa. wahyudi, isa dan azhari, busana, corporate social responsibility: prinsip, pengaturan, dan implementasi. malang: in trans publishing. international journal innovation, creativity and change. volume issue responsibility. the european commission presents new definition csr the responsibility enterprises for their impacts society european commission, the term csr practice often juxtaposed with several other names that have similarities are often identified with csr, such corporate giving charity, corporate philanthropy, corporate community public relations, and community development, suharto, the main issues are related social welfare that the future development csr indonesia must accordance with the provisions and principles development the economic field. the provisions and principles referred this study are the basic references contained the constitution, especially those contained article and article the constitution, the main foundations national development the fields economy and social welfare. addition, csr closely related the concept legal equality and equality opportunity and rights for citizens obtaining employment, stated article the constitution. the second problem csr related aspects social justice the practice implementing csr manifestation company participation national and final economic development. this relates the development csr models that are accordance with the pancasila philosophy effort strengthening the concepts and models csr implementation the future. practice, interested parties face several obstacles the field related their implementation csr. must known whether the implementation csr company properly implemented not, because closely relates benefits for the community. csr implementation has not been done properly far, necessary find way for csr obligations implemented properly the future. assessments implementation can done through in depth research efforts developing csr models that are truly needed the community, and the results which really benefit the community the broadcast sense. the description above shows the importance further research csr. the importance this research based the knowledge that csr recent years has become trend, both for academics and general researchers. that basis, are moved expand the research csr from legal perspective the framework developing the model and its implementation for the benefit future national economic development. the reasons above, are consideration for researchers write with the title model corporate social responsibility form future national economic development international journal innovation, creativity and change. volume issue literature review provisions regarding csr indonesia explained above, the substance csr regulated the company act and bumn. addition these two laws there are several provisions related csr. first, and when reviewed further, csr concept has not recently been born. act number concerning agrarian principles rupa), was regulated. article bumn states that, all rights land have social function. this means that, the rights land that exist person cannot justified, that the land used (or not used) solely for his personal interests , especially the use can cause harm the community. therefore, land use must adapted the circumstances and the nature its rights, that the land can beneficial for both the welfare and happiness the owner and for the community, nation, and country. the meaning social function must interpreted not only apply land rights but must extended all forms material rights general. this sense all rights have social functions . the principle social function mentioned article rupa must used reference implementing the provisions article the company act, which relates social and environmental responsibility currently known csr. second, because the provisions csr are closely related stakeholders, (labor internal stakeholders the company) the party addressed the implementation csr, necessary discuss act number concerning labor uuk). uuk (bj, stated that "in the implementation national development, labor has very important role and position, namely actor well the goal development itself." can said that the aspect labor the main priority national development, because the role and position the workforce actors and the workforce used goal economic development. therefore, employment main internal stakeholder, and the focus attention and main target this research its effort implement and develop effective csr model. third, act number concerning investment upm). article (b) the capital market act stimulates that every investor obliged carry out csr. explanation article the capital market act stimulates that csr the responsibility inherent every investment company continue create harmonis, balanced and accordance with the environment, values, norms and culture the local community. apart from the csr obligations mentioned above, further explained the provisions article letters and upm, every investor responsible for creating fair business competition climate, preventing monopolistik practices, and other things that harm international journal innovation, creativity and change. volume issue the state, preserve the environment, creating safety, health, comfort and welfare workers, and comply with all statutory provisions. the provisions the capital market act are lax specialists from the company act, they only apply companies that invest their capital indonesia, both the form domestic investment mdn) and for foreign investment pma). this means that the implementation csr still refers the provisions contained the company act. fourth, because the concept csr mentioned article the company act must directed and adjusted the concept sustainable development, the provisions act number year concerning protection and management the environment supply), are applied. article point the supply states that sustainable development that environmental sound conscious and planned effort, which integrated the environment, including resources, into the development process ensure the ability, welfare, and quality life present and future generations. therefore, the government, companies, and the community have the same level responsibility realizing this concept, that the ultimate goal environmental function achieved. related the participation the community regulated article paragraph supply, the community has equal and broadcast rights and opportunities the protection and management the environment. furthermore, article paragraph supply reads, the role the community raise awareness environmental protection and management, increasing independence, community empowerment, and partnerships, develop community abilities and pioneering, develop the responsiveness the community conduct social supervision, and develop and maintain local culture and wisdom the context preserving environmental functions. based the above provisions, the community has role participate the supervision company's operations that they are expected play role maintaining environmental functions. this connection, csr placed compensation for benefits from the spatial and environmental systems used the company impact the company's operations. csr model indonesia based indonesian company act and bumn currently the csr model indonesia based normative provisions and can divided into types. the first the social and environmental responsibility model tsl model) regulated the company act, and the second the partnership and community development program model pkl model) stipulated bumn. international journal innovation, creativity and change. volume issue the tsl model regulated the provisions article the company act. this article states that, companies that carry out their business activities the field and related natural resources are obliged implement social and environmental responsibilities. these provisions can explained categories, first, companies that carry out business activities the field resources natural power are company that directly uses natural resources the main object the company's activities. this category, the company has the potential directly affect the sustainability environmental functions and create social changes the communities which the company operates. company that conducts its business activities related natural resources, company that does not use natural resources the main object its activities that does not significantly affect the sustainability environmental functions, but the company still has impact social changes the local community. tsl referred above faced with meanings. the first responsibility the sense moral ethical responsibility, and the second responsibility the meaning liability juridical legal responsibility. tsl born because the demands the responsibility itself. social responsibility the moral domain, its position not the same law. morals social responsibility lead more outward actions based entirely physical attitudes. this attitude called morality , which are attitudes and good deeds that are truly sellers. legal responsibility emphasizes the appropriateness outward attitude with rules even though these actions are objective not wrong. furthermore, social responsibility associated with company's activities, can said that social responsibility places more emphasis the company's concern for stakeholders broader sense than mere corporate interests. thus, the concept social responsibility places more emphasis corporate responsibility for actions and business activities that affect certain people, communities, and the environment which the company carries out its business activities wahyudi and azhari, lynch maiden, article paragraph the company act states that, social and environmental responsibility referred paragraph the company's obligation that budget and calculated the company's expense which carried out observing property and fairness . related with article paragraph uut, man suparman sastrawidjaja and rai mandili stated that the emphasis csr not budgeting but the company's concrete steps towards its environment. with the emphasis budgeting, can felt burden the company, and feared have negative impact. besides that, even must budget, the amount not set the government because must pay attention international journal innovation, creativity and change. volume issue the conditions each company. therefore, appropriate that the article said carried out observing property and fairness. regulations regarding sanctions are stipulated article paragraph the company act which states that, companies that not carry out obligations referred paragraph are subject sanctions accordance with statutory provisions. paragraph article company act stimulates that further provisions regarding social and environmental responsibility are regulated government regulations. five years after the company act was enacted, the government issued tsl), whose contents consisted only articles and were effective since promulgation. the content substance regulated the tsl includes the following: cach company, legal subject, has social and environmental responsibility (hereafter abbreviated tsl), tsl obligation for the company, carried out both inside and outside the company environment, carried out directors based the company's annual work plan after obtaining approval from the board commissioners gms accordance with the articles association the company, unless otherwise specified the legislation, the company's annual work plan contains activity plan and the budget needed for its implementation, the company computing and stimulating the activity plan and budget must pay attention property and fairness the budget realization for its implementation calculated the company's expense, the implementation tsl included the company's annual report and accountable the gms: companies that not implement tsl are subject sanctions accordance with statutory provisions, and tsl does not prevent the company from playing role and implementing and the company that has taken part and implemented the tsl can given award the competent authority. the provisions concerning the previous tsl are not regulated act number concerning limited liability companies. therefore, terms its regulatory aspects, act concerning limited liability companies (the latest act), considered progress and the most likely meet the needs the majority people. this momentum certainly must utilized positively the government, companies, and the community. all international journal innovation, creativity and change. volume issue parties must encourage the implementation social and environmental responsibility csr) order law. the second model, pkl, regulated the provisions article bumn. should emphasized that addition bumi, bumn also have important role the implementation the national economy order realize public welfare. carry out this role, the provisions csr bumn are regulated using the term partnership and community development program pkl). this stated article bumn, namely bumn can set aside part its net profit for the purpose fostering small businesses cooperative well fostering community around bumn, and further provisions regarding allowance and use profits referred paragraph regulated ministerial decree. the provisions regarding pkl are technically regulated the regulation the minister bumn. the question what and how pkl related the obligation and scope. pkl stands for partnership and community development program, mentioned article number and number regulation the minister state owned enterprises number per mbu concerning state owned trustees and community development programs (ministerial regulation per mbu within these sections stated that, bumn partnership program with small business, hereafter referred the partnership program, program improve the ability small businesses resilient and independent through the utilization funds from the bumn profit section, and community development program, hereafter referred the program bl, program empower social conditions bumn through the use funds from the bumn profit section. based the above provisions, very clear that the pkl question community economic and social empowerment program. furthermore, relates the obligation perum and persero implementing pkl. regulations article state owned enterprises regulation number per mbu stipulated that public corporation and persero must implement the partnership program and program fulfilling the provisions stipulated the regulation this, and the open persero can implement the partnership program and the program referring this regulation which determined based the decision the general meeting shareholders gms). funding for partnership programs come from the company's budget which calculated cost maximum the previous year's net income. for that not earn profit, the amount set without regard certain percentage net income. additionally, funds can derived from the partnership program fund balance that comes from the provision part the bumn profits allocated until the end they can also sourced from: loan administration services margin profit sharing, deposit interest and or international journal innovation, creativity and change. volume issue current account services from the partnership program funds after being reduced operating expenses, and also come from the transfer partnership program funds from other bumn ss, any. furthermore, determined that the program funds are sourced from company's budget which calculated cost maximum 2y6 the previous year's net profit. for that not earn, the amount set regardless the percentage net income and funds can also come from the program fund balance that originated from the provision part the bumn profits allocated until the end furthermore, funds can also sourced from the results interest deposits demand deposits and from the remaining program funds from the previous years program funds, any. the funds for the partnership program and the program that are budget and calculated costs are determined the minister for public corporation, rups for persero and the board commissioners for the open corporation. partnership program funds are given the form of: loans finance working capital and purchase fixed assets order increase production and sales, special loans finance the funding needs for conducting business activities, and short term loans from foster partners order fulfill orders from business partners foster partners, guidance burden: finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating increasing the productivity foster partners well for studies research related the partnership program, the burden guidance the grant and the maximum amount twenty percent y0) the partnership program funds distributed the current year, and the burden guidance can only given for the benefit the development partner. furthermore, the scope assistance for community development program bumn trustees, regulated article paragraph (e) minister state owned enterprises regulation mbu concerning fourth amendment regulation the state minister for state owned enterprises number per mbu concerning the partnership program state owned enterprises with small businesses and community development programs, was realized the form of: assistance victims natural disasters education and training assistance health improvement assistance, assistance the development infrastructure and public facilities assistance for religious facilities international journal innovation, creativity and change. volume issue nature conservation assistance social assistance the context poverty allegation. based the above provisions, the community development program that can practiced bumn form csr implementation has forms. methodology this study uses normative and empirical juridical approach focusing the search library data examine the development company's social responsibility model form the company national economic development. primary data search was done via interviews with company organs complete the library data, and the data that has been obtained collected and analyzed gualitatively. discussion csr practices the future must directed from the concept neoliberal economics, with shift the concept welfare state and then directed the concept populist economy, which constitutional accordance with the provisions and principles national economic development. are the opinion that the implementation csr indonesia has not fulfilled the provisions and principles national economic development because practice the implementation csr indonesia general, adoption the concept corporate philanthropy that developed capitalist society, meaning the company was established only pursue maximum profits. believe that the capitalist concept csr the concept corporate philanthropy with the main principle socially responsibility . thus, locally, companies only practice charity. this concept the long run creates dependency, that can reproduce the form poverty its other forms, namely the weak, lazy and poor. therefore, csr capitalist concept, with corporate philanthropy approach, not accordance with the principle indonesian economic independence which priorities people's empowerment stated the spirit article paragraph the constitution. during this time practice, the csr approach developed was generally carried out through the concept community development. the concept particularly intended for the development local communities where the company operates. first glance the concept likely good csr practice, but actually, the concept not concept people empowerment
salinanyang lebih luas kepada pegawai negeri sipil untuk menempuh pendidikan tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur lingkungan pemerintah kota tegal,diubah diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: berstatus pns aktif: masa kerja paling sedikit (duaduahat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah, program studi dalam negeri yang akan diikuti paling rendah berakreditasi dari lembaga yang berwenang.sl, paling rendah telah menduduki pangkat golongan ruang pengatur ii c): jenjang pendidikan s2, paling rendah telah menduduki pangkat golongan ruang penata muda iii. usia paling tinggi (dua puluh tujuh) tahun untuk jenjang pendidikan diploma dan s1, (tiga puluh tujuh) tahun untuk jenjang pendidikan dan spesialis profesi, (empat puluh) tahun untuk jenjang pendidikan dan spesialis usia sebagaimana dimaksud pada nomor nomor dan nomor. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah, sebagian atau keseluruhan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja daerah,il.ketentuan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut,9g. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan . melakukan pemalsuan data dan informasi yang diketahui setelah pns peserta tugas belajar melaksanakan pendidikan, atau pns peserta tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan dapat diperpanjang kembali (satu) kali untuk waktu paling lama (enam) bulpns peserta tugas belajar mengajukan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian paling lambat (satuditanggung oleh pns peserta tugas belajar. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpeserta izin belajar, cirebon dan atau kuningan kecuali bagi izin belajar yang mempersyaratkan hal hal khusus yang diatur tersendiri. khusus jenjang pendidikan dan spesialis pns peserta izin belajar dapat mengikuti pendidikan formal diluar ketentuan sesuai huruf jika ada persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian, program . program studi dalam negeri yang akandalam hal program studi yang diminati untuk jenjang dan spesialis profesi sebagaimana dimaksud pada nomor tidak terdapat program studi yang akreditasi atau maka dapat mengambil program studi yang terakreditasiersyaratan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut pns aktif: masa kerja paling sedikit (satu) tahun terhitung sejak diangkatalinan keputusan pangkat terakhir, surat keterangan uraian tugas pns peserta izin belajar dari kepala skpd: surat persetujuan dari kepala skpd dengan dihampiri surat pernyataan dari pns peserta izin belajar, rencana jadwal sekolah kuliah dari lembaga penyelenggara pendidikan, dan surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermeterai. ketentuan ditambahkan (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikutbiaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pns peserta izin belajar, bidang., cirebon dan atau kuningan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi pendidikan yang mempersyaratkan hal hal khusus yang diatur tersendiri. program studi dalam negeri yang sedangfoto copy izin belajar atau surat keterangan belajar, foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang disahkan pejabat berwenang pada lembaga penyelenggara pendidikan, dan foto copy keputusan pangkat terakhir. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat berwenang, foto (wajib bagi pns peserta tugas belajar)sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dikenakan sanksi sebagai berikut apabila seluruh biaya pendidikan berasal dari pemerintah daerah maka pns peserta tugas belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari pemerintah daerah, apabila sebagian atau seluruh biaya pendidikan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pihak lain maka pns peserta tugas belajar wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau ketentuan yang telah disepakati dengan pihak lain, tidak dapat diberikan kesempatan kembali sebagai peserta tugas belavuokerja dinas perpustakaan dan arsip daerberita daerah provinsi jambi tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan huruf angka, dan subbagian program. cc. bidang deposit, pengembangan koleksi layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan terdiri dari: seksi deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan: dan seksi pelestarian dan alih media bahan perpustakaan. bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca terdiri dari: seksi pembinaan dan pengembangan kelembagakonservasi arsip terdiri dari: seksi pelayanan arsip, seksi pengolahan arsip, dan seksi akuisisi arsip. bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan terdiri dari: seksi pembinaan tenaga kearsipan, seksi pengembangan kearsipan, dan seksi pelestarian arsiplayanan arsip menyelenggarakan fungsi: penyusunan bahan perumusan prosedur dan mekanisme layanan informasi kearsipan, pelaksanaan administrasi peminjaman dan layanan arsip serta digitalisasi arsip, cc. pemberian layanan jasa teknis dan fasilitasi informasi lain yang berkaitan dengan kearsipan, pelaksanaan pengelolaan ruang layanan dan diorama kearsipan, penyelenggaraan jaringan sistem kearsipan dan teknologi informasi kearsipan, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang pelayananmbinaan tenaga kearsipan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan sistem kearsipan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan huruf huruf huruf dihapus, dan diantara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf yaitumbinaan tenaga kearsipan menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan kearsipan serta bahan pembinaan dan petunjuk teknis tenaga pengelola arsip dan arsiparis, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyelenggarakan bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi dan apresiasi kearsipan, dihapus, dihapus: pelaksanaan pembinaan keterampilan, kesejahteraan dan karir tenaga pengelola arsip serta penilaian angka kredit arsiparis, dihapus: penciptaan dan pendataan tenaga arsiparis, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. ketentuan huruf huruf dihapus, dan diantara huruf dan huruf disisipkan (tiga) huruf yaitu danngembangan kearsipan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan gerakan sadar arsip: perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kearsipan dan penyelenggaraan transformasi alih media digital, dihapus, dihapus, penyiapan bahan bahan media penyuluhan informasi kearsipan melalui media massa dan melaksanakan pengelolaan penerbitan kearsipan, pembuatan pedoman modul manual ke pengelolaan arsip dinamis dan statis, jadwal retensi arsip dan pola klasifikasi arsip, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan atau masyarakat bidangcabut. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahstruktur organisasi dinas perpustakaan dan arsip daerah sekretariat kelompok jabatan fungsional subbab anna simas, (fans were nan enn bidang deposit bidang pembinaan bidang pengembangan koleksi pengembangan bidang pembinaan dan layanan, dan perpustakaan dan konservasi pengembangan pelestarian bahan kebudayaan arsip kearsipan perpustakaan kegemaran membaca seksi pembinaan dan seksi seksi deposit dan seksi pembinaan pengembangan bahan pengembangan pelayanan tenaga arsip kearsipan perpustakaan perpustakaan seksi pembinaan dan seksi seksi layanan, otomasi dan pengembangan pengelolaan pengembangan kerjasama perpustakaan tenaga perpu seakan arsip kearsipan seksi pelestarian dan seksi pengembangan seksi alih media bahan kebudayaan seksi akuisisi pelestarian perpustakaan kegemaran membaca arsip arsip gubernur jambi, ttd zumi zola zulkifli
salinpelayanan terpadu satu pintu walikota tegal, menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dan peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang penanaman modalperaturan walikota tegalgal tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bab ketentuan umum . surat tanda pendaftaran waralaba tanda daftar industri tdi) tanda daftar perusahaan tdp) tanda daftar usaha pariwisata tiup) non perizinanalinan izin nomor tegal, oo. hal permohonan salinanalinan izin sebagai berikut jenis izin (rusak hilang)" (rusak hilang)" (rusak hilang)" (iiilegalisasi izin nomor tegal, oo. hal permohonan legalisasilegalisasi izin sebagai berikut jenis izin (masih berlaku rusak hilang)" (masih berlaku rusak hilang)" (masih berlaku rusak hilang)" (masih berlaku keperluan legalisasi jumlah legalisasi lembar (paling banyak lembar)urat keterangan dalam proses nomor tegal, oo. hal permohonan surat keterangan dalam prosesurat keterangan dalam proses sebagai berikut jenis izin nama pemohon alamat pemohon nama usaha fungsi bangunan lokasi usaha bangunan kelurahan kecamatan: keperluan demikian, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih. pemohon,pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan perizinan izin apotik dinas kesehatan kota tegal izin bursa kerja khusus bkk) dinas tenaga kerja dan perindustrian kota tegal izin insidentil angkutan umum dinas perhubungan kota tegal izin kerja bidan dinas kesehatan kota tegal izin kerja perawat dinas kesehatan kota tegal izin klinik fisioterapis dinas kesehatan kota tegal izin klinik pratama utama dinas kesehatan kota tegal izin laboratorium kesehatan swasta dinas kesehatan kota tegal izin laboratorium klinik dinas kesehatan kota tegal izin lembaga pelatihan kerja lpk) dinas tenaga kerja dan perindustrian kota tegal izimendirikan bangunan imb) dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tegal jenis perizinan pembinaan dan pengawasan izin operasi angkutan umum dinas perhubungan kota tegal izin operasional rumah sakit dinas kesehatan kota tegal izin optik dinas kesehatan kota tegal izin pemakaian kios badan keuangan daerah kota tegal izin pemakaian tanah penguasaan pemerintah kota tegal badan keuangan daerah kota tegal izin pemakaman dan peraturan jenazah dinas perumahan dan kawasan permukiman kota tegal izin pembuangan air limbah perairan umum izin link hid kota tegal pembuangan limbah cair plc) nas cekungan hidup kota tea izin pembuatan tambak dinas kelautan dan perikanan, pertanian dan pangan kota tegal izin pendirian rumah sakit dinas kesehatan kota tegal izin pengelolaan pasar rakyat dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan kota tegal izin pengusahaan tambak dinas kelautan dan perikanan, pertanian dan pangan kota tegal dinas usaha kecil dan dan perd izin penimbunan dan penyimpanan minyak dinas operasi, usaha kec gan menengah can perdagangan kota tegal izin penyelenggaraan puskesmas dinas kesehatan kota tegal izin perdagangan eceran obat toko obat dinas kesehatan kota tegal izin praktek bidan dinas kesehatan kota tegal izin praktek perawat dinas kesehatan kota tegal jenis perizinan pembinaan dan pengawasan izin prinsipprinsip penanaman modal dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota tegal izin pusat perbelanjaan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan kota tegal izin reklame badan keuangan daerah kota tegal izin rumah bersalin dinas kesehatan kota tegal izin tempat penyimpanan sementara tps) limbah dinas lingkungan hidup kota tegal izin tempat penyimpanan sementara tps) limbah dan depo link hid kota tegal pemindahan limbah ing ung hidup bola tega izin trayek angkutan umum dinas perhubungan kota tegal izin tukang gigi dinas kesehatan kota tegal izin usaha diskotik dinas kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata kota tegal izin usaha industri iui) dinas tenaga kerja dan perindustrian kota tegal izin usaha jasa konstruksi ijuk) dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tegal izin usaha karaoke dinas kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata kota tegal izin usaha penanaman modal dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota tegal kelautan dan peri pertanian dan kot izin usaha penggilingan padi, fuller dan penyisihan beras tegal caknan can peranan, pertanian gan pangan bolakota tegal yang selanjutnya disingkat dpm ptsp adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal, dan penyelenggarapenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi pemberian, penolakan, pembatalan, penangguhan dan pencabutan izin. pelaksanaan . jenis perizinan pembinaan dan pengawasan usaha kecil dan dan perd izin usaha perdagangan sup) dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan kota tegal usaha kecil dan dan perd izin usaha pergudangan tanda daftar gudang tdg) "nas mopctasi, bana tan mncnban can perdagangan kota tegal izin usaha rumah kost badan keuangan daerah kota tegal izin usaha spa dinas kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata kota tegal izin usaha toko swalayan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan kota tegal penetapadinas usaha kecil dan dan perd surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb) "nas mopctasi, bana tan mncnban can perdagangan kota tegal surat tanda pendaftaran waralaba dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan kota tegal tanda daftar industri tdi) dinas tenaga kerja dan perindustrian kota tegal tanda daftar perusahaan tdp) dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan kota tegal tanda daftar usaha pariwisata tiup) dinas kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata kota tegal non perizinan jenis non perizinan pembinaan dan pengawasan kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan angkutan perkotaan dinas perhubungan kota tegal perpanjangan ita dinas tenaga kerja dan perindustrian kota tegal rekomendasi keramaian tontonan kantor kesatuan bangsa dan politik kota tegal rekomendasi pemakaian alun alun dinas perumahan dan kawasan permukiman kota tegal sertifikat laik sehat dinas kesehatan kota tepelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yangyanan perizinan dan non perizinan bagian kesatu tim pengarah dan tim teknis perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pengarah dan tim teknis yang dibentuk oleh walikota. pembentukan tugas, wewenang dan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua prosedur permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan prosedur teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan didasarkan pada standar operasional prosedur yang ditetapkan. permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan secara administrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk permohonan izin secara parsial, dan permohonan izin secara paralel. permohonan izin secara parsial sebagaimana dimaksud pada huruf adalah permohonan izin untuk (satu )jenis izin. permohonan izin secara paralel sebagaimana dimaksud pada huruf adalah permohonan izin lebih dari (satu) jenis izin yang didaftarkan dan diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebelum menetapkan izin dapat melaksanakan koordinasi dan atau meminta rekomendasi kepada perangkat daerah teknis terkait, dan melaksanakan penelitian peninjauan lapangan lokasi. koordinasi . koordinasi dan atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkan permohonan izin. hasil koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan penelitian peninjauan lapangan lokasi dituangkan dalam berita acara dan atau dalam bentuk surat dinas. permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian peninjauan lapangan lokasi dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian keempat waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan berdasarkan standar waktu proses sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku bagian kelima biaya pelayanan perizinan dan non perizinan biaya pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku bagian keenam salinan izin untuk mendapatkan salinan izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonabentuk dan format permohonan salinujuh legalisasi izin untuk mendapatkan legalisasi izin yang masih berlakumelampirkan izin yang masih berlaku. untuk mendapatkan legalisasi izin yang hilang atau rusakjumlah legalisasi izin paling banyak (lima) lembar untuk (satu) jenis izin dalam (satu) permohonan. bentuk dan format permohonan legalisasi izielapan surat keterangan dalam proses untuk mendapatkan surat keterangan dalam proses, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas dengan melengkapi berkas persyaratan perizinan. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri resi pendaftaran. surat keterangan dalam proses berlaku sampai dengan terbitnya izin. bentuk dan format permohonan surat keterangan dalam prosekanisme dan prosedur penerbitan salinan izin, pengesahan salinan izin dan surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bagian. bagian kesembilan penolakan, penangguhan, pembatalan dan pencabutan izin permohonan perizinan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ditolak apabila berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. permohonan izin yang berdasarkan hasil penelitian peninjauan lapangan lokasi masih memerlukan penyempurnaan persyaratan maka izin ditangguhkan. penyempurnaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada harus sudah diserahkan kepada dpm ptsp paling lama (tiga puluh) hari kerja. pemohon yang tidak menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada maka permohonan izin ditolakcabutan izin dapattetapkan dengan keputusan kepala dinas. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis bab pemantauan, pembinaan dan pengawasan pemantauan terhadap perkembangan penanaman modal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. pembinaan . pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangannya. perangkat daerahditetapkannya peraturan walikota ini, makajenis perizinan dan non perizinan perizinan izin apotik izin bursa kerja khusus bkk) izin insidentil angkutan umum izin kerja bidan izin kerja perawat izin klinik fisioterapis izin klinik pratama utama izin laboratorium kesehatan swasta izin laboratorium klinik izin lembaga pelatihan kerja lpk) izin lokasi izin mendirikan bangunan imb) izin operasi angkutan umum izin operasional rumah sakit izin optik izin pemakaian kios izin pemakaian tanah penguasaan pemerintah kota tegal izin pemakaman dan peraturan jenazah izin pembuangan air limbah perairan umum izin pembuangan limbah cair plc) izin pembuatan tambak izin pendirian rumah sakit izin pengelolaan pasar rakyat izin pengusahaan tambak izin penimbunan dan penyimpanan minyak izin penyelenggaraan puskesmas izin perdagangan eceran obat toko obat izin praktek bidan izin praktek perawat izin prinsip izin prinsip penanaman modal izin pusat perbelanjaan izin reklame izin rumah bersalin izin tempat penyimpanan sementara tps) limbah izin tempat penyimpanan sementara tps) limbah dan depo pemindahan limbah izin trayek angkutan umum izin tukang gigi izin usaha diskotik izin usaha industri iui) izin usaha jasa konstruksi ijuk) izin usaha karaoke izin usaha penanaman modal izin usaha penggilingan padi, fuller dan penyisihan beras izin usaha perdagangan sup) izin usaha pergudangan tanda daftar gudang tdg) izin usaha rumah kost izin usaha spa izin usaha toko swalayan penetapan lokasi surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol sup mb)
bahwa berdasarkan pertimbangan ban sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf: lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor: bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf huruf dan huruf perlu wara auwaaua yax. uw ysahawu aas aaaaaa wwa membentuk peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten peraturan daerah kabupaten magelang magelang nomor tahun tentang nomor tahun organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja: tentang mengingat undang undang nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang pembentukan daerah daerah kabupaten nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dalam lingkungan propinsi jawa tengah: lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong prajamagelang, republik indonesia nomor menimbang la. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah undang undang nomor tahun tentang nomor tahun tentang satuan polisi pemerintahan daerah lembaran negara pamong praja, tugas dan fungsi dalam republik indonesia tahun nomor pelaksanaan kebijakan perlindungan tambahan lembaran negara republik masyarakat diselenggarakan oleh satuan polisi indonesia nomor sebagaimana telah pamong praja: diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang bahwa berdasarkan undang undang nomor perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, tahun tentang pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan lembaran negara republik indonesia tahun penanggulangan bencana daerah telah nomor tambahan lembaran negara dibentuk badan penanggulangan bencana republik indonesia nomor daerah kabupaten magelang dengan peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana lembaran negara penanggulangan bencana daerah kabupaten republik indonesia tahun nomor magelangmagelang nomor tentang pemindahan ibukota kabupaten tahun tentang mekanisme konsultasi daerah tingkat magelang dari wilayah publik lembaran daerah kabupaten magelang kotamadya daerah tingkat magelang tahun nomor seri nomor kecamatan mungkin wilayah kabupaten daerah tingkat magelang lembaran negara peraturan daerah kabupaten magelang nomor republik indonesia tahun nomor ahun tentang tata cara pembentukan peraturan daerah lembaran daerah peraturan pemerintah nomor tahun kabupaten magelang tahun nomor tentang pedoman pembinaan dan seri nomor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun nomor tambahan lembaran tahun tentang urusan pemerintahan negara republik indonesia nomor yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten magelang lembaran peraturan pemerintah nomor tahun daerah kabupaten magelang tahun tentang pembagian urusan pemerintahan nomormagelang nomor kabupaten kota lembaran negara republik tahun tentang organisasi dan tata indonesia tahun nomor tambahan kerja lembaga teknis daerah dan satuan lembaran negara republik indonesia nomor polisi pamong praja lembaran daerah kabupaten magelang tahungelang republik indonesia nomor dan peraturan pemerintah nomor tahun bupati magelang tentang penyelenggaraan penanggulangan bencanadaerah kabupaten peraturan pemerintah nomor tahun magelang nomor tahun tentang tentang satuan polisi pamong praja lembaran organisasi dan tata kerja lembaga teknis negara republik indonesia tahun nomor daerah dan satuan polisi pamong praja. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan presiden nomor tahun beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten magelang nomor tentang pengesahan, pengundangan dan tahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah penyebarluasan peraturan perundang dan satuan polisi pamong praja lembaran daerah kabupaten magelang undangan, tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sesuai peraturan perundang dengan peraturan daerah ini dibentuk: undangan. lembaga teknis daerah, yang terdiri dari: subbab tata usaha sebagaimana dimaksud pada huruf inspektorat, dipimpin seorang kepala subbagian yang berada bawah dan badan perencanaan pembangunan daerah, bertanggung jawab kepada kepala kantor. badan kepegawaian daerah, seksi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan badan lingkungan hidup: huruf masing masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor. kantor perpustakaan dan arsip: kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada kantor kesatuan bangsa dan politik: dan huruf dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang rumah sakit umum daerah muntilan. ditunjuk oleh kepala kantor. . pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan satuan polisi pamong praja. oleh kepala subbagian atau kepala seksi yang membidangi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:antor kesatuan bangsa dan politik merupakan unsur pendukung rincian tugas pokok dan fungsi kantor kesatuan bangsa dan politik tugas bupati bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. ditetapkan dengan peraturan bupati. kantor kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh kepala kantor ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:rupakan unsur perangkat daerah dalam menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. kantor kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas pokok satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. daerahkantor kesatuan bangsa dan politik meliputi: satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok menegakkan kepala: peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta subbab tata usaha: memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman cc. seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, serta perlindungan masyarakat. ketentuan dan diubah sehingga kepala bidang dan kepala bagian merupakan jabatan struktural berbunyi sebagai berikut: eselon ill. kepala subbagian, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon va. susunan organisasi satuan polisi pamong praja, meliputi: kepala, subbab tata usaha: seksi pembinaan dan penegakan peraturan daerah: peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. seksi ketentraman dan ketertiban, agar setia oran mengetahuinya, memerintahkan pengundangan seksi pengembangan kapasitas dan sarana prasarana: ya, peng peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah seksi pengamanan dan bina perlindungan masyarakat: dan kabupaten magelang. kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang undangan. ditetapkan kota mungkin subbab sebagaimana dimaksud pada dipimpin seorang pada tanggal juni kepala subbagian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan polisi pamong praja. bupati magelang, seksi seksi sebagaimana dimaksud pada masing masing ttd dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan polisi pamong praja. singgih santdiundangkan dalam lembaran daerah kabupaten magelang kepala satuan. tahun nomor tanggal junisekretaris daerah kabupaten magelang, bagttd bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. rincian tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja pembina utama muda ditetapkan dengan peraturan bupati. nip. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala badan merupakan jabatan struktural eselon ilb. kepala kantor, kepala satuan polisi pamong praja dan sekretaris pada badan merupakan jabatan struktural eselon illa. penjelasan lampiran peraturan daerah atas kabupaten magelang peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun nomor tahun tanggal juni tentang bagan organisasi kantor kesatuan bangsa dan politikkepala dan satuan polisi pamong praja i. umum berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang subbab tata satuan polisi pamong praja, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan usaha kebijakan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh satuan polisi pamong praja. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah telah dibentuk badan kelompok seksi bina seksi politik seksi ketahanan penanggulangan bencana daerah kabupaten magelang dengan jabatan ideologi dan dan seni, budaya, peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang kawasan kewaspadaan mama, atan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah fungsional dan ekonomi kabupaten magelang. sana dengan adanya perubahan aturan yang melandasi pembentukan ill perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang ll. berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka perlu membentuk bupati magelang,td tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja. singgih santo ii. demi cukup jelas. cukup jelas. lampiran peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tanggal juni bagan organisasi satuan polisi pamong praja subbab tata usaha kelompok seksi seksi seksi seksi tembi ketan pengen pemda jabatan naan dan taman tangan manan fungsional penegak dan kapas dan bina kan meter tas dan berlin tania perahu tiban sarana dungan ran rasa masa santan daerah rana rakyat bupati magelang, ttd singgih santosur dengan ancaman kekerasan, seksual korban dimanfaatkan untuk menggunakan kekerasan, penculikan, mendapatkan keuntungan yang penyerapan, pemalsuan, penipuan, merupakan kegiatan pelacuran atau penyalahgunaan, kekuasaan atau pencabulan. posisi rentan, pendekatan utang atau kedua terdakwa dapat memberi bayaran atau manfaat dipertanggungjawabkan karena syarat walaupun memperoleh persetujuan syarat pertanggungjawabannya pun dari orang yang memegang kendali terpenuhi, yaitu telah melakukan suatu atas orang lain. unsur ini pada kesalahan yaitu mempekerjakan rani dasarnya terjadi dengan sengaja, novita als novi binti karno sebagai pelaku melakukannya untuk pekerja seks komersial. sebagaimana mendapatkan hal yang dituju. pada yang dikemukakan oleh simons yaitu kasus ini, pelaku terbukti dalam unsur kemampuan bertanggungjawab dapat ini khususnya unsur penipuan dan diartikan sebagai suatu keadaan psychic pendekatan utang . terdakwa fitria sedemikian, yang membenarkan adanya als. pipit binti ujang rahman penerapan sesuatu upaya pemidanaan, berhasil melakukan penipuan terhadap baik dilihat dari sudut umum maupun dari korban rani novita als. novi binti orangnya .( tri andrisman, hlm karno yang menjanjikan korban akan dikatakan selanjutnya bahwa dibawa pekan baru untuk dijadikan seseorang mampu bertanggungjawab, jika pembantu rumah tangga dengan upah jiwanya sehat, yakni apabila yang besar, tetapi tujuan dasarnya aa. mampu untuk mengetahui atau adalah menjadikan korban sebagai menyadari bahwa perbuatannya pekerja seks komersial dan pada bertentangan dengan hukum. terdakwa suharto als. arti binti dapat menentukan kehendaknya matur juga melakukan menipu sesuai dengan kesadaran tersebut. terdakwa dengan memberikan pendapat para hakim terhadap pinjaman utang sebesar rp. pertanggungjawaban yang diberikan (tujuh ratus ribu rupiah) kepada para para pelaku perdagangan dan ongkos korban yang juga orang sebagaimana tersebut atas dijadikan utang sebesar rp. menurut penulis bila ditinjau dari tujuan (dua ratus ribu rupiah) pemidanaan maka teori yang dianut oleh yang akan dibayar korban apabila hakim adalah teori relatif atau teori tujuan. telah mendapatkan upah. yaitu pemidanaan yang diberikan bukan unsur untuk tujuan mengeksploitasi semata mata hanya menghukum tetapi orang tersebut wilayah republik bertujuan. indonesia. unsur untuk tujuan menurut nigel walker teori ini mengeksploitasi orang artinya adalah lebih tepat disebut teori atau aliran pelaku telah mempersiapkan korban reduktif (the seductive point view) tersebut agar bisa mendapatkan karena dasar pembenaran pidana menurut keuntungan secara materiil dan teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi materiil dengan cara memeras kejahatan. oleh karena itu, para segala kemampuan yang ada pada diri penganutnya dapat disebut golongan korban. pada kasus ini, terdakwa reduces . teori menjelaskan bahwa suharto als. arti binti matur pidana bukanlah sekedar untuk melakukan terbukti mengeksploitasi korban. pembalasan atau pengambilan kepada eksploitasi tersebut dapat dikatakan orang yang telah melakukan suatu tindak eksploitasi seksual karena organ tubuh pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan pranata hukum volume nomor juli tertentu yang bermanfaat. jadi, dasar novi binti karno saat kejadian karena, pembenaran adanya pidana menurut teori terdakwa ikut menipu sampai saat ini adalah terletak pada tujuannya. pidana korban dibawa oleh suharto als. arti dijatuhkan bukan guia pecatur est binti matur pekan baru. (karena orang membuat kejahatan) pembantu sebelum kejahatan melainkan pencetus (supaya orang dilakukan, kasus kedua dengan jangan melakukan kejahatan). terdakwa fitria als. pipit binti ujang mulai dan bara nawawi arief, rahman juga terbukti melakukan hlm. membantu menipu rani novita als. menurut penulis, berkaitan dengan novi binti karno sebelum korban putusan yang dijatuhkan oleh hakim dibawa pekan baru untuk dijadikan terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa, pekerja seks komersial. terbukti maka putusan ini putuskan tidak hanya dengan pernyataan korban yang untuk menghukum kedua terdakwa tetapi menyatakan bahwa korban tinggal juga agar dua terdakwa itu sadar akan terlebih dahulu rumah terdakwa perbuatan yang selama ini telah mereka sebelum korban dijemput dan dibawa lakukan dan kedepannya agar tidak pekan baru. melakukan hal seperti itu lagi. selain dasar pertimbangan hakim dalam daripada itu, terdakwa kedua atas nama menjatuhkan putusan terhadap fitria als. pipit binti ujang rahman, perkara penipuan perempuan yang hakim dapat juga mempertimbangkan dijadikan pekerja seks komersial putusan terhadap terdakwa mengacu pada setiap hakim dalam memutuskan kuhp karena terdakwa turut sebuah perkara, pasti memiliki serta atau membantu (medeplichtige) pertimbangan pertimbangan tersendiri. dalam kasus penipuan ini. kuhp pertimbangan hakim itulah yang akan menyatakan bahwa dinyatakan sebagai menjadi dasar apakah putusan yang pembantu kejahatan didapatkan terdakwa dirasa cukup adil mereka yang sengaja memberi bantuan atau tidak bagi korban dan terdakwa. pada waktu kejahatan dilakukan, dalam memutus perkara hakim selalu mereka yang sengaja memberi melihat akan bukti bukti yang ada, kesempatan, sarana atau keterangan keterangan saksi dan disertai dengan hati untuk melakukan kejahatan nurani hakim. selain itu juga hakim dalam unsur unsur yang terkandung menjatuhkan putusan harus sesuai dengan dalam kuhp yaitu peraturan dan ketentuan yang berlaku. dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini dakwaan atau tuntutan jaksa bersifat accesoir, artinya untuk adanya merupakan salah satu dasar pertimbangan pembantuan harus ada orang yang bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. melakukan kejahatan (harus ada yang jika terdapat kesamaan pandangan antara dibantu). tetapi, dilihat dari jaksa dan hakim, maka hakim akan pertanggungan jawabnya tidak accesoir, menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan artinya dibidangnya pembantu tidak jaksa. sebaliknya, jika tidak terdapat tergantung pada dapat tidaknya pelaku kesamaan pandangan antara jaksa dan dituntut atau dipidana. hakim, maka hakim dapat menjatuhkan pembantu pada saat kejahatan pidana bawah atau lebih ringan dari dilakukan: kasus kedua dengan tuntutan jaksa atau melebihi tuntutan terdakwa fitria als. pipit binti ujang jaksa. karena hakim dalam menjatuhkan rahman terbukti melakukan putusan pidana akan mengacu pada hal membantu menipu rani novita als. analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku . intan murina seftiniara) hal yang terbukti dan berdasarkan alat korban yang sama diputuskan bersalah bukti pengadilan. dua duanya tetapi dengan hukuman yang kurap menjelaskan berbeda. putusan yang berbeda itu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan dikarenakan atas dasar pertimbangan pidana pada seseorang kecuali apabila hakim yang keduanya memiliki latar sekurang kurangnya dua alat bukti yang belakang berbeda, dimana suharto als sah, memperoleh keyakinan bahwa arti binti matur merupakan receive suatu tindak pidana yang benar benar wilayah pekanbaru dan fitria als. pipit terjadi dan bahwa bertakwalah yang binti ujang rahman tidak atau belum bersalah melakukan. temuan yang pernah melakukan kejahatan seperti ini diperoleh dari hasil penelitian bahwa sebelumnya. kriteria minimal (dua) alat bukti seperti berbicara tentang hakim dan yang diatur dalam kurap putusan hakim indonesia tidak bisa dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut dilepaspisahkan dari pembicaraan tentang umum dengan memberikan alat bukti keadilan dan kepastian hukum. hal ini berupa disebabkan kedua kata tersebut keterangan saksi merupakan unsur yang esensial dalam keterangan ahli hukum, termasuk putusan hakim. menurut surat gustav radbruch ada tiga nilai dasar petunjuk yang harus terdapat dalam hukum, yakni keterangan terdakwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dua putusan yang berbeda walau hukum. achmad ali, hlm kasusnya sama menurut ronald salnofri senada dengan hal diatas, bya, hakim dalam memutus perkara harus antonius suatu juga menyatakan bahwa melihat kasus tersebut dengan jeli, hal hukum serta penegakan hukum mana tersebut maksudkan agar hakim dapat pun dan saat kapan pun memiliki cita cita memberi hukuman yang seadil adilnya. luhur, yaitu keadilan, kepastian, menurut beliau juga, dalam memutus ketertiban, serta manfaat. keadilan pada perkara seorang hakim harus melihat latar hakikatnya memberi perlindungan atas belakang korban dan juga terdakwa. latar hak dan saat yang sama mengarahkan belakang yang dilihat untuk pertama kali kewajiban sehingga terjadi keseimbangan adalah apakah terdakwa tersebut antara hak dan kewajiban dalam merupakan seorang residivis atau bukan, masyarakat. dengan keadilan prosedural selain itu juga seorang hakim harus baru memberi jaminan kepastian dan melihat kehidupan perekonomian yaitu ketertiban, tetapi belum tentu memberi apa pekerjaan korban dan terdakwa, keadilan secara substansial. antonius kehidupan sosial yaitu bagaimana korban suatu, hlm atau terdakwa hidup tengah tengah hakim sebagai penegak keadilan masyarakat dan kehidupan keluarganya, adalah menegakkan keadilan yaitu dilihat dari bagaimana kehidupan (gereja 'tigdheid) bukan kepastian hukum mereka. arumningsih pun sependapat, (rechts'verheij) yang pada intinya mengatakan bahwa hakim dalam pekerjaan hakim berintikan keadilan. menjatuhkan putusan memiliki sifat dan keadilan adalah bukan keadilan menurut sikap yang berbeda beda karena hakim perkataan undang undang semata memiliki beberapa hal untuk dipercaya (let 'terknechten der wet), menurut versi dan menolak yang lainnya. penguasa atau berdasarkan selera kamu dalam kasus atas, kedua powerful, melainkan keadilan terdakwa melakukan kejahatan dengan pranata hukum volume nomor juli berdasarkan ketuhanan yang maha esa. sehingga akan didapat putusan hakim antonius sudirman, hlm. yang adil. menyadari bahwa keadilan yang iii. penutup diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, pembahasan pada bab terdahulu maka maka dalam setiap putusannya, hakim dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, tidak boleh hanya bersandar pada undang yaitu undang semata (let 'ternechten der wet), pertanggungjawaban pidana terhadap tetapi juga harus sesuai dengan hati pelaku penipuan perempuan yang nuraninya yang tulus dan harus mampu dijadikan pekerja seks komersial pada menciptakan hukum sendiri melalui putusan pengadilan negeri nomor putusan putusannya yang biasa disebut pid b pn.tk atas nama judge made law (hukum yang dibuat oleh terdakwa suharto als. arti binti matur hakim). dan putusan pengadilan negeri nomor selain kedua tugas atas, hakim pid b pn.tk atas nama juga dibebani kewajiban untuk terdakwa fitria als. pipit binti ujang membentuk hukum (rechtsvorming) atau rahman dapat dipertanggungjawabkan, menciptakan hukum (rechtsvinding). hal karena kedua terdakwa ini beralasan sebab kekuasaan kehakiman mampu mempertanggungjawabkan memiliki kekuasaan yang sangat besar perbuatannya dalam menentukan putusan apa yang akan perbuatannya tersebut dengan sengaja diambilnya dalam mengadili suatu perkara tidak adanya alasan pemain yang dihadapkan kepadanya. dalam hal alasan alasan tersebut membuktikan ini ggemann menegaskan bahwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana kekuasaan kehakiman ialah dengan kesalahan. kedua terdakwa juga een recherlijks macht die zijn func 'tie dikatakan mampu bertanggung jawab, jika goed verstaat, moet voortdurend jiwanya sehat, apabila: bedah zijn, onder niet af'lavender her mampu untuk mengetahui atau testing self, als zefistandige menyadari bahwa perbuatannya ordenende factor van het gemeenschaps bertentangan dengan hukum. leven coneguent' zijn zijn uitspraken dapat menentukan kehendak ( kekuasaan kehakiman yang mengerti sesuai dengan kesadaran tersebut. akan tugasnya, harus selalu memikirkan dasar pertimbangan hakim dalam bahwa adalah faktor pengatur menjatuhkan putusan terhadap perkara kehidupan dalam masyarakat yang berdiri penipuan perempuan yang dijadikan sendiri, maka harus cermat meneliti pekerja seks komersial pada kasus dengan kembali dan dengan mawas diri nomor pid b pn.tk atas (introspeksi) secara konsekuen nama terdakwa suharto als. arti binti menjatuhkan putusannya ) nanda agung matur dan nomor dewantara, hlm. pid b pn.tk atas nama berdasarkan pada hal bagaimana terdakwa fitria als. pipit binti ujang diatas, menurut penulis faktor yang paling rahman hakim dalam menjatuhkan dominan memengaruhi hukum hakim atau putusan akan selalu melihat perbuatannya, putusan seorang hakim adalah bukti bukti kesalahannya, kemampuannya yang ada dan aspek moralitas atau bertanggung jawab, dan bukti bukti yang integritas pribadi hakim atau hati nurani ada dalam persidangan juga hati nurani hakim, karena putusan hakim berdasarkan dengan tetap memperhatikan pada ketuhanan yang maha esa, analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku . intan murina seftiniara) sikap dan tindakan terdakwa sesudah menangani suatu perkara pidana. melakukan tindak pidana. aksara persada indonesia. riw hidup dan keadaan sosial nawawi, bara dan mulai. teori ekonomi terdakwa teori dan kebijakan pidana. pengaruh tindak pidana terhadap alumni. bandung korban atau keluarga korban nawawi, bara. bunga rampai pemakaman dari korban dan atau kebijakan hukum pidana keluarga korban. indonesia. citra aditya bakti. dengan alasan alasan diatas maka bandung. hakim dapat menjatuhkan putusan pada singaribun, mari dan sofyan effendy. terdakwa suharto als. arti binti matur metode penelitian survey. selama tahun pidana penjara dan pidana lp3es. jakarta. denda sebesar rp. (seratus sudarto. kapita semesta hukum dua puluh juta) dengan ketentuan jika pidana indonesia. alumni denda tidak bayar harus ganti dengan bandung. bandung. kurungan selama (dua) bulan dan pada sudirman, antonius. hati nurani terdakwa fitria als. pipit binti ujang hakim dan putusannya. citra rahman, pidana penjara selama (lima) aditya bakti. bandung tahun dan atau pidana denda sebesar rp. suatu, atoms. landasan (seratus dua puluh juta peninjauan kembali kasus tibo. rupiah) dengan ketentuan bahwa jika suara pembaruan. edisi denda tidak dibayar harus diganti dengan september kurungan selama (tiga) bulan, selain suryasaputra, russiatm. trafficking daripada itu, terdakwa kedua atas nama perempuan untuk tujuan fitria als. pipit binti ujang rahman, prostitusi dalam perspektif ham. hakim dapat juga mempertimbangkan komisi nasional hak asasi putusan terhadap terdakwa mengacu pada manusia. jakarta. kuhp karena terdakwa turut serta atau membantu (medeplichtige) peraturan perundang dalam kasus penipuan ini. undangan undang undang dasar tahun daftar pustaka undang undang nomor tahun buku tentang kitab undang undang ali, achmad. perubahan hukum pidana kuhp). masyarakat, perubahan hukum, dan penemuan hukum oleh undang undang tahun hakim. lembaga penerbitan tentang pemberantasan tindak universitas hasanuddin. ujung pidana perdagangan orang. pandang. andrisman, tri. delik khusus dalam kuhp. universitas lampung. press bandar lampung. delik khusus dalam kuhp. universitas lampung. press bandar lampung. dewantara, nanda agung. masalah kebebasan hakim dalamidana terhadap pelaku penipuan perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial intan murina seftiniarrafficking persons complex issue and involves many factors (economic social and cultural order combat the crime human trafficking indonesia passed law the eradication trafficking persons the problem this research are how the criminal responsibility the perpetrators fraud women who were commercial sex workers what the basis for consideration the judge the case ruled against fraudulent women who were commercial sex workers based the results research and discussion, the conclusion obtained against perpetrators criminal fraud accountability women who used commercial sex workers the name defendant suharto als arti bint matur and fitria als pipit binti sonny rahman accountable because the defendant able account for his actions his actions deliberately and absence excuse basic consideration the judge decide the case looking his actions his mistakes his ability responsible and the evidence the trial are also conscience suggestions authors this paper are should nurture awareness and understanding the community good about the law order prevent further fraud which can detrimental the community should judge must always maintain morality and personal integrity the judge conscience order distinguish between good deeds and bad order maintain the image judge keywords crime trafficking criminal liability fraud pendahuluan perempuan untuk tujuan prostitusi dalam perdagangan orang merupakan jumlah yang terbanyak. tetapi, masalah yang kompleks dan menyangkut beberapa wilayah pesisir utara jawa banyak faktor (ekonomi, sosial, dan tengah dan jawa timur juga kenal budaya). terlebih perdagangan sebagai lumbung penghasil pekerja seks. perempuan untuk tujuan prostitusi, sarat organisasi perburuhan akan eksploitasi baik fisik maupun non internasional, fisik. eksploitasi dimulai dari perekrutan sampai pekerjaannya. meski demikian junio rias mengatakan dalam keuntungan materiil maupun materiil radio nederland wereldomroep, tentu saja diperoleh bagi berbagai pihak. perempuan yang diperdagangkan, indonesia merupakan salah satu kenyataannya tidak hanya menjadikan negara sebagai pemasok pekerja seks pasokan beberapa kota dalam komersial. ada beberapa daerah negeri jakarta, batam, bali, surabaya, dan indonesia yang dianggap menjadi tempat bandung) tetapi juga negeri seberang asal perempuan untuk tujuan prostitusi. seperti malaysia, singapura, brunei salah satunya adalah indramayu yang darussalam, hongkong dan taiwan. sejak dulu dikenal sebagai daerah asal sedangkan aris merdeka sirait pranata hukum volume nomor juli berpendapat bahwa keberadaan pekerja berdoa ini terdiri dari berbagai macam seks asal indonesia beberapa negara bentuk tindak pidana penipuan. penipuan tetangga sebenarnya tidak terlepas dari diatur dalam kuhp mulai dari sisi permintaan yang menurut sejumlah sampai dengan tri pengamat, volumenya akan semakin andrisman, bertambah mengingat mudahnya penipuan menurut memperoleh dan memberangkatkan kuhp adalah barangsiapa dengan pekerja seks asal indonesia russiatm maksud menguntungkan diri sendiri atau suryasaputra, orang lain secara melawan hukum, dengan meski mobilitas dan aktivitasnya memakai nama palsu atau martabat palsu, illegal, pada pola perdagangan manusia dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian terbaca jelas berbagai pelanggaran hak kebohongan, menggerakkan orang lain asasi manusia, yang utamanya dialami untuk menyerahkan barang sesuatu oleh korban yang sebagian besar adalah kepadanya, atau supaya memberi hutang perempuan dan anak. kerentanan menjadi maupun menghapuskan piutang, diancam salah satu faktor utama, perempuan yang karena penipuan dengan pidana penjara rentan dan potensi menjadi korban paling lama empat tahun. umumnya selain budaya permisif adalah penipuan terhadap perempuan ini mereka yang tidak mempunyai kehidupan lebih sering dilakukan oleh orang yang yang layak secara ekonomi. unsur sudah dikenal dekat olehnya dengan penipuan kerap kali dilakukan pelaku mengiring iming mereka untuk terhadap korban daerah pengirim, dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. sedangkan tempat penampungan dan setelah mereka mengikuti keinginan tempat tujuan mereka selain dimanfaatkan orang tersebut, mereka kemudian juga mengalami kekerasan fisik dan non diperdaya dan dijual kepada orang lain fisik. tindakan kekerasan tersebut tidak agar perempuan tersebut dijadikan sebagai hanya dilakukan oleh para pelanggannya, pekerja seks komersial. korban tersebut melainkan juga oleh sesama pekerja, calo lebih sering ditemukan pada masyarakat (trafficker), majikan bahkan aparat desa yang belum paham dengan situasi keamanan. atau kondisi kota. hal tersebut selain setiap manusia pasti memiliki dapat dikategorikan sebagai penipuan bisa keinginan untuk hidup layak, begitu juga juga dikategorikan sebagai perdagangan halnya dengan perempuan. mereka yang orang, karena pelaku memperkuat seharusnya mendapatkan kehidupan yang belikan para perempuan tersebut untuk layak tidak jarang malah dijadikan pekerja dijadikan pekerja seks komersial. seks komersial karena harus mencari menurut undang undang nafkah untuk keluarganya. mereka yang republik indonesia nomor tahun memiliki niat dan keinginan yang suci tentang tindak pidana perdagangan untuk membantu kehidupan orang, perdagangan orang adalah perekonomian dalam keluarganya tidak tindakan perekrutan, pengangkutan, jarang malah menjadi korban penipuan. penampungan, pengiriman, pemindahan, tidak sedikit dari mereka yang ingin atau penerimaan seseorang dengan mencari pekerjaan yang halal malah ancaman kekerasan, penggunaan diperkenalkan dengan orang orang yang kekerasan, penculikan, penyerapan, tidak bertanggungjawab. hal tersebutlah pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan yang membuat mereka banyak yang kekuasaan atau posisi rentan, pendekatan dijadikan korban penipuan. penipuan utang atau memberi bayaran atau manfaat, dalam arti luas disebut juga berdoa. sehingga memperoleh persetujuan dari analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku . intan murina seftiniara) orang yang memegang kendali atas orang (tujuh ratus ribu rupiah) lain tersebut, baik yang dilakukan kemudian tersangka membawa korban dalam negara maupun antarnegara, untuk rumah tersangka yang tujuan eksploitasi atau mengakibatkan beralamatkan jl. karya bersama orang tereksploitasi. rt kel. rejo sari korban perdagangan orang kec. senayan raya pekan baru tersebut bisa menderita psikis, mental, propinsi riau, dan untuk ongkos fisik, seksual, dan ekonomi. khusus perjalanan korban dari bandar korban seksual, hal tersebut bisa lampung pekan baru tersebut yang menghancurkan masa depan korban, menanggung adalah tersangka yang karena mereka eksploitasi untuk mana jadikan hutang sebesar rp. mendapatkan keuntungan secara materiil (dua ratus ribu rupiah) dan dan materiil. eksploitasi tersebut juga harus bayar korban apabila sudah dapat dikatakan sebagai eksploitasi bekerja menjadi anak buah tersangka seksual karena para korban yang berjenis pekan baru, dan setelah sampai kelamin perempuan tersebut bisa saja rumah tersangka yang beralamatkan organ tubuh seksualnya atau organ tubuh jl. karya bersama rt lain dari korban dimanfaatkan hanya kel. rejo sari kec senayan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk raya pekan baru propinsi riau, dalamnya adalah kegiatan pelacuran tersangka menampung korban atau pencabulan. rumah tersangka dan tersangka pada saat penulis melakukan pra mempekerjakan korban sebagai research khususnya pengadilan negeri pekerja seks komersial psk) yang tanjung karang, didapati data sebagai bertugas melayani tamu yang ingin berikut berhubungan badan layaknya suami putusan pengadilan negeri nomor istri dengan korban dan korban harus pid b pn.tk kejadian menyetor uang sebesar separuh dari perkara tindak pidana perdagangan penghasilan korban setiap kali korban orang sebagaimana maksud dalam mendapatkan uang hasil melayani tamu yang berhubungan badan tahun tentang pemberantasan layaknya suami istri dengan korban, tindak pidana perdagangan orang atas peristiwa tersebut suami korban yang dilakukan oleh tersangka an. yang bernama edi yusuf bin suharto als arti binti abdul majid melaporkannya matur terhadap korban an. portabel bandar lampung guna rani novita als novi binti pendidikannya lebih lanjut. karno yang terjadi pada hari rabu putusan pengadilan negeri nomor tanggal mei sekira jam pid b pn.tk kejadian wib jl. w.r suparman perkara tindak pidana perdagangan kamboja kel. talang kec. orang sebagaimana maksud dalam teluk betung selatan bandar jo. atau jo. lampung, dengan cara tersangka atau ri. menjemput korban rumah sdr tahun tentang pemberantasan fitria ais pipit jl. w.r tindak pidana perdagangan orang suparman kamboja kel. talang yang dilakukan oleh tersangka an. kec. teluk betung selatan bandar fitria als pipit binti ujang lampung dan tersangka memberikan rahman terhadap korban an. pinjaman berupa uang sebesar rp. rani novita als novi binti pranata hukum volume nomor juli karno, dengan cara tersangka kec senayan raya pekan baru merekrut dan menggerakkan korban propinsi riau, dan untuk merekrut hingga korban mau untuk bekerja korban, tersangka an. fitria als menjadi pekerja seks komersial psk) pipit binti ujang rahman dan tersangka menelepon seorang mendapatkan uang sebesar rp. mami yang bernama suharto als (dua ratus lima puluh ribu arti dan meminta suharto als rupiah) dari seri suharto als arti untuk menjemput dan arti atas peristiwa tersebut suami membawa korban kerumah sdr korban yang bernama edi yusuf suharto als arti, dan bin abdul majid melaporkannya tersangka juga mengatakan kepada portabel bandar lampung guna seri suharto als arti bahwa pendidikannya lebih lanjut. korban mau bekerja menjadi anak kasus diatas adalah tentang buah seri suharto als arti penipuan terhadap perempuan yang namun korban mau meminjam uang dijadikan sebagai pekerja seks komersial. kepada seri suharto als arti kedua kasus diatas memiliki perbedaan sebesar rp. (dua juta yaitu pertanggungjawabannya pelaku, rupiah) dan seri suharto als pada kasus pertama pelaku dijerat dengan arti mengatakan nanti apabila seri pidana penjara selama tahun dan denda suharto als arti sudah sampai sebesar rp. yang akan lampung saja, dan kemudian pada diganti dengan pidana kurungan selama hari rabu tanggal mei sekira bulan apabila denda tidak bisa dibayar, jam wib seri suharto als sedangkan pada kasus kedua pelaku arti datang bandar lampung dijerat pidana penjara selama tahun dan rumah tersangka yang beralamatkan denda rp. atau pidana jl. w.r suparman kamboja kurungan selama bulan. rt. kel talang kec. teluk betung berdasarkan latar belakang atas, selatan bandar lampung, dan setelah maka penulis tertarik untuk mengadakan korban bertemu dengan seri penelitian dengan judul analisis suharto als arti, korban pertanggungjawaban pidana terhadap meminjam uang kepada seri pelaku penipuan perempuan yang suharto als arti sebesar rp. dijadikan pekerja seks komersial . maka (dua juta rupiah) namun yang menjadi permasalahan dalam tersangka hanya dapat memberikan penulisan penelitian ini, pertama, pinjaman berupa uang sebesar rp. bagaimanakah pertanggungjawaban (tujuh ratus ribu rupiah) pidana terhadap pelaku penipuan kemudian korban pulang untuk perempuan yang dijadikan pekerja seks berpamitan kepada suaminya yang komersial putusan pengadilan negeri bernama edi yusuf dan juga nomor pid b pn.tk dan memberikan uang sebesar rp. putusan pengadilan negeri nomor (tujuh ratus ribu rupiah) pid b pn.tk) kedua, kepada suaminya untuk tinggalan apakah yang menjadi dasar pertimbangan rumah dan membayar hutang, hakim dalam menjatuhkan putusan kemudian sd3ri suharto als arti terhadap perkara penipuan perempuan membawa korban rumah yang dijadikan pekerja seks komersial suharto als arti yang putusan pengadilan negeri nomor beralamatkan jl. karya bersama pid b pn.tk dan putusan rt kel rejo sari analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku . intan murina seftiniara) pengadilan negeri nomor pidana. tujuannya agar dapat menjadi pid b pn.tk) sarana pencegahan umum maupun pembahasan khusus bagi anggota masyarakat agar pertanggungjawaban pidana terhadap tidak melanggar hukum pidana. pelaku penipuan perempuan yang pidana adalah penderitaan atau dijadikan pekerja seks komersial nestapa yang sengaja dibebankan perbuatan pidana adalah perbuatan kepada orang yang melakukan yang oleh suatu aturan hukum dilarang perbuatan yang memenuhi syarat dan diancam pidana, asal saja dalam pada syarat tertentu itu . berdasarkan itu diingat bahwa larangan diajukan pengertian tersebut, maka pengertian kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan hukum pidana dapat dirumuskan atau kejadian yang ditimbulkan oleh sebagai keseluruhan ketentuan kelakuan orang, sedangkan ancaman peraturan yang mengatur tentang pidananya ditujukan kepada orang yang perbuatan yang dilarang. mengabulkannya kejadian itu. dalam arti orang yang melanggar larangan lainnya, perbuatan pidana adalah tersebut. perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan pidana. hukum larangan mana disertai ancaman penjabaran lebih lanjut dari (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi pengertian hukum pidana atas dapat barang siapa melanggar larangan tersebut. dijelaskan bahwa perbuatan yang menurut merger, hukum pidana dilarang itu berkaitan dengan tindak adalah aturan hukum, yang mengkaitkan pidana yaitu orang yang melanggar kepada suatu perbuatan yang memenuhi larangan itu berkaitan dengan syarat syarat tertentu suatu akibat berupa pertanggungjawaban pidana, yaitu pidana. sudarto, hlm syarat syarat pengenaan pidana . tri perbuatan yang dikatakan tindak pidana andrisman, hlm. itu, berkaitan erat dengan syarat hukum simons sependapat dengan pidana. syarat hukum pidana meliputi merger, tetapi lebih menspesifikkan dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang unsur unsur yang terkandung dalam mengatur tentang peristiwa pidana. unsur unsur peristiwa perbuatan yang memenuhi syarat pidana adalah syarat tertentu, hukum pidana adalah perbuatan manusia (handling) suatu aturan yang apabila dilanggar perbuatan manusia itu harus melawan akan mendapatkan sanksi, untuk hukum (wederrechtelijk) mendapatkan sanksi tersebut harus ada perbuatan itu diancam dengan pidana perbuatan yang memenuhi (strafbaar tested) oleh undang persyaratannya jadi, tidak semua undang perbuatan dapat dikatakan tindak harus dilakukan oleh seseorang yang pidana, hanya perbuatan perbuatan mampu bertanggungjawab tertentu saja. perbuatan perbuatan itu (toerekeningsvatbaar) harus memenuhi syarat syarat perbuatan itu harus terjadi karena perbuatan tertentu itu harus kesalahan (schulz) pembuat. merupakan perbuatan yang sudarto, hlm dilarang. penjabaran atas dapat dianalisis perbuatan tertentu itu harus bahwa peristiwa pidana harus memenuhi dilakukan oleh orang. unsur unsur antara lain adanya perbuatan pidana, merupakan suatu hal yang manusia yang melawan hukum, ada mutlak diperlukan dalam hukum kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang pranata hukum volume nomor juli mampu bertanggung jawab, dan diancam tentang pemberantasan tindak pidana. pidana perdagangan orang. terhadap perbuatan penipuan menghukum terdakwa oleh karena perempuan yang dijadikan pekerja seks itu dengan hukuman penjara komersial dalam hal perkara pada selama (delapan) tahun, penelitian ini telah terjadi suatu tindak dikurangi selama terdakwa berada pidana perdagangan orang yang dalam tahanan, dengan perintah dilatarbelakangi dengan penipuan, adapun tidak tetap ditahan. pidana denda sebagai kasus posisi yang terjadi dapat rp. subsidi dilihat pada: bulan kurang. menyatakan barang bukti dalam putusan pengadilan negeri nomor perkara ini, yaitu uang tunai pid b pn.tk terdakwa sebesar rp. suharto als arti binti matur dikembalikan kepada saksi korban melakukan tindak pidana perdagangan rani novita alias novi binti orang dengan korbannya rani novita sar sedangkan uang tunai als novi binti karno dengan cara sebesar rp. dirampas memperkerjakan korban sebagai untuk negara. pekerja seks komersial. terdakwa menghukum terdakwa untuk ditahan oleh penyidik sejak mei membayar biaya perkara sebesar s d tanggal juni rp. (dua ribu rupiah). penuntut umum sejak tanggal juli mengingat dan memperhatikan s d tanggal agustus dan dari undang undang oleh majelis hakim sejak tanggal tahun serta peraturan peraturan lain juli s d agustus yang bersangkutan, maka hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan mengadili negeri tanjung karang sejak menyatakan terdakwa suharto als agustus s d tanggal oktober arti binti matur, telah terbukti setelah mendengar keterangan secara sah dan meyakinkan bersalah dari saksi saksi dan keterangan melakukan tindak pidana melakukan terdakwa dalam persidangan dan penerimaan seseorang dengan setelah pula mendengar tuntutan jaksa penipuan, pendekatan utang, untuk penuntut umum yang pada pokoknya tujuan mengeksploitasi orang memohon agar majelis hakim yang tersebut wilayah republik memeriksa dan mengadili perkara ini indonesia menyatakan menjatuhkan pidana oleh karena itu bahwa terdakwa suharto alias dengan pidana penjara selama arti binti matur, telah terbukti (enam) tahun, dan pidana denda secara sah dan meyakinkan sebesar rp. (seratus bersalah melakukan tindak pidana dua puluh juta rupiah), dengan kejahatan, melakukan penerimaan ketentuan jika denda tidak bayar seseorang dengan penipuan, harus ganti dengan kurungan pendekatan utang, untuk tujuan selama (dua) bulan. mengeksploitasi orang tersebut 'c) menetapkan bahwa lamanya terdakwa wilayah republik indonesia. ditahan sebelum putusan ini melanggar mempunyai kekuatan hukum tetap undang undang republik dikurangi seluruhnya dari pidana indonesia nomor tahun penjara yang dijatuhkan. analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku . intan murina seftiniara) memerintahkan terdakwa tetap dibayar harus diganti dengan tahan. kurungan selama (enam) bulan membebankan biaya perkara kepada kurungan. terdakwa sebesar rp. (dua menetapkan barang bukti berupa ribu rupiah). (satu) unit merk nokia tipe menetapkan barang bukti berupa uang warna putih berikut simbad tunai sebesar rp. (tujuh dengan nomor ratus ribu rupiah) dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan kepada saksi korban rani novita alias sedangkan (satu) unit novi binti sar uang tunai sebesar huawei tipe c2e warna biru silver rp. (lima ratus ribu berikut simbad dengan nomor rupiah) dirampas untuk negara. dikembalikan putusan pengadilan negeri nomor kepada saksi korban rani novita pid b pn.tk: terdakwa alias novi binti sar fitria als pipit binti ujang rahman membebankan biaya perkara melakukan merekrut dan kepada terdakwa sebesar rp. menggerakkan rani novita als novi (dua ribu rupiah) binti karno untuk menjadi pekerja mengingat seks komersial. terdakwa ditahan nomor tahun dalam rumah tahanan negara sejak hakim mengadili tanggal mei telah menyatakan terdakwa fitria binti mendengar tuntutan jaksa penuntut ujang rahman tidak terbukti umum yang pada pokoknya berbunyi secara sah dan meyakinkan sebagai berikut bersalah melakukan tindak pidana menyatakan terdakwa fitria binti yang dibawakan dalam dakwaan ujang rahman telah terbukti kesatu secara sah dan meyakinkan membebaskan terdakwa dari bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu tersebut atas membantu melakukan menyatakan terdakwa fitria binti penerimaan seseorang dengan ujang rahman telah terbukti penipuan. pendekatan utang untuk secara sah dan meyakinkan tujuan mengeksploitasi orang bersalah melakukan tindak pidana tersebut wilayah republik membantu melakukan indonesia sebagaimana atur penerimaan seseorang dengan dan diancam pidana dalam penipuan. pendekatan utang jo. untuk tujuan mengeksploitasi nomor tahun orang tersebut wilayah menjatuhkan pidana terhadap republik indonesia . terdakwa fitria binti ujang menjatuhkan pidana oleh karena rahman oleh karena itu dengan itu terhadap dengan pidana pidana penjara selama (tujuh) penjara selama (lima) tahun tahun dikurangi selama terdakwa dan atau pidana denda sebesar berada dalam tahanan sementara rp. (seratus dua dengan perintah terdakwa tetap puluh juta rupiah) dengan ditahan, dan pidana denda sebesar ketentuan bahwa jika denda tidak rp. (seratus dua dibayar harus diganti dengan puluh juta rupiah) dengan kurungan selama (tiga) bulan. ketentuan bahwa jika denda tidak pranata hukum volume nomor juli menetapkan bahwa lamanya bya putusan didasarkan juga dari terdakwa ditahan sebelum putusan keterangan saksi saksi dan alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum pengadilan. tetap dikurangi seluruhnya dari berdasarkan hal tersebut maka pidana penjara yang dijatuhkan. menurut penulis putusan hakim sebagai menetapkan barang bukti berupa: pertanggungjawaban perbuatan suharto (satu) unit hp. merk nokia als arti binti matur telah tepat tipe warna putih berikut walaupun lebih rendah dari apa yang telah simbad dengan nomor dituntut oleh pihak kejaksaan. tampak dirampas untuk dalam hal ini kebebasan hakim dalam dimusnahkan. mengadili tanpa pengaruh dari apapun. (satu) unit hp. merk huawei karena terdakwa telah memenuhi unsur tipe c2e warna biru silver unsur pada nomor berikut simbad dengan nomor tahun tentang pemberantasan dikembalikan tindak pidana perdagangan orang. kepada saksi korban rani adapun unsur unsurnya adalah sebagai novita als. novi binti sar berikut: membebankan biaya perkara unsur setiap orang, berkaitan dengan kepada terdakwa sebesar unsur setiap orang , dimaksudkan rp. (dua ribu rupiah) adalah siapa saja yang melakukan berdasarkan pada dua contoh tindak pidana ini. pada kasus ini, kasus posisi tersebut diatas dapat dilihat unsur setiap orang dipenuhi dengan tentang pertanggungjawaban pidana dari orang yang dimaksud adalah masing masing terdakwa, yaitu pada kasus terdakwa atas nama suharto als. arti posisi pertama yaitu suharto als arti binti matur dan fitria als. pipit binti binti matur adalah pidana penjara ujang rahman. selama (enam) tahun dan pidana denda unsur melakukan perekrutan, sebesar rp. (seratus dua pengangkutan, penampungan, puluh uta rupiah) dengan ketentuan bahwa pengiriman, pemindahan, atau jika denda tidak dibayar harus diganti penerimaan seseorang, melakukan dengan kurungan selama dua bulan. dalam unsur ini adalah perbuatan yang kemudian pada kasus posisi kedua, dilakukan secara sengaja baik secara pertanggungjawaban pidana yang langsung ataupun secara tidak dilakukan oleh fitria als pipit binti ujang langsung. dalam hal ini, perekrutan, rahman adalah pidana penjara selama pengangkutan, penampungan, (lima) tahun dan pidana denda sebesar pengiriman, pemindahan atau rp. (seratus dua puluh juta penerimaan seseorang merupakan rupiah). akibat langsung dari adanya daya berdasarkan hasil wawancara upaya yang dilakukan oleh pelaku. dengan ronald salnofri bya dan adriana unsur ini juga terbukti pada kasus suharto putusan ini telah sesuai dengan yang terjadi pada suharto als. arti perbuatannya. sebagaimana perbuatan itu binti matur dan fitria als. pipit binti dalam undang undang perdagangan orang ujang rahman, karena terdakwa telah diancam hukuman minimal tahun dan terbukti merekrut korban rani novita maksimal tahun dan pidana denda als. novi binti karno untuk dijadikan paling sedikit dan pekerja seks komersial dan dibawa paling banyak lebih kota pekan baru. lanjut dikemukakan oleh ronald salnofri analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku . intan murina seftiniara)
mes international journal innovation, creativity and change. volume issue does the juvenile justice system protect youth supply chain?supported pls structural equation modeling nikah rosita?, amnawaty , randy ritongaf,: amnawaty. nikmahrosidah17(@gmail.com, the current indonesian legal cultureadditionally, this study examines how the juvenile justice system protects youth supply chainforever, results the partial least square pls) structural equation modeling sem) reveal that the juvenile justice system protects youth supply chain. child punishment based criminal activities causes issues related mental international journal innovation, creativity and change. volume issue health disorders which effect negatively youth supply chain, youth supply chain.indonesian child protection commission estimated that this trend will continue, and this major cause worry for law enforcement agencies. with the increase criminal activities children, youth supply chain affected negatively. youth supply chain can described the growth children towards the supply talented young people who participate national level and contribute various development activities different fields. this contradict the spirit the constitution, whereinrahman and castello, the(delinguency)' translation the term juvenile justice system'which effect significantly youth supply chaininternational journal innovation, creativity and change. volume issue disorder. forever, found that mental disorder also has negative influence youth supply chain with t value increases mental disorder cause decreases the youth supply chain. the relationship between juvenile justice system and mental disorder was found negative beta value with t value thus, better juvenile justice system decreases the mental disorder. finally, the operating role juvenile justice system also found significant with t value these results supported h1, h2, h3, and h5. figure structural model analysis hidran punishment antar perda children youth supply punishment chain 3p719 table results original sample standard sample mean deviation statistics (m) (stev) (o stev)) values children punishment mental children punishment youth juvenile justice system mental bada dsn lol aoo soo mental disorder youth supply gmn nama dos lam\| ome\| mao operating effect mental international journal innovation, creativity and change. volume issue the results the pls sem found that children punishment decreases the youth supply chain directly well indirectly. child punishment shows negative effect youth supply chain increasing the mental disorder children. increases mental disorder decrease the youth supply chain. however, juvenile justice system has positive role the decrease mental disorder. decrease mental disorder increases the youth supply chaiapplications law for child protection most significant promote youth supply chain. however, lacking which has negative outcome respect the youth supply chainand usability, and seductive finding legal truth prioritizing formal logic (syllogism) rahardjo international journal innovation, creativity and change. volume issue practice, what judge decides deficit the implementation juvenile criminal justice system the ignorance judges leads the inappropriate punishment children which causes mental health disorders commonly found juvenile offenders includingall these issues have negative effect youth supply chain decreasing the mental growth rate children. however, the juvenile justice system has positive effect youth supply chain reducing the relationship children punishment based criminal activities and mental disorder shown figure below. figure juvenile justice system decreases the positive relationship between children punishment based criminal activities and mental disorder bks international journal innovation, creativity and change. volume issue moderator @ low juvenile justice system high juvenile justice system low children punishment high children punishmentthei (including young men and children) carry sharp weapons this region. therefore,child imprisonment should onlysinternational journal innovation, creativity and change. volume issue,inactors absolutely necessary guide broad and creative interpretation such rules. progressive legal actor (judge)egal actorsforces progressive law. ethics juvenile court judges who have not been progressive based the results this study, which highlight the fac, very important reform the professional ethics juvenile court judges. this ethical element related the orientation and motivation the judge carrying out the law. handling case, there needsinternational journal innovation, creativity and change. volume issue the trial, judge tiurmaida pardede was harsh raju, treating him prisoner who surrounding community judge's corps. the judge wasduties, service justice seekers, fellow judge relationships, and setjudges making legal discoveriesiesapart from the two aforementioned cases, there should legal discovery the judge karbon mes international journal innovation, creativity and change. volume issuehowever, punishment against the child protection law has negative consequence the shape mental health problems mentioned abovmes international journal innovation, creativity and change. volume issu, lawrence history american law: third edition. touchstone: rockefeller canter, friedman, lawrence law and society: introduction. new jersey: englewood cliffs inc., pp.hadisuprapto, paulusomisi perlindungan anak indonesia available online: kpai soroti pengawasan ortu (accessed julidrid, d., ahmed, u., kumar, examining the impact classroom environment entrepreneurship education: case private university bahrain. journal entrepreneurship education, manis suseno, frans. filsafat sebagai ilmu kritis. yogyakarta: kasus,es international journal innovation, creativity and change. volume issue, joan, cathy spat widow, and nancy cowellnever valida, arianirahardjo, satjipto. konstitusional dari dua sudut pandang. kompas, september rahardjo, satjipto. demokrasi butuh dukungan hukum progresif. jakarta: kompas.ahman, a., castello, the impact empathy leadership effectiveness among business leaders the united states and malaysia. international journal economics business and management studies, rosita, nikah. perlindungan hukum terhadap anak. semarang: pustaka magister, saengchai, jermsittiparsert, the effect market turbulence the supply chain strategies and the organizational performance. international journal innovation, creativity and change, robert the state, law and development. new york: st. martin's press, mes international journal innovation, creativity and change. volume issue' detention for personal crime. child and adolescent mental health doi: j. .x. sudarto. kapita semesta hukum pidana. bandung: alumni, pp. sudarto. kapita semesta hukum pidana. bandung: alumni,1: ijerph13020228, don juvenile justice may the editor. crime delinguency mes international journal innovation, creativity and change. volume issuspecial protection children through juvenile justice system can protect the children from criminal activities and lead youth supply chain.premise this study thatignorance children protection adverse effects youth supply chaiexamples legislationbks international journal innovation, creativity and change. volume issuelaw has significant importance people's lives. particularly the protection children, law has central role has significant effect the lives children, specifically those involved criminal activities. has certain effects youth supply chain which contribute national well beingrepresents the law focal connection between values and reality, envision robert seiman rosita figure law according robert seiman. international journal innovation, creativity and change. volume issue values ke law seen process convert ideas legal values into reality. faceocial, cultural, economic, political, and other forces that surround itlack expertise for juvenile court judge may lead the ignorance children rights which have negative effect youth supply chain. these include having expertise and experience the field law and child welfare,erefore, must implemented properly which may effect youth supply chaininternational journal innovation, creativity and change. volume issue who are trained deal with children and that which needed implemented properly promote youth supply chainfor children whose parents were divorced cases). third position was.9y0),, among others. however, children have limited reasoning, insight and logic, and tend act emotional states. they not have the maturity distinguish between values and recognize the consequences their actions. that why child protection law important protect them and ensure youth supply chaininternational journal innovation, creativity and change. volume issuerefore, child punishment based criminal activities causes issues related mental health disorders. these issues show negative consequences towards the growth children and ultimately adverse affect youth supply chain s report was accordance with the provisions article act concerning the juvenile criminal justicee call thenmes international journal innovation, creativity and change. volume issueforever, primary data were also collected from children law makers those people involved juvenile criminal justice system. for this purpose, survey questionnaire was used collect the data. the survey questionnaire involved various close ended questions mes international journal innovation, creativity and change. volume issue related the child punishment criminal activities and its effect their mental health and youth supply chain. various questions were also used examine the effect the juvenile justice system mental disorder and youth supply chain. one hundred and forty five questionnaire were returned from two hundred distributed questionnaire. data analysis this section the study examined the role children punishment their mental disorder. the role juvenile justice system was also examined. with the help previous studies and based the above discussion, the following hypotheses were proposed, h1: children punishment has negative effect youth supply chain. h2: children punishment has positive effect mental disorder. h3: mental disorder has negative effect youth supply chain. h4: juvenile justice system has negative effect mental disorder. h5: juvenile justice system moderate the relationship between children punishment and mental disorder. the above five hypotheses were tested using the partial least square pls) structural equation modeling (sem). before hypotheses testing, construct reliability and validity were examined. figure below shows the confirmatory factor analysis cfa). table below shows the results cfa. found that all the items four constructs have factor loading above which shown figure below. table shows that composite reliability cr) above and average variance extracted (ave) above discriminant validity given table figure confirmatory factor analysis bks international journal innovation, creativity and change. volume issue ojo gai mem sea children youth supply punishment chain eng justice masa santa table construct reliability and validity ipa children punishment juvenile justice system mental disorder youth supply chain table discriminant validity juvenile youth children justice mental supply punishment system disorder chain children punishment man juvenile justice system mental disorder youth supply chain hypotheses were tested using structural model which shown figure below. t value was considered examine the significance level between variables. hypotheses having value below was considered not supported. was found that the relationship between children punishment and youth supply chain has t value however, this negative relationship which shows that increase children punishment decreases the youth supply chain. the relationship between children punishment and mental disorder found t value with positive beta value. this indicates that increase children punishment increases mentallakukan pengelolaan dan analisa data hasil inventarisasi potensi daerah rawan mutu gizi dan keamanan pangan, melakukan pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan mutu gizi dan keamanan pangan, melakukan pengawasan dan monitoring mutu gizi dan keamanan pangan, melakukan pembinaan penanggulangan daerah rawan mutu gizi dan keamanan pangan, il. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis bidang kewaspadaan pangan, melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kewaspadaan pangan, melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang kewaspadaan pang:aneka pangan, menerapkan. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas, melakukan penyusunan database penganekaragaman dan pengembangan pangan secara insidentil dan berkala, melakukan pengelolaan dan analisa data hasil inventarisasi penganekaragaman dan pengembangan pangan, memproses rekomendasi teknologi komoditas pangan, melakukan pemetaan aneka pangan lokal, aneka pangan tradisional dan sumber pangan lokal (hewani nabati), melakukan penyusunan strategi pengembangan pangan lokal, melakukan penyusunan prediksi kebutuhan pangan berbasis pola pangan harapan pph), il. melakukan pengawasan dan monitoring penganekaragaman dan pengembangan pangan, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis bidang pengembangan pangan,, melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengembangan anekapercepatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lok .. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:.tahanan pangan, terdiri dari: kepala, subbagian tata usaha, seksi ketersediaan dan distribusi pangan, seksi kewaspadaan pangan, seksi pengembangan aneka pangan, dannyelenggarakan . menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan kantor, menyusun kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan, menyusun kebijakan teknis bidang kewaspadaan pangan, menyusun kebijakan teknis bidang pengembangan aneka pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan bidang ketahanan pangan, merumuskan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, il. menyelenggarakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, menyelenggarakan koordinasi kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, menyelenggarakan monitoring dan pendataan bidang ketahanan pangan, oo. menyelenggarakan bimbingan teknis bidang ketahanan pangan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bidang ketahanan pangan, menyelenggarakan kerjasama bidang ketahanan pangan, menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan ketahanan pangan, menyelenggarakan dan memfasilitasi kesekretariatan dewan ketahanan pangan, menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang ketahanan pangandua:cczz: aa. memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian, bb. .:uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi ketersediaan dan distribusi pangtersediaan dan distribusiusunan data base dan peta ketersediaan dan distribusi pangan, melakukan analisis ketersediaan dan distribusi pangan, melakukan pengembangan distribusi pangan, j . melakukan pengawasan dan monitoring ketersediaan dan distribusi pangan, melakukan pembinaan dan pengembangan cadangan logistik pangan, il. melakukan . il. melakukan penyusunan neraca kebutuhan pangan, melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi dewan ketahanan pangan,, melakukan penyiapan bahan sosialisasi bidang ketersediaan dan distribusikewaspadaanukan penyusunan data base dan peta kewaspadaan pangan, melakukan .
sa. peraturan walipembinaan kemasyarakatan. kepalaraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang ketertiban umum dan ketentramketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan .sanakan perencanaan kebijakan pengamanan, kegiatan umum dan resmi pemerintah, melaksanakan perencanaan kebijakan patroli dan monitoring wilayah dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam pengamanan umum khusus, melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, il. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang ketertiban umum dan ketentramuraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi operasi dan pengendalioperasi dan pengendalian,ukan penyiapan bahukan . melakukan penyiapan bahan kerjasama koordinasi dengan lembaga masyarakat dan atau institusi lainya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, melakukan pembuatan laporan kejadian pelanggaran peraturan daerah lipid), melakukan kegiatan operasi non musisi terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan daerah, melakukanlakukan pengamanan barang dari pelaksanaan operasi non musisi, il. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran operasi non musisi, melakukan analisis dan pengembangan kinerja seksi: melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang operasi dan pengendaliuraian tugas sebagaimana pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pembinaan kemasyarakat. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kemasyarakatan, melakukan pelayanan dan pengelolaan laporan serta pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pengembangan dan pengelolaan sistim informasi manajemen penegakan peraturan perundang undangan daerah, melakukan pembinaan masyarakat dan pelajar dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pembentukan dan pengembangukan koordinasi dan memfasilitasi dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan masyarakat, melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pembinaan kemasyarakatdan seksi penyelidikan dan penyidikan. kepalanegakan peraturan perundang undangan daerahsanakan penyusunan kebijakan teknis bidang penegakan perundang undangan daerahlaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan daerah, melaksanaksanakpelanggaran peraturan perundang undangan daerah kepada penyidik yang berwenang, melaksanakan perencanaan pengamanan dan operasi penertiban pro musisi, melaksanakan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan peraturan perundang undangan daerah, melaksan: oo. melaksanakan penegakan peraturan perundang undangan daerah secara musisi, melaksanakan pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan . melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kesekretariatan penyidik pegawai negeri sipil daerah ppid), melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penegakan peraturan perundang undangan daerah, melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi dibidang penegakan perundang undanganuraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaku, melakukan rangkuman dan mengkondisikan peraturan perundang undangan daerah, melakukan penyiapukan penyiapan rencana kegiatan penegakan peraturan perundang undangan daerah secara musisi, melakukan . melakukan penyiapan bahan kegiatan pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, melakukan pengkajian perkara dan perilaku pelanggar peraturan perundang undangan, melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian pelaksanaan peraturan perundang undangan daerah bersaksi pidana, il. menyusun indikator dan pengukuran kinerja bidang penegakan peraturan daerah dan peratururaian tugas sebagaimana pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi penyelidikan dan penyidikanyelidikan dan penyidikan, melakuukan kegiatan pengamanan dan operasi penertiban pro musisi, melakukan penyiapan dmelakukan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah kepada penyidik yang berwenang, melakukan . melakukan atau mengirimkan bimbingan teknis polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, melakukan inventarisasi dan menyusun kajian kebutuhan sarana dan prasarana operasional penyelidikan, penindakan dan penyidikan, melakukan penyusunan dan pengembangan mekanisme serta sistim dan prosedur penyelidikan, penindakan dan penyidikan, melakukan penyelidikan indikasi pelanggaran peraturan perundang undangan daerah, il. melakukan penyiapan dukan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi lembaga terkait dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penindakan, melakukan penyiapan bahan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kesekretariatan penyidik pegawai negeri sipil daerah ppid), oo. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang penyelidikan dan penyidikrlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat, membawakan: seksi satuan lintas, dan seksi bina potensi masyarakat. kepalarlindungperlindungan masyarakat, melaksanakan pengembangan rencana untuk mengantisipasi bencana, melaksanasanakan pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana, j . melaksanakan koordinasi dalam upaya penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana, melaksanail. melaksanakan pengelolaan dan analisa data kebutuhan rehabilitasi akibat bencana, melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat sat lintas) bidang sosial kemasyarakatan, melaksanakan penyusunan perencanaan pelatihan dan pengembangan potensi satuan perlindungan masyarakat sat lintas), oo. melaksanakan pengumpulan data, informasi dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, melaksanakan kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas satuan perlindungan masyarakat sat lintas): melaksanakan pengelolaan dan analisa data kebutuhan penanggulangan bencana, melaksanakan penyiapan dan pengolahanlaksanakan penyiapan dan pengolahan bahan rencana kebutuhan rekrutmen satuan perlindungan masyarakat sat lintas), melaksanakan . melaksanakan fasilitasi pengiriman anggota satuan perlindungan masyarakat sat lintas), melaksanakan fasilitasi pengamanan secara mandiri kepada masyarakat, melaksana, melaksanakan koordinasi sistem keamanan lingkungan wilayah, melaksanakan upaya pengembangan potensi masyarakat, melaksanakan pelatihan satuan perlindungan masyarakat sat lintas), melaksanakan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat, aa. melaksanabb, cc. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang perlindungan masyarakuraian tugas sebagaimana pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi satuan lintas berdasarkan rencana kerja bidang perlindungsatuan perlindungan masyarkat, melakuk,i. melakukan pengembangan rencana untuk mengantisipasi bencana,ukan koordinasi penanganan bencana meliputi: mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi, melakukan koordinasi pengerahan sumber daya dalam rangka penanggulangan bencana yang meliputi: mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi,melakukan pengelolaan dan analisa data kebutuhan rehabilitasi akibat bencana, melakukan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, il. melakukan pengamanan lingkungan dan pengamanan aset aset pemerintah, melakukan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, melakukan monitoring kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat sat lintas) wilayah, oo. melakukan fasilitasi penanganan bencana sosial, melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang satuan lintasuraian tugas sebagaimana pada sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi bina potensi masyarakat berdasarkan rencana kerja bidang, memberikanbina potensi masyarakat, menyiapkan dan mengolahnyiapkan dan mengolah bahan rencana kebutuhan rekrutmen satuan perlindungan masyarakat sat lintas) melakukan fasilitasi pengiriman anggota satuan perlindungan masyarakat sat lintas), melakukan fasilitasi pengamanan secara mandiri kepada masyarakat, melaku. melakukan koordinasi sistem keamanan lingkungan wilayah, melakukan upaya pengembangan potensi masyarakat, il. melakukan pelatihan satuan perlindungan masyarakat sat lintas), melakukan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat, melakuoo. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang bina potenssatuan polisi pamong prajkaranganyar, menimbang bahwa biayadalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh pemerintah daerah belum diatur dalam dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, b.bupati dapat menganggarkan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur melalui. mekanisme penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut: kepala desa lurah melaksanakan musyawarah dengan mengundang masyarakat calon pemohon pts,jasa sesuai kebutuhan pelaksanaan pts pada desa kelurahan yang bersangkutan, yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya, danpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenai pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. ketentuan mengenai format: peraturan desa tentang pelaksanaan kegiatan pts dan keputusan kepala desa lurah tentang pembentukan panitia pelaksana pts sebagaimana dimaksud dalam seal aan berita acara musyawarah dan rencana anggardan, karena tidak dianggarkan dalam apbn dan apbd. bab vii ketentuan peralihan (l)wajib dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana ptsdalam kegiatan persiapan pts yang tellalu daerah pangan gandar kepada bani hukum, suga alih nipryongps4t lampiran. format berita acara musyawarah berita acara musyawarah desa kelurahan lb. (nama desa kelurahan) kecamatan . (nama kecamatan) pada hari ini . tanggal . tahun .,a. dst: b. dst, cc. . dst, dan . dst.. (nama) . (nama) lampiran: daftar hadir anggota kelompok masyarakat calon peserta pts. format rencana anggaran biaya rencana anggaran dan biaya kelompok masyarakat . desa kelurahan . kecamatan . harga uraian vol. satuan satuan jumlah rp) biaya angkut dan pemasangan wes baapesspnesandamn (oo gama gipmmandaandokama transport petugas desa kantor meets team apa sekretaris panitia, ketua panitia, . (nama) . (nama) format buku administrasi pencatatan keuangan tanggal uraian penerimaan pengeluaran belanja rp) rp) yo. karanganyar, . bendahara panitia, sekretaris panitia, ketua panitia, . (nama) . (nama) . (nama) format peraturan desa tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap peraturan desa . (nama desa) nomor .. (nama desa), menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan4),pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. bab,aftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat pts adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara n, meliputi: penyuluhan: pengumpulan data (alas bukti alas hak cc. pengukuran bidang tanah: pemeriksaan tanah, ce. penerbitan surat keputusan hak pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat: dan supervisi dan pelaporan. pemerintah desa dalam kegiatan pts, mempunyai tugas sebagai berikut: membentuk panitia pelaksana pts, memfasilitasi panitia pelaksanapts dalam rangka tertib administrasi dan transparansi pengelolaan pembiayaan kegiatan pts, dankaranganyar. masyarakat penerima manfaat pts, mempunyai kewajiban sebagai berikutdengan ketentuan peraturan perundang undangp v tahun nomor tahun dan nomor tahun tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap, .!i menunjukkan letak dan batas batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa): ccph) dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, pembuatan penyediaan patok tanda batas tanah: menyediakan meterai: dan menyediakan biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pts sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pelaksanaan kegiatan pts dalam rangka pelaksanaan kegiatan pts,sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala desa sebagai pelindung, unsur masyarakat pemohon manfaat pts sebagai ketua, cc. unsur perangkat desaunsur masyarakat pemohon manfaat pts sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota. pengisian keanggotaan panitia pelaksana pts didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat pemohon pts dengan difasilitasi pemerintah desa. panitia pelaksana pts sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: menghimpun berkas permohonan pts, melaksanakanmohon kegiatan pts dalam rangka pembiayaan kegiatan pts, mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pelaksanaan kegiatan pts, kepada masyarakat pemohon pts, dan, sebagai berikutmohonann angin taninditetapkan desa . pada tanggal. kepala desa, . (nama tanpa gelar dan jabatan) diundangkan desa . pada tanggal . sekretaris desa ., nama tanpa gelar dan jabatan) lembaran desa . (nama desa) kecamatan . (nama kecamatan) tahun . nomor . 'e. format keputusan kepala desa tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap keputusan kepala desa . (nama desa)kepala desa .laksana pendaftaran tanah sistematis lengkapmemutuskan: menetapkan kesatu membentuk panitia pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap desamenekan kepada kepala desa. (nama desakkepala desa . (nama desa). keempat biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada masyarakat . . pada tanggal . kepala desa ., . (nama tanpa gelar dan jabatan) tembusan: . dst, . dst. lampiran keputusan kepala desa .susunan panitia pelaksana program program pendaftaran tanah sistematis lengkap desa . (nama desa) \|. dst kepala desa. pelindung \|. dst dari unsur masyarakat ketua pemohon manfaat pts \|. dst dari unsur perangkat desa sekretaris masyarakat pemohon manfaat pts dst dari masyarakat pemohon bendahara manfaat pts s5. dst dari unsur perangkat desa anggota masyarakat. pemohon manfaat pts \|. dst dari unsur perangkat desa anggota masyarakat pemohon manfaat pts \|. dst dari unsur perangkat desa anggota masyarakat pemohon manfaat pts kepala desa ., . (nama tanpa gelar dan jabatan) ef, format keputusan lurah tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap keputusan camat . (nama kecamatan)camat . (nama kecamatanmbentukan panitia pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap kelurahan ., mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam memutuskan: menetapkan kesatu membentuk panitia pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap kelurahanlurah .camat . keempat biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada masyarakat kelima keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan . pada tanggal . camat ., . (nama tanpa gelar dan jabatan) tembusan: l. dst, . dst. ntor pertanahan adalah kantor pertanahmpiran keputusan camat .susunan panitia pelaksana program program pendaftaran tanah sistematis lengkap kelurahan . (nama kelurahan) \|. dst lurah . pelindung \|. dst dari unsur masyarakat ketua pemohon manfaat pts \|. dst dari unsur masyarakat sekretaris pemohon manfaat pts dst dari unsur masyarakat bendaharcamat ., . (nama tanpa gelar dan jabatan) bupati karanganyar, ttd. juliyatmonoyarakat pemohon pts adalah terdiri dari manusia, baik perorangan atau kelompok manusia yang telah ter. bab obyek pts objek pts meliputi semua objcamat. panitia pelaksana pts dipemohon pts sebagai ketua, unsur perangkat desa kelurahan ataukelurahan atau unsur masyarakat, kepala dusun, dan atau sekretaris lurah.mohon manfaat pts, dan cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pts. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pts ditingkat desa ditetapkan dengan peraturan desapengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah:milik adat, pernyataan atas batas tanah dan luas tanah, kutipan daftar buku berita acara kesaksian, dan akta peralihan hakpanitia pelaksana pts sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium berdasarkan kesepakatan panitia pelaksana pts dengan masyarakat pemohon pts. penerbitan akta peralihan hak sebagaimana dimaksud pada hurufs5) dibebankan kepada pemohopaling sedikit (tiga) patok dan pengadaan meterai rp6. paling sedikit (tiga) lembar sebagai pengesahan surat pernyataan berlaku untuk per bidang tanah vang dimohonkan.pari manta yang populasinya semakin menurun, perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap ikan pari manta:utuskan .. kesatu menetapkan ikan pari manta yang terdiri dari manta albirostris dan manta alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan atau bagian bagian tubuhnya. kedua deskripsi ikan pari mantskripsi ikan pari manta manta albirostrisbirostris album, nama umum pari manta oseanikerdapat tonjolan yang mengeras belakang sirip punggung. bagian sekitar mulut berwarna gelap. tidak memiliki bercak hitam antara celah insang. berukuran sangat besar, lebar tubuhnya dapat mencapai hinggayaituerupakan jenis ikan percaya, melakukan migrasi lebih dari ribuan kilometer (antar negara). albirostris terlihat lebih soliter dibandingkan dengan alfredi, namun albirostris seringkali terlihat melakukan agregasi dalam jumlah besar untuk makan, kawin, atau untuk dibersihkan. merupakan ikan pelagis yang terdistribusi secara luas, menghuni perairan tropis, subtropis, dan temperate. sebarannya indonesia mencakup perairan samudera hindia, laut cina selatan dan sekitarnya. ii. manta alfredifredi kredit, nama umum pari manta karangidak terdapat tonjolan yang mengeras belakang sirip punggung. bagian sekitar mulut berwarna putih atau kelabu cerah (abu abu muda). memiliki bercak bercak hitam antara celah insang. ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan albirostris, dengan ukuran lebar tubuhnya maksimum mencapaiantara.alfredi hanya dijumpai perairan tropis dan subtropis, diperkirakan memiliki home range yang lebih kecil, memiliki pola pergerakan yang alopatrik, dan jarak migrasi musiman yang lebih pendek (hingga beberapa ratus kilometer). umum ditemukan perairan karang, gosong karang atau dekat gunung gunung karang. indonesia sering ditemukan perairan karang yang masih relatif baik dan belum banyak terganggu oleh aktivitas penangkapan, mulai dari perairan barat sumatera, selatan jawa, bali, nusa tenggara, timur kalimantan, laut cina selatan, laut banda, perairan sulawesi, maluku anung cahyono indopapua yang beredar masyarakat, telah dihasilkan ikan papua yang merupakan hasil domestikasi yang dilakukan oleh balai budidaya air tawar mendingin, direktorat jenderal perikanan budidaypapuyujpapupapua, memutuskan: menetapkan keputusan menteri kelautan dan perikanan tentang pelepasan ikan papua. kesatu . kesatu melepas ikan papupapupapuskripsi ikan papua informasi sumber ikan (domestikasi) waktu awal tahun daerah asal desa sungai sinai sungai gambut), akar bergantung rawa), dan sungai batang sawah), kab. banjar propinsi kalimantan selatan keunggulan jenis dan atau varietas lebih mudah diproduksi secara massal, dapat dikendalikan produksinya, dan adaptif terhadap lingkungan budidaya, khususnya dalam hal respon terhadap pakan pellet klasifikasi dan morfometrik nama dagang climbing perch morfometrik dan merintis warna dan bentuk badan warna coklat agak hitam hijau hijauan dan bentuk badan lonjong kebelakang badan pipih rumus jari jari sirip d.xviii. ,p. v.i. data merintis lainnya linea lateralis makanan . makanan dan kebiasaan makan feeding habit respon makan pada pagi siang, pengambilan pakan dengan cara mengambil pakan permukaan toleransi kondisi lingkungan toleransi salinitas sampai dengan salinitas ooo. toleransi suhu pengedaran pembesaran toleransi sampai dengan pertumbuhan lebih optimal pada kondisi asam ketahanan penyakit bakteri patogen kelangsungan hidup hidup pada injeksi bakteri aeromonas hydrophila kepadatan sel ml kelangsungan hidup pada injeksi bakteri aeromonas hydrophila dan sel ml laju pertumbuhan pertumbuhan bobot harian rerata laju pertumbuhan spesifik (specific growth rate) hari pertumbuhan panjang harian rerata laju pertumbuhan panjang hari reproduksi. reproduksi umur ikan awal dewasa (bulan) induk jantan umur bulan dan induk betina bulan fekunditas (butir g) butir gram musim pemijahan januari juli dan november desember ukuran telur (mm) produksi dan pemasaran produktivitas pada teknologi kg m? intensif pemasaran ikan konsumsi marketable pada pasar tradisional, warung makan dan restoran kualitas daging bagian edible fillet hasil analisa proksimal nilai rerata berdasarkan berat kering: protein yo, lemak yo, serat yo, kadar abu ss, beegambar ikan papua ikan papua jantan ikan papuik
pe:erah najwa sebagai jenis ikan baru hasil domestikasi yang dilakukan oleh balai pengembangan teknologi kelautan dan perikanan, daerah istimewa yogyakartmas merah najwerah najwmas merah najwa, memutuskan: menetapkan keputusan menteri kelautan dan perikanan tentang pelepasan ikan mas merah najwa. kesatu . kesatu melepas varietas ikan mas merah najwmas merah najwmas merah najwskripsi ikan mas merah najwa taksonomi keunggulan keunggulan memiliki warna merah mempunyai deskripsi yang baik dan lengkap yang meliputi morfologi, fisiologi, daya hasil, daya adaptasi, mutu hasil, dan sifat sifat lain yang dianggap perlu tersedia induk untuk pengembangan dan perbanyakan lebih lanjut karakteristik induk dan ketersediaannya induk betina: karakteristikinduk berukuran ukuran telur o,1l1 diameter telur bagian terpanjang induk . induk jantan:(g)ketersediaan induk calon induk induk betina betina ekor calon induk ekor induk jantan sukabumi) jantan ekor calon induk ekor metode lokasi pelaksanaan unit kerja budidaya air tawar angkringan, balai pengen tangan teknologi kelautan dan perikanan, dinas kelautan dan perikanan daerah istimewa yogyakarta waktu pelaksanaan karakteristik merintis jum san pasang sirip dorsal d.i. pectoral ventral causal anal panjang standar (cm) panjang . panjang kepala (cm) jarak mata kanan kiri (cm) tinggi pangkal ekor (cm) panjang sirip ekor (cm) tebal badan (cm) tinggi badan (cm) jumlah linealateralis (buah) bobot badan (gram) karakteristik morfometrik panjang kepala (cm) panjang standar (cm) panjang total (cm) tinggi badan (cm) tebal badan (cm) bobot badan (kg) panjang kepala: panjang standar yo) tinggi badan: panjang standar tebal badan: panjang standar bobot badan: panjang standar ketahanan terhadap penyakit aeromonas hydrophila kualitas . kualitas daging bagian edible dressing percentage ketebalan daging hasil uji proksimal karbohidragambar ikan mas merah najwa ikan mas merah najwa jantan kb, paha ikan mas merah najwik
benih sebar ikan lele mandalika yang merupakan hasil hibridisasi yang dilakukan oleh instalasi balai benih ikan batu kumbang, balai pengembangan budidaya ikan air tawar, dinas kelautan dan perikanan provinsi nusa tengara baratbenih sebar ikan lele mandalikabenih sebar ikan lele mandalika: memutuskan:. kesatu . kesatu melepas benih sebar ikan lele mandalikbenih sebar ikan lele mandalikbenih sebar ikan lele mandalikskripsi benih sebar ikan lele mandalika taksonomi spesies laras keunggulan nilai heterosis sintasan pada pembenihan dibandingkan tetuanya nilai heterosis pertumbuhan panjang harian dibandingkan tetuanya yo) nilai heterosis sintasan pada pembesaran dibandingkan tetuanya nilai heterosis pertumbuhan berat harian pada pembesaran dibandingkan tetuanya yo) nilai heterosis fcr dibandingkan tetuanya yo), terjadi penurunan saat uji multilokasi saat pembesaran evaluasi hibrida nilai heterosis edible portion dibandingkan tetuanya yo) peningkatan produksi dibandingkan tetuanya yo) pada lahan ketinggian 100m dpl peningkatan produksi dibandingkan tetuanya yo) pada lahan ketinggian dpl peningkatan . peningkatan produksi dibandingkan tetuanya yo) pada lahan ketinggian dpl peningkatan produksi dibandingkan dengan benih lele yang digunakan masyarakat local setempat yo) peningkatan b c ratio dari tetuanya dan ss) yo) peningkatan b c ratio dari hasil benih lokal setempat yo) peningkatan keuntungan dari tetuanya dan ss) yo) peningkatan keuntungan dari hasil benih lokal setempat yo) karakteristik merintis jumlah sirip dada p1. jumlah sirip punggung jumlah sirip anal jumlah sirip ekor c16 karakteristik morfometrik rasio panjang kepala panjang standar pk:ps) rasio bobot daging bobot badan bd:bb) jantan rasio bobot daging bobot badan bd:bb) betina jarak antara ujung mulut kerangka sirip punggung(vo ps) jarak antara ujung mulut pangkal sirip dada ps) jarak antara ujung mulut pangkal sirip perut ps) jarak antara ujung mulut pangkal sirip anal ps) panjang . panjang sirip punggung ps) panjang sirip anal ps) ,54t42, lebar interorbital jarak antara dua bola mata) pk) karakteristik genotipe heterozygositas rap opa performa budidaya panjang benih pada pengedaran selama hari sintasan benih pada pengedaran ,5t2, selama hari panjang benih pada pengedaran ,3t selama hari sintasan benih pada pengedaran selama hari panjang ikan pada pembesaran selama ,54t1, bulan bobot ikan pada pembesaran selama bulan sintasan ikan pada pembesaran selama bulan fcr ikan pada pembesaran selama bulan edible portion pada pembesaran selama bulan sediaan induk dan calon induk jenis klasifikasi jumlah ukuran kelamin (ekor) (gram) ikan lele gps betina sangkulirang jantan ikan lele gps betina masam jantan ikan lele induk betina sangkulirang pokok jantan ikan. jenis klasifikasi jumlah ukuran kelamin (ekor) (gram) ikan lele induk betina masam pokok jantan calon induk belum sangkulirang diseleksi calon induk belum masam diseleksi ikan lele benih belum hibrida sebar diseleksi asal benih sebar ikan lele mandalika merupakan hasil persilangan ikan lele sangkulirang betina dengan lele masamojangambar benih sebar ikan lele mandalika ai: terbuka venulosa elisha) wilayah perairan kabupaten labuhanbatu, provinsi sumatera utara, perlu dilakukan perlindungan terhadap jenis ikan terbuka venulosa elisha)terlipi) selaku pelaksana harian otoritas keilmuan nomor: iph.i ks. iv tanggal april. kesatu menetapkan ikan terbuka venulosa elisha) perairan kabupaten labuhanbatu provinsi sumatera utara sebagai jenis ikan yang dilindungi denganterbuka venulosa elisha) sebagaimana dimaksud dictum kesatu dengan status perlindungan terbatas, untuk periode waktu dan wilayah sebaran tertentu. ketiga perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud dictum kedua yaitu:gelap bulan terang (tanggal sampai dengan tanggal kalender hijriah) pada bulan januari sampai dengan bulan april setiap tahunnya, danterang bulan gelap (tanggal sampai dengan tanggal bulan hijriah) pada bulan januari sampai dengan bulan april setiap tahunnya. keempat perlindungan terbatas untuk wilayah sebaran tertentu sebagaimana dimaksud dictum kedua yaitu sepanjang jalur raya pemijahan ikan terbuka daerah aliran sungai barumun dengan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. kelimnen mn.skripsi ikan terbuka venulosa elisha) klasifikasi kelas actinopterygii ordo clupeiformes famili clupeidae genus venulosa spesies venulosa elisha nama lokal ikan terbuka atau pas gambar siang ciri umum tubuh umumnya memanjang ramping (streamline). memiliki tapis insang (gill maker). badan polos (tidak ditemukan bintik hitam sepanjang tubuhnya). sirip ekor panjang dan meruncing. panjang tubuh maksimum (total length) cm. tubuh berwarna keperakan. habitat penyebaran indonesia ikan terbuka venulosa elisha) dewasa hidup perairan laut dan melakukan raya pemijahan perairan tawar daerah aliran sungai barumun, kabupaten labuhanbatu, provinsi sumatera utara. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd, salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, susi pudjiastuti kut emapeta wilayah sebaran perlindungan terbatas ikan terbuka venulosa elisha) peta wilayah sebaran perundungan terbatas ikan terbuka tenvakasg ana) kab patin labuhanbatu provinsi bljmattra utara ono dag peta. tiga apn pum keterangan: neng tenan wajah bayaran pertarungan tentang ivan ternate toyama #aha) ketamakviikoordinat lokasi perlindungan terbatas ikan terbuka venulosa elisha) 'o.97o"sen kta #rini lia
ara kelamaaoroorong, kota sorong,. kesatu menetapk. kedua pelabuhan perikanan pantai soroelabuhan perikanan pantai sorong wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada gubernur papuat nepal ini mar laspantai karimunjakarimunjawkarimunjawpengoperasian pelabuhan perikanan pantai karimunjawa batas batas wilayah operasional daratan seluas (lima belas koma lima empat hektare) yang terbagi menjadi wilayah yaitu: wod1 terdiri dari operasional darat yang berada kawasan pelabuhan dengan luas (tiga belas koma nol tiga hektare) dimulai dari,6bt selanjutnya ditarik garis lurus arah barat laut, menuju titik od. dengan koordinat: ,2, ."mo25s"btwod2 terdiri dari operasional darat yang berada belakang kantor ppp karimunjawa sebagai daerah pengembangan pelabuhan (kondisi eksisting daerah surut terendah berupa karang mati) dengan luas kurang lebih (dua koma lima satu hektare) dimulai dengan titik od. koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara, menuju titik od. dengan koordinat: "bt.batas batas wilayah operasional perairan seluas (lima puluh satu koma tiga dua hektare) dimulai dari titik op. dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah selatan,nn. menuju titik op. dengan koordinat: 25a7semen non #rini lir woopeta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan pantai karimunjawa opa2 keterangan: wilayah kerja daratan ii, dan iii pa wilayah kerja perairan wilayah operasional daratan dan wilayah operasional perairan teror abah sees tu, ,ar. op32 cpm s0pe mo2510te peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan pantai karimunjawa keterangan: wilayah kerja daratan daamengetahui, diusulkan oleh, direktur pelabuhan perikanan kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah ttd. ttd. agus suherman lalu syafriadi salinan sesuai dengan aslinya menteri kelautan dan perikanan biro buku dan organensis,\| eos not republik indonesia, ttd. ana . susi pudjiastutdan surat rekomendasi bupati jepara nomor tanggal januari tentang dukungan persetujuan kopi pelabuhan perikanan pantai karimunjawa provinsi jawa tengahpantai karimunjawa. kesatu wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan pantai karimunjawa, yang selanjutnya disebut kopi ppp karimunjawa, meliputi: wilayah kerja terdiri dari: wilayah kerja daratan seluas (dua koma dua nol dua enam hektare), yang meliputi: wilayah kerja daratan seluas (nol koma satu sembilan empat hektare): wilayah kerja daratan seluas (nol koma sembilan lima tujuh hektare), wilayah kerja daratan iii seluas (nol koma satu dua dua hektare), dan wilayah kerja daratan seluas (nol koma sembilan dua sembilan enam hektare): wilayah kerja perairan seluas (satu koma enam lima hektare), wilayah pengoperasian terdiri dari: wilayah pengoperasian daratan seluas (lima belas koma lima empat hektare), yang meliputi: wilayah pengoperasian daratan seluas (tiga belas koma nol tiga hektare), dan wilayah pengoperasian daratan seluas (dua koma lima satu hektare), wilayah pengoperasian perairan seluas (lima puluh satu koma tigap karimunjawapetanikerja pelabuhan perikanan pantai karimunjawa batas batas wilayah kerja daratan seluas (dua koma dua puluh hektare) terdiri dari wilayah, yaitu: wilayah kerja daratan terletak sebelah selatan dengan sertifikat hak pakai nomor tahun dengan luas (nol koma satu sembilan empat hektare), dimulai dari titik kd1wilayah kerja daratan terletak kawasan kantor ppp dengan sertifikat hak pakai nomor tahun dengan luas (nol koma sembilan lima tujuh hektare), dimulai dari titik kd9wilayah kerja daratan iii terletak kawasan perumahan dinas dengan sertifikat hak pakai nomor tahun dengan luas (nol koma satu dua dua hektare), dimulai dari titik kd. dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah utara,wilayah kerja daratan terletak kawasan sumber air tawar dengan sertifikat hak pakai nomor tahun dengan luas (nol koma sembilan dua sembilan enam hektare), dimulai dari titik kd. dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah tenggara,.batas batas wilayah kerja perairan seluas (satu koma enam lima hektare), dimulai dari titik kp. dengan koordinat: selanjutnya ditarik garis lurus arah utara,mena ran) ta: #rini
rencana induk pelabuhan perikanan nasional.. kesatu menetapkan rencana induk pelabuhan perikanan nasional yang memuat kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencanainduk pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud dictum kesatu,ketiga rencana induk pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud dictum kesatu berlaku untuk (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali (satu) kali dalam (lima) tahun, kecuali terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana. keempat direktur jenderal perikanan tangkap melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana induk pelabuhan perikananaya sekretariat bendera, . anung cahyono nik eksploitasi sumber daya perikanan dilakukan secara intensif baik oleh nelayan konvensional maupun modern. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: per. hn, ala aan nan, au sg, mriagsni a psp ! boat nri dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar . gema p tni 0x40 cobarat sumatera dan selat sunda lokasi wilayah samudra hindia bagian barat sumatera pada umumnyanri kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: tia an, laut cina selatan pasa mean kap. hamas (iga era lam atk ben hse ket biasa, nan pen arena sen ain mena medis tea kap karimoriawa batman tee direktorat memberinya ian mar lokasi seperti halnya wilayah samudra hindia bagian barat sumatera pada umumnya wpp ini ini. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar . na toe "ita laut jawa bon bahasa tepi kep. masalembo a14 tenan yan senen ena makanan ama 10gnn oke . ps. nai gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri meliputi perairan selat kalimat, laut natuna, dan laut china selatan lokasi secara geografis, perairan laut china selatan memiliki arti strategis baik ditinjau dari sumber daya yang dikandung maupun dari segi lalu lintas . lintas pelayaran serta memiliki wilayah perbatasan dengan (empat) negara yaitu: malaysia, singapura, thailand, dan vietnam. pemanfaatan sumber daya perikanan wilayah perbatasan melalui berbagai usaha perikanan selain dapat meningkatkan aspek kesejahteraan juga keamanan. dengan aspek kesejahteraan, dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan, sedangkan aspek keamanan adalah meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan perbatasan tersebut. perairan laut china selatan merupakan bagian dari paparan sunda yang relatif dangkal dengan rata rata kedalaman perairan (tujuh puluh) meter, pada dasar relatif rata dan produktivitas perairan sangat dipengaruhi oleh musim. sekitar sepertiga luas perairan termasuk dalam perairan teritorial dan zee indonesia. luas perairan laut china selatan yang masuk wilayah indonesia diestimasi sekitar (lima ratus sembilan puluh lima ribu) km. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: ya" lara kai par mars naa kuma ta, ena komet lan pun dan p.jgi peni gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri meliputi perairan laut jawa lokasi sumber daya ikan demersal dieksploitasi dengan cepat setelah introduksi alat penangkapan ikan trail akhir tahun perkembangan alat penangkapan ikan tersebut merupakan penyebab utama penurunan stok ikan demersal, pelarangan alat penangkapan ikan trail memberikan dampak kepada berkembangnya alat penangkapan ikan tradisional yang dianggap efektif untuk menangkap udang dan ikan demersal. beberapa jenis alat penangkapan ikan untuk udang dan ikan demersal telah dimodifikasi setelah penemuan penggunaan gardan (tahun untuk menarik jaring. cangkang menggunakan danjen (bahan bambu) untuk pembukaan mulut jaring secara vertikal, jaring abad dilengkapi dengan sepasang alat pembuka mulut yaitu seakan (otter board) yang terbuat dari papan dan pemberat besi, cocok yang menggunakan gawang (beam), dan jaring travel net yang cara pengoperasian ditarik oleh (dua) perahu. sumber daya ikan pelagis telah lama dieksploitasi oleh berbagai alat penangkapan ikan, salah satunya adalah payang. payang (danish seine) telah beroperasi dekat pantai utara laut jawa dari kepulauan seribu jakarta) sampai dengan kepulauan kangen bagian timur laut jawa pada awal abad sejak tahun an, perkembangan eksploitasi sumber daya ikan pelagis kecil laut jawa sangat erat kaitannya dengan . dengan perkembangan alat penangkapan ikan pukat cincin. pasca pelarangan pukat harimau tahun perikanan pukat cincin berkembang menjadi semi industri, yang dicirikan dengan peningkatan kapasitas penangkapan yang meliputi ukuran dan kekuatan mesin kapal, perluasan daerah penangkapan ikan, serta perubahan taktik penangkapan ikan dari rumpon digantikan dengan penggunaan cahaya sebagai alat bantu pengumpul ikan. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: yah mater nee mean heat crewwpp door gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores, dan laut bali lokasi perairan selat makassar merupakan wilayah yang memiliki karakteristik habitat yang sangat spesifik dengan kompleksitas masalah yang relatif tinggi dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan, untuk itu yang menjadi permasalahan potensial yaitu kelangkaan informasi wilayah ini akan merupakan kendala dalam menyusun informasi yang menyeluruh bagi pengembangan penangkapan ikan dan usaha perikanan yang baru. dalam hal ini wilayah pengelolaan perairan selat makasar, meliputi perairan bagian paling utara yaitu perairan laut tarakan dan nunukan sampai dengan bagian paling selatan yang terletak bagian perairan barat sulawesi selatan selat makasar sampai dengan perairan laut flores. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar . (ap: togian an oem lana kep. laut banda karimunjawa bawean yap pmp kean doo kilometerspado gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri . wppnri meliputi perairan teluk tolo dan laut banda lokasi laut banda sebagai kesatuan ekosistem merupakan perpaduan dari (tiga) keistimewaan yaitu merupakan laut kontinen yang sempit, memiliki perairan oseanik (laut dalam) dan terletak daerah tropis. dengan demikian menghasilkan kondisi oseanografi sangat dinamis dan secara hidrografi memberikan sifat sifat ekologis yang sangat menguntungkan bagi habitat ikan pelagis terutama ikan tuna dan cakalang. kondisi ekologis yang menguntungkan itu antara lain ditopang oleh massa air samudera, suhu yang hangat dan ketersediaan pakan melimpah pada lahan yang relatif sempit. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: kwan deakneseembaria lag pan pen rae" pan fudang pageidbab pendahuluan latar belakang indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar dunia dan memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah sebagai modal bagi pembangunan ekonomi nasional. pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan. potensi sumber daya ikan perairan indonesia cukup besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. meskipun kenaikan produksi perikanan selama ini masih dapat dipertahankan atau mungkin dapat ditingkatkan, namun tingkat pemanfaatan sumber daya ikan masih belum merata. sebagian wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia telah mengalami lebih tangkap (over fishing) dan sebagian lagi masih belum memanfaatkan secara optimal. selain itu pembangunan perikanan juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh wilayah nusantara. disisi lain, perkembangan jumlah armada penangkapan ikan dalam rangka mendukung aktivitas penangkapan ini tidak terlepas dari adanya ketersediaan atau dukungan pelabuhan perikanan.beradaan pelabuhan perikanan sangat diperluk dan pengawasan sumber daya ikan. pelabuhan perikanan memiliki fungsi yang sangat strategis yang mencakup fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan yang . wpp ani gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri meliputi perairan teluk tomini, laut maluku, laut halmahera, laut seram, dan teluk berau lokasi teluk tomini adalah perairan sulawesi yang bersifat oseanik (laut dalam) dengan kedalaman rata rata lebih dari (seribu lima ratus) meter dan luas perairan sekitar km. bentuk teluk sebagai corong terbuka arah timur dan berhubungan langsung dengan laut maluku, teluk tolo, dan laut sulawesi. nilai ekonomis dari sumber daya perikanan tersebut telah mendorong eksploitasi oleh nelayan setempat. peningkatan eksploitasi dapat mengakibatkan perubahan pada sumber daya dan mendorong konsekuensi arah turun sediaan, penurunan hasil tangkapan, serta penurunan kualitas lingkungan. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: aan aan tenun suk peri3 hat ita ab, tipe jahit randa maan map near rektorat sambergahgh h a nk) png gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri meliputi perairan laut sulawesi dan sebelah utara pulau halmahera lokasi perairan sulawesi utara dan sekitar adalah merupakan salah satu daerah penangkapan ikan tuna dan cakalang yang terpenting kawasan timur indonesia. perikanan tuna dan cakalang kawasan ini berkembang sejak didirikan perusahaan perusahaan negara yang berkecimpung dalam penangkapan ikan tuna dan cakalang menggunakan alat tangkap pole and line (hate), perusahaan perusahaan tersebut didirikan aer tembaga atau bitung, sulawesi utara, ambon, dan sorong pada tahun an. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar . dan cumi cumi( ns) gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri . j . wppnri meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudera pasifik lokasi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik sebagian besar meliputi perairan laut lepas yang terbuka dimana sangat dipengaruhi oleh massa air oseanik, perairan dangkal adalah relatif sempit. seperti halnya perairan laut sulawesi dan utara halmahera perairan ini pun merupakan daerah penangkapan tuna dan cakalang. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: 180e31 ig. sg: aan lat halmahera sai de, samudera pasifik haa taman tea tere jerat sa0'et tag igagambar . wpp nil gambar grafik estimasi potensi sumber daya ikan wppnri wppnri meliputi perairan laut aru, laut arafuru dan laut timor bagian timur lokasi secara administratif, perairan laut aragua termasuk dalam wilayah propinsi papua dan sebagian termasuk wilayah propinsi maluku, terutama yang berada sekitar kepulauan aru. perairan ini sebagian besar termasuk wilayah zee indonesia yang langsung berhubungan dengan laut timor dan laut banda. sebelah utara, sirkulasi massa air sangat dipengaruhi oleh samudera pasifik. kedalaman laut aragua berkisar antara meter sampai dengan meter atau rata rata meter dengan lapisan tebal berupa lumpur dan sedikit pasir yang mencakup hampir (tujuh puluh persen) dari luas wilayah perairan. perairan laut aragua dan sebagian maluku merupakan salah satu daerah penangkapan udang dan ikan demersal yang potensial. usaha penangkapan udang perairan laut aragua dan sekitarnya sudah sejak lama dilakukan, dimulai oleh perusahaan patungan antara indonesia dengan jepang yang berpangkalan sorong dan ambon. daerah penangkapan ikan dan udang wilayah perairan selatan papua secara umum dapat dikelompokan dalam kategori, yaitu daerah penangkapan perikanan rakyat, daerah penangkapan telur ikan tirani, daerah penangkapan trail udang, dan daerah penangkapan ikan komersial seperti fish net dan gill net hanyut. kawasan yang termasuk wppnri dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar . ta . yunani, spa, ne: pp. bahar sega uli a00 kilometers direktorat ikan gwekro lgp up6 lg9 kgu yagdaya. daya dukung sumberdaya manusia sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk terlibat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas atau klasifikasi pelabuhan perikanan, yaitu: pelabuhan perikanan samudera pps) untuk kriteria pps, kapal perikanan umumnya beroperasi perairan indonesia, zona ekonomi eksklusif indonesia zee) dan laut lepas dengan kolam perairan yang dapatt, sehingga dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit (dua ribu tiga ratus) orang yang terlibat dalam aktivitas pelabuhan perikanan. pelabuhan perikanan nusantara ppn) untuk kriteria ppn, kapal perikanan umumnya beroperasi perairan indonesia dan zona ekonomi eksklusif indonesia zee) dengan kolam perairan yang dapatt, dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit (delapan ratus dua puluh lima) orang yang terlibat dalam aktivitas pelabuhan perikanan. pelabuhan perikanan pantai ppp) untuk kriteria ppptiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit (tiga ratus) gt, dibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit (dua ratus sepuluh) orang yang terlibat dalam aktivitas pelabuhan perikanan. pangkalan pendaratan ikan ppi) untuk kriteria ppiibutuhkan daya dukung sumber daya manusia berupa nelayan paling sedikit (tujuh puluh lima) orang yang terlibat dalam aktivitas pelabuhan perikanan. dukungan prasarana wilayah dalam pembangunan pelabuhan perikanan dibutuhkan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah yang . yang harus ada sebelumnya, antara lain: fasilitas pokok utama seperti jalan, jembatan, gedung bangunan dan sebagainya, serta fasilitas fungsional dan penunjang yang terkait langsung dengan pelabuhan perikanan seperti listrik, air bersih dan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah akan mempermudah dan mempercepat pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. geografis daerah dan kondisi perairan kondisi geografis daerah antara lain: kondisi lahan, kerentanan terhadap bencana, dan jarak akses terhadap pasar. sedangkan kondisi perairan mencakup antara lain: batimetri perairan, tinggi gelombang, pasang surut, kecepatan arus, ruang gerak kapal, dan sedimentasi. sosial ekonomi masyarakat kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup antara lain: keberadaan nelayan, profitabilitas usaha nelayan, pendapatan per kapita penduduk, serta potensi konflik dan hambatan sosial. klasifikasi pelabuhan perikanan sesuai dengan , disebutkan bahwa(enam puluh) gt, panjang dermaga sekurang kurangnya (tiga ratusseratus) unit atau jumlah keseluruhan sekurang kurangnya (enam ribu) gt, dan memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang kurangnya (dua puluh) ha. kriteria . kriteria operasional,nusantara ppn, memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya (tiga puluh) gt, panjang dermaga sekurang kurangnya (seratus lima puluhtujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan sekurang kurangnya (dua ribu dua ratus lima puluh) gt, dan memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang kurangnya (sepuluhtigpantai pppdisepuluh) gt, panjang dermaga sekurang kurangnya (seratus) meter, dengan kedalaman kolam sekurang kurangnyasekurang kurangnya (tiga ratus) gt, dan memanfaatkan . memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang kurangnya (limaangkalan pendaratan ikan ppi)lima) gt, panjang dermaga sekurang kurangnya (lima puluh) meter, dengan kedalaman kolam sekurang kurangnyasekurang kurangnya (tujuh puluh lima) gt, dan memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang kurangnya (satu)dua) ton per hari. jangka waktu rencana induk pelabuhan perikanan nasional jangka waktu rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan untuk jangka waktu (dua puluh) tahun,rencana induk pelabuhan perikanan nasional dapat ditinjau kembali lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun. lokasi dan rencana lokasi pelabuhan perikanan berdasarkan hal hal yang dipertimbangkan dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan perikanan baik yang sifatnya pembangunan atau pengembangan, jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan adalah sebanyak (seribu seratus tiga puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut: wppnri . yang mempunyai dampak (multiplier effect) berupa pengembangan perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja, serta pertahanan dan keamanan wilayah. untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang dapat menunjang aktivitas perikanan diperlukan suatu perencanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang terencana, baik yang dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah provinsi kabupaten kota, dan swasta, dengan memperhatikan daya dukung sumber daya ikan masing masing wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia wpp nri). perencanaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang dituangkan dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional rin) merupakan amanat hurufdan sasaran rencana induk pelabuhan perikanan nasional ditetapkan dengan tujuan sebagai acuan atau pedoman bagi kementerian, pemerintah daerah, dan swasta dalam menyelenggarakan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan agar dapat saling mendukung antara satu dan lainnya. sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional adalah terwujudnya kepatuhan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan perikanan. ruang lingkup adapun ruang lingkup dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional mencakup kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional. pengertian dalam keputusan menteri ini,rencana . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. ulee karung nanggroe aceh darussalam kota sabang \|pp. pusing ujung blang nanggroe aceh darussalam kota lhokseumawe pp. kulawangsa nanggroe aceh darussalam kotalangsa ppi ppp ppp ppo abah krueng nanggroe aceh darussalam kab. pidie ppi oppo oppo oppo pp. jangka buya nanggroe aceh darussalam kab. pide ppt kb. tanjung nanggroe aceh darussalam kab. pidie oo oppo ppi oppo kuala giving nanggroe aceh darussalam kab. pide pp. kuala peukan baro nanggroe aceh darussalam kab. pide pro pp. kuala leuser nanggroe aceh darussalam kab. pide pro pp. neuen nanggroe aceh darussalam kab. pide p@o pp. pusing kapal nanggroe aceh darussalam kab. aceh tamiang oppo pp. desa mesjid o ' ' ' ' nanggroe aceh darussalam kab. aceh tamiang \| . \| . oppo pp. lambda nanggroe aceh darussalam kab. aceh besar 'o \| \| . pro pp. meunasah kedua kr. raya nanggroe aceh darussalam kab. aceh besar ppi gugup nanggroe aceh darussalam kab. aceh besar \| . \| ppr oppo lempung nanggroe aceh darussalam kab. aceh besar 'o \| ppt ppi pp. seuneubok baroh nanggroe aceh darussalam kab. aceh timur opa pp. jaring . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. kualaldi nanggroe aceh darussalam kab. aceh timur \| ) oppo ppp pp. kuala meureubo nanggroe aceh darussalam kab. aceh putra pp. krueng mane nanggroe aceh darussalam kab. aceh utama ppt pp. kuala cangkok nanggroe aceh darussalam kab. aceh putra pp. bangka jaya nanggroe aceh darussalam kab. aceh putra opa pp. kuala jangka nanggroe aceh darussalam kab. bireuen opa \|4s pp. tepi jaloc nanggroe aceh darussalam kab. bireuen pante rja nanggroe aceh darussalam kab. pidie jaya pp. rapat. nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. tanjung samak riau kab. kep. meranti \| ) io\| oppo ppi ppp pp. selat panjang riau kab. kep. merintis \| ) ppi oppo oppo ppi pp. bagan dei sumatera utara kota medan \| ) ppi ppi oppo pro 6s pp. nelayan indah sumatera putra kota metro polo\| oppo ppi ppi pp. bagan perut sumatera putra kab. deliserdang \| ) o \| oppo ppi ppi \|pp. labuhan bilik sumatera putra kab. labuhanbatu polo oppo ppl ppi pp. tanjung . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. tanjung balai asahan sumatera putra kab. asahan ppi ppi ppi ppp pp.campak sumatera utara kab. labuhanbatu utara ppi ppi ppi ppi \|pp. alue gagal nanggroe aceh darussalam kota banda aceh ppi ppt ppi ppi pp. alue gagal nanggroe aceh darussalam kota banda aceh ppi ppi ppi ppi pp. samulo nanggroe aceh darussalam kota banda aceh ppp ppp ppn pps pp. kuala bubon nanggroe aceh darussalam kab. aceh barat ppi ppi pp. lhok bubon nanggroe aceh darussalam kab. aceh barat ppi ppi ppi ppi pp. suak seumaseh nanggroe aceh darussalam kab. aceh barat ppi pro pro ppi pp. lhok paloh nanggroe aceh darussalam kab. aceh barat daya ppi ppi pp. glee bruck nanggroe aceh darussalam kab. aceh besar pro ppi pp. gambar . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. lamtengoh nanggroe aceh darussalam kab. aceh besar polo ppl \|pp. pulo raya nanggroe aceh darussalam kab. aceh jaya ppi ppi pp. kedua. nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. kedua merek nanggroe aceh darussalam kab. aceh selatan ppi ppi pp. labuhan haji pasar lama) nanggroe aceh darussalam kab. aceh selatan ppi ppp ppp ppp pp. sawang bau nanggroe aceh darussalam kab. aceh selatan ppi ppi pp. dermaga anak laut nanggroe aceh darussalam kab. aceh singkil ppi ppi \|1s8 kuala tahu nanggroe aceh darussalam kab. nagan raya ppi ppi pp. labuhan . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. lugu nanggroe aceh darussalam kab. simeulue \|pp. jalur nanggroe aceh darussalam kab. simeulue pp. ujung sarang nanggroe aceh darussalam kab. simeulue pp. gaung sumatera barat kota padang pp. muaro sumatera barat kota padang pp. muaro . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. sikap sumatera barat kab. kep. mentawai ppp ppp ppp ppp pp. batang hasan sumatera barat kab. padang pariaman ppi ppi api api sumatera barat kab. pesisir selatan ppi ppi pp.cocok terusan sumatera barat kab. pesisir selatan ppi ppt ppp ppn \|pp. muara gadang sumatera barat kab. pesisir selatan ppi ppi pp. muara jambu sumatera barat kab. pesisir selatan pro pulau telo sumatera putra kab. nias selatan ppp ppp ppp ppp pp. teluk . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. toba sumatera utara kab. simalungun \|. pp. enggano bengkulu kab. bengkulu putra pp. kashyap enggano bengkulu kab. bengkulu putra \|. pp. karang pulau bengkulu kab. bengkulu putra ppi sebelah bengkulu kab. bengkulu putra \|. ppi pp. serangan bengkulu kab. bengkulu putra \|pp. simpang karang pulau bengkulu kab. bengkulu putra ppi pp. bandar ratu bengkulu kab. muko muko \|. pp. talang rio bengkulu kab. muko muko \|. ppl pp. limau . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. limau bengkulu kab. kaur low penting bengkulu kab. kaur lo opa perps bengkulu kab. kaur oo. loan pp. busuk bengkulu kab. kaur loan pantai hii bengkulu kab. kaur oo. loan pulau wangi bengkulu kab. kaur opa tanjung bulan bengkulu kab. kaur oo. loan tanjung harapan bengkulu kab. kaur opa opa \|pp. tebing rambutan bengkulu kab. kaur oo. loan way gawang bengkulu kab. kaur oo. loan padang bengkulu kab. seluma opa opa pp. tenaga bengkulu kab. seluma oo oo pp. leasing lampung kota bandarlampung ppp ppp ppp pp. lemon . rencana induk pelabuhan perikanan nasional, yang selanjutnya disingkat rin,negara republik indonesia, yang selanjutnya disingkat wppnriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan. pemerintah daer ii. nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. kota agung lampung kab. tanggamus \| ) ppp ppp ppp ppo pp. pertandingan lampung kab. tanggamus pp. labuan banten kab. pandeglang ppp ppp ppp ppo pp. sukanagara . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|(pp. situreger banten kab. lebak lo. lo pp. dibidang . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. nusawiru jawa barat kab. pangandaran ppi ppi ppi \|pp. cilauteureun jawa barat kab. garut ppp ppp ppp ppp pp. kemaren . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. muncar jawa timur kab. banyuwangi ppp ppp ppp ppp pp. cancer . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. puger jawa timur kab. jember ppp ppp ppp ppp pp. pondok dadap jawa timur kab. malang ppp ppp ppp ppp \|pp. tamparan jawa timur kab. pacitan ppp ppp ppp ppp pp. kebon . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. saeng yogyakarta kab. gunung kidul ppp ppp ppp ppp pp. sunday . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten (pp. bagel yogyakarta kab. kulon progo ppi ppi ppi p.congo yogyakarta kab. kulon progo ppt ppi ppi pp. karang uni yogyakarta kab. kulon progo \|pp. teluk awang nusa tenggara barat kab. lombok tengah ppi ppp ppp \|4s3 pp. labuhan lombok nusa tenggara barat kab. lombok timur ppp ppp ppp ppp pp. cemara nusa tenggara barat kab. lombok barat \|. ppi ppi 4s6 pp. sepotong nusa tenggara barat kab. lombok barat \|. ppl ppi pp. kebon . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. kebon ayu nusa tenggara barat kab. lombok barat \| . pp. melinting nusa tenggara barat oo kab. lombok barat 'o \| ppi pp. labuhan tano nusa tenggara barat oo kab. sumbawa barat ppi pp. tentu kupang nusa tenggara timur kota kupang ppp o ppp ppp ppo pp. sungai . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. pemeran jambi kab. kering oo. pp. toboali kep. bangka belitung kab. bangka selatan oppo pp. antang arema kep. riau kab. kep. anambas \| ) ppp oo ppp ppp opp pp. barang . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. pulau tiga kep. riau kab. natuna pro ppo pp. sungai musi sumatera selatan kab. musi banyuasin pro pp. putussibau kalimantan barat kab. kapuas huu opa pp. dusun . kebijakan pelabuhan perikanan nasional visi pembangunan nasional tahun adalah indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. visi pembangunan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui salah satu misi pembangunan nasional yang menitikberatkan pada sektor kelautan yaituterjemahan implementasi dari misi inidalam rangka mencapai visi tersebut, maka kebijakan nasional pembangunan terkait bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) lebih difokuskan pada: pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui: pemenuhan pelayanan dasar seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan yang dapat dicapai melalui: memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, dan meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur. cc. peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan yang dapat dicapai melalui: peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian perikanan, pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hi, dan pengembangan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah. salah . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. teluk batang kalimantan barat kab. kayong utara ppp ppp ppp pp. sungai rengas kalimantan barat kab. kubu raya ppp ppp ppp ppp pp. kuala mempawah kalimantan barat kab. pontianak ppi ppt ppi ppp pp. peniti . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. labuhan matinggi lampung kab. lampung timur ppp ppp ppp ppp \|pp. teladan lampung kab. tulang bawang ppp 'ppp ppp ppp pp. cilincing . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. pesisir jawa barat kota cirebon ppi ppi ppi ppi pp. bandingan jawa barat kab. cirebon ppi ppi ppi ppi pp. bonnet jawa barat kab. cirebon ppp ppp ppp ppp pp. bungo lor jawa barat kab. cirebon ppi ppi ppi ppi pp. mundu . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. cangkring jawa barat kab. indramayu ppi pp. dadap jawa barat kab. indramayu pro pp. eretan wetan jawa barat kab. indramayu ppp \| ) ppp ppp ppo pp. juntinyuat jawa barat kab. indramayu pro pp. kali menit jawa barat kab. indramayu pro pp. karangsong jawa barat kab. indramayu pp. limbangan jawa barat kab. indramayu oppo oppo pp. lombang jawa barat kab. indramayu majakerta jawa barat kab. indramayu pro pp. sukaraja bagel o jawa barat kab. indramayu pro pp. tegal agung jawa barat kab. indramayu 63s pp. ujung gebang jawa barat kab. indramayu ppi pp. iprage jawa barat kab. karawang ppp ppp ppp ppp pp. mekar jati fajar samudra jawa barat kab. karawang ppi oppo oppo pp. sungai . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. bawakan jawa barat kab. subang ppp ppp ppp ppp pp. muara case jawa barat kab. subang ppp ppp ppp ppp \|pp. tegalsari jawa tengah kota tegal ppp ppp ppp ppp pp. boom lama jawa tengah kota semarang ppi ppi ppi ppi pp. kelilingi jawa tengah kab. brebes ppi ppi ppi ppi pp. pengarahan jawa tengah kab. brebes ppi ppi ppi ppi pp. pulolampes . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. kidang lor jawa tengah kab. batang ppp ppp ppp ppp pp. karimun jawa jawa tengah kab. jepara ppp ppp ppp ppp pp. bungo jawa tengah kab. demak ppi ppi ppi ppi pp. morodemak jawa tengah kab. demak ppp ppp ppp ppp pp. bajomulyo jawa tengah kab. pati ppp ppp ppp ppp pp. margomulyo jawa tengah kab. pati ppi ppi ppi ppi pp. guncel . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. sambirto jawa tengah kab. pati oppo ppi oppo pp. bandingan jawa tengah kab. kendal op pp. tanggul malang jawa tengah kab. kendal op pp. tawang jawa tengah kab. kendal ppo ppp ppp ppo pp. mojokerto jawa tengah kab. pekalongan ppp ppp ppp ppp pp. asem dorong jawa tengah kab. pemalang ppp oo ppp ppp ppp pp. tasik agung jawa tengah kab. rembang ppp oo ppp ppp ppo pp. banyusangkah . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. bayangan jawa timur kota probolinggo ppp ppp ppp ppp pp. bawean jawa timur kab. gresik ppp ppp ppp ppp pp. pacaran jawa timur kab. lamongan ppi ppi ppi \|7aa pp. paiton jawa timur kab. probolinggo ppp ppp ppp ppp \|7a7 pp. lekuk jawa timur kab. pasuruan ppp ppp ppp ppp \|7a9 pp. nguling jawa timur kab. pasuruan ppi ppi ppi pp. buru . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. bungaan jawa timur kab. situbondo ppi pro ppi gelung jawa timur kab. situbondo ppi ppi pp. jangkar jawa timur kab. situbondo ppi pro ppi pp. kabut jawa timur kab. situbondo ppi ppi pp. ketat jawa timur kab. situbondo ppi pp. pandangan jawa timur kab. situbondo ppi ppi ppi pp. manggar baru situbondo jawa timur kab. situbondo per pro ppi pp. panarukan jawa timur kab. situbondo ppi ppi pp. panduan jawa timur kab. situbondo ppi pro ppi pp. sangkaan jawa timur kab. situbondo ppi pro ppi 77a pp. batang batang jawa timur kab. sumenep ppi pp. bruto jawa timur kab. sumenep \|. ppi pp. bungkuk jawa timur kab. sumenep ppi pp. gapura jawa timur kab. sumenep ppi ppi pp. gayam jawa timur kab. sumenep ppi ppl ppi pp. masalembu . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. peragaan jawa timur kab. sumenep pp. gantikan kalimantan tengah kab. katingan ppp ppp ppp ppp pp. pembuluh kalimantan tengah kab.seruyan pp. bonto . salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan nasional pembangunan adalah melalui pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. pelabuhan perikanan sebagai tempat kegiatan perikanan bagi nelayan dan operasional kapal perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. operasional pelabuhan perikanan dilakukan untuk melayani kebutuhan nelayan dan kapal perikanan, aktivitas pengolahan dan pemasaran produk perikanan, aktivitas perbaikan kapal dan jasa terkait lainnya. dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan dan pemasaran produk perikanan, pelabuhan perikanan dibangun secara bertahap melalui proses perencanaan yang mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah, potensi sumber daya ikan, daya dukung sumberdaya manusia, wilayah pengelolaan perikanan, dukungan prasarana wilayah, kondisi perairan dan geografis daerah serta sosial ekonomi masyarakat. mengingat arti pentingnya pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan dalam mendukung pembangunan nasional, kebijakan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan difokuskan pada: pemenuhan pelayanan masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, lingkar luar wilayah kepulauan indonesia outer ring fishing port) dan daerah perbatasan, konektivitas jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan, peningkatan daya saing produk hasil perikanan agar dapat menyediakan kualitas hasil perikanan yang memenuhi standar mutu, mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, peningkatan kerja sama lintas sektor dan swasta dalam pembangunan pelabuhan perikanan. dalam rangka mewujudkan kebijakan pelabuhan perikanan nasional tersebut, perlu disusun arah pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan secara nasional yang menjadi acuan atau panduan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. arah pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka mewujudkan kebijakan pelabuhan perikanan nasional, arah pembangunan pelabuhan perikanan difokuskan pada: pembangunan . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. labuhan total nusa tenggara barat oo kab. sumbawa pp. manganese . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. banjarmasin kalimantan selatan kota banjarmasin ppp ppp ppp ppp pp. muara kita kalimantan selatan kab. tanahlaut pro pro pro ppp 8s8 pp. krama sulawesi barat kab. mamuju putra \|. ppl ppi pp. pantai. nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. potere sulawesi selatan kota makasar ppi oppo opo ppo pp. until sulawesi selatan kota makasar \| )? ppi ppp open poso pp. bajang sulawesi selatan kab. bulukumba oo pp. bonto bahari bulukumba sulawesi selatan kab. bulukumba ppi oppo ppo ppn pp. lambang . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. lambang sulawesi selatan kab. bulukumba \|. ppi para para sulawesi selatan kab. bulukumba \|. pp. danau gawang sulawesi selatan kab. gowa \|. pp. maccinibaji sulawesi selatan kab. pangkep ppi ppi ppi ppi pp. ujung hero sulawesi selatan kab. pinrang ppi ppi ppi ppi pp. bojong sulawesi selatan kab. sidenreng rappang ppi ppi \|pp. tetapi sulawesi selatan kab. sidenreng rappang ppi ppi (pp. wetten (sulawesiselatan kab. sidenreng rappang ppi ppi pp. bodi . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. donggala sulawesi tengah kab. donggala pro oppo ppo ppo pp. patula lasusua sulawesi tenggara kab. kolaka putra pro pp. cameo . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. bent sulawesi tengah kab. morowali \|. pp. tinanggea sulawesi tenggara kab. konawe selatan ppi ppi ppi ppi pp. ambon . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. ambon maluku kota ambon ppn ppo ppn \|pp. tual maluku kota tul ppv pen ppn pp. lairngangas maluku kab. maluku tenggara pro pp. bahari sulawesi tengah kab. tojo una una ppi ppi ppi ppi pp. balangan . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. koloniale sulawesi tengah kab. banggai ppi ppi ppi ppi rata sulawesi tengah kab. banggai ppi ppi ppi ppi molibagu sulawesi utara kab. bolaangmongondow selatan ppi ppi pp. layout sulawesi utara kab. bolaangmongondow timur ppi ppi pp. totabuan sulawesi utara kab. bolaangmongondow timur ppi ppi pp. jika sulawesi utara kab. bolaangmongondow timur ppi ppi pp. tablo . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten pp. batang dua maluku putra kota tempat \|. lo pp. bacan maluku utama kab. halmahera selatan ppp ppp ppp ppp \|pp. sakit maluku uta kab. halmahera selatan ppi ppi pulau obi maluku utara kab. halmahera selatan ppi ppi pp. tiada . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. tobelo maluku utama kab. halmahera putra ppp ppp ppp ppp pp. dota maluku uta kab. kep. sua \|. pp. bere bere maluku utama kab. morotai \|. pp. coa kaimana '\|( papua barat kab. kaimana ppi ppi ppi pp. sorong papua barat kota sorong ppp ppp ppp ppp pp. sebatik . pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi, dengan strategi: pemenuhan tahapdalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi, dan cc. pemenuhan fasilitas dasar pelabuhan perikanan agar dapat operasional. pembangunan, dengan strategi: pemenuhan pertahanprioritas yang disesuaikan dengan lokasi outer ring fishing port dan daerah perbatasan, dan cc. pemenuhan fasilitas dasar pelabuhan perikanan agar dapat operasional. konektivitas jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan dengan strategi integrasi sistem informasi antar pelabuhan perikanan. pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung hasil perikanan yang memenuhi standar mutu, dengan strategi: penerapan cara penanganan ikan yang baik pib) pelabuhan perikanan, dan penerapan prinsip perikanan yang berwawasan lingkungan eco fishing port. pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan strategi: penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan shi) pelabuhan perikanan, dan penguatan sistem pencatatan pendaratan ikan. kerja sama pembiayaan pembangunan pelabuhan perikanan dengan instansi kementerian terkait, pemerintah daerah dan swasta, dengan strategi: sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah dalam pembiayaan pembangunan pelabuhan perikanan, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan pelabuhan perikanan, dan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan fasilitas komersial. arah . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten (pp. tengkayull kalimantan utara kota tarakan ppp ppp ppp ppp umumya sulawesi utara kota manado ppp ppp ppp ppp beo sulawesi utara kab. kep. talaud \|. pro sang sulawesi utara kab. kep. talaud \|. pp. melonguane sulawesi utara kab. kep. talaud \|. ppl ppi pp. pete . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten \|pp. pete sulawesi utara kab. kep. vitro \|. ppi sulawesi utara kab. kep. vitro \|. rains sulawesi utara kab. kep. talaud \|. pp. dago sulawesi utara kab. sangihe talaud ppp ppp ppp ppp pp. subulata gorontalo kab. gorontalo putra ppi ppi pp. biak papua kab. biak numfor ppi ppp ppn pps pp. wajib . nama pelabuhan propinsi kota kabupaten (pp. delta (papua kab. jayapura \|. pp. merauke (papua kab. merauke ppi ppp ppn pps berdasarkan seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sebagai berikut: periode belum ada total pps ppn ppi status berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa rencana induk pelabuhan perikanan depan pelaksanaannya diarahkan untuk meningkatkan fasilitas dan operasional sehingga rencana pelabuhan perikanan dapat ditetapkan dan ditingkatkan statusnya sesuai dengan peraturan yang berlakuberdasarkan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia, sebagai berikut: wppnri jumlah pelabuhan perikanan wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri wppnri pembiayaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan pembiayaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan merupakan tanggung jawab kementerian, pemerintah daerah, dan swasta. sumber pembiayaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara apbn), anggaran pendapatan . pendapatan belanja daerah apbd), dan pihak swasta. perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan per lima tahun adalah sebagai berikut: total kebutuhan bab . bab penutup rencana induk pelabuhan perikanan nasional yang berisi kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan merupakan acuan dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dalam rangka pembangunan ekonomi secara bangsa. keberhasilan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari perencanaan sampai dengan melaksanakan pembangunan dan merasionalisasi, .n sekretariat jenderal ( . #nung cahyono moon arah pengembangan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung arah pembangunan pelabuhan perikanan diperlukan upaya pengembangan aktivitas pelabuhan perikanan agar dapat meningkatkan operasional dan pelayanan. untuk mencapai hal tersebut, arah pengembangan pelabuhan perikanan yang difokuskan pada: mendukung program pengentasan kemiskinan dan percepatan pengembangan ekonomi dengan rencana pengembangan: melakukan kerjasama dan memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan maupun swasta untuk melakukan investasi pelabuhan perikanan, dan. dengan rencana pengembangan:, dan pengembangan fasilitas ekspor pelabuhan perikanan. konektivitas jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan dengan rencana pengembangan integrasi sistem informasi antar pelabuhan perikanan terkait dengan pemasaran baik lokal maupun ekspor. pengembangan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung hasil perikanan yang memenuhi standar mutu, dengan rencana pengembangan: pendekatan environmental management system ems) dalam operasional pelabuhan perikanan, dan penerapan prinsip prinsip iso pada lingkungan dan fasilitas pelabuhan perikanan, perusahaan pengolahan, dan masyarakat pengguna. pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan rencana pengembangan: pengembangan sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan shi) pelabuhan perikanan, dan pengembangan sistem monitoring dan pendataan pendaratan ikan pelabuhan perikanan. kerja sama pembiayaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan dengan instansi kementerian terkait, pemerintah daerah dan swasta. bab iii. bab iii rencana lokasi pelabuhan perikanan rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional dalam penyusunan rencana induk pelabuhan perikanan nasional diperlukan rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional yanginduk pelabuhan perikanan nasional salah satunya memuat rencana lokasi. penyusunan rencana lokasi mempertimbangklokasi yang digunakan adalah rencana umum tata ruang wilayah provinsi kabupaten kota, dan rencana umum tata ruang wilayah nasional, mengingat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil belum seluruhnya diimplementasikan disusun oleh pemerintah daerah. wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan potensi sumber daya ikan. wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia wppnri) sesuai deng, dibagi dalam (sebelas) wppnri. potensi atau ketersediaan sumber daya ikan suatu perairan menjadi pertimbangan utama pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. potensi sumber daya ikan menentukan kapasitas penangkapan (fishing capacity) atau jumlah kapal perikanan pada suatu perairan dan pada akhirnya menentukan kapasitas pelabuhan yang dibangun atau dikembangkan untuk melayaninya. adapun lokasi wppnri dan potensi sumber daya ikan dapat diuraikan sebagai berikut: wppnri meliputi perairan selat malaka dan laut andaman lokasi selat malaka merupakan salah satu wilayah perairan yang sangat penting bagi lalu lintas berbagai komoditi termasuk komoditas perikanan dari negara negara asean. perairan ini telah lama diidentifikasi sebagai wilayah perairan padat nelayan. aktivitas eksploitasi .
. kesatu menetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahanasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dictum kesatu digunakan oleh: penyelenggara pemerintahanbidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dan kementerian kelautan dan perikanan untuk pembinaan teknis kepada daerah secara nasional. tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori kabupaten merangin jambi kecil kabupaten muaro jambi kecil jambi kabupaten sarolangun jambi sedang kabupaten tanjung jambi kecil jabung barat kabupaten tanjung jambi besar jabung timur kabupaten tebo jambi kecil kota jambi jambi kecil kota sungai penuh jambi kecil sumatera kabupaten lahat selatan sedang kabupaten musi sumatera kabupaten musi sumatera kabupaten muara sumatera kabupaten ogan sumatera komering ilir selatan besar kabupaten ogan sumatera komering ulu selatan sedang sumatera kota palembang selatan besar sumatera kota pagar alam selatan kecil sumatera kota lubuklinggau selatan kecil sumatera kota prabumulih selatan sangat kecil sumatera kabupaten banyu asin selatan besar tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori sumatera kabupaten ogan ilir selatan besar kabupaten ogan sumatera komering ulu timur selatan sedang kabupaten ogan sumatera komering ulu selatan selatan besar kabupaten empat sumatera kabupaten penukal sumatera abab lematang ilir selatan kecil kabupaten musi sumatera kep. bangka kabupaten bangka belitung besar kep. bangka kabupaten belitung belitung besar kep. bangka kota pangkal pinang belitung sangat kecil kabupaten bangka kep. bangka kabupaten bangka kep. bangka kabupaten bangka kep. bangka kabupaten belitung kep. bangka kabupaten bengkulu bengkulu sedang selatan kabupaten bengkulu bengkulu sedang utara kabupaten rejang bengkulu kecil lebong kota bengkulu bengkulu sedang kabupaten kaur bengkulu sedang kabupaten seluma bengkulu besar tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori kabupaten mukomuko bengkulu sedang kabupaten lebong bengkulu kecil kabupaten kepahiang bengkulu sedang kabupaten bengkulu bengkulu sedang tengah kabupaten lampung lampung sedang barat kabupaten lampung lampung besar selatan kabupaten lampung lampung sedang tengah kabupaten lampung lampung sedang utara kabupaten lampung lampung besar timur kabupaten tanggamus lampung sedang kabupaten lampung sedang tulangbawang kabupaten way kanan lampung s0. sedang kota bandar lampung lampung besar kota metro lampung kecil kabupaten pesawaran lampung besar kabupaten mesuji lampung sedang kabupaten lampung sedang tulangbawang barat kabupaten pesisir lampung besar barat kabupaten bandung jawa barat sedangkota depok jawa barat kecil kota sukabumi jawa barat kecil kota cimahi jawa barat sangat kecil kota tasikmalaya jawa barat kecil kota banjar jawa barat kecil kabupaten bandung jawa barat sedang barat kabupaten jawa barat kecil pangandaran kabupaten lebak banten sedang kabupaten pandeglang banten sedang kabupaten serang banten sedang kabupaten tangerang banten sedang kota cilegon banten sangat kecil kota serang banten sedang kota tangerang banten kecil selatan kabupaten jawa tengah sedang banjarnegara kabupaten banyumas jawa tengah sedang kabupaten batang jawa tengah s0. sedang kabupaten blora jawa tengah kecil kabupaten boyolali jawa tengah kecil tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori kabupaten brebes jawa tengah besar kabupaten cilacap jawa tengah besar kabupaten demak jawa tengah sedang kabupaten grobogan jawa tengah sedang kabupaten jepara jawa tengah besar kabupaten jawa tengah kecil karanganyar kabupaten kebumen jawa tengah sedang kabupaten kendal jawa tengah s0. sedang kabupaten klaten jawa tengah co. kecil kabupaten kudus jawa tengah kecil kabupaten magelang jawa tengah sedang kabupaten pati jawa tengah besar kabupaten pekalongan jawa tengah sedang kabupaten pemalang jawa tengah besar kabupaten purbalingga jawa tengah kecil kabupaten purworejo jawa tengah kecil kabupaten rembang jawa tengah sedang kabupaten semarang jawa tengah kecil kabupaten sragen jawa tengah kecil tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori lo. kabupaten sukoharjo jawa tengah kecil kabupaten tegal jawa tengah sedang kabupaten jawa tengah sedang temanggung kabupaten wonogiri jawa tengah sedang kabupaten wonosobo jawa tengah kecil kota magelang jawa tengah sangat kecil kota pekalongan jawa tengah kecil kota salatiga jawa tengah sangat kecil kota semarang jawa tengah sedang kota surakarta jawa tengah sangat kecil kota tegal jawa tengah kecil daerah kabupaten bantul istimewa sedang yogyakarta daerah kabupaten gunung istimewa sedang yogyakarta daerah kabupaten kulon istimewa sedang yogyakarta daerah kabupaten sleman istimewa sedang yogyakarta daerah kota yogyakarta istimewa sangat kecil yogyakarta kabupaten bangkalan jawa timur sedang own baret kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) banyuwangi tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori kabupaten ponorogo jawa timur sedang kabupaten probolinggo jawa timur besar kabupaten sampang jawa timur s0. sedang kabupaten sidoarjo jawa timur sedang kabupaten situbondo jawa timur besar kabupaten sumenep jawa timur besar kabupaten trenggalek jawa timur besar kabupaten tuban jawa timur besar kabupaten jawa timur sedang tulungagung sangat kota blitar jawa timur sangat kecil kota kediri jawa timur sangat kecil kota madiun jawa timur sangat kecil kota malang jawa timur kecil sangat kota mojokerto jawa timur sangat kecil kota probolinggo jawa timur kecil kota surabaya jawa timur kecil kota batu jawa timur sangat kecil kabupaten kalimantan own baret kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) sorown baret kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) fame her ddsulawesi kota bitung utara sedang sulawesi kota manado utara kecil kabupaten kepulauan sulawesi kabupaten minahasa sulawesi sulawesi kota tomohon utara kecil kabupaten minahasa sulawesi sulawesi kota kotamobagu utara kecil kabupaten bolaang sulawesi mongondow utara utara sedang kabupaten kepulauan siau tagulandang sulawesi kecil utara biaro kabupaten minahasa sulawesi kabupaten bolaang sulawesi mongondow timur utara besar kabupaten bolaang sulawesi mongondow selatan utara kecil kabupaten boalemo gorontalo sedang kabupaten gorontalo gorontalo kecil kota gorontalo gorontalo sedang kabupaten pohuwato gorontalo sedang kabupaten gorontalo gorontalo sedang utara kabupaten banggai sulawesi kepulauan tengah besar sulawesi kabupaten buol tengah sedang mom mon lee kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) mom mon lee kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) nama sika move paman abi mom mon lee kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) damai aka doa flammea dan maw own baret kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) karangasem on own baret kabupaten kota provinsi dan beban kerja aho.o02 bo. lao) epa fest dea tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori kabupaten maluku maluku besar tengah kabupaten maluku maluku besar tenggara kabupaten buru maluku sedang kota ambon maluku kecil kabupaten seram maluku besar bagian barat kabupaten kepulauan maluku besar a41 kabupaten maluku maluku sedang barat daya 4a9 kabupaten buru maluku kecil selatan kabupaten halmahera maluku utara kecil tengah kota ternate maluku utara sedang kabupaten halmahera maluku utara besar barat kabupaten halmahera ya, uku utara s0. sedang timur kabupaten halmahera maluku utara sedang selatan kabupaten halmahera maluku utara besar utara kabupaten kepulauan maluku utara sedang kota tidore kepulauan maluku utara kecil kabupaten pulau maluku utara besar morotai kabupaten pulau maluku utara sedang taliabu kabupaten biak papua besar numfor tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori y. kabupaten jayapura papua sedang kabupaten jayawijaya papua kecil kabupaten merauke papua besar kabupaten mimika papua besar kabupaten nabire papua besar kota jayapura papua sedang kabupaten sarmi papua kecil kabupaten keerom papua kecil kabupaten yahukimo papua besar kabupaten tolikara papua kecil kabupaten boven papua kecil digoel kabupaten mappi papua sedang kabupaten yalimo papua besar kabupaten lanny jaya papua kecil kabupaten nduga papua sedang kabupaten manokwari papua barat sedang kabupaten sorong papua barat besar kabupaten raja ampat papua barat seo besar kabupaten teluk papua barat kecil bintuni lampiranprovinsi aceh sedang provinsi sumatera utara besar provinsi sumatera barat besar provinsi riau besar provinsi kepulauan riau besar provinsi jambi sedang provinsi sumatera selatan besar provinsi kep. bangka belitung besar provinsi bengkulu besar provinsi lampung besar provinsi jawa barat besar provinsi banten sedang provinsi jawa tengah besar provinsi jawa timur besar tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori ho00002 pop kabupaten teluk papua barat sedang wondama kabupaten kaimana papua barat kecil kabupaten tambrauw papua barat kecil a76 kabupaten manokwari apy barat kecil selatan kabupaten kepulauan dki jakarta kecil seribke. #rini lir woong provinsi dan beban kerja pemerintah daerah kabupaten kota tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori kabupaten aceh barat aceh kecil kabupaten aceh besar aceh kecil kabupaten aceh aceh sedang selatan singkil tengah kabupaten aceh timur aceh besar kabupaten aceh utara aceh besar kabupaten bireuen aceh s0. sedang kabupaten pidie aceh sedang kabupaten simeulue aceh besar kota banda aceh aceh kecil sangat kota sabang aceh sangat kecil kota langsa aceh kecil kota lhokseumawe aceh kecil kabupaten gayo lues aceh kecil kabupaten aceh barat aceh kecil daya kabupaten aceh jaya aceh sedang kabupaten nagan raya aceh kecil tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori lo. tamiang kabupaten bener aceh kecil meriah kabupaten pidie jaya aceh kecil kota subulussalam aceh sangat kecil sumatera kabupaten asahan utara kecil sumatera kabupaten dairi utara sangat kecil kabupaten deli sumatera sumatera kabupaten karo utara sedang kabupaten sumatera labuhanbatu utara sedang sumatera kabupaten langkat utara besar kabupaten mandailing sumatera sumatera kabupaten nias utara sedang kabupaten sumatera kabupaten tapanuli sumatera kabupaten tapanuli sumatera kabupaten tapanuli sumatera kabupaten toba sumatera sumatera kota medan utara s0. sedang sumatera kota pematang siantar utara sangat kecil own baretlo. kabupaten padang sumatera sumatera kabupaten pasaman barat kecil kabupaten pesisir sumatera sumatera kabupaten sijunjung barat sedang sumatera kabupaten solok barat sedang kabupaten tanah sumatera has sumatera kota bukittinggi barat sangat kecil sumatera kota padang panjang barat sangat kecil sumatera kota padang barat besar sumatera kota payakumbuh barat kecil sumatera sangat kota sawah unto barat sangat kecil sumatera sangat kota solok barat sangat kecil sumatera kabupaten pasaman sumatera kabupaten dharma sumatera kabupaten solok sumatera kabupaten bengkalis riau sedang kabupaten indragiri riau besar hilir kabupaten indragiri riau sedang hulu tingkat intensitas kabupaten kota provinsi dan beban kerja skor kategori kabupaten kampar riau besar kabupaten kuantan riau besar singingi kabupaten pelalawan riau sedang kabupaten rokan hilir riau sedang kabupaten rokan riau sedang hulu kabupaten siak riau kecil kota pekanbaru riau kecil kabupaten kepulauan riau sedang meranti kabupaten natuna kepulauan besar riau kabupaten anambas kepulauan besar riau kabupaten karimun kepulauan besar riau kepulauan kota batam riau besar kota tanjung pinang sangat kecil kepulauan kabupaten lingga riau besar kepulauan kabupaten bintan riau besar kabupaten batanghari jambi s0. sedang kabupaten bungo jambi kecil kabupaten kerinci jambi sedang
neetikutikus, kabupaten agamsatu menetapkdua pangkalan pendaratan ikan tikutikusalinan sma gan aslinya mapala kakak sen o organisasi tini mah indbambu laut isibambu laut isis spp.) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu dilakukan perlindungan terbatas terhadap bambu laut isis spp.isiselaku pelaksana harian otoritas keilmuan nomor: iph. hk. v tanggal mei perihal rekomendasi ilmiah perlindungan bambu laut isis spp.),(sis spp.). kesatu menetapkan bambu laut isis spp.) sebagai jenis ikan yang dilindungi secara terbatasjenis bambu laut isis spp.) sebagaimana dimaksud dictum kesatu dengan status perlindungan terbatas berdasarkan periode waktu tertentu selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. ketiga pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum keduajenis bambu laut isis spp.) deskripsi bambu laut isis spp.) klasifikasi kingdom animalia phylum cnidaria coelenterata kelas anthozoa anak kelas octocorallia bangsa alcyonacea anak bangsa calcaxonia suku isididae marga isis jenis isis hippuris lineatus, nama umum bambu laut nama lokal sariawan sul sel, sulteng, sultra) gambar bambu laut (lsid spp.) nan nur una keterangan gambar morfologi bambu laut isis spp.): morfologi laut bambu laut kondisi basah bambu laut kondisi kering deskripsi jenis bambu laut isis spp.) mempunyai deskripsi jenis sebagai berikut: koloni isis spp. kelihatan mirip dengan koloni kelompok akar bahar rubella sp., dan hicksonella sp. terutama pertumbuhan yang seperti semak dan permukaan koloni yang halus, isis spp. memiliki percabangan yang cenderung arah kanan, dan ujung atas koloni yang melengkung seperti busur, ukuran dan bentuk cabang cabang isis spp. lebih pendek dan ujung cabang lebih bulat, sedangkan rubella sp. dan hicksonella sp. memiliki cabang yang agak panjang, tekstur tubuh dan koloni isis spp. agak kaku dan hanya sedikit bergoyang bila kena ombak, sedangkan rhumpella sp. dan hicsonella sp. lebih lentur dan melambai lambai bila datang arus atau ombak, pada umumnya, jenis isis spp., bangsa alcyonacea, anak bangsa calcaxonia, memiliki bentuk koloni seperti semak, muncul dari substrat, tumbuh tegak dengan medula axis yang menyerupai batang pada tumbuhan dan binatang polip yang hidup berkoloni menyerupai kulit pohon yang mengelilingi axis, warna koloni kuning cerah, kuning kehijauan atau coklat muda karena dipengaruhi oleh kandungan pigmen dari alga uniseluler (zooxanthellae) yang hidup bersimbiosis dalam jaringan polip, dan axis pada isis spp. kering beruas ruas dan berwarna putih, yang dihubungkan dengan ruas pendek berwarna hitdonesigelolaan perikanan, khususnya perikanan perairan umum indonesia dan kawasan asia tenggara, perlu dibentuk). kesatu membentukdevelopment management department southeast asian fisheries development center) indonesia, yang selanjutnya disebut iframe seafdec indonesia dengan struktur organisaiframe seafdec indonesia sebagaimana dimaksud dictum kesatu berlokasi palembang, sumatera selatan. ketiga iframe seafdec indonesia sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, mempunyai tugas: menyusun basis data saintifik untuk pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan umum wilayah negara negara anggota seafdec, menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi tentang penelitian, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum diantara negara anggota forum regional kawasan asean, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota dalam bidang penelitian, pengembangan dan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum secara berkesinambungan, menyusun . menyusun master plan yang mengatur seluruh rencana kegiatan dan aktivitas seafdec terkait dengan penyelenggaraan perikanan perairan umum yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, melakukan koordinasi program nasional dengan dewan pimpinan seafdec (seafdec council directors) untuk indonesia: menyediakan informasi tata cara penyelenggaraan perikanan perairan umum yang berkesinambungan dengan orientasi kepada pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan perairan umum wilayah negara negara anggota seafdec, menginisiasi kerja sama dengan organisasi organisasi internasional dan penyebaran informasi hasil hasil penelitian antara negara anggota seafdec, menyusun petunjuk pengumpulan basis data untuk kegiatan rutin pengawasan habitat perairan umum kawasan asia tenggara, menyusun metode pengelolaan dan perkiraan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan perairan umum yang sesuai dan bisa diterapkan kawasan asia tenggara, dan memantau kondisi sumber daya perikanan perairan umum kawasan asia tenggara sejalan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum regional tersebut. keempat iframe seafdec indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum ketiga, dikoordinasikan oleh kepala badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan. kelima dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum ketiga dan dictum keempat, iframe seafdec indonesiaenam keanggotaan iframe seafdec indonesia sebagaimana dimaksud dictum kesatu, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan. ketujuh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan menteri ini dibebankan pada anggaran badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undanganiu td. sekretariat bendera, sharif sutardjo kepala (chief iframe) deputi kepala (deputy chief iframe) penelitian dan pengembangan (research and development section) seksi administrasi dan seksi litbang biologi dan seksi litbang perikanan. imunologi seksi litbang kebijakan seksi pelayanan teknis keuangan pendanaan stok sumberdaya ikan dan pemulihan sumberdaya ikan pengelolaan perikanan (technical services section) (administration and finance (biology and resource assessment (fishery, limnology and resource (fishery policy and management section) section) enhancement section) section) unit administrasi unit litbang biologi dan unit litbang konservasi dan unit litbang kebijakan unit diseminasi dan (administration unit) taksonomi pemulihan sumberdaya ikan pengelolaan perikanan regional perpustakaan (biology and taxonomy unit) (resource enhancement and dan internasional (library and dissemination unit) conservation unit) (international and regional instrument unit) unit keuangan unit litbang pendanaan stok unit litbang perikanan unit pengelolaan database (finance unit) sumberdaya ikan imunologi dan lingkungan seksi pelaporan sumber daya ikan (data centre unit) (resource assessment unit) (fishery, limnology and (resources management advisory environment unit) unit) unit pengelola laboratorium (laboratories unit) salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, ta") jan menteri kelautan dan perikanan sekret republik indonesia, riat jenderal ttd anung cahyono sharif sutardjo
nagserta spesies penting seperti lumba lumba, paus, dan penyu, perlu dilakukan konservasi kawasan perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampung: bahwa teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampung. kesatu menetapkan teluk kilauan dan perairan sekitarnya sebagai kawasan konservasi perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampung. kedua kawasan konservasi teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampung sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dikelola sebagai taman wisata perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampung. ketigadua dengan luas keseluruhan (tujuh puluh dua ribu dua ratus sebelas koma enam delapan) hektare, meliputi: zona inti dengan luas (delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma dua dua) hektare, zona pemanfaatan dengan luas (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma tujuh enam) hektare, dan zona perikanan berkelanjutan dengan luas (lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas koma tujuh nol) hektare. keempatlampung untuk melakukan pengelolaan taman wisata perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampunggu baik indonesia ttd. susi pudjiastuti salinan sesuai.dengan aslinya kepala biro zukuri'dan organisasi yaaa organisasi, el. maa aa" tini martinbatas koordinat kawasan konservasi perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampung titik koordinat batas terluar kama peta titik peta titik koordinat batas zona inti nomor titiktitik peta lintang selatanal ann en) tini martini ke) lampiran keputusan menteri kelautan dan perikanan wes peta kawasan konservasi perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya republik indonesia tentang prov nsi kawasan konservasi perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya provinsi lampung pet sat enim muara mara peta kawasan konservasi perairan teluk kilauan dan perairan sekitarnya kab. tanggamus kab. pesawaran provinsi lampung luas pereka una tenan eta rata stem ong gaograts dihadiri hongorgal yss world generic badeni dosa ea, legenda titik batas kawasan batas kabupaten haluan gas partai zonasi zona ins ieee zona pemanfaatan zona perikanan berkelanjutan petunjuk letak peta diagram lokasi suman prov lampung tetap kia prergiamoeng keterangan riw dan sumber peta: peta avpabumi indonesia pulau suratan biota tahun peraturan daerah lempung momo tahun lembaran daerah presisi lampung tahun momo tahan nomer register pengaturan daerah provinsi lampung mengetahui dassuikan olet direktur jenderal pengelolaan ruang lai gubenur prosesi lampung "ig belahmantya sattamurti pdewardi animal djuhasdi ana tomat oat salinan sesuai.dengan aslinya menteri kelautan dan perikanan hua isasi, sesi, kepala bing hukuridan organisasi, republik indonesia, aan yang tini martin wuselaku pengguna barang milik negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab bidang pengelolaan barang milik negara, bahwa berdasarkdan tanggung jawab tertentu bidang pengelolaan barang milik negara kepada pengguna barang, bahwa dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pengelolaan barang milik negara lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, perlu melimpahk. kesatu melimpahkan sebagian kewenangan menteri kelautan dan perikanan selaku pengguna barang kementerian kelautan dan perikanan dalam bentuk mandat dalam rangka pengelolaan barang milik negara: keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kepmen kp tentang pelimpahan sebagian kewenangan untuk dan atas nama menteri kelautan dan perikanan menandatangani dokumen hibah langsung dalam negeri berbentuk barang, dan keputusan menteri kelautan dan perikanandicabut dan dinyatakan tidak berlakualinan sesuai dengan aslinya kepala bayan sauna edy prabowo sekretaris bendera:penetapan kuasa pengguna barang pejabat penerima kewenangan yang dilimpahkan wewenang menunjuk dan menetapkan kuasa pengguna barang sekretaris jenderal kpb) pada unit kerja eselon sekretariat jenderal menunjuk dan menetapkan kuasa pengguna barang inspektur kpb) pada unit kerja eselon inspektorat jenderal direktur jenderal direktorat jenderal badan jenderal kepala badan perencanaan kebutuhan barang milik negara (robin)rencana kebutuhan barang milik negara robin) dan perubahan robin kepada pengelola barang menandatangani dan menyampaikan hasil penelaahan kepala biro keuangan robin kepada pengelola barang penggunaan barang milik negara pejabat penerima kewenangan yang dilimpahkan wewenang menandatangani dan \|a. tanah dan atau kepala biro keuangan mengajukan usulan bangunan, untuk bmn sekretariat penetapan status jenderal selain tanah dan atau penggunaan psp) atas sekretaris klorat barang milik negara bmn) bangunan engan sek tetapi sperxtora kan nilai perolehan diatas jenderal untuk bmn yang tumpara rp100. inspektorat jenderal kewenangan pengelola (seratus juta rupiah) barang kepada kepala kantor unit 'baran nan sekretaris direktorat pelayanan kekayaan negara jenderal untuk bmn dan lelang kekal) selain tanah dan atau direktorat jenderal bangunan yang pejabat penerima kewenangan yang dilimpahkan wewenang memiliki bukti sekretaris badan untuk kepemilikan. bmn badan menandatangani keputusan selain tanah dan atau kepala biro keuangan menteri kelautan dan bangunan yang tidak perikanan tentang psp atas memiliki bukti bmn yang merupakan kepemilikan dengan nilai kewenangan pengguna perolehan sampai dengan barang rp100. (seratus juta rupiah) per unit barang menandatangani dan menyampaikan surat usulan atas kepala biro keuangan alih status penggunaan bmbmn untuk dioperasikan oleh pihak laisementara bmn kepada pengelola barangngusulan penetapan status penggunaan bmalih status penggunaan bmn, penggunaan sementara bmn, dan bmn dioperasikan oleh pihak lain menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, kepala biro keuangan berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan menerima alih status penggunaan bmn dari kementerian lembaga lain. pemanfaatanpersetujuan pemanfaatan bmn dengan cara sewa dan pinjam pakai kepada pengelola barang menandatangani dan mengusulkan surat persetujuan sekretaris jenderal pemanfaatan bmn dengan cara kerja sama pemanfaatan ksp) dan kerja sama penyediaan infrastruktur kopi) kepada pengelola barang menandatangani keputusan menteri kelautan dan kepala biro keuangan perikanan tentang pemanfaatan barang milik negara kementerian kelautan dan perikanan kewenangan yang dilimpahkan wewenanganfaatan bmn pemindahtanganan nanindahtanganan bmpenat panganan bmn selain tanah dan atau den penjualan atau bangunan yang dijual engan cara penyu tanpa lelang, dan hibah kepada pengelola barang, sepanjang tidak \|c. selain tanah dan atau memerlukan persetujuan bangunan dengan dari presiden dpr ri nilai perolehan diatas rp5.sekretariat nilai perolehan diatas jenderal ah) sekretaris inspektorat jenderal untuk bmn s.d. inspektorat jenderal rp5. (lima miliar rupiah)untuk memiliki buktibangunan yang tidak pemindahtanganan bmn memiliki bukti melalui penjualan dengan kepemilikan dengan cara lelang yang merupakan nilai perolehan sampai kewenangan pengguna dengan barang rp100. (seratus juta rupiah) per unit barang, dan kewenangan yang dilimpahkan wewenang bongkahan bmn karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi). menandatangani surat \|a. bmn yang dari awal kepala biro keuangan persetujuan perolehan pemindahtanganan dengan dimaksudkan untuk cara hibah bmn yang dihibahkan dalam merupakan kewenangan rangka kegiatan pengguna barang pemerintahan,mn karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, dan restorasi). menandatangani surat persetujuan pemindahtanganan kepala biro keuangan bmn dengan cara hibah berupa barang persediaan dalam untuk bmn sekretariat rangka bantuan pemerintah jenderal sekretaris inspektorat jenderal untuk bmn inspektorat jenderal sekretaris direktorat jenderal untuk bmn direktorat jenderal sekretaris badan untuk bmn badanindahtanganan bmn menandatangani berita acara serah terima bast) dan kuasa pengguna barang naskah dinas lainnya atas barang persediaan yang dihibahkan kepada pemerintah daerah masyarakat dalam rangka bantuan pemerintah penyerahan barang persediaan dalam rangka penunjang dekonsentrasi dan tugas pembantuan (dk tp) kewenangan yang dilimpahkan wewenang menandatangani berita acara serah terima bast) \|a. kepala biro keuangan barang persediaan yang diserahkan kepada pemerintah untuk bmn sekretariat daerah dalam rangka penunjang dekonsentrasi tugas jenderal pembantuan sekretaris direktorat jenderal untuk bmn direktorat jenderal sekretaris badan untuk bmn badan pemusnahan dan penghapusan barang milik negarausnahan dan atau penghapusadan persetujuan pemusnahan selain tanah dan atau dan atau penghapusan kepada pengelola barang, bangunan engan nilai perolehan diatas sepanjang tidak memerlukan p5. persetujuan presiden dpr rinilai perolehan diatas sekretariat jenderal abi sekretaris inspektorat pisah) jenderal untuk bmn s.d. inspektorat jenderal rp5. (lima miliar rupiah) \|c.memiliki bukti untukpemusnahan dan bangunan yang tidak penghapusan atas bmn yang memiliki bukti kepemilikan dengan pejabat penerima kewenangan yang dilimpahkan wewenang merupakan kewenangan nilai perolehan sampai pengguna barang dengan rp100. (seratus juta rupiah) per unit barang: dan bongkahan bmn karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi). menandatangani keputusan menteri kelautan dan kepala biro keuangan perikanan tentang penghapusan barang milik negara kementerian kelautan dan perikanapemusnahan penghapusan bmn laporan barang pengguna pejabat penerima kewenangan yang dilimpahkan wewenang menandatangani laporan barang pengguna dan catatan kepala biro keuangan atas laporan barang milik negara unit akuntansi pengguna barang kementerian kelautan dan perikanan uap kkp) hibah langsung dalam negeri berupa barang pejabat penerima kewenangan yang dilimpahkan wewenang menandatangani surat pernyataan bersedia menerima, kepala biro keuangan naskah perjanjian hibah, berita acara serah terima barang terkait pelaksanaan hibah langsung dalam negeri berupa barang menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, kuasa pengguna barang dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan hibah langsung dalam negeri berupa barang (hibah masuk) menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya kepala bra hukum'dan organisasi edy prabowo sekretariat jenderal tin1x5 diri huk (al mag erharga termasuk dalam uraian patokan pos tarif ekspor (hpe) asa lembu tipis baran tipis ayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyala dar and ndar ataeni us$ ata ahan pea merbau use rimba campuran us$ opera emamtamama seng us$ balsa, eukaliptus, us$ dll) mak'nis us$ jens kayu tidak ketentuan luas penampang lebih dari mm2 s d mm2ernepterian perdagangan per hukum, ( s mp: sera eregrpenterian perdagangan lan hukum, p2) kirkmfebruari februarpa kadah praya minutwaleed pt. royal industries indonesia pt. royal industries indonesia oomamar royal industries indonesia royal industries indonesia\| amanah 'terhakisco pt. primus sans cooking oil pt. primus sans cooking oilial priscolin industrial priscolinaja amantenera, pt. sentana prima unggul soo uny magantemokoseto pr. citr6 sabrina (pt. permata hijau patin oleo) pt. permata hijau pali oleo)s mark musim masonnama merek pemilik merek diproduksinama merek pemilik merek diproduksina ed)jjawi international trading pt. pacific medan industri alnajah hajjawi international trading pt. pacific medan industri alefinama merek pemilik merek diprodukshahimalawi international trading pt. pacific medan industri men sultan malawi international trading pt. pacific medan industri malawi international trading pt. pacific medan industrinama merek pemilik merek diproduksible perfect sdn bhd pt. able commodities indonesia anita dasar trading pte ltd pt. primus sans cooking oil industrial pt. priscolinpt. musim mas, ltd singapore a'aspect hajjawi international trading pt. pacific medan industri yemen nama merek pemilik merek diproduksi atarood hajjawi international trading pt. pacific medan industripawai hajjawi international trading pt. pacific medan industri awali yemenmakers' choice inter continental oils fats pte. pt. musim mas ltd., singapore farewell inter continental oils fats pte. pt. musim mas ltd., singaporeara principal duo doo pt. tunas baru lampung tbknama merek pemilik merek diproduksi cesar cinco industries sdn bhd syria pt. pacific medan industris choice icc oils and fats fzc pt. inno wangsa oils fats cheflatmax international foods ltd pt. pacific medan industri dahlia kosmos international llc haiti pt. pacific medan industri dahlia vega foods pte ltd congo pt. pacific medan industriratan's ngo chew hong edible oil pte. ltd. pt. able commodities indonesiaerta pt. nylogis dreyfus company asia pte.nama merek pemilik merek diproduksitanaltd pt. able commodities indonesia gambia somalia godfrey inter continental oils fats pte. pt. musim mas singapore musim naa afghanistan pt. permata hijau palm oleo, pt. primus sans cooking oil industrial pt. priscolin lampung harvest industry cgi), yemen pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu goldfish katha international sdn. bhd pt. pacific medan industri meta ena kelana goldstar inter continental oils fats pte. pt. musim mas see tiban singkapan manna golden tree cinco industries sdn. bhd. pt. pacific medan industri golden drawn inter continental oils fats pte. pt. musim mas dea kelapa iba pt. karya indah alam sejahtera afghanistan nama merek pemilik merek diproduksioush hajjawi international trading pt. pacific medan industri hadiah basis hajizadeh co., afghanistan pt. pacific medan industrinama merek pemilik merek diproduksirena karena trading ltd dubaid2 hajjawi international trading pt. pacific medan industri yemen kingilanama merek pemilik merek diproduksipt. pauly indosat pt. inti mas abadi nama merek pemilik merek diproduks)mona moi international singapore) pte. pt. able commodities indonesia ltd.nama merek pemilik merek diproduksnobel cooking hajjawi international trading pt. pacific medan industri oil yemenurban hajjawi international trading pt. pacific medan industri yemenocean icc oils and fats fzc pt. inno wangsa oils fats ocean virgo oils fats pte ltd pt. permata hijau palm oleonama merek pemilik merek diproduksiorita ptexturl bma company import export pt. pacific medan industri algerianama merek pemilik merek diproduksltd., singapore pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu, pt. inti mas abadi yementbk. ltd., singapore vegetable oil primus sans cooking oil industrial priscolin pt. karya indah alam sejahtera rockrose oil shiro group international pt. karya indah alam sejahtera, dea peri emang fatale wana dipecat robinbeban kek pt. musim mas ltd., singapore dumai sejati royal chef eeeeee trade sdn bhd pt. pacific medan industri, dee ian fentomaatijmtamoko royal chef inter continental oils fats pte. pt. musim mas kita singapore peranan nama merek pemilik merek diproduksinama merek pemilik merek diproduksm.s.n corporation lebanon pt. pacific medan industri serba gold m.s.n corporation lebanon pt. pacific medan industri rba millennium bakerynama merek pemilik merek diproduksinyaltd ltd pt. primus sans cooking oil industrial pt. priscolin delicious ltd., singaporesuper cura palm oil fats pte ltd pt. inno wangsa oils fats meaux prp ane manga oisafaa delicious gold tunas baru lampung tbk pt. musim mas ltd., singapore ltdsee pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu asianagro agungnya pt. berkah emas sumber terang, pt. batara elok semesta terpadu ltd ltd pt. primus sans cooking oil industrial pt. priscolin)aj eeeeeenama merek pemilik merek diproduksi. asianagro agungnyaghana industrial priscolinfiesta (miliar group (miliar groupyear fujian zhoudachu china pt. pacific medan industri yearjiajjawi international trading pt. pacific medan industri nokia yemenhukum, rkmariyati
sang kementerian perdagangan. unit layanan pengadaan. barang dan jasa.zt)mbentukan unit layanan pengadaan barang jasa kementerian perdagangan. membentuk unit layanan pengadaan barang jasa kementerian perdagangan, yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut ulp kemenag dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. jl) ulp kemenagpelelangan seleksi umum. ulp kemenag sebagaimana dimaksud pada secara fungsional dilaksanakan oleh biro umum kementerian perdagangan. ulp kemenag mempunyai tugas: melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa, kelompok kerja pengadaan. kepala ulp kemenag dan mengkoordinasikan memaksa naan kegiatan ulp kemenag, membentuk kelompok kerja pengadaan yang anggotanya terdiri dari pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa, menerima hasil evaluasi dan penetapan pemenang dari kelompok kerja,menteri perdagangan melalui sekretaris jenderalag sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: bidang teknis bidang teknis ii,,,ag. s5) bidang teknis dan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf mempunyai tugas: melakukan survei harga pasar dari barang jasa terkait, mengkoordinasikyusun standar teknis pengadaan barang jasa. bidang administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas: menyiapkan dokumen yang terkait proses pengadaan barang jasa, mengelola keuangan ulp kemenag, menyusun jadwal tugas kelompok kerja pengadaan, menyiapkan fasilitas kebutuhan operasional ulp:erima dan membantu penyelesaian pengaduan dan atau singgah banding, menyimpan dan memelihara dokumen hasil pengadaan. (l) kelompok kerja ulp kemenag sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kelompok kerja inspektorat jenderal, kelompok kerja direktorat jenderal perdagangan dalam negeri: kelompok kerja direktorat jenderal standardisasi dan perlindungan konsumen, kelompok kerja badan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan, kelompok kerja badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, kelompok kerja sekretariat jenderal, kelompok kerja direktorat jenderal kerjasama perdagangan internasional: kelompok kerja direktorat jenderal pengembangan ekspor nasional, kelompok kerja direktorat jenderal perdagangan luar negeri. setiap kelompok kerja pengadaan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang ketua dan dapat dibentuk lebih dari (satu) tim pengadaan sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan. susunan keanggotaan masing masing kelompok kerja berjumlah gasal, paling sedikit (lima) orang. kelompok kerja ulp kemenag sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:ejabat pembuat komitmen ppk), menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa untuk ditetapkan oleh ppk, mengumumkan pengadaan barang jasa website kementerian perdagangan dan papan pengumuman serta harian nasional bila dianggap perlu melalui kepala ulp kemenaglaporkan pemenang penyedia barang jasa kepada kepala ulp, melakukan negosiasi harga, melakukan koreksi aritmatika, j . menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang jasa dimulai. penetapan sebagai ketua dan anggota kelompok kerja pengadaan dilaksanakan oleh kepala ulp kemenag. ketua dan anggota kelompok kerja ulp kemenag diberhentikan oleh kepala ulp kemenag dengan ketentuan: tugasnya dinyatakan selesai oleh pengguna anggaranulp kemenag wajib melakukan koordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja eselon dan lingkungan kemenag. dalam melaksanakan tugasnya, ulp kemenag dapat menggunakan tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkkementerian., mari eka pangestdagangan r.i nomor m dag per tanggal desember struktur organisasi unit layanan pengadaan kementerian perdagangan kepala biro umum dana wamena pan pekan fok poin pokja pok an, koma pompa pokja, itjen ditjenpp ditjen spk bpk bappebti setjen then kpi ditjenbun ditjendaglu keterangan garis struktural garis koordinasi menteri perdagangan rli, mari eka pangestuir administrator kawasan ekonomi khusus tanjung api ap. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kawasan ekonomi khusus tanjung api api yang selanjutnya disebut kek tanjung api apiapi apitanjung api apiapi api. ketua dewan kawasan kek tanjung api api yang selanjutnya disebut ketua dewan kawasan adalah ketua dewan kawasan ekonomi khusus tanjung api api. administrator kek tanjung api apiapi api. kepala administrator kek tanjung api api yang selanjutnya disebut kepala administrator adalah kepala administrator kawasan ekonomi khusus tanjung api api. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. kek tanjung api api terdiri atas (empat) zona, yaitu: zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industri: dan zona energi. menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan bidang perdagangan kepada kepala administratortanjung api api. jeniskepala(l) kepaladisampaikan secara elektronik melaluisistem pelaporan secara elektronik belum tersedia atau tidak berfungsi, laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk naskah aslipumdapat menunjuk penghubung dengan administratortanjung api apioentekiaa perdagangan hukum, non riyadjenis perizinan bidang perdagangan yang didelegasikan kepada administrator kawasan ekonomi khusus tanjung api api teo atteraan dasriitan angka pengenal importir peraturan menteri perdagangan produsen api p) nomor m dag per tentang angka pengenal importir eksportir terdaftar kopi etk) peraturan menteri perdagangan eksportir kopi sementara eks)persetujuan impor minyak bumi, peraturan menteri perdagangan nomor gas bumi, dan bahan bakar lain m dag per ketentuan ekspor dan impor minyak bumi, gas persetujuan impor barang modal peraturan menteri perdagangan nomor dalam keadaan tidak baru. m dag per tentang ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak barurang modal dalam keadaan tidak baru importir produsen chloro keputusan menteri perindustrian dan dimethylphenol ip pcx)atur tata niaga iparnya importir produsen bahan baku peraturan menteri perdagangan plastik ip bahan baku plastik) nomor m dag per tentang ketentuan impor bahan baku plastikmenteri perdagangan republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal ttd. generate perdagangan paya. enggartiasto lupita sean tin nee adiplaporan realisasi penerbitan perizinan tanggal nama pos penerbitan perusahaan tarif jssanssssswning akasisssiss2 kepala administrator kawasan ekonomi khusus tanjung api apiver harian perdagangan tanpa buku mango sekitar tik seiehariyati
berita negara republik indonesia pengawasan. pelaku usaha. sistem elektronik. ketentuan perizinan usaha. peraturan menteri perdagangan republik indonesiadagangan melalui sistem elektronik, perlumelalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat poslaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha bidang pose. pelaku usaha dalam negeri adalah warga negara indonesiaose. pelaku usaha yang berkedudukan luar negeri yang selanjutnya disebut pelaku usaha luar negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan luar wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha bidang pose wilayah negara republik indonesia(merchant) adalah pelaku usaha yang melakukan pose baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak phase, atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana pose. penyelenggara sarana perantara (intermedia services) yang selanjutnya disingkat psp adalah pelaku usaha dalam negeri atau pelaku usaha luar negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan peneriurat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat siupmse adalah izin usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pose.sup3a bidang pose adalah izin usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing bidang poseklan elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas barang dan atau jasa melalui komunikasi elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun yang tidak berbayarantorkp3a bidang pose adalah kantor yang dipimpin oleh (satu) atau lebih perorangan warga negara indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh phase luar negeri sebagai perwakilannya indonesiahase luar negeriektur jenderal pdn adalah direktur jenderal perdagangan dalam negeri, kementerian perdagangan. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga yang selanjutnya disebut direktur jenderal ptn adalah direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga, kementerian perdagangan. bab pelaku usaha pelaku usaha terdiri dari: pelaku usaha dalam negeri yang meliputi: pedagang dalam negeri, phase dalam negeri, dan psp dalam negeri, pelaku usaha luar negeri yang meliputi: pedagang luar negeri, phase luar negeri, dan psp luar negeri. pedagang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf angka termasuk pedagang yang melakukan pose melalui media sosial yang menyediakan sarana pose. bab iii persyaratan melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha pose. psp dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada jika: bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficial) secara langsung dari transaksi, atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan pose pedagang dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha sektor perdagangan umum wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai surat izin usaha perdagangan. pedagang dalam negeri selain sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pada masing masing sektor. dalam hal pedagang dalam negeri hanya melakukan kegiatan perdagangan eceran melalui internet (online), izin usaha sebagaimana dimaksud pada menggunakan kali perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet). permohonan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dan diajukan kepada lembaga oss sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pedagang luar negeri untuk dapat melakukan kegiatan pose wajib mendaftarkan nomor, nama, dan instansi penerbit izin usaha dari negara asal yang masih berlaku kepada phase dalam negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk pedagang luar negeri. phase dalam negeri sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan penyimpanan data pedagang luar negeri yang didaftarkan pada sarana pms enya. dalam hal pedagang dalam negeri merupakan usaha mikro dan usaha kecil, permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan secara langsung kepada lembaga oss sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau melalui fasilitas yang menginformasikan dan atau menghubungkan laman lembaga oss yang difasilitasi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau phase. phase yang menyediakan sarana komunikasi elektronik bagi pedagang harus menyediakan fasilitas yang menginformasikan dan atau menghubungkan laman lembaga oss. phase dalam negeri dan psp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki siupmse. pedagang dalam negeri yang memiliki sarana pose sendiri termasuk dalam kategori phase dalam negeri dan wajib memiliki siupmse sebagaimana dimaksud pada untuk memperoleh siupmse, phase dalam negeri dan psp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan kepada menteri melalui lembaga oss. permohonan sebagaimana dimaksud pada yang diajukan kepada menteri harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bidang perdagangan. siupmse sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri. siupmse berlaku selama phase dalam negeri dan psp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam menjalankan kegiatan usaha dan atau kegiatannya. siupmse sebagaimana dimaksud dalam berlaku efektif setelah phase dalam negeri dan psp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam memenuhi komitmen. komitmen sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: surat tanda terdaftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja setelah siupmse diterbitkan: alamat situs web dan atau nama aplikasi, layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan atau alamat surat elektronik (email), dan layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga, layanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus ditampilkan dengan jelas pada laman yang mudah dibaca oleh konsumen. nomor kontak dan atau alamat surat elektronik (email) layanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dapat dihubungi dan direspon ditanggapi. penerbitan siupmse tidak dipungut biaya. phase dalam negeri dan psp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam yang telah memiliki siupmse dan phase luar negeri yang telah menunjuk perwakilan ditampilkan dalam laman khusus pada situs web kementerian perdagangan. phase dalam negeri, psp yang tidak dikecualikan, dan phase luar negeri sebagaimana dimaksud pada harus menempatkan informasi yang jelas dan mudah dilihat oleh konsumen bahwa phase dalam negeri, psp yang tidak dikecualikan dan phase luar negeri dimaksud telah terdaftar pada situs web kementerian perdagangan. penempatan informasi sebagaimana dimaksud pada untuk menjelaskan kedudukan phase dalam negeri, psp yang tidak dikecualikan, dan phase luar negeri sebagaimana dimaksud pada telah terdaftar pada situs web kementerian perdagangan pada konsumen. dalam hal phase dalam negeri, psp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam dan phase luar negeri yang telah menunjuk perwakilan mengakhiri kegiatan usahanya, pemilik, pengurus, atau penanggung jawab wajib menyampaikan laporan, data, dan atau informasi secara elektronik melalui lembaga oss. phase dalam negeri dan atau phase luar negeri wajib menyampaikan data dan atau informasi kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. phase luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memenuhi kriteria tertentu wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama phase dimaksud. kriteria tertentu bagi phase luar negeri sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: telah melakukan transaksi dengan lebih dari (seribu) konsumen dalam periode satu tahun, dan atau telah melakukan pengiriman sebanyak lebih dari (seribu) paket kepada konsumen dalam periode satu tahun. penilaian kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh menteri dengan melibatkan kementerian lembaga terkait. penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan kp3a bidang pose sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. bab iklan elektronik bagian kesatu umum pelaku usaha dapat membuat dan atau melakukan pengiriman iklan elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi. iklan elektronik sebagaimana dimaksud pada meliputi informasi yang disampaikan melalui sarana media elektronik dan atau saluran komunikasi elektronik. pembuatan iklan elektronik sebagaimana dimaksud pada mencakup pembuatan, publikasi, dan penyebarluasan iklan elektronik untuk kepentingan pemasaran atau promosi. pengiriman iklan elektronik sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan secara waktu nyata dalam jaringan atau terhubung secara jeda waktu luar jaringan melalui jaringan sarana komunikasi elektronik, baik saluran telekomunikasi, penyiaran atau internet. iklan elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan sendiri atau melalui pihak ketiga penyedia sarana aplikasi pose. iklan elektronik sebagaimana dimaksud pada tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. pelaku usaha yang membuat, menyediakan sarana, dan atau menyebarluaskan iklan elektronik wajib memastikan substansi atau materi iklan elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi iklan elektronik. bagian kedua syarat umum materi iklan elektronik iklan elektronik sebagaimana dimaksud dalam harus memuat materi yang sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang undangan. penayangan iklan elektronik harus memenuhi ketentuan: tidakserta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa, tidak mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa, tidak memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa, memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa, tidaknyediakan fungsi keluar dari tayangan iklan elektronik yang ditunjukkan dengan tanda close, skip, atau tutup dan ditempatkan pada tempat yang jelas sehingga memudahkan konsumen dalam menutup iklan elektronik dimaksud. penayangan iklan elektronik yang menampilkan hasil ulasan dan testimoni dari konsumen yang pernah menggunakan barang dan atau jasa harus mencantumkan memiliki dan memastikan kebenaran informasi identitas subyek hukum yang bersangkutan dan dilakukan secara bertanggung jawab. bagian ketiga pengawasan dan penghentian iklan elektronik pengawasan iklan elektronik dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat menyampaikan keluhan atas materi iklan elektronik kepada pelaku usaha dan atau direktur jenderal ptn. direktur jenderal ptn dapat membentuk tim teknis untuk melakukan evaluasi atas keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada hasil evaluasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada berupa rekomendasi yang disampaikan kepada unit yang menangani pengawasan pada kementerian lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya. bab pengutamaan produk dalam negeri dalam melakukan pose, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah, antara lain: mengutamakan perdagangan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri, dan phase dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri. pengutamaan perdaganganngembangan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat berupa temu usaha, forum dagang, dan misi dagang lokal atau jenis kemitraan lainnya baik secara dalam jaringan atau luar jaringan, dan atau peningkatan akses pemasaran produk usaha mikro dan kecil. bentuk pengutamaan perdaganganingkatan daya saingedukasi melalui media dalam jaringan atau luar jaringan, pertemuan secara dalam jaringan atau luar jaringan berupa workshop, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan berdagang kepada pelaku usaha usaha mikro dan kecil, dan atau bentuk kegiatan lain yang dapat meningkatkan daya saing barang dan atau jasa hasil produk dalam negeri. bentuk peningkatan daya saingyediaan fasilitas promosilaksanaan pameran baik pameran mandiri atau pameran partisipasi baik secara dalam jaringan atau luar jaringan, penyediaan laman utama dan atau laman khusus untuk pemasaran (landing page) untuk mempromosikan produk dalam negeri yang potensial, dan atau pelaksanaan kegiatan promosi yang dapat berupa diskon, potongan harga, dan atau biaya ongkos kirim bagi produk dalam negeri. bab kp3a bidang pose phase luar negeri yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam menunjuk perwakilan yang berkedudukan wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia dalam bentuk kp3a bidang pose. kp3a bidang pose sebagaimana dimaksud pada hanya dapat mewakili (satu) phase luar negeri. kp3a bidang pose sebagaimana dimaksud pada dapat membuka kantor cabang atas persetujuan phase luar negeri yang diwakilkan. kp3a bidang pose sebagaimana dimaksud pada berlokasi ibu kota provinsi dan atau kabupaten kota seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. kp3a bidang pose sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki sup3a bidang pose. untuk memperoleh sup3a bidang pose sebagaimana dimaksud pada kp3a bidang pose mengajukan permohonan kepada lembaga oss. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melengkapi persyaratan: bukti penunjukkan kp3a bidang pose sebagai perwakilan oleh phase luar negerihase luar negeri, rekaman anggaran dasar (article association incorporation) phase luar negeri, bukti diri pimpinan kp3a bidang pose yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara indonesia dan paspor untuk warga negara asingmenyampaikan alamat situs web dan atau nama aplikasi dari phase luar negeri yang diwakilkan, dan menyampaikan nomor kontak dan atau alamat email layanan pengaduan konsumen dari phase luar negeri yang diwakilkan. bukti penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf dan rekaman anggaran dasar (article association incorporation)) sebagaimana dimaksud pada huruf harus diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penerjemah bersumpah. bukti penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat kewenangan kp3a bidang pose untuk mewakili phase luar negeri dalam: memenuhi kewajiban perlindungan konsumen, melakukan pembinaan untuk meningkatkan daya saing, dan cc. penyelesaian sengketa. selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kp3a bidang pose wajib menyampaikan surat tanda terdaftar penyelenggara sistem elektronik atas nama phase luar negeri yang diwakili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari kerja setelah sup3a bidang pose diterbitkan. sup3a bidang pose berlaku juga sebagai izin usaha untuk kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam sup3a bidang pose berlaku selama kp3a menjalankan usaha dan atau kegiatannya sebagai perwakilan. sup3a bidang pose sebagaimana dimaksud dalam digunakan kp3a bidang pose untuk bertindak sebagai dan atas nama phase luar negeri yang diwakilkan terkait kepentingan perlindungan konsumen, pembinaan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan penyelesaian sengketa. kp3a bidang pose dilarang melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi pemutusan hubungan perwakilan secara sepihak, phase luar negeri wajib menunjuk perwakilan yang baru dalam jangka waktu (empat belas) hari kalender sejak salah satu pihak menyatakan pemutusan hubungan dimaksud secara tertulis. bab vii pembinaan dan pengawasan menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pose. menteri melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dengan cara: meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha dalam negeri, meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam negeri dalam pose, memfasilitasi peningkatan daya saing produk dalam negeri dalam pose, memfasilitasi promosi produk dalam negeri untuk pasar dalam negeri dan ekspor, mempromosikan dan mendorong penggunaan pose, meningkatkan keuangan inklusif masyarakat dengan pose, menyediakan pangkalan data pelaku usaha dan produk dalam negeri, dan mengupayakan pemberian fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada menteri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing masing. koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk tim yang ditetapkan oleh menteri. tim sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh direktur jenderal pdn dan beranggotakan pejabat eselon dari masing masing instansi terkait. menteri melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dengan mengutamakan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif pose dari luar negeri. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan parameter pengawasan bidang perdagangan dan bidang perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal ptn. dalam melaksanakan pengawasan, direktur jenderal ptn dibantu oleh tim asistensi pengawasan yang bersifat lintas sektor. tim asistensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh menteri. dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat meminta data dan atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha pelaku usaha. permintaan data dan atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal: diperlukan data yang mutakhir, akurat, dan cepat, dan data yang diminta tidak tercakup dalam data dan atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka pembinaan, data dan atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada menteri melalui direktur jenderal pdn. jenis data dan atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada dapat berupa data individual dan atau granular. penyampaian data dan atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha pelaku usaha dalam rangksanksi administratif dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pose maka terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratiftn. pedagang dalam negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau pedagangdagang dalam negeri tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam atau pedagang luar. selain diberikan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri dikenai sanksi administratif berupa perintah penghentian kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perdagangan. dalam hal pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam phase atau psp wajib melakukan pemblokiran layanan pose pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri. apabila phase atau psp tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padan psp tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif berupadalam berdasarkan permintaan direktur jenderal ptn. pedagang dalam negerhase dalamberdasarkan permintaan direktur jenderal ptn. phase dalam negeri dan psp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalampsp yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud padadalam negeri dan atau phaseatau phase luar negeriluar negeluar negeri tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam danelaku usaha yang membuat dan atau menyebarluaskan iklan elektronikizin usaha. pelaku usahakp3a bidang pose dan perintah penghentian kegiatan kp3a bidang poseperintah penghentian kegiatan kp3a bidang pose sebagaimana dimaksud pada dilakukan direktur jenderal ptn atas nama menteri. dalam hal pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar prioritas pengawasanprioritas pengawasan kepada direktur jenderal ptn. dalam hal pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitamhitam kepada direktur jenderal ptn. dalam hal pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif berupa pemblokiran sementara layanan pose oleh instansi terkait yang berwenangpembukaan pemblokiran sementara layanan pose kepada direktur jenderal ptn. dalam hal pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam yang dikenai sanksi berupa perintah penghentian kegiatan usaha dan kp3a bidang pose sebagaimana dimaksud dalam yang dikenai sanksi berupa perintah penghentian kegiatan kp3a bidang pose telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini, pedagang dalam negeri, pedagang luar negeri, dan kp3a bidang pose dapat melaksanakan kembali kegiatan usahanya. direktur jenderal ptn melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. jika hasil evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui, direktur jenderal ptn: mengeluarkan pelaku usaha dari daftar prioritas pengawasan dan daftar hitam, dan atau mengajukan permintaan pembukaan pemblokiran sementara layanan pose kepada instansi terkait yang berwenang. bab ketentuan peralihan izin usaha yang telah diperoleh phase dalam negeri, pedagang dalam negeri, dan psp dalam negeri sebelum peraturan menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang: masa berlakunya belum habis atau belum dicabut, dan didaftarkan sistem ossode etik auditorode etikasosiasi auditor intern pemerintah indonesia telah menetapkan pedoman perilaku auditor intern pemerintah indonesia melalui keputusan ketua umum asosiasi auditor intern pemerintah indonesia nomor kep aipi dp.ka) engan rahmat tuhan yang maha esa menteri perdagangan republik indonesia, menimbang bahwa sarang burung walet sangat bermanfaat bagi kesehatan dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga perlu dijaga kelestariannya, bahwa republik indonesia dan republik rakyat china pada tanggal april telah menandatangani protokol persyaratan higenitas, karantina dan pemeriksaan untuk important produk sarang burung walet dari indonesia china antara kementerian pertanian republik indonesia dan administrasi umum pengawasan mutu, inspeksi dan karantina republik rakyat china protocol inspection, quarantine and hygiene requirements for the deportation bird nest products from indonesia china between the ministry agriculture the republic indonesia and the general administration quality supervision, inspection and quarantine the people's republic china): bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan eksplorasi sarang burung walet indonesia republik rakyat china diperlukan pengawasan yang lebih efektif terhadap mutu sarang burung walet indonesia, bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf perlu mengatur ekspor sarang burung walet republik rakyat chi, peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag persarang burung walet republik rakyat chinsarang burung walet adalah produk yang berasal dari air liur burung walet collocalia sp.) yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anaknya serta memerlukan proses lebih lanjut sebelum konsumsi. eksportir terdaftar sarang burung walet, yang selanjutnya disingkat et sbw adalah perusahaan perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha ekspor sarang burung walet. tim verifikasi dan monitoring kebijakan ekspor sarang burung walet adalah tim yang melakukan verifikasi dan monitoring kebijakan ekspor sarang burung walet yang anggotanya terdiri dari wakil instansi dan lembaga terkait. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. r.a mana aaasarang burung walet yang dapat diekspor republik rakyat china hanya sarang burung walet yang termasuk dalam pos tarif ex. sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: telah memenuhi proses seleksi, pencucian, pembersihan dari kotoran, pemanasan sama atau lebih dari (tujuh puluh derajat celcius) dalam waktu sekurang kurangnya (tiga koma lima) detik, dan dibungkus dalam kemasan dan dicantumkan label yang memuat informasi dalam bahasa indonesia, bahasa inggris, dan bahasa china sekurang kurangnya mengenai nama dan berat produk, nomor registrasi dan nama produsen peternak walet, nama, alamat, nomor registrasi produsen, persyaratan penyimpanan, tanggal produksi, nomor kontrol veteriner nkv) dan informasi terkait lainnya. ekspor sarang burung waletsbw dari menteri. menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai et sbw sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal. untuk mendapatkan pengakuan sebagai et sbw sebagaimana dimaksud pada perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada direktur jenderal dalam hal ini direktur ekspor produk pertanian dan kehutanan: peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per permohonan et sbw sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan dokumefotokopi nomor pokok wajib pajak npp): fotokopi surat: dan berita acara pemeriksaan fisik oleh tim verifikasi dan monitoring kebijakan ekspor sarang burung walet yang ditetapkan oleh direktur jenderal. direktur jenderal menerbitkan pengakuan sebagai et sbwekspor produk pertanian dan kehutanan menyampaikan penolakan permohonan paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. et sbwbentuk pengakuan sebagai et sbubahan data perusahaan, pemilik et sbw wajib melaporkan dan mengajukan permohonan perubahan et sbw kepada direktur jenderal dalam hal ini direktur ekspor produk pertanian dan kehutanan paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan data perusahaan. direktur jenderal menyampaikan setiap et sbw sebagaimana dimaksud dalam kepada lembaga registrasi akreditasi dan sertifikasi china. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per et sbw sebagaimana dimaksud pada harus terdaftar lembaga registrasi akreditasi dan sertifikasi china. perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai et sbw wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor sarang burung walet setiap (empat) bulan sekali kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada tim verifikasi dan monitoring kebijakan ekspor sarang burung walet. laporan sebagaimana dimaksud pada baik dalam hal ekspor terealisasi atau tidak terealisasi, disampaikan paling lambat setiap tanggal mei, tanggal september, dan januari. bentuk laporan pelaksanaan ekspor sarang burung walsebagai et sbw sebagaimana dimaksud dalam dibekukan apabila pemilik et sbw: melanggar ketentuan dan atau melanggar ketentuan dan sebanyak (tiga) kali. pengakuan sebagai et sbw sebagaimana dimaksud pada dapat diaktifkan kembali apabila et sbw telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan atau dan pemilik et sbw dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali pengakuan sebagai et sbw sebagaimana dimaksud pada setelah memenuhi ketentuan dan atau dan permohonan pengaktifan kembali pengakuan sebagai et sbw sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada direktur jenderal. peraturan menteri perdagangan r.i. nomor m dag per et sbw sebagaimana dimaksud dalam dicabut apabila: tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan atau dan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak diterbitkan surat pembekuan, mengubah data yang tercantum dalam et sbw, dan atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan pelanggaran bidang ekspor. ketentuan pelaksanaan daril.i., ttd. salinan sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal gita irawan wirawan meme tarian perdagangan ala biro hukum, ls, yan ag oa, paula liaftar lampiran lampiran pengakuan sebagai eksportir terdaftar sarang burung walet lampiran laporan pelaksanaan ekspor datang burung walet menteri perdagangan rllh kepala biro hukum, nnen ing tani $#j herlina naam enpengakuan sebagai eksportir terdaftar sarang burung walet (et sbw) nomor menunjuk suratsarang burung walet maka berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor. m dag peri. . tentang ketentuan ekspor sarang burung walet republik rakyat china, dengan ini memberikan pengakuan sebagai: eksportir terdaftar sarang burung walet (et sbw) kepada: nama perusahaan nun ann ningen nan nen pena alamat perusahaan dara eropa tan nnn bam nama penanggung jawab perusahaan inennennemnsesansannn nomor telepon fax perusahaan pane nemannnnna surat ijin usaha perdagangan sup) aan megan nomor dan tanggal tanda daftar perusahaan tdp) san pari nomor pokok wajib pajak npp) nan tea nomor kontrol veteriner nkv) unit pengolahan pesanan mnannaea nana dengan ketentuan sebagai berikut: mengajukan permohonan perubahan et sbw jika terjadi perubahan data perusahaan kepada direktur jenderal perdagangan luar negeri paling lambat (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan data tersebut. memberikan data informasi dan atau bersediapertanian serta badan pengawas obat dan makanim dag per . . tentang ketentuan ekspor sarang burung walet republik rakyat china sarang burung walet et sbw). pengakuan sebagai eksportir terdaftar sarang burung walet et sbw) inijika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kenyataan dilapangan, maka pengakuan sebagai eksportir terdaftar produk sarang burung walet et sbw) dapat dibekukaninspektur jenderal kementerian perdagangan: direktur jenderal bea dan cukai kementerian keuangan: kepala pusat karantina hewan, badan karantina pertanian, kementerian pertanian: direktur kesehatan masyarakat veteriner, ditjen peternakan, kementerian pertanian: direktur standarisasi produk pangan, bpom: dinas perintah setempat. coret yang tidak perluita irawan wirawan . plh. kepala biro hukum, gita rawa herlina slaporan pelaksanaan ekspor sarang burung walet periode: . noerdin tangaipes umanpuang nanorpos tas. name tan a00 dan ganga nhu mw , who lte nama perusahaan pimpinan penanggungjawab perusahaan ttd. nama lengkap) salinan sesuai dengan aslinya menteri perdagangan rl.i., sekte aria jenderal kementerian perdagangan ttd. kepala biro hukum, gita irawan wirawan (lh, riza sanga kana

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.