Datasets:

derhan

/

ahsp-SE_Dirjen_68_Tahun_2024

like 0

SURAT EDARAN

NOMOR: 68 /SE/Dk/2024 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan analisis biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mendapatkan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam rangka melaksanakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta untuk mengakomodir penyesuaian nilai koefisien dan variabel lainnya yang cukup dinamis dalam perhitungan teknis dan analisis produktivitas sebagai masukan bagi perhitungan AHSP maka diperlukan ketentuan yang lebih rinci terkait perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2

Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. teknis pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); 2. acuan dalam penyusunan AHSP; 3. biaya penerapan SMKK; 4. AHSP Bidang Sumber Daya Air; 5. AHSP Bidang Bina Marga; 6. AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan; dan 7. pengajuan usulan AHSP.

E. Teknis Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Definisi dalam Pengumpulan Data Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: a. Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen). b. Daftar Harga Pabrikan/Distributor/Agen adalah daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/ agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia). c. Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen). d. Harga Khusus adalah harga yang diberikan responden/vendor dalam kondisi khusus (misalkan: pembelian dalam jumlah yang banyak, pembelian dengen metode kredit). e. Harga Pasar Setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan (Surat Edaran Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). f. Informasi Harga Toko Dalam Jaringan adalah E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). g. Pedagang Besar (Wholesaler) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 159/MPP/Kep/4/1998

Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. teknis pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); 2. acuan dalam penyusunan AHSP; 3. biaya penerapan SMKK; 4. AHSP Bidang Sumber Daya Air; 5. AHSP Bidang Bina Marga; 6. AHSP Bidang Cipta Karya dan Perumahan; dan 7. pengajuan usulan AHSP.

Teknis Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Definisi dalam Pengumpulan Data Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: a. Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen). b. Daftar Harga Pabrikan/Distributor/Agen adalah daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia). c. Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen). d. Harga Khusus adalah harga yang diberikan responden/vendor dalam kondisi khusus (misalkan: pembelian dalam jumlah yang banyak, pembelian dengen metode kredit). e. Harga Pasar Setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan (Surat Edaran Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). f. Informasi Harga Toko Dalam Jaringan adalah E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). g. Pedagang Besar (Wholesaler) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 159/MPP/Kep/4/1998

Teknis Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan). h. Pedagang Campuran merupakan perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan dengan melakukan penjualan dalam jumlah besar/grosir, namun dapat menjual juga dalam bentuk eceran. i. Pedagang Pengecer (Retailer) adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan). j. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi). k. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi). l. Perkulakan (Grosir) adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub Distributor dan/atau Pedagang Eceran (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan). m. Pengawas adalah peran yang bertugas memberikan penugasan (assignments) langsung kepada petugas lapangan terkait data yang akan disurvei, wilayah penugasan, dan dokumen survei. Selain itu, pengawas berperan sebagai pemeriksa pertama kuesioner hasil survei oleh petugas lapangan. Hasil pemeriksaan dari pengawas berupa data hasil survei yang terverifikasi dan tervalidasi. n. Pengolah Data adalah peran yang bertugas melaksanakan entri data hasil survei yang telah diperiksa oleh pengawas ke dalam katalog SIPASTI. o. Petugas Lapangan adalah peran yang bertugas mewawancarai responden, mengisi data hasil survei ke dalam kuesioner, dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah diverifikasi dan divalidasi oleh pengawas. p. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan). Pabrikan termasuk ke dalam golongan produsen. q. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta). r. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan/atau unsur masyarakat lainnya, yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistic (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik). s. Sumber Data / Informasi Harga Pasar diperoleh dari harga pasar setempat atau daftar harga yang dikeluarkan oleh

2. Ketentuan Teknik Pengumpulan Data

a. Ketentuan Umum mengenai pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi terkait: 1) kriteria pemilihan Responden/Vendor; 2) kriteria pemilihan data Harga Satuan Pokok material, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi; 3) metode pengumpulan data; 4) lokasi survei; 5) struktur organisasi Tim Pengumpulan Data di Kementerian PUPR; 6) proses bisnis makro pengumpulan data harga satuan pokok sektor konstruksi; dan 7) tata cara pengisian kuesioner. b. Kriteria pemilihan Responden/Vendor, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1), sebagai berikut: 1) purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) di seluruh kabupaten/kota;

2. Ketentuan Teknik Pengumpulan Data

2) jumlah Responden/Vendor minimal 3 (tiga) atau sesuai dengan kondisi lapangan; 3) karakteristik sampel material yang disurvei: a) lokasi Responden /Vendor di ibukota kabupaten/kota/pusat perekonomian/dekat dengan lokasi proyek; b) pedagang grosir/campuran/distributor/produsen/pedagang eceran yang menjual bahan bangunan. Apabila tidak ditemukan responden/vendor yang sesuai dengan kriteria responden/vendor, bisa dilakukan survei terhadap pedagang eceran; c) Responden/Vendor relatif besar dan merupakan tujuan utama mayoritas masyarakat di daerah tersebut; d) barang yang dijual beragam; dan e) memiliki jam operasional jelas. 4) karakteristik sampel peralatan yang disurvei: a) lokasi Responden /Vendor di ibukota kabupaten/kota/pusat perekonomian/dekat dengan lokasi proyek; b) Responden/Vendor persewaan alat berat dapat merupakan perusahaan konstruksi/kontraktor/agen; c) Responden/Vendor relatif besar dan merupakan tujuan utama mayoritas masyarakat di daerah tersebut; dan d) memiliki jam operasional jelas. 5) karakteristik sampel tenaga kerja konstruksi yang disurvei: a) lokasi Responden /Vendor diutamakan di lokasi proyek; dan b) Responden/Vendor upah tenaga kerja merupakan perusahaan konstruksi/kontraktor. Apabila tidak ditemukan responden/vendor yang sesuai dengan kriteria responden/vendor, bisa dilakukan survei menggunakan standar Upah Minimum Kota (UMK).

2. Ketentuan Teknik Pengumpulan Data

a. Ketentuan Umum mengenai pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi terkait: 1) kriteria pemilihan Responden/Vendor; 2) kriteria pemilihan data Harga Satuan Pokok material, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi; 3) metode pengumpulan data; 4) lokasi survei; 5) struktur organisasi Tim Pengumpulan Data di Kementerian PUPR; 6) proses bisnis makro pengumpulan data harga satuan pokok sektor konstruksi; dan 7) tata cara pengisian kuesioner. b. Kriteria pemilihan Responden/Vendor, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1), sebagai berikut: 1) _purposive sampling_ (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) di seluruh kabupaten/kota; 2) jumlah Responden/Vendor minimal 3 (tiga) atau sesuai dengan kondisi lapangan; 3) karakteristik sampel material yang disurvei: a) lokasi Responden /Vendor di ibukota kabupaten/kota/pusat perekonomian/dekat dengan lokasi proyek; b) pedagang grosir/campuran/distributor/produsen/pedagang eceran yang menjual bahan bangunan. Apabila tidak ditemukan responden/vendor yang sesuai dengan kriteria responden/vendor, bisa dilakukan survei terhadap pedagang eceran; c) Responden/Vendor relatif besar dan merupakan tujuan utama mayoritas masyarakat di daerah tersebut; d) barang yang dijual beragam; dan e) memiliki jam operasional jelas. 4) karakteristik sampel peralatan yang disurvei: a) lokasi Responden /Vendor di ibukota kabupaten/kota/pusat perekonomian/dekat dengan lokasi proyek; b) Responden/Vendor persewaan alat berat dapat merupakan perusahaan konstruksi/kontraktor/agen; c) Responden/Vendor relatif besar dan merupakan tujuan utama mayoritas masyarakat di daerah tersebut; dan d) memiliki jam operasional jelas. 5) karakteristik sampel tenaga kerja konstruksi yang disurvei: a) lokasi Responden /Vendor diutamakan di lokasi proyek; dan b) Responden/Vendor upah tenaga kerja merupakan perusahaan konstruksi/kontraktor. Apabila tidak ditemukan responden/vendor yang sesuai dengan kriteria responden/vendor, bisa dilakukan survei menggunakan standar Upah Minimum Kota (UMK).

Lokasi Survei

1) lokasi pengumpulan data Harga Satuan Pokok diutamakan di pusat wilayah, mudah dijangkau, aksesnya mudah; dan 2) apabila di lokasi pengumpulan data tidak ditemukan Responden/Vendor, maka dapat dicari Responden/Vendor di lokasi berdekatan.

Struktur organisasi Tim Pengumpulan Data di Kementerian PUPR

1) para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi yaitu: a) pusat, terdiri atas: Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan dan Bina Konstruksi. b) Balai Unor Teknis/UPT, terdiri atas: (1) Penanggung Jawab (PJ) Balai; (2) Tim Teknis HSP Balai; (3) pelaksana, terdiri atas: (a) Petugas Lapangan; (b) Pengawas; dan (c) Pengolah Data. c) struktur organisasi tim pengumpulan data di Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini. 2) tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Proses bisnis makro pengumpulan data harga satuan pokok sektor konstruksi

1) tahapan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi sebagai berikut: a) perencanaan data; b) pengumpulan data; c) pemeriksaan data; dan d) penyebarluasan data. 2) tahapan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 3) proses pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi membutuhkan 38 (tiga puluh delapan) hari kerja, dimulai dari tahapan perencanaan data sampai dengan penyebarluasan data (di luar pelaksanaan pelatihan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data). Untuk pelaksanaan pelatihan sendiri membutuhkan waktu 9 (sembilan) hari kerja. 4) proses bisnis makro pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Tata cara pengisian kuesioner

pada pelaksanaan Survei Harga Satuan Pokok material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi, dilakukan wawancara serta pengisian kuesioner secara langsung. Tata cara pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 7) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

3. Tahapan Perencanaan Data

a. Tahapan Perencanaan Data merupakan tahapan awal Proses Bisnis pengumpulan data harga satuan pokok sektor konstruksi yang mengatur: 1) penentuan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Material, Peralatan, dan Tenaga Kerja; 2) penentuan _Shortlist_ Responden/Vendor; dan 3) perencanaan Kegiatan. b. Ketentuan mengenai Tahapan Perencanaan Data tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Tahapan Pengumpulan Data

a. Tahapan Pengumpulan Data merupakan tahapan setelah Perencanaan Data dari Proses Bisnis pengumpulan data harga satuan pokok sektor konstruksi yang mengatur: 1) pengumpulan Data; 2) pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data; dan 3) entri Data. b. Ketentuan mengenai Tahapan Pengumpulan Data tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Tahapan Pemeriksaan Data

a. Tahapan Pemeriksaan Data merupakan tahapan setelah Pengumpulan Data dari Proses Bisnis Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yang mengatur: 1) proses pemeriksaan data; dan 2) rekonsiliasi. b. Ketentuan mengenai Tahapan Pemeriksaan Data tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Tahapan Penyebarluasan Data

a. Tahapan Penyebarluasan Data merupakan tahapan setelah Pemeriksaan Data dari Proses Bisnis Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yang mengatur Interoperabilitas Data ke SIPASTI. b. Ketentuan mengenai Tahapan Penyebarluasan Data tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

7. Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan

a. Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan dapat dilaksanakan secara paralel dengan tahap identifikasi kebutuhan atau dilakukan sebelum identifikasi kebutuhan. b. Ketentuan mengenai Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

8. Teknis pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di K/L/D/I

Teknis pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di K/L/D/I dapat mengacu pada Teknis pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di Kementerian PUPR sebagaimana diatur dalam Huruf E.

AHSP Bidang Sumber Daya Air

AHSP Bidang Sumber Daya Air yang tercantum pada Surat Edaran ini terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pekerjaan, yaitu: a. komponen dasar konstruksi; b. bendung; c. jaringan irigasi; d. pengaman sungai; e. bendungan dan embung; f. pengaman pantai; g. pengendali muara sungai; h. infrastruktur rawa; i. infrastruktur air tanah dan air baku; dan j. pekerjaan pintu air dan peralatan hidromekanik-elektrik. 2. Ketentuan mengenai AHSP Bidang Sumber Daya Air tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

I. AHSP Bidang Bina Marga

1. AHSP Bidang Bina Marga yang tercantum pada Surat Edaran ini terdiri dari 11 (sebelas) jenis contoh AHSP, yaitu: a. umum dan penerapan SMKK; b. drainase; c. tanah dan geosintetik; d. preventif; e. perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen; f. perkerasan aspal; g. struktur; h. rehabilitasi jembatan; i. harian dan pekerjaan lain-lain; j. pemeliharaan; dan k. jalan bebas hambatan dan jalan tol. 2. Ketentuan mengenai AHSP Bidang Bina Marga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Pengajuan Usulan AHSP

1. Usulan AHSP baru meliputi: a. yang belum tercantum; dan/atau b. perubahan AHSP yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bidang Sumber Daya Air, Lampiran V Bidang Bina Marga serta Lampiran VI Bidang Cipta Karya Perumahan dalam Surat Edaran ini. 2. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. Berdasarkan perhitungan teknis dan analisis produktivitas sesuai kaidah teknis yang telah dibahas di direktorat teknis masing-masing. b. Dapat berasal dari lingkup internal maupun eksternal. 1) lingkup internal yaitu usulan AHSP yang berasal dari lingkungan Kementerian PUPR. 2) lingkup eksternal yaitu usulan AHSP yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I). 3. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat digunakan di dalam SIPASTI setelah dibahas oleh Tim Pembahas yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik unit organisasi teknis dan ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi. 4. Penetapan pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam bentuk Surat Edaran. 5. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 1) diusulkan oleh Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina kepada Direktorat Bina Teknik unit organisasi teknis dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); b. justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); c. spesifikasi yang diacu; d. tabel referensi yang digunakan; e. berita acara pembahasan oleh tim pembahas; f. bukti penambahan AHSP baru di dalam SIPASTI berupa tangkapan layar; dan g. surat pernyataan kelengkapan berkas dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan (ditandatangani oleh Kepala Balai/Direktur terkait). 6. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Usulan Usulan AHSP dari K/L/I agar disampaikan melalui pimpinan tinggi madya terkait/setingkat kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi ditembuskan kepada pimpinan tinggi madya unit organisasi teknis. b. Usulan AHSP dari pemerintah daerah, agar disampaikan secara bertahap melalui Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR, kemudian Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR menyampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR terkait. c. Usulan AHSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1) tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan); 2) justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci); 3) spesifikasi yang diacu; 4) tabel referensi yang digunakan; 5) berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar/pejabat fungsional/pejabat terkait; dan 6) surat pernyataan kelengkapan berkas dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan, ditandatangani oleh: a) pimpinan tinggi madya terkait untuk K/L/I; dan b) kepala dinas teknis Kabupaten, Kota, Provinsi terkait sesuai dengan kewenangannya. 7. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR

Ketentuan Peralihan

Pengadaan paket pekerjaan konstruksi yang telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan masih menggunakan AHSP berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 683 Tahun 2023) dan SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah berlakunya Surat Edaran ini, tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai.

Penutup

1) Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2) Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketentuan Peralihan

Pengadaan paket pekerjaan konstruksi yang telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan masih menggunakan AHSP berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 683 Tahun 2023) dan SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah berlakunya Surat Edaran ini, tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai.

Penutup

1) Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2) Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.