filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
---|---|---|---|
2022-017-18.json | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | Sebab, mangrove yang sehat dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lewat penyediaan sumber makanan misalnya ikan, udang dan kepiting. Di samping itu, dapat memperbaiki kualitas perairan pesisir, serta meningkatkan ketersediaan sumber mata pencaharian alternatif, seperti ekowisata mangrove yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Diharapkan Pemerintah untuk memimpin, memandu, mendukung, memfasilitasi serta memberikan insentif untuk menarik bisnis, pengembangan proyek, kelompok masyarakat dan CSO untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam restorasi mangrove,” kata Silverius.Bagi sektor usaha, upaya-upaya itu dilakukan lewat restorasi maupun program-program dekarbonisasi. Indika Energy perusahaan yang berfokus di sektor batu bara misalnya, telah berinisiatif melakukan restorasi mangrove sejak 2010.Leonardus Herwindo, Presiden Direktur Indika Nature mencontohkan, Cirebon Power salah satu anak usaha Indika Energy, pada tahun 2010 sudah menanam lebih dari 80 ribu bibit mangrove di wilayah kerja mereka. Tahun 2021, juga ditanam 21 ribu bibit mangrove di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Jawa Barat.“Ini merupakan inisiatif perusahaan dalam melakukan restorasi dan rehabilitasi mangrove di area-area kami beroperasi,” kata Leonardus.baca juga : Menguji Keseriusan Wacana Showcase Mangrove Bali di G20 Selain penanaman, upaya melindungi mangrove dilakukan dalam bentuk pembangunan destinasi ekowisata. Cirebon Power disebut tengah mengembangkan ekowisata mangrove beserta infrastruktur penunjangnya. Kegiatan-kegiatan itu diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat setempat.“Kolaborasi ini tetap kami lakukan. Saat ini kami sedang dalam tahap diskusi untuk restorasi mangrove yang lebih luas. Tujuan jangka panjangnya, untuk memastikan sustainability. Tidak hanya pemerintah, restorasi mangrove juga mendapat dukungan masyarakat dan swasta,” ujarnya. | [0.0, 0.0, 1.0] |
2022-017-18.json | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | Tidak hanya penanaman mangrove, komitmen menurunkan emisi Indonesia juga dibuat melalui program diversifikasi dari batu bara ke sektor lain, yang telah dimulai pada tahun 2018. Leonardus menyebut, pada tahun 2025, perusahaan berharap mendapat pemasukan dari sektor non batu bara dengan persentase sekitar 50%.Sektor-sektor itu di antaranya, mineral non batu bara, logistik, infrastruktur, pengembangan tekonologi, serta renewable energy semisal solar panel, kendaraan listrik hingga solusi alam di sektor kehutanan.“Ini juga menunjang tujuan jangka panjang untuk mencapai netral karbon pada tahun 2050 ataupun lebih cepat. Hingga tahun 2021, kami sudah berhasil menurunkan emisi scope 1 sebesar 11,53%. Penurunan emisi ini bisa semakin besar di tahun-tahun berikutnya,” masih menurut Leonardus.baca juga : Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? Restorasi Baik, Tapi Perlindungan Lebih PentingLebih baik mencegah daripada mengobati. Peribahasa ini juga relevan dalam topik-topik terkait keberlanjutan ekosistem mangrove. Mengingat, program-program restorasi mangrove memiliki ongkos yang besar, pertumbuhan yang membutuhkan waktu, serta tingkat keberhasilan yang bersifat mungkin, maka melindungi ekosistem mangrove yang masih sehat merupakan pilihan terbaik.Prof. Dr. Daniel Murdiyarso, Akademisi Institut Pertanian Bogor menerangkan, restorasi harus diikuti kewajiban melakukan konservasi. Keduanya harus berjalan seiring, tidak boleh terpisah satu dengan lainnya.Dia mencontohkan, program penanaman mangrove tidak akan memberi carbon benefit yang besar dan cepat. Mangrove yang baru ditanam, misalnya, hingga 5 tahun setelahnya hanya memiliki kemampuan menyerap karbon yang sedikit. Sehingga, upaya menjaga mangrove yang masih utuh merupakan kebijakan dan tindakan yang harus jadi prioritas. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2022-017-18.json | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | “Saya ingin kontraskan antara restorasi dan konservasi. Jadi penting melakukan konservasi hutan mangrove yang ada sambil melakukan restorasi hutan yang rusak. Restorasi penting, tapi konservasi jauh lebih penting bahkan dengan biaya yang lebih rendah,” kata Daniel.Ekosistem mangrove memiliki peranan yang besar dalam mengadaptasikan ekosistem terhadap perubahan iklim. Ia menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari hutan daratan. Jumlahnya diperkirakan antara 1600-2000 ton per hektar, sedangkan hutan daratan hanya 300-350 ton per hektar.Menurut Daniel, saat ini mangrove Indonesia menyimpan sekitar tiga miliar ton emisi, yang 80%-nya tersimpan di dalam tanah. Dengan laju kerusakan sekitar 6%, persentase yang tampak kecil, namun emisi yang dilepas akibat kerusakan tersebut mencapai 200 juta ton atau setara 30% emisi terestrial. Sehingga, upaya konservasi mangrove merupakan cara untuk menghindari lepasnya emisi terestrial sebesar 30% sekaligus mengkonservasi 80% karbon di bawah tanah.“Kalau kita bisa menghindari emisi sebesar 200 juta ton, itu sama dengan sekitar 40 juta emisi dari mobil per tahun. Jadi kita bisa bayangkan, kalau investor di bidang transportasi, energi, sebesar itulah yang bisa kita lakukan untuk mangrove, kalau kita bisa menghindari emisi atau deforestasi mangrove,” ujar Daniel.baca juga : Bekantan, Monyet Belanda yang Menyukai Hutan Mangrove Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK menjelaskan, restorasi mangrove menjadi salah satu solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam mendukung upaya pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.Pada 2020 lalu, kegiatan perlindungan ekosistem pesisir telah menjadi kegiatan strategis dalam proses pemulihan selama masa pandemi COVID-19, antara lain berupa kegiatan padat karya penanaman mangrove di 34 provinsi di Indonesia. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2022-017-18.json | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | Mengajak Sektor Usaha dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove | “Saat ini, mangrove belum masuk ke dalam penghitungan target di bawah NDC (Nationally Determined Contribution). Memperhatikan ekosistem mangrove yang luas, maka pengelolaan ekosistem mangrove dapat menjadi potensial dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia,” kata Agus.Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Data One Map Mangrove Indonesia menyebut luasannya 3,3 juta hektar, yang mencakup 20% total luasan mangrove dunia. Dari luasan tersebut, hutan mangrove mengandung karbon lima kali lebih besar dari penyimpanan karbon di hutan daratan.Mitigasi perubahan iklim disebut akan semakin efektif jika pengembangan karbon hijau dari hutan dapat diikuti dengan pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru dengan baik. “Sebab, karbon biru tersimpan dalam jangka waktu yang lebih lama jika dibanding karbon hijau dari hutan,” pungkas Agus Justianto. [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2023-012-03.json | Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lingkungan Indonesia | Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lingkungan Indonesia | [CLS] Guncangan ekonomi diperkirakan hadir pada 2023 ini. Kondisi yang dinilai oleh berbagai kalangan akan berdampak pada terjadinya resesi.Tarikan jejaring globalisasi, tentunya mendorong hubungan bersinggungan antarnegara, khususnya dalam perekonomian. Keadaan yang bisa mengguncang stabilitas sebuah negara [Suhartoko, 2022].Satu persoalan besar, sekaligus pemicu resesi dan krisis adalah pengelolaan sumber daya alam dan energi. Lebih jauh lagi, terkait pengelolaan lingkungan hidup. Sumber energi yang selama ini terfokus pada fosil, mengharuskan pada penguatan energi terbarukan.Inovasi di berbagai bidang pastinya diperlukan, terutama yang berhubungan dengan produksi ekonomi, tak terkecuali pada energi dan sumber daya alam. Tujuannya, membangkitkan harapan kita pada ancaman resesi global [Rivai, 2023].Siapa yang harus melakukan? Prinsipnya kita semua, baik individu ataupun lembaga. Untuk skala besar, lembaga yang berinovasi akan lebih efektif. Dalam konteks ini, tentara khususnya Kodam III Siliwangi telah bergerak, terutama pada level Jawa Barat.Alasan penting TNI peduli adalah masalah tersebut krusial di masyarakat, serta kerja maksimal tentara yang sudah dilakukan untuk lingkungan, harus ditunjukkan.Rakyat merupakan basisnya TNI, karena itu harus kuat. Tidak ada ego sektoral, semua dilakukan untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan di akar rumput.Baca: Ketahanan Pangan, COVID-19, dan Potensi Pengembangan Herbal Indonesia InovasiDapur teknologi Kodam III Siliwangi telah berinovasi membuat mesin pencacah sampah [organik dan non-organik]. Hasil cacahnya bisa didaur ulang menjadi bahan bakar baru.Mesin pencetak briket juga kami produksi. Alat ini digunakan untuk membuat bahan bakar dari sampah tercacah, setelah diproses dalam mesin press. Energi non-fosil merupakan sumbernya. | [0.0, 0.5, 0.5] |
2023-012-03.json | Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lingkungan Indonesia | Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lingkungan Indonesia | Kompor biomassa dengan bahan bakar briket sampah, pelet sampah, dan biomassa, juga kami ciptakan untuk kebutuhan memasak skala rumah tangga, industri kecil, dan usaha mikro kecil dan menengah [UMKM].Kompor biomassa lebih hemat dibandingkan kompor gas yang menggunakan elpiji, berdasarkan uji coba yang kami lakukan.Sementara BIOS 44 adalah produk yang sudah eksis, berguna untuk menstabilkan pH tanah dan air. Produk ini berguna mencegah kebakaran hutan dan lahan karena mampu memampatkan rongga-rongga di lahan gambut. BIOS 44 sudah digunakan sejumlah pihak di Indonesia, bahkan luar negeri.Baca: Jangan Lagi “Salahkan” Gambut Saat Terjadi Karhutla Pengembangan ekonomi masyarakat Dunia akademis telah menunjukkan keterhubungan antara inovasi teknologi dengan pembangunan ekonomi.Majalah Economist [2015] menyarankan, inovasi teknologi dalam pembangunan di negara berkembang, turut membina kewirausahaan.Untuk itu, berbagai usaha kecil dan menengah diajak berjejaring untuk menyerap inovasi teknologi, sebagai sarana membuka dan meningkatkan berbagai peluang usaha. Sementara negara, membantu mengeliminir kesenjangan keterampilan dan pembiayaaannya.Pada sisi lain, dengan kemajuan inovasi teknologi, warga diharapkan tidak terjebak dengan demam “ketertinggalan” yang kerap menimpa masyarakat negara berkembang. Sikap inovatif, justru akan membuat kita menjadi kreatif [You et al., 2019].Baca juga: Danau Maninjau, Buya Hamka dan BIOS 44 Studi Osabutey et al. [2014] menunjukkan, negara yang tertinggal dapat melakukan lompatan di sektor ekonomi, ketika diberikan peran teknologi. Tentu saja, kemajuan teknologi yang dikembangkan harus berorientasi pada pola hemat energi dan ramah lingkungan. | [0.0, 0.0, 1.0] |
2023-012-03.json | Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lingkungan Indonesia | Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Lingkungan Indonesia | Kita paham, kemajuan teknologi internet dan listrik belum sepenuhnya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber energi yang hemat dan ramah lingkungan. Masih didapati pula pertengkaran antara kalangan energi, ekonomi, dan lingkungan [Anda et al. 2020].Pada sisi ini, kita memiliki peluang untuk “mengejar” ketertinggalan dengan terus melakukan inovasi teknologi berorientasi lingkungan, guna mengembangkan pembangunan berkelanjutan [Zhou et al. 2021].Keberhasilan Desa Balung Anyar di Pasuruan Jawa Timur, yang sukses mengolah kotoran sapi menjadi sumber energi bagi masyarakat, bisa menjadi inspirasi sekaligus solusi untuk kita yang terus berinovasi [www.mongabay.co.id, 29/08/20].TNI, khususnya Kodam III Siliwangi, akan terus melalukan inovasi teknologi dengan tujuan pengelolaan lingkungan Indonesia berkelanjutan dan penguatan masyarakat.Penting dari itu semua adalah keseimbangan hulu dan hilir, serta membebaskan inovasi dari segala tetek bengek yang merusak kemampuan berkreasi. Harus profesional.Tanpa inovasi, kita tidak ada apa-apanya. * Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, Pangdam III Siliwangi. Tulisan ini opini penulis. [SEP] | [0.25, 0.0, 0.75] |
2018-054-17.json | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | [CLS] Keberadaan Duyung (Dugong dugon) di perairan Pulau Bintan dan sekitarnya, sejak lama sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Mamalia laut tersebut, selalu menarik perhatian sebagian masyarakat, baik yang ada di dalam maupun luar pulau. Tak heran, Duyung kemudian menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Bintan.Dari waktu ke waktu, ketertarikan masyarakat terhadap satwa laut tersebut makin meningkat. Bukan saja sebagai obyek pariwisata, Duyung juga diburu dan dikonsumsi. Seperti yang terjadi di pulau Air Glubi yang letaknya sangat berdekatan dengan pulau Bintan.Site Manager Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP) Indonesia untuk Bintan Siti Kusmiati menyebut, ketertarikan masyarakat terhadap Duyung sebagai dua sisi mata uang. Yaitu berdampak positif, karena Duyung semakin dijaga keberadaannya di laut. Di sisi lain, Duyung terancam hilang dari perairan di sekitar Bintan.“Duyung adalah mamalia laut yang keberadaannya semakin langka. Perlu kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat di Bintan untuk bisa melestarikan hewan laut itu,” ucap perempuan yang biasa dipanggil Ati itu saat bertemu Mongabay di Bintan, pada akhir April lalu.baca : Miris.. Masih Banyak Nelayan Berburu Duyung di Bintan Riau. Begini Ceritanya.. Menurut Ati, selain harus mengampanyekan perubahan cara pandang terhadap Duyung di masyarakat, tantangan sangat besar dirasakan di Bintan, adalah penyadartahuan konservasi Duyung kepada para nelayan. Pasalnya, meski pemahaman membaik, tetapi kebiasaan nelayan menangkap ikan masih membahayakan Duyung.Ancaman tersebut, adalah penggunaan alat tangkap jaring yang biasa ditebar nelayan di satu blok kawasan perairan dan kemudian ditinggalkan selama hampir 24 jam. Kondisi itu bisa membuat Duyung terperangkap jaring. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-17.json | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | “Karena jaring yang ditebar ada di lokasi perairan dangkal dan di sekitarnya terdapat padang Lamun yang menjadi lokasi favorit Duyung untuk mencari makan. Tetapi, biasanya, saat nelayan kembali mengecek jaring, tak jarang ditemukan Duyung yang sudah terperangkap,” jelasnya.Duyung yang terperangkap selama berjam-jam, biasanya beresiko mati. Kalaupun masih hidup, peluang untuk bertahan dan pulih akan sangat kecil. Sehingga sebagian besar duyung akan mati.baca : Terjerat Jaring Nelayan, Begini Nasib Duyung di Konawe Utara Ini… Oleh karena itu ancaman tertinggi bagi Duyung di Bintan adalah tangkapan yang tidak sengaja (by cacth). Untuk menghentikan resiko tersebut, diakuinya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat, penggunaan jaring sebagai alat tangkap sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan itu dianggap sebagai kebiasaan yang normal.“Sebenarnya, penggunaan jaring tidak menjadi masalah, karena itu tidak merusak lingkungan. Tetapi, karena ada Duyung, maka jaring juga menjadi ancaman. Masyarakat masih belum terlalu paham soal itu,” jelas Ati.Di Bintan, alat tangkap yang biasa digunakan untuk menangkap ikan adalah kelong caca, yaitu jaring yang dipakai pada sebuah bangunan menyerupai bagan dan ditempat di satu lokasi perairan tertentu yang dinilai sebagai tempat berkumpul ikan.baca : Jokowi : Ikan Putri Duyung Hanya Cerita. Begini 20 Fakta Sebenarnya Tentang Duyung Limbah KapalAncaman lain di perairan Bintan, adalah limbah kapal seperti sisa bahan bakar. Biasanya, menurut Ati, limbah tersebut akan dibuang ke tengah laut di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang menjadi batas wilayah Negara. Peristiwa tersebut, selalu terjadi setiap tahun dan pelakunya juga masih sulit dideteksi karena dilakukan di kawasan ZEE yang tidak bisa dijangkau oleh aparat. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-17.json | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Hal itu dibenarkan Syamsul Hidayat, anggota Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokmaswas) Desa Pegudang Kecamatan Teluk Sebong. Limbah yang selalu muncul setiap tahun di perairan Bintan, menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Pasalnya, limbah terbawa arus hingga naik ke kawasan pantai.“Yang paling mengkhawatirkan, adalah limbah bisa merusak padang lamun yang menjadi makanan Duyung. Kalau Duyung mungkin akan berenang jauh ke laut dalam untuk menyelamatkan diri dari limbah. Tetapi, kalau mereka kehilangan makanan lamun, bagaimana bisa bertahan hidup Duyung-duyung itu?” ungkap Syamsul.Sehingga limbah kapal menjadi ancaman besar lain pelestarian Duyung. Namun, penyelesaiannya perlu keterlibatan banyak pihak, termasuk Pemerintah Pusat. Mengingat, jalur pelayaran yang selalu ditemukan limbah bahan bakar kapal, selain di ZEE, juga di jalur yang dikelola Kementerian Perhubungan RI.“Semoga saja segera dituntaskan itu masalah limbah. Kita, masyarakat juga menjadi terganggu dan proses pelestarian Duyung juga menjadi terhambat,” tandasnya.baca : Miris.. Duyung Terdampar Di Pantai Ini Malah Dipotong-potong dan Dijual Sekretaris Desa Pegudang Yanti Mardaliah saat ditemui di Balai Desa Pegudang, menjelaskan limbah kapal menjadi ancaman besar pelestarian Duyung. Namun, ada lagi ancaman lain yang dihadapi yaitu penyusutan habitat padang lamun di Desa Pegudang yang semula 4 hektare menjadi tersisa 2 hektare.Menurut Yanti, penyusutan terjadi karena perairan di Desa Pegudang masuk dalam wilayah pelabuhan internasional yang sedang dibangun di kawasan tersebut. Untuk proses pembangunan, pihak pelaksana mengambil kawasan padang lamun untuk pembangunan jalur pelayaran kapal.“Tak hanya itu, di Desa kami juga tanah sebagian besar dikuasai perusahaan swasta. Jadi kalau kami ingin melaksanakan program konservasi menjadi terbatas. Padahal, di Desa Pegudang ini sering dijumpai Duyung sejak dulu hingga sekarang,” tuturnya. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-17.json | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Selain Desa Pegudang, kawasan lain di Pulau Bintan yang juga menjadi kawasan konservasi Duyung dan diinisiasi oleh DSCP Indonesia, adalah Desa Teluk Bakau, Malang Rapat, dan Berakit. Di empat desa tersebut, saat ini sudah dibuat peraturan desa (Perdes) tentang Daerah Perlindungan Padang Lamun (DPPL) yang menjadi induk dari konservasi Duyung. Untuk pelaksanaan tersebut, DSCP juga menggandeng pihak swasta yang ada di Bintan seperti Banyan Tree Resort, Nikoi, dan Club Med.baca: Kisah Para Pemburu Dugong di Teluk Bogam Kepala Bidang Kelautan, Konservasi, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Sunipto menjelaskan keempat desa yang memiliki DPPL tersebut, saat ini sudah dimasukkan dalam naskah akademik rancangan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Draf tersebut, diharapkan sudah bisa disahkan pada pertengahan tahun ini atau maksimal pada akhir 2018.Adanya perda RZWP3K di Kepri, maka pengaturan kawasan perairan bisa dilakukan dengan bijak dan sesuai peruntukkan. Keberadaan perda tersebut, ke depannya akan mendukung upaya konservasi pada biota laut yang ada di perairan Kepri, khususnya Bintan seperti Duyung.Upaya konservasi terhadap Duyung di Bintan, juga dilakukan dengan menyelamatkan spesimen mamalia laut tersebut. Upaya tersebut dilakukan oleh tim Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB), bertujuan untuk penanda keberadaan Duyung dan penguat aksi konservasi kepada masyarakat.baca : Penanganan Dugong Terdampar: Diteliti Dulu atau Langsung Dikubur/Ditenggelamkan? Pengajar pada FPIK Adriani Sunuddin di Bintan, mengatakan, penyusunan spesimen dilakukan pada 2015 saat tim IPB mendatangi Desa Pegudang. Saat itu, penyusunan dilakukan, karena tim ingin mengabadikan fisik Duyung dan dilihat oleh masyarakat umum. Kebetulan, pada saat itu, tim mendapat kabar ada anakan Duyung yang mati dan dikubur selama dua tahun sejak 2013. | [0.25, 0.25, 0.5] |
2018-054-17.json | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | “Saat itu kemudian kita bongkar kuburan dan diangkat kerangka anakan berusia sekitar dua tahunan itu, kemudian menyusunnya menjadi bentuk utuh. Perlu waktu sekitar lima hari untuk menyelesaikannya. Dengan adanya spesimen, maka warga bisa melihat kapan saja bagaimana rupa dan bentuk Duyung itu sebenarnya,” jelas dia.Dengan keberadaan spesimen yang disimpan di Desa Pegudang, Adriani berharap, kesadaran masyarakat terhadap konservasi Duyung dan Lamun bisa terus meningkat. Juga, diharapkan masyarakat bisa ikut menularkan pengetahuannya kepada warga lain yang belum paham tentang Duyung dan Lamun.baca : Padang Lamun di Teluk Bogam, Rumah Makan Kawanan Dugong DilindungiLamun (seagrass) merupakan tumbuhan berbunga yang tumbuh di dasar perairan pesisir. Biasanya, lamun membentuk hamparan yang disebut padang lamun. Lamun sejatinya bukanlah rumput laut, tapi dia adalah tumbuhan yang memiliki daun, rimpang/ batang yang menjolor (rhizome), dan akar sejati. Sedangkan rumput laut (seaweed) adalah ganggang (elgae).Sebagai tumbuhan laut, lamun biasanya tumbuh terendam di dalam air laut yang bersubstrat pasir atau campuran pasir, lumpur, dan pecahan karang, sampai ke kedalaman air laut yang tidak lagi terkena penetrasi sinar matahari. Di Indonesia, lamun umumnya tumbuh di daerah pasang surut dan sekitar pulau-pulau karang.Sebagai pengendali ekosistem di laut, lamun menjadi habitat yang penting dan sebagai tempat bagi biota laut mengasuh dan membesarkan anaknya, serta tempat mencari makan bagi ikan-ikan karang, seperti kakap dan satwa laut berukuran besar seperti penyu dan duyung. Di Indonesia, terdapat 13 jenis lamun dari total 60 jenis lamun di seluruh dunia. Meski cukup banyak, namun DSCP mengingatkan bahwa lamun berpotensi bisa terkena penyakit diakibatkan air laut yang tercemar. Biasanya, itu dipengaruhi dari kesadaran warga pesisir untuk bisa menjaga laut dari pencemaran. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-17.json | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Dengan menjaga laut dari pencemaran, maka manfaat dan fungsi lamun akan bisa bekerja dengan baik. Lamun adalah tanaman bisa mengolah karbon dioksida dan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk biomassa yang dimanfaatkan oleh biota-biota laut seperti ikan-ikan.Lamun juga berperan sebagai pemerangkap sedimen di laut. Daun lamun yang lebat akan memperlambat arus dan ombak yang dapat menyebabkan erosi. Kemudian, daun dan sistem akar lamun dapat memerangkap sedimen dan mengendapkannya di dasar, sehingga air menjadi lebih jernih dan terjaga kualitasnya.Sementara, Duyung adalah mamalia laut yang sudah dikenal di masyarakat Indonesia sejak lama. Hewan laut itu tubuhnya bisa mencapai antara 2,4 hingga 3 meter dengan rentang berat badan dari 230 hingga 908 kilogram. Sebagai mamalia laut yang bertubuh besar, Duyung termasuk lambat dalam reproduksinya. Untuk bisa mendapatkan satu anakan Duyung, waktu yang diperlukan bisa mencapai 14 bulan kehamilan dengan rentang waktu antar kelahiran rerata 2,5 hingga 5 tahun.Menurut Ketua Yayasan Lamun Indonesia (Lamina) Aditya Hikmat Nugraha, anakan Duyung akan disusui selama 14 bulan dan akan terus bersama induk betina hingga berusia 7 tahun. Setelah itu, anakan Duyung akan dilepas oleh induk untuk kawin. Selanjutnya, Duyung akan menjadi dewasa dan hidup mencapai rerata hingga 70 tahun.Sebagai negeri kepulauan, Indonesia diuntungkan karena menjadi negeri habitat bagi Duyung. Dari barat di Aceh hingga timur di Papua, populasi Duyung dinyatakan ada. Ilmuwan spesialisasi laut, Mark Spalding pernah memaparkan bahwa populasi Duyung di Indonesia sebagian besar ada di Indonesia Timur, khususnya di perairan Arafura, Papua, perairan Nusa Tenggara (Lesser Sunda), Paparan Sunda, dan selat Makassar. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2018-054-17.json | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Rentannya Duyung di Pulau Bintan Riau. Ada Apa? | Perang ekologis Duyung sangatlah penting, sebagai pengendali ekosistem laut yang tidak tergantikan biota laut lainnya. Sebagai pemakan lamun, Duyung biasa memakannya dengan cara mengaduk substrat yang ada di bawah pasir laut. Cara tersebut membantu siklus nutrien di alam dan menyuburkan tanah yang ada di bawah perairan.Oleha karena itu, Pemerintah memasukkan Duyung sebagai satu dari 20 spesies prioritas yang dilindungi dan tercatat dalam Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dan dalam UU No.31/2004 tentang Perikanan. Selain itu, dilindungi Peraturan Pemerintah No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Di level internasional, Dugong dilindungi dengan masuk daftar Global Red of IUCN dengan status rentan (Vulnerable/VU), dan daftar The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dengan status Appendix I atau dilarang memperdagangan bagian tubuhnya dalam bentuk apapun. [SEP] | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2023-007-07.json | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | [CLS] Badan Meteor0logi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, curah hujan pada 2023 ini relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kemarau tahun ini diprediksi seperti 2019. Bagi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Riau pun, meski hujan masih turun tetapi tetap waspada kebakaran hutan dan lahan.Marzuki, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG mengatakan, sebagian wilayah Riau, sudah mengarah ke musim kemarau pertama. Ia merupakan kemarau singkat, antara Februari sampai Maret.Waktu kemarau pun tak sama masing-masing kabupaten dan kota. Ada akhir Januari dan awal Februari lalu berakhir pada awal maupun pertengahan Maret.Setelah itu, kembali masuk musim hujan singkat sampai April. Intensitasnya bervariasi, ringan hingga sedang. Terkadang lebat. Selanjutnya, Mei, sebagian wilayah kembali beralih ke musim kemarau.Di Riau, ada dua kali musim kemarau dan dua kali musim hujan. Terkait la nina lemah, Marzuki bilang, mungkin tak terlalu berpengaruh secara signifikan. Sebab, awal sampai pertengahan tahun diprediksi relatif normal.“Memang pemantauan BMKG pusat ada indikasi itu (la nina melemah). Artinya, tidak ada kontribusi penambahan curah hujan cukup siginifkan. Namun, saat musim kemarau tidak terlalu kering juga,” katanya.Meski begitu, Stasiun Meteorologi Pekanbaru terus memantau dan memperbarui informasi dinamika atmosfir terakhir, apakah la nina lemah jadi normal tau bertambah jadi moderat. Bahkan, bisa jadi indikasi el nino mengingat kondisi alam atau dinamika atmosfir terus bergerak.Di Riau, wilayah dengan tingkat kekeringan pada umumnya hampir sama hanya terjadi tak serentak. Biasanya, mulai dari bagian utara, seperti sebagian Rokan Hilir dan itu pun tidak merata. Kemudian, Dumai, Bengkalis terutama di Pulau Rupat, bergerak ke Siak sampai Rokan Hulu. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-07.json | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Selanjutnya, bagian tengah, seperti Pelalawan, sebagian Siak dan Kepulauan Meranti—umumnya lebih dulu masuk musim kering seperti wilayah pesisir lain—termasuk Pekanbaru.Ke selatan, giliran Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Ada pun Kampar, selain berada di bagian barat, biasa juga memasuki musim kering serentak dengan wilayah Riau bagian tengah.“Kalau sudah masuk kemarau, biasanya tetap harus waspada terkait dengan indikasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Karena curah hujan lebih kurang dari biasanya. Jarang terjadi hujan lebat. Masih ada potensi tetapi sangat jarang. Lebih banyak kategori ringan sampai sedang,” kata Marzuki.Jim Gafur, Kepala Bidang Kedaruratan, senada dengan Marzuki. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, biasa selalu memulai awal tahun dengan mengerahkan sumber daya di daerah pesisir dalam mengatasi karhutla. Mulai Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak serta Pelalawan.Selain karena diterpa kemarau lebih awal, wilayah itu bergambut yang dikenal rentan kering.BPBD Riau mengikuti terus perkembangan cuaca berdasarkan informasi BMKG. Meski begitu, hasil pantauan, Januari tahun ini, hanya ada kurang 10 hotspot dengan tingkat kepercayaan pun rendah sampai menengah alias belum ada titik api.Kondisi itu, agak berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Biasanya, BPBD sudah sibuk memadamkan api mulai awal tahun. Masih hujanSebaliknya, Jim Gafur bilang, awal tahun ini lebih mirip 2016 dan 2017, BPBD provinsi maupun kabupaten dan kota masih bergelut mengatasi banjir sejumlah daerah karena masih diguyur hujan.Senada, Eko Setiawan, Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Meranti bilang, wilayahnya belum terpantau hotspot. Mereka justru masih menanggulangi banjir hampir di seluruh Meranti.Yang paling terdampak banjir, katanya, di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rangsang dan Merbau. Dia bilang, penyebab banjir hujan lebat dibarengi air pasang tinggi yang lambat surut. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-07.json | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Isnadi Esman, Kepala Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, membenarkan hal itu. Hujan lebat dan ringan yang hampir tak putus, sejak Imlek lalu, masih rendam sejumlah rumah di sana. Para penghuninya pun mengungsi ke tempat tinggal saudara sekitar yang tak terdampak. Katanya, banjir ini terparah yang pernah terjadi. Biasanya, sebatas pekarangan rumah.Meski sebagian Riau masih diguyur hujan, tiap hari, BPBD Riau tetap memantau titik panas, potensi hari tanpa hujan, sistem peringatan dini karhutla lewat berbagai kanal. Selain dari BMKG, juga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dashboard Lancing Kuning, aplikasi Sipakar maupun Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).“Ini jadi acuan dalam menyiagakan kabupaten, karena informasi titik api awal dari daerah. Mereka harus segera melaporkan bila terjadi kebakaran. Kalaupun ada api harus segera dipadamkan,” kata Jim, beberapa waktu lalu.Dia menilai, keberhasilan mengatasi karhutla selama ini tidak terlepas dari tindakan atau respon cepat. “Titik api kecil segera dipadam. Kalau sudah lebih satu hektar bisa satu sampai dua hari pemadamannya.”Untuk respon cepat pemadaman api, BPBD Riau mengandalkan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA). Minimal, mereka beri informasi andai tidak punya peralatan atau tak sempat ke lokasi.MPA dibina oleh BPBD tiap kabupaten dan kota tetapi bertanggungjawab di desa masing-masing. AntisipasiBPBD Riau juga sudah menetapkan sejumlah desa rawan karhutla. Ia jadi acuan bagi petugas dalam mengintenskan patroli dan sosialisasi pencegahan kebakaran. Tahun lalu, ada 159 desa dari 65 kecamatan.Tahun ini, katanya, akan diperbarui lagi. Pertimbangannya, antara lain karena kejadian kebakaran berulang dalam lima tahun terakhir, maupun kapasitas masyarakat desa dengan wilayah gambut. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-07.json | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Isnadi menyadari ini. Meski dalam suasana intensitas hujan cenderung rapat—sesekali masih hujan—dia tetap antisipasi karhutla. Terutama dari sisi penguatan MPA yang rutin dipersiapkan, tiap tahun. Baik itu penguatan kelompok, fasilitas sarana prasarana dan peningkatan kapasitas semacam pelatihan penanggulangan bencana karhutla dan asap.Tidak hanya itu, imbauan pada masyarakat juga rutin dia sampaikan, seperti dengan baliho, pengumuman langsung tiap-tiap acara kemasyarakatan dan keagamaan di desa.Pesannya, antara lain, agar tak membakar lahan sembarangan. Tindakan nyata lain, Pemerintah Desa Bagan Melibur juga memetakan titik-titik rawan karhutla, terutama di areal masyarakat hingga patroli gabungan bersama perangkat desa.Pemerintah Desa Bagan Melibur juga terlibat aktif dalam rehabilitasi areal bekas terbakar, bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sejak 2020. Mereka memanfaatkan lokasi rentan terbakar dengan menanami sagu, buat demplot (demo plot) tanaman hutan.Dari sisi kebijakan, anggaran desa juga disalurkan buat pembangunan satu unit sekat kanal, selain ada dari swadaya masyarakat dan bantuan BRGM.Saat ini, Pemerintah Bagan Melibur merampungkan rancangan peraturan desa mengenai pencegahan karhutla.Substansinya, mencakup tanggung jawab masyarakat terhadap lahan, teknis pengelolaan lahan sampai mekanisme pelaporan terkait kebakaran.“Ini peraturan desa pertama membahas karhutla. Meski tidak spesifik, tapi lebih umum mengenai perlindungan dan pengelolaan gambut di desa. Ruang lingkup lebih luas. Misal, bagaimana pemanfaatan areal gambut untuk masyarakat? Lalu, seperti apa peran swasta dan masyarakat jika terjadi kebakaran di areal mereka? Lebih pada pencegahan,” kata Isnadi, beberapa hari lalu. Kala itu dia sedang mengawasi penanganan normalisasi tali air penanggulangan banjir. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-07.json | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Selain pemantauan dini, mengawali tahun untuk antisipasi karhutla, Jim sebut, Gubernur Riau mulai menyurati bupati dan wali kota untuk siap siaga. Andai sudah ada potensi karhutla– banyak titik panas dan titik api–, katanya, kabupaten dan kota harus segera menetapkan status siaga darurat.Tahun lalu, Pemerintah Riau menetapkan status ini pada Maret. “Kalau Februari memang sudah banyak kejadian segera status siaga darurat.”Pemberlakuan siaga darurat karhutla untuk level provinsi, biasa oleh Gubernur Riau setelah dapat laporan status serupa minimal dari dua kabupaten atau kota. Keputusan ini, katanya, sebagai langkah awal dalam mengerahkan sumber daya lebih besar, seperti pelibatan TNI, kepolisian dan perusahaan, termasuk minta dukungan dan bantuan BNPB maupun KLHK.Bentuk dukungan dimaksud, berupa teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk hujan buatan. Kata Jim, transisi dari musim hujan ke kemarau merupakan waktu tepat karena potensi awan masih ada. TMC, katanya, untuk pembasahan lahan kering karena kemarau, bukan memadamkan api.Dukungan lain, minta bantuan BNPB untuk menyiagakan helikopter patroli dan water boombing. Heli patroli untuk kecepatan memantau langsung titik panas dan titik api. Sementara heli bom air untuk jangkau lokasi karhutla yang sulit ditempuh seperti wilayah perbukitan atau di tengah-tengah hutan. Ini berdasarkan pengalaman petugas pemadam dari tahun ke tahun mengatasi karhutla.BPBD Riau juga akan memperbarui rencana kontingensi dalam mencegah dan menanggulangi karhutla. Rencana ini sudah ada sejak dua tahun lalu tetapi diperbarui sesuai kondisi. Seperti, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, sesuai Peraturan Gubernur Riau No 9/2021 tentang Riau Hijau. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2023-007-07.json | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Masih Turun Hujan, Riau Tetap Waspada Karhutla | Kemudian, sosialisasi larangan buka lahan dengan membakar. Sejak dua tahun lalu, Gubernur Riau turut menyiapkan 12 alat berat untuk bantu masyarakat buka lahan dengan ramah lingkungan. Tahun ini, eksavator akan disiagakan kembali. Terakhir, mengadakan dan menyediakan peralatan pompa air maupun perlengkapan lain.“Ini antisipasi mulai awal tahun. Kalau sudah penetapan status siaga darurat karhutla, kita akan laksanakan apel untuk pemetaan kekuatan personil dan peralatan,” kata Jim.BPBD Riau juga memperluas perjanjian kerjasama dengan provinsi tetangga dalam mengatasi karhutla, antara lain, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Tahun lalu, sudah terjalin dengan BPBD Sumatera Barat dan Jambi untuk mengatasi daerah perbatasan rawan karhutla.Dia contohkan, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir, Riau, berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kebanyakan warga Sumatera Utara tinggal dan memiliki kebun di sana.Contoh lain, Kabupaten Kampar dengan Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kemudian, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu yang sebagian wilayah bersebelahan dengan Jambi.Perjanjian ini mencakup data, informasi dan bantuan sumber daya. Pasalnya, wilayah perbatasan yang sering terjadi kebakaran juga menimbulkan persoalan asap lintas batas. Masing-masing pemerintah diharapkan saling bantu. Tidak lupa juga masalah penegakan hukum. Tetap dilakukan untuk beri efek jera.“Perlu diingat, kebakaran terjadi karena kesengajaan atau ulah manusia. Tidak ada api tiba-tiba muncul. Unsurnya tetap tiga: oksigen, bahan bakar dan sumber api. Unsur ketiga inilah yang jadi polemik. Bisa sengaja atau ketidaksengajaan. Karena buang puntung rokok atau api unggun. Inilah yang perlu diwaspadai,” tegas Jim.Dalam waktu dekat, BPBD Riau segera rapat koordinasi lintas sektor. Undang BMKG, TNI, Polri dan segala pihak terkait untuk mengetahui secara detail potensi atau perkembangan cuaca dan iklim di Riau. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | [CLS] Kerbau (Bubalus bubalis) mendadak menjadi buah bibir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ketika ramai persiapan MotoGP di Sirkuit Mandalika, di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kerbau jalan-jalan di lintasan sirkuit jadi viral di media sosial. Politisi, ahli peternakan, aktivis, hingga budayawan mengomentari kasus kerbau merumput di proyek senilai satu triliun lebih itu.Ketika ajang Word Super Bike (WSBK) pun, kerbau nyelonong ke pameran UMKM di sirkuit yang jadi bagian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika itu. Kerbau bersanding tenar dengan pawang hujan yang beraksi di MotoGP, atau pembalap yang berulang kali terjatuh.Di Lombok Timur, kerbau membuat repot seluruh pejabat. Akhir Januari 2022, sampai ada rapat besar. Dipimpin langsung Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juani Taopik, dihadiri beberapa kepala dinas kabupaten hingga provinsi, perangkat daerah sampai tingkat dusun, dan tentu saja investor. Penyebabnya, kerbau-kerbau ini asyik merumput di kawasan hutan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Kerbau ini juga tak pilih-pilih tempat, mereka makan rumput, makan semak belukar, tidur, dan buang kotoran di kawasan hutan seluas 339 hektar yang jadi konsesi PT Eco Solution Lombok (ESL) ini. Ini perusahaan yang sudah 10 tahun dapat izin mengelola Sekaroh. Perusahaan dari Swedia ini terganggu dengan sekitar 800 kerbau masuk konsesi.Di KEK Mandalika, termasuk di desa-desa penyangganya, persoalan kerbau ini jadi pembahasan strategis. Berulang kami disebut dalam rapat, menjadi perbincangan para pengambil kebijakan.Saat wabah kuku dan mulut menyerang ternak, kerbau kalah tenar oleh sapi. Kalau kunjungan wisatawan dan berbagai festival di KEK Mandalika, Lombok Tengah dan Sekaroh Lombok Timur, kerbau kembali jadi buah bibir. Baca juga: Nasib Para Perempuan yang Hidup di Sekitar KEK Mandalika ***** | [0.25, 0.5, 0.25] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kerbau jadi ikon pariwisata di Pantai Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Ratusan kerbau berjalan dari barat menuju timur saat senja jadi foto dan video terbaik yang menggambarkan pantai itu. Kerbau yang jalan-jalan sore di pantai itu jadi buruan fotografer.Para wisatawan yang sedang berjemur di Pantai Selong Belanak akan berdiri, yang belajar surfing akan berhenti sejenak, mereka akan mengalihkan fokus ke kerbau. Mereka memegang kamera, membidik iringan kerbau, dengan pengembala di belakangnya. Tak sedikit wisatawan minta selfie dengan pengembala.Para pengembala sudah lumrah dengan aksi para wisatawan itu. Mereka tak peduli, selama tak mengganggu kerbau mereka. Pesisir Pantai Selong Belanak adalah rute perjalanan kerbau di selatan Lombok Tengah.Pagi mereka ke arah Barah, senja pulang ke timur. Begitu seterusnya. Hingga kemudian pembangunan Dermaga Selong Belanak membuat bingung kerbau-kerbau ini. Mereka tak bisa melompati dermaga plastik yang sering ditambati perahu. Mereka memutar, pengembala harus cermat mengarahkan.Sepanjang pantai selatan Lombok Tengah adalah jalur alami kerbau. Jalur pengembala membawa kerbaunya. Pada musim kemarau, saat pakan terbatas, para pengembala membawa keliling kerbau mereka, melintasi desa-desa, dan pantai berpasir putih.Kegiatan ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Tak pernah kerbau-kerbau itu masuk ke halaman rumah warga atau merusak kebun, pengembala selalu sigap menghalau kalau masuk ke halaman atau sawah. Kecuali setelah panen.“Sepanjang pantai selatan ini tempat mengembala, dari Lombok Timur dan Lombok Tengah,’’ kata Selamat, pemilik 10 kerbau dari Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.Kerbau-kerbau akan melewati Desa Kuta, Desa Mertak, terus berjalan ke timur hingga memasuki Lombok Timur. Begitu juga kerbau dari Lombok Timur, masuk ke Lombok Tengah. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Para pengembala kerbau akan kumpul di lokasi yang cocok untuk mengistirahatkan kerbau mereka. Lokasi berumput, kubangan, dan tanah kosong tak bertuan.KEK Mandalika, terutama di Desa Kuta adalah satu lokasi pengembalaan kerbau. Tempat kubangan kerbau, lokasi para pengembala membangun kandang.Hingga kini, masih ada pengembala bertahan di KEK Mandalika, tak jauh dari sirkuit. Sebuah video beredar, kerbau-kerbau sedang merumput di samping lintasan sirkuit Mandalika.“Sebelum pariwisata berkembang, pekerjaan masyarakat Desa Kuta itu bertani, pelihara ternak, dan nelayan,’’ kata Supriandi, tokoh adat Desa Kuta. Baca juga: Nasib Warga yang Terkurung Sirkuit Mandalika Sirkuit itu dulu kubangan kerbau. Ada muara sungai di KEK Mandalika, ada juga kubangan yang jadi lokasi burung-burung migran. Di tempat itu juga, para pengembala memanjakan kerbau, berendam hingga sore. Saat kerbau berendam, para pengembala duduk memandangi keindahan pantai dengan pasir putihnya. Salah satu titik favorit di KEK Mandalika adalah Bukit Merese. Sebelum ramai oleh wisatawan, tempat ini ramai oleh kerbau.Pengembala kerbau di Desa Kuta bukan hanya dari desa setempat, tetapi dari berbagai desa di Lombok Tengah.Sebelum ada PT ITDC dan mulai pembangunan pada 2015, KEK ini lahan kosong. Di beberapa lokasi dihuni warga, hingga membentuk perkampungan. Selebihnya, lokasi pengembalaan. Sepanjang tahun pakan tersedia di lahan seluas lebih 1.000 hektar ini.Setelah ada KEK Mandalika, kerbau-kerbau ini kehilangan rumah. Para pengembala kerbau makin kesulitan mencarikan jalan bagi kerbau mereka. Para pengembala harus hati-hati agar kerbau tak terperosok, tak terjebak di dalam KEK Mandalika.“Sekarang masyarakat yang dulu bertani dan peternak mulai membuka usaha wisata,’’ kata pria juga salah satu kepala wilayah (Kawil) di Desa Kuta ini. Melawan | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Gunasih alias Amaq Sur menawari saya kopi ketika berkunjuung di kadang kerbau miliknya di Pantai Tampah Boleq, Desa Seriwe, Kecamtan Jerowaru, Lombok Timur. Ini adalah lokasi kedua terluas pengembalaan kerbau di Lombok Timur setelah hutan lindung Sekaroh.Di Tampah Boleq, juga dikenal dengan Pantai Kaliantan, pengembala dari Lombok Timur dan Lombok Tengah mengembalakan kerbau. Mereka juga membangun kandang. Mereka berbagi ruang dengan para petani rumput laut. Para petani rumput laut membangun gubuk persis di pinggir pantai, pengembala dan kandang kira-kira 200 meter dari pantai.Gunasih bilang, masyarakat membangun kandang dan mengembalakan kerbau di Tampah Boleq sejak puluhan tahun silam. Bahkan cerita dari kakek-neneknya, lahan itu jadi milik bersama para pengembala.Para pengembala yang membangun kandang dan gubuk bersepakat, kawasan lebih 100 hektar itu tak bisa dimiliki. Semua pengembala dan nelayan berhak memanfaatkan. Setelah musim pengembalaan berakhir, lokasi ini akan ditinggalkan, dan kembali didatangi lagi pada musim pengembalaan.“Kami taruh kerbau di kandang ketika musim tanam karena kami khawatir akan merusak tanaman,’’ katanya.Para pengembala dan petani membuat kesepakatan tak tertulis. Kerbau tak boleh berkeliaran bebas ketika musim tanam. Beberapa kali sempat terjadi ketegangan antara pemilik kerbau dan pemilik kebun gara-gara kerbau memakan tanaman jagung yang belum panen. Pihak desa memafasilitasi hingga muncul kesepakatan bersama.Para pengembala dan pemilik kerbau juga tak ingin merusak tanaman petani. Karena itulah pengembala itu harus selalu mengawal kerbau mereka. Bukan sekadar menuntun ke kandang, ke tempat kubangan, juga memastikan kerbau tak masuk ke tempat-tempat yang dilarang, seperti pekarangan pribadi.“Kalau sudah panen keliling, ini juga membantu petani membersihkan sisa panen. Terutama sisa panen jagung,’’ katanya. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Setelah panen jagung, batang jagung dibiarkan petani. Para pengembala akan membawa kerbau ke ladang jagung, ke sawah yang ditanami jagung. Kerbau memakan habis sisa-sisa batang jagung, buang kotoran. Pada saatnya, ketika petani akan mengolah tanah, pekerjaan mereka lebih mudah, dan dapat bonus pupuk organik dari kotoran kerbau. Masalah yang dihadapi kerbau-kerbau ini justru dari investor pariwisata dan pemerintah. Tanah Tampah Boleq, yang berpuluh-puluh tahun menjadi tanah ulayat, tiba-tiba dikuasai pribadi.Masuk investor dari Jakarta hingga luar negeri. Padahal, sejak puluhan tahun silam, masyarakat memanfaatkan wilayah itu sebagai pengembalaan kerbau.“Ini ada permainan antara pemerintah dan investor,’’ kata Sayadi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur.Bertahun-tahun AMAN Lombok Timur mengadvokasi lahan Tampah Boleq. Sayadi termasuk yang paling sering bersuara, menggelar aksi di kantor bupati, DPRD, sampai aksi teatrikal di pinggir jalan, masuk pasar. Pemerintah bergeming.Tiba-tiba saja lahan itu jadi milik orang luar. Bahkan, pernah menjadi milik investor dari luar negeri. Sayadi bingung, bagaimana lahan yang menjadi lahan bersama, tanah ulayat, tiba-tiba jadi milik pribadi.“Kalau didapatkan dari jual beli, pertanyaannya, siapa yang jual? Siapa yang memiliki tanah itu yang menjual ke investor? Kalau tanah dari warisan, bagaimana ceritanya orang Jakarta punya warisan di sini?”Tanah Tampah Boleq, kata Sayadi, merupakan ruang hidup dan budaya masyarakat Sasak Lombok. Setiap tahun ada ritual Bau Nyale. Sama seperti di Lombok Tengah, Bau Nyale ini kemudian menjadi festival pariwisata.Sejak ada embel-embel pariwisata itulah para petani dan peternak kehilangan hak mereka atas lahan Tampah Boleq. Ruang peternak dan petani hilang | [0.25, 0.5, 0.25] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Hutan Sekaroh ditetapkan sejak 1982 lewat putusan Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/Kpts/Um/10/1982 pada 12 Oktober 1982.Jauh sebelum jadi kawasan hutan, masyarakat Lombok mengenal wilayah ini sebagai Gawah Sekaroh. Ia ruang hidup petani dan peternak. Sejak puluhan tahun silam, masyarakat memanfaatkan kawasan itu untuk bercocok taman semusim dan mengembala kerbau dan sapi.Di masa sebelum kemerdekaan Indonesia, hutan Sekaroh ini markas tentara Jepang. Hingga kini, meriam dan gua persembunyian masih ada dan jadi daya tarik wisata.Potensi paling memikat dari Sekaroh adalah pantai. Di bagian timur pantai ini dikenal dengan pasir putih, bahkan pink. Karena itulah kawasan itu dikenal dengan Pantai Pink. Di bagian selatan, pemandangan laut lepas dan tebing-tebing curam menjadi daya pikat wisatawan, termasuk investor. Di paling selatan Sekaroh, dikenal Tanjung Ringgit dengan pantai bertebing.Sejak kunjungan pejabat dan investor dari Swedia ke tempat itu, Sekaroh pun mulai dilirik investor pariwisata. PT ESL, salah satunya, memiliki konsesi 339 hektar, deretan pantai berpasir putih dan pink masuk konsesi perusahaan ini.“Hadirnya investor di sebuah wilayah untuk mensejahterakan rakyat tapi kalau akhirnya merugikan dan menyengsarakan rakyat maka sebaiknya diusir dari daerah itu,” kata Arsa Ali Umar, Ketua Gerakan Rakyat NTB.Arsa adalah putra daerah Jerowaru. Keluarganya memiliki ikatan kuat dengan kawasan selatan Lombok Timur. Orang tuanya petani dan pengembala. Dari hasil bertani dan peternakan itulah Arsa dan saudara-saudaranya bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Karena itulah, ketika para pengembala diusir dari Sekaroh, Arsa berang. Para pengembala kerbau, katanya, puluhan tahun hidup dari hutan Sekaroh. Mereka tidak pernah mengkavling hutan itu. Mereka hanya memanfaatkan untuk mengembalakan kerbau dan membangun kandang sementara maupun berkebun dan bertani.Dia bilang, sistem yang terbangun puluhan tahun itu rusak karena kehadiran investor, yang hingga sekarang tak kunjung membangun fasilitas. Lahan seluas 339 hektar masih kosong.“Ketika rakyat berhadangan dengan investor, sering kali dikorbankan,’’ katanya.Akhir Januari 2022, Pemerintah Lombok Timur mengundang pengambil kebijakan plus investor untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam rapat itu pemerintah menjanjikan ada lahan seluas 10 hektar bagi pengembala kerbau. Lahan itu akan jadi pengembalaan dan membangun kandang. Syaratnya, para pengembala dan pemilik kerbau mengeluarkan ternak mereka dari hutan Sekaroh, tepatnya dari konsensi investor.“Kita dorong dulu 10 hektar jangka pendek, lalu kita susul bersama ke level lebih tinggi kemungkinan bisa lebih luas dapat diberikan untuk penggembala,” kata HM Juani Taopik, Sekda Lombok Timur yang memimpin pertemuan di Kantor Bupati Lombok Timur, di Selong, kala itu.Sayangnya, lahan seluas 10 hektar itu tak kunjung ketemu. Sepanjang Januari sampai April, pengusiran pengembala kerbau dari Sekaroh tetap terjadi. Para pengembala dilarang. Polisi kehutanan berjaga. Kandang sudah ada dirusak, kerbau dikeluarkan paksa dari Sekaroh.“Dulu, pernah di Ekas, tapi karena jadi daerah transmigrasi, pindah lagi lokasi pengembalaan,’’ kata Amaq Sur, pengembala kerbau dari Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.Makin hari kehidupan para pengembala dan peternak kerbau makin terjepit. Ruang gerak makin sempit. Mereka tak bebas lagi membangun kandang, makin sulit mencari kubangan. | [0.25, 0.5, 0.25] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Lahan-lahan kosong yang jadi milik bersama kini ‘milik’ investor. Lahan berstatus kawasan hutan sedikit demi sedikit habis dibagi pengelolaan ke investor pariwisata.Saat bersamaan, lahan yang sudah dikuasai investor itu dibiarkan menganggur, dijaga petugas pemerintah, mulai dari Polhut hingga Satpol PP. Setiap saat mereka siap “menertibkan” masyarakat. Kerbau dan budaya masyarakat LombokKerbau adalah lambang status sosial. Kekayaan diukur dari berapa kerbau yang dimiliki. Untuk melamar anak gadis, masyarakat Lombok masih menjadikan kerbau sebagai mahar.Di Bayan, Lombok Utara, masih menggunakan kerbau sebagai mahar atau pisuke. Walaupun hari ini bisa dihitung dengan jari kepemilikan kerbau daerah kaki Gunung Rinjani ini.Di Sembalun, Lombok Timur, salah satu ritual adat ngayu ayu masih menjadi kerbau sebagai salah satu syarat. Penyembelihan kerbau dalam ritual syukuran atas berkah kesuburan hasil pertanian itu tak bisa lepas dari kerbau. Walau tak ada lagi pengembala dan petenak kerbau di Sembalun. Mereka mendatangkan kerbau dari daerah selatan Lombok, atau terdekat dari Sambelia.“Sejak zaman dahulu kerbau yang disembelih,’’ kata Pe Mardisah, Ketua Adat Sembalun Bumbung.Walaupun lebih banyak sapi, kerbau masih jadi ukuran untuk acara adat. Ketika ada pelanggaran adat, lagi-lagi kerbau jadi sebagai “syarat” untuk membersihkan diri dari pelanggaran itu.Dalam ritual Nyalamaq Dilauq bagi masyarakat Suku Bajo di Tanjung Luar Lombok Timur, dalam ritual Rebo Bontong Tetulak Tamperan di masyarakat pesisir Pringgabaya Lombok Timur dengan kepala kerbau dilarungkan ke laut.Nuriadi Sayip, akademisi Universitas Mataram juga budayawan Lombok mengatakan, tradisi yang hampir punah saat ini adalah nemoeq moto seong. Hal ini terjadi karena seiring mulai berkurangnya animo masyarakat memelihara kerbau. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Ada sapi, tetapi masuk kadang. Warga biasa memelihara hewan peliharaan dengan dilepas, setelah keluar dari kandang (bare). Kerbau-kerbau bebas berjalan mencari rumput sendiri, sejauh tempat atau wilayah itu tidak dilarang dengan ada tanda pagar (lambah) ataupun penanda tiang yang disebut sebagai saweq.“Penggembala hanya mengikuti ke mana rombongan kerbau atau sapi berjalan. Karena biasa memang rombongan kerbau atau sapi itu sudah tau tempat-tempat di mana mendapat makanan dengan kekuatan intuisi dan inderanya.”“Tugas penggembala hanya menjaga keamanan dan menghalau jika mengganggu tanaman musiman berupa padi, palawija, jagung, rumput gajah, pohon turi, dan lain sebagainya,’’ katanya.Model pemeliharaan seperti ini sudah sulit dilakukan. Hampir semua sawah tanam palawija dan pohon turi, setelah panen padi. Hampir semua ladang sudah jadi lahan produktif untuk menanam palawija. Bahkan, di pegunungan di sepanjang pantai selatan, yang dulu tempat menggembala hewan ternak secara bebas, kini rata-rata berpindah pemilik ke investor, yang kemudian jadi sebagai tempat perhotelan dan obyek-obyek pariwisata.Nemoeq adalah acara ritual yang khusus untuk meminta doa kepada Yang Maha Kuasa demi terjaga dan terpeliharanya hewan ternak.Prosesi ritual ini pada malam hari, saat magrib, pada malam Jumat (Kamis malam) dengan mendatangi kandang hewan ternak.Pertama-tama, sang pemilik hewan ternak menyiapkan sajian yang dinamai moto seong, yaitu beras yang digoreng kering (disangrai), lalu ditaburi gula jawa dan parutan kelapa.Ada pula yang dibuat bulat-bulat terutama beras sangrai yang ditumbuk lalu dicampur gula merah. Moto seong dibuat bulat-bulat disebut kerake.Setelah selesai proses pembuatan, moto seong ini disajikan dalam wadah disebut teplak yang ditumpuk di bagian atas dengan dilingkarkan kerak-kerake. Tidak lupa juga ditambah suwir-suwir daging ayam. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Menariknya, makin banyak hewan peliharaan, porsi sajian moto seong makin banyak, bahkan jumlah ayam suwiran pun makin banyak.Lalu, dibawa ke tempat acara, di depan pintu masuk kandang yang disebut tanggluk. Keluarga pemilik hewan peliharaan, berikut warga kampung, diharapkan hadir, yang dipimpin laki-laki paling tua (kakek, atau ayah) yang dianggap sebagai ketoaq atau orang yang paling dituakan dan dihormati.Di depan tanggluk, ketoaq duduk bersila. Dia akan memukul kayu tanggluk, membuka tanggluk kandang itu, lalu membunyikan kerotok atau kalung bel dari kayu yang biasa dikalungkan di leher hewan ternak, yang dianggap sebagai pemimpin rombongan.Setelah itu, ketoaq merapalkan doa-doa, sebelumnya dia nginang terlebih dahulu. Inti doa, permohonan kepada Tuhan supaya berkenan menjaga hewan ternak dari pencurian dan musibah. Juga meminta kekuatan leluhur ikut mendoakan hewan ternak supaya tetap setia hidup bersama dengan diri pemilik hewan.Setelah itu, ketoaq masuk dan memberi tanda sembek (dari nginang) kepada pimpinan kerbau. Kemudian, mengambil moto seong di atas sajian di teplak di dekatnya dan lemparkan ke berbagai penjuru kandang.Saat melemparkan genggaman moto seong itu, dia tidak henti-henti berdoa demi keselamatan hewan ternak dan pemiliknya.Prosesi selesai ditandai pemberian aba-aba tanda selesai dari sang ketoaq. Semua orang yang hadir di acara itu menyantap sajian moto seong.Menariknya, ketika acara moto seong ini, tak hanya anggota keluarga yang datang, juga tetangga, dengan membawa piring atau mangkok untuk mewadahi sajian moto seong. Makin ramai warga datang, nemoeq ini dianggap sukses.“Ada nemoeq moto seong sebagai tradisi menandakan konstruk budaya dan kesadaran orang Sasak itu adalah religiusitas. Bahwa kehidupan, pencapaian, dan harta kekayaan merupakan titipan atau pemberian dari Yang Maha Kuasa,’’ kata Nuriadi. Menjaga kerbau | [0.0, 0.0, 1.0] |
2022-045-01.json | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Kala ‘Rumah’ Kerbau Tergusur, Budaya Orang Lombok Bakal Terkubur | Agus Alwan adalah sarjana lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sehari-hari dia bertani. Bertani di lahan kering daerah selatan, Agus mengandalkan tembakau sebagai komoditas utama. Selain tembakau, keluarga Agus masih setia memelihara kerbau.Dia dan saudara-saudaranya sudah mendapat gelar sarjana dari perguruan tinggi, bahkan dari kampus di Jawa, semua hasil dari kerbau.“Kerbau ini tabungan kami, tak boleh dijual kalau tidak ada kebutuhan mendesak,’’ katanya.Sebagai tabungan kerbau biasa dijual ketika ada hajatan besar. Orangtua menjual kerbau setiap kali anak-anak akan masuk kuliah. Satu kerbau dewasa bisa Rp15-Rp20 juta. Cukup untuk membayar uang kuliah dari masuk hingga selesai.“Tanah di selatan kering, tidak bisa tanam padi sepanjang musim, jadi kerbau ini adalah solusinya,’’ kata Agus.Dia menyadari pentingnya kerbau bagi keluarga mereka. Dia juga sadar tantangan memelihara kerbau makin besar. Dulu, dia punya kandang kerbau cukup luas di halaman rumah. Sekarang, makin banyak rumah, makin sempit ruang bagi kerbau.Agus dan beberapa pemilik kerbau lain membeli lahan. Mereka membentuk satu kelompok. Lahan itu ditanami pakan ternak. Saat musim pengembalaan, mereka gembalakan kerbau. Saat musim paceklik, mereka kembali ke kandang di lahan yang mereka beli.Di sana, sudah ada cadangan pakan. Dengan cara ini, keberlangsungkan beternak kerbau masih terjaga di keluarga Agus.“Pemerintah memandang sebelah mata (kerbau), padahal inilah tabungan masyarakat selatan. Sekarang, yang terjadi banyak kebijakan pembangunan justru menggusur peternak kerbau,.” ******** [SEP] | [0.0, 1.0, 0.0] |
2022-046-09.json | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | [CLS] Sejak tahun 2000, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional atau The International Day for Biological Diversity diperingati setiap tanggal 22 Mei.Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Namun, kekayaan tersebut baru sebatas wilayah teresterial. Jika digabungkan dengan lautan, Indonesia berada di peringkat pertama dunia.Perayaan keanekaragaman hayati kali ini mengambil tema “Building a shared future for all life” atau Bersama Membangun Masa Depan untuk Semua Kehidupan. Di Gorontalo, acara digelar dengan membahas satwa unik, endemik, dan juga ikonik Pulau Sulawesi, yaitu babirusa dan ancaman habitatnya.Nama yang cukup unik karena menggabungkan dua nama hewan. Megafauna terestrial ini dapat juga ditemukan di Pulau Buru [Maluku] dan Kepulauan Sula [Maluku Utara].“Satwa ini dapat dijumpai di hutan-hutan Gorontalo seperti Hutan Suaka Margasatwa Nantu, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, hingga hutan di bagian barat Gorontalo seperti di Kabupaten Pohuwato,” ungkap Debby Mano, Koordinator SIEJ Gorontalo dan juga Perkumpulan BIOTA [Biodiversitas Gorontalo].Baca: Kisah Sepasang Suami Istri di Togean Bersahabat dengan Babirusa Hanom Bashari, Biodiversity Specialist, menjelaskan untuk populasi babirusa saat ini belum ada penelitian atau literatur yang pasti menyebutkan angkanya. Namun, berdasarkan IUCN, populasinya tidak lebih dari 10 ribu ekor untuk seluruh Pulau Sulawesi.Lokasi terbaik babirusa berada di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, bentang alam blok Popayato-Paguat, dan Suaka Margasatwa Nantu yang hutannya masih terjaga.“Babirusa Sulawesi biasanya berkelompok. Anaknya satu sampai dua ekor, tidak banyak seperti babi hutan. Mereka bisa hidup sampai 20 tahun-an,” jelas Hanom, Minggu [22/05/2022]. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2022-046-09.json | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | Habitat babirusa, kata Hanom, hampir seluruh hutan primer dataran rendah Sulawesi. Baik itu lembah, area datar, atau tepi sungai. Kadang di tepi hutan sekunder. Hewan ini memiliki habitat khusus yakni area rawa atau tergenang air dan juga sumber mata air bergaram [salt lick].“Perburuan dan perdagangan masih menjadi ancaman utama. Berkurangnya hutan-hutan primer di Sulawesi akibat pembalakan dan konversi menjadi lahan budidaya juga harus diwaspadai,” ungkapnya.Baca: Mengapa Satwa Endemik Sulawesi Ini Bernama Babirusa? Bagus Tri Nugroho, Kepala SPTN 1 Taman Nasional Bogani Nani Wartabone [TNBNW], menjelaskan bahwa babirusa merupakan satu dari empat satwa prioritas utama yang dilindungi di kawasan TNBNW. Pihaknya sudah melakukan pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal babirusa.Program lainnya adalah pengelolaan habitat, pembangunan sistem pangkalan data, peningkatan peran lembaga konservasi, komunikasi dan penyadartahuan publik, pengembangan kerja sama dan kemitraan, serta pendanaan berkelanjutan.“Kami setiap tahun melakukan pemantauan rutin, baik anoa, babirusa, maupun maleo dengan cara transek, point count, dan pemasangan camera trap,” ungkapnya.Sejak 2019, pihaknya sudah melacak lokasi yang aman untuk pemantauan babirusa.“Site ini membantu memprediksi populasi babirusa di TNBNW dengan model pendekatan parameter okupansi.”Selain Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kawasan yang juga menjadi habitat babirusa adalah Suaka Margasatwa Nantu yang secara administrasi terletak di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara.Pada tahun 1999 Suaka Margasatwa Nantu ditetapkan dengan luas 31.215 Ha, kemudian diperluas pada tahun 2010 menjadi 51.507,33 Ha berdasarkan SK Menhut No.325/Menhut-II/2010.Baca: Apakah Babirusa dan Rusa Memiliki Hubungan Kekerabatan Secara Genetik? | [1.0, 0.0, 0.0] |
2022-046-09.json | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | Nelson Pomalingo, Bupati Kabupaten Gorontalo, mengakui keberadaan Hutan Nantu sangat penting untuk babirusa. Meski begitu, bukan berarti bebas ancaman. Sebut saja Hutan Produksi Terbatas [HPT] Boliyohuto yang mulai dirambah dan dikhawatirkan berdampak pada ekosistem Hutan Nantu.“Untuk mempertahankannya, kami mengusulkan perubahan HPT Boliyohuto menjadi Taman Hutan Rakyat [Tahura]. Lokasi HPT berbatasan dengan Nantu,” paparnya.Dia menjelaskan, kawasan tahura dapat berfungsi sebagai zona penyangga [buffer zone] Hutan Nantu. Usulan perubahan kawasan tersebut sudah melalui kajian dan penelitian, serta telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Di tingkat nasional sudah ada tim yang melakukan penilaian dan hasilnya sangat layak menjadi tahura,” ujar Nelson.Baca juga: Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini Morfologi BabirusaSaat ini terdapat tiga spesies babirusa yang masih hidup dan satu spesies yang hanya ditemukan dalam bentuk fosil. Tiga spesies itu adalah; Babirusa sulawesi [Babyrousa celebensis], Babirusa berbulu lebat atau hairy babirusa [Babyrousa babyrussa] yang terdapat di Kepulauan Sula dan Pulau Buru, serta Babirusa togean atau Togean Babirusa [Babyrousa togeanensis]. Satu spesies yang sudah punah adalah Babirusa Bolabatu [Babyrousa bolabatuensis] yang ditemukan dalam bentuk fosil di semenanjung selatan Sulawesi. Secara morfologi, setiap spesies babirusa telah dideskripsikan oleh Abdul Haris Mustari, dosen pada Departeman Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor [IPB], dalam bukunya “Manual Identifikasi dan Bio-Ekologi Spesies Kunci di Sulawesi” tahun 2020.Babirusa Sulawesi yang persebarannya di daratan utama Sulawesi memiliki ciri bertubuh pendek dan rambut jarang. | [0.0, 0.5, 0.5] |
2022-046-09.json | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | Hari Keanekaragaman Hayati Internasional: Babirusa dan Ancaman Kepunahan yang Nyata | Babirusa berbulu lebat yang terdapat di Kepulauan Sula dan Pulau Buru, sebagaimana namanya memiliki rambut pada tubuh panjang dan tebal.Sedangkan babirusa togean yang berada di Pulau Malenge, Talatako, Togean, dan Batudaka, mempunyai ciri rambut pada tubuh pendek dan jarang dibandingkan Babyrousa babyrussa.Babirusa jantan memiliki dua taring besar [panjangnya mencapai 300 mm] yang menembus kulit moncong lalu mencuat bengkok ke belakang sampai di depan mata. Sedangkan pada betina taring lebih pendek atau bahkan tidak tumbuh mencuat keluar seperti jantan.Babirusa jantan dapat dikenali juga dari keberadaan skrotum yang cukup besar. Sedangkan babirusa betina memiliki vulva.Berdasarkan Badan Konservasi Dunia IUCN [International Union for the Conservation of Nature] babirusa berstatus Rentan [Vulnerable/VU]. Di dalam negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/2018, babirusa merupakan jenis satwa liar dilindungi. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2018-026-10.json | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | [CLS] Satu individu kukang sumatera albino berhasil diselamatkan tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi Wilayah III Bandar Lampung. Kukang tersebut disita dari remaja berinisial NA (17) di Blerang Simpur, Desa Kecapi, Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, saat hendak dijual melalui Facebook, 31 Agustus 2018.“Setelah menerima laporan warga tentang NA yang hendak menjualnya seharga Rp1 juta, tim langsung bergerak,” jelas Teguh Ismail, Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Bandar Lampung, kepada Mongabay Indonesia, awal September.Di lokasi, petugas hanya bertemu keluarga NA yang diwakili ibunya, Rosdiawati. Kepada petugas, dia mengaku tidak mengetahui bila primata yang ditemukan anaknya di depan rumah itu merupakan satwa dilindungi. Rosdianawati juga tidak ngeh bila NA akan menjualnya.“Setelah menerima penjelasan status primata nokturnal tersebut, Rosdiawati mendukung upaya kami mengembalikan kukang itu ke alam bebas. Meski demikian, BKSDA tetap menelusuri permasalahan hingga tuntas, apakah kukang tersebut ditemukan atau hasil buruan,” jelasnya.Teguh meminta masyarakat untuk tidak berburu, menangkap, memelihara apalagi memperdagangkan satwa liar dilindungi termasuk kukang. Kalau terlajur memiliki, segera serahkan ke BKSDA. Kukang albino ini selanjutnya dititiprawatkan di PPS BKSDA Seksi Wilayah III Bandar Lampung untuk menjalani serangkaian perawatan dan rehabilitasi guna pemulihan kondisi.“Bila semuanya baik dan memungkinkan, kami segera melepasliarkannya. Untuk pemantauan, akan dipasang radio collar, BKSDA akan bekerja sama dengan Yayasan IAR Indonesia untuk pelaksanaannya,” terangnya.Baca: Si Imut Kukang dan Tujuh Fakta Uniknya Jangan pelihara kukang Robithotul Huda, Manajer Program IAR Indonesia mengatakan, kukang merupakan salah satu primata yang banyak dijadikan satwa peliharaan. Akibatnya, banyak kukang mati sia-sia dikarenakan penyiksaan yang mereka alami sebelum diperdagangkan. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2018-026-10.json | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | “Mengingat prinsip ekonomi supply dan demand, pemeliharaan kukang cenderung bersifat mendukung perdagangan. Artinya, perburuan akan terus berlangsung sepanjang masih adanya permintaan. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau memelihara kukang, karena akan mempercepat laju kepunahan.”Huda mengapresiasi langkah tegas BKSDA Bandar Lampung pada kasus ini. Menurut dia, perjumpaan kukang yang kian sulit, terlebih kukang sumatera albino yang sangat jarang terjadi, harus dilindungi dan dilestarikan kehidupannya. Selain itu, riset mendalam mengenai kukang perlu dilakukan, sebab sejauh ini penelitian mengenai kukang masih minim, terlebih kukang albino. “Penelitian yang dilakukan bisa beragam, mulai dari perilaku sosial, tingkat ketahanan hidup di alam, dan berbagai aspek lainnya,” jelasnya.Baca: Mencabut Gigi Kukang Sama Saja Membunuhnya Perlahan Wirdateti, peneliti dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada Mongabay Indonesia menjelaskan, albino merupakan kelainan genetik yang menyebabkan produksi pigmen melanin di kulit, rambut dan mata berkurang, bahkan, sama sekali tidak diproduksi. Meski kemungkinannya kecil, albino bisa terjadi pada satwa lain, tidak hanya pada mamalia, melainkan juga pada takson seperti reptil dan aves (burung).Albino diturunkan secara genetik dari salah satu induk. Meskipun induk tidak albino, tetapi gen resesif yang tidak muncul pada induk, dapat diturunkan kepada anak atau dari tetuanya.“Kasus albino kukang ini murni kelainan genetik, gen pembawa dari induk betina atau jantan mengalami mutasi. Kelainan tersebut menyebabkan warna kulit, rambut dan bulu memiliki warna pucat atau putih,” terangnya, Selasa (04/9/2018). | [0.0, 1.0, 0.0] |
2018-026-10.json | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | Wirdateti menggarisbawahi, perlu perawatan serta perhatian khusus untuk menangani satwa albino. Menurutnya, satwa yang memiliki kelainan pigmentasi ini cenderung memiliki kelemahan. Umumnya adalah keterbatasan pandangan yang dapat memengaruhi kemampuannya melihat.Baca juga: Seperti Kita, Alba Juga Rindu Kampung Halaman Bahaya penyakitSelain melanggar hukum, memelihara kukang juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan manusia, salah satunya zoonosis atau penularan penyakit dari satwa ke manusia, maupun sebaliknya. Potensi penularan penyakit ini cukup tinggi mengingat kukang memiliki kedekatan genetik dengan manusia.“Ancaman penularan penyakit yang cukup tinggi adalah cacingan. Penularan cacing dapat melalui kontak langsung dengan telur yang ada di lantai, tanah, makanan, buah, air, dinding rumah, kasur, pakaian dan media pengantar lainnya,” jelas Imam Arifin, dokter hewan IAR Indonesia.Imam menjelaskan, cacing yang umumnya ditemukan di feses kukang paling banyak adalah nematoda (cacing gilik) dan cestoda (cacing pita). Pada infeksi ringan cacing jenis itu dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan anemia, gangguan toksik, hingga perforasi dinding usus.Sementara pada infeksi berat dampak yang ditimbulkan berupa malnutrisi. Malnutrisi ini menyebabkan hipoalbuminemia (albumin dalam darah menurun) dan edema (penimbunan cairan pada rongga tubuh).“Tidak hanya itu, pada saat fase migrasi yang terjadi sebelum cacing menjadi dewasa di dalam usus juga menyebabkan kerusakan jaringan hingga pendarahan di hati dan paru-paru,” jelasnya.Imam menyarankan untuk tidak memelihara kukang mengingat dampak yang ditimbulkan cukup membahayakan bagi kesehatan manusia. Jadi, tidak ada untungnya menjadikan kukang sebagai hewan peliharaan. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2018-026-10.json | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | Sungguh Malang Nasib Kukang Sumatera Albino Ini | Populasi kukang semakin terancam akibat kerusakan habitat, perburuan dan perdagangan untuk pemeliharaan. Bahkan, ada pandangan tentang satwa ini kerap dikaitkan dengan kepercayaan mistis dan takhayul untuk dijadikan tumbal. Kukang (Nycticebus sp) atau yang dikenal dengan si malu-malu merupakan primata dilindungi UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.Kukang juga dilindungi peraturan internasional dalam Apendiks I oleh Convention International on Trade of Endangered Species (CITES) yang artinya dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Primata nokturnal (aktif di malam hari) itu juga termasuk dalam daftar 25 primata terancam punah di dunia.Di Indonesia, berdasarkan ekologi dan persebarannya, terdapat tiga jenis kukang yaitu kukang jawa (Nycticebus javanicus), kukang sumatera (Nycticebus coucang), dan kukang kalimantan (Nycticebus menagensis).Berdasarkan data IUCN (International Union for Conservation of Nature), kukang jawa masuk dalam status Kritis (Critically Endangered/CR) atau satu langkah menuju kepunahan di alam. Sementara kukang sumatera dan kukang kalimantan statusnya adalah Rentan (Vulnerable/VU) atau tiga langkah menuju kepunahan di alam liar. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2013-047-05.json | Video Pekerja Anak di Kebun Sawit, Pemerintah Kalbar Turun Tangan | Video Pekerja Anak di Kebun Sawit, Pemerintah Kalbar Turun Tangan | [CLS] REKAMAN video anak-anak di bawah umur yang sedang bekerja memikul polybag di kawasan PT Sinar Sawit Andalan (PT SSA), Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), mengundang perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Menindaklanjuti kasus ini, Pemerintah Kalbar, segera turun lapangan dan jika terbukti perusahaan mempekerjakan anak-anak bawah umur, izin terancam dicabut.Respon ini datang dari Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie. Dia memerintahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kalbar untuk menindaklanjuti. Mereka diminta segera meninjau lokasi kejadian. “Jika memang betul ada perusahaan sawit yang mempekerjakan anak di bawah umur akan kita sanksi. Bila perlu izin kita cabut,” katanya kepada wartawan di Pontianak, Senin(12/2/13).Anggota DPRD Kalbar, Syarif Izhar Assyuri mengamini respon cepat Pemprov Kalbar itu. “Saya kira pemerintah memang harus segera mengambil langkah cepat. Jika perusahaan itu terbukti pekerjakan anak, pemerintah harus menindak tegas. Sabab, mereka telah merampas hak asasi anak, dan meredupkan masa depan mereka,” katanya.Izhar meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalbar segera turun tangan. Perusahaan ini diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, dan melanggar pula Perda Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Dalam kasus ini saya lihat anak sudah jadi komoditas yang diperjualbelikan.”Kendati demikian, dia meminta penelusuran memerhatikan sejumlah aspek, seperti apakah ada unsur kesengajaan, paksaan, atau malah orangtua yang menyodorkan anak kepada perusahaan. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2013-047-05.json | Video Pekerja Anak di Kebun Sawit, Pemerintah Kalbar Turun Tangan | Video Pekerja Anak di Kebun Sawit, Pemerintah Kalbar Turun Tangan | Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Kesange, Rahab mengatakan, pekerja anak yang muncul di media massa itu warganya. “Itu warga saya, anak-anak kami, yang masih sekolah di bangku SD. Mereka sudah kehilangan masa kecil dan disuruh bekerja keras mengisi polybag di pembibitan perusahaan itu.” Menurut Rabab, anak-anak itu warga Desa Kesange, tepatnya di Sungai Elas, anakan Sungai Lebane.PT SSA MembantahMedia Relation Assistant Manager, PT SSA, Aditia Insani Taher membantah tudingan ada pekerja anak di perusahaan itu. “Kami tidak pernah memiliki kebijakan mempekerjakan anak di bawah umur sesuai ketentuan peraturan tenaga kerja yang berlaku,” katanya.Dalam siaran pers Senin(12/2/13) perusahaan mengaku tidak pernah mempekerjakan anak-anak dalam operasional mereka. “Apa yang terjadi di lapangan kemungkinan gambaran aktivitas beberapa anak karyawan perusahaan yang kebetulan ikut serta atau membantu orang tua di dekat lokasi perkebunan, karena tidak ada yang menjaga di rumah.”Perusahaan, kata Aditia, juga menyediakan fasilitas penitipan anak berikut pengasuh. Perusahaan pun, melalui Depertemen Sumber Daya Manusianya (HRD) senantiasa memberikan pengarahan terkait hal–hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik kepada karyawan maupun anggota keluarga.Menurut dia, Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan provinsi serta perwakilan anggota DPRD dari komisi terkait akan memverifikasi langsung ke lapangan. “Untuk meluruskan hal ini dan diharapkan dapat memperjelas permasalahan sesuai fakta,” ujar Aditia. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-17.json | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | [CLS] Sungai Dam Ongan, Tukad Badung di Denpasar maupun Sungai Ayung, sampai tempat menyucikan diri di Kawasan Tirta Empul, di Gianyar, Bali, terdeteksi tercemar mikroplastik dan limbah cair.Pengambilan sampel pada keempat titik ini pada 13-15 Januari 2023 oleh Tim Ekspedisi Sungai Nusantara. Tim ini sudah berkeliling Indonesia selama satu tahun guna mengecek kesehatan sungai-sungai di nusantara ini. Ada tiga jenis mikroplastik terditeksi di sungai-sungai di Bali ini, yakni fiber, filamen, dan fragmen. Paling banyak ditemukan fiber (65%), bersumber dari degradasi kain sintetik karena pencucian kain, laundry, dan limbah industri tekstil.Jenis filamen sekitar 25%, dari degradasi sampah plastik sekali pakai seperti kresek, botol plastik, kemasan plastik single layer, dan jaring nelayan. Untuk fragmen sekitar 10%, berasal dari deradasi sampah plastik sekali pakai seperti kemasan sachet multilayer, tutup botol, botol shampo, sabun, dan lain-lain.Sampel mikroplastik terbanyak ditemukan di Tukad Badung, satu sungai terbesar yang membelah Kota Denpasar. Kawasan hilirnya adalah Pasar Badung. Penataan kawasan sekitar pasar ini dengan beton dan taman-taman kecil. Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) yang menghelat ekspedisi sungai ini menyebutkan, total mikroplastik dalam sampel adalah 680. Atau rata-rata 170 partikel mikroplastik dalam 100 air liter air sungai di empat sungai itu.Penyebab secara umum, katanya, sampah langsung buang ke sungai, hingga fiber terfragmentasi. “Bisa juga mikroplastik terbang di udara dan masuk sungai,” katanya 15 Januari lalu di Gianyar.Penelitian juga untuk mengecek kandungan limbah cair. Amiruddin Muttaqin, peneliti Ecoton menyebut, kadar phospat dan khlorin melebihi baku mutu sesuai standar regulasi PP 22/2021 yakni Phospat (0,3 ppm) dan Khlorin (0,03 ppm). | [1.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-17.json | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Baca: Peneliti: Dampak Mikroplastik Terhadap Kesehatan Manusia Perlu Kajian Lebih Lanjut Dari uji kualitas air dengan 20 parameter, paling tercemar dari dua kandungan itu adalah Tukad Badung yakni phospat 1,1 ppm. “Ini tinggi sekali dibanding baku mutu. Limbah domestik tidak terkelola dengan baik dan mencemari sungai,” kata Amiruddin.Sedangkan kadar phospat di Sungai Ayung, yang menjadi kawasan wisata rafting adalah 0,7 ppm dan khlorin 0,25 ppm. Di kawasan ini banyak pusat akomodasi dan pertanian. Phospat berasal dari limbah domestik seperti detergen atau sabun sedangkan khlorin dari bahan pemutih (pembersih lantai, pembunuh kuman) dan bahan pestisida dalam pertanian.Namun, katanya, kedua peneliti menyatakan dibandingkan dengan sungai-sungai lain di Indonesia, keempat sungai di Bali itu dinilai relatif lebih bersih karena tak banyak timbunan sampah plastik mengambang di sungai. Menurut Prigi, inisiatif komunitas untuk membersihkan sungai atau pemasangan penjaring sampah juga berperan. Gede Robi, vokalis band Navicula juga terlibat dalam pengambilan sejumlah sampel di Bali. Prigi dan Robi adalah aktor film Pulau Plastik bersama Tiza Mafira.Data Tim Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) 2022 yang menguji kandungan mikroplastik di 68 sungai strategis nasional, menunjukkan, lima provinsi paling tinggi kontaminasi partikel mikroplastik yaitu Jawa Timur 6,36 partikel/liter, Sumatera Utara 5,20 partikel/liter, dan Sumatera Barat 5,08 partikel/liter. Kemudian, Bangka Belitung 4,97 partikel/liter, dan Sulawesi Tengah 4,17 partikel/liter.Mikroplastik ditemukan hampir di semua sungai kecuali sumber air Way Sekampung dan Hulu Air Bengkulu di Desa Rindu Hati. Baca juga : Darurat Mikroplastik di Sungai Jawa, Aktivis Lingkungan Somasi Para Gubernur Model pengelolaan sungai | [0.0, 0.5, 0.5] |
2023-009-17.json | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Bagaimana model pengelolaan sungai yang baik? Amiruddin contohkan beberapa model pengelolaan sungai, seperti di Maros, Sulawesi Selatan, terkenal dengan wisata Goa Rammang-Rammang. Pengelolaan sungai di sana menarik karena komunitas bisa mengelola sumber air alih-alih dieksploitasi untuk tambang karst, bahan baku semen. Ada juga pendekatan adat dengan penetapan larangan pakai sungai selama beberapa waktu yang disebut Lubuk Larangan di sejumlah daerah di Sumatera.Contoh baik lain pengelolaan sungai seperti Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. “Konsepnya pinjam air. Air sungai disodet dialihkan ke kolam-kolam. Setelah itu difilter agar tidak terkontaminasi dengan cara tradisional, baru dialirkan kembali ke sungai,” katanya.Warga menyadari, harus mengembalikan kualitas air seperti saat digunakan.Revitalisasi sungai dengan cara pembetonan dinilai terlihat rapi namun secara ekologi tidak mendukung ekosistem sungai hidup. Dia contohkan, kehilangan tanaman dan satwa yang berfungsi menguraikan dan menjernihkan air.Di Sungai Tukad Badung, menteri dan presiden pernah menyaksikan alat nano buble untuk menjernihkan air sungai pada 2019 dengan biaya sekitar Rp300 juta.Dari hasil ekspedisi ini, sebagian besar kondisi sungai buruk. Masalahnya, sebagian besar warga atau sekitar 84% andalkan bahan baku air minum dari air permukaan seperti sungai. Untuk itu, katanya, perlu upaya pengendalian sumber mikroplastik ke sungai dari sampah plastik dan limbah Industri terutama pabrik kertas dan tekstil. ****** [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2012-014-04.json | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | [CLS] Sebuah kebun binatang bernama Cheyenne Mountain Zoo Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat mengaitkan momen perayaan Halloween dengan fenomena penggundulan hutan tropis di Indonesia. Mereka mengingatkan pengunjung kebun binatang untuk selalu membeli permen atau makanan kecil yang mengandung kelapa sawit yang bersertifikat RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil.Kebun binatang ini menggunakan sebuah poster besar spesies yang kini dalam kondisi sangat terancam habitatnya di Sumatera, yaitu orangutan.Kelapa sawit, tak bisa dipungkiri adalah primadona bagi para pebisnis komoditi dunia, dan digunakan dalam berbagai produk secara luas di dunia. Mulai dari kosmetik hingga bahan tambahan untuk makanan, salah satunya adalah permen yang disajikan dalam perayaan Halloween.Kendati komoditi kelapa sawit memberikan devisa yang sangat besar bagi negara produsennya, namun ekspansi perkebinan yang luar biasa ini juga memakan korban dengan musnahnya jutaan hektar hutan tropis di Indonesia dan Malaysia. Bahkan dalam sebuah kajian baru-baru ini, 90 persen perkebunan kelapa sawit di negara bagian Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan adalah hutan yang dialihfungsikan.Orangutan, sebagai sebuah spesies yang membutuhkan wilayah yang luas untuk bertahan hidup, kini tak lagi bisa bertahan di tengah maraknya perkebunan sawit karena kehilangan sumber pangan mereka. Bahkan, mereka dianggap sebagai hama yang akan merusak kebun sawit. Tentu saja, orangutan hanya satu dari ribuan spesies lain yang kehilangan habitatnya akibat ekspansi perkebunan sawit ini, menurut catatan para peneliti bahkan masih banyak spesies yang belum ditemukan di dunia ini. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2012-014-04.json | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Kebun binatang Cheyenne membuat sebuah panduan bagi para pengunjungnya dalam sebuah PDF file yang memberikan panduan kepada para konsumen agar membeli produk-produk makanan dan permen dari perusahaan yang masuk sebagai anggota RSPO, serta agar para konsumen ikut peduli dalam menjaga alam dan orangutan yang masih tersisa di Kalimantan dan Sumatera yang terus terdesak akibat perkebunan sawit yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Beberapa produk yang disarankan antara lain dari Nestle, Kellog’s, Hershey’s dan Mars, dibandingkan produk serupa dari produsen lain.Jika anda tidak menemukan nama makanan kesukaan anda dalam daftar ini, maka sudah saatnya bagi anda untuk menulis surat kepada pihak perusahaan agar bergabung dengan RSPO dan berkomitmen menggunakan produk kelapa sawit yang bersertifikat. [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | [CLS] Hari raya Idul Adha 1443 Hijriah datang. Pada hari raya kurban ini, akan banyak potong hewan seperti sapi maupun kambing serta akan ada pembagian daging. Pembungkus daging yang kebanyakan dari kantong plastik sekali akan menimbulkan masalah sampah belakangan. Berbagai kalangan mengingatkan, agar tak gunakan wadah atau bungkus daging dari plastik sekali pakai. Banyak pilihan bungkus atau wadah bisa digunakan dari daun-daunan seperti daun pisang, pelepah pinang, sampai besek bambu dan lain-lain.Seperti Umamah Turriyamah, mempersiapkan segala sesuatu beberapa hari sebelum Idul Adha. Pelopor Komunitas Bye Bye Plastik Bag Batam itu bersama keluarga akan menyembelih satu sapi kurban di Bengkong Indah Atas, Kota Batam, Kepulauan Riau.Ada yang berbeda proses kurban keluarga ini. Umamah juga mencari daun pisang untuk membungkus daging yang akan dibagikan kepada tetangga, menggantikan kantong plastik.Umamah rela mencari hingga ke kawasan yang cukup terpencil di Kota Batam. “Saya bahkan sampai mencari daun pisang ke Barelang,” katanya kepada Mongabay, 7 Juli lalu.Dia pun membeli besek atau wadah dari anyaman bambu. “Kalau keluarga ambil daging bawa wadah sendiri,” kata Umamah.Berhenti pakai kantong plastik sekali pakai ketika momen Idul Adha sudah dilakukan Umamah sejak tiga tahun lalu.Dia mempunyai tanggung jawab mensosialisasikan pengurangan penggunaan plastik ini. Sejak aktif di Komunitas Bye Bye Plastik Bag, dia jadi paham bahaya plastik sekali pakai ini.Selama ini, dia keliru memberi alasan penggunaan plastik dengan kata-kata nyaman, murah, cantik, dan higienis. “Sejatinya plastik ini sangat berbahaya,” katanya. Baca juga : Banyak Manfaat, Saatnya Gunakan Kembali Daun Sebagai Pembungkus Daging Kurban | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Edukasi Umamah tak hanya dalam bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa pertemuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dia juga menyampaikan kepada anggota bahaya sampah plastik sekali pakai.Selama sosialisasi, Umamah melihat masyarakat belum sadar bahaya plastik sekali pakai terhadap lingkungan hidup. Ia diperparah dengan proses pendaur ulang sampah plastik di Indonesia minim.Menurut dia, kesadaran masyarakat masih kurang karena sudah nyaman dengan kantong plastik sekali pakai. Apalagi untuk mendapatkan kantong sangatlah mudah dan murah.Padahal, katanya, opsi selain kantong plastik banyak, seperti daun pisang, pelepah pinang, daun jati, ataupun besek dan banyak lagi.Zaman dulu, kata Umamah, daging kurban dibawa dengan ditusuk rotan ataupun bambu. “Bisa juga membawa daging dengan nampan atau kontainer sendiri,” katanya.Dampak sampah plastik sangat besar. “[Plastik] dibuang, ada yang ke tempat sampah, ada yang buang begitu saja, bahkan masuk ke laut,” kata Umamah.Sampah plastik yang terbuang sembarangan itu, bisa jadi partikel kecil. “Meskipun dibuang ke TPA Punggur Kota Batam, terkena sinar matahari, air hujan, dan seterusnya plastik itu akan jadi partikel kecil yang akhirnya terbuang ke laut.”Tak sampai di situ, kata Umamah, partikel kecil plastik atau mikroplastik tadi akan merusak dan mencemari ekosistem perairan. “Hewan-hewan laut akan tercemari sampah plastik ini, bisa berdampak ke nelayan.” Bahkan, ikan-ikan yang sudah mengandung mikroplastik itu, bisa berujung di manusia. Baca juga: Kurangi Plastik, Wadah Daging Kurban Pakai Besek Memaknai kurban Nissa Wargadipura, pendiri Pesantren Ekologi Ath Thaariq mengatakan, sampah jadi momok di Indonesia. Perlu upaya menyetop atau kurangi sampah plastik ini termasuk saat bagikan daging kurban di Idul Adha.“Salah satunya tak menggunakan plastik di waktu proses pembagian daging kurban,” katanya saat dihubungi Mongabay. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Masyarakat, katanya, harus memahami agama secara holistik atau kaffah dalam kehidupan, yaitu mengendalikan diri dari hal yang merusak. Sudah menjadi rahasia umum sampah plastik akan merusak lingkungan alam.“Dalam visi kami (Pesantren Ekologi Ath Thaariq) mengedepankan rahmatan Lil alamin (rahmat bagi seluruh alam).” Pesantren menekankan kepada alam semesta, gender dan sosial.Ketiga hal itu, katanya, harus saling berkaitan dan tak bisa terpisahkan dalam konsep rahmatan lil alamin.Selama ini, Umat Muslim mengatakan persoalan hablum minallah (hubungan dengan Tuhan) dan hablum minannas (hubungan dengan manusia). Namun, katanya, jarang sekali menekankan soal hubungan dengan alam.Nissa mengatakan, persoalan ini harus jadi keputusan politik dengan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai bungkus daging hewan kurban. Tak hanya melarang penggunaan plastik sekali pakai, juga memperhatikan secara ekologis semua proses perayaan Idul Adha.Berhenti gunakan kantong plastik, tidak hanya berdampak kepada alam. Dalam penelitian, katanya, daging yang dibungkus dengan kantong plastik lebih cepat busuk dibandingkan daun pisang.“Kalau pakai daun lebih segar, itu dalam sebuah penelitian di pesantren kita.”Nissa menghitung dasar, volume sampah kantong plastik setiap perayaan kegiatan kurban. Misal, satu sapi hasilkan 400 kantong kresek berisi daging, dikalikan jumlah sapi di satu wilayah. Dia mencontohkan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, rata-rata setiap Idul Adha dengan hewan kurban 300 sapi disembelih. Artinya, dalam satu hari raya kurban di Garut menghasilkan 120.000 helai kantong plastik. “Itu luar biasa banyak, baru satu hari, Idul Adha ini penyembelihan bisa tiga hari berturut-turut.”Beralih dari sampah plastik ke wadah ramah lingkungan juga bisa membuat mata pencaharian warga hidup, seperti petani bambu, kria besek, petani daun pisang dan lain-lain. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Pada Hari Raya Kurban, Ath-Thaariq, sejak lama menerapkan penggunaan wadah bukan plastik, dengan daun pisang maupun besek bambu.Tak hanya memikirkan mengganti kantong plastik sekali pakai juga pemilihan hewan kurban dengan memperhatikan pertimbangan alam.Hewan kurban di Pesantren Ekologi Ath Thaariq bukanlah sapi, tetapi kerbau. Karena hidup kerbau bebas, lebih sehat dari sapi yang hidup dalam kandang.Azhari, Ketua Masyarakat Peduli Laut dan Lingkungan Hidup Indonesia (MAPELL) mengatakan, seharusnya bersama-sama membangun perspektif tak pakai kantong plastik buat daging kurban. Dia berharap, praktik pakai wadah daging kurban bukan kantong plastik jadi regulasi pemerintah. ********* [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2023-003-07.json | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | [CLS] Kabut masih menghiasi kawasan hutan bambu, meski jarum jam sudah menunjukan pukul 07.00 WITA. Suhu terpantau 20 derajat Celcius, menambah sejuknya udara di Kampus Bambu Turetogo, Desa Ratogesa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.Kawasan yang dikelilingi bambu petung atau bambu betung ini berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya utama di Kecamatan Golewa.“Kampus ini tempat belajar tentang bambu dan wisata bambu,” sebut Paskalis Lalu, Project Koordinator Yayasan Bambu Lestari [YBL] Flores, barubaru ini.Aktivitas di sini meliputi pembibitan dan pembesaran bambu. Juga, terkait konsep Hutan Bambu Lestari, pengawetan, dan konstruksi bambu. Ada bambu bulat dan bambu laminasi yang digunakan untuk membuat bangunan.Bangunan di Kampus Bambu yakni rumah musik Mama Linda, tempat menginap dan pelatihan, dapur bintang, dan gazebo semuanya berbahan bambu.“Kami akan mengembangkan desa wanatani bambu dengan merangkul masyarakat. Konsepnya, segala pendekatan dan aktivitas di wilayah tersebut terkait bambu,” ucapnya.Baca: Asa Mama Bambu Tingkatkan Ekonomi Keluarga Seraya Lestarikan Lingkungan Potensi bambuKepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, Siwe Djawa Selestinus menyebutkan, potensi bambu di Ngada tersebar di semua kecamatan, seluas 70,2 hektar.Jumlah bambu diperkirakan 1.344.691 rumpun. Terdapat 3 jenis bambu dengan populasi terbanyak yakni bambu bheto [betung], peri [atel], dan guru [ampel].Data 2018 menunjukkan, bambu betung sebanyak 75.570 rumpun atau 27.169.214 batang. Bambu peri 10.680 rumpun atau 384.340 batang dan bambu ampel 10.423 rumpun atau 304.773 batang. Total semua 96.673 rumpun atau 27.858.327 batang.“Pemerintah kabupaten menjadikan YBL sebagai mitra dalam upaya restorasi lahan kritis dan konservasi sumber air. Selain itu, ada juga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat adat serta pengembangan industri bambu berbasis masyarakat.” | [0.25, 0.5, 0.25] |
2023-003-07.json | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Menurut Siwe, bambu merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ngada untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.“Pengembangan yang dimaksud adalah memaksimalkan fungsi bambu dalam hal sosial budaya, ekonomi, ekologi serta sebagai tanaman konservasi daerah aliran sungai [DAS] dan sumber-sumber mata air,” ucapnya.Baca juga: Retha, Perempuan Muda Pioner Pembibitan Bambu di Ngada Meningkatkan EkonomiKepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPT KPH] Kabupaten Ngada, Kristianus Say menyebutkan, bambu merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu [HHBK].Bambu memiliki potensi untuk dijadikan produk alternatif peningkatan ekonomi yang bergerak pada industri kreatif pedesaan.“Bambu tumbuh subur di Kabupaten Ngada, sudah dimanfaatkan masyarakat dan menjadi bagian hidup yang diwariskan leluhur,” ucapnya.Masyarakat Ngada sering menggunakan bambu sebagai tiang penyangga, bilik rumah, lantai, pagar, kandang, atribut seni dan budaya, perlengkapan rumah tangga, sebagai bahan makanan, dan lainnya.“Guna mengolah bambu menjadi produk, tentunya masyarakat pelu dilatih,” tuturnya.Paskalis menambahkan, YBL mendrong agar ada pabrik-pabrik berbasis desa, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Selama, masyarakat hanya mengirim bambu ke pabrik YBL sehingga pendapatan mereka masih kurang.“YBL lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan mencari off taker yang membantu pemasarannya. Mencari off taker yang memiliki prinsip bekerja sama dengan warga, yang difasilitasi YBL,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 1.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | [CLS] Hasil monitoring badak Jawa tahun 2013 di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) cukup menggembirakan. Satwa yang hanya tersisa di Ujung Kulon, Banten ini dari hasil rekaman kamera pengintai mengalami peningkatan dari 52 menjadi 60 tetapi mati dua hingga tersisa 58 badak.Moh Haryono, Kepala Balai TNUK mengatakan, dari identifikasi kamera trap sepanjang 2013 menggunakan delapan parameter kunci pada morfologi badak Jawa, menghasilkan 60 badak berbeda. “Sebanyak 52 pernah terekam tahun 2011-2012, delapan badak baru terekam pada monitoring 2013,” katanya saat melansir hasil monitoring badak Jawa tahun 2013 di pendopo Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/2/14).Dia mengatakan, monitoring 2013 menggunakan 120 kamera trap sejak Maret hingga Desember. Dari kamera trap ini diperoleh 1660 klip. Terdiri dari 138 klip dapat diidentifikasi sebagai badak Jawa, 272 klip tidak teridentifikasi. Kamera trap, katanya, menggunakan teknologi sensor gerak dan infra mera hingga hanya merekam jika ada benda bergerak di sekitar kamera itu.Hasil monitoring 2011, terindentifikasi 35 badak Jawa terdiri dari 22 jantan dan 13 betina. Tahun 2012, ditemukan 51 badak, 29 jantan dan 22 betina, delapan anakan. “Hasil monitoring 2013 menunjukkan lima individu yang pernah terekam 2011-2012, namun tidak terekam kembali. Dari kelima individu ini, dua mati, dan tiga individu di luar lokasi kamera trap,” kata Haryono.Dua badak ditemukan mati. Badak Jawa bernama Sudara mati Februari 2012 dan Iteung mati Juni 2013. “Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan 2013 setidaknya minimum ada 58 badak Jawa di TNUK. Terdiri dari 35 jantan, dan 23 betina. Dari jumlah itu delapan anak dan 50 remaja atau dewasa.” | [0.0, 1.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Tahun 1967-2008, monitoring badak Jawa dengan cara sederhana, seperti mengamati jejak kaki, kotoran dan lain-lain. TNUK mulai monitoring menggunakan kamera trap sejak 2011. Ada 40 kamera. Baru tahun 2012, kameta trap bertambah menjadi 120 atas bantuan WWF-Indonesia.“Hasil monitoring ini menunjukkan populasi badak Jawa di Ujung Kulon akan mengalami perkembangbiakan alami dengan baik. Ini memberi harapan besar.”Hasil monitoring ini diapresiasi penuh WWF-Indonesia. ”Data ini dapat menjadi acuan manajemen populasi dan habitat badak Jawa selanjutnya. Keberhasilan ini akan menjadi dasar bagi pengembangan second habitat badak Jawa di luar TNUK,” kata Anwar Purwoto, Direktur Program Sumatera dan Kalimantan WWF.Selain menghibahkan 120 kamera trap, WWF juga memberikan dukungan operasional bagi dua Tim Rhino Monitoring Unit. Tak hanya bisa mengetahui jumlah individu, dinamika populasi, interaksi dengan satwa lain dan perilaku badak dapat dipelajari dari monitoring ini.“Ke depan, WWF siap membantu pengembangan metodologi hingga keakuratan dinamika populasi badak Jawa menjadi lebih baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi, Balai TNUK perlu dukungan berbagai pihak,” kata Hadi Alikodra, Senior Advisor Pengembangan Sains WWF-Indonesia.Duta badak Jawa, Desi Ratnasari mengatakan, upaya pelestarian badak berdampak domino terhadap hal lain. Menyelamatkan badak, berarti menyelamatkan lingkungan, sebab habitat akan terjaga dengan baik.“Kita harus bisa menghargai dan hidup berdampingan dengan alam. Semoga upaya pelestarian badak Jawa ini bisa menjadi contoh bagi pelestarian satwa liar lain. Tentu butuh kerja keras. Semua orang mempunyai peran masing-masing.”Habitat Kedua Habitat badak Jawa tersisa hanya tinggal Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk itu, perlu menyiapkan second habitat agar satwa purba ini selamat dari kepunahan. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | “Kita perlu menyiapkan kantong-kantong baru. Ini penting mengingat Ujung Kulon rawan bencara alam seperti letusan gunung Krakatau,” kata Elisabet Purastuti, Ujung Kulon Project Leader WWF-Indonesia. WWF riset mencari lokasi tepat sebagai second habitat badak Jawa. Dari sekian banyak tempat, kawasan Cikepuh, dekat Pelabuhan Ratu mendekati ideal.“Kita masih terus meneliti. Sementara ini Cikepuh dinilai pas. Kita perlu meneliti lebih dalam. Harus memastikan apakah ketersediaan air dan pakan cukup. Harus dipertimbangkan ancaman lain seperti mangsa, penyakit dan lain-lain. Masih jauh untuk bisa translokasi badak Jawa ke habitat baru.”TNUKpediaBalai TNUK juga meluncurkan TNUKPedia. Aplikasi mobile berbasis android itu menyediakan informasi lengkap mengenai TNUK. Bisa didownload gratis di playstore untuk ponsel berbasis android. “TNUKpedia menyajikan informasi tidak terbatas ruang dan waktu. Bisa didownload dan digunakan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa pun,” tutur Pengendali Ekosisten Hutan TNUK, Monica Dyah.AS Kucurkan Hibah US$750 Ribu Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat memberikan dana hibah US$750 ribu kepada Yayasan Badak Indonesia (YABI), yang selama ini mendukung upaya konservasi di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. “Ini bentuk kerjasama Amerika dan Indonesia dalam melindungi badak Jawa dan Sumatera yang kini sama-sama hampir punah. Indonesia dan Amerika Serikat bekerjasama erat menangani perlindungan satwa ini,” kata Robert Blake, Duta Besar AS pada Februari 2014.Blake mengatakan, beberapa hari lalu menteri luar Negeri AS, John Kerry menandatangani nota kesepahaman dengan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia, untuk perlindungan badak. “Kita tahu juga Menteri, Zulkifli Hasan baru pulang dari London. Dia bersama perwakilan 50 negara lain sepakat menangani perdagangan satwa liar. Ini kabar yang sangat menggembirakan.” | [1.0, 0.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan mengatakan, perlindungan badak harus kerjasama berbagai pihak. “Badak warisan dunia yang harus dilindungi bersama.” Pertemuan di London, katanya, membahas soal perdagangan satwa liar. Hasilnya, semua negara yang hadir sepakat memerangi perdagangan satwa liar. [SEP] | [0.0, 1.0, 0.0] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | [CLS] Berbagai persoalan lingkungan hidup di Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya pertambangan batubara, membuat banyak pihak prihatin. Bukan hanya merusak hutan bersama kekayaan flora dan faunanya, tetapi juga menimbulkan pencemaran air dan udara, “mendorong” pemanasan global, memiskinkan rakyat, memfasilitasi perilaku negatif di masyarakat, mengancam keberadaan peninggalan sejarah, serta menjadi ajang korupsi.“Oleh karena itu dibutuhkan gerakan masyarakat sipil buat menghentikan berbagai dampak dan ancaman yang ditimbulkannya,” kata Dr. Tarech Rasyid dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Mongabay Indonesia, Green Radio dan TAF di Palembang, pada 9 September 2014 lalu dengan judul “Politik Batubara dan Peranan Masyarakat Sipil di Sumatera Selatan”.Gerakan masyarakat sipil, kata Tarech, bentuknya berupa mengkritisi segala bentuk perizinan batubara, melakukan riset dan advokasi baik dalam membela lingkungan hidup, hak-hak petani yang tanah dirampas, maupun potensi korupsi di sektor penambangan batubara.“Saat ini, reaksi masyarakat sipil baru sebatas protes terhadap isu transportasi yang mengganggu lingkungan dan tanah,” kata Tarech.Bentuk gerakan masyarakat sipil ini, katanya, dapat dalam bentuk sebuah forum atau koalisi. “Gerakan protesnya dapat memfokuskan pada isu lingkungan, kerusakan hutan, tanah masyarakat adat maupun korupsi di sektor penambangan,” kata Dosen Universitas Ida Bajumi (UIBA) Palembang ini.Sementara Hadi Jatmiko dari Walhi Sumsel, juga sepakat dengan adanya gerakan masyarakat sipil terhadap keberadaan penambangan batubara di Sumsel. Sebab ada indikasi pemerintah Sumsel ingin mempercepat pengerukan batubara.Indikatornya berupa pernyataan Gubernur Sumsel Alex Noerdin beberapa tahun lalu, “Lima tahun lagi batubara tidak berharga, maka sumber daya batubara Sumsel harus segera dieksploitasi.” | [0.6666666865348816, 0.3333333432674408, 0.0] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Kemudian membuat MoU dengan PT. Adani dari India untuk membangun jalur kereta api sepanjang 270 kilometer dari Lahat menuju Tanjung Api-Api Banyuasin, membuat MoU dengan pemerintah Jambi dan Bengkulu untuk membangun rel kereta api khusus batubara, serta pembuatan jalan khusus batubara oleh PT. Servo dari Lahat menuju Tanjung Api-Api sepanjang 270 kilometer.Dijelaskan Hadi, dari luasan konsensi penambangan batubara di Sumsel yang mencapai 2,7 juta hektar sekitar 801.160 hektar berada di kawasan hutan. Sekitar 6.293 hektar berada di hutan konservasi, 67.298 hektar berada di hutan lindung, serta 727.569 hektar berada di hutan produksi. Sisanya, 1.985.862 hektar berada di areal penggunaan lain.Luasan konsensi itu dipegang oleh 359 perusahaan. Sekitar 264 perusahaan pemegang IUP sudah beroperasi. Tapi sekitar sekitar 23 perusahaan belum terindentifikasi NPWP-nya.Adapun isu yang harus diusung gerakan masyarakat sipil terhadap batubara di Sumsel yakni moratorium izin pertambangan batubara, review perizinan pertambangan batubara, penyelesaian konflik dengan mendorong pembentukan lembaga penyelesaian konflik, serta penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan.Ade Indriani dari Yayasan OWA Indonesia, menyatakan keberadaan perusahaan batubara di Sumsel kian memarginalkan kaum perempuan. Misalnya perempuan dari keluarga tani yang miskin beban hidupnya kian bertambah. “Mereka selain harus mengurus keluarga, juga harus bekerja keras mendapatkan penghasilan di luar bertani. Misalnya menjadi buruh,” kata Ade.Bahkan keberadaan perusahaan tersebut mendorong perempuan menjadi objek seks. “Perempuan desa yang miskin akhirnya menjadi objek seks dari para pekerja pertambangan,” ujarnya. “Intinya keberadaan pertambangan batubara tersebut merupakan neo-kapitalis, yang jelas-jelas memiskinkan rakyat, terutama kaum perempuannya,” ujarnya.Mengancam Situs Megalitik Pasemah? | [0.5, 0.5, 0.0] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Kabupaten Lahat merupakan daerah yang paling banyak terdapat situs megalitiknya. Menurut Kristantina Indriastuti dari Balai Arkeologi Palembang, pada umumnya situs-situs yang ditemukan di Lahat saat ini terletak di lahan persawahan, ladang-ladang, atau kebun kopi dan sebagian berada di pekarangan rumah.Beberapa situs yang dapat diidentifikasi antara lain, Situs Lubuk Tabun, Situs Pajar Bulan, Situs Tanjung Telang, Situs Karang Dalam, Situs Lesung Batu, Situs Pagaralam, Situs Tinggihari, Situs Sawah Jemaring, Situs Gunung Megang, Situs Kampung Bakti, Situs Pajar Bulan, Situs Muara Danau, Situs Muara Dua, Situs Gunung Megang, Situs Gunung Kaya, Situs Rambai Kaca, Situs Pulau Panggung, Situs Kotaraya Lembak, Situs Sinjar Bulan, Situs Tebat Sibentur, Situs Tegurwangi, Situs Tanjungsirih, Situs Tanjung Telang, Situs Air Purah, Situs Geramat, Situs Tanjung Beringin, Situs Tanjung Telang, Situs Muara Payang, Situs Karang Dalam, Situs Rindu Hati, Situs Muara Danau, Situs Nanding, dan lainnya.“Sampai saat ini aktivitas pertambangan batubara memang belum menyentuh wilayah situs yang sudah ditemukan. Tapi, kita tetap harus hati-hati, sebab banyak wilayah yang belum dilakukan penggalian seperti di wilayah Kecamatan Merapi,” kata Kristantina.”Saya berharap masyarakat dapat berperan dalam penjagaan situs megalitik ini,” tambahnya.Pada 2012 lalu, meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya, Kabupaten Lahat tercatat dalam rekor MURI sebagai daerah yang paling banyak peninggalan megalitik. Tepatnya sebanyak 1.027 tinggalan megalith pada 41 situs.REDD+ dorong reklamasi | [0.5, 0.5, 0.0] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Sementara pemerintah Sumsel yang beberapa waktu lalu menandatangani kerjasama dengan BP REDD+ akan melakukan proyek reklamasi pasca-tambang batubara, konservasi dan restorasi catchment area. Pengelola program ini melibatkan perusahaan batubara dan Perda Jasa Ekossitem. Hal yang sama juga dilakukan pada wilayah Kabupaten Muaraenim, yang melibatkan PT. Batubara Bukitasam.“Ini langkah yang diambil REDD+ dan pemerintah Sumsel guna mengatasi persoalan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan batubara di Sumsel,” kata Najib Asmani, staf ahli lingkungan hidup dan perubahan iklim Gubernur Sumsel.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [0.5, 0.5, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | [CLS] Gubernur Bengkulu pada 8 Januari 2019, mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. Surat itu berisi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, seluas 53.037,68 hektar.Surat orang nomor satu di Bumi Rafflesia itu menindaklanjuti usulan empat Bupati, yakni Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Seluma.Mukomuko mengusulkan 12.417 hektar dilepaskan. Dari angka tersebut, tercatat 7.915 hektar telah dibebani izin hak guna usaha [HGU] perkebunan milik tiga perusahaan. Sedangkan beberapa titik kawasan hutan lainnya, pernah dibebani izin usaha pertambangan [IUP].Bengkulu Utara mengusulkan pelepasan 22.671 hektar. Sekitar 80 persen, telah dibebani izin dua perusahaan pertambangan dan HGU dua perusahaan sawit.Bengkulu Tengah mengusulkan seluas 5.267 hektar yang 95 persen luasannya telah dibebani izin tiga perusahaan tambang.Sementara Seluma, mengusulkan pelepasan 4.644 hektar. Rinciannya, 3.375 hektar untuk menghubungkan empat desa enclave, yakni Sinar Pagi, Sekalak, Talang Empat, dan Lubuk Resam. Namun, 90 persen wilayah ini telah dikapling tambang dengan tahap izin operasi produksi.“Itu sejumlah usulannya,” kata Direktur Genesis Bengkulu, Uli Arta Siagian, pada acara Diskusi di Balik Perubahan Status Hutan Bengkulu, Rabu [26/6/2019] di Bengkulu.“Hasil analisis kami menunjukkan, sekitar 80 persen dari usulan pelepasan yang diajukan itu, lahannya telah digunakan perusahaan tambang dan perkebunan sawit,” ujar Uli.Baca: Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu Ancam aliran sungai Uli mengatakan, pelepasan hutan untuk pertambangan dan perkebunan skala besar akan meningkatkan bencana ekologis, mulai banjir, longsor, hingga krisis air. Bukan tak mungkin, bencana banjir sebagaimana Sabtu, 27 April 2019, terulang. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Alasannya, beberapa DAS di Bengkulu masuk dalam wilayah yang diusulkan dilepaskan status hutannya oleh Pemerintah Daerah Bengkulu. DAS itu adalah Air Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Ketahun di Bengkulu Utara. Keduanya, pada bencana April lalu, penyumbang dampak banjir terbesar.Genesis mencatat, 46 persen wilayah DAS Air Bengkulu sudah dikapling perusahaan pertambangan seluas 21.694 hektar, dari total wilayah DAS sebesar 51.951 hektar.Selain itu, ada 33 lubang batubara yang belum direklamasi di area DAS Bengkulu. Paling banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah [23 lubang], tersebar di Hutan Lindung Bukit Daun dan Taman Buru Semidang Bukit Kabu.“Artinya kalau dikabulkan usulan perubahan fungsi hutan ini, semakin besar pula bukaan di hulu DAS Bengkulu,” tutunya.Atas dasar kajian tersebut, Uli menyanyangkan bila usulan Gubernur Bengkulu dikabulkan KLHK. Menurut dia, situasi ini sangat menguntungkan perusahaan tambang dan sawit, sementara tidak untuk masyarakat.“Bagi rakyat, dampak alih fungsi ini lebih banyak ruginya ketimbang manfaat. Ancaman banjir dan longsor selalu mengintai.”Usulan pelepasan fungsi hutan juga mengancam sumber pangan di Kabupaten Mukomuko. Hulu Air Majunto yang merupakan jalur irigasi untuk 10 ribu hektar sawah akan rusak, berimbas kering. “Rusaknya irigasi, sama saja mengancam kehidupan masyarakat, sekaligus mengurangi sumber pangan,” jelasnya.Baca: Perburuan, Perambahan dan Konsesi Batubara, Akankah Gajah Bengkulu Tinggal Kenangan? Habitat gajah dan harimau terancamAdministrator Pelestarian Harimau Sumatera, Fauna dan Flora Internasional Indonesia Programme, Iswadi mengatakan, harimau akan terancam bila hutan dialihfungsikan.Di Kabupaten Mukomuko, koridor harimau sumatera ada di kawasan Air Ipuh. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Usulan alih fungsi hutan di Kabupaten Bengkulu Utara juga dipastikan merambah habitat harimau dan gajah di Taman Nasional Kerinci Sablat. Tak ketinggalan Bengkulu Tengah, tepatnya di hutan Rindu Hati, tempat ini juga habitat rafflesia.Sedangkan di Kabupaten Seluma, tiga desa mulai Sinar Pagi, Sekalak, dan Lubuk Resam juga tempat harimau.“Selama ini harimau sudah terancam dan berkonflik dengan manusia kerena habitatnya rusak. Bila usulan ini diizinkan, lebih parah lagi kondisinya,” katanya.Iswadi memastikan, usulan alih fungsi hutan akan berdampak pada target KLHK yang mematok peningkatan populasi harimau sumatera sebesar 10 persen rentang 2014-2019. “Bagaimana bertambah bila terancam,” tuturnya.Baca: Opini: Daerah Aliran Sungai di Bengkulu Rusak Akibat Pertambangan Terbuka Masih panjangMelalui pesan WhatsApp, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan kepada Mongabay Indonesia, usulan ke KLHK terkait rencana revisi RTRW Provinsi Bengkulu atas dasar usulan Bupati/Wali Kota di wilayahnya.Dia menjabarkan, proses untuk bisa disetujui masih panjang. Untuk itu, dia akan memaparkan rekomendasi tersebut langsung ke Menteri LHK. “Surat permohonan dari Gubernur untuk penjadwalan ke Menteri sudah dikirim,” jawab Rohidin melalui pesan tertulis, Kamis [27/6/2019].Pemerintah Provinsi Bengkulu rencananya akan membentuk Tim Terpadu yang beranggotakan berbagai komponen dari lembaga swadaya masyarakat, pakar/akademisi, dan unsur lain untuk memverifikasi teknis usulan tersebut.Dikutip dari Bengkulu News, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bengkulu Sorjum Ahyar mengatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan serta aspirasi masyarakat. Tentunya, berlandaskan optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan lestari dan berkelanjutan, serta luasan yang cukup dan sebaran proporsional. | [0.6666666865348816, 0.3333333432674408, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, usulan wilayah Bengkulu diintegrasikan oleh Gubernur Bengkulu dalam usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu,” terangnya, Jumat [28/6/2019].Sorjum menambahkan, ada beberapa skema perubahan yang diusulkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu perubahan kawasan melalui perubahan fungsi, juga dengan cara Tanah Objek Reforma Agraria [TORA].“Hasil tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Bengkulu, telah diusulkan perubahan kawasan melalui skema TORA seluas 25.082,87 hektar,” tegasnya. [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2012-006-11.json | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | [CLS] TIM Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa dan Forum Tata Ruang Sumatera (TKPRT) & FOR-TRUST meminta Pemerintah Aceh mengawasi kebun eks PT Kalista Alam, agar tak ada penghilangan barang bukti.Gubernur Aceh sudah mencabut izin PT. Kalista Alam dengan mengeluarkan SK. Nomor : 525 / BP2T /5078 /2012, tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Budidaya, pada 27 September 2012. Meskipun begitu, TKPRT & FOR-Trust mengingatkan, ada kewajiban pemerintah terhadap kawasan PT. Kalista Alam seluas 1.605 hektar itu. “Lokasi itu berada dalam ranah sengketa hukum, sebagai lahan sengketa juga barang bukti utama gugatan hukum,” kata Irsadi Aristora, JuruBicara TKPRT & FOR-Trust, dalam pernyataan kepada media, Senin(26/11/12).Untuk itu, tim meminta Gubernur Aceh mengawasi aktivitas di lokasi Izin UPB seluas 1.605 hektar dengan menempatkan pos pengawasan dan pengamanan lokasi. “Ini untuk menghindari pengerusakan barang bukti, penyerobotan lahan serta memastikan tidak ada aktivitas apapun di lahan sengketa itu.”Tim juga meminta, pemerintah dan polisi memasang police line guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar barang bukti tidak hilang. Sebab, di lahan itu diduga terjadi tindak pidana lingkungan berupa pembakaran hutan dan menimbulkan kerusakan pada lahan, kematian satwa langka, dan menimbulkan kerugian lain. “Kami juga meminta pemda membuat papan nama peringatan atau pemberitahuan maupun larangan beraktivitas dan kegiatan apapun dalam kawasan ini,” ucap Irsadi.Tim mendesak pula, pemerintah segera mengevaluasi semua izin konsesi dalam Kawasan Ekosistem Leuser – Tripa-Babahrot dengan membentuk tim independen. TKPRT & FOR-TRUST rencana, Selasa(27/11/12) akan mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Aceh mengenai masukan terhadap eks lahan PT. Kalista Alam. | [0.25, 0.5, 0.25] |
2012-006-11.json | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Awal Oktober 2012, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Rawa Tripa mendesak, pemerintah mencabut izin-izin kebun sawit yang masih beroperasi karena masih land clearing dengan membakar.Dari data pemantauan satelit, titik api tertinggi dalam 2012, berada pada konsesi PT Surya Panen Subur, disusul PT Dua Perkasa Lestari(DPL). Posisi September, tertinggi titik api di PT DPL (lihat grafis).“Terlihat, di kebun perusahaan-perusahaan ini terjadi pembakaran. Mereka membuka lahan dengan membakar,” kata Ridwan Zen, peneliti dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), di Jakarta, Rabu(3/10/12).Rizwan memaparkan, pembakaran lahan di Rawa Tripa, yang jelas terlihat lewat citra satelit berada di konsesi-konsesi kebun sawit. Saat PT Kalista Alam, menjadi sorotan, ternyata di kebun lain, seperti PT DPL, lebih banyak titik api. “Bahkan, pada 29 September, saat diambil gambar dari pesawat, kepulan-kepulan asap masih terlihat di beberapa kebun perusahaan itu.” [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | [CLS] Menjadi traveler pemula di Bali bukan berarti harus ke lokasi wisata alam ramai, penuh kerumunan manusia, seperti Tanah Lot dan Bedugul. Keheningan adalah permulaan yang lebih menggairahkan.Salah satu yang bisa coba dijelajahi adalah Munduk dan Gobleg, desa bertetangga, berhawa sejuk di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Sekitar 2,5 jam berkendara dari Kota Denpasar, melewati kawasan wisata Bedugul.Desa ini dikelilingi bebukitan dengan pohon-pohon cengkeh di sekelilingnya. Pohon ini mengisi celah tanah miring, namun tetap tegak menjulang.Gradasi warna pohon cengkeh dari kejauhan membuat lapisan-lapisan warna menyamankan mata. Ada yang hijau pekat, hijau muda, dan cokelat muda. Menandakan keragaman usia pohon. Dari dekat, cengkeh terlihat membosankan karena dahan-dahannya terlalu rapi menutup batang pohon, terlihat sama semua. Namun ketika menutup bebukitan, dari jauh mereka seperti monster-monster lucu minion mengajak bermain bersama. Meliuk-liuk ditiup angin, dihinggapi kaki-kaki burung.Salah satu cara mengajak pepohonan ini bermain adalah menyibak jalur trekking di bebukitan, menuju kampung atau air terjun di perbatasan Desa Munduk-Gobleg yang dingin ini. Air Terjun Melanting, salah satunya. Ada yang mengenal dengan air terjun Munduk, walau secara administratif masuk desa tetangganya.baca : Desa Wanagiri: Air Terjun dan Harumnya Kopi Bali Jalur masuk bisa dari jalan raya utama atau hotel Melanting. Dari hotel yang berada di tengah kebun cangkeh ini ada jalan setapak bisa dilalui sepeda motor, terutama oleh pengendara yang membangun rumah di kemiringan bukit.Jalur setapak ini landai, diapit bukit dan saluran air bening dihinggapi banyak laba-laba air, capung, dan lainnya. Menandakan sebuah habitat relatif sehat. Sisi lain adalah kemiringan bukit, ada yang cukup terjal dengan tegakan cengkeh, kopi, dan aliran sungai kecil. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Berjalan sekitar 15 menit saja, sudah terdengar gemericik air dari kejauhan. Aliran sungai makin meninggi, limpahan air menghantam bebatuan. Sebuah pertigaan dengan papan informasi memberi penjelasan batas desa-desa berhawa dingin kawasan ini, misal Desa Gobleg, Munduk, Selat, dan Pedawa. Papan lain menunjukan jalur ke air terjun. Jika belok kanan menuju Air Terjun Melanting, sementara belok kiri ada air terjun Labuhan Kebo. Secara administratif, keduanya masuk Desa Gobleg.Air terjun Melanting lebih dekat, sekitar 5 menit jalan kaki sudah terlihat jembatan bambu untuk menyeberang sungai. Lalu ada dua kamar ganti dan papan harga tiket, Rp10 ribu untuk dewasa, Rp5 ribu untuk anak-anak. Namun pada akhir November lalu, tak ada penjaga pemungut tiket masuk.Instalasi batu-batu ditumpuk berjejer di sana-sini. Taman-taman kecil yang disesuaikan dengan lanskap alaminya. Hanya ditata saja. Pancuran air bisa jadi tempat bermain anak-anak dengan aman. Hempasan air sudah memanggil untuk mendekat. Benar saja, tinggi air terjun lebih dari 20 meter, tubuh dan kepala bisa sakit jika berani menghadang jatuhnya air dari atas bukit.baca juga : Menengok Segarnya Air Terjun Banyumala Bali Sekelompok anak muda bergantian pose di air terjun, foto sendirian, lalu berpasangan, dan terakhir melompat bersama. Silih berganti turis asing datang dan menikmati riuhnya tumpahan air. Bebatuan tebing diukir air, dipahat bergaris-garis geometris sesuai gravitasi.Suhu air cukup membuat tubuh menggigil. Keinginan berendam hanya bisa dipenuhi beberapa menit sebelum menyerah menyeka tubuh dengan handuk. Sisa waktu diisi dengan menyantap makan siang yang dibeli dari warung sekitar desa. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Kawasan dua desa bertetangga ini, Gobleg-Munduk juga diperindah dua danau Buyan dan Tamblingan. Keduanya jadi langganan pecinta alam seperti trekking dan camping. Jika tak bisa turun ke tepi danau, cukup menyesap kopi melihatnya dari kejauhan dari pinggir jalan raya.Danau Buyan dan Tamblingan kerap disebut danau kembar atau twin lake karena berdampingan. Keduanya dikelilingi bebukitan dan jadi sumber baku air bersih.Banyak warung yang menyediakan bale-bale atau tempat duduk di pinggir jalan depan pemandangan kedua danau. Secangkir kopi tubruk sekitar Rp7000 dan sepiring pisang goreng adalah teman terbaik melengkapi suasana berkabut di area ini.baca juga : Asyiknya Berburu Matahari di Bukit Kursi Bali Kedua danau sedang menghadapi pengendapan atau sedimentasi. Pada musim hujan lebat, air danau sering meluap sampai menenggelamkan rumah atau pura-pura sekitarnya. Pohon-pohon penangkap air berkurang karena perambahan menjadi area kebun sayur dan bunga, komoditas dengan panen lebih cepat.Pusat akomodasi adalah Munduk. Banyak jenis tempat menginap di sini, mulai dari villa sampai guest house. Jika turun sampai kawasan pemukiman, pasar, dan pusat kesibukan warga berjejer penginapan di tengah-tengah pemukiman. Mereka menjual pemandangan bebukitan penuh cengkeh di kanan dan kiri jalan desa.Bangunan tua peninggalan masa kolonial masih ada karena Belanda sempat menjadikan Buleleng sebagai ibukota Bali. Cengkeh adalah salah satu rempah yang diincar para pedagang Belanda, dan Munduk yang sejuk adalah tempat tinggal yang nyaman untuk tentara dari negeri dingin ini. Sebuah patung dengan figur tentara ada di salah satu sudut desa ini.Walau didominasi cengkeh, ada beberapa bagian bukit yang masih ditanami padi. Mereka membuat terasering untuk memudahkan bertanam padi dan membagi air lebih efisien. Selain mendapat beras, bonusnya adalah tata lahan persawahan apik untuk warga yang melihat aktivitas pertanian ini. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Saat itu, padi makin merunduk dan menguning, jelang panen. Sangat kontras dengan hamparan bebukitan menghijau penuh cengkeh di atasnya. Aroma cengkeh terbawa angin sampai ke kaki bukit. Menyapa hidung pengendara di jalan-jalan desa. Apalagi saat musim panen, pekerja pemetik cengkeh memenuhi kebun-kebun rakyat ini.baca juga : Kisah Kearifan Lokal Desa Les Melestarikan Terumbu Karang Buleleng Dari profil desa, area kebun cengkeh lebih luas yakni 500 hektar lebih, dibanding kopi 300an hektar. Pemandangan hijau terbentang sejauh mata memandang karena luas area pemukiman sekitar 73 ha, kurang dari 10% dari luas Luas perkebunan lebih dari 1000 ha. Sementara persawahan hanya 132,74 ha, memberi panorama alternatif di tengah perbukitan yang berada di ketinggian 500-1500 mdp ini.Hutan lindung juga tercatat sekitar 1.056,100 ha. Hutan yang dimiliki negara di luar perkebunan rakyat. Hasil hutan non kayu adalah madu dan bambu.Laman ini memuat sejarah desa, dan di masa lalu Desa Munduk merupakan sentra kopi arabica terbaik di Bali yang diekspor ke Belanda dan Jerman melalui Pelabuhan Laut. Dari Desa Munduk menuju pelabuhan, kopi diangkut menggunakan gerobak yang ditarik kerbau. Harga cengkeh yang meroket, membuat kopi mulai tersingkir.Sekitar 1905, Pesanggrahan sering menjadi tempat menginapnya tamu-tamu asing di Bali. Pesanggrahan di Desa Munduk disebut juga berfungsi sebagai sanatorium bagi orang-orang kota kalangan atas yang menderita penyakit TBC.Zaman pendudukan Jepang, Pesanggrahan dijadikan tempat tentara Jepang dan pernah tinggal seorang mantri kesehatan Jepang bernama Kitamura. Saat revolusi mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Pesanggrahan dijadikan tangsi militer (KNIL) oleh pihak Belanda, sedangkan para pejuang dari Desa Munduk bergerilya di pinggiran desa sampai sekitar tahun 1950an. | [0.25, 0.5, 0.25] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Hesti Sugiri, petugas Kehutanan di Kabupaten Buleleng mengatakan cengkeh secara ekonomi hasilnya baik, tapi dari ilmu konservasi tanah dan air kurang baik.Ia menyontohkan di desa lain di Buleleng seperti Desa Sidatapa dan Pedawa, cengkeh mulai dikurangi jumlahnya supaya bisa ditanami jenis lain. “Konservasi tanah dan air bisa terjaga kembali khususnya ketersedian air,” ujarnya terkait sumber-sumber penyangga air di hulu Bali ini. [SEP] | [0.0, 1.0, 0.0] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | [CLS] Emisi karbon dari operasi penebangan selektif di hutan hujan tropis kira-kira seperenam dibandingkan penebangan yang berasal dari pembukaan hutan langsung, hal ini diungkapkan dalam sebuah studi baru yang mengevaluasi 13 konsesi kehutanan di enam negara.Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilimiah Environmental Research Letters oleh para ilmuwan dari Winrock International, menganalisis kerugian karbon dari aspek yang berbeda dari operasi penebangan, termasuk ekstraksi kayu, kerusakan jaminan untuk vegetasi sekitarnya, dan infrastruktur seperti jalan logging dan jalan sarad. Pendekatan, yang menawarkan perkiraan yang lebih lengkap daripada metodologi sebelumnya, menunjukkan bahwa emisi sangat bervariasi tergantung pada jenis penebangan, tingkat ekstraksi, dan hutan itu sendiri. Emisi di wilayah studi berkisar dari kurang dari tujuh ton karbon per hektar di Brasil untuk lebih dari 50 ton per hektar di Indonesia.Para penulis menggunakan data tersebut untuk kemudian membandingkan emisi antara penebangan dan penggundulan hutan setiap hektarnya dan pada tingkat negara. Angka emisi penebangan relatif di hutan yang utuh berkisar dari sekitar 3 persen di Brazil dan Republik Kongo ke lebih dari 15 persen di Indonesia. Ekstrapolasi di tingkat negara, studi ini menemukan bahwa total emisi dari penebangan sebesar 40 juta ton per tahun di Malaysia, 25 juta ton di Brazil, dan 8,7 juta ton di Indonesia. Emisi penebangan Malaysia hampir setara dengan total emisi tahunan dari deforestasi. Sebaliknya, emisi penebangan Brasil hanya mewakili 7 persen dari emisi deforestasi total, sementara Indonesia 8 persen . | [0.0, 0.0, 1.0] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Temuan menunjukkan bahwa emisi langsung dari penebangan di daerah tropis secara signifikan lebih rendah dibanding faktor pendorong deforestasi lainnya. Namun studi ini memiliki beberapa catatan penting. Pada tingkat konsesi, penelitian ini mengasumsikan semua dekomposisi -sehingga emisi- terjadi segera. Ini mengabaikan nasib pohon yang rusak akibat ekstraksi -apakah mereka kemudian mati atau dibersihkan oleh aktor-aktor lain, atau jika vegetasi bertahan disekap lebih banyak karbon sebagai pemulih kondisi hutan- serta karbon yang dapat disimpan selama bertahun-tahun untuk beberapa dekade dalam produk hutan yang terbuat dari kayu yang dipanen. Ini juga mengasumsikan tingkat ekstraksi 100 persen dari kayu yang dipanen. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkiraan emisi atas atau bawah.Pada tingkat negara, studi ini bergantung pada data PBB tentang produksi kayu untuk ekstrapolasi emisi keseluruhan dari penebangan. Karena data PBB dilaporkan terpisah, itu membuka kemungkinan bahwa angka-angka mungkin tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.Meskipun demikian penelitian ini menawarkan salah satu dari perkiraan yang paling akurat dari emisi dari penebangan tropis yang belum pernah dibuat sebelumnya. Para penulis mengatakan penelitian ini bisa membantu menginformasikan kebijakan, seperti program REDD+, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dari operasi penebangan, selain melestarikan hutan .“Peningkatan pemahaman tentang berbagai sumber emisi dari penebangan dapat membantu secara signifikan mengurangi emisi yang terkait penebangan melalui praktek-praktek yang diperbaiki seperti pemulihan lebih banyak hasil kayu dalam setiap pohon yang ditebang, meningkatkan penebangan terarah untuk mengurangi kerusakan infrastruktur di sekitar hutan dan perencanaan untuk meminimalkan gangguan permukaan,” kata penulis utama penelitian ini, Tim Pearson dalam pernyataannya | [0.0, 0.0, 1.0] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Sementara penulis lainnya, Sandra Brown mengatakan pendekatan ini menawarkan alternatif untuk penilaian berbasis satelit yang berlaku untuk REDD +. “Metode ini melawan gagasan bahwa semua akuntansi REDD+ harus didasarkan pada penginderaan jauh,” kata Brown. “Metode yang murah, akurat dan relatif mudah digunakan ini dapat digunakan untuk implementasi REDD+ dan inventaris nasional di seluruh dunia. Kami sudah melatih staf kehutanan di Guyana dalam metode ini dan mereka menggunakannya untuk memperkirakan emisi akibat penebangan di tingkat nasional.”Logging secara tradisional salah satu penyebab terbesar tidak langsung dari deforestasi di daerah tropis. Biasanya hutan pertama yang dilakukan tebang pilih memiliki kayu bernilai tinggi. Sementara hutan yang dikelola dapat dipanen lebih lama, situasi yang lebih umum adalah kayu berharga habis setelah siklus panen semakin sedikit, sementara tekanan yang semakin meningkat mendorong untuk membersihkan lahan seluruhnya dari pohon dan mengubahnya menjadi perkebunan atau pertanian. Sebagai contoh, di Indonesia, banyak area hutan yang pertama kali ditebang 40 tahun yang lalu, hari ini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu. Jalan Logging juga memberikan akses ke para spekulan, petani, dan peternak yang menebang hutan untuk menanam tanaman pangan atau menghasilkan komoditas .Oleh karena itu keputusan untuk memasukkan logging sebagai kegiatan yang dapat diterima di bawah REDD+ telah menjadi sumber kontroversi. Beberapa aktivis lingkungan menentang keras setiap dana REDD+ yang masuk digunakan untuk mensubsidi industri kehutanan di hutan primer sekalipun jika tidak semerusak daripada sektor kehutanan konvensional. | [0.0, 0.0, 1.0] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | “Pekerjaan kami menunjukkan upaya untuk menghasilkan emisi rendah dari tiap unit dalam aktivitas penebangan, menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi deforestasi di daerah-daerah yang kini di bawah tekanan seiring dengan upaya untuk tetap menjaga tutupan hutan dan stok karbon.”CITATION: Timothy R H Pearson et al 2014 Environ. Res. Lett. 9 034017 doi:10.1088/1748-9326/9/3/034017 [SEP] | [0.0, 0.0, 1.0] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | [CLS] Kebijakan moratorium logging atau jeda tebang di Aceh telah 13 tahun diberlakukan. Namun, pembalakan liar dan perambahan untuk perkebunan masih terjadi. Luas hutan Aceh berkurang akibat kegiatan ilegal tersebut.Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh [HAkA] menunjukkan, berdasarkan SK/MenLHK No. 103/Men-LHK-II/2015, luas kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh mencapai 3.557.928 hektar. Namun, hingga Desember 2019, luas tutupan hutan yang terpantau hanya 2.989.212 hektar.“Jika dihitung, Aceh kehilangan tutupan hutan mencapai 568.716 ribu hektar,” terang Manager Geographic Information System [GIS] HAkA, Agung Dwinurcahya, baru-baru ini.Bahkan, pada 2019, Aceh kehilangan tutupan hutan mencapai 15.140 hektar. “Secara umum, 60% hilangnya tutupan hutan terjadi di dalam kawasan dan 40% di areal penggunaan lain [APL],” terangnya.Baca: Aceh Kehilangan Tutupan Hutan, HAkA: Sehari 41 Hektar Muhammad Nasir, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh mengatakan, pembalakan liar masih terjadi di Aceh dikarenakan hingga saat ini belum ada alternatif pengganti kayu.“Padahal, dalam kebijakan jeda tebang telah diperintahkan agar lembaga/dinas terkait menghitung kebutuhan kayu dan mencari alternatif pengganti kayu,” ujar Nasir.Penyebab lain, sambung Nasir, karena penegakan hukum tidak maksimal, sehingga tidak memberi efek jera pada pelaku. Belum lagi, masalah mata pencaharian masyarakat yang tinggal dekat hutan.“Selama ini, jika dilakukan penegakan hukum, yang ditangkap atau di proses hukum hanya penebang di hutan atau pengangkut. Sementara, pemodal atau panglong yang menampung kayu tidak diproses,” ungkapnya.Nasir menambahkan, dengan adanya sejumlah izin hutan tanaman industri [HTI] di Provinsi Aceh, seharunya bisa mencukupi kebutuhan kayu. “Namun, sejumlah HTI tidak aktif dan lahan mereka terbengkalai. Bahkan, ada yang di dalam lahan mereka terjadi pembalakan,” ujarnya. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Baca: Meski Pandemi, Perusakan Hutan Leuser Tidak Berhenti Awal kebijakanLaju kerusakan hutan di Aceh yang tinggi pasca-konflik bersenjata berakhir pada 18 Agustus 2005, membuat upaya penyelamatan hutan harus dilakukan.Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] Aceh 2005, berdasarkan pemantauan melalui citra satelit, menunjukkan kebakaran hutan dan lahan ada 518 titik dan pada 2006 meningkat menjadi 1.163 titik api. Sebagian besar titik api berada di konsesi hak pengusahaan hutan [HPH], hutan tanaman industri [HTI], dan perkebunan besar.Setelah mantan juru propaganda Gerakan Aceh Merdeka [GAM], Irwandi Yusuf bersama Muhammad Nazar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada 11 Desember 2006 silam, mereka coba merubah keadaan. Kebijakan Aceh Green disusul moratorium logging diberlakukan.Jeda tebang dituangkan dalam Instruksi Gubernur [Ingub] Nomor: 5 tahun 2007. Latar belakang lahirnya kebijakan didasari kondisi objektif pengelolaan hutan Aceh yang tidak terkendali. Jeda tebang adalah menghentikan sementara aktivitas penebangan dan konversi hutan, baik legal maupun ilegal.Tujuannya, menciptakan “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera” melalui tiga program utama: redesign, reforestasi, dan reduksi laju deforestasi.Redesign diartikan menata ulang hutan dan konsesi perizinan berkinerja buruk. Reforestrasi adalah strategi pengelolaan hutan dengan rehabilitasi melibatkan masyarakat. Reduksi laju kerusakan hutan bertujuan menciptakan keseimbangan antara laju penghutanan dan pemanfaatan,“Faktor penyebab banjir dan tanah longsor karena rusaknya hutan akibat perambahan tidak terkendali,” ujar Irwandi Yusuf saat kebijakan jeda tebang diumumkan, Juni 2007. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Kebijakan ini tidak hanya mengikat illegal logging, tapi juga mengatur perusahaan yang memiliki izin untuk tidak menebang hutan, khususnya di hutan alam. Dalam intruksi juga disebutkan, penebangan kayu hanya boleh di kebun masyarakat atau kayu kampung. Dinas Perkebunan ditugaskan mengevaluasi semua kegiatan usaha perkebunan yang memiliki perizinan atau tidak.Irwandi Yusuf mengakui, kebijakan jeda tebang tidak sepenuhnya menghentikan kegiatan ilegal. “Paling tidak, cukong atau pemodal dan perambahan gerah, tidak bisa bergerak leluasa,” tegas Irwandi.Baca: Desakan Revisi Menguat, Akankah Kawasan Ekosistem Leuser Masuk RTRW Aceh? Pada pilkada 2012, kepemimpinan di Aceh berganti. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf terpilih sebagai Gubernur dan Wakil. Kebijakan jeda tebang tetap dipertahankan, bahkan ditambahkan dengan moratorium tambang.“Kita prihatin dengan kondisi hutan Aceh, gundul. Bahkan, dalam satu tahun rusaknya mencapai 23 ribu hektar,” kata Zaini, di sela kegiatan penanaman satu miliar pohon di Tahura Pocut Meurah Intan, Kabupaten Aceh Besar, 6 Desember 2014 silam.Penyebabnya, karena kuatnya gempuran kapitalis yang mencari keuntungan dengan membabat hutan. “Moratorium logging yang dilaksanakan sejak 2007 belum cukup ampuh menahan kerusakan hutan,” katanya.Menurut Zaini, penyumbang kerusakan hutan Aceh paling parah adalah perindustrian kayu dan alih fungsi hutan untuk areal perkebunan. “Kedua bidang tersebut, berandil besar terhadap kerusakan hutan.”Baca juga: Pemerintah Aceh Pastikan Tidak Ada Proyek Infrastruktur di TNGL Program unggulanBagaimana sekarang? Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyebutkan, moratorium logging di Aceh merupakan hal penting sebagai 15 unggulan program kerja dirinya bersama Irwandi Yusuf, saat terpilih menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, 2017 lalu.“Jeda tebang merupakan bagian program besar Aceh Green,” ungkapnya beberapa waktu lalu. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Nova mengatakan, Pemerintah Aceh sangat berkomitmen mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Selain moratorium, Pemerintah Aceh juga membuat program pendukung.“Ada perekrutan tenaga kontrak untuk pengamanan hutan [pamhut] sebanyak 2.000 orang, yang bertugas menjaga kelestarian hutan. Ada juga moratorium izin tambang dan mineral di 2015, dan moratorium perkebunan kelapa sawit pada 2016,” terangnya.Terkait kebijakan kehutanan, ada juga Qanun Aceh Nomor: 7 tahun 2016 tentang Kehutanan, lalu Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 20 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Terunial dalam Kawasan Hutan.“Sedangkan dalam hal perlindungan satwa, telah ada Keputusan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa. Saat ini, keputusan tersebut dalam proses peningkatan menjadi qanun,” tegasnya. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2015-061-10.json | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | [CLS] Sustyo Iriyono, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, lega. Upaya penyelamatan orangutan yang dilakukan pihaknya dengan dukungan Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) dan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai membuahkan hasil.Hingga April 2015, sebanyak 30 individu orangutan peliharaan warga berhasil disita. Yang terakhir, tiga individu orangutan berhasil diamankan dari warga di Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang. “Sebagian besar, informasi ini justru berasal dari masyarakat yang mulai prihatin akan nasib orangutan,” ujarnya, Rabu (29/04/2015).Saat ini, 30 orangutan tersebut, sudah berada di shelter YIARI Kabupaten Ketapang. Mereka harus menjalani masa rehabilitasi, sebelum dilepasliarkan. Pasalnya, mayoritas sudah tidak bisa mencari makan sendiri di habitatnya. “Dalam waktu dekat, ada enam individu yang akan kita rilis. Menurut peneliti YIARI, habitat pelepasliaran akan dilakukan di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara.”Sustyo menjekaskan, memelihara orangutan sama saja dengan melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati. Ancaman hukumannya kurungan maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga populasi satwa yang dilindungi ini merupakan hal yang menggembirakan. “Kesadaran masyarakat telah meningkat dan kita harus memberikan apresiasi.”Tidak ditampik, investasi di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menyebabkan habitat orangutan tergusur. Habitatnya yang kian menyempit, menyebabkan orangutan kerap mendatangi permukiman. Celakanya, masyarakat yang takut dengan kera besar Asia ini, tak jarang menganggapnya sebagai musuh yang mesti dibunuh. Belum lagi dengan kebakaran hutan yang masih terjadi. “Faktor yang menyedihkan, ada pihak yang sengaja membunuhnya utk diawetkan bahkan dimakan,” tuturnya. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2015-061-10.json | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Saat ini, kata Sustyo, populasi orangutan kalimantan diperkirakan hanya 57 ribu individu. Jumlahnya masih lebih banyak bila dibandingkan dengan orangutan sumatera yang ditaksir hanya sekitar 7.500 individu. Padahal, orangutan merupakan primata yang berkembang biak sangat lambat. Seekor betina hanya melahirkan sekali dalam tujuh hingga delapan tahun.MemprihatinkanDihubungi terpisah, Karmele Sanchez, Program Director YIARI, membenarkan bahwa pihaknya memang menerima tiga orangutan sitaan tersebut. Menurutnya, ketiganya masih anakan, bahkan satu individunya masih bayi dengan kondisi memprihatinkan karena malnutrisi. Mungkin, bayi ini diberi makanan dan minuman yang tidak cocok. Padahal, bayi orangutan hanya minum air susu ibunya hingga usia tiga tahun. “Kasus-kasus sebelumnya, kebanyakan orangutan diberi makanan dan minuman yang sebenarnya untuk konsumsi manusia.”Menurut Karmele, bayi orangutan ini harus mendapatkan perawatan lebih lama, ketimbang dua anak orangutan lainnya. Meski begitu, ketiganya tetap menjalani program rehabilitasi karena mereka tidak ada induknya lagi. ”Orangutan akan hidup bersama induknya hingga usia tujuh atau delapan tahun. Selama itu, ia akan diajari bagaimana memilih pohon untuk bersarang, posisi pohon untuk bergantung, mencari makan, dan bertahan dari serangan musuh,” jelasnya.Seminggu sebelumnya, tim BKSDA Kalimantan Barat juga telah menyelamatkan satu individu orangutan yang dipelihara oleh warga Kabupaten Kubu Raya. Orangutan bernama Mery tersebut telah diserahkan ke YIARI untuk direhabilitasi. [SEP] | [0.0, 1.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | [CLS] Dua daerah yang dikenal sebagai penyuplai utama awak kapal perikanan (AKP) untuk bekerja pada kapal perikanan di dalam atau luar negeri saat ini resmi memiliki wadah pengaduan selama bekerja di atas kapal. Kedua daerah itu, adalah Kota Bitung di Sulawesi Utara dan Kota Tegal di Jawa Tengah.Pendirian wadah khusus yang diberi nama Fisher Centre itu, bertujuan agar AKP yang akan, sedang, dan atau sudah selesai bekerja pada kapal perikanan dan mengalami masalah, bisa melaporkannya untuk diselidiki lebih lanjut.Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, AKP merupakan salah satu jenis pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Bekerja sebagai AKP akan menanggung resiko sangat tinggi, menerima perlakuan kerja paksa dan juga perdagangan orang.“Fisher Centre adalah paltform atau wadah penerimaan pengaduan dan menyampaikan keluhan awak kapal perikanan kepada pihak terkait untuk mendapatkan keadilan,” jelas dia pekan lalu di Jakarta.baca : Kasus Pelarungan Mayat: Awak Kapal Perikanan Indonesia di Pusaran Praktik Perbudakan dan Kerja Paksa Pendirian wadah dilakukan langsung oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh dari program Safeguarding Against and Addressing Fisher’s Exploitation at Sea (SAFE Seas) yang merupakan program kerja sama antara Yayasan Plan Internasional dengan DFW Indonesia.Sebagai wadah yang berfungsi untuk menerima aduan dari AKP, Abdi Suhufan menyebutkan bahwa Fisher Centre mengembangkan kerja sama dengan lembaga rujukan lain di dalam Negeri, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, LSM, dan lembaga bantuan hukum. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Abdi Suhufan menjelaskan, saat ini pelayanan Fisher Centre sudah dilaksanakan kepada AKP yang sedang bekerja di kapal perikanan di dalam atau luar negeri. Pelayanan tersebut bisa dilakukan lebih awal sebelum peresmian, karena sejak akhir 2019 sudah dilaksanakan tahapan penyiapan prosedur, pelatihan staf, dan juga penerimaan pengaduan.Sampai saat ini, Tegal dan Bitung sudah dimanfaatkan oleh 60 penerima manfaat dan menerima 23 laporan keluhan dari masyarakat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan AKP yang mencakup upah, kontrak kerja, asuransi kesehatan, dan keselamatan.“Ke-23 laporan yang terdiri dari 9 pengaduan ABK domestik dan 14 laporan dari ABK migran,” sebut dia.Abdi Suhufan menambahkan, dalam kurun waktu delapan bulan terakhir sudah terjadi sebanyak tujuh insiden insiden dan kasus yang menimpa AKP yang sedang bekerja pada kapal perikanan berbendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT).baca juga : Perlindungan Awak Kapal Perikanan Dimulai dari Daerah Asal Terus BertambahDalam catatan DFW Indonesia, selama periode November 2019 hingga Juni 2020 sudah ada 73 orang AKP asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan saat sedang bekerja pada kapal perikanan RRT. Dari jumlah tersebut, tujuh orang dinyatakan meninggal dunia, tiga orang hilang, dan 63 orang selamat.Sebagai kota percontohan yang sudah memiliki Fisher Centre, Tegal dan Bitung diharapkan bisa menjadi rujukan bagi kota lain yang ingin mendirikan wadah serupa. Diharapkan, dalam waktu dekat ada 10 kota yang bisa mendirikan Fisher Centre.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang hadir pada peresmian Fisher Centre Tegal, mengatakan bahwa itu menjadi langkah awal untuk mengawal para pejuang rupiah yang bekerja sebagai AKP. Untuk itu, 10 Fisher Centre lain diharapkan bisa segera didirikan di Pelabuhan atau unit pengolahan ikan (UPT) di seluruh Indonesia. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia Dini Widiastuti menambahkan, pendirian Fisher Centre bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi AKP yang akan, sedang, dan sudah selesai bekerja pada kapal perikanan di dalam dan luar negeri. Kehadiran Fisher Centre dinilai menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak.Di mata dia, pendirian Fisher Centre juga dilakukan karena jumlah AKP yang memerlukan hak-hak sebagai pekerja semakin tinggi. Untuk itu, dibutuhkan satu pelayanan berbasis masyarakat yang mudah dijangkau dan bisa responsif untuk membantu AKP mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.“Juga, pengetahuan dan bantuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai pekerja,” tutur dia.perlu dibaca : Pekerjaan Rumah Tata Kelola Pengiriman Awak Kapal Perikanan Selain mendirikan Fisher Centre, upaya untuk memberikan perlindungan kepada AKP berkebangsaan Indonesia yang bekerja pada kapal perikanan di dalam dan luar negeri, juga harus diimbangi dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan perdagangan orang pada industri perikanan.Perlindungan kepada WNI dari kejahatan tersebut sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). UU tersebut dinilai sebagai pijakan hukum yang sangat fundamental dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha mengatakan, kejadian yang menimpa AKP beberapa waktu terakhir ini merupakan puncak gunung es dari carut marut tata kelola. Untuk itu, upaya pembenahan menyeluruh dilakukan Pemerintah Indonesia.“Kita jangan reaktif melihat kasus ini, karena hanya bagian dari puncak gunung es,” ucap dia. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Yudha menambahkan, upaya perbaikan yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia, di antaranya melalui perbaikan tata kelola, perjanjian kerja laut, perbaikan kompetensi, dan upaya penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi kerja paksa dan perdagangan orang pada industri perikanan.Ketua DPD Pergerakan Pelaut Indonesia Sulawesi Utara Anwar Dalewa mengungkapkan, perlakuan kerja paksa kepada AKP Indonesia harus bisa dihentikan, karena itu menyangkut keselamatan nyawa dan kenyamanan saat sedang bekerja. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas dan transparan.“Kebanyakan aduan TPPO tidak direspon pihak berwajib dan jarang sampai ke meja hijau,” kata dia.baca juga : Negara Harus Jeli Telusuri Jejak Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan Penuh ResikoPerwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia Among Pundi menjelaskan, upaya untuk mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada industri perikanan adalah usaha yang penuh dengan tantangan dan resiko.Menurut dia, saat melakukan pengungkapan TPPO, tim akan selalu berhadapan dengan aktivitas kapal perikanan yang sulit untuk dideteksi, koordinasi antar negara yang terlibat, pemahaman isu perdagangan orang dan isu kewilayahan, serta tanggung jawab wilayah.“Yang paling urgent adalah pentingnya keterpaduan pendekatan kejahatan perikanan dan TPPO,” tegas dia.Diketahui, peristiwa terakhir yang menelan korban AKP asal Indonesia, adalah kasus yang menimpa empat orang AKP yang bekerja pada kapal perikanan berbendera RRT. Keempat AKP tersebut, dua orang di antaranya sedang terlantar di Pakistan dan dua orang lagi diketahui hilang di perairan Aceh, setelah sebelumnya melompat dari kapal. | [0.0, 1.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Keempat orang tersebut, diketahui diberangkatkanke kapal berbendera RRT melalui agen pengiriman PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB) yang kantornya ada di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kasus yang menimpa empat AKP tersebut masuk sebagai laporan resmi kepada Fisher Centre Bitung dan Tegal.Adapun, Komisaris dan Direktur PT MTB diketahui sejak 17 Mei 2020 sedang menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas kasus kematian dan pelarungan AKP asal Indonesia yang juga bekerja di kapal berbendera RRT, Lu Qing Yuan Yu 623.Dari laporan Fisher Centre Bitung dan Tegal, keempat AKP tersebut terindikasikan menerima perlakuan kerja paksa dari kapal perikanan berbendera RRT, MV Jin Sheng. Sesuai perjanjian kontrak kerja, seharusnya mereka digaji sebesar USD300 per bulan, namun selama empat bulan bekerja tidak pernah menerima gaji tersebut.Dari empat orang tersebut, dua orang AKP mengalami sakit saat sedang ada di atas kapal. Oleh pengelola kapal, keduanya kemudian dipindahkan ke kapal kecil berbendera Pakistan bernama Herari. Sejak Maret 2020, kedua AKP tersebut, yakni Hamdan dan Eko Suryanto terlantar di Pelabuhan Karachi, Pakistan tanpa mendapatkan bantuan dari PT MTB. Eko akhirnya meninggal dunia pada 22 Mei 2020.Sedangkan, dua orang lagi dinyatakan hilang di perairan Aceh, saat kapal melintas di perairan dekat pulau Weh. Saat itu, total ada enam orang AKP Indonesia yang melompat ke air setelah melakukan perlawanan kepada kru kapal yang melaksanakan praktik kekerasan.Sayangnya, dari enam orang yang melompat ke air laut di dekat Sabang itu, dua orang tidak diketahui nasibnya sampai sekarang. Keduanya adalah Adithya Sebastian dan Sugiyana Ramdhan. Keduanya dan empat AKP lain melompat ke air pada 7 April 2020. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2021-065-15.json | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | [CLS] Masa pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 120/2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Perpres No 1/2020). Perpres ini menggantikan Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Perpres No 1/2016). Dengan kelahiran Perpres No 120/2020 maka perdebatan tentang nasib BRG terjawab.Kebijakan negara dalam pemerintahan Jokowi memandang perlu masih perlu pemulihan gambut (restorasi gambut).Usia BRG berakhir 2020 seperti mandat No 1/2016 yang tegas mengatur itu, kala itu, berbagai skenario terhadap nasib BRG muncul. Apakah terhadap pemulihan gambut dikembalikan ke instansi teknis sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009 atau lanjut proses pemulihan gambut? Atau apakah malah di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana?Simulasi ini pernah menjadi diskusi dan memancing polemik di kalangan akademisi dan peminat pemulihan gambut.Apabila melihat regulasi seperti UU No. 32/2009, PP No. 71/2014 junto PP No. 57/2016, maka lembaga yang mendapatkan mandat untuk menjadi “pemaksa” perintah pemulihan gambut adalah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Politik hukum kemudian dimandatkan KLHK. Mandat ini dapat dilihat Permen LHK No P.18/MenLHK -II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK No. 18/2015). Permen ini menghapuskan Permenhut No 33/2012 dan Permen LH No 18/2012.Untuk mengatur teknis kemudian pengaturan gambut di dalam Pasal 642 Permen LHK No 18/2015, lalu ada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (Direktur Gambut). Direktur gambut di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL). | [1.0, 0.0, 0.0] |
2021-065-15.json | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Melihat kebakaran masif pada 2015, Jokowi kemudian membentuk badan yang melaksanakan restorasi gambut. Harapannya, badan ini dapat menjadi tugas proses percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologi gambut akibat kebakaran yang khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.Pertimbangan Jokowi membentuk badan yang bertugas pemulihan gambut dikenal sebagai politik hukum. Sebuah konsepsi yang melekat kewenangan Jokowi sebagai presiden. Angin segarMenilik semangat dari Pemerintahan Jokowi yang masih memandang pekerjaan pemulihan gambut harus lanjut, termasuk capaian yang hendak diraih, Perpres No 120/2020 merupakan angin segar. Dengan pelaksanaan percepatan pemulihan gambut lanjut, maka pemulihan dapat memperbaiki kehidupan lingkungan jadi lebih baik.Tidak hanya mengatur di sektor gambut, wewenang Badan Restorasi Gambut justru diperluas. Tak hanya pemulihan gambut, juga mangrove.Kalau membicarakan gambut dan mangrove memang menarik perhatian publik di Indonesia terlebih mengaitkan itu dengan berbagai kebakaran, terutama yang masif terjadi di Sumatera dan Kalimantan.Pada 2015, beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan lumpuh. Aktivitas setop. Jutaan orang terdampak, terpapar asap dan banyak orang alami gangguan kesehatan. Penerbangan nyaris berhenti. Ia jadi kenangan pahit di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan.Bahkan, dampak kebakaran 2015, hampir seluruh Pulau Sumatera dan Kalimantan tertutup asap. Singapura dan Malaysia kemudian merasakan getahnya dari kebakaran itu.Kondisi ini, menyebabkan Jokowi menerbitkan Perpres No 1/2016 untuk perintah pemulihan gambut. Perintah pemulihan gambut kemudian berakhir pada 2020.Dalam regulasi, membicarakan gambut dan mangrove tidak bisa lepas dari UU PPLH. Di dalam UU No. 32/2009 pengaturan gambut dan mangrove ditempatkan sebagai kawasan esensial. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2021-065-15.json | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | UU PPLH menyebutkan, sebagai ecoregion. UU ini menyebutkan ecoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berbagai literatur kemudian menempatkan “rawa, gambut, sungai, savana, pesisir, laut, karst”.Regulasi kemudian menegaskan didalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP No. 28/2011 sebagai kawasan ekosistem esensial adalah “karst”, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau) dan wilayah pasang surut, mangrove dan gambut”.Pada Peraturan Pemerintah No. 28/2011 kemudian mendefinisikan sebagai kawasan esensial yang terdiri dari “ekosistem esensial lahan basah dan ekosistem terrestrial”. “Ekosistem lahan basah” kemudian terdiri dari danau, sungai, payau, rawa, mangrove dan gambut’.Ketika gambut sebagai kawasan esensial berdasarkan PP No. 28/2011 juga ditegaskan sebagai “kawasan plasma nutfah spesifik dan atau endemik” seperti tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) PP No. 71/2014.Capaian restorasi gambut seluas 780.000 hektar (88%) dari total restorasi gambut di luar konsesi dan terlibat 109 perusahaan perkebunan seluas 442.000 hektar (79,6%), maka perlu lembaga untuk melanjutkan tugas pemulihan ini. Pekerjaan memulihkan gambut, juga mangrove masih banyak. Semangat politik hukum pemulihan harus lanjut. *Penulis adalah aktivis lingkungan dan advokat. Tinggal di Jambi ****Foto utama: Lokasi Hutan Lindung Gambut Londerang . Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.5, 0.5] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | [CLS] Jumlah pulau yang ada di Indonesia dipastikan bertambah lagi setelah Pemerintah Indonesia merilis data terbaru saat berlangsungnya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pekan ini. Dari data yang dirilis Kemerintah Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia kini terdiri dari 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi.Sebelum jumlah mutakhir tersebut dirilis, pada awal 2017 lalu Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP lebih dulu merilis jumlah pulau yang sudah terverifikasi. Saat itu, dilaporkan bahwa Indonesia sudah terdiri dari 14.572 pulau atau lebih banyak 1.106 pulau dari data resmi sebelumnya.Direktur Jenderal PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta pekan lalu mengatakan, sejak 2015 hingga Juli 2017 dilakukan verifikasi jumlah pulau yang ada dan hasilnya didapat bahwa jumlahnya sebanyak 16.056 pulau. Dengan demikian, jumlah pulau yang terverifikasi saat ini bertambah 2.509 pulau.“Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dilaporkan ke PBB pada konferensi ke-11 sidang UNCSGN. Sehingga, total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” ucap dia.(baca : Bukan 13.466 Pulau, Indonesia Kini Terdiri dari ….) Sidang UNCSGN yang dimaksud, kata Brahmantya, adalah United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names yang berlangsung sejak 7 Agustus lalu. Pada sidang tersebut, Indonesia diwakili KKP bersama Delegasi RI yang diketuai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).“Kita laporkan berupa data pulau bernama ke PBB. BIG merupakan National Names Authority dari Indonesia yang menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi,” jelas dia. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Brahmantya mengatakan, sebagai instansi yang terlibat, KKP bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi (bahasan ilmiah tentang nama tempat, asal-usul, arti, penggunaan, dan tipologinya), validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 hingga 2017.Sebelum dikukuhkan dalam sidang PBB tahun ini, Brahmantya menyebut, pengukuhan oleh PBB untuk pulau-pulau bernama yang terverifikasi terakhir kali dilaksanakan pada 2012 atau lima tahun yang lalu. Saat itu, pengukuhan dilaksanakan pada sidang ke-10 UNCSGN.“Kedepannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah di validasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,” lanjut Brahmantya.(baca : Tak Bernama Sejak Lama, Pemerintah Segera Berikan Status 100 Pulau Kecil dan Terdepan) Pembakuan NamaSelain sidang UNCSGN, pada pekan yang sama juga digelar Pada 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). UNGEGN melalui 24 divisi geografis/linguistik dan kelompok kerjanya, menangani masalah pelatihan, digital file data dan gazetteers, sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi.Adapun, keberadaan UNGEGN bagi setiap negara adalah sebagai pihak yang memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Autorithy dari masing-masing negara. Kemudian, setelah itu didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional seperti gazetteers, atlas, basis data berbasis web, pedoman toponimi atau nama, dan lain-lain.“Sebagai dasar perlunya standardisasi global nama geografis, UNGEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara,” tutur Brahmantya. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Selain berpartisipasi aktif dalam melaporkan jumlah pulau bernama, Brahmantya mengungkapkan, pada sesi ke-30 sidang UNGEGN ini Indonesia melalui anggota Delegasi RI juga berperan aktif dengan mengikuti sebanyak 7 (tujuh) working group tematis dan menjadi pemateri di dalam kegiatan tersebut.Adapun, working group yang dimaksud, adalah Features beyond a single sovereignty and international cooperation , Toponymic data files and gazetteers , Terminology in the standardization of geographical names, Country names, Exonyms, Toponymic education , Geographical names as culture, dan heritage and identity.“Diharapkan keikutsertaan Delegasi RI dalam working group tersebut dapat bermanfaat dalam implementasi dan akselerasi pembakuan nama rupa bumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil,” tegas diaJumlah pulau paling mutakhir tersebut resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.(baca : Lusi, Nama Pulau Paling Baru di Indonesia) Pulau Terdepan Bertambah LagiSekretaris Direktorat Jenderal PRL Agus Dermawan mengatakan, sejalan dengan program KKP yang akan menertibkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, PRL menjabarkannya dengan memulai pengklasifikasian pulau-pulau kecil dan terdepan.Sebelum 2017, kata Agus, jumlah pulau kecil dan terdepan adalah 92 pulau. Namun, itu berubah karena pada 2017 bertambah sebanyak 19 pulau lagi. Dengan demikian, total pulau kecil dan terdepan menjadi 111 pulau.Selanjutnya, menurut Agus, ke-111 pulau tersebut akan segera dilegalisasi, diberikan nama, dan dikelolanya dengan lebih baik lagi.“Itu target kita tahun 2017 ini. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau,” jelas dia. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Agus mengungkapkan, untuk rencana pengelolaan ratusan pulau kecil dan terdepan yang akan dilaksanakan pada 2017, itu akan dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan melakukan koordinasi, maka diharapkan akan ada keselarasan dalam menertibkan pulau-pulau tersebut.“Kita identifikasi masalahnya bersama, kita samakan data, karena luasan semua pulau sudah ada. Tapi akan kita crosscheck dengan Kementerian/Lembaga lain yang mempunyai fungsi planaloginya,” lanjutnya. Di antara kementerian dan lembaga tersebut, Agus mengakui bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelaraskan rencana maupun data.“Selain itu, kita juga menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan valuasi pulau tersebut,” tandas dia.“Sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar ini adalah batas negara. Jadi yang diutamakan negara mau bangun apa di sana, sehingga kita tidak melulu bicara soal investor maupun ekonominya,” tambah dia. Hak Anak PesisirSementara itu, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengkritik kebijakan Pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil. Di antara mereka, terdapat anak pesisir yang nasibnya masih belum menentu hingga saat ini.Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, persoalan anak pesisir sampai kapan pun akan terus ada, mengingat mereka tinggal di lokasi yang jauh dari perkotaan. Tanpa ada pembangunan yang terencana baik, anak-anak pesisir akan terabaikan. Namun, dengan pembangunan yang bagus, anak-anak pesisir juga belum terjamin masa depannya. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Susan mencontohkan, kasus yang sedang hangat saat ini adalah pembangunan pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan proyek reklamasi tersebut, meski terkesan megah, tetapi justru merenggut masa depan anak-anak pesisir yang tinggal di sekitarnya.“Hari ini puluhan anak pesisir di Teluk Jakarta menuliskan sejumlah harapan kepada Pemerintah, diantaranya: negeri ini lebih berdaulat di atas tanah dan airnya; masyarakat pesisir memiliki laut yang bersih dan sehat, serta orang tua mereka mampu melaut lagi,” ungkap Susan menyebutkan harapan anak-anak pesisir yang tinggal di Marunda Kepu dan Muara Angke tersebut.Susan berharap, dengan adanya reklamasi di Teluk Jakarta, itu membawa dampak buruk bagi anak-anak nelayan yang ada di kawasan tersebut. Untuk itu, dia mengingatkan agar Pemerintah bisa membuka hati untuk melihat lebih dekat kondisi anak-anak pesisir di Teluk Jakarta.Di pesisir Jakarta tersebut, Susan menyebut, terdapat 3790 rumah tangga perikanan (RTP) dan 60.221 anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Anak-anak tersebut, kata dia, memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain di seluruh Indonesia. Susan menjelaskan, berdasarkan konvensi Hak Anak PBB pada 1980, terdapat 10 hak yang harus diberikan kepada anak-anak, yaitu:1) Hak untuk bermain;2) Hak untuk mendapatkan pendidikan;3) Hak untuk mendapatkan perlindungan;4) Hak untuk mendapatkan nama;5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;6) Hak untuk mendapatkan makanan;7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;8) Hak untuk mendapatkan rekreasi;9) Hak untuk mendapatkan kesamaan; dan10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.Susan menambahkan, proyek reklamasi yang sedang berlangsung di Teluk Jakarta memberi gambaran dengan jelas bagaimana nasib anak-anak pesisir setelah tempat tinggal dan mencari rezeki bagi orang tua mereka digusur untuk kepentingan pembangunan. | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | “Mulai saat ini, negara harus hadir untuk memperhatikan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak pesisir di Indonesia,” pungkas dia. [SEP] | [0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408] |
2019-047-07.json | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | [CLS] Baca:Banjir dan Longsor Bengkulu, Ada yang Salah dengan Pengelolaan Bentang Alam?Banjir dan Longsor Bengkulu, Perbaikan Lingkungan Prioritas UtamaBanjir dan Longsor Bengkulu, Jalur Hukum Ditempuh Demi Bencana Menjauh** Banjir besar yang terjadi di Bengkulu pada Sabtu, 27 April 2019, mendorong netizen meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Presiden Republik Indonesia untuk menutup tambang batubara. Alasannya, aktivitas tersebut membuat rusaknya hutan di daerah hulu sungai penyebab banjir Bengku.Hingga Minggu, 23 Juni 2019 pukul 09.30 WIB, sudah 78.300 orang menandatangani petisi di laman Change.org tersebut. Petisi bertajuk ‘Tutup Tambang Batubara Penyebab Banjir Bengkulu’ ini dibuat Edy Prayekno, videografer, pada 4 Mei 2019.Menurut cerita Edy, dia tergerak melakukan hal itu, berawal dari pengalamannya menerbangkan drone di hulu Sungai Bengkulu, Maret 2019. Saat itu, dia menemukan area bukaan lahan tambang batubara di hulu DAS Bengkulu, yang merupakan daerah konservasi dan hutan lindung. Satu bulan berselang, tepatnya Jum’at, 26 April 2019, terjadi hujan lebat. Besoknya, tepat pukul 5.30 WIB, genangan air membanjiri sekitar rumahnya. Pukul 09.00 WIB, ketika Edy menerbangkan drone, dia terkaget melihat setengah Bengkulu terendam. Kekhawatirannya akan bencana terbukti.“Pengalaman itu yang mendorong saya membuat petisi,” katanya, Rabu [19/6/2019].Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional [BPBN] per Rabu [01/5/2029] menunjukkan, banjir merenggut 30 nyawa, 6 orang hilang, 184 rumah rusak, 7 bangunan pendidikan terdampak, dan 40 titik infrastruktur rusak [jalan, jembatan, dan gorong-gorong].Daerah yang terdampak banjir tersebar di 9 kabupaten/kota, mulai dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. 46 persen dikapling | [1.0, 0.0, 0.0] |
2019-047-07.json | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Direktur Genesis Uli Arta Siagian mengatakan, sekitar 46 persen wilayah DAS Bengkulu dikapling konsesi perusahaan pertambangan. Luas DAS Bengkulu adalah 51.951 hektar, sedangkan luas konsesi pertambangan yang sudah diizinkan sebesar 21.694 hektar.Selain itu, ada 33 lubang tambang batubara yang belum direklamasi di wilayah DAS Bengkulu. Paling banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebanyak 23 lubang tersebar di wilayah DAS Air Bengkulu, terutama di Hutan Lindung Bukit Daun dan Taman Buru Semidang Bukit Kabu. “Sudah jelas banjir di Bengkulu ini karena DAS yang rusak. Pemerintah harus melakukan evaluasi, lubang-lubang harus direklamasi,” jelasnya. Pengelolaan Tiga akademisi dari Universitas Bengkulu, yakni Heri Suhartono, M. Fajrin Hidayat, dan Edi Suharto telah membuat presentasi kajian Pengelolaan DAS di Provinsi Bengkulu. Mereka yang tergabung dalam Forum DAS Bengkulu menyampaikan informasi tersebut pada “Rapat Evaluasi Pasca-Banjir dan Longsor FKPD Provinsi Bengkulu” pada 27 Mei 2019. Tercatat, ada 89 DAS mengalir di 10 kabupaten/kota di Bumi Rafflesia.Di antara DAS itu ada yang terpantau rusak, yakni DAS Air Bengkulu, DAS Air Kungka, DAS Sebelat, DAS Ketahuan, DAS Air Pino, DAS Air Manna, DAS Air Nasal, DAS Air Luas, DAS Air Kinal dan DAS Air Seluma. Akibatnya, banjir dan longsor terjadi di 9 kabupaten/kota, Provinsi Bengkulu.Para akademisi juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah di wilayah DAS, di hulu dan hilir yang terbagi atas beberapa administrasi kabupaten. Akibatnya, pengelolaan dan aktivitas yang berlangsung tidak terpadu dan tidak sinergis.“Tidak ada master plan pengelolaan DAS terpadu yang jelas dan terukur sehingga tidak ada kejelasan tata ruang sebagai nilai rehabilitasi dan nilai konservasi,”ungkap laporan itu. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2019-047-07.json | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Mereka juga menuliskan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sebagian besar tidak memenuhi kaidah konservasi tanah dan air. Sampai saat ini, belum ada institusi yang mengelola segala aspek di DAS secara utuh. Perencanaan hingga pelaksaan dari hulu hingga hilir tidak tampak.Ada tiga rekomendasi yang disampaikan. Pertama, teknik pengendalian banjir harus dilakukan komprehensif pada daerah rawan dan pemasok air banjir. Kedua, prinsip dasar pengendalian daerah kebanjiran dilakukan dengan meningkatkan dimensi palung sungai sehingga aliran air yang lewat tidak melimpah. Ketiga, pengendalian banjir di daerah tangkapan air bertumpu pada prinsip penurunan koefisien limpasan melalui teknik konservasi tanah dan air. Mengutip Media Center Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, penanganan pasca-banjir dilakukan melibatkan Forkopimda Provinsi Bengkulu, Kabupaten dan Kota, serta pihak terkait. Segala data kerusakan dikumpulkan.Rohidin menjelaskan, Forum Daerah Aliran Sungai [DAS] Terpadu akan dibuat sekretariat khusus. Tujuannya, agar ada upaya perbaikan pengelolaan DAS, terutama empat DAS utama, yaitu Ketahun, Bengkulu, Manna, dan Padang Guci.“Bentuk yang disepakati adalah menanam pohon, pembangunan bendungan dan pelapisan tebing,” jelasnya, Senin [27/5/2019].Gubernur menegaskan, akan meminta perguruan tinggi mengevaluasi dokumen lingkungan. Terutama, kinerja perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di Bengkulu.“Kita tidak bermaksud menghakimi salah satu pihak. Tetapi, kita betul-betul ingin mencari solusi produktif, kolaborasi antara investasi dan kinerja lingkungan menjadi sebuah kebutuhan. Ini semua harus dilakukan bersama, agar memberikan dampak positif untuk lingkungan Bengkulu,” tandasnya. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | [CLS] Kota Malang, Jawa Timur, menghadapi berbagai persoalan seperti masalah banjir, kekumuhan, kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) dan kemacetan dan lain-lain. Yu Sing, arsitek dari Akanoma Studio Bandung menilai beragam masalah ini terjadi karena pemanfaatan lahan kota tak efisien.“Banyak bangunan horizontal yang menggusur RTH. Kota Malang akan tumbuh dan membesar, sedangkan ruang hijau dan pertanian terancam habis,” katanya webinar baru-baru ini. Acara ini dalam rangkaian “Malang Architecture Week 2021Menemukan Ruang.”Yu Sing membandingkan Kota Malang dengan penduduk 7.453 jiwa per kilometer memiliki RTH 5%, sedangkan Jakarta berpenduduk 16.704 jiwa per kilometer persegi dengan RTH 10% dan Bandung penduduk 14.965 jiwa per kilometer memiliki RTH 10%.“Masalah yang jelas terlihat di Kota Malang karena pemanfaatan lahan kota yang tak efisien,” katanya.Kepadatan di Kota Malang belum tinggi, tettapi RTH tinggal secuil lantaran banyak bangunan horizontal menggerus ruang terbuka hijau. Kalau tak direspon, katanya, akan menghabiskan RTH tersisa dan akan menyebabkan kawasan urban dengan perluasan perkotan tak terkontrol.“Bagaimana cara merespon kepadatan yang akan terus bertambah, dan menambah RTH yang penuh? Kota Malang harus tumbuh vertikal. Mulai ketinggian sedang, atau menengah.”Setiap kota, kampung padat menjadi terbuka, ekonomi dan kesejahteraan meningkat.Bagaimana setiap gang di permukiman padat, katanya, bisa terbuka agar ekonomi berkembang. Terbuka resapan tanah, dan menambah ruang hijau, dengan mendirikan kampung kota.Yu Sing, merupakan arsitek nonelitis dan peka lingkugan hidup. Dia menilai, Kota Malang bisa mengembangkan kampung kota.“Resiliensi, ketagguhan atau kelenturan menghadapi bencana masalah yang akan datang. Mencegah dampak bencana yang besar. Mempersiapkan kota resiliens,” katanya. | [1.0, 0.0, 0.0] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Kampung kota berada di daerah strategis. Kampung kota mendominasi peruntukan lahan, sekitar 70%. Sementara penyediaan perumahan melalui jalur formal sektor swasta dan pemerintah hanya mampu menyediakan 15% dari keburuhan rumah. Empat model kampung kotaKampung kota dengan model vertikal, disesuaikan seiring pertumbuhan penduduk, kampung kota harus tumbuh. Kalau tidak, akan mengalami degradasi lingkungan hidup, sedangkan pemerintah tak ada persiapan.Untuk membangun kampung kota vertikal, Yu Sing menawarkan empat model. Pertama, kampung deret. Terdiri atas lima kavling. Multi fungsi menjadi hunian, cafe, toko. Kampung kota menjadi lebih terbuka, RTH bertambah, dan jumlah hunian bertambah. Kekumuhan hilang, rumah warga dikembangkan vertikal menjadi sehat dan ramah lingkungan.Kedua, rumah bersama. Kalau kavling terlalu sempit, ada konsilidasi empat rumah menjadi satu yang dibangun vertikal. Satu blok dibangun vertikal bersama jadi delapan hunian, sebagian disewakan atau dijual hingga memberi pendapatan tambahan pemilik unit.Ketiga, kampung susun terdiri atas permukiman dalam satu RT. Ia dibangun vertikal untuk hunian, rumah sewa, kos, dan homestay. Volume ruang hijau pun makin luas.Keempat, kawasan fungsi campuran terdiri atas perukiman satu RW yang didesain vertikal dalam sebuah kawasan. Terbangun sekolah, pasar, tiga bangunan untuk rusunami, serta apartemen yang bisa dijual. Sepertiga fasilitas publik, sepertiga area komersial seperti hotel, toko, kuliner dan kantor sewa, sepertiga untuk rusunami.“Dengan pola kesepakatan, kepentingan, dan keuntungan bersama. Bukan diambil alih pengembang. Keuntungan tetap milik warga,” katanya.Yu Sing mencontohkan, Kampung Notoyudan di Yogyakarta, hanya berjarak satu kilometer dari Jalan Malioboro. Selama ini, katanya, tak berkembang, stagnan dan makin padat padahal lokasi strategis. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.