Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2019-083-18.json	Demo Perusahaan Sawit, Warga Sembuluh Keluhkan Danau Tercemar Limbah	Demo Perusahaan Sawit, Warga Sembuluh Keluhkan Danau Tercemar Limbah \| [CLS] Terik matahari di Desa Sembuluh I, tidak menyurutkan semangat ratusan warga berunjuk rasa ke perusahaan sawit PT. Salonok Ladang Mas, Minggu [13/1/2019]. Mereka menuntut keadilan yang telah diabaikan korporasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.Masyarakat gabungan tujuh desa ini, Tabiku, Bangkal, Terawan, Danau Sembuluh I, Danau Sembuluh II, Telaga Pulang, dan Desa Cempaka Baru, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menyampaikan sejumlah persoalan.Jarak tanam kebun kurang 500 meter dari danau, pencemaran limbah pabrik, pestisida, dan pengambilalihan tanah warga untuk lahan perkebunan adalah sejumlah pelanggaran perusahaan yang disampaikan masyarakat. Sembuluh merupakan danau terbesar di Kalimantan Tengah seluas 7.832,5 hektar dengan panjang 35,68 kilometer.Wardian, tokoh masyarakat Sembuluh yang tanahnya dicaplok perusahaan di sekitar Danau Sembuluh menyatakan limbah perusahaan telah mengotori danau dan merusak habitat ikan. “Semula danau kami airnya bening. Kami minta kondisi danau dikembalikan semula dan lahan di sekitarnya dihijaukan lagi. Ada 53 jenis ikan yang hidup seperti jelawat, arwana, tabiring, dan bamban. Kami harap pemerintah melihat langsung pelanggaran perusahaan.”Wardian mengatakan, masyarakat berharap danau dapat difungsikan sebagaimana semula: sumber air bersih, sumber penghidupan, dan jalur transportasi. “Akibat pencemaran, kami kesulitan air dan perusahaan tidak pernah memberikan solusi untuk segala permasalahan.”Baca: Banyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh Haji Multani, Ketua Koperasi Danau Alam Subur yang menangani plasma perusahaan PT. Salonok Ladang Mas, menyatakan keberadan lahan perusahaan akan diverifikasi. “Terkait lahan perusahaan, verifikasi tetap berjalan,” tuturnya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-083-18.json	Demo Perusahaan Sawit, Warga Sembuluh Keluhkan Danau Tercemar Limbah	Demo Perusahaan Sawit, Warga Sembuluh Keluhkan Danau Tercemar Limbah \| Safrudin Mahendra dari Sove our Borneo (SOB) Kalimantan Tengah menyebut, aksi masyarakat Sembuluh sebagai bentuk kegelisahan. Hampir 20 tahun investasi masuk ke daerah tersebut yang nyatanya membuat warga banyak merugi, seperti pencemaran danau yang merupakan sumber penghidupan mereka. “Tangkapan ikan berkurang, janji-janji investasi yang katanya mau memberi kesejahteraan tidak realisasi, tetutama soal plasma,” katanya.Kondisi ini harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan evaluasi perizinan. “Kami lihat, perusahaan menggarap lahan di luar hak guna usaha (HGU). Harus ada evaluasi dan sanksi. Jangan lagi bebani masarakat,” ujarnya baru-baru ini.Baca juga: Anggota DPRD Kalteng dan Petinggi Grup Sinar Mas Tersangka Kasus Suap Limbah Sawit Kuasai lahan, awal konflikHasil riset Walhi Kalimantan Tengah menunjukkan, konflik lahan terjadi setelah masuknya perusahaan sawit. Pada 1994-1995 diawali PT. Agro Indomas di Sembuluh seluas 12 ribu hektar, yang awalnya masuk Desa Terawan, Bangkal, Sembuluh I dan Dukuh Lampasa. Proses masuknya dengan survei untuk mengetahui di mana saja lokasi tanah masyarakat yang terkena langsung pembukaan perkebunan.Konflik mulai terlihat ketika proses land clearing pada 1996. Ganti rugi tanah dan kesepakatan perusahaan dengan masyarakat Terawan, Dukuh Lampasa, Bangkal dan Sembuluh I mengalami kendala. Perusahaan ini sekarang memiliki pabrik pengolahan CPO (Crude Palm Oil) sendiri.Perusahaan sawit lainnya yang ada di sekitar Sembuluh adalah PT. Sawit Mas Nugraha Perdana (12.000 ha), PT. Kerry Sawit Indonesia (19.202 ha), PT. Rungau Alam Subur (6.725 ha), dan PT. Salonok Ladang Mas (12.750 ha) yang didemo masyarakat.Sebelum perusahaan sawit masuk, di Sembuluh telah ada perusahaan hak penguasaan hutan (HPH), yaitu PT. Gajah Seno Sakti dan PT. Kayu Mas yang beroperasi 1980-an. HPH tersebut sedikit banyak berperan mengeksploitasi hutan di sekitar Sembuluh.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-083-18.json	Demo Perusahaan Sawit, Warga Sembuluh Keluhkan Danau Tercemar Limbah	Demo Perusahaan Sawit, Warga Sembuluh Keluhkan Danau Tercemar Limbah \| Foto utama: Buah sawit. Foto: Rhett Butler/Mongabay [SEP]	[0.5, 0.5, 0.0]
2015-027-15.json	Polri (Baru) Tetapkan Tujuh Tersangka Korporasi Pembakar Lahan	Polri (Baru) Tetapkan Tujuh Tersangka Korporasi Pembakar Lahan \| [CLS] Polri telah menangani 148 laporan terkait pembakaran hutan dan lahan, dan menetapkan 140 tersangka. Dari jumlah itu baru tujuh tersangka dari korporasi. Keseluruhan, Polri tengah menyidik 27 perusahaan. “Tujuh tersangka korporasi tadi pagi sudah ada yang ditangkap di Riau,”katanya usai rapat terbatas di Istana Presiden, Rabu (16/9/15), seperti dikutip dari Setkab.go.id.Ketujuh korporasi itu PT. BMH, (Sumsel), tersangka JLT, PT. RPP (Sumsel) tersangka P, PT. RPS (Sumsel) tersangka S, PT. LIH (Riau) tersangka FK. Lalu, PT. GAP ( Sampit, Kalteng) tersangka S, PT. MBA (Kapuas), tersangka GRN dan PT. ASP ( Kalteng) tersangka WD.Badrodin menegaskan, ketujuh tersangka itu termasuk pelanggaran korporasi, dan masih bisa berkembang. Dari pemeriksaan-pemeriksaan nanti, katanya, bisa saja ada penetapan tersangka lagi.Sedangkan 20 perusahaan yang masih dalam penyidikan Polri, yakni, PT. WAJ, PT. KY, PT. PSM, PT. RHM, PT. PH, PT. GS, PT. RED, PT. MHP, PT. PN, PT. TJ, PT. AAM, dan PT. MHP, PT. MHP di dua tempat berbeda. Lalu PT. SAP, PT. WMAI, PT. TPR, PT. SPM, PT. GAL, PT. SBN, dan PT. MSA.Perusahaan-perusahaan ini, katanya, dikenakan pasal-pasal dalam UU Perkebunan, UU 39 Tahun 2014, UU Kehutanan pasal 78, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“Perintah Presiden jelas, penegakan hukum harus tegas agar tahun depan tidak terjadi lagi . Mudah-mudahan penyidikan ini berjalan dengan lancar,” katanya.Dia menyarankan, pemerintah selaku regulator memberikan sanksi tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar ini, seperti blacklist perusahaan hingga ke depan tak bisa memohon izin lagi.Presiden: cabut izin perusahaanPresiden Joko Widodo, dalam ratas itu kembali menegaskan tak ragu-ragu menindak pembakar lahan, termasuk mencabut izin perusahaan. Presiden menekankan penegakan hukum harus betul-betul berjalan.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2015-027-15.json	Polri (Baru) Tetapkan Tujuh Tersangka Korporasi Pembakar Lahan	Polri (Baru) Tetapkan Tujuh Tersangka Korporasi Pembakar Lahan \| “Siapa yang bersalah dan menjadi tersangka harus diambil tindakan tegas. Jangan ragu-ragu. Jangan sampai terulang kembali tahun depan. Malu kita pada hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah dengan mudah melalui semua upaya. Perusahaan yang membakar cabut saja izinnya,” kata Presiden sore itu seperti dikutip dari website BNPB.Menyangkut dampak terhadap warga, dia meminta tim kesehatan turun ke lapangan melayani masyarakat menderita karena asap. “Semua yang sudah direncanakan harus dijalankan. Target ditetapkan harus berhasil. Water bombing harus tepat sasaran.”Kepala BNPB, Willem Rampangilei, melaporkan kondisi terkini hotspot dan jarak pendang mulai membaik dengan upaya pemadaman dan hujan. Upaya pemadaman diintensifkan melalui udara, darat. Lalu, upaya penegakan hukum, dan sosialisasi. [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2015-063-01.json	Ayo, Selamatkan Pulau Bangka dari Sekarang!	Ayo, Selamatkan Pulau Bangka dari Sekarang! \| [CLS] Keberadaan Pulau Bangka di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara saat ini kondisinya terus mengalami degradasi lingkungan, sehingga mengancam kehidupan masyarakatnya. Penyebabnya diduga kuat karena beroperasinya sebuah perusahaan energi yang bergerak dalam pertambangan bijih besi. Perusahaan tersebut sudah melaksanakan operasinya dalam beberapa tahun terakhir ini.Hal itu tersebut diungkapkan Rihunu, salah seorang warga disana yang melakukan advokasi ke Jakarta. Menurutnya, masyarakat setempat merasa tidak nyaman dengan kehadiran PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang berasal dari Tiongkok tersebut, karena dalam operasinya memangkas kawasan hijau dan mengubahnya menjadi kawasan pertambangan yang tandus.‘’Kami merasa itu sangat mengganggu kami. Karena ekosistem yang sedang kami tempati keberadaannya sangat terancam. Padahal, disitulah kami setiap hari tinggal dan mencari nafkah. Apa jadinya kalau semua itu dibiarkan saja,’’ ujar Rihunu di Jakarta, Jumat (24/04/2015).Karena dirasa sudah mengganggu, warga di Pulau Bangka yang mendapat pendampingan hukum, memutuskan untuk menggugat secara hukum keberadaan perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN) Manado.Namun, meski PTUN mengabulkan gugatan warga, perusahaan tersebut menyatakan banding ke Mahkamah Agung (MA). Namun, sekali lagi, hukum berpihak pada warga dan MA menyatakan bahwa perusahaan tersebut salah dan tidak boleh melakukan operasional perusahaan lagi di Pulau Bangka.‘’Keputusan inkrach keluar pada 24 September 2013 atau hampir dua tahun yang lalu. Namun, setelah itu, bupati (Minahasa Utara) tetap memberi izin pelaksanaan pertambangan. Itu yang hingga saat ini tidak masuk diakal kami,’’ ucap Rihunu.Kerusakan Pulau Tak Bisa Dihentikan	[0.5, 0.5, 0.0]
2015-063-01.json	Ayo, Selamatkan Pulau Bangka dari Sekarang!	Ayo, Selamatkan Pulau Bangka dari Sekarang! \| Selain merusak lingkungan, operasi pertambangan itu juga menyalahi aturan. Menurut Direktur Yayasan Nurani Minahasa, Jull Takaliuang, Pulau Bangka sebenarnya dikategorikan sebagai pulau kecil di Indonesia. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.‘’Sesuai UU tersebut, Pulau Bangka harusnya dimanfaatkan sebagai kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara,’’ ujar Jull.Karena menyalahi peruntukkan, Jull menjelaskan, dampak yang sudah terlihat saat ini adalah sangat tidak baik dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya, karena mulai ada penggundulan hutan dan penimbunan bakau serta sungai yang berlokasinya di area operasional PT MMP.Meski belum dilakukan ke seluruh pulau, namun kata Jull, itu sudah cukup membuat masyarakat resah karena dikhawatirkan ke depannya bisa lebih buruk lagi.’’Padahal, warga juga tahu kalau di sekitar Pulau Bangka itu ada perairan yang sangat diidolakan oleh penyelam dari seluruh dunia. Potensi alam itu juga akan terancam kalau Pulau Bangka mengalami kerusakan,’’ tutur dia.‘’Sebenarnya itu sudah ada teguran secara tertulis dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), namun tetap tak digubris. Ini membuat kami semakin bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya di balik kasus ini,” ucap Jull.Selain dari KKP, ada juga surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meminta PT MMP untuk menunda kegiatan pertambangan dikarenakan belum ada keputusan zonasi dari Kabupaten Minahasa Utara.Kerugian Negara Rp200 triliun	[0.5, 0.5, 0.0]
2015-063-01.json	Ayo, Selamatkan Pulau Bangka dari Sekarang!	Ayo, Selamatkan Pulau Bangka dari Sekarang! \| Sementara itu menurut Tama S Langkun dari Aliansi Menolak Limbah Tambang (AMMALTA), akibat penambangan yang masih dilakukan, negara mengalami kerugian sangat banyak. Jika tidak dihentikan, maka kerugian akan terus bertambah besar lagi. Padahal, sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 100, pemegang ijin usaha penambangan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.“Kenyataannya itu tidak dilakukan. Ini jelas pelanggaran lagi. Sudah operasionalnya melanggar, mereka juga melanggar yang lain. Belum lagi pelanggaran pemanfaatan lahan yang tidak boleh untuk pertambangan. Banyak sekali pelanggarannya,” ungkap Tama.Namun, Tama memastikan bahwa kepentingan masyarakat bukan semata untuk meraih materi uang, namun bagaimana bisa memperjuangkan Pulau Bangka bisa kembali seperti semula, tanpa kerusakan. ”Warga sudah tidak peduli uang, mereka hanya ingin Pulau Bangka kembali hijau saja,” tandas dia.Seruan penyelamatan Pulau Bangka juga diungkapkan musisi pentolan grup Slank, Kaka, yang terbiasa melakukan penyelaman di perairan sekitar Pulau Bangka. Menurut Kaka, sebelum ada pertambangan, Pulau Bangka sangat indah dan tenteram.”Namun sekarang, kondisinya sudah berbeda. Warganya masih ramah, tapi mereka tidak bisa menutup mata ada kerusakan alam di pulau. Itu yang dikhawatirkan warga,” ujar dia.Pulau Bangka secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Luasnya mencapai 4.800 hektare. Di dalamnya ada empat desa, termasuk Desa Kahuku yang selama ini menjadi lokasi pertambangan bijih besi. [SEP]	[0.6666666865348816, 0.3333333432674408, 0.0]
2020-056-18.json	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan \| [CLS] Sejumlah pengajian lingkungan dihelat selama bulan Ramadhan ini. Salah satunya kajian terkait para perempuan penjaga bumi dan tentang melaksanakan adab-adab lingkungan.Pengajian Ramadan secara virtual dihelat Pengurus Pusat (PP) Aisyiyah dengan tema Perempuan Penjaga Bumi pada Sabtu (16/5/2020). Menghadirkan Amanda Katili Niode, Manager The Climate Reality Project Indonesia, Nana Firman dari Green Faith International dan Pengurus Muhammadiyah New York, dipandu Hening Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB Aisyiyah Pusat.Atikah M. Zaki Koordinator Bidang Lingkungan, Kesehatan, dan Penanggulangan Bencana LLHPB Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuka dengan pemaparan sejumlah konsepsi agama Islam terkait lingkungan. Misalnya melarang segala perusakan, langsung dan tak langsung. “Harus terdepan melestarikan alam. Memahami landasan pelestarian lingkungan, ini tanggung jawab semua manusia,” ujarnya.Atikah membahas 7 pahala yang akan terus mengalir, di antaranya mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon, membangun masjid, mewariskan ilmu, keberadaan anak yang selalu mohon ampun setelah kiamat. Sebalikknya, tindakan menebang pohon, menggunduli hutan, membuang limbah termasuk merusak alam yang mendatangkan bencana, kabut asap, pemanasan global, banjir, dan lainnya.baca : Saatnya Memulai Kebiasaan Green Ramadhan di Masa Pandemi Selanjutnya Amanda Katili menjelaskan The Climate Reality Project adalah bagian dari organisasi yang dibentuk mantan Wakil Presiden Amerika Al Gore. Ada 20 ribu relawan di 154 negara untuk pengarusutamaan perubahan iklim.Menurutnya ada tiga cara menyikapi perubahan iklim ini. Dari individu, sebagai organisasi sehingga dampaknya lebih besar, dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang mendukung.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-056-18.json	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan \| Secara sederhana tanpa istilah teknis, ia memaparkan sebab dan akibat perubahan iklim pada sekitar 50-an peserta webinar. Kegiatan manusia seperti pembangkit batubara, kebakaran hutan, dan aktivitas pabrik membuat selimut bumi lebih tebal, pantulan sinar matahari tak bisa keluar dan bumi makin panas. Terjadi krisis iklim, dan mengakibatkan bencana alam.Ketika lebih panas, maka hutan mudah terbakar, hasil panen bisa gagal. Pihak paling rentan atau terdampak adalah lansia, kaum miskin, tuna wisma, bayi, anak, orang dalam kondisi gangguan medis, dan gangguan mental. “Dampaknya pada perempuan. Kekerasan seksual dan ancaman kematian saat bencana alam, jika gagal panen maka beban kerja bertambah, persediaan kurang. Kelangkaan air sehingga harus jalan jauh mengorbankan pendidikan,” paparnya terkait dampak perubahan iklim.Ia mengingatkan krisis iklim tak hilang walau pandemi. Karena tekanan bumi sudah berlangsung berabad-abad. Tips yang paling mudah untuk mengurangi emisi yang membuat bumi makin panas misalnya menikmati masakan rumah, kurangi daging karena peternakan menggunakan sumberdaya besar lahan dan energi. Tidak berarti menghilangkan. Selain itu mengutamakan pangan lokal dan kurangi sampah makanan.Perempuan sering tak dapat dukungan, terutama dalam menghadapi krisis ganda, pandemi dan krisis perubahan iklim walau sedang di rumah saja. Di sisi lain ada harapan membentuk dunia baru, mengubah cara hidup yang merugikan. Fakta menunjukkan ada keunikan kepemimpinan perempuan di negara yang lebih berhasil melawan pandemi.baca juga : Bukber Minim Sampah dan Puasa Plastik Isi Ramadhan di Bali Nana Firman dari Green Faith, organisasi lintas agama untuk keadilan lingkungan mengampanyekan agar pemuka agama mengangkat pesan tentang pelestarian alam. “Sehingga punya modal untuk mengajak jamaahnya melalui khotbah, majelis taklim, dan lain sesuai ajarannya. Menghubungkan dengan kondisi saat ini,” ajaknya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-056-18.json	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan \| Ia menyontohkan saat Green Faith kampanye di Konferensi Perubahan Iklim COP di Jerman pada 2017 mereka mengajak mengubah gaya hidup. “Kita naik becak dan sepeda ke gedung PBB untuk kampanye komitmen mengubah gaya hidup,” ingatnya menunjukkan foto-foto.Perempuan dinilai lebih menunjukkan aksi ekologis dan dekat sekali dengan masalahnya. Karena itu muncul berbagai organisasi global yang mewadahi misalnya Women Environment Development Organization (We Do), Women Climate Action Network, dan lainnya.Kampanye Green Ramadan disebut sangat kontekstual karena di saat ibadah puasa, sampah malah makin banyak, dan tak sedikit makanan jadi mubazir. Usulan lain adalah terus membuat kegiatan-kegiatan menyiapkan generasi muda sebagai Perempuan Penjaga Bumi.Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Aisyiyah ini menggali nilai-nilai Islam dalam penyelamatan bumi. Memahami Ibu Bumi dalam situasi Pandemi Covid 19 dan bagaimana menanggulangi, serta belajar dari berbagai negara bagaimana penyelamatan bumi oleh perempuan.“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar Ruum: 41).menarik dibaca : Produksi Sampah dari Rumah Meningkat di Masa Pandemi Corona, Kok Bisa? Praktik Kesadaran LingkunganMenyemangati untuk melaksanakan praktik kesadaran lingkungan juga dihelat Zero Waste Indonesia dengan tajuk Adab Lingkungan dari Sudut Pandang Agama Islam, Minggu (17/5) bersama praktisi dan penulis buku DK. Wardhani. Seorang ibu yang berhenti bekerja sebagai dosen, dan tekun menulis beberapa buku dan kelas-kelas mengelola sampah rumah tangga.	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-056-18.json	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan \| Wardhani membuat buku Menuju Rumah Minim Sampah, Bye bye Sekali Pakai dan sejumlah kelas zero waste. Ia mengaku mengenal isu lingkungan dari kampus. Karena itu ia meyakini sebelum bisa mengajari harus melakukan dulu. “Adab lingkungan kita harus diimplementasikan,” ujarnya dalam diskusi via Instagram live.Setelah itu ia bisa mendokumentasikan pengalaman lewat buku dan komik. “Ada hadist menyebut jika melakukan kebaikan dan mereka mengikuti, kamu dapat kiriman kebaikan. Misal menunjukkan cara komposting sama anak. Kebaikan berantai,” paparnya. Kalau abai, maka menurutnya abai pada keyakinan agama.Dalil kewajiban kaum muslimin menurutnya pertama harus belajar. Kalau punya ilmu, amalkan. Sayangnya kewajiban pada alam jarang dibahas, misal pada tanah, hewan, dan isi alam lainnya. “Misal jika menyiksa kucing, ada hak mahluk lain yang harus ditegakkan. Ada unta yang diberi beban berat, ditinggal sebentar. Rasullulah minta menurunkan beban dulu, diberi air, baru ditinggal. Sayangilah apa yang di bumi niscaya kita disayangi Zat yang ada di langit,” tuturnya. Melaksanakan hal kecil untuk melindungi alam adalah mencegah kemungkaran. Wardhani mengingat kisah ketika malaikat mengajukan keberatan kepada Allah ketika akan diciptakan manusia karena diprediksi melakukan kerusakan di bumi. “Tapi Allah beri peluang kita, menjadi manusia yang dikehendaki Allah,” tutur ibu yang rutin berbagi tips dan menunjukkan cara mengelola sampah di rumah serta berkebun ini di medsosnya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-056-18.json	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan \| Dalam kehidupan sehari misalnya adab lingkungan saat mandi dan wudhu. “Kita biasanya mandi dengan air berember-ember baru merasa bersih. Banyak ustandz mempraktikkan wudhu dengan air satu mud (setara 0,68 liter), tak harus berkali-kali tapi rata digosokkan ke bagian tubuh wajib,” jelasnya. Cara mengingatkan untuk hemat air memang tak mudah, ia pernah melakukan di masjid. Wudhu sah bukan pada banyaknya air yang digunakan. Karena itu perlu banyak pemuka agama yang terus mengajak dan menunjukkan wudhu hemat air.Menurutnya waste identik pada sampah, padahal perlu diterapkan minim penggunaan air, waktu, energi, dan lainnya. Ia juga megingatkan anjuran-anjuran nabi. Di antaranya, walau kiamat, jika masih bisa menanam harus dilakukan. Tidak melakukan pemborosan, buang makanan, dan lainnya karena Indonesia tercatat sebagai penyampah makanan terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. “Makanlah dari buah di musimnya, berikan pada orang miskin, dan jangan disia-siakan,” demikian potongan kutipan terkait kebijakan mengelola pangan ini.Seorang netizen minta konfirmasi, “apakah tempat komposting itu tempat jin?” Menurut Wardhani tidak benar karena komposting artinya sudah dibuatkan sistem, diniatkan untuk diurai. “Kalau TPA dan TPS bisa jadi, karena segala sampah bercampur dan tak diurai. Misal di awal penciptaan, anak Nabi Adam bertengkar untuk memberi persembahan terbaik. Terjadi pembunuhan pertama di muka bumi, salah satu meninggal. Oleh Allah memberi tahu cara memperlakukan terbaik, dengan menguburkan. Kembali ke tanah dan terurai,” tuturnya. Salah satu website yang direkomendasikannya adalah Ecomasjid.id berisi ragam artikel ekologis dan materi khutbah-khutbah lingkungan hidup untuk pemimpin ibadah. Ini salah satu isinya :	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-056-18.json	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan \| Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya“. (QS. Al-Hijr [15]:19-20)Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya sesuai dengan kebutuhan makhluk penghuninya, yakni kita sebagai manusia. Allah telah membentangkan bumi yang saat ini kita tinggali bersama lengkap dengan gunung-gunung yang indah, hutan rimba beserta segala penghuninya yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia.Untuk menjaga keseimbangan alam, Allah juga telah menciptakan sungai-sungai yang meliuk indah hingga ke lautan biru beserta seluruh ekosistemnya. Semua disediakan oleh Allah untuk dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diberi mandat untuk memelihara, selain memanfaatkanya, dengan cara mengelola sumber daya alam tersebut berdasarkan asas kelestarian. Dengan melestarikan alam yang telah disediakan Allah maka alam akan memberi kemakmuran bagi kita semua hingga anak cucu, generasi yang akan datang.Sayang karena ambisi dan ego manusia amanat untuk memanfaatkan dan mengelola alam secara lestari belum terjadi. Hutan-hutan masih dibakar untuk membuka lahan baru dan mendapat kayu ilegal, hewan-hewan langka dan dilindungi diburu diambil daging dan kulitnya, sungai-sungai diracun untuk mendapat ikan, laut dibom agar tangkapan banyak dan masih banyak lagi perbuatan manusia yang merusak alam demi kepentingan sesaatnya. Akibat ulah manusia tersebut malapetaka kerusakan alam terjadi di mana-mana yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-056-18.json	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan	Membangkitkan Pengajian Lingkungan Saat Pandemi dan Ramadhan \| Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ”Barangsiapa tidak menyayangi siapa (yang berada) di bumi maka tidak menyayanginya siapa (yang berada) di langit”. (HR. Thabarani). [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2014-031-19.json	Udang-Merah Sangihe, Jenis Baru yang Kritis di Daftar Merah	Udang-Merah Sangihe, Jenis Baru yang Kritis di Daftar Merah \| [CLS] Udang-merah sangihe (Ceyx sangirensis) merupakan salah satu jenis burung baru yang ditetapkan di 2014 ini. Burung endemik Sangihe, Sulawesi Utara, ini awalnya dimasukkan dalam jenis udang-merah sulawesi (Ceyx fallax). Terakhir kali terlihat tahun 1997 dan sampai sekarang belum ditemukan lagi.Jihad, Bird Conservation Officer Burung Indonesia, menuturkan bahwa jenis raja-udang berukuran kecil ini resmi ditetapkan sebagai jenis burung baru melalui kajian Daftar Merah 2014. Kajian yang dilakukan oleh BirdLife International -organisasi konservasi alam yang memiliki 120 mitra di seluruh dunia- ini juga menambah kekayaan jenis burung di dunia menjadi 10.425 jenis atau sepuluh persen lebih banyak.Ini dikarenakan adanya penambahan 361 jenis burung bukan-petengger (non-passerine) yang kini diakui sebagai jenis baru. Beberapa jenis tersebut berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. “Berdasar kajian ini di Indonesia terdapat penambahan setidaknya 48 jenis yang merupakan hasil pemisahan dari jenis yang sudah ada sebelumnya, serta satu penambahan dari temuan jenis baru,” tutur Jihad dalam rilisnya kepada Mongabay Indonesia.Meski udang-merah sangihe berstatus pendatang baru, namun nasibnya justru masuk dalam kategori terancam punah. Survei yang dilakukan Burung Indonesia, organisasi konservasi pelestarian burung liar dan habitatnya, pada 2004-2006 maupun di 2009 tidak berhasil menemukan jenis ini. Pengamatan singkat yang dilakukan di Hutan Sahendaruman pada 2014 juga nihil hasilnya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-031-19.json	Udang-Merah Sangihe, Jenis Baru yang Kritis di Daftar Merah	Udang-Merah Sangihe, Jenis Baru yang Kritis di Daftar Merah \| Berdasarkan bukti nyata tersebut, kajian Daftar Merah 2014, maka burung yang menghuni hutan primer dataran rendah ini statusnya ditetapkan sebagai jenis Kritis. Status ini mengartikan bahwa hidupnya hanya selangkah lagi menuju kepunahan jika tidak ada kegiatan pelestarian. Di Sangihe sendiri, meski hutan primer dataran rendahnya nyaris habis, namun udang-merah sangihe diduga masih bertahan di lembah-lembah berhutan yang tidak terjangkau. Meskipun, jumlahnya relatif sedikit.Karena itu, kajian yang diserahkan kepada badan konservasi dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature) menekankan pentingnya pelestarian beberapa bird hotspot (daerah kaya jenis burung) yang kondisinya tercekam.Agus Budi Utomo, Direktur Eksekutif Burung Indonesia, menjelaskan bahwa Sangihe merupakan daerah penting untuk endemisme dan keterancaman karena memiliki banyak jenis unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Sangihe juga memiliki jenis langka terancam punah. “Daerah-daerah semacam ini telah ditetapkan menjadi prioritas konservasi dunia, dan sangat memerlukan aksi konservasi secepatnya untuk melindungi habitat dan masa depan burung-burung kritis seperti udang-merah sangihe,” terang Agus.Sementara di Jawa, jenis baru yang diakui seperti pelatuk punggung-emas (Chrysocolaptes strictus) yang statusnya Rentan dan raja-udang kalung-biru (Alcedo euryzona) berstatus Kritis menunjukkan bahwa pulau terpadat di dunia ini juga menjadi rumah bagi sejumlah jenis unik. Namun, padatnya penduduk dan hilangnya habitat alami di pulau ini menjadi ancaman tersendiri bagi keberadaan jenis-jenis baru tersebut.Memang, raja-udang kalung-biru saat ini diakui sebagai jenis endemis Jawa. Namun, jenis serupa yang ada di Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan yang semula juga dimasukkan dalam jenis yang sama, kini diberi nama baru yaitu raja-udang peninsula atau Alcedo peninsulae.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-031-19.json	Udang-Merah Sangihe, Jenis Baru yang Kritis di Daftar Merah	Udang-Merah Sangihe, Jenis Baru yang Kritis di Daftar Merah \| Dr. Stuart Butchart, Kepala Bidang ilmu Pengetahuan BirdLife, mengatakan bahwa Daftar Merah tidak hanya penting untuk membantu mengidentifikasi jenis-jenis yang perlu upaya pemulihan. Namun juga, dapat memfokuskan rencana konservasi dengan mengidentifikasi lokasi maupun habitat kunci yang perlu dilestarikan, termasuk Daerah Penting bagi Burung (DPB) dan Daerah Penting bagi Keragaman Hayati. “Daftar Merah yang terus diperbarui akan membantu dalam penetapan prioritas konservasi dan pendanaan di masa depan,” ujarnya. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-066-15.json	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli?	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli? \| [CLS] Hutan mangrove di Provinsi Aceh, tersebar di wilayah pantai timur. Kawasan ini meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen.Data WWF Indonesia bersama Forum DAS Krueng Peusangan dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, dalam program Share Resources Joint Solutions [SRJS] menyebutkan, luas mangrove di Aceh Timur sekitar 18.080,45 hektar. Sementara, Aceh Tamiang [15.447,91 hektar], Kota Langsa [5.253,15 hektar], Aceh Utara [959,11 hektar], Lhokseumawe [88,34 hektar], dan Bireuen [25,57 hektar].Mangrove tersebut terdiri tiga famili yaitu Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, dan Euphorbiaceae serta 7 jenis pohon: Bruguiera gymnorrhiza, Excoecaria agallocha, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, dan Sonneratia ovata.Namun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015, mangrove yang masuk kawasan hutan dilindungi hanya 9.876,39 hektar.Rinciannya, Aceh Timur [4.797,25 hektar], Aceh Tamiang [4.216,33 hektar], dan Kota Langsa [862,81 hektar]. Sementara mangrove di Kabupaten Aceh Utara, Bireuen dan Kota Lhokseumawe, berada di area penggunaan lain.Baca: 7 Fakta Penting Mangrove yang Harus Anda Ketahui Perwakilan Aceh Wetland Foundation [AWF], Yusmadi Yusuf mengatakan, sebagian besar hutan mangrove di pantai timur Aceh dalam kondisi rusak berat dan sedang.“Menyusut akibat perkebunan, permukiman, pertambakan, dan penebangan liar,” ungkapnya, Rabu [02/02/2022].Penebangan umumnya dilakukan untuk bahan baku arang yang dijual ke Sumatera Utara. Ini terjadi di Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Tata kelola pemanfaatan kawasan hutan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan [SIPUHH] juga belum berjalan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-066-15.json	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli?	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli? \| “Pemerintah Aceh harus memprioritaskan mangrove sebagai kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Cabut izin pemilik konsesi yang terbukti melanggar. Libatkan komunitas adat terkait pengelolaan dan lakukan restorasi pada kawasan terdegradasi,” ungkapnya.Jika kerusakan tidak segera ditangani, bencana alam akan sering terjadi di pantai timur Aceh, termasuk masalah abrasi.“Nelayan menangkap ikan dan kepiting di areal mangrove, jika mangrove rusak hilang harapan mereka,” ujar Yusmadi.Baca: Hutan Mangrove di Pesisir Timur Itu Menyusut Khairan, masyarakat Kuala Langsa, Kota Langsa menyebutkan, jika dapur arang masih ada maka menyelamatkan mangrove masih sulit. “Saya melihat perahu-perahu kecil mengangkut kayu bakau ditebang ilegal yang dibawa ke dapur arang.”Setelah dibakar, arang dipasok ke Sumatera Utara menggunakan truk. Ini sering terjadi dan jarang dilakukan penertiban. “Setahu saya, di perbatasan provinsi ada pos penegak hukum termasuk pos polisi hutan,” terangnya.Baca: Penting Bagi Kehidupan, Harusnya Mangrove Tidak Dirusak RehabilitasiPenelitian yang dilakukan staf pengajar Universitas Al Muslim, Rini Fitri dan Iswahyudi pada 2010 menunjukkan, pantai timur Aceh merupakan kawasan pesisir strategis sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur, yang sebagian besar penduduk terpusat di pesisir.“Tekanan lahan sangat tinggi, terutama untuk tambak yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir,” terang mereka di Jurnal Hidrolitan Universitas Jambi.Upaya pengelolaan mangrove secara baik dan berkelanjutan adalah dalam bentuk rehabilitasi dan konservasi. “Rehabilitasi berupa penghijauan kawasan pesisir sebagai green belt dalam bentuk penanaman jenis Rhizophora sp.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-066-15.json	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli?	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli? \| Rini dan Iswahyudi menambahkan, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jenis Rhizophora yang ditanam berasal dari Rhizophora mucronata. Jenis ini dipilih, selain ketersediaan bibit, juga pada kondisi substrat pasir berlumpur dan kemampuan pertumbuhannya.“Jenis ini lebih cepat tumbuh dan daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Namun, dampak jangka panjang dikhawatirkan terjadi pengurangan spesies mangrove alami akibat dominansi satu jenis tanaman. Kekhawatiran lainnya adalah rentannya mangrove rehabilitasi terhadap serangan hama akibat sistem satu spesies,” papar mereka. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| [CLS] Wilayah perairan laut di Indonesia sejak lama menjadi lokasi favorit bagi para pemilik kapal yang terbiasa memalsukan ukuran kapal perikanan mereka menjadi lebih rendah dibandingkan dengan ukuran aslinya. Praktik tersebut membuat Negara mengalami kerugian karena nilai pajak menjadi berkurang.Akibat praktik tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan nilainya tidak signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut harus diatasi secara bersama dengan membuat terobosan yang bisa memperbaiki keadaan.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhamamd Zaini menjelaskan, salah satu upaya yang telah dilakukan KKP dalam mencegah terjadinya praktik ilegal tersebut, adalah dengan menetapkan skema pungutan PNBP pasca produksi.Penetapan skema tersebut diyakini bisa menjadi solusi dalam upaya memberantas praktik pengelabuan ukuran kapal menjadi lebih rendah (mark down) yang bisa dilakukan oleh pemilik kapal-kapal perianan berukuran di Nusantara.“(Juga) mendongkrak PNBP sumber daya alam perikanan yang selama ini masih minim,” ucap dia belum lama ini di Jakarta.Dengan kata lain, melalui penetapan skema pungutan PNBP pasca produksi, celah untuk melakukan praktik kecurangan ukuran kapal perikanan akan tertutup sama sekali. Hal itu bisa terjadi, karena formulasi untuk skema pungutan tidak akan lagi menyertakan ukuran kapal.Akan tetapi, saat dilakukan penghitungan besaran pungutan PNBP Pasca Produksi, yang akan dilakukan oleh KKP adalah penekanan pada dua poin. Di antaranya adalah penghitungan indeks tarif dan nilai produksi ikan saat didaratkan di pelabuhan perikanan.baca : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Penghitungan skema pungutan tersebut sudah diatur secara resmi dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.Zaini menerangkan, sebelum PP tersebut ditetapkan, penghitungan skema pungutan PNBP pasca produksi pada sektor kelautan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh ukuran tonase kapal. Akibatnya, banyak pemilik kapal yang melakukan kecurangan dengan mengelabui ukuran kapal yang sebenarnya.“Ini bukan hanya merugikan keuangan Negara saja, tapi juga mengacaukan penghitungan sumber daya ikan yang dimanfaatkan,” jelas dia.Meski demikian, walau sudah ditetapkan dalam bentuk PP, skema pungutan PNBP pasca produksi pada subsektor perikanan tangkap baru akan diberlakukan secara resmi pada awal 2023 mendatang. Aturan tersebut akan diterapkan secara menyeluruh di pelabuhan perikanan seluruh Indonesia.Menurut dia, saat ini hingga akhir 2022 mendatang, sistem yang berlaku dan digunakan secara resmi adalah penghitungan pra produksi yang skemanya meliput penghitungan poin tarif range gross tonnage, produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan tonase kotor kapal.Dengan melihat skema penghitungan pra produksi tersebut, Muhammad Zaini menilai kalau skema penghitungan pasca produksi adalah cara yang tepat untuk menegakkan keadilan bagi Negara dan juga pelaku usaha perikanan.“Sebab pemilik kapal membayar tarif PNBP sesuai dengan jumlah ikan yang didaratkan dan harga ikan ketika didaratkan,” ungkap dia.baca juga : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan? Rasa adil yang dijamin akan didapat oleh kedua belah pihak, adalah karena ada kategori persentase tarif yang terbagi menjadi dua. Pertama, adalah besaran tarif 5% dari hasil tangkapan untuk kapal penangkapan ikan berukuran maksimal 60 gros ton (GT).	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Kedua, adalah besaran tarif 10% dari hasil tangkapan ikan untuk kapal penangkapan ikan berukuran di atas 60 GT. Persentase tarif ini lebih sedikit dibanding sistem pra produksi yang menyertakan tarif PNBP 25 persen.Zaini menerangkan, penerapan skema penghitungan pasca produksi dinilai lebih baik, karena itu akan menghitung seluruh ikan yang sudah berhasil ditangkap dan kemudian didaratkan. Juga, akan dihitung berapa harga jual ikan yang berlaku pada saat tersebut.“Jadi tidak bisa lagi kira-kira. Jadi berapa jumlahnya, lakunya berapa, jenis (kapalnya) apa. Itulah yang menjadikan patokan, apakah lima persen atau sepuluh persen,” tegas dia.Penetapan PP 85/2021 menjadi langkah awal untuk memperbaiki kinerja keuangan dari KKP yang selama ini selalu tidak mencapai hasil yang memuaskan. Aturan yang menjadi dasar penerapan tarif pasca produksi itu, bisa menjadi momentum untuk meningkatkan PNBP dari subsektor perikanan tangkap.Hal tersebut diungkapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan RI Kurnia Chairi. Menurut dia, meski tumbuh positif dalam lima tahun ini, namun kontribusi PNBP perikanan hanya mencapai 1,5 persen dari rerata penerimaan sumber daya alam non migas.Detailnya, sepanjang periode 2015 hingga 2020 rerata nilai PNBP perikanan baru mencapai Rp417 miliar tahun. Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah angka PNBP dari minerba, kehutanan, dan panas bumi yang nilainya mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun.“Secara besaran, sumber daya alam dari perikanan ini memang yang paling kecil dibanding sumber daya alam lain dari sisi non migas,” tutur dia.perlu dibaca : Ini Tantangan Menyeimbangkan Fungsi Ekonomi dan Ekologi di Laut Nusantara	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Di sisi lain, walau mendapat sorotan karena menjadi instansi Negara yang menyumbangkan nilai PNBP kecil, KKP terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan PNBP melalui kebijakan perikanan terukur.Diketahui, untuk meningkatkan PNBP perikanan, KKP akan mulai menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur pada awal 2022. Kebijakan tersebut adalah pengendalian yang dilakukan dengan menerapkan sistem kuota (catch limit) kepada setiap pelaku usaha.Kebijakan tersebut akan memberikan batasan untuk area penangkapan ikan dan jumlah ikan dengan memberlakukan sistem kuota melalui kontrak penangkapan untuk jangka waktu tertentu, musim penangkapan ikan, dan jenis alat tangkap.Juga, memberlakukan pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/pembongkaran ikan, suplai pasar domestik, dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ditetapkan.Adapun, kuota penangkapan sendiri ditentukan berdasarkan kajian dari Komite Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) dan organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO). Kuota akan diberikan kepada pelaku usaha atau nelayan dengan pembagian kuota untuk nelayan tradisional, tujuan komersial, dan non komersil.Terakhir, penerapan kebijakan tersebut juga untuk menghentikan penangkapan ikan berlebihan (overfishing) yang mengancam populasi perikanan, dan sekaligus menghapus praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tak sesuai regulasi (IUUF) dan mengubahnya menjadi praktik legal, dilaporkan, dan sesuai regulasi (LRRF).baca juga : Pengawasan Terintegrasi untuk Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2022 Sebelumnya, Direktur Jenderal PSDKP KKP Adin Nurawaludin mengaku sudah menyusun strategi pengawasan saat kebijakan penangkapan terukur mulai berjalan pada awal 2022. Strategi yang sudah disiapkan itu terdiri dari empat tahapan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Rinciannya, adalah pengawasan sejak dari sebelum kegiatan penangkapan ikan (before fishing), saat sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan (while fishing), selama pendaratan hasil tangkapan ikan (during landing), dan setelah pendaratan hasil tangkapan ikan (post landing).Selain penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang merupakan bagian dari program peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap, ada dua program prioritas lain KKP yang diharapkan bisa ikut membangkitkan ekonomi dari perikanan dan kelautan.Keduanya adalah pengembangan subsektor perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Kemudian, pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.Tiga program prioritas tersebut akan berjalan dalam kurun waktu dari 2021 hingga 2023 mendatang. Khusus untuk penangkapan terukur, KKP berharap bisa mendorong peningkatan PNBP dengan cepat, karena nilai produksi perikanan laut Indonesia mencapai Rp132 triliun per tahun.Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono, nilai produksi sebanyak itu memberikan peluang produksi hingga melebihi 10 juta ton per tahun. Selain itu, kebijakan penangkapan terukur bisa memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| [CLS] Ramadhani dan Herry Susanto, berboncengan menyusuri Kota Mamuju, Sulawesi Barat dengan motor bebek sambil memboyong sekarung pakan kucing. Dari belakang, tim dokter hewan menyusul. Tujuan kami hari itu, rumah megah berkelir putih, di sudut kota, yang menjadi pos relawan.“Di sana ada anjing. Katanya sakit,” kata Dani, sapaan akrab Ramadhani.Siang itu, 23 Januari lalu, Mamuju seperti biasa, panas dan bikin gerah. Kami tiba di rumah dengan keringat sekujur tubuh.Di kolong bale-bale, seekor anjing cokelat kecil berbaring lesu. Dua mata terbuka, menatap kosong. Bulu pendek halus tumbuh di sekujur tubuhnya. Belang putih membundar di moncong hitam.Ini anjing domestik betina. Karena persoalan ras, orang kerap menjuluki anjing kampung. Relawan di rumah itu tak tahu asal si anjing.Dokter yang tiba mendekati anjing, lalu mengelus. Kehadiran kami bukan ancaman baginya. Tak ada sambutan gonggongan. “Bersih sekali,” kata dokter.Dokter menghadiahkan segenggam makanan kering. Si anjing bangkit mendekat, mengendus makanan itu dan melahap habis. “Waduh, ternyata kau lapar. Ha..ha..ha..,” kata si dokter.Dia baik-baik saja dan tak perlu perawatan medis. Hanya lapar.Dani dan Herry bergabung di Tim Posko Kesehatan Hewan Mamuju. Mereka adalah relawan satwa dari Centre for Orangutan Protection (COP), organisasi berbasis di Jakarta Selatan, yang memerangi segala kejahatan terhadap orangutan dan satwa liar di Indonesia, sejak 2007.Mereka tiba 19 Januari, empat hari seyelah gempa 6,2 Magnitude merusak Kota Mamuju dan memaksa warga seantero kota mengungsi. Baca juga: Amuk Lindu di Majene [1] Posko Kesehatan Hewan buka saban hari, sejak 18 Januari 2021, di Gedung Dinas Pertanian Mamuju. Hingga sore, posko ini selalu kedatangan warga, yang membawa kucing atau sekadar mengambil pakan. Pakan juga tersedia buat ternak. Halaman gedung itu juga jadi tempat tinggal sementara bagi Dani dan Herry.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Posko Kesehatan Hewan terbuka bagi siapapun yang datang demi piaraan dan ternak, tetapi itu tidak cukup dalam memastikan kesejahteraan hewan di Mamuju, ketika orang-orang sibuk menangani bencana.Semasa tanggap darurat bencana, hewan-hewan piaraan macam anjing dan kucing terlantar. Mereka adalah korban bencana yang tak pernah terhitung dalam angka korban gempa rilisan pemerintah.Tidak sedikit ada satwa terluka hingga mati karena terkena runtuhan. Para pengasuh meninggalkan mereka terkurung dalam rumah, sedangkan hewan-hewan tanpa pengasuh yang hidup liar di emperan kota, kesulitan mendapat makan. Toko hewan belum buka.Dani dan Herry buat memastikan pangan ini. Bergerilya mereka, saban hari hingga langit mulai gelap. “Yang pasti, mereka dapat makan yang cukup,” kata Dani.Mamuju adalah titik bencana yang kesekian kali dikunjungi Dani dan Herry sebagai relawan hewan. Dua orang itu, menembus lokasi terdampak bencana demi menyelamatkan hewan-hewan dari keterpurukan. Bagi mereka, kala bencana, kesejahteraan semua makhluk hidup harus terjamin. ***Kami memasuki sebuah perumahan kelas menengah di Kota Mamuju. Tak ada siapapun hari itu. Dani dan Herry memasuki pekarangan sebuah rumah berkelir krem. Menerawang masuk melalui jendela, seraya memanggil sesuatu di dalam, “Pus… pus….”Dua kucing belang nan cantik muncul dari balik kaca. Pengasuh kucing itu sebelumnya melapor ke Posko, bahwa meninggalkan piaraan kesayangan terkurung dalam rumah, dia keburu mengungsi di luar kota. Baca juga: Kalut Penanganan Gempa Mamuju-Majene, Mitigasi pun Minim [2] Dani menyambungkan panggilan video ke si empu rumah, meminta izin membuka jendela. Ini kali kedua mereka menyambangi rumah itu. Pengasuh kucing domestik itu adalah seorang perempuan. Lewat kamera, dia berbicara ke piaraannya dan menerima balasan meongan. Si pengasuh seperti paham apa yang disampaikan kucing-kucing manjanya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Dari sela teralis besi, Herry memasukkan pakan kucing. Si empu senang melihat dua kucingnya begitu lahap. Kami agak lama di rumah itu, tak ingin menganggu ‘perjumpaan’ mereka. Sang pengasuh jelas rindu ke “anak-anaknya.”Kami meninggalkan rumah itu dengan jendela terbuka. Si empu rumah sama sekali tak keberatan. “Biar kucingnya bisa keluar nanti cari makan,” kata Dani. “Besok kita cek lagi.”Kota Mamuju, adalah rumah bagi populasi kucing. Kami jarang menemukan anjing di jalan, kecuali yang terkurung dalam rumah. Sepanjang jalan, mata Dani dan Herry terus menyisir kanan kiri jalan, menembus sela bangunan roboh, kolong mobil, dan halaman-halaman rumah kosong. Kucing punya kebiasaan bersembunyi. “Kalau begini, mata mesti awas,” kata Dani.Bila satu dari kami melihat kucing, kami kompak berhenti dan Dani turun memberi mereka makan yang cukup. Segenggam atau bisa lebih. Beberapa kucing mengambil jarak awas, atau hanya terpaku menonton kami yang sedang menawarkan mereka makan. Kerja-kerja ini sungguh butuh kesabaran.Ketika matahari tepat di atas, kami sampai di satu permukiman padat, sekitar Pelabuhan Mamuju. Seekor kucing belang yang gempal sedang mengais makanan dari tempat sampah. Kami berhenti. Kucing itu urung mendekati kami. “Sini! Udah. Jangan malu-malu,” kata Dani.Di permukiman ini, kata Dani, ada sosok bapak yang suka menolong kucing-kucing terlantar di sekitar rumahnya. Kami menyambangi rumah si bapak yang jadi panti kucing. Dani ingin menitipkan pakan. Hari itu, si bapak sedang keluar. “Di sini ada banyak anakan kucing.”Depan rumah si bapak, anak kucing, seukuran genggaman orang dewasa muncul mengekori kami. Meongannya terus melengking. Dani memberi makan, Herry lekas mencari yang lain.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Kucing ini pasti tidak sendiri. Tepat samping rumah, di antara lemari reot, seekor kucing kecil berbaring di dalam kardus air kemasan.Tengkuk penuh nanah dan dua mata lengket. Tubuh kurus. Makanan yang diberikan sama sekali tidak disentuh.Kami melesat ke posko. Kucing malang itu segera menjalani pemeriksaan medis. Dokter membersihkan luka dan melepas kulit mati di tengkuk. Dari gejalanya, kucing itu terjangkit virus calici, virus flu yang menyerang kucing dan mematikan, bernama Feline calicivirus.Dokter menyuap makanan memakai spuit dan menyuntikkan cairan ke tubuhnya. Meski terkesan lemas, meongan si kucing tidak berhenti. Setelah perawatan, kucing yang diberi nama Harbor ini sudah sembuh. ***Ma’ruf Achsinul Fikri, sosok di balik pendirian Posko Kesehatan Hewan Mamuju, belakangan Posko Hewan juga berdiri di Majene, di Kecamatan Malunda.Sebelum gempa, Ma’ruf bertugas di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Simboro, Mamuju, sebagai dokter hewan. Hari pertama buka, relawan hanya Ma’ruf dan seorang lagi. Selanjutnya, relawan dari Palu, Makassar, dan COP berdatangan. Kebanyakan dari mereka adalah pencinta kucing.Ma’ruf membuka donasi melalui Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan melalui website galang dana. Donasi datang sungguh banyak. “Ternyata banyak mau yang bantu. Apalagi dari Makassar, Palu, Jawa.”Pasien di Posko, kata Ma’ruf, memiliki gejala umum, antara lain, nafsu makan berkurang, pencernaan terganggu, dan perubahan perilaku yang sebelumnya riang dan aktif berubah jadi pemurung dan penakut. “Umumnya, stres karena gempa. Trauma. Mungkin karena guncangan, sama suara gemuruh.”Posko kesehatan hewan, tak hanya soal bagi pakan gratis. Di sini, juga dibuka pelayanan medis. Selama berdiri, sedikitnya 141 kucing dan tiga anjing yang telah menjalani perawatan medis. Sebanyak 12 mesti operasi.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| “Terakhir ini, kena reruntuhan, kakinya harus diamputasi,” kata Ma’ruf. “Jadi, yang terdampak bukan manusia saja.” Penanganan satwa minim ketika bencanaMelihat Posko Hewan Mamuju bekerja di masa tanggap bencana, bagai melihat pementasan spektakuler tanpa sorak ramai. Mereka bekerja di bawah bayang stigma bahwa mereka antipati pada manusia yang menjadi korban bencana.“Sempat dipertanyakan posko utama di provinsi, karena saat yang lain menyelamatkan manusia, tim relawan satwa malah membuka posko untuk satwa,” kata Dani. Namun, katanya, karena manfaat luar biasa, akhirnya mereka mengerti. Kalau melihat beberapa negara maju, upaya penyelamatan satwa saat bencana sudah jamak bahkan sudah lakukan mitigasi.Pemerintah mendata rumah pengasuh hewan yang hidup di wilayah rawan bencana. Pengasuh juga menempel stiker di depan rumah yang memuat jumlah piaraan. “Jadi ketika bencana terjadi dan pemilik rumah harus mengungsi, tim penanganan satwa akan gunakan data itu untuk pemeriksaan awal dan pemeriksaan tiap rumah sesuai stiker.”Peran satwa ketika bencana juga perlu diingat. Anjing terlatih (K9) dikerahkan menembus ancaman untuk mencari korban bencana, atau tingkah polah hewan piaraan bisa menghibur pengasuh yang sedih karena bencana.Kehilangan hewan kesayangan sama sedihnya kehilangan seorang terkasih. Hubungan manusia dan hewan, katanya, seperti kucing dan anjing, sangat masuk akal dan bukan hal berlebihan.“Saya mengenal beberapa orang yang memiliki hubungan kuat kepada kucing atau anjing piaraanya. Ketika piaraan sakit, dia akan sama paniknya ketika mendengar kerabatnya jatuh sakit.”Selain hewan peliharaan, hewan ternak macam sapi dan kambing juga menjadi pangkal ekonomi keluarga untuk pulih sehabis bencana atau jadi cadangan pangan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Dani berharap, penanganan bencana kelak memasukkan satwa dalam aturan tertulis hingga bisa setara dengan tim penanganan manusia. Bantuan satwa pun, katanya, bisa menjangkau daerah terpencil.“Untuk itu, ketika tim mitigasi bencana (pemerintah: BNPB, BPBD, Basarnas dan lain-lain) konsentrasi kepada penyelamatan manusia maka penanganan satwa juga semestinya berjalan bersamaan. Trauma fisik harus segera ditangani. Begitu juga kematian satwa, kalau tidak ditangani dengan cepat akan menjadi sumber penyakit baru,” kata Dani.Di Indonesia penanganan bencana bagi satwa belum ada. Untuk itu, perlu ada persiapan bagi yang punya satwa piaraan. Pemilik satwa, kata Dani, bisa menyiapkan hal terbaik, antara lain, ada akses keluar dari rumah seperti lubang keluar masuk kucing/anjing.“Juga menyiapkan kandang yang sewaktu-waktu bisa untuk mengungsi dan membuat jaringan kepemilikan satwa/komunitas hingga bisa saling membantu.” ****Foto utama: Seekor kucing sedang menjalan perawatan medis. Foto: Agus Mawan/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-051-01.json	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro \| [CLS] Ada botol mineral plastik diolah menjadi burung karya Sanggar Tiku tuk. Ada streofom bekas jadi robot oleh Kelompok Katanya. Ada juga batubata berbentuk sumur dan kaleng cat jadi bentuk tangan. Masih banyak lagi. Semua karya ini terbuat dari sampah. Lewat karya ini, para komunitas dan seniman ingin menyampaikan pesan persoalan sampah dan lingkungan di Malioboro dan Yogyakarta.Gawe ini menjadi bagian pada acara tahunan “Festival Ruwahan Apeman Malioboro #VI, Ruwatan Sampah Cokro Manggilingan.” Festival ini diadakan menjelang puasa sekaligus ruwatan. Ruwat dalam bahasa Jawa berarti lepas atau terlepas. Harapannya, Jogja bisa bebas sampah.Rangkaian kegiatan festival yang berlangsung 5-14 Juni 2015 ini, ada sarasehan, workshop recycle sampah, sampai pameran patung recycle sampah. Pada 14 Juni akan ada kirab budaya, menampilkan tiga gunungan. Ada satu gunungan berisi apem, gunungan sampah dan recycle sampah.Siska Florensia dari Tasik, Jawa Barat, terlihat serius mengamati karya berbentuk ular hijau, terbuat dari ban bekas. “Kreatif dan keren semua karya dari barang bekas,” katanya.Karya cukup menarik perhatian dari Komunitas Satu Atap berjudul “Airku Habis Dipinjam Tetangga.” Karya ini menyampaikan kondisi pertumbuhan kota yang tidak memiliki blue print dengan melibatkan aspek lingkungan dan tanpa wawasan kedepan akan berdampak sumber mata air kurang. “Kekeringan musim kemarau dan banjir kala hujan menjadi masalah terus berulang,” tulis komunitas ini.Imam R Rastanegara, Ketua Panitia mengatakan, sampah jadi persoalan menjadi fokus mereka, khusus di Malioboro. “Dari keprihatinan itu digelarlah ruwatan sampah ini.”Sampah di JogjaHalik Sandera Direktur Walhi Yogyakarta mengatakan, penanganan sampah memerlukan sinergi antarwilayah, mengingat aliran sungai tidak hanya terletak di satu daerah.“Contoh di Jogja ada program edukasi penanganan sampah, apakah di Sleman atau Bantul dilakukan?”	[1.0, 0.0, 0.0]
2015-051-01.json	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro \| Idealnya, penanganan masalah sampah sama antarwilayah. Jika edukasi dan sosialisasi pola kebiasaan membuang sampah hanya fokus satu wilayah, masalah sampah di sungai tidak bisa terpecahkan. “Perlu peran aktif pemerintah provinsi.”Catatan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta, sampah setiap hari bisa mencapai 230 ton. Kepala BLH Yogjakarta, Irfan Susilo mengatakan, daerah perbatasan merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar. Warga, katanya, masih biasa membuang sampah sembarangan. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-069-12.json	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit?	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit? \| [CLS] Hampir setahun sudah, tepatnya 14 April 2016, Presiden Joko Widodo, mengumumkan bakal ada kebijakan moratorium sawit dan batubara. Kala itu, sambutan positif datang dari berbagai kalangan menyikapi niatan dalam tataran perbaikan tata kelola hutan dan lahan ini.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bergerak bikin evaluasi semua perizinan sampai bikin draf. Soal moratorium batubara, diundur dulu, fokus sawit.Hari berganti bulan, bahkan sudah berganti tahun, kebijakan yang kabarnya berupa Instruksi Presiden itupun tak kunjung datang. Pertemuan lintas kementerian tahun lalu kerab berlangsung. Apa kabar moratorium sawit?”Pemerintah mau membangun fiksi atau serius untuk menghentikan kejahatan lingkungan oleh korporasi?” kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional, kepada Mongabay.Bagaimanapun, katanya, moratorium sawit ini menjadi komitmen Jokowi yang terus dinanti. Pemerintah, katanya, jangan hanya bikin wacana hingga membuat publik menanti janji.”Kami harap berbentuk Inpres ini akan lebih kuat kalau ada penegakan hukum,” katanya, baik bagi level pemerintah pusat maupun daerah.Proses pembuatan moratorium yang lama ini, kata Zenzi, hendaknya mampu memberi indikator jelas terhadap perbaikan fungsi dan daya dukung lingkungan.”Tak hanya sebatas mengevaluasi perizinan. Penegakan hukum jadi bagian dalam moratorium.”Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani mengatakan, tarik-menarik terjadi dalam tubuh kabinet kerja Presiden Jokowi. Dimana, banyak politisi dan pejabat di rantai pasok industri sawit.”Jelas, rancangan kebijakan ini pun menghambat rencana ekspansi untuk memenuhi target produksi di angka 40 juta ton pada 2020.”Dalam pembuatan kebijakan, katanya, pemerintah tak melakukan konsultasi publik. Para pegiat lingkungan, seperi Walhi, Yayasan Madani, Greenpeace Indonesia dan lain-lain tak mendapatkan kesempatan menyuarakan langsung.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2017-069-12.json	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit?	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit? \| ”Kita tak pernah mendapatkan undangan untuk bahas moratorium sawit. Jelas tak libatkan masyarakat sipil,” katanya.Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan, sudah sebulan lalu finalisasi. ”Sudah ada di meja Presiden, sejak bulan lalu (Februari, red),” katanya di Jakarta. Dia belum tahu kapan aturan terbit.Pembahasan aturan ini terbilang alot diduga tarik menarik antara kepentingan perlindungan lingkungan (hutan) dan ekonomi.”Apapun yang diputuskan tak akan bisa memuaskan kepentingan maksimum ekonomi dan konservasi, selalu ada tradeoff antara keduanya,” kata Herry Purnomo, Guru Besar IPB kepada Mongabay.Dia bilang, cari titik temu dari kedua kepentingan itu tidaklah mudah. Lintas kementerian saja, dari KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, bisa punya pandangan lain.”Kementerian Perekonomian ini harusnya bisa menjembatani lintas kepentingan dan Presiden berani memutuskan atas nama kepentingan masyarakat banyak,” katanya.Tarik menarik kepentingan ini, katanya, tak wajar, kala dilandasi keserakahan dan melawan hukum dan aturan berlaku.”Solusinya hanya pada tata ruang.”Herry bilang, sebenarnya, ada banyak celah mensinergikan kepentingan konservasi dan ekonomi, dengan mengembangkan pendekatan bentang alam atau landscape approach. Industri sawit, perlu menyadari hutan dan konservasi penting. Tanpa hutan, sawit akan hancur. Pasokan air terganggu, hama dan penyakit meledak, perubahan iklim akan makin terasa. Begitu juga pertanian jadi penting untuk pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat tanpa merusak lahan.”Sawit seharusnya dikembangkan pada lahan bukan hutan atau lahan pertanian dan budidaya.”Untuk itu, hanya keberanian Presiden dalam mengambil keputusan agar ada langkah maju. ”Ini kan sudah lama didiskusikan.” [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| [CLS] Pagi buta, Ruliyah sudah bangun menyiapkan sarapan untuk cucunya. Dia masuk ke dapur dan menyalakan listrik, tak lama terdengar suara blender untuk menghaluskan cabai dan bumbu lain. Aroma nasi goreng menyeruak memenuhi dapur. Ruliyah hanya perlu sekitar 20 menit untuk menghidangkan nasi goreng, goreng pisang dan bakwan serta seteko kopi. Cahaya dari lampu LED 5 watt di dapur memberikan penerangan cukup. Listrik yang Ruliyah nikmati ini bersumber dari matahari.Perempuan 59 tahun warga Dusun Talang Aro, Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Jambi ini sudah tinggal lebih 30 tahun tanpa listrik.Dusun Talang Aro, kampung kecil terletak di tepi Sungai Batanghari, Batanghari. Kampung ini hanya bisa dijangkau dengan menyeberang sungai, perjalanan memakan waktu sekitar satu jam dari Kota Muarabulian, ibukota kabupaten. Talang Aro dihuni 89 keluarga yang hidup dari berkebun.Sejak 1987, Ruliyah, hidup tanpa listrik di dusun ini. Dia dan almarhum suaminya, ngajar ngaji hanya bisa mengandalkan lampu templok untuk menerangi rumah mereka saat malam hari. Ketika suaminya mulai pakai genset pada 2000-an, mereka harus mengeluarkan biaya besar buat beli solar. Setiap minggu, mereka harus menghabiskan 15 liter solar hanya untuk mendapatkan penerangan dari pukul 18.00-21.00.Segalanya berubah pada 2015, ketika Talang Aro teraliri listrik pembangkit listrik tenaga surya. PLTS yang terletak di seberang sungai dengan kapasitas 20 KWP kini bisa menyuplai listrik untuk 72 keluarga di dusun itu, termasuk Ruliyah dan keluarganya.Dia senang karena tak lagi tergantung genset yang mahal dan boros. Dia juga merasa lebih aman karena tak lagi khawatir terkena bahaya api atau asap genset. Kini, dengan enam lampu LED berdaya 5 watt, satu TV LED, dan blender, dia bisa masak dan menikmati penerangan sepanjang waktu.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| “Sudah delapan tahun kami tidak gelap-gelapan lagi. Sudah bisa juga menonton TV walaupun sebentar. Kalau listriknya mau habis pasti sudah bunyi-bunyi, itu tandanya. Harus dimatikan TV nya, Alhamdulillah-lah sekarang.” Kehadiran listrik tenaga surya sangat membantu dia dan warga sekitar dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan juga membuatnya merasa lebih tenang dan nyaman. Dia berharap, program ini terus berlanjut dan makin banyak masyarakat bisa menikmati manfaat listrik terjangkau seperti saat ini.“Kami sudah nyaman dengan listrik matahari ini, ga perlu bayar-bayar token. Itu mahal, kalau bisa kami mau ini daya saja yang dinaikkan. Ditambah lagi, biar semua rumah bisa dapat. Kami bisa bikin makanan makanan ,usaha kalau listriknya nambah,” katanya.Nuraini, juga rasakan hal serupa. Hari itu, perempuan 63 tahun ini sedang menjerang air di dapur. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya yang mengalami gangguan mental tinggal bersamanya.Nuraini masuk katgori keluarga pra sejahtera. Dia mencukupi keperluan sehari-hari dari sumbangan anak-anaknya yang lain. Dia mengeluarkan Al quran kecil dan berkata. “Saya bisa ngaji malam-malam karena ada listrik matahari ini. Kalau bayar, semua anak-anak yang bayar. Saya numpang hidup dengan mereka,” katanya.Dia menekan tombol sakelar lampu, rumah beralas semen dan berdinding kayu seketika terang. Azan magrib terdengar lamat-lamat. Nuraini menutup dua jendela di kamar depan dan samping rumah berukuran 4×6 meter itu. Selama hidupnya, dia baru delapan tahun ini bisa merasakan listrik. Energi matahari di JambiAgus Chaidar, Sunarto dan Kamal Afrianto memasang topi pengaman dan sepatu boot yang tergantung di ruangan peralatan PLTS berkapasitas 15 KWp itu. Mereka membersihkan panel surya yang mulai berdebu. Musim kemarau dengan posisi datar sekitar 70 cm dari tanah membuat debu mudah menempel.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| “Kalau tidak sering dibersihkan ini memengaruhi penyerapan panas. Berpengaruh pada energi yang dihasilkan juga,” katanya.Usai bersihkan panel, Sunarto duduk di bawahnya. Mereka melihat sekring (fuse) panel surya khawatir ada yang putus. “ Biasa kalau panas terlalu terik, fuse putus.”Selama delapan tahun beroperasi, PLTS Sungai Aro dirawqat tiga teknisi. Mereka bergantian memeriksa semua komponen. Pemeriksaan rutin setiap hari dan per minggu.Pada 2017, PLTS sempat rusak. Satu inverter tak berfungsi terpicu sambaran petir dan pemeliharaan minim. Mereka terpaksa mengoptimalkan pemakaian pada siang hari, dan malam dibatasi. Selama dua tahun mereka menunggu perbaikan hingga mulai 2019 sudah beroperasi baik.“Sejak itulah, kami merawat dan memelihara PLTS ini. Dak mau lagi terulang, rusak. Perbaikan butuh dana dan waktu lama,” kata Sunarto.Agus dan dua temannya bukan dari sekolah kelistrikan. Mereka mendapatkan pelatihan satu kali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), selebihnya latihan sendiri.“Kemarin waktu pelatihan kami dikasih pilihan. Pemeliharaan dan pengoperasian, dua temen saya Sunarto dan Kamal Afrianto, ambil pemeliharaan. Saya ambil pengoperasian. Kami belum pelatihan soal instalasi,” katanya. ***Bertahan dengan listrik energi matahari bukanlah perkara mudah. Sekitar 60 kilometer dari Dusun Talang Aro, Desa Sialang Pungguk, Kecamatan Kecamatan Muara Bulian, Batanghari, mendapat bantuan PLTS dari dana alokasi khusus energi skala kecil 2016. Hanya setahun warga bisa menikmati listrik PLTS. Pada 2018, komponen rusak satu per satu, mulai inverter dan baterai tak berfungsi.Sekarang mereka tidak bisa memanfaatkan PLTS. Bangunan tidak terurus dan kabel-kabel berantakan. Pagar pembatas pun sudah jadi tempat jemuran pakaian oleh warga.	[0.0, 1.0, 0.0]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| Asnawi, Kepala Dusun Sialang Pungguk bilang, mereka hanya memanfaatkan listrik PLTS siang hari atau selama matahari bersinar terik. “Alat sudah banyak rusak, baterai-baterai juga tidak berfungsi lagi.”David, warga Desa Sialang Pungguk berkeluh kesah karena PLTS tidak berfungsi. Mereka kesulitan seperti saat anak-anak susah belajar dan mengaji. “Kalau bisa kami berharap nian PLTS ini dibenarin. Ini kami kembali lagi pakai genset dan lampu templok. Kemarin ada satu rumah yang hampir terbakar karena lampu ini, “ katanya.Jambi, berkomitmen peningkatan bauran energi terbarukan melalui RUED DI 2025 jadi 24%. Pada 2050, jadi 40% dan tertuang dalam Perda Jambi Nomor 13/2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Jambi 2019-2050.Data Dinas ESDM 2015, bauran energi masih didominasi minyak bumi 89,77% disusul energi terbarukan 6,82%, batubara 3,36% dan gas 0,05%.Angka bauran energi terbarukan naik di data ESDM 2022. Serapan bauran energi dengan energi terbarukan 15,22%, minyak bumi 63,77%, batubara 13,65% dan gas 7,45%.Setyasmoko Pandu Hartadita , Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas ESDM Jambi melihat, komitmen penggunaan energi terbarukan dalam RUED Jambi, mungkin pada 2025 bisa 24% kalau PLTA Kerinci beroperasi.Bicara potensi energi terbarukan sebesar 8.847 megawatt dari surya, disusul bionergi, panas bumi, air dan angin. Pandu bilang, saat sudah mendata 23 PLTS terpusat (komunal) tersebar di tujuh kabupaten, yakni, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Bungo.Untuk sebaran PLTS rumahan dengan sistem solar home system ada 250 titik. Saat ini, hampir sebagian, kata Pandu, dalam kondisi rusak dan terbengkalai.“Tantangan yang kita hadapi untuk mengoptimalkan pengembangan PLTS di Jambi, mulai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sumber daya pengelola, pendanaan, serta keterjangkauan,” katanya.	[1.0, 0.0, 0.0]