Maap baru liat twitter mas @realfedinuril ... Jelas itu bagi saya rangkap jabatan. Itu dilarang! Walau memang hrs dipikirkan bagaimana tetap mengikat Danantaraby "perwakilan" dari negara. Krnnya, konsepnya terkesan redundancy. Danantara jadi mirip KemenBUMN. Makanya rangkap😁