mpr, kata bagir, tidak bisa begitu saja kembali kepada uud 1945 yang murni.
setidaknya, mpr harus menentukan proses baru yang sesuai semangat reformasi.
misalnya menyangkut pemilihan umum (pemilu) serta lembaga mpr sendiri.
meski demikian, dia menyadari untuk memilah dan memilih materi mana yang akan dilaksanakan, sangat sulit.
apalagi berbagai persoalan yang akan diubah seperti pemilu dan susunan dan kedudukan mpr merupakan satu sistem yang saling berkaitan.