untuk dapat membuat standar mutu itu, menurut tambunan, diperlukan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan wto.
oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha sendiri harus saling menukar informasi dan membentuk pusat informasi dan studi bersama.
dengan demikian, indonesia dapat memahami produk-produk negara lain, sejauh mana bertentangan dan sejauh mana tidak bertentangan dengan ketentuan wto.