sementara majelis hakim pengadilan tinggi dki jakarta yang diketuai gde soedharta, tanggal 8 november 2000 memutuskan menerima verzet yang diajukan jaksa.
pengadilan negeri jakarta selatan diperintahkan untuk membuka, memeriksa, mengadili, dan memutus kembali perkara soeharto.
mengacu pasal 23 uu nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sidang perkara korupsi itu bisa dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.