pangaribuan juga menegaskan, unsur pemaaf tidak bisa diberikan hanya karena para obligor sudah memenuhi 10 persen saja dari nilai kewajibannya kepada negara. "
jadi, apu yang dilanggar tidak hanya sekadar perjanjian utang piutang biasa.
akan tetapi, sudah ada hak publik atas pelanggaran yang sudah dilakukannya.
penghapusan hukum hanya dapat ditetapkan di pengadilan.
jika memang ada alasan pemaaf, diterapkannya asas oportunitas dan deponering," tambahnya.