dalam keputusan kksk no kep.02/k.kksk/03/2002 tanggal 18 maret 2002, yang seharusnya menjadi "payung" dari keputusan kksk no kep.01/k.
kksk/08/2002 tanggal 22 agustus 2002 itu, dinyatakan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan perolehan dana sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), maka pkps harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan perjanjian dari masing-masing pkps tersebut.