partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) mengharapkan rancangan undang-undang (ruu) otonomi khusus provinsi daerah istimewa (di) aceh dan provinsi irian jaya sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia (nkri) dan sesuai dengan pancasila.
khusus soal rencana penerapan syariat islam di provinsi di aceh, partai terbesar ini mengharapkan sesuai dengan pancasila.
 demikian hasil rapat dewan pimpinan pusat pdi-p, jumat (4/5) sore, yang disampaikan sekretaris jenderal (sekjen) sutjipto didampingi wakil sekjen agnita singadekane.
rapat dipimpin ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri, diikuti pula ketua fraksi pdi-p dewan perwakilan rakyat (dpr) arifin panigoro. "
rapat tadi lebih banyak membicarakan kedua ruu tersebut," tutur sutjipto.
 berkenaan dengan perkembangan masalah kedua ruu tersebut, dpp pdi-p dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan dan anggota f-pdip serta anggota panitia khusus (pansus) otonomi khusus aceh dan irian jaya dari f-pdip.
rapat itu akan membahas dan mengkaji materi hasil kerja pansus. "
kami belum sampai pada detail bagaimana sikap pdi perjuangan, tetapi akan rapat koordinasi dulu," katanya.
 dalam rapat, kemarin, digariskan dengan tegas terhadap anggota f-pdip dan anggota pansus dari f-pdip bahwa prinsip negara kesatuan republik indonesia dan pancasila sebagai dasar negara, dan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi indonesia, buat pdi perjuangan tidak ada tawar-menawar. "
kami berpedoman teguh pada pancasila dan uud 1945," tandas sutjipto.
 sutjipto tidak memberi jawaban tegas dan eksplisit apakah dengan demikian pdi perjuangan menolak rencana penerapan syariat islam di aceh.
  ketika ditanya bahwa syariat islam itu tuntutan rakyat aceh, menurut dia, provinsi daerah istimewa aceh bukan negeri yang terpisah dari republik indonesia.
ia menunjuk pengalaman dari bekas provinsi timor timur saat menentukan nasib timor timur hanya oleh rakyat timor timur sendiri, padahal itu bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia.
 "kalau ada referendum (di aceh) semacam timor timur juga harus dilangsungkan oleh seluruh rakyat indonesia.
bukan oleh rakyat timor timur.
demikian juga untuk masalah aceh.
tidak bisa lepas dari negara kesatuan republik indonesia dan rakyat indonesia," kata sutjipto.
  belum diputuskan   rapat dpp pdi-p juga membahas soal rencana pertemuan antarpimpinan partai politik, yang masih menunggu perkembangan dalam beberapa minggu ini.
belum juga diputuskan waktu, tempat, dan materi pertemuan tersebut karena menunggu kesepakatan antarpimpinan parpol.
sutjipto juga menegaskan bahwa dpp pdi-p belum membahas solusi yang akan ditawarkannya.
  "ketua umum (megawati soekarnoputri) menegaskan, kita tunggu dululah perkembangan untuk menetapkan waktu dan tempatnya.
nanti kalau sudah dekat-dekat akhir masa berlakunya memorandum kedua baru diseriusi masalah ini," tutur sutjipto.
 ketika ditanya apa perkembangan yang dimaksud, ia menjelaskan, perkembangan itu adalah perkembangan berjalannya memorandum kedua seperti apa nanti.
artinya selama berlakunya memorandum kedua selama sebulan ini akan terjadi pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat (dpr) terhadap presiden, menyangkut kebijakan, tindakan, perilaku, dan pernyataan-pernyataan penting.
  "dari hasil pengamatan itu akan dihasilkan perkembangan situasi politik.
itulah yang kita akan tunggu dulu," katanya.
 ditanya apakah presiden abdurrahman wahid akan diundang dalam pertemuan tersebut, ia mengatakan, pertemuan itu adalah pertemuan antarpimpinan partai politik, dalam hal ini para ketua umum partai politik. "
kalau partai kebangkitan bangsa (pkb), berarti pak matori abdul djalil," katanya.
 sutjipto menegaskan bahwa megawati tidak mempunyai ambisi untuk segera menjadi presiden. "
menerima (jabatan presiden) saja suatu keterpaksaan, karena beliau wakil presiden.
misalnya, beliau menjalani tugas presiden apabila presiden berhalangan.
tetapi, kalau toh terjadi, itu suatu keterpaksaan," ujarnya.