fraksi-fraksi mpr di panitia ad hoc (pah) badan pekerja (bp) mpr, yang tengah menyusun rancangan perubahan konstitusi, menolak usulan fraksi pdi perjuangan yang ingin agar pembentukan komisi konstitusi dijadwalkan untuk dibahas.
fraksi-fraksi mpr beranggapan, apa yang diusulkan pdi perjuangan tentang komisi konstitusi tidak beda dengan tim ahli pah i bp mpr yang kini sudah menghasilkan rancangan konstitusi.
 dalam rapat pleno lanjutan pah i, yang dipimpin ketua pah i jacob tobing, selasa (4/9), pdi perjuangan memenuhi tantangan fraksi lain agar menyiapkan proposal tentang komisi konstitusi yang diinginkannya.
anggota fraksi pdi perjuangan hobbes sinaga membacakan pokok-pokok pikiran tentang pembentukan komisi konstitusi.
 menanggapi resistensi mpr terhadap gagasan pembentukan komisi konstitusi yang independen, wakil ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) munir mengemukakan bahwa kecenderungan mpr menolak gagasan itu karena mpr takut kehilangan otoritas politiknya sebagai pemegang komando tunggal kekuasaan.
  akan tetapi, menurut munir, keengganan untuk mendukung pembentukan komisi konstitusi yang independen sebenarnya juga datang dari eksekutif karena baik mpr maupun eksekutif memiliki harapan-harapan untuk menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfaatkan uud 1945 yang bisa ditafsirkan semau-maunya sendiri.
 senada dengan munir, direktur advokasi pusat reformasi pemilu (centre for electoral reform-cetro) hadar n gumay yang ditemui terpisah mengemukakan, keengganan mpr untuk menyerahkan kewenangan penyusunan konstitusi kepada komisi konstitusi karena mereka tidak mau kehilangan kekuasaan.
selama ini, konstitusi seperti apa yang akan disusun selalu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mpr dan sangat bias kepentingan fraksi-fraksi.
   di bawah bp mpr   pdi perjuangan, sebagaimana yang dikatakan sinaga, ingin agar komisi konstitusi dibentuk oleh bp mpr, berada di bawah bp mpr, bertanggung jawab kepada bp mpr, dan tugasnya membantu bp mpr merumuskan bab, pasal, dan ayat-ayat uud 1945, sehingga uud 1945 yang baru benar-benar merupakan penjabaran dari pembukaan uud 1945.
hasil komisi konstitusi diserahkan kepada bp mpr atau mpr untuk dipertimbangkan, sedang keputusan pemutakhiran/amandemen tetap berada di tangan mpr.
  usai sinaga membacakan usulan pdi perjuangan, sejumlah anggota fraksi menyatakan keberatannya atas usul pdi perjuangan itu.
rata-rata alasan yang dikemukakan ialah, apa yang diusulkan pdi perjuangan dengan komisi konstitusi itu tidak beda dengan tim ahli yang sudah bekerja. "
kenapa kita mubazirkan tenaga dan waktu kalau hanya untuk ini (komisi konstitusi).
pakai saja tim ahli yang sudah bekerja," kata andi matalatta dari partai golkar.
  hal senada dikatakan am luthfi, asnawi latief, sutjipto, theo l sambuaga, zain badjeber, baharuddin aritonang, happy bone zulkarnaen, soedijarto, affandi, eman suparman, yusuf muhammad, dan achmad zaky siradj.
  tak "nyambung"   happy bone zulkarnaen menilai, ada lompatan paradigmatik yang dilontarkan presiden megawati soekarnoputri atas usul pembentukan komisi konstitusi.
alasannya, antara simbol dengan substansi tidak "nyambung".
happy mengibaratkan terpisahnya antara ruh dan badan. "
ternyata apa yang diusulkan pdi perjuangan itu bukanlah sebuah halilintar, namun hanya suara gelas yang jatuh," katanya.
dia mengusulkan agar komisi konstitusi dibicarakan di sidang tahunan 2001 saja.
  jacob tobing, anggota fraksi pdi perjuangan, membantah anggapan bahwa fraski pdi perjuangan sebagai "mesin politik" partai gagal menerjemahkan apa yang dikehendaki presiden mengenai komisi konstitusi. "
tidak betul kalau kita tidak bisa menerjemahkan karena komunikasinya langsung mulai dari awal.
tidak ada miskomunikasi," katanya.
ditambahkan, apa yang diusulkan megawati dalam pidatonya sudah dibicarakan dua minggu sebelumnya.
 tentang respons negatif fraksi-fraksi, tobing mengatakan, dalam dinamika politik selalu ada berbagai peluang, yakni dengan pendekatan dan lobi di mana peluang itu akan ada. "
di sini yang penting pdi perjuangan bisa meyakinkan fraksi-fraksi lain bahwa hasil amandemen akan lebih baik," katanya.
meski gagal dibahas di tingkat pah i bp mpr, tobing mengatakan masih ada peluang untuk dibahas kembali di tingkat bp mpr dan st mpr.
  jangan apriori   usai rapat yang dipimpin ketua umumnya megawati soekarnoputri, kemarin, dpp partai demokrasi indonesia perjuangan tetap meminta perlunya dibentuk komisi konstitusi untuk membahas amandemen konstitusi sesuai usulan pemerintah.
oleh karena itu, dpp pdi-p mengharapkan partai politik lain melalui fraksinya di mpr untuk mempelajari dengan saksama usulan pemerintah untuk membentuk komisi konstitusi, yang juga usulan dari pdi-p.
  "kami meminta kepada partai-partai politik yang ada melalui fraksi-fraksinya untuk tidak apriori dulu melihat permasalahan ini, karena ada juga yang punya praduga bahwa pdi-p ingin mengulur waktu ( buying time ) dengan usulan ini.
padahal, tujuannya agar lebih efektif," kata ketua dpp pdi-p roy bb janis dalam jumpa pers.
  menurut roy, komisi konstitusi bertugas untuk mempermudah atau memperingan kerja panitia ad hoc (pah) i badan pekerja mpr.
komisi ini diharapkan bisa membantu pah i untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang menyangkut amandemen konstitusi.
   transisi politik   menurut hadar gumay, wewenang untuk melakukan perubahan konsitusi memang berada di tangan mpr.
akan tetapi, banyak negara yang mengalami transisi politik memilih pembaruan konstitusi melalui komisi konstitusi yang independen, meski wewenang itu berada di parlemen.
sidang tahunan mpr 2001, kata gumay, sebaiknya membuat keputusan tentang pembentukan komisi konstitusi.
minimal dengan melakukan amandemen terhadap pasal 37 yang memberikan wewenang kepada komisi konstitusi menyusun perubahan uud 1945.
 menurut munir, untuk memulai kerja strategis perubahan uud 1945, sebaiknya dipergunakan institusi yang sudah ada, yakni komisi hukum nasional (khn).
langkah ini sekaligus untuk mendesakkan upaya-upaya politik pembentukan komisi konstitusi untuk melakukan perubahan konstitusi secara demokratis, baik secara prosedural maupun substansial.