persoalan paling krusial yang belum tersentuh dalam rancangan undang-undang (ruu) pertahanan adalah tentang bisnis militer.
jika memang ada keinginan politik (political will) dari pemerintah dan parlemen, bisa dilakukan keputusan-keputusan politik tertentu, misalnya dengan peraturan menteri atau bahkan keputusan presiden, untuk segera mengalihkan bisnis militer saat ini kepada sesuatu yang lain.