pernyataan menteri koordi-nator (menko) perekonomian patut dicermati.
ia mengakui, aset-aset yang diserahkan para obligor tidak pernah diverifikasi terlebih dulu oleh pemerintah ( kompas , 21 desember 2002).
bertolak dari pernyataan ini, sepatutnya r&d tidak dikeluarkan sebelum pemerintah melakukan verifikasi final.
sejauh ini yang melaporkan posisi aset dan kewajiban obligor adalah bppn berdasarkan hasil penilaian konsultan yang ditunjuk bppn yang ruang lingkup kerjanya pun ditentukan oleh bppn.