tim kecil panitia ad hoc (pah) i badan pekerja (bp) mpr sepakat hanya menyiapkan satu rancangan ketetapan (rantap) tentang pertanggungjawaban presiden republik indonesia kh abdurrahman wahid sebagai materi sidang istimewa (si) mpr 1 agustus 2001.
namun, tim kecil pah i bp mpr menyiapkan tiga rantap alternatif dari pertanggungjawaban presiden tersebut, yakni bila pertanggungjawaban presiden diterima, ditolak, atau diterima dengan catatan/ketentuan.
  "kami menyebut rantap tentang pertanggungjawaban presiden yang diterima dengan catatan itu sebagai rantap 'kompromi'," kata anggota tim kecil pah i bp mpr baharuddin aritonang, selasa (19/6) sore usai rapat tim kecil pah i bp mpr.
  wakil ketua pah i bp mpr slamet effendy yusuf membenarkan adanya rantap "kompromi" ini sebagai alternatif lain dari pertanggungjawaban presiden yang diterima atau ditolak.
 rantap "kompromi" yang dipersiapkan pah i bp mpr merupakan hal baru, sebab pasal 98 ayat 2 tap nomor ii/mpr/ 2000 tentang peraturan tata tertib mpr hanya mengenal dua alternatif dari pertanggungjawaban presiden, yakni diterima atau ditolak.
pasal itu selengkapnya berbunyi,  pertanggungjawaban presiden dinilai majelis dan penilaian tersebut berbentuk ketetapan majelis yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud .
  fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) lewat ali masykur musa, 4 juni 2001, pernah mengusulkan satu rantap "kompromi" yang disebut rantap rekonsiliasi nasional sebagai agenda si mpr.
 dalam rapat tim kecil pah i bp mpr yang tertutup itu, anggota f-kb yusuf muhammad mengusulkan adanya catatan-catatan atas pertanggungjawaban tersebut.
yusuf, misalnya, mengusulkan agar rantap itu secara jelas menyebutkan pertanggungjawaban apa yang dilakukan presiden, termasuk proses dugaan penyelewengan dana yanatera bulog sebesar rp 35 milyar dan sumbangan sultan brunei sebesar dua juta dollar as, proses memorandum, sampai permintaan dpr kepada mpr mengadakan si mpr.
menurut aritonang, keinginan itu sudah diakomodasi dalam konsiderans rantap tentang pertanggungjawaban presiden yang cukup panjang dan mendetail.
  disertai ketentuan   tiga alternatif rantap itu berjudul sama, yakni rancangan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor:.. /mpr/2001 tentang pertanggungjawaban presiden republik indonesia kh abdurrahman wahid.
 rantap tentang pertanggungjawaban presiden alternatif pertama hanya berisi dua pasal.
pasal 1 berbunyi,  pertanggungjawaban presiden republik indonesia kh abdurrahman wahid yang disampaikan di hadapan rapat paripurna ke-... tanggal... agustus 2001 sidang istimewa majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia, dinyatakan diterima .
pasal 2 berbunyi,  ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
  alternatif kedua terdiri dari empat pasal.
pasal 1 berisi tentang pertanggungjawaban presiden yang dinyatakan ditolak.
pasal 2 berbunyi,  mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor vii/ mpr/ 1999 tentang pengangkatan presiden republik indonesia .
pasal 3 berbunyi,  menetapkan wakil presiden republik indonesia megawati soekarnoputri sebagai presiden republik indonesia sampai dengan tahun 2004 .
pasal 4 sama dengan pasal 2 pada rantap alternatif pertama.
 alternatif ketiga yang disebut rantap "kompromi" terdiri dari tiga pasal.
pasal 1 redaksionalnya sama persis dengan pasal 1 pada rantap alternatif pertama tentang pertanggungjawaban presiden, yakni jika pertanggungjawaban presiden diterima.
akan tetapi, pasal 2 rantap "kompromi" ini menyebutkan,  penerimaan pertanggungjawaban presiden kh abdurrahman wahid disertai dengan ketentuan sebagai berikut: a.... b....  menurut aritonang, poin "a" dan "b" itu bisa bertambah dengan catatan lainnya, yakni "c", "d", dan seterusnya.
  konsiderans   dalam konsiderans ( menimbang ) yang terdiri delapan butir -"a" sampai "h"- disebutkan rangkaian proses memorandum sampai permintaan dpr kepada mpr mengadakan si mpr karena dpr menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan undang-undang dasar (uud) atau oleh mpr.
  sedangkan permintaan pertanggungjawaban presiden disebutkan tercantum dalam keputusan dewan perwakilan rakyat nomor 51/dpr-ri/ 2000-2001 yang menyatakan presiden kh abdurrahman wahid tidak mengindahkan memorandum kedua dpr yang isinya menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, yaitu melanggar uud 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan tap nomor xi/ mpr/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
 karena pah i bp mpr menyiapkan satu rantap pertanggungjawaban presiden yang materinya berisi tiga kemungkinan, yakni diterima, ditolak, dan diterima dengan catatan, maka pah ii hanya membahas satu rantap saja, yakni rantap tentang pengangkatan wakil presiden.
   bantah isu   secara terpisah, sekretaris kabinet marsillam simanjuntak membantah isu bahwa ada keinginan presiden abdurrahman wahid menghalangi pencairan dana sidang istimewa (si) mpr.
  "sepengetahuan saya, presiden tidak pernah membicarakan itu, dan pencairan dana si mpr tidak harus dilakukan lewat keputusan presiden, cukup ditangani pembantu presiden yang menangani itu, yaitu menteri keuangan," ujar simanjuntak menjawab pertanyaan anggota dpr joko susilo dari fraksi reformasi pada rapat dengar pendapat komisi i dpr dan sekretariat di lingkungan presiden dan wakil presiden, di jakarta, selasa.
 pada rapat yang dipimpin isaac latuconsina ini, simanjuntak hadir bersama sekretaris militer budi santoso, sekretaris negara djohan effendy, sekretaris presiden abdul mudjib manan, dan sekretaris wakil presiden bambang kesowo. "
karena itu hanya isu, saya tidak mau menjawab karena takut akan berkepanjangan," ujarnya.