keputusan dpr yang menyatakan bahwa kasus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii merupakan pelanggaran biasa dan bukan pelanggaran hak asasi manusia (ham) berat, serta merekomendasikan agar kasus itu diselesaikan melalui pengadilan militer atau sipil, menunjukkan sikap anti terhadap tatanan hukum yang berlaku.
keputusan itu telah mengambil alih fungsi mahkamah agung sebagai satu-satunya instansi yang berwenang menentukan apakah suatu kasus diadili lewat pengadilan militer atau umum.
  dengan mengeluarkan keputusan ini, dpr juga menyalahi ketetapan (tap) mpr nomor vii/mpr/2000 tentang peran tni dan polri yang justru dipergunakan dpr untuk melawan presiden abdurrahman wahid dalam kasus pemecatan kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro.
  "keputusan ini bukan hanya cacat hukum, tetapi mengandung banyak kesalahan yang bersifat mendasar," kata munir, wakil ketua dewan pengurus yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi), yang juga merupakan salah satu pendiri komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras).
munir mengemukakan hal itu dalam pernyataan bersama kontras, ylbhi, dan lembaga studi advokasi masyarakat (elsam), selasa (10/7), di jakarta.
 presiden abdurrahman wahid sebagai pribadi, kemarin, menyatakan prihatin terhadap hasil panitia khusus (pansus) dpr yang membahas kasus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii.
keprihatinan presiden tersebut disampaikan melalui juru bicara kepresidenan wimar witoelar kepada wartawan di bina graha, jakarta.
 "menurut presiden, sebagai pribadi, sebetulnya kasus-kasus itu tidak bisa dianggap sebagai kriminalitas murni.
patut diduga bahwa ada dimensi politis dalam kejadian itu.
jadi, mudah-mudahan perjuangan ham itu jangan mati sampai di sini," ujar wimar witoelar.
  desak presiden   ketiga lembaga nonpemerintah itu mendesak agar presiden segera mengeluarkan keppres tentang pengadilan ham  ad hoc  untuk kasus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii meski dpr tidak merekomendasikan pengadilan ham  ad hoc  untuk kasus tersebut.
mereka juga meminta agar komisi nasional (komnas) ham tetap membentuk komisi penyelidik pelanggaran (kpp) ham untuk menyelidiki kasus ini, karena terdapat cukup bukti awal terhadap adanya pelanggaran ham dalam tiga kasus penembakan mahasiswa tersebut.
 menurut munir, ketentuan yang menyatakan bahwa pengadilan ham  ad hoc  "dibentuk atas usul dpr" tidak berarti presiden tidak diperbolehkan membentuk pengadilan ham  ad hoc  tanpa adanya usul dpr.
 "pemerintah sudah  berantem  dengan dpr soal bimantoro dan lain-lain.
saya kira bila pemerintah mau  berantem  dengan dpr dalam soal ini, akan lebih jelas siapa dalam konteks ini yang memegang mandat proses transisi politik," kata munir.
 munir menambahkan bahwa ia berniat menemui presiden untuk menyampaikan desakan agar presiden mengeluarkan keppres tentang pembentukan pengadilan ham  ad hoc  untuk kasus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii. "
toh, itu dibutuhkan, tidak ada yang dilanggar, dan yang diamanatkan oleh konstitusi.
soal dpr tidak peduli sama konstitusi, itu tanggung jawab mereka sendiri," kata munir.
 sekretaris kontras usman hamid menyatakan, penolakan dpr untuk mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan ham  ad hoc  untuk kasus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii merupakan sebuah skandal politik.
keputusan itu akan mengundang pembangkangan militer terhadap sistem ketatanegaraan yang ada dan mengkhianati tap mpr no vii/ mpr/2000 yang menyatakan bahwa militer harus tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
pasal 3 ayat 4 tap mpr no vii/mpr/2000 menyatakan bahwa  prajurit tentara nasional indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum .
  "dpr justru merekomendasikan agar kasus ini dituntaskan melalui pengadilan militer atau pengadilan sipil yang sudah berjalan.
padahal, kasus pelanggaran ham berada dalam wilayah peradilan sipil," ujar usman.
  koordinator elsam amiruddin menyatakan, penolakan dpr untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan ham  ad hoc  untuk kasus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii merupakan tindakan amoral yang dipertontonkan oleh dpr.
sikap dpr seperti itu tidak bisa diharapkan dapat menjadi tumpuan kemajuan penegakan ham di indonesia. "
keputusan dpr mencerminkan kembalinya kekuatan lama yang menolerir pelanggaran-pelanggaran ham dilakukan," kata amiruddin.
   partisan   ketua perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) hendardi menegaskan, kewenangan yuridis yang diberikan kepada dpr untuk memutuskan perlu atau tidaknya dibentuk pengadilan hak asasi manusia  ad hoc  terbukti sesat dan merupakan perampasan kewenangan lembaga yudikatif.
keputusan yang adil dan obyektif terhadap mekanisme penyelesaian suatu kasus hukum tidak dapat dihibahkan dan dihasilkan oleh lembaga politik semacam dpr.
 "lembaga politik semacam dpr sarat dengan muatan kepentingan politik partisan.
keadilan hanya mungkin lahir dan dipenuhi, dari sikap yang imparsial, yang merupakan diktum baku dari nilai-nilai universal ham," tegas hendardi kepada  kompas  di jakarta, selasa.
 ia mengingatkan, peradilan militer sejak lama justru menjadi sarana perlindungan aparat bersenjata dari pertanggungjawaban hukum, terutama bagi penanggung jawab atau komandannya.
menyerahkan penyelesaian kasus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii kepada mekanisme peradilan militer identik dengan melestarikan  impunity  (kejahatan tanpa sanksi hukum).