kwik juga berpendapat, keputusan komite kebijakan sektor keuangan (kksk) untuk memperpanjang waktu dan menurunkan suku bunga bagi penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) para debitor bank beku operasi (bbo), bank beku kegiatan usaha (bbku), dan bank take over (bto) harus dibatalkan.
keputusan kksk ini selain melanggar garis-garis besar haluan negara (gbhn) atau ketetapan (tap) nomor x/mpr/2001, juga diambil tanpa persetujuan dpr.