berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dana non-budgeter bulog yang melibatkan ketua dpr akbar tandjung, wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno (f-pdip) mengatakan, keputusan penundaan pembentukan pansus bulog ii hingga masa sidang iv bulan mei, perlu dilihat selain dalam perspektif semangat menciptakan stabilitas politik, juga dalam perspektif kebebasan lembaga negara melaksanakan fungsinya secara otonom, independen, menurut aturan hukum, ketatanegaraan, kode etik tugas dan pekerjaannya, dan bebas dari tekanan lain.