pada pasal 38 ayat (2) huruf (c) ruu kepolisian itu berbunyi, menerima, dan memproses saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang selanjutnya disampaikan kepada presiden.
     "jadi, yang menindaklanjuti itu komisi kepolisian nasional, jika pengawasan eksternal yang dalam format uu diartikulasikan dengan salah satu butir komisi kepolisian nasional itu.
kalau tidak diadakan, mempunyai implikasi politik bagi kepentingan rakyat, karena kepolisian memegang senjata dan diberi kewenangan," katanya.