menteri perindustrian dan perdagangan rini suwandi mengatakan, pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan satu tahun ini, ternyata justru meningkatkan ekonomi biaya tinggi.
hal ini sangat berbahaya karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri dan perdagangan.
  "pemerintah daerah cenderung terlalu memikirkan peningkatan pendapatan asli daerah (pad), tanpa memperhitungkan daya tarik untuk investasi dan daya saing produk-produk industri daerah," tegas rini, di surabaya, sabtu (1/9).
 kondisi ekonomi biaya tinggi ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat daya saing produk indonesia semakin menurun. "
tahun 1999, produk indonesia berada di peringkat 46 dari 47 negara.
sedangkan tahun 2000 lalu, peringkat kita menjadi 49 dari 49 negara," katanya.
 indikasi tumbuhnya ekonomi biaya tinggi ini, bisa dilihat dari beberapa peraturan daerah (perda) yang menetapkan berbagai kebijakan yang umumnya dalam bentuk retribusi dan pungutan lainnya.
berbagai macam retribusi baru muncul, misalnya retribusi barang yang melintas antardaerah, retribusi pengambilan air permukaan dan air tanah.
ada lagi retribusi pembuangan limbah cair, yang nilainya hampir sama dengan retribusi pengambilan air.
   kendala pembangunan   di samping kemungkinan meningkatnya ekonomi biaya tinggi, pelaksanaan otonomi juga dikhawatirkan dapat memicu tumbuhnya berbagai kendala dalam pengembangan ekonomi, khususnya sektor industri dan perdagangan. "
banyak kendala yang muncul, misalnya ketidakkonsistenan antara kebijaksanaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
belum lagi birokrasi yang cenderung semakin meluas dalam proses perizinan, seperti dihilangkannya sistem pelayanan satu pintu di kawasan berikat.
  lalu diberlakukannya keharusan memiliki izin gangguan (ho) dan izin lokasi bagi perusahaan industri di kawasan industri, yang seharusnya dibebaskan sesuai dengan sk menperindag no 50/1997 tentang kawasan industri.
dan pemberlakuan izin usaha yang seharusnya seumur hidup diubah menjadi terbatas," paparnya.
 perda-perda yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi ini, akan menjadi kendala baru bagi pengusaha dalam menghadapi persaingan ketat sebagai dampak liberalisasi perdagangan dunia. "
untuk meningkatkan daya saing dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemahaman sacara benar uu no 22 tahun 1999 serta implementasinya," tegas rini.