ketegangan politik antara pemerintah dan dpr yang diikuti aksi demonstrasi berskala besar yang pro dan kontra terhadap presiden abdurrahman wahid jangan sampai meletus menjadi kekacauan massa karena ongkos yang harus dibayar rakyat sangat mahal.
ketegangan politik menyusul digelarnya rapat paripurna dpr yang membahas laporan pansus buloggate dan bruneigate diharapkan juga mempertimbangkan faktor pemulihan ekonomi yang masih rentan.
 demikian kata anggota komite pemulihan ekonomi nasional anton j supit dan ketua umum himpunan pengusaha muda indonesia hariyadi b sukamdani secara terpisah kepada  kompas  di jakarta, senin (29/1), yang dimintai tanggapannya seputar kondisi politik belakangan ini.
 sementara di pasar saham, meskipun berbagai berita positif seperti isyarat pencairan dana bantuan dari dana moneter internasional (imf), investor tetap diselimuti kekhawatiran mengenai situasi politik sehingga terjadi aksi jual yang cukup kencang.
  aksi jual saham yang terjadi sejak sesi pagi perdagangan itu menyebabkan indeks harga saham gabungan bursa efek jakarta ditutup turun 3,736 poin (0,90 persen) ke posisi 413,052.
bahkan sempat melorot 5,6 poin di sesi pagi.
volume perdagangan mencapai 1,272 milyar saham meskipun nilainya kecil hanya rp 236,249 milyar.
 sentimen negatif juga melanda pasar uang dalam kondisi perdagangan yang tipis.
namun, kalangan pelaku pasar uang menilai kebijakan bank indonesia membatasi transaksi valas untuk tujuan spekulasi beberapa waktu lalu cukup berhasil.
itu sebabnya, dalam keadaan suhu politik yang memanas, rupiah tidak terlampau bergejolak, meski tetap dalam tekanan.
rupiah ditutup pada level rp 9.445/rp 9.465 per dollar as atau melemah tipis 15 poin dari posisi penutupan, akhir pekan lalu, rp 9.430/rp 9.450 per dollar as.
  berantas korupsi   anton supit dan hariyadi sepakat bahwa demokrasi dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) harus terus dilaksanakan.
kata supit, kasus  buloggate  dan  bruneigate  ini harus diambil hikmah dan pelajarannya, yakni bahwa pemimpin yang bersalah harus diberi peringatan, jangan sampai kesalahan itu diulangi lagi.
 ketegangan itu sendiri akan mengganggu masyarakat secara psikologis dan pada akhirnya mengganggu pula bergulirnya roda ekonomi, yang pada tahun 2000 hanya digerakkan oleh faktor konsumsi masyarakat. "
putusan pansus lebih baik  dijadikan titik awal untuk menghentikan kkn," kata supit.
 namun demikian, kepada pemerintahan, supit mengingatkan, sesungguhnya relatif telah terjadi semacam ketidakyakinan pada pemerintahan sekarang.
itu terlihat dari antara lain indeks harga saham dan rupiah yang terus tertekan, investasi yang seret, bahkan berhamburan ke luar.
kepada pemerintah, diminta melakukan introspeksi, terbuka mengakui kesalahan yang ada, dan harus siap untuk berubah dan bertindak benar.
 ia mengingatkan, masih banyak hal besar yang harus dikerjakan, yakni masalah angka pengangguran yang mencapai 38 juta orang, pemberdayaan sektor usaha pertanian dan perikanan, meningkatkan ekspor, dan kesejahteraan rakyat. "
kepentingan rakyat itu adalah keamanan, lapangan kerja, dan perekonomian yang bergulir baik.
kalau demi menegakkan keadilan dan demokrasi dalam tanda kutip, dan banyak pihak percaya akan membuat gejolak, ekonomi akan semakin kacau.
apa keuntungan rakyat?
sekarang diperlukan kearifan.
jangan sampai ada pergantian pemerintahan yang berdarah-darah," ujarnya.
 "kepada menko perekonomian rizal ramli dan menko susilo bambang yudhoyono, yang mewakili pemerintah, agar bertindak tegas dan jujur.
itu penting untuk menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang ini layak dipertahankan.
kepada kedua menko itu perlu diingatkan, momentum untuk berbuat baik semakin tipis.
manfaatkan momentum itu untuk hal-hal yang menguntungkan pemulihan ekonomi," ujar supit.
 senada dengan supit, hariyadi b sukamdani juga mengkhawatirkan memanasnya suhu politik yang bakal semakin memperlambat pemulihan sejati ekonomi nasional.
sementara politik menjalankan proyeknya sendiri, persoalan ekonomi tidak mendapatkan perhatian dan tidak diurus.
 sektor usaha sebagai salah satu penghela pemulihan ekonomi, kata hariyadi, malah sulit memperoleh ruang gerak. "
sementara ada laporan menyebutkan perbankan memiliki dana menganggur sebesar rp 425 trilyun, luar biasa.
alasannya, perbankan merasa lebih aman menyimpan di sbi (sertifikat bank indonesia) daripada menyalurkan ke dunia usaha karena dianggap masih rawan," katanya.
 kurangnya konsentrasi kalangan politisi untuk menggerakkan sektor riil dipandang dengan prihatin.
hariyadi menuturkan, amerika yang disebutkan akan mengalami resesi saja pemerintahnya sudah bergerak cepat dengan memotong pajak. "
diharapkan dananya bisa dibelanjakan untuk usaha.
di sini, pajak malah semakin diperbesar.
kontaminasi isu politik membuat tim ekonomi tidak berani ambil langkah signifikan," kata hariyadi.
  ia mengharapkan agar proses demokrasi dan penegakan hukum tidak melupakan kompromi yang memprioritaskan nasib rakyat banyak.
namun, diakuinya kalangan usaha pun sudah terlanda masa bodoh terhadap sepak terjang politik. "
bahkan ada yang pesimis dengan usaha di indonesia dan tidak giat lagi upayanya.
memang mengkhawatirkan bagi pemulihan ekonomi, tetapi keadaan memaksa begini," tuturnya.