harapan untuk mempertemukan ketua dprd dengan wali kota surabaya untuk bisa melakukan islah atau perdamaian masih sangat meragukan.
kedua belah pihak masih saling menunggu, dan bukannya saling mendatangi untuk menyatakan penyesalannya.
bahkan, upaya yang diharapkan masyarakat surabaya sampai hari sabtu lebih berkembang menjadi sarana komoditas politik semata.
sikap pesimistis ini diungkapkan pakar ilmu sosial prof soetandyo wignjosoebroto di surabaya, sabtu (20/7).
katanya, islah yang diharapkan justru terkesan sudah menjadi komoditas politik karena islah belum dapat menyelesaikan masalah.
islah ini harus berjalan paralel dengan prosedur hukum, di mana surat keputusan dprd surabaya akan dinilai kelayakannya oleh sebuah tim independen, sebelum presiden melalui menteri dalam negeri (mendagri) memberi pengesahan atas keputusan dprd tersebut.