badan pemeriksa keuangan (bpk) mengungkapkan adanya 1.933 kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai total rp 3,8 trilyun.
temuan penyimpangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan bpk semester i tahun anggaran 2001, yang mencakup pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2000 dan 2001, serta pelaksanaan anggaran badan usaha milik negara (bumn) pada periode sama.
 demikian disampaikan ketua bpk satrio b joedono, saat menyampaikan hasil pemeriksaan semester i tahun anggaran 2001 dalam sidang paripurna dpr di jakarta, senin (10/9).
  untuk pemeriksaan semua jenis anggaran tahun 2001, bpk memeriksa pengelolaan keuangan negara selama bulan januari hingga juni 2001.
seluruh penyimpangan itu terjadi pada masa pemerintahan presiden abdurrahman wahid.
  dari hasil pemeriksaan semester i tahun anggaran 2000, menurut joedono, bpk menemukan 1.643 kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang nilainya mencapai rp 3,2 trilyun, dari total anggaran yang diperiksa sebesar  rp 50,7 trilyun.
  dari jumlah tersebut, 654 kasus dengan nilai rp 1,2 trilyun atau 2,48 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa, merupakan penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan menjalankan undang-undang.
sedangkan 357 kasus penyimpangan dengan nilai rp 228,4 milyar atau 0,45 persen dari realisasi adalah jenis penyimpangan terhadap kehematan dan efisiensi anggaran.
  sementara, 632 kasus penyimpangan dengan nilai rp 1,8 trilyun atau 3,57 persen dari realisasi anggaran merupakan jenis penyimpangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan negara.
  rugikan negara   dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dalam enam bulan pertama tahun anggaran 2001, bpk menemukan 290 kasus penyimpangan dengan nilai rp 518,3 milyar atau 14,15 persen dari realisasi anggaran sebesar rp 3,6 trilyun yang diperiksa.
  penyimpangan itu terdiri dari penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan sebanyak 200 kasus dengan nilai rp 232,0 milyar atau 6,33 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa.
sedangkan penyimpangan terhadap kehematan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara tercatat sebanyak 16 kasus, dengan nilai rp 4,1 milyar atau 0,11 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa.
  penyimpangan lainnya adalah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan negara dengan jumlah 74 kasus dengan nilai rp 282,2 milyar atau 7,7 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa.
  joedono menambahkan, dari data penyimpangan tahun anggaran 2000 dan 2001 terlihat bahwa jenis penyimpangan yang terbanyak dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara oleh aparatur pemerintah adalah penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan pengelolaan keuangan negara.
pada tahun anggaran 2000, tercatat 654 kasus penyimpangan dan tahun anggaran 2001 tercatat 200 kasus penyimpangan.
  dari penyimpangan tersebut, penyimpangan yang mengandung unsur adanya kerugian negara pada tahun anggaran 2002 tercatat sebesar rp 40,5 milyar.
kerugian negara tersebut terjadi pada apbn sebesar rp 21,1 milyar, apbd sebesar rp 12,3 milyar, dan di bumn sebesar rp 7,0 milyar.
sementara, penyimpangan yang mengandung unsur kekurangan penerimaan yang harus disetorkan ke kas negara, daerah atau bumn, tercatat sebesar rp 963 milyar.
  menyangkut penyimpangan lainnya di beberapa departemen atau lembaga negara, bpk mencatat adanya penyimpangan terhadap apbn di atas nilai rata-rata sebesar 13,68 persen.
ini dinilai sebagai angka yang cukup signifikan, yaitu untuk belanja rutin pada departemen luar negeri sebesar 32,82 persen.
sedangkan untuk anggaran belanja pembangunan terjadi pada departemen energi dan sumber daya mineral sebesar 31,27 persen dan departemen permukiman dan prasarana wilayah sebesar 17,97 persen.
  "pada penyimpangan tersebut, yang paling menonjol adalah penyimpangan terhadap efektivitas sebesar rp 143,8 milyar atau 6,38 persen, dengan penyimpangan terbesar terjadi di departemen energi dan sumber daya mineral sebesar rp 78,9 milyar atau sebesar 21,61 persen," tambah joedono.
  dalam pelaksanaan apbn enam bulan tahun 2001, terjadi penyimpangan di bidang belanja rutin dengan nilai rata-rata sebesar 5,18 persen.
temuan bpk ada pada badan informasi dan komunikasi nasional (bikn) 37,17 persen dan departemen luar negeri sebesar 9,26 persen.
  pada bagian lain pidatonya, joedono juga mengingatkan dpr untuk mewaspadai rumusan-rumusan dalam rancangan undang-undang keuangan negara, yang dinilai melanggengkan  status quo  dan berlangsungnya praktik salah urus serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara oleh orde baru.