sejumlah fraksi di dpr juga menyampaikan pandangannya mengenai divestasi saham indosat dalam refleksi akhir tahun mereka.
dewan pimpinan pusat (dpp) pan dalam catatan akhir tahun yang disampaikan ketuanya, didik j rachbini didampingi wakil sekretaris jenderal a hamka naja dan ketua komisi pertahanan dan keamanan doddy rusdianto, menyatakan kebijakan privatisasi adalah kebijakan publik, sehingga pertanggungjawaban publik pemerintah harus diminta.