menurut hamzah, jika tni dan polri sendiri yang menolak pemberian hak pilih tersebut, perubahan itu masih sangat dimungkinkan. "
kalau memang tni dan polri belum merasa bahwa ini saatnya belum tepat, kan, bisa, kita anulir kembali.
itu kan baru rancangan (undang-undang)," katanya.