pasal 171 peraturan tata tertib dpr berbunyi, apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar dpr memberikan pertimbangan, pertimbangan tersebut diberikan oleh pimpinan dpr bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan fraksi, kecuali badan musyawarah menentukan lain.