menyangkut kepastian hukum mengenai selesainya pemenuhan kewajiban debitor, pasal 6 rancangan keppres tersebut menyatakan, penetapannya dikeluarkan oleh kksk berdasarkan laporan dan rekomendasi dari bppn, menyangkut penyelesaian kewajiban debitor.
laporan dan rekomendasi yang menyangkut penyelesaian kewajiban debitor disampaikan kepada ketua kksk, melalui menteri negara badan usaha milik negara (bumn).