kedua, adanya campur tangan kembali oleh pemerintah dalam hal memberikan rekomendasi kepada koperasi atau pengusaha kecil, yang kemudian rekomendasinya diajukan ke bank.
padahal, sudah hampir 10 tahun pejabat pemerintahan tidak lagi terlibat dalam menentukan siapa dan berapa besarnya kredit yang disalurkan oleh bank.
pada waktu itu, penyaluran kredit ini dianggap sebagai reguler bisnis sebagaimana layaknya swasta dan perorangan lainnya.