sementara ahli hukum tata negara dari universitas indonesia (ui) satya arinanto mh, senin, mengatakan, putusan majelis hakim agung yang membebaskan mantan presiden soeharto dari tahanan kota tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
putusan mahkamah agung (ma) itu pun tak mendukung ketetapan nomor viii/ mpr/2000 yang memerintahkan ma untuk turut memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).