jusuf menyatakan kekecewaannya karena dalam rapat kerja dengan komisi ii dpr 13 juni 2002, pihaknya telah memberikan pendapat mengenai penggabungan kpkpn dalam kpk.
waktu itu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan penggabungan kpkpn ke dalam kpk, tetapi yang terpenting pemeriksaan, pemantauan, klarifikasi terhadap kekayaan pejabat negara harus tetap dilakukan oleh institusi apa pun namanya.