harapan masyarakat agar pejabat publik melepaskan jabatannya di partai politik (parpol) memang belum diatur dalam sebuah undang-undang.
perlunya larangan perangkapan jabatan publik dan pengurus parpol lebih didasarkan pada aspek etika dan moralitas.
melihat aspirasi dari kalangan parpol untuk tetap merangkap jabatan publik dan aktif di parpol, paling tidak mengindikasikan bahwa sebuah pemerintah yang berkualifikasi  good governance  (pemerintahan yang baik dan bersih) masih akan sulit terwujud.
 pandangan itu disampaikan guru besar hukum administrasi universitas gadjah mada (ugm) yogyakarta prof dr muchsan sh kepada  kompas  di yogyakarta, selasa (14/8).
fungsionaris parpol yang menempatkan pimpinannya di eksekutif, seperti ketua dpp partai persatuan pembangunan (ppp) tosari wijaya dan sekjen pdi perjuangan sutjipto menolak ide pelepasan jabatan dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur masalah itu.
 pengamat politik prof ramlan surbakti bisa memahami mengapa pimpinan parpol yang sudah mendapat jabatan di eksekutif keberatan atau bahkan tidak mau melepaskan jabatan pimpinan teras partai politik.
  menurut ramlan, yang juga wakil ketua komisi pemilihan umum (kpu), seorang pimpinan partai akan lebih eksis dan mengakar apabila yang bersangkutan masih tetap menjabat sebagai ketua umum, ketua, atau sekretaris jenderal (sekjen) partai. "
dengan sistem yang ada sekarang, mereka tentu akan lebih berkuasa di partai.
mereka maunya berdiri di atas dua kaki," katanya.
 ramlan juga melihat, keengganan ketua umum partai, ketua partai, dan sekjen partai melepaskan jabatannya tidak lepas untuk posisi strategis di masa mendatang dalam pemilu 2004, yakni untuk pemilihan presiden/wakil presiden.
   tidak hanya hukum   peraturan pemerintah (pp) nomor 5 tahun 1999 yang disempurnakan pp no 12/1999 tentang pegawai negeri sipil (pns) yang menjadi anggota parpol hanya mengatur soal larangan rangkap status antara pns dan pengurus atau anggota parpol, sedangkan presiden, wapres, dan anggota kabinet bukanlah pns.
 tentang belum adanya aturan perundang-undangan yang melarang jabatan pada kabinet dan parpol, muchsan mengatakan, dalam sebuah negara yang masih sedang belajar menata kehidupannya, jangan berharap di indonesia, semua perangkat hukum sudah tersaji di depan mata.
tidak semua masalah harus mengacu pada hukum formal karena perangkat hukum masih tertatih-tatih mengikuti perkembangan situasi.
 muchsan menegaskan, dalam konteks menerima dan menjalankan tanggung jawab jabatan publik, jangan terpaku pada aturan formal yang ada.
jika selamanya mengacu ke sana, maka naluri manusia sebagai oportunis yang akan berbicara. "
akan lebih baik jika kita ke depankan aspek etika dan moralitas.
jangan menyoal undang-undang yang belum ada sebab perdebatannya bisa panjang.
 wong , undang-undang yang ada saja kadang-kadang dicari celahnya untuk dimainkan sesuai kepentingan," papar muchsan.
  pelayanan publik   muchsan meragukan lahirnya sebuah pemerintahan yang berkualifikasi  good governance  jika sebagian menterinya masih ikut mengurus parpol.
begitu seseorang diangkat menjadi menteri, yang bersangkutan dengan sendirinya menyandang predikat eksekutif pemerintahan yang difasilitasi oleh negara.
  dia menambahkan, konsekuensi dari seorang eksekutif pemerintahan adalah berkewajiban mengedepankan fungsi pelayanan publik.
sebagai pembantu dari presiden/kepala pemerintahan, setiap anggota kabinet harus melayani publik.
publik yang dimaksud adalah semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, politik, budaya, politik, dan ekonomi.
 "bagaimana mungkin seorang anggota kabinet bisa memenuhi prinsip pelayanan publik jika yang bersangkutan masih merangkap jabatan di parpol.
lagi pula, apa iya, seorang pejabat eksekutif bisa memusatkan perhatiannya mengurusi pemerintahan jika sewaktu-waktu urusan partai menyita waktunya," ujar muchsan.
  bersedia diganti   sekjen pdi perjuangan sutjipto, kemarin, mengatakan, isu pergantian ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) megawati soekarnoputri, yang kini menjabat sebagai presiden, tidak perlu dibesar-besarkan.
sebab, sampai kini tak ada usulan kongres luar biasa (klb) dari kalangan kader pdi-p untuk mengganti ketua umum.
sekalipun demikian, megawati soekarnoputri mau dan bersedia diganti, jika memang benar-benar ada yang menginginkan.
 sutjipto, seperti dikutip  antara , mengutarakan hal itu di sela-sela rapat konsultasi dewan pimpinan pusat (dpp) pdi-p dengan fraksi pdip dpr di jakarta, selasa.
rapat itu dibuka oleh ketua umum pdi-p megawati soekarnoputri, serta berlangsung tertutup bagi pers.
  "mbak megawati berpesan supaya warga pdi perjuangan tidak risau dalam menghadapi suara-suara yang menghendaki klb.
tidak usah ramai-ramai.
tetapi, jangan sampai seolah-olah keinginan itu merupakan kehendak rakyat," ucap sutjipto.
 wakil sekretaris f-pdip dpr firman jaya daely kepada  kompas  pun mengatakan, dalam rapat konsultasi itu tidak dibahas usulan supaya pimpinan partai, termasuk ketua umum yang menjadi pejabat eksekutif, melepaskan jabatan kepartaian.
  ditandaskan daely, yang harus segera melepaskan jabatan adalah anggota legislatif (mpr/dpr) yang kini menjadi pejabat eksekutif.
pelepasan jabatan itu mutlak karena undang-undang memang tidak membolehkan perangkapan jabatan antara legislatif dan eksekutif.
tak ada yang melarang pimpinan parpol sekaligus menjadi eksekutif dalam pemerintahan. "
jadi, tidak perlu dipersoalkan," tandasnya.
 namun berbeda dengan daely, mantan ketua f-pdip dpr dimyati hartono mengungkapkan, sebaiknya memang ada pemisahan antara jabatan eksekutif pemerintahan dan pimpinan partai. "
saya sudah melontarkan gagasan ini tahun 1999 ketika mbak megawati terpilih jadi wakil presiden," jelasnya.
  menurut dimyati, perangkapan itu sangat memungkinkan timbulnya konflik kepentingan. "
ini yang sebisa mungkin harus dihindari.
jadi, saya setuju kalau ada yang menginginkan pemisahan itu," katanya.
 wakil sekjen pdi-p pramono anung menegaskan, selama ini megawati dapat memisahkan antara tugas sebagai pemimpin partai maupun wapres. "
semua orang tahu dalam penyelenggaraan kenegaraan, pdi-p tidak ikut campur tangan sama sekali.
ibu megawati pun masih dibutuhkan di pdi-p.
beliau tokoh pemersatu dan sampai sekarang belum ada suara-suara dari institusi pdi-p yang meminta pergantian pimpinan," tegasnya.
  sistem presidensial   secara terpisah, pengamat politik dari ugm prof dr ichlasul amal mengatakan, dalam sistem pemerintahan presidensial, idealnya memang setiap pejabat tidak punya jabatan rangkap di parpol.
hal semacam itu lebih layak pada sistem parlementer.
 "masalahnya, pemerintahan di negara kita, secara konstitusi menganut sistem presidensial, tetapi pada penjabarannya kerap kali menjadi parlementer.
di sinilah rancunya, dan secara konstitusi belum ada aturan larangan merangkap di parpol," kata amal.
 untuk jangka pendek, amal menyarankan agar kinerja anggota yang merangkap jabatan di parpol harus diawasi ketat oleh badan pemeriksa keuangan (bpk).
itu kalau memang ada kekhawatiran, menteri yang bersangkutan menggunakan dana dan fasilitas negara untuk kepentingan partainya dalam pemilu 2004.
 "bisa jadi menterinya tidak korupsi, tetapi wujud lain dari penyalahgunaan wewenang adalah dengan menunjuk orang-orang partainya sebagai pelaku proyek tanpa kualifikasi memadai," ujar amal.
   harus beri contoh   aktivis pemuda adhyaksa dault dan fajroel rachman mengutarakan, seharusnya presiden megawati soekarnoputri dan wakil presiden hamzah haz memberi contoh kepada para pembantunya di kabinet.
keduanya harus menanggalkan jabatannya di partai dan memusatkan perhatian untuk mengelola negara sehingga mereka menjadi negarawan yang baik.
 fajroel mengatakan, "saya kira bukan hal sulit bagi megawati karena dulu mendiang ayahnya melakukan hal yang sama.
kalau megawati berani melakukannya, hamzah pun saya kira juga malu bersikeras memimpin partainya," ujarnya.
 fajroel menambahkan, bila para pemimpin partai yang duduk di eksekutif mau menanggalkan jabatannya, maka akan ada regenerasi yang sehat di dalam kepemimpinan partai.