tidak diaturnya secara jelas tugas dan wewenang kpk untuk memeriksa kekayaan pejabat negara dalam ruu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (kptpk) patut dipertanyakan karena hal lain seperti gratifikasi dan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan justru diatur dengan rinci. "
tetapi khusus mengenai pemeriksaan kekayaan pejabat negara sama sekali tidak diatur, malah soal kpkpn dalam pasal 10 sampai pasal 19 uu nomor 28 tahun 1999 dicabut.
walaupun di dalam pasal 69 ruu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yakni pasal peralihan, ada dua satu menyatakan dengan terbentuknya kpk maka kpkpn menjadi bagian tindak pencegahan," ujar jusuf.