wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri meminta para menteri terkait untuk mempercepat pelaksanaan program dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) karena program ini sangat diperlukan oleh rakyat yang membutuhkan.
 wapres menghendaki, begitu harga bbm dinaikkan atau begitu subsidi bbm dicabut, pada saat yang sama otomatis dana kompensasi bisa berjalan.
namun, apa yang diinginkan wapres dinilai menko perekonomian burhanuddin abdullah tidak bisa segera dilaksanakan meskipun program dana kompensasi sendiri dinilai sudah jelas.
 "hal ini yang tidak bisa segera dilakukan karena dalam pelaksanaannya tidak mudah, sebab membutuhkan waktu.
kalau program dana kompensasi, sejak awal sudah disiapkan.
sekarang mulai dilaksanakan terutama di bidang pendidikan, koperasi, dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu opk (operasi pasar khusus) beras," kata burhanuddin usai sidang kabinet di bina graha yang dipimpin wapres, rabu (4/7).
 menurut pelaksana tugas sekretaris kabinet erman rajagukguk, sebelum sidang kabinet dimulai, wapres megawati mengajak para menteri dan hadirin untuk mengheningkan cipta dan berdoa bagi almarhum jaksa agung baharuddin lopa yang meninggal dunia di riyadh, arab saudi.
  diungkapkan oleh burhanuddin, wapres megawati menaruh perhatian besar terhadap masalah ini, merasa perlu memunculkan masalah tersebut dalam sidang kabinet.
sidang kabinet yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri para menteri, termasuk menko polsoskam agum gumelar.
sedangkan presiden abdurrahman wahid tidak hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke jawa tengah.
pada kesempatan itu, wapres juga meminta para menteri untuk mempresentasikan pelaksanaan program dana kompensasi di lapangan.
  sudah dimulai   atas pertanyaan wapres, demikian burhanuddin, beberapa menteri dan kepala bappenas djunaedi hadisumarto melaporkan bahwa persiapan ke arah pelaksanaan program dana kompensasi sudah dimulai.
besarnya dana kompensasi kenaikan harga bbm adalah rp 2,2 trilyun.
 "mendiknas yahya muhaimin melaporkan, sebagian (program) sudah dilaksanakan.
demikian juga program operasi pasar khusus beras, secara berkelanjutan sudah dilaksanakan dengan sistem yang sudah ada dan teruji yaitu melalui mekanisme jaring pengaman sosial (jps)," ungkap burhanuddin.
  burhanuddin abdullah tidak merinci jenis program atau jumlah dana yang sudah disalurkan.
setelah sidang kabinet, para menteri yang melaksanakan program dana kompensasi melakukan pertemuan beberapa saat di bina graha.
akan tetapi, mereka tidak bersedia memberikan keterangan dan langsung masuk ke mobil masing-masing.
  menteri yang melanjutkan pertemuan setelah sidang kabinet di antaranya menteri permukiman dan prasarana wilayah (menkimpraswil) erna witoelar, menteri kesehatan dan kesejahteraan sosial achmad suyudi, serta menteri kelautan dan perikanan rokhmin dahuri.
  ketua tim pengendali jaring pengaman sosial (jps) mar'ie muhammad awal pekan ini memperkirakan program dana kompensasi akan gagal karena pengalokasian yang menyebar dan tak terfokus, akibat egoisme sektoral.
  "penyebaran ke dalam tujuh skema itu sama sekali tidak tepat.
sebab, semakin diperluas, akan semakin tidak mencapai sasaran dan semakin sulit menjangkau orang miskin.
seharusnya fokuskan saja pada pendidikan dasar dan kesehatan dasar.
kalau mau ditambah, program air bersih, tetapi itu pun harus jelas lokasinya dan sasarannya," ujarnya.
 selain program opk beras yang akan dijalankan oleh bulog, sektor lain yang juga sudah siap memulai pelaksanaan program pada juli ini di antaranya adalah departemen permukiman dan prasarana wilayah (depkimpraswil) untuk program penyediaan air bersih, departemen kelautan dan perikanan untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir, serta departemen perhubungan dan telekomunikasi untuk angkutan umum.
 menkimpraswil erna witoelar mengatakan, departemennya mulai menjalankan program penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin perkotaan senilai rp 174 milyar, mulai 1 juli sampai 31 desember 2001.
rencananya program itu dilakukan secara bertahap di lokasi yang sudah siap.
  dana sebesar rp 174 milyar itu akan disebarkan ke 300-an kawasan kumuh yang rawan air di 30 provinsi dan akan berdampak kepada satu sampai 1,5 juta jiwa.
untuk tahap pertama, sasarannya adalah 1.298 kelurahan di 58 kabupaten dan kota di pantai utara pulau jawa.
 sementara itu, menteri kelautan dan perikanan rokhmin dahuri mengatakan, sebanyak 60 persen dari dana kompensasi bbm rp 105,8 milyar bagi pemberdayaan masyarakat pesisir akan digunakan dalam bentuk dana bergulir.
sedangkan 25 persen akan digunakan untuk pembinaan sumber daya manusia, dan 15 persen sisanya akan digunakan untuk perbaikan fasilitas.