menurut dradjad, sebenarnya kurang tepat jika pemerintah beralasan, pemberian r&d adalah dalam rangka memenuhi tap mpr dan uu propenas.
dalam tap mpr dan uu propenas memang disebutkan bahwa pemerintah harus konsisten dan transparan, tetapi faktanya tidak ada transparansi dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) eks bank beku operasi (bbo), bank take over (bto), dan bank beku kegiatan usaha (bbku) tersebut. "
misalnya, kita tidak pernah secara transparan mengetahui tentang aset-aset yang diserahkan oleh sudwikatmono, sehingga ia pantas mendapatkan r&d.
kalaupun mengetahui, tidak ada kesempatan untuk melakukan chek and rechek atas penilaian aset yang telah diserahkan obligor untuk melunasi utangnya," ujar dradjad.
 yang menarik adalah pernyataan menteri koordinator (menko) perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti bahwa pemerintah belum pernah mengklarifikasikan hasil penilaian aset yang diserahkan oleh obligor.