menurut syaukani, perbedaan yang terjadi antara perhitungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terjadi disebabkan banyak pengurangan yang sebetulnya tidak boleh dimasukkan pemerintah pusat, ternyata dilakukan.
misalnya, dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan (pbb) yang dihitung kembali dalam bagi hasil, padahal sebenarnya tidak diperlukan lagi pungutan pbb.