kepala dinas kehutanan kaltim menyatakan, pemberian hphh, dulu, memang pernah legal karena mengacu kepada peraturan pemerintah (pp) dan surat keputusan (sk) menteri kehutanan (menhut) tentang hphh.
akan tetapi, sebelum diimplementasikan, (sk) menhut nomor 134 tahun 2000 menangguhkan pelaksanaannya yang dilanjutkan oleh sk gubernur.
kepala dinas kehutanan pun sudah membuat surat edaran untuk menghentikan izin hphh itu.