pelarian dana masyarakat ke luar negeri bukan hanya disebabkan naiknya pajak penghasilan (pph) atas suku bunga deposito, suku bunga tabungan, dan diskonto sertifikat bank indonesia (sbi).
pelarian dana ke luar negeri juga disebabkan beberapa hal yang tidak berhubungan dengan pajak, seperti suku bunga, kurs rupiah, tingkat inflasi, dan risiko.
selain itu, penyimpanan dana di luar negeri pun tetap akan dikenai pajak.
 "jadi, pajak jangan satu-satunya yang dijadikan kambing hitam," kata dirjen pajak machfud sidik kepada pers, kamis (18/1), di jakarta.
  sementara itu, kalangan perbankan tetap mengkhawatirkan penerapan kenaikan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan akan memberikan dampak buruk bagi perbankan.
meski mereka mengaku belum melihat adanya tanda-tanda penarikan dana masyarakat secara besar-besaran, perbankan sudah siap mengantisipasinya dengan menaikkan tingkat suku bunga deposito dan tabungan.
 kekhawatiran adanya pelarian modal yang disebabkan kenaikan pph suku bunga, menurut machfud, adalah hal yang berlebihan.
penyimpanan uang di luar negeri, tambahnya, tetap akan dikenai pajak. "
bedanya, menyimpan uang di bank di dalam negeri akan langsung kena potong pph suku bunga.
sementara, penyimpanan uang di luar negeri harus dilaporkan ke dalam surat pemberitahuan pajak tahunan sehingga tetap saja kena pajak," jelasnya.
 jika dihitung dari sisi pajak, lanjut machfud, masih ada kemampuan membayar pph suku bunga sebesar 20 persen karena selisih bunga sbi dengan bunga deposito masih besar. "
jadi, kalau pph suku bunga dinaikkan, perbankan masih dapat menaikkan suku bunga," kata machfud.
 ditambahkan, bank yang normal masih mampu menanggung kenaikan pph suku bunga menjadi 20 persen, yang diperkirakan akan menambah penerimaan pajak sebesar rp 2,4 trilyun.
dijelaskan pula, masalah kenaikan pph suku bunga itu sudah dibahas dengan kalangan bankir. "
ada kesepakatan untuk lebih transparan mengenai pajak di perbankan, dan disetujui untuk membentuk tim guna mengkaji berbagai aspek pengenaan pph suku bunga," kata machfud.
 machfud memaparkan pula, pph suku bunga yang baru lebih adil daripada pph suku bunga yang lama. "
dengan ketentuan lama, organisasi sosial tertentu seperti pramuka dan palang merah indonesia dibebaskan pajak atas bunga.
sekarang, lembaga-lembaga itu dikenakan pajak atas bunga karena lembaga-lembaga itu pada masa lalu sering dipakai pihak tertentu untuk berlindung dari pajak," katanya.
 ketentuan pajak mengenai suku bunga, lanjutnya, sejak dulu selalu menjadi kontroversi. "
tahun 1983 pelaksanaannya pernah ditunda, dan mulai berlaku tahun 1988, karena adanya kekhawatiran akan terjadinya pelarian dana ke luar negeri.
setelah diberlakukan pada tahun 1988 sebesar 15 persen, ternyata tidak ada apa-apa," ujar machfud.
  bca bantah   ditemui terpisah,  corporate secretary  bank central asia (bca) lena setiawati membantah adanya penarikan dana nasabah secara besar-besaran di banknya. "
sejauh ini kami masih stabil.
tidak ada laporan penarikan dana nasabah atau pihak ketiga menyusul kebijakan pengenaan pph bunga deposito," katanya.
 ditanya tindakan antisipasinya, lena masih menolak berandai-andai. "
saat ini kami masih stabil, tetapi kondisi ini terus kami pantau.
kalau memang benar terjadi kamis sudah berencana menaikkan suku bunga deposito.
ini untuk menahan nasabah kami tidak menarik dananya dari bank kami.
tapi, soal menaikkan suku bunga, itu masih belum dibicarakan jajaran manajemen," papar lena.
  akibat kekhawatiran terhadap dampak penarikan dana masyarakat, direktur bank buana indonesia komaruddin dalam penjelasannya kepada bursa efek jakarta (bej) mengatakan, langkah antisipasi dilakukan untuk menghindari pelarian atau penurunan dana simpanan masyarakat dengan menaikkan tingkat suku bunga tabungan menjadi 10 persen per tahun, deposito rupiah menjadi 12,5 persen per tahun, dan deposito dollar as menjadi 6,25 persen per tahun.
 sementara yang akan dilakukan adalah penanaman dana dalam bentuk kredit yang difokuskan kepada skala usaha kecil-menengah sebagaimana selama ini dilakukan, serta penanaman kelebihan dana yang dimiliki pada sertifikat bank indonesia (sbi) dan penempatan pada bank lain secara selektif.
namun demikian, katanya, dana yang dihimpun bank buana indonesia hingga hari ini tidak terjadi penurunan, baik karena kenaikan tarif pph atas bunga maupun karena sebab lain.
 menurut komaruddin, dampak lain dari kenaikan tarif pph bunga terhadap perusahaannya, sama halnya dengan perbankan pada umumnya, yaitu meningkatnya suku bunga dana untuk mengompensasi penurunan penerimaan penghasilan bunga simpanan masyarakat dan sekaligus menghindari terjadi pelarian dana.
dengan peningkatan suku bunga dana tersebut, katanya, akan diikuti peningkatan suku bunga penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan.
  direktur bank inter pacific reggie harjadi menilai, dampak dari kebijakan pemerintah itu secara umum dapat diduga adalah akan terjadi penurunan dana masyarakat.
dampak lainnya adalah perlu mempertahankan deposan dengan cara menaikkan suku bunga deposito yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman.
 namun, jelas dia, kenaikan tingkat suku bunga pinjaman itu tidak dapat dilaksanakan sesegera setelah kenaikan pph, sehingga terjadi  time gap  dan perseroan akan mengalami kenaikan biaya dana pihak ketiga.
 untuk mengompensasi kenaikan biaya dari pihak ketiga tersebut, pihaknya mengharapkan dari kenaikan suku bunga sbi, sebagai salah satu alternatif penempatan dana yang paling mungkin dan aman dalam situasi ekonomi saat ini, dibandingkan dengan penanaman dalam bentuk kredit.
ia mengatakan, kenaikan suku bunga kredit sebagai dampak kenaikan biaya dana masyarakat akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan sektor riil.
 bank besar seperti bank bni pun mengkhawatirkan naiknya pajak atas deposito itu berdampak buruk.