ketua fraksi reformasi achmad farhan hamid menandaskan, proses penahanan terhadap tandjung merupakan proses hukum.
penahanan itu menjadi kewenangan penyidik, sehingga dpr tidak dapat melakukan intervensi.
tetapi, kejaksaan agung harus memenuhi prosedur untuk menahan tandjung, termasuk mendapatkan izin dari presiden, karena yang ditahan tersebut, adalah anggota dpr.