sementara itu, menteri koordinator bidang politik dan keamanan susilo bambang yudhoyono menilai, hak memilih yang diberikan kepada tentara dan polisi ini merupakan suatu kemajuan demokrasi. "
tentu ada permasalahan yang dihadapi oleh tni dengan setting politik baru seperti ini karena baru pertama kali pada era dasawarsa terakhir ini tni punya hak memilih.
ini yang perlu diatur, ditata, dipersiapkan dengan baik secara kultural maupun secara struktural," kata yudhoyono di jakarta, jumat, seraya mencontohkan sangat tidak pas jika anggota tni yang masih aktif ikut berkampanye atau keluarga tni ikut berkampanye.