indonesia harus makin memperbaiki penegakan hukum untuk mendapatkan kembali dukungan finansial dari dana moneter internasional (imf).
lembaga ini pun menginginkan jaminan stabilitas politik melalui kesungguhan dan komitmen yang kuat dari indonesia dalam mencari jalan keluar dari krisis.
 hal ini dikemukakan direktur pelaksana imf horst koehler di washington, amerika serikat, jumat (27/4), saat pertemuan antara pimpinan imf dan sejumlah pengambil kebijakan dari bank dunia.
  koehler mengatakan, imf selalu berkomitmen untuk mendukung indonesia. "
akan tetapi, masalah pinjaman pada intinya terkait dengan masalah politik.
jika hukum dan peraturan tidak ditegakkan, bagaimana mungkin indonesia dapat mengontrol masalah keuangan karena setiap uang yang dikeluarkan selalu hilang," katanya.
 imf telah menangguhkan pinjaman senilai 400 juta dollar as sejak desember lalu.
pinjaman ini sebenarnya merupakan pencairan ketiga dari pinjaman lima milyar dollar yang dijanjikan oleh imf pada januari 2000.
sebelumnya, sekitar satu milyar dollar as sudah diberikan untuk paket bantuan pemulihan ekonomi indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.
 "indonesia membutuhkan dukungan, tetapi untuk itu perlu penegakan hukum agar pemulihan ekonomi bisa terjadi," kata koehler.
seorang pimpinan imf menegaskan, indonesia sendiri yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum itu.
 "saya harus mengakui bahwa suatu tragedi sungguh-sungguh tengah terjadi di indonesia dan tak seorang pun termasuk imf dapat memutuskan bagaimana agar indonesia terbebas dari masalah itu.
termasuk pertanggungjawaban atas tragedi ini," kata koehler tanpa merinci apa yang dimaksudkan tragedi.
 "akan tetapi kami merasa tidak juga keliru dengan pandangan kami bahwa pada akhirnya tidak ada pekerjaan dan dukungan internasional yang tidak membutuhkan kondisi minimum berupa stabilitas politik sebuah negara melalui penegakan hukum," katanya.
 "jika hal itu tidak ditegakkan, saya tidak tahu bagaimana bisa memberi bantuan secara efisien," katanya.
  tim imf telah meninggalkan indonesia, pekan lalu, setelah mengadakan kajian terhadap kelambatan reformasi ekonomi dan masalah defisit anggaran.
pertemuan ini sendiri akhirnya tidak memberikan kejelasan waktu pencairan pinjaman yang tertunda.
 dalam pertemuannya dengan pemerintah indonesia di jakarta beberapa waktu lalu, tim imf kembali menggugat sejumlah kasus niaga di pengadilan niaga indonesia yang dinilai merugikan pihak-pihak asing yang bersengketa dengan pihak indonesia.
dalam kesempatan jauh sebelumnya, imf juga mempertanyakan soal penanganan debitor kakap bermasalah yang masih bebas seolah tak tersentuh hukum.
   bantu ekonomi   sementara itu, menko perekonomian rizal ramli mengungkapkan, memburuknya indikator ekonomi saat ini terutama kurs rupiah, lebih disebabkan adanya perkelahian di antara para elite politik.
untuk itu kalau mau membantu perbaikan ekonomi, para elite politik diminta tidak menerapkan  zero sum game  karena kalau itu terjadi, kebijakan apa pun di bidang moneter tidak akan mampu memperkuat nilai tukar rupiah.
  rizal ramli kepada pers setelah sidang kabinet di bina graha jakarta, sabtu sore, menilai terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar as akibat empat faktor.
pertama, faktor fundamental yang perlu terus diperbaiki yakni menyangkut kinerja ekspor, neraca transaksi berjalan ( current account defisit ) dan neraca pembayaran ( balance of payment ).
  kedua, anjloknya nilai tukar rupiah selama dua bulan terakhir ini disebabkan koreksi regional, termasuk mata uang singapura, yang anjlok terhadap dollar as.
  ketiga, akibat perkelahian elite politik.
karena itu, kalau mau membantu perbaikan ekonomi, elite politik hendaknya tidak menerapkan  zero sum game .
artinya, keuntungan di satu pihak yang selalu diikuti kerugian pihak lain.
jadi, sudah pasti ada yang menang, meski juga ada pihak lain yang kalah.
  faktor keempat, ujar rizal ramli, terpuruknya rupiah karena soal persepsi.