pasal 26 ayat (3) menyebutkan: pengisian lowongan untuk jabatan ketua (dpr) dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap para calon ketua.
ayat (4) berbunyi: calon ketua (dpr)... berasal dari wakil ketua yang telah ada ditambah dengan satu calon yang diusulkan oleh fraksi yang sebelumnya menduduki jabatan ketua.
ayat (5) selanjutnya berbunyi: mekanisme pemilihan selanjutnya dilakukan di dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua....