sekjen dpp pdi perjuangan sutjipto mengatakan, meski yang diusulkan presiden megawati soekarnoputri sebagai kepala negara tentang pembentukan komisi konstitusi bukan berasal dari fraksi atau partai, fraksi pdi perjuangan di badan pekerja (bp) mpr tetap akan menggodok usulan itu.
namun, format komisi konstitusi haruslah penyempurnaan dari tim ahli panitia ad hoc (pah) i bp mpr yang posisinya tidak bertentangan dengan uud.
  "karena itu sudah diusulkan ibu (megawati), saya rasa memang ke sana nantinya.
pada hakikatnya yang menetapkan uud adalah mpr, bukan lembaga lain.
jadi, keberadaannya di bawah mpr," kata sutjipto, jumat (31/8).
 di tempat terpisah, anggota mpr/dpr dari pdi perjuangan suparlan membantah anggapan bahwa yang dikemukakan megawati dalam pidato 16 agustus lalu tentang perlunya pembentukan komisi konstitusi merupakan sebuah komoditas politik belaka.
suparlan juga membantah kesan tidak jalannya mesin politik (pdi perjuangan) atas usulan-usulan yang dilontarkan megawati, termasuk usul komisi konstitusi.
 "tidak benar seperti yang dituduhkan semua itu.
pembentukan komisi konstitusi tidak semudah yang dibayangkan," kata suparlan saat berbicara bersama agun gunandjar sudarsa dalam "dialektika demokrasi" yang diselenggarakan  rri  bersama sekretariat wartawan dpr.
  tidak perlu   ketua dpr akbar tandjung yang juga ketua umum dpp partai golkar berpendapat, saat ini tidak perlu dibentuk komisi konstitusi, namun cukup meneruskan dulu tugas badan pekerja mpr untuk mengamandemen uud 1945 sampai tahun 2002 sebagaimana yang diamanatkan ketetapan (tap) mpr nomor ix/mpr/2000.
 "kita teruskan dululah tugas bp mpr sampai 2002, tidak ada interupsi di mpr dengan pembentukan komisi konstitusi.
bp mpr, kan, persiapannya sudah sejak lama dan materinya pun sudah mereka persiapkan, tinggal menunggu penetapannya saja.
kecuali kalau tugas bp mpr tidak berjalan, barulah membentuk komisi konstitusi," ujar tandjung.
dia menambahkan, harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya bahwa yang berhak mengubah dan menyusun uud itu adalah mpr.
 guru besar hukum tata negara dari universitas indonesia (ui) prof dr jimly asshiddiqie mengakui, tuntutan adanya undang-undang dasar (uud) baru yang disusun sebuah komisi konstitusi tidak bisa dimungkiri lagi.
akan tetapi, tidak realistis bila membuat uud baru dengan meninggalkan semua produk perubahan yang sudah disusun bp mpr dan disahkan menjadi perubahan pertama, perubahan kedua, dan kemungkinan perubahan ketiga uud 1945.
karena itu, lebih baik perubahan yang dihasilkan mpr itu digunakan sebagai acuan.
 "lebih baik uud 1945 beserta perubahannya yang sudah dihasilkan mpr dirangkum dan dijadikan acuan oleh komisi konstitusi.
pasal yang baik dipertahankan, tetapi yang memang tidak sesuai dibuang, karena memang ada pasal-pasal dalam perubahan uud 1945 yang tak realistis," ungkap jimly, dalam diskusi yang diadakan yayasan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum (yhds) di jakarta, jumat.
 sementara itu, kader pdi-p roch basoeki mangoenpoerojo, kemarin, berpendapat, wewenang memutuskan tetaplah ada di mpr, namun keputusan itu diambil setelah mendengar masukan dari "komisi perancang konstitusi" (kpk).
kpk merupakan komisi di luar mpr yang dibiayai pemerintah, yang pesertanya terdiri dari semua pihak di dalam masyarakat yang ingin ikut mengamandemen uud 1945.
 "persyaratan peserta kpk adalah memasukkan makalah tentang pemahaman mereka terhadap uud 1945, agar wacana pemikirannya juga dipahami oleh pihak lain," katanya.
  dikecam   koalisi ornop untuk konstitusi baru -beranggotakan 31 lsm- mengecam keputusan bp mpr yang dalam salah satu keputusan rapatnya hari rabu lalu tidak mengagendakan pembahasan komisi konstitusi pada sidang tahunan (st) mpr november 2001 dengan alasan tidak ada satu fraksi pun di mpr yang meminta agenda komisi konstitusi untuk dibahas.
  keputusan bp mpr yang tidak mengagendakan pembahasan mengenai pembentukan komisi konstitusi menurut koalisi bukan merupakan putusan final yang bersifat penetapan, namun hanya merupakan persiapan terhadap bahan-bahan yang diperlukan dalam st mpr 2001 yang dibuat bp mpr dan bukan oleh mpr secara keseluruhan. "
oleh karena itu, kami (koalisi) beranggapan bahwa putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ke luar maupun ke dalam mpr sehingga masih dimungkinkan untuk memasukkan agenda mengenai komisi konstitusi," katanya.
 menurut koalisi, keputusan bp mpr yang tidak mengagendakan pembahasan soal komisi konstitusi menunjukkan bahwa bp mpr tidak aspiratif terhadap apa yang menjadi kehendak masyarakat dan menutup mata terhadap usulan masyarakat, termasuk presiden megawati yang meminta pembentukan komisi konstitusi.
  koalisi beranggapan, tuntutan terhadap pembentukan komisi konstitusi yang independen adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
komisi konstitusi merupakan kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan uud secara total dengan merancang konstitusi baru yang akan diputuskan bersama rakyat.