pj gubernur mengakui, pemerintah kabupaten bangka mengeluarkan peraturan daerah yang memungut retribusi rp 1.000 per kg dari pasir timah yang diekspor.
namun, biaya tersebut, seperti diakui ketua tim komisi viii dpr, agusman effendi, tidak akan cukup digunakan untuk memulihkan lahan yang ditambang rakyat.