"di balik tuntutan ham terhadap tni, militer tidak pernah mau transparan terhadap bisnisnya.
sampai sekarang pertanyaan bagaimana militer mampu membiayai dirinya-padahal negara hanya mampu menyediakan anggaran 25 persen-belum pernah terjawab.
bagaimana juga pandangan endriartono terhadap hasil audit bpk pada kasus penyelewengan dana intelijen," kata usman.