rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm), yang sedianya akan diberlakukan hari jumat (15/6) ini, pelaksanaannya akan ditunda sampai waktu yang belum ditetapkan.
keputusan ini diambil, antara lain, karena pemerintah masih harus menunggu hasil rapat bidang politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) yang akan dilakukan di kantor wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri di jalan medan merdeka selatan, jakarta, jumat ini.
  menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan setelah rapat bidang ekonomi yang dipimpin wapres megawati soekarnoputri di kantornya, kamis.
dalam jumpa pers itu juga hadir menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) yang baru, rizal ramli.
  ditanya kepastian kenaikan harga bbm, purnomo hanya mengatakan, "sampai besok pagi (jumat- red ), belum ada kenaikan bbm."
dijelaskan oleh purnomo, dalam rapat polsoskam yang akan dipimpin wapres hari jumat ini, akan dilakukan evaluasi lapangan antara departemen teknis dengan departemen yang menangani masalah-masalah polsoskam.
  panitia anggaran dpr dan pemerintah, jumat pekan lalu, telah sepakat untuk menaikkan harga bbm jenis premium, minyak tanah, dan minyak solar rata-rata 30 persen.
namun, mengenai waktu pemberlakuannya, dpr menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil keputusan.
  menkeu waktu itu, prijadi praptosuhardjo, kemudian memutuskan untuk memberlakukan kenaikan itu sesuai rencana pemerintah sebelumnya, yakni mulai 15 juni 2001.
untuk bbm yang digunakan oleh industri, seperti minyak diesel dan minyak bakar, akan diserahkan kepada harga pasar.
harga pasar yang berlaku di dalam negeri ditetapkan sebesar 50 persen dari harga internasional.
  rizal ramli, yang ditanya mengenai kepastian kenaikan harga bbm, mengatakan, pemerintah sampai sekarang belum berbicara mengenai waktu sebab ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, termasuk pembahasan dengan tim polsoskam.
   dikaji ulang   sementara itu, presiden abdurrahman wahid melalui juru bicara kepresidenan yahya c staqup kepada pers di wisma negara, jakarta, kamis, meminta para menteri untuk segera melakukan pengkajian ulang secara komprehensif rencana kenaikan harga bbm.
  hal yang ditekankan untuk dikaji ulang adalah cara-cara untuk mengeliminasi dampak kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok dan transportasi bagi warga yang tidak mampu.
presiden secara khusus juga meminta wapres, menko polsoskam agum gumelar, dan menko perekonomian burhanuddin abdullah untuk bersama-sama memimpin kaji ulang itu.
  "sedangkan menteri-menteri lain diharapkan memberikan masukan-masukan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menekan dampak kenaikan harga jika memang kebijakan itu benar-benar diambil nantinya," ujar yahya.
  beras bersubsidi   lebih jauh rizal ramli menjelaskan, dalam rapat bidang ekonomi, dibahas dan dilaporkan tentang perkembangan pembahasan revisi apbn 2001.
pemerintah akan melakukan pembahasan secara maraton tentang revisi apbn dengan dpr. "
kalau perlu sampai pagi agar ada kemajuan berarti," ujar rizal bersemangat.
  selain itu, juga dibahas tentang perkembangan program kompensasi sosial dalam rangka kenaikan harga bbm.
pemerintah merencanakan memberikan program kompensasi sosial bagi kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga bbm.
  di dalam program kompensasi sosial itu akan dilakukan peningkatan volume dan target sasaran dari distribusi beras bersubsidi melalui operasi pasar khusus (opk).
beras bersubsidi ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat miskin di perkotaan.
  di bidang pendidikan, program kompensasi sosial diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. "
sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah, termasuk program untuk anak-anak jalanan.
sebab, anak-anak yang kurang mampu tidak sekolah lebih banyak karena alasan ekonomis," ungkap rizal.
  wapres megawati soekarnoputri, menurut rizal, memberikan tekanan khusus pada hal-hal di atas, terutama menyangkut beras untuk kelompok miskin dan pendidikan karena hal itu merupakan kebutuhan mendasar.
program kompensasi sosial juga didesain untuk bidang kesehatan, dengan memberikan vaksinasi bagi bayi berumur di bawah lima tahun.
  "banyak masyarakat miskin yang mempunyai balita namun kesulitan mendapatkan vaksinasi.
ini nanti akan didesain dalam program tersebut.
demikian juga untuk program obat generik," ujar rizal tanpa merincinya.
  "subsidi bbm selama ini sangat tidak adil karena ada orang kaya yang memakai kendaraan mewah namun menggunakan bahan bakar solar.
sementara itu, masyarakat miskin hanya menggunakan minyak tanah, namun mendapat subsidi dalam jumlah kecil," papar rizal.
sekarang, tambahnya, sistem pemberian subsidi harus diubah dengan memberikannya kepada sasaran tepat.
   defisit listrik   dalam rapat itu juga dibahas soal restrukturisasi pt perusahaan listrik negara (pln).
menurut rizal, pemerintah dan dpr telah setuju untuk menaikkan tarif dasar listrik rata-rata 17,47 persen dalam waktu dekat ini.
namun, pemerintah tidak ingin kelompok masyarakat bawah terkena dampaknya.
  "oleh karena itu, konsumen listrik golongan bawah yang mengonsumsi listrik 450 volt ampere (va) atau 30 kilowatt hour (kwh) per bulan disediakan subsidi sebesar rp 4,727 trilyun.
jadi, subsidi ini diberikan kepada 30 persen pelanggan pln," ujar rizal.
  purnomo yusgiantoro menambahkan, di dalam rapat juga dibicarakan upaya penanggulangan defisit listrik pada tahun 2004.
itu terjadi karena pertumbuhan kebutuhan listrik sangat besar terutama di pulau jawa.
  beberapa waktu lalu, tutur purnomo, sudah diputuskan bahwa program tenaga listrik tanjung jati b akan dilanjutkan.
untuk melanjutkan proyek itu, ada beberapa hal yang perlu disinkronkan antara departemen teknis dengan departemen keuangan (depkeu), terutama masalah yang terkait dengan opsi pemerintah di dalam mendukung penyelesaian pembangunan proyek listrik tanjung jati b.   "ini diperlukan untuk memenuhi suplai listrik pln di pulau jawa.
soal restrukturisasi pln, saat ini pp (peraturan pemerintah)-nya sudah diproses dalam tahap final dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera diterbitkan pemerintah," kata purnomo.