majelis permusyawaratan rakyat (mpr) harus mengambil prakarsa konkret untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (ham) pada masa lalu agar kasus-kasus tidak terus menjadi komoditas politik.
pada intinya, berbagai kekerasan politik pada era orde baru harus dituntaskan.
untuk itu, diperlukan konsensus di mpr untuk menyepakati model penyelesaian yang diharapkan.
sebagai langkah awal, mpr harus mengeluarkan ketetapan (tap) mpr tentang pembentukan komisi penyelidik nasional.
 pandangan itu disampaikan ahli hukum abdul hakim garuda nusantara dalam percakapan dengan  kompas  di jakarta, jumat (29/6).
belum jelasnya penanganan kasus pelanggaran ham pada masa lalu lebih disebabkan tidak adanya arahan soal model penyelesaian. "
apa pun model penyelesaian yang dipilih, harus tetap didahului oleh penyelidikan menyeluruh yang dilakukan oleh komisi penyelidik nasional," ujar abdul hakim.
 dalam forum sidang istimewa (si) mpr perlu dibuat semacam konsensus soal siapa yang akan mengemban fungsi sebagai komisi penyelidik nasional dan kasus-kasus apa yang diduga terjadi  crimes againts humanity  pada kurun waktu tertentu.
setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh, akan diketahui model penyelesaian yang cocok, apakah itu melalui mekanisme peradilan militer, peradilan ham  ad hoc , atau model komisi kebenaran dan rekonsiliasi. "
lahirnya tap mpr akan memperkuat bobot politik dari pemerintah yang mengemban tugas tersebut," kata abdul hakim.
 bercermin pada pansus trisakti, menurut abdul hakim, tampak sekali model penyelesaian apa yang akan disarankan sangat tergantung pada kepentingan politik fraksi-fraksi di dpr. "
anda bisa lihat konstelasi politik fraksi yang mendukung pengadilan ham  ad hoc  dan memilih mekanisme peradilan militer," ujar abdul hakim.
dukungan terhadap pengadilan ham  ad hoc  disuarakan fraksi pdi perjuangan, fraksi pdkb, dan fraksi kebangkitan bangsa.
 pada intinya penyelesaian menyeluruh terhadap berbagai kasus pelanggaran ham pada masa lalu diperlukan agar bangsa indonesia mengetahui sistem represif pada masa lalu yang salah.
setelah itu diketahui, bangsa indonesia bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk membangun sistem baru yang lebih demokratis dan melindungi ham.
  rekonsiliasi   dihubungi terpisah, guru besar hukum dari universitas indonesia (ui), jakarta prof dr sunaryati hartono mengatakan, si mpr sebaiknya memang tidak hanya mengagendakan pertanggungjawaban presiden abdurrahman wahid, tetapi juga memberikan arahan penyelesaian persoalan bangsa kepada siapa pun yang memimpin negeri ini.
terkait dengan penyelesaian pelanggaran ham masa lalu, sebaiknya mpr mengingatkan pentingnya rekonsiliasi nasional.
 "si mpr seharusnya menciptakan suasana rekonsiliasi nasional.
ini penting sehingga bangsa ini bisa menatap ke muka dan tak cuma menengok ke belakang.
anggota mpr harus ingat, menurunkan gus dur (abdurrahman wahid- red ) tak menyelesaikan masalah," paparnya kepada  kompas  di jakarta hari jumat.
 anggota komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) albert hasibuan sepakat, si mpr memang perlu memberikan arahan kepada siapa pun yang akan memimpin negeri ini, termasuk dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran ham di masa lalu.
  "sebuah alternatif penyelesaian pelanggaran ham masa lalu yang mungkin dilakukan adalah melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi (kkr).
ini harus dipikirkan wakil rakyat.
sayangnya, sebagian anggota mpr sibuk berpolitik dan memikirkan kekuasaan saja," tegasnya.
 hasibuan mengakui, selama ini, dari berbagai kasus pelanggaran ham yang ditangani komnas ham, memang belum ada yang diselesaikan.
padahal, sudah banyak produk hukum untuk penyelesaian pelanggaran ham yang dibuat, seperti undang-undang (uu) nomor 39 tahun 1999 tentang ham dan uu nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham.
mpr harus mengingatkan kembali kepada eksekutif dan legislatif supaya lebih memperhatikan penyelesaian pelanggaran ham tersebut.
 "penyelesaian pelanggaran ham di masa lalu sebagian tergantung pula kepada dpr.
karena itu, mpr juga harus mengingatkan dpr supaya memprioritaskan penyelesaian pelanggaran ham di masa lalu," ujarnya lagi.
 selain memerintahkan penyelesaian pelanggaran ham di masa lalu, menurut hasibuan, yang tidak kalah pentingnya adalah mpr perlu pula mengingatkan eksekutif untuk memberikan tempat yang lebih baik pada upaya penegakan ham dalam setiap kebijakannya.
pemberian tempat yang pantas kepada upaya pemajuan dan penegakan ham akan memperbaiki wajah indonesia di mata internasional.
 "contohnya, instruksi presiden (inpres) nomor 4 tahun 2001 yang memberikan arahan tentang penyelesaian masalah aceh sama sekali tak memberikan tempat yang memadai pada upaya penegakan ham.
inpres itu lebih mengedepankan pendekatan keamanan, penyelesaian politik, serta ekonomi," paparnya lagi.
  tidak ditinggalkan    sekalipun meminta si mpr memberikan  guidance  (arahan) penyelesaian kasus pelanggaran ham masa lalu melalui rekonsiliasi, sunaryati menegaskan bukan berarti tak ada tindakan terhadap pelaku pelanggaran ham di masa lalu.
mereka yang cukup terbukti melanggar ham pada masa lalu tetap perlu diajukan ke pengadilan ham.
akan tetapi, mpr perlu memberikan arahan agar bangsa ini mulai memikirkan masa depannya dan tidak terus-menerus "menengok" ke belakang.
 "penyelesaian pelanggaran ham melalui pengadilan, seperti yang diamanatkan uu nomor 26/2000, tidak ditinggalkan.
namun, si mpr sebaiknya memberikan arahan sehingga terwujud suasana rekonsiliasi nasional," tandas mantan kepala badan pembinaan hukum nasional (bphn) tersebut.