dari catatan  kompas , penanganan obligor/debitor bermasalah di badan penyehatan perbankan nasional (bppn) selama ini terus terkatung-katung.
penyebabnya, pemerintah selama ini melihat tidak cukup ada itikad baik dari para obligor untuk memenuhi kewajibannya.
 anehnya, kendati melihat ada indikasi tidak kooperatif atau tidak adanya itikad baik obligor, pemerintah tidak berani bersikap tegas, termasuk untuk membatalkan perjanjian pkps yang sudah ditandatangani yang ternyata tidak dijalankan oleh obligor/debitor atau menindak secara hukum para obligor tak kooperatif.
 sikap ragu-ragu pemerintah antara lain dilandasi alasan karena masalah obligor/debitor pkps di bppn menyangkut pertanggungjawaban dana bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) senilai rp 650 trilyun lebih yang sudah telanjur disuntikkan dan hilang lenyap ke sektor perbankan.