bara hasibuan mengatakan, diberikannya hak memilih dan dipilih kepada tni/polri dapat dilihat sebagai usaha terselubung untuk terus melanggengkan keterlibatan dan pengaruh tni/polri dalam proses politik formal.
itu terutama setelah ada kesepakatan mpr 1999 bahwa mereka harus keluar dari dpr dan mpr, masing-masing tahun 2004 dan tahun 2009.