wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri mendesak badan penyehatan perbankan nasional (bppn) untuk segera mempercepat penyelesaian kasus-kasus restrukturisasi yang ditanganinya.
sampai sekarang, penjualan aset bppn baru sebesar 20 persen, padahal "usia" bppn hanya sampai tahun 2004. "
oleh karena itu, wapres meminta agar ada percepatan dalam penyelesaian kasus-kasus di bppn," kata menteri keuangan dan pemberdayaan bumn rizal ramli kepada wartawan, usai rapat gabungan terbatas bidang politik, sosial, keamanan, dan perekonomian di kantor wapres, jalan medan merdeka selatan, jakarta, jumat (22/6).
rapat dipimpin oleh wapres dan dihadiri para menteri bidang ekonomi dan politik.
 ditegaskan oleh rizal, percepatan penyelesaian aset di bppn ini diperlukan untuk kepentingan pemulihan ekonomi.
menurut rizal ramli, total aset yang kini dikelola bppn sebesar rp 540 trilyun, sementara target penjualan aset tahun ini sebesar rp 27 trilyun. "
sekarang masih ada sisa aset di bppn yang belum dijual sekitar rp 513 trilyun.
 selama ini, aset ini terus merosot dan tidak dikelola dengan baik," ujarnya.
 rizal juga mengungkapkan, penyelesaian penanganan aset-aset di bppn juga tumpang tindih ( overlapping ) antara penyelesaian aspek hukumnya dan penyelesaian dari aspek bisnis serta keuangan dari perusahaan yang ditangani bppn.
  selama ini, penyelesaian aspek bisnis dan keuangannya harus menunggu penyelesaian aspek hukumnya sehingga menjadi berlarut-larut dan mempengaruhi pemulihan ekonomi.
dengan percepatan penyelesaikan kasus-kasus di bppn ini, penjualan aset-aset ke investor diharapkan juga bisa dipercepat. "
pemerintah mengharapkan agar investor bisa segera membeli aset-aset yang ada di bppn karena lembaga ini akan berakhir pada tahun 2004," ujar rizal.
 lambannya restrukturisasi di bppn selama ini juga dikeluhkan oleh berbagai kalangan, termasuk dana moneter internasional (imf), bank dunia, dan bank pembangunan asia (adb).
lambannya kemajuan restrukturisasi utang sektor korporasi di bppn ini merupakan salah satu faktor yang sempat mempertegang hubungan pemerintah dengan imf, dan dianggap sebagai salah satu kendala bagi proses pemulihan ekonomi.
  pemerintah, demikian rizal, ingin kasus hukum dalam penanganan utang tetap berjalan.
demikian pula halnya dengan penyelesaian bisnis dan keuangan dari perusahaan yang ada di bppn.
jangan sampai penyelesaian bisnis dan keuangan harus menunggu dulu keputusan hukum sebab akan berdampak pada pemulihan ekonomi.
  rizal memberi contoh kasus yang dialami pengusaha probosutedjo yang memiliki hutan tanaman industri (hti) di kalimantan.
di satu sisi, kasusnya masih harus menunggu keputusan hukum, namun pada saat bersamaan ada konsorsium dari bank-bank skandinavia dan investor dari jerman dan swiss yang ingin melakukan investasi dalam bidang  pulp and paper  (bubur kertas dan kertas) di kawasan hti itu.
  "kalau kita tunggu kasus hukumnya, mungkin akan makan waktu lama sekali.
padahal, kita ingin ada investasi agar bisa menciptakan lapangan kerja.
oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, diminta agar proses hukumnya terus berjalan, tetapi jangan mengganggu proses investasinya," tutur rizal ramli.
  pendekatan pemerintah   dijelaskan oleh rizal ramli, selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap para debitor bppn adalah pendekatan  stick and carrot  agar kerugian negara bisa dikurangi sekecil mungkin.
menurut dia, banyak kasus di mana potensi kerugian negara sangat besar, yang terkait dengan kasus skandal dana bantuan likuiditas bank indonesia (blbi).
  ada kasus yang memperlihatkan salah satu bank swasta menerima dana blbi sebesar rp 53 trilyun, sementara aset yang diserahkan hanya rp 20 trilyun.
untuk itu, kata rizal ramli, perlu ada upaya penyerahan aset tambahan dan jaminan pribadi dari para debitor agar kerugian negara bisa ditekan sekecil mungkin.
jaminan pribadi dari debitor ini berlaku sampai generasi kedua keluarga debitor tersebut dan bila diperlukan diberlakukan sanksi hukuman badan.
 "di luar negeri, kalau perusahaan bangkrut, pemiliknya juga bangkrut seperti di as, korea, dan eropa.
tetapi, di indonesia, meskipun perusahaan bangkrut, pemiliknya masih kaya raya," kata rizal.
 lebih jauh, rizal mengatakan, pemerintah juga sedang melakukan reformasi di dalam sistem  procurement  atau pembelian barang dan jasa. "
ini sedang dilakukan dengan bantuan bank dunia agar proses pembelian barang dan jasa oleh pemerintah dan bumn bisa kompetitif, transparan, dan penggelembungan nilai proyek ( mark up ) bisa dikurangi atau kalau bisa dihapuskan sama sekali," katanya.
  masalah ini, menurut rizal, sedang dalam proses dan pada waktunya nanti akan diumumkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau keppres.
pada kesempatan itu, menko polsoskam agum gumelar serta menkeu juga membantah adanya informasi yang menyebutkan akan ada pergantian pimpinan bumn.
   boros   beberapa waktu lalu, lembaga pengawas dan pemantau ( oversight committee /oc) bppn menilai badan itu boros dalam penggunaan anggaran.
karena itu, oc meminta bppn melakukan penghematan dengan cara seperti menekan biaya konsultan dan merampingkan organisasinya.
  dalam suatu rapat kerja antara menkeu, gubernur bank indonesia, dan komisi ix dpr, beberapa waktu lalu, terungkap bahwa dalam tempo tiga bulan (januari-maret 2001), bppn telah menghabiskan dana rp 422,09 milyar.
selain untuk pembiayaan penyelesaian aktiva eks bank, biaya itu juga digunakan untuk biaya operasional dan non-operasional bppn.
di sisi lain, sampai 30 april 2001, bppn membukukan penerimaan rp 7,32 trilyun.
dari jumlah itu, bppn menyetor ke departemen keuangan (depkeu) rp 6,25 trilyun.
  menurut kepala bppn edwin gerungan waktu itu, realisasi pembiayaan penyelesaian aktiva eks bank dalam kurun januari-maret 2001 telah mencapai rp 153,13 milyar.
untuk komponen biaya operasionalnya, bppn telah menghabiskan rp 228,79 milyar atau 31 persen dari total anggaran tahun 2001.
  biaya operasional ini meliputi biaya pegawai 1.923 karyawan (tetap) dan 2.343 karyawan (kontrak), biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan latihan, biaya humas dan biaya operasional lainnya, yaitu biaya kantor pusat dan 11 bppn  centre  di seluruh indonesia.
 khusus untuk pembiayaan operasional konsultan, bppn sudah mengeluarkan dana sebesar rp 40,18 milyar atau 22 persen dari seluruh anggaran konsultan sebesar rp 184 milyar.
biaya konsultan di antaranya untuk pembiayaan konsultan manajemen, konsultan hukum, konsultan audit, konsultan humas, dan konsultan lainnya.
 "apabila para ketua, wakil ketua bppn, deputi kepala dan staf bppn menggunakan jasa-jasa penasihat, oc bppn juga meminta rincian biaya serta imbalan yang diberikan," demikian tertulis dalam memo oc kepada bppn.
terhadap kecenderungan pimpinan bppn yang kerap menggunakan  first class  dalam perjalanan dinasnya dengan pesawat terbang, oc meminta agar pimpinan bppn menggantinya dengan kelas bisnis.
ini dimaksudkan untuk menghemat biaya perjalanan dinas.