menanggapi tidak dilaksanakannya perintah pdsd maluku oleh aparat keamanan, menteri dalam negeri hari sabarno mengatakan, perintah politik harus secara tertulis, sebab jika terjadi ekses dalam pelaksanaan perintah itu jelas siapa yang dapat dimintai tanggung jawab. "
jangan sampai tentara dan polisi yang di lapangan jadi korban," ujar hari sabarno.