kronologi hubungan imf-ri era pemerintahan abdurrahman wahid     28 maret 2000    kepala perwakilan imf di jakarta john dodsworth mengungkapkan kemungkinan tertundanya pengucuran pinjaman senilai 400 juta dollar as karena lambannya reformasi ekonomi di indonesia.
  29 maret 2000    sekretaris kabinet marsillam simanjuntak menyatakan, presiden menginstruksikan para menteri agar mempercepat pelaksanaan loi.
presiden akan memimpin langsung negosiasi antara pemerintah dengan imf.
  1 april 2000    presiden memimpin sidang kabinet dalam rangka evaluasi perkembangan  review  loi.
para menteri, kecuali menteri luar negeri, dilarang ke luar negeri.
  4 april 2000    dewan ekonomi nasional (den) mendesak presiden untuk menjelaskan kepada masyarakat soal keterlambatan pelaksanaan loi.
  5 april 2000    imf menyetujui seluruh jadwal baru penyelesaian 42 kebijakan yang diusulkan pemerintah.
  10 april 2000    imf mendukung rencana penjadwalan kembali utang luar negeri indonesia senilai 2,1 milyar dollar as.
dukungan ini diungkapkan oleh john dodsworth.
  3 mei 2000    loi batal ditandatangani meski sudah sampai pengecekan pada tahap akhir antara pemerintah dengan imf.
alasannya, hasil evaluasi loi masih harus dibawa ke dewan eksekutif imf.
  17 mei 2000    menko ekuin kwik kian gie menandatangani loi.
dalam loi tersebut, pemerintah dengan imf mencapai konsensus di tiga sektor kunci perekonomian yang meliputi penentuan tarif listrik, penetapan subsidi, dan tingkat upah.
  2 juni 2000    imf mengumumkan pencairan pinjaman senilai 372 juta dollar as di washington.
  30 agustus 2000    deputi direktur imf untuk asia pasifik anoop singh menemui menko perekonomian rizal ramli.
ia menyampaikan bahwa imf memiliki komitmen untuk sekuatnya mendukung kabinet baru.
  7 september 2000    dilakukan penandatanganan loi terbaru oleh menko perekonomian rizal ramli dan pejabat sementara gubernur bank indonesia anwar nasution di jakarta.
saat itu dilakukan juga penandatanganan loi yang sama oleh deputi direktur pelaksana imf stanley fischer di washington.
  4 oktober 2000    imf mempelajari masalah pola penyelesaian utang sejumlah perusahaan besar di bppn yang disinyalir oleh sementara kalangan mengandung unsur  bailout  (penalangan utang swasta oleh pemerintah).
  28 oktober 2000    dpr melakukan pertemuan dengan pejabat imf, namun petinggi imf dalam pertemuan itu mengingatkan pentingnya implementasi program-program pemulihan ekonomi yang telah disusun dan ditandatangani pemerintah dalam loi.
  30 oktober 2000    imf mengungkapkan sejumlah kekhawatiran kepada abdurrahman wahid.
imf menekankan agar pemerintah bisa lebih cepat dan efektif dalam melakukan penjualan aset yang ada di bppn.
  4 desember 2000    john dodsworth menemui ketua komisi ix dpr benny pasaribu di gedung dpr untuk meminta klarifikasi menyangkut latar belakang amandemen uu no 23/1999 tentang bank indonesia dan isu rencana pergantian gubernur bi syahril sabirin.
  19 februari 2001    indonesia dan imf sepakat membentuk tim panel untuk menjembatani perbedaan pendapat antara pemerintah dengan imf menyangkut proses pembahasan amandemen uu bi.
  21 februari 2001    asisten menko perekonomian dipo alam melakukan pertemuan dengan stanley fischer di washington.
ia mengatakan bahwa telah dicapai titik temu antara pemerintah ri dan imf menyangkut sejumlah isu yang selama ini masih dipermasalahkan oleh imf.
  30 maret 2001    menko perekonomian rizal ramli menyatakan bahwa seluruh komitmen program dalam loi dengan imf yang ditandatangani september 2000, sudah selesai dibahas bersama pemerintah indonesia.
  april 2001    imf dan pemerintah melakukan pertemuan yang kedua kali setelah september 2000.
kali ini pertemuan itu pun tidak menghasilkan kesepakatan yang menyangkut reformasi dan restrukturisasi ekonomi.
  11 april 2001    pemerintah bersama tim kaji ulang imf mulai melangsungkan pertemuan.
salah satunya membahas masalah defisit anggaran.
dalam pertemuan itu dibahas juga mengenai kemungkinan dilakukannya revisi atas asumsi makro-ekonomi yang dipakai dalam apbn 2001.
  20 april 2001    tokoh-tokoh dari beberapa fraksi di dpr bertemu dengan anoop singh dan john dodsworth.
dalam pertemuan itu imf minta agar dpr dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat merevisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 secepatnya.
  28 mei 2001    panitia kerja (panja) amandemen uu bi dpr menolak permintaan imf untuk mengkaji kembali pasal-pasal amandemen uu bi yang telah disepakati oleh dpr.
panja juga menolak kehadiran tim panel, baik dalam amandemen maupun diskusi informal dalam pembahasan amandemen uu bi.
  27 juni 2001    pemerintah mengalah dengan memutuskan untuk menunda amandemen uu bi yang selama ini menjadi salah satu ganjalan bagi kedatangan tim imf.
  5 juli 2001    tim imf di bawah pimpinan anoop singh datang.