selain kepentingan kelompok dan kepentingan individu, money politics (politik uang) juga menjadi wabah yang melanda dan membuat rusak dpr.
begitu kuatnya ketiga kekuatan itu hingga seringkali institusi hukum tidak bisa berkutik dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan anggota dpr.
menyikapi kondisi ini, publik menilai korupsi tampaknya masih mendapatkan tempat di lembaga itu.
fakta ini diperkuat oleh pernyataan sekurangnya tiga dari empat responden jajak pendapat april 2002 yang berpendapat bahwa anggota dpr tidak mampu melepaskan diri dari kepentingan partai, kepentingan kelompok, maupun kepentingan uang.