keputusan presiden (keppres) nomor 15 tahun 1983 perlu ditinjau kembali karena pada kenyataannya, izin tinggal yang diberikan sesuai keppres tersebut telah memicu penyalahgunaan izin tinggal oleh beberapa orang asing yang datang ke indonesia.
  demikian kepala kantor imigrasi provinsi bali, i nyoman putra, hari jumat (10/8), di denpasar, yang merupakan hari pertama pendaftaran ulang orang asing.
keberatan yang diajukan ini berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal yang banyak terjadi di bali.
peraturan tersebut mengatur kemudahan pemberian visa bagi wisatawan  asing ke indonesia.
  menurut peraturan yang berlaku sekarang ini, jika visa didapatkan di kantor kedutaan besar indonesia di luar negeri, pemohon diberi waktu selama tiga bulan tinggal.
  sementara jika bebas visa, mereka mendapat izin tinggal selama dua bulan yang disebut bebas visa kunjungan singkat. "
itu terlalu lama untuk kunjungan biasa untuk wisatawan," kata nyoman putra.
  "sekarang yang sering terjadi adalah orang keluar sebentar ke singapura, dua atau tiga hari, lalu kembali lagi kemari untuk tinggal lagi selama dua bulan atau tiga bulan.
kalau mau diperhatikan, itu pasti agak banyak," ujar nyoman putra.
kelakuan wisatawan seperti ini tidak didata karena saat ini tindakan seperti itu memang tidak melanggar peraturan.
   berdagang dan bekerja   menurut nyoman putra, kemungkinan besar bisa saja wisatawan itu awalnya datang untuk berlibur.
namun ketika sudah mulai bosan, dia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang bersifat ekonomis.
  "minggu pertama, minggu kedua dia memang masih menikmati menjadi wisatawan.
namun kemudian mulai menganggur, dia berpikir-pikir apa lagi yang bisa dilakukan di sini.
tidak apa-apa kalau hanya membeli dalam jumlah sedikit lalu dikirim untuk dijual kecil-kecilan," katanya.
  "yang saya khawatirkan adalah kalau dia merebut lapangan kerja yang seharusnya untuk orang di sini.
misalnya, menjadi pejabat di bagian  quality control ," tambah nyoman putra.
  berkaitan dengan pendaftaran ulang orang asing, nyoman putra menjelaskan, ada lima kategori yang didata, yaitu mereka yang memegang kartu izin tinggal sementara (kitas), pemegang kartu izin tinggal tetap (kitap), visa dengan kunjungan lebih lama dari tiga bulan, mereka yang mendapat izin tinggal kemudahan khusus keimigrasian (dahsuskim), serta mereka yang mempunyai masalah di indonesia, misalnya terlibat kasus pidana, sedang dalam tahanan, atau sedang terlibat proses pengadilan.
  menurut data tahun 2000, pemegang kitas terdaftar sekitar 852 orang, kitap 10 orang, visa kunjungan lebih dari tiga bulan, rata-rata 3.200 per tahun, dahsuskim sekitar 1.500 orang yang kebanyakan bekerja di kapal pesiar.
pendaftaran ulang berlangsung 10 agustus sampai 31 oktober 2001.