mulai tahun 2001 pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) dilakukan dengan standar sama untuk seluruh indonesia.
standardisasi yang akan dilakukan itu meliputi pengadaan kisi-kisi soal, pembuatan soal sampai pemeriksaan, sistem pengamanan soal, serta pelaksanaan ujian hingga mekanisme penyaluran uang dan pertanggungjawabannya.
  dalam kaitan itu, menteri pendidikan nasional yahya muhaimin, menteri dalam negeri dan otonomi daerah surjadi soedirdja, serta menteri agama tholchah hasan sepakat menandatangani surat keputusan bersama (skb) tentang penyelenggaraan ebta dan ebtanas tahun ajaran 2000/2001.
isi skb tertanggal 21 maret lalu itu antara lain menyetujui adanya standar operasional prosedur (sop) yang mengatur persoalan teknis dalam penyelenggaraan ebtanas tersebut.
 demikian keterangan yang diperoleh  kompas  dari "rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan ebtanas" di direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) depdiknas, jakarta, jumat (23/3).
sehari sebelumnya, di hadapan peserta rapat, yahya menegaskan kembali bahwa tahun ini pelaksanaan ebtanas untuk siswa sd dan sltp-baik negeri maupun swasta-harus benar-benar gratis.
untuk itu, pemerintah pusat sudah menyediakan dana sekitar rp 160 milyar guna membiayai 6.917.891 peserta ebtanas sd dan sltp.
 pelaksanaan ebtanas itu sendiri sebetulnya hingga kini masih banyak dikritik.
pembiayaan ebtanas yang begitu besar dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
mengacu pada pedoman penyelenggaraan ebtanas yang dikeluarkan tahun 1992 dan diperbarui tahun 1997, disebutkan bahwa salah satu tujuan ebtanas adalah untuk memperoleh informasi tentang mutu hasil pendidikan secara nasional.
ebtanas juga dimaksudkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, memperoleh gambaran perbandingan mutu pendidikan antarsekolah dan antarwilayah, serta mendapatkan umpan balik bagi penyempurnaan program dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
 dalam pelaksanaannya, ebtanas memang sudah berhasil memberikan gambaran tentang mutu pendidikan secara umum beserta perbandingannya antarsekolah dan antarwilayah.
hal itu terlihat dari nilai ebtanas murni (nem) yang dihasilkan, di mana variasi pencapaian hasil nem antarwilayah menunjukkan ketimpangan.
akan tetapi, fungsinya sebagai umpan balik untuk penyempurnaan atau peningkatan mutu pembelajaran tak pernah dioperasionalkan.
belum lagi menyangkut ekses negatif di mana pihak sekolah akhirnya berlomba-lomba men-drill  siswa agar hafal soal-soal dan jawaban yang mungkin akan diebtanaskan sehingga mengabaikan aspek penting pendidikan sebagai proses pembelajaran.
  pertama kali   di tengah berbagai kritikan itu, tahun ini format pelaksanaan ebtanas sedikit diperbaiki.
selain membebaskan siswa dari pembiayaan ebtanas, pemerintah juga menerapkan suatu sistem yang mereka namakan sop.
 standardisasi prosedur yang baru pertama kali diterapkan ini mengatur tentang peserta ebtanas, organisasi penyelenggaraan ebtanas, prosedur penyiapan bahan ujian, pemilihan paket soal sd/madrasah ibtidaiyah (mi)/sd luar biasa/sltp/madrasah tsanawiyah (mts), dan smu/madrasah aliyah (ma)/sekolah menengah kejuruan (smk).
standardisasi itu juga mencakup pencetakan/penggandaan naskah tes, pengiriman naskah tes, penyimpanan naskah tes, pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil ujian, pencetakan daftar kolom nilai ebtanas murni (nem), daftar nem, dan sttb.
begitu juga dengan penentuan tamat belajar, mekanisme prosedur pengawasan serta pengamanan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ebtanas, hingga penyusunan laporan hasil ebtanas.
 dalam beberapa kali kesempatan, yahya muhaimin menyatakan, dengan adanya sop itu akan tampak secara jelas prosedur penyelenggaraan ebtanas secara keseluruhan.
dari sana juga akan terlihat siapa yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, misalnya, yang berkaitan dengan pengadaan dan penggandaan soal di tingkat nasional.
  "jadi, kalau sampai terjadi kebocoran soal akan mudah ditelusuri dan diketahui siapa yang harus mempertanggungjawabkan kejadian itu," kata yahya.
 sementara itu, dari segi penyaluran, pemakaian, dan pertanggungjawaban keuangan, depdiknas juga membuat pedoman pelaksanaannya.
di dalamnya termuat mekanisme penyaluran bantuan biaya ebtanas dari pusat kepada siswa sd dan sltp atau yang sederajat.
  sesuai alokasi dana yang tersedia, unit  cost  bantuan biaya penyelenggaraan ebtanas per siswa adalah, untuk sd/mi/ sdlb sebesar rp 20.000 per siswa.
untuk sltp/mts sebesar rp 23.000 per siswa ( lihat tabel 1 dan 2 ).
akan tetapi, menurut sekretaris dirjen dikdasmen baedhowi, perkiraan tersebut bukan harga mati. "
setiap daerah-dalam hal ini provinsi-bisa membuat perkiraan sendiri berdasarkan kondisi daerahnya.
plafon maksimal adalah angka itu, tetapi kalau uangnya berlebih, ya, harus dikembalikan kepada negara," katanya.
 sesuai kondisi provinsi, depdiknas membuat kategori provinsi sebagai dasar penentuan satuan harga.
sebagai pegangan awal, ada empat kategori pembiayaan yang ditawarkan, yakni a (dki jakarta, jabar, jateng, jatim, lampung, bali, banten); b (di yogyakarta, sumut, sumbar, sumsel, riau, di aceh, sulsel, bangka belitung; c (jambi, bengkulu, kalsel, kaltim, kalbar, kalteng, sultra, sulteng, sulut, ntt, ntb, gorontalo); dan d (irian jaya, maluku, dan maluku utara).