muladi mengingatkan, memorandum dpr kepada presiden berisi pula perlunya langkah yuridis menindaklanjuti temuan pansus.
ini memang harus dipegang, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian.
namun, dewan pun harus menyadari, hasil pansus dpr itu kekuatan hukumnya lemah.
selain sejumlah saksi -termasuk sultan brunei darussalam - belum dimintai keterangan, dpr sesungguhnya tak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan.