presiden abdurrahman wahid menawarkan relokasi di sebuah pulau bagi para pengungsi etnis madura yang tidak ingin kembali ke sampit atau palangkaraya, kalimantan tengah.
 "saya masih akan membicarakan hal ini dengan menko polsoskam dan panglima tni.
sebab, usulan ini datang dari kh fuad amin (ulama asal bangkalan anggota dpr- red )", ujar presiden menjawab pertanyaan seorang pengungsi di pendopo kabupaten bangkalan, madura, sabtu (10/3).
 dari pendopo kabupaten bangkalan, presiden meneruskan perjalanan menemui pengungsi di kecamatan ketapang, dan di masjid al ashar, kecamatan kedungdung, kabupaten sampang.
dari kedungdung, presiden bersilaturahmi dengan kh allawy muhammad, ulama berpengaruh dari ppp yang juga pengasuh pondok pesantren at taroqi, karongan, sampang.
 belum jelas apa yang dibicarakan kedua tokoh ini.
tetapi, bupati sampang terpilih yang belum dilantik, fadhillah budiono sempat dipanggil masuk oleh kh allawy.
dalam pembicaraan tertutup sekitar 10 menit itu, menurut fadhillah, kedua tokoh hanya bicara soal pengungsi sampit. "
kami hanya bicara soal pengungsi," ujar fadhillah.
  kembali ke sampit   secara umum, presiden mengharapkan para pengungsi bisa kembali ke sampit atau palangkaraya.
menurut presiden, gubernur kalimantan tengah asmawi a gani telah menyampaikan harapannya agar para pengungsi madura mau kembali ke kalteng.
  "gubernur kalteng omong pada saya.
pak jangan sampai orang madura tidak kembali.
tanpa orang madura, kalteng tidak akan cepat berkembang.
pak asmawi juga memberi jaminan, kalau saudara kembali ke sana, tanah-tanah saudara akan dikembalikan pada saudara.
ini janji seorang gubernur yang keturunan dayak-melayu itu," ujarnya.
 kembalinya para pengungsi ke sampit dan palangkaraya, kata presiden, akan diatur sesegera mungkin setelah suasana di sana sudah dingin.
tetapi bagi pengungsi yang kebetulan tanahnya termasuk sakral dalam pandangan masyarakat dayak, akan diganti.
  menurut presiden, tidak semua orang dayak membenci orang madura dan sebaliknya. "
banyak orang dayak yang sudah mengawini orang madura, dan kalau mereka mau kembali menunggu waktu yang tepat," kata presiden.
menteri pertahanan mahfud md menambahkan, pertengahan maret nanti akan ada pertemuan lima gubernur se-kalimantan ditambah gubernur jatim, untuk membicarakan soal pengungsi.
  "yang dibicarakan prinsip-prinsipnya dulu, sebelum sampai pada pembicaraan soal relokasi.
masyarakat kan punya syarat sendiri-sendiri.
jadi, itu dulu yang dibicarakan," ujarnya.
 mahfud mengatakan, pertemuan lima gubernur itu merupakan antisipasi pemerintah akan kemungkinan meluasnya kerusuhan ke seluruh propinsi di kalimantan.
katanya, "sekarang kan aparat sudah menguasai keadaan sepenuhnya di sana.
jadi, akan kita cegah kemungkinan itu meluas."
 ulama asal bangkalan yang menetap di sampit, kh mudassir badruddin mengatakan, kabar burung akan meluasnya kerusuhan sudah didengar dari santrinya yang masih tinggal di pangkalan bun. "
tadi malam, saya ditelepon abdurrahim, santri saya.
dia bertanya kapan harus pulang ke madura, sebab di sana sudah santer kabar akan meluasnya kerusuhan," kata kh mudassir.
 ulama sepuh ini menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan pemerintah tanpa pandang bulu untuk mengatasi kerusuhan. "
kami sepakat dengan presiden, bahwa siapa pun yang bersalah harus ditindak tegas," ujar kh mudassir disambut tepuk tangan sekitar seribu pengungsi.
 sebagai langkah antisipasi, kata kh mudassir, para santri di pangkalan bun akan memulangkan para wanita.
ujarnya, "senin pekan depan mereka akan pulang ke sini.
jadi, pak menhan bisa mengantisipasi ini."
 presiden langsung meminta menhan memberikan rasa aman bagi warga madura yang ingin kembali pulang ke daerah asalnya. "
saya sudah minta menhan menangani itu," ujarnya.
 namun menhan menolak alternatif penambahan pasukan di kalteng. "
untuk sementara tidak ada penambahan pasukan.
justru yang ada sebagian akan ditarik, karena kerusuhan sudah bisa dibilang tidak ada lagi," kata menhan.
  inventarisasi   sementara menteri kehutanan nurmahmudi ismail mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan gubernur kalteng akan menginventarisasi tanah adat yang dianggap sakral yang mungkin dikuasai hph. "
kita sedang koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
saya sendiri belum tahu apa definisi tanah sakral itu," kata nurmahmudi.
 bupati bangkalan, ir muh fatah mengatakan, pemda bangkalan telah memberi rumah sisipan pada keluarga yang menampung pengungsi dalam jumlah besar. "
ini penting agar pengungsi dapat hidup layak sesuai kebutuhan, di samping bantuan lain yang memang dibutuhkan seperti lauk pauk, air bersih, kesehatan, dan mendaftarkan anak usia sekolah," katanya.
 jumlah pengungsi di kabupaten bangkalan mencapai 15.420 orang.
dua kecamatan, sepulu dan klampis, menampung paling banyak, masing-masing 8.083 dan 2.813 warga.
 di kabupaten sampang yang menampung 36.415 orang, presiden kembali melakukan dialog dengan pengungsi.
sebagian pengungsi minta agar kalteng ditetapkan sebagai daerah darurat sipil atau militer. "
untuk memberlakukan status itu ada syarat-syaratnya.
itu tidak bisa ditentukan sendirian," jawab presiden.
  seorang pengungsi membantah berita  kompas  yang menyebutkan bahwa penyebab kerusuhan adalah perkosaan terhadap warga dayak oleh tiga warga madura. "
itu tidak benar pak.
yang benar, lima warga madura dibantai, setelah itu kami unjuk rasa ke rumah yang diduga tempat persembunyian mereka.
ternyata dari rumah itu keluar 39 orang yang langsung menyerbu kami," ujarnya.