islah (perdamaian) yang dilakukan korban tragedi tanjung priok dengan mantan panglima daerah militer (kodam) jaya jenderal (purn) try sutrisno, dan aparat lainnya, dapat menjadi model penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (ham) di masa lalu, sepanjang dilakukan secara tulus dan tak ada paksaan.
akan tetapi, islah itu harus dikukuhkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (kkr) dan disertai dengan pengungkapan kebenaran.
tanpa pengakuan dari kkr, islah tidak memiliki efek publik dan kekuatan yuridis untuk menghentikan proses hukum yang dilakukan kejaksaan.
 demikian dikemukakan ketua yayasan lembaga studi dan advokasi masyarakat (elsam) abdul hakim garuda nusantara kepada  kompas  hari kamis (8/3). "
undang-undang (uu) nomor 26 tahun 1999 tentang pengadilan ham juga mengakui kemungkinan menyelesaikan pelanggaran ham di masa lalu tidak melalui pengadilan, tetapi lewat kkr.
namun, sampai sekarang kita belum mempunyai uu kkr," jelasnya.
 sementara ketua perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) hendardi menandaskan, islah yang dilakukan keluarga korban tragedi tanjung priok tak meniadakan hak publik untuk menuntut pengungkapan kasus itu melalui pengadilan. "
korban atau keluarganya bisa saja memaafkan dan berdamai dengan pelaku pelanggaran ham.
tetapi, hak kolektif masyarakat untuk memperoleh kebenaran dari kasus itu tidak bisa diabaikan begitu saja," tandasnya.
 senada, staf ahli institute for democracy and human rights the habibie center rudi m rizki llm mempertanyakan, apakah islah yang dilakukan try sutrisno serta korban tragedi tanjung priok itu sudah disetujui seluruh korban dan keluarganya.
jika belum, korban atau keluarganya yang keberatan tetap bisa menuntut keadilan melalui pengadilan ham.
apalagi, islah bukan penyelesaian pelanggaran ham yang diakui hukum positif maupun hukum internasional.
 bahkan, islah bisa dilihat sebagai upaya menghidupkan lagi  impunity . "
dengan islah itu kan, tertuduh tak perlu diadili.
padahal, sesuai dengan hukum internasional, pelaku pelanggaran ham harus diselidiki dan diadili.
pelanggaran ham adalah tanggung jawab pribadi.
karena itu, hati-hati dengan islah.
kalau islah itu dalam kerangka kkr, ya, tidak soal.
tetapi, ini harus diatur lebih dahulu," tandas pengajar hukum internasional dan ham pada universitas padjadjaran (unpad), bandung tersebut.
  efek publik   abdul hakim menuturkan, pasal 47 uu pengadilan ham memungkinkan penyelesaian pelanggaran ham yang berat di masa lalu melalui kkr.
akan tetapi, kkr belum terbentuk.
draf ruu kkr pun saat ini belum selesai dan rencananya baru akan diserahkan kepada dpr bulan depan.
dalam draf ruu kkr, penyelesaian pelanggaran ham berat di masa lalu melalui islah memang dimungkinkan.
 "draf ruu kkr antara lain menyebutkan, dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran ham berat yang terjadi di masa lalu telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka kkr wajib memberikan rekomendasi pemberian amnesti kepada pelaku.
pernyataan perdamaian itu wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui ketua komisi," papar wakil ketua tim penyusun draf ruu kkr tersebut.
  diungkapkan abdul hakim, karena islah antara try sutrisno dan korban tragedi tanjung priok belum diketahui kkr-sebab komisi itu belum terbentuk-maka hal itu tidak mempunyai kekuatan yuridis maupun efek publik.
jika sudah ada kkr, dapat saja direkomendasikan pelaku pelanggaran ham mendapatkan amnesti dan tidak perlu diadili.
akan tetapi, karena belum ada kkr, jaksa tetap harus melanjutkan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tragedi tanjung priok.
 "islah itu sekarang masih dalam situasi yang rawan.
kejaksaan masih bisa menuntut dan korban tragedi tanjung priok lain pun tetap terbuka peluangnya menuntut keadilan.
dalam draf ruu kkr, islah atau perdamaian itu wajib dilaporkan.
kalau memang kkr melihat tak ada paksaan dan tulus, islah tersebut dapat diterima dan pelakunya direkomendasikan untuk diampuni.
korban dan keluarganya juga dapat kompensasi dari negara," papar abdul hakim.
 diingatkan abdul hakim, islah yang dapat diterima kkr adalah yang disertai dengan pengungkapan kebenaran.
artinya, harus ada pengungkapan siapa yang jadi pelaku dan penanggung jawab pelanggaran ham tersebut.
tanpa pengungkapan kebenaran, kkr tidak mungkin menerima islah tersebut, sehingga proses hukumnya tetap harus dilanjutkan.
  hak publik   terkait dengan pelanggaran ham di masa lalu, hendardi mengakui, ada tiga hak yang harus diberikan oleh negara.
ketiganya adalah hak masyarakat untuk mengetahui perkara itu ( right to know ), hak untuk mendapatkan keadilan dari korban dan masyarakat ( right to justice ), serta hak mendapatkan perbaikan hidup dan ganti rugi dari korban dan keluarganya.
artinya, pengungkapan kebenaran dalam kasus pelanggaran ham berat bukan sekadar hak individu, namun juga menjadi hak publik.
 "korban dan keluarganya bisa saja memaafkan dan berdamai dengan pelaku pelanggaran ham di masa lalu.
tetapi itu tidak bisa menghapus hak publik untuk mengetahui peristiwa itu melalui pengadilan.
jangan dilihat tuntutan publik itu sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih pada pengungkapan sejarah sehingga tragedi itu tidak terulang lagi di masa mendatang dan menimpa orang lain," paparnya.
 islah pun, lanjut hendardi, tak bisa menghentikan proses hukum. "
proses hukum terhadap pelanggaran ham bukan hak individu, tetapi juga menyangkut hak publik.
tidak betul juga islah berada di atas hukum.
justru yang betul adalah hak publik di atas hak individu," urainya lagi.
 hendardi pun mengutarakan, islah dapat menjadi preseden buruk bagi penyelesaian pelanggaran ham di masa lalu bila tanpa pengungkapan kebenaran melalui pengadilan.
sebab, pelaku pelanggaran ham tidak perlu dihukum asalkan dapat membayar.
bagi kepentingan masa depan bangsa, hal itu kurang menguntungkan pula karena mendorong melupakan kasus tersebut.
ini membuka peluang kasus serupa terjadi lagi di kemudian hari dengan korban yang lain.