meski sudah ada undang-undang (uu) tentang ham dan uu tentang pengadilan ham, pelanggaran ham masa lalu yang dilakukan kekuatan orde baru tak bisa diselesaikan.
penyerbuan kantor dpp pdi tanggal 27 juli 1996 tak jelas sampai di mana penanganan kasusnya setelah dpr merekomendasikan penyelesaian melalui peradilan koneksitas.