pembengkakan defisit sebesar rp 87,3 trilyun atau 5,9 persen dari pdb -jika pemerintah tidak berbuat apa-apa dengan pembengkakan defisit apbn 2001 yang terjadi- berarti volume paket penyesuaian apbn 2001 mengalami penurunan sebesar rp 23,8 trilyun dibandingkan  baseline  volume apbn yang mencapai rp 364,2 trilyun.
  sebelumnya, panitia anggaran dpr telah menyetujui besaran penerimaan negara dalam paket penyesuaian apbn 2001, dari semula rp 263,2 trilyun atau 18,5 persen dari pdb, meningkat jadi rp 286,0 trilyun atau 19,5 persen dari pdb.
ini berarti adanya kenaikan penerimaan negara sebesar rp 9,128 trilyun dari apbn 2001.
kenaikan penerimaan negara ini diperoleh dari kenaikan penerimaan pajak, yang semula 179,8 trilyun dinaikkan menjadi rp 185,2 trilyun.
 dengan demikian, dari besaran volume dan penerimaan negara tersebut, defisit anggaran dalam paket penyesuaian apbn 2001 ditetapkan sebesar rp 54,3 trilyun, atau 3,7 persen dari pdb.
sebelum disesuaikan, besaran defisit apbn 2001 ditetapkan rp 52,5 trilyun atau 3,7 persen dari pdb.
  dpr menolak jika persentase terhadap pdb lebih dari 3,7 persen.
sebab bertentangan dengan undang-undang program pembangunan nasional yang menetapkan persentase defisit apbn sebesar 3,7 persen dari pdb.
   menutup defisit   untuk menutup defisit apbn 2001 yang telah disesuaikan sebesar rp 54,3 trilyun, pemerintah berencana dengan pembiayaan dalam negeri sebesar rp 34,3 trilyun dan pembiayaan luar negeri rp 19,9 trilyun.
yaitu berasal dari penarikan pinjaman luar negeri sebesar rp 40,09 trilyun dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri rp 20,1 trilyun.
 untuk pembiayaan dalam negeri, pemerintah menargetkan sejumlah setoran yang berasal dari privatisasi badan usaha milik negara (bumn) sebesar rp 6,5 trilyun, setoran penjualan aset program restrukturisasi badan penyehatan perbankan nasional sebesar rp 27,5 trilyun, serta penjualan obligasi pemerintah kepada daerah-daerah yang mengalami surplus dana alokasi umum (dau) sebesar rp 886,7 milyar.