sudah hampir satu bulan kejadian peledakan bom di sejumlah kota pada malam natal 24 desember berlalu.
namun, belum banyak temuan hasil penyelidikan atas kasus-kasus tersebut yang bisa diperoleh publik.
sejauh ini, pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat pada kasus-kasus peledakan bom itu, antara lain empat orang pada kasus di bandung, tiga orang pada kasus di medan.
sementara jaringan lebih luas dan "otak" dari teror-teror peledakan bom itu masih belum terungkap.
 jika dibandingkan dengan upaya pengungkapan aksi-aksi peledakan bom sebelum-sebelumnya, misalnya aksi peledakan bom di masjid istiqlal jakarta, atau peledakan bom di gedung bundar kejaksaan agung jakarta, upaya pengungkapan kasus peledakan bom di berbagai kota yang terjadi pada malam natal itu dilakukan dengan metode dan cara-cara yang kurang lebih sama dengan kasus-kasus terdahulu.
 pemerintah sepenuhnya menyerahkan urusan pengungkapan itu kepada polisi, dengan didukung tim penyelidik terpadu yang beranggotakan unsur-unsur dari kejaksaan agung, kepolisian, bakin (badan koordinasi intelijen negara), bais (badan intelejen strategis), dan departemen dalam negeri.
ajakan dari sejumlah elemen masyarakat yang diwakili forum indonesia damai (fid) dan komnas ham untuk melakukan kerja sama penyelidikan, yaitu dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (tgpf), sampai saat ini belum disetujui pemerintah.
 proses penyelidikan, berdasarkan yang bisa diketahui publik, bertumpu pada pencarian saksi-saksi dan tersangka pelaku, dan dari keterangan-keterangan merekalah diharapkan bisa diperoleh rangkaian informasi yang bisa mengarah kepada "otak" aksi-aksi teror tersebut.
tidak mengherankan bila dalam waktu hampir sebulan ini belum banyak informasi yang bisa mencerminkan keberhasilan pengungkapan kasus-kasus peledakan bom itu.
padahal, dalam suatu investigasi berlaku semacam aturan bahwa semakin lama waktu berlalu maka semakin kecil pula peluang untuk menemukan bahan-bahan bukti otentik, sebagai bahan untuk proses hukum lebih lanjut di pengadilan.
               tanpa bermaksud meragukan kemampuan aparat pemerintah, patutlah disebutkan bahwa upaya yang sedang berlangsung saat ini masih jauh dari memadai.
 penyelidikan kasus peledakan bom ini, ditegaskan sekretaris tim pencari fakta fid, munir, harus dilakukan secara terintegrasi dan didukung dengan keputusan-keputusan politik yang kuat untuk benar-benar bisa mengungkap sampai ke akarnya.
  soalnya memang bukan hanya kemampuan teknis pengungkapan kasus, tetapi berkaitan juga dengan kurangnya mekanisme untuk mendukung usaha pengungkapan itu secara tuntas.
ketiadaan undang-undang perlindungan saksi, misalnya, akan mengurangi kecepatan dan kedalaman aparat untuk mengungkap kasus rentetan peledakan bom itu.
artinya, sementara penyelidikan dilakukan maka semestinya penyiapan uu perlindungan saksi beserta perangkat pelaksananya juga disiapkan dan segera diberlakukan.
 temuan sementara tpf-fid, contohnya, sulit untuk bisa disampaikan kepada publik jika program perlindungan saksi ini tidak jelas.
berbagai informasi berharga yang diberikan berbagai pihak untuk mengungkap kasus rentetan peledakan bom itu, hanya akan sebatas menjadi desas-desus jika tidak ada mekanisme untuk memformalisasi informasi-informasi itu tanpa merugikan mereka yang memberikan informasi.
 problem lain yang bisa menjadi penghadang jika tidak ada keputusan politik khusus, yaitu kemampuan menembus instansi-instansi yang selama ini mempunyai "kekebalan" untuk diperiksa, khususnya instansi di lingkungan militer.
kasus peledakan bom di kejaksaan agung yang menggunakan bahan peledak berkode m1  (m-one) , misalnya, sampai sekarang tidak pernah jelas kelanjutannya karena ketidakmampuan jajaran kepolisian untuk masuk ke lingkungan militer.
  "kunci pengungkapan kasus peledakan bom tidak bisa didasarkan pada penangkapan tersangka pelaku dan keterangan dari mereka.
salah satu petunjuk penting yang sebenarnya harus ditelusuri lebih jauh adalah dari mana dan bagaimana bahan peledak jenis tnt ( trinitroluene ) yang dikhususkan untuk kalangan militer itu bisa sampai ke para pelaku itu.
kalau kita bisa melacak ini, kita bisa jadi akan menemukan sebenarnya masih banyak tnt yang berada di tangan-tangan yang tidak berhak, sehingga harus ada sebuah operasi lebih intensif untuk mendapatkan kembali tnt-tnt itu sebelum digunakan untuk aksi-aksi teror," tegas munir.
 hal lain yang tak kalah pentingnya adalah aturan mengenai akses menuju berbagai informasi yang kita belum punyai.
padahal, penyelidikan kasus besar seperti rentetan peledakan bom itu membutuhkan kemampuan untuk mengakses berbagai informasi, baik itu informasi mengenai percakapan telepon, transaksi keuangan, data pribadi orang-orang yang dicurigai, dan lain-lain.
memang pada praktiknya meskipun aturan mengenai hal ini belum ada, para penyelidik bisa saja mengakses informasi yang diperlukan melalui upaya-upaya tertentu.
akan tetapi, jelas akan jauh lebih mudah bila aturan mengenai hal ini sudah kita punyai, sehingga informasi yang diperoleh itu pun secara hukum nilainya tidak melawan hukum.
 oleh karena itu, menurut munir, sulit dipahami mengapa usulan melibatkan elemen masyarakat dalam tim penyelidik mengundang keberatan sementara kelompok di pemerintah.
oleh karena sesungguhnya banyak sekali yang harus dipikirkan, disiapkan, dan diadakan agar penyelidikan bisa berjalan mulus.
apa yang tidak terpikirkan oleh jajaran penyelidik pemerintah, sangat boleh jadi terpikirkan oleh wakil-wakil masyarakat.
  apalagi di kalangan masyarakat sudah tumbuh keyakinan, bahwa tidak mungkin rentetan peledakan bom pada malam natal itu merupakan aksi sendiri-sendiri.
bahwa pemilihan target-target lokasi pengeboman tidak dilakukan secara acak dan sembarangan, sehingga ada unsur yang mengaitkan pelaku peledakan bom di lokasi yang satu dengan lokasi lainnya.
bahwa ada pertanyaan besar mengapa aparat intelijen kita bisa tidak mengetahui adanya rencana tersebut, padahal pada masa pemerintahan soeharto sering diibaratkan seorang anggota masyarakat akan buang air saja penguasa sudah tahu.
  dalam situasi sosial-politik di indonesia yang sedang berubah ini, peluang untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan, khususnya rentetan peledakan bom pada malam natal yang lalu, berdasarkan pengalaman sejumlah investigator pemerintah maupun investigator "rakyat", sebenarnya relatif lebih terbuka.
partisipasi rakyat yang tinggi, banyak membantu aparat maupun para investigator "rakyat" seperti fid atau kontras, untuk mendapatkan berbagai informasi penting.
soalnya, kemudahan mendapatkan informasi, petunjuk bahkan bukti-bukti itu kemudian terhadang oleh tidak adanya kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk mengungkapnya.
 "kalau pengungkapan kasus peledakan bom ini tidak bisa tuntas, kalau pembentukan tgpf ditolak, saya kira sampai kapan pun tuduhan terhadap keterlibatan elemen-elemen tertentu dari pemerintah dalam sejumlah aksi kekerasan bom akan terus bergulir.
tuduhan terhadap keterlibatan militer, misalnya, juga akan terus tumbuh, karena masyarakat menangkap gejala yang sama seperti penolakan untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran hak asasi secara tuntas," tandas munir.