kedua kelompok juga sepakat bahwa segala bentuk organisasi bersenjata tanpa izin akan dilarang dan akan diambil tindakan hukum yang berlaku.
selain itu, akan dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut dan mengurai akar dan potensi konflik yang terjadi di maluku, seperti kasus 19 januari 1999 dan isu separatisme republik maluku selatan (rms).