indriyanto mengingatkan, penerapan pembuktian terbalik dengan perpu tidak sejalan dengan ketetapan (tap) iii/mpr/ 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
sesuai dengan tap mpr itu, kedudukan perpu ada di bawah undang-undang (uu) dan apabila ditolak dpr harus dicabut.
lebih baik, penerapan pembuktian terbalik dimasukan pada perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (uu antikorupsi).