padahal, tap no ix/mpr/ 2000 memberi penugasan kepada bp mpr untuk mengamandemen uud 1945 sampai tahun 2002.
dengan adanya si mpr yang berimpit dengan st mpr, pembahasan amandemen konstitusi dipastikan terganggu sehingga tidak mencapai batas waktu yang ditetapkan.
untuk mengatasi sempitnya waktu, setjen mpr mengusulkan agar memanfaatkan forum konsultasi pimpinan mpr dengan pimpinan fraksi-fraksi mpr yang diteruskan dalam rapat bp mpr untuk dibahas dan kemudian disahkan di awal forum si mpr.