pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar dalam menyikapi gelombang aksi unjuk rasa para buruh yang menentang pemberlakuan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (kepmennakertrans) no 78/ 2001 dan no 111/2001, akhir-akhir ini.
  penyelesaian dari kemelut ini harus lebih berpihak pada kepentingan jangka panjang dan yang menyangkut jumlah orang yang lebih banyak, ketimbang sekadar kepentingan sesaat untuk menenangkan para buruh yang mengamuk dengan melakukan perusakan dan pembakaran.
  kepentingan lebih besar itu adalah nasib buruh yang jumlahnya lebih besar dan kesinambungan penciptaan lapangan kerja secara nasional.
demikian diingatkan oleh ekonom senior m sadli, kamis (14/6), menanggapi pertentangan adu kuat antara buruh dan pengusaha menyangkut aturan mengenai pesangon dan hak-hak buruh lainnya yang dipersoalkan dalam kepmennakertrans tersebut.
 sadli mengingatkan, jumlah buruh yang mendapat perlindungan atau terorganisasi ( organized ), dalam arti sudah tergabung dalam serikat pekerja sekarang ini, diperkirakan hanya sekitar delapan juta orang.
sedangkan puluhan juta sisanya adalah tenaga kerja yang belum mendapat perlindungan ( unorganized ).
  diungkapkan sadli, pemerintah bisa saja memenangkan tuntutan buruh untuk kembali ke kepmennaker no 150 tahun 2000 yang mengatur keharusan pihak perusahaan untuk memberikan pesangon atau uang jasa kepada para buruh yang mengundurkan diri, termasuk buruh yang di-phk (pemutusan hubungan kerja), karena kesalahan berat.
 "akan tetapi, apa gunanya kalau kemudian investor-investor dan yang lain tidak mau masuk ke indonesia?
kita, kan, perlu investasi asing untuk bisa memulihkan ekonomi," ujarnya kepada  kompas .
  disusupi    hal senada diungkapkan oleh wakil ketua dpr tosari wijaya.
tosari menengarai unjuk rasa buruh menuntut pemberlakuan kembali kepmennaker no 150/2000 telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik. "
akibatnya, unjuk rasa itu telah berubah menjadi tindakan anarki.
saya tidak tahu siapa yang menyusupinya.
tetapi kalau dilihat dari karakter gerakannya, itu tidak murni aksi buruh, tetapi ada kelompok lain yang masuk.
sepanjang saya menggeluti masalah perburuhan, buruh tidak akan menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan haknya," ujarnya.
 sebab itu, tosari meminta agar aparat keamanan dapat membedakan buruh yang berjuang untuk perbaikan nasibnya dan kelompok yang berbuat untuk kepentingan politiknya. "
ketegasan aparat harus ada, kalau tidak, kasihan buruh yang berjuang murni demi perbaikan kehidupannya," ungkapnya.
 kepada mennakertrans, tosari menyarankan agar segera mempertimbangkan tuntutan murni yang disuarakan oleh buruh.
kalaupun tidak dapat memberlakukan kembali kepmennaker no 150/2000, mennakertrans bisa menyelesaikannya dengan bertumpu pada undang-undang (uu) no 22/1999 tentang otonomi daerah.
dengan bertumpu pada uu itu, persoalan perburuhan dapat didesentralisasikan, yaitu menyerahkan kebijakan perburuhan kepada daerah.
  tosari berpendapat, jika pengusaha lebih jujur melihat kepmennaker no 150/2000, seharusnya tidak perlu khawatir dengan pemberlakuannya.
  "yang selalu jadi alasan pengusaha, kan, ketentuan yang menetapkan bahwa bila pekerja mundur secara sukarela, maka dia mendapat uang pesangon dan uang jasa.
itu katanya akan memberatkan mereka.
kalau pengusaha mau jujur, dia pasti tahu mana ada buruh yang minta keluar hanya untuk mendapat uang pesangon dan uang jasa.
kalau tingkat manajer mungkin melakukan itu, tetapi bagi buruh, apa artinya pesangon dan uang jasa kalau dia kehilangan pekerjaan, karena tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan lain," tegas tosari.
  ketidakpastian hukum   sementara itu, pakar hukum prof dr ahmad ali menyatakan, peraturan atau hukum hendaknya tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga harus dilihat kondisi sosiologisnya.
hal itu disampaikan menanggapi keputusan yang diambil oleh gubernur jawa timur dan gubernur jawa barat untuk tetap memberlakukan kepmennaker no 150/2000 di provinsi tersebut sesuai dengan tuntutan buruh.
 "memang dari segi yuridis normatif, keputusan pejabat lebih tinggi, yaitu menteri tidak bisa dibatalkan oleh pejabat lebih rendah, yaitu gubernur.
tetapi fenomena hukum tidak hanya dilihat dari yuridis normatif," katanya.
 gubernur jatim dan gubernur jabar, lanjut ali, mungkin melihat dari kacamata sosiologis dengan melihat realita di provinsinya bahwa kepmennaker no 150/2000 lebih sesuai dengan terpenuhinya rasa keadilan.
dari rasa keadilan dan kemanfaatan, kepmennaker no 150/2000 lebih sesuai bagi tenaga kerja.
 namun, tambah ali, persoalan akan menjadi rumit kalau menyangkut kepastian hukum.
sebab, paradigma hukum di indonesia kental dengan yuridis normatif. "
keputusan gubernur itu akan jadi persoalan jika tidak didukung oleh instansi-instansi lain yang terkait, terutama pengadilan.
tidak ada persoalan bila keputusan gubernur didukung.
tetapi bila kebijakan itu berdiri sendiri, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi buruh," ungkapnya.
 oleh karena itu, saran ahmad ali, mennakertrans seharusnya melakukan perenungan mendalam untuk menetapkan mana yang paling sesuai dengan rasa keadilan bagi subyek yang terkena peraturan itu.
   belum ada bukti    secara terpisah ketua umum asosiasi pengusaha mainan indonesia (apmi) widjonarko tjokroadisumarto mengatakan, memang belum ada bukti bahwa industri akan hancur atau investor tidak akan masuk atau akan hengkang dari indonesia jika kepmennaker no 150/2000 kembali diberlakukan.
  namun demikian, diingatkan, banyak investor asing yang mengancam atau sudah menyatakan tidak akan menambah investasi atau bahkan akan memindahkan investasinya dari indonesia jika kepmennaker itu tetap dipertahankan.
termasuk di antaranya sejumlah investor dari jepang, korsel, as, taiwan, dan thailand seperti sony dan toshiba, samsung, procter gambler, johnson and johnson, coca cola, dan nike, meskipun alasan yang mereka kemukakan tidak semuanya karena masalah perburuhan.
  bill cho dari taipei trade centre dalam sebuah diskusi di jakarta beberapa waktu lalu, misalnya, menurut widjonarko, menyebutkan mayoritas investor taiwan yang sudah menanamkan modal senilai 70 milyar dollar as di indonesia akan menutup usahanya bahkan hengkang jika aturan mengenai pesangon seperti tertuang dalam kepmennaker no 150/2000 tetap diberlakukan.
  menurut dia, sudah banyak contoh kasus phk di sejumlah negara, namun tidak ada yang tuntutan pesangonnya seperti di sini.
misalnya phk di chase manhattan di new york, phk di ibm, ford motor, general electric, dan lain-lain.
  "setelah bekerja bertahun-tahun, pesangon mereka juga cuma dua bulan saja.
enggak sampai begitu tinggi seperti dituntut di sini.
bahkan, di sana, jika ada buruh yang mengundurkan diri, mereka tak dapat pesangon.
kalau ada buruh yang di-phk karena kesalahan berat, mereka bukan dikasih pesangon seperti diminta di sini, tetapi diproses hukum atau dijebloskan ke penjara," ujar widjonarko.