"pada era soeharto, menggunakan keputusan presiden.
menurut saya, apa pun dana itu, apakah sampai ke pihak siapa pun, itu bukan substansi masalahnya.
masalahnya, ada abuse of power oleh penguasa pada waktu itu untuk menggunakan uang rakyat, guna kepentingan politik.
apa landasannya pemerintah memberikan uang itu ke satu yayasan?
mengapa tidak melalui dolog saja?
mengapa harus mengeluarkan rp 40 milyar ke mensesneg?
ini harus dilihat sebagai korupsi sistemik yang dilakukan rezim otokrasi," demikian teten.