selain itu, pemerintah harus memperjelas kriteria obligor yang dianggap kooperatif karena grup salim yang  disebut-sebut menteri koordinator (menko) perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti sudah memenuhi kewajibannya pun sebenarnya tidak bisa dikatakan kooperatif.
demikian diungkapkan oleh pengamat ekonomi dradjad h  wibowo yang dihubungi di jakarta, jumat (8/3).