bahkan, pernah terjadi penolakan terhadap pegawai negeri yang memiliki ktp samarinda di kota tarakan dan sejumlah daerah lain di kaltim.
rasa kedaerahan yang berlebihan membuat distribusi pegawai negeri di kaltim tidak merata seperti yang terjadi di kabupaten malinau dan kabupaten nunukan yang hingga kini masih kekurangan pegawai.
namun, besarnya beban keuangan yang harus ditanggung oleh pemkot samarinda akibat kelebihan pegawai tersebut tidak dijelaskan secara rinci.