wakil ketua panitia anggaran dpr abdullah zainie, senin (18/6), mengatakan, untuk mengurangi beban golongan masyarakat yang tidak mampu akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm), pemerintah mengutamakan pemberian dana kompensasi pada empat sektor.
  keempat sektor itu adalah sektor pendidikan, kesehatan, operasi khusus beras (opk), dan sektor transportasi, khususnya angkutan bus kota.
untuk sektor pendidikan, dialokasikan sebesar rp 833,4 milyar atau 37,9 persen dari total dana kompensasi yang disiapkan pemerintah sebesar rp 2,2 trilyun.
  untuk sektor kesehatan, dialokasikan sebesar rp 534,1 milyar atau 24,3 persen.
untuk opk beras sebesar rp 279,9 milyar atau 12,7 persen.
sementara untuk sektor transportasi, khususnya untuk subsidi angkutan bus kota, sebesar rp 216,4 milyar atau sebesar 9,8 persen.
  rincian alokasi dana kompensasi ini diungkapkan oleh abdullah kepada pers usai memimpin rapat kerja panitia anggaran dpr dengan menteri keuangan dan pemberdayaan bumn rizal ramli di jakarta, senin (18/6).
 secara terpisah, mengenai mekanisme pendistribusian dana kompensasi, direktur jenderal (dirjen) anggaran departemen keuangan (depkeu) anshari ritonga menjelaskan, pihaknya tinggal membayarkannya saja apabila instansi yang terkait dalam koordinasi badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) sudah mempersiapkan secara matang program-program kompensasinya.
  "kami ini, kan, cuma juru bayar saja.
kami akan bayarkan dana kompensasi itu melalui kas negara.
kalau memang instansi terkait di bawah koordinasi bappenas sudah menyiapkan program-programnya, baru itu akan kami bayarkan," ujarnya menjawab pertanyaan  kompas .
rencananya, program dana kompensasi itu akan dilaksanakan bappenas mulai 1 juli hingga 31 desember 2001.
   sektor lain   abdullah zainie menambahkan, sektor lain yang juga akan mendapatkan dana kompensasi kenaikan harga bbm adalah sektor penyediaan air bersih sebesar rp 174,0 milyar atau 7,9 persen dari dana kompensasi rp 2,2 trilyun.
  selain itu, pemerintah atas persetujuan panitia anggaran dpr, jumat malam lalu, juga akan memberikan dana kompensasi untuk memberdayakan masyarakat pesisir sebesar rp 105,8 milyar atau 4,8 persen dari total dana kompensasi rp 2,2 trilyun.
sedangkan dana kompensasi untuk memperkuat permodalan usaha kecil dan menengah (ukm) dialokasikan sebesar rp 56,3 milyar atau 2,6 persen.
  dikatakan, pemerintah sebelumnya hanya menyediakan dana kompensasi sebesar rp 1,2 trilyun, sebagai kompensasi kenaikan harga bbm yang sudah diberlakukan sejak 16 juni lalu.
  namun, karena pemerintah mendapat tambahan dana sebesar rp 1,0 trilyun dari penghematan anggaran yang berasal dari selisih penurunan defisit apbn -dari semula sebesar 3,8 persen dari produk domestik bruto (pdb) menjadi 3,7 persen dari pdb atau sebesar rp 6,075 trilyun- maka dana kompensasi ditingkatkan menjadi rp 2,2 trilyun.
  lebih jauh abdullah mengatakan, dari tambahan penghematan yang telah disesuaikan dengan perubahan defisit tersebut, sejumlah rp 2,5 trilyun dialokasikan untuk pengeluaran rutin dan sejumlah rp 3,575 trilyun dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan.
  dari jumlah dana yang dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan sebesar rp 3,575 trilyun, rp 2,575 trilyun dialokasikan untuk lain-lain, sedangkan yang rp 1,0 trilyun sebagai tambahan program kompensasi kenaikan harga bbm.
dana sebesar rp 2,575 trilyun yang dialokasikan untuk lain-lain itu di antaranya digunakan untuk cadangan bagi tambahan pengungsi, bencana alam, daerah-daerah bermasalah seperti aceh, maluku, dan lainnya.