dewan perwakilan rakyat (dpr) tidak perlu  ngotot  mempertahankan kedua calon ketua mahkamah agung (ma) -muladi dan bagir manan- yang secara tersirat sudah ditolak presiden abdurrahman wahid.
dewan sebaiknya meminta pimpinan ma untuk menanyakan kepada hakim agung lainnya yang bersedia dicalonkan memimpin lembaga tertinggi di bidang peradilan tersebut.
sebab, dari sejumlah hakim agung yang ada, masih ada beberapa orang yang layak memimpin ma.
 demikian ditegaskan praktisi hukum palmer situmorang hari sabtu (6/1) kepada  kompas  di jakarta. "
presiden dan dpr tak perlu mencari calon, tetapi serahkan sepenuhnya kepada ma, siapa hakim agung yang bersedia dicalonkan.
seleksi mereka lagi, dan saya percaya masih ada hakim agung yang memenuhi kriteria dpr dan presiden," jelasnya.
 sementara ketua umum partai persatuan pembangunan (ppp) hamzah haz yang dijumpai terpisah mengingatkan, semua pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara dipilih oleh rakyat, secara langsung dan tak langsung. "
dpr itu dipilih rakyat secara langsung.
tetapi pimpinan atau anggota lembaga tinggi negara lain dipilih secara tak langsung oleh rakyat yang diwakili dpr.
jadi, kalau sudah dipilih oleh dpr, presiden sebagai kepala negara itu tinggal meresmikan," ujar mantan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (menko kesra/ taskin) tersebut.
 diutarakan hamzah, presiden abdurrahman wahid sudah mencampuradukkan tugas kepala negara dengan tugas presiden.
sebagai kepala negara, abdurrahman wahid tidak berhak menolak calon ketua ma yang diusulkan dpr.
kalau presiden tetap mengembalikan kedua calon ketua ma itu kepada dpr, ppp menilai, tuturnya, tidak ada alasan untuk memrosesnya kembali.
  di padang, anggota komisi i dpr, ny aisyah aminy, seperti dikutip  antara  mengutarakan, presiden harus memilih antara muladi atau bagir manan.
sebab, proses pemilihan keduanya sudah sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 14 tahun 1985 mengenai ma.
presiden, ucapnya, seharusnya tak menyimpang dari ketentuan uu tersebut.
 "proses pencalonan dan pemilihan calon ketua dan wakil ketua ma sama.
namun, mengapa presiden bisa menerima calon wakilnya -presiden memilih dan melantik taufiq sebagai wakil ketua ma- tetapi menolak calon ketuanya?
anggapan dua calon ketua ma berasal dari orde baru sangat tidak beralasan karena wakil ketua ma yang diterima berasal dari rezim yang sama," tandas aisyah aminy.
  lotulung dan syafiuddin   situmorang menyarankan, sebaiknya tujuh hakim agung yang sudah mencalonkan diri sebagai ketua ma sebelumnya -dpr akhirnya mengusulkan muladi dan bagir manan kepada presiden- tak perlu dicalonkan lagi dalam seleksi calon ketua ma yang baru.
namun, seleksi baru itu bisa dilakukan, bila presiden sudah secara resmi mengembalikan dua calon ketua ma usulan dpr sebelumnya, dan dewan menerimanya.
 "untuk memperbaiki citra peradilan kita, sebaiknya presiden dan dpr jangan memaksakan kehendak masing-masing.
harus ada kompromi, apalagi masih ada hakim agung lainnya yang layak memimpin ma.
mereka mungkin sebelumnya tidak mencalonkan diri karena ada berbagai pertimbangan.
namun, melihat keadaan seperti ini, saya percaya mereka akan terpanggil untuk mencalonkan diri," ujar situmorang lagi.
 secara tegas, mantan ketua asosiasi advokat indonesia (aai) itu menyebutkan, prof dr paulus effendi lotulung (ketua muda ma urusan lingkungan peradilan tata usaha negara) maupun ketua muda ma bidang hukum pidana umum m syafiuddin kartasasmita merupakan hakim agung yang layak memimpin ma. "
saya percaya, masih ada hakim agung lainnya yang layak.
namun, paling tidak, kedua nama itu pantas diperhitungkan.
dpr silakan mengundang berbagai organisasi praktisi hukum untuk mendapat masukan.
saya percaya, tidak ada yang keberatan," kata situmorang.
 dia juga berharap, kedua calon ketua ma yang sudah tidak dimaui presiden serta wakil presiden megawati soekarnoputri tersebut  legowo  (ikhlas hati) mengundurkan diri.
ini untuk menghindari konflik kedua lembaga tinggi negara yang makin menajam.
di sisi lain, presiden dan dpr juga harus  legowo  untuk tidak mencalonkan orangnya sebagai ketua ma, dan biarkan calon lain muncul dari kalangan hakim agung sendiri.
 aisyah mengakui pula sudah mendengar bahwa presiden dan wapres tengah mencari dan mungkin juga mempunyai calon ketua ma, selain dua orang yang dicalonkan dpr.
akan tetapi, semestinya, presiden tetap memilih kedua calon usulan dpr.
jikalau presiden tetap tidak memilih, dikhawatirkan jabatan ketua ma akan tetap kosong.
padahal, ketua ma amat penting keberadaannya.
 aisyah pun menuturkan, uu no 14/1985 sampai kini belum diubah atau diamandemen.
karenanya, presiden harus melaksanakan amanat uu itu dan tak mementahkan pencalonan ketua ma yang sudah dilaksanakan dpr.
 situmorang menambahkan, uu no 14/1985 memang multi-interpretasi dan menjadi salah satu faktor yang memunculkan tarik-menarik kepentingan dalam pencalonan ketua ma saat ini.
namun, sebenarnya sumber masalah ketidakjelasan pemilihan ketua ma adalah karena presiden serta dpr masing-masing mempunyai kepentingan politik.
sebab itu, harus dipilih calon ketua ma lain yang terhindar dari tarik-menarik kepentingan politik dari kedua lembaga tersebut.