mendagri hari sabarno dalam tanggapannya mengenai berbagai minderheidsnota itu mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah membuat peraturan yang mendiskriminasi perempuan dan laki-laki.
ia memberi contoh jumlah pegawai negeri sipil (pns) yang 39 persennya adalah perempuan, tanpa harus menyebutkan angka dalam peraturan perundang-undangan.
ia juga memberi contoh dari 10 lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn), sembilan adalah perempuan.