setelah sempat ditunda sehari, jumat (15/6) malam, pemerintah akhirnya mengumumkan pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) mulai pukul 00.00 tanggal 16 juni 2001.
dengan kenaikan itu, harga bensin premium naik dari rp 1.150/liter menjadi rp 1.450/liter, minyak tanah dari rp 350/liter menjadi rp 400/liter, dan solar dari rp 600/liter menjadi rp 900/liter.
 sementara untuk minyak diesel dan minyak bakar, harganya akan dikaitkan dengan harga pasar sebagaimana telah diterapkan kepada industri.
sebelumnya, harga yang dipatok untuk industri adalah 50 persen dari harga internasional.
untuk posisi juni 2001 ditetapkan sebesar rp 1.250/liter untuk minyak diesel, dan rp 945/liter untuk minyak bakar.
 sementara itu untuk mengurangi beban golongan masyarakat kurang mampu akibat kenaikan harga bbm, pemerintah memberikan kompensasi yang diarahkan terutama pada program-program pendidikan, pelayanan kesehatan, operasi pasar khusus (opk) beras, dan pelayanan jasa angkutan umum.
besarnya dana kompensasi tersebut mencapai rp 2,2 trilyun dan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi terkait di bawah koordinasi bappenas.
  jumlah dana kompensasi ini lebih besar dari rencana semula, yakni rp 1,2 trilyun.
demikian disampaikan oleh menko perekonomian baharuddin abdullah dan kepala bappenas djunaedi hadisumarto di gedung bappenas, jumat sekitar pukul 19.00.
alasan kenaikan harga bbm itu sendiri adalah, jika harga bbm tidak disesuaikan, subsidi bbm tahun ini bisa membengkak sehingga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) diperkirakan bisa mencapai rp 60 trilyun.
angka ini lebih besar dari yang ditetapkan dalam apbn 2001, yakni sebesar rp 41,3 trilyun.
  dengan penyesuaian harga bbm melalui kenaikan harga bbm rata-rata 30 persen, defisit apbn 2001 ditargetkan bisa diturunkan menjadi rp 41,3 trilyun.
  semula, pengumuman kenaikan harga bbm akan dilakukan di kantor wakil presiden (wapres), jalan medan merdeka selatan, jakarta, setelah selesai rapat bidang polkam yang dipimpin wapres megawati soekarnoputri.
rapat berlangsung dari pukul 09.00 sampai 14.30 dan diselingi istirahat dan shalat jumat.
  rencananya, pengumuman kenaikan harga bbm akan disampaikan oleh menteri keuangan rizal ramli dan menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro, namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas.
  menurut menko perekonomian, kenaikan telah disepakati oleh dpr untuk mengurangi subsidi bbm, yang merupakan subsidi terbesar dari pemerintah.
masalahnya, subsidi ini tidak tepat sasaran meskipun telah mengurangi kemampuan pemerintah dalam pembiayaan program yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan prasarana, penanggulangan kemiskinan, dan keamanan.
 diungkapkan, kendati pemerintah sadar bahwa pengurangan subsidi akan menaikkan harga, namun demi kepentingan yang lebih luas dan berorientasi ke depan, subsidi harus dikurangi.
akan tetapi, pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, khususnya dari golongan yang kurang mampu.
 menko perekonomian menyebutkan, sebetulnya subsidi dimaksudkan untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu.
namun, dalam kenyataannya, subsidi tidak lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang sangat miskin.
padahal, golongan yang sangat miskin inilah yang seharusnya lebih diproritaskan untuk mendapatkan subsidi.
 selain itu, harga bbm yang murah mengakibatkan perbedaan harga yang sangat besar antara harga di dalam negeri dengan di luar negeri.
akibatnya, usaha penyelundupan bbm ke luar negeri semakin marak dan sulit diatasi.
 menko juga menyebutkan, subsidi selama ini juga telah menciptakan pemakaian energi secara tidak efisien dan boros karena harganya sangat rendah dan jauh di bawah nilai ekonomis.
rendahnya harga juga membuat pemakaian energi lainnya, seperti gas bumi, dan panas bumi menjadi sulit berkembang pemanfaatannya.
  menyangkut masalah stok bbm, burhanuddin menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengupayakan kelancaran dan pengamanan distribusi dan pasokan bbm.
ini dilakukan antara lain dengan menjaga tingkat stok nasional, meningkatkan pengawasan jalur distribusi, meningkatkan pelayanan di titik penyerahan bbm, serta melakukan penertiban terhadap praktik penyalahgunaan bbm bersubsidi.
  kompensasi    mengenai dana kompensasi, kepala bappenas mengatakan, pihaknya telah menyusun berbagai program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga bbm.
program ini akan mempertahankan daya beli kelompok masyarakat miskin sebagai akibat menurunnya pendapatan nyata kelompok tersebut.
 lingkup kerja dari program ini, antara lain perluasan opk beras, kesehatan, pendidikan, transportasi kota, penyediaan air bersih di kawasan rawan air, perkuatan permodalan lembaga keuangan mikro, dan pemberdayaan usaha masyarakat pesisir miskin.
 besarnya dana yang dialokasikan untuk setiap program dari rp 2,2 trilyun yang tersedia, untuk opk beras sebesar rp 279,9 milyar (12,7 persen), kesehatan rp 534,1 milyar (24,3 persen), pendidikan rp 833,5 milyar (37,9 persen), angkutan bus kota rp 216,4 milyar (9,8 persen), air bersih rp 174 milyar (7,9 persen), perkuatan permodalan lembaga kredit mikro (lkm) rp 56,3 milyar (2,6 persen) dan pemberdayaan masyarakat pesisir rp 105,8 milyar (4,8 persen).
  program ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 juli 2001 sampai dengan 31 desember 2001, namun persiapannya sudah terhitung sejak bulan juni 2001.
terhitung sejak pengumuman program ini, tarif angkutan bus kota tidak dinaikkan.
 opk beras akan diperluas cakupannya dari semula 7,5 juta kepala keluarga (kk), ditambah 1,2 juta kk keluarga miskin, dan setiap keluarga dapat membeli beras sebanyak 20 kg/bulan dengan harga rp 1.000/kg.
melalui program kesehatan, akan disediakan vaksinasi bagi 1,5 juta anak balita, penyedian obat generik di puskesmas dan rumah sakit bagi masyarakat miskin, dan pembebasan biaya rawat inap di rumah sakit rujukan bagi 1,7 juta penduduk miskin.
 melalui program pendidikan, akan ditambah beasiswa bagi tiga juta siswa sd/madrasah ibtidaiyah (mi) dan 875.000 siswa sltp/madrasah tsanawiyah (mt), penyediaan dana biaya operasional (dbo) non-infrastruktur bagi 6.250 sd/mi dan 3.125 sltp/mt.
selain itu, disediakan juga dana bagi 250.000 orang dan 325 pusat kegiatan belajar bagi masyarakat yang tidak bersekolah.
 pada bidang program angkutan kota, dilakukan kerja sama dengan operator sehingga tidak akan ada kenaikan tarif bagi angkutan bus kota, kereta api jabotabek, dan penyeberangan (feri) seperti ujung kamal di jawa timur.
program air bersih dilaksanakan pada 314 kawasan permukiman di perkotaan yang rawan air sehingga mereka tidak mengalami kesulitan air bersih.
 melalui perkuatan permodalan lembaga kredit mikro (lkm), akan disediakan dukungan permodalan bagi 1.000 lkm dengan anggota di atas 50 orang.
sedangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir, akan disediakan dana bagi masyarakat nelayan di kawasan dengan rasio desa pesisir terhadap total desa sama atau lebih dari 50 persen, dengan jumlah penduduk miskin yang relatif banyak.