ketua dewan syura dewan pengurus pusat (dpp) partai kebangkitan bangsa (pkb) abdurrahman wahid berpendapat bahwa hak pilih bisa diberikan kepada tni/polri jika keanggotaannya di mpr/dpr telah berakhir. "
pemberian hak pilih itu harus disesuaikan dengan tap mpr yang memberikan wewenang pada tni/ polri untuk tetap ada sebagai fraksi di dpr sampai 2004 dan mpr 2009," ujarnya kepada wartawan di kantor pbnu, jakarta, kamis.