ia mengaku tidak ingat berapa perda di kalbar yang bermasalah yang telah dilaporkan.
namun, ia menyebut salah satunya adalah perda kabupaten sanggau nomor 9 tahun 2000 tentang retribusi angkutan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit, inti sawit (pk), dan minyak kelapa sawit (cpo).