di hari yang sama, partai kebangkitan bangsa (pkb) juga meminta agar akbar tandjung non-aktif dari jabatan ketua dpr selama proses pemeriksaan berlangsung.
pernyataan serupa juga dilontarkan oleh ketua dpp partai amanat nasional (pan) am fatwa dan pengamat politik dari ugm prof dr afan gaffar. "
lembaga dpr merupakan perwakilan 220 juta rakyat indonesia sehingga demi etika politik, sebaiknya akbar tandjung mundur," kata afan.