dalam pertemuan itu pihaknya meminta kepada dpr agar memperhatikan ketetapan (tap) mpr nomor xi/mpr/1998 yang memerintahkan agar presiden membentuk suatu komisi yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara.
dalam hal ini, ia meminta dpr menilai apakah penggabungan kpkpn dalam kpk bertentangan dengan ketetapan mpr tersebut atau tidak.