pertaruhan kelangsungan hidup bangsa dan negara terletak dalam seberapa jauh terdapat kesungguhan pada warganya untuk memberantas semua tindakan tak bermoral, dan menegakkan etika dan moral sosial setinggi-tingginya.
oleh karena itu, kita harus mengajak seluruh rakyat dan para pemimpin untuk menyatakan permusuhan abadi terhadap segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
hanya dengan jalan itu reformasi dapat diluruskan.
hanya dengan itu keindonesiaan dapat terus dibangun dengan makna yang utuh dan integral.
  hal itu disampaikan cendekiawan prof dr nurcholish madjid dalam pidato yang diberi judul "renungan awal tahun tentang reformasi, bagaimana peluang emas tidak lewat sia-sia".
pidato itu disampaikan pada forum diskusi yang diselenggarakan forum komunikasi massa, rabu (17/1), di ruang pustakaloka, gedung mpr/ dpr jakarta.
hadir menyimak pidato nurcholish itu sejumlah tokoh, antara lain ketua dpr akbar tandjung, ekonom prof dr sadli, dan prof dr hartojo wignjowijoto.
 menurut nurcholish, macetnya usaha pemberantasan kkn itu antara lain karena adanya kesenjangan dalam ukuran nilai ( value judgement ) antara berbagai pribadi dan kelompok masyarakat kita.
kesenjangan ukuran nilai ini sebagian jelas sekali disebabkan oleh kesenjangan persepsi modern dan persepsi tradisional paternalistik dan feodalistik tentang etika dan moral sosial. "
karena itu sering kita dapatkan adanya gejala penyimpangan atau anomali namun tidak disadari oleh yang bersangkutan, karena sesuatu yang dalam wawasan  modern nation state  adalah pelanggaran etika dan moral, namun menurut persepsi paternalistik dan feodalistik orang yang bersangkutan adalah sesuatu yang wajar belaka," jelasnya.
 nurcholish menambahkan, para pelopor kebangsaan dan kenegaraan kita merancang indonesia sebagai sebuah negara dengan aspirasi dan wawasan  modern nation state .
aspirasi dan wawasan itu tidak dikemukakan secara arbitret, melainkan mengikuti keharusan dan tuntutan zaman modern, demi tetap bertahannya sebuah kesatuan politik.
  "maka suatu  modern nation state  seperti republik indonesia, jika diselenggarakan dengan kerangka wawasan etika dan moral tradisional yang paternalistik dan feodalistik tidak mungkin akan bertahan lama," ungkapnya dan dalam kesempatan diskusi dia membenarkan bahwa kepemimpinan presiden abdurrahman wahid masih sama menggunakan wawasan etika dan moral tradisional yang paternalistik dan feodalistik.
 "karena prinsip-prinsip tersebut, maka persoalan yang menyangkut hidup orang banyak, khususnya persoalan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan atau pelaksanaan kekuasaan, sama sekali tidak dapat diserahkan dan dipertaruhkan kepada kemauan pribadi, betapapun baiknya kemauan itu, dan bagaimanapun unggulnya pribadi yang bersangkutan," tegas nurcholish.
 menjawab pertanyaan seorang hadirin, nurcholish membenarkan, kalau kekuasaan dipegang secara tercampur dengan agama, maka akan mudah sekali mengarah kepada absolutisme.
padahal seorang kepala negara tidak punya wewenang suci, tetapi wewenang duniawi.
di dalam ajaran islam pun, sejak zaman nabi sebenarnya banyak dicontohkan bagaimana memisahkan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi, dan pengetahuan itu sebenarnya sudah umum diketahui para kiai.
 nurcholish juga menambahkan, demokrasi tidak mungkin ditegakkan jika masyarakat masih didominasi oleh pola kepatuhan mutlak kepada pemimpin kharismatik.
demokrasi dapat ditegakkan hanya dalam masyarakat yang mampu mengembangkan pola kepatuhan terbuka, rasional dan kalkulatif, hampir-hampir kontraktual, kepada pemimpin.