selain itu, keputusan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang (uu) nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) dan juga bertentangan dengan keputusan kksk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, yakni kep.02/k.kksk/ 03/ 2002 tanggal 18 maret 2002.
demikian kajian hukum yang diperoleh kompas dari bppn, sabtu (9/11).