perdana menteri (pm) australia john howard hari kamis (6/9) di canberra mengatakan, pemerintahnya akan mendesak jakarta agar membangun pusat penampungan atau penahanan ( detention center ) bagi para imigran gelap.
ia menambahkan, pihaknya bersedia membiayai pembangunan pusat penampungan para imigran gelap yang transit di indonesia dalam perjalanan ke australia itu.
 menurut howard, para imigran gelap itu dapat ditahan di tempat tersebut nantinya, sementara permohonan mereka untuk memproleh status sebagai pengungsi diurus.
hal itu diungkapkan tatkala ketiga menteri kabinetnya -menteri luar negeri dan perdagangan australia alexander downer, menteri pertahanan peter reith, dan menteri imigrasi phillip ruddock- berada di jakarta untuk mengajak pemerintah indonesia memberantas para penyelundup manusia yang telah mengirim ribuan imigran gelap ke australia.
 "kami bersedia membiayai pembangunan sebuah pusat pemrosesan (bagi imigran pencari suaka) di indonesia," kata howard.
  "orang-orang yang masuk ke indonesia secara ilegal akan ditahan dan diproses di sana dan tidak diizinkan berangkat ke australia," jelas howard. "
jika sejak awal semua orang tahu mereka tak akan bisa begitu saja meninggalkan indonesia, mereka tentu tak akan pergi ke sana," tambahnya.
 usulan ini diajukan menyusul penolakan australia terhadap lebih dari 400 imigran gelap pencari suaka politik hampir semua berasal dri afganistan.
para imigran itu diselamatkan di tengah samudera hindia oleh kapal barang norwegia, tampa, saat hampir tenggelam bersama kapal nelayan indonesia, km palapa, yang mengangkut mereka menuju australia, minggu, 26 agustus silam.
  sama-sama korban   howard memahami beban berat yang dipikul indonesia dengan menyatakan indonesia sudah memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan. "
pemerintah indonesia tidak setuju pada penyelundupan manusia.
di australia juga tak seorang pun yang menyetujuinya," kata howard.
  "pemerintah indonesia tidak dipersalahkan.
kedua negara (australia dan indonesia) sama-sama merupakan korban (kegiatan penyelundupan manusia)," tambahnya.
  di australia, pemerintahnya mengurung para imigran gelap pencari suaka di pusat-pusat penampungan yang sebagian besar berlokasi di daerah-daerah yang sangat terpencil.
praktik ini, termasuk pemenjaraan kaum perempuan dan anak-anak, telah mengundang kecaman dari kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi manusia, di dalam maupun di luar negeri australia.
 satu dekade lalu, para pencari suaka politik yang masuk ke negeri kanguru itu secara ilegal hanya berjumlah sekitar 600 orang per tahun.
namun, dalam beberapa tahun terakhir, angka ini melonjak hingga mencapai 5.000 orang per tahunnya.
 menurut howard, usulan pembangunan pusat penampungan (atau penahanan) imigran gelap itu sebenarnya pernah diajukan australia sebelumnya.
namun, indonesia yang tengah repot menghadapi berbagai masalah domestiknya belum sempat memberi persetujuan.