kepastian usulan pembentukan pengadilan ham ad hoc dari dpr itu terungkap dalam sidang paripurna dpr yang dipimpin wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno, rabu (21/3).
usulan yang sebelumnya dibahas oleh komisi ii dpr itu disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dpr yang menghadiri sidang tersebut.