menteri negara pendayagunaan aparatur negara (menneg pan) ryaas rasyid mengaku sedikit terkejut dengan jawaban presiden abdurrahman wahid yang disampaikan juru bicara kepresidenan wimar witoelar terhadap surat pengunduran dirinya.
ia tidak menyangka bahwa presiden mengatakan akan menunggu kedatangan wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri dari luar negeri.
 "saya kira ini satu langkah yang sangat saya hargai supaya jangan sampai gara-gara sikap saya timbul ketegangan-ketegangan yang tidak perlu di antara kedua pemimpin itu.
jadi, tidak ada pilihan lain mesti menyesuaikan dengan keinginan bapak presiden," kata ryaas kepada pers di kantornya, rabu (3/1) sore.
 pada siang hari, ryaas hadir dalam acara halalbihalal bersama seluruh staf kantor menneg pan.
ia juga menerima sejumlah tamu secara bergantian hingga sore hari, termasuk mantan anggota komisi pemilihan umum (kpu), agus miftach.
 ryaas menegaskan belum mengambil sikap terhadap jawaban presiden itu.
alasannya, pertama, ia belum menerima surat secara resmi. "
kedua, saya patuh kepada keinginan bapak presiden bahwa akan membicarakan dengan wapres.
siapa tahu saya diajak bertemu oleh wapres.
segala sesuatu itu harus saya putuskan dengan sangat cermat dan hati-hati," katanya.
 ia mengaku ada beban psikologis terhadap jawaban presiden ini berkaitan dengan hubungan presiden dan wapres. "
jangan sampai beliau terganggu hubungannya gara-gara saya.
ini, kan, di situ beratnya," katanya.
 ia menegaskan masih efektif sebagai menneg pan. "
saya tidak problem di sini.
saya punya staf sangat suportif,   pekerjaan    saya lancar di sini.
ini, kan, persoalan tanggung jawab moral saya terhadap sesuatu yang saya anggap penting sekali terhadap kelanjutan pemerintahan.
tetapi, kok, ketika saya mendesain kelembagaannya dari sini, kok, terhambat.
dalam hal ini, kantor menneg pan sangat terbatas keterlibatannya dalam pengurusan (otonomi daerah) ini," paparnya.
 ryaas mengemukakan, dalam suratnya kepada presiden, ia menyampaikan beberapa kekhawatiran terhadap persiapan-persiapan pelaksanaan otonomi daerah.
antara lain karena presiden menolak sarannya untuk membentuk sebuah badan yang secara khusus menangani implementasi otonomi daerah, melakukan supervisi, monitoring otonomi daerah.
badan itu adalah badan pengelola otonomi daerah (bpod).
 "saya sengaja menunggu sampai akhir tahun karena 1 januari 2001 otonomi berlaku secara penuh.
karena sampai pada hari-h itu berlaku presiden tetap tidak menyetujui, maka saya mengatakan sebagai tanggung jawab moral saya terhadap otonomi yang saya anggap pelaksanaannya bisa terganggu, saya mengajukan keinginan untuk mundur.
dengan demikian, saya tidak bisa dituduh ikut bertanggung jawab terhadap kemungkinan adanya gangguan-gangguan itu," papar ryaas.
 ketika ditanyakan jika bpod dibentuk apakah tidak jadi mundur, ryaas mengatakan masih belum memikirkannya. "
kalau alasan-alasan saya menjadi patah atau lemah, dan saya mengambil sikap meneruskan keinginan saya itu, berarti saya berpindah dari alasan teknis ke wilayah politis.
itu yang harus dicatat.
apa pun yang saya lakukan nanti, saya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa saya sudah berpindah dari wilayah yang sifatnya teknis pemerintahan dan kebijakan ke wilayah politis," katanya.
 ryaas menambahkan, "sengaja tidak saya bicarakan sampai januari.
 you  tahu rahasianya apa?
sebenarnya saya menunggu presiden memenuhi usul saya (membentuk bpod) itu sampai dengan hari-h tanggal 1 januari 2001."
 ia juga menegaskan tidak mau terlibat dalam semua imajinasi seolah-olah ia mengajak menteri-menteri yang lain untuk ikut-ikutan mundur. "
saya tidak mau memprovokasi itu.
saya sangat berbahagia kalau tidak ada seorang menteri pun yang mengikuti langkah saya.
supaya saya jangan dituduh menjadi provokator.
ini bersih dari semua pertimbangan politik," katanya.
  tak tertarik   dalam suratnya kepada presiden, ryaas juga menyampaikan bahwa ia mengharapkan yang menjadi ketua bpod adalah menteri dalam negeri (mendagri) dan otonomi daerah  ex officio . "
itu keinginan saya.
atau kalau bukan mendagri, presiden bisa menunjuk menteri yang lain.
tetapi yang pasti bukan saya.
saya tidak tertarik untuk merebut itu.
 concern  saya adalah implementasi otonomi daerah," katanya.
 tentang implementasi otonomi daerah itu, ryaas mengaku memang berbeda pendapat, dengan mendagri surjadi soedirdja.
surjadi berpendapat seorang direktur jenderal (dirjen) cukup untuk menangani implementasi otonomi daerah.
  "saya mengatakan tidak cukup.
alasan-alasan saya kembali ke asumsi-asumsi gus dur (presiden abdurrahman wahid- red ).
ketika beliau memisahkan direktorat jenderal pemerintahan umum dan otonomi daerah (puod) menjadi satu kementerian.
asumsinya waktu itu adalah otonomi daerah harus didekati secara komprehensif dan terfokus sehingga tidak mungkin ditangani oleh seorang dirjen.
itu alasan gus dur dulu.
sebenarnya saya mempertahankan alasan itu ketika gus dur sudah berubah," tutur mantan menteri negara otonomi daerah itu.
 meskipun ia yang mengusulkan penggabungan kantor menneg otonomi daerah dengan depdagri, ryaas membantah bahwa ada tawar-menawar agar dirinya menjadi mendagri/otonomi daerah.
 "tidak.
percaya sama saya.
seandainya pun bapak presiden menawarkan kepada saya untuk menjadi mendagri, saya bilang, " no, sir ."
saya tidak tertarik lagi pada jabatan itu," katanya.