pemerintah daerah kalimantan tengah (kalteng) kini tengah mengkaji layak tidaknya diberlakukan status darurat sipil di kota sampit dan palangkaraya.
namun, dilihat dari terus meredanya kondisi kerusuhan di kedua kota itu tampaknya usulan penerapan darurat sipil belum saatnya diterapkan.
hal itu ditegaskan gubernur kalimantan tengah asmawi agani, lewat juru bicaranya, kepala biro humas pemda kalteng harun al rasyid, di palangkaraya, rabu (28/2). "
pak sekwilda (sekretaris wilayah daerah- red ) sudah ditugaskan menghimpun data dan meneliti layak atau tidaknya sampit dan palangkaraya diberlakukan darurat sipil," ujarnya.
 sementara itu, hasil diskusi mengenai kerusuhan sampit dan palangkaraya yang diselenggarakan  kompas  yang bekerja sama dengan universitas palangkaraya (unpar), rabu, di rektorat unpar menyimpulkan, pemberlakuan status darurat sipil bagi kedua kota itu belum layak diterapkan.
masalahnya, aksi kerusuhan dalam dua hari terakhir sudah mengalami pengurangan yang sangat berarti.
  bahkan, kondisi keamanan di palangkaraya mulai normal.
ini terlihat dari pulihnya aktivitas warga dan bukanya kembali pusat-pusat pertokoan serta pasar-pasar tradisional.
diskusi dihadiri rektor unpar napa j awat, b saptanoesa wenthe (mantan anggota mpr/dpr), haryanto garang (sekjen lembaga musyawarah masyarakat dayak dan daerah kalteng), gimong awan (budayawan dayak), dan ir yesaya, ms (tokoh dayak maanyan), merson sangalang (sekretaris senat unpar), dan don f ringkin (tokoh melayu/dayak kobar).
 pendapat senada dilontarkan ketua dprd kotawaringin timur amir husin dan bupati m wahyudi anwar. "
tidak perlu diberlakukan darurat sipil di kota sampit.
anda bisa saksikan sendiri situasi sampit saat ini," katanya di sampit, kemarin.
kedua pimpinan legislatif dan eksekutif kotawaringin timur itu diminta pendapatnya berkait dengan pernyataan berbagai kalangan di jakarta yang mendesak diberlakukannya darurat sipil di sampit.
 pemantauan  kompas  di palangkaraya kemarin sudah tidak ada lagi terjadi aksi pembakaran, perusakan, dan penjarahan harta benda milik etnis madura.
bahkan, masyarakat sudah berani melakukan kegiatan di tempat umum.
 demikian pula situasi sampit secara umum berangsur normal.
ini ditandai dengan bukanya toko-toko dan adanya sejumlah aktivitas warga.
keamanan di jalan raya palangkaraya-sampit juga terkendali, tidak ada lagi massa bergerombol di pinggir-pinggir jalan yang sebelumnya melakukan  sweeping  terhadap kendaraan yang lewat.
 hanya saja, pada pukul 17.30 kemarin, warga dikagetkan kembali oleh terbakarnya pasar sampit yang merupakan penampungan sementara pedagang setempat.
dengan peristiwa itu, warga sampit kembali bertanya-tanya serta mengkhawatirkan adanya penyusupan dari orang-orang yang terus memancing di air keruh.
  rektor unpar menyatakan, pemerintah sebaiknya memosisikan diri sebagai mediator bagi penyelesaian konflik antara etnis madura dan etnis dayak.
pertemuan penyelesaian sebaiknya tidak dilakukan di kalteng, tetapi dipilih daerah lain yang netral.
selain itu, masing-ma- sing tokoh kedua etnis yang bertikai segera turun ke lapangan untuk menghentikan aksi kekerasan.