lebih lanjut ia mengatakan, hak memilih dan dipilih yang ada pada warga negara adalah sebagai perseorangan warga negara, termasuk anggota tni/polri.
oleh karena itu, apabila anggota tni/polri diberi atau melaksanakan hak memilihnya, maka penggunaan hak memilih tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara dan tidak ada kaitannya dengan institusi tni/polri.