panitia khusus (pansus) dpr yang menyelidiki penyimpangan penggunaan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog), jumat (26/1) malam, melakukan pemungutan suara (voting) secara tertutup untuk mengambil kesimpulan pada tingkat pansus soal kasus yanatera bulog tersebut.
sebelum voting dilakukan, anggota pansus dari partai demokrasi kasih bangsa (pdkb) tunggul sirait meninggalkan ruang komisi v dpr tempat anggota pansus akan melakukan voting.
voting tertutup dimulai sejak pukul 20.00 sampai 21.00 dan dipimpin ketua pansus bachtiar chamsyah.
saat seluruh anggota pansus keluar ruangan atau setelah penghitungan suara berakhir, tidak seorang anggota pansus pun yang bersedia memberikan keterangan.
  bahkan, alvin lie dari fraksi reformasi yang biasanya sangat dekat dengan pers dan mudah memberikan keterangan, pada malam itu tidak bersedia berkomentar. "
tolong, benar-benar jangan, kami ada komitmen untuk menjaga kerahasiaan ini," pintanya.
demikian pula bachtiar chamsyah dan anggota pansus lainnya, seperti hafis zawawi, karimun usman, serta samuel koto tidak bersedia memberikan komentar.
  anggota pansus ali masykur musa dari fraksi kebangkitan bangsa (f-kb), juga tidak bersedia memberi komentar kendati pers mengejarnya sampai ruang parkir bawah tanah gedung dpr.
anda kecewa dengan hasil sidang malam ini?
tanya pers.
ali yang malam itu mengenakan batik lurik merah tampak mencari-cari sopirnya.
setelah opel blazer datang, ali langsung masuk kendaraannya dan menjawab beberapa patah kata, "jawaban saya assalamualaikum."
 namun, sumber-sumber  kompas  menyebutkan, dari 44 anggota pansus bulog yang hadir -enam orang tidak hadir- sebanyak 33 anggota pansus memilih opsi bahwa presiden abdurrahman wahid dapat diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yanatera bulog sebesar rp 35 milyar.
sementara itu, 10 anggota pansus memilih opsi bahwa ada indikasi kuat bahwa teman-teman dekat presiden menggunakan momentum kedekatannya dengan presiden untuk mencairkan dana yanatera, sedangkan satu anggota pansus memilih abstain.
 saat berada di jambi, presiden abdurrahman wahid menegaskan, dirinya tidak meragukan sikap wakil presiden megawati soekarnoputri yang juga ketua umum pdi perjuangan yang selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya. "
masyarakat tidak perlu khawatir dengan sikap ibu mega terhadap saya," katanya.
 presiden juga mengatakan, "perlu saya kemukakan, habis shalat jumat ini berlangsung rapat fraksi pdi perjuangan dpr, di mana sedang digodok sikap bersama.
saya yakin, pdi perjuangan tidak ada masalah apa-apa, hanya beberapa anggota," tutur presiden.
  fraksi pdi perjuangan mengadakan rapat untuk membicarakan sikap politik partai pemenang pemilu ini terhadap hasil pansus yang menyelidiki dugaan penyimpangan dana yanatera bulog.
sebuah sumber menyebutkan, megawati soekarnoputri mempersilakan anggota pansus dari fraksi pdi perjuangan untuk menilai sendiri data-data yang mereka miliki.
namun, untuk pernyataan sikap fraksi atas hasil pansus, fraksi pdi perjuangan akan membentuk tim untuk menyusun pemandangan umum fraksinya.
     opsi ditolak   keputusan bakal diambil dengan voting sudah terlihat pada saat sidang yang dimulai pukul 14.00 itu diskors untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi melakukan lobi.
pada saat itu sejumlah anggota pansus, khususnya dari partai kebangkitan bangsa (pkb) yang didukung anggota pansus lainnya dari fraksi pdkb dan fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki), tidak sepakat pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting.
 ali masykur musa, yang memang menjadi "incaran" pers karena keterangannya sangat diperlukan untuk imbangnya berita, tegas-tegas mempertanyakan fakta yang divoting. "
masak ada fakta divoting?
masak salah satu fakta harus dibunuh sementara fakta yang lainnya dihidupkan?"
katanya saat keluar ruangan di sela-sela lobi.
 ali melihat tidak ada logika kalau sekadar fakta dari saksi-saksi yang memberikan keterangan kepada pansus harus divoting.
ali menilai, apa yang akan diputuskan pansus bulog sudah mengarah kepada keputusan yuridis, padahal dpr adalah lembaga legislatif. "
kalau itu sebuah keputusan hukum, maka domainnya adalah pengadilan.
jadi biarkan saja fakta apa adanya, tidak usah divoting," katanya.
 "jangan hanya karena ketergesaan, kemudian kita membunuh nurani dan kesucian di dalam kerangka berpikir bangsa ini.
yang kami (pkb) inginkan adalah kebenaran, kejujuran, dan memaparkan apa adanya dari semua fakta yang ada, jangan ditambah-tambah," papar ali lagi.
akan tetapi, ali menyatakan tidak akan mundur bila hal itu harus dilakukan lewat voting demi apa yang disebutnya kepentingan bangsa dan negara.
  saat pansus kembali bersidang pada pukul 19.00, kecenderungan forum sudah mengarah kepada pemilihan opsi yang tidak dikehendaki pkb itu.
selain berupaya menginventarisasi fakta atau  pointers  untuk menyusun kesimpulan, dua opsi apakah presiden terlibat atau tidak terlibat dalam kasus dana yanatera bulog itu mulai disodorkan oleh forum.
akan tetapi, opsi ini ditolak oleh anggota pansus dari f-kb dan sejumlah anggota pansus lainnya.
  alasan yang mengemuka atas penolakan dua opsi itu, apa pun opsi yang dipilih, pansus dpr telah melakukan "vonis" terhadap presiden yang bukan kewenangannya.
sidang pun sempat diskors lagi.
sejumlah anggota pansus memanfaatkan jeda skors ini untuk ke kamar kecil atau sekadar menghirup udara segar.
setelah kembali masuk, sidang pansus kembali merumuskan opsi lain.
  akhirnya, disepakati opsi yang dipilih ialah, pertama, presiden dapat diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yanatera bulog sebesar rp 35 milyar.
kedua, ada indikasi kuat teman-teman dekat presiden menggunakan momentum kedekatannya dengan presiden untuk menyelewengkan dana tersebut.
 hafis zawami yang hanya bersedia menjelaskan mekanisme setelah keputusan diambil dengan cara voting mengatakan, hasil ini akan dibawa ke tim perumus.
tim perumus yang beranggotakan 15 orang itu akan merumuskan redaksional kesimpulan.
sabtu hari ini juga mulai dibahas soal kasus dana sumbangan sultan brunei darussalam hassanal bolkiah kepada presiden sebesar 2 juta dollar as.
      tunggu keputusan dpr   seperti yang sudah dijadwalkan di badan musyawarah, kamis lalu, pada hari senin mendatang pansus akan menyerahkan hasil kerja pansus kepada rapat paripurna dpr.
sesuai pasal 23 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 1954 tentang hak angket, penyerahan hasil pansus dpr kepada rapat paripurna dpr itu berlangsung tertutup.
selengkapnya ayat tersebut mengatakan,  anggota-anggota panitia angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup dewan perwakilan rakyat yang diadakan khusus untuk itu .
 sedangkan penetapan apakah dpr menerima atau menolak hasil kerja atau kesimpulan pansus bulog itu dilakukan pada rapat paripurna terbuka pada hari jumat mendatang.
dalam rapat paripurna dpr yang boleh dihadiri publik itu, fraksi-fraksi akan menyampaikan kata akhir untuk menyikapi apakah menerima atau menolak kesimpulan pansus bulog.