padahal, keputusan kksk no kep.02/k.kksk/03/2002 tanggal 18 maret 2002-yang menindaklanjuti keputusan sidang kabinet 7 maret 2002-sudah menggariskan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan perolehan dana bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), pkps harus dilaksanakan secara konsisten sesuai perjanjian dari masing-masing pkps tersebut.