anggaran dpr yang disetujui sebesar rp 4,5 jutai, bukan rp 6 jutai, dengan kapasitas delapan kilogram dan  full automatic .
proses pengadaannya sedang berlangsung dan dilakukan melalui tender terbuka.
untuk saat ini, harga mesin cuci tersebut telah melebihi plafon.
  anggota dewan menerima tunjangan listrik dan telepon dalam bentuk subsidi masing-masing rp 300.000 dan rp 200.000.
tagihan di atas subsidi harus dibayar anggota dewan.
  gaji pokok setiap anggota dewan disebutkan rp 4,2 juta, ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan sebagai pejabat negara.
jumlah yang diterima bersih setiap bulannya ( take home pay ) rp 12 juta.
 berdasarkan penelusuran  kompas , jumlah gaji yang diterima anggota dewan lengkap dengan fasilitas yang bermacam-macam itu amat kontras dengan penghasilan pegawai sekretariat dpr.
setiap pegawai, selain memperoleh gaji pokok sesuai ketentuan pegawai negeri sipil, "hanya" mendapat tunjangan berupa uang pelayanan sidang rp 230.000 per bulan bagi staf sekretariat dpr dan rp 700.000 per bulan bagi staf sekretariat mpr.
seluruh pegawai sekretariat mendapat tambahan uang makan rp 41.000 per bulan.
  rp 413 milyar   dari rancangan daftar usulan kegiatan (rduk) tahun anggaran 2001 untuk sekretariat jenderal, dpr, dan proyek-proyek tertentu, terlihat, dana yang diajukan oleh burt sebesar rp 413 milyar lebih.
rinciannya ialah, rp 117,950 milyar untuk setjen, rp 233,188 milyar untuk dpr, dan rp 63,179 milyar untuk sejumlah proyek.
  dana rp 63,179 milyar untuk proyek masih dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni rp 4,328 milyar untuk proyek pendidikan dan pelatihan pegawai setjen dpr, rp 31,3 milyar untuk proyek prasarana fisik dpr, dan rp 27,467 milyar untuk proyek sarana rumah jabatan anggota dan griya sabha dpr.
  dari rp 27,467 milyar dana untuk proyek sarana rumah jabatan anggota dan griya sabha dpr (untuk pimpinan dpr), rp 25,949 milyar untuk rumah jabatan dan sisanya rp 1,3 milyar untuk griya sabha dpr.
proyek rumah jabatan antara lain meliputi pengadaan mebel, pengadaan mesin cuci, pompa air 100 watt,  exhaust fan , perbaikan penangkal petir, perbaikan jalan aspal, ac windows 1 pk, pemanas air, perbaikan kamar mandi utama dan anak, perbaikan pagar, dan rehabilitasi rumah jabatan anggota dpr.
rehabilitasi rumah jabatan meliputi penanggulangan kebocoran, penggantian instalasi listrik, perbaikan instalasi air bersih, dan pemasangan  water torn .
 dari rp 233,188 milyar dana untuk dpr, rp 82,317 milyar untuk belanja pegawai, rp 60 milyar untuk belanja barang, rp 2,8 milyar untuk belanja pemeliharaan, dan rp 87,930 milyar untuk belanja perjalanan.
sedang dana rp 117,950 milyar untuk setjen, sebanyak rp 18,7 milyar untuk belanja pegawai, rp 80,912 milyar untuk belanja barang, rp 16,394 milyar untuk belanja pemeliharaan, dan rp 1,9 milyar untuk belanja perjalanan.
 menurut muqowam, keseluruhan dana yang diminta burt itu belum tentu bisa disetujui dan bahkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang diminta. "
kalaupun disetujui, burt tidak pernah tahu berapa dana yang telah dibelanjakan dan untuk keperluan apa," katanya.
  penyelewengan kepercayaan    koordinator indonesian corruption watch (icw) teten masduki dalam siaran persnya mengatakan, banyaknya tunjangan (subsidi) untuk keperluan sehari-hari anggota dpr yang terkesan mengada-ada itu merupakan tindakan penyelewengan kepercayaan masyarakat ( abuse of public trust ) dalam fungsinya sebagai perencanaan dan pengawasan anggaran negara untuk kepentingan diri mereka atas nama rakyat.
  "ini merupakan bentuk korupsi, yakni berupa penghamburan atau penyimpangan (dislokasi) anggaran yang tidak perlu," katanya.
 icw menyebut tindakan dpr tersebut sebagai tidak bermoral sebab telah menggunakan uang rakyat tanpa kontrol, di tengah kesulitan ekonomi rakyat indonesia.
dpr dikatakan telah dihinggapi mental priayi yang menganggap memiliki hak-hak istimewa sehingga seluruh kebutuhan hidupnya harus dilayani rakyat.
  "sampai 'pakaian kotor' mereka pun harus dicuci rakyat.
kalau dpr sudah begitu, bagaimana mungkin bisa mengontrol dislokasi anggaran yang dilakukan presiden untuk keperluan protokoler yang juga nyaris serupa," katanya.
icw meminta badan pemeriksa keuangan (bpk) memeriksa penyimpangan anggaran negara tersebut untuk dipertanggungjawabkan anggota dpr.