presiden abdurrahman wahid tidak akan mengeluarkan dekrit atau maklumat keadaan darurat meski ada kesepakatan lima fraksi di dpr untuk mempercepat sidang istimewa (si) mpr, karena dekrit tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat, wakil presiden dan kabinet.
  "saya ingin segera mengeluarkan dekrit keadaan darurat agar segera konsentrasi pada pembangunan ekonomi.
tetapi, semua orang tidak mau, ya sudah," ujar sumber  kompas  mengutip presiden, usai mengikuti rapat dpp partai kebangkitan bangsa (pkb), sabtu (16/6).
presiden pada rapat itu bertindak sebagai ketua dewan syuro pkb.
  rapat yang dipimpin abdurrahman wahid dihadiri ketua umum dpp pkb matori abdul djalil, sekjen pkb muhaimin iskandar, ketua fraksi kebangkitan bangsa mpr yusuf muhammad dan sebagian anggota fraksi kebangkitan bangsa (fkb) di dpr.
  berbeda dengan presiden, wakil sekjen pkb chotibul umam wiranu kepada pers seusai pertemuan mengatakan, usulan percepatan si mpr memberi alasan kuat kepada presiden mengeluarkan dekrit. "
apabila si dipercepat maka semakin kuat alasan presiden mengeluarkan dekrit, sebab ini merupakan pelanggaran yang dilakukan dpr untuk kesekian kalinya," ujarnya.
  tunggu perkembangan   menjawab wartawan, presiden mengatakan, percepatan si masih belum pasti dan sebaiknya menunggu perkembangan. "
enggak tahu, belum ada yang pasti," jawab presiden sembari masuk mobil.
  chotibul mengatakan, dengan meminta mpr mempercepat si berarti dpr kembali melakukan kesalahan karena secara formal dpr sudah menyerahkan hal ini ke mpr sehingga fraksi dpr tidak berhak lagi mengajukan usulan. "
lagi pula alasannya cenderung mengada-ada dan sangat subyektif untuk kepentingan pimpinan fraksi, dan belum tentu mencerminkan 695 anggota mpr," ujarnya.
  jika presiden harus mengeluarkan dekrit, kata chotibul, tentu tidak lepas dari konotasi hukum yaitu pelanggaran yang dilakukan dpr. "
kalau ini dilakukan, berarti untuk kesekian kalinya dpr melakukan pelanggaran hukum," ujarnya.
 menyinggung maraknya aksi kerusuhan di daerah, chotibul mengatakan, pkb mempunyai banyak data akan ada gerakan kerusuhan di berbagai kota yang dilakukan 'kelompok neo orba'. "
kenaikan harga bbm merupakan isu yang digunakan mereka sebagai argumentasi aksi itu sehingga tercipta suasana rusuh agar punya alasan untuk mempercepat si," jelasnya.
  agenda lama   anggota fkb, effendi choirie menambahkan, pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap sejumlah anggota dpr merupakan agenda lama yang tersendat akibat penanganan yang tidak serius.
ada kesan jaksa agung marzuki darusman ikut bermain politik sehingga penanganan terhadap berbagai korupsi tidak pernah tuntas.
penunjukan baharuddin lopa diharapkan dapat melancarkan proses hukum terhadap pelaku korupsi, termasuk pelaku yang sekarang menjadi anggota dpr.
 "presiden meminta tiga lembaga penegak hukum, kejaksaan agung, departemen kehakiman dan ham serta kepolisian ri terus meningkatkan kerja samanya agar penegakan hukum segera terwujud.
mereka tidak perlu takut dengan siapa pun dalam menegakkan hukum, dan diharapkan juga para reformis serta mereka yang dirugikan bahkan diinjak-injak oleh orde baru untuk mendukung para penegak hukum.
dengan demikian dalam waktu satu-dua bulan ini akan tampak siapa yang salah dan mempermainkan politik mutakhir selama ini," tukasnya.
 effendi membantah jika pemeriksaan terhadap beberapa anggota dpr oleh lopa sarat dengan nuansa politik. "
itu kata mereka.
intinya, kan, pak lopa ingin menegakkan hukum sehingga siapa pun yang punya kasus harus diselidiki, disidik, dan dituntut," katanya.