dalam tradisi masyarakat indonesia, hibah biasanya diberikan seseorang untuk kepentingan sosial, misalnya menyantuni fakir miskin, penyandang cacat, atau untuk kepentingan keagamaan.
pemberian hibah untuk pejabat dirasakan agak janggal dan aneh.
dalam konteks itu, pemberian hibah kepada pejabat perlu diteliti karena bisa dicurigai sebagai praktik suap.
 pandangan itu disampaikan koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki dan praktisi hukum abdul hakim garuda nusantara secara terpisah di jakarta, rabu (5/9).
keduanya dihubungi berkaitan dengan banyaknya pejabat yang memperoleh harta melalui hibah dalam jumlah besar.
 menurut abdul hakim dan teten masduki, dalam tradisi di indonesia, penghibahan oleh seseorang biasanya dilakukan untuk tujuan sosial dengan misi kemasyarakatan.
misalnya, orang kaya mewakafkan tanah untuk kepentingan sosial keagamaan. "
itu tradisi yang ada.
bukan menghibahkan harta kepada pejabat atau orang kaya.
kalau memang hibah diberikan pada saat seseorang memegang jabatan, memang perlu diteliti lebih jauh lagi," kata abdul hakim.
 barang yang dihibahkan, menurut teten, biasanya tanah atau sejumlah dana yang wajar. "
kalau kendaraan yang dihibahkan biasanya truk atau bus, bukan mobil mercedes," ujar teten yang mencurigai harta hibah yang diperoleh penguasa sebagai  cover up  dari praktik suap.
  siap diperiksa    di jakarta, mantan menteri keuangan pada era orde baru, fuad bawazier, mengatakan, dirinya siap diperiksa berkaitan dengan hibah senilai rp 43 milyar yang tertera dalam laporannya kepada komite pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn).
  "saya siap diperiksa dan diusut karena memang harus begitu," kata fuad, mantan direktur jenderal (dirjen) pajak, sebelum mengikuti rapat panitia ad hoc (pah) i badan pekerja (bp) mpr di gedung mpr jakarta, rabu.
 hibah juga diterima antara lain mantan presiden abdurrahman wahid.
ia menerima hibah rp 1,7 milyar dari kekayaan rp 3,4 milyar yang dilaporkan.
anggota dpr muhaimin iskandar memperoleh hibah rp 250 juta.
yasril ananta baharuddin (anggota dpr) memperoleh hibah rp 407 juta.
  ditanya pers, fuad menjelaskan, hibah yang diterimanya itu tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai dirjen pajak maupun menteri keuangan. "
yang menjadi masalah kalau hibah itu diberikan saat seseorang masih menjabat sebagai pejabat negara," kata fuad sebagaimana dikutip  antara.
   berdasarkan data laporan kpkpn, fuad yang juga anggota mpr memperoleh hibah senilai rp 43 milyar.
hibah itu berupa 12 kapling tanah senilai 12 milyar, mobil mercedes benz senilai rp 1,85 milyar dan surat berharga senilai rp 30 milyar.
 menurut fuad, hibah yang dilaporkan bersama harta kekayaannya yang lain itu diterimanya baru-baru ini dan lebih bersifat urusan keluarga.
namun, dia tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan keluarga yang dia sebut itu.
  "ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan karena tidak etis dan tidak pada tempatnya," katanya.
 ia juga menyebut, hibah yang ditulisnya dalam laporan kepada kpkpn tersebut merupakan kejujuran karena kalau tidak disebutkan, orang tidak tahu. "
hibah itu berupa surat.
jadi, kalau saya kantungi dan tidak saya laporkan, sampai mampus pun orang tidak akan tahu.
lain halnya kalau itu berupa tanah atau fisik.
biar tidak dilaporkan, akan ketahuan juga," katanya.
 dari data yang ada di kpkpn, datangnya kekayaan pejabat berasal dari tiga sumber.
ketiga sumber itu adalah warisan, hasil usaha sendiri, dan hibah.
  ada akta   teten masduki mencurigai hibah sebagai upaya  cover up  dari suap.
sesuai dengan aturan yang ada, seorang pejabat tidak boleh menerima hadiah atau pemberian dari siapa pun. "
kalau sekarang ada menteri, gubernur, atau panglima kodam mendapat hibah mobil atau kapling tanah, apakah tak ada kepentingan apa pun dari si penghibah," kata teten seraya mempertanyakan apakah itu tidak bisa disebut sebagai suap yang bisa dijerat dengan undang-undang (uu) tentang suap.
 kpkpn, menurut teten, harus meneliti lebih jauh siapa yang memberikan hibah.
laporan kekayaan pejabat negara itu harus diverifikasi lebih jauh untuk mencari kebenaran dari laporan si pejabat negara kepada kpkpn.
 abdul hakim garuda nusantara mengemukakan, orang yang memberikan hibah pasti bisa diketahui karena hibah mengharuskan adanya akta dari notaris. "
kalau misalnya seseorang mendapatkan hibah kapling tanah, pasti ada akta peralihan haknya.
kalau akta itu belum ada, kepemilikannya belum bisa beralih," kata abdul hakim.
 abdul hakim mengacu pada pasal 1666 ayat 1 kitab undang-undang hukum (kuh) perdata yang berbunyi:  hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
 dalam ayat 2 disebutkan,  undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.
   dalam kuh perdata juga diatur siapa yang boleh memberikan hibah.
misalnya, orang-orang yang belum dewasa tak boleh memberikan hibah, suami kepada istri atau sebaliknya juga tidak boleh memberikan hibah.
 hibah untuk harta-harta tak bergerak bertubuh, termasuk surat berharga, tidak memerlukan akta notaris, sedangkan hibah berupa tanah dan mobil membutuhkan akta notaris. "
jadi, sebenarnya bisa diketahui siapa yang memberikan hibah itu.
tugas itu harus dilakukan kpkpn," ujar abdul hakim.