sedangkan sebuah diskusi yang digelar ikatan alumni fakultas hukum universitas indonesia (fh ui) di jakarta senin malam menilai, kehadiran komisi konstitusi atau apa pun namanya yang bertugas menyerasikan hasil-hasil perubahan yang belum terintegrasi adalah kebutuhan yang tak terelakkan lagi.
hal itu didukung oleh kenyataan bahwa masih banyak masalah substansi dan sistematika dalam perubahan uud 1945 yang harus dirapikan.
demikian rangkuman diskusi yang menghadirkan pakar hukum tata negara prof dr jimly asshiddiqie sh, praktisi hukum todung mulya lubis sh llm, dan anggota ketua f-kb yang juga anggota panitia ad hoc (pah) i kh yusuf muhammad.