sebelumnya, kajian hukum yang dikeluarkan oleh seorang ahli hukum menyebutkan, keputusan kksk no.
kep.
01/ k.kksk/08/2002 tanggal 22 agustus 2002 yang menjadi dasar pkps di bppn, bertentangan dan tidak konsisten dengan ketetapan mpr no.
x/ 2001 huruf c butir 2 "ekonomi dan keuangan", undang-undang (uu) no.
25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) dan keputusan kksk no.
kep.02/ k.kksk/03/2002 tanggal 18 maret 2002.