di tempat terpisah, menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno mengatakan, tidak mau berkomentar dengan alasan tidak mempunyai data. "
karena tidak punya data, saya tidak berkomentar.
tapi, itu tentu menjadi perhatian kita.
karena ada di daerah, tentu bpk, bpkp, dan irjen akan menindaklanjuti," kata mendagri, seraya menambahkan pihaknya juga ingin mengetahui data penyimpangan dana dau yang dimiliki dpr.