selain tidak realistis, penyelesaian konflik maluku dengan menggunakan instrumen internasional sulit diterapkan di lapangan.
sebuah perkara bisa dibawa ke lembaga internasional jika di dalam negara tersebut tidak memiliki instrumen dan mekanisme hukum yang berjalan untuk mengadili perkara tersebut.
demikian pendapat dr hamid awaludin, pakar hukum universitas hasanuddin (unhas) makassar, di jakarta, sabtu (23/2), berkaitan adanya desakan sekelompok kecil masyarakat di maluku yang ingin membawa masalah maluku ke lembaga internasional.