menurut taba, justru terkadang pemerintah pusat yang membuat tumpang tindihnya aturan sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam.
jika pemerintah konsisten dan sesegera mungkin menerbitkan peraturan pemerintah yang dibutuhkan, mungkin bisa meminimalisasi penafsiran daerah yang dianggap kebablasan.