menurut kepala biro organisasi, humas dan protokol i nyoman sumaryadi, dprd kota surabaya memberhentikan sunarto dengan merujuk pada pasal 50 uu no 22/1999.
pasal tersebut menyebutkan pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 49.
akan tetapi, pengesahan atas pemberhentian tersebut dilakukan presiden, setelah mendapat usulan dari dprd.