lumbuun mengingatkan, sampai saat ini belum ada kepastian hukum apakah kasus penyimpangan bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) dan pelanggaran bmpk merupakan kejahatan personal atau tindak pidana korporasi yang ancaman pidananya berupa denda atau bersifat administratif.
karena itu, akan lebih baik apabila penegak hukum mendukung kebijakan pemerintah untuk segera dapat menarik kembali dana segar dalam jumlah besar yang ada pada obligor bppn tersebut.