masih di kalimantan timur, bupati berau masjuni juga menerbitkan surat keputusan (sk) nomor 02 tahun 2001 yang mengatur pemberian kewenangan memanen gua sarang burung walet.
kebijakan ini berbenturan dengan sk dirjen perlindungan hutan dan konservasi alam (phka) yang lebih dulu muncul tahun 1999 dengan masa berlaku sepuluh tahun.