direktur jenderal otonomi daerah departemen dalam negeri (depdagri) sudarsono hardjosoekarto meragukan data yang dimiliki kamar dagang dan industri indonesia (kadin) yang menyebutkan bahwa 1.006 peraturan daerah (perda) dianggap konyol dan memberatkan dunia usaha.
sampai dengan hari sabtu (8/9), depdagri baru mencatat sebanyak 105 perda mengenai retribusi dan pajak daerah yang bermasalah.
 "apa betul jumlahnya sampai 1.006?
mungkin kadin punya ukuran tersendiri sehingga muncul angka 1.006 perda yang dianggap konyol.
tetapi, berdasarkan kajian yang kami lakukan hingga hari ini, jumlahnya tidak sebanyak itu," tutur sudarsono kepada  kompas , di jakarta, sabtu.
 ketua kadin aburizal bakrie hari rabu lalu mengatakan kadin menemukan adanya 1.006 perda di seluruh indonesia yang dianggap konyol dan memberatkan dunia usaha.
menanggapi keluhan kadin tersebut, menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno hari kamis berjanji akan merevisi sejumlah perda yang merugikan dunia usaha serta perda lain yang menyimpang. (
kompas , 7/9)  namun, saat berbicara di kuta (bali) akhir pekan lalu, guru besar hukum tata negara universitas airlangga prof dr philipus mandiri hadjon membenarkan sinyalemen kadin.
menurut hadjon, pelaksanaan undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menghambat investasi.
sebab, dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah, sejumlah perda dilahirkan dengan mengabaikan peraturan yang lebih tinggi dan sinkronisasi dengan perda yang dikeluarkan daerah lain.
ini jelas melahirkan ketidakpastian.
  "sejumlah investor, asing atau nasional, sekarang cenderung menunggu untuk berinvestasi karena ketidakjelasan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) tingkat i (provinsi) atau tingkat ii (kabupaten/kotamadya)," ungkapnya.
  dicontohkan, pengaturan air tanah di sejumlah daerah menjadi kewenangan pemda tingkat i. sejumlah daerah tingkat ii menghendaki pengurusan air tanah menjadi kewenangannya.
  depdagri bisa batalkan   menanggapi terbitnya perda bermasalah, sudarsono mengatakan, depdagri bisa membatalkan perda-perda yang dianggap bermasalah dan meminta pemerintah daerah dan dprd untuk merevisi perda tersebut.
 terhadap perda-perda itu, kata dia, depdagri telah membentuk tim berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan, sebagai tindak lanjut dari implementasi uu no 22/1999.
 khusus berkaitan dengan dunia usaha, hingga hari sabtu, tim baru mencatat sebanyak 1.054 perda yang sudah dibuat daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.
dari jumlah tersebut, berdasarkan penelitian sementara tim pp no 20/2001, sebanyak 96 perda tentang retribusi dan sembilan perda tentang pajak daerah yang dianggap bermasalah.
totalnya 105 perda.
 ukuran bermasalah itu adalah perda tersebut bertentangan dengan uu yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan perda yang lain, serta bertentangan dengan kepentingan umum.
 "perda-perda itu sekarang sedang dipelajari secara mendalam oleh tim pp no 20/2001 agar sesuai dengan mekanisme pp no 20/2001.
kami sekarang sedang menunggu pendapat dari departemen keuangan terhadap perda bermasalah tersebut," tutur sudarsono.
 ia menduga, kadin telah diuntungkan dengan uu no 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berlaku sebelum uu no 22/1999.
dengan demikian, dengan berlakunya uu no 22/1999, mereka harus ikut menyesuaikan dan menggangap banyak perda bermasalah.
  "padahal, kalau banyak perda dibuat daerah, itu menunjukkan otonomi daerah diimplementasikan dengan baik, karena berarti daerah inovatif.
tinggal tugas kita adalah mengawasi perda-perda yang dibuat agar tidak bertentangan dengan uu no 22/1999 dan uu lainnya.
kita tidak bisa men- discourage  (mengecilkan) daerah dengan mengatakan perda yang dibuat itu konyol," tandasnya.
    diskriminatif    philipus mandiri hadjon menilai, pelaksanaan uu no 22 /1999 mengenai pemerintahan daerah cenderung diskriminatif.
pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada uu tersebut sering ditafsirkan sebagai pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra daerah dan cenderung mengabaikan potensi sumber daya manusia bukan putra daerah.
karena itu, lebih baik uu tersebut direvisi.
 hadjon menegaskan, ia mendukung usulan perubahan terhadap uu no 22/1999 itu karena dalam pelaksanaannya memunculkan banyak sisi negatif. "
yang paling jelas, otonomi daerah diartikan sebagai putra daerah.
seluruh jabatan di daerah, terutama di luar jawa, harus diisi oleh putra daerah.
ini diskriminatif sehingga tak sedikit pegawai di daerah, yang bukan putra daerah, bersiap-siap kembali ke daerahnya," paparnya.
 dia mengungkapkan pula, diberlakukannya uu no 22/1999 mendorong daerah berusaha sebanyak-banyaknya menggali potensi pendapatan daerah.
akibatnya, terjadi banyak masalah hukum di daerah.
bahkan terjadi pertumpahan darah pula karena warga di satu daerah merasa potensi daerahnya diambil oleh penduduk daerah lain.
 "sudah puluhan nelayan dari sampang, madura, misalnya menjadi korban penyerangan warga dari daerah lain karena dianggap telah mengambil ikan di perairan daerah itu.
repot, kalau perairan juga sudah dikapling sesuai daerah.
padahal, hukum internasional tetap menghargai hak-hak nelayan tradisional.
seperti nelayan malaysia, jika mencari ikan di selat malaka, sesuai hukum internasional tak bisa diusir begitu saja," kata hadjon lagi.
 bahkan, paparnya, ada bupati di jawa timur yang mengeluarkan surat keputusan yang mengatur pendaftaran kendaraan bermotor.
ini untuk mengejar pendapatan daerah.
ini menimbulkan masalah hukum karena surat keputusan bupati tidak dapat memberikan sanksi untuk warga yang menolak mendaftarkan dan membayar pajak kendaraannya di wilayah tersebut.