pakar hukum tatanegara ini mengingatkan, keppres nomor 121 tahun 2000 (dikeluarkan oleh presiden abdurrahman wahid-red) yang mengatur tugas-tugas kerja pemerintahan antara presiden dan wapres merupakan langkah yang salah.
kalau dikatakan bahwa keppres itu lahir akibat tekanan politis, boleh saja.
tetapi, ia mengingatkan bahwa secara yuridis keppres itu tidak benar karena cacat hukum.