"kita akan sweeping semua tempat penampungan.
kalau tidak memenuhi syarat akan kita segel," katanya.
 ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tki (apjati) husein a alaydrus menyatakan, pjtki memang dibolehkan melakukan pemotongan gaji tkw.
namun, besar pemotongan tidak boleh lebih dari 25 persen. "
khusus untuk tujuan timur tengah sama sekali tidak ada pemotongan, sebab sudah ada  fee  dari calon majikan (owner)," katanya.