rencana pemerintah untuk menaikkan tarif telepon sebesar 45,49 persen dalam tiga tahun-yakni 21,67 persen tahun ini, 15,6 persen tahun 2002 dan 8,0 persen tahun 2003-memperoleh reaksi keras dari sejumlah kalangan.
pengamat telematika rm roy suryo berpendapat, kenaikan tarif yang akan mulai diberlakukan 1 juni 2001 itu tidak wajar dan tidak selayaknya diterima oleh masyarakat.
 penolakan juga disampaikan oleh yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) karena kenaikan tarif yang diusulkan pt telkom dinilai tidak transparan.
  budi mulyawan suyitno, usai dilantik menjadi menteri perhubungan (menhub) bersama dua menteri lain dan jaksa agung baru di istana merdeka, jakarta, selasa (5/6), menyatakan, penetapan tarif telepon yang baru itu belum final.
tarif telepon ini masih akan dikonsultasikan lagi dengan dpr agar memenuhi prinsip  check and balance .
menurut jadwal, kenaikan tarif itu akan dibahas kembali oleh komisi iv dpr dengan pemerintah hari rabu ini.
 menurut roy, isi surat keputusan menhub (kepmenhub) nomor 19 tahun 2001 tentang tarif jasa telepon tetap dalam negeri dan birofax dalam negeri yang ditandatangani oleh menhub (waktu itu) agum gumelar tanggal 31 mei 2001 penuh dengan agenda tersembunyi.
  "tahun 2000, pt telkom mampu meraih keuntungan sebesar rp 2,5 trilyun.
itu terjadi ketika tarif telepon belum dinaikkan seperti sekarang ini.
masih bisa untung, besar lagi, kok, seenaknya menaikkan tarif," ujarnya di jakarta, selasa.
 menurut roy, latar belakang kenaikan tarif telepon itu adalah karena pt telkom memiliki banyak beban kewajiban pada rekannya dalam konteks kerja sama operasional (kso) di bidang telekomunikasi.
 "namun, sangat tidak  fair  jika beban itu ditimpakan kepada rakyat," kata roy tegas.
  agenda tersembunyi   roy juga berpendapat keputusan tersebut sangat dipaksakan.
sebab, selain tidak ada tenggang waktu untuk sosialisasi, kalangan dpr maupun lembaga swadaya masyarakat (lsm) juga tidak mengetahui sepenuhnya isi keputusan tersebut.
  selama ini, informasi yang sampai ke masyarakat hanya soal kenaikan sebesar 21,67 persen dari rencana kenaikan 45,49 persen dalam periode tiga tahun.
padahal, dari rincian yang tertuang dalam kepmenhub tersebut pada kondisi tertentu ada kenaikan sebesar 93,11 persen, bahkan sampai 286 persen dan 2.796,7 persen.
  "bila dipaksakan harus berlaku mulai 1 juni 2001 atau diundur ke 10 juni 2001, maka dpr harus benar-benar mempertimbangkan adanya beberapa  hidden agenda  (agenda tersembunyi- red ) sehingga dapat dengan tegas menolak atau menunda kenaikan tersebut," tegas roy suryo.
 dalam kepmenhub tersebut ditetapkan adanya zona tunggal untuk kode area 021 (jakarta), serta pembagian lokal i (0-20 kilometer), lokal ii (lebih dari 20-30 kilometer), dan lokal iii (lebih dari 30 kilometer) luar jakarta.
  selain itu, disebutkan adanya klasifikasi waktu dan perbedaan durasi untuk penghitungan setiap pulsa.
untuk lokal i dan ii, pada pukul 00.00-09.00 wib dan 15.00-24.00 wib perhitungan satu pulsa ditetapkan 180 detik (tiga menit).
sementara pada pukul 09.00-15.00 wib satu pulsa dihitung 120 detik (dua menit).
tarif satu pulsa ditetapkan rp 215.
  "dengan demikian, pada pukul 09.00-15.00 wib tarif untuk bicara per tiga menit rp 322,5.
jadi ada kenaikan sebesar 93,11 persen dari tarif lama," tutur roy.
 dijelaskan, dengan penerapan zona tunggal untuk kode area 021 (jakarta) dan tarif yang sama setiap jam sepanjang hari dengan perhitungan satu pulsa sama dengan 60 detik (satu menit), maka tarif per tiga menit menjadi rp 645. "
ini berarti ada kenaikan sebesar 286 persen dari tarif semula," tegas roy.
 kenaikan yang fantastis juga terjadi pada lokal iii.
pada pukul 06.00-07.00 wib, pukul 20.00-23.00 wib, serta pukul 23.00-06.00 wib satu pulsa ditetapkan 20 detik, sementara pukul 07.00-08.00 wib dan pukul 18.00-20.00 wib satu pulsa dihitung 10 detik.
sedangkan pada pukul 08.00-18.00 wib satu pulsa sama dengan delapan detik.
 "dengan demikian, pada periode waktu 08.00-18.00 wib tarif untuk bicara per tiga menit rp 4.837,5 atau naik 2.796,7 persen dari tarif lama," tutur roy.
 selain itu, kepmenhub juga meniadakan diskon pulsa untuk hari raya dan minggu bagi lokal i, ii, dan 021.
sementara itu, untuk lokal iii dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu pukul 06.00-23.00 wib ditetapkan satu pulsa 20 detik, dan pada pukul 23.00-06.00 wib satu pulsa 40 detik.
   alasan dicari-cari   roy menilai alasan pemerintah bahwa kenaikan adalah untuk pembangunan jaringan atau infrastruktur dan untuk menarik investor asing sangat dicari-cari.
sebab, faktor pendorong masuknya investor asing bukan karena tarif, tetapi lebih pada kondusifnya situasi sosial, politik, dan keamanan di indonesia.
selain itu, pembangunan yang ada harus dievaluasi efektivitas dan efisiensinya.
  kenaikan tarif telepon, lanjut roy, tidak hanya memberatkan 6,5 juta keluarga pemilik telepon, tetapi juga masyarakat menengah bawah dan menengah, yang selama ini menggunakan jasa warung telekomunikasi.
  anggota pengurus harian ylki tini hadad yang dihubungi secara terpisah juga menentang rencana kenaikan tersebut.
menurut tini, skema yang dibuat oleh telkom itu memunculkan kecurigaan adanya maksud tersembunyi dari telkom. "
kami merasa kaget.
semula ada rencana kenaikan yang bertahap, namun sekarang kok ada skema-skema itu yang berakibat biaya telepon lokal sangat tinggi," ujarnya.
 tini sendiri melihat, rencana telkom itu sangat tidak transparan sehingga masyarakat tidak memahami skema-skema yang dibuat.
bahkan, ylki sendiri mengaku sulit memahami skema tersebut.
  sudah transparan   anggota komisi iv dpr, josef umarhadi, yang dihubungi secara terpisah mengatakan, komisi iv dpr memang sudah menyampaikan persetujuannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif telepon, tetapi dengan syarat ada beberapa langkah atau hal yang harus dipenuhi pemerintah. "
jadi, pada prinsipnya dpr sudah setuju, tetapi ada hal-hal yang harus dipenuhi dulu oleh pemerintah.
mengenai kapan dan bagaimananya diserahkan ke pemerintah," ujarnya.
 menurut josef, rencananya hari rabu ini dirjen pos dan telekomunikasi dephub akan menyampaikan  progress report  dari langkah-langkah tersebut ke komisi iv dpr.
  langkah-langkah yang disyaratkan dpr itu di antaranya pemerintah harus bisa menyediakan fasilitas telekomunikasi alternatif yang lebih murah sehingga masyarakat bisa memilih.
alternatif tersebut misalnya telekomunikasi dengan teknologi  void  yang, meskipun kualitasnya jelek, lebih murah sekitar 75 persen.
 syarat lainnya, kenaikan tidak memberatkan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan investasi di bidang telekomunikasi, serta pemerintah harus membuat regulasi untuk membuka peluang investasi baru di bidang telekomunikasi dan informasi.
  josef berpendapat, hitung-hitungan yang dipakai sebagai dasar penetapan besarnya kenaikan sebagaimana disampaikan oleh pemerintah sudah transparan dan jelas.
  mengenai beberapa agenda tersembunyi seperti dituduhkan oleh roy suryo dan ylki, josef mengatakan, itu termasuk yang harus dijelaskan oleh pemerintah dan akan diperjelas pada rapat kerja dengan komisi iv dpr rabu ini.
yang jelas, kata josef, dpr tidak setuju jika kenaikan itu dilakukan dengan mengubah sistem pulsa dan diferensiasi waktu, yang sifatnya merugikan masyarakat konsumen.