setelah terkatung-katung cukup lama, akhirnya pemerintah dan bank indonesia (bi) berani juga mengambil keputusan atas "bola panas" permasalahan bank internasional indonesia (bii).
kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, potensi tambahan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah bisa mencapai rp 27 trilyun, yaitu jumlah dana pihak ketiga bii.
memang, tugas pemerintah mengambil keputusan walaupun itu pahit dan mungkin tidak optimal.
  bagaimana unsur keadilan dalam masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan eks pemilik bank (di bawah) badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dan bank yang sudah ditutup?
siapa yang harus mengambil keputusan?
ini juga tugas pemerintah.
akan tetapi, tugas ini tidak akan jalan tanpa dukungan unsur penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, kehakiman/mahkamah agung) dan untuk itu dibutuhkan komitmen pimpinan tertinggi di negara ini.
  kasus bii-sinar mas menjadi rumit karena pemerintah mempunyai tiga peranan: sebagai pemilik bii (57 persen saham), sebagai kreditor sinar mas (melalui bii), dan sebagai penjamin dana deposan ( blanket guarantee ).
  sebagai pemilik, pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk bii sekitar rp 7,7 trilyun, yaitu untuk rekapitalisasi rp 6,3 trilyun (57 persen dari biaya rekapitalisasi rp 11 trilyun) ditambah rp 1,4 trilyun untuk pembayaran tagihan antarbank.
sebagai pemilik, pemerintah berkepentingan supaya investasinya tidak tambah terpuruk.
  sebagai kreditor sinar mas, pemerintah berkepentingan merestrukturisasi kredit tersebut agar memperoleh hasil pengembalian maksimal.
restrukturisasi kredit sinar mas dengan bppn-bii sebenarnya sudah ditandatangani sekitar bulan maret 2001, tetapi ternyata sinar mas "gagal bayar" untuk kewajiban bunga sekitar 60 juta dollar as yang jatuh tempo akhir juni lalu.
nanti, pada bulan september, akan ada pokok utang yang jatuh tempo (sekitar 2,5 persen dari 1,2 milyar dollar as).
kita berdoa saja semoga tidak terjadi lagi gagal bayar.
di sinilah posisi tawar pemerintah terhadap grup sinar mas diuji.
  selain masalah kredit grup sinar mas, bii mempunyai dua masalah lain.
pertama, modal yang rendah karena rasio kecukupan modal (car) bii pada waktu direkapitalisasi hanya sampai sekitar empat persen.
menurut saya, bii perlu sekitar rp 2 trilyun sampai rp 3 trilyun untuk menaikkan car-nya ke atas delapan persen.
  kedua, tagihan antarbank ( non-eligible ) sebesar rp 1,2 trilyun yang belum dibayar bppn (80 persen) dan sinar mas (20 persen).
bii berkeberatan tagihan antarbanknya dibayar bppn dengan "kredit restrukturisasi".
alasannya, pembayaran dengan cara demikian akan menurunkan car-nya.
 sebagai penjamin dana deposan, pemerintah sangat berkepentingan bahwa deposan tidak resah.
setiap kali kewajiban sinar mas jatuh tempo, setiap kali publik menanyakan apakah sinar mas akan membayarnya.
jadi, selama kredit sinar mas masih ada di bii, manajemen bii dan bppn sebagai pemilik akan pusing.
jika masalah tagihan antarbank dan car bii tidak diselesaikan, manajemen tambah pusing.
jadi, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, nasabah akan memindahkan dananya sehingga bukan tidak mungkin pemerintah harus  nombokin  dana deposan yang berjumlah rp 27 trilyun tersebut.
  sekarang sudah tidak ada lagi bantuan likuiditas bank indonesia (blbi).
artinya, potensi biaya rp 27 trilyun harus keluar dari kantung pemerintah.
singkatnya, selama masih ada  blanket guarantee,  setiap ada bank bermasalah, pasti menimbulkan biaya bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
makanya, kalau situasi sudah memungkinkan, jangan ditunda-tunda lagi pembentukan lembaga asuransi deposito.
             apa sih yang dilakukan sinar mas?
grup sinar mas (asia pulp&paper/app) berutang sekitar 13 milyar dollar as.
kepada bii sekitar 1,2 milyar dollar as dan sisanya kepada kreditor non-bii (sebagian besar asing).
kredit sinar mas tersebut merupakan 62 persen dari kredit bii.
artinya, yang menghidupi bii sejak direkapitalisasi sampai tahun 2000, selain obligasi rekapitalisasi, adalah kredit sinar mas tersebut.
  kredit tersebut memang berdosa melanggar batas maksimum pemberian kredit (bmpk).
namun, pada waktu bii direkapitalisasi tahun 1999, kolektibilitasnya lancar.
keadaan kemudian menjadi ruwet setelah app pada kwartal iv tahun 2000 mulai oleng dan malahan sejak sekitar maret 2001 app menyatakan  stand-still , yaitu menyatakan tidak mampu membayar kewajiban dan meminta restrukturisasi utang.
  kalau pemerintah sudah tahu bahwa bii mempunyai kredit sinar mas yang melanggar bmpk, mengapa di tahun 1999 tetap direkapitalisasi, atau mengapa tidak ditutup/di- bank take over  (bto)-kan?
jawabannya, karena bii sebagai bank kategori b, pemiliknya sanggup menyetor 20 persen kebutuhan rekapitalisasi.
bii pada waktu itu bukan bank penerima blbi.
sehingga tidak ditutup atau di-bto-kan.
  pada tahun 1997-98, beberapa bank besar milik konglomerat yang menerima blbi adalah bca, bdni, danamon, bun, dan bank modern.
keluarga sinar mas sudah keluar dari manajemen bii, tetapi karena statusnya bank rekapitalisasi, bukan bto, sinar mas masih boleh menominasikan calonnya.
  karena kredit sinar mas tersebut sebelumnya tidak ada jaminan, maka sesuai dengan perjanjian rekapitalisasi, sinar mas harus menyerahkan jaminan atau agunan ( collateral ).
pengikatan aset sinar mas inilah yang telat dilakukan bppn (baru dilakukan awal tahun 2001, dan saat ini sedang dilakukan ( due diligence ).
  untuk menyelesaikan masalah bii, diputuskan untuk memisahkan permasalahan bii dengan permasalahan sinar mas.
maksudnya, mengeluarkan kanker sinar mas dari bii (menggantinya dengan  recycled bonds ), dan kemudian keduanya diselesaikan secara terpisah.
sebenarnya, dari segi anggaran, akan lebih baik jika yang dipakai adalah kombinasi  recycled bonds  dan "kredit yang sudah direstrukturisasi".
hanya saja, tidak jelas apakah bppn sudah punya kredit restrukturisasi sebanyak 1,2 milyar dollar as atau tidak.
karena yang dipindahkan adalah aset valuta asing, sementara gantinya adalah aset rupiah, maka akan ada masalah  net open position .
mudah-mudahan masalah ini perlahan-lahan bisa diatasi.
              di mana fungsi bank mandiri?
bank mandiri di sini berfungsi sebagai pihak yang merekap bii untuk jumlah sekitar rp 2 trilyun sampai rp 3 trilyun tersebut (tergantung hasil  due diligence ).
hal ini dilakukan karena dpr tidak membolehkan pemerintah mengeluarkan biaya rekapitalisasi baru.
jadi, apa boleh buat, bii harus menjadi anak perusahaan mandiri.
  namun, kemudian, ada masalah bmpk, karena jumlah investasi bank mandiri pada bii tidak boleh lebih besar dari 10 persen modal mandiri.
sepertinya pelampauan bmpk ini akan diatasi dengan penjaminan pemerintah.
mungkin saja nantinya bank mandiri merger dengan bii, atau saham bii dijual bank mandiri kepada investor.
 idealnya, bank mandiri jangan dilibatkan.
selain bisa menambah masalah di bank mandiri, bisa saja bank mandiri malahan menambah masalah di bii.
akan lebih baik jika rekapitalisasi bii dilakukan investor strategis.
  akan tetapi, adakah investor yang mau masuk ke indonesia saat ini?
kita lihat saja apakah imf bisa diyakinkan soal akuisisi mandiri-bii ini.