"setelah disamakan persepsinya, saya kira pemerintah baru dapat memutuskan soal itu.
saya yakin pemerintah pasti akan menandatanganinya karena r&d melalui msaa itu sudah dituangkan dalam letter of intent (loi) dengan dana moneter internasional.
cuma persoalannya, siapa yang menandatangani r&d.
meskipun yang meneken loi itu adalah pak djatun (menko perekonomian- red ) dan yang meneken r&d itu adalah bppn, presiden tetap harus ikut bertanggung jawab atas r&d," tambahnya.