selepas pintu tol cikupa, menuju serang di jalan tol tangerang-merak, ratusan warung bambu berderet di sisi selatan, mulai dari kilometer (km) 30 hingga km 33.
catatan  kompas  hingga hari terakhir minggu pertama april, ada 102 warung yang menjajakan minuman, makanan, serta jasa semisal reparasi ringan kendaraan bermotor dan usaha tambal ban.
ada juga yang membuka usaha jual-beli solar dan minyak lampu.
 warung-warung dan aktivitasnya telah melahirkan ketidaknyamanan-setidaknya perasaan tidak aman-karena kehidupan yang muncul di sekitar areal itu pada dasarnya melanggar ketentuan.
ketentuan tentang jalan tol sebagai jalan bebas hambatan.
kendaraan besar, termasuk trailer, sering dalam jumlah besar parkir di bahu jalan yang pada gilirannya menyebabkan penyempitan badan jalan yang untuk ruas tangerang-merak hanya terdiri dari dua lajur.
 ketentuan lain adalah tidak dibolehkan berhenti di bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.
tapi, di cikupa, kendaraan-kendaraan berat itu berhenti berjam-jam, sementara sopir dan kernetnya minum atau makan, atau beristirahat di warung-warung.
belum lagi soal limbah warung-warung itu, seperti plastik, kaleng bekas, dan tumpahan solar atau minyak tanah.
dua yang terakhir ini telah menyebabkan bahu dan sebagian badan jalan berwarna coklat kehitam-hitaman dan licin.
 pengelola jalan tol, pt marga mandala sakti, agaknya tidak bisa berbuat apa-apa.
awalnya hanya dua-tiga warung.
namun, setelah presiden soeharto jatuh dan negeri ini memasuki masa reformasi, tanpa bisa dihalangi warung itu bertambah dan terus bertambah.
keberadaan mereka pun agaknya direstui aparat kelurahan cikupa, kabupaten tangerang, provinsi banten.
restu dalam bentuk penetapan uang patok oleh kelurahan untuk setiap pertapakan warung, sebesar rp 1 juta.
para pemilik warung yang ditanya, mengatakan, ada di antara mereka menerima kuitansi penerimaan dari kelurahan, tapi ada juga yang tidak.
  jalan bebas hambatan namun dipenuhi keramaian warung itu memang aneh, seperti juga kenyataan saat ini dengan begitu banyaknya terjadi pelanggaran hukum hampir di segala aspek kehidupan.
              kasus cikupa agaknya harus dibaca dalam konteks bukan sebagai pelanggaran ketentuan, melainkan semata-mata atas dorongan kesulitan ekonomi sehingga harus mengokupasi bahu jalan tol. "
daripada kami merampok," kata seorang laki-laki pemilik warung yang menjual solar, minyak lampu, dan usaha tambal ban.
 jawaban itu menjadikan kasus okupasi itu sebagai tindakan yang sah-sah saja.
merampok jelas berbeda dibanding "hanya sekadar berdagang walaupun itu melanggar peraturan".
  itu pula yang terjadi di hampir setiap pintu tol yang sejak memasuki masa reformasi dijejali pedagang asongan.
di jalan tol tangerang-merak, semisal di merak, cikupa, kebon jeruk.
di jalan tol jagorawi, di pintu tol taman mini, bogor, dan ciawi.
di ciawi dilengkapi pula dengan tenda dan meja-meja untuk berjualan.
kasus sama juga terjadi di jalan tol jakarta-merak.
 polisi mengenal konsep  police hazard .
kerumunan massa, menurut konsep itu, berpotensi melahirkan kerawanan.
dan, untuk mengantisipasinya, polisi melakukan patroli.
yakni, salah satu dari tiga tugas utama polisi dalam melindungi dan melayani masyarakat yang disebut "turjawali", singkatan dari pengaturan jaga, pengawalan dan patroli.
  celakanya, patroli polisi sudah menjadi barang langka sekarang ini.
tidak pernah lagi terlihat patroli polisi bersepeda, atau bersepeda motor.
kalaupun ada, hanya mobil patroli yang sesekali melintas.
itu pun tak jelas terlihat siapa di dalam mobil karena kaca dilapisi kaca film.
 tugasnya pun sering tak jelas.
karena dalam berbagai kesempatan mobil patroli itu terlihat  nongkrong  di tepi jalan dan menghentikan truk-truk yang lewat.
di jalan tol tangerang-merak, mobil patroli patroli jalan raya oleh para pemilik warung di cikupa dikeluhkan mengutip rp 50.000 dari setiap warung, sekali dalam seminggu.
masih soal patroli itu, kata para pedagang patroli polisi polsek cikupa muncul sekali dalam sepekan hanya untuk mengutip rp 20.000 dari setiap warung.
kalau hal itu benar, maka polisi sendiri telah ikut dalam proses melemahkan penegakan hukum.
 keluhan para pemilik warung itu sudah dikonfirmasikan kepada kepala kepolisian resor tangerang ajun komisaris besar arfan richwanto.
menurut arfan, pihaknya akan mempelajari keluhan itu.
 padahal, yang menjadi soal dari soal yang kini sangat berat dihadapi masyarakat adalah ekses dari menyemutnya manusia di pintu-pintu tol dan sepenggal jalan tol.
sederetan peristiwa kekerasan, kejahatan, perampokan, atau pemalakan di lokasi-lokasi itu telah menunjukkan kebenaran konsep  police hazard  tersebut.
ada saja orang yang memanfaatkan situasi menyemutnya manusia itu.
 maka, argumen para pemilik warung "lebih baik daripada merampok" dalam situasi sulit ekonomi sekarang ini mestinya dijawab dengan penegakan hukum tidak mencla-mencle dengan berbagai alasan.