khusus menyikapi memorandum dpr tersebut, dpa dalam suratnya tersebut bahkan antara lain menyarankan; pertama, menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepala pemerintahan kepada wakil presiden, yang selanjutnya disarankan dikukuhkan dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (mpr), dan presiden berperan sebagai kepala negara.