hal itu dilakukan, lanjut soenarno, karena beberapa pengembang perumahan ada yang melanggar kewajiban untuk membangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
meski para pengembang sudah mengantungi izin prinsip dari pemda atau izin lokasi dari badan pertanahan nasional (bpn), namun kalau menyimpang pengembang diminta melakukan evaluasi kembali.