terhadap larangan tersebut, ketua aak h abdul muis yang dihubungi kompas menyatakan bahwa keputusan pemerintah itu adalah sikap ambivalen. "
pemerintah (mungkin maksudnya presiden-red) sebagai mandataris mpr seharusnya menjalankan amanat mpr.
dalam hal ini tap mprs no xxv/ mprs/1966 (tentang larangan pki serta penyebaran ajaran komunis, marxis, dan leninis) yang sampai sekarang masih berlaku.
lha, sekarang kok malah tidak mau mendukung usaha masyarakat yang akan menegakkan hukum, terutama tap mprs no xxv/1966 tersebut.
kalau pemerintah tidak mau lagi menegakkan hukum, apa jadinya negara kita ini," ujarnya.