namun, ahli hukum tata negara dari universitas indonesia (ui), jakarta, satya arinanto, mengatakan, si mpr untuk meminta pertanggungjawaban presiden abdurrahman wahid tidak bisa dipercepat karena dpr sudah menjatuhkan memorandum -sesuai hasil keputusan panitia khusus (pansus) dpr- kepada presiden.
ini sesuai dengan ketetapan (tap) nomor iii/mpr/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antarlembaga tinggi negara.