dalam konsep pokja disebutkan bahwa komisi pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain mempunyai 11 wewenang.
antara lain, menyadap dan merekam pembicaraan yang rekamannya harus dapat digunakan sebagai barang bukti pendukung dalam persidangan.
kedua, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri dalam rangka kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membekukan rekening milik tersangka atau terdakwa dan keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tersangka atau terdakwa, yang diduga hasil dari korupsi atau pihak yang terkait.