achmad tirtosudiro, setelah bersama para wakil ketua dpa melakukan konsultasi dengan presiden abdurrahman wahid di bina graha jakarta, rabu, menjelaskan, sesuai ketentuan, memorandum pertama dpr berlaku untuk tiga bulan.
jika dalam tempo itu kinerja pemerintah dan presiden tidak memuaskan, presiden masih diberi kesempatan satu bulan lagi.
apabila dalam satu bulan selanjutnya kinerja presiden masih juga belum memuaskan, barulah majelis permusyawaratan rakyat (mpr) bisa menggelar si.