kuasa hukum dpu pengairan jateng, syafii sh, dan sunyata sh mengatakan, majelis hakim salah dalam mengambil undang-undang (uu) nomor 5 tahun 1960 sebagai landasan hukum.
dpu jateng berpijak pada uu no 11/1974 yang memungkinkan mereka mengizinkan petani menggarap tanah di sempadan sungai. "
dalam banding nanti, kami harap majelis hakim memakai landasan hukum yang benar," papar mereka.