pasal 53 menyebutkan, tata cara penyidikan terhadap presiden/wapres wajib dilaksanakan aparat kepolisian ri setelah mendapatkan persetujuan tertulis pimpinan mpr.
dalam penjelasan dikatakan, tindakan penyidikan dimaksudkan baik dalam posisi sebagai saksi, korban, maupun tersangka.
untuk mendukung tindakan penyidikan, kepolisian memerlukan tindakan formal administrasi mpr.
persetujuan wajib diberikan mpr selambat-lambatnya tujuh hari setelah penyidik mengirim surat resmi kepada pimpinan mpr.