dpr dan pemerintah memberikan kewenangan yang besar terhadap kpk yang harus sudah terbentuk satu tahun setelah uu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diundangkan.
kpk berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi.
bahkan, kasus korupsi yang belum selesai pada saat terbentuknya kpk dapat diambil alih oleh kpk.
kasus korupsi yang ditangani kpk otomatis akan bermuara ke pengadilan karena kpk tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.