"saya keberatan kalau pemerintah dinilai tak siap membahas ruu antikorupsi.
kini yang masih menjadi persoalan hanya satu pasal ruu, yakni menyangkut kewenangan komisi antikorupsi.
kalau ada pendapat yang berbeda dari tim pemerintah, harus dilihat apakah itu pendapat pribadi atau pendapat pemerintah secara institusional," tegas romli, yang juga kepala badan pembinaan hukum nasional (bphn).