muhammadiyah tidak akan mengeluarkan sikap politik resmi untuk menilai kinerja pemerintahan presiden abdurrahman wahid saat ini, untuk menghindari bentrokan antarumat di tingkat bawah.
 "jadi, muhammadiyah tidak akan mengeluarkan sikap politik resmi.
kami harus menjaga umat di akar rumput.
anda seperti tidak paham saja.
kami tidak ingin melihat umat yang di bawah bentrok," kata ketua pimpinan pusat (pp) muhammadiyah syafii maarif kepada pers di semarang, sabtu (20/1), seusai melantik pimpinan wilayah muhammadiyah jawa tengah.
  meski demikian, syafii menilai pengakuan presiden abdurrahman beberapa minggu lalu bahwa sebagian besar rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah merupakan pengakuan jujur dari pemerintah. "
itu artinya pengakuan gus dur (abdurrahman wahid) betul.
nah, sekarang yang penting bagaimana sesudah itu?"
tutur syafii.
 untuk mengatasi krisis legitimasi ini, menurut dia, pemerintah harus mengubah kinerjanya dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah saat ini bisa memimpin indonesia.
 ketidakmampuan memerintah bisa dinilai dari beberapa ukuran obyektif, seperti kondisi yang tidak aman, sengketa elite tetap berlangsung, serta demonstrasi antara pro dan kontra pemerintah yang terus berlangsung.
realitas ketidakpuasan itu ditambah ketidakkonsistenan beberapa tokoh politik indonesia.
  berbicara mengenai teror bom yang terus berlanjut di indonesia, syafii mengatakan, itu menunjukkan ketidakmampuan intelijen.
bahkan, dia menilai intelijen tidak benar-benar berusaha menemukan pelaku pengeboman.
  lemahnya kerja intelijen tersebut selain disebabkan kekeliruan masa lalu, di mana tentara waktu itu melakukan kesalahan menyatu dengan kekuasaan sehingga mereka dihujat, juga disebabkan adanya tap mpr yang mengatur pemisahan antara tni dan polri, yang mengakibatkan miskoordinasi antara dua lembaga tersebut.
 "seharusnya pada tingkat nasional mereka duduk bersama.
sulit nanti umpamanya menghadapi aceh karena polisi tidak mampu menghadapi aceh.
itu sudah berperang.
polri harus kerja sama dengan tni.
jadi saya rasa ini beberapa kekeliruan kita, baik kekeliruan konstitusional maupun kekeliruan membuat strategi," katanya.
untuk itu sekarang indonesia harus belajar kembali dengan cepat memperbaiki kekeliruan tersebut.