menurut kartini, keputusan kksk tersebut dinilai bertentangan dan tidak konsisten, bukan hanya dengan ketetapan mpr no x/2001 huruf c butir 2 "ekonomi dan keuangan", undang-undang (uu) no 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) dan keputusan kksk no kep.02/k.kksk/03 /2002 tanggal 18 maret 2002, sebagai tindak lanjut hasil keputusan sidang kabinet tanggal 7 maret 2002.