sementara itu, tanggal 24 januari lalu, as mengajukan rancangan undang-undang (ruu) yang memungkinkan memberi sanksi ekonomi kepada negara-negara yang tidak sepenuhnya membantu as melawan terorisme.
ruu yang dinamakan no safe harbor act itu juga membuka peluang menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang melindungi orang-orang yang terlibat dalam gerakan terorisme melawan as dan sekutunya.