dari sudut pandang yuridis, ahli hukum tata negara satya arinanto yang dihubungi terpisah mengatakan, sebuah pertimbangan itu tidak mengikat.
artinya, presiden bisa saja setelah memperhatikan pertimbangan itu, kemudian memberikan pertimbangan sendiri, dan kemudian tetap mengangkat dubes tersebut. "
pertimbangan berbeda dengan persetujuan yang sifatnya mengikat," kata satya.