menurut dprd kota ambon, pemerintah pusat semestinya bisa membantu aparat di daerah untuk menyelesaikan konflik di maluku.
kenyataannya, pemerintah pusat dinilai telah gagal memberikan rasa aman di kota ambon. "
mulai dari adanya peledakan bom di jalan yan paays, pembakaran kantor gubernur, pengibaran bendera rms (republik maluku selatan), sampai  penyerangan terhadap desa soya.
jadi, 90 persen, pemerintah harus tetap bertanggung jawab atas terjadinya konflik maluku ini," tegas lucky wattimury.