riwo (40), asal pemalang, jawa tengah, yang sudah 23 tahun tinggal di ancol timur, jakarta utara, terpaksa tidak menyekolahkan anak-anaknya.
bukannya tidak ingin, tetapi tidak ada sekolah dasar (sd) yang dekat dengan rumahnya.
 "sd paling dekat berada di warakas atau solobone.
kalau naik ojek, rp 5.000 ongkosnya," kata riwo yang merasa berat jika harus menyewa ojek setiap hari untuk kebutuhan anaknya.
karena itu, anak-anaknya lebih baik diajak mencari ikan di perairan jakarta utara karena bisa mendatangkan uang.
 bukan hanya riwo yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya.
rakyat miskin tambah banyak.
mereka pun semakin tersisih oleh hiruk-pikuk pertengkaran elite politik yang tak pernah henti.
beberapa penduduk lainnya juga terpaksa merelakan anak-anak mereka yang berusia sekolah dasar bermain sepanjang hari sekehendak hati.
  "kami sudah beberapa kali minta dibangunkan sekolah dasar ke kantor kelurahan.
tetapi, permintaan tersebut sudah puluhan tahun tak pernah dikabulkan," kata urip (34), tokoh pemuda ancol timur.
padahal, setiap bulan penduduk di kawasan tersebut dimintai uang rp 2.000 oleh aparat kelurahan dengan dalih yang sangat beragam.
 penduduk di kampung baru, kelurahan kapuk, cengkareng timur, mempunyai keluhan yang berbeda.
setiap tahun mereka setia membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) serta pajak kendaraan bermotor bagi yang punya sepeda motor.
namun, tidak ada fasilitas yang dibangun pemda dki jakarta di kawasan padat penghuni tersebut.
 kawasan dibiarkan tumbuh tak beraturan, tidak ada jalan raya yang memadai, dan tak ada saluran irigasi.
genangan air muncul di sana-sini sehingga mudah mendatangkan penyakit.
  "pemda bisanya cuma menarik uang, tetapi tidak pernah menyediakan fasilitas buat kami," kata seorang warga dengan kesal.
 penduduk yang bermukim di sekitar pasar ikan, jakarta utara, penderitaannya lebih parah lagi.
selama puluhan tahun tidak ada sarana air bersih yang menjangkau kawasan padat penghuni tersebut.
untuk kebutuhan air bersih, mereka terpaksa mengandalkan pedagang keliling yang menjual air bersih  rp 8.000 satu gerobak.
air bersih yang mahalnya mirip premium tersebut mereka hemat penggunaannya setiap hari.
 "harusnya pemerintah itu  mikir .
kami sudah membayar bermacam-macam pungutan setiap hari, mulai dari pungutan kebersihan, keamanan, dan pbb tahunan, tetapi kondisinya begini-begini saja.
selama puluhan tahun, tidak ada sesuatu yang dibangun pemerintah di sini," kata maman (38), penduduk asal tasikmalaya yang sudah tujuh tahun tinggal di sekitar pasar ikan.
             tidak salah jika masyarakat menilai, pemda dki jakarta kurang serius memenuhi kebutuhan warganya, termasuk menyediakan fasilitas pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebersihan.
alokasi anggaran yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam apbd 2001 sangat minim, hanya 33,5 persen dari total anggaran  rp 7,5 trilyun.
 "alokasi anggaran terbesar justru untuk kebutuhan birokrasi dan legislatif yang mencapai 66,5 persen dari total anggaran," kata fakhrulsyah mega, sekretaris jenderal jari, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang menolak revisi total terhadap apbd 2001.
 fakhrulsyah menggambarkan, alokasi anggaran untuk seorang gubernur jika dijumlahkan mencapai rp 8,7 milyar per tahun.
sedangkan anggaran untuk membantu penduduk miskin jakarta diperhitungkan hanya rp 809 per orang per tahun, atau lebih rendah dari harga sebungkus rokok paling murah sekalipun.
 alokasi anggaran untuk pegawai pemda dki jakarta rata-rata mencapai rp 39,8 juta per orang per tahun.
namun, alokasi anggaran untuk pendidikan anak di jakarta hanya  rp 119.000 per orang per tahun.
begitu pun alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan, hanya rp 560 per orang per tahun, atau lebih rendah dari harga sebungkus mi instan.
 "alokasi anggaran ini sangat tidak adil dan menyakiti hati rakyat," kata syaiful bahari dari bina desa yang menuntut agar apbd 2001 dibatalkan.
  jika tidak direvisi, maka alokasi anggaran untuk masyarakat tetap saja sangat minim.
selain itu, belanja publik, yang katanya untuk kepentingan masyarakat, kenyataannya bukan untuk pembangunan fasilitas umum, tetapi justru untuk kepentingan birokrasi dan para pendukungnya.
misalnya, dalam apbd 2001 dialokasikan uang kehormatan dewan kelurahan rp 15,5 milyar, biaya rapat dewan kelurahan rp 1,6 milyar, dan bantuan operasional kelurahan rp 73,1 milyar.
selain itu, ada pula biaya transportasi dewan kelurahan  rp 640 juta dan bantuan operasional hansip kelurahan rp 11 milyar.
  "jika sebagian besar anggaran dialokasikan untuk birokrasi, lalu mana bagian untuk pembangunan fasilitas rakyat?"
kata syaiful bahari.
jangan heran jika kemudian masyarakat beranggapan, pemda hanya bisa menarik pajak, tetapi pembangunan fasilitas untuk rakyatnya tak ada.