dikatakan, dari penjelasan zarkasih, tampak bahwa salah satu faktor yang membuat pelaksanaan program kut tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah perubahan status departemen koperasi dan pkm menjadi kantor menteri negara koperasi dan pkm.
perubahan status tersebut telah membuat wewenang maupun mekanisme pengelolaan kut menjadi tidak jelas.