"saya ingatkan kembali, dprd adalah badan legislatif, sedangkan bupati dan wali kota adalah eksekutif.
keduanya mitra yang sejajar, punya kewenangan untuk melakukan checks and balances, untuk melakukan kontrol dan punya hak.
kalau tidak pandai-pandai, hubungan kolegial tidak baik, rasa kebersamaannya tidak tinggi, koreksi atau kontrol yang dilakukan dprd bisa jadi emosional.
sesungguhnya, kontrol dprd adalah konstitusional," ujar mendagri.