keppres tersebut perlu karena r&d menyangkut berbagai institusi, antara lain kejagung, kepolisian ri (polri), menteri keuangan, dan bppn. "
untuk menyatukan persamaan pendapat institusi ini tentu harus dari pimpinan tertinggi, bentuknya seperti keppres.
kalau hanya sekadar keputusan bersama, itu tidak mempunyai kekuatan hukum," ujarnya.