menteri tenaga kerja dan transmigrasi (mennakertrans) al hilal hamdi dan menko politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) agum gumelar mengatakan, forum tripartit nasional yang terdiri dari unsur buruh dan pengusaha masing-masing 10 orang, serta unsur pemerintah, akan menyelesaikan pembahasan seluruh aturan ketenagakerjaan dalam satu bulan.
 hasil pembahasan ini kemudian akan diserahkan kepada pemerintah.
selanjutnya, pemerintah yang akan memutuskan secara final ketentuan baru di bidang ketenagakerjaan, yang diharapkan bisa diterima oleh semua pihak.
selama aturan ketenagakerjaan masih dibahas dalam forum tripartit nasional, maka aturan yang berlaku adalah seutuhnya keputusan menteri tenaga kerja (kepmennaker) nomor 150 tahun 2000.
  mennakertrans dan menko polsoskam mengungkapkan itu menjawab pertanyaan pers usai acara pelantikan lima duta besar baru oleh presiden abdurrahman wahid di istana negara, jakarta, senin (18/6).
tentang agenda yang akan diusulkan pemerintah dalam pertemuan tripartit yang akan dilaksanakan bulan depan, mennakertrans mengatakan, pemerintah akan kembali mengusulkan skema kompensasi bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (phk).
  ini untuk mengatasi kesulitan keuangan pengusaha bila ada kasus phk.
skema ini merupakan perluasan dari empat skema jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang selama ini telah digunakan.
dalam perluasan itu akan ditentukan kewajiban pengusaha dan buruh.
 "pemerintah ingin menyampaikan gagasan untuk mengatasi konflik buruh dan pengusaha.
salah satunya adalah mengalihkan risiko dunia usaha ke dalam perluasan sistem jamsostek," ujarnya dalam diskusi "buruh, ekonomi, dan politik" di jakarta media center, jakarta, senin malam.
  ia mengaku, saat ini masih dilakukan elaborasi mengenai skema ini dari berbagai kalangan.
skema itu sendiri diharapkan tidak akan membebani pengusaha saja, tetapi serikat pekerja juga ikut menanggung.
  ditanggung pemerintah   dijelaskan oleh mennakertrans, melalui perluasan program jamsostek ini, beban tambahan pengusaha bisa ditanggung pemerintah dalam bentuk pembayaran sebagian premi jamsostek, sementara buruh juga membayar sebagian premi jamsostek.
pembayaran pemerintah atas sebagian premi yang seharusnya dibayar perusahaan akan diambil dari keuntungan pt jamsostek.
  selama ini ada empat skema dalam jamsostek, yaitu jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua.
beberapa waktu yang lalu al hilal pernah menyebut besarnya premi sekitar satu persen dari pengeluaran untuk upah buruh.
  selain itu, al hilal mengatakan, dalam pertemuan tripartit bulan depan, pemerintah berharap semua kepentingan bisa didialogkan tanpa henti.
forum ini akan mengikutsertakan sepuluh wakil buruh dan sepuluh wakil pengusaha serta wakil dari pemerintah.
  diakui, menjelang pertemuan tripartit, ada kendala dalam penentuan wakil serikat buruh yang akan duduk di dalam forum itu. "
ada 40 serikat buruh, sementara wakilnya hanya 10," kata al hilal.
untuk wakil pengusaha, mereka tidak ada kesulitan karena bisa diwakili oleh asosiasi pengusaha indonesia (apindo) dan kadin.
 mennakertrans mengharapkan forum tripartit nasional yang terbentuk sebagai tindak lanjut pertemuan dengan organisasi buruh di kantor menko polsoskam, pekan lalu, akan bekerja dalam waktu 30 hari. "
dari situ, diharapkan ada poin-poin yang bisa disepakati secara bertahap, yang katakanlah dapat meringankan dunia usaha, tetapi tidak mengurangi hak-hak buruh," ujarnya.
 menurut al hilal, sebelumnya forum semacam itu sebenarnya sudah ada.
bahkan, telah berulang kali dilakukan rapat, dialog, dan perundingan antara unsur pengusaha dan buruh, dengan pemerintah bertindak sebagai fasilitator. "
yang saya ikuti lebih dari sembilan kali melalui lembaga tripartit, ada sekretariat bersama tripartit nasional, pleno tripartit nasional, forum komunikasi tripartit indonesia," katanya.
  akan tetapi, pertemuan forum-forum itu selalu menemui jalan buntu setiap kali berbicara mengenai kepmennaker no 150/2000.
oleh karena itu, melalui forum tripartit nasional yang baru terbentuk, pemerintah mengharapkan diperoleh hal-hal positif.
  menko polsoskam sendiri menekankan, penyusunan kepmennakertrans nomor 78 tahun 2001 dan nomor 111 tahun 2001 tidak melalui prosedur yang benar karena tidak melalui forum tripartit.
untuk itu, harus dilakukan koreksi.
  ia juga menjelaskan, pada satu sisi pemerintah harus memberi pengertian kepada pengusaha dan investor.
sementara di sisi lain, pemerintah juga harus memberi pengertian kepada para pekerja. "
jadi, dengan penundaan sementara kepmennakertrans no 78 tahun 2001 dan 111 tahun 2001, diharapkan akan ada pemecahan melalui forum tripartit nasional selama sebulan," kata agum gumelar.
   kurangi kepercayaan   seorang pengusaha anggota kadin mengatakan, pengusaha bukan tidak mau membayar pesangon kepada buruh yang mengundurkan diri secara sukarela.
namun, jika ada buruh yang mengundurkan diri secara bersamaan dan dalam jumlah besar, perusahaan akan mengalami kerugian yang pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan investor.
  jenis usaha yang berpotensi mengalami upaya eksodus buruh seperti itu antara lain usaha elektronik, tekstil, persepatuan, dan bidang usaha konstruksi. "
coba anda bayangkan, bagaimana kalau buruh ramai-ramai mengundurkan diri setelah order dari suatu pabrik tekstil selesai, kemudian pindah ke pabrik lain," katanya.
  jika hal itu yang terjadi, tambah pengusaha yang tak mau disebutkan namanya ini, perusahaan bukannya untung, tetapi akan buntung.
pemberian pesangon juga akan sulit dilakukan pada buruh yang mengundurkan diri dari perusahaan yang telah memiliki program pensiun.
saat ini, pengusaha mempercayakan kepada apindo untuk berunding melalui forum tripartit nasional dengan organisasi serikat buruh.
  secara terpisah, pengamat ekonomi, m ikhsan, berpendapat, adanya konflik antara pengusaha dan buruh diakibatkan oleh ketidakpercayaan terhadap hukum nasional. "
kalau hukum berjalan, sudah pasti ada jalan tengah.
ini yang harus dicari," katanya.