dikatakan oleh sri mulyani, idealnya utang dalam negeri pemerintah, baik dalam bentuk obligasi maupun instrumen utang lain yang bersifat jangka pendek, harus bisa ditekan menjadi di bawah 10-15 persen dari pdb, atau sekitar rp 120 trilyun-rp 180 trilyun, agar bisa lebih mudah dikelola.