"mumpung sekarang ini undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman masih dalam masa transisi dari uu no 14/1970 menjadi uu 35/1999.
artinya, menteri kehakiman masih punya wewenang membersihkan perut hakim sebelum semuanya diserahkan kepada mahkamah agung.
kita mengharapkan lopa mampu menggusur hakim korup," ujar hendardi ketika diminta pendapatnya di jakarta, senin.