pemilihan ketua mahkamah agung (ma) terancam mengalami  deadlock  (kebuntuan) setelah presiden kh abdurrahman wahid mengirimkan surat kepada dewan perwakilan rakyat (dpr) tentang kontroversi pemilihan ketua ma.
dengan alasan tidak ada kekompakan di dpr dan terjadinya pro-kontra di masyarakat, presiden abdurrahman wahid memutuskan untuk tidak menggunakan hak prerogatifnya selaku kepala negara untuk memilih/ mengangkat ketua ma sesuai usulan dpr.
 mengenai adanya surat presiden itu disampaikan ketua dpr akbar tandjung dalam pidato pembukaan masa sidang dpr di jakarta, senin (15/1).
akbar tandjung mengemukakan, dpr belum tentu menerima penolakan presiden wahid terhadap dua calon ketua mahkamah agung (ma) muladi dan bagir manan.
apabila dpr menolak sikap presiden, sementara presiden tetap tidak bersedia memilih salah satu di antara dua calon ketua ma tersebut, maka  deadlock  tidak dapat terhindarkan.
 "bisa saja dpr menyetujui permintaan presiden agar dilakukan kembali pemilihan ulang di antara hakim agung, dengan catatan bila dpr setuju.
tetapi kalau presiden dan dpr tetap kukuh pada pendirian masing-masing,  deadlock  tidak dapat terhindarkan," kata tandjung.
tandjung mengakui, dpr telah menerima surat presiden dengan nomor r.01/pres/i/2001 tanggal 12 januari 2001.
dalam surat itu presiden menyatakan, "tidak akan mengunakan prerogatif kepala negara untuk memilih/menetapkan ketua mahkamah agung dari antara usulan dpr."
tandjung juga mengungkapkan alasan presiden dalam surat itu, yakni alasan tidak ada kekompakan di dpr sendiri dalam hal menetapkan ketua ma.
  terhadap surat presiden tersebut, lanjut tandjung, dpr harus mengambil sikap.
sikap dewan terhadap surat presiden itu, menurut dia, baru akan terlihat rabu besok, saat pimpinan dpr mengadakan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi dpr.
dari hasil rapat konsultasi itulah ditentukan langkah apa yang akan dilakukan dewan. "
sikap ini  selanjutnya diserahkan kepada badan musyawarah (bamus).
kalau harus diputuskan di paripurna, itulah yang menjadi sikap resmi dewan," katanya.
    ada solusi   akbar tandjung menjelaskan, kebuntuan antara presiden dengan dpr dalam menetapkan ketua ma harus dicarikan solusinya.
sebab, ada sejumlah wacana yang berkembang, antara lain kebuntuan ini diserahkan kepada ma sendiri untuk menentukan aspek hukumnya apakah memang betul presiden tidak boleh menolak dua calon yang sudah dipilih dpr.
  wacana lain yang berkembang, kata tandjung lagi, karena ini ada semacam konflik antara dua lembaga tinggi negara, yakni presiden dan dpr, konflik harus diangkat dan diselesaikan di mpr sebagai lembaga tertinggi negara. "
langkah mana yang akan diambil, kita serahkan kepada dpr," ujarnya.
 ditanya bagaimana tanggapan fraksi-fraksi dpr terhadap penolakan presiden tersebut, tandjung mengatakan, dirinya menangkap bahwa fraksi dpr tidak setuju untuk dilakukan pemilihan ulang ketua ma.
  sementara wakil ketua dpr dari fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) muhaimin iskandar mengatakan, fraksinya siap membahas atau memproses ulang pencalonan ketua ma. "
kami siap membahas, karena sesuai uu presiden bisa memang menolak mengangkat calon yang diusulkan dpr," ujarnya.
  menurut muhaimin, penolakan presiden memliki alasan yang cukup rasional, karena memang realitasnya ada persoalan baik di dpr maupun di masyarakat. "
tidak ada salahnya kalau dpr kembali membahas ulang.
kita kan mencari yang paling baik untuk menjaga benteng terakhir keadilan ini.
kami mohon pengertian semua pihak, khususnya anggota dpr melihat persoalan ini," ujarnya.
     belum diputuskan   di tempat terpisah, fraksi pdi perjuangan dalam jumpa pers yang salah satu topiknya membahas penolakan calon ketua ma, kembali menegaskan sikapnya bahwa dpr belum menyatakan sikap resmi terhadap calon ketua ma tersebut.
apa yang dilakukan ketua dpr akbar tandjung, demikian anggota fraksi pdi perjuangan teras narang menjelaskan, bukanlah sikap dewan. "
selama ini dpr belum memutuskan atau belum mengambil sikap terhadap calon ketua ma itu," katanya dalam konferensi pers yang dipandu yoseph umarhadi.
 sekretaris fraksi pdi perjuangan heri akhmadi mendukung sikap narang dengan mengatakan, "sikap pak akbar tandjung itu tidak bisa disebut sikap pimpinan dpr, sebab pimpinan dpr bersifat kolektif.
kalau anda (pers) tanya kepada pak soetardjo soerjogoeritno (wakil ketua dpr dari pdi perjuangan- red ), pasti sikapnya akan berbeda."
 heri menjelaskan, sikap dewan baru akan dibahas dalam rapat bamus, apakah dpr akan mengajukan kembali calon ketua ma atau tidak. "
karena pdi perjuangan menolak, kita siap untuk melakukan pemilihan ulang," katanya.
heri mengaku, fraksinya telah mendapat pengarahan dari ketua umum dpp pdi perjuangan megawati soekarnoputri agar segera meninjau ulang biodata seluruh hakim agung yang ada.
 ditanya apakah pdi perjuangan akan memilih dari empat hakim agung yang telah diranking dpr karena hanya enam hakim agung yang bersedia mencalonkan diri menjadi ketua ma, heri mengatakan, dirinya yakin seluruh hakim agung punya nurani. "
artinya yang semula enggan mengajukan diri sebagai calon ketua ma, mereka akan mencalonkan.
juga masih ada posisi hakim agung yang masih kosong.
kami ingin hati-hati dalam pemilihan ketua ma," katanya.
     harus bertemu   pakar hukum universitas hasanuddin prof aa muis mengatakan, presiden dan dpr harus segera bertemu dan berdialog untuk memecahkan krisis jabatan ketua ma.
kedua pihak harus melepaskan kepentingan politik sesaat masing-masing, dan menempatkan komitmen pada kepentingan bangsa.
 "kedua pihak jangan lagi menggunakan pola komunikasi politik parentalisme.
harus ada kesadaran baru bahwa berlarut-larutnya kevakuman ketua ma hanya akan mendorong merebaknya antinomian masyarakat, yaitu sikap tahu hukum tapi tidak mau melakukan," kata muis.
 menurut a muis, pemilihan ketua ma ini sangat sarat dengan kepentingan politik.
fatalnya sampai tega mengorbankan kepentingan penegakan supremasi hukum.
padahal kevakuman ketua ma mestinya tidak boleh terjadi, apalagi dalam waktu yang lama.
 krisis penentuan ketua ma ini dapat menumbuhkan sikap tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya penegakan supremasi hukum.
terlihat sekarang, masyarakat semakin berani mengambil alih peran pengadilan dengan mengadili tersangka pelaku kejahatan dengan caranya sendiri.
masyarakat melakukan pengadilan bila merasa dirinya dirugikan seperti penyerbuan terhadap pers. "
masyarakat kita ini jadi bersikap antinomian.
mereka tahu hukum tetapi tidak mau melakukan," katanya.