jimly juga mengatakan, hubungan pasal-pasal dalam perubahan uud 1945 juga belum sempurna.
dengan demikian, jika dirinci satu per satu, bisa saja menimbulkan konflik antarlembaga dalam tahap implementasi di kemudian hari.
namun, hal tersebut tidak terlalu merisaukan karena dalam perubahan ketiga uud 1945 pasal 24b telah diatur keberadaan mahkamah konstitusi (mk) yang salah satu tugasnya adalah  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud.