menurut didi, kebijakan pkps merupakan produk kebijakan politik pemerintah, sesuai amanat ketetapan (tap) mpr no x/2001 dan undang-undang (uu) no 25/2000 tentang program pembangunan nasional (propenas).
tap mpr dan propenas ini mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan msaa dengan konsisten dan menindak tegas debitor yang tidak memenuhi kewajibannya pada akhir maret 2002.