wakil sekretaris bidang politik dan keamanan (polkam) f-pg dpr yahya zaini-yang tidak menandatangani surat interpelasi dpr-mengatakan, sebetulnya tidak ada alasan yang sungguh-sungguh mendasar untuk mengajukan hak interpelasi menyangkut kunjungan presiden megawati ke timtim.
mengutip bunyi pasal 5 ayat (1) butir c) peraturan tata tertib dpr, yahya menegaskan fungsi pengawasan dpr seharusnya dilakukan terhadap tiga hal.
pertama, pelaksanaan undang-undang (uu).
kedua, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
ketiga, kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa uud 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (mpr).