apakah semua kesepakatan yang telah dibuat di waktu lalu dalam urusan penanganan para debitor itu harus dibongkar kembali?
tentu suatu garis batas harus ditarik.
kita tidak bisa asal mengbongkar biarpun rancang-bangun dari kesepakatan pkps yang dibuat tahun 1998 itu, misalnya, memang banyak cacatnya.
salah satu sebab utama mengapa desain yang cacat itu disetujui pemerintah adalah semata-mata karena adanya deal-deal sejumlah oknum pejabat pemerintah dengan para debitor tersebut.
tetapi persetujuan itu telah dibuat.
kecuali bila semua oknum yang terlibat dapat diseret ke meja hijau, maka yang bisa diupayakan hanyalah pelaksanakaan persetujuan itu secara konsekuen.
setiap upaya untuk membongkarnya kembali akan membuka peluang bagi deal-deal baru, seperti yang dianggap terjadi di balik gagasan perpanjangan pkps.