"soal apakah presiden akan mengeluarkan dekrit atau tidak, itu soal politik.
tetapi kalau ditanyakan, apakah presiden berwenang membubarkan dpr, itu soal hukum.
menurut ilmu hukum tata negara, presiden berwenang melakukan apa saja, bahkan melanggar undang-undang dasar sekalipun, demi untuk menyelamatkan negara dalam hal presiden menilai bahwa negara dalam keadaan darurat," paparnya.