mayoritas fraksi majelis permusyawaratan rakyat (mpr), yang membahas perubahan ketiga undang-undang dasar 1945 pada sesi ketiga yang dipimpin wakil komisi a harun kamil, senin (5/11) pukul 23.00, setuju dibentuknya dewan perwakilan daerah (dpd).
hanya fraksi perserikatan daulatul ummah yang tidak setuju dibentuknya dpd.