ketua komisi ii dpr teras narang mengungkapkan, persetujuan dewan terhadap ruu tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukan karena ada komitmen serta desakan dari consultative group on indonesia (cgi), terkait dengan pemberian pinjaman kepada pemerintah.
namun, ruu itu memang diamanatkan oleh ketetapan (tap) nomor viii/mpr/2001 tentang rekomendasi dan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).