ia mengungkapkan ini usai melakukan pertemuan tertutup dengan dewan perwakilan agung (dpa) yang dipimpin oleh ketua dpa achmad tirtosudiro.
menurut dorodjatun, selepas 31 maret 2002, pemerintah mempunyai sikap yang lebih jelas menyangkut pemenuhan kewajiban pkps.