pt perusahaan listrik negara (pln) akhirnya mengakui ada di antara pelanggan yang merasakan kenaikan tarif dasar listrik (tdl) sebesar 60 persen dari pembayaran sebelumnya.
namun, hal itu terjadi karena pln menggunakan sistem progresif sehingga kenaikan bergantung pada besarnya pemakaian listrik.
 demikian diutarakan vice president tarif dan niaga pln azis saharto kepada wartawan usai acara "temu wartawan untuk tdl 2001" di jakarta, rabu (4/7).
namun, azis menegaskan, rata-rata kenaikan tarif secara keseluruhan tetap sesuai dengan kesepakatan dengan dpr.
pengakuan itu keluar setelah pln mendapat sorotan tajam dari komisi viii dpr.
  "tetapi tidak ada pelanggan yang mengalami kenaikan 200 atau 100 persen, kalau 60 persen memang ada karena kenaikannya secara progresif.
masa iya sih, orang sebetulnya mampu untuk membeli listrik tanpa subsidi, diberi harga subsidi," ujar azis.
 tingginya kenaikan tarif listrik yang akan dibebankan kepada pelanggan mendorong komisi viii dpr memanggil direktur utama pt pln eddie widiono hari kamis ini.
komisi viii akan meminta penjelasan pln mengenai kenaikan tdl 2001 karena besarannya dianggap di luar kesepakatan pemerintah dan dpr.
  pln memberikan data kenaikan tdl hanya berkisar satu hingga 27 persen, atau rata-rata 17,47 persen, tetapi yang diumumkan jauh dari angka tersebut.
usulan tersebut jauh lebih kecil dari kenaikan tdl yang tercantum dalam keputusan presiden (keppres) ri nomor 83 tahun 2001 tertanggal 30 juni 2001.
 namun, menurut azis, sebenarnya pln tetap mempertahankan rata-rata kenaikan tdl 2001 pada angka 17,47 persen, sesuai dengan yang disampaikan kepada anggota dpr.
akan tetapi, dpr meminta agar tarif listrik kelompok pelanggan tertentu tidak dinaikkan sehingga tarif listrik kelompok lainnya mengalami kenaikan di atas 17,47 persen.
 menyinggung penolakan dpr, azis membantah hal tersebut.
dia mengatakan, dpr menyetujui keinginan pln untuk mencapai harga penjualan listrik ke harga "ekonomi" (bisa memperoleh marjin untuk investasi).
masalah yang ada saat ini akan dibicarakan kembali dengan dpr, mungkin karena pln dianggap keliru saja.
  bahkan, anggota dpr sudah menyetujui rencana kenaikan tdl hingga tahun 2005 agar pln bisa menjual tenaga listrik dengan harga ekonomi.
namun, kenaikan mulai tahun 2001 harus dibuat formulanya terlebih dahulu.
 azis mengatakan, proses penentuan tdl 2001 telah melalui diskusi untuk menyepakati satu dari sekian banyak skenario.
namun, semangat dari kenaikan tdl tetap untuk menyelamatkan pln dan kelangsungan penyediaan tenaga listrik di indonesia.
  kelabui rakyat   pengamat kelistrikan okky setiawan, usai memberikan masukan kepada komisi viii dpr mengatakan kepada wartawan, pln telah mengelabui rakyat.
skenario kenaikan tdl yang disampaikan pln ke komisi viii, katanya, memang sangat berbeda dengan yang tercantum dalam keppres nomor 83 tahun 2001.
  menurut okky, pln sama sekali tidak menyampaikan kepada dpr bahwa akan membebani pelanggan dengan sistem progresif yang menyebabkan kenaikan yang dirasakan akan sangat besar.
sistem tersebut baru disebut oleh anggota dpr setelah diterbitkan keppres.
 namun, okky mengatakan, hal ini menjadi pelajaran bagi pln agar tidak menetapkan satu keputusan sebelum berkonsultasi dengan dpr yang mewakili pelanggan.
bila kenyataannya berbeda, seharusnya pln memberi tahu dpr terlebih dahulu.
 "dalam sistem progresif, bila anda menyalakan ac, maka kenaikan tarif listrik akan dirasakan selama mesin tersebut hidup.
tetapi, tanpa sistem progresif, kenaikan dirasakan tidak seekstrem seperti itu," tutur okky.
 ketika ditanya berapa kenaikan yang sesungguhnya dirasakan pelanggan, okky mengatakan, kenaikan bisa mencapai 42 persen.
akan tetapi, kalau pemakaian listrik makin besar, maka kenaikan yang dirasakan semakin tinggi, bahkan mencapai di atas 60 persen.
 sementara itu, ketua komisi viii dpr irwan prayitno mengatakan, sebagian besar anggotanya memang melihat adanya ketidaksesuaian antara tdl yang diajukan ke dpr dengan yang diputuskan pemerintah.
selain itu, istilah kenaikan secara progresif dan angka 17,47 persen sebagai keuntungan yang diperoleh pln baru didengar anggota komisi viii setelah pln mengumumkan kenaikan tdl.
 irwan mengatakan, pln sangat transparan dalam memberikan informasi mengenai rencana kenaikan tdl yang akan dinaikkan dua kali dalam tahun 2001.
termasuk mengenai rencana kenaikan tdl hingga tahun 2005 untuk mencapai tarif yang "ekonomi".
 namun, meskipun pln dianggap tidak berterus terang mengenai sistem progresif dan istilah pendapatan, irwan belum dapat memastikan apakah keppres mengenai kenaikan tdl akan ditinjau kembali.
dia mengatakan, kalau penjelasan pln tidak dapat diterima, komisi viii akan memanggil pemerintah.