berawal dari keprihatinan ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri yang mendalam terhadap konflik internal yang kerap terjadi di tubuh pdi-p, terutama ketidakharmonisan hubungan antara fraksi dengan cabangnya, dikeluarkan surat keputusan (sk) ketua umum dpp pdi-p nomor 714 tertanggal 17 januari 2002.
sk yang akan segera disosialisasikan dalam waktu dekat itu berisi ketentuan penyelenggaraan rapat fraksi dengan dpc yang harus dilakukan sekurang-kurangnya empat kali sebulan.