upaya pemda jawa barat dan banten menggaet investor untuk menanamkan modal di kedua daerah itu, kini terhadang.
pelayanan telepon di kedua provinsi ini mungkin lumpuh total dalam waktu dekat.
ini terjadi akibat berlarut-larutnya penyelesaian konflik pt telkom-pt ariawest internasional (awi).
 konflik ini membuat kondisi unit kerja sama operasional (kso) telkom divisi regional (divre) iii sudah semakin parah.
keadaan ini terjadi karena tidak adanya penanggung jawab operasional dan dana operasional pelayanan telepon di dua daerah tersebut.
 "sekarang ini, jangankan telkom divre iii bisa melayani kebutuhan saluran telepon baru, untuk mengatasi gangguan telepon saja sulitnya bukan main, karena macetnya kucuran dana operasional," kata ketua dewan pimpinan pusat serikat karyawan telkom, bambang tri winarko kepada  kompas , rabu (11/7).
 menurut bambang, kelumpuhan pelayanan telekomunikasi secara total di dua provinsi tersebut sangat mungkin terjadi, mengingat hingga saat ini divre iii sama sekali tidak memiliki dana untuk pemeliharaan perangkat. "
sementara ribuan karyawannya tidak mungkin menjalankan tugas secara normal tanpa memperoleh hak-hak secara layak," kata bambang.
 untuk menghindari kelumpuhan telekomunikasi, kata bambang, pemerintah harus segera membentuk manajeman transisi di divre iii, sebagaimana disepakati pemerintah pada rapat dengar pendapat komisi iv dpr-ri tanggal 5 juli lalu.
bambang menilai pemerintah lambat dalam memenuhi janjinya untuk membentuk manajemen transisi di divre iii yang seharusnya sudah dilakukan 9 juli.
 "kemampuan karyawan sudah sangat terbatas untuk bekerja tanpa dipenuhi hak-hak normatifnya.
padahal untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk keperluan kerja, karyawan tentunya membutuhkan biaya," katanya.
  upaya mencegah kemungkinan buruk itu, kata bambang sudah dilakukan. "
akan tetapi pihaknya punya keterbatasan, sehingga kami mohon maaf kepada pelanggan bila kemungkinan yang tidak dikehendaki dapat terjadi," tutur bambang.
  gangguan-gangguan telepon akibat kebobrokan menajemen sekarang ini sudah mulai dirasakan masyarakat.
beberapa waktu lalu, sekitar 720 pelanggan di bayah (rangkasbitung selatan) melancarkan protes karena telepon mereka terkena perhubungan putus (perpu) total akibat terputusnya  link fiber optic  bayah- malimping.
 pada juni lalu, gangguan telepon melanda sekitar 99.000 sst (satuan sambungan telepon) pelanggan yang tersebar di bandung, cirebon, tasikmalaya, sukabumi, cianjur, garut, subang, dan rangkasbitung. "
gangguan ini praktis tidak bisa ditanggulangi segera karena tidak tersedianya dana operasional," tutur bambang.
  pada bulan mei, terdapat sekitar 84.781 sst yang terkena gangguan dan 16.500 sst di antaranya tidak tertanggulangi lagi, sehingga terakumulasi di bulan berikutnya. "
kalau kejadiannya terus-menerus seperti ini, bukan tidak mungkin kelumpuhan total bisa melanda lebih dari 600.000 sst telepon pelanggan di divre iii," katanya.
   karyawan diuber   gangguan telepon yang berlarut-larut dan jumlahnya kian bertambah, merupakan ancaman keamanan bagi karyawan telkom sendiri.
pelanggan yang jengkel, tidak mustahil akan menguber-uber petugas telkom. "
ini sudah terbukti, sejumlah petugas di beberapa daerah sudah menjadi sasaran kemarahan, bahkan mereka mendapat ancaman fisik dari pelanggan yang jengkel terhadap kondisi pelayanan yang buruk," kata bambang yang mendesak pemerintah agar segera membentuk manajemen transisi.
 manajemen transisi, katanya, tetap relevan dan sangat dibutuhkan karena proses hukum yang mengikuti  corporate action  telkom terhadap pt aria west internasional (awi) akan memakan waktu cukup lama.
  menurut catatan, di seluruh wilayah divre iii terdapat 650.992 saluran tersambung yang tersebar di daerah bandung (377.728 sst), cirebon (81.878 sst), tasikmalaya (50.567 sst), sukabumi (41.081 sst), cianjur (32.205 sst), garut (26.009 sst), subang (23.548 sst), dan rangkasbitung (17.967 sst).
semuanya terancam lumpuh, bila pemerintah tidak segera mengatasi persoalan yang menghadang kelancaran pelayanan.