presiden kh abdurrahman wahid akan mempercepat reformasi terutama dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) dan penegakan hukum.
sekarang ini, tidak diperlukan konsesi politik untuk melindungi orang-orang yang melindungi para koruptor itu.
penegasan itu disampaikan juru bicara kepresidenan wimar witoelar menjawab pertanyaan pers di istana merdeka, jakarta, jumat (2/2).
sehari setelah dpr melayangkan memorandum, presiden abdurrahman wahid mengadakan jumpa pers guna menanggapi putusan dpr tersebut.
dpr berpendapat, presiden telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketetapan (tap) mpr nomor xi/ mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn.