selain itu, lanjut agus, pengaturan soal hak pilih anggota tni/polri itu harus dijabarkan dalam produk hukum yang menyatakan mana batas kegiatan yang dapat diikuti oleh seorang anggota prajurit aktif tni/polri dan mana kegiatan yang tidak boleh diikuti oleh prajurit tni/polri.