kapal-kapal penyelundup bahan bakar minyak (bbm) hingga kini masih bebas melakukan aksinya karena kewenangan petugas bea cukai untuk menangani penyelundupan bbm dibatasi.
ini terjadi menyusul dicabutnya keputusan presiden (keppres) tahun1984 tentang kewenangan petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal pengangkut antarpulau.
hal itu diungkapkan menteri keuangan dan pemberdayaan bumn prijadi praptosuhardjo, sabtu (6/1), di atas kapal mt sinta jaya satu yang beberapa waktu lalu ditangkap kapal patroli kanwil bea cukai tanjung  balai karimun.
  sementara itu, komisi v dpr dan pengusaha mempertanyakan rencana penggantian kepala bea dan cukai wilayah tanjung priok roy roland lino.
rencananya, hari senin wakil ketua dpr am fatwa akan memberikan surat kepada menteri keuangan untuk mempertanyakan hal itu.
  hal itu dikemukakan wakil ketua dpr am fatwa di jakarta, jumat. "
kami, dalam hal ini komisi v, akan meminta penjelasan.
dia, kan, kerjanya bagus, kenapa harus diganti," katanya.
  anggota tim pelabuhan komisi v dpr agnita singedekane irsal menjelaskan, roy berani bertindak tegas dan tidak takut kepada penyelundup dan bekingnya.
dia berhasil menggagalkan penyelundupan 178 unit mobil mewah.
  dalam pertemuan dengan tim pelabuhan dari komisi v dpr bulan lalu, dirjen bea dan cukai permana agung sendiri mengakui, roy telah berhasil dalam mencegah dan menggagalkan penyelundupan.
 agnita menyinyalir, ada pejabat pemerintah yang terlibat dalam upaya penggusuran roy dari tanjung priok.
  sekjen gabungan pengusaha ekspor indonesia toto dirgantoro mengungkapkan, sekalipun baru enam bulan roy menjadi kepala bea dan cukai, gebrakannya luar biasa.
menurut dia, para pengusaha merasa sangat tertolong dengan bersihnya tanjung priok dari penyelundupan.
  menteri keuangan prijadi praptosuhardjo beberapa waktu lalu di istana merdeka juga mengakui akan adanya sedikit perubahan di departemen keuangan, khususnya pejabat di bawah eselon i. "tidak ada pergantian dirjen bea cukai dan dirjen pajak.
enggak ada, enggak ada.
saya lagi menyelesaikan.
insya allah minggu depan ada sedikit perubahan tapi bukan di tingkat eselon i, tapi eselon ii," ujar prijadi usai menghadap presiden, kamis lalu.
  rugikan negara    dalam kasus penyelundupan bbm, sejak bulan mei 2000 hingga saat ini, petugas bea cukai berhasil menahan tujuh buah kapal penyelundup yang membawa total bbm sebanyak 5,497 juta liter dengan kerugian negara rp 12,663 milyar.
namun, dengan keterbatasan wewenang itu, lanjut prijadi, petugas bea cukai harus menguntit setiap kapal penyelundup sebelum menangkap basah di perairan internasional.
 keterbatasan yang dimaksud prijadi adalah pencabutan keppres tahun 1984 tentang kewenangan petugas bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mengangkut barang antarpulau.
tanpa kewenangan tersebut, akhirnya petugas tak dapat memeriksa kapal penyelundup yang berdalih melakukan pengangkutan antarpulau, tetapi kenyataannya membawa barang tersebut ke luar negeri bila tak terlihat petugas bea dan cukai.
 sementara itu, dirjen bea dan cukai permana agung mengatakan, anggaran operasional yang diterima instansi yang dipimpinnya hanya sebesar rp 279 milyar setiap tahun.
jumlah tersebut sudah termasuk untuk membayar gaji pegawai dan operasional mengatasi para penyelundup.
padahal, dana yang disetor kepada negara dari bea cukai setiap tahun mencapai sekitar rp 40 trilyun.