tim bantuan hukum (tbh) yang dibentuk komite kebijakan sektor keuangan (kksk) dan baru saja menyelesaikan evaluasinya terhadap kepatuhan para debitor eks bank-bank bermasalah dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) merekomendasikan dilakukannya tindakan hukum, yang meliputi pidana dan perdata, terhadap sembilan debitor penanda tangan akta pengakuan utang (apu).
rekomendasi tindakan pidana dan perdata itu diberikan karena kesembilan debitor dinilai tidak memenuhi sebagian maupun seluruh kewajibannya.
sejauh ini, posisi kesembilan debitor tersebut dinyatakan cedera janji (wanprestasi) dan dinilai tidak ada yang kooperatif.