menurut hamdan, kewenangan mpr itu masih perlu karena proses impeachment sebagaimana diatur dalam perubahan ketiga uud 1945 belum bisa dijalankan karena lembaga baru yang diberi nama mahkamah konstitusi belum terbentuk.
sementara dalam perubahan ketiga uud 1945 disebutkan, usul pemberhentian presiden dan atau wapres hanya dapat diajukan dpr kepada mpr dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi.