"ini ancaman bagi pemberantasan korupsi," kata nizar suhendra.
ia menyarankan presiden megawati soekarnoputri yang telah menyatakan ikrar integritas untuk tidak melakukan kkn dalam pidato kenegaraan 16 agustus 2001 agar menerbitkan perpu (peraturan pemerintah pengganti uu) pembentukan pengadilan ad hoc korupsi.