komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn), selasa (24/4), kembali mengumumkan harta kekayaan 57 pejabat pemerintah, badan usaha milik negara (bumn), anggota dewan perwakilan rakyat (dpr), anggota majelis permusyawaratan rakyat (mpr), serta hakim agung.
namun, nama ketua mpr amien rais, wakil ketua mpr ginandjar kartasasmita, serta ketua dpr akbar tandjung masih belum juga tercantum.
  menurut ketua kpkpn jusuf syakir, kekayaan penyelenggara negara yang namanya dicantumkan dalam laporan kedua itu merupakan data sampai tanggal 9 april 2001, sedangkan data amien dan akbar tandjung masuk setelah tanggal tersebut.
  dalam laporan kedua itu juga belum tercantum kekayaan wakil ketua mahkamah agung (ma), pimpinan kejaksaan agung, pimpinan polri, pimpinan tni, pimpinan bank indonesia, dan badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
kekayaan para menteri juga belum diumumkan.
 keterlambatan data amien, kata jusuf, disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengisian formulir.
disebutkan, amien memiliki tanah yang lengkap dengan rumahnya, namun angka nilai jual sesuai obyek pajak (njop)-nya tidak ada.
formulirnya dikembalikan.
  "sabarlah, mungkin pada pengumuman minggu depan, nama mereka sudah masuk daftar," kata jusuf syakir.
  anggota dpr   dari daftar kedua keluaran kpkpn antara lain tercantum 27 nama anggota dpr, seorang anggota mpr, enam hakim agung, delapan direktur utama (dirut) bumn/bumd, dan dua komisaris utama bumn.
dari daftar itu, anggota dpr, rekso ageng herman, merupakan yang terkaya dengan jumlah total harta rp 94,484 milyar.
angka kekayaan rekso ini masih jauh di atas total kekayaan wakil presiden megawati soekarnoputri bersama suaminya, taufik kiemas, yang hampir mencapai rp 60 milyar. (
kompas , 19/4)   bagian terbesar kekayaan rekso adalah kapling tanah dan bangunan yang mencapai rp 89,4 milyar.
dari jumlah tersebut, sebesar rp 86,775 milyar merupakan harta warisan seluas hampir empat hektar di wilayah jakarta barat.
  satu-satunya anggota mpr yang tercatat kali ini adalah rahmat shah yang memiliki kekayaan rp 9,365 milyar.
pengusaha asal medan, sumatera utara, ini memiliki delapan kapling tanah berikut rumah senilai rp 3,9 milyar dan sembilan mobil bernilai rp 1,36 milyar.
  posisi pejabat termiskin dipegang oleh m pranowo, bendaharawan departemen perhubungan, dengan total rp 1.465.962.
pranowo melaporkan tidak memiliki rumah, kendaraan, barang berharga, peternakan, perkebunan, atau surat berharga.
satu-satunya harta yang tercatat hanya giro dan setara kas lainnya sebesar rp 1.465.962.
  dari kelompok pejabat bumn, direktur utama pertamina baihaki hakim memiliki kekayaan rp 7,156 milyar.
sebesar rp 2,236 milyar merupakan harta tidak bergerak berupa lima kapling tanah dan bangunan serta dua mobil senilai rp 300 juta.
pria kelahiran sijunjung, sumatera barat, ini juga memiliki simpanan 941.161 dollar as.
ruslan diwirjo, komisaris utama pt jasa marga, memiliki harta senilai rp 5,866 milyar.
gatot pudjo margono, dirut pt angkasa pura, senilai rp 3,131 milyar.
zainuddin sikado, yang merupakan komisaris utama perusahaan jasa penerbangan udara ini, memiliki kekayaan rp 2,049 milyar, atau lebih "miskin" sedikit dibanding dirutnya.
  hakim agung prof dr h muchsin sh melaporkan kekayaannya sejumlah rp 3,195 milyar.
sedangkan rekannya ketua muda bidang perdata ma yang juga ketua umum ikatan hakim indonesia toton suprapto memiliki kekayaan senilai  rp 2,005 milyar.
  tepat waktu   anggota dpr, tatang kurniadi, keberatan apabila seluruh wakil rakyat dianggap terlambat menyerahkan kembali formulir daftar kekayaan kepada kpkpn.
ia sudah menyerahkan formulir itu tepat dua minggu setelah menerimanya dari kpkpn.
akan tetapi, namanya memang tak tercantum dalam daftar kekayaan 47 pejabat negara yang pertama kali diumumkan kpkpn.
namanya baru muncul pada pengumuman kedua.
 "saya tak tahu kriteria  kpkpn dalam mengumumkan daftar pejabat yang sudah mengembalikan formulir kekayaannya.
namun, yang jelas, tak semua anggota dpr tidak menyerahkan formulirnya tepat waktu," ungkap anggota fraksi tni/polri tersebut.
 tatang mengakui, hartanya tidak sebesar anggota dpr yang lain.
walaupun demikian, ia bersedia diperiksa silang kekayaannya.
namun, kemungkinan kesalahan terjadi bukan karena disengaja, melainkan tak mudah untuk mengisi formulir dari kpkpn.
 "saya mengakui, formulir daftar kekayaan dari kpkpn itu  njlimet  (rumit- red ) dan tidak mudah mengisinya.
walaupun demikian, saya berusaha menyerahkan tepat waktu.
mungkin ada yang salah, namun saya bersedia diperiksa," kata anggota komisi ii dpr tersebut.
 sebelumnya, ketua dpr akbar tandjung mengakui, banyak anggota dpr yang belum menyerahkan kembali formulir daftar kekayaannya kepada kpkpn.
ini terjadi karena anggota dpr sibuk dan harus melakukan kunjungan ke daerah.
dpr sebenarnya sudah meminta kelonggaran waktu kepada kpkpn, namun ditolak.