berdasarkan klausul dalam kesepakatan, kata kamaruzzaman, jika masih terjadi tindak kekerasan dan pembunuhan di lapangan yang bukan dilakukan oleh gam dan tni/ polri, gam dan pemerintah berkewajiban untuk menemukan pihak ketiga itu.
katanya, "hal itu baru bisa dilakukan dengan cara kerja sama yang erat."