pemerintah akan menerbitkan lagi surat utang (obligasi) senilai rp 40 trilyun untuk mengisi rekening penjaminan bank atau yang lazim disebut "rekening 502" yang saat ini dananya tinggal sekitar rp 7 trilyun.
pimpinan komisi ix dpr menyetujui rencana itu, namun keputusannya akan ditetapkan pada pekan pertama september dalam rapat kerja komisi ix dengan pemerintah dan bank indonesia.
demikian keterangan pers bersama pimpinan komisi ix dpr dan pemerintah, usai melakukan rapat konsultasi di gedung dpr, selasa (21/8).
pertemuan itu khusus membicarakan penerbitan obligasi untuk mengisi "rekening 502".
  rapat tertutup itu dipimpin ketua komisi ix dpr benny pasaribu yang dihadiri seluruh wakil ketua komisi ix dpr, abdullah zaini, faisal baasir, dan h soefwan chudorie.
sedangkan pemerintah diwakili menteri keuangan boediono, menteri negara bumn laksamana sukardi, kepala badan penyehatan perbankan nasional (bppn) ipg ary suta, dirjen lembaga keuangan darmin nasution, dan deputi kepala bppn felia salim.
hadir pula gubernur bi syahril sabirin dan deputi gubernur bi miranda s goeltom.
 sementara itu, ketua tim dana moneter internasional (imf), yang juga deputi direktur imf untuk asia pasifik, anoop singh, setelah bertemu dengan jajaran departemen keuangan, mengatakan, diskusi berjalan dengan baik serta sesuai dengan jalur yang ditetapkan.
 "pagi ini kami mendiskusikan mengenai anggaran 2001 serta agenda untuk hari rabu dan kamis.
kami telah berada pada jalur yang benar dengan jadwal yang tepat pula," ujar singh, sembari menambahkan bahwa tidak ada perubahan mengenai asumsi anggaran 2001.
 sejauh ini, menurut catatan  kompas , per agustus 2001, obligasi yang diterbitkan pemerintah sampai kini bernilai rp 630 trilyun.
obligasi untuk bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) senilai rp 218,3 trilyun, sedangkan obigasi rekapitalisasi senilai rp 428,4 trilyun.
dengan obligasi sebesar itu, pemerintah melalui apbn harus menanggung beban bunga rp 53 trilyun.
   cadangan   penerbitan obligasi baru tersebut bersifat dana cadangan ( stand by loan ) untuk menjamin jika terjadi penutupan bank atau adanya bank-bank bermasalah di waktu mendatang.
jika tidak dipakai, dana tersebut tidak dikenakan bunga.
dpr juga meminta persyaratan, yaitu tidak menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), kecuali jika saat obligasi itu digunakan untuk pembayaran.
  menurut gubernur bi syahril sabirin, perhitungan bunganya adalah mengalikan tiga persen bunga dengan suatu indeks. "
jadi, katakanlah jika inflasinya 10 persen, maka bunganya berarti 1,1 kali 3 persen, sama dengan 3,3 persen.
itu saja beban apbn," katanya.
  syarat lain yang diminta pimpinan komisi ix, penerbitan obligasi baru itu diimbangi dengan penarikan obligasi rekapitalisasi sesuai dengan jumlah obligasi yang sama untuk diterbitkan.
menurut pasaribu, persetujuan itu diberikan mengingat pasal 37 b uu no 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang menetapkan pemberian penjaminan perbankan.
 padahal, menteri negara bumn laksamana sukardi mengakui tidak gampang dalam kondisi sulit seperti ini bppn menarik obligasi rekapitalisasi, seperti "diwajibkannya" menarik obligasi rekapitalisasi senilai rp 10 trilyun sebagaimana ditetapkan dalam apbn 2001.
   "moral hazard"   baik pimpinan komisi ix dpr maupun pemerintah sama sekali tak menyinggung ke(kap) ernst and young terhadap 216 klaim antarbank beku operasi (bbo) dan bank beku kegiatan usaha (bbku), hanya terdapat 11 klaim antarbank yang  eligible  (layak) dibayarkan secara subtansi dan transaksi sesuai ketentuan program penjaminan pemerintah yang menggunakan dana dari "rekening 502".
  sementara itu, dari audit kap hans tuankotta dan mustofa (htm) terungkap adanya realisasi pemakaian dana "rekening 502" untuk pembayaran klaim bbo-bbku sebesar rp 29,8 trilyun dari anggaran sebesar rp 39 trilyun yang masih ada di rekening tersebut.
dari jumlah itu, sebesar rp 12 trilyun di antaranya digunakan untuk pembayaran klaim antarbank.
padahal, 11 klaim yang layak hanya sebesar rp 1,075 trilyun.(
kompas , 9/8)   menurut boediono, secara teknis penerbitan obligasi baru tersebut harus dibicarakan kembali dengan dana moneter internasional (imf).
pengisian "rekening 502" merupakan salah satu langkah prioritas  (priors action)  yang diminta imf untuk penandatanganan  letter of inten  (loi) untuk pengucuran pinjaman 400 juta dollar as yang tertunda sejak desember 2000.
dari enam langkah prioritas, yang dinilai sudah mendekati penyelesaian hanya lima langkah.
langkah keenam, pengisian rekening 502 belum mendapat persetujuan dpr.
  lima langkah prioritas yang diminta imf lainnya adalah penyusunan program yang jelas untuk mengontrol uang beredar guna mencapai tingkat suku bunga yang disepakati, melaksanakan seluruh revisi apbn 2001, mengumumkan perolehan pendapatan dan jadwal perolehan bppn dan privatisasi bumn, mengumumkan hasil kajian ulang oversight committee bppn, dan implementasi atas status bank internasional indonesia (bii) yang sudah menjadi bank dalam penyehatan (bdp).
  ditanya mengapa obligasi yang diterbitkan mesti berjumlah rp 40 trilyun, boediono mengatakan, itu merupakan hasil konsultasi berbagai pihak, mulai dari imf sampai bi. "
logikanya, jika kita punya  liability  (kewajiban) bank dengan jumlah tertentu, itu berati harus ada  back-up , agar aman," ujarnya.
  dikatakan, apabila kewajiban dari total perbankan sekitar rp 800 trilyun, maka untuk pendukungnya diambil kesimpulan mungkin saja hanya sebesar lima persennya. "
jika lima persen dari rp 800 trilyun, itu berarti 1/20-nya atau sekitar rp 40 trilyun.
itu hitungan kasar," tambahnya.