menanggapi hal itu, menteri negara pemberdayaan aparatur negara (pan) feisal tamin mengatakan, akan segera diatur agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu badan pengawas dengan yang lainnya, misalnya antara bpk (badan pemeriksa keuangan), bpkp (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) dengan inspektorat jenderal, atau dengan institusi pengawasan dari departemen atau instansi.