pemerintah pada 15 juni 2001 secara bersamaan akan menaikkan harga semua jenis bahan bakar minyak (bbm) sebesar 30 persen dan tarif dasar listrik (tdl) sebesar 20 persen.
sedangkan pajak pertambahan nilai (ppn) akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 12,5 persen, mulai 1 juli 2001.akan tetapi, rencana pemerintah itu masih akan dikonsultasikan lebih dulu dengan dpr.
konsultasi dengan dpr ini direncanakan dilakukan mulai senin (21/5).
untuk lapisan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga bbm, akan diupayakan kompensasi sosial dan ekonomi.
namun, bentuknya masih dikaji badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) dan jajaran menteri-menteri ekonomi.
 demikian diungkapkan menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo, menko perekonomian rizal ramli, serta menko politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) susilo bambang yudhoyono kepada wartawan setelah rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri di gedung utama ii kantor wapres, jalan medan merdeka selatan, jakarta, kamis (17/5).
  rapat juga dihadiri menteri perindustrian dan perdagangan luhut b panjaitan, menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro, menteri permukiman dan prasarana wilayah erna witoelar, kepala bappenas djunaedi hadisumarto, serta penasihat presiden bidang ekonomi prof dr widjojo nitisastro dan prof dr emil salim.
  semula rapat terbatas bidang ekonomi akan dilangsungkan hari rabu lalu, namun kemudian diundur sehari.
dalam rapat kemarin pun, pelaksanaan rapat ditunda, dari pukul 09.00 menjadi pukul 13.00, dan rapat berakhir sekitar pukul 15.00.
     kurang tegas    menurut menkeu, kenaikan harga bbm akan dilakukan sekaligus dan tidak bertahap seperti rencana sebelumnya.
kenaikan itu akan dilakukan secara bersamaan dengan kenaikan tdl sebesar 20 persen.
penentuan waktu kenaikan bbm dan tdl tampaknya juga masih belum disepakati secara bulat di kalangan pemerintah sendiri.
  hal itu terlihat dari pernyataan mengambang dan kurang tegas menkeu dan menko polsoskam.
menurut menkeu, penentuan waktu kenaikan harga bbm dan tdl bersifat fleksibel, yakni antara tanggal 1 juni sampai 15 juni 2001.
  sedangkan menko polsoskam mengatakan, "dari kacamata politik dan keamanan, memang kenaikan tersebut berkisar antara 15 juni dari tadinya 1 juli 2001.
tapi, memang ada kesulitan yang luar biasa yang dihadapi teman-teman di menteri ekonomi sehingga  ancer-ancer  tanggal 15 juni, boleh jadi itu merupakan tanggal yang patut dipertimbangkan."
  demikian pula mengenai besarnya kenaikan tdl, sebelum menjawab, menkeu menanyakan lebih dulu kepada menko perekonomian rizal ramli.
menkeu prijadi mengaku tidak mengetahui besarnya dana apbn yang bisa dihemat dengan adanya rencana kenaikan harga bbm dan tdl.
di dalam apbn 2001, subsidi bbm ditetapkan sebesar rp 41,3 trilyun, sedangkan subsidi non-bbm, termasuk subsidi listrik, rp 12,6 trilyun.
  menjawab pertanyaan, menkeu mengatakan, ppn akan mengalami kenaikan 2,5 persen menjadi 12,5 persen mulai 1 juli 2001.
di dalam apbn 2001, target penerimaan dalam negeri dari komponen ppn ditetapkan sebesar rp 48,8 trilyun.
semua rencana pemerintah ini akan dikonsultasikan dengan dpr mulai senin depan.
  menko polsoskam mengakui, rencana kenaikan harga bbm merupakan masalah yang sensitif karena berkaitan langsung dengan massa bawah di perkotaan atau akar rumput ( grass root ), terutama masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi maupun yang memerlukan bbm secara langsung.
   tidak ideal   yudhoyono mengakui, dari aspek sosial dan keamanan, memang tidak ideal untuk menaikkan harga bbm pada saat ini karena berbagai permasalahan politik dan sosial yang terjadi saat ini.
  "namun, apabila hal ini merupakan satu-satunya opsi untuk menyelamatkan negara, dengan asumsi tanpa diambil keputusan itu terjadi kebangkrutan ekonomi nasional, tentunya hal ini harus kita dukung," ujar yudhoyono yang mengaku dalam kesempatan itu dirinya hanya sebagai "figuran".
 akan tetapi, yudhoyono tidak menjelaskan soal kemungkinan terjadinya reaksi negatif dari masyarakat sekaligus antisipasi keamanan akibat kenaikan harga bbm dan tdl.
sementara menkeu maupun menko perekonomian tidak mengemukakan alasan pengajuan rencana kenaikan harga bbm yang sebelumnya direncanakan pada bulan oktober 2001.
  "kalau angka-angka dijelaskan di sini dibutuhkan waktu panjang," kata menkeu ketika diminta penjelasan rinci alasan kenaikan harga bbm dan tdl.
  menurut yudhoyono, pihak bappenas dan jajaran menteri-menteri ekonomi kini sedang merencanakan bentuk program kompensasi sosial dari kenaikan bbm. "
apa pun pilihan politik yang akan diambil nanti, harus dilakukan bersama antara pemerintah dan dpr.
penjelasan kepada publik pun harus dilakukan bersama karena hal ini merupakan masalah nasio-nal, bukan hanya masalah eksekutif," tambahnya.
   penyelamatan negara   yudhoyono juga mendorong menkeu agar berembuk dengan dpr untuk menelaah secara saksama implikasi politik, sosial, dan keamanan dari rencana untuk menaikkan harga bbm dan tdl.
ia juga meminta pengertian masyarakat bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini sangat sulit, sehingga keputusan di bidang ekonomi pun barangkali juga bukan merupakan keputusan yang populer, bahkan mungkin aib bagi pemerintah.
  "tetapi, sekali lagi, ada sesuatu yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan negara.
namun, keputusan ini pun masih akan dibicarakan dengan dpr," ujar yudhoyono.
  kepada rakyat indonesia, baik ekonom maupun politisi, jika ingin memberikan kontribusi terhadap masalah yang dihadapi, ujar yudhoyono, tentu pemerintah secara terbuka akan terus berkonsultasi.
akan tetapi, ia memohon agar masalah yang ada sekarang tidak dijadikan suatu manipulasi terhadap apa yang dilakukan pemerintah.
  "di mana seolah-olah kami mengabaikan kepentingan rakyat kecil dan kami tidak peka terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat.
sekali lagi ada suatu kebutuhan untuk mengambil pilihan.
barangkali pilihan yang tidak populer, tetapi kami akan konsultasikan dengan dpr secara saksama," kata yudhoyono.
  kebijakan konservatif   menko perekonomian rizal ramli menjelaskan, dalam ra-pat dengan wapres telah disepakati sejumlah angka dan langkah yang pada dasarnya untuk mengupayakan agar defisit anggaran bisa tetap 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb).
pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang konservatif karena diperlukan untuk mendukung stabilisasi di sektor finansial.
  namun, lanjut rizal, wapres juga meminta menkeu untuk segera melakukan konsultasi ke dpr agar perubahan dan penyesuaian apbn 2001 menda-pat dukungan dpr.
menkeu sendiri mengatakan, pihaknya akan segera ke dpr, senin, untuk memberitahukan mengenai rencana perubahan atau penyesuaian apbn 2001.
perubahan yang dimaksud, mempertahankan besarnya defisit anggaran sebesar 3,7 persen terhadap pdb.
saat ini, kata prijadi, besarnya defisit apbn 2001 sudah mencapai enam persen terhadap pdb.
 untuk itu, kata menkeu, pihaknya akan segera menyusun jadwal pembicaraan dengan dpr dengan terlebih dulu memberikan bahan-bahan revisi apbn 2001 kepada anggota dpr. "
kami akan mengusahakan penyelesaian dengan dpr secepat mungkin," tambahnya.
  ditanya besaran asumsi makroekonomi dalam revisi apbn 2001, menkeu prijadi mengatakan untuk kurs rupiah rp 9.600 per satu dollar as, dari sebelumnya rp 7.800 per satu dollar as.
asumsi suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi) menjadi 15 persen dari sebelumnya rp 11,5 persen.
sedangkan asumsi angka inflasi 9,3 persen dari sebelumnya 7,2 persen.