"sekali lagi di sini muncul kebutuhan interaksi pemerintah dan dpr untuk meletakkan kebijakan publik yang sehat dan baik.
masalah desentralisasi dan otonomi daerah yang bermunculan, mulai dari kebutuhan merevisi formula dana alokasi umum yang dirasa belum memuaskan kebutuhan daerah dan menjawab masalah keadilan antardaerah, juga masalah relokasi/pemindahan aparat pemerintah pusat ke daerah yang masih mendapatkan resistensi daerah, serta tidak adanya satuan tolok ukur/standar pengeluaran maupun standar kinerja fungsi pemerintahan," tuturnya.