"penerapan pembuktian terbalik itu sebaiknya dimasukkan dalam amandemen uu no 31/ 1999.
jangan penerapan pembuktian terbalik itu menjadi alat politik.
dan, harus diingat, tidak ada sebuah negara pun yang menerapkan pembuktian terbalik secara absolut," ingat indriyanto lagi.