terhadap penyusunan ruu kemaritiman, ahli hukum laut dan dewan maritim indonesia dalam panel ini berbeda pendapat.
apa sebetulnya yang diperlukan: undang-undang kemaritiman sebagai payung dari semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berhubungan dengan kelautan (transportasi, lingkungan, nelayan, dan sebagainya) atau suatu penetapan kebijakan maritim, policy directives?