pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagai dasar hukum pemberlakuan otonomi khusus bagi daerah aceh.
langkah pemerintah itu mengacu pada ketetapan (tap) mpr nomor iv/ mpr/1999 tentang garis-garis besar haluan negara dan tap mpr no iv/mpr/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengamanatkan uu otonomi khusus di aceh harus sudah bisa dikeluarkan paling lambat 1 mei 2001.
jika mengikuti proses pembahasan ruu nanggroe aceh darussalam di dpr, dipastikan tidak akan selesai pada tanggal 1 mei 2001.
 menteri pertahanan moh mahfud md menyampaikan hal itu kepada wartawan di istana merdeka, jakarta, kemarin, seusai mendampingi pimpinan dewan pertimbangan agung (dpa) bertemu dengan presiden abdurrahman wahid.
  di hari yang sama, sejumlah tokoh masyarakat aceh dipimpin mantan wakil ketua mpr ismail hasan metareum mendesak dpr agar segera membahas dan merampungkan rancangan undang-undang (ruu) otonomi khusus tentang nanggroe aceh darussalam.
undang-undang itu diperuntukkan bagi  silent majority  masyarakat aceh yang bukan gerakan aceh merdeka (gam).
 selain metareum, tokoh masyarakat aceh yang hadir dalam pertemuan dengan panitia khusus (pansus) ruu otonomi khusus aceh itu antara lain mantan panglima kodam wirabuana letjen (purn) tamlicha ali, hm kaoy syah, amran zamzami, ismail hasan, said zainal abadin, bachtiar aly, dan usman hasan.
rapat terbuka dipimpin ketua pansus ferry mursyidan baldan.
    jangan dibohongi   pembahasan ruu nangroe aceh darussalam di dpr saat ini baru memasuki tahap ketiga.
usai pembahasan tahap ketiga, baru akan diambil pengambilan keputusan apakah ruu bisa diterima menjadi uu.
sementara, menurut tap mpr no iv/mpr/1999 dan tap mpr no iv/mpr/2000, uu otonomi khusus aceh harus sudah dikeluarkan paling lambat 1 mei 2001.
  "tadi dalam pertemuan dengan dpa diusulkan agar dikeluarkan perpu sehingga jadwal yang ditetapkan mpr bisa dipenuhi.
presiden akan segera menyampaikan hal ini kepada menko polsoskam untuk dipertimbangkan dalam rakor polsoskam hari selasa ini," ujar mahfud.
 ketua dpa achmad tirtosudiro mengatakan setuju kalau pemerintah menerbitkan perpu untuk melaksanakan otonomi khusus di aceh 1 mei 2001.
dpa meminta agar masalah aceh dan irian jaya mendapat perhatian khusus.
  "kalau otonomi khusus tidak bisa dilaksanakan 1 mei 2001, berarti rakyat aceh dibohongi lagi, karena itu tadi dibicarakan apakah bisa dengan perpu dulu agar kita tidak membohongi rakyat aceh," ungkap ketua dpa.
 mengenai kemungkinan penerbitan perpu tentang otonomi khusus aceh, ujar ketua dpa, presiden meminta untuk menanyakan lebih dulu kepada dpr.
  menyangkut pembagian keuangan antara pemda aceh dan pemerintah pusat, achmad tirtosudiro mengatakan, perlu dicari jalan tengah.
rakyat aceh meminta porsi 20 persen diserahkan kepada pemerintah pusat, sementara 80 persen untuk pemda aceh. "
ya, kalau bisa 50 persen berbanding 50 persen untuk pemerintah pusat dan pemda aceh," ujarnya.
  dirjen perundang-undangan departemen kehakiman dan hak asasi manusia (depkeh dan ham) abdulgani abdullah menjelaskan, perpu nanggroe aceh akan dikeluarkan karena rakyat aceh sudah memerlukan kepastian hukum yang mendesak mengenai status otonomi khususnya. "
draf rancangan perpu itu berasal dari ruu tentang nanggroe aceh yang diusulkan dprd dan masyarakat aceh.
tetapi, memang ada penyesuaian yang dilakukan oleh tim depdagri dan tim depkeh dan ham," ujar abdulgani.
 dirjen perundang-undangan belum dapat memastikan perubahan yang dilakukan terhadap usulan ruu nanggroe aceh dari masyarakat itu karena tim depdagri dan tim depkeh dan ham masih melakukan pertemuan pembahasan lebih lanjut.
akan tetapi, salah satu perubahan itu, adalah menyangkut pemberlakuan syariat islam sepenuhnya di aceh.
pemerintah masih menghendaki hukum nasional pun berlaku di aceh, selain syariat islam.
  syariat islam   menyinggung soal penerapan syariat islam di aceh, anggota pansus dpr kh yusuf muhammad mengingatkan adanya  fiqh siyasah  (fikih politik) yang menegaskan bahwa syariat islam berlaku buat siapa pun dan tidak terbatas untuk umat beragama islam.
alasannya, aturan yang termuat dalam syariat islam bersifat universal, yakni memberi pengayoman dan keadilan. "
aturan itu (syariat islam- red. )
harus memberi jaminan dan berlaku bagi siapa saja di aceh," katanya.
 lebih jauh usman hasan menjelaskan, hal-hal teknis penerapan syariat islam akan dirumuskan oleh majelis permusyawaratan ulama (mpu), khususnya menyangkut penerapan hukum islam, baik bagi yang muslim maupun yang non-muslim.
pada dasarnya, kata usman, karena syariat islam tekanannya pada keadilan, maka berlaku bagi siapa pun yang mencari keadilan.
akan tetapi, syariat islam tidak memaksakan dalam hal ibadah kepada orang non-muslim.
  usman mencontohkan, wajib hukumnya bagi muslim shalat jumat pada hari jumat sehingga yang tidak melakukannya-sebagaimana terjadi di malaysia-dikenakan sanksi sesuai syariat islam.
namun, bagi yang bukan muslim, katanya, shalat jumat tentunya tidak berlaku dan tidak ada sanksi.
  "orang cina yang non-muslim tentu boleh masuk ke kelab-kelab malam, tetapi ada sanksi bagi muslim yang masuk ke kelab-kelab malam itu.
jadi, mau tidak mau ada diskriminasi, tetapi terbatas pada hal-hal menyangkut ibadah," katanya.
 akan tetapi, terhadap hal-hal di luar ibadah, lanjut usman, syariat islam berlaku bagi siapa pun, islam dan non-islam.
dia mencontohkan, siapa pun yang mencuri atau membunuh, maka hukumannya adalah potong tangan dan hukuman  qishos . "
ini berlaku bagi siapa pun," katanya.
   jalan tengah   usman hasan mengatakan, "nanggroe" yang berarti "negeri" bukan merupakan negara sehingga tidak tepat kalau ada yang mengatakan nanggroe aceh darussalam adalah negara dalam negara.
banyak hal dalam ruu otonomi khusus tentang nanggroe aceh darussalam yang tidak bertentangan dengan negara kesatuan republik indonesia.
  "sebagai jalan tengah, sudah waktunya aceh diberi legalitas undang-undang dalam bentuk nanggroe aceh darussalam," katanya.
usman menambahkan, ruu ini, kalau kelak diundangkan, akan mengembalikan aceh ke "wajah aslinya" dan akan dapat mencegah disintegrasi bangsa.
 kaoy syah yang juga anggota dpr dari fraksi ppp menjelaskan, dua upaya yang kini dilakukan, yakni dialog dan penerapan otonomi khusus, merupakan dua serangkai yang tidak bisa dipisahkan yang dimaksudkan untuk menghindarkan banyak korban di aceh.