hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan hari rabu (2/5) soedarto memutuskan bahwa jaksa agung tidak berwenang menahan tersangka, ginandjar kartasasmita.
hakim juga memerintahkan kepada kejaksaan agung (kejagung) untuk segera memerdekakan politisi dari partai golkar tersebut dan mengeluarkannya dari rumah tahanan (rutan) kejaksaan agung.
hakim soedarto berpendapat, yang berhak menahan ginandjar adalah panglima tni.
pihak kejaksaan menyatakan kasasi atas putusan tersebut.
 menyusul keputusan hakim soedarto, mantan menteri pertambangan dan energi pada era soeharto itu meninggalkan rutan kejaksaan agung pukul 17.15.
pembebasan pensiunan perwira tinggi tni au yang ditahan sejak 6 april 2001 itu ditandai dengan keributan antara para pendukungnya dengan para wartawan yang biasa meliput di lingkungan kejaksaan agung.
sedang pihak ginandjar secara terpisah tidak mengakui adanya kelompok pengawal yang ribut dengan wartawan. "
saya enggak tahu-menahu dengan orang itu," kata ginandjar melalui telepon.
 saat menjabat menteri pertambangan dan energi, ginandjar didakwa melakukan korupsi dalam kasus techinal assistance contract (tac) antara pertamina dan pt ustraindo petro gas (upg) bersama tersangka lainnya, ib sudjana, praptono upoyo, dan faisal abda'oe.
pihak kejaksaan agung menahan ginandjar, kemudian dinyatakan tidak berwenang oleh hakim praperadilan rusman dani achmad.
kejaksaan kemudian membuat surat penahanan baru yang kemudian juga diajukan ke pengadilan.
hakim soedarto kemudian juga memutuskan surat penahanan baru itu tidak sah dan memerintahkan ginandjar untuk dikeluarkan dari tahanan.
   bayar ganti rugi   ginandjar meninggalkan rutan kejagung setelah jaksa barman zahir, fachmi, dan sidik latuconsina menyampaikan surat perintah pengeluaran tahanan nomor prin 054/f/fjp/ 05/2001 tanggal 2 mei 2001.
surat itu dikeluarkan tim penyidik koneksitas kasus technical assistance contract (tac) antara pertamina dan pt upg.
surat itu ditandatangani barman dan fachmi, mewakili tim penyidik koneksitas.
  surat perintah pengeluaran tahanan tersebut merupakan pelaksanaan putusan praperadilan no 11/pid.prap/2001/ pn jaksel yang menyatakan bahwa jaksa agung tidak berwenang dan tidak sah menahan ginandjar sebagaimana surat perintah penahanan no prin-052/f/fjp/04/2001 tanggal 17 april 2001 dan berita acara pelaksanaan penahanan tanggal 18 april 2001.
dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa perpanjangan penahanan terhadap ginandjar tidak sah.
dalam putusannya, soedarto juga menyatakan menghukum jaksa agung untuk membayar ganti rugi kepada ginandjar sejumlah rp 1 juta dan memulihkan hak ginandjar dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
  "kejaksaan agung menghormati putusan pengadilan negeri jakarta selatan.
sesuai amar putusan praperadilan, pak ginandjar keluar (bebas).
soal ganti rugi dan lainnya itu nanti, yang terutama sekarang kami membebaskan pak ginandjar dulu," kata kepala pusat penerangan hukum kejagung muljohardjo kepada pers usai ginandjar meninggalkan rutan kejagung.
  usai mendengar putusan praperadilan tersebut, barman zahir menyatakan, menghargai dan siap melaksanakan perintah putusan itu.
kejagung akan mengajukan kasasi ke mahkamah agung atas putusan tersebut. "
kami akan mempelajari dulu pertimbangan-pertimbangan hakim karena pada putusan praperadilan yang pertama (tanggal 16 maret 2001), dinyatakan kalau penahanan setelah tanggal 9 april 2001 adalah sah.
sekarang dikatakan tidak sah.
jadi dalam satu kantor ada dua putusan yang berbeda," kata barman usai sidang.
    wewenang panglima tni    dalam pertimbangannya, soedarto menyatakan tidak sependapat dengan pendapat saksi ahli je sahetapy dan sri suyatie (keduanya ahli hukum pidana) yang dihadirkan oleh kejagung.
sebaliknya, soedarto sependapat dengan ahli edi purnomo (mantan hakim tinggi militer) yang dihadirkan oleh penasihat hukum ginandjar.
  "pendapat ahli je sahetapy dan sri suyatie (yang menyatakan bahwa militer yang melakukan tindak pidana korupsi harus tunduk pada hukum pidana umum, bukan militer) hanya wacana dan  ius constituendum  (hukum yang dicita-citakan) karena tap mpr no vii tahun 2000 dalam praktiknya harus diatur dengan undang-undang.
dalam hal ini hakim sependapat dengan saksi ahli edi purnomo.
pengertian jaksa agung sebagai pemimpin itu hanya memberi masukan dan pendapat kepada tim (koneksitas).
untuk tersangka militer, jaksa agung hanya berperan nonteknis," demikian disebutkan dalam pertimbangan hakim.
 mengacu pendapat edi, menurut soedarto, dalam proses penyidikan kasus korupsi yang dilakukan anggota militer (aktif) dan sipil (kasus koneksitas) maka berlaku hukum acara sesuai status tersangka.
bila tersangka pada  tempus delicti  adalah militer aktif maka berlaku uu no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan uu no 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi dan dalam hal ini yang berwenang menghukum adalah atasan yang berhak menghukum, yaitu panglima tni.
sebaliknya jika tersangkanya sipil, maka berlaku kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) dan uu no 3 tahun 1971 di mana yang berhak menghukum adalah jaksa agung.
  putusan soedarto yang menyatakan bahwa yang berhak menghukum ginandjar adalah panglima tni berbeda dengan putusan hakim rusman dani achmad dalam putusan sebelumnya.
hakim rusman berpendapat, karena ginandjar sudah hampir lima tahun pensiun, sehingga menjadi pertanyaan atasan langsung yang mana yang masih berwenang untuk menjalankan hukuman disiplin.
dalam posisinya sebagai wakil ketua mpr, atasan yang berhak menghukum adalah panglima tni dan bagaimana status hukum yang diberikan presiden.
hakim rusman berpendapat, yang berhak menahan adalah tim tetap koneksitas.
  satgas barong    kepada pers di depan rutan, ginandjar mengatakan, "saya merasa bahagia.
syukur alhamdulillah karena akhirnya saya bisa keluar dari rumah tahanan ini.
dan memang saya tidak berhak ada di dalam rutan.
tetapi itu kami serahkan pada hukum.
hukum di negara kita sudah menegakkan kebenaran dan keadilan."
  kepada  kompas,  ginandjar meminta agar sangkaan korupsi kepadanya segera dituntaskan.
 belum selesai pers bertanya, wawancara tersebut terhenti akibat ulah sekitar 30 pendukung ginandjar yang mengenakan seragam celana dan kemeja hitam bertuliskan satgas barong.
para pendukung ginandjar yang sejak siang bersiap di sekitar rutan kejagung langsung mengambil posisi di sekitar ginandjar begitu ginandjar keluar rutan.
sikap mereka ini menghalangi upaya wartawan, terutama wartawan foto dan kameramen televisi, yang ingin mengabadikan peristiwa keluarnya ginandjar dari rutan.
hal itu menimbulkan kejengkelan para wartawan yang kemudian berkembang menjadi baku hantam.
 agus gumiwang kartasasmita, mewakili keluarga ginandjar, dalam siaran pers tertulisnya menyesalkan terjadinya insiden tersebut dan mengharapkan aparat penegak hukum mengusutnya. "
orang atau kelompok yang melakukan pemukulan itu sama sekali tidak punya kaitan apa pun dengan keluarga ginandjar.
dengan begitu, tidak benar dan menyesatkan apabila ada yang menyebut pelaku pemukulan sebagai pengawal ginandjar," tulis agus gumiwang.