menurut pengunjuk rasa teguh susilo (sekeretaris jenderal solidaritas buruh transportasi pelabuhan indonesia- sbtpi) ruu ppk dan pphi yang akan disahkan dalam waktu dekat ini, sebenarnya merupakan duplikasi dari undang-undang (uu) nomor 25 tahun 1997. "
ruu tersebut akan menggantikan dua undang-undang yang telah ada, yakni uu nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan uu nomor 22 tahun 1964, tentang phk yang justru lebih baik dan berpihak pada kepentingan buruh," ujar teguh susilo.