ekonom senior prof dr m sadli mengatakan, rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri telah menghasilkan beberapa keputusan untuk diusulkan ke dpr.
itu antara lain berupa kenaikan tarif dasar listrik (tdl), kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm), dan pajak pertambahan nilai (ppn).
hal itu perlu disosialisasikan agar masyarakat dan kalangan dpr dapat memahaminya.
  pekan lalu, pemerintah memutuskan untuk menyampaikan usulan kenaikan bbm 30 persen, tdl 20 persen, yang direncanakan dinaikkan sekaligus 15 juni 2001.
untuk kenaikan ppn 12,5 persen, dan kenaikan cukai rokok, direncanakan  1 juli 2001.
 tanpa adanya pemahaman masyarakat dan dpr soal usulan, kata sadli, pemulihan ekonomi semakin jauh dari harapan, dan biayanya kelak akan semakin mahal. "
itu pilihan rasional yang diputuskan wapres.
persoalan sekarang, harus diselesaikan sekarang!"
katanya.
 ketika ditanya apakah pilihan seperti ini-dalam rangka menyelamatkan defisit apbn-akan membuat imf senang, sadli mengatakan, "setahu saya, kabarnya imf mau fleksibel dan akan datang (untuk melakukan kaji ulang  letter of intent - red ) tanpa menunggu persetujuan dpr soal revisi apbn asal ada paket revisi yang kredibel."
   tidak ada   hal senada juga dikatakan ekonom pande radja silalahi.
dikatakan, meski ada tekanan pada pemerintah untuk tidak menaikkan harga bbm, tdl, dan lainnya, pemerintah harus tetap menjalankannya.
  "tidak ada alternatif lain bagi pemerintah dan tidak ada kesempatan untuk menunda-nunda lagi.
usulan kenaikan terbaru itu pun sudah merupakan pengunduran dari kenaikan yang direncanakan dilakukan bulan april lalu."
 silalahi mengakui bahwa hal itu jelas akan menambah beban ekonomi masyarakat yang sudah sangat berat. "
namun, masyarakat mungkin bisa diminta untuk mengerti jika pemerintahnya kredibel.
hal itulah yang tidak ada sekarang ini."
 silalahi menyarankan agar dpr memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dengan menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif dan membiarkan pemerintah yang mengontrol, asal beberapa prinsip dasar dipenuhi.
 beberapa prinsip dasar tersebut, misalnya, penerapan redistribusi sesuai dengan kemampuan masyarakat, skema kompensasi untuk rakyat miskin sudah jelas sebelum berbagai kenaikan tarif diberlakukan, dan kenaikan ppn baru akan diterapkan setelah pemerintah melakukan ekstensifikasi pajak.
  selanjutnya, kata silalahi, pemerintah perlu terus melakukan konsultasi dengan dpr, misalnya dalam setiap tiga bulan menghadap dpr untuk mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi di lapangan.
  "jadi jangan terus berdebat soal angka-angka.
dpr maupun pemerintah jangan menjadikan isu ini sebagai komoditas politik," ujarnya.
   surat resmi   menyangkut usulan pekan lalu itu, kemarin, berlangsung pertemuan konsultasi antara panitia anggaran dpr dan menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo.
 pertemuan itu menghasilkan kesepakatan agar pemerintah secara resmi mengirimkan surat kepada pimpinan dpr.
surat tersebut berisi keinginan pemerintah untuk melakukan pembahasan apbn 2001 berikut rancangan penyesuaian apbn 2001 tersebut bukan revisi.
  menkeu menambahkan, setelah surat itu diterima oleh pimpinan dpr, pimpinan dpr kemudian akan memutuskan mekanisme dan prosedur pembahasan rencana penyesuaian apbn 2001 tersebut oleh dpr.
  rapat konsultasi itu dipimpin ketua panitia anggaran dpr benny pasaribu, yang di antaranya membahas evaluasi penerimaan dan pengeluaran sejak januari hingga mei, serta rencana perubahan apbn tahun 2001.
  menurut prijadi, pemerintah tidak akan mengajukan revisi terhadap apbn 2001, melainkan hanya akan melakukan  adjustment  atau penyesuaian-penyesuaian dalam apbn tersebut.
penyesuaian itu disesuaikan dengan kondisi fiskal dan moneter yang ada pada saat ini.
  dikatakan, surat resmi pemerintah itu nantinya akan segera disampaikan bersama draf penyesuaian apbn, yang saat ini sudah diselesaikan oleh pemerintah sebelumnya. "
kami akan sampaikan segera.
paling lambat dua hari.
yang kami ajukan adalah penyesuaian apbn tahun 2001," tambahnya.
  sementara, menurut wakil ketua panitia anggaran dpr abdullah zainie, setidaknya dalam keputusan pimpinan dpr nanti ada tiga mekanisme yang dapat diputuskan.
  mekanisme pertama adalah pimpinan dpr nantinya menyerahkan mekanisme dan prosedur pembahasan apbn 2001 kepada badan musyawarah (bamus) dpr untuk mengambil keputusan.
  mekanisme kedua adalah pimpinan dpr hanya akan memanggil pimpinan fraksi dan pimpinan panitia anggaran untuk diputuskan bersama.
  sedangkan mekanisme ketiga adalah pimpinan dpr dapat menyerahkan mekanisme dan prosedur kepada panitia anggaran dpr sebagai alat kelengkapan dpr, untuk membahas rencana penyesuaian apbn tersebut.