dalam ruu tindak pidana pencucian uang tersebut, ungkap yusril, ditetapkan juga adanya kewajiban melapor bagi setiap orang yang membawa tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara republik indonesia senilai rp 100 juta atau lebih, kepada direktorat jenderal (ditjen) bea dan cukai.
dari ditjen bea dan cukai kemudian dilaporkan lagi kepada ppatk, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah.