apakah itu pendelegasian kerja atau pemberian mandat kerja. "
hakim ptun harus jeli dan jernih melihat ini."
   saling gugat   hal senada juga dikemukakan benjamin. "
dalam rangka revisi undang-undang (uu) nomor 5 tahun 1986 tentang ptun, kita perlu melontarkan soal pentingnya pejabat tun menghormati dan tunduk pada putusan ptun yang berbentuk eksekusi yang saat ini banyak dilanggar."
 "saya mengusulkan agar ada sanksi pidana berupa  dwangsom  atau uang paksa yang besar jika pejabat terkait tidak menjalankan eksekusi ptun.
ini membuat pejabat terkait akan berpikir untuk memilih menjalankan perintah badan peradilan tun atau memilih membayar ganti rugi yang besar," kata benjamin.
 selain itu, ujar benjamin, pejabat tun tidak terlepas dari tanggung jawab pribadi jika dalam menjalankan fungsinya selaku pejabat tun ternyata mengeluarkan kebijakan yang salah.
 menyikapi soal otonomi daerah dan kemungkinan adanya konflik antar daerah, paulus effendie lotulung menilai revisi uu no 5/1986 ini juga harus mengakomodasikan soal kemungkinan terjadinya hal itu.
 "sangat mungkin terbuka konflik hukum berkaitan dengan kepentingan publik yang membuat antar-instansi publik tun untuk saling menggugat.
misalnya, satu kabupaten tertentu mengajukan gugatan tun ke kabupaten tetangganya."
 "soal itu tidak bisa lagi diserahkan kepada atasannya, yaitu gubernur untuk dimintakan perintah eksekusi, tetapi sudah harus diserahkan kepada presiden selaku kepala pemerintahan," demikian lotulung.