presiden abdurrahman wahid hari sabtu (19/5) membantah akan mengganti kepala staf tni angkatan darat jenderal tni endriartono sutarto.
presiden juga membantah telah bertemu wakil presiden megawati soekarnoputri untuk membahas pergantian pimpinan di tubuh tni.
pernyataan presiden tersebut untuk sementara menjawab berbagai kabar yang muncul sepanjang sabtu kemarin.
 "enggak ada.
berita bohong, kok, dipercaya.
itu karangan  sampeyan dewe  (anda sendiri- red )," kata presiden menjawab pertanyaan pers usai rapat mingguan partai kebangkitan bangsa, di jakarta.
 menteri pertahanan mahfud md semalam juga menegaskan kembali bantahan presiden soal penggantian ksad dalam waktu dekat, maupun keinginan presiden untuk segera mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen dan situasi darurat. "
tidak begitu," ujarnya seusai menyaksikan acara baca puisi dan lagu refleksi 10 tahun deavis sanggar matahari, di taman ismail marzuki, jakarta, yang juga dihadiri presiden abdurrahman wahid.
  rumor bahwa presiden hari minggu ini akan mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen, sudah santer sejak sabtu pagi.
kabar menyebar dengan cepat bahwa presiden hanya tinggal menunggu tanda tangan dari tiga kepala staf tni yang diberi waktu sampai sabtu malam.
bila menolak menandatangani, kabarnya, mereka akan diberhentikan.
  rumor itu menjadi makin hangat ketika wakil presiden megawati soekarnoputri kemarin membatalkan kunjungan kerja ke bali dan malang.
isu yang berkembang di bali adalah, megawati terpaksa membatalkan acaranya berhubung gentingnya situasi politik di jakarta.
  apalagi, 138 jenderal purnawirawan tni kemarin berkumpul di jakarta dan mengeluarkan imbauan kepada tni agar tni menolak dikeluarkannya dekrit pembubaran parlemen.
presiden abdurrahman wahid sendiri hari jumat (18/5) telah membantah dirinya akan mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen. "
saya belum pernah bicara sepotong pun bahwa nanti akan mengeluarkan dekrit," kata presiden.
 sumber  kompas  yang mengikuti pertemuan dengan presiden pada jumat lalu, kemarin malam mengungkapkan, presiden memang menyinggung soal kemungkinan adanya keadaan bahaya dan pembubaran parlemen, namun ia sama sekali tidak menyebut dekrit seperti banyak didesas-desuskan. "
beliau hanya mengatakan kalau perkembangan keadaan bahaya atau darurat, para kepala staf diminta siap-siap.
jadi, sama sekali bukan dekrit," tuturnya.
 untuk mengantisipasi berbagai perkembangan situasi, hari minggu pagi ini, jajaran kostrad akan menggelar apel kesetiaan di markas kostrad jalan medan merdeka timur.
puluhan tank dan panser disiapkan di halaman depan markas kostrad, dan sabtu malam, dipindahkan ke parkir timur senayan.
pangkostrad letjen ryamizard ryacudu ketika ditanya maksud apel kesetiaan tersebut, hanya menjawab singkat, "kita setia pada bangsa dan negara."
  kalau mau, bisa langsung   sumber  kompas  mengaku sudah mengonfirmasikan langsung kepada presiden mengenai desas-desus dekrit tersebut, termasuk soal desas-desus dekrit yang sudah ditandatangani panglima tni dan menunggu tanda tangan tiga kepala staf yang lain.
 "presiden mengatakan tidak ada semua itu.
itu hanya rumor yang tidak jelas sumbernya.
setahu saya (sumber- red ) sampai malam ini (sabtu) tidak ada dekrit itu.
kalaupun ada dekrit, apakah harus minta tanda tangan panglima tni dan kepala staf?
kan tidak ada aturannya.
kalau memang mau, presiden kan bisa langsung," ujarnya.
 berkaitan dengan itu, lanjut sumber itu, tim para menteri yang biasa disebut tim tujuh sudah mengajukan rekomendasi menyangkut keadaan bahaya tersebut pada tanggal 8 mei lalu.
tim tujuh waktu itu menyarankan presiden tidak perlu memberlakukan keadaan bahaya atau darurat.
pertimbangannya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk memberlakukan keadaan bahaya, yaitu aspek konstitusionalitas, legalitas, dan  feasibility .
 "dari ketiga aspek tersebut, aspek konstitusionalitas dan legalitas kalau dicari yang mendukung memang akan sama jumlahnya dengan yang menentang.
tetapi kalau aspek  feasibility , tampaknya kenyataan di lapangan tidak memungkinkan untuk memberlakukan keadaan bahaya," tutur sumber tersebut.
  sikap tni   pertemuan antara ksad dan jajaran markas besar tni ad dengan para purnawirawan tni-dulu disebut keluarga besar abri-berlangsung tertutup di aula ah nasution, mabes tni ad, jakarta.
  dari jajaran tni ad yang hadir di antaranya wakil ksad letjen kiki syahnakri, para asisten ksad, dan panglima komando daerah militer (kodam) jakarta raya mayjen bibit waluyo.
panglima komando cadangan strategis tni ad (kostrad) letjen ryamizard ryacudu dan komandan jenderal komando pasukan khusus tni ad (kopassus) mayjen amirul isnaeni tampak mengenakan pakaian dinas lapangan (pdl) loreng, sedangkan jenderal yang lain berpakaian dinas harian (pdh).
 dari jajaran kba hadir sebanyak 138 orang dari sekitar 200-an undangan.
di antara mereka adalah ketua umum purnawirawan dan warakawuri abri (pepabri) jenderal (purn) try sutrisno, mantan menteri koordinator politik dan keamanan (menko polkam) jenderal (purn) wiranto, ketua dewan pertimbangan agung (dpa) letjen (purn) ahmad tirtosudiro, gubernur daerah khusus ibu kota jakarta letjen (purn) sutiyoso, letjen (purn) hasnan habib, mantan kepala staf sosial politik (kassospol) abri letjen (purn) bambang triantoro, dan ketua dpp partai amanat nasional (pan) mayjen (purn) suwarno adiwijoyo.
 kepada pers, ksad endriartono sutarto mengungkapkan, silaturahmi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pertimbangan dari para purnawirawan tni/abri tentang perkembangan nasional, agar langkah tni ke depan tidak dipertanyakan karena tidak sesuai dengan jati diri tni seperti yang diperjuangan para sesepuh tni dulu, yaitu untuk keselamatan bangsa dan negara.
 "langkah kita ke depan ini supaya tidak dipertanyakan lagi karena tidak sesuai dengan jati dirinya.
agar langkah kita benar-benar bersih dan tidak punya ambisi apa pun," katanya.
 endriartono mengaku, salah satu topik yang sempat dibahas antara lain adalah soal kabar akan dikeluarkannya dekrit oleh presiden abdurrahman wahid. "
sikap para purnawirawan kalau presiden mengeluarkan itu (dekrit), mereka semua mengatakan agar tni menyarankan kepada presiden untuk tidak mengeluarkan dekrit.
semua sepakat kalau itu diberlakukan betul-betul menambah buruk kondisi bangsa, dan betul-betul akan membunuh demokrasi," tuturnya.
 tni, kata endriartono, juga tidak akan berupaya memanfaatkan situasi bila timbul kekacauan akibat pertikaian politik dan mengambil alih kekuasaan, karena hal itu sama dengan mengkhianati sikap tni sendiri yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.
  try sutrisno menyatakan tidak setuju ada dekrit, karena ada cara lain masih terbuka yaitu lewat konstitusi.
kata dia, sesuai undang-undang dasar 1945, ditegaskan bahwa presiden tidak bisa membubarkan dewan perwakilan rakyat (dpr), sebaliknya dpr tidak bisa menjatuhkan presiden.
  imbauan senada juga dikeluarkan ketua umum ikatan alumni lemhannas am hendroprijono.
menurut dia, segenap alumni lemhannas yang berada di dalam maupun di luar jajaran birokrasi, memohon kepada presiden untuk tidak mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen, ataupun melakukan langkah-langkah politik serupa yang melanggar konstitusi.
ia juga mengimbau presiden untuk tidak memberlakukan keadaan darurat.
   bantah "rumor"   tentang desas-desus bahwa ksad akan diganti, endriartono menegaskan, itu hanya  rumor . "
hingga saat ini tidak ada permintaan formal seperti itu kepada saya," ujarnya.
 ditanya apakah kabar penggantian itu berkaitan dengan penolakannya terhadap dekrit, ia mengatakan, "kalau hanya sekadar tidak mau dicopot, lalu kita tidak bersikap sebagaimana yang seharusnya diambil oleh tni, yakni menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas segalanya, rasa-rasanya kita tidak memerankan prajurit yang seharusnya, yakni prajurit rakyat dan pejuang nasional."
 pangkostrad letjen ryamizard ryacudu juga membantah desas-desus penggantian dirinya. "
enggak ada itu.
banyak betul isu-isu ini," ujarnya.
 ketika ditanya pers apakah tni terlalu reaktif, sekjen partai kebangkitan bangsa (pkb) muhaimin iskandar kemarin menjawab, "pokoknya banyak yang kecewa dengan reaksi berlebihan seperti itu, termasuk pkb.
namun pergantian itu tidak dibahas dalam pertemuan tadi (rapat pkb- red ).
pkb hanya minta ksad jangan ikut bicara politik."
 muhaimin mengatakan, tidak sepantasnya ksad mengeluarkan penolakan dekrit yang masih dalam tingkat wacana. "
sehingga muncul kesan dari ksad terhadap keinginan presiden untuk mengeluarkan dekrit, padahal tidak ada rencana mengeluarkan dekrit," ujarnya.
   bumerang bagi presiden   dekrit pembubaran parlemen akan menimbulkan bumerang bagi presiden abdurrahman wahid, dan suasana negara ini menjadi kacau.
bahkan, tata pemerintahan pusat dan daerah bisa jalan sendiri-sendiri dan berhenti sama sekali.
  hal itu dikatakan pengamat politik universitas gadjah mada (ugm) prof dr ichlasul amal usai penandatanganan naskah kerja sama antara ugm dengan pt jamsostek di yogyakarta, sabtu.
ia dimintai pendapatnya mengenai dekrit itu.
 menurut amal, dekrit ini akan mengarah pada pola otoriter penguasa.
bahkan malah bisa menjadi bumerang bagi posisi presiden abdurrahman wahid.
ia mengharapkan, dekrit ini tidak dikeluarkan oleh presiden.