untuk mengatasi konflik di maluku, pemerintah membentuk tim yang bertugas menyelidiki berbagai permasalahan yang menjadi sumber konflik di wilayah itu melalui keputusan presiden (keppres) republik indonesia nomor 308 tahun 2002.
tim penyelidik independen nasional untuk konflik maluku-yang dibentuk tanggal 6 juni 2002 itu-terdiri dari 14 orang dan dipimpin pejabat pada kantor menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) yang berasal dari bali, i wayan karya.