sementara itu, secara terpisah, anggota tpbh, yang juga anggota oc bppn luhut mp pangaribuan kepada kompas, sabtu lalu, mengatakan bahwa dengan langkah-langkah yang ditempuh selama ini, pemerintah dinilai takut menegakkan hukum di wilayahnya sendiri untuk menyelesaikan penyelesaian kewajiban pemegang saham para penanda tangan msaa, mrnia dan apu.