upaya kalangan pengusaha ukm untuk meminta fatwa dari mahkamah agung agar pengadilan menunda keputusan eksekusi aset ukm yang masuk ke pengadilan ternyata tidak berhasil.
melalui surat bernomor no kma/184/iii/2002 yang ditujukan ke menteri negara koperasi dan ukm, ketua ma bagir manan menyatakan tidak dapat ikut campur atau memberikan direktiva kepada pengadilan karena masalah eksekusi merupakan wewenang ketua pengadilan.