di waktu lalu, demikian wimar witoelar, usaha untuk menangani kkn dan pelanggaran itu mendapat kesulitan karena harus dilakukan kompromi politik terhadap pihak-pihak yang mungkin terkait dengan mereka itu.
sekarang sudah jelas, masyarakat menginginkan percepatan reformasi sehingga presiden merasa bebas melaksanakan reformasi tanpa kompromi.