pasal 7 rancangan keppres tersebut juga mewajibkan debitor dan obligor untuk membuat dan menandatangani pernyataan tentang debitor dan obligor yang telah memenuhi seluruh kewajibannya, sebagaimana diatur dalam perjanjian pkps.
selain itu, ditentukan pula debitor tidak akan mengajukan tuntutan hukum dalam bentuk apa pun, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang tidak terbatas pada pemerintah saja, tetapi juga kepada bppn dan kksk. (
har)