sikap pemerintah yang tidak transparan menyebut nama obligor yang telah memenuhi penyelesaian kewajiban pe-megang saham (pkps) dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi 32 obligor yang masih membandel.
pemerintah dianggap tidak fair karena hanya mengumumkan nama obligor yang tidak kooperatif, sementara obligor yang patuh tidak pernah disebut dengan jelas.