sebanyak 23 anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) berkirim surat kepada pimpinan dpr yang isinya meminta kepada dpr untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang kepolisian republik indonesia (polri) untuk memberi kesempatan sosialisasi kepada masyarakat luas.
ruu polri yang mendapat reaksi keras dari kalangan organisasi nonpemerintah itu menurut rencana akan disahkan dalam rapat paripurna dpr, rabu (24/10).
mereka yang meminta penundaan pengesahan itu menilai ruu polri menjurus ke arah terbentuknya super power.