kejaksaan agung memutuskan untuk tetap menahan tersangka kasus korupsi, ginandjar kartasasmita, sampai batas waktu yang ditentukan kuhap.
sedangkan para kuasa hukum ginandjar, hingga senin (16/4) malam pukul 24.30, masih berada di ruang tahanan (rutan) kejaksaan agung untuk membawa politisi dari partai golkar itu keluar dari tahanan.
 terjadinya perbedaan pandangan antara kejaksaan yang ingin tetap menahan dan pendapat para kuasa hukum ginandjar yang ingin membawa ginandjar ke luar dari rutan disebabkan tafsir yang berbeda, sesuai kepentingan di antara kedua pihak, atas amar putusan hakim praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan rusman dani achmad.
 hakim rusman dalam putusan yang dibacakan, senin (16/4) pagi, menyatakan, penahanan ginandjar sebelum tanggal 9 april 2001 adalah tidak sah.
begitu hakim rusman membacakan putusan, para kerabat ginandjar mulai mempersiapkan kepulangan ginandjar.
beberapa barang bawaan ginandjar sudah dibawa pulang.
  namun, pihak kejaksaan menolak untuk melepaskan ginandjar.
direktur penyidikan pada jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus soedibyo saleh mengartikan bahwa yang dinyatakan tidak sah adalah tindakan hukum sebelum tanggal 9 april 2001 sehingga apa yang terjadi setelah 9 april 2001, pengadilan memutuskan sebagai tindakan yang sah.
 "jadi, penahanan sejak tanggal 9 april 2001, sebagai rangkaian dari tindakan penyidikan, adalah sah.
karena amar putusan tidak menyebutkan tersangka harus keluar dari tahanan, maka kejaksaan sampai saat ini masih tetap menahan (ginandjar -red )," kata soedibyo saleh kepada pers.
  jaksa agung marzuki darusman kepada  kompas , senin malam mengemukakan, kejaksaan menghormati putusan pengadilan yang telah memberikan putusan secara obyektif dan seimbang serta mengakui adanya kewenangan kejaksaan.
 marzuki tidak sependapat jika dikatakan terjadi beda penafsiran antara kejaksaan dan para kuasa hukum ginandjar.
ia menambahkan, salinan putusan itu juga belum diterima.
kejaksaan baru menerima petikannya saja.
 dalam amar petikan putusan nomor 07/pid/prap/2001/pn jaksel yang ditandatangani hakim rusman dani achmad, antara lain, disebutkan, pertama, menerima permohonan pemohon (ginandjar) untuk sebagian.
kedua, tindakan termohon (jaksa agung) melakukan penyidikan, penahanan, dan pembantaran dalam kasus perkara pemohon sebelum tanggal 9 april 2001 adalah tidak sah.
  dengan demikian, kata soedibyo, waktu penahanan yang sudah dijalani ginandjar selama 10 hari (sejak tanggal 6 april 2001) dianggap tidak berlaku.
selanjutnya, penahanan berlaku terhitung sejak tanggal 9 april 2001, untuk masa 20 hari. "
kalau pak ginandjar tidak puas, bisa menggugat, minta ganti rugi (atas masa penahanan 10 hari)," kata soedibyo.
  marzuki pun mengatakan hal serupa. "
kalau kuasa hukum ginandjar mau menuntut ganti rugi, silakan saja.
itu hak mereka," kata marzuki, yang juga salah seorang ketua partai golkar.
  dilaporkan ke polri   salah seorang kuasa hukum ginandjar, muchyar yara kepada pers, senin pukul 23.10, di kejaksaan agung mengatakan, karena jaksa agung masih terus menahan ginandjar, pihaknya melaporkan tindakan jaksa agung ke mabes polri.
 jakob sumuk, th hutabarat (kuasa hukum ginandjar) dan agus gumiwang kartasasmita (putra ginandjar) senin malam pukul 22.00 membuat pengaduan resmi kepada mabes polri.
mereka diterima wakil komandan reserse mabes polri.
jaksa agung diadukan karena merampas kemerdekaan ginandjar.
 para kuasa hukum ginandjar berpendapat, dengan putusan hakim tersebut, ginandjar harus dibebaskan dari tahanannya.
alasannya, segala tindakan yang dilakukan kejagung sebelum tanggal 9 april 2001 adalah tidak sah.
karena itu, penahanan kliennya saat ini tidak sah karena keberadaan ginnadjar di rutan kejagung didasarkan pada surat perintah penahanan yang dikeluarkan jaksa agung tanggal 31 maret 2001.
  "seharusnya pak ginandjar keluar (bebas).
kalau tetap ditahan tidak ada dasar hukumnya, kecuali kalau ada surat penahanan baru yang dikeluarkan tim tetap koneksitas.
meski begitu, pak ginandjar harus keluar dulu," kata anggota tim kuasa hukum ginandjar, mohammad assegaf.
  namun, permintaan kuasa hukum ginandjar agar wakil ketua mpr tersebut dibebaskan, ditolak kejagung dengan alasan tidak ada perintah bahwa tersangka harus keluar dan penahanan.
menurut ketua tim penyidik kasus dugaan korupsi technical assistance contract (tac) antara pertamina dengan pt ustraindo petro gas (upg) di mana salah satu tersangkanya adalah ginandjar, barman zahir, tidak perlu diterbitkan surat penahanan baru oleh tim tetap koneksitas.
  muchyar yara dan beberapa kuasa hukum ginandjar serta keluarga ginandjar yang masih bertahan di ruang tahanan ginandjar mengatakan. "
kami ingin membawa keluar ginandjar."
 "jika pak ginandjar tidak dilepaskan juga, berarti kejaksaan telah secara demonstratif mempertontonkan kepada publik bagaimana kejaksaan telah merampas kemerdekaan seseorang.
ini, kan, putusan pengadilan.
masak, tidak dihormati," kata muchyar yang bertekad akan tetap berada di rutan sampai ginandjar keluar dari rutan.
 mengomentari masih bertahannya para kuasa hukum ginandjar hingga malam hari, marzuki mengatakan, situasinya sangat insidential dan seharusnya tidak terjadi demikian. "
itu tidak boleh," ucapnya.
namun, muchyar mengatakan, dirinya bukan besuk, melainkan ingin membawa ginandjar keluar dari rutan.
  ragu-ragu   bukan hanya para pihak saja yang berbeda persepsi atas putusan hakim rusman, kalangan praktisi hukum pun mempunyai persepsi yang berbeda atas putusan tersebut sehingga anggota komisi ii dpr, teras narang, menilai putusan itu sebagai putusan ragu-ragu.
  meski putusan praperadilan itu dinilai narang sebagai putusan ragu-ragu, fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dpr dalam pernyataan pers di jakarta menyesalkan putusan yang menyatakan penahanan ginandjar tidak sah dan mengarah ke pembebasan ginandjar kartasasmita.
 praktisi hukum indriyanto seno adji dan abdul hakim garuda nusantara menilai, tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk terus menahan ginandjar.
dengan ada putusan itu, kejaksaan harus segera melepaskan ginandjar.
sebab, tak ada lagi alasan untuk penahanannya.
surat penahanan kejaksaan harus dinyatakan batal demi hukum.
sedang abdul hakim mengatakan, penahanan tetap bisa dilakukan jika diterbitkan surat penahanan baru yang dikeluarkan tim koneksitas.
  tidak harus panglima tni   dalam pertimbangannya, hakim rusman menyatakan bahwa yang berhak melakukan penyidikan dan penahanan dalam kasus ginandjar adalah tim tetap koneksitas mengingat saat kejadian ginandjar masih anggota tni aktif.
tim gabungan, yang terdiri dari oditur jenderal dan jaksa, yang ada selama ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan bersama (skb) menteri kehakiman dan menteri pertahanan tanggal 29 desember 1983.
dalam skb itu disebutkan bahwa tim tetap koneksitas harus melibatkan oditur jenderal, polisi militer dan jaksa.
  sesuai surat tanggal 9 april 2001, panglima tni menunjuk tiga oditur jenderal dan dua polisi militer untuk bergabung dengan kejagung dalam tim koneksitas tetap kasus tac dengan tersangka ginandjar.
  soal wewenang penahanan adalah atasan yang berhak menghukum (ankum) sebagaimana disebutkan dalam permohonan praperadilan adalah panglima tni, menurut hakim rusman, tidaklah demikian.
hal ini mengingat saat penahanan hendak dilakukan, ginandjar sudah pensiun sebagai tni.
  "atasan langsung yang mana yang masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pemohon (ginandjar) yang fakta dan kenyataannya adalah berkedudukan sebagai wakil ketua mpr.
apakah tetap panglima tni dan bagaimana status hukum persetujuan yang diberikan presiden (kepada jaksa agung untuk memeriksa ginandjar di kejagung)," demikian hakim rusman dalam pertimbangan putusannya.