dunia usaha dengan terpaksa memahami kenaikan bahan bakar minyak (bbm), pajak pertambahan nilai (ppn), dan kenaikan tarif dasar listrik (tdl) yang diusulkan pemerintah sebagai solusi mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
akan tetapi, mereka sangat mengharapkan, sesudah itu tidak ada lagi kenaikan tarif dan pajak lainnya dalam tahun 2001 ini.
 "kadin sangat mengerti upaya pemerintah mengatasi defisit apbn.
kami dengan terpaksa menerima dan ini menjadi revisi terakhir.
kalau kenaikan-kenaikan itu dibebankan lagi, dunia usaha akan mengalami kesulitan," kata ketua umum kamar dagang dan industri (kadin) aburizal bakrie di jakarta, selasa (22/5).
 pemerintah dalam rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin wakil presiden megawati soekarnoputri, pekan lalu, memutuskan untuk mengusulkan kenaikan harga bbm 30 persen, tdl 20 persen, dan kenaikan ppn sebesar 2,5 persen menjadi 12,5 persen untuk mengurangi beban defisit anggaran tahun 2001.
 keputusan itu sendiri dinilai berbagai kalangan sebagai keputusan yang berat, baik bagi pemerintah maupun terhadap dunia usaha dan konsumen.
apalagi, dalam bulan juni, pemerintah juga-telah pula disetujui dpr-akan menaikkan tarif pulsa telepon 21,67 persen.
namun, keputusan itu harus diambil dan harus pula disosialisasikan agar semua pihak dapat memahaminya.
 ketua harian komite pemulihan ekonomi nasional (kpen), badan bentukan kadin, sofjan wanandi, mengatakan, dunia usaha mendukung upaya pemerintah mengatasi defisit apbn.
bagaimanapun masalah defisit apbn perlu cepat diselesaikan karena merupakan tuntutan dari dana moneter internasional (imf).
namun, ia juga menyayangkan kalau cara-cara mengatasi defisit dibebankan kepada dunia usaha. "
kita tidak kuat lagi bertahan," katanya.
 aburizal menjelaskan, persoalan yang dihadapi dunia usaha sekarang bukan hanya kenaikan bbm, listrik, atau ppn. "
dulu, kenaikan bbm juga kami dukung dengan catatan tidak akan naik sampai tahun depan.
namun, akhirnya, pemerintah merencanakan menaikkan bbm lagi," ujarnya.
  beban    kenaikan bbm dan tdl serta ppn, lanjut aburizal, menjadi beban dunia usaha karena tidak dapat dibebankan kepada konsumen atau masyarakat. "
dunia usaha akan meng- absorb  sebagian besar kenaikan itu karena tidak mungkin dibebankan kepada masyarakat yang tidak mempunyai daya beli," katanya.
 ketika ditanya masalah kenaikan rata-rata biaya produksi dengan kenaikan-kenaikan itu, aburizal tidak dapat menyebutkan karena prediksi kenaikan itu tidak dapat dipukul rata. "
itu tergantung pada sektor-sektor usahanya.
ada yang membutuhkan listrik besar, ada yang membutuhkan bahan bakar yang besar," katanya.
 menurut dia, masalah yang dihadapi pemerintah adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar as akibat konflik politik.
kadin berkali-kali menyarankan agar pemerintah pun mengerti dan menyelesaikan masalah politik, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional.
 merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, lanjut aburizal, membuat bank indonesia (bi) melakukan intervensi dan menaikkan suku bunga. "
di satu pihak, pemerintah meminta bi untuk tidak menaikkan suku bunga.
namun, ternyata bi menaikkan suku bunga," katanya sembari mempertanyakan koordinasi pemerintah dan bi dalam menentukan nilai tingkat suku bunga. "
perlu ada koordinasi antara pemerintah dan bi," katanya.
 aburizal menegaskan, salah satu upaya yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah mempercepat penjualan aset-aset badan usaha milik negara (bumn) dan badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
   diversifikasi   ketua asosiasi semen indonesia (asi) supardjo mengatakan, ada dua langkah yang dipersiapkan produsen semen bila dpr menyetujui usulan pemerintah, yakni menyesuaikan harga baru atau melakukan diversifikasi produk.
  bila konsumen tetap menginginkan semen dengan kualitas tipe 1, mereka harus membayar dengan harga yang lebih tinggi karena harga akan disesuaikan.
adapun mereka yang terbebani dengan kenaikan tersebut disediakan semen dengan kualitas nomor dua.
dia mengungkapkan, listrik dan bbm merupakan 30 persen dari seluruh komponen produksi.
  presiden direktur semen bosowa hm aksa mahmud menambahkan, kenaikan harga bbm dan tdl jelas berpengaruh pada harga semen.
teorinya sangat sederhana, listrik merupakan komponen biaya tertinggi dalam produksi semen dan produk ini harus didistribusikan dengan transportasi yang menggunakan bbm.
 perusahaannya sudah memproduksi dua jenis semen untuk memberikan harga yang ekonomis.
sebab, indonesia selama 32 tahun merupakan negara yang masyarakatnya sangat boros dalam pemakaian semen.
pembangunan rumah yang sebenarnya cukup menggunakan semen kelas dua selalu memakai semen kelas satu.
 thomas darmawan dari gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh indonesia (gapmmi) mengatakan, harga-harga makanan akan kembali naik sekitar 5 sampai 10 persen jika pemerintah menaikkan harga bbm dan ppn.
kenaikan itu baru terasa satu bulan setelah kenaikan-kenaikan itu diberlakukan.
  thomas menambahkan, akibat kenaikan bbm bulan april lalu, kenaikan harga-harga barang mulai terasa pada bulan mei dan juni ini sebesar 5 sampai 11 persen. "
kalau ppn pasti 2,5 persen dan tetap menjadi kewajiban konsumen untuk membayar," katanya.
  kenaikan ppn itu juga akan berdampak bagi produk komoditas.
misalnya, petani menanam padi dengan menggunakan pupuk dan pestisida.
harga padi pun akan terkena atau terdapat unsur ppn sebesar 2,5 persen.
 senior vice president bogasari philip s purnama menyatakan, walaupun biaya energi-listrik dan bbm-hanya sekitar 0,2 hingga 0,4 persen dari keseluruhan biaya produksi industri pembuatan tepung terigu tetap mengatrol biaya produksi terigu. "
tetapi, kenaikan karena bbm dan listrik tidak terlalu besar.
yang justru akan sangat terasa adalah dampak dari lemahnya kurs rupiah kita," katanya.