"ketentuan utama dalam uu propenas adalah kepada debitor yang telah menandatangani dan memenuhi perjanjian perlu diberi jaminan kepastian hukum.
sementara yang tidak kooperatif, nanti pada batas waktunya diberi tindakan hukum, dan yang belum melampaui tanggal waktunya segera diproses.
jadi, yang diputuskan ini adalah perintah mpr kepada presiden," kata laksamana.