sidang istimewa (si) mpr sebaiknya tidak hanya membicarakan soal krisis kepemimpinan nasional, tetapi juga harus mampu mencari solusi agenda penyelamatan bangsa, salah satunya dari praktik korupsi yang terus merajalela.
belajar dari pengalaman pemerintahan bj habibie dan abdurrahman wahid saat ini, mpr harus mengingatkan siapa pun yang memimpin negeri ini agar hati-hati terhadap praktik nepotisme yang menjadi awal dari kolusi dan kemudian korupsi.
mpr juga harus berani menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan segala konsekuensi hukumnya.
 demikian pandangan sosiolog hukum dari universitas diponegoro (undip), semarang, prof dr satjipto rahardjo, ahli hukum universitas indonesia dr harkristuti harkrisnowo, dan anggota tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi iskandar sonhadji yang dihubungi terpisah di jakarta, rabu (27/6).
 kenyataan menunjukkan peralihan kekuasaan dari soeharto kepada bj habibie, kemudian abdurrahman wahid, ternyata tidak otomatis menciptakan indonesia ke sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
menurut survei transparency international pada tahun 2001, indonesia adalah negara terkorup keempat di dunia.
dalam kelompok itu terdapat negara banglades, nigeria, uganda, indonesia, dan kenya.
 pada masa kepemimpinan soeharto terbangun sebuah kroni yang bermula dari praktik nepotisme.
pemerintahan abdurrahman wahid pun mulai dihinggapi gejala yang sama.
pejabat atau menteri mulai menempatkan "orang-orangnya" atau "orang kelompoknya" pada posisi-posisi tertentu begitu ia duduk pada jabatan tertentu.
padahal, menurut harkristuti harkrisnowo, nepotisme merupakan awal terjadinya korupsi.
 satjipto rahardjo tidak ingin membenarkan atau menyalahkan apa yang terjadi saat ini bila disebutkan sebagai nepotisme.
namun, kata satjipto, mpr dalam si mpr memang perlu mengingatkan akan bahaya nepotisme itu.
  si mpr, lanjut satjipto, perlu memberikan arahan yang berbentuk kaidah dan norma yang konkret sehingga bisa dijelaskan dalam produk legislatif yang jelas untuk mengawasi terjadinya nepotisme.
walaupun nepotisme sudah disebutkan dalam ketetapan (tap) mpr nomor xi/mpr/1998 dan undang-undang (uu) nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), kaidahnya belum jelas.
dpr belum optimal mengawasi perilaku nepotisme dalam penyelenggaraan negara.
 pasal 1 ayat 5 uu no 28/1999 menyatakan,  nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara . "
pengaturan nepotisme ini belum konkret sehingga menyulitkan pengawasan.
si mpr seharusnya mengarahkan agar praktik nepotisme tidak semakin berkembang," tandas satjipto.
 secara sosiologis serta psikologis, satjipto mengakui, perilaku nepotisme yang ditunjukkan penyelenggara negara sulit dibatasi.
sebab, siapa pun yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas itu sebaik-baiknya.
dia membutuhkan bantuan dari orang-orang yang benar-benar dikenalinya pula.
 "mantan presiden soeharto pada awal jabatannya memiliki seorang staf pribadi pula yang amat dikenalnya.
dengan staf pribadi itu, dia merasa  secure  (aman).
kalau jaksa agung baharuddin lopa, misalnya, ia mengangkat kenalannya sebagai staf ahli, sebab dia ingin menjalankan tugas sebaik-baiknya.
apalagi, masyarakat menghendaki agar pekerjaan jaksa agung berhasil, pembantunya dari kejaksaan harus dibersihkan dahulu," katanya lagi.
 walaupun demikian, satjipto sependapat, praktik nepotisme dalam penyelenggaraan negara itu harus dikontrol.
apalagi, birokrasi sudah terkontaminasi kkn selama puluhan tahun.
mpr-lah yang bisa memberikan  guidance  (arahan) sehingga legislatif bisa melakukan pengawasan secara konkret terhadap praktik nepotisme, dan eksekutif tak leluasa mengembangkan jaringan nepotismenya yang bisa membahayakan negara.
  orientasi ke rakyat   harkristuti menambahkan upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil selama mpr masih berorientasi pada masalah politik semata seperti yang terjadi selama ini.
mpr harus lebih berorientasi pada rakyat dan menjalankan fungsinya dalam memberikan arahan dan pengawasan kepada lembaga tinggi negara, terutama presiden dalam menjalankan amanat tap mpr no xi/mpr/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kkn.
  harkristuti mengatakan, mpr harus berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi bersama-sama dengan lembaga tinggi negara lainnya.
ada beberapa hal yang selama ini sudah dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi, seperti merevisi uu no 31/1999 tentang tindak pidana korupsi, pembuatan uu no 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kkn, pembentukan komisi pemeriksa kekayaan pejabat negara (kpkpn), dan pembentukan komisi antikorupsi.
namun, sejauh ini belum menampakkan hasil.
  "kalau dibilang jalan di tempat, sih, enggak, tetapi beringsut.
saya belum melihat ada upaya yang sungguh-sungguh dari lembaga pemerintahan untuk menangani (korupsi) ini.
banyak kasus korupsi yang gagal di pengadilan karena belum ada kesungguhan dari para aparat penegak hukum," kata harkristuti.
  masih suburnya praktik korupsi di indonesia, menurut harkristuti, juga akibat kontrol pemerintah yang masih lemah. "
undang-undang kita, penegak hukum kita, budaya kita belum mampu untuk memasukkan rasa takut bagi orang-orang yang melakukan korupsi.
masalah nepotisme, yang selama ini menjadi akar timbulnya korupsi, memang sudah diatur dalam uu no 28 tahun 1999.
masalahnya, saya belum pernah mendengar ada yang diproses berdasarkan undang-undang ini.
kenyataannya memang undang-undang ini tidak diimplementasikan," kata harkristuti.
   kejahatan luar biasa   belajar dari pengalaman itu, iskandar sonhadji mengusulkan agar tap mpr no xi/mpr/ 1998 diperbarui dan dipertegas dalam penanganan kasus-kasus korupsi.
kasus korupsi harus ditempatkan sebagai kejahatan yang luar biasa.
oleh karena itu, untuk menanganinya perlu ada lembaga yang diberi wewenang untuk itu dan lembaga itu harus mempunyai kekuatan yang luar biasa.
selama ini lembaga korupsi dibentuk, tetapi tidak diberi kewenangan yang luar biasa.
  "harus ada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang lainnya, yaitu undang-undang khusus korupsi.
komisi antikorupsi nanti harus dituangkan dalam bentuk undang-undang yang lebih tinggi dari undang-undang lain.
komisi antikorupsi harus dijadikan penyidik tunggal kasus korupsi, terutama masalah korupsi yang mempengaruhi kehidupan rakyat banyak seperti kasus blbi.
kalau kasus itu implementasinya individu, tidak perlu ditangani komisi ini.
selanjutnya, peradilannya juga harus khusus, peradilan khusus korupsi," kata iskandar.
  iskandar mengatakan, mpr harus membekali presiden dengan wewenang yang luar biasa untuk memberantas korupsi.
presiden harus diberi jangka waktu tertentu untuk melaksanakannya dan kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan mpr.