dalam nuansa politik yang begitu sensitif ini, inisiatif beberapa menteri ekonomi untuk memberikan perpanjangan sepuluh tahun kepada seluruh obligor, meskipun dengan niat baik dan alasan kepentingan keuangan negara yang bisa dihitung nyata sekalipun, menjadi sangat tidak tepat waktu, melanggar asas keadilan, dan melawan logika publik.