dewan perwakilan rakyat (dpr) hari senin (30/4) ini dipastikan akan mengeluarkan memorandum kedua kepada presiden abdurrahman wahid setelah sejumlah fraksi di dpr semalam menyatakan konfirmasinya.
 fraksi pdi perjuangan, fraksi partai golkar, fraksi partai persatuan pembangunan, fraksi reformasi, fraksi partai bulan bintang, dan fraksi partai daulatul ummah dipastikan akan meminta dpr untuk mengeluarkan memorandum kedua.
sedangkan fraksi partai demokrasi kasih bangsa, dan fraksi kebangkitan bangsa secara tegas menolak terbitnya memorandum kedua.
  namun, belum jelas apakah kali ini fraksi kebangkitan bangsa akan kembali melakukan  walk out  seperti pada saat dpr mengeluarkan memorandum pertama.
fraksi tni/polri yang beberapa hari lalu mengganti sembilan anggotanya, termasuk ferry tinggogoy, juga belum bisa dibaca sikap politik fraksinya.
ada kemungkinan fraksi tni/polri tidak akan menyatakan sikapnya.
 sesuai logika ketetapan (tap) mpr nomor iii/mpr/1978, memorandum kedua dikeluarkan jika dpr berpendapat presiden tidak mengindahkan memorandum pertama.
setelah memorandum kedua keluar, presiden diberi waktu satu bulan untuk mengindahkan memorandum kedua.
jika dpr nantinya tetap berpendapat presiden tidak mengindahkan memorandum kedua, dpr akan meminta mpr untuk menggelar sidang istimewa mpr.
 proses yang terjadi di dpr ini berkaitan dengan skandal keuangan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) bulog dan sumbangan sultan brunei yang melibatkan presiden abdurrahman wahid.
 pansus dpr menyimpulkan, presiden dapat diduga berperan dalam kasus skandal keuangan dana yanatera yang ditingkatkan dpr dengan keputusan, presiden sungguh melanggar haluan negara dan terbitlah memorandum pertama.
 sidang paripurna dpr akan dipimpin wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno.
  tak direspons    fraksi-fraksi dpr berpendapat, memorandum kedua dikeluarkan karena presiden dinilai tidak sungguh-sungguh merespons memorandum pertama dpr yang dikeluarkan 1 februari 2001.
jawaban presiden atas memorandum pertama dpr pada 28 maret 2001 yang dibacakan menteri kehakiman dan hak asasi manusia baharuddin lopa dianggap fraksi-fraksi dpr bukan suatu respons atau tanggapan yang diinginkan.
keharusan presiden merespons memorandum pertama dengan melakukan kinerja yang baik justru tidak dilakukan.
 salah seorang anggota dpr dari pdi perjuangan mengemukakan, fraksi pdi perjuangan dipastikan akan meminta dpr untuk mengeluarkan memorandum kedua terhadap presiden abdurrahman wahid.
finalisasi draf sikap politik pdi perjuangan (pdi-p) dibahas bersama ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri dan sekjen pdi-p sutjipto di rumah wakil presiden semalam.
dalam pertemuan itu, hadir tim delapan yang menyusun draf sikap politik serta pimpinan fraksi pdi perjuangan.
tak ada hal substansial yang dibahas dalam pertemuan yang baru berakhir minggu pukul 22.45 itu.
  disebutkan, pidato perdamaian presiden yang dibacakan juru bicara kepresidenan wimar witoelar disinggung dalam pemandangan umum pdi perjuangan yang akan dibacakan dwi ria latifa.
pidato perdamaian presiden yang isinya antara lain meminta maaf dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan dinilai pdi perjuangan sudah terlambat.
 meskipun tidak secara pasti mengatakan memorandum kedua dijatuhkan oleh pdi perjuangan, wakil sekretaris fraksi pdi perjuangan dpr firman jaya daely mengungkapkan, kemungkinan besar pdi-p menjatuhkan memorandum. "
mengapa saya gunakan kata-kata 'kemungkinan besar' karena situasi bisa berubah dari menit ke menit," katanya.
  fraksi partai golkar berupaya menghaluskan kalimat-kalimat yang digunakan dalam sikap akhir fraksi yang akan disampaikan pada sidang paripurna hari ini.
penjelasan mengapa memorandum kedua dijatuhkan dipaparkan dengan menggunakan latar belakang konstitusional disertai harapan agar publik bisa memahaminya lebih jelas lagi mengapa fraksi partai golkar menjatuhkan memorandum kedua.
  merujuk pada rapat fraksi yang dilakukan sabtu lalu, ade komaruddin mengatakan, keputusan saat itu memorandum kedua dijatuhkan.
akan tetapi, keputusan fraksi itu, menurut ade, menjadi keputusan dpp partai juga, sehingga dari hasil rapat fraksi itu dibicarakan dalam rapat dpp partai.
  tentang isi draf pendapat akhir itu, ade mengatakan, tekanannya adalah bahwa presiden tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh memorandum pertama dpr, padahal itu merupakan amanat konstitusi yang termuat dalam penjelasan uud 1945.
kinerja presiden usai memorandum pertama dijatuhkan juga dipaparkan secara detail, dengan maksud untuk menjelaskan kepada publik mengapa memorandum kedua ada.
 anggota fraksi reformasi alvin lie yang juga terlibat dalam penyusunan draf pendapat akhir fraksi mengatakan, fraksi reformasi-gabungan partai amanat nasional dan partai keadilan di dpr-tetap menjatuhkan memorandum kedua kepada presiden.
senada dengan fraksi partai golkar, fraksi reformasi dalam perubahan (penghalusan- red ) redaksionalnya lebih mengetengahkan landasan yuridis dan konstitusi.
  alvin mengungkapkan, landasan yuridis yang digunakan mengapa fraksi reformasi menjatuhkan memorandum kedua antara lain tap no iii/mpr/ 1978 yang salah satu pasalnya mengatur soal memorandum sampai permintaan dpr kepada mpr untuk menggelar sidang istimewa apabila memorandum kedua juga tidak diindahkan presiden.
  dihubungi terpisah, sekretaris fraksi partai bulan bintang (f-pbb) dpr hamdan zoelva menegaskan, fraksinya sudah pasti mengusulkan memorandum kedua.
alasannya, presiden tidak pernah memperhatikan memorandum pertama yang diberikan dewan sebelumnya.
bahkan, presiden terkesan menentang dan mengabaikan memorandum pertama itu, baik dari sisi status hukum maupun substansi memorandum tersebut.
 sekretaris fraksi partai daulatul ummah (f-pdu) mudahan hazdi semalam mengatakan, f-pdu menjatuhkan memorandum kedua akibat presiden tidak secara sungguh-sungguh merespons memorandum pertama dpr.
presiden bukannya merespons memorandum pertama, tetapi malah terkesan menentang dengan mengatakan pansus dpr ilegal.
  tolak memorandum ii   fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) tetap konsisten dengan sikap politik yang pernah diambil saat terbitnya memorandum pertama.
f-kb berpendapat, keputusan pansus bulog itu inkonstitusional karena terjadi berbagai pelanggaran prosedur.
pansus bulog juga tak memenuhi persyaratan sebagai sebuah pansus penyelidikan.
pada saat keluarnya memorandum pertama, f-kb memutuskan untuk melakukan  walk out  dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dpr.
sedang untuk rapat paripurna, senin ini, f-kb belum menentukan sikap apakah juga akan melakukan  walk out . "
itu masih akan dibahas minggu malam ini," ujar effendy.
 ketua fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb) dpr manasse malo menegaskan, fraksinya akan menolak pemberian memorandum kedua kepada presiden. "
walau f-pdkb berkompromi untuk menerima memorandum pertama, kami menolak pemberian memorandum kedua.
itu tidak menyelesaikan masalah.
apalagi, memorandum pertama pun sudah cacat hukum," jelas malo.
  bendahara fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki) dpr, lt susanto, menambahkan, sikap fraksinya masih akan diputuskan hari senin pagi, sebelum sidang paripurna dpr dimulai.
sebab, f-kki masih memberikan kesempatan kepada presiden untuk melakukan kompromi politik menyelesaikan persoalan bangsa.
selama kompromi itu tidak terjadi, fraksinya terpaksa mengusulkan memorandum kedua.