menanggapi keberatan dari kalangan purnawirawan tentara nasional indonesia (tni) terhadap proses perubahan konstitusi yang dilakukan mpr, bambang widjojanto mengatakan, kenyataan itu semakin menunjukkan bahwa proses perubahan konstitusi selama ini hanya menjadi agenda politik dari 700 anggota majelis.
perubahan itu tidak menampung kepentingan dari masyarakat.