tindakan menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno membentuk dan melantik sekretariat komisi pemilihan umum (kpu) di tingkat provinsi dinilai merupakan upaya pemaksaan terhadap panitia khusus (pansus) rancangan undang-undang pemilihan umum (pansus ruu pemilu) dewan perwakilan rakyat (dpr) untuk menyetujui ( fait accompli ) usulan pemerintah mengenai konsep sekretariat kpu yang berada di bawah kontrol pemerintah, bukan di bawah kontrol kpu.
 pasalnya, pembentukan dan pelantikan sekretariat kpu provinsi, dilakukan sebelum pansus pemilu dpr menyelesaikan pembahasan ruu pemilu.
rencana tersebut juga tidak pernah dibicarakan dalam rapat pansus maupun rapat panitia kerja (panja) ruu pemilu.