penetapan pengadilan tinggi itu tertuang dalam surat no 44/pen.pid/2001/pt dki tanggal 2 februari 2001 yang ditandatangani wakil ketua pengadilan tinggi erna sofwan sukrie.
sesuai pasal 238 ayat (2) kuhap, wewenang untuk menentukan penahanan terdakwa beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.