gara-gara kepentingan politik lokal, dana instruksi gubernur (ingub) senilai rp 600 juta yang seharusnya dipergunakan untuk proyek pembangunan jembatan di kecamatan wedarijaksa, pati, jadi  bancakan  (rebutan).
yang lebih menyedihkan lagi, tidak ada seorang pun yang merasa harus bertanggungjawab atas penyelewengan dana ingub itu.
  sekretaris komisi d dprd jawa tengah (jateng) ali mansyur hd yang dituduh telah melakukan penyelewengan dana ingub dan  mark up  (pembengkakan) dana proyek jembatan, selasa (18/12), membantah semua tuduhan terhadap dirinya.
ia mengatakan, tuduhan  bancakan  itu sengaja digulirkan oleh sejumlah orang yang tidak menginginkan dirinya ikut dalam pencalonan musyawarah cabang (muscab) partai kebangkitan bangsa (pkb) pati pada januari 2002.
  "semua itu tidak benar.
itu fitnah dan upaya untuk menghancurkan saya dalam musyawarah cabang pkb pati, januari mendatang.
saya sama sekali tidak tahu-menahu dengan proposal proyek seperti yang diberitakan itu.
saya mengklarifikasi hal itu, kalau perlu ke pengadilan," ujar ali mansyur ketika dihubungi  kompas , selasa (18/12).
 pelaksana harian (plh) ketua dprd pati mundir syarif, orang pertama yang menyelidiki tentang penyelewengan dana ingub ratusan juta itu, menyesalkan pernyataan ali mansyur tersebut.
mundir syarif yang juga berasal dari pkb menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menjatuhkan ali mansyur sebelum dilangsungkannya perebutan kursi ketua dpc pkb pati.
 "kalau ali mansyur berargumen seperti itu, terserah.
tapi, saya sungguh tidak rela kalau partai dijadikan alat untuk mencapai kursi.
itu sama sekali perbuatan yang tidak pantas," kata mundir yang dihubungi secara terpisah.
  mundir menegaskan, ia bisa membuktikan bahwa lembaga-lembaga penerima bantuan dana ingub itu sebelumnya telah dikoordinasikan terlebih dahulu oleh ali mansyur. "
yang menerima dana adalah person-person yang merupakan orang-orang penting pkb di jajaran tingkat bawah," ujar mundir.
orang-orang tersebut, katanya, termasuk dalam "tim sukses" ali mansyur dalam pemilihan ketua dpc pkb mendatang.
  masalah  bancakan  ini sebenarnya telah diketahui oleh bupati pati tasiman, dan dana ingub ini masuk ke rekening sekretaris daerah (sekda) pati slamet prawiro.
hingga berita ini diturunkan, bupati pati tasiman tidak bisa dikonfirmasi.
sedangkan sekda pati slamet prawiro menolak untuk berkomentar, meskipun diminta untuk mengonfirmasi tentang penyaluran dana ratusan juta itu. "
saya tidak mau komentar, boleh, kan?"
kata slamet prawiro.
   tidak berkaitan   mencuatnya berita mengenai "bancakan" dana ingub rp 600 juta tersebut sempat membuat kalangan dprd jateng ikut bertanya-tanya.
apalagi ali mansyur adalah sekretaris komisi d dprd jateng.
baik ali maupun ketua komisi d dprd jateng ir gatot luprijatomo menyatakan, dana ingub sama sekali tidak berkorelasi dengan tugas-tugas komisi d dprd jateng.
 gatot menilai berita dugaan penyalagunaan dana ingub, yang diduga melibatkan salah satu anggota komisi d, lebih pada unsur politis di internal partai.
 "terus terang, saya tidak yakin dengan berita itu.
secara pribadi saya melihat ini mungkin terkait dengan peta politik di pati, di tengah perebutan ketua dpc pkb pati saat ini," ujar gatot.
 yang jelas, kata gatot, dana ingub tersebut bukan disalurkan melalui komisi d. kendati demikian, ia berjanji akan mencari data mengenai hal itu. "
setahu saya, sampai saat ini belum ada proyek ingub yang diselewengkan, semuanya masih sesuai rencana," ujarnya.