"sebenarnya ada keraguan bagi saya untuk menyampaikan respons atas memorandum kedua dpr itu karena landasan hukum dan politik dpr yang masih belum jelas bagi saya," kata presiden abdurrahman wahid dalam suratnya.
presiden mengakui, saat akan menyampaikan, bahkan setelah menyampaikan jawaban atas memorandum pertama tanggal 1 februari 2001, banyak anggota dpr dan pengamat yang mengatakan bahwa memorandum tidak memerlukan jawaban, melainkan memerlukan perubahan kebijakan dan kinerja sebagai bentuk dari sikap mengindahkan.