menurut tumbu, ruu lembaga kepresidenan yang disusun dpr terhenti di pimpinan dewan sejak februari 2001.
pembahasan kembali ruu itu menanti proses perubahan uud 1945 selesai.
jika perubahan uud 1945 terhenti, pembahasan ruu lembaga kepresidenan tidak mungkin dilakukan. "
pembahasan ruu parpol dan ruu pemilu-keduanya sudah di dpr-maupun ruu susduk (belum diajukan ke dpr-red) pun mungkin terhenti," jelas tumbu.