pasal 40 ayat (1) mengatakan, keadaan presiden berhalangan sementara dapat dinyatakan menjadi berhalangan tetap oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dalam penjelasan disebutkan, pihak yang berwenang dalam hal ini sesuai dengan peristiwa penyebab presiden berhalangan sementara, misalnya dokter atau paramedis jika karena sakit, kepolisian karena kasus penculikan, atau search and rescue (sar) dalam hal sebab kecelakaan.
selanjutnya pasal 40 ayat (2) mengatakan, pernyataan presiden berhalangan sementara menjadi berhalangan tetap ditetapkan oleh mpr.