dengan alasan surat perintah penahanan yang baru tidak sah, kamis (19/4), tersangka kasus korupsi, ginandjar kartasasmita melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan permohonan praperadilan terhadap jaksa agung (jakgung) ke pengadilan negeri jakarta selatan (pn jaksel).
jaksa agung dinilai tidak berwenang menahan ginandjar karena yang berwenang adalah atasan yang berhak menghukum (ankum), yaitu panglima tni.
  penahanan terhadap politisi dari partai golkar itu, kemarin, dijelaskan jaksa agung marzuki darusman dan jaksa agung muda tindak pidana khusus bachtiar fachry nasution dalam pertemuannya dengan pimpinan dpr.
 terjadinya silang pendapat atas pemeriksaan dan penahanan ginandjar selaku anggota tni aktif terjadi karena belum disesuaikannya undang-undang (uu) nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap dan uu nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dengan ketetapan (tap) mpr nomor vii/ mpr/2000 tentang peran tni dan peran polri.
 ginandjar disangka melakukan tindak pidana korupsi bersama ib sudjana, faisal abda'oe, dan praptono h upoyo.
korupsi itu terjadi saat pembuatan technical assistance contract (tac) antara pertamina dan pt ustraindo petro gas pada tahun 1991-1992.
   didaftarkan   kemarin siang, salah seorang kuasa hukum ginandjar, yb purwaning m yanuar, menyerahkan berkas permohonan praperadilan ke pn jaksel dan diterima panitera muda pidana pn jaksel m yusuf.
ketua pn jaksel menunjuk hakim soedarto untuk menyidangkan permohonan praperadilan itu. "
jadwal sidangnya belum ditetapkan, nanti hakim yang menentukan," kata yusuf.
 dalam surat permohonan disebutkan, ginandjar keberatan atas tindakan jaksa agung yang telah menerbitkan surat perintah penahanan no prin-052/f/fjp/04/2001 tanggal 17 april 2001  juncto  berita acara pelaksanaan perintah penahanan tanggal 18 april 2001.
alasannya, kedua surat itu dibuat tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukum.
untuk itu, hakim agar menyatakan surat perintah penahanan dan berita acara penahanan tidak sah.
selanjutnya memerintahkan jaksa agung untuk membebaskan ginandjar dari ruang tahanan (rutan) kejagung setelah putusan diucapkan.
 sebagaimana diberitakan, untuk menindaklanjuti putusan hakim praperadilan pn jaksel, rusman dani achmad, jaksa agung menerbitkan surat perintah penahanan baru terhadap ginandjar.
dalam surat yang ditandatangani jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus bachtiar fachry nasution itu disebutkan, ginandjar ditahan di rutan kejaksaan agung untuk masa 20 hari, terhitung sejak tanggal 9 april 2001 sampai dengan tanggal 28 april 2001.
  sewenang-wenang   menurut kuasa hukum ginandjar, jaksa agung telah bertindak sewenang-wenang dan otoriter karena telah bertindak tanpa dasar hukum dan bahkan telah melawan hukum. "
hal mana sangat bertentangan dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan (hukum) yang berlaku universal," demikian disebutkan dalam permohonan praperadilan.
 mengingat saat terjadinya kasus tac ( tempus delicti ) ginandjar masih tni aktif, maka menurut kuasa hukum ginandjar, yang berhak melakukan penyidikan kasus kliennya adalah tim tetap koneksitas dan yang berwenang menghukum adalah panglima tni.
ini mengacu pada pasal 15 huruf (b) surat keputusan panglima abri no kep/02/iii/1987 tanggal 21 maret 1987 yang menyatakan bahwa  tersangka anggota abri yang telah diberhentikan dari dinas aktif dan perkaranya belum dilimpahkan, yang bertindak selaku papera adalah kesatuannya yang terakhir atau papera lain yang ditunjuk panglima abri atau kas angkatan/kapolri .
 berdasar ketentuan tersebut, kuasa hukum ginandjar berpendapat bahwa kewenangan papera dan kewenangan ankum bagi seorang prajurit yang perkaranya ditangani setelah yang bersangkutan pensiun, tetap pada ankum/papera.
dalam putusan praperadilan, rusman dani mempertanyakan, siapakah ankum ginandjar mengingat saat akan dilakukan penahanan ginandjar telah pensiun meski saat terjadinya peristiwa ginandjar masih tni aktif.
dalam hal ini, rusman dani berpendapat bahwa yang berhak menghukum ginandjar adalah tim tetap koneksitas.
   berlaku surut   kuasa hukum ginandjar juga mempertanyakan surat perintah penahanan baru, yang diberlakukan surut karena masa berlakunya dihitung sejak tanggal 9 april 2001 atau sebelum surat perintah diterbitkan dan dilaksanakan oleh tim koneksitas.
  kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung muljohardjo mengatakan bahwa tidak benar surat penahanan ginandjar tersebut berlaku surut.
mengacu pada putusan praperadilan, penahanan ginandjar setelah tanggal 9 april 2001 adalah sah.
kemudian hakim mengucapkan keputusannya tanggal 16 april 2001.
maka, untuk melaksanakan putusan hakim tersebut, tanggal 17 april 2001 jaksa agung menerbitkan surat penahanan baru yang masa berlakunya terhitung sejak tanggal 9 april 2001 atau sesuai putusan praperadilan. "
tanggal 18 april 2001 dilaksanakan," katanya.
   uu penjabaran    usai bertemu pimpinan dpr, jaksa agung marzuki darusman mendesak dpr segera membuat undang-undang sebagai penjabaran tap no vii/ mpr/2000 tentang peran tentara nasional indonesia dan peran kepolisian ri, khususnya pasal 3 ayat (4) yang menyangkut peradilan bagi anggota militer.
 "prinsip ini sudah ditegaskan dalam tap mpr tersebut.
kami (kejaksaan agung) minta dpr memperhatikan keperluan akan penjabaran tap mpr ini lewat undang-undang.
ini perlu agar diperoleh satu kepastian dan kejernihan duduk masalahnya manakala terjadi dugaan pelanggaran hukum oleh anggota tni agar nantinya tidak timbul keraguan," papar marzuki.
 selama dua jam marzuki darusman yang didamping jaksa agung muda tindak pidana khusus fachry nasution melakukan pertemuan dengan wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno.
sumber  kompas  di dpr mengungkapkan, dalam pertemuan tertutup itu agenda yang mengemuka adalah soal penahanan ginandjar dan permintaan kejaksaan agung untuk menyelidiki mantan anggota pansus bulog dan brunei.
 apa yang diminta marzuki darusman adalah agar dpr segera membuat undang-undang sebagai penjabaran dari tap no vii/mpr/2000 berkaitan dengan kasus ginandjar yang menghendaki anggota militer harus diadili di peradilan koneksitas atau pengadilan militer.
pasal 3 ayat (4) a tap no vii/ mpr/2000 mengatakan, prajurit tni tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
 anggota komisi ii dpr firman jaya daely saat dihubungi  kompas  mengakui, dpr-khususnya komisi ii-belum menyiapkan rancangan undang-undang (ruu) dalam bentuk pasal per pasal mengenai penjabaran tap no vii/mpr/ 2000 itu. "
kami masih membahasnya di intern komisi.
kami tidak ingin menjadi reaksioner hanya karena permintaan itu lalu dpr segera menyusun ruu.
kami butuh perencanaan," katanya.