"dari rapat tersebut, yang diputuskan bukan selesai atau tidak selesainya r&d.
tetapi, bagaimana prosesnya, siapa yang menanda tangani, itu yang sedang dikaji.
apa wajar cuma kejaksaan agung atau ketua kksk.
ini hanya masalah teknis saja.
masalah selesai atau tidak, itu kan tergantung bppn.
tetapi, siapa yang berhak menanda tangani r&d, presiden minta itu dibahas khusus dalam sidang selanjutnya.
ini bukan masalah substansinya, tetapi teknis penanda tanganan saja," lanjutnya.