rencana musyawarah pimpinan daerah (muspida) dki jakarta untuk memerangi preman di ibu kota disambut dengan dingin oleh masyarakat.
warga umumnya merasa pernyataan itu cuma ungkapan politik belaka.
hal itu lebih karena ketidakkongkritan mereka untuk benar-benar memberantas kriminal dan menegakan hukum.
 di kalangan masyarakat yang memang bersentuhan dengan preman pun pernyataan perang itu mengundang pertanyaan. "
sebaiknya gubernur dki jakarta sutiyoso menjelaskan dulu, apa arti terminologi yang digunakannya untuk preman," kata koesbanu yang pernah akrab dengan kehidupan jalanan dan kini ketua umum ati (asosiasi tinju indonesia) dki jakarta.
 dalam edaran lokasi rawan preman pemda dki disebutkan, mereka yang dikategorikan preman adalah tukang palak, judi, pemeras, mabuk, todong, parkir liar, calo, dan pelaku pencurian kendaraan bermotor.
premanisme lain yang disebutkan pemda dki adalah  timer  (calo), provokator, pemungut liar kaki lima, angkutan liar, pungli hingga jambret.
 menurut kusbanu arti preman itu sangat beragam.
jika merujuk pada asal kata preman itu sendiri, dia menunjuk semula berasal dari medan, pada zaman penjajahan dulu.
sejak 380 tahun lalu, pemerintahan kolonial menggunakan istilah  vrijman  atau "orang bebas".
istilah itu memang menjadi cap dan kata stereotip bagi pelaku tindakan tidak terpuji, melawan hukum atau aksi kriminalitas.
 soal bahwa preman itu sebutan untuk mereka yang meresahkan kehidupan masyarakat, kusbanu mengatakan, orang-orang yang duduk di dewan perwakilan rakyat (dpr) juga selalu membuat masyarakat resah. "
ada lagi orang-orang berseragam dari kalangan pemda dki jakarta yang biasa melakukan pungutan liar.
itu kan preman juga.
makanya saya khawatir kalau sutiyoso mau memerangi preman jangan-jangan dia lebih dulu harus memerangi dirinya sendiri," ucapnya.
               begitu pula "pak ogah" atau tukang ngamen jalanan, itu tidak bisa dimasukkan kategori preman.
mereka adalah korban dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
menurut ketua harian pemuda pancasila yorris raweyai, tugas pemda dki jakarta, tambahnya, menang untuk menciptakan situasi yang aman dan tenteram. "
apalagi masyarakat sudah membayar pajak.
jadi memang harus ada peningkatan pelayanan keamanannya.
tetapi, kalau cuma seperti itu, ya itu berarti cuma proyek mempertahankan jabatan saja," kritik yorris yang juga dianggap akrab dengan dunia preman.
 menurut kusbanu maupun yorris, jika pemda dki jakarta benar-benar ingin memerangi preman mereka harus memerangi kalangan  underground . "
kelompok itu di as dikenal dengan mafia, triad di hongkong, atau yakuza di jepang," katanya.
mereka dianggap menghalalkan segala cara untuk mengembangkan bisnis mereka mulai dari membuka perjudian, pelacuran, dan menjadi pengedar narkotik.
dalam melakukan usaha mereka yang menghalalkan segala cara itulah, kata kusbanu, mereka juga mengikat oknum pemda dki maupun kalangan militer. "
mereka memiliki uang untuk bisa menguasai apa dan siapa pun."
 anggota komisi a dprd dki jakarta posman siahaan menjelaskan, jajaran muspida dki harus tegas bertindak bukan saja hanya terhadap preman jalanan, tetapi juga preman berdasi.
yang dimaksud preman berdasi adalah mereka yang melakukan tindakan korupsi baik di lingkungan pemda dki, kepolisian daerah (polda) metro jaya, serta di tni.
selain itu, oknum-oknum yang justru melindungi dan memelihara preman-preman jalanan juga termasuk dalam preman berdasi.
 soal preman berseragam itu gubernur dki jakarta sutiyoso menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ampun terhadap preman yang menggunakan seragam aparat atau petugas pemda dki. "
mereka akan dikenakan sanksi berupa pencopotan dan pemecatan dari tugas dan jabatannya," kata sutiyoso saat ditemui di menteng jaya, kelurahan menteng, jakarta pusat.
  gubernur mengomentari pengaduan para pedagang kaki lima dari kawasan jakarta selatan tentang adanya penggunaan preman untuk menertibkan pedagang kaki lima.
katanya, "saya akan cek apa betul itu?"
 pernyataan perang terhadap para preman itu juga disambut jajaran komando daerah militer jakarta raya (kodam jaya) yang akan mendukung langkah itu. "
tetapi dalam pelaksanaan program tersebut, kodam sifatnya hanya membantu saja.
karena jajaran pemda dki jakarta dan pihak kepolisian dalam hal ini polda metro jaya, tetap yang di depan," jelas kepala penerangan kodam (kapendam) jaya letnan kolonel inf dj nachrowi, jumat (6/4).
silakan sajalah, yang penting bagi masyarakat jakarta ini benar-benar aman.