barman zahir mengatakan, siapa yang akan menandatangani r&d tersebut memang masih menjadi pertanyaan. "
apa setingkat menteri, menko ataukah presiden, ini perlu dibicarakan.
pendapat kami, setidak-tidaknya yang tanda tangan adalah pimpinan negara kita agar mempunyai kekuatan hukum.
karena kalau hanya sekadar keputusan bersama, dasar hukumnya kurang kuat," ujar barman.