meski kembali mendapat tekanan dari massa pendukung presiden abdurrahman wahid, badan musyawarah (bamus) dpr, jumat (16/3), akhirnya berhasil menetapkan percepatan masa reses.
percepatan masa reses ditetapkan dengan musyawarah mufakat.
dengan demikian, masa reses bagi anggota dewan yang seharusnya berlangsung 2 april hingga 15 mei 2001, dipersingkat menjadi 2 april sampai 24 april 2001.
  dengan percepatan masa reses itu berarti, dpr dapat menyikapi memorandum pertama yang jatuh pada 1 mei 2001.
sikap dpr itu bisa diteruskan dengan menerbitkan memorandum kedua jika dpr berpendapat presiden dianggap tidak mengindahkan memorandum pertama atau bisa juga dpr menerima respons dari presiden dan tidak melanjutkan ke memorandum kedua.
 seandainya reses gagal diperpendek dan dewan baru mengawali masa sidang pada 15 mei 2001, maka tanggal 1 mei 2001 sebagai batas akhir memorandum pertama akan terlambat ditindaklanjuti.
 sebagaimana tercantum dalam ketetapan (tap) no iii/ mpr/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan/ atau antar lembaga-lembaga tinggi negara, dpr dapat menyampaikan memorandum kepada presiden apabila presiden diduga sungguh melanggar haluan negara.
apabila dalam tiga bulan presiden tidak memperhatikan memorandum dpr tersebut, maka dpr menyampaikan memorandum yang kedua.
apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua tersebut tidak diindahkan presiden, maka dpr dapat meminta mpr mengadakan sidang istimewa.
 memorandum yang diberikan oleh dpr kepada presiden merupakan peringatan yang sesuai konstitusi.
oleh karena itu, ketua dpr akbar tandjung di denpasar mengingatkan, jangan sampai memorandum ditanggapi dengan kekerasan serta aksi yang mengganggu perekonomian nasional.
apalagi memorandum itu belum tentu berakhir dengan mundurnya presiden.
  jawaban presiden terhadap memorandum dpr sudah selesai dibuat, dan akan dikirimkan ke dpr dalam waktu dekat.
namun, isi jawaban tersebut masih dirahasiakan kepada pers.
   sepakat diperpendek   seperti sehari sebelumnya, rapat bamus dpr mendapat tekanan dari massa pendukung presiden abdurrahman wahid.
ratusan massa berupaya menembus pintu kaca ruang rapat bamus, sementara ribuan massa lainnya melakukan orasi di halaman gedung mpr/dpr.
apabila sehari sebelumnya massa berhasil masuk dan menduduki ruang rapat sehingga pimpinan sidang gagal mengambil keputusan, pada aksi massa kemarin mereka gagal memasuki ruangan.
sidang yang dipimpin wakil ketua dpr am fatwa akhirnya berhasil mengambil keputusan.
 anggota dewan dari pdi perjuangan yang juga bendahara partai noviantika anggota dewan dari pdi perjuangan yang juga bendahara partai noviantika nasution mengatakan, hampir seluruh fraksi -kecuali fraksi partai kebangkitan bangsa- sebelum keputusan diambil sepakat agar masa reses diperpendek, mengingat masih banyaknya tugas yang harus diselesaikan dewan, khususnya menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang nanggroe aceh darussalam. "
pdi perjuangan sendiri setuju masa reses sampai akhir april 2001 saja," katanya.
 ditanya adakah muatan politis dengan mempersingkat masa reses ini sehingga pengambilan keputusan di tingkat bamus berlangsung alot dan bahkan sempat ditunda, noviantika menjelaskan, sesuatunya harus dilihat secara alami dan logis. "
tidak ada permainan politik apapun, ini logis saja karena tugas-tugas dewan masih amat menumpuk," ujarnya.
 anggota bamus dpr dari fraksi partai golkar ali yahya mengungkapkan, pada mulanya fraksi pkb tidak setuju dengan adanya percepatan masa reses dengan alasan, penetapan masa reses sudah ditetapkan dalam rapat bamus sebelumnya.
namun, sembilan fraksi lainnya, menyatakan setuju percepatan masa reses.
dipersingkatnya masa reses, menurut ali, karena pada tanggal 1 mei 2001 merupakan batas akhir pengesahan ruu nanggroe aceh darussalam.
padahal, disahkannya uu nanggroe aceh darussalam (keistimewaan aceh- red ) merupakan amanat tap mpr.
 bamus memutuskan, reses dimulai 2 april 2001 dan berakhir pada 24 april 2001.
tanggal 25 april 2001 merupakan awal masa persidangan ke-4 dpr.
tanggal 26 april 2001 langsung pembahasan ruu nanggroe aceh darussalam pada pembahasan tingkat iii, dan pada 27 april 2001 dilangsungkan rapat paripurna dpr untuk pengambilan keputusan di tingkat iv.
   memorandum jalan terus   meski tidak ada seorang anggota dewan pun yang mengaitkan percepatan reses dengan pelaksanaan memorandum pertama yang disampaikan dpr kepada presiden abdurrahman wahid, tetapi muncul dugaan bahwa percepatan masa reses itu dimaksudkan agar proses memorandum pertama tidak terputus oleh reses.
sejumlah anggota dewan menyangkal keterkaitan itu. "
ini semata-mata banyaknya tugas yang belum diselesaikan dpr," kata noviantika nasution.
 hal senada juga dikemukakan anggota bamus dari fraksi reformasi ahmad farhan hamid. "
jangan dikaitkan dengan itulah (memorandum), kita (dpr) ingin segera menyelesaikan ruu nanggroe aceh darussalam," kata anggota dewan asal aceh ini.
ali yahya juga menyangkal dengan mengatakan, "ah, mungkin itu hanya kebetulan saja."
 tetapi ketua fraksi pkb taufikurrahman saleh usai rapat bamus mengatakan, fraksi pkb akhirnya dapat menerima keputusan itu dengan musyawarah mufakat. "
ini untuk kepentingan bangsa," katanya singkat.
   ingin perubahan   ketua umum partai golkar akbar tandjung menandaskan, golkar ingin presiden abdurrahman wahid melakukan perubahan seperti yang diamanatkan dalam memorandum itu. "
kalau gus dur (abdurrahman wahid- red ) sudah melakukan perubahan, tidak ada alasan mengganti dia.
dia bisa bertahan sampai 2004," jelas tandjung kepada wartawan.
 perubahan itu, lanjut tandjung, misalnya pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada wakil presiden megawati soekarnoputri dan presiden berkonsentrasi pada masalah kenegaraan. "
usulan itu layak dipertimbangkan, sebab merupakan salah satu solusi yang baik.
tapi itu semua tergantung kepada gus dur," paparnya.
 menurut ketua dpr itu, tidak mungkin mengganti presiden tanpa dasar konstitusional yang memadai.
penggantian presiden juga harus dilihat dampak dan akibatnya.
karena kalau terjadi konflik sosial, justru yang dirugikan adalah rakyat.
apalagi, kalau presiden tidak bersedia untuk mundur. "
saya kira, penyerahan pemerintahan kepada wapres itu merupakan salah satu solusi yang terbaik.
tetapi pada saatnya, penyerahan itu harus dikuatkan dalam sebuah ketetapan (tap) mpr," katanya.
  juru bicara kepresidenan wimar witoelar, jumat malam, mengatakan, surat jawaban presiden abdurrahman wahid atas memorandum dari dpr sudah selesai dibuat dan tinggal mengirimkannya. "
tapi bagaimana mengirimkannya, kami belum tahu," ujar wimar menjawab pertanyaan wartawan usai pengumuman penggantian menteri kehutanan dan perkebunan di istana merdeka, jakarta, semalam.