dalam jumpa pers terpisah di jakarta, koalisi pemantau korupsi pengadilan (kpkp) meminta pemerintah dan dpr segera membuat undang-undang pengadilan khusus korupsi.
dalam uu tersebut, harus dibuka kemungkinan agar pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang dilakukan penegak hukum diputuskan oleh majelis hakim yang mayoritas adalah hakim ad hoc.