pandangan berbeda disampaikan ahli hukum tata negara jimly assidiqie.
ia berpendapat, penundaan pengesahan pasal yang menyangkut pemilihan presiden langsung tahap kedua dalam perubahan ketiga uud 1945 sudah tepat. "
sebab kalau ditetapkan dengan tergesa-gesa, apalagi kalau berdasarkan kompromi take and give, itu bisa merusak keseluruhan bangunan sistem pemilihannya dan bisa berpengaruh pada kepentingan seluruh rakyat," katanya di jakarta, sabtu.