ini tertuang dalam peraturan bi nomor 3/22/pbi/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank.
dua peraturan lainnya menyangkut penetapan status bank dan penyerahan bank kepada badan penyehatan perbankan nasional atau exit policy (pbi nomor 3/25/pbi/ 2001), dan kewajiban penyediaan modal minimum (car) bank umum delapan persen tahun 2001 (pbi nomor 3/21/pbi/ 2001) yang berlaku 31 desember 2001.
ketiga peraturan baru itu dijelaskan gubernur bi syahril sabirin bersama stafnya kepada pers, kamis (27/12) di jakarta.