dalam soal dewan pertimbangan agung (dpa), akhirnya f-pg dan f-pdip bersepakat untuk menghapus bab iv tentang dpa dan dimasukkan dalam bab iii tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 15a yang berbunyi, presiden dapat membentuk badan penasihat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang diatur oleh undang-undang.