tentang cacat hukum yang dimaksud, bambang menjelaskan, kewenangan memutuskan jaminan aset terhadap kewajiban pembayaran utang kepada negara, seharusnya ada di tangan menkeu selaku bendahara negara, dan bukan oleh menko perekonomian.
pkps sendiri didasarkan pada msaa yang sudah cacat hukum sejak kelahirannya.