menteri keuangan dan pemberdayaan bumn rizal ramli membantah rencana penggantian sejumlah direktur jenderal (dirjen) di lingkungan departemen keuangan (depkeu), antara lain dirjen lembaga keuangan darmin nasution, dirjen bea dan cukai permana agung dan dirjen pajak hadi purnomo, sebagaimana disebutkan oleh anggota komisi ix dpr habil marati sebelumnya.
  namun, rizal membenarkan adanya rencana penggantian sejumlah direksi bumn dalam waktu dekat.
penggantian direksi bumn itu sendiri diakuinya hanyalah meneruskan kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh menkeu yang lama, prijadi praptosuhardjo.
  "kalau dirjen, sampai detik ini tidak ada.
kalau direksi bumn, kami akan lanjutkan proses yang sudah dilakukan menkeu sebelumnya," ujarnya, usai mengikuti rapat kerja (raker) dengan panitia khusus (pansus) rancangan undang-undang (ruu) badan peradilan pajak (bpp) di jakarta, kamis (28/6).
 sementara itu, sumber  kompas  menyebutkan, para anggota oversight committee (komite pemantau pelaksanaan tugas/ kppt) badan penyehatan perbankan nasional (bppn) kemungkinan akan mundur secara serentak pada jumat ini.
namun, keterangan sumber ini belum dapat dikonfirmasi.
  sebelumnya, salah seorang anggota komisi ix dpr, yang sering bertemu dengan presiden abdurrahman wahid, habil marati membenarkan rumor yang telah beredar mengenai rencana penggantian tiga dirjen depkeu dan sejumlah direksi bumn. "
ah, si habil (habil marati) bisa-bisanya  aja   ngomong  begitu.
dia teman baik saya.
enggak ada itu," kata rizal ramli sambil tertawa.
  "masa mas hadi (dirjen pajak hadi purnomo- red ) yang sudah kerja keras  gini  mau diganti," tambah rizal, sambil menepuk-nepuk punggung dirjen pajak yang duduk di sebelahnya.
rizal kemudian memberi tahu wartawan untuk datang ke kantor ditjen pajak hari senin mendatang.
rizal mengaku ingin mengunjungi ditjen pajak, untuk menghadiri pengumuman tindakan terhadap sejumlah pejabat pajak yang dinilai nakal oleh ditjen pajak.
 ditanya mengenai penggantian direksi pt (persero) asuransi jasindo yang juga dipersoalkan direksi lama dan dpr, rizal mengatakan, "itu ada proses dan prosedurnya.
sebabnya, kan, direksi lama sudah habis masa jabatannya."
rizal membantah tudingan bahwa dua direksi pt jasindo yang baru belum lolos dari proses uji kelayakan dan kepatutan  (fit and proper test) .
  anggota komisi ix dpr aberson marle sihaloho yang duduk di sebelah rizal mengingatkan, jabatan dirjen merupakan jabatan karier seorang pegawai negeri. "
pergantiannya harus dilakukan dari dalam departemen itu sendiri dan tidak boleh dari orang luar.
kalau ada dari luar, kita bisa marah sama pemerintah," katanya.
  adik pejabat   menurut anggota komisi ix dpr sukowaluyo mintorahardjo, berdasarkan laporan pejabat di bumn, ada salah seorang adik pejabat di depkeu yang menawar-nawarkan kepada sejumlah pejabat di bumn untuk menjadi direksi baru bumn.
  "dari informasi yang kami terima, ada keluarga dari pejabat tinggi depkeu, yang menghubunginya.
dia meminta  curriculum vitae  (daftar riwayat hidup/cv) jika mau dicalonkan menjadi direksi bumn tersebut.
namun, yang bersangkutan tidak bersedia memberikan cv dengan alasan tertentu," kata suko.
 menjawab pertanyaan  kompas  menyangkut adanya kasus tersebut, rizal menyebutkan, "kasih tahu saja kami.
kalau ada, kan, kami pecat.
repot amat," ujar rizal.
   intervensi di bumn   secara terpisah, koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki mengingatkan, kekayaan bumn berada dalam keadaan bahaya, karena bumn diperebutkan dan dimanfaatkan kekuatan politis untuk menggalang sumber ekonomi.
oleh karena itu, diperlukan alienasi kepentingan politis dari bumn untuk mengurangi intervensi kekuasaan politis terhadap bumn.
 "sekarang ini, partai besar saling memperebutkan sumber ekonomi untuk kepentingan penggalangan dana partai."
ujarnya, dalam seminar  memberantas korupsi di bumn  di jakarta, kamis.
tampil sebagai pembicara lainnya auditor utama keuangan negara v badan pemeriksa keuangan (bpk) usman damanik.
 menurut teten, upaya yang perlu dilakukan untuk mengalienasikan bumn dari kepentingan politis harus dimulai dengan penempatan direksi dan presiden komisaris di bumn.
penempatan jabatan fungsional itu jangan sampai dicampuri oleh kepentingan kekuasaan.
  oleh karena itu, harus ada persyaratan yang ketat dalam rekrutmen direksi atau pejabat komisaris di bumn. "
misalnya, tidak ada orang politik di bumn atau dilakukan privatisasi, sehingga bumn tidak lagi menjadi milik pejabat," tambahnya.
kalau bumn lepas dari pengaruh kekuasaan politik, bumn dapat ditata dengan lebih baik.
 untuk mengurangi praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (kkn) di bumn, perlu dilakukan beberapa langkah, misalnya menciptakan sistem pengawasan ( early warning system ) untuk mendeteksi penyimpangan yang ada.
selain itu, perlu diciptakan risiko yang tinggi terhadap koruptor seperti adanya hukuman yang setinggi mungkin.
 sementara itu, usman menambahkan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kkn di bumn, di antaranya sistem penetapan pengangkatan pejabat dan pertanggungjawabannya yang lemah.
misalnya, pengangkatan pejabat bumn yang tidak didasarkan pada profesionalisme.