bahkan, keppres itu kemudian diperjelas lagi dengan keputusan menteri dalam negeri no 22/1989.
dalam keputusan tersebut dijelaskan secara rinci, camat dan kepala desa setiap bulan harus melaporkan kepada bupati mengenai empat hal, yakni kesesuaian imb (izin mendirikan bangunan) dengan pelaksanaan, perubahan status kepemilikan tanah, perubahan fungsi dan peruntukan bangunan, serta perubahan fungsi dan peruntukan lahan.
bahkan, jika sewaktu-waktu ditemukan penyimpangan, kerusakan, dan pencemaran lingkungan, camat dan kepala desa wajib memberi laporan kepada bupati.