ditemukannya  traveler's cheque  (cek perjalanan) rp 10 juta milik dirjen anggaran departemen keuangan anshari ritonga di lantai 8 gedung nusantara i mpr/dpr, yang diduga untuk anggota dewan, menimbulkan sinyalemen telah terjadi praktik suap di dpr.
 menurut koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki yang dihubungi selasa kemarin, praktik suap-menyuap di lingkungan dpr dan dprd berlangsung di antara para pejabat pemerintah, terutama direksi badan-badan usaha milik negara (bumn), dan tidak jarang diwarnai pemerasan.
  praktik yang biasa dilakukan, kata teten, ialah dalam bentuk alokasi anggaran yang disamarkan menjadi biaya jamuan, biaya akomodasi, biaya transportasi, dan biaya dengar pendapat. "
kami (icw) sudah pernah mencoba melacaknya, tetapi gagal karena istilah-istilah biaya siluman tadi," ujarnya.
 di tingkat dprd, biaya siluman tersebut bisa berkedok perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri, misalnya, dilakukan komisi a dprd dki jakarta ke tokyo (jepang) dan beijing (cina).
anggota dewan menggunakan apbd dki jakarta yang berasal dari pajak dan retribusi yang keseluruhan menelan biaya rp 400 juta.
hal serupa terjadi pada dprd surabaya, di mana seluruh anggota dewan berkunjung ke seattle (as) dan kochi (jepang) dengan dana apbd sebesar rp 787,5 juta.
   mengaku   dari gedung mpr/dpr, selasa (18/9), terjadi perkembangan baru menyangkut ditemukannya cek perjalanan tersebut.
anggota komisi ix dpr aberson marle sihaloho yang disebut-sebut penerima cek perjalanan itu, kemarin, mengaku berupaya membantu penemu cek tersebut -seorang petugas  cleaning service- agar menyerahkannya langsung kepada ritonga.
  bahkan, sihaloho mengaku memberi si penemu cek sebesar rp 200.000 karena menganggap petugas kebersihan itu jujur.
senin lalu, sihaloho membantah keberadaan cek perjalanan yang tercecer di lantai 8 itu.
  "saya hanya mencoba meneruskan saja  traveler's cheque  yang tidak bisa diminta lagi oleh sekretaris pak ritonga.
saya memang sudah diingatkan kemungkinannya nanti bisa dituduh macam-macam oleh sekretaris pak ritonga ketika ingin membantu mengembalikan  traveler's cheque  itu.
akan tetapi, waktu itu saya kira tidak karena saya hanya membantu saja.
dan, saya kira tidak akan berkembang sampai ke tuduhan penerimaan uang itu," ujarnya.
 seperti diberitakan, rabu lalu, seorang petugas  cleaning service  yang bertugas di lantai 8 gedung nusantara i mpr/dpr menemukan cek perjalanan senilai rp 10 juta.
cek tersebut milik anshari ritonga dan oleh petugas kebersihan itu diserahkan kepada staf ritonga.
setelah dicek kepemilikannya oleh staf ritonga, cek disebut-sebut sebagai milik aberson marle sihaloho.
staf ritonga lalu meminta petugas kebersihan mengembalikannya kepada sihaloho.
cek akhirnya diterima oleh staf sihaloho. (
kompas , 18/9)   membantah   ritonga sendiri membantah telah memberikan uang sebesar rp 10 juta melalui  traveler's cheque  kepada sihaloho.
ia juga menegaskan selama menjadi dirjen anggaran tidak pernah memberikan uang kepada anggota dpr lainnya. "
jadi, selama saya menjadi dirjen anggaran, saya tidak pernah memberikan uang kepada anggota dpr berapa pun dan juga untuk apa pun namanya.
termasuk juga uang terima kasih atas keputusan pemerintah yang disetujui dpr," ujar mantan dirjen pajak depkeu dalam keterangan pers, kemarin, di depkeu, jakarta.
  ritonga juga menolak tegas saat ditanyakan kemungkinan pemberian uang tersebut sebagai tanda terima kasih pemerintah atas persetujuan yang telah diberikan dpr atas usulan kebijakan pemerintah, seperti pengisian rekening 502 untuk program penjaminan perbankan, penerbitan  hedge bond  kepada bank internasional indonesia (bii), serta divestasi 51 persen porsi saham pemerintah di bank central asia (bca).
 menurut ritonga,  traveler's cheque  yang ditemukan salah seorang petugas  cleaning service , rabu pekan lalu, sebenarnya miliknya sendiri.
cek tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pemeriksaan dan perawatan kesehatan menyeluruh  (general check up)  di rumah sakit angkatan darat gatot soebroto, 13-14 september lalu, dan bukan untuk aberson marle sihaloho.
  " traveler's cheque  itu kemungkinan besar terjatuh dan tercecer di lantai 8 gedung dpr ketika salah seorang staf saya mengantarkan fotokopi rancangan peraturan pemerintah (pp) mengenai pengalihan kedudukan, tugas, dan kewenangan badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dari menteri keuangan kepada menteri negara (menneg) bumn kepada pak aberson yang pada saat itu tidak ada di ruangannya," kata ritonga.
  dikatakan, kebetulan pada saat fotokopi itu diantarkan, stafnya juga baru saja diperintahkan untuk sekaligus membeli  traveler's cheque  di bank mandiri mengingat rencana perawatannya di rumah sakit.
amplop cek perjalanan itu kemudian disatukan dalam map bersama dengan fotokopian pp tersebut.
sekretarisnya sendiri baru tahu bahwa amplop  traveler's cheque  tersebut terjatuh pada sore harinya ketika stafnya kembali dari gedung dpr.
  ritonga mengaku tidak tahu mengapa  traveler's cheque  yang kebetulan jatuh dan tercecer di gedung dpr berkembang sedemikian rupa menjadi tuduhan penyuapan kepada anggota dewan dan pemerintah.
 "saya tidak tahu soal itu.
saya tidak mau membicarakan kemungkinan itu.
saya hanya  ingin sampaikan bahwa cek perjalanan itu milik saya pribadi dan bukan untuk anggota dewan," katanya.
  sulit dilacak   menurut teten masduki, sulit membongkar jaringan mafia legislator karena mekanisme suap berlangsung di bawah meja dan tidak pernah meninggalkan jejak.
berbeda dengan praktik korupsi di lingkungan eksekutif atau pemerintah, katanya, di mana hal itu bisa dilacak dengan adanya  mark-up  (penggelembungan biaya), pemotongan anggaran dari yang semestinya, dan penyelewengan  stock  barang.
  teten menduga kuat, lembaga kesekretariatan di dpr justru menjadi sarang para calo suap. "
beberapa anggota dpr mengaku kepada saya.
mereka mengaku, sering kali ada segepok uang di mejanya tanpa keterangan uang itu berasal dari mana.
semuanya sudah diatur para petugas sekretariat," paparnya.
 untuk menghentikan praktik kolusi-korupsi seperti ini, teten menyarankan ketua dpr akbar tandjung segera membentuk komisi etik di dpr untuk meneliti anggota dpr yang terlibat suap.
di sisi lain, para pemimpin partai harus bertindak tegas terhadap anggotanya di dpr yang terlibat praktik suap. "
tindakan utama menghentikan praktik suap tidak bisa hanya lewat pencatatan kekayaan anggota dpr saja," tandasnya.
  jangan buruk sangka   ketua dpr akbar tandjung meminta agar tidak berburuk sangka terlebih dahulu bahwa cek perjalanan yang ditemukan itu merupakan bentuk sogokan bagi wakil rakyat.
alasannya, baik sihaloho maupun ritonga membantah.
sihaloho membantah bahwa itu cek miliknya, sedang ritonga, meski mengaku cek itu miliknya yang tercecer, tidak dimaksudkan untuk sihaloho. "
jadi kita pegang dan percaya sajalah apa yang dikatakan pak anshari dan pak aberson," katanya.
 tandjung mengatakan belum berniat untuk meminta klarifikasi baik dari sihaloho maupun ritonga.
namun, pada waktunya, dia selaku pimpinan dpr akan meminta klarifikasi keduanya. "
saya akan coba mengeceknya ke pak aberson," janjinya.
 tandjung mengakui, dpr saat ini belum memiliki kode etik dpr karena masih dalam proses.
namun, ke depan, menurut dia, kode etik dpr itu harus mengatur norma yang harus menjadi landasan.
apabila anggota dewan tidak mengikuti norma-norma sebagaimana yang ada dalam kode etik, katanya, kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.
  anggota komisi ii dpr dari fraksi pdi perjuangan haryanto taslam mengatakan, karena ini sudah menjadi opini publik, maka pdi perjuangan dan fraksi pdi perjuangan dpr akan mengklarifikasinya kepada publik dengan pertama-tama meminta klarifikasi dari sihaloho maupun ritonga. "
bila perlu, kami meminta klarifikasi dari petugas kebersihan yang menemukan cek itu," katanya.