di tempat terpisah, presiden lkm unpar hadi purwowibowo kepada kompas menegaskan, lkm unpar menolak pembentukan pansus buloggate ii.
hadi menjelaskan, dpr harus obyektif melihat permasalahan dan memisahkan proses hukum dari proses politik. "
kita harus konsisten dengan pemisahan legislatif dan yudikatif.
kalau proses hukum masih diintervensi politik, supremasi hukum kita tak akan berjalan," ujarnya.