hingga akhir tahun 2001, diperkirakan ada tiga atau empat bank yang benar-benar tidak akan mampu mencapai rasio kecukupan modal ( capital adequacy ratio/ car) minimal 8 persen.
bank-bank tersebut diperkirakan tidak akan mampu menurunkan porsi kredit bermasalah hingga maksimal 5 persen.
bank-bank tersebut juga telah menyatakan menyerahkan kepada bi.
ada kemungkinan bank-bank tersebut akan ditutup pada waktunya.
 demikian antara lain keterangan dari direktur direktorat penelitian dan pengaturan perbankan bi djoko sarwono dalam jumpa pers di bank indonesia, jumat (6/4).
 hal yang kurang lebih senada juga diungkapkan gubernur bi syahril sabirin, yang dicegat pers di luar acara jumpa pers, serta deputi gubernur bi miranda s goeltom.
 pada tanggal 31 desember 2001, bi mengharuskan industri perbankan memiliki car minimal 8 persen.
car adalah perbandingan antara modal dan aset tertimbang menurut risiko.
 the bank for international settlement (bis)-bermarkas di basel, swiss-sudah sejak lama mengisyaratkan perbankan internasional agar memiliki car minimal 8 persen.
angka itu dinilai sebagai batas yang relatif aman untuk menghindari perbankan dari risiko kebangkrutan.
 bi juga mengharuskan perbankan mengurangi kredit bermasalah ( non-performing loan )-terdiri dari kredit macet, kurang lancar, diragukan, dan dalam perhatian khusus (dpk)-minimal 5 persen pada 31 desember 2001.
 bi juga menetapkan, target pencapaian  loan to deposit ratio  (ldr) maksimal 90 persen pada 31 desember 2001.
ldr adalah perbandingan antara kredit dan simpanan pihak ketiga di perbankan, yang kini berada di atas 90 persen.
  "dari sebuah tes- stress test -yang sudah dilakukan bi memperlihatkan, pada akhir tahun 2001, akan ada sekitar 20 bank yang memiliki car di bawah 8 persen.
dari 20 bank itu, ada tiga atau empat yang benar-benar  give up  (menyerah)," kata djoko.
  "menurut saya, untuk bank yang tidak mampu lagi menjadi bank, silakan keluar dari sistem dan masuk  exit policy  (masuk kotak).
janganlah bilang likuidasi!"
ujar djoko.
 namun, kata djoko, hingga kini masih tetap ada jaminan pembayaran dana pihak ketiga dari pemerintah hingga tercipta sebuah lembaga semacam asuransi deposito.
djoko mengatakan, dari 20 bank tersebut ada yang berada di bawah pengawasan badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
  minta keringanan   djoko mengakui, beberapa pihak juga telah menemui bi dan meminta keringanan atas ketentuan bi, seperti penundaan  deadline  pencapaian car dan npl.
  beberapa keringanan lain, kata djoko, yang juga dimintakan kepada bi adalah tentang kredit perbankan-yang dialihkan ke bppn-agar dikategorikan sebagai kredit lancar.
tujuannya, agar perhitungan car menjadi lebih longgar.
 djoko menambahkan, kepada bi juga diusulkan agar  deadline  pencapaian bmpk, diundur dari tahun 2002 menjadi 2006.
bmpk adalah batas maksimum pemberian kredit.
 bmpk merupakan perbandingan antara kredit yang dikucurkan bank terhadap nasabah dengan modal bank, yang dipersyaratkan maksimal 20 persen.
 kepada bi, kata djoko, juga dimintakan agar pengggolongan kredit disederhanakan, terutama untuk menentukan apakah sebuah kredit masuk kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dpk, dan macet.
 penyederhaan yang dimaksud adalah, penentuan klasifikasi kredit yang tidak lagi menilai semua sisi ketepatan waktu bayar, prospek usaha, dan kondisi keuangan.
 perbankan meminta, dasar klasifikasi disederhanakan menjadi hanya dengan melihat ketepatan waktu pembayaran kredit saja.
 indikator car juga diminta agar tidak harus minimal 8 persen pada 31 desember 2001, dan npl tidak harus maksimal 5 persen pada waktu yang sama.
 "tidak mungkin bi menurunkan ketentuan car.
menurut perhitungan, biaya yang dikeluarkan untuk menaikkan car bank-bank itu tidak teralu besar.
beberapa bank telah dipanggil, dan ada yang menyatakan sanggup mencapai car 8 persen.
bahkan ada juga yang sudah menyetor modal tambahan," tambah djoko.
 meskipun ketentuan car 8 persen tidak dapat ditawar lagi, ketentuan npl lima persen, diperkirakan akan diarahkan ke bawah lima persen. "
npl ini dilonggarkan agar peran intermediasi perbankan (dalam hal menyalurkan kredit) dapat berjalan kembali," ujar djoko lagi.
 dalam kesempatan terpisah, deputi gubernur bi miranda s goeltom mengatakan, bi akan merasa senang sekali jika bank-bank yang tidak dapat mencapai car delapan persen akhir tahun ini, merger dengan suka rela.
  "akan tetapi bi tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan merger tersebut," katanya miranda.
 goeltom juga mengatakan, tidak banyak pilihan yang dapat dilakukan bank yang tidak dapat mengikuti ketentuan car delapan persen, kecuali merger atau likuidasi.
   kinerja   djoko juga mengatakan, sebenarnya keadaan perbankan telah pula menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator.
namun demikian, dalam beberapa faktor terlihat juga penurunan dari kuartal ke empat tahun 2000 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2001.
 total aset dana pihak ketiga, maupun jumlah kredit yang disalurkan perbankan telah menunjukkan kenaikan.
persentase npl juga turun tipis sebesar 0,08 persen dari 18,8 persen menjadi 18 persen.
  rata-rata  net interest margin  (nim) industri perbankan nasional naik sebesar 0,5 persen, periode dari januari ke februari 2001.
nim merupakan indikator yang memperlihatkan selisih antara pendapatan dan biaya operasional perbankan.
 jika pendapatan lebih kecil dari biaya, akan melahirkan nim yang negatif, dan disebut sebagai  negative interest margin , dan jika sebaliknya, akan menjadikan nim positif.
 djoko mengatakan, nim untuk kelompok bank rekapitalisasi adalah minus 13,3 persen, dan nim kelompok bank-bank persero (milik pemerintah) minus 7,1 persen.
  menurut djoko, hal itu terjadi karena kedua kelompok bank itu memegang obligasi rekapitalisasi dengan bunga tetap ( fixed rate ) sebesar 12 persen.
 nim kelompok  bank take over  (bto) sebesar 20,4 persen, sementara nim bank-bank campuran minus 21,9 persen.