dalam surat tertanggal 8 november 2002 itu, dubes korsel juga mempertanyakan kepastian hukum di indonesia.
pertanyaan ini terkait dengan veto menteri tenaga kerja dan transmigrasi (mennakertrans) yang mengharuskan pt doson membayar pesangon dua kali lipat dari keputusan menteri tenaga kerja (kepmennaker).