keliru besar jika dikatakan bahwa perbankan memiliki dana menganggur sebesar rp 425 trilyun.
perbankan justru sedang mengalami kesulitan dalam soal pendanaan, bermodal negatif, dan tak banyak kemampuan menyalurkan kredit.
yang diperlukan sekarang adalah iklim perekonomian yang memungkinkan perbankan meraup keuntungan.
 demikian antara lain diutarakan pengamat perbankan dari financial intelligence, elvyn g masassya, dan mantan menko ekonomi, keuangan, dan industri (ekuin) kwik kian gie, senin (29/1), di jakarta.
  sementara itu, sekjen perhimpunan bank-bank nasional swasta (perbanas) wibowo ngaserin juga mengatakan, pernyataan soal dana menganggur itu kurang tepat. "
melihat besaran jumlah dana menganggur, memang tergantung dari sudut mana kita memandang.
akan tetapi, dari sudut apa pun, menurut saya, perbankan sekarang ini tidak benar memiliki dana menganggur rp 425 trilyun yang siap disalurkan ke dunia usaha," katanya.
 mereka mengomentari pernyataan menko perekonomian rizal ramli hari kamis lalu bahwa perbankan memiliki dana menganggur rp 425 trilyun.
 menurut kwik kian gie, sejumlah bank memang sudah selesai direkapitalisasi, sehingga di atas kertas, bank-bank di indonesia dianggap sudah sehat. "
maka kemudian dikatakan ada dana sebesar rp 425 trilyun menganggur di perbankan indonesia yang belum tersalurkan ke perusahaan-perusahaan," kata kwik.
 "namun, dari data yang ada -seperti per juli 2000- di dalam aktiva neraca gabungan bank-bank umum, yang dinamakan alat likuid yang sama dengan kas dan giro milik perbankan pada bank indonesia hanya rp 37,52 trilyun," lanjut kwik.
 "pos aktiva terbesar adalah tagihan perbankan pada pemerintah pusat sebesar rp 404,026 trilyun.
namun, angka itu bukan uang tunai, melainkan obligasi pemerintah.
obligasi pemerintah, kan, surat utang pemerintah kepada bank-bank yang direkapitalisasi.
jadi, bagaimana mau menyalurkan obligasi itu kepada bank-bank?
sekali lagi, itu kertas bung, bukan uang tunai," kata kwik kian gie.
  keliru   kegundahan serupa juga diutarakan elvyn. "
dana menganggur di perbankan mencapai rp 425 trilyun?
saya tidak tahu apakah pers yang keliru dalam menafsirkan pernyataan menko, atau memang angka itu benar muncul dari menko."
 "kalau yang dimaksudkan adalah selisih antara dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat rp 680 trilyun dengan total kredit yang disalurkan rp 255 trilyun adalah sekitar rp 425 trilyun, itu memang benar," ujar elvyn.
 namun, ujar elvyn, dana sebesar rp 425 trilyun itu bukan merupakan dana menganggur.
itu jelas sangat keliru. "
sebab, angka-angka yang disebutkan di atas adalah pendekatan akuntansi belaka, tetapi realitasnya tidak seperti itu.
artinya, selisih tersebut tidak bisa dianggap sebagai dana menganggur karena dana itu sendiri sudah tidak ada."
 elvyn menambahkan, sebelum bank-bank direkapitalisasi pada kuartal kedua tahun 1998, dana yang dihimpun lebih kurang sebesar rp 573 trilyun, sementara kredit yang disalurkan mencapai rp 626 trilyun.
  kemudian pada tahun 1999, lanjut elvyn, dana terus meningkat menjadi sekitar rp 650 trilyun, tetapi kredit turun rp 225 trilyun.
kenapa?
karena sebagian besar bank direkapitalisasi, dan konsekuensinya kredit bermasalah (plus kredit macet) yang dimiliki perbankan harus dipindahkan ke badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
 sebagai ganti dari pengalihan kredit macet ke bppn itu, bank-bank mendapatkan suntikan modal dalam bentuk penerbitan obligasi oleh pemerintah, yang saat ini nilainya sekitar rp 420 trilyun.
  "intinya adalah sebagian besar dana yang dihimpun itu sebenarnya sudah disalurkan dalam bentuk kredit, dan sekitar rp 400 trilyun berada di bppn dalam bentuk kredit macet," kata elvyn.
 dana menganggur atau tidak disalurkan menjadi pinjaman, tutur elvyn, tidak sampai rp 425 trilyun.
angkanya dapat dicermati dari posisi sertifikat bank indonesia (sbi) yang jumlahnya mencapai sekitar rp 80 trilyun.
namun, itu pun tidak semuanya dimiliki oleh perbankan.
 "sebagian dimiliki masyarakat kebanyakan dan investor asing.
kemudian ada juga penempatan dana masyarakat ke dalam bentuk surat berharga.
jadi, kalau dijumlah, perkiraan dana yang tidak disalurkan menjadi kredit itu jumlahnya sekitar rp 100 trilyun," ujarnya.
 namun, bukan pula otomatis hal itu dianggap sebagai dana menganggur. "
kenapa?
sederhana saja.
kalangan yang paham operasional bank tentunya mengerti bahwa tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat mesti disalurkan menjadi pinjaman."
 "artinya, bank mesti juga mematuhi prinsip manajemen pengelolaan aset dan  liability  (kewajiban).
ada dana yang mesti diposkan sebagai giro wajib minimum di bi.
nilainya lima persen dari dana rupiah yang dimiliki.
kemudian ada juga dana yang memang secara sengaja ditempatkan di bank lain atau juga sbi."
 "berikutnya ada dana ditempatkan pada surat berharga jangka panjang seperti obligasi.
konkretnya, tidak 100 persen dana yang dihimpun mesti disalurkan karena bank-bank juga harus menjaga likuiditasnya."
 dari paparan itu jelas, kalau memang mau menyebut dana menganggur di perbankan, jumlahnya sangat terbatas, paling banter hanya 50 persen dari nilai sbi.
jadi, kalau jumlah sbi itu rp 80 trilyun, maka yang bisa dipakai perbankan untuk disalurkan menjadi pinjaman hanya sekitar rp 40 trilyun.
  "kenapa?
sebab, kalau semua dana dalam sbi itu ditarik bank, tentunya akan menimbulkan persoalan baru.
misalnya nilai cadangannya terganggu, dan bank-bank itu bisa melenceng dari pengelolaan  prudential banking ," kata elvyn.
  di sisi lain, bi pun selaku pihak yang menerbitkan sbi itu bisa "megap-megap". "
atau paling tidak, kondisi moneter akan kacau lagi karena uang beredar di masyarakat kembali membeludak, karena itu inflasi mengancam.
ujung-ujungnya untuk mencegah semua itu, suku bunga sbi harus dinaikkan.
pendeknya, ada seribu satu implikasi jika seluruh sbi itu ditarik oleh perbankan.
jadi, persoalannya tidaklah sesederhana yang dibayangkan," ujar elvyn.