ia memberi contoh peraturan pemerintah (pp) nomor 108 yang mengatur pertanggungjawaban pemerintah.
dalam pp itu tidak diatur secara rinci syarat-syarat lpj itu ditolak sehingga dprd bisa menolak lpj berdasarkan konspirasi politik belaka.
penolakan tidak berdasarkan pikiran logis dan tidak transparan kepada masyarakat perihal penolakan lpj.