dia menyebutkan berbagai produk hukum yang masih mendiskriminasikan etnis cina.
misalnya, undang-undang (uu) nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan yang mengharuskan etnis tionghoa mempunyai surat bukti kewarganegaraan ri (sbkri), undang-undang tentang catatan sipil peninggalan belanda, serta masih eksisnya badan koordinasi masalah cina di badan koordinasi intelijen negara (bakin). "
mana ada etnis lain yang diperlakukan seperti itu," ujar sugeng.