presiden abdurrahman wahid menegaskan, dpr tidak perlu mengeluarkan memorandum kedua kepadanya, serta tuntutan dpr agar ia segera mempertanggungjawabkan kinerjanya merupakan tindakan ilegal. "
memorandum kedua tidak perlu," katanya ketika berbicara pada konferensi yang membahas masa depan indonesia di jakarta, kamis (19/4).
 menurut presiden, tuntutan dpr agar pemerintahannya mempertanggungjawabkan kinerja bertentangan dengan sistem uud 1945, yang masih menetapkan pemerintahan presidensial.
 ia meminta pengusaha, terutama penanam modal asing, tidak khawatir, karena krisis politik di indonesia segera berakhir.
 disebutkan bahwa sampai tahun 2002 tidak akan ada perubahan uud1945.
 kepada pengusaha dan pemerhati politik, yang memenuhi ruangan konferensi itu, ia menjelaskan bahwa sekalipun indonesia masih menghadapi berbagai krisis, namun hubungan luar negeri tetap digalang dengan baik.
 ia memberi contoh, indonesia siap menjadi tuan rumah bagi pemerintah filipina serta kelompok di mindanao -yang bertikai-untuk berunding. "
saya menyediakan sebuah pulau di jakarta jika pemimpin milf (front pembebasan islam mindanao) hashim salamat mau tinggal di sana," katanya.
 ketika membuka konferensi itu, presiden juga menyinggung masalah otonomi daerah, dengan menyebutkan bahwa semua pemerintah daerah dilarang mencari pinjaman luar negeri tanpa persetujuan pemerintah pusat. "
pemerintah indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan pemerintah brasil," katanya menegaskan.
  kurang proporsional   wakil sekjen pdi-p pramono anung mengatakan, pernyataan presiden abdurrahman wahid soal akan terjadinya pemberontakan jika dpr mengeluarkan memorandum kedua adalah kurang proporsional.
 dpr, katanya kepada pers di jakarta, kamis, tidak pernah punya keinginan untuk menggulingkan siapa pun karena dpr lembaga resmi yang dimiliki bangsa. "
jadi ini komitmen kalau dpr tidak akan menggulingkan presiden.
dpr berdasarkan konstitusi, melakukan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan," katanya.
 pramono setuju dengan pernyataan presiden bahwa dpr memang tidak bisa menjatuhkan presiden.
namun demikian, peringatan presiden agar dpr tidak mengeluarkan memorandum kedua karena dapat menyebabkan terjadi pemberontakan massal oleh 400.000 pendukungnya yang saat ini sudah berada di jakarta, katanya, merupakan sesuatu yang berlebihan.