terhitung sejak rabu (27/6), masyarakat dayak, kalimantan barat (kalbar), memberi batas waktu lima hari kepada pengungsi kerusuhan sambas di kota pontianak untuk bersedia dievakuasi ke berbagai lokasi permukiman baru yang telah disediakan dan dibangun pemerintah.
jika sampai batas waktu yang ditentukan tak diindahkan, masyarakat dayak menyatakan tak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi.
 "apa pun alasannya, keberadaan pengungsi sambas di berbagai lokasi pengungsi sudah sangat meresahkan masyarakat.
karena itu, perlu segera dipindahkan ke tempat-tempat yang telah dibangun pemerintah," tegas masyarakat dayak dalam pernyataan sikap yang ditandatangani antara lain ketua harian majelis adat dayak kalbar a syaikun riady.
sehari sebelumnya, forum komunikasi pemuda melayu kalbar juga mengeluarkan pernyataan yang sama.
 menanggapi desakan masyarakat dayak dan melayu, juru bicara pemerintah provinsi kalbar, tatang iskandar, menyatakan, pemda tetap berusaha keras untuk merelokasikan pengungsi sambas. "
hanya saja, perlu waktu untuk melakukan dialog.
mereka tidak bisa dipaksa sebab pengungsi pun manusia yang perlu didekati secara kemanusiaan," katanya.
 kepala kepolisian daerah (polda) kalbar brigjen (pol) nurdin usman ketika menerima utusan tokoh-tokoh dayak, kemarin, meminta masyarakat tidak memberi batas waktu bagi evakuasi pengungsi sesingkat itu. "
relokasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
butuh waktu," kata nurdin.
 sementara itu, sepanjang rabu kemarin, situasi kota pontianak sudah jauh lebih kondusif dari hari sebelumnya.
semua toko dan pasar sudah dibuka.
sekelompok warga memang masih terlihat bergerombol di mulut jalan purnama yang berbatasan dengan salah satu lokasi penampungan pengungsi, tetapi sudah tidak terlihat membawa senjata tajam dan senjata api secara mencolok.
aparat keamanan juga masih disiagakan di sekitar lokasi penampungan serta pada jalan masuk kota pontianak.
  dua pekan   secara terpisah, pengurus ikatan keluarga besar madura (ikamra) kalbar, dalam pertemuannya dengan komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) perwakilan kalbar, minta diberikan waktu dua pekan bagi pengungsi untuk berpikir dengan tenang guna menentukan sikap untuk dievakuasi ke lokasi yang baru.
  ketua ikamra kalbar h sulaiman menjelaskan, pengungsi pada prinsipnya juga ingin segera memulai hidup baru yang lebih tenang dan nyaman.
namun, realisasi keinginan tersebut bukan akibat didesak pihak lain melalui cara-cara kekerasan.
 pemerintah provinsi kalbar, menurut tatang, mengharapkan adanya pengertian dan kesadaran pengungsi tentang pentingnya relokasi ke sungai asam dan tebang kacang.
langkah ini ditempuh agar pengungsi segera dapat memulai hidup baru yang lebih manusiawi dan sehat seperti di tempat semula di kabupaten sambas.
 untuk mempercepat pemulihan kondisi kota pontianak dan wilayah sekitarnya telah dibentuk tim baru guna melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan pengungsi.
dalam rapat musyawarah pimpinan daerah (muspida) kalbar dengan komnas ham perwakilan kalbar diputuskan pembentukan tim baru karena selama ini tim sosialisasi itu hanya terdiri dari unsur pemda kalbar dan ternyata kurang berhasil.
tim ini akan beranggotakan unsur pemda kalbar, tni, polri, kejaksaan, dan tokoh masyarakat etnis dayak, melayu, dan madura.
  dalam penanganannya, tim ini juga dituntut agar memperlakukan pengungsi sebagai manusia yang memerlukan perlindungan, memiliki harkat, dan martabat, serta selalu memberikan rasa keadilan. "
ini penting sekali sebab penanganan pengungsi untuk dievakuasi agak terkesan mengabaikan aspek kemanusiaan.
mereka seolah diperlakukan seperti penjahat perang yang harus diusir dengan cara-cara yang tak manusiawi," ujar rousdy said, wakil ketua komnas ham kalbar.
  salah satu kendala yang dialami oleh tim sosialisasi selama ini adalah adanya perpecahan di kalangan para pengungsi.
ada kelompok yang pro dan kontra terhadap rencana relokasi ke lokasi baru di tebang kacang dan sungai asam.
  kelompok yang pro umumnya adalah pengungsi yang berpikir realistis bahwa saat ini mereka masih sulit kembali ke sambas.
oleh karena itu, untuk sementara mereka ingin menempati hunian yang sehat, serta memulai mengolah lahan pertanian seluas dua hektar yang dibagikan gratis untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.
kelompok ini umumnya sedang menghuni di dalam lokasi pengungsian.
 adapun mereka yang menolak relokasi hanya menginginkan agar pengungsi dikembalikan ke sambas.
tempat relokasi juga dinilai tidak subur, tanahnya bergambut, dan tidak ada transportasi.
jika tidak ke sambas, kelompok ini menginginkan disisipkan pada permukiman yang masih kosong di pinggir kota pontianak, dan dibagikan uang senilai rp 30 juta per kepala keluarga (kk) sebagai biaya pembangunan rumah, serta tanah seluas satu hektar.
kelompok yang kontra paling banyak tinggal di luar lokasi pengungsian.
 persoalannya, jelas tatang, di dalam pengungsian itu berkembang dua kelompok tokoh, yakni tokoh yang disegani dan tokoh yang ditakuti. "
celakanya, tokoh yang disegani itu juga takut pada kelompok yang ditakuti," katanya.
dengan demikian, tokoh-tokoh yang disegani itu kurang bisa mempengaruhi para pengungsi agar bersedia direlokasi.