menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo mengaku lalai karena baru melaporkan penjualan kebun kelapa sawit eks milik grup salim kepada kumpulan guthrie berhard dari malaysia pada dpr setelah transaksi tersebut di- closing .
pengakuan lalai ini disampaikan karena telah ada komitmen dengan dpr untuk meninjau kembali transaksi tersebut.
  bahkan, kepala badan penyehatan perbankan nasional (bppn) edwin gerungan mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya jika memang ia dinyatakan harus bertanggung jawab karena melakukan  closing  transaksi tersebut pada bulan maret lalu, tanpa berkonsultasi dulu dengan dpr.
 pengakuan bersalah karena lalai yang dikemukakan oleh menkeu dan pernyataan akan mundur yang dilontarkan oleh gerungan itu terjadi dalam rapat kerja (raker) komisi ix dpr dengan menkeu, bank indonesia, dan kepala bppn di gedung dpr, jakarta, selasa (22/5).
  dari bi hadir gubernur bi syahril sabirin, deputi senior gubernur bi anwar nasution, dan deputi gubernur bi burhanuddin abdullah harahap.
dari pihak pemerintah juga hadir direktur jenderal lembaga keuangan darmin nasution dan kepala badan pengawas pasar modal (bappepam) herwidayatmo.
sementara dari bppn, gerungan didampingi antara lain oleh deputi kepala bppn felia salim.
menkeu meninggalkan rapat lebih awal karena harus bertemu dengan wapres megawati soekarnoputri.
  pada rapat tersebut, sejumlah anggota dpr menyoroti transaksi penjualan kebun kelapa sawit eks milik grup salim seluas 262.652 hektar kepada guthrie.
harga penjualan ini dinilai terlalu murah, yakni sekitar rp 3,3 trilyun.
transaksi itu dinyatakan berakhir  (closing)  oleh bppn pada pertengahan maret 2001.
  padahal, sebelumnya dalam raker dengan komisi ix dpr, akhir februari 2001, menkeu dan kepala bppn edwin gerungan sudah menyatakan sepakat dengan komisi ix dpr untuk meninjau kembali transaksi tersebut, terutama menyangkut harga dan paket penjualannya.
  pernyataan akan mundur itu dilontarkan gerungan setelah anggota komisi ix dpr faisal urai (fraksi partai persatuan pembangunan) mendesak gerungan untuk tidak sekadar mengaku salah, tanpa disertai tanggung jawab.
harus ada tindakan yang lebih daripada itu.
 begitu juga sejumlah anggota komisi ix lainnya, seperti ms kaban (fraksi partai bulan bintang) dan didi supriyanto (fraksi pdi perjuangan).
mereka menyatakan keberatannya jika kesalahan itu hanya dilontarkan melalui kata-kata, tanpa didukung dengan pertanggungjawaban.
anggota dewan juga mempersoalkan sejauh mana kekuatan politik mempunyai komitmen dengan keputusan yang sudah disepakati antara dpr dan pemerintah.
 "saya kira tidak cukup, kalau sudah jalan, terus mengaku salah.
sebab, komitmen dpr dengan pemerintah sebelumnya adalah supaya transaksi itu ditinjau dulu, dan bukan dibatalkan.
saya hanya mengingatkan, jangan sampai suatu saat kita bikin komitmen lagi, terus melanggar lagi dan hanya menyampaikan pengakuan salah saja," ujar didi.
  menurut gerungan, setahu dia, pada akhir maret transaksi perkebunan kelapa sawit itu memang harus berakhir. "
jika tidak, transaksi itu harus batal.
karena izin dari menteri pertanian baru turun pada detik-detik terakhir sebelum penutupan itu, kami langsung melakukan  closing  setelah adanya izin tersebut.
kami akui itu salah.
namun, saya senang hati, pak, kalau memang saya akan dikenakan phk (pemutusan hubungan kerja- red )," kata gerungan.
  urai langsung menyahut, pernyataan bersalah gerungan tidak cukup. "
secara kesatria, kepala bppn seharusnya mundur karena sudah bersalah," tandas urai.
  dicecar seperti itu, gerungan langsung memotong pembicaraan. "
baik pak, itu akan saya lakukan," kata gerungan dengan wajah merah padam.
akan tetapi, wakil ketua komisi ix dpr abdullah zainie sebagai pimpinan sidang bisa meredakan, dengan menawarkan pertemuan berikutnya sebagai jalan keluar dari masalah guthrie.
  namun, usai rapat, gerungan yang ditanya pers menyangkut pernyataan pengunduran dirinya tersebut hanya berkomentar singkat berkali-kali, " no comment, no comment ."
    kksk ditinjau kembali   rapat kerja juga menyimpulkan, fungsi dan tugas komite kebijakan dan sektor keuangan (kksk) hendaknya dikembalikan kepada fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999, yaitu sebagai pengarah kebijakan dan bukan pemberi keputusan.
sedangkan struktur dan personalia kksk diminta untuk dikaji kembali oleh pemerintah.
komisi ix dpr juga mendukung upaya peninjauan dan pengkajian kembali semua keputusan kksk oleh  oversight committe  bppn, untuk selanjutnya hasilnya akan diserahkan kembali kepada bppn.