ia menjelaskan, karena pp dan instruksi dirjen belum ada, sebagaimana keputusan bersama antara pemerintah kota, otorita batam, dprd, kantor pelayanan pajak, dan kantor bea dan cukai, pihaknya akan melaksanakan keputusan bersama secara konsisten.
keputusan bersama itu adalah barang-barang yang masuk ke batam, baik berupa konsumsi maupun industri, harus membuat surat pernyataan jaminan akan membayar ppn dan ppnbm jika akhirnya pemerintah belum mengeluarkan pp-nya.