pertemuan pendahuluan consultative group on indonesia (cgi)-kelompok negara/lembaga donor internasional untuk indonesia-dengan pemerintah indonesia berakhir hari selasa (24/4) kemarin.
banyak isu yang dibahas dan diminta diselesaikan pemerintah.
tidak ada kesimpulan karena sifatnya baru sekadar saling tukar pandangan, meski semuanya menentukan dalam rangka pencairan bantuan internasional untuk indonesia di masa datang.
 usai pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu, diadakan jumpa pers yang dihadiri menteri koordinator (menko) bidang perekonomian rizal ramli, menteri keuangan (menkeu) prijadi praptosu-hardjo, dan kepala perwakilan bank dunia untuk indonesia mark baird.
 dalam jumpa pers tersebut, tidak banyak informasi yang diperoleh wartawan, yang menunggu sejak pagi di gedung departemen keuangan.
 para wartawan bahkan mengeluarkan suara gemuruh ka-rena secara tiba-tiba saja jumpa pers itu diberhentikan oleh koordinator acara.
hanya ada dua pertanyaan yang dilayani, sementara wartawan yang hadir sekitar 100 orang.
 dalam jumpa pers itu, rizal ramli-menjawab pertanyaan pers-mengatakan, imf tidak menyinggung masalah politik.
sebagai lembaga multilateral, tambah rizal, imf tentu tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat politis.
 "tidak ada hal-hal seperti itu.
sebagai lembaga multilateral, imf tentu dan tidak seharusnya masuk ke pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya politis.
namun, memang imf mengharapkan revisi budget disetujui dpr," kata rizal.
 dalam pertemuan pendahuluan cgi itu-persiapan bagi pertemuan cgi bulan oktober-ungkap rizal, ada beberapa isu penting yang dibahas.
salah satunya menyangkut bidang makro-ekonomi, yaitu defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2001 yang diperkirakan akan meningkat.
  "pemerintah sudah menjelaskan langkah-langkah untuk mengurangi defisit agar tetap sesuai dengan target yang disepakati pada apbn 2001, yakni 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb)," katanya.
 rizal menambahkan, berkaitan dengan defisit apbn, pemerintah bertekad mengurangi defisit dalam jumlah yang cukup besar, yaitu rp 39 trilyun.
  "dengan cara meningkatkan penerimaan pajak dan nonpajak dan melakukan pengurangan pengeluaran, termasuk pengurangan subsidi, diharapkan defisit bisa dikurangi," tambahnya.
 isu penting lainnya, lanjut rizal, adalah beberapa kasus hukum seperti kasus manulife.
  untuk itu, pemerintah melalui jaksa agung marzuki darusman telah memberi penjelasan sehingga bisa dicari solusi yang  fair  dan adil untuk semua pihak.
  rizal menambahkan, masalah yang menyangkut pengembangan usaha kecil dan menengah juga menjadi isu penting dalam pertemuan tersebut.
 rizal juga mengatakan, pertemuan cgi kemarin adalah tahap melihat dan membahas proses dan bukan membahas soal angka dan bantuan.
  "yang juga dibicarakan termasuk sejumlah masalah yang sudah dijanjikan pemerintah ri pada pertemuan cgi di tokyo tahun lalu."
 "masalah lain berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi jumlah kemiskinan, perhatian donor soal keamanan, pemajakan terhadap bantuan internasional.
itu antara lain menjadi kritikan donor terhadap indonesia," katanya.
 rizal mengatakan, kritikan terhadap kelambanan reformasi ekonomi juga banyak.
namun, pemerintah menjelaskan, kelambanan itu berkaitan dengan hambatan dari aspek legal, masalah birokrasi.
  "itu karena reformasi itu sendiri berlangsung pada saat indonesia dalam masa transisi sehingga relatif terjadi kelambanan reformasi," katanya.
 "namun demikian, enaknya, begitu ada dialog, ada juga pengertian dari lembaga/negara donor," katanya.
 rizal menambahkan, dalam pertemuan itu juga dibahas masalah kehutanan. "
itu karena donor menilai sejak pertemuan cgi di tokyo, ada banyak hal yang dijanjikan indonesia soal kehutanan tidak dijalankan indonesia," katanya.
 "namun, secara umum, donor memahami juga berbagai kesulitan yang dihadapi indonesia.
juga diakui ada berbagai kemajuan yang dicapai pemerintah indonesia seperti restrukturisasi perusahaan dalam enam bulan terakhir," kata rizal.
 "pada prinsipnya, lembaga/ negara donor juga tetap pada komitmen untuk mendukung indonesia.
juga dibahas soal besarnya utang indonesia, serta reformasi kelembagaan publik," katanya.
  walhi   masalah lain yang kurang disinggung rizal dalam jumpa pers, tetapi disorot lembaga swadaya masyarakat (lsm) adalah berkaitan dengan masalah kehutanan, yang juga dibahas dalam pertemuan cgi dengan pemerintah.
  dalam makalah lsm wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) yang dibagikan kepada pers, disebutkan, para produsen bubur kertas di indonesia diperkirakan telah menggunakan kurang lebih 20 juta meter kubik kayu-atau 40 persen dari konsumsi-yang berasal dari sumber-sumber ilegal ( illegal logging ).
  walhi menilai, negara-negara donor yang tergabung dalam cgi telah meminta pemerintah indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang tegas untuk melindungi hutan.
  namun, kata walhi, negara-negara donor itu sendiri memainkan peranan yang penting dalam proses perusakan hutan.
oleh karena itu, walhi berpendapat, pemerintah perlu menerapkan kebijakan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dengan desakan donor.
 peranan negara-negara donor terhadap proses perusakan hutan itu, kata walhi, terlihat dari dukungan mereka terhadap industri kertas dan bubur kertas dengan memberikan kredit ekspor tanpa memperhatikan ketentuan lingkungan hidup dan sosial.