dewan perwakilan rakyat (dpr) secara tegas menolak keinginan presiden abdurrahman wahid agar dpr meminta maaf kepadanya.
konsekuensi dari penolakan dpr tersebut, rapat konsultasi pemerintah dengan dpr yang sudah berlangsung empat kali itu akan dihilangkan.
 "dalam rapat pimpinan diputuskan, dpr tidak akan meminta maaf kepada presiden," kata ketua dpr akbar tandjung, selasa (9/1), usai memimpin rapat pimpinan (rapim) dpr.
dalam rapim itu hadir lengkap seluruh unsur pimpinan dpr.
 keputusan rapim dpr itu menanggapi pernyataan presiden abdurrahman wahid saat menyampaikan pidato balasan terhadap pidato ketua dpr akbar tandjung pada malam silaturahmi halal bihalal majelis ulama indonesia (mui) di hotel indonesia, senin malam.
 dalam pidatonya, presiden abdurrahman wahid menyatakan akan bersedia berkonsultasi lagi dengan dpr bila ketua dpr akbar tandjung mengirimkan surat kepada presiden untuk menegaskan bahwa tidak akan terjadi lagi penghakiman kepada presiden pada kesempatan konsultasi antara presiden dengan dpr.
  acara silaturahmi itu antara lain dihadiri cendekiawan nurcholish madjid (memberi ceramah dalam kesempatan ini), menteri agama tolchah hasan, ketua mui kh sahal mahfudz, dan para tokoh mui lainnya.
  forum konsultasi antara presiden dengan pimpinan dpr terakhir berlangsung tanggal 10 november 2000 di istana negara.
dalam pertemuan tersebut, am fatwa sempat meminta presiden mengundurkan diri jika memang tak bisa mengurus pemerintahan.
bahkan, fatwa juga mengaku mengusulkan kepada presiden untuk didampingi psikiater.
  menghakimi    presiden mengulangi sikapnya mengenai konsultasi dengan dpr tersebut setelah akbar tandjung terlebih dahulu minta agar presiden bersedia melanjutkan acara rutin konsultasi antara presiden dengan dpr yang telah berjalan beberapa kali. "
karena bagaimanapun konsultasi itu adalah bagian dari silaturahmi," kata tandjung dalam sambutan sebelum presiden.
tandjung kemudian menyampaikan maaf kepada presiden.
  "saya sebenarnya tidak akan  ngomong  apa-apa di sini, tapi berhubung bang akbar  ngomong  tentang konsultasi, terpaksa saya  ngomong .
bang akbar menjelaskan sebagian dari pernyataan saya bahwa saya tidak mau berkonsultasi dengan dpr selama tidak ada penjelasan dari dpr.
karena konsultasi terakhir digunakan untuk menghakimi presiden.
saya tidak mau menyebutkan nama orangnya, tapi yang jelas bukan bang akbar," demikian kata presiden.
 "oleh karena itu, tolong bang akbar bikin surat saja bahwa tidak akan terjadi hal seperti itu lagi.
baru saya mau konsultasi.
sebab, walau ada kata-kata harus bersaudara dan bersilaturahmi, tapi harus atas dasar kebenaran.
bukan atas dasar persangkaan yang tidak-tidak.
ini saja," demikian lanjut presiden. "
saya juga mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kepada semua, terutama kepada bang akbar."
ucapan ini disambut tepuk tangan hadirin.
 sementara itu, dalam sambutannya, akbar tandjung antara lain menyanggah berbagai tuduhan yang dilemparkan berbagai pihak atas tingkah laku para anggota dpr yang hanya mencari-cari kesalahan pemerintah dan kurang mengabaikan kewajibannya sebagai pembuat undang-undang serta kurang melakukan  checks and balances .
    tidak relevan   wakil ketua dpr am fatwa, yang dimintai komentarnya secara terpisah, membenarkan hasil rapim yang keputusannya bahwa dpr tidak akan meminta maaf kepada presiden dengan alasan tidak relevan.
  "ketika presiden bilang dpr taman kanak-kanak, kan kami (dpr) tidak meminta gus dur (presiden- red ) meminta maaf.
paling hanya mengkritik gus dur saja," kata fatwa.
 fatwa mengakui, dalam rapat konsultasi itu dirinya usul, apabila presiden tidak bisa mengurus pemerintahan dan tidak mau mengubah perilaku politiknya, yang bersangkutan sebaiknya mundur saja. "
kalau sidang istimewa mpr, kan, ongkos politiknya tinggi.
kalau mundur, ongkosnya gratis.
saya juga meminta gus dur didampingi psikiater.
saat itu gus dur hanya diam saja," paparnya.
 soal forum konsultasi yang kemungkinan terhenti, fatwa mengatakan, hal tersebut memang diatur dalam tata tertib dpr, tetapi sifatnya tidak mengikat. "
tidak dilaksanakan pun tidak ada apa-apa.
sebab, berdasarkan pengalaman rapat konsultasi sudah dilakukan empat kali, tapi kelihatannya tidak efektif dan tidak efisien," ujarnya.
 saat ditanyakan kepada akbar tandjung apakah usulan am fatwa tersebut sebagai hal yang wajar, dia berpendapat bahwa apa yang dilakukan fatwa merupakan hak yang dimiliki dewan, yakni pengawasan terhadap presiden. "
bahwa dalam menyampaikan pertanyaan itu disampaikan secara berbeda, itu tidak jadi soal karena anggota dewan punya karakter masing-masing," katanya.