wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri mengatakan, mekanisme menuju sidang istimewa (si) mpr tidak bisa dihentikan, karena mekanisme itu merupakan sesuatu yang mengalir sesuai dengan konstitusi bangsa. "
upaya yang dilakukan oleh dpr dalam rangka penegakan konstitusi itu sudah benar, dan yang jelas setelah memorandum kedua, si mpr tidak bisa dihentikan lagi.
jadi, seluruh upaya, pembicaraan, seluruh permasalahan bangsa harus dibicarakan melalui si mpr," kata ketua pp pemuda muhammadiyah najamuddin ramli, mengutip pernyataan wapres megawati usai menghadap di kantor wakil presiden, di jalan merdeka selatan, jakarta, senin (14/5) siang.
 pernyataan megawati tersebut lebih maju dan lebih tegas dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya.
sampai akhir pekan lalu, dpp pdi perjuangan (pdi-p) masih bersikap  wait and see  dan berharap pertemuan antarpimpinan partai politik (parpol)-yang waktunya masih belum ditetapkan-menjadi salah satu sarana untuk urun rembuk penyelesaian masalah bangsa.
  "pdi-p mengharapkan penyelesaian yang  win-win solution .
hal itu diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan pimpinan parpol," kata ketua dpp pdi-p roy bb janis pekan lalu.
rencananya, pertemuan pimpinan parpol akan didahului dengan pertemuan antarpimpinan fraksi dpr pada tanggal 16 mei di jakarta.
 megawati juga kemarin melakukan pertemuan dengan menko politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) susilo bambang yudhoyono dan jaksa agung marzuki darusman, usai mereka mengantar presiden abdurrahman wahid ke bandara halim perdanakusuma dalam rangka kunjungan ke thailand selama dua hari.
 di bandara, yudhoyono mengatakan, apa yang dihasilkan oleh tim tujuh jangan digambarkan sebagai hal yang menentukan untuk mencari solusi penyelesaian politik saat ini.
      empat pertanyaan   ditanya wartawan apakah ada pernyataan rinci dari wakil presiden terhadap si, najamuddin menjawab, "tidak terinci.
tetapi substansinya adalah proses si itu tidak bisa dihentikan, tinggal dalam si itu apa agenda-agendanya, dengan siapa-siapa, dan antarsiapa."
 ikut hadir pada pertemuan itu, ketua umum pemuda muhammadiyah imam addaruqutni dan ketua wilayah jatim mirdasy.
dalam pertemuan itu, kata najamuddin, pp muhammadiyah menyampaikan empat pertanyaan, yaitu seputar rencana pelaksanaan si, rencana pertemuan pimpinan partai politik, rencana pengeluaran dekrit oleh presiden dalam rangka pembubaran dpr, dan permintaan agar panglima laskar jihad dibebaskan dari tahanan polisi.
 menurut najamuddin, megawati mengatakan, seluruh permasalahan bangsa harus dibicarakan melalui si mpr sehingga politik dagang sapi, kompromi politik, dan yang lain sebagainya, yang dibicarakan di luar si adalah inkonstitusional.
  untuk rencana pertemuan parpol, kata najamuddin, megawati sedang mengupayakan itu. "
kalau mendengar pernyataan pak yusril (ketua umum dpp partai bulan bintang- red ) bahwa tujuh partai yang bergabung, justru ibu membuka bisa lebih dari itu, sehingga perbincangannya akan menjadi komprehensif, terpadu, dan utuh," katanya.
 pada pertemuan ketua umum partai politik itu, kata najamuddin, akan dibicarakan persoalan-persoalan bangsa. "
mudah-mudahan solusi yang diambil adalah solusi bagaimana krisis bangsa ini bisa diselesaikan sesegera mungkin," katanya.
  menyinggung soal dekrit, kata najamuddin, megawati hanya bertanya apakah kebijakan itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. "
jadi, kalau tidak sesuai dengan konstitusi,  ngapain  kita pikirkan," katanya.
 wapres tidak menjawab ketika pemuda muhammadiyah menyampaikan persoalan ja'far umar thalib (panglima laskar jihad- red ). "
tetapi yang jelas kami sudah sampaikan supaya panglima dapat dibebaskan seperti prof usop dari kalteng.
kalau toh dia akan dihukum dengan hukum nasional, maka diproseslah secara baik, tetapi jangan menjadi tahanan polisi seperti sekarang ini.
kalau beliau melarikan diri, maka pp muhammadiyah akan menjadi jaminannya," katanya.
  menurut najamuddin, dalam menjalankan kebijakan, wakil presiden berpegang pada hasil kongres pdi perjuangan, yakni konstitusional, damai, demokratis, dan antikekerasan. "
kalau empat pijakan telah dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka separuh dari persoalan bangsa ini selesai.
dengan demikian, semuanya berada pada koridor konstitusional," kata najamuddin menirukan mega.
  tak selalu jadi rujukan   menurut yudhoyono, apa yang dilakukan tim tujuh itu berdasarkan instruksi dari presiden dan wakil presiden untuk membantu presiden dan wapres mencari solusi penyelesaian politik.
jadi, katanya, apa yang dihasilkan adalah proses yang dilakukan bersama. "
dan itu tidak selalu harus menjadi rujukan," ujarnya.
 menjawab pertanyaan, menko polsoskam juga mengatakan apa yang dilakukan oleh tim tujuh itu masih terus berjalan hingga kini.
ia mengatakan, pernyataannya ini untuk meluruskan apa yang telah dikatakan oleh menteri pertahanan (menhan) mohammad mahfud md.
sebelumnya, menhan mengatakan, tim tujuh akan menyelesaikan pekerjaannya sebelum tanggal 15 mei 2001, yakni sebelum presiden berangkat ke thailand.
tim tujuh terdiri dari jaksa agung marzuki darusman, menko polsoskam susilo bambang yudhoyono (ketua), menko perekonomian rizal ramli, menhan mohammad mahfud, menlu alwi shihab, menkeh dan ham baharuddin lopa, serta mendagri dan otonomi daerah surjadi soedirdja.
   "action plan"   pertemuan antarpimpinan fraksi dewan perwakilan rakyat (dpr) menurut rencana akan diadakan tanggal 16 mei 2001 di jakarta.
pertemuan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan pertemuan antarketua umum partai politik yang direncanakan akan diadakan setelah tanggal 20 mei 2001.
pimpinan fraksi itu diharapkan membahas rencana aksi ( action plan ), sedangkan para ketua umum parpol lebih membahas soal-soal yang bersifat makro dan strategis kenegarawanan.
 "jadi, setelah kami para pimpinan fraksi bertemu tanggal 16 mei, masing-masing selanjutnya menyosialisasikan kepada pimpinan parpol masing-masing.
baru setelah itu pertemuan antarketua umum parpolnya," tutur ketua fraksi reformasi dpr hatta radjasa, senin.
  menurut hatta, hingga kemarin, diputuskan yang ikut dalam pertemuan antarpimpinan fraksi adalah fraksi yang partainya memenuhi  electoral threshold , yaitu partai yang minimal memiliki 10 kursi di dpr.
dengan demikian, fraksi-fraksi yang ikut adalah fraksi pdi perjuangan, fraksi partai golkar, fraksi reformasi (terdiri atas partai amanat nasional dan partai keadilan), fraksi kebangkitan bangsa, fraksi partai persatuan pembangunan, dan fraksi partai bulan bintang. "
fraksi tni/polri juga kami ajak karena memiliki kekhususan," ujarnya.
  harapan f-kb   ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dpr taufikurrahman saleh mengaku kemarin sudah dihubungi heri akhmadi per telepon untuk ikut hadir dalam pertemuan tanggal 16 mei tersebut.
  "kami menyambut positif undangan tersebut, karena ini menyangkut upaya untuk menyelesaikan masalah bangsa," ujarnya.
 hatta menegaskan, setiap partai politik akan membawa pemikiran-pemikiran masing-masing. "
kita jangan terjebak pada persoalan dukung-mendukung, gusur-menggusur, karena walaupun pertemuan ketua-ketua fraksi, tetapi pada dasarnya adalah mempersiapkan pertemuan ketua umum.
makanya, pembicaraannya bersifat strategis dan kenegarawanan," kata hatta.