dijelaskan, dalam hal penempatan duta negara lain, kewenangan presiden telah disesuaikan dengan perubahan ketiga uud 1945, yaitu meminta pertimbangan dpr.
demikian pula pemberian amnesti, abolisi.
karena itu, tidaklah adil bila kewenangan mpr  memiliki fungsi dan kewenangan  yang sama dengan sebelum perubahan.