demikian pula bab viib tentang pemilihan umum juga diharapkan bisa diselesaikan pada st mpr.
dengan demikian, komisi pemilihan umum (kpu) bisa bekerja dengan jangka waktu yang panjang dan matang.
bab lainnya yang bisa disepakati, misalnya, bab iv tentang dewan pertimbangan agung, bab viii hal keuangan, dan bab ix kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum.