hasibuan menambahkan, otoritas moral pemerintahan, dalam perbaikan ekonomii, juga rendah.
dengan kata lain, katanya, pemerintah bukannya menjalankan tugasnya, tetapi juga terlibat dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
 sementara itu, kwik kian gie juga sependapat bahwa ada kritikan yang muncul tentang rencana berbagai kenaikan tarif. "
ketika saya menjabat sebagai menko ekuin, hal itu jugalah yang menjadi tugas saya, meminta konglomerat membayari utang, sehingga beban keuangan negara berkurang.
namun, ada saja ulah dari kelompok itu yang melakukan  character assassination  (pembantaian karakter) terhadap saya."
 "tindakan mereka itu tidak  fair .
saya kira tekanan pada konglomerat itu harus terus didengungkan.
sangat tidak  fair  jika beban keuangan negara harus ditimpakan kepada rakyat umum, sementara kaum konglomeratnya tenang-tenang saja," kata kwik.
  jalan pintas    di tempat terpisah, anggota komisi viii dpr endin aj soefihara mengatakan kebijakan menaikkan harga menunjukkan bahwa pemerintah mencari jalan pintas untuk mengatasi permasalahan keuangan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.
  "memang, cara termudah untuk mengatasi masalah keuangan adalah meniadakan subsidi dengan menaikkan harga.
akan tetapi, apakah itu cara yang terbaik dan cukup adil buat rakyat?"
tanyanya.
  dikatakan, harga bbm dinaikkan karena subsidi terhadap bbm sebesar rp 41,3 trilyun akan dicabut.
total subsidi dalam apbn 2001 adalah sebesar rp 53,9 trilyun.
dengan kenaikan suku bunga dan anjloknya kurs rupiah, total subsidi kini menjadi rp 82 trilyun.
sebesar rp 66 trilyun di antaranya untuk bbm.
pikiran pemerintah sederhana saja, subsidi harus dikurangi dan harga dinaikkan.
  "apakah pemerintah pernah memikirkan cara lain untuk mengatasi beban anggaran itu?
misalnya apakah pernah dilakukan langkah-langkah untuk menekan biaya produksi bbm, atau menekan total produksi bbm yang sekarang sekitar 51 juta kiloliter per tahun?
adakah studi yang telah dilakukan untuk mengetahui secara pasti apakah produksi itu telah sesuai dengan peta konsumsi dan distribusi untuk kebutuhan rakyat?
jangan-jangan produksi sebanyak itu habis dijual di  black market ," tegas endin.
 endin juga mengatakan, beban subsidi bisa ditutup kalau saja apbn 2001 tidak dibebani pembayaran bunga obligasi untuk menalangi utang-utang konglomerat sebesar rp 53,4 trilyun.
 "kenapa bukan konglomerat itu yang dikejar untuk melunasi utangnya sehingga apbn tidak dibebani bunga obligasi yang demikian besar?"
ujar endin.