sementara praktisi hukum dr todung mulya lubis secara terpisah menegaskan, memorandum dpr mengandung kontradiksi.
di satu sisi memberikan waktu selama tiga bulan kepada presiden agar memperbaiki kinerjanya, tetapi proses hukum tetap harus dijalankan.
bahkan, dpr sudah menyerahkan berkas penyelidikan pansus itu kepada jaksa agung marzuki darusman dan kepala kepolisian republik indonesia (polri) jenderal (pol) surojo bimantoro.