pkps yang disetujui keputusan komite kebijakan sektor keuangan (kksk) justru didasari oleh ketetapan (tap) mpr no x/2001 tentang laporan pelaksanaan putusan mpr oleh lembaga tinggi negara pada sidang tahunan mpr tahun 2001, undang-undang (uu) no 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas), maupun keputusan kksk no kep.02/k.kksk/03/2002 tanggal 18 maret 2002.
demikian disampaikan oleh menteri negara (menneg) bumn laksamana sukardi kepada pers, menjelang rapat panitia khusus (pansus) rancangan undang-undang (ruu) tentang bumn di komisi v gedung dpr, jakarta, senin (11/11).