dasar yang tepat, menurut suwoto, seperti yang digunakan dprd yakni menggunakan uu no 22/1999 tentang otonomi daerah pasal 49 huruf d, yang mengacu pada pasal 33 huruf f bahwa syarat menjadi wali kota adalah sehat jasmani dan rohani. "
memang kalau yang menjadi dasar hanya syarat itu, tidak kuat.
tapi, kan, pasal tentang sakit plus," jelas suwoto.