pemerintah, khususnya presiden sebagai penanggung jawab penguasa darurat sipil, tambah munarman, seharusnya melakukan kajian terhadap penanganan darurat sipil yang diatur dalam uu no 23/ prp/1959 terlebih dahulu sebelum menyetujui koopslihkam.
harus dinilai apakah tindakan itu berhasil atau gagal.
kalau gagal, siapa yang harus bertanggung jawab.