asosiasi dprd kota seluruh indonesia (adeksi) menolak rencana pemerintah  merevisi undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang  dilakukan secara sepihak tanpa konsultasi dengan publik di daerah.
pelaksanaan  sistem pemerintahan desentralisasi (otonomi daerah) harus dilakukan secara  konsisten untuk menghindari terjadinya disintegrasi bangsa.
 demikian sebagian  butir pernyataan sikap adeksi yang dihasilkan dalam rapat kerja nasional  (rakernas) i adeksi yang dibacakan ketua dprd malang, sri rahayu, jumat (9/11) malam, di batam.
rakernas i adeksi yang melahirkan delapan butir pernyataan sikap ditandatangani ketua i adeksi m ali anafiah (ketua dprd pontianak) dan sekretaris umum taba iskandar (ketua dprd batam).
acara ditutup wali kota batam nyat kadir, malam itu.