pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2000 mengalami depresiasi rata-rata sekitar tujuh persen dibandingkan dengan nilai tukar rata-rata tahun sebelumnya, dengan tingkat fluktuasi yang tinggi.
untuk beberapa waktu setelah dikeluarkannya peraturan bank indonesia (pbi) nomor 3/3/2001 tertanggal 15 januari 2001, fluktuasi rupiah sedikit mereda.
namun, akhir-akhir ini, nilai tukar rupiah kembali bergejolak dan cenderung melemah hingga mencapai level mendekati rp 9.900 per dollar as, suatu tingkat terendah dalam dua tahun terakhir.
  mengapa nilai rupiah masih terus tertekan, dan bahkan cukup mengkhawatirkan akhir-akhir ini?
mampukah di masa datang rupiah tetap stabil dengan tantangan yang semakin berat?
              perkembangan kurs rupiah yang memburuk dikhawatirkan dapat memperparah kondisi perusahaan yang saat ini tengah dalam proses restrukturisasi, mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan, serta memperberat kondisi keuangan pemerintah.
selain itu, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan kembali lingkaran depresiasi nilai tukar dan inflasi yang tinggi seperti yang terjadi pada masa krisis yang lalu sehingga dapat mengancam proses pemulihan ekonomi yang masih rentan.
  kekhawatiran dan rasa pesimistis yang terus terpupuk akan semakin menekan rupiah, dan semakin berat pembuktian yang perlu diwujudkan sebelum timbul kepercayaan pasar terhadap indonesia.
suatu  concerted action  atau tindakan nyata yang konsisten dan menyeluruh oleh pemerintah, bank indonesia, dan semua pihak terkait merupakan satu-satunya cara.
  dalam kaitan ini, bank indonesia telah menempuh berbagai langkah kebijakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain mencakup (i) menerapkan kebijakan moneter yang cenderung ketat melalui operasi pasar terbuka (opt) dalam rangka menyerap kelebihan likuiditas di pasar untuk menghindari penggunaan kelebihan likuiditas tersebut untuk spekulasi di pasar valuta asing; (ii) melakukan sterilisasi dengan menjual valuta asing dalam jumlah dan waktu yang disesuaikan dengan perkembangan di pasar serta kemampuan cadangan devisa yang dikelola bank indonesia.
sterilisasi valas ditujukan guna memberikan tambahan pasokan valuta asing di pasar dengan mempertimbangkan adanya kelonggaran ketersediaan cadangan devisa; (iii) membatasi transaksi rupiah dengan bukan penduduk melalui kebijakan non-internasionalisasi rupiah.
bersamaan dengan itu, bank indonesia juga telah meningkatkan pemantauan terhadap transaksi valuta asing di bank-bank untuk memperoleh informasi yang dini sebagai bahan dasar pengambilan keputusan yang tepat guna dan tepat waktu.
             bebasnya lalu lintas devisa yang dianut negara kita, seperti dikukuhkan dalam undang-undang (uu) nomor 24 tahun 1999 dan diterapkannya sistem nilai tukar mengambang penuh ( free floating exchange rate system ) di dalam ruang lingkup tujuan utama bank indonesia untuk mencapai target inflasi, mengharuskan adanya penelaahan kembali mengenai internasionalisasi rupiah.
  studi banding dan telaah pustaka yang dilakukan bank indonesia sejak awal 2000 dengan jelas menyimpulkan bahwa negara kecil terbuka ( small open economy ) seperti indonesia, dengan sistem keuangan yang belum kuat dan mapan, tampaknya perlu membatasi penggunaan rupiah untuk penggunaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di indonesia.
namun, semakin canggihnya instrumen keuangan dan semakin maraknya transaksi keuangan lintas negara merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk tidak melakukan pembatasan atau larangan yang membabi buta, melainkan harus diwarnai oleh pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dari peraturan non-internasionalisasi yang akan dikeluarkan.
  sejak semula, bank indonesia menyadari keterbatasan manfaat dari peraturan yang akan dikeluarkan ini, dan dengan gamblang mengakui bahwa masalah penguatan nilai tukar rupiah tidak semata dapat digantungkan kepada peraturan ini.
peraturan yang dikeluarkan ini diarahkan kepada upaya pengurangan volatilitas rupiah, yang pada gilirannya akan memberikan ruang untuk perbaikan nilai tukar apabila faktor-faktor pendukung telah terealisasi.
  oleh karena itu, pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank yang dicakup dalam peraturan bi no 3/3/2001 pada intinya adalah mengurangi rupiah di luar negeri (non-internasionalisasi) yang selama ini terjadi melalui mekanisme pemberian kredit, penempatan dana dan transaksi antarkantor dalam rupiah, termasuk pembelian surat-surat berharga yang diterbitkan oleh nonresiden yang berdenominasi rupiah.
selain itu, transaksi derivatif valas yang dilakukan tanpa disertai  underlying transaction  dibatasi maksimal 3 juta dollar as per bank pada satu posisi tertentu.
  namun demikian, karena dalam rangka manajemen risiko yang sehat diperlukan lindung nilai ( hedging ) terhadap berbagai risiko yang dihadapi para pemilik dana luar negeri yang menanamkan dananya di indonesia, bank indonesia tidak membatasi transaksi derivatif valas yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
              berbagai langkah kebijakan yang ditempuh bank indonesia tersebut telah mengundang reaksi dari berbagai pihak, baik dari kalangan pengamat ekonomi maupun dari peserta pasar dalam dan luar negeri.
secara umum, reaksi yang timbul bersifat positif.
hal ini tercermin pada pergerakan nilai rupiah pada periode setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, yang mengalami apresiasi yang cukup signifikan, yaitu dari rp 9.610 menjadi rp 9.380.
  transaksi valas pasca-pbi no 3/3 antara bank-bank domestik dan nonresiden mengindikasikan adanya penurunan yang cukup signifikan, dari sekitar 30 persen menjadi 13 persen dari total transaksi, maka pada akhir februari 2001 telah turun menjadi sekitar 13 persen.
dilihat dari perkembangan rekening vostro, yaitu rekening milik nonresiden pada bank di indonesia, telah terjadi penurunan yang signifikan terutama untuk rekening yang digunakan dalam transaksi valas, baik dilihat dari jumlah  counterparties  yang bertransaksi dengan bank-bank domestik maupun dari total mutasi.
mutasi tersebut sempat meningkat pada hari-hari menjelang berakhirnya masa tenggang ( grace period ) tanggal 7 februari 2001, namun saat ini turun hingga sekitar setengahnya.
 reaksi berbeda muncul dari peserta pasar di luar negeri, yaitu dengan dimulainya transaksi  non deliverable forward  (ndf) dalam rupiah oleh pelaku pasar di singapura, terutama dengan banyaknya permintaan dari investor asing yang ingin melakukan lindung nilai atas investasinya di indonesia.
permintaan tersebut menjadi semakin meningkat dengan dibatasinya akses mereka ke pasar domestik serta ketatnya likuiditas rupiah di pasar luar negeri.
sebenarnya, reaksi tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi dan dialami pula oleh negara-negara lain yang mempunyai pembatasan ( restriction ) terhadap residen untuk dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang domestik seperti filipina, korea, taiwan, dan india.
negara-negara tersebut pada umumnya kemudian melarang bank-bank domestik ( onshore ) untuk bertransaksi ndf dengan bank-bank di luar negeri ( offshore ), kecuali korea.
  memang sampai saat ini belum terlihat transaksi ndf rupiah yang cukup signifikan di pasar luar negeri, serta belum terlihat indikasi bank-bank domestik melakukan transaksi ndf dengan  offshore   banking.
 namun demikian, tidak tertutup kemungkinan transaksi ndf di pasar  offshore  akan semakin besar apabila kebutuhan  hedging  meningkat, sementara instrumen  hedging  di pasar domestik masih terbatas, atau jika terjadi kondisi di mana ndf dapat memberikan keuntungan yang signifikan.
              perhitungan bank indonesia dan berbagai pihak lainnya menunjukkan bahwa nilai rupiah saat ini sangat  undervalued .
dengan asumsi terjadinya perbaikan mendasar dari sisi kemampuan institusional, infrastruktur hukum, dan keamanan politik dan sosial, nilai rupiah berdasarkan perhitungan  real effective exchange rate  (reer) menunjukkan bahwa rupiah masih dapat diharapkan menguat hingga ke kisaran rp 8.000 per dollar as tanpa mempengaruhi daya saing eksportir indonesia.
  berbagai langkah kebijakan bank indonesia telah diarahkan untuk memfasilitasi tercapainya hal tersebut, terutama melalui pengendalian tingkat inflasi dan besaran moneter.
namun, kenyataannya sangat jauh berbeda.
tak dapat dimungkiri bahwa langkah-langkah yang dilakukan bank indonesia mempunyai keterbatasan untuk dapat terus menjaga kestabilan kurs rupiah, terutama apabila melemahnya kurs rupiah tersebut lebih disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali bank indonesia.
  ketidakstabilan di dalam negeri telah menjadi pedang bermata dua terhadap permintaan dan penawaran dollar.
besarnya kebutuhan untuk pembayaran pinjaman luar negeri dan restrukturisasi utang yang jatuh tempo, serta besarnya kebutuhan untuk pembiayaan impor, telah menyebabkan terjadinya  lumpiness  (menumpuknya) permintaan valas yang selama ini masih terus ditunda karena ekspektasi penguatan rupiah.
ketidakstabilan ini juga semakin menunda terealisasinya aliran masuk devisa ke dalam negeri manakala ketidakpastian semakin meningkat.
  kestabilan sosial, politik, dan keamanan merupakan  necessary condition  bagi pelaksanaan penyelesaian agenda pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan memperbaiki  country risk  indonesia dan memulihkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perekonomian indonesia.
sebaliknya, unsur ketidakpastian yang tinggi dalam perekonomian akan menciptakan ekspektasi melemahnya rupiah.
 jika perekonomian kita stabil dan sektor riil telah berjalan sebagaimana mestinya, niscaya rupiah menjadi tidak menarik lagi untuk kegiatan spekulasi.
sebaliknya, jika sektor riil belum dapat berfungsi dengan baik-sehingga bagi investor bermain suku bunga dan nilai tukar di pasar finansial lebih menguntungkan dibandingkan dengan berusaha di sektor riil-maka gejolak nilai tukar masih akan berlangsung.
  semoga, tidak terjadi saling menyalahkan di kemudian hari.
semoga, pepatah  tak pandai berdansa, lantai dikatakan berjungkit  tidak dilantunkan di masa depan.