dpp golkar menolak pembentukan pansus dan menawarkan alternatif lain, yaitu dengan menyerahkan kasus akbar tandjung tersebut pada proses peradilan.
proses peradilan itulah yang harus diawasi oleh komisi ii dpr yang membidangi peradilan dan aparat penegak hukum.
     mengenai adanya kemungkinan pdi-p akan memundurkan jadwal pembentukan pansus bulog, agung laksono mengatakan bahwa memundurkan jadwal adalah salah satu alternatif yang bisa dipikirkan. "
kita lihat perkembangannya malam ini sampai besok pagi," ucap agung.