menurut dia, pandangan dpr tentang pembentukan provinsi kepri sudah selesai, tidak ada persoalan.
soal belum adanya rekomendasi dari gubernur dan dprd riau, dpr tidak mempersoalkan karena berdasarkan fatwa mahkamah agung, kelengkapan rekomendasi tidaklah mengikat.
akan tetapi, karena sikap pemerintah tidak jelas, pengesahan undang-undang (uu) tidak bisa dipaksakan karena pengesahan uu harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan dpr.