analisis ekonomi sri mulyani indrawati      belum ada dua minggu kabinet megawati terbentuk, tim ekonomi harus langsung mempersembahkan debut pertamanya.
tim dana moneter internasional (imf) yang belum sebulan meninggalkan jakarta kembali mengunjungi indonesia untuk membicarakan kembali rancangan  letter of intent  (loi) yang telah disusun di bawah pemerintahan sebelumnya.
  di atas kertas, melihat materi bahasan dan tenggang waktu yang dimiliki kabinet ini untuk mencapai kesepakatan sebelum awal september, tim ekonomi tidak punya banyak pilihan baru dan ruang leluasa untuk bergerak.
selain enam langkah awal ( prior actions ) janji pemerintah sebelumnya yang belum terlaksana seluruhnya, beberapa materi kebijakan baru bisa saja disusulkan atau diubah.
  beberapa materi yang tampaknya meleset dari janji adalah masalah pengisian kembali rekening 502 sebagai cadangan dana untuk mendukung kebijakan penjaminan bank.
selain karena alasan waktu reses dpr yang menyebabkan mundurnya pemerintah untuk menerbitkan obligasi baru untuk mengisi rekening tersebut, masalah substansi justru yang jauh lebih penting dan pelik.
  kebetulan, dalam tim ekonomi baru, menteri keuangan (menkeu) boediono adalah pejabat yang pernah ikut membidani kebijakan penjaminan perbankan secara menyeluruh oleh pemerintah awal tahun 1998.
kebijakan itu sekarang melahirkan kebutuhan dana pendukung yang dikenal dengan rekening 502.
jumlah dana yang perlu disediakan untuk mendukung kebijakan penjaminan agar kredibel dan aman, setidaknya 10 persen dari simpanan masyarakat di bank atau sekitar rp 60 trilyun-rp 70 trilyun.
jumlah ini sungguh besar, pasti akan didanai dengan penerbitan obligasi baru pemerintah.
  sungguh berat beban apbn meski obligasi ini dengan bunga nol persen sekalipun.
sebab, kemungkinan dana ini akan terpakai sangat besar.
kasus bii yang telah menyeret pemerintah untuk memberikan jaminan bagi kredit grup sinar mas yang macet, contoh paling jelas, dan bank tersebut terpaksa diambil alih pemerintah.
  tugas menteri keuangan mengubah secara bertahap kebijakan penjaminan perbankan yang dianggap terlalu  generous  serta sangat rawan dengan  moral hazard  itu.
kebijakan pengganti harus lebih selektif, mendidik, bertanggung jawab, dan  affordable  (dalam jangkauan keuangan) bagi pemerintah.
rencananya, kebijakan tersebut seharusnya berakhir awal 2000.
namun, kondisi bank yang masih rawan, dan pergantian pemerintahan dan menteri yang begitu sering, menyebabkan janji itu molor, entah sampai kapan.
kita mengharapkan menkeu boediono yang ikut melahirkan kebijakan ini di masa lalu akan menjadi tokoh kunci bagi terminasi kebijakan ini serta segera menyusun kebijakan baru yang lebih konstruktif dan proporsional.
 masalah kedua yang penting dirundingkan lagi dengan imf adalah privatisasi bumn, penjualan aset badan penyehatan perbankan nasional (bppn), serta restrukturisasi utang swasta.
kembalinya laksamana sukardi sebagai menteri negara bumn dan sekaligus membawahi bppn dan dahulu serta sekarang juga menangani prakarsa jakarta, di atas kertas ia menjadi orang paling penting dan menentukan untuk menangani permasalahan mikro paling rumit yang merupakan sumber krisis ekonomi kita.
masalah ini selama empat tahun terakhir menjadi ganjalan utama pemulihan ekonomi akibat begitu besarnya kepentingan perorangan dan bisnis yang terkena.
masalah ini juga merupakan sumber malapetaka yang menjatuhkan kredibilitas presiden sejak zaman soeharto, habibie, dan abdurrahman wahid.
  dalam draf loi kepada imf memang yang diminta hanya jadwal privatisasi dan penjualan aset bppn serta  review  restrukturisasi obligor besar oleh  oversight committee  yang tampaknya mudah dipenuhi.
namun, esensi dari agenda kebijakan itu justru sangat sulit, apakah pemerintah siap dengan kerangka kebijakan menyeluruh, dan rencana implementasi yang matang, kredibel, dan didukung publik (dpr) dalam menangani bumn, aset bppn, dan obligor bppn.
 mundurnya penjualan bca dan bank niaga terus-menerus, juga molornya jadwal privatisasi, serta restrukturisasi obligor yang mencurigakan seperti yang baru-baru ini diumumkan tim  oversight , merupakan catatan kegagalan yang panjang dan nyata merugikan negara.
tentu menteri laksamana dapat belajar banyak dari kesalahan dari para menteri pendahulunya.
argumen yang paling pelik dan sampai sekarang kurang mendapat dukungan, baik oleh masyarakat maupun dpr, juga oleh pemerintah sendiri, adalah masalah penjualan kembali aset ke tangan swasta, baik dari segi waktu maupun teknis pelaksanaan.
  jelas pemerintah tidak mampu dan tidak kompeten menangani seluruh aset ekonomi yang begitu besar yang menimbulkan pula setumpuk utang publik, inefisiensi ekonomi, kebocoran, dan potensi korupsi yang tinggi.
jangan lupa, bank yang paling boros memakan biaya rekapitalisasi justru bank bumn.
  hal ini menggambarkan sangat buruknya pemerintah sebagai pemilik dalam mempengaruhi manajemen dan keputusan pemberian kredit dan pengelolaan risiko di bank bumn.
kinerja bumn lain secara rata-rata juga sering tidak menggembirakan.
pemerintah harus segera mengurangi bebannya dan kepemilikan tersebut.
kebijakan keluar ( exit policy ) inilah yang selama ini dianggap gagal oleh dunia internasional karena paling mudah ditunggangi kepentingan pemilik lama, pemodal, dan pemburu rente.
  komitmen dan peringatan presiden megawati mengenai masalah kkn kepada keluarganya dan anggota partainya serta jajaran kabinetnya merupakan awal yang baik dan melegakan.
semoga akan konsisten dilaksanakan di tingkat kabinet, jajaran birokrasi dan dpr, serta menjadi sandaran teguh bagi kebijakan di tingkat mikro ini.
 bagian ketiga dalam substansi perundingan yang tampaknya cukup alot adalah masalah manajemen makro dan stabilisasi.
salah satu poin yang disorot tajam imf adalah kebijakan moneter yang sudah cukup lama dianggap terlalu longgar.
  tahun lalu, bi sangat longgar melepas uang sehingga pertumbuhannya jauh melampaui rencana awal dan itu terus berlanjut hingga pertengahan tahun ini.
memang pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat di atas 4,5 persen di atas target, namun inflasi tahun lalu juga hampir dua kali target awal.
dengan inflasi tahunan saat ini di atas 12 persen dan suku bunga nominal sbi mencapai 17,6 persen, suku bunga riil menjadi sekitar 5,5 persen, suatu tingkat yang tidak kompetitif secara internasional meskipun dengan kecenderungan bank sentral (the fed) di amerika menurunkan suku bunga hingga di bawah empat persen sekalipun.
  faktor risiko perekonomian indonesia masih dianggap terlalu besar.
saat ini perdebatan antara imf dan bi adalah mengenai tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan  base money  (uang primer) maupun target indikatif  base money  yang harus dicapai.
dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 3,5 persen tahun ini, tentu tidak ada alasan mengumbar uang beredar secara longgar.
  jelas imf menghendaki pengetatan lebih lanjut dalam kebijakan moneter, yang seharusnya bagi bi tidaklah terlalu sukar untuk dipenuhi meskipun jelas tidak populer.
yang seharusnya protes justru menteri keuangan karena pengetatan moneter berarti kenaikan suku bunga yang akan mempengaruhi apbn.
setiap naiknya satu persen sbi, pengeluaran bunga pemerintah meningkat di atas rp 3 trilyun.
kenaikan bunga sbi dikhawatirkan menurunkan momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengendurkan permintaan  aggregate  terutama konsumsi rumah tangga dan investasi.
  debat yang harus disampaikan kepada imf adalah pada tingkat mana keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi yang masih sejalan dengan kebutuhan menjaga stabilitas harga.
pertumbuhan ekonomi harus dijaga di atas empat persen.
inflasi, terutama dari faktor nilai tukar ( imported inflation ) dan jumlah uang beredar, harus dijaga dengan disiplin moneter dan kredibilitas serta konsistensi kebijakan ekonomi keseluruhan.
  tulang punggung kebijakan makro yang paling rapuh adalah pada kebijakan fiskal.
dengan utang publik mencapai lebih dari 110 persen dari produk domestik bruto (pdb), pemerintah tidak hanya ditekan oleh masalah kesulitan likuiditas dalam menjaga arus apbn-nya, tetapi juga terancam solvabilitasnya.
secara umum utang pemerintah tidak solvabel bila suku bunga riil senatiasa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
jadi, memang ruang menaikkan suku bunga dalam kebijakan moneter terasa sangat terbatas karena menghantam masalah fiskal yang pelik.
  satu-satu cara untuk menyelamatkan instrumen pemerintah adalah mencetak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu di atas enam persen.
sumber pertumbuhan tidak bisa lagi dari defisit apbn, namun harus dari swasta.
tahun 2002, anggaran pemerintah justru harus mampu mengakumulasi surplus primer yang cukup sehat dalam rangka menjaga sustainabilitas apbn-nya.
di sinilah letak keterkaitan strategis antara program menteri laksamana dengan menteri keuangan boediono dan gubernur bi tergambarkan secara nyata.
 secara keseluruhan, negosiasi dengan imf kali ini memang tidak lebih mudah.
benar bahwa jajaran tim ekonomi kita memiliki reputasi tinggi dan dihormati di dunia internasional.
dengan kualitas tersebut, negosiasi akan meningkat pada tingkat teknis yang makin tinggi, rumit, dan tentu makin bermutu.
tidak seperti negosiasi imf sebelumnya yang lebih banyak ribut dengan pertengkaran retorika politik yang kosong substansi.
  kendala utama yang dihadapi tim ekonomi ini adalah lemahnya dukungan institusi dan hukum yang menjadi penghalang implementasi kebijakan yang konsisten dan efektif.
di bidang inilah imf sering tidak peka, sering terlalu menyederhanakan masalah.
bahkan sering salah.
tugas para teknokrat kita adalah menerjemahkan prinsip kebijakan ekonomi universal yang baik pada tataran institusi, hukum serta kondisi kultural di indonesia agar berjalan secara konsisten dan efektif.
inilah tugas abadi pembangunan ekonomi suatu bangsa.
tidak mudah, tapi bukannya tidak mungkin ditangani dan dipecahkan.
selamat bekerja sangat keras.