memasuki tahun 1977, keluar surat keputusan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1977 berisi pemberian kewenangan kepada otorita batam untuk mengelola penggunaan tanah daerah industri pulau batam.
tahun 1978, seluruh pulau batam dijadikan sebagai kawasan bonded warehouse melalui keppres nomor 41 tahun 1978.