halidi, komisi ii dpr, senin malam, memanggil lopa untuk sebuah rapat kerja.
banyak anggota komisi ii dpr mempertanyakan motivasi lopa memeriksa sejumlah politisi di dpr.
bahkan, anggota dpr dari fraksi reformasi, patrialis akbar, meminta pemeriksaan politisi dpr ditunda sampai pelaksanaan sidang istimewa (si) mpr.
 ketua umum partai golkar akbar tandjung saat berada di nganjuk, jawa timur, menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan kejaksaan agung. "
ya, kami tentu menghormati aturan yang ada di dalam sistem hukum kita," kata tandjung, yang telah membentuk tim penasihat hukum yang terdiri dari adnan buyung nasution, amir syamsuddin, moh assegaf, dan atmajaya salim.
   ingin bersih   di hadapan anggota komisi ii dpr, lopa menegaskan, rencana pemeriksaan terhadap akbar tandjung, arifin panigoro, dan nurdin halid bukan untuk kepentingan politik.
pemeriksaan itu dijalankan karena dirinya ingin dewan bersih.
pemeriksaan yang segera juga lebih menguntungkan bagi anggota dpr.
 "soal pemeriksaan akbar tandjung, arifin panigoro, dan nurdin halid, tidak ada kemauan gus dur (presiden abdurrahman wahid  -red ).
gus dur juga tidak pernah sebut nama-nama itu.
tetapi, saya ingin kejaksaan bersih.
untuk itu, dpr yang akan mengawasi harus bersih lebih dahulu," tegas lopa.
 rapat dipimpin ketua komisi ii dpr amin aryoso.
ia menjelaskan, rapat itu bukan memanggil jaksa agung, tetapi rapat biasa yang ingin mengetahui langkah penegakan hukum yang akan dilakukan lopa.
apalagi dia baru menjabat jaksa agung.
akan tetapi, dari sepuluh penanya anggota dpr pada kesempatan pertama, sebagian besar mempersoalkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota dpr oleh kejaksaan.
 lopa mengakui, tidak sedikit yang meminta pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dpr ditunda. "
tetapi, nanti apabila ini ditunda, yang lain akan meminta ditunda.
rakyat akan menanyai saya.
saya ingin menegakkan hukum karena teringat rakyat kecil di daerah.
seperti guru-guru di daerah, kasihan mereka," tegasnya lagi.
 diungkapkan, tidak ada politisasi dalam pemeriksaan terhadap anggota dpr.
bahkan, ada atau tidak ada si mpr, mereka akan diperiksa.
pemeriksaan terhadap nurdin sudah pada tingkat penyidikan sebab buktinya sudah lebih lengkap.
pemeriksaan terhadap panigoro dan tandjung masih dalam tahap penyelidikan.
akan tetapi, dalam sehari, bisa saja ditingkatkan menjadi penyidikan apabila buktinya memadai.
 "sebelum saya meminta izin kepada presiden untuk memeriksa mereka, saya shalat dahulu.
saya menegakkan hukum karena allah.
bukan karena presiden atau dpr.
langit serta tuhan yang menjadi saksinya," jelas lopa, sambil mengutip ayat suci dalam al quran.
 dikatakan pula, ia ingin dpr menjadi parlemen yang terbersih di asia.
sebab itu, anggota dpr yang diduga melakukan korupsi diperiksa lebih dahulu.
mereka yang pangkatnya lebih tinggi mungkin diperiksa lebih dahulu.
namun, pada saat yang sama pun dirinya membersihkan kejaksaan.
tidak ada waktu lagi, kalau dirinya harus membersihkan ke dalam dahulu dan tidak memprioritaskan pembersihan ke luar.
  pemeriksaan nurdin   saat diperiksa di gedung bundar, nurdin didampingi pengacaranya, yaitu llm samosir, ali abas, dan martin.
nurdin diperiksa jaksa penyidik yang diketuai lukman bachmid.
ketika tiba di gedung bundar, nurdin langsung menuju ruangan kepala subdit penyidikan umbu lage lozara.
  usai diperiksa, nurdin mengatakan, "sebagai warga negara yang baik, saya datang untuk memberikan keterangan sesuai dengan panggilan kejaksaan.
itu sudah saya patuhi."
nurdin tidak bersedia menjawab ketika ditanya soal penyalahgunaan dana yang disangkakan kepadanya. "
hal lain, silakan tanya pada pemeriksa (penyidik -  red )," jawab nurdin sambil bergegas masuk ke mobilnya.
  pengacara nurdin, ali abas, mengatakan bahwa pemeriksaan belum selesai dan kliennya masih akan diperiksa di kejagung lain waktu. "
kami menunggu surat panggilan saja," jawabnya ketika ditanya kapan nurdin akan diperiksa lagi.
kejaksaan agung hingga saat ini tidak mengeluarkan larangan ke luar negeri bagi nurdin.
   marimutu sinivasan   jam pidsus bachtiar fachry nasution kemarin menjelaskan soal status pencegahan yang dikenakan terhadap pengusaha marimutu sinivasan.
pemilik grup texmaco ini dilarang bepergian ke luar negeri sejak tanggal 15 juni 2001 untuk masa satu tahun.
alasannya, untuk mengantisipasi sewaktu-waktu sinivasan dibutuhkan keterangannya sehubungan langkah kejagung mengkaji surat perintah penghentian penyidikan (sp3) kasus texmaco, yang diduga merugikan keuangan negara sekitar rp 9,8 trilyun.
  pada tanggal 16 mei 2000, jaksa agung marzuki darusman menerbitkan sp3 atas tersangka sinivasan dengan alasan tidak ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam kasus texmaco.
kejagung di bawah pimpinan baharuddin lopa memutuskan untuk mengkaji keputusan itu. "
ada laporan bahwa ada  novum  (bukti baru dalam skandal texmaco), karena itu sekarang kami teliti lagi kasusnya.
laporan dari mana, itu rahasia," kata nasution.
  nasution juga mengatakan bahwa kejagung sudah menetapkan status pencegahan terhadap tersangka prajogo pangestu. "
paspor prajogo sudah dicabut dengan catatan kemudian diberikan surat perjalanan seperti paspor untuk bisa masuk ke indonesia satu kali jalan.
ini disebut juga pencekalan (pencegahan)," jelas nasution.
  pada tanggal 11 juni 2001, kejagung mengajukan surat pencabutan paspor milik prajogo dengan nomor k 381500 ke ditjen imigrasi dan tanggal 12 juni 2001 paspor prajogo resmi dicabut.
   berbelit-belit   secara terpisah, lopa mengatakan bahwa kejagung terpaksa mencabut paspor prajogo karena ada kekhawatiran tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana reboisasi melalui pt musi hutan persada ini tidak mau kembali ke indonesia meski ia sudah menandatangani pernyataan bahwa akan segera kembali ke indonesia. "
memang prajogo ke singapura pada awalnya untuk dagang.
kemudian, setelah dipanggil kejaksaan agung, ia (mengatakan) mau periksa darah, padahal ia belum mau operasi.
macam-macam saja alasannya," kata lopa.
  jika prajogo tetap tidak mau pulang, tanya pers. "
tidak bisa lepas, akan diburu sampai dapat," kata lopa kepada pers usai melantik tim penyidik kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (ham) abepura di kejagung.
 soal tersangka sjamsul nursalim yang berada di jepang dengan alasan sakit, lopa mengatakan, paspornya tidak dicabut karena kejagung percaya alasan nursalim untuk berobat. "
kalau sjamsul nursalim tidak ada jawaban yang berbelit-belit.
ia mengatakan bahwa dokter yang mau mengoperasi dirinya mau seminar di luar negeri," jelas lopa.