disebutkan, kasus ba'asyir bukanlah untuk menghindari hukuman, melainkan untuk melawan kebijakan politik represif dari rezim penindas orde baru mengenai pemaksaan penerapan asas tunggal sehingga kasus tersebut lebih merupakan rekayasa politik terhadap diri ba'asyir yang tidak relevan sama sekali untuk dijadikan contoh dalam sidang praperadilan tersebut.
bahkan undang-undang (uu) subversif yang dijadikan dasar untuk menghukum pemohon tersebut sudah dicabut.