dikatakan, usulan r&d yang akan diberikan kepada para obligor tersebut bukan urusan bppn. "
pemberian r&d dibuat dalam satu tim yang disebut tpbh.
kajian itu sendiri sebetulnya sudah selesai beberapa bulan sebelumnya di kksk.
siapa akan memberikan apa, sebenarnya juga sudah ada.
nah, tpbh itulah yang akan melaporkan kepada sidang kabinet," ujarnya.