sementara itu, dalam soal hak memilih, arifin mengakui, seorang anggota militer tetap memiliki hak tersebut sebagai warga negara.
dengan demikian, dapat dipahami pasal 93 ayat (2) ruu pemilu yang mengatur mengenai hak anggota tni/polri ikut memberikan suara pada pemilu. "
sebagai militer, mereka adalah juga warga negara yang punya hak sipil.
hak sipil untuk ikut memilih itu memang sudah seharusnya dikembalikan," jelasnya.