rapat paripurna dewan perwakilan rakyat (dpr) hari senin, 25 maret 2002, hanya sekadar mengamini anggapan publik bahwa dpr hasil pemilihan umum 1999 ini memang tidak serius melaksanakan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
mereka lebih tertarik berkutat dengan intrik politik, katakanlah, yang terakhir kasus dana nonbudgeter badan urusan logistik (bulog) ii.