dewan perwakilan rakyat (dpr) akhirnya mengeluarkan memorandum kedua kepada presiden abdurrahman wahid, setelah dalam pemungutan suara (voting) yang berlangsung, senin (30/4) malam, dpr menyatakan dapat menerima pendapat fraksi-fraksi dpr.
dalam pemungutan suara terbuka dengan cara berdiri itu, dari 457 anggota dewan yang hadir, 363 menyatakan setuju memorandum kedua disampaikan, 52 tidak setuju, dan 42 abstain.
fraksi tni/polri membuat "kejutan susulan" dengan menyatakan abstain, setelah kejutan pertama dibuat ketika seluruh anggota fraksi militer/polisi yang berjumlah 38 orang itu menyatakan setuju memorandum pertama pada sidang paripurna dpr, 1 februari lalu.
empat anggota dewan lain yang menyatakan abstain masing-masing ialah marah simon (pdi perjuangan), ls sutanto (fraksi kki), muhibuddin waly (pdu), dan astrid susanto (pdkb).
 dengan hasil voting tersebut, anggota dewan yang setuju memorandum kedua dijatuhkan mengalami penurunan dibanding memorandum pertama.
pada saat memorandum pertama, dari 445 anggota dewan, 393 setuju memorandum pertama dijatuhkan, 4 menolak, dan 48 abstain.
tetapi jumlah anggota dewan yang hadir pada proses memorandum kedua lebih banyak dibanding pada memorandum pertama, yakni 457 atau selisih 12 orang.
 dengan dikeluarkannya memorandum kedua dpr, presiden sebagaimana diatur ketetapan (tap) mpr no iii/mpr/ 1978 diberi kesempatan satu bulan lagi untuk memperbaiki kinerjanya.
pasal 7 tap mpr tersebut mengatur, apabila dalam satu bulan presiden tidak mengindahkan memorandum kedua, dpr dapat meminta mpr untuk melaksanakan sidang istimewa.
 rapat paripurna lanjutan yang dipimpin soetardjo soerjogoeritno dimulai pukul 20.40.
proses pemungutan suara berlangsung cepat, yakni hanya sekitar 20 menit.
fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) menyatakan  walk out  (wo), dan voting dimulai oleh fraksi pdi perjuangan (f-pdip).
 usai pemungutan suara pada pukul 21.00, anggota f-kb aris azhari siagian memprotes soetardjo karena menganggap tawaran pimpinan sidang agar "anggota dewan ada kepentingan lain" dipersilakan keluar.
ini forum resmi, tidak pantas pimpinan berkata begitu," teriak siagian.
tetapi soetardjo menjawab cepat, "ya kalau-kalau ada yang mau merokok."
 sidang kemudian diskors untuk memberi kesempatan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan dewan melakukan lobi.
sebelumnya, lobi dilakukan pula pukul 20.00 sampai pukul 20.30 atau beberapa menit sebelum pemungutan suara berlangsung.
dalam lobi itu dirumuskan tiga poin yang merupakan substansi atau isi penyampaian memorandum kedua.
 pertama, presiden abdurrahman wahid selama tiga bulan terhitung 1 februari 2001 tidak sungguh-sungguh memperhatikan memorandum pertama dpr.
kedua, dpr menyampaikan memorandum kedua kepada presiden sebagaimana diatur pasal 7 tap no iii/mpr/1978 yang merupakan memorandum pertama.
ketiga, dpr memberikan kesempatan satu bulan kepada presiden abdurrahman wahid untuk mengindahkan memorandum kedua.
    harus indahkan   f-pdip melalui juru bicaranya dwi ria latifa menandaskan, proses lahirnya memorandum telah sesuai ketetapan (tap) nomor iii/mpr/1978.
presiden memang tak bertanggung jawab kepada dpr, namun kekuasaan presiden tidak tak terbatas.
uud 1945 menegaskan, dpr mempunyai tugas maupun kewenangan untuk mengawasi presiden, walaupun tidak bisa menjatuhkan presiden.
 sebaliknya presiden tidak bisa membubarkan dpr. "
tetapi karena semua anggota dpr adalah anggota mpr bahkan menjadi bagian yang terbesar dari anggota mpr, maka presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara dpr," tegas ria, yang menjadi anggota dpr menggantikan megawati soekarnoputri yang terpilih sebagai wakil presiden.
 f-pdip menghargai kesadaran presiden, bahwa memorandum pertama adalah sebuah kenyataan politik yang tak dapat dihindarkan.
tetapi, f-pdip menyesalkan jawaban presiden, yang menyatakan tidak menerima isi memorandum dan hanya berputar-putar di logika bahasa, khususnya dengan mengaburkan kalimat "patut diduga" dengan "sungguh melanggar haluan negara".
padahal, kesimpulan "sungguh melanggar haluan negara" itu diputuskan melalui proses politik yang pada hakikatnya merupakan proses hukum tata negara.
bukan proses hukum pidana.
 f-pdip pun menilai presiden menolak memorandum pertama.
karena itu, mereka pun mengusulkan kepada sidang dewan-sebagaimana ketentuan pasal 7 tap no iii/ mpr/ 1978-supaya menyampaikan memorandum kedua kepada presiden untuk diindahkan.
 mencermati tindakan dan kebijakan presiden sejak memorandum pertama, fraksi partai golongan karya (f-pg) berpendapat, belum ada tanda yang signifikan presiden sungguh melaksanakan substansi sumpah jabatan.
pernyataan presiden pun dinilai kontroversi dan merangsang antagonisme dalam masyarakat.
 "tidak satu-dua kali presiden menyatakan dengan kesan mengancam akan ada beberapa provinsi yang memproklamirkan kemerdekaan jika dia mundur, ancaman pemberlakuan keadaan darurat dengan membubarkan dpr, serta pernyataan insinuatif lainnya.
bahkan, yang terakhir presiden mengancam timbulnya pemberontakan nasional jika memorandum kedua dijatuhkan," kata ibnu munzir, juru bicara f-pg dpr.
f-pg jelas minta dpr mengeluarkan memorandum kedua, sebagai kelanjutan memorandum pertama yang disampaikan tanggal 1 februari 2001.
 fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) dalam pendapat akhir yang dibacakan sukardi harun pun menganggap, presiden tidak sungguh-sungguh memperhatikan memorandum pertama, sehingga dpr perlu menyampaikan memorandum kedua.
  menurut f-ppp, ada empat pokok kesimpulan yang mengharuskan dpr menjatuhkan memorandum kedua kepada presiden.
pertama, presiden tidak menanggapi positif memorandum pertama.
kedua, presiden kurang tanggap terhadap kerusuhan etnis yang membahayakan negara.
ketiga, presiden cenderung mendorong terjadinya disintegrasi nasional dengan pernyataannya.
keempat, presiden tak bisa menyelesaikan permasalahan keamanan dalam negeri.
 pendapat akhir fraksi reformasi (f-r) yang dibacakan roqib abdul kadir menyatakan, presiden tak serius memperhatikan memorandum pertama dpr, bahkan cenderung mendiskreditkan dan mengecilkan arti dpr dalam berbagai ucapan dan sikap yang dilakukannya.
  fraksi perserikatan daulatul ummah (f-pdu) dengan juru bicaranya amaruddin djajasubita dan hm qasthalani dari fraksi partai bulan bintang (f-pbb) sependapat, fraksinya memberikan memorandum kedua pada presiden.
memorandum kedua harus diberikan karena presiden tidak melaksanakan misi nasional sebagaimana yang tertuang dalam tap nomor iv/mpr/1999 tentang garis-garis besar haluan negara (gbhn), yaitu penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketenteraman masyarakat.
 "kekeliruan saudara presiden ialah beliau memandang memorandum dalam  species  kasus bulog dan brunei.
padahal, hakikat memorandum menurut uud 1945 adalah  genus , yakni pelanggaran haluan negara.
memorandum merupakan sebuah keputusan yang membawa akibat hukum di bidang ketatanegaraan dan secara konstitusional mengikat presiden," tambah qasthalani.
    akhiri konflik   f-kb dengan juru bicara aly as'ad menyatakan, meskipun tidak terjadi pelanggaran uud 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan pelanggaran tap no xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), presiden memperhatikan memorandum dpr sebagaimana yang dimaksudkan dalam tap iii/ mpr/1978. "
dengan demikian, tidak diperlukan proses berikutnya," katanya.
 menurut f-kb, dikeluarkannya memorandum dpr sebagai peringatan kepada presiden adalah salah satu wujud nyata pengawasan dpr kalau itu dilakukan secara konstitusional.
tetapi, apabila yang mengemuka adalah tuntutan agar presiden mundur dari jabatannya, secara tidak sadar elite politik telah membelajarkan anarkisme pada masyarakat di tingkat  grassroot  (akar rumput).
  "memorandum bukan sesuatu yang sakral meski bukan pula sesuatu yang mudah dan murah.
karena betapapun mudah dapat dikeluarkan oleh dpr, kita sadari dampaknya adalah multidimensional," kata aly as'ad lagi.
di akhir pidatonya, juru bicara f-kb menyerahkan  buku putih: menegakkan kebenaran  sebagai kelengkapan fakta maupun analisis pendapat akhir fraksi tersebut.
  fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb) menolak memberikan memorandum kedua kepada presiden karena itu tak menyelesaikan konflik presiden dengan dpr.
sebab itu, seluruh komponen bangsa perlu mengedepankan kepentingan bersama dalam menyelesaikan masalah bangsa melalui dialog, kompromi, kerja sama, dan rekonsiliasi.
 "untuk menyelamatkan bangsa dari krisis multidimensional, f-pdkb mengusulkan presiden mendelegasikan kekuasaan pemerintahan kepada wapres, dilanjutkan dengan pembentukan kabinet yang tangguh dan mendapatkan dukungan yang luas.
pendelegasian kekuasaan ini sesuai dengan uud 1945 dan akan berakhir pada tahun 2004," jelas juru bicara f-pdkb manasse malo.
  penyelesaian berbagai persoalan bangsa, menurut manasse, amat tergantung kepada konstitusi pula. "
karena itu, pada sidang tahunan mpr agustus 2002, amandemen uud 1945 diselesaikan sehingga kita mempunyai konstitusi yang demokratis dan manusiawi.
untuk itu, memang perlu dibentuk komisi negara amandemen uud 1945," ujarnya.
  senada, juru bicara fraksi tni/polri ronggo soenarso menegaskan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif berada pada derajat yang makin rendah.
ini terjadi karena aparatur kurang mampu mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan, dan kepastian hukum.
 "mempertimbangkan hal tersebut, fraksi tni/polri berpendapat, semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun seluruh komponen bangsa harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sudah berada dalam kondisi sangat kritis.
semua pihak agar menghentikan konflik dan mengupayakan dialog guna mengatasi dan mencari jalan penyelesaian krisis multidimensional yang dihadapi bangsa," tandasnya.
 dalam pandangan umum, fraksi tni/polri tidak menyatakan sikap mendukung atau menolak pemberian memorandum kedua.
menurut ronggo, tni/ polri merupakan alat negara sehingga harus bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan kekuasaan yang terjadi.
 fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki) pun mengingatkan agar seluruh komponen bangsa mengutamakan dialog dalam merampungkan persoalan bangsa.
menurut tjetje hidayat padmadinata yang bertugas sebagai juru bicara, usulan fraksinya untuk penyelesaian persoalan bangsa ini terdiri dari tiga hal yang merupakan satu paket, yakni pendelegasian wewenang eksekutif penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari kepada wapres, rekonsiliasi dan moratorium politik, serta konsensus tentang prioritas bangsa sampai tahun 2004 yang meliputi pencegahan disintegrasi, pemulihan keamanan, dan ekonomi.