warga natuna menganggap pandangan dprd mengabaikan aspirasi warga. "
keputusan dprd natuna lebih mementingkan kepentingan politik ketimbang memperhatikan aspirasi warganya.
ini semata-mata karena ada 12 anggota dewan yang terkait dalam kasus politik uang dalam pemilihan bupati natuna a hamid rizal.
jika disetujui, gubernur akan mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap ke-12 orang tersebut," jelas arlis gazali, ketua yayasan natuna mardhika.