menurut ali masykur, peraturan tata tertib dpr memang tidak mengatur mekanisme penon-aktifan, tetapi ada kode etik dan asas etika dan moral berbangsa serta ketetapan mpr no viii/mpr/2001 yang mengatur sanksi administratif terhadap penyelenggara negara yang diduga terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn). "
dalam konteks itu kami memohon sensitivitas beliau bisa muncul dan mencerna tuntutan publik (untuk mundur-red)," ujarnya.