oleh karena itu, komisi ix dpr direncanakan akan memanggil bppn dan semua yang terkait dalam kksk untuk meminta penjelasan tentang lahirnya usulan tersebut.
dikatakan, ada kecenderungan pemerintah menempatkan diri dalam posisi tawar-menawar yang lemah di hadapan debitor dalam menerapkan penyelesaian msaa, padahal dengan tap mpr seharusnya pemerintah memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi di depan debitor.