pasal 48 ditambah dengan dua ayat tentang dapat diberhentikannya anggota dewan gubernur.
yang satu menentukan bahwa anggota dewan gubernur dapat diberhentikan atas dasar penilaian oleh dpr terhadap kinerjanya yang buruk.
yang lain mengatakan bahwa mereka juga dapat diberhentikan kalau tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
dua ketentuan ini yang dirasakan paling menggerogoti independensi bi.
alasan dpr dan pemerintah adalah bahwa tanpa ketentuan yang pertama, gubernur yang ngawur seperti apa pun tidak dapat diberhentikan, kalau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan sampai mahkamah agung.
kalau begitu, yang bersangkutan praktis tidak dapat diberhentikan karena proses sampai dengan mahkamah agung lebih lama dari masa jabatannya.