pemerintah akan memberlakukan tarif telepon baru per 1 agustus 2001 meski pemerintah hingga kini masih dalam proses merampungkan kajian formula kenaikannya sebagaimana diminta dpr.
sementara komisi iv dpr mengisyaratkan tidak segan-segan menolak pemberlakuan kenaikan tarif telepon untuk kedua kalinya jika perhitungannya memang tidak tuntas dan masih membingungkan masyarakat.
 kemungkinan pemberlakuan tarif telepon 1 agustus 2001 diungkapkan direktur jenderal pos dan telekomunikasi (dirjen postel) djamhari sirat di sela-sela rapat dengar pendapat dengan komisi iv dpr, kamis (5/7).
menurut djamhari, pemerintah masih terus meminta masukan para pakar, lembaga swadaya masyarakat (lsm), dan masyarakat telekomunikasi (mastel).
 sementara itu, direktur utama perusahaan listrik negara (pln) eddie widiono mengemukakan, pihaknya telah mencapai satu pengertian dengan komisi viii dpr mengenai tarif dasar listrik (tdl) naik 60 persen.
pengertian itu dicapai setelah pln memberi penjelasan dalam pertemuan tertutup di ruang rapat komisi viii dpr, kamis sore.
 mengenai kenaikan tarif telepon, sebelumnya, dpr meminta pemerintah untuk mengkaji ulang formula dan kenaikan tarif telepon seperti yang tercantum dalam keputusan menteri perhubungan nomor km 19 tahun 2001 karena dinilai membingungkan masyarakat dan kurang disosialisasikan.
saat itu, pemerintah berharap selesai dalam bulan juni dan mulai berlaku 1 juli 2001.
 "target kami sebenarnya, makin cepat makin bagus.
bila memungkinkan selesai bulan ini, kami berlakukan mulai 1 agustus 2001.
mudah-mudahan sosialisasi pengkajian formula dan kenaikan tarif sudah selesai bulan juli ini," ujar djamhari.
 ketika ditanya apakah ada formula yang berubah secara signifikan, djamhari mengatakan, pemerintah berusaha agar besaran kenaikan tarif lebih mudah diterima masyarakat.
kenaikan tarif didasarkan dari pulsa, dan akan memberikan perhitungan yang lebih mudah bagi masyarakat.
 menurut djamhari, penolakan anggota komisi iv dpr sebenarnya hanya karena persoalan sosialisasi dan agar mudah dimengerti masyarakat.
menyangkut kenaikan tarif, sesungguhnya hal itu sudah disetujui dpr.
penolakan tarif terjadi karena ada salah persepsi dari sebagian masyarakat mengenai besaran kenaikan tarif.
selain itu, dpr mempersoalkan masalah zona tunggal yang sekarang sedang dikaji kembali.
 "terakhir, banyak pertanyaan mengenai kenaikan 21 persen yang konon tidak jelas karena kenyataannya terjadi kenaikan lebih besar.
namun, setelah disampaikan cara perhitungannya, ternyata kenaikannya justru di bawah 21 persen," ujar djamhari.
 namun, djamhari menilai, keputusan dpr untuk meminta pemerintah menunda kenaikan telepon dan melakukan sosialisasi adalah keputusan yang tepat.
sebab, masyarakat memang harus mengetahui formula dari kenaikan secara benar.
  ancam tolak   hasil kajian pemerintah tersebut akan dibahas terlebih dahulu dengan komisi iv bila pemerintah akan menaikkan tarif mulai tanggal 1 agustus 2001.
bila ternyata perhitungannya masih membingungkan dan kurang disosialisasikan, komisi iv dpr mengisyaratkan penolakan yang kedua kalinya.
 hal tersebut diutarakan dua anggota komisi iv, enggartiasto lukita dan hm syarfi hutauruk, yang menegaskan sikap komisi iv yang masih menunggu hasil kaji ulang kenaikan tarif telepon dari pemerintah.
bila belum memenuhi tuntutan sebelumnya, kenaikan tarif akan ditolak.
  menurut enggartiasto, kenaikan tarif telepon akan ditolak dpr jika formula kenaikannya masih sulit dihitung orang awam.
sebab, tanpa menghilangkan kebingungan, masyarakat tidak mengetahui berapa besar beban kenaikan yang harus ditanggung.
 enggartiasto mengatakan, saat dpr menolak dengan alasan formula kenaikan tidak jelas, sudah ada kesepakatan dengan dirjen postel dan menteri perhubungan dan telekomunikasi agar dilakukan kajian ulang kenaikan tarif.
mekanisme kenaikan yang dihasilkan harus mudah dimengerti seluruh pelanggan.
 "waktu diajukan, hampir semua anggota komisi iv mengalami kesulitan dalam menghitung kenaikan tarif.
bagi dpr, yang penting masyarakat dapat dengan mudah mengetahui besaran kenaikan telepon hasil kaji ulang," ujar enggartiasto.
 sementara itu, hutauruk mengatakan, komisi iv belum mengambil sikap mengenai kenaikan tarif telepon sebelum pemerintah mengajukan hasil pengkajian dari formula yang dulu dikeluarkan.
dia juga mengklarifikasi pemberitaan bahwa komisi iv hanya mempersoalkan masalah sosialisasi tarif telepon.
  kurang sosialisasi   menurut dirut pln eddie widiono, persoalan timbul karena pln kurang menyosialisasikan kenaikan tdl 2001, hanya satu kali setelah dikeluarkan keppres nomor 83 tahun 2001.
hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara pln dengan komisi viii dpr.
 ketika ditanya akan ada penundaan pemberlakuan selama sosialisasi dilakukan, eddie mengaku tidak membicarakan masalah tersebut.
pln hanya menjelaskan hal yang dimaksud kenaikan secara progresif sehingga menyebabkan terjadi kenaikan sebesar 62 persen.
 eddie menjelaskan, pelanggan yang merasakan kenaikan di atas 60 persen jumlahnya tidak signifikan karena pelanggan golongan 900 volt ampere (va) yang menggunakan listrik 250 kilowatt kali jam (kwh) jumlahnya sangat sedikit.
rata-rata penggunaan listrik dari golongan 900 va hanya 140 kwh, yaitu orang terkaya di setiap desa.
 sementara itu, ketua komisi viii irwan prayitno setelah menerima penjelasan pln mengatakan, kenaikan rata-rata sebenarnya memang terpatok 17,47 persen.
hanya, ketika pln menjelaskan, tidak memberikan gambaran yang lengkap, dengan keseluruhan dari 25 kategori pelanggan.
 irwan mengakui, selama ini yang disorot dpr adalah kenaikan 62 persen yang memang dirasakan oleh golongan pelanggan 900 va dengan pemakaian 250 kwh.
akan tetapi, kalau ditotal dengan kenaikan golongan lain yang nol persen, satu persen atau dua persen, maka rata-rata kenaikan 25 kategori hanya 17,47 persen.
 setelah mendengar penjelasan tersebut, komisi viii meminta pln melakukan sosialisasi dan memberikan gambaran mengenai kenaikan tarif kepada masyarakat.
termasuk manfaat dan keuntungan dari sistem progresif, yang menciptakan penghematan dan keadilan.
 "pln harus menyosialisasikan kenaikan yang 60 persen, terutama untuk mendidik masyarakat agar hemat kalau memakai 60 kwh.
bila pemakaian listrik besar berarti mampu membayar, jadi wajar kenaikannya besar dan menyubsidi yang kemampuan finansialnya kecil," ujar irwan.
 wakil ketua ylki agus pambagyo menyarankan, sebaiknya pemberlakuan kenaikan tdl 2001 diundur hingga tanggal 1 agustus 2001, untuk memberikan kesempatan kepada pln melakukan sosialisasi.
terutama mengenai perhitungan kenaikan tdl secara keseluruhan.
 agus setuju, pelanggan yang menggunakan listrik lebih banyak, karena memiliki uang lebih banyak, harus membayar lebih besar.
sebab, negara sudah tidak memiliki uang lagi untuk terus menyubsidi.
 menurut agus, kenaikan 17,47 persen tersebut adalah kenaikan setiap kwh yang digunakan, bukan dihitung dari naiknya tagihan pada bulan sebelumnya.
tujuannya untuk penghematan energi karena orang indonesia cenderung menggunakan listrik secara boros.
  agus mengatakan sudah berkali-kali meminta pln menyosialisasikan kenaikan tdl 2001 karena beban yang dirasakan pelanggan bisa mencapai 70 persen.
namun kenaikan tdl berlaku tanggal 1 juli 2001, sehari setelah keppres dikeluarkan pada tanggal 30 juni 2001, dan pln tidak sempat melakukan sosialisasi.