kehadiran presiden abdurrahman wahid untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya dalam sidang istimewa majelis permusyawaratan rakyat (si mpr) sangat dinantikan publik.
apabila presiden tidak hadir, publik menganggap apa pun keputusan yang dilakukan mpr tetap sah.
 kesimpulan demikian terungkap dari hasil pengumpulan pendapat masyarakat yang dilakukan litbang  kompas , 21 juli 2001.
dalam jajak pendapat ini, responden yang berdomisili di 13 ibu kota provinsi dipilih secara acak sistematis.
mereka yang terpilih dihubungi melalui telepon.
 keinginan responden untuk mendengar pidato pertanggungjawaban presiden ini tergolong dominan.
dikatakan demikian, sebab lebih dari tiga perempat bagian responden yang menghendakinya.
sementara, di pihak lain sekitar sepuluh persen yang menyatakan presiden tidak perlu hadir.
  bagi beberapa responden yang dihubungi, ada beragam pertimbangan berkaitan dengan kehadiran presiden.
di satu sisi, kehadiran presiden dianggap sebagai salah satu bagian dari kewajiban seseorang yang menerima mandat dalam memenuhi panggilan mpr, si pemberi mandat. "
dahulu, waktu dipanggil untuk menerima kekuasaan bisa datang, saat ini harusnya datang juga," tutur ramli (46), salah seorang responden di medan.
sementara, sebagian lainnya berpandangan pertanggungjawaban memang sudah seharusnya dilakukan saat ini. "
jangan sampai menunggu tahun 2004, sudah hancur negeri ini," ungkap responden lainnya yang bermukim di jakarta.
 di sisi lain, bagi responden yang menginginkan ketidakhadiran presiden beranggapan bahwa pelaksanaan si mpr kali ini tidak sah, terlebih untuk meminta pertanggungjawaban presiden. "
jelas tidak sah, belum terbukti kok pelanggaran yang dilakukan presiden," papar salah seorang responden.
bahkan, secara terang-terangan sebagian responden menuding persidangan itu secara sengaja direkayasa yang semata-mata untuk menjatuhkan presiden. "
buat apa hadir, para elite politik di mpr sudah memvonis sejak awal," tuding hartawan (51), responden di yogyakarta.
  menariknya, keinginan agar presiden hadir di dalam si mpr diutarakan responden dari berbagai macam kalangan maupun domisili.
dari sisi latar belakang politik, misalnya, hasil jajak pendapat ini mengungkap, apa pun latar belakang politik mereka, baik yang pada pemilu lalu mengaku memilih pdi perjuangan, partai golkar, sama-sama menginginkan kehadiran presiden.
khusus responden yang mengaku memilih partai kebangkitan bangsa (pkb), partai yang dikenal sebagai pendukung presiden, meskipun dengan derajat yang terendah, juga tetap menginginkan kehadiran presiden dalam memberikan pertanggungjawaban.
   dari sisi domisili, kondisi yang tidak berbeda juga terlihat.
mereka yang berdomisili di jakarta, misalnya, tidak kurang dari 88 persen menghendaki kehadiran presiden.
sementara itu, bagi responden yang berdomisili di surabaya sedikit lebih rendah, 77 persen menginginkan kehadiran presiden.
  selain kehadiran presiden, hasil jajak pendapat ini juga mengungkapkan pandangan responden apabila presiden tidak menghadiri si mpr.
terhadap persoalan ini, tidak kurang dari separuh bagian responden menyatakan sekalipun presiden tidak hadir, mereka menganggap apa pun keputusan yang dikeluarkan mpr dianggap sah.
sementara, tercatat 36 persen responden yang menyatakan sebaliknya, ketidakhadiran presiden membuat segenap keputusan mpr dianggap tidak sah.
  dari beberapa responden yang berpendapat sah, alasan yang dipaparkan di antaranya menyangkut kekuasaan yang dimiliki mpr.
mereka menganggap, mpr sebagai perwujudan dari segenap kehendak rakyat berhak memutuskan apa pun yang berkaitan dengan persoalan penting yang dihadapi bangsa ini, termasuk juga pengangkatan dan pemberhentian mandatarisnya.
oleh karena itu, kehadiran ataupun tidak hadirnya presiden tetap dianggap legal untuk mengambil keputusan.
 sementara, pandangan sebaliknya muncul dari beberapa responden yang mengangap tidak sah.
bagi mereka, ketidakhadiran presiden membuat jalannya persidangan dilakukan secara sepihak.
selain itu, mereka pun memandang bahwa persidangan yang cacat hukum akan melahirkan keputusan yang cacat pula.