"ini menarik, sebab saat dprd diberi kekuasaan memilih kepala daerah yang notabene merupakan hasil suara mayoritas anggota dprd, hasilnya malah menciptakan disharmoni.
sebaliknya, konflik seharusnya terjadi pada masa lalu saat keputusan dprd memilih kepala daerah direkayasa.
kenapa tidak terjadi, dulu diatur kekuasaan otoriter yang sangat ketat," ujarnya.