menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) yusril ihza mahendra menegaskan, dalam soal pemilihan ketua mahkamah agung (ma), dirinya berbeda pendapat dengan presiden abdurrahman wahid.
sesuai dengan penafsirannya terhadap undang-undang (uu) nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, presiden harus memilih ketua ma dari dua calon ketua ma yang diusulkan dewan perwakilan rakyat (dpr).
  "tafsir saya terhadap pasal 8 ayat (3) uu 14/1985 itu, presiden harus memilih ketua ma dari calon yang diusulkan dpr dan tidak boleh menolaknya.
namun, presiden mempunyai penafsiran lain, yang kebetulan dibenarkan oleh ahli hukum.
sebab itu, lebih baik presiden dan wakil presiden berbicara dengan dpr untuk mengatasi persoalan ini," jelas yusril kepada wartawan, usai halal bihalal dengan staf depkeh/ham di jakarta, senin (8/1).
 sedang dalam diskusi yang diadakan pusat studi kebijakan publik alternatif (satelit) di jakarta, prof dr loebby loqman juga menegaskan, presiden abdurrahman wahid sebaiknya tidak mencari-cari alasan untuk menolak calon ketua ma yang diusulkan dpr.
  loebby mengakui, presiden memang mempunyai hak prerogatif untuk memilih ketua ma dari calon yang diusulkan dpr.
akan tetapi, hak itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
harus ada alasan yang masuk akal kenapa memilih seseorang atau menolak seseorang.
sedang anggota dpr hartono mardjono pada forum yang sama menegaskan, tidak ada lagi hak prerogatif presiden secara penuh.
pelaksanaan hak itu kini harus dikonsultasikan dengan dpr dan dipertanggungjawabkan kepada mpr.
  reformasi peradilan   sementara itu, praktisi hukum benny k harman mengemukakan, sesuai dengan ketetapan mpr no iv/mpr/1999 tentang gbhn mengenai arah kebijakan bidang hukum, tercantum bahwa presiden punya kewajiban untuk meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum.
presiden juga diberi tugas untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dari pihak mana pun serta menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan ham yang belum ditangani secara tuntas.
 dengan beban tugas yang harus dilaporkan presiden kepada mpr, kata benny, presiden tentunya harus berhati-hati dalam memilih ketua ma.
presiden harus bisa menentukan siapa ketua ma yang benar-benar bisa dipercaya untuk menjalankan amanat reformasi. "
presiden harus mempertanggungjawabkan itu kepada mpr," ujar benny.
 kebuntuan dalam pemilihan ketua ma sekarang, kata benny, terjadi karena sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai aturan main antara eksekutif dan legislatif soal pemilihan ketua ma.
sedang soal terjadi perbedaan tafsir antara presiden dan dpr, kata benny, harus diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan oleh mpr.
mpr atau badan pekerja mpr bisa menjalankan peran sebagai penengah terjadinya perbedaan tafsir antara presiden dan dpr.
  pertimbangan ma   sementara yusril mengungkapkan, dalam keputusan presiden (keppres) nomor 121 tahun 1999 tentang penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari, ada aturan wakil presiden (wapres) melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain untuk menyelesaikan persoalan teknis pemerintahan.
pemilihan ketua ma termasuk masalah teknis pemerintahan sehingga wapres dapat berkoordinasi dengan dpr untuk menyelesaikannya.
kalau tidak ada upaya penyelesaian, dikhawatirkan pemilihan ketua ma akan terkatung-katung tanpa penyelesaian.
 selama ini, lanjutnya, dipersepsikan dpr tak akan membahas bila presiden mengembalikan dua calon ketua ma muladi dan bagir manan kepada dpr. "
tetapi ini, kan, belum tentu.
penolakan itu, kan, baru disampaikan anggota dan belum diputuskan dalam sidang paripurna.
dpr bisa saja bersedia membahas bila presiden benar-benar mengembalikan kedua calon ketua ma itu," kata yusril, yang juga guru besar fh-ui.
 akan tetapi, lanjut yusril, kalau tetap terjadi beda penafsiran makna pasal 8 ayat (3) uu no 14/1985, sebaiknya presiden dan dpr minta pertimbangan hukum dari ma.
sebab, ma mempunyai wewenang memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya diminta atau tidak diminta.
ma bisa memberikan penafsiran terhadap pasal itu dan presiden maupun dpr harus menghormatinya.
 walaupun pertimbangan itu menyangkut dirinya sendiri, paparnya lagi, ma tidak perlu dicurigai akan konflik kepentingan. "
ma sebagai lembaga penegak keadilan, kan, harus mampu menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri dahulu," ungkapnya.
pasal 8 ayat (3) uu no 14/ 1985 itu menyebutkan,  ketua dan wakil ketua mahkamah agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara yang diusulkan oleh dewan perwakilan rakyat .
 yusril menambahkan pula, pasal 8 ayat (3) uu ma itu sebenarnya rancu, karena selaku kepala negara, presiden semestinya tidak punya kewenangan untuk memilih.
presiden selaku kepala negara bersifat seremonial saja, yakni meresmikan pilihan dpr.
akan tetapi, dalam pasal 8 ayat (3) uu no 14/1985 itu ternyata presiden masih bisa memilih walau pilihannya terbatas.
namun, meskipun rancu, presiden memang tak bisa menolak usulan dpr.
  jangan diam   koordinator konsorsium reformasi hukum nasional (krhn) irianto subiakto mengemukakan, polemik mengenai calon ketua ma antara eksekutif dan legislatif mestinya tidak dibiarkan oleh ma.
sebagai institusi yang kedudukannya sejajar dengan eksekutif dan legislatif, ma sebagai lembaga harus menyampaikan pendapat institusinya sehingga persoalan pemilihan ketua ma tidak terus menjadi urusan eksekutif dan legislatif semata.
  "kalau ma diam saja, berarti ma juga turut berdosa karena membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut.
padahal, jajaran pimpinan ma, kan, sudah ada, ada wakil ketua dan ketua-ketua muda, juga direktur.
dengan demikian, sebagai sebuah institusi, ma seharusnya bisa menyampaikan pendapatnya atas debat konstitusi antara dpr dan presiden.
masyarakat juga menunggu-nunggu, sebenarnya bagaimana pendapat ma sendiri karena ma itu, kan, bukan lembaga di bawah eksekutif dan legislatif sehingga seharusnya dia tidak hanya menurut saja," ungkap irianto.
  calon baru   sementara itu, dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (dpp pdi-p) tetap pada sikap semula, yaitu tidak mengajukan calon baru ketua mahkamah agung (ma).
namun, jika semua fraksi dpr sepakat ada pemilihan ulang, pdi-p akan ikut dalam  fit and proper test  terhadap calon-calon yang akan diusulkan ma, selain calon-calon yang telah ditolak.
 "sampai saat ini dpp pdi-p masih tetap pada sikap semula yaitu tidak mengajukan calon.
kami yakin ibu megawati, baik sebagai ketua umum (pdi-p) atau sebagai wakil presiden, akan bersikap tidak terlalu jauh dari yang ditetapkan oleh partai.
sampai saat ini kami belum mempunyai sikap baru," kata ketua dpp pdi-p roy bb janis kepada pers, senin, usai menjelaskan rencana acara hari ulang tahun (hut) ke-28 pdi-p yang puncaknya pada 14 januari 2001 di stadion utama senayan.