bank indonesia (bi) akan menggunakan rencana alternatif (contingency plan) untuk mengatasi masalah pencetakan uang kertas pecahan rp 1.000 dan rp 5.000.
ini dilakukan untuk mengantisipasi permintaan masyarakat terhadap pecahan uang kertas tersebut. "
sebenarnya stok uang kertas pecahan rp 1.000 dan rp 5.000 masih cukup, tetapi kami lakukan  contingency plan  untuk mengantisipasi keadaan," kata deputi gubernur bi aulia pohan usai mengadakan pertemuan dengan tim gabungan dpr di jakarta, senin (8/1).
  soal uang pecahan rp 1.000 dan rp 5.000 hingga akhir tahun 2000 sudah menjadi berita, namun tidak sampai menghebohkan.
pasalnya adalah munculnya serangkaian pengaduan oleh crane&co perusahaan dari as yang memasok ketas uang ke peruri.
surat itu antara lain juga dilayangkan kepada presiden abdurrahman wahid dan pihak lainnya.
 isinya adalah soal keluhan crane&co bahwa kualitas kertas yang dipasok oleh pt pura barutama berada di bawah standar untuk dicetak sebagai uang resmi.
crane juga menyampaikan sinyalemen bahwa antara pt pura dengan yayasan kesejahteraan karyawan bi telah terjadi semacam korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
  semua keluhan crane&co itu juga pernah disampaikan oleh fraksi pdip di forum resmi dpr.
  pertemuan   pertemuan yang dipimpin oleh wakil ketua dpr am fatwa dan dihadiri wakil dari komisi i, komisi ii, komisi v, dan komisi ix dpr itu membahas masalah penghentian pencetakan uang kertas pecahan  rp 1.000 dan rp 5.000 oleh perum peruri.
itu terjadi karena kertas bahan baku yang dipasok oleh pt pura barutama dianggap tidak memenuhi standar kualitas.
akibatnya, uang pecahan rp 1.000 dan rp 5.000 yang menggunakan bahan baku kertas pasokan perusahaan tersebut tidak layak edar.
 pohan menjelaskan,  contingency plan  tersebut dijalankan hingga persoalan yang terjadi antara perum peruri dan pt pura barutama terselesaikan.
  tindakan tersebut antara lain dilakukan dengan mencari bahan baku kertas uang dari perusahaan lain, sesuai standar kualitas yang ditetapkan.
 "jadi, tidak perlu ada kekhawatiran di masyarakat akan terjadinya kelangkaan pecahan uang kertas rp 1.000 dan  rp 5.000.
sebab, stok uangnya cukup.
yang langka adalah kertas uangnya," ungkap deputi gubernur bi bidang luar negeri dan peredaran uang itu.
 sampai dengan peruri memutuskan untuk menghentikan pencetakan, uang kertas pecahan rp 1.000 yang telah dicetak dan dinyatakan tidak layak edar, menurut pohan, sudah mencapai 400 juta bilyet (lembar).
sementara untuk pecahan uang kertas rp 5.000 belum didapat data yang pasti.
  menanggapi kemungkinan terjadinya praktik kkn dalam menetapkan pemenang tender pemasok kertas uang untuk pecahan rp 1.000 dan rp 5.000, pohan menyatakan, "tidak ada kkn.
semua proses tender yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan."
 pohan mengakui bahwa dalam penetapan pengadaan kertas uang untuk pecahan  rp 1.000 dan rp 5.000 dilakukan negosiasi lanjutan terhadap empat penawar terendah.
sebab, saat pembukaan sampul penawaran harga dan negosiasi awal tanggal 23 november 1999  honor cost estimate  belum disetujui oleh dewan gubernur bi.
 " honor cost estimate  itu baru diterima dan disetujui oleh deputi gubernur bi tanggal 24 november 1999, padahal lelangnya tanggal 23 november 1999.
nanti, kami bisa dihantam bpk (badan pemeriksa keuangan- red ).
jadi, kami minta untuk melakukan negosiasi lanjutan, bukan membatalkan tendernya," tegasnya.
 dikatakan, pemenang tender adalah perusahaan yang mengajukan penawaran terendah. "
kenapa crane&co (salah satu peserta tender dari amerika serikat- red ) ribut karena harga tawaran crane pada tahun 1999 mencapai 155 dollar as per unit.
adanya saingan dari dalam negeri membuat harga bisa terdorong turun, yaitu 90 dollar as per unit.
ini harga yang rendah sekali," kata aulia pohan.
 pohan membantah bahwa bi telah mengambil alih kewenangan perum peruri dalam menetapkan pemenang tender.
dijelaskan, keputusan akhir mengenai perusahaan pemasok kertas uang yang menang dalam pemilihan langsung, termasuk harga, dan jumlah penempatan pesanan memang berada di tangan dewan gubernur bi.
 "namun, itu dilakukan setelah mengadakan rapat dengan direktorat pengedaran uang bi dan peruri.
bahkan, pembukaan sampul penawaran harga dilakukan bersama-sama dengan pejabat direktorat pengedaran uang bi dan perum peruri," ujarnya.
 menjawab pertanyaan wartawan, apakah dalam penetapan pemenang tender tersebut hanya berpatok pada harga tanpa melihat standar kualitas yang harus dipenuhi, pohan mengatakan, "yang menguji kualitas itu perum peruri karena peruri ahlinya.
semua sudah melalui tes di laboratorium peruri, serta setiap langkah diberitahukan kepada bi dengan dokumen yang cukup."
 persoalan mutu kertas, menurut pohan, adalah masalah antara perum peruri dan pt pura barutama.
berdasarkan kontrak yang ada, terdapat klausul yang memberi hak kepada peruri untuk melakukan klaim selama dua tahun berturut-turut bila kertas yang dipasok oleh pt pura barutama tidak sesuai standar mutu.
 saran yang sama disampaikan oleh anggota komisi v dpr suryadarma ali.
disarankan agar pt pura barutama mengganti kertas yang dipasoknya kepada peruri sesuai standar mutu yang ditetapkan. "
karena peruri telah menderita kerugian akibat kegiatan pencetakan yang telah dilakukannya, maka pt pura barutama harus mengganti kerugian itu," kata suryadarma ali.
 "dpr bersedia menjadi mediator supaya persoalannya segera selesai," ungkap suryadarma yang anggota dpr dari fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp).