menteri pertahanan (menhan) mohammad mahfud md, yang juga anggota tim lobi presiden abdurrahman wahid, mengatakan, dalam sistem ketatanegaraan indonesia, lembaga yang berhak menetapkan pemilihan umum (pemilu) adalah majelis permusyawaratan rakyat (mpr), bukan presiden.
alasannya, pelaksanaan pemilu ditetapkan dalam ketetapan (tap) mpr.
 mahfud mengatakan hal itu saat berada di purwokerto, jawa tengah, sabtu (23/6).
opsi percepatan pemilu itu dilontarkan presiden abdurrahman wahid jika politisi di mpr/dpr itu melanggar uud 1945, termasuk meminta pertanggungjawaban presiden dalam sidang istimewa mpr.
 pada kesempatan terpisah, pimpinan partai politik (parpol) besar mengaku tidak tahu-menahu soal akan adanya deklarasi bersama parpol mengenai substansi si mpr seperti diutarakan presiden abdurrahman wahid di mojokerto, jawa timur.
 presiden beberapa kali mengutarakan pendapatnya bahwa si mpr bukan untuk meminta pertanggungjawaban dari dirinya.
si mpr yang akan digelar 1 agustus 2001 itu, menurut presiden, tidak boleh menyentuh empat hal, yaitu pertama hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
kedua, pertanggungjawaban presiden.
ketiga, kinerja presiden, serta keempat, hubungan presiden dan wakil presiden.
  pada saat berdialog dengan jemaah usai shalat jumat, presiden abdurrahman wahid mengatakan, dirinya menyiapkan sejumlah opsi untuk mengantisipasi masalah itu.
salah satu opsinya adalah percepatan pemilu.
sedang saat berada di mojokerto, presiden mengatakan, lobi yang dilakukan salah satu menterinya berhasil meyakinkan parpol-parpol untuk tidak menyentuh empat hal yang dimintanya. "
allhamdulillah, partai-partai besar sudah mulai menyetujui melalui deklarasi yang ditandatangani," kata presiden abdurrahman wahid.
 di pondok pesantren demangan, bangkalan, madura, sabtu, presiden menjelaskan, seorang pemimpin harus menunaikan tugasnya sampai tuntas.
kaidah fikih juga menyatakan bahwa seorang pemimpin negara mempunyai kewajiban yang sangat berat dan kewajiban harus ditunaikan sampai habis, jangan malah mundur.
  ditolak   ditanya opsi soal percepatan pemilu yang akan dilakukan presiden, mahfud mengemukakan, pemilu hanya dapat dilaksanakan oleh mpr. "
kecuali kalau presiden dapat melobi mpr," ujar mahfud.
pemilu terakhir dilaksanakan 7 juni 1999 dan pemilu berikutnya akan dilangsungkan tahun 2004.
 ketua umum partai golkar akbar tandjung di balikpapan dan ketua dpp partai amanat nasional (pan) am fatwa di medan juga menolak gagasan percepatan pemilu.
fatwa berpendapat, partainya tetap menolak rencana percepatan pemilu karena hal itu dinilai tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi dan kondisi keuangan negara yang relatif terbatas sekarang ini.
  "tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mempercepat pelaksanaan pemilu.
kalaupun ada rencana mempercepat pemilu, tentunya keputusan tersebut terlebih dahulu harus dibahas dan diatur dalam suatu ketetapan mpr," kata fatwa.
 tandjung pun berpendapat serupa.
presiden abdurrahman wahid tidak bisa mempercepat pelaksanaan pemilu karena yang berhak memutuskan percepatan pemilu itu hanya mpr.
  soal deklarasi   berkaitan dengan deklarasi bersama yang akan ditandatangani partai-partai, akbar tandjung mengatakan, tidak ada kesepakatan bersama dengan tim lobi presiden.
tandjung mengaku sudah bertemu dengan mahfud dan tidak ada kesepakatan apa-apa.
 sekjen partai amanat nasional (pan) hatta radjasa dan wakil sekjen pdi perjuangan pramono anung wibowo belum mengetahui adanya rencana deklarasi parpol besar untuk tidak membicarakan empat hal seperti yang dinyatakan presiden. "
sebagai pengurus dpp pdi-p, saya sama sekali tidak mengetahuinya, sehingga kami menganggap bahwa kemungkinan besar kalaupun ada deklarasi tidak melibatkan pdi-p," kata pramono.
 saat ditanya apakah agum gumelar sudah berbicara dengan ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri menyangkut permintaan presiden dalam si mpr nanti, pramono mengatakan sepanjang pengetahuannya pertemuan agum dengan megawati itu hanya sebatas kepentingan fungsional selaku pejabat yang membidangi politik, sosial dan keamanan.
  hatta radjasa malah mengatakan, pan belum pernah didekati atau dilobi oleh tim lobi presiden. "
kami merasa tidak pernah dilobi.
kalaupun ada pembicaraan, sikap pan sudah jelas.
tidak ada proses yang menghentikan atau menyetop si mpr," tandasnya.
 hatta juga mengaku bingung dengan pernyataan presiden akan ada deklarasi parpol besar.
kalaupun ada, katanya, pan tidak akan ikut, karena sikap pan menyangkut si mpr sudah jelas bahwa di si mpr hanya ada dua kemungkinan: apakah pertanggungjawaban presiden diterima atau ditolak. "
kalau ada proses politik lain apakah kompromi atau apa bentuknya, maka itu diselesaikan nanti setelah si mpr.
jadi, tidak betul kalau ada deklarasi tersebut," kata hatta.
  sudah diserahkan   mahfud, salah seorang yang ditugasi melakukan lobi dengan pimpinan parpol ketika ditanya wartawan mengemukakan, dirinya sudah menyerahkan hasil lobi kepada sebuah tim khusus.
tim ini yang akan mengolah dan merumuskan hasil lobi yang kemudian akan diserahkan kepada presiden yang akan mengambil langkah berikutnya apa pun hasil lobi tersebut.
namun, dari lobi yang dilakukannya, pimpinan parpol tidak ada yang secara definitif dan hitam putih menolak atau menerima langkah atau kemungkinan dilakukannya kompromi politik.
 mengenai konflik politik dewasa ini, menhan -setelah mendengar masukan dari berbagai sumber- melihat realitas politik bahwa konflik politik saat ini hanya terjadi di kalangan elite politik.
rakyat sebenarnya sudah capai mengikuti konflik politik tersebut.
rakyat juga tidak menghendaki penyelesaian konflik di tingkat elite politik dengan cara keras, garang tetapi menggunakan cara-cara kompromistis.
  mencermati pertarungan antarelite politik, mahfud melihat pertarungan hanya merupakan perebutan kekuasaan.
ia menyebut contoh saat ini beredar rumor tentang penempatan nama sejumlah pimpinan parpol yang akan menduduki jabatan dan pos tertentu apabila abdurrahman wahid tidak lagi jadi presiden.
  "sebenarnya kalau yang diminta pimpinan parpol atau elite politik itu kekuasaan, minta saja baik-baik.
presiden dengan senang hati akan memberikan kekuasaan itu," ujar mahfud.
  pesan dari langit   mengenai pernyataan, sikap, serta keputusan presiden yang sering menimbulkan kontroversi, menurut mahfud, hal itu dapat menjadi sebuah pertanyaan menarik bagi mereka yang ingin mengetahui, apa sebenarnya yang digunakan presiden sebagai landasan atau dasar dalam setiap pengambilan keputusan.
  sejauh pengamatannya, menhan melihat ada tiga dasar yang dijadikan sumber oleh presiden abdurrahman wahid mengambil keputusan.
pertama, realitas politik.
kedua, mendengar penasihat resmi dan tidak resmi seperti tamu-tamu yang datang ke kediamannya.
  lalu, yang ketiga, lanjut mahfud, presiden sering mendasarkan pengambilan keputusannya pada pesan  ghoib  dari langit yang datang melalui mimpi.
ia sendiri sering tidak paham dengan jalan pikiran abdurrahman wahid tersebut karena kelihatan aneh dan secara logika tidak masuk akal.
akan tetapi, kata mahfud, presiden ternyata dapat mengelola pesan dari langit itu secara baik dan apa yang dilakukan presiden biasanya benar.