sementara itu, kepala bagian  humas pemprov jawa barat muadz mengatakan,  terbitnya perda bermasalah itu akibat penafsiran terhadap otonomi masih berbeda-beda.
muadz mengakui, perda tidak boleh berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi. "
jangankan berbenturan dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah saja tidak boleh," katanya.