pemerintah tidak melanggar ketentuan hukum apa pun dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) para penanda tangan master of settlement and acquisition agreement (msaa/perjanjian penyelesaian bantuan likuiditas bank indonesia/blbi dengan jaminan aset), mrnia (master of refinancing and note issuance agreement/perjanjian penyelesaian blbi dengan jaminan aset dan jaminan pribadi), dan akta pengakuan utang (apu) di badan penyehatan perbankan nasional (bppn).