istilah otonomi di provinsi bali, nusa tenggara barat (ntb), dan nusa tenggara timur (ntt), yang pernah bergabung dalam satu provinsi dengan nama "sunda ketjil", pernah menjadi bahan pembicaraan sejak 50 tahun lalu.
untuk mengetahui kesiapan otonomi di kawasan ini, harian  kompas  menggelar serangkaian diskusi panel tentang otonomi daerah di kupang, mataram, dan denpasar, 27 januari hingga 3 februari 2001.
rangkuman diskusi serta liputan lapangan tentang otonomi di tiga provinsi ini disajikan di halaman 25-40.
     jarang yang ingat kalau provinsi bali, nusa tenggara barat (ntb), dan nusa tenggara timur (ntt), di usia muda republik indonesia ini, pernah bergabung dalam satu provinsi dengan nama "sunda ketjil".
sebagai provinsi ke-10 di lingkungan negara kesatuan ri waktu  doeloe , sunda ketjil dengan enam pulau utamanya, yakni bali, lombok, sumbawa, flores, sumba, dan timor, memilih singaraja di bali sebagai ibu kota provinsinya.
enam pulau itu sempat bersama mengatur pemerintahan dan menyusun langkah peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
  "propinsi ini bersifat administratief, akan tetapi keenam pulau jang mendjadi daerah bagiannja telah berotonomi, lengkap dengan alat-alat pemerintahannja menurut statuutnja masing-masing ... penjusunan baru pendemokrasian alat-alat pemerintahan di tiap-tiap daerah-bagian, sebagai peninggalan pemerintahan djadjahan dan karenanja tidak sesuai lagi dengan keadaan ... lagi ditindjau kemungkinan penjusunan kembali pemerintahan dipulau-pulau tadi mendjadi beberapa daerah otonoom ..."  ( djawatan penerangan propinsi sunda ketjil , 1953)   kini, di masa kedua nama "sunda kecil" dan "sunda besar" tidak dipakai lagi, bekas provinsi sunda ketjil yang sejak pertengahan tahun 1950-an itu pun sudah menjadi provinsi dengan pemerintahan daerah masing-masing hingga kini.
hanya saja, saat masuk ke hitungan awal abad ke-21, ketiga provinsi eks "sunda ketjil" ini ketiban soal besar masalah "otonomi".
ya, otonomi yang sudah disebut sebagai "daerah otonoom" itu.
              di zamannya sarimin reksodihardjo sebagai gubernur sunda ketjil, antara lain ia sudah menyinggung soal daerahnya yang bali-ntb-ntt itu: "rakyatnya tidak tinggal diam bertopang dagu, melainkan dengan sangat giat berusaha ke arah pembangunan, terutama lapangan perekonomian, perindustrian kecil, pertanian, peternakan, perhubungan laut, lapangan terbang, dan lainnya."
 kini di zamannya "sunda ketjil" sudah dipimpin ketiga gubernurnya, juga setelah masa "sunda besar-ketjil" sudah dipilah menjadi indonesia bagian barat (ibb) dan indonesia bagian timur (ibt), secara resmi pula sudah ditentukan berlakunya undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 yang isinya antara lain memuat pasal dan ayat soal pembagian daerah, pembentukan susunan daerah, kewenangan daerah, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan kota, desa, pembinaan dan pengawasan, dewan pertimbangan otonomi daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
 pemilahan daerah dengan peneguhan uu otonomi daerah, katanya demi derap pembangunan daerah itu agar jangan tertinggal.
bali yang akhirnya tersempal dari sunda kecil, lalu masuk dalam bagian dari wilayah ibb, perlahan-lahan akhirnya melejit dan ikut dalam arus kemajuan wilayah, sejak awal pembangunan.
sedangkan ntb dan ntt yang tetap dalam wilayah pembagian ibt, geliat kemajuannya kurang terasa, kalau tidak dibilang masih di bawah tingkat kesejahteraan umum.
 akhirnya banyak pandangan membandingkan ketiga provinsi eks "sunda ketjil" ini serta merta menunjuk kasus sukses bali sebagai kasus ideal.
sementara ntb dan ntt malah "dipelesetkan" singkatannya menjadi kata guyonan "nasib kurang baik", "nasib tidak tentu", atau "nusa tetap tertinggal".
 salah satu bahan banding itu, antara lain dari catatan angka pendapatan asli daerah (pad).
misalnya kabupaten badung di bali, ber-pad tertinggi dengan angka melewati rp 217,5 milyar.
sementara pad kabupaten tertinggi di ntb diraih kabupaten lombok barat dengan angka lebih dari rp 13 milyar.
adapun kabupaten timor tengah selatan di ntt, yang ber-pad tertinggi di ntt, tercatat cuma melebihi angka rp 2,3 milyar saja.
  lebih kurang ketiga angka pad yang tidak mutlak sebagai indikator "kemajuan" itu sekilas tampaknya berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.
sebab, kalau meninjau angka demi angka dari rincian produk domestik regional bruto (pdrb) tiap daerah itu, serta berujung ke angka  income per kapita , ketiga provinsi itu memang memiliki perilaku kemajuan tersendiri.
  untuk mengelak dari tudingan adanya provinsi tertentu yang nasibnya "tidak baik" atau "tetap tertinggal", beberapa pengamat menyebutkan beberapa faktor penyebab, serta hubungan sebab akibat hingga mantan warga "sunda ketjil" ini, dalam waktu sekitar 50-an tahun, memiliki perbedaan "garis tangan" cukup kontras.
 khususnya bali yang luasnya cuma 5.632,86 kilometer persegi, berpopulasi 3.124.674 jiwa, namun provinsi ini rezekinya lebih bali alias "bagus asri lestari indah" dibanding ntb yang seluas 20.153,15 kilometer persegi dengan populasi 3.875.311 jiwa.
serta ntt yang sebesar 47.349,90 kilometer persegi, dihuni penduduk sebanyak 3.929.039 orang.
 kini, tanpa memperpanjang urusan adu nasib ini, ketiga provinsi yang sudah didaulat uu no 22 /1999 harus berotonomi, mengurus sendiri daerah itu seperti apa adanya.
nama otonomi daerah pun kemudian menjadi kata sakti meski bisa galak, juga bisa melempem.
dua kata sakti ini pun seakan-akan menjadi mantera yang enak diucapkan meski arti sesungguhnya masih samar-samar buat banyak orang.
 meski setiap daerah itu sudah  otonoom , rasanya hubungan yang sudah terjalin sejak zaman "sunda ketjil" jangan sampai terceraikan status yang ada.
sebab, hubungan saling dukung yang selama ini pernah terjadi, khususnya di beberapa sektor kegiatan ekonomi, ideal sekali kalau tetap terpelihara.
 urusan daerah ini lebih anu atau daerah anu lebih ini bukanlah alasan besar bagi mantan warga untuk melakoni perannya di bawah aturan uu no 22/1999 yang otonomi daerah itu.
kalau uu itu cocok, artinya memang pas betul buatannya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
kalau hasilnya cuma begini-begitu saja, jangan-jangan uu no 22/1999 ini kebesaran nama bagi orang tertentu eks "sunda ketjil" atau mustahil!