analisis ekonomi sri mulyani indrawati      pemerintahan baru telah terbentuk di bawah kepemimpinan presiden megawati soekarnoputri dan wakil presiden hamzah haz.
sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada pengumuman kabinet sehingga spekulasi begitu hangat dan meningkat sepanjang akhir minggu ini.
terlepas dari siapa yang akan menduduki jabatan penting sebagai pembantu presiden tersebut, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan secara saksama oleh pemerintah baru.
  ibu megawati adalah presiden keempat semenjak krisis terjadi empat tahun lalu, suatu frekuensi pergantian presiden yang luar biasa sering.
sebagai presiden keempat semenjak krisis, tentu presiden megawati memperoleh berbagai keuntungan yang nyata dalam bentuk adanya kesempatan untuk belajar dari kesalahan pendahulunya.
  dengan demikian, pemerintah ini tidak perlu jatuh pada kesalahan yang sama.
dari sebagai pemimpin partai yang dipinggirkan, hingga keberhasilan meraih suara terbanyak dalam proses pemilu yang sangat kompetitif dan demokratis, dan kemudian dikalahkan secara menyakitkan dalam pemilihan presiden di sidang mpr.
  sebagai wakil presiden yang melakukan tugas manajemen pemerintahan sehari-hari dan telah teruji, ia berhasil membuat beberapa keputusan-keputusan sulit secara tegar, dan akhirnya diangkat sebagai presiden dalam sidang istimewa mpr.
  melihat proses yang begitu komplet, dalam jatuh bangun juga pernah dikhianati secara politis dan kemudian disanjung lagi, tentu ada proses pembelajaran yang nyata yang diharapkan akan menghasilkan kepemimpinan yang mampu mengemban amanat rakyat.
 banyak pelajaran yang bisa dipetik dari ketiga pemerintahan sebelum dalam penanganan krisis ekonomi.
namun, kesalahan utama dari tiga presiden pendahulu dalam menangani krisis semuanya berkaitan erat dengan konflik kepentingan yang gagal diatasi.
  konflik kepentingan antara institusi publik dan  private  (swasta) dan antara kepentingan pribadi (kelompok) dan kepentingan umum (nasional) selalu mewarnai dalam setiap keputusan pemerintah di bidang ekonomi.
  hal ini disebabkan sejak krisis ekonomi -di mana pemerintah dipaksa oleh situasi harus terjun langsung, bahkan, sering harus menalangi dan melakukan pertolongan melalui kebijakan dan intervensi- sangat erat dan rawan dengan unsur kepentingan.
selama ini pemerintah sering diperalat oleh kelompok kepentingan dalam pembuatan keputusan, yang menyebabkan keputusan menjadi distortif, dan berakibat pada merosotnya kredibilitas pemerintah (presiden).
            kita memahami bahwa krisis ini telah dipicu oleh kondisi neraca pembayaran yang lumpuh dan nilai tukar yang ambruk, namun sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental di tingkat mikro (pelaku ekonomi).
  tingkah laku perusahaan dan perbankan yang tidak mengindahkan sama sekali rambu-rambu kehati-hatian dan  good governance  menyebabkan struktur perusahaan dan perbankan menjadi sangat rapuh dengan tingkat risiko begitu tinggi.
  krisis memaksa dilakukannya keputusan-keputusan sulit di tingkat mikro (bank dan perusahaan), yaitu program pembenahan (restrukturisasi), pengambilalihan kepemilikan, peleburan (merger dan akuisisi), dan bahkan bila perlu harus dibangkrutkan.
sejak dari presiden soeharto, keputusan yang berkaitan erat dengan tingkat mikro ini yang menjadi sumber malapetaka politik.
  zaman presiden soeharto di awal krisis yang mengharuskan dilakukan koreksi, seperti keputusan penutupan bank (kebetulan milik putra presiden) atau pengambilalihan/penyitaan badan usaha para kroni (mobil nasional dan lain-lain), tidak mampu terlaksana karena presiden tidak mampu mengatasi konflik antara kepentingan pribadi (keluarga dan teman-temannya) dan kepentingan bangsa.
 zaman presiden bj habibie, konflik kepentingan yang gagal diatasi muncul melalui salah satu contoh spektakuler, yaitu kasus bank bali.
masa presiden abdurrahman wahid, hal ini terulang lagi dengan pengumuman presiden untuk melindungi tiga obligor terbesar yang sangat bermasalah di badan penyehatan perbankan nasional (bppn), atau masalah penggunaan dana bulog dan bantuan sultan brunei darussalam.
 kesalahan yang tadinya dianggap sepele tersebut ternyata justru menghabiskan aset paling berharga dari seorang presiden dan institusi pemerintahan secara umum, yaitu kepercayaan publik, kredibilitas, dan tentu dukungan politik.
merosotnya kredibilitas dan kewibawaan pemerintah kemudian akan mudah untuk membuka manuver politik lain untuk menggoyang atau bahkan untuk menjatuhkannya.
  pelajaran paling berharga dari episode ini adalah masalah konflik kepentingan yang pasti akan selalu muncul dan pelaksanaan  good governance  yang merupakan ujian paling utama.
masyarakat telah sangat lelah dan tidak menolerir pemimpinnya melakukan kesalahan sama di bidang itu yang sangat menusuk rasa keadilan paling asasi.
             kesalahan utama kedua dari tiga presiden pendahulu adalah berhubungan dengan konsistensi komitmen dan rasa memiliki program pemulihan ekonomi yang dijanjikan kepada dunia internasional, yang diwakili oleh lembaga multilateral dana moneter internasional (imf).
ketiga presiden terdahulu memang mengundang kehadiran lembaga multilateral imf untuk ikut mengatasi persoalan ekonomi.
  keterkaitan institusional dari imf dengan lembaga dan forum lain seperti bank dunia, bank pembangunan asia (adb), forum consultative group on indonesia (cgi), dan paris club, menjadi terlalu penting untuk diabaikan atau disepelekan oleh sebuah negara berkembang yang sedang tertimpa musibah besar dan memerlukan dukungan internasional untuk mengatasinya.
  namun, sayangnya, ketiga pemimpin tersebut selalu menunjukkan ambivalensi dan rendahnya komitmen dalam menerima dan menjalankan program dengan imf.
pak harto dikenal dengan keinginannya untuk melakukan gerilya untuk mengakali imf, bahkan juga mengangkat steve hanke untuk mengadopsi sistem  currency board .
  pak habibie yang menelurkan undang-undang bank indonesia (uu bi) yang independen tercoreng oleh kasus bank bali yang menunjukkan intervensi nyata pada bank indonesia, selain juga pernah berteori tentang inflasi dengan metode zig-zag.
  sementara itu, gus dur (abdurrahman wahid), yang sering percaya bahwa indonesia akan mendapat bantuan dana yang besar dan mudah dari timur tengah untuk mengganti peran imf, ternyata tetap menginginkan imf di indonesia.
gus dur juga berkali-kali terpengaruh oleh lobi kelompok untuk melanggar komitmen yang tertuang dalam  letter of intent  (loi), terutama pada keputusan mikro-ekonomi.
              memang, sungguh berat menjadi presiden dan memimpin pemerintahan pada masa krisis, terutama pada tahun keempat.
ruang bergerak kita telah sangat sempit akibat akumulasi persoalan ekonomi yang gagal diselesaikan maupun pemburukan akibat salah kebijakan di masa lalu.
  keputusan-keputusan dan kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah sebelumnya akan memberikan batasan ruang bergerak bagi pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah ini.
sementara itu, presiden juga harus menjaga kepentingan para pendukungnya, terutama kepada mereka yang telah melakukan investasi politik secara royal dan sistematis.
  pada saat sistem hukum kita masih sedemikian lemah dan korup, andalan terakhir untuk menjaga kepercayaan publik adalah integritas pribadi, nurani jernih, dan ketegaran pemimpin.
meskipun benih demokrasi kita mulai tumbuh, masyarakat kita masih bersifat paternalistik, yang masih tergantung pada keteladanan pemimpin.
 agenda kerja pemerintah baru di bidang ekonomi memang sangat berat dan padat.
kondisi ekonomi perlu penanganan serius, terkoordinasi, dengan penuh kejujuran, kepemimpinan, serta keahlian.
selain masalah apbn 2001 dan rapbn 2002 yang harus diselesaikan bulan agustus ini, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah pernik-pernik makro dengan jadwal ketat.
  paris club akan bersidang tanggal 8-10 september dan cgi akan bertemu di awal oktober.
artinya, loi dengan imf harus selesai sebelum itu agar kita bisa menjaga persetujuan penundaan utang pemerintah yang nyaris gagal sepanjang tahun 2001 ini.
  pemerintah dari hari pertama juga harus mampu menciptakan keyakinan publik bahwa komitmennya tidak hanya tersita untuk menyelesaikan masalah borok obligor besar dan makro-ekonomi saja, namun juga pemihakan yang nyata dan konstruktif pada kelompok masyarakat yang miskin dan tidak mampu.
  selain itu, komitmen pelaksanaan desentralisasi harus ditegaskan, terutama pada bidang pembangunan institusi demokrasi dan birokrasi di daerah.
pekerjaan yang sudah menumpuk di atas meja, terutama untuk mencapai loi-imf akhir agustus ini, sangat berat yang di antaranya memerlukan persetujuan dpr.
  tindakan pendahuluan yang dijanjikan tim ekonomi bulan juni lalu kepada imf mencakup penanganan masalah bank internasional indonesia (bii), pemenuhan kembali dana penjaminan, target moneter, rancangan pelaksanaan dana kompensasi untuk kelompok miskin, jadwal privatisasi bumn dan penjualan aset bppn.
selain itu, juga pengumuman skema restrukturisasi 21 obligor di bawah bppn yang ditinjau ulang oleh komite pemantauan (oversight committee) bppn.
 sudah bisa diprediksi langkah ini akan mengenai kepentingan berbagai kelompok yang dirugikan, yang mungkin juga sudah banyak melakukan lobi dan menebar pengaruh kepada pemerintah baru ini.
ujian sulit bagi pemerintah baru memang akan langsung terjadi pada tiga bulan pertama ini, artinya tidak ada masa bulan madu.
  tipe ujian masih sama persis dengan yang dihadapi tiga pemerintahan sebelum ini, di mana masyarakat dan pelaku pasar sudah sangat hafal.
kita mengharapkan keberhasilan pemerintah ini karena pertaruhan kita begitu besar saat ini.
  selain kepercayaan diri dan martabat bangsa, hal lain yang kita pertaruhkan adalah kepercayaan kita pada nilai demokrasi dan kejujuran.
semoga perjalanan kita sebagai bangsa kali ini menginjak masa yang bisa dibanggakan oleh anak-cucu kita di kemudian hari.
selamat bekerja keras.