undang-undang (uu) nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan anggota mpr, dpr, dan dprd maupun tata tertib dpr tidak secara tegas mengatur seorang pimpinan dpr, yang menjadi tersangka suatu tindak pidana atau ditahan, harus non-aktif atau mengundurkan diri dari jabatannya.
sebab itu, fraksi-fraksi di dpr tidak dapat mendesak akbar tandjung harus melepaskan jabatan ketua dpr.
penon-aktifan atau pengun-duran diri tandjung dari jabatan ketua dpr sangat bergantung pada kebesaran jiwanya saja.