memasuki hari ketiga rapat panitia kerja (panja) amandemen undang-undang (uu) no 23 tahun 1999 tentang bank indonesia (bi) di hotel imperial century, karawaci, tangerang, pembahasan amandemen uu bi masih berjalan alot.
hingga sabtu (12/5) petang, panja amandemen uu bi dan wakil pemerintah hanya berhasil menyepakati satu pasal saja, yaitu pasal 58.
  ini berarti masih ada dua pasal lainnya dari empat pasal sebelumnya yang harus diselesaikan dalam rapat panja tersebut.
dua pasal tersebut adalah pasal 60 tentang anggaran bi, dan pasal 75 tentang pemberhentian dewan gubernur bi.
demikian disampaikan wakil ketua panja amandemen uu bi daryatmo mardiyanto kepada  kompas , usai memimpin rapat panja tersebut, sabtu petang.
  rapat dihadiri juga menko perekonomian rizal ramli, asisten menko dipo alam, asisten menko komara djaya, serta direktur jenderal lembaga keuangan departemen keuangan darmin nasution.
deputi gubernur bi achjar iljas, yang selama ini selalu hadir sebagai narasumber pemerintah, belum juga kelihatan.
achjar baru datang menjelang rapat panja amandemen uu bi diskors untuk shalat maghrib dan makan malam.
  sehari sebelumnya, panja amandemen uu bi dan pemerintah sepakat untuk tidak mengubah rumusan pasal 56 sebagaimana tertuang dalam pasal 56 uu bi.
isi pasal 56 tersebut menyatakan bahwa bi dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.
apabila bi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya itu, perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.
   badan supervisi   menurut daryatmo, pasal 58 yang disepakati itu menyangkut kewajiban bi menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulanan serta dibentuknya dewan supervisi bi.
pembentukan dewan supervisi bi didasari oleh pasal 58 a, yang merupakan tambahan pasal baru yang sebelumnya direkomendasikan oleh tim panel amandemen uu bi.
  secara lengkap, pasal 58 ayat 1 berbunyi: "bi menyampaikan laporan tertulis laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepada dpr ri dan pemerintah, pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang, juga program kerja tahun yang akan datang di bidang moneter, dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan".
 laporan triwulanan dan tahunan bi itu dicantunkam dalam berita negara, dan juga disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.
selain itu, laporan triwulan dan tahunan bi yang disampaikan sebagaiamana ayat 1 dan 2 dievaluasi oleh dpr dan digunakan sebagai bahan penilaian terhadap kinerja dewan gubernur dan bi.
  selanjutnya, bi juga wajib memberikan penjelasan tertulis atau lisan bilamana dpr memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan tersebut.
  menyangkut dewan supervisi, menurut daryatmo, itu dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas, tranparansi dan kredibilitas bi, serta mewujudkan  good governance .
  untuk melaksanakan tugasnya, dewan supervisi nanti berwenang melakukan monitoring dan observasi terhadap kinerja dewan gubernur dan bi, menganalisa hasil supervisi kinerjanya, dan memberikan rekomendasi kepada dpr dan presiden.
  keanggotaan dewan supervisi terdiri seorang ketua dan empat anggota.
ketua dan anggota dewan supervisi diusulkan dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr.
  masa jabatan mereka ditentukan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
  "mereka yang diangkat sebagai anggota dewan supervisi, harus memenuhi persyaratan seperti dalam pasal 40 dan wajib mengucapkan sumpah sebelumnya," ujarnya seraya menambahkan bahwa beban pembiayaan dewan supervisi seluruhnya ditanggung anggaran bi.
  sementara itu, salah seorang anggota panja amandemen uu bi, abdullah al-wahdi (fraksi daulatul ummah), yang jatuh pingsan saat pembahasan amandemen uu bi, jumat sore lalu, hingga sabtu malam, masih dirawat di rumah sakit siloam gleneagles, karawaci.
selain mengalami kelelahan, abdullah al-wahdi diduga menderita penyakit vertigo.