ali masykur mengingatkan, ketetapan (tap) nomor viii/ mpr/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) menyebutkan, kepada pejabat negara yang diduga melakukan praktik kkn dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum. "
semangat tap mpr tersebut sebenarnya, penyelenggara negara yang diduga melakukan kkn harus mengundurkan diri dari jabatannya," tandasnya lagi.