"anehnya, kita antar pula ke mendagri.
padahal, dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999, secara tegas dinyatakan, bupati wajib menyampaikan lpj-nya kepada dprd.
saya yakin lpj yang disampaikan ke mendagri tak bakal mendapat tanggapan.
apalagi, dprd kepri keseluruhan belum pernah menolak untuk membahasnya," jelas rusley silin.