menyangkut keabsahan berbagai ketetapan mpr, jimly juga menjelaskan, hal tersebut harus disesuaikan dengan perubahan uud 1945. "
jika ada ketetapan mpr/ mprs yang bersifat mengatur-sepanjang tidak bertentangan dengan uud dan belum diubah oleh uu-bisa dianggap berlaku sebagai uu.
tapi, kalau ada materi yang bertentangan dengan uud, otomatis tidak berlaku," ucapnya.