"itu perintah uud sehingga ketetapan mpr ini tidak berlaku.
nanti dibuat uu tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, karena mpr dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
ayat (3) berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum," katanya.