menurut huzrin, pemanggilan yang dilakukan ditjen dpod merupakan langkah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara gubernur riau dan pimpinan dprd riau yang belum menyetujui pembentukan provinsi kepri.
pertimbangan dpod untuk menilai apakah provinsi kepri layak atau tidak dijadikan provinsi menjadi salah satu persyaratan sebelum disahkannya undang-undang provinsi kepri.