aliran modal swasta yang keluar neto ( net private outflow ) dari indonesia sejak krisis 1997 mencapai 10 milyar dollar as setiap tahun.
sejak triwulan pertama tahun 1998 hingga saat ini, investasi langsung asing ( foreign direct investment /fdi atau penanaman modal asing/ pma) mengalami defisit.
aliran keluar modal asing tersebut erat kaitannya dengan kepercayaan investor terhadap stabilitas kondisi di dalam negeri.
 demikian ekonom dari centre for strategic and international studies (csis) tubagus feridhanusetyawan dalam diskusi panel ekonomi yang diselenggarakan oleh  kompas  di jakarta, kamis (19/7).
untuk mendorong kembali masuknya modal, menurut dia, prioritas yang harus dilakukan adalah membangun kredibilitas pemerintah.
ini bisa diperlihatkan melalui kemampuan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sulit yang memang diperlukan.
 "dari kredibilitas itu akan lahir kepercayaan bahwa kita memang sedang menuju arah yang benar.
dengan kepercayaan itu, aliran modal ke dalam negeri akan terjadi, baik berupa investasi portofolio maupun investasi langsung lainnya," ungkap feridhanusetyawan.
 data bank pembangunan asia (adb) menyebutkan, dari lima negara asia timur yang terkena krisis, pelarian modal keluar terbesar terjadi di indonesia.
arus modal swasta keluar dari indonesia mulai terjadi tahun 1997, yaitu sebesar 3,483 milyar dollar as dan mencapai puncaknya tahun 1998 sebesar 19,609 milyar dollar as.
 menurut ekonom dari universitas indonesia (ui) sri mulyani indrawati, keluarnya modal dari indonesia yang terkait dengan fdi lebih disebabkan oleh gangguan-gangguan yang dialami para investor, baik gangguan keamanan, politik, maupun karena ketidakpastian hukum dan perundangan-undangan, serta berbagai ketidaknyamanan dalam menjalankan bisnis.
  "mereka merasa operasi di indonesia sudah sangat mengganggu sehingga memutuskan untuk keluar.
ini indikator yang paling mengkhawatirkan karena orang yang sudah menanam modalnya saja memilih keluar.
padahal untuk memindahkan basis produksi, itu tidak mudah," ujar sri mulyani.
  relokasi industri   sementara itu, ekonom arsjad anwar mengamati dari data ekspor impor tahun 2000, tercatat bahwa ekspor mesin tahun 2000 lebih besar dari impornya.
dari data tertulis tercatat ekspor mencapai rp 10 milyar, sementara impornya hanya rp 6 milyar.
 "namun, dalam kenyataannya ternyata impor jauh lebih besar, tetapi banyak yang tidak tercatat.
dan ternyata dari data ekspor yang ada, ekspor itu termasuk karena relokasi industri.
rupanya relokasi pma itu termasuk fisiknya," tutur arsjad.
 untuk mencegah pelarian modal keluar dari indonesia, tidak ada cara lain kecuali dengan menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan baik.
sementara untuk pelarian modal yang non-fdi, sri mulyani mencermati, biasanya terkait dengan pasar modal, yaitu suasana bursa saham di indonesia, harga-harga saham yang terdepresiasi sangat tinggi, dan tidak terciptanya stabilitas makro.
 "ini banyak kaitannya dengan kemampuan kita melakukan program divestasi saham maupun privatisasi, terutama yang melalui ipo ( initial public offering /penawaran saham perdana).
oleh karena itu, sukses badan penyehatan perbankan nasional (bppn) menjual aset dan privatisasi bumn akan sangat membantu karena dapat mengembalikan sentimen dari non-fdi.
jadi, ini tantangan buat bppn, bumn, dan depkeu," tegasnya.
 selain itu, lanjut sri mulyani, alasan kuat lain yang melatarbelakangi menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya di indonesia adalah karena keraguan terhadap kemampuan pemerintah untuk menciptakan stabilitas.
ini terkait dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola utangnya secara baik.
  "sepuluh hingga 15 tahun ke depan, kondisi perekonomian kita akan terus mengalami tekanan dan ancaman destabilisasi bila pemerintah tidak mampu mengelola utang publiknya secara baik.
ini yang menjadi alasan kuat menurunnya minat investor untuk masuk kembali ke indonesia karena destabilisasi yang nyata terhadap perekonomian indonesia berasal dari pemerintah sendiri.
padahal, tidak mungkin melakukan pemulihan ekonomi tanpa ada aliran modal yang masuk ke indonesia," tutur mantan anggota dewan ekonomi nasional ini.
 dia menjelaskan, dalam empat tahun terakhir utang pemerintah menggelembung dari 55 milyar dollar as menjadi 77 milyar dollar as, dan utang dalam negeri rp 655 trilyun.
kondisi ini tidak akan tertanggungkan oleh pemerintah sehingga akan mengancam kelangsungan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), yang pada akhirnya akan menciptakan destabilisasi makro yang sangat serius.
  "pergantian presiden tidak dapat dijadikan satu-satunya jalan keluar bagi persoalan bangsa yang sangat kompleks.
pemerintahan yang efektif dan kredibel menjadi sangat penting dan menentukan bagi kemampuan bangsa ini menyelesaikan masalah.
selain itu, pemerintah harus didukung berbagai fondasi politik, hukum, ekonomi, dan sosial," ungkapnya.
  beratnya beban keuangan pemerintah yang disebabkan oleh utang luar negeri juga diakui oleh mantan menko ekuin kwik kian gie. "
jumlahnya sudah demikian besar sehingga untuk pertama kalinya kita tidak mampu membayar cicilan utang pokoknya di tahun 1999.
utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk obligasi rekapitalisasi perbankan pun jumlahnya sangat besar," kata anggota dpr dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip) ini.