pe-non-aktifan, atau pensiun dipercepat tanpa melalui prosedur terhadap kepala polri maupun kepala staf di lingkungan tni.
  ketiga, penyalahgunaan kekuasaan melalui penangkapan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh lawan politik presiden abdurrahman wahid.
  keempat, pernyataan merdeka beberapa daerah di indonesia.
  kelima, kerusuhan sosial yang secara eskalatif terjadi bersamaan pada lebih dari 10 daerah di indonesia.
  keenam, pembubaran/pembekuan/pelarangan ikut pemilu terhadap partai golkar oleh presiden.
  ketujuh, jatuhnya kurs rupiah terhadap dollar as di atas rp 15.000, dan terakhir, tindakan atau kebijakan presiden yang nyata-nyata melanggar uud, tap mpr, atau peraturan perundang-undangan lainnya.