ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung menilai,  reshuffle  kabinet dan lobi yang dilancarkan tim presiden abdurrahman wahid untuk melakukan kompromi politik sudah terlambat dan tetap tidak akan memperbaiki keadaan.
presiden dianjurkan untuk berkonsentrasi menghadapi sidang istimewa (si) mpr 1 agustus 2001 untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, yakni tuduhan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan ketetapan mpr tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 menurut tandjung, yang sebaiknya dilakukan oleh presiden sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi si mpr.
upaya itu antara lain berusaha melakukan berbagai langkah yang bisa memberikan perubahan terhadap citra dirinya.
  "bila gus dur (abdurrahman wahid- red ) melakukan pergantian-pergantian anggota kabinet seperti itu, tidak akan banyak menolong.
kita bisa melihat itu sebagai manuver dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.
padahal, yang diinginkan, presiden melakukan langkah-langkah untuk menjamin adanya perubahan terhadap situasi sekarang ini," kata tandjung, senin (11/6), sebelum meninggalkan pekanbaru menuju jakarta.
 di hari yang sama, menteri pertahanan (menhan) mohammad mahfud md membenarkan sejak hari minggu lalu hingga hari senin kemarin memang terjadi wacana soal rencana pergantian beberapa personel di kabinet dan para pejabat teras di lingkungan markas besar tni, termasuk para kepala staf angkatan.
  pos-pos jabatan di kabinet yang akan di- reshuffle , tambahnya, adalah menteri pertahanan, menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri keuangan, menteri koordinator bidang perekonomian, dan pengisian personel baru untuk jabatan menteri sekretaris kabinet dan menteri negara pemberdayaan aparatur negara yang hingga kini masih kosong atau dirangkap menteri lain.
 "tetapi, sampai hari ini (senin kemarin- red ), itu baru sampai pada tahap penjajakan-penjajakan yang kesimpulannya belum cukup penting untuk dilakukan ( reshuffle  dan mutasi di jajaran tni) hari ini.
jadi, itu pasti tidak ada hari ini, termasuk rencana pergantian menteri keuangan," kata mahfud kepada pers di kantornya di jakarta, kemarin.
 menurut mahfud,  reshuffle  semula akan dilakukan sesuai dengan harapan para petinggi partai politik, namun pemerintah akhirnya berkesimpulan kebijakan bongkar-pasang itu takkan efektif untuk merespons harapan akan kinerja pemerintah yang lebih baik.
 "itu dilakukan untuk menangkap isyarat dari sementara pimpinan parpol yang menyampaikan pesan, salah satu bentuk perubahan kinerja yang bisa ditunjukkan presiden itu adalah dengan mengganti beberapa menteri.
 reshuffle  kabinet tahap pertama sudah dilakukan dengan diangkatnya pak baharuddin lopa menjadi jaksa agung.
sedianya, hari senin ini akan terjadi  reshuffle  tahap kedua, tapi, ya, itu tadi karena dianggap -paling tidak sampai saat ini- belum cukup mendesak dan hari ini dipastikan tidak akan terjadi perombakan kabinet, tak terkecuali di jajaran tni," jelasnya kemarin.
  pertemuan di dephan   kemarin pagi, panglima tni laksamana widodo as sempat datang ke istana guna menghadap presiden abdurrahman wahid dan baru kemudian datang ke departemen pertahanan (dephan) di jalan merdeka barat.
di sana sudah tiba terlebih dulu ketiga kepala staf angkatan, yakni ksad jenderal endriartono sutarto, ksau marsekal hanafie asnan, dan ksal laksamana indroko sastrowiryono.
  tidak seperti biasanya, pertemuan mendadak antara panglima tni dan ketiga kepala staf angkatan ini berlangsung di lingkungan kantor dephan.
menurut menhan mahfud, itu biasa saja karena markas besar tni memang mempunyai ruang kerja khusus di lingkungan dephan dan itu terpisah dengan kantor menhan di kompleks yang sama.
  pertemuan itu sendiri berlangsung tertutup, dari pukul 11.00 hingga 13.15.
tidak diketahui pasti apa yang mereka bahas dalam pertemuan mendadak itu karena para wartawan tidak diizinkan mendekati kompleks dephan oleh petugas keamanan.
ketika masalah itu akan dikonfirmasikan kepada markas besar tni melalui kepala pusat penerangan tni marsekal muda graito usodo, pers juga tidak berhasil mendapatkan informasi sedikit pun.
 "yang saya tahu, panglima tni tadi memang dipanggil presiden, tetapi apa yang dibahas di dephan, saya tidak tahu," kata graito menjawab pertanyaan wartawan kemarin.
  tak akan menolong   tandjung juga menegaskan, lobi yang dilakukan tim presiden dalam bentuk kompromi tidak akan bisa menolong situasi sekarang.
mau tidak mau atau suka tidak suka, semua penyelesaian politik harus diselesaikan di si mpr.
tandjung mengaku belum melihat bentuk kompromi apa lagi yang bisa menolong keadaan.
tandjung mengungkapkan, dirinya pernah menawarkan satu solusi soal pelimpahan tugas dan wewenang dari presiden kepada wakil presiden, tetapi tidak ada respons dari presiden.
 tandjung menyatakan, dia tidak akan melarang dan menghalang-halangi anggota partainya yang mungkin akan direkrut presiden abdurrahman wahid dalam kabinetnya.
akan tetapi, bila itu ditawarkan kepada partai golkar, katanya, waktunya sudah semakin sedemikian singkat dengan pelaksanaan si mpr sehingga dipastikan tidak akan ada perubahan berarti yang bisa digunakan sebagai upaya penyelesaian masalah politik sekarang. "
lebih baik kita serahkan kepada si mpr sajalah," katanya.
  agenda di dalam si mpr   mahfud menolak menjelaskan lebih lanjut parpol mana saja yang telah menyuarakan harapannya agar presiden segera memperbaiki kinerjanya meski dengan prasyarat perlu dilakukan  reshuffle  kabinet.
menurut menhan, tugas yang diembannya selaku pelobi pemerintah bukanlah untuk berusaha mau menggagalkan agenda si mpr yang sudah merupakan keputusan politik dpr dan mpr.
  "rasanya, itu sulit untuk bisa ditiadakan.
yang ingin saya sampaikan itu adalah agenda dan produk si mpr yang kira-kira menurut presiden itu layak diperhatikan, yakni apa yang menurut presiden layak dikeluarkan sebagai keputusan si mpr atau tidak, serta apa kira-kira risikonya," tambahnya.
 "yang ingin saya sampaikan kepada para tokoh pimpinan parpol itu adalah keinginan (presiden) agar marilah kita bisa menyelesaikan konflik ini dengan cara mengorientasikan diri masing-masing kepada kepentingan bangsa.
bukan kepentingan bangsa yang harus mengikuti selera mereka karena mereka ini ada empat tokoh.
kalau kepentingan bangsa harus mengikuti keinginan keempat orang ini, (hal itu) menjadi tidak jelas.
tapi, kalau keempatnya itu mengikatkan diri pada kepentingan bangsa, hal itu memudahkan kita untuk merumuskan bersama apa kepentingan bangsa itu," jelasnya.
  komentar menkeu   menteri keuangan dan pemberdayaan bumn prijadi praptosuhardjo mengatakan, kalaupun ia akan diganti, itu tergantung pada presiden abdurrahman wahid.
sebab, pergantian menteri itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
  demikian diungkapkan prijadi menjawab pertanyaan  kompas , sebelum dimulainya rapat kerja (raker) antara panitia anggaran dpr dan wakil pemerintah menyangkut paket penyesuaian apbn 2001, senin, di gedung dpr.
  namun, ketika menjawab pertanyaan anggota panitia anggaran dpr rizal djalil di raker, prijadi menyebutkan bahwa isu pergantian dirinya sudah didengarnya sejak minggu tengah malam. "
itu pertanyaan nakal.
saya sudah dengar sejak tengah malam kemarin.
namun, soal itu, kita ingin bekerja secara maksimal hingga  last minute ," tambahnya.
  juru bicara kepresidenan kepada wartawan mengatakan bahwa rencana pergantian menteri sampai sekarang belum final karena hal ini masih berupa usulan dari partai politik (parpol) yang disampaikan kepada para menteri yang ditunjuk presiden abdurrahman wahid untuk menemui pimpinan parpol.
  "sehingga isu hari ini (senin kemarin) bahwa akan ada  reshuffle  jilid dua, belum sepenuhnya benar karena ini masih dipikirkan presiden," kata juru bicara kepresidenan adhie m massardi didampingi juru bicara kepresidenan lainnya, yahya staquf, kepada wartawan di istana merdeka jakarta, senin.