pembentukan koopslihkam maluku, menurut sjafrie, tidak bertentangan dengan undang-undang (uu) nomor 23/ prp/1959 tentang keadaan bahaya yang mengatur mengenai daerah darurat.
sebab, pasal 4 ayat 2 uu no 23/1959 menyebutkan, untuk melaksanakan tugasnya, pdsd dibantu badan yang terdiri dari seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala polisi daerah, dan seorang kepala pengawas/ kepala kejaksaan dari daerah bersangkutan.