hari masih pagi, sekitar pukul 04.30.
matahari belum menampakkan sinarnya.
namun, kesibukan sudah sangat terasa di pinggiran kali jeling atau kali banjir kanal di kelurahan duri pulo, jakarta barat.
beberapa orang tua-muda, anak-anak dan dewasa berdiri sambil  ngobrol  bermacam persoalan.
 mereka bukan sedang melakukan transaksi di pasar pagi, tetapi menunggu giliran masuk wc umum.
pemandangan seperti ini sudah lazim terlihat setiap subuh di sepanjang jalan setia kawan, yang berada persis di pinggiran kali jeling.
  di sepanjang kali tersebut, pada radius satu kilometer terdapat 18 wc umum yang masing-masing memiliki sekitar 12 kamar.
namun, meskipun jumlah kamar mandi dan wc cukup banyak, tetap saja orang yang akan menggunakannya pada jam-jam sibuk harus antre.
maklum saja, jumlah penggunanya sangat banyak, mencapai ratusan orang.
mulai dari pelajar yang akan berangkat sekolah hingga karyawan yang akan pergi bekerja.
 mereka terpaksa menggunakan wc umum, karena rumah-rumah di kawasan padat  penghuni kelurahan duri pulo, kelurahan kalianyar dan kelurahan jembatan besi itu, sebagian besar tidak memiliki wc dan kamar mandi pribadi.
jangankan kamar mandi pribadi, rumah mereka pun sangat sempit karena hanya berukuran sekitar 10-20 meter persegi, sehingga ruang tidur pun bersatu dengan ruang tamu dan dapur.
 saking sempitnya rumah petak tersebut, tidak mungkin dibangun wc atau kamar mandi.
untuk buang air besar dan keperluan mandi, penghuni rumah petak itu yang sebagian besar pedagang keliling, buruh pabrik, pelayan toko, dan karyawan perusahaan yang sebagian mengontrak kamar dengan tarif  rp 70.000 per bulan untuk kamar ukuran 2 x 2,5 meter, terpaksa memanfaatkan wc umum.
cukup membayar rp 200 mereka sudah bisa buang air besar dan mandi sepuasnya.
             wc umum yang berada di sekitar kali jeling, sebagian besar dibangun secara swadaya oleh masyarakat.
setiap kepala keluarga, tahun 1990 lalu, diminta sumbangan rp 25.000 untuk membangun wc umum yang biayanya sekitar rp 6 juta.
 "dari pemda dki jakarta, sama sekali tidak ada bantuan.
kalau menunggu bantuan pemda dki yang tak kunjung datang, warga di sini bisa keburu buang air besar di jalan," kelakar lalo maruf (60) ketua rt 08 rw 08, kelurahan kalianyar yang memelopori pembangunan wc umum secara swadaya.
 untuk keperluan air bersih, dibangun sumur pompa listrik yang airnya agak keruh dan masin.
sedangkan untuk biaya pemeliharaan kebersihan serta membayar listrik yang jumlahnya bisa mencapai rp 100.000 sebulan, diminta dari warga.
setiap warga yang buang air besar, diminta sumbangan rp 100 dan mandi rp 200 per orang.
  "di sini enak, cukup bayar seratus perak, tetapi perut bisa plong.
bau pesing sedikit maklumlah, namanya juga satu wc  rame-rame ," kelakar majid (40), pedagang keliling yang sudah 10 tahun tinggal di kalianyar.
             bukan hanya di kalianyar yang terdapat wc umum milik warga.
di rw 05, kelurahan jembatan besi, kecamatan tambora, juga terdapat wc umum milik warga, namun pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.
pihak ketiga itulah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan memungut iuran dari pengguna, serta menyeahkannya kepada kelompok warga dengan setoran rp 35.000 sehari.
  "lumayan, dalam sehari bisa memperoleh pendapatan bersih rp 15.000, setelah dipotong setoran rp 35.000," kata parjio (50) penjaga wc umum di rw 05, kelurahan jembatan besi yang sudah delapan tahun menekuni pekerjaannya sebagai penjaga wc umum.
  wc umum lainnya dibangun perseorangan atau swasta.
subagio (45), misalnya, tahun 1990 lalu sengaja membangun wc umum di sekitar permukiman kumuh, rw 07, kelurahan duri pulo, karena pemda dki jakarta sejak dulu hingga sekarang tidak pernah memperhatikan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk warganya yang berpenghasilan rendah.
padahal, warga berpenghasilan rendah, sama seperti warga jakarta lainnya yang membayar pajak dan retribusi, membutuhkan berbagai fasilitas hidup sehari-hari seperti listrik, air bersih, tempat pembuangan sampah, sekolah, dan sarana kesehatan.
 "ketidakpedulian pemerintah daerah, ternyata membawa berkah buat saya," kata subagio yang dari pengelolaan wc umum sejak tahun 1990, sekarang bisa membangun rumah, sembilan kamar kontrakan serta membeli sebidang sawah di kampungnya sleman, yogyakarta.
 warga kelurahan jembatan besi, lain lagi caranya.
menyadari lambannya pemda dki jakarta membangun fasilitas umum untuk rakyatnya, warga secara swadaya membangun wc umum kemudian menyerahkan pengelolaannya pada pihak ketiga dengan setoran sekitar rp 750.000 sebulan.
  selain setoran tersebut, pengelola juga wajib menyerahkan "uang kebersihan" kepada aparat pemerintah di jajaran pemda dki jakarta sekitar rp 50.000 untuk tingkat kelurahan dan rp 70.000 untuk tingkat kecamatan setiap bulan.
untuk perizinan ketika bangunan wc didirikan, mereka harus menyetor sekitar rp 1 juta kepada aparat pemerintah di tingkat kotamadya.
 "bukannya membangun fasilitas untuk rakyat, aparat pemerintah malah minta uang dari rakyat.
tetapi sudahlah, yang penting usaha ini bisa berjalan," kata seorang pemilik wc umum yang memiliki beberapa lokasi wc umum di sekitar jakarta.
  dari usaha wc umum tersebut, baik penjaga apalagi pemilik bangunan, mendapat keuntungan yang lumayan.
rata-rata modal rp 6 juta-rp 7 juta yang diperlukan untuk pembangunan wc umum, sudah kembali hanya dalam tempo dua tahun.
  "untungnya lumayan, tetapi betul kata omongan warga, kami ini hidup dari kencing dan kotoran orang," kata seorang pemilik wc umum di tambora.
terkesan kasar, tetapi itulah kenyataannya.
persoalannya sangat mendasar, pemda dki jakarta tak mampu membangun fasilitas umum untuk rakyatnya....