perekonomian indonesia sedang bergerak memasuki perangkap utang ( debt trap ) dan destabilisasi permanen.
sebab, setelah memasuki tahun keempat krisis, tidak tampak langkah menuju jalan keluar, tetapi justru memperlihatkan semakin sulitnya situasi ekonomi.
  demikian pengamat ekonomi sri mulyani indrawati dalam diskusi "prospek pemulihan ekonomi dalam mengatasi krisis di indonesia" di jakarta, kamis (19/4).
kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus besar gerakan persaudaraan muslim indonesia (pb gpmi) ini juga menampilkan staf ahli menteri keuangan anggito abimanyu.
 "pertempuran yang kita hadapi adalah pertempuran yang panjang.
apbn yang kritis tidak hanya akan kita hadapi sekarang, tetapi kita akan bersamanya setidaknya selama 10 tahun.
dan, jika kita tidak segera memulai langkah menuju jalan keluar, kita akan masuk ke perangkap utang, dan bisa hilang dari peta finansial global," ujar sri mulyani.
 dijelaskan, dalam kerangka ekonomi makro ada empat pilar yang menentukan keseimbangan dan kesehatan perekonomian.
keempat pilar adalah neraca  output  atau biasa disebut sebagai sektor riil, neraca moneter, neraca keuangan pemerintah atau anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), serta neraca pembayaran yang menggambarkan hubungan ekonomi domestik dengan pihak luar negeri.
 krisis yang berawal pada tahun 1997 dipicu oleh terpuruknya nilai tukar rupiah akibat ketidakseimbangan neraca pembayaran karena utang luar negeri swasta maupun perbankan yang terlalu besar telah membuat tiga pilar perekonomian indonesia ambruk.
  satu-satunya yang masih kokoh adalah apbn.
keruntuhan tiga pilar itu mengharuskan pemerintah turun tangan melakukan penyelamatan ekonomi dengan meminjamkan untuk sementara kekuatan pemerintah, yaitu apbn, agar perekonomian pulih kembali.
 "apbn harus menyumbang untuk tiga pilar lainnya agar dapat tegak.
situasi itu dipahami seolah-olah perekonomian sudah pulih dan krisis telah lewat.
orang lupa bahwa tegaknya tiga pilar yang lainnya itu karena apbn memberikan sebagian 'nyawanya'," ungkap sri mulyani.
 program penyelamatan ekonomi seperti itu, lanjut sri mulyani, telah membuat utang luar negeri pemerintah melonjak 50 persen, yaitu dari sekitar 53 milyar dollar as pada tahun 1997 menjadi 75 milyar dollar as.
utang dalam negeri dalam bentuk obligasi mencapai rp 657 trilyun, padahal sebelum krisis hal itu tidak pernah ada.
 kalau nilai tukar rupiah mencapai 11.000 per dollar as, maka seluruh biaya pemulihan ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai rp 900 trilyun atau sekitar 65 persen dari produk domestik bruto (pdb) nominal.
  biaya tersebut adalah biaya kotor yang saat ini harus ditanggung pemerintah dan rakyat sampai kurun waktu 20 tahun mendatang karena sebagian obligasi pemerintah akan jatuh tempo hingga tahun 2018.
  soal hidup mati   kritisnya situasi apbn yang akan mempengaruhi situasi perekonomian pada umumnya juga dibenarkan oleh anggito.
apbn adalah persoalan hidup dan mati. "
kita menghadapi situasi yang sangat sulit, kenyataan yang ada telah menyimpang dari asumsi-asumsi yang dibuat.
target penerimaan tidak tercapai, target pengeluaran membengkak.
kini bisakah bppn (badan penyehatan perbankan nasional) dan privatisasi bumn membiayai defisit apbn?"
tanya anggito.
 anggito mengisyaratkan bahwa revisi terhadap apbn tidak bisa ditunda, bahkan bila perlu dipercepat. "
dan dalam menyusun asumsi, kita jangan berharap kurs rupiah akan lebih rendah dari rp 10.000 per dollar as karena tampaknya kurs ini telah menemukan keseimbangan baru di angka rp 10.000, karena itu jangan ada ekspektasi baru," sarannya.
 rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi utang swasta yang dilakukan pemerintah telah membuat pemerintah memiliki sekumpulan aset yang kini dikelola oleh bppn yang nilai bukunya mencapai rp 650 trilyun, serta memiliki bank-bank yang direkapitalisasi.
untuk menyangga apbn yang saat ini dan beberapa tahun ke depan akan terus terancam lumpuh, dituntut kemampuan pemerintah untuk menjual kembali aset-aset tersebut dan bank yang direkapitalisasi.
  oleh karena itu, menurut sri mulyani, tantangan tahun keempat pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung pada kemampuan pemerintah melakukan restrukturisasi aset dan utang, serta membagi beban biaya tersebut kepada pihak lain yang memang seharusnya ikut menanggung, yaitu para debitor, terutama yang besar, dan pihak kreditor luar negeri.
  "kebijakan merestrukturisasi aset dan utang serta menjual kembali aset bukan hanya untuk membagi beban apbn kepada pihak lain, tetapi juga mengundang kembali kepercayaan investor serta masuknya kembali modal swasta, selain menjaga nilai dan kinerja aset tersebut," tutur sri mulyani.
 langkah lain yang harus diambil pemerintah untuk menumbuhkan kembali kepercayaan pasar adalah melakukan penegakan hukum yang efektif kepada debitor dan pemilik bank yang tidak kooperatif.
selain itu, juga meraih kembali dukungan politik dari dpr dan mpr untuk menentukan prinsip-prinsip yang harus dipegang bersama dalam proses restrukturisasi penjualan kembali aset.
 "selama ini masih banyak intervensi politik dan kepentingan kelompok dalam proses restrukturisasi dan penjualan aset," tegas mantan anggota dewan ekonomi nasional (den) ini.
  politisasi yang berlebihan dengan menghilangkan unsur teknokrasi, yaitu penerapan analisa teknis ekonomi yang jernih dalam pengambilan keputusan ekonomi akan semakin memperburuk kondisi ekonomi dan membuat ruang gerak bagi instrumen kebijakan semakin sempit.
 seluruh skenario pemulihan ekonomi akan berjalan bila kebijakan ekonomi makro terus dipelihara melalui kebijakan makro yang  prudent  (hati-hati), kebijakan restrukturisasi yang transparan dan akuntabel, serta kepemimpinan yang memiliki tujuan jelas dan konsisten dengan pemecahan masalah jangka panjang perekonomian.
  "kita butuh kepemimpinan yang baik, dengan kebijakan yang baik, dan pengorbanan yang adil.
pemerintah tidak bisa keluar dari situasi ini jika tidak punya posisi yang jelas dalam menghadapi 21 obligor besar yang menguasai 60 persen aset bppn," tegas sri mulyani.