rapat dengar pendapat dpr-bkpm itu sendiri menyimpulkan perlunya pemerintah menetapkan segera kepala bkpm yang posisinya kini kosong, agar kinerja badan tersebut berjalan lancar.
komisi juga mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten membuat peraturan yang tidak merugikan investor, mengatur pemberian insentif kepada sektor-sektor industri yang menunjang perkembangan daerah, serta menyempurnakan uu penanaman modal yang sudah tidak relevan lagi.