contoh di atas menunjukkan, jika penyelesaian kasus para pengutang itu diserahkan pada law enforcement (dalam hal ini proses litigasi) yang saat ini cenderung "low" kinerjanya, maka tidak mustahil para beking mereka yang ada di lingkungan institusi penegakan hukum dengan segala cara akan meng-"uap"-kan lagi kasus tersebut.
belum lagi kalau sosok obligor tadi memiliki "akses" ke dalam kekuasaan kelas atas, akan semakin pesimistislah kita dengan penuntasan kasus-kasus tersebut.