"kalau perubahan selesai dan mpr berubah status dan kehilangan fungsi hukumnya, setelah st 2002, mpr bersidang umum untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
apakah itu masih valid?
oleh karena itu, kami prioritaskan untuk menyelesaikan perubahan uud 1945," ujar ketua dpp partai golkar itu.