mengenai izin penyiaran, atvsi berpendapat bahwa lembaga yang berhak memberikan izin penyiaran, termasuk pemberian alokasi frekuensi, tetap di tangan pemerintah.
pengaturan frekuensi, kata anton, menyangkut kepentingan internasional.
karena itu, bila ada keluhan dari negara-negara luar, pemerintahlah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
pemerintah tidak akan punya gigi bila hak untuk memberikan izin, termasuk dalam pemberian alokasi frekuensi, tidak diberikan kepada pemerintah.