perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa dan negara baik di bidang politik, keamanan, sosial, budaya, ekonomi maupun keuangan yang dilakukan pemerintah, memerlukan persetujuan dpr.
tugas dan wewenang dpr sama dengan uu susduk terdahulu, yakni membuat undang-undang, menetapkan apbn, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
hak-hak dpr seperti meminta keterangan kepada presiden, penyelidikan, dan pernyataan pendapat, juga tidak hilang dalam ruu ini.