namun, keputusan dprd ini tidak bisa dijalankan sepenuhnya karena bambang belum mendapatkan restu berupa sk pengangkatan dari presiden melalui departemen dalam negeri.
sk pengangkatan yang ditandatangani megawati soekarnoputri itu baru turun 4 juni lalu dan ini pun masih melalui mekanisme yang rumit, di antaranya gubernur jawa timur membentuk tim independen untuk meyakinkan bahwa keputusan dprd waktu itu benar.