fraksi reformasi,  f-ppp, f-pg, f-ug, f-kb, dan f-pdkb setuju dengan kewenangan impeachment seperti tertera pada pasal 3 ayat 3 alternatif 2.
namun, f-pdip dan f-tni/polri meminta ayat 3 tersebut dihapus dan diganti dengan rumusan hasil lobi utusan fraksi-fraksi pada minggu malam yang berbunyi, majelis permusyawaratan rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan undang-undang dasar.