dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota ambon hari jumat (3/5) sepakat untuk menolak rencana pemberlakuan darurat militer di kota ambon karena khawatir peningkatan status tersebut hanya akan semakin menyengsarakan rakyat.
bahkan, dalam lima butir keputusannya, mereka juga berencana melakukan gugatan terhadap pemerintah pusat bila pada akhirnya tak bisa membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik.
keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna khusus dprd kota ambon, jumat (3/5) pagi, di aula lantai empat balaikota ambon.
turut hadir dalam rapat paripurna tersebut sejumlah tokoh agama, antara lain ketua majelis ulama indonesia (mui) maluku abdul wahab polpoke, ketua sinode gereja protestan maluku (gpm) pdt iwj hendriks, ketua uskup amboina pj mandagi, dan ketua klasik pulau ambon ade manuhutu.