pakar sosiologi hukum universitas diponegoro (undip) semarang, prof dr satjipto rahardjo sh menilai, korupsi yang terjadi di indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan terorganisir ( organize crime ) yang berdimensi internasional.
karena itu, pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.
 "kalau korupsi itu sudah merebak dan mewabah di masyarakat, itu bukan lagi kejahatan biasa, tetapi sudah harus diberi kualitas sebagai kejahatan luar biasa.
ini cocok dengan perkembangan internasional yang disebut kejahatan teroganisir yang perlu penanganan yang luar biasa," jelas satjipto kepada  kompas , senin (22/1).
 sementara guru besar universitas gadjah mada (ugm) prof dr sartono kartodirdjo kepada  kompas  di yogyakarta, senin, mengatakan, terjadinya korupsi yang sudah membudaya di kalangan masyarakat menunjukkan, pemegang posisi dalam pemerintahan tidak lagi mempunyai pemisahan yang tajam antara milik dan perkara pribadi dengan milik atau harta benda publik.
  sebagai sejarawan, sartono mencoba mendekati permasalahan korupsi ini dari segi historis.
menurut dia, asal mula korupsi sebagai kebudayaan atau institusi ini dapat dilacak kembali, tidak hanya pada masa kerajaan yang bersifat feodal, tetapi juga pada masa sampai saat akhir pemerintahan kolonial.
  tim independen   untuk memberantas korupsi seperti di indonesia, kata satjipto, perlu dibentuk suatu badan atau tim yang independen, yang memiliki kekuasaan dalam jangka waktu tertentu untuk memberantas korupsi.
tim tersebut harus bisa bertindak di luar badan hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.
tim ini harus disetujui dpr dan didukung pemerintah.
 hanya saja, untuk membentuk tim independen, butuh kemauan politik serta visi yang jelas, baik dari dpr maupun pemerintah, untuk melihat urgensi dari tim tersebut.
  "yang penting ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah, untuk membentuk tim tersebut, sehingga tim itu betul-betul independen.
tim ini tentu saja luar biasa karena bisa mengesampingkan norma yang sekarang membatasi efektivitas pemberantasan korupsi.
selain itu bisa berhadapan dengan pihak swasta dan pemerintah," tegasnya.
 dikatakannya, tidak mudah memberantas korupsi yang menyebar luas, apalagi sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat indonesia.
untuk menghilangkan budaya itu, harus dimulai dengan strategi budaya dengan membangun norma sosial di kalangan masyarakat.
 "masyarakat harus diantar untuk melawan korupsi.
artinya harus dikembangkan suatu norma atau kaidah bahwa korupsi adalah perbuatan yang jahat.
ini harus dimulai sejak dini melalui pendidikan, mulai dari tingkat sd, supaya anak-anak pun menyadari bahwa yang namanya korupsi itu jahat dan harus dilawan," tegas satjipto.
 jika norma tersebut sudah tertanam secara luas di kalangan masyarakat, satjipto yakin korupsi bisa diberantas.
namun, dia mengakui, untuk mencapai kondisi ini dibutuhkan waktu yang cukup panjang.
 saat ini, kata satjipto, memang sudah ada tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipimpin adi andojo soetjipto.
namun, tim tersebut masih bersifat darurat untuk berperang melawan korupsi karena hanya merupakan tim transisi untuk mendahului pembentukan tim antikorupsi yang permanen yang didasarkan pada undang-undang.
  segi historis   sartono mencoba mendekati permasalahan korupsi dari segi historis.
pemerintah kolonial waktu itu sesungguhnya memakai  policy  untuk memerintah rakyat tidak secara langsung.
artinya, pemerintah kolonial ini sukar berkontak dengan rakyat karena jumlah prajurit belanda hanya sedikit.
satu-satunya cara, mereka menggunakan  middle-man  (orang tengah).
perantara, yaitu penguasa nasional.
perantara itu secara efektif digunakan dengan sistem feodal.
  "kalau kita gunakan perumusan antara  kawulo  dan  gusti , hal itu sudah dipandang sebagai rumusan yang wajar yang memunculkan sistem feodal," ujarnya.
di daerah-daerah, hal itu sampai sekarang masih dipegang oleh penguasa daerah, seperti para bupati.
jadi, dari sejarah itulah sistem kekuasaan dan korupsi yang terjadi tidak dapat diingkari.
  struktur lama ini masih dijalankan karena pemerintah belanda, meskipun di negerinya sudah dikenal sistem pemerintahan demokrasi modern, ternyata di daerah jajahan masih mempertahankan sistem kolonial, tradisional, dan feodalistik.
sistem  middle-man  ini dipandang efektif oleh belanda.
 terhadap peran dan kedudukan para  middle-man , kalangan rakyat yang belum mengenal demokrasi itu memandang para perantara sebagai penguasa feodal yang memiliki kekuasaan yang luas. "
di sinilah terjadinya penguasaan yang tidak memiliki pembatasan tajam antara kekuasaan milik publik dan pribadi," ujarnya.
   terlalu cepat   di masa transisi ini, lanjut sartono, di mana terjadi perubahan-perubahan dari zaman kolonial tradisional ke zaman modern, demokrasi itu terjadi terlalu cepat, tandasnya.
sebenarnya sebelum menginjak fase demokrasi, perlu diciptakan masyarakat civilitas dulu. "
kalau langsung dari masyarakat tradisional ke demokrasi, akhirnya menimbulkan penyimpangan dan kadang-kadang pelaksanaan demokrasi dijalankan secara berlebih-lebihan," jelas sartono.
 tanda bahwa masyarakat belum mengenal civilitas, katanya, tampak dari sikap-sikap saling menghancurkan.
padahal, dalam pidato presiden as george w bush awal pekan ini, kata sartono, presiden itu menyebut kalau civilitas harus diperkuat dan dimantapkan.
  ia mengungkapkan, jika penguasa hanya memikirkan dan memperkaya diri sendiri, juga mengabaikan kepentingan rakyat, maka civilitas itu belum tercipta, sehingga bisa saja disebut bahwa bangsa kita masih dalam pra-civilitas atau biadab.
  untuk mengurangi hal di atas kata sartono, secara teoretis bisa dilakukan melalui pendekatan budaya.
untuk itu, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat harus mulai membudaya di dalam diri pribadi-pribadi sehingga nilai itu bisa menjadi norma atau ukuran bertindak dan berpikir.