oleh karena itu, baik undang-undang (uu) tentang terorisme maupun uu penanggulangan keadaan bahaya (pkb), kami kira dewan perwakilan rakyat (dpr) sebaiknya memberikan prioritas. (
catatan redaksi: uu pkb sudah disetujui pemerintah dan dpr, namun tidak diundangkan oleh presiden karena adanya reaksi penolakan dari masyarakat).
dengan demikian, pembahasan segera bisa selesai dan polisi kita atau tni dalam melakukan langkah-langkah cukup, punya payung hukum.