"apabila kasus tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran ham berat yang direkomendasikan oleh dpr dan diputuskan oleh presiden, lanjutkan saja.
tapi, apabila dpr tetap berpegang teguh dengan mengatakan bahwa kasus yang lalu itu bukan pelanggaran ham yang berat, maka kita semua harus menaati itu.
itu saja masalahnya.
selesaikan saja dulu masalah hukumnya, baru dilanjutkan," ujarnya.