sikap politik dprd provinsi maluku itu ada empat butir.
pertama, mendesak pemerintah selaku penguasa darurat sipil pusat untuk membenahi para pembantunya.
kedua, mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi perjanjian maluku di malino dengan prioritas pembentukan tim investigasi independen nasional.
ketiga, menyatakan tetap setia, mempertahankan dan membela kedaulatan negara kesatuan republik indonesia (nkri).
keempat, menolak pemberlakuan darurat militer di provinsi maluku.