hal sama juga dinyatakan harkristuti harkrisnowo bahwa polisi bisa menjerat pemilik atau pemasang petasan dengan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 serta pasal 187 dan 188 kuhp. "
kalau polisi sulit menerapkan uu darurat karena sulit pembuktiannya, pakai pasal 188 kuhp juga sudah cukup.
yang menjadi persoalan, polisi sudah cukup tega tidak menerapkannya.
harusnya polisi tega.
kalau tidak tega, tidak adil buat warga masyarakat yang menjadi korban akibat ledakan petasan itu," katanya.