janji pemerintah untuk mendukung swasta sehingga lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai lima persen pada tahun 2002 sangat dinantikan bukti dan konsistensinya.
para pengamat, ekonom, pelaku usaha swasta, kalangan dpr mengingatkan itu, sebab mereka menilai ada kontradiksi antara kebijakan yang mengandalkan peran swasta di satu sisi dan kebijakan perpajakan serta moneter di sisi lain.
pemerintah jangan lagi mengumbar retorika politik yang berulang setiap kali penyusunan anggaran.
 demikian tanggapan berbagai kalangan yang dihimpun  kompas , minggu (9/9), seputar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2002 yang disampaikan presiden megawati soekarnoputri, di dpr, jumat.
mereka adalah pengamat ekonomi prof dr didik j rachbini, ekonom dari center for strategic and international studies (csis) pande radja silalahi, ketua badan kerja sama kadin se-sulawesi hm aksa mahmud, ketua komisi ix dpr yang antara lain membidangi apbn, benny pasaribu.
  pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 2002 sebesar lima persen, lebih progresif dari estimasi pertumbuhan 2001 maupun pencapaian target pertumbuhan 2000 yang masing-masing sebesar 3,5 dan 4,8 persen.
sumber pertumbuhan diperkirakan didorong oleh membaiknya konsumsi swasta, investasi dan ekspor.
secara sektoral, pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor lainnya diperkirakan masing-masing mencapai 1,4 persen, 6,6 persen dan 4,9 persen, sementara dari sisi permintaan konsumsi akan menyumbang 1,7 persen dan investasi sebesar 3,2 persen.
sedangkan sumbangan ekspor diperkirakan 2,5 persen.
 didik rachbini menyatakan keheranannya melihat dasar kebijakan pemerintah yang akan mendorong swasta berperan lebih besar, sementara di sisi lain pemerintah akan menggenjot pajak. "
tidak ada di belahan dunia mana pun, pada saat pertumbuhan rendah, pemerintah menggenjot perolehan pajaknya.
oleh karena itu, kalau mau berharap peran swasta, pajak harus dilakukan secara perlahan-lahan, jangan sampai kontradiksi," katanya.
 hal yang sama dikemukakan tokoh pengusaha di kawasan timur indonesia hm aksa mahmud. "
janji pemerintah untuk mendukung swasta dan mengharapkan swasta berperan besar sangat menggembirakan, dan sangat kami tunggu buktinya.
hal-hal yang dibutuhkan swasta untuk berperan lebih besar adalah agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang justru mematikan daya saing swasta karena pemerintah menarik pajak tidak secara cermat dan tanpa memperhitungkan daya saing negara pesaing," katanya.
   memberatkan   iklim yang bagaimana yang tepat bagi swasta, aksa mengatakan, pemerintah harus menciptakan aturan yang tidak memberikan beban tambahan kepada pengusaha.
pemerintah harus melakukan perhitungan, khususnya dengan produk-produk negara asean.
 menurut didik, dengan kondisi swasta besar yang dililit berbagai persoalan, terutama utang yang menumpuk, peran swasta seharusnya diarahkan kepada pengusaha kecil dan menengah, terutama yang berorientasi ekspor dan selama ini tidak bermasalah dengan utang yang perlu direstrukturisasi.
pengusaha menengah dan kecil yang terus menghasilkan devisa secara produktif, menghidupi pekerja di tengah krisis lapangan kerja, tidak mengganggu pemerintah asal diberi akses pendanaan dan pasar, jumlahnya banyak.
 persoalannya, menurut penilaian didik, pemerintah masih terus mengetatkan kebijakan moneternya.
padahal pengusaha perlu kelonggaran.
hal yang sama dikemukakan ketua komisi ix dpr benny pasaribu.
rapbn 2002, katanya, belum memperlihatkan ketegasan pemerintah dan otoritas moneter untuk menggerakkan sektor riil karena masih tingginya suku bunga yang sangat berat bagi pengusaha.
meskipun demikian, pasaribu optimistis asumsi pertumbuhan ekonomi lima persen. "
pemerintah harus konsisten.
apa yang diucapkan itu harus dijalankan," katanya.
   kapasitas terpasang   pande radja silalahi menilai, sektor swasta mau tak mau harus diberi peran lebih besar oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kapasitas terpasang, jika pemerintah ingin target pertumbuhan ekonomi nasional 2002 mencapai lima persen. "
saya pikir, realistis pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai lima persen, asalkan swasta diberi peran lebih besar dalam menjalankan usahanya antara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi," kata silalahi seperti dikutip  antara .
 menurut dia, kapasitas industri yang terpakai saat ini hanya sekitar 60-70 persen.
bahkan beberapa kalangan asosiasi industri menyebut cuma 30 persen, memang sulit menggerakkan perekonomian nasional.
untuk itu, katanya lebih lanjut, pemerintah harus mau memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas agar swasta dapat meningkatkan kapasitas terpakai hingga 80 persen. "
kalau swasta bisa menaikkan kapasitas terpasang menjadi 80 persen saja, maka pertumbuhan lima persen bukan tidak mungkin bisa tercapai, bahkan bisa saja terlampaui," katanya.
 peningkatan kapasitas terpasang, kata silalahi, merupakan langkah yang paling mungkin dilakukan karena dengan cara itu swasta tidak harus lagi menambah modal atau meminjam uang ke bank.
 langkah lain untuk menciptakan angka lima persen, pemerintah hendaknya tidak lagi mau dilayani, tetapi sudah harus mau melayani swasta antara lain dengan menciptakan kemudahan-kemudahan. "
mampu tidak pemerintah mengubah dari dilayani menjadi melayani.
kalau mampu, angka lima persen bakal tercapai," kata silalahi yang menilai masih sulit mengharapkan masuknya investasi asing.
  pasrah   rapbn 2002, menurut didik, mencerminkan kepasrahan pemerintah menerima utang luar negeri yang merupakan "sampah" masa lalu dan masih menggunakan gaya lama karena menutupi kesalahan dengan apbn.
pemerintah sama sekali tak melakukan diplomasi ekonomi untuk keluar dari impitan beban utang luar negeri.
penilaian itu karena pemerintah terus "rela" membayar utang masa lalu, bahkan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri naik dari rp 20 trilyun menjadi rp 41 trilyun.
 menurut didik, para anggota kabinet bidang ekonomi ingin mengambil langkah yang mudah untuk menyelesaikan masalah meskipun situasi masih dalam keadan susah. "
kalau membuat suatu keputusan mengeluarkan anggaran pajak yang diterima, langsung dikeluarkan ke pembayaran utang memang sangat mudah.
tetapi hal ini berarti yang disuruh susah adalah rakyat," ujar didik.