faroek tegas menolak semua bentuk investasi perkebunan yang akan menebang hutan.
semua investasi itu berada di kawasan nonbudidaya kehutanan yang dicadangkan seluas 1,3 juta hektar.
pemerintah kabupaten kutai timur juga tidak akan menerbitkan izin hak pemanfataan hasil hutan (hphh) skala 100 hektar. "
pengusahaan hutan yang demikian jelas merusak lingkungan," katanya.