dikatakan suko, pemerintah tidak boleh memisah-misahkan antara kepastian hukum dan penegakan hukum, mengingat keduanya merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dalam tujuan reformasi hukum.
pemikiran yang menyatakan kepastian hukum dapat dilakukan dengan mengabaikan penegakan hukum merupakan pemikiran yang tidak sesuai dengan pengkajian balitbangpus pdi perjuangan.