dalam menangani pemulangan tki ilegal, pemerintah kabupaten nunukan bekerja sendirian.
padahal, tki yang hendak dipulangkan dalam jumlah yang sangat besar.
kapal pengangkut ke daerah asal pun semata-mata mengandalkan armada angkutan laut reguler.
sementara pemerintah provinsi (pemprov) kaltim dan pemerintah pusat tampaknya belum banyak memberi bantuan.