menteri negara perencanaan pembangunan/kepala badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) kwik kian gie mengatakan, diperlukan suatu terobosan besar yang menyakitkan untuk bisa mengatasi masalah korupsi di indonesia.
terobosan itu antara lain lewat pemberian gaji tinggi bagi para pejabat yang memegang posisi strategis guna mencegah korupsi.
 jika langkah terobosan tidak ditempuh, ia tidak menutup kemungkinan temuan-temuan penyimpangan besar uang negara oleh departemen-departemen, bumn-bumn atau instansi lain, seperti diungkapkan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), akan berulang dari waktu ke waktu.
 kwik sendiri mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil temuan bpk dan bpkp tersebut. "
selama 30 tahun lebih, tingkat korupsi di indonesia telah mencapai titik yang sangat luar biasa.
selain sudah mendarah daging, korupsi juga sudah menjadi budaya.
akibatnya, tak heran kalau indonesia diurutkan dalam negara yang tercatat tingkat korupsinya terbesar di dunia.
sebab itu, penyelesaian korupsi, selain sangat, sangat sulit, juga butuh waktu yang sangat, sangat panjang," kata kwik.
 ia mengungkapkan ini usai mewakili pemerintah dalam rapat kerja (raker) antara pemerintah dengan panitia anggaran dpr di jakarta, rabu (26/9).
rapat kerja antara pemerintah dengan panitia anggaran itu sendiri memutuskan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan bpk dan bpkp, dengan mengundang sejumlah inspektur jenderal (irjen) seluruh departemen dan para menteri serta sejumlah direktur bumn, dalam rapat khusus pada waktu mendatang.
  sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara bpkp dengan komisi ix dpr, selasa lalu, terungkap adanya 2.508 kasus penyimpangan keuangan negara dengan nilai rp 2,2 trilyun.
dari angka ini, yang telah ditindaklanjuti sebesar rp 619,7 milyar dari 870 kasus.
sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.638 kasus, dengan nilai rp 1,6 trilyun.
  dari pemeriksaan terhadap departemen dan badan pemerintah lainnya, juga terungkap bahwa badan urusan logistik (bulog) menempati urutan pertama dengan nilai temuan terbesar, yaitu rp 4,4 trilyun dari 200 kasus.
pertamina berada di urutan kedua, dengan 706 kasus senilai rp 3 trilyun.
 sementara dari hasil pemeriksaan bpk, ditemukan sejumlah temuan, yang diperkirakan merugikan negara milyaran rupiah dan ratusan ribu dollar as.
temuan penyimpangan keuangan negara itu diperoleh dari pemeriksaan terhadap departemen energi dan sumber daya mineral, pt perusahan listrik negara, pt perusahaan gas negara, pt caltex pacific indonesia, dan pt vico indonesia. (
kompas , 26/9)    masalah moral   menurut kwik kian gie, korupsi saat ini telah mencapai tingkat yang sangat luar bisa. "
semua orang tahu itu, sehingga kalau bpkp atau bpk temukan penyimpangan di mana-mana.
saya tidak terlalu terkejut.
setiap badan yang diperiksa, pasti akan ditemukan unsur korupsinya.
jadi, itu tidak perlu heran.
 wong  korupsi kita sudah berjalan 30 tahun.
dunia sampai merangking kita sebagai negara yang terkorup di dunia," katanya.
 dikatakan, masalah di indonesia saat ini adalah bukan semata-mata masalah ekonomi, melainkan lebih masalah moral dan akhlak, yang di antaranya menyangkut tindak pidana korupsi. "
jadi, masalah korupsi ini memang yang harus diutamakan untuk diselesaikan lebih dulu," katanya.
  "kita bangkrut dan hancur lebur itu karena korupsi.
masalahnya,  how to achieve  pemberantasan korupsi tersebut?
masalah korupsi sebenarnya sangat simpel.
penyelesaiannya perlu terobosan yang untuk sementara menyakitkan, karena timbulnya ketidakadilan," tambahnya.
 kwik yakin, jika pemerintah tidak membuat langkah-langkah terobosan, maka dari pemeriksaan oleh bpk dan bpkp berikutnya, tetap akan diperoleh hasil yang sama dengan hasil pemeriksan sebelumnya.
kwik sendiri menolak anggapan bahwa pemerintah selama ini tidak serius menindaklanjuti hasil temuan bpk dan bpkp.
ditanya, apakah gaji yang tinggi paralel dengan kemauan untuk tidak lagi melakukan korupsi, kwik mengatakan, "bagaimana orang tidak korupsi kalau gajinya kurang atau kecil, sementara dia diberi kekuasaan yang besar dalam jumlah yang mencapai trilyunan.
namun, kalau ia masih korupsi, itu sudah kebangetan.
hukum yang keras harus dikenakan."
  dua faktor    koordinator divisi advokasi forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra) sri mastuti mengatakan, banyaknya kasus temuan bpk dan bpkp yang tidak ditindaklanjuti, disebabkan karena dua faktor utama.
pertama, kurang pekanya anggota dpr terhadap laporan pemeriksaan yang disampaikan.
  hal ini diperparah lagi oleh tidak transparannya anggota dpr kepada pers dan masyarakat perihal temuan tersebut.
di sisi lain, bpk dan bpkp sendiri diakui memiliki keterbatasan secara konstitusional untuk mempublikasikan atau mendiseminasikan temuannya secara luas.
 faktor kedua, masih rendahnya kinerja penegak hukum untuk mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kkn. "
rendahnya kinerja ini bisa karena memang kemampuan yang terbatas, namun bukan mustahil juga karena ada permainan, baik uang maupun politik," ujarnya.
 fitra sendiri mendesak agar setiap temuan bpk dan bpkp segera ditindaklanjuti dan tidak dipetieskan.
setiap hasil temuan yang direkomendasikan terindikasi korupsi, diminta segera diserahkan oleh dpr kepada penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), untuk diusut.
sedangkan pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, harus dipecat dan ditindak.