dengan berlakunya perubahan pertama, kedua, dan ketiga undang-undang dasar (uud) 1945, kedudukan dan kewenangan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) telah berubah.
karena itu, kewenangan mpr yang ada sekarang juga harus menyesuaikan dengan perubahan uud 1945.
mpr tidak bisa lagi meminta pertanggungjawaban presiden dalam sidang umum mpr dan memberhentikan presiden hanya karena alasan-alasan politis.
dalam sidang tahunan (st) mpr 2003, mpr masih bisa mendengarkan laporan lembaga-lembaga tinggi negara, namun laporan itu tidak memiliki konsekuensi hukum.