selain membahas masalah politik, pertemuan empat tokoh elite politik nasional diharapkan juga mampu membangun kesepakatan bersama untuk menyelamatkan perekonomian indonesia.
meskipun dalam politik tidak dicapai kesesuaian, harus diupayakan adanya kesepakatan untuk tetap menjaga kepastian ekonomi.
untuk itu, harus ada agenda yang jelas dari pertemuan, termasuk bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi.
 demikian diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari centre for strategic and international studies (csis) pande radja silalahi, yang dihubungi  kompas  di jakarta, senin (9/4). "
political will  untuk tetap menjaga kepastian ekonomi ini sangat menentukan, yaitu memisahkan antara pendekatan ekonomi dan pendekatan politik," ujarnya.
 menurut silalahi, kesediaan para tokoh nasional untuk bertemu dan berdialog itu sendiri harus dihargai.
hal itu menunjukkan, setidaknya ada kemauan politik untuk mau mencari jalan keluar bagi persoalan yang sedang mengimpit bangsa.
pertemuan itu sendiri akan lebih bermakna jika ada agenda yang jelas, menuju peletakan kesepahaman dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
 "bila dalam soal politik tidak ada kesesuaian pandangan, setidaknya para pemimpin itu bisa membangun kesepakatan yang sama untuk menyelamatkan ekonomi indonesia, menetapkan bahasa yang sama dalam mencari jalan keluar bagi perekonomian.
mereka setidaknya juga memiliki sikap yang sama dalam menyelesaikan persoalan dengan dana moneter internasional (imf)," kata silalahi.
 sikap yang sama itu, menurut dia, antara lain tidak mendua dalam menyelesaikan amandemen undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia.
selain itu, juga tidak mendua dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan menciptakan keamanan untuk menjamin ekonomi agar tetap dapat berjalan dengan baik. "
kepastian ekonomi harus terjaga meski dalam politik tidak ada kesesuaian.
ini yang harus disepakati," ujarnya.
  ditegaskan, kepastian ekonomi ini penting sebab, dalam politik, tampaknya dalam jangka pendek tidak akan ada perubahan.
dengan kata lain, yang akan memerintah untuk jangka panjang tetap kelompok-kelompok itu juga.
   terlambat   berbeda dengan silalahi, pengamat ekonomi sjahrir dan didik j rachbini menunjukkan sikap skeptis terhadap rencana pertemuan keempat elite politik.
sjahrir yang juga ketua perhimpunan indonesia baru mengatakan, pertemuan para tokoh itu sudah tidak ada artinya lagi dan sudah terlambat.
  kalaupun ketemu, tidak jelas apa yang bisa dicapai. "
apa dengan pertemuan itu dapat dipulihkan legitimasi pemerintah yang sudah berada pada titik terendah?
bagaimana membalik memorandum i menjadi dukungan penuh kepada pemerintah?
sulit mengharapkan terciptanya stabilitas hanya dengan pertemuan para tokoh tersebut," ujarnya.
 apalagi, jelas terlihat tidak adanya  sense of crisis  dari para tokoh tersebut.
padahal, tanpa itu tidak mungkin memulai langkah untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis.
contoh yang paling nyata, menurut dia, adalah sikap presiden abdurrahman wahid yang sama sekali tidak mau bertemu dengan gubernur bi, padahal bi adalah lembaga yang mempunyai tugas berat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengontrol inflasi.
  "katakanlah ada niat baik untuk menyelesaikan masalah yang ada, apakah itu cukup untuk menjembatani perbedaan yang sangat lebar itu di antara para tokoh itu?
jika dicapai kompromi, lalu kompromi seperti apa yang akan dilakukan?"
ujarnya.
  "sebab, pada awal pemerintahan presiden abdurrahman wahid sebenarnya telah dicapai kompromi sehingga pemerintahan itu pada dasarnya adalah pemerintahan partai.
apakah kompromi baru ini akan seperti itu?
lalu, apa bedanya dengan kompromi pada awal masa pemerintahan, yang pada akhirnya juga gagal.
keretakan yang ada saat ini telah cukup dalam," tambah sjahrir lagi.
  ajang kangen-kangenan   sebagaimana sjahrir, didik berpendapat, kompromi keempat elite politik yang kini tengah diupayakan oleh presiden tidak akan bermakna apa-apa bagi ekonomi.
pertemuan itu hanya akan menjadi ajang kangen-kangenan dan senyum-senyuman di antara keempat tokoh, seperti sebelumnya.
  menurut didik, pasar, investor, konsumen, pelaku usaha dan masyarakat sudah telanjur tidak percaya pada kemampuan pemimpin yang sekarang.
pemerintahan yang sekarang, meskipun merupakan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, jelas tidak menunjukkan  leadership  (kepemimpinan) dan teknokratis yang memadai, labil, tidak pasti, dan tidak profesional.
yang diperlukan oleh perekonomian saat ini adalah kepemimpinan yang baru.
 beberapa indikasi tidak memadainya kepemimpinan itu, kata didik, antara lain, pertama, nilai tukar rupiah yang kini kembali mendekati rp 11.000 per dollar as.
keseimbangan nilai tukar rupiah yang wajar saat ini adalah pada level rp 7.500.
  kedua, indeks harga saham gabungan (ihsg) yang pada awal pemerintahan abdurrahman wahid mencapai di atas 700 kini tinggal 340-an, atau lebih buruk dari kondisi sebelum krisis.
ini menunjukkan tidak adanya kepercayaan pasar atau investor terhadap pemerintah.
 ketiga, berdasarkan riset, antara lain oleh danareksa institute, terlihat bahwa kepercayaan konsumen terus menurun dari kuartal ke kuartal.
  keempat, secara konsisten, berbagai indikator ekonomi makro juga terus memperlihatkan pemburukan, termasuk rupiah, suku bunga, inflasi, dan anggaran (apbn).