presiden abdurrahman wahid meminta tentara nasional indonesia (tni) segera melakukan konfirmasi langsung kepada presiden terhadap informasi yang tidak jelas.
presiden menyesalkan beredarnya isu yang telah memicu berbagai spekulasi soal penggantian kepala staf angkatan darat (ksad) sehingga keluar pernyataan dari ksad jenderal endriartono sutarto dan kepala staf angkatan laut (ksal) laksamana indroko sastrowiryono.
akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang tak perlu antara presiden dan tni.
 permintaan presiden itu, senin (21/5), disampaikan juru bicara kepresidenan yahya c staquf dan adhie m massardi setelah mereka sarapan pagi bersama presiden di istana merdeka, jakarta.
  kedua juru bicara itu menanggapi simpang siurnya kabar sepanjang akhir pekan lalu yang menyatakan bahwa presiden akan mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen dan situasi keadaan bahaya serta akan mengganti ksad.
presiden, sabtu sore, membantah seluruh desas-desus tersebut. "
enggak ada.
berita bohong, kok, dipercaya," katanya.
 namun, tak urung wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri membatalkan acaranya di bali (sabtu) dan di malang (minggu).
menurut kabar yang berkembang di bali, pembatalan itu karena situasi yang genting di jakarta.
menurut pihak dpp pdi perjuangan, pembatalan itu karena akan ada sidang kabinet "luar biasa" di hari minggu.
 ternyata, sidang kabinet itu hanya merupakan pertemuan sejumlah menteri yang dipimpin menko polsoskam susilo bambang yudhoyono.
presiden tidak hadir karena berkunjung ke kroya, cilacap.
megawati juga akhirnya tidak hadir dan memutuskan untuk melakukan  teleconference  dengan pendukungnya di malang.
 sehubungan dengan itu, ketua dpp pdi perjuangan arifin panigoro, kemarin, mengatakan, megawati merasa kecewa atas ketidakhadiran presiden dalam sidang kabinet hari minggu.
   kesalahpahaman   presiden abdurrahman wahid menyayangkan berkembangnya isu spekulatif tentang penggantian ksad karena hal itu tidak berdasar.
presiden menilai, keluarnya pernyataan dari kedua kepala staf tersebut menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman antara tni dan presiden.
  kondisi ini, sambung yahya, bisa berakibat buruk. "
oleh sebab itu, di masa-masa yang akan datang, presiden meminta agar setiap ada informasi yang tidak jelas atau menimbulkan pertanyaan, tni hendaknya segera melakukan konfirmasi langsung kepada presiden," ungkap yahya.
  dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi tni, presiden meminta agar keterangan publik yang berasal dari tni dilakukan melalui saluran fungsional yang benar.
  "ini dinilai perlu untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat yang berpotensi memancing spekulasi salah arah, di samping merupakan salah satu faktor menentukan bagi pemanfaatan profesionalisme dan reposisi tni dalam keseluruhan sistem kenegaraan kita," kata yahya mengutip pernyataan presiden.
  kepala negara juga menegaskan tidak berencana mengangkat letjen agus wirahadikusumah sebagai ksad yang baru. "
memang ada usul seperti itu, tetapi presiden tidak menanggapi.
apalagi, pada kenyataannya pak agus wk tidak didukung oleh hampir semua perwira tinggi tni," ujar yahya.
  menurut yahya staquf, presiden juga mendengar pertanyaan dari masyarakat mengenai isu pemberlakuan siaga i. "presiden menegaskan, hal itu sama sekali tidak benar.
siaga i itu merupakan gabungan kesiapan seluruh angkatan," ujar yahya staquf.
  sedangkan gelar pasukan kostrad yang dilakukan, minggu, ujar presiden sebagaimana disampaikan yahya staquf, hanya salah satu unit di dalam angkatan darat. "
hal itu memang disiagakan dalam rangka ulang tahun (hut) kostrad dan persiapan pengamanan ktt g-15," ujarnya.
hut kostrad biasanya dilakukan setiap tanggal 6 maret.
 mengenai penilaian presiden atas acara silaturahmi keluarga besar tni ad di mabes tni ad pekan lalu, menurut yahya, presiden tidak memberi tanggapan khusus.
   tak ada perintah  ke wapres   menjawab pertanyaan, yahya mengemukakan, presiden tidak memberikan perintah khusus kepada wapres megawati soekarnoputri agar tidak bepergian ke luar kota.
pada hari jumat lalu, wapres terpaksa mempercepat kepulangan ke jakarta setelah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit mount elizabeth, singapura.
  tidak hanya itu, pada hari sabtu dan minggu, wapres juga membatalkan acara pertemuan dengan massa pdi perjuangan di bali dan malang, jawa timur.
dengan demikian, wapres megawati terpaksa memberikan pidato melalui  teleconference  dari rumah dinas wapres di jalan teuku umar, jakarta (bukan dari kantor wapres seperti diberitakan  kompas ).
  hari senin, wapres megawati soekarnoputri, yang semula akan membuka lokakarya se-asean mengenai masalah melayu dan islam di palembang, sumatera selatan (sumsel), juga membatalkannya.
padahal, menurut gubernur sumsel rosihan arsyad, yang bertemu wapres di jakarta, rabu lalu, wapres sudah menyatakan bersedia membuka lokakarya.
      kecewa    menurut arifin panigoro, megawati kecewa atas ketidakhadiran presiden dalam sidang kabinet karena selaku ketua umum dpp pdi perjuangan megawati telah membatalkan dua acara penting berkaitan dengan hut pdi perjuangan di bali dan malang.
ketidakhadiran megawati di dua kota itu telah mengganggu konsolidasi pdi perjuangan. "
ibu merasa dikecewakan," katanya.
  arifin yang didampingi sekretaris heri akhmadi melangsungkan jumpa pers berkaitan dengan ketidakhadiran megawati di dua kota tersebut.
arifin kesulitan merumuskan kata "dikecewakan".
  arifin menjelaskan secara kronologis perjalanan megawati sepanjang sabtu hingga minggu.
pada hari sabtu dan minggu, kata arifin, megawati seharusnya berada di bali dan malang.
akan tetapi, karena pada hari minggu megawati diundang untuk hadir dalam sidang kabinet "luar biasa" di jakarta, megawati membatalkan kedua acara tersebut mengingat pentingnya acara di jakarta.
  mengapa sidang kabinet itu dianggap penting, lanjut arifin, karena dalam sidang itu disebut-sebut akan dibahas soal kemungkinan dikeluarkannya dekrit presiden.
namun, saat megawati di jakarta, kata arifin, megawati mendengar presiden tidak hadir dalam sidang tersebut dan malah pergi ke kroya.
tentang dekrit itu sendiri, megawati, seperti yang dituturkan arifin, tetap berpegang pada uud 1945 yang tidak mengatur adanya dekrit. "
tidak ada dekrit," katanya.
 heri akhmadi menambahkan, ketidakhadiran megawati di bali dan malang sangat merugikan pdi perjuangan.