sementara tindakan perdata meliputi pemberian surat peringatan, gugatan perdata untuk menyatakan cedera janji, eksekusi jaminan, pernyataan kepailitan, pengambilan aset, sampai upaya paksa badan (gijzeling).
selain itu juga penerapan seluruh kewenangan bppn berdasarkan undang-undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pemerintah (pp) nomor 17 tahun 1999, yakni pemblokiran, pengosongan, dan penyitaan aset.