kritikan terhadap kelambatan dan belum menentunya finalisasi revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 masih berlanjut.
rampungnya pembahasan revisi apbn 2001 merupakan syarat utama untuk membicarakan  letter of intent  (loi/langkah dan jadwal kesepakatan reformasi).
  selanjutnya, loi merupakan syarat untuk pengucuran bantuan imf, serta syarat bagi penjadwalan utang luar negeri pemerintah sebesar 2,8 milyar dollar as, pada tanggal 31 mei mendatang di paris, perancis.
karena revisi apbn lamban, rentetan penyelesaian atas berbagai hal penting, juga bertambah panjang.
 menurut ketua panitia anggaran dpr abdullah zainie di jakarta, jumat (11/5), langkah dan cara pemerintah menyusun revisi apbn 2001 simpang-siur, dan tidak terkoordinasi.
contohnya, kata zainie, menteri keuangan (menkeu) ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm), sementara purnomo yusgiantoro (menteri energi dan sumber daya mineral) tidak setuju.
 menkeu, kata zainie, juga  ingin menaikkan target perolehan pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penjualan barang mewah (ppnbm), tetapi luhut b panjaitan (menperindag) tidak setuju.
  "sebenarnya, perbedaan itu bisa diselesaikan jika ada pemimpin tegas dan dipatuhi aparatnya.
sayang, itu tidak ada!"
kata zainie.
 "sudah tiga kali jadwal penyerahan revisi apbn 2001 ke dpr ditunda.
seharusnya cepat saja disampaikan sehingga kita tidak berada dalam ketidakpastian," kata zainie.
 soal peningkatan penerimaan pajak, zainie menyatakan, yang bisa dilakukan adalah menaikkan ppn dan ppnbm, sementara pajak penghasilan (pph), tidak mungkin ditingkatkan.
 "tidak ada pembicaraan antara dpr dengan pemerintah tentang tarif pph.
pemerintah juga inginnya mengejar pajak tidak langsung, seperti ppn dan ppnbm," kata zainie.
dikatakan, kenaikan ppn dan ppnbm masih bisa meraih dana sebesar rp 7 trilyun-rp 8 trilyun.
  peningkatan pendapatan dari cukai rokok tidak terlalu besar, hanya kurang dari rp 1 trilyun, karena yang dinaikkan hanya harga jual eceran (hje).
  namun, kata zainie, peningkatan penerimaan bisa diharapkan dari pph migas, karena ada peningkatan kurs rupiah, sementara migas menghasilkan dollar as. "
ada potensi peningkatan pph migas sekitar rp 4 trilyun-rp 5 trilyun, tetapi itu bukan karena usaha pemerintah, namun semata-mata melemahnya kurs rupiah," ungkap zainie.
 peningkatan penerimaan juga dapat diraih dari bagi hasil migas antara pemerintah dan perusahaan kontraktor minyak, sekitar rp 17 trilyun, juga karena perubahan kurs.
  "penerimaan dari hasil privatisasi bumn?
saya pesimis, begitu pula penjualan aset di badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
peningkatan penerimaan juga bisa didapat dari penjualan obligasi ke daerah, bila pemerintah berhasil memberi pengertian kepada daerah yang mengalami surplus," tutur abdullah zainie.
  mengenai kenaikan harga bbm, zainie mengatakan, tidak dapat ditunda-tunda lagi. "
bila sejak awal pemerintah konsisten melaksanakan kesepakatan menaikkan bbm secara bertahap pada tanggal 1 april lalu, masyarakat tidak akan merasakan kenaikan mendadak.
jika dinaikkan bulan oktober mendatang sampai 30 persen, beban akan sangat terasa," kata zainie.
 zainie menambahkan, dengan menaikkan harga bbm bulan oktober, maka hanya akan mampu menutup anggaran selama tiga bulan, yaitu oktober, november, dan desember. "
lalu yang lima bulan ini ditutup dari mana," ujarnya.
 dikatakan, jika subsidi bbm baru dicabut pada bulan oktober 2001, maka beban subsidi yang harus ditanggung sebesar rp 67 trilyun, ditambah dengan subsidi lain sebesar rp 13 trilyun, total beban subsidi apbn 2001 mencapai rp 80 trilyun.
  "apa mungkin keuangan negara mampu menanggung beban subsidi sebesar rp 80 trilyun," kata abdullah zainie.
jika pemerintah menaikkan harga bbm sejak april 2001, beban subsidi bbm hanya rp 41 trilyun.
  zainie mengatakan, "bila pemerintah terbuka menjelaskan kepada masyarakat, saya yakin masyarakat akan bisa mengerti soal kenaikan bbm.
persoalannya pemerintah kita tidak percaya diri."
 "menko rizal ramli sangat takut melaksanakan hal itu karena khawatir pemerintah jatuh seperti kasus tahun 1998.
soeharto (mantan presiden- red ) jatuh bukan karena bbm naik, tetapi karena kehendak keras rakyat untuk menjatuhkannya karena beberapa faktor," kata zainie.
  simpang-siur   sementara itu, staf ahli menkeu, anggito abimanyu, yang dihubungi  kompas  melalui telepon di honolulu, amerika serikat, mengatakan pada pertemuan bilateral antara menkeu prijadi praptosuhardjo dengan presiden bank pembangunan asia (adb) tadao chino, di sela-sela sidang tahunan adb di honolulu, jumat, pemerintah menjajaki kemungkinan memperoleh dana pendamping dan penyesuaian syarat-syarat pinjaman yang bisa membantu indonesia dalam rangka mengamankan apbn 2001.
  terhadap permintaan ini, tim teknis adb direncanakan akan segera datang ke indonesia untuk membicarakan hal-hal tersebut secara lebih rinci.
  dalam pertemuan antara menkeu dengan wakil presiden bank dunia untuk asia pasifik jemaluddin kassum, bank dunia juga memberikan dukungan penuh terhadap paket penyesuaian apbn 2001.
tidak dijelaskan, apa maksud dukungan penuh di sini, namun kassum mengharapkan pembahasan revisi apbn dengan dpr bisa berlangsung positif sehingga dapat memulihkan kepercayaan.
     yakin   kemarin, presiden abdurrahman wahid mengatakan, yakin pinjaman lanjutan imf 400 juta dollar as bisa cair setelah dpr menyetujui revisi apbn 2001.
kepala negara menambahkan, sudah ada kepastian pinjaman lanjutan dari imf akan segera cair.
keyakinan kepala negara itu disampaikan dalam menjawab pertanyaan wartawan di istana merdeka jakarta, jumat.
  "hanya tinggal menunggu penyelesaian revisi apbn yang saat ini sudah selesai di lingkungan para menteri dan sedang dalam proses untuk diajukan ke dpr untuk mendapatkan persetujuan," kata presiden.
  menurut presiden, begitu ada persetujuan dari dpr, bisa dipastikan pinjaman imf bisa segera cair. "
imf merasa khawatir dengan adanya defisit apbn 2001 yang semakin membengkak akibat melemahnya kurs rupiah terhadap dollar as.
karena itu, kita mencoba menangkal perbedaan itu, dan kemungkinan memperkecil defisit dengan merevisi apbn," demikian presiden.
  secara terpisah, direktur hubungan eksternal imf di washington thomas dawson mengatakan, jumat, imf berharap bisa segera melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah ri.
diungkapkan, pihaknya tetap berhubungan dengan pemerintah sejak misi terakhir imf kembali ke washington akhir bulan lalu.
 "pekan lalu, menkeu (prijadi- red ) telah menyampaikan kepada kita unsur-unsur dari paket anggaran yang akan mengembalikan defisit apbn menjadi 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb) sebagaimana disetujui oleh dpr akhir tahun lalu.
paket ini merupakan dasar yang bagus untuk memecahkan masalah, meskipun masih harus disetujui oleh (sidang) kabinet.
begitu paket itu disetujui oleh kabinet dan diajukan ke dpr serta beberapa isu lain bisa dipecahkan, kita bisa melanjutkan diskusi soal  letter of intent  (loi/langkah dan jadwal reformasi ekonomi) ketiga," ujarnya.