dijelaskan, untuk menetapkan kapan mulai dilakukan kenaikan tunjangan fungsional guru, pemerintah harus mendapat izin dpr karena hal itu menyangkut anggaran yang harus dikeluarkan.
oleh karena itu, pemerintah akan berkonsultasi dengan dpr, sesegera mungkin setelah dpr mengakhiri masa resesnya pada pertengahan bulan agustus 2002.