pakar politik universitas hasanuddin hamid awaludin mengatakan, penundaan pembahasan sejumlah pasal krusial uud 1945 oleh mpr mencerminkan bahwa mpr tidak siap menyalurkan aspirasi dan tuntutan rakyat yang diwakilinya.
mpr hanya sekelompok orang yang berkumpul atas nama rakyat dan berlindung di balik konstitusi.