alasan ini dimentahkan oleh anggota dprd dari fraksi gabungan gatot sudjito yang menegaskan bahwa pasal 50 undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mencantumkan, penolakan sah cukup dengan didukung 2/3 dari anggota yang hadir tanpa tambahan "cakupan seluruh fraksi".