hukum.
 keduanya menilai, rencana komisi ii dpr mengundang lopa -kemungkinan juga mempertanyakan rencana jaksa agung memeriksa sejumlah anggota dpr yang disangka korupsi- adalah politisasi penegakan hukum.
bahkan, dpr pun bisa dinilai menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi.
 reaksi anggota dpr yang "menyerang" lopa atas rencananya memeriksa akbar tandjung, arifin panigoro, dan nurdin halid merupakan reaksi panik yang ditunjukkan kekuatan politik lama (orde baru) yang khawatir bakal tersentuh hukum. "
itu semata-mata untuk melindungi kepentingan politik orde baru," kata hendardi.
 pernyataan ketua mpr amien rais yang menilai langkah lopa bernuansa politis karena pemeriksaan itu baru dilaksanakan sekarang menjelang sidang istimewa mpr merupakan pernyataan konyol.
pernyataan itu seharusnya ditujukan kepada mantan jaksa agung marzuki darusman yang juga ketua partai golkar, bukan kepada lopa.
 "ketika jaksa agung dijabat marzuki, anggota dpr tidak pernah ribut mempermasalahkan korupsi bahkan terkesan membantu korupsi, dengan kunjungan-kunjungan politiknya ke tahanan mereka," kata hendardi.