berbeda dengan sikap politik fraksi partai golkar, anggota fraksi partai golongan karya (f-pg) darul siska secara terpisah mengakui, memang sebaiknya pengesahan ruu kepolisian dalam sidang paripurna dpr ditunda lebih dahulu karena, memang masih ada persoalan dalam ruu itu.
misalnya, semestinya kepolisian tidak lagi diberikan kewenangan untuk menangani penerbitan surat izin mengemudi (sim), surat tanda nomor kendaraan (stnk), maupun buku pemilikan kendaraan bermotor (bpkb).
kewenangan itu semestinya diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) sesuai semangat otonomi daerah.