perusahaan pemeringkat internasional standard&poor's (s&p), senin (21/5), menurunkan peringkat utang jangka panjang pemerintah ri ( sovereign rating ) karena alasan problem fiskal dan anggaran serta beban utang pemerintah yang sudah sangat berat.
s&p juga menempatkan prospek ( outlook ) utang pemerintah pada  negative outlook , yang berarti besar kemungkinan peringkat ini akan diturunkan lagi di masa mendatang.
 peringkat utang jangka panjang dalam valuta asing (valas) diturunkan dari "b-minus" menjadi "ccc-plus", sedangkan utang jangka panjang dalam mata uang lokal diturunkan dari "b" menjadi "b-minus".
sementara peringkat utang jangka pendek pemerintah dan utang senior yang tak dijamin ( senior unsecured debt ) dipertahankan pada "c".
 s&p menyebutkan, penurunan peringkat ini menggambarkan tidak memadainya penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, beban utang pemerintah yang sangat berat, serta ketidakpastian pembiayaan defisit anggaran (apbn 2001).
lembaga ini juga melihat, instabilitas politik, lembeknya kelembagaan, dan momok disintegrasi nasional telah melemahkan koordinasi kebijakan, memperburuk hubungan dengan para kreditor resmi, dan menggoyahkan pasar uang.
  "sementara dpr dan pemerintah menguji batas kekuatan mereka dalam  framework  politik yang baru, peradilan dan kepolisian tetap lemah, sedangkan hukum dan ketertiban rapuh.
faktor-faktor ini, di tambah kebijakan moneter yang terombang-ambing yang mengarah pada berlanjutnya periode suku bunga nominal tinggi di dalam negeri, pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan terhadap surplus anggaran primer.
ini berarti ujian lagi bagi penanganan anggaran pemerintah," ungkap s&p.
 diungkapkan, beban utang neto sektor publik (pemerintah) akan mendekati 90 persen dari produk domestik bruto (pdb) pada akhir 2001.
angka ini diperkirakan masih bisa meningkat lagi, tergantung nilai tukar mata uang dan variabel-variabel lain.
  utang pemerintah ini termasuk utang pada dana moneter internasional (imf), sertifikat bank indonesia (sbi), obligasi dalam rangka rekapitalisasi bank, jaminan yang diberikan dalam rangka frankfurt agreement (kesepakatan penyelesaian utang swasta), serta kewajiban dalam dan luar negeri dari bumn nonbank.
 dari jumlah tersebut, utang luar negeri pemerintah saja sudah mendekati 60 persen dari penerimaan ekspor barang dan jasa pada akhir tahun ini.
kondisi ini bisa memunculkan profil beban cicilan dan bunga yang sangat berat, dengan jumlah kewajiban jatuh tempo mencapai 8 milyar dollar as setahun antara tahun 2001 hingga 2005.
  ketidakpastian    dari sisi pembiayaan anggaran, terjadi ketidakpastian.
gangguan dalam implementasi kebijakan telah memicu para kreditor multilateral dan bilateral untuk memangkas komitmen utang baru dan komitmen utang yang sudah ada.
ini menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan finansial ( financial gap ).
 dengan implementasi yang tegas, apbn yang akan direvisi oleh pemerintah dan dpr, menurut s&p, indonesia bisa membalikkan kemungkinan tersebut dan bahkan memperoleh persetujuan penjadwalan kembali utang dari paris club tahun depan.
sebaliknya, jika implementasinya lemah, indonesia bisa terjerumus kembali dalam inflasi spiral.
 "skenario pertama itu bisa meliputi pula terjadinya  default  (gagal bayar) pinjaman sindikasi tertentu (sesuai ketentuan paris club).
sedangkan skenario kedua bisa meliputi juga  default  utang pemerintah secara keseluruhan," ujarnya.
  menyadari  exposure  mereka yang sangat besar terhadap indonesia, sejumlah donor seperti dana moneter internasional (imf), bank dunia, bank pembangunan asia (adb), dan bank for international cooperation (jbic) merasa berkepentingan untuk terus berusaha mempengaruhi kebijakan ekonomi indonesia.
  solusi penyelesaian problem utang indonesia ini bisa menuntun pada perlunya dilakukan langkah koreksi fiskal.
termasuk di sini pemangkasan subsidi bbm, penerbitan  treasury bill  untuk pendanaan anggaran, dan kemungkinan juga renegosiasi utang bilateral secara komprehensif.
namun, pelaksanaan semua langkah ini mensyaratkan adanya perkembangan politik yang mendukung.
 dari sisi  recovery  (pemulihan) aset, meskipun ada kendala legal dan lainnya, penjualan kredit, ekuitas, dan aset-aset tetap oleh badan penyehatan perbankan nasional (bppn) berhasil meraup penerimaan hampir 2,5 persen dari pdb pada tahun 2000 dan ditargetkan 2,5 persen tahun 2001, dengan  recovery rate  (tingkat pengembalian) rata-rata 35 persen.
  aset-aset yang masih ada di bppn sekarang ini dimungkinkan bisa memberikan  recovery rate  sama hingga 2003.
sementara dari privatisasi bumn di luar bppn bisa diharapkan penerimaan sebesar 0,5 persen dari pdb selama kurun waktu sama.
  mengenai prospek peringkat ke depan, s&p menyebutkan,  negative outlook  yang diberikannya menggambarkan ekspektasi bahwa gangguan kebijakan akan berlanjut, setidaknya hingga proses awal  impeachment  terhadap presiden abdurrahman wahid berjalan.
  ke depan, komitmen politik terhadap surplus anggaran primer sebesar 3-4 persen dari pdb, dan penerimaan dari divestasi sebesar 2-3 persen dari pdb, bakal menjadi strategi kunci kebijakan manajemen utang pemerintah dan kebijakan utang pemerintah.
sayangnya, kemampuan indonesia untuk mencapai angka-angka itu sendiri sangat diragukan.