keragu-raguan pemerintah juga dilandasi tuntutan dipenuhinya rasa keadilan, kepentingan politis, dan kemungkinan implikasi hukum di kemudian hari, jika perjanjian yang sudah ditandatangani oleh menteri keuangan atau pejabat bppn atas nama pemerintah indonesia di masa lalu, ditinjau kembali atau dibatalkan.