kontrak politik baru itu juga menyatakan bahwa selama dua tahun ke depan, legislatif maupun eksekutif melaksanakan fungsi primernya masing-masing.
pihak legislatif lebih berkonsentrasi pada pembuatan peraturan perundang-undangan dari masalah kepresidenan, rekonsiliasi, sampai pertahanan keamanan.
sedangkan pihak eksekutif lebih berkonsentrasi pada program pemulihan ekonomi.