usulan agar presiden segera melakukan kompromi politik sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan saat ini bermuara pada gagasan memisahkan posisi kepala negara dan kepala pemerintahan.
namun, bagaimana agar pemisahan itu bisa memiliki dasar hukum yang konstitusional masih menjadi perdebatan.
upaya untuk "membagi" kewenangan presiden sebetulnya sudah diupayakan pada sidang tahunan tahun 2000 melalui keputusan presiden (keppres) nomor 121 tahun 2000 tentang pemberian tugas sehari-hari presiden kepada wakil presiden.
namun, pembagian tersebut belum efektif karena presiden abdurrahman wahid belum melakukan pendelegasian politik.
di lain pihak, megawati juga belum pro-aktif dalam menyikapi pendelegasian itu.
 desakan agar presiden segera melakukan kompromi politik muncul setelah ia memberikan jawaban terhadap memorandum pertama yang dikeluarkan dpr, rabu (28/3).
dalam jawabannya tersebut, presiden antara lain mengatakan bahwa ia ingin segera mengakhiri pertikaian politik dengan parlemen.
 untuk memulai proses kompromi itu, semua pihak harus mau duduk bersama membicarakan masalah bangsa secara jernih.
pihak-pihak yang akan melakukan kompromi harus terlebih dulu membahas dan menyepakati platform bersama untuk membawa indonesia keluar dari krisis multidimensi.
   tergantung presiden   ketua dpr akbar tandjung mengatakan, salah satu cara penyelesaian yang mungkin ditempuh mengatasi persoalan politik adalah memisahkan posisi kepala negara dan kepala pemerintahan.
pemisahan ini harus mempunyai landasan hukum konstitusional, dan itu bisa dilakukan lewat sidang istimewa (si) atau sidang tahunan (st) mpr.
 "tetapi, semua itu bergantung kepada kesediaan presiden.
beliau bersedia atau tidak.
kalau gus dur (abdurrahman wahid- red ) tidak bersedia, saya belum melihat solusi lainnya.
ya, nanti kita serahkan pada mekanisme konstitusional yang ada," ujar tandjung kepada pers, kamis.
  tandjung menangkap kecenderungan sebagian fraksi di dpr untuk mengeluarkan memorandum kedua setelah mendengar jawaban presiden abdurrahman wahid atas memorandum pertama. "
kalau memorandum berjalan, kita ikuti saja tahapan konstitusional itu," katanya.
  ditanya sikap fraksi partai golkar (f-pg), tandjung mengatakan, f-pg membentuk tim untuk menyiapkan pendapat akhir fraksi. "
saya minta mereka (tim) supaya betul-betul berpegang pada substansi yang disampaikan presiden dan mempelajari apakah alasan yang disampaikan presiden cukup kuat atau tidak.
semua pendekatannya harus bersifat konstitusional dan ditinjau secara obyektif.
misalnya tentang legalitas panitia khusus, apakah betul.
dari patut diduga menjadi sungguh melanggar haluan negara, ini yang perlu kami pelajari dan diperdalam fraksi cukup kuat atau tidak," ujarnya.
  secara terpisah, ketua mpr amien rais kepada pers di jakarta mengatakan, kompromi politik harus dilihat secara hati-hati.
ia khawatir kompromi politik hanya akan menjadi "dagang sapi" atau "dagang kuda" yang bisa mencelakakan rakyat karena tidak menyentuh inti persoalannya.
  amien mengaku dirinya sangat kecewa terhadap jawaban presiden abdurrahman wahid atas memorandum i dpr.
di dalam jawaban itu, ada beberapa hal yang sangat fatal.
ia menyebutkan, dalam jawabannya, presiden membenarkan bahwa sumbangan pribadi bisa diterima oleh seorang kepala negara tanpa pertanggungjawaban publiknya.
  padahal, hal semacam itu merupakan inti dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
   menyeluruh   ketua umum dpp partai kebangkitan bangsa (pkb) matori abdul djalil mengatakan, kompromi politik harus bersifat menyeluruh. "
meskipun ada kompromi, misalnya, pembagian kekuasaan, tanpa moratorium politik, instabilitas akan tetap terjadi.
oleh sebab itu, kompromi politik harus dilakukan dengan kesadaran masing-masing pihak untuk duduk bersama, lalu membicarakan masalah bangsa secara jernih.
bentuk komprominya seperti apa, ya,  monggo ," katanya.
 pengamat sosial politik prof dr soetandyo wignjosoebroto dari universitas airlangga (unair) surabaya menegaskan, perbedaan pendapat antara dpr dan presiden harus dilakukan melalui kompromi dan negosiasi politik.
persoalan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan konfrontasi total.
bila itu dilakukan yang menang akan mendapatkan semuanya dan pihak yang kalah akan kehilangan semuanya.
 soal bagaimana kompromi politik itu dilakukan, menurut soetandyo, terserah kepada tokoh-tokoh politik yang melakukan itu.
namun, yang jelas rakyat berharap bahwa masalah ini diselesaikan dengan kompromi, tidak bisa dengan cara menang-menangan.
  sedangkan wakil ketua dpr muhaimin iskandar berpendapat, pendelegasian tugas sehari-hari oleh presiden kepada wakil presiden seperti yang diamanatkan keppres 121/2000 memang belum efektif.
 soal pembagian tugas itu, menurut muhaimin, apabila konteksnya pembagian kekuasaan, maka konstitusi belum mengaturnya.
akan tetapi, kalau  content -nya adalah penugasan pada hal-hal praktis, itu masih bisa dibicarakan, meskipun pada akhirnya kompromi politik itu menjadi tema penting sebagai pintu masuk rekonsiliasi.
muhaimin sendiri menyarankan agar dilakukan amandemen terhadap keppres 121/ 2000 untuk mempertegas adanya pembagian tugas itu.
  kabinet koalisi    pemrakarsa forum curah pendapat yang menjadi motor kaukus 11 november, kwik kian gie mengusulkan pembentukan sebuah kabinet pelangi yang merupakan koalisi dari partai-partai.
komposisi kabinet itu diharapkan bisa mencerminkan realitas kekuatan politik di parlemen.
sebelum sampai ke terbentuknya kabinet koalisi, partai-partai yang akan membangun koalisi harus lebih dahulu membahas dan menyepakati platform bersama untuk membawa indonesia keluar dari krisis multidimensi.
 pandangan mantan menko ekuin itu disampaikan dalam dialog yang diadakan editor's club di jakarta, rabu.
dalam dialog itu, hadir anggota kaukus seperti bachtiar chamsyah, fahmi idris, hartono mardjono, bambang sudibyo, alvin lie, dan ali marwan hanan.
 dalam dialog yang dipandu eros djarot, kwik merasa heran dengan opini yang berkembang di media massa dengan mengutip pendapat pengamat politik, yang memberikan kesan seakan-akan politisi hanya bisa ribut dan terus-menerus bertengkar.
pendapat demikian, menurut kwik, tidak sepenuhnya benar.
menurut kwik, diskusi-diskusi dalam kaukus betul-betul bersemangat untuk mencari solusi guna membawa indonesia keluar dari krisis multidimensi.
 kwik mengatakan, di sebuah negara, di mana tidak terdapat mayoritas tunggal, kabinet yang harus dibentuk adalah kabinet koalisi yang kalau bisa terdiri dari 100 persen anggota partai yang mencerminkan kekuatan riil di parlemen.
  kaukus telah merumuskan 10 butir masalah yang bisa digunakan untuk menyusun platform bersama.
kesepuluh butir itu meliputi keutuhan negara kesatuan republik indonesia (nkri), pemantapan peran tni/polri dalam menghadapi ancaman, penegakan negara hukum, pemberantasan kkn, otonomi daerah yang proporsional dalam nkri, keadilan sosial ekonomi, politik luar negeri, hubungan dengan masyarakat ekonomi internasional, utang luar negeri yang sudah mencapai 85 milyar dollar as, dan sistem lalu lintas devisa.