mungkin awalnya adalah salah persepsi atau cara pandang.
pemerintah daerah (pemda) dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) memandang keberadaan "bumn murni" akan memberikan kontribusi langsung yang signifikan bagi perekonomian daerah, khususnya pendapatan asli daerah (pad).
jelas argumen ini tak beralasan karena tak ada ketentuan yang mengatur pembagian pendapatan atau keuntungan antara pemerintah pusat dengan daerah di mana bumn itu berlokasi.