menurut sudarsono, draf revisi ini belum disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat (dpr).
wakil ketua komisi ii dpr-mitra kerja mendagri-ferry mursyidan baldan (fraksi partai golkar) juga mengatakan hal yang sama.
hanya saja, dalam rapat konsultasi akhir tahun lalu, mendagri secara umum telah menyampaikan rencana revisi uu no 22/1999.
komisi ii, menurut ferry, akan mengadakan rapat dengan mendagri tanggal 4 februari 2002, antara lain untuk memperdalam soal otonomi daerah tersebut.