ia menambahkan, paradigma yang mengatur yang tidak-tidak itu meliputi perubahan uud 1945 dapat dilakukan asal tidak mengubah pembukaan, tidak mengubah bentuk negara kesatuan, atau tidak mengubah sistem presidensial.
akan tetapi, hal-hal ini seharusnya bukan menjadi paradigma perubahan konstitusi.
semua itu adalah isu krusial yang harus dipertahankan dalam perubahan konstitusi nanti.