di sela-sela rapat pah ii rabu siang, agus tjondro prayitno menjelaskan bahwa kewenangan mpr hanya ada tiga dan tidak ada lagi kewenangan untuk membuat ketetapan mpr kalau sudah diatur di konstitusi. "
kalau pdi-p zakelijk (tegas-red) kok.
uud sudah mengatur begitu, diuji secara letterlijk (harfiah-red) hukum juga begitu.
di pah i teman-teman selain pdi-p hampir sama pendapatnya tentang bahwa mpr yang sekarang, meskipun produk pemilihan umum 1999, kewenangannya sudah terbatas.
tetapi di pah ii lain.
cuma pdi-p yang ngomong begitu," tururnya.