anggota fraksi partai bulan bintang hartono mardjono menambahkan, mpr sebenarnya bisa mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya untuk menggelar si mpr, dan tidak usah menunggu proses memorandum.
hartono kemudian menyebut adanya pasal 50 ayat 3a, pasal 32 ayat b, dan pasal 33 tata tertib mpr, yang memungkinkan mpr menggelar si mpr.