sidang tahunan (st) dan sidang istimewa (si) mpr dimungkinkan disatukan pelaksanaannya pada tanggal 1 agustus 2001.
selain untuk efisiensi biaya, materi untuk st mpr 2001 sudah disiapkan, baik oleh panitia ad hoc (pah) i maupun pah ii.
dengan demikian, si mpr tidak sekadar melaksanakan pertanggungjawaban presiden, tetapi diikuti program-program nyata sebagai  guidance  (arahan) pemerintah.
 pandangan itu disampaikan ketua badan legislasi dpr zain badjeber, sekretaris pah i ali masykur musa, dan anggota pah i, theo l sambuaga, kamis (28/6).
akan tetapi, ketua pah i jacob tobing berpendapat, pelaksanaan si dan st mpr akan sangat sulit disatukan mengingat materi-materi st mpr perlu dipersiapkan secara serius.
  di tempat terpisah, ketua dewan pertimbangan agung (dpa) achmad tirtosudiro berpendapat, st sebaiknya dilaksanakan berurutan dengan si mpr pada bulan agustus 2001.
dengan demikian, setelah persoalan kepemimpinan ( leadership ) dituntaskan di si mpr, langsung ada program-program yang jelas sampai 2004 yang telah dibahas dalam st mpr.
 "kalau bisa diadakan, sebaiknya dalam satu bulan ada si mpr dan st mpr, berurutan bisa beda tiga hari atau berapa.
yang sudah ditentukan, kan, tanggal 1 agustus 2001 si mpr.
apakah tiga hari kemudian, apakah seminggu kemudian, jadi mereka masih ada di sini.
juga menghemat biaya," kata achmad tirtosudiro di sela-sela rapat dpa dengan letjen johny j lumintang, jenderal (pol-purn) kunarto, abu hartono, dan salim said di gedung dpa.
  menurut sambuaga, kemungkinan dilaksanakannya st dan si mpr bersamaan karena dalam peraturan tata tertib mpr yang tertuang dalam ketetapan (tap) mpr nomor ii/mpr/ 2000, tidak secara eksplisit disebutkan bulan yang pasti untuk pelaksanaan st mpr.
sedang tata tertib mpr mengenal adanya tiga macam sidang, yakni sidang umum, si, dan st mpr.
diakui, ada usulan pelaksanaan st mpr pada bulan november 2001 atau sebelum puasa.
  "tetapi, kalau st mpr dipercepat menjadi bulan agustus, tugas pah i yang menyelesaikan amandemen konstitusi dan pah ii yang sudah menyiapkan sejumlah rantap (rancangan ketetapan) akan cepat selesai.
selain itu, juga akan ada program nyata yang harus dilakukan pemerintah pasca-si mpr karena st dimungkinkan memberi arahan-arahan kepada lembaga tinggi negara, termasuk kepada presiden," papar sambuaga.
 meski demikian, sambuaga mengingatkan, siapa pun presiden pasca-si mpr tidak harus dituntut memberikan  progress report-nya sebab belum ada yang perlu dipertanggungjawabkan. "
apalagi kalau presiden nanti presiden yang baru, apa yang harus dipertanggungjawabkannya?"
katanya dengan nada bertanya.
  3 juli 2001   dalam rapat pah i bp mpr juga mengemuka keinginan untuk menetapkan waktu pelaksanaan st mpr.
anggota pah i dari fraksi ppp, lukman hakim saifuddin, misalnya, mengusulkan agar dalam rapat pleno bp mpr 3 juli mendatang, pelaksanaan st mpr langsung ditetapkan.
pada rapat konsultasi pimpinan bp mpr, pimpinan pah, dan pimpinan fraksi mpr 31 mei lalu, ketua mpr amien rais mengatakan, pelaksanaan st mpr dilaksanakan satu sampai dua bulan setelah si mpr.
  atas pernyataan lukman, jacob tobing mengatakan, tanggal 3 juli 2001 tidak diagendakan untuk menetapkan kapan st mpr dilaksanakan. "
tanggal 3 juli itu putusan soal materi-materi si mpr yang dihasilkan pah," katanya.
 ali masykur musa menganggap disatukannya si dan st mpr merupakan pikiran yang bagus sehingga majelis tidak memberi contoh terhadap penghamburan uang negara untuk kepentingan sesaat yang belum tentu menjadi kepentingan masyarakat banyak.
tentang penentuan kapan st mpr dilaksanakan, ali berharap dalam waktu yang tidak lama lagi akan diputuskan, yakni dibawa dalam rapat pimpinan badan pekerja (bp) mpr dengan pimpinan panitia ad hoc (pah) untuk diambil keputusan.
sedangkan pah i dan pah ii dapat segera bekerja tanpa harus menunggu jadwal pelaksanaan si mpr.
 ali berpendapat, keputusan dilaksanakan st mpr dapat dilakukan dalam rapat pleno bp mpr 3 juli 2001.
alasannya, rapat pleno bp mpr cukup representatif untuk mengambil keputusan disatukannya si dan st mpr. "
kalaupun ada jeda antara si dan st mpr, waktunya tidak terlalu lama," katanya.
  sebelum puasa   jacob tobing mengakui, keinginan menyatukan si dan st mpr sudah pernah dibahas, tetapi tidak disepakati sebab materinya memerlukan kesiapan.
oleh karena keadaan, katanya, prioritas yang diutamakan adalah yang menyangkut si mpr dan itu memerlukan waktu dan konsentrasi pemikiran. "
jadi, diperlukan waktu yang lebih terfokus karena materinya pun penting, seperti materi perubahan konsitusi di pah i dan sejumlah rantap penting di pah ii," katanya.
 tobing memperkirakan, pelaksanaan st mpr sebelum bulan puasa 2001 dan tidak langsung setelah si mpr.
tentang efisiensi, kalau dinilai dari nilai rupiah tidak jauh berbeda.
akan tetapi, yang lebih penting, katanya, mpr memerlukan konsentrasi yang penuh dalam mempersiapkan materi st.
 ditanya bahwa materi pah i dan pah ii sudah dipersiapkan, tobing menjelaskan, pembahasan belum selesai sebab telanjur masuk pembahasan materi untuk si mpr.
keputusan dilaksanakannya st mpr juga tidak dapat dilakukan pada rapat pleno bp mpr 3 juli mendatang karena harus dibicarakan fraksi-fraksi bersama mpr.
kalau sudah ada kesepakatan, katanya, bp tidak sulit lagi untuk memutuskan kapan dan apa pertimbangannya.
 achmad tirtosudiro berpendapat, yang lebih penting adalah memikirkan  what next after  penyelesaian  leadership  nasional yang sudah dihasilkan si mpr. "
apakah ada pergantian pimpinan atau tidak harus ada program yang lebih baik daripada yang sekarang," katanya.
 secara konkret, tirtosudiro mengemukakan, pertanggungjawaban presiden tetap dilaksanakan di si mpr, tetapi penyusunan kabinet dan program yang akan dilaksanakan sebaiknya dilaksanakan di st mpr. "
kalau digabung, agenda si mpr sudah jelas untuk menyelesaikan kepemimpinan nasional.
untuk lebih padat lagi, terutama untuk program sampai 2004 harus ada sidang tersendiri lagi, dan itu bagus dibahas di st mpr," ujarnya.
 ditanya apakah dpa sudah menyarankan sesuatu kepada presiden menyangkut si mpr, tirtosudiro mengatakan, semuanya menunggu hasil si mpr karena belum ada yang bisa memastikan solusinya apa. "
kalau kami mengharapkan direspons dengan arif bijaksana, dan sebaiknya hadir.
kalau hadir itu ada kemungkinan penjelasannya bisa diterima.
tetapi, kalau tidak hadir, susah dong mengharapkan sikap mpr menolong presiden," tandasnya.