widyo hari murdianto mencontohkan keberadaan dpd.
sesuai perubahan uud 1945, dpd bukan hanya merepresentasikan daerah, tetapi juga diberikan hak dan wewenang untuk ikut membahas rancangan undang-undang (ruu) yang terkait dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah.
tetapi, dpd tak diberikan wewenang untuk ikut mengesahkan uu.