rapat kerja nasional (rakernas) partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) yang berakhir hari sabtu (14/7) di jakarta, menegaskan sikap partai yang memberikan dukungan kepada pimpinan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) untuk dapat mengupayakan pelaksanaan sidang istimewa (si) mpr sebelum tanggal 1 agustus 2001.
namun dukungan percepatan pelaksanaan si mpr ini diikuti persyaratan.
 ketua dewan pimpinan pusat (dpp) pdi-p theo syafei yang membacakan pokok pikiran rakernas menyebutkan, syaratnya adalah bila kondisi kehidupan bangsa dan negara dianggap semakin memburuk sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari tindakan dan kebijakan presiden abdurrahman wahid.
 rakernas yang berlangsung sejak hari kamis itu ditutup oleh sekretaris jenderal (sek-jen) pdi-p sutjipto.
 pelaksanaan rakernas yang dibuka ketua umum pdi-p megawati soekarnoputri itu mendapat pengawalan ketat anggota satuan tugas (satgas) pdi-p dan kepolisian.
di depan hotel aryaduta tempat rakernas digelar pun, dipasang barikade kawat berduri.
pada penutupan rakernas kemarin, tidak terlihat unjuk rasa dari warga atau simpatisan pdi-p, seperti yang terjadi sehari sebelumnya.
 sutjipto menegaskan, pdi-p sudah mengambil keputusan menyetujui pelaksanaan si mpr.
hal itu sebagai konsekuensi logis diberikannya memorandum pertama dan memorandum kedua kepada presiden abdurrahman wahid.
ia menyerukan agar kader maupun simpatisan pdi-p mengamankan keputusan partai.
 sekjen pdi-p menegaskan, seluruh kader yang kini berada di mpr/dpr solid dan bersatu padu, seperti sewaktu sidang umum (su) mpr tahun 1999.
 "selama ini diembuskan oleh pihak tertentu, seolah-olah ada perpecahan di tubuh pdi-p.
tolong ini diklarifikasi.
saya pun yakin, menghadapi si mpr seluruh anggota fraksi pdi-p tetap solid.
perbedaan kecil memang ada.
namun, ke luar, seluruh kader pdi-p tetap solid dan loyal kepada partai," katanya.
 sutjipto mengingatkan, sampai waktu ini memang masih ada pihak-pihak yang mempersoalkan keabsahan pelaksanaan si mpr.
pelaksanaan si mpr seolah-olah dinilai tidak konstitusional.
  "saya tegaskan, yang paling berhak menyatakan konstitusional atau tidaknya si mpr itu, ya, si mpr atau mpr itu sendiri," tandas wakil ketua mpr tersebut.
  hasilkan pemerintahan   tidak hanya mendukung percepatan si mpr dengan syarat tertentu, rakernas pdi-p pun memberikan mandat dan kewenangan penuh kepada ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri, dengan tetap berpedoman pada keputusan kongres partai di bali dan semarang, untuk mengambil keputusan, kebijakan, dan tindakan politik partai dalam rangka si mpr bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar (uud) 1945.
  rakernas juga mendukung penuh kebijakan dan langkah yang telah diambil fraksi pdi-p dpr/mpr, maupun dewan pimpinan pusat (dpp) pdi-p dalam rangka proses menuju si mpr tahun 2001.
 theo syafei menambahkan, rakernas mengimbau seluruh pemimpin nasional dan rakyat agar menghindarkan penggunaan kekerasan dalam proses penyelesaian masalah bangsa, dengan tetap berpegang teguh pada mekanisme konstitusi dan prinsip demokrasi.
anggota mpr juga diminta dapat menempatkan jati dirinya sebagai negarawan yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara secara keseluruhan, daripada kepentingan subyektif kelompok/golongan.
 rekomendasi rakernas pdi-p secara tak langsung menggambarkan si mpr sebagai akhir pemerintahan abdurrahman wahid.
theo menyatakan, "mengharapkan agar si mpr dapat menghasilkan pemerintahan yang  legitimate , efektif, bebas dari kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme- red ), dan memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan bangsa."
 si mpr, demikian theo, diharapkan dapat menjadi momentum penegakan kembali keindonesiaan sebagai fondasi dasar dalam pengaturan hubungan sosial, ekonomi, dan politik, sesama warga bangsa.
rakernas meminta fraksi pdi-p mpr dalam sidang tahunan (st) mpr mendatang untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan nomor xxxiii/mprs/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden soekarno.
  pertemuan partai   seusai rakernas, sutjipto kepada wartawan mengatakan, prakarsa ketua umum pdi-p untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan partai yang lain -terutama dalam upaya penyelesaian masalah bangsa- tetap akan digelar.
pertemuan tersebut akan dilakukan dua atau tiga hari sebelum si mpr berlangsung.
 "kalau si mpr dilakukan sebelum tanggal 1 agustus, ya, pertemuan dengan pimpinan partai lain itu tetap akan dilakukan.
patokannya, ya, dua atau tiga hari sebelum si mpr," jelasnya lagi.
 dalam rakernas, kata sutjipto, tak dibicarakan siapa yang akan didukung pdi-p menjadi wakil presiden (wapres) mendampingi megawati bila dipercaya memimpin bangsa dan negara ini. "
persoalan wapres tak dibicarakan.
yang jelas, apabila dipercaya memimpin negara ini, ibu megawati akan melibatkan seluruh potensi terbaik bangsa.
bahkan, tak tertutup kemungkinan dalam kabinet yang disusun ibu megawati, kalau beliau dipercayai, jumlah menteri dari pdi-p lebih sedikit dibanding dari partai atau kelompok lain," tutur mantan ketua pdi-p jawa timur tersebut.
  perkiraan tandjung   sehari sebelumnya, ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan ketua umum dpp pdi-p kamis sore, di rumah dinas wakil presiden di jalan teuku umar, jakarta.
dalam pertemuan itu, megawati mengisyaratkan bahwa pertemuan para pimpinan partai politik yang diprakarsai pdi-p diperkirakan digelar sekitar tanggal 20 juli 2001.
  "saya (melakukan) komunikasi dengan megawati karena sudah agak lama tidak ketemu dengan beliau.
saya juga memberitahu beliau bahwa saya pernah bertemu gus dur (abdurrahman wahid- red )," kata tandjung, jumat, di gedung mpr/dpr.
  ia menjelaskan, dalam pertemuan dengan megawati itu, dia menyampaikan pemikiran sebagaimana yang disampaikannya kepada presiden abdurrahman wahid.
disebutkan, pemikiran tentang salah satu opsi pemecahan masalah berupa pelimpahan tugas dan wewenang dari presiden abdurrahman wahid kepada wapres megawati, sebagai solusi yang paling baik dan berisiko paling kecil.
  "mbak mega belum memberikan tanggapan secara langsung.
beliau mendengar saja.
kemudian kita beralih ke pembicaraan soal lain," ungkapnya.
  tandjung menambahkan, dirinya juga menanyakan kepada megawati mengenai rencana pertemuan para ketua umum partai politik yang digagas pdi- perjuangan.
megawati, sebagaimana dikatakan tandjung, mengisyaratkan akan segera menggelar pertemuan tersebut.
  "saya mengingatkan beliau (megawati- red ) tentang pertemuan itu dan beliau mengatakan bahwa insya allah akan ada pertemuan.
tinggal mencari waktunya saja," kata tandjung.