sementara, didi suprianto mengatakan, dengan tidak adanya kewenangan untuk mengakses langsung data 33 obligor, tbh pkps tidak dapat melakukan tugasnya untuk memanggil langsung obligor. "
saya mendengar bahwa tbh yang merencanakan untuk memanggil obligor ditolak oleh bppn.
bagaimana mungkin mereka bisa memberikan rekomendasi yang baik dan mendalam jika tak bisa memanggil obligor?"
katanya.