mahkamah agung (ma), melalui majelis hakim agung yang diketuai ny asma samik ibrahim dalam putusannya hari selasa (31/7), menolak gugatan pijar keadilan untuk membubarkan maupun mencabut hak partai golongan karya (golkar) mengikuti pemilihan umum (pemilu) 2004.
dengan putusan itu, berarti partai golkar tetap sah sebagai partai politik (parpol) dan tetap berhak mengikuti pemilu 2004 atau pemilu yang diadakan sebelum tahun tersebut.
putusan yang dibacakan asma samik secara bergantian dengan empat anggota majelis hakim agung yang lainnya, yakni laica marzuki, artidjo alkostar, tjung abdul mutallib, dan abdul rahman saleh, itu segera disambut suka cita oleh simpatisan golkar yang memenuhi ruang sidang di gedung ma.
ketua umum partai golkar akbar tandjung yang didampingi pengurus partai berlambang pohon beringin, seperti agung laksono, theo l sambuaga, dan andi mattalatta, langsung dipeluk oleh sejumlah pendukungnya.
 pengunjung dan pers pun langsung mengerumuni tandjung.
padahal, persidangan belum selesai sehingga asma samik terpaksa mengetukkan palu berkali-kali, meminta perhatian pengunjung.
pada saat gaduh itu dua mahasiswa, seorang di antaranya memakai jaket kuning universitas indonesia (ui), melemparkan seekor ayam betina berwarna hitam kepada hakim agung.
namun, ayam itu jatuh tepat di depan tempat duduk kuasa hukum partai golkar.
 ayam hitam itu sempat berlarian dalam ruang sidang, di hadapan majelis hakim agung.
sebagian pengunjung dan petugas keamanan dalam ma pun berhamburan mencoba menangkap ayam itu.
ini membikin suasana persidangan semakin gaduh.
 ruhut sitompul, seorang kuasa hukum golkar, mengajukan protes atas penghinaan tersebut.
dua mahasiswa yang melemparkan ayam itu pun langsung dikerubuti pengunjung dan aparat keamanan.
bahkan, seorang pengunjung sempat memukul keduanya.
  kedua mahasiswa tersebut, diketahui bernama lutfi awaluddin dan aganda a chaniago, diamankan ke pos pengamanan intern ma.
setelah persidangan, keduanya pun dibawa aparat kepolisian ke kepolisian daerah (polda) metro jaya untuk diperiksa lebih lanjut karena diduga melakukan  contempt of court  (pelecehan pengadilan).
ayam betina hitam itu melambangkan ma yang tidak berani.
 ketika sidang berlangsung, massa yang berasal dari fam ui, masyarakat muslim pinggiran (mampir), dan sekelompok massa lain menggelar aksi di jalan depan gedung ma, menuntut pembubaran golkar dan penyitaan aset pejabat orde baru untuk dibagikan kepada rakyat.
mereka berhadapan dengan puluhan massa lain, yang tergabung dalam komite penegak demokrasi dan konstitusi (kpdk), yang menuntut tidak adanya pembubaran partai, karena pembubaran partai adalah bentuk otoriter baru.
 kedua kelompok massa yang semula cuma berhadapan itu akhirnya bentrok.
aparat terpaksa membubarkan massa, terutama dari kelompok fam ui dan massa yang menuntut pembubaran partai golkar, dengan melepaskan lebih dari lima tembakan dengan peluru hampa.
massa berlari menyelamatkan diri ke arah museum nasional (monas).
aparat pun mengejar mereka dan tampak beberapa kali, dengan rotan, memukul massa yang tertangkap.
  penggugat berhak   gugatan pembubaran serta pencabutan hak partai golkar mengikuti pemilu 2004 diajukan pijar keadilan yang dipimpin advokat ro tambunan.
pijar keadilan adalah gabungan lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan pribadi yang seluruhnya berjumlah 62 penggugat.
saat mulai persidangan, seorang penggugat yang bernama leili t sianipar tidak diikutsertakan karena belum memberikan surat kuasa.
 penggugat meminta partai golkar dibubarkan atau tidak diikutkan dalam pemilu 2004 karena menerima dana sebesar rp 90 milyar dari dana nonbudgeter badan urusan logistik (bulog), rp 15 milyar dari skandal bank bali (bb), dan rp 1 milyar dari aa baramuli.
pemberian dana itu melanggar undang-undang (uu) nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik.
 tim penasihat hukum golkar dalam eksepsi meminta majelis hakim agung menolak gugatan itu, antara lain karena sianipar batal menjadi penggugat dan gugatan tak diperbarui.
akan tetapi, dalam pertimbangannya, majelis hakim agung menyatakan, pencabutan nama sianipar dalam daftar penggugat tidak meniadakan keabsahan gugatan itu.
penggugat tetap berhak mengajukan gugatan terhadap partai golkar.
 walaupun demikian, majelis hakim agung menyatakan, dari seluruh penggugat yang meminta ma membubarkan atau mencabut hak golkar untuk mengikuti pemilu 2004 itu, ternyata tidak semuanya menyerahkan surat kuasa khusus.
hanya sepuluh penggugat yang memberikan kuasa khusus sehingga merekalah yang secara hukum berkapasitas sebagai penggugat.
 majelis hakim agung juga menolak dalil penasihat hukum golkar yang menyatakan ma tidak berhak menyidangkan perkara itu.
sesuai uu no 2/1999, menurut majelis, ma berhak melakukan pengawasan terhadap parpol.
pengawasan itu tidak diatur secara rinci sehingga ma dapat merumuskan sendiri cara pengawasannya, antara lain dengan membuat peraturan ma nomor 2 tahun 1999 sebagai arahan jalannya persidangan tersebut.
sebab itu, ma berwenang mengadili gugatan pijar keadilan.
 majelis hakim agung juga menilai,  opening statement  yang dibuat penasihat hukum golkar dalam pembelaannya tidak lazim dalam beracara di pengadilan.
sebab itu, pernyataan terbuka itu tidak dibahas dalam putusan dan dianggap hanya sebagai suasana baru dalam persidangan.
  bukti tidak memadai   pada pokok perkara, majelis hakim agung menolak pembubaran atau pencabutan hak partai golkar mengikuti pemilu 2004, karena penggugat dan tergugat (partai golkar) mengajukan saksi dan bukti yang tidak memadai untuk membuktikan kebenaran adanya penerimaan dana kampanye pemilu 1999 oleh golkar yang melampaui aturan uu no 2/1999.
golkar oleh pijar keadilan diduga menerima dana rp 15 milyar dari skandal bank bali, rp 90 milyar dari bulog, dan rp 1 milyar dari aa baramuli.
 akan tetapi, penggugat hanya menyerahkan 23 lembar bukti surat-surat yang keseluruhannya berbentuk fotokopi.
bukti surat itu pun tak dilegalisir.
padahal, ini merupakan persyaratan agar bukti fotokopi surat bisa dianggap sah dalam persidangan.
penggugat pun tidak dapat menunjukkan surat-surat asli dari bukti-bukti itu sehingga seluruh bukti yang diajukan tidak mempunyai makna secara hukum.
 pijar keadilan pun menyerahkan rekaman vcd ( video compact disc ) dialog interaktif sri bintang pamungkas, seorang penggugat dengan aa baramuli.
dalam dialog itu, baramuli mengakui memberikan sumbangan kepada partai golkar di sulawesi tenggara.
akan tetapi, dialog itu muncul pada desember 1998 atau sebelum uu no 2/1999 berlaku sehingga tak bisa dinilai sebagai bukti.
 demikian juga dari enam saksi yang dihadirkan pengugat, antara lain sri bintang dan anggota komisi pemilihan umum (kpu) hadidjojo nitimihardjo, majelis hakim agung menilai, tak ada yang mengetahui atau melihat sendiri golkar menerima dana dari bulog, skandal bank bali, dan baramuli.
saksi memang ada yang melihat secara simbolis baramuli menyerahkan dana di sultra.
namun, mereka tak mengetahui ada atau tidaknya dana tersebut.
  kelemahan penggugat   anggota kpu hamid awaluddin kepada  kompas  mengatakan, penolakan majelis hakim agung untuk membubarkan dan mencabut hak partai golkar mengikuti pemilu 2004 bukan karena kemampuan penasihat hukum golkar mempengaruhi opini hakim agung dan masyarakat, tetapi lebih karena kelemahan dalil maupun logika penggugat dalam membuktikan gugatannya.
ini semakin diperburuk karena penggugat tidak berhasil menghadirkan mohammad mahfud md dan rizal ramli -anggota kabinet abdurrahman wahid- yang disebut-sebut mengetahui pemberian dana rp 90 milyar dari bulog kepada golkar.
 "saya percaya, putusan tersebut murni dari majelis hakim agung, bebas dari pengaruh apa pun.
tiga hakim agung nonkarier yang terdapat dalam majelis itu, yakni laica marzuki, artidjo, serta rahman saleh, merupakan hakim agung yang berintegritas dan tak mungkin dipengaruhi atau "dibeli" oleh siapa pun," tegas hamid.
 tandjung mengaku bersyukur serta amat berbahagia dengan putusan majelis hakim agung itu.
dengan putusan itu, keberadaan golkar yang dipimpinnya sebagai parpol sah menurut hukum.
tiada lagi pihak lain yang bisa melarang partainya mengikuti pemilu 2004.
 "dengan ditolaknya gugatan pembubaran golkar oleh ma, maka tidak akan ada hambatan-hambatan yang dialami oleh partai golkar berkaitan dengan soal hukum," tegas tandjung.
putusan ma itu juga menunjukkan, golkar memenuhi persyaratan sebagai partai politik.
  tidak aktif   sementara itu, lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan (leip) dalam pernyataan pers yang ditandatangani rifqi sjarief assegaf (sekretaris eksekutif) menyayangkan sikap majelis yang tidak secara aktif membantu penggugat untuk menghadirkan saksi yang dianggap oleh penggugat -aa baramuli, haryanto sahari (pwc), rizal ramli dan mahfud- dapat membantu proses pembuktian gugatan tersebut.
 leip menegaskan, meski majelis memenangkan golkar, adalah tidak  fair  jika masyarakat langsung berprasangka bahwa hakim yang memutus perkara telah diintervensi dan menerima suap.
tiga dari lima hakim agung adalah hakim agung yang masih dapat dipercaya integritas dan kemandiriannya.
 leip juga menyesalkan tindakan pengunjung yang melemparkan ayam ke majelis hakim mengingat tindakan tersebut termasuk kategori  contempt of court.