defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2001 diperkirakan akan meningkat dari 3,7 persen ke 5 persen dari produksi domestik bruto (pdb).
hal itu disebabkan adanya asumsi dalam apbn 2001 yang meleset, ditambah kebijakan pembebasan, dan penangguhan pengenaan pajak.
  demikian menko perekonomian rizal ramli usai bertemu presiden abdurrahman wahid di istana merdeka, jakarta, rabu (4/4).
  "akan tetapi, persentase peningkatan defisit itu baru perkiraan, dengan asumsi, kita enggak  ngapa-ngapain, gitu lho , atau kalau kita tidur  doang .
namun, kalau kita bekerja, pembengkakan defisit anggaran bisa dikurangi," kata rizal.
defisit anggaran itu menunjukkan pengeluaran negara yang lebih besar dari penerimaan, yang diperkirakan sebesar rp 52,5 trilyun untuk apbn 2001.
 rizal menambahkan, jika pemerintah menggenjot penerimaan pajak, mendorong privatisasi badan usaha milik negara (bumn), mempercepat pencairan pinjaman luar negeri 17 milyar dollar as, dan melakukan penghematan, defisit tidak akan membengkak dalam jumlah besar.
  "tahun lalu, ada target atas privatisasi bumn.
akan tetapi, karena berbagai masalah, itu tidak tercapai.
sekarang kita mesti betul-betul mendorong proses privatisasi namun tetap mempertahankan kepentingan indonesia," kata rizal.
  perusahaan bumn yang dalam waktu dekat akan segera diprivatisasi-melalui penjualan saham di pasar modal-adalah pt indofarma.
  "kalau privatisasi dan restrukturisasi dipersiapkan dengan matang, dapat meningkatkan penerimaan apbn dan meningkatkan efisiensi bumn," kata menko perekonomian.
   kesadaran rendah   rizal ramli mengatakan, kemungkinan adanya penurunan sisi penerimaan pada apbn 2001.
misalnya, penerimaan pajak akan berkurang karena adanya penundaan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 10 persen di pulau batam.
  "selain itu, adanya amnesti (pengampunan) pajak dan penundaan pengenaan ppn untuk produk pertanian, dan barang-barang modal, dan sebagainya," ungkap rizal ramli.
  salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi membengkaknya defisit anggaran, ujar rizal ramli, presiden abdurrahman wahid telah meminta menko perekonomian agar mengambil langkah bersama menkeu prijadi praptosuhardjo dan dirjen pajak hadi purnomo untuk meningkatkan penerimaan pajak .
  "sampai sekarang kesadaran orang indonesia membayar pajak masih sangat rendah.
bahkan, dirjen pajak pernah mengatakan, di kawasan perumahan elite di pondok indah jakarta terdapat 100 rumah mewah, namun yang memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) hanya satu orang," kata rizal ramli.
  pihaknya, tutur rizal, sudah melakukan rapat dengan para sekjen dari setiap departemen, sebagai persiapan untuk negosiasi dengan kreditor, untuk percepatan pencairan pinjaman luar negeri untuk berbagai proyek pemerintah.
   defisit rp 77 trilyun   di tempat terpisah, mantan menteri keuangan (menkeu) bambang sudibyo memperkirakan, defisit apbn 2001 diperkirakan akan membengkak hingga mencapai rp 77 trilyun.
  "karena perkembangan keamanan, sosial, dan lingkungan usaha yang tidak kondusif, saya khawatir berbagai target penerimaan apbn tidak tercapai.
di sisi lain, pengeluaran akan membengkak.
saya perkirakan akan terjadi pembengkakan defisit, tidak kurang dari rp 77 trilyun," katanya.
 menurut bambang, merosotnya harga saham akibat kondisi yang tidak kondusif selama ini, penjualan aset-aset badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dan bumn tidak akan terpenuhi, hanya akan tercapai sekitar rp 3 trilyun.
 bambang menambahkan, dengan lingkungan bisnis yang memburuk, laba dan omzet perusahaan menurun.
akibatnya, pungutan pajak dari dunia usaha, akan hilang sekitar rp 2 trilyun.
 untuk sisi penerimaan cukai, lanjut bambang, dengan harga cengkeh yang tinggi, beberapa pabrik rokok akan sulit mendapatkan bahan baku, dan mengurangi kegiatan industrinya.
diperkirakan, sebesar rp 2 trilyun penerimaan cukai, tidak akan tercapai.
  dengan adanya subsidi bahan bakar minyak (bbm), ungkap bambang, pengeluaran pemerintah untuk subsidi itu mencapai rp 2 trilyun.
  selain itu, laba dari bumn-kalau kondisi usaha memburuk-untuk pemerintah, juga tidak akan mencapai sampai sasaran.
diperkirakan rp 2,5 trilyun target laba, juga tidak tercapai.
 menurut bambang, defisit apbn paling besar, adalah akibat dampak dari kenaikan suku bunga sbi. "
waktu menyusun apbn, bunga sertifikat bank indonesia (sbi) diasumsikan 11,5 persen.
namun, sekarang bunga sbi sudah 15,5 persen.
padahal, setiap kenaikan sbi satu persen, ada kenaikan beban bunga obligasi sebesar rp 2 trilyun yang harus dibayar pemerintah ke perbankan yang direkapitaliasi.
kini, setidaknya ada delapan trilyun rupiah yang harus dibayar pemerintah, untuk bunga obligasi," katanya.
 bambang menambahkan, sumber pendapatan untuk menutupi defisit dari pinjaman luar negeri juga sulit dilakukan. "
saya juga memprediksikan hubungan ri dengan imf yang tidak baik.
akan ada kegagalan dalam pembiayaan defisit, setidaknya sebesar rp 20 trilyun," katanya.