offering, penawaran saham kepada publik), sehingga porsi pemerintah dapat dikurangi," ujar nasution.
meskipun begitu, tidak diatur seberapa besar saham pemerintah yang harus dikurangi.
 ia juga belum dapat memastikan apakah masalah divestasi bni ini akan tercantum juga dalam  letter of intent  (loi) yang baru nanti. "
mereka bilang minggu depan baru ada pembicaraan mengenai draf loi," katanya.
  tidak keberatan   darmin nasution juga mengatakan, sejauh ini imf tidak keberatan dengan penundaan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 2,5 persen dan pemberian dana kompensasi bahan bakar minyak kepada masyarakat.
 penundaan kenaikan pajak ini tidak menjadi keberatan imf, karena saat ini sudah ada beberapa pos yang dapat menggantikannya, seperti kenaikan dividen pemerintah dari beberapa bumn dan subsidi pln yang tidak digunakan.
 "mengenai dana kompensasi bahan bakar minyak (bbm) memang belum final dibicarakan.
mengenai masalah ini, masih perlu persiapan, seperti berapa jumlah keluarga yang diberikan kompensasi, dan berapa yang akan diterima setiap warga," demikian nasution.