pemerintah jepang merencanakan akan mengurangi pinjaman luar negerinya bagi indonesia.
pengurangan pinjaman untuk indonesia ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan jepang untuk memangkas bantuan pembangunan resmi (official development assistance/oda) bagi negara-negara berkembang sebesar 10 persen pada tahun fiskal 2002.
sebagai gantinya, untuk menunjukkan komitmen jepang guna membantu pemulihan ekonomi indonesia, jepang akan menambah jumlah hibah untuk indonesia.
selain itu, jepang juga mendesak pemerintah untuk segera mempercepat penyelesaian sejumlah proyek yang dibiayai oleh pinjaman jepang, yang selama ini tertunda.
 sikap jepang ini disampaikan oleh sekjen partai demokratik liberal (ldp) -partai yang berkuasa di jepang- taku yamasaki pada pertemuan dengan menko perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti dan menteri luar negeri hassan wirayuda di jakarta, sabtu (18/8).
  "pemerintah jepang akan mengurangi pinjaman luar negerinya ke indonesia.
kemungkinan, sebagai gantinya akan memberikan hibah, tapi angkanya belum tahu," kata dorodjatun kepada pers, usai pertemuan dengan yamasaki di gedung departemen keuangan (depkeu), sabtu.
 dalam pertemuan tersebut, menurut dorodjatun, jepang juga meminta pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek yang dibiayai dengan pinjaman jepang, yang tertunda.
beberapa proyek yang terkait dengan jepang yang tertunda selama ini tercatat antara lain chandra asri petrochemical center (capc), proyek tuban, proyek listrik swasta paiton, dan proyek pembangkit listrik tanjung jati.
 jepang berharap, kemajuan dari langkah ini sudah bisa disampaikan oleh presiden megawati soekarnoputri dalam kunjungannya ke jepang, akhir september mendatang.
  "(untuk itu) kita minta proyek-proyek pemerintah jepang yang ditunda dilanjutkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
pemerintah jepang mengharapkan presiden dapat menyampaikan perkembangan yang positif saat berkunjung ke jepang, terutama mengenai penyelesaian proyek, sehingga penanaman modal dari investor jepang bisa mengalir kembali ke indonesia," tambah dorodjatun.
  rencana realistis   pada pertemuan dengan dorodjatun dan hassan wirayuda, yamasaki juga kembali mendesak pemerintah untuk segera menyusun suatu rencana yang realistis mengenai pembayaran kembali utang luar negeri indonesia yang sangat besar sekarang ini.
  yamasaki, dikutip  jiji press , menegaskan, jepang tidak bisa mengabaikan begitu saja masalah utang indonesia dan membiarkan indonesia terus menikmati kepercayaan masyarakat internasional.
terhadap sikap jepang ini, dorodjatun, menurut yamasaki, hanya mengatakan isu tersebut kini tengah didiskusikan dengan pemerintah.
 desakan jepang ini juga sudah disampaikan oleh yamasaki dalam pertemuannya dengan presiden megawati dan wakil presiden hamzah haz sebelumnya.
dalam pertemuan dengan megawati, kamis lalu, yamasaki sudah mendesak pemerintah untuk tidak mengupayakan pemotongan utang ( debt reductions ) dari negara-negara kreditor.
yang perlu dilakukan indonesia, menurut dia, justru menyusun suatu program pembayaran kembali utang yang  viable  (bisa berjalan).
 jepang merupakan negara kreditor terbesar sekaligus investor terbesar di indonesia, dengan utang yang sudah disalurkan hingga maret 2001mencapai 3,452 trilyun yen dalam 598 proyek.
dari sekitar 5 milyar dollar as komitmen pinjaman kelompok donor consultative group on indonesia (cgi) yang diperoleh indonesia setiap tahunnya, sekitar 20-40 persen merupakan kontribusi jepang.
  peran jepang juga menonjol dalam penjadwalan kembali utang pemerintah di forum paris club.
dari 5,8 milyar dollar utang pemerintah yang disepakati untuk dijadwalkan kembali pada pertemuan paris club ii di paris, april 2000, sekitar 2,9 milyar dollar as merupakan utang pada jepang.
  sikap jepang yang menolak pemotongan atau penghapusan sebagian utang itu sendiri bukan hal baru.
selama ini, jepang menolak ide tersebut karena konstitusi jepang memang tidak membolehkan hal ini, kendati dalam praktiknya jepang pernah memberikan pengurangan utang pada filipina.
  ketimbang memberikan potongan utang pada indonesia, jepang selama ini lebih memilih untuk menambah pemberian pinjaman baru, dengan harapan perekonomian indonesia tetap bergulir dan kapasitas indonesia untuk membayar kembali utang yang ada akan membaik.
 sikap senada sebelumnya juga disampaikan oleh bank dunia.
kepala perwakilan bank dunia di jakarta mark baird dalam pernyataannya di sydney, pekan lalu, kembali menanggapi dingin ide pemotongan utang indonesia.
baird mengatakan, pemotongan utang bukan solusi tepat untuk problem utang indonesia dan indonesia dinilai juga tidak memerlukannya.
 menurut baird, yang lebih diperlukan indonesia adalah menjaga kesinambungan akses ke pasar modal internasional, berhati-hati membuat pinjaman baru, memberantas korupsi untuk menjamin bahwa utang luar negeri yang sangat mahal tidak dihambur-hamburkan, serta memperkuat kapasitas perekonomian untuk bisa membayar utang di masa mendatang.
 pernyataan baird ini bernada membantah pernyataan menlu australia alexander downer sebelumnya.
downer sebelumnya mengatakan,   australia dan bank dunia tengah melakukan kajian bersama terhadap utang indonesia dan kemungkinan langkah yang bisa ditempuh masyarakat internasional untuk meringankan beban utang tersebut.
 termasuk yang dijajaki, kemungkinan indonesia memperoleh keringanan utang di luar yang sudah disepakati di paris club.
kajian ini, menurut downer, dilakukan karena adanya keyakinan sejumlah lembaga bantuan dan kreditor bahwa utang yang diterima indonesia selama ini sebagian telah dikorup oleh pejabat pemerintah.
 jumlah utang yang dinilai layak untuk diampuni sekitar 30 milyar dollar as, atau sepertiga dari utang luar negeri yang menurut bank dunia telah dikorup oleh rezim pemerintahan soeharto.
  paris club tak cukup   presiden megawati pada pidato kenegaraan pekan lalu mengakui, beberapa perjanjian internasonal yang semula dibuat dengan semangat saling menguntungkan, kini ternyata sangat memberatkan pemerintah.
oleh karena itu, ada pemikiran untuk meminta penyesuaian atas perjanjian-perjanjian tersebut, agar ada ruang bernapas bagi pemerintah.
megawati tak menyebutkan apakah permintaan penghapusan utang termasuk di dalam penyesuaian yang dimaksud.
  pengamat ekonomi tony prasetiantono mengatakan, pernyataan downer bisa dipahami.
posisi australia yang bukan kreditor besar bagi indonesia menempatkannya dalam posisi  nothing to lose  jika utang indonesia diringankan.
  adapun sikap jepang yang menentang pemotongan utang, menurut tony, disebabkan karena jepang masih memegang wacana bahwa "indonesia bukan negara miskin, indonesia masih mempunyai kekayaan alam yang luar biasa seperti natuna, sehingga tidak pantas mendapat pemotongan utang".
tony, sendiri berpendapat, sikap australia yang menggambarkan kemajuan dari sikap sebagian kreditor perlu direspons oleh pemerintahan baru dengan menyosialisasikannya ke kreditor lain.
 "kita memang akan berusaha membayar utang, namun beban utang luar negeri pemerintah 70 milyar dollar as itu, yang harus dicicil sekitar 8 milyar dollar as atau sekitar rp 70 trilyun setahun.
ditambah utang domestik berupa obligasi pemerintah rp 600 trilyun, yang pembayaran bunganya juga sekitar rp 70 trilyun per tahun, jelas teramat berat bagi apbn.
kombinasi pembayaran kedua jenis utang itu, yakni rp 140 trilyun, ekuivalen dengan 50 persen dari volume apbn kita sekarang yang rp 285 trilyun," kata tony.
 dengan beban utang sebesar itu, ia mempertanyakan bagaimana indonesia akan membangun ekonomi.
argumentasi bahwa anggaran pemerintah habis untuk membayar utang inilah yang menurut tony harus diartikulasikan dalam diskusi dengan para kreditor, terutama jepang.
 "memang benar bahwa kita tidaklah miskin-miskin amat.
pendapatan per kapita kita sekarang antara 600 hingga 700 dollar as.
namun, kalau kita menengok komposisi apbn yang jebol untuk membayar utang, rasanya wajar kita mendapatkan kelonggaran yang lebih besar daripada sekadar paris club," kata tony.