secara terpisah, wakil bendahara fraksi partai golongan karya (f-pg) berny tamara menegaskan, akbar tandjung tidak perlu mundur atau non-aktif dari jabatan ketua dpr.
sebab, selain tata tertib dpr tidak mengatur keharusan non-aktif tersebut, proses hukum terhadap mantan menteri sekretaris negara (mensesneg) yang dituduh melakukan penyimpangan dana nonbudgeter badan urusan logistik (bulog) senilai rp 40 milyar tersebut berlangsung amat cepat.
kini berkas perkara akbar tandjung pun sudah siap dilimpahkan.