ditanyakan, pemberian abolisi apakah bukan merupakan preseden buruk untuk kasus yang begitu besar, kata yusril, dirinya tidak berada pada pihak yang mengambil keputusan karena kewenangan pemberian abolisi itu adalah kewenangan prerogatif presiden.
pertimbangan untuk kasus mantan presiden soeharto ini tidak murni pertimbangan legal yang harus dibuat menkeh dan ham, tetapi merupakan pertimbangan kebijakan yang harus ditempuh oleh presiden.