seluruh fraksi di dewan perwakilan rakyat (dpr) hari jumat (29/11) menyetujui rancangan undang-undang (ruu) komisi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk disahkan menjadi undang-undang (uu).
dalam ruu tersebut, dpr dan pemerintah sepakat untuk membentuk sebuah komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang mempunyai kewenangan luas dan independen, yang dalam menjalankan tugas dan wewenang bebas dari kekuasaan mana pun.
komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn) dilikuidasi menjadi bagian dari kpk.
persetujuan dpr atas ruu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diambil dalam rapat paripurna dpr yang dipimpin wakil ketua dpr tosari widjaya dan dihadiri menteri kehakiman dan hak asasi manusia yusril ihza mahendra.