pengurus besar nahdlatul ulama (pb nu) menyatakan, sikap dan perilaku elite politik, baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam rangka berdemokrasi, lebih mengesankan perebutan kepentingan politik jangka pendek.
kenyataan ini telah membawa dampak negatif yang sangat memprihatinkan, terutama di kalangan masyarakat bawah dengan terciptanya polarisasi di kalangan masyarakat serta munculnya berbagai tindak kekerasan dan kerusuhan yang mengancam negara indonesia.
 berkaitan dengan keadaan itu, pb nu sangat mengharapkan kearifan dan kesediaan elite politik mempertimbangkan keselamatan dan keutuhan bangsa. "
masing-masing pihak yang bertentangan, demi keberpihakan dan kasih sayang kepada rakyat, dimohon segera menghentikan pertikaian seraya masing-masing tidak terus berlaku mutlak-mutlakkan.
api tidak bisa dipadamkan oleh api," demikian  taushiyah  (rekomendasi) rapat pleno pb nu yang dibacakan ketua umum pb nu kh hasyim muzadi di cilegon, minggu (15/4) dini hari, yang didampingi rais syuriah kh mustofa bisri dan ketua pb nu ahmad bagdja.
  menurut kh hasyim, pb nu memahami dan menghayati kekecewaan yang mendalam di kalangan warga masyarakat pendukung presiden abdurrahman wahid. "
tetapi, pb nu tidak akan pernah menolelir tindak kekerasan oleh siapa pun karena kekerasan, di samping dilarang agama, juga akan menghasilkan kenestapaan bagi bangsa," tegasnya.
 terhadap komitmen dan usaha menyelamatkan bangsa, kata kh hasyim, nu dengan seluruh jajarannya mengajak untuk tidak putus asa atau menyerah dan tidak ada kata  mutung  atau patah arang apalagi apriori. "
dalam situasi sesulit apa pun dan perbedaan pendapat setajam apa pun, kita harus tetap mencari peluang jalan keluar dengan semangat kebersamaan, rasa  ukhuwah islamiyah  (persaudaraan islam),  ukhuwah wathoniyah  (persaudaraan kebangsaan),  ukhuwah basyariyah  (persaudaraan manusia), dan ditujukan untuk sebesar-besarnya keselamatan bangsa," ujarnya.
  perbaiki kinerja   bagi pb nu, tambah kh hasyim, betapapun mulianya demokrasi, hal itu tidak boleh mengorbankan persaudaraan kebangsaan. "
dalam kaitan itu, media massa sebagai salah satu kekuatan yang menentukan diimbau untuk membantu rakyat dan ikut meringankan beban mereka dengan mengurangi, setidaknya untuk sementara, pemberitaan tentang pertikaian di kalangan elite dan pernyataan tokoh yang tidak mendukung kondisi damai yang diperlukan saat ini," katanya.
  pb nu, kata kh hasyim, meminta agar kinerja pemerintah terus-menerus diperbaiki dengan lebih memfokuskan pada pembangunan sistem koordinasi yang lebih baik sehingga daya efektif pemerintahan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. "
penting dicatat bahwa sebaik apa pun kinerja pemerintahan, bila tidak bahu-membahu dengan lembaga lain, maka berbagai upaya itu tidak akan pernah bisa memenuhi harapan rakyat," ucapnya.
 kh hasyim menambahkan, pb nu sangat mendukung berbagai upaya bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme). "
oleh karena itu, gagasan presiden tentang pentingnya penegakan hukum dengan pembuktian terbalik patut didukung dan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan peningkatan mutu serta jumlah aparat penegak hukum," katanya.
   soal parameter   menyinggung soal makar, kh hasyim menjelaskan,  bahtsul masail  di kalangan nu merupakan kegiatan rutin yang prosesnya dimulai dari bawah dengan menggunakan referensi khazanah klasik islam yang muktabar (terkenal). "
tidak sepatutnya masyarakat menanggapi  bahtsul masail  secara berlebihan.
munculnya wacana  bughot  (makar) juga tidak terlepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara seperti timbulnya gejala separatisme dan tindakan lain dalam kehidupan politik yang menimbulkan kesimpangsiuran," katanya.
  menurut kh hasyim,  bughot  dibahas dalam wacana keilmuan dengan pendekatan komprehensif. "
ini penting untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat tentang berbagai hal yang sekarang dirasa  confuse  antara kritik, demokrasi, anarki, dan makar.
ini masyarakat mesti tahu dengan jelas parameternya.
sekarang ini, kan, kadang-kadang kritik dianggap anarki, kalau anarki dari temannya dianggap demokrasi, bahkan pemisahan diri dari negara kesatuan berlindung di belakang hak asasi manusia.
semua ini membahayakan.
karena itu, pb nu ingin memberikan parameter terhadap masalah itu," tuturnya.
  "saya perlu tegaskan bahwa  bahtsul masail  di sukabumi tentang  bughot  tidak untuk melegalisasi bentrok sosial.
bahkan, dimaksudkan untuk meniadakan bentrok sosial itu karena yang berwenang terhadap tindakan separatisme dan pendongkelan terhadap kekuasaan yang sah adalah aparat pemerintah.
dengan demikian, adanya polarisasi dalam masyarakat lebih disebabkan oleh perilaku dan statemen elite yang sering di- blow-up  media," tegasnya.
 pb nu mengimbau semua pihak di setiap lapisan masyarakat, terutama para pemimpin, agar segera menghentikan eforia dan kembali memfokuskan perhatian bagi penataan kehidupan baru yang lebih beradab dan bermanfaat bagi rakyat. "
semua persoalan bangsa ini terjadi merupakan akibat dari sikap apriori, arogansi, kemunafikan, penonjolan kepentingan sendiri, pemaksaan kehendak, pengabaian hukum, perendahan martabat manusia, yang telah menjadi semacam budaya atau gaya hidup," ujarnya.
 berdasarkan keputusan pleno pb nu, ketua umum gp ansor syaifullah yusuf menginstruksikan kepada seluruh jajaran ansor untuk benar-benar memahami dan melaksanakan rekomendasi ini. "
saya telah meminta kepada seluruh warga ansor untuk tidak ikut-ikutan mendaftarkan diri dalam barisan jihad.
seperti pleno, kami ingin menyelesaikan sesuatu tanpa kekerasan," ucapnya.
 menurut syaifullah, keputusan pleno sekali lagi membuktikan bahwa nu lebih mementingkan kepentingan bersama dan kemaslahatan umat.