sementara itu, fungsionaris fraksi utusan golongan (f-ug) mpr siswono yudo husodo menegaskan, perubahan terhadap suatu konstitusi, termasuk uud 1945, merupakan tindakan yang sah.
dalam uud 1945 pun dimungkinkan perubahan tersebut.
tetapi, perubahan konstitusi yang merusak sendi-sendi negara tak bisa dipertahankan dan disetujui.
apalagi, bila proses perubahan konstitusi tersebut dilakukan secara manipulatif.