mantan menko ekuin kwik kian gie, senin (14/5), menilai, target penerimaan yang dibebankan pada sektor pajak dalam rangka menekan pembengkakan defisit apbn 2001 terlalu berat dan tidak realistis untuk situasi saat ini.
alasannya, selain kondisi ekonomi belum pulih, juga diragukan hal itu bisa diwujudkan di bawah pemerintahan yang sudah tidak memiliki wibawa seperti sekarang ini.
 secara terpisah, wakil ketua panitia anggaran, yang juga wakil ketua komisi ix dpr, abdullah zainie, mengatakan, pernyataan menko perekonomian rizal ramli mengenai tidak adanya niat pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pendapatan, seperti pajak penghasilan (pph) dan lainnya, justru mengindikasikan bahwa pemerintah mempunyai peluang untuk menaikkan tarif pajak tidak langsung.
pajak tak langsung itu misalnya seperti pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm).
  diingatkan oleh zainie, jika ini yang ditempuh pemerintah untuk mengejar penerimaan pajak secara lebih besar lagi, maka yang bakal menjadi korban adalah para konsumen, atau dengan kata lain masyarakat dari berbagai lapisan, baik kalangan atas maupun bawah.
sebaliknya, para pengusaha justru luput dari kenaikan tarif pajak tidak langsung tersebut.
 "jika kenaikan tarif pajak tidak langsung itu terlalu besar, beban masyarakat justru semakin berat.
dpr dan pemerintah nantinya harus mencari titik keseimbangan antara kenaikan tarif dan daya pikul masyarakat itu sendiri," ujarnya.
  kwik kian gie mengungkapkan, ide ekstensifikasi pajak sudah dikumandangkan sejak perekonomian indonesia masih mengalami  booming  luar biasa pada era soeharto.
namun, dalam praktiknya, rencana tersebut tak pernah dilaksanakan. "
jadi, tak masuk akal kalau sekarang pemerintah yang tak punya wibawa sama sekali ini mau menerapkan itu.
selain tak ada  political will , kebersihan aparat pajak yang ada juga diragukan," ujarnya.
  kwik sendiri melihat ada perasaan tidak rela yang meluas di kalangan wajib pajak yang baik dan patuh jika mereka yang harus terus ditekan, sementara mereka yang tidak patuh atau nakal tidak diapa-apakan.
  "para wajib pajak nakal itu masih menganut jalan pikiran, kalau tak ditangkap, untung.
kalau ditangkap, ya melakukan kompromi.
para konglomerat yang menyebabkan bolong apbn sebesar rp 80 trilyun (untuk pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi bank yang kemudian dibebankan kepada pembayar pajak- red ), juga tak diapa-apakan.
itu yang membuat para wajib pajak yang tak bersalah menjadi tak rela.
jangan dianggap enteng faktor psikologis seperti ini," ujarnya.
  tak sepaham   zainie mengatakan, pemerintah sebaiknya mendiskusikan lebih dulu dengan dpr langkah-langkah kenaikan tarif pajak tidak langsung itu. "
apa yang disampaikan menko perekonomian itu memang betul.
sebab, yang berlaku adalah tarif pajak sebagaimana yang berlaku pada ketentuan pajak tahun 2000.
akan tetapi, kalau diikuti dari pembicaraan di direktorat pajak, peningkatan penerimaan pajak diarahkan pada kenaikan tarif pajak tidak langsung, seperti ppn dan ppnbm," tambahnya.
  menurut zainie, tarif pajak ppn di antaranya berkisar antara 5-15 persen.
namun, yang berlaku sekarang adalah maksimal 10 persen. "
jadi, ada kemungkinan peningkatan ppn menjadi lebih dari 10 persen.
ini masih terbuka peluangnya.
jika demikian, dapat dipastikan bahwa penerimaan pajak tidak langsung dari ppn dan ppnbm memang akan meningkat," ujarnya.
  dari revisi apbn 2001 yang diterima  kompas , dari jumlah sebesar rp 48,853 trilyun untuk penerimaan ppn pada apbn, pemerintah akan merevisi menjadi sebesar rp 57,28 trilyun.
ini berarti ada rencana kenaikan penerimaan ppn sebesar rp 6 trilyun lebih.
dikatakan, ppn nantinya dapat saja ditingkatkan tarifnya ketika masyarakat membeli permen sampai kendaraan. "
rakyat harus membayar pajaknya secara langsung atas pembelian mobil atau permen," contohnya.
 menyangkut pengejaran terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan terhadap wajib pajak nakal, zainie menyatakan bisa saja pemerintah melakukan pengejaran pemenuhan kewajiban pajaknya secara benar.
namun, pada praktiknya sulit.
di samping kondisi aparat pajak saat ini, kondisi perekonomian juga tidak menentu.
 "kemungkinan kerja sama antaraparat pajak, itu bisa saja terjadi, sehingga bisa mengurangi penerimaan negara.
namun, saya yakin bahwa aparat pajak sekarang ini masih mempunyai mental yang kuat, kejujuran yang lebih baik serta pengabdian yang optimal terhadap bangsa dan negara, sehingga penerimaan pajak bisa tercapai bahkan lebih," katanya, seraya menambahkan dirjen pajak diharapkan dapat mengambil tindakan tegas jika ada anak buahnya yang melanggar tugasnya.
     tak adil   ketua umum kamar dagang dan industri (kadin) indonesia aburizal bakrie menyambut baik upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
hanya saja ditekankan, penarikan pajak sebaiknya dilakukan melalui cara ekstensifikasi, bukan intensifikasi.
  "untuk itu penarikan pajak oleh pemerintah hendaknya tidak hanya dilakukan terhadap usaha perseroan, tetapi juga dikenakan pada pengusahanya," ujarnya kepada wartawan di sela pertemuan bisnis para pengusaha ke-63 yang tergabung dalam kamar dagang dan industri se-asia pasifik di batam, senin.
menurut aburizal, sampai saat ini masih banyak pengusaha yang belum membayar pajak.
  aburizal juga mengatakan, tidak adil jika orang kaya tidak dikenai pajak.
dunia usaha, baik pengusaha besar, menengah maupun kecil, menurut aburizal, harus membayar pajak kalau meraih untung. "
jangan misalnya karena usaha kecil, lalu tidak membayar pajak.
pokoknya kalau untung, semuanya harus bayar pajak," ujarnya.
 ketua harian komite pemulihan ekonomi nasional (kpen) sofjan wanandi berpendapat, pemungutan pajak selama ini kurang dilakukan secara bijaksana dan adil karena aparat pajak sendiri cenderung menarik pajak dari wajib pajak yang tertentu saja.
 "yang penting, pemerintah harus adil dan bijaksana dalam menerapkan kebijakan pajak.
apa pemerintah bisa mencari obyek pajak yang baru secara adil," kata sofjan.
kalau adil, pemerintah seharusnya mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak. "
jangan sampai ada manipulasi dan penyelewengan pajak dari oknum-oknum aparat pajak sendiri," katanya.
 sofjan menilai, oknum aparat pajak kadang mencari-cari kesalahan wajib pajak yang sudah bersikap jujur dalam membayar pajak.
sementara itu, terhadap wajib pajak yang kurang jujur, oknum aparat pajak justru bekerja sama dengan wajib pajak tersebut untuk memanipulasi pajak.
  oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk memungut pajak seharusnya juga diikuti dengan pembenahan oknum aparat pajak sendiri.
jika tidak ada pembenahan, sulit untuk mencapai target pajak yang sesungguhnya dan negara lebih banyak dirugikan.