menurut dita indah sari, bila ruu ppk dan pphi itu sampai disetujui dpr dan diundangkan, maka kaum buruh yang hendak melancarkan aksi unjuk rasa atau mogok harus mendapatkan izin lewat prosedur yang panjang sekali. "
jadi, kalau kita mau mogok atau unjuk rasa, paling lambat tujuh hari sebelumnya sudah mendapatkan izin dari departemen tenaga kerja dan transmigrasi, polisi, dan pengusaha," paparnya.