analisis ekonomi sri mulyani indrawati      "dana menganggur perbankan rp 425 trilyun", demikian judul besar di halaman ekonomi harian ini pada tanggal 26 januari lalu.
pernyataan menko perekonomian yang dikutip setelah sidang kabinet minggu lalu itu juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pertemuan awal februari ini dengan pihak bank indonesia (bi) untuk segera mencari jalan keluar untuk segera menyalurkan dana tersebut ke sektor riil.
  dalam berita itu, menko perekonomian juga menyatakan bahwa rata-rata ldr ( loan to deposit ratio ) perbankan hanya 36 persen dari yang seharusnya 90-100 persen, serta adanya perbedaan sebesar sekitar tiga persen antara tingkat bunga sertifikat bank indonesia (sbi) dan deposito, menyebabkan para bankir keenakan (tidur) dan tidak melakukan fungsi intermediasi.
  pada minggu-minggu sebelumnya, pemerintah juga memberikan "tekanan" cukup keras kepada bi agar tidak menaikkan suku bunga sbi karena dikhawatirkan akan melemahkan pemulihan ekonomi yang sudah mulai terjadi.
memang, suku bunga sbi yang pada awal tahun lalu sempat turun di bawah 11 persen, pada awal tahun ini telah merambat naik hingga mencapai 14,83 persen.
  bi dalam penjelasannya mengenai arah kebijakan moneter untuk tahun 2001 menyatakan bahwa kelebihan likuiditas di perekonomian yang ditunjukkan oleh posisi uang primer yang sempat mencapai rp 125 trilyun jauh di atas target indikatifnya perlu diserap kembali agar tekanan inflasi dan nilai tukar tidak berkelanjutan.
penyerapan ini dipastikan akan mengakibatkan suku bunga sbi meningkat, dan arah kebijakan inilah yang tampaknya tidak dikehendaki pemerintah.
             bi sebagai bank sentral memang ibarat macan ompong yang kredibilitas dan kewibawaannya tengah mencapai titik nadir.
institusi penting ini tengah dirundung ketidakpastian sangat besar dengan proses amandemen undang-undang (uu) nomor 23 tahun 1999 yang belum kunjung selesai.
beberapa usulan amandemen pada pasal 4, 8,9 menyimpan berbagai skenario yang sangat berpotensi dapat menggunting independensinya dan kepastian arah kebijakan moneter ke depan.
  dengan faktor kepemimpinan yang bisa dikatakan vakum saat ini, sungguh sulit untuk melihat bahwa bi akan bisa membela diri dan menjaga disiplin arah kebijakan moneter dalam rangka memelihara stabilitas makro maupun mencapai target kebijakan yang telah diumumkannya sendiri.
 dalam situasi yang digambarkan di atas, sungguh sangat serius implikasi dari interaksi kebijakan antara pemerintah dan bi terhadap kondisi dan stabilitas makro-ekonomi.
bila kita mengikuti arah kebijakan yang tampaknya dikehendaki oleh pemerintah, kecenderungan adalah sebagai berikut.
  bi harus menutup mata dan melupakan dahulu target pertumbuhan uang primernya yang direncanakan sebesar 11-12 persen tahun 2001.
faktor penting yang hendak dicapai saat ini adalah membiarkan atau bahkan secara sengaja menurunkan suku bunga sbi hingga mungkin mencapai 11 persen, seperti yang dikehendaki oleh asumsi implisit apbn 2001, maupun untuk menghilangkan perbedaan dengan rata-rata suku bunga deposito perbankan.
  dengan demikian, perbankan akan terpaksa bangun dan segera menyalurkan kredit ke sektor riil dan ldr meningkat pesat.
dengan begitu, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan dapat terjaga atau bahkan ditingkatkan mencapai 6-7 persen seperti harapan dan keyakinan tim ekonomi pemerintah.
 skenario yang tampaknya indah dan logis ini memiliki sisi-sisi bahaya dan kerawanan yang sangat nyata, yang sangat mungkin akan menyebabkan bukan hasil positif dalam bentuk pertumbuhan ekonomi tinggi yang akan kita capai, namun destabilisasi makro dan bahkan terjadinya krisis ekonomi kedua.
  pertama, disiplin moneter yang dikendurkan akan sangat berlawanan arah dengan tantangan moneter yang dihadapi bi, yaitu nilai tukar rupiah secara konsisten telah melemah sepanjang 12 bulan terakhir dan ekspektasi maupun tingkat inflasi aktual yang memburuk.
sinyal yang tidak konsisten ini akan segera ditangkap oleh pelaku pasar dan akan makin memperburuk tekanan dan ekspektasi nilai tukar maupun inflasi dalam jangka pendek.
  bahkan, kebijakan bi yang berusaha membatasi internasionalisasi rupiah dengan melakukan pelarangan transaksi rupiah dengan pihak  non-resident  diyakini tidak akan mampu mencegah pemburukan nilai tukar tersebut.
hal ini disebabkan fundamental arah kebijakan moneter melanggar prinsip konsistensi dan disiplin moneter untuk stabilisasi rupiah.
  dengan pemburukan nilai tukar dan inflasi tersebut, dengan sendirinya suku bunga tidak akan bisa bertahan pada tingkat rendah, dan akan ikut meningkat.
sekali lagi upaya awal menahan suku bunga akan menjadi sia-sia, bahkan akan menciptakan spiral pemburukan yang berbahaya bagi perekonomian.
  kedua, penurunan suku bunga sbi tidak akan serta merta menyebabkan para bankir bangun dan segera menyalurkan kredit ke sektor riil.
ada beberapa kendala, baik internal maupun eksternal bank, yang sangat serius menghalangi pulihnya fungsi intermediasi bank.
hambatan internal meliputi masih lemah dan terbatasnya kualitas staf bank yang mampu melakukan penilaian kredit ( retail ) yang baik dan terpercaya.
  juga makin kerasnya penerapan prinsip kehati-hatian bank serta trauma krisis yang belum lama terjadi akan mengurangi nafsu ekspansi bank secara signifikan.
kondisi kecukupan modal yang terbatas dan komposisi aset yang didominasi oleh obligasi pemerintah yang belum memiliki pasar sekunder mantap juga menghalangi kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya.
  hambatan eksternal yang telah sering disebutkan dan dipermasalahkan adalah lambatnya dan rendahnya kualitas proses restrukturisasi utang perusahaan.
sebagian besar perusahaan ini merupakan klien terbesar perbankan pada masa lalu, dan sangat banyak yang telah melanggar prinsip batas maksimum pemberian kredit (bmpk).
perbankan jelas tidak mudah untuk mendapatkan klien peminjam baru dengan tanpa meningkatkan risiko internal mereka.
meskipun banyak argumen dikemukakan bahwa kelompok usaha kecil menengah lebih tahan terhadap krisis dan saat ini bisa menggantikan peranan korporasi besar sebagai peminjam dana bank, bagi bank, perubahan klien dan biaya pencarian klien yang baru tidaklah mudah dan tidak murah.
  bahkan, bila pemerintah memaksakan secara populis kepada bank untuk memberikan pinjaman kepada kelompok usaha kecil menengah secara tidak hati-hati, maka episode kegagalan dan penyalahgunaan kredit tersebut akan terulang kembali.
hal ini merupakan pangkal paling potensial bagi kemungkinan munculnya krisis perbankan jilid kedua.
              bank indonesia sebenarnya telah menyadari simalakama situasi saat ini.
oleh karena itu, agar target pengendalian moneter tercapai dengan tanpa pengorbanan suku bunga yang melonjak tinggi, diperlukan dukungan pihak lain (pemerintah) untuk membenahi pula faktor-faktor rawan di bidang perekonomian.
  jelas pemulihan ekonomi tidak bisa dibuat instan dengan berbagai tindakan potong kompas yang justru bisa mencelakakan pemulihan ekonomi itu sendiri.
agenda yang sangat banyak jelas sudah menumpuk untuk diselesaikan secara konstruktif dan fundamental oleh tim ekonomi pemerintah sebagai dukungan konstruktif untuk pengurangan tekanan moneter.
  konsolidasi fiskal (apbn) pemerintah, menjaga dan menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara hati-hati dan konsisten, serta percepatan restrukturisasi utang perusahaan, baik di badan penyehatan perbankan nasional (bppn) maupun di prakarsa jakarta, masih belum tertangani secara baik.
juga masalah perselisihan buruh, privatisasi bumn, serta hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat daerah, dan perbaikan sistem peradilan komersial sangat penting diselesaikan.
  kecenderungan arah kebijakan yang diambil tim ekonomi pemerintah saat ini tampaknya justru menangani dan merambah kepada hal-hal lain yang bukan prioritasnya.
dengan demikian, fokus perhatian dan koordinasi menjadi buyar, dan banyak energi dan waktu tersita secara tidak terencana dan efektif.
lebih buruk lagi, banyak masalah baru justru makin bermunculan dan makin mendesak pada saat masalah lama belum diatasi dengan baik.
  dalam pengelolaan ekonomi makro di negara mana pun, ketidak-sepahaman antara pemerintah dan bank sentral dalam arah kebijakan masing-masing bisa saja dan bahkan cukup sering terjadi.
koordinasi atau rekonsiliasi kebijakan dengan memilih gelombang yang tepat ( fine tuning ) seharusnya tetap bisa diwujudkan dengan tanpa melanggar prinsip kehati-hatian dan konsistensi kebijakan.
  banyak pengalaman negara-negara lain, termasuk di negeri kita, bahwa pemerintah selalu berkecenderungan untuk mengambil arah kebijakan yang populis dan ekspansif, terutama pada saat tekanan politik meningkat, baik menjelang pemilu maupun pada saat krisis politik.
hal ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan simpati publik sesaat maupun dalam rangka untuk membeli waktu pada saat tekanan publik meningkat.
  di sini terletak pentingnya adanya independensi bank sentral yang bisa menjaga prinsip kehati-hatian dan disiplin pengelolaan ekonomi makro.
indonesia jelas butuh bank sentral yang memiliki kualifikasi tersebut, yang bahkan semakin dirasakan penting pada era demokrasi saat ini di mana kompetisi politik makin cederung merambah dan membahayakan ke bidang ekonomi yang akan mencelakakan kepentingan rakyat banyak.
  merusak kewibawaan bank sentral dan bahkan mengebiri independensinya ibarat penumpang kapal yang merusak baju pelampungnya sendiri yang diperlukan pada saat kapal mengalami musibah.