pemerintah dianjurkan membentuk badan yang secara khusus mengelola dan membangun kawasan perbatasan di kalimantan barat (ri)-sarawak (malaysia).
hal ini dimaksudkan agar pembangunan kawasan itu menjadi lebih terarah dan terpadu sehingga takkan lagi menimbulkan kesenjangan antara lokasi perbatasan yang satu dengan lainnya.
 demikian ketua dprd kalimantan barat (kalbar), gusty syamsumin, kepada  kompas  di pontianak, sabtu (25/8).
ia mengakui selama ini sudah ada perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan perbatasan.
misalnya, pembukaan pintu lintas batas (plb) di entikong (sanggau/kalbar)-tebedu (sarawak).
lalu, dibentuk lagi kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) sanggau yang salah satu programnya adalah pembangunan perbatasan.
 namun demikian, kebijakan ini belum efektif.
karena daerah yang berbatasan langsung dengan malaysia bukan hanya sanggau, tetapi juga kabupaten landak, sambas, bengkayang, sintang, dan kabupaten kapuas hulu.
pada kelima kabupaten itu banyak terdapat pintu lintas batas ilegal yang sering menjadi sarang penyelundupan barang.
di sana juga ada begitu banyak daerah yang terisolasi dari negerinya.
 sejauh ini baru tiga kabupaten yang memberikan perhatian serius dalam pembangunan kawasan perbatasan, yakni sanggau, kapuas hulu dan bengkayang.
namun, itu pun karena adanya rencana pembukaan plb di badau (kapuas hulu) dan jagoibabang (bengkayang).
perhatian pun sebatas pembangunan jalan raya dari ibu kota kabupaten menuju "pintu negara".
sedangkan, daerah di sekitar pintu itu masih tetap terisolasi.
 sementara tiga kabupaten lain, yakni sambas, sintang dan landak belum memberikan perhatian pada pembangunan perbatasan.
karena belum ada peluang pembangunan plb sehingga proyek pembangunan difokuskan ke wilayah pedesaan lainnya.
  kecemburuan sosial   perbedaan perhatian pembangunan kawasan perbatasan negara dari setiap kabupaten di kalbar ini, menurut syamsumin, dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar-warga perbatasan.
bahkan berpeluang timbul kejengkelan warga terhadap pemerintah, sebab dianggap tidak bersikap adil.
jika hal ini tidak dicarikan jalan keluar mengakibatkan sikap antipati terhadap pemerintah indonesia.
lalu pada gilirannya terjadi kemerosotan nasionalisme.
 "gejala kemerosotan itu sudah tampak nyata di kalangan warga ri di perbatasan.
misalnya, pemimpin yang dikenal mereka umumnya yang ada di malaysia.
siaran televisi yang ditonton hanya malaysia, dan masih banyak lagi," jelas syamsumin.
 ia juga mengingatkan bahwa masyarakat indonesia dan malaysia di perbatasan merupakan satu etnis, yakni dayak iban, dayak bidayu dan lainnya.
bahasa, adat istiadat dan tradisi yang dijalankan pun sama.
yang memisahkan mereka adalah politik.
walaupun demikian, hubungan sosial secara individu maupun kelompok tetap terjalin akrab.
 ironisnya, kehidupan penduduk malaysia cukup sejahtera.
sekalipun sebagai petani, mereka memiliki mobil minimal satu unit, rumah permanan yang diisi dengan berbagai perabot mewah.
sedangkan, sesamanya yang berdomisili di kalbar masih hidup miskin.
  bahkan, banyak pula yang terkungkung dalam isolasi fisik yang menyakitkan.
bepergian ke kota terdekat harus berjalan kaki selama minimal satu hari.
pendidikan formal setingkat sekolah dasar (sd) saja, menjadi kebutuhan yang sangat langka.
karena bertahun-tahun krisis tenaga guru tak pernah terpecahkan.
tidak sedikit guru yang terpaksa meninggalkan tempat tugas sebab tidak sanggup menghadapi isolasi fisik.
  sebuah keharusan   "untuk itu, pembentukan sebuah badan atau lembaga yang khusus mengelola, dan membangun kawasan perbatasan agaknya menjadi keharusan.
dengan lembaga itu, pengelola akan lebih serius merumuskan program kerja dan memfokuskan pembangunan dan menggalang kerja sama dengan investor untuk menanamkan investasi," kata syamsumin.
 apabila kawasan perbatasan, lanjut dia, dibangun, ditata, dan dikelola baik, akan memikat warga malaysia berbondong-bondong berbelanja atau menikmati akhir pekan di wilayah indonesia.
jika hal itu terjadi, otomatis mendatangkan devisa yang banyak bagi negara.