sementara, dalam memo no mem.
297/sekr/oc/1102, yang juga dikirim tanggal 1 november, oc bppn juga mengingatkan bahwa rencana bppn memberikan refund atau rekalkulasi kembali kewajiban debitor pkps apu the ning king dan liem hendra-jika telah dapat melunasi kewajibannya-tidak memiliki dasar hukum.
sebab, keputusan kksk tanggal 22 agustus tersebut tidak dinyatakan berlaku surut, dan mulai berlaku sejak tanggal 22 agustus 2002.