secara terpisah, deputi menko perekonomian dipo alam mengakui bahwa rencana pemerintah untuk memberikan pemotongan utang hingga 50 persen kepada ukm sempat dipertanyakan oleh dana moneter internasional (imf).
bahkan, departemen keuangan (depkeu) dan bank indonesia (bi) juga tidak setuju dengan rencana tersebut karena rancangan keputusan presiden (keppres) mengenai pemotongan utang itu dianggap bertentangan dengan undang-undang (mengenai perpajakan dan perbankan) yang ada saat ini.