di tempat terpisah, staf pengajar ilmu pemerintahan pada sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa (stpmd) yogyakarta, widyo hari murdianto, mengakui, ada pasal-pasal dalam perubahan uud 1945 yang tak sinkron.
ini terjadi karena proses perubahan konstitusi itu kurang terencana dan cenderung reaktif.
di sisi lain, paradigma kekuasaan anggota mpr yang masih sentralistis tidak sepenuhnya berubah.
salah satu pasal yang bisa menciptakan konflik kelembagaan adalah soal dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat.