akibatnya bisa ditebak, tiada hari tanpa kericuhan di pedalaman kabupaten berau berkait dengan siapa yang berhak memanen liur walet itu.
penyebabnya adalah tumpang tindihnya klaim antara pemegang sk dirjen phka dengan pemegang sk bupati.
masalah berlanjut dengan tuntutan hukum yang bergulir hingga memasuki pengadilan tata usaha negara (ptun) di samarinda.