walau dasar hukum pengakuan ham di indonesia sudah sangat kuat, lubis mengakui, penyelesaian berbagai kasus pelanggaran ham sampai kini memang belum memuaskan masyarakat.
akan tetapi, bukan berarti segala kasus pelanggaran ham bisa dan harus diselesaikan melalui pengadilan ham maupun pengadilan ham ad hoc.
komnas ham ke depan mempunyai agenda besar, antara lain untuk mendorong kelahiran komisi kebenaran dan rekonsiliasi (kkr).
hal serupa juga disarankan abdul hakim garuda nusantara.