rambe lebih lanjut mengakui memang ada yang mempersoalkan pelaksanaan st mpr 2003 itu, yaitu f-pdip dengan juru bicara tumbu saraswati yang mempertanyakan untuk apa st mpr dilakukan lagi tahun 2003.
f-pdip, menurut rambe, meminta st mpr dilakukan secara efektif, efisien, dan jelas apa yang harus dilakukannya dan tidak untuk membuat persoalan, karena asumsinya perubahan uud 1945 selesai tahun 2002. "
intinya tidak menolak untuk tidak sama sekali, tetapi menanyakan esensinya," ujarnya.