kejaksaan agung telah menyiapkan surat penahanan terhadap ginandjar kartasasmita, tersangka kasus dugaan korupsi technical assistance contract (tac) pertamina dengan pt ustraindo petro gas (upg).
namun, hingga jumat (30/3) malam, surat yang telah disiapkan sejak hari kamis malam itu belum dapat digunakan karena belum ada surat izin dari panglima tni.
  panglima tni laksamana widodo as yang ditanya pers jumat sore soal status ginandjar menolak memberikan jawaban.
ketika dicegat pers usai mendampingi menko polsoskam susilo bambang yudhoyono mengikuti rapat konsultasi dengan dewan pertimbangan agung (dpa), jumat sore, widodo segera berlalu menuju mobil dinasnya.
 soal izin dari panglima tni juga disinggung presiden abdurrahman wahid saat berdialog dengan jemaah shalat jumat di masjid tegalsari (ponorogo, jatim).
menurut presiden, ia telah memerintahkan panglima tni untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan ginandjar.
 "tadi, dalam perjalanan menuju ponorogo, saya mendapat laporan dari kejaksaan agung, kemarin (kamis- red ), mengeluarkan surat perintah penangkapan ginandjar, tapi dia masih  mbelot .
dalam arti, tak bisa sembarangan menangkap karena dia militer, kok, waktu itu," kata presiden.
  koordinasi   dalam perkembangan di lapangan, hingga jumat malam, masih terjadi perbedaan persepsi antara kejaksaan agung (kejagung) dan kuasa hukum ginandjar.
surat izin dari panglima tni dan kewenangan kejagung menetapkan ginandjar sebagai tersangka menjadi masalah yang belum terselesaikan.
 jaksa agung marzuki darusman pukul 21.00 datang ke istana merdeka untuk menemui presiden.
pertemuan berlangsung tertutup dan berakhir pukul 21.35.
wartawan tak boleh mendekati halaman istana.
tak ada keterangan resmi soal pertemuan tersebut.
saat dihubungi melalui telepon, marzuki mengatakan, ia mengonsultasikan beberapa hal dengan presiden, termasuk melaporkan penetapan status tersangka atas diri mantan menteri keuangan ali wardhana.
 kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung muljohardjo mengemukakan, kejagung memang bermaksud menahan ginandjar. "
untuk itu, kami harus berkoordinasi dengan panglima tni dan ksau (kepala staf angkatan udara).
koordinasi itu masih berlangsung hingga saat ini," kata muljohardjo, jumat malam.
  sebagaimana diberitakan sebelumnya, ginandjar menolak penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tac.
alasannya, yang berhak menetapkan dirinya sebagai tersangka bukan kejagung, melainkan tim koneksitas mengingat saat kejadian (1992-1993) dirinya masih militer aktif.
dalam hal ini ginandjar mengacu pada undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, sedang kejagung mengacu pada uu no 3 tahun 1971 mengingat saat itu kapasitas ginandjar sebagai orang sipil (menteri pertambangan dan energi/mentamben).
 dengan mengacu pada uu no 31 tahun 1997, menurut ginandjar, harus ada izin panglima tni jika kejagung akan memeriksanya sebagai tersangka.
dengan alasan yang sama, mantan mentamben era presiden soeharto ini sempat menolak diperiksa sebagai saksi kasus tac.
ginandjar akhirnya bersedia diperiksa sebagai saksi setelah ada izin panglima tni.
namun, karena izin tersebut untuk pemeriksaan sebagai saksi, ginandjar menolak diperiksa sebagai tersangka.
   dilarang    rencananya, hari kamis malam, tim jaksa penyidik gabungan kasus tac membacakan surat tersebut di hadapan ginandjar yang sejak hari kamis siang dirawat di ruang 603-604 rumah sakit pusat pertamina (rspp).
untuk itu, hari kamis sekitar pukul 22.30, tim penyidik bersama jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus) bachtiar fachry nasution, jaksa agung muda bidang intelijen (jam intel) chalid karim leo, direktur penyidikan soedibyo saleh, serta kepala kejaksaan negeri jakarta selatan antasari azhar, berusaha menemui ginandjar.
namun, polisi militer yang mengawal ginandjar dan pihak badan pembinaan hukum (babinkum) tni melarang tim kejagung tersebut menemui ginandjar.
 menurut muljohardjo, hari jumat pagi, tim jaksa berusaha kembali menemui ginandjar.
namun, wakil ketua mpr dari partai golkar ini tetap tidak mau ditemui.
karena itu, kejagung mengharapkan secepatnya memperoleh izin dari panglima tni.
  hari jumat kemarin, pukul 11.20, sekitar 50 mahasiswa yang menamakan diri jaringan aksi mahasiswa moestopo untuk reformasi (jammor) mengadakan aksi demo di jalan kyai maja, tepat di depan rspp.
mereka mendukung upaya kejagung untuk menangkap para koruptor yang telah merugikan negara.
untuk itu, mereka mendesak tim penyidik agar lebih progresif dalam menangani kasus korupsi.
mereka minta kejagung segera menangkap ginandjar dan para koruptor lainnya.
  sepanjang hari jumat kemarin, beberapa tokoh politik dari partai golkar membesuk ginandjar di rspp.
mulai dari syamsul muarif, theo l sambuaga, sampai ketua dpr akbar tandjung.
sekitar dua jam akbar tandjung berada di rspp, tujuan utamanya adalah untuk menjenguk mantan wakil presiden sudharmono yang juga dirawat di rspp, yang kamarnya satu lantai dengan ginandjar.
 kepada pers, tandjung mengatakan, partai golkar menyerahkan penanganan masalah ginandjar pada pihak penasihat hukum.
partai golkar tidak akan menghalangi upaya hukum yang dilakukan kejagung, termasuk penahanan, sepanjang itu dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
dalam hal ini, kejagung tidak perlu khawatir ginandjar akan melarikan diri.
kalau diperlukan, secara pribadi akbar tandjung bersedia memberikan jaminan.
   tugas sipil   koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki mengingatkan, pada saat tindak pidana terjadi, ginandjar memang berstatus militer aktif.
akan tetapi, tugas yang dipegang adalah tugas sipil, bukan tugas militer.
 upaya yang dilakukan ginandjar mencari perlindungan dari panglima tni, menurut teten, bisa menyulitkan tni sebagai sebuah institusi.
panglima tni seharusnya mengetahui bahwa tugas yang dijalankan ginandjar adalah tugas sipil.
 sementara benjamin mangkoedilaga mengatakan, pemeriksaan terhadap ginandjar sebagai tersangka sebenarnya bisa mengacu pada pemeriksaan terhadap hr dharsono, mantan panglima kodam iii/siliwangi.
ginandjar tidak perlu diperiksa oleh tim koneksitas sebab perbuatan yang dituduhkan kepadanya bukan tindak pidana militer, tetapi tindak pidana sipil.
  "dulu pak ton (panggilan hr dharsono) diperiksa dalam perkara 'buku putih'.
ketika perkara itu terjadi, ia masih sebagai militer aktif.
tetapi, karena tindak pidana yang disangkakan adalah tindak pidana sipil, ya, pak ton pun diperiksa secara sipil.
ini juga bisa diterapkan dalam penyidikan ginandjar," ujar benjamin.
 praktisi hukum luhut mp pangaribuan mengingatkan penyidik kejaksaan untuk menghargai hukum. "
jangan kalau seorang sudah dipanggil, kemudian tidak diperiksa dan tidak diapa-apakan.
itu kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan," kata pangaribuan.