"para pimpinan wilayah meminta kami menerima fatwa ma yang tidak mengesahkan dekrit, dengan pertimbangan ma merupakan lembaga tertinggi di bidang hukum yang keputusannya harus dipatuhi," ujar sumber di dpp pkb, di tengah-tengah mengikuti musyawarah pimpinan nasional (muspimnas) pkb di jakarta, selasa.