seorang menteri lain mengemukakan, sebagai menteri kehakiman dan ham, lopa mempunyai otoritas untuk memberikan pandangan hukum soal memorandum dan hubungan dpr-presiden.
dalam sidang kabinet itu, lopa memberikan pandangan-pandangan hukum dan didiskusikan di kabinet.
kabinet kemudian memutuskan untuk mengutus lopa menemui pimpinan dpr dan menyosialisasikannya kepada masyarakat sebagai bentuk pendidikan politik.