ketegangan dan saling menyalahkan yang terjadi antara kalangan dpr dan presiden selama ini hanya menghabiskan energi dan waktu.
akibatnya, ada banyak kepentingan rakyat yang lebih substansial malah terabaikan.
karena itu, presiden dan dpr harus bertemu dengan tanpa perlu saling curiga serta perlu mengurangi kepentingan sesaat masing-masing.
tidak mungkin bangsa ini dipertaruhkan dalam situasi stagnan (mandek) seperti saat ini, sementara elite politik terus "bertikai".
 demikian ditegaskan ketua komisi hukum nasional (khn) prof dr je sahetapy dan pengajar fakultas hukum universitas indonesia (fh-ui) dr harkristuti harkrisnowo kepada  kompas  di jakarta, rabu (10/1).
keduanya sependapat, ketegangan antar-elite politik yang terus-menerus terjadi sesungguhnya menunjukkan bangsa ini tak siap untuk berdemokrasi.
 "dpr dan presiden harus lebih banyak berdialog.
dialog itu tak hanya dilakukan presiden dengan pimpinan dewan, tetapi dengan ketua fraksi pula, sebulan atau tiga bulan sekali.
namun, dialog itu harus dilakukan dengan tanpa keinginan untuk menghakimi dan berprasangka.
jangan emosi dan kepentingan sesaat didahulukan karena ini membuat demokrasi tidak akan berjalan," tutur sahetapy mengingatkan.
 harkristuti sepakat, ketegangan yang terus terjadi antar-elite politik -kalangan dpr serta pemerintah- menandakan mereka belum mengenal demokrasi.
  direktur eksekutif institute for study and development of democracy hasto atmodjo secara terpisah mengemukakan, tekanan ekstraparlementer dan ekstrabirokrasi diperlukan untuk menekan presiden dan dpr untuk tidak ribut terus-menerus yang akhirnya akan merugikan masyarakat banyak.
tekanan masyarakat diperlukan untuk menyelamatkan reformasi yang kian tak jelas arahnya akibat rivalitas kelembagaan itu.
 kondisi sekarang ini, dikatakan hasto, dpr dan presiden sama-sama menuntut terlalu banyak peran.
untuk itu, banyak undang-undang yang harus direvisi sehingga bisa menjadi aturan main untuk bisa mengendalikan perilaku politik eksekutif dan parlemen.
 guna menyelamatkan agenda reformasi, demikian hasto, rekonsiliasi antar-elite politik tetap diperlukan meski disadari itu sulit dilakukan.
namun, mereka tetap perlu berunding untuk merumuskan strategi bersama untuk menyelamatkan bangsa indonesia untuk keluar dari krisis.
rekonsiliasi itu agak sulit karena tingkat kepercayaan di antara mereka pun sudah sangat menurun.
  saling percaya   sikap saling menang antara presiden dan kalangan dpr, lanjut sahetapy, terjadi karena tidak ada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain.
persoalan itu sebenarnya pada awalnya tidak terkait lembaga, tetapi individu ketua mpr amien rais, ketua dpr akbar tandjung, serta presiden abdurrahman wahid.
akan tetapi, sangat disayangkan, kini berkembang ke arah pertentangan kelembagaan.
 dikatakan guru besar fakultas hukum universitas airlangga (fh-unair) itu, kini antara eksekutif dan legislatif saling mempunyai prasangka lebih dahulu.
kasus dugaan penyimpangan dana yayasan bina sejahtera badan urusan logistik (bulog) sesungguhnya tidak perlu dijawab dpr dengan membuat panitia khusus (pansus).
kasus itu semestinya diselesaikan lebih dahulu oleh lembaga yudikatif, lewat pengadilan.
namun, karena ada prasangka, akhirnya pansus buloggate pun dibentuk.
  "perkara bulog semestinya diselesaikan dahulu oleh pengadilan.
kalau pengadilan sudah secara transparan menyelesaikannya, ya sudah tak perlu dipersoalkan lagi.
tetapi bila ada yang tidak transparan, baru legislatif masuk.
selama ini amat banyak prasangka atau asumsi yang dibuat sehingga ketegangan terus terjadi," tandas sahetapy.
 menurut dia presiden dan dpr berada dalam satu level.
bila presiden dianggap melanggar ketentuan, dpr bisa saja mempertanyakan melalui berbagai mekanisme yang dimungkinkan.
namun, bila dewan yang diduga melakukan pelanggaran, eksekutif pun semestinya dimungkinkan untuk meminta penjelasan legislatif.
 harkristuti menambahkan, ketegangan dan saling menang antara eksekutif dan legislatif sesungguhnya "tidak manis" di mata rakyat.
sebab, sebenarnya legislatif dan eksekutif, bersama lembaga yudikatif, harus melakukan mekanisme  checks and balances , bukan  gontok-gontokan  (bertikai) di depan publik.
  harkristuti berkeyakinan, sebenarnya presiden abdurrahman wahid serta kalangan dpr memahami makna demokrasi, hukum, maupun penegakan hukum.
  akan tetapi, pemahaman itu sering kali tidak muncul dalam perilaku mereka sehari-hari karena ada kepentingan sesaat yang dikedepankan.
kepentingan sesaat itu adalah ingin menunjukkan kekuasaan masing-masing ( i am the power ).
padahal, perilaku seperti itu tidak sejalan dengan makna demokrasi.