sementara itu dari banda aceh, saifuddin bantasyam, direktur eksekutif yayasan peduli hak asasi manusia, senin, menilai, gagasan pemberlakuan darurat militer untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di provinsi nad sama sekali tidak realistis. "
gagasan itu merupakan suatu langkah mundur dan kontraproduktif dengan keinginan rakyat banyak di aceh, yaitu penyelesaian konflik melalui mekanisme akomodasi politik, demokratis dan damai," katanya.