"semuanya itu sudah diatur dalam msaa.
jadi, cukup kepala bppn saja yang menandatangani.
toh, dulu juga msaa sudah ditandatangani hanya oleh kepala bppn dan pejabatnya saja.
akan tetapi, kepala bppn itu tidak dapat memberikan jaminan kepastian bahwa para obligor tersebut dapat melenggang setelah membayar utang, tanpa diburu aparat hukum karena sudah melanggar bmpk dan blbi," katanya.