rancangan undang-undang (ruu) pemilihan umum (pemilu) membuka peluang bagi anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia (tni/polri) untuk memiliki hak memilih dalam pemilihan umum.
ruu pemilu juga memungkinkan anggota tni/polri untuk dipilih menjadi anggota dewan perwakilan daerah (dpd).
dpd adalah lembaga baru yang diperkenalkan dalam perubahan ketiga undang-undang dasar (uud) 1945, sebagai bagian dari komposisi majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
diperbolehkannya kembali anggota tni/polri memilih dalam pemilu itu tercantum dalam pasal 93 ayat (2) yang berbunyi, anggota tentara nasional indonesia dan polisi republik indonesia mempunyai hak memilih.
dalam uu nomor 3 tahun 1999 tentang pemilu, angkatan bersenjata republik indonesia (abri)-sekarang bernama tni, polri terpisah-tidak mempunyai hak memilih dan dipilih (pasal 30 dan pasal 42).