menurut pakar hukum dari universitas indonesia prof dr ch himawan, dalam kasus pkps ini, pemerintah harus berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap debitor yang cedera janji.
kemudian tindakan tegas tersebut dijelaskan tidak hanya terbatas pada pernyataan pailit, namun juga pengambilalihan aset, paksa badan, dan atau menyangkut penuntutan pidana korupsi.