konflik yang terjadi di tubuh partai kebangkitan bangsa (pkb) merupakan akibat dari sistem organisasi partai yang sangat tradisional, tergantung pada suatu figur karismatik.
kedaulatan partai bukan pada anggota melainkan pada ketua dewan syuro yang mempunyai hak veto.
keadaan seperti itu bukan hanya pada pkb, tetapi juga beberapa partai lain, termasuk pdi perjuangan.
 hal itu dikemukakan pengamat politik dr ikrar nusa bhakti, minggu (5/8). "
kondisi ini sama persis dengan golkar di bawah soeharto, di mana ketua dewan pembina mempunyai hak untuk menentukan semuanya.
meski para kiai mengatakan pkb bukan nahdlatul ulama (nu), kenyataannya struktur organisasi pkb sangat dipengaruhi sikap  ta'lik  dan  sami'na waa ato'na  (patuh dan mengikuti kata pemimpin)," kata ikrar.
 buktinya, matori abdul djalil terpilih sebagai ketua umum dewan pimpinan pusat (dpp) pkb tidak lewat muktamar, melainkan ditentukan oleh abdurrahman wahid sebagai ketua dewan syuro.
tak heran pemecatannya juga tidak lewat muktamar pkb atau muktamar luar biasa melainkan lewat rapat pleno dewan pimpinan pusat pkb yang dipimpin ketua dewan syuro.
 pada hari sabtu, rapat pleno dpp pkb memecat matori abdul djalil dan abdul kholik ahmad dari keanggotaan pkb.
pemecatan itu dilakukan mengingat keduanya telah melakukan pelanggaran berat disiplin organisasi, bukan karena perbedaan sikap politik.
 ikrar berpendapat, saat ini pkb sedang mengalami  post power syndrome , tidak bisa menerima suatu realitas politik.
     sentralistik   ikrar melihat secara umum struktur organisasi partai politik di indonesia, termasuk partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p), masih tradisional, tergantung pada satu figur karismatik berdasarkan keyakinan atau keturunan.
selain itu, bersifat sentralistik dan tidak mandiri secara finansial.
  hal ini diprediksi akan menimbulkan persoalan dan benturan budaya di masa depan mengingat struktur organisasi pemerintah kini menuju desentralisasi dan otonomi daerah.
  "calon yang diajukan partai nantinya akan menduduki jabatan strategis di dpr, dprd tingkat i maupun ii, serta di pemerintahan.
kalau struktur organisasi masih sentralistik, orang-orang partai yang duduk di pemerintah daerah akan sangat tergantung pada ketua partai di tingkat atas dan menunggu petunjuk.
hal ini akan memperlambat dan mempersulit proses otonomi daerah yang baik dari sisi kepartaian.
sentralistik akan mematikan kreativitas dan independensi yang dibutuhkan dalam otonomi daerah," ujar ikrar.
  untuk itu, perlu segera dilakukan desentralisasi partai.
dengan demikian, para pemimpin partai/elite politik tidak selalu dari pusat.
seperti di as, calon pemimpin diusulkan oleh tingkat bawah, diadu di tingkat daerah, baru kemudian di pusat.
hal ini memungkinkan orang daerah muncul sebagai pemimpin partai maupun pejabat di pemerintah pusat.
 menjawab kekhawatiran terjadinya kecenderungan untuk jalan sendiri-sendiri, menurut ikrar, tentu ada satu garis kebijakan partai yang harus diikuti.
namun, hal itu bersifat umum, implementasinya tergantung situasi dan kondisi daerah.
termasuk pemilihan ketua dpc dan dpd, seyogianya ditentukan anggota di daerah, tidak menunggu petunjuk pusat.
  gejala sentralistik terjadi pada semua partai termasuk golkar.
meski golkar dinilai sudah cukup maju, di mana tidak tergantung figur pemimpin karismatik yang berdasarkan agama atau keturunan, melainkan berdasarkan kemampuan.
   kemandirian finansial   ikrar menyoroti, dari sisi pendanaan belum ada partai politik yang mandiri secara finansial.
secara teoretis, dana partai berasal dari  public fund /anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), iuran anggota, donasi dari anggota partai yang kaya, serta dari kelompok-kelompok kepentingan yang berharap sesuatu dari kemenangan partai.
  "yang berbahaya adalah  bribe and kickback , di mana orang di luar partai menyumbang partai yang berkuasa agar kebijakan partai menguntungkan mereka.
seperti yang dilakukan para konglomerat di masa orde baru.
hal ini yang dikhawatirkan akan terjadi pada pdi-p maupun partai lainnya," kata ikrar.
 gejala ini tampak pada sangat lambannya pembentukan kabinet, karena semua partai politik menginginkan posisi penting di departemen "basah" diduduki orang-orangnya.
hal ini terkait dengan keperluan pendanaan pemilu 2004.
 ikrar mengusulkan revisi undang-undang kepartaian dan uu pemilu.
partai politik perlu diizinkan memiliki perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik.
di sisi lain, tender-tender pemerintah harus dilakukan secara transparan dan  fair , tidak lewat jalur belakang.
dengan demikian, partai bisa mendanai kegiatannya paling tidak 75 persen, tidak terlibat  bribe and kickback .
contoh negara yang menerapkan adalah australia.
 "hal ini akan mendukung sistem kepartaian yang baik dan sistem pemerintahan yang bersih dan baik," papar ikrar.
  netral   menanggapi perkembangan politik di internal pkb, ketua dewan pengurus wilayah (dpw) pkb hm rusli mengemukakan, pkb kalimantan timur (kaltim) mengambil sikap netral dan tidak mengambil keputusan yang membabi buta terhadap keputusan rapat pleno dpp pkb yang memecat matori abdul djalil dan abdul kholik ahmad dari keanggotaan partai tersebut.
 sikap ini diambil karena dpw pkb kaltim belum mendapat informasi yang utuh berkaitan dengan adanya pelanggaran berat disiplin organisasi yang mereka lakukan.
pkb kaltim juga menilai masalah ini adalah masalah intern partai sehingga harus diselesaikan sesuai dengan aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (ad/art) partai ini sendiri.
 "pkb kaltim tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan.
sebab, jika salah mengambil keputusan, bisa membawa dampak mekanisme organisasi partai ini tidak jalan," kata rusli, yang juga ketua fraksi pkb dprd kaltim.
 ia menyatakan, pihaknya telah mengecek ke kantor dpw pkb kaltim berkaitan dengan disebut-sebutnya ada surat matori ke daerah-daerah. "
sampai saat ini kami belum menerimanya.
kalaupun nanti ada, kami juga tidak mengambil sikap atau keputusan apa pun.
meski demikian, kami tetap melakukan upaya-upaya menenangkan warga pkb agar tidak terjebak dalam masalah ini.
kami lebih menyarankan kepada anggota untuk mengurusi daerah sendiri," jelasnya.