mengenai masalah pengalokasian frekuensi, santoso menyatakan bahwa wewenang itu sebaiknya diberikan kepada kpi yang bersifat independen.
bila kewenangan memberikan izin atau mengalokasikan frekuensi diberikan kepada pemerintah, kemungkinan korupsi dalam urusan ini akan sangat besar.
ia berpendapat, persoalan-persoalan berkaitan dengan frekuensi yang menyangkut hubungan antarnegara tidak harus melibatkan pemerintah.