ketua tim pengendali jaring pengaman sosial (jps) mar'ie muhammad mengatakan, egoisme sektoral telah membuat pengalokasian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) menyebar dan tidak terfokus.
hal ini akan membuat program dana kompensasi mengalami kegagalan karena semakin sulit menjangkau masyarakat miskin, sebagai kelompok masyarakat yang paling menderita akibat kebijakan kenaikan harga bbm.
 "penyebaran ke dalam tujuh skema itu sama sekali tidak tepat.
sebab, semakin diperluas, akan semakin tidak mencapai sasaran dan semakin sulit menjangkau orang miskin.
seharusnya fokuskan saja pada pendidikan dasar dan kesehatan dasar.
kalau mau ditambah, program air bersih, tetapi itu pun harus jelas lokasinya dan sasarannya," tuturnya di sela-sela acara "seminar nasional tantangan penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah" di jakarta, senin (2/7).
 secara terpisah, menteri permukiman dan prasarana wilayah (menkimpraswil) erna witoelar mengatakan, departemen permukiman dan prasarana wilayah (depkimpraswil) mulai menjalankan program penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin perkotaan senilai rp 174 milyar, mulai 1 juli sampai 31 desember 2001.
 rencananya, program itu dilakukan secara bertahap di lokasi yang sudah siap.
dana sebesar rp 174 milyar itu akan disebarkan ke 300-an kawasan kumuh yang rawan air di 30 provinsi dan akan berdampak kepada satu sampai 1,5 juta jiwa.
untuk tahap pertama, sasarannya adalah 1.298 kelurahan di 58 kabupaten dan kota di pantai utara pulau jawa.
 sementara itu, menteri kelautan dan perikanan rokhmin dahuri mengatakan, sebanyak 60 persen dari dana kompensasi bbm rp 105,8 milyar bagi pemberdayaan masyarakat pesisir akan digunakan dalam bentuk dana bergulir.
adapun 25 persen akan digunakan untuk pembinaan sumber daya manusia dan 15 persen sisanya akan digunakan untuk perbaikan fasilitas.
 "kita sudah siap.
pola ini sama dan sudah berlangsung sejak tahun 1999.
program seperti ini sudah berjalan.
hanya saja kalau tahun lalu dari jps, sekarang dari dana kompensasi kenaikan bbm," kata rokhmin kepada  kompas  sebelum rapat kerja dengan komisi iii dpr, senin malam.
 erna menegaskan, pelaksanaan program penyediaan air bersih tidak akan menelan biaya  overhead  yang tinggi karena dapat digabungkan dengan program depkimpraswil lainnya.
lagi pula, peran masyarakat sangat besar dalam program itu.
mulai dari pengajuan permintaan program, penentuan lokasi, sampai bagaimana dan siapa yang akan mengelolanya.
  dalam pengadaan air bersih itu ada tiga cara yang dilakukan.
untuk lokasi yang berjarak kurang dari tiga kilometer, air bersih diambil dari jaringan perusahaan daerah air minum (pdam) dengan menggunakan hidran umum.
untuk lokasi yang berjarak antara tiga sampai 10 kilometer dari jaringan pdam terdekat, akan dipasang terminal air.
  sementara bagi kawasan kumuh yang jauh dari jaringan pdam, akan digunakan teknologi sistem penyediaan air sederhana (sipas) melalui pemasangan sumur bor atau teknologi pengolahan air sederhana hasil kesepakatan masyarakat.
 berdasarkan pengamatan depkimpraswil, masyarakat miskin menggunakan 12,5 persen dari penghasilannya untuk membeli air bersih.
itu pun mereka terpaksa mengurangi konsumsinya dari 60 liter per hari menjadi hanya 5-10 liter per hari.
 meski demikian, harga air bersih itu tetap lebih mahal daripada harga air produk pdam yang rp 375 per meter kubik.
namun, lebih murah sekitar rp 200-rp 300 per jeriken dibandingkan dengan harga air yang dijajakan tukang air yang sebesar rp 500-rp 1.000 per jeriken.
diharapkan program itu dapat meningkatkan konsumsi air bersih menjadi 20-40 liter per orang per hari.
   dana bergulir   mengenai dana kompensasi untuk pemberdayaan masyarakat pesisir, rokhmin mengatakan, dana itu akan diberikan kepada masyarakat pesisir di 30 provinsi di 125 kota dan kabupaten, yang terdiri dari 370 desa.
jumlah penerima dana dalam setiap provinsi hampir rata, yaitu satu provinsi terdiri dari empat sampai tujuh daerah tingkat dua.
  tiap satu kabupaten atau kota dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas a untuk daerah yang berpenduduk banyak dan tingkat kemiskinan tinggi mendapat rp 1 milyar, kelas b (sedang) rp 800 juta, dan kelas c (rendah) rp 600 juta.
 rincian kegiatannya terdiri dari tiga, yaitu kegiatan dengan komponen dana 60 persen untuk dana bergulir usaha perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, dan perdagangan ikan; 25 persen untuk pembinaan manusia berupa pelatihan, penyuluhan, dan latihan manajemen keuangan; serta 15 persen sisanya untuk perbaikan fasilitas.
  fokuskan dua program   mar'ie muhammad melihat penyebaran dana kompensasi bbm ke dalam tujuh skema program adalah wujud dari egoisme sektoral yang diperlihatkan oleh masing-masing departemen.
 "yang paling dirasakan berat oleh orang miskin itu sebenarnya ada dua, yaitu pendidikan dasar dan kesehatan dasar.
karena itu, fokuskan saja pada dua program ini.
kalau mau ditambah, pengadaan air bersih," tambahnya lagi.
 dana kompensasi kenaikan harga bbm telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar rp 2,2 trilyun dan dialokasikan dalam tujuh skema program.
masing-masing, untuk pendidikan rp 833,5 milyar, kesehatan rp 534,1 milyar, operasi pasar khusus (opk) beras rp 279,9 milyar, angkutan bus kota rp 216,4 milyar, air bersih rp 174 milyar, pemberdayaan masyarakat pesisir rp 105,8 milyar, dan perkuatan permodalan lembaga keuangan mikro rp 56,3 milyar.
 dari pengalamannya mengawasi penyelenggaraan jps, mar'ie menyatakan, alokasi dana melalui program pendidikan berupa beasiswa berjalan baik, dengan tingkat pencapaian 90 persen.
begitu pula program kesehatan. "
kalau opk beras, banyak masalah.
sekitar 40 persen justru jatuh pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya," katanya.
  dalam program jps, penyimpangan juga banyak terjadi pada program pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (pdmdke), yang merupakan program dana bergulir. "
tetapi pelaksanaan di lapangan justru tidak efektif.
masa, misalnya untuk wilayah menteng jakarta, programnya membersihkan selokan.
itu, kan, sekadar menghabiskan uang.
saya pikir, program pengembangan daerah pesisir yang akan dilaksanakan mengambil pelajaran dari pdmdke," kata mar'ie.
  lebih jauh mar'ie juga mengingatkan agar sebelum mengucurkan dana kompensasi kenaikan harga bbm tahun 2001, dilakukan audit terhadap dana kompensasi kenaikan harga bbm tahun 2000 sebesar rp 800 milyar.
  selain itu, mar'ie juga menyarankan agar pengalokasian dana rp 2,2 trilyun tidak dibatasi hanya pada tahun 2001, tetapi diberi fleksibilitas bisa dimanfaatkan untuk tahun berikutnya.
sebab, jika melihat penjadwalannya, mustahil bulan desember dana tersebut dapat dialokasikan seluruhnya secara tepat sasaran.
  siapkan kelembagaan   sementara itu, deputi sekretariat wakil presiden gunawan sumodiningrat mengingatkan agar sebelum dana kompensasi dikucurkan, ditetapkan terlebih dulu kelembagaan yang mengelola dana tersebut di tingkat masyarakat.
  menurut gunawan, masyarakatlah yang harus mengatur dirinya sendiri.
pemerintah hanya memberi iklim kepada situasi ekonomi, yang disebut sebagai pemberdayaan.
dalam pengalokasian dana kompensasi bbm ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, mereka yang paling memerlukan.
kedua, kelompok masyarakat itu dipersiapkan dengan baik agar dapat menggunakan dana tersebut sebaik-baiknya.
ketiga, diberikan perlindungan sehingga bantuan yang diberikan dapat menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan.