setelah keempat obligor yang sudah direkomendasikan komite kebijakan sektor keuangan (kksk) mengantungi r&d, obligor lainnya akan menyusul mendapatkan hal yang sama dengan alasan kepastian hukum, sesuai dengan ketetapan (tap) mpr nomor x/ mpr/2001 dan undang-undang (uu) nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas).
demikian pendapat pengamat ekonomi faisal basri dan dradjad h wibowo di jakarta, jumat (20/12).