presiden abdurrahman wahid perlu segera melakukan kompromi politik untuk menghindari jatuhnya memorandum kedua.
kompromi politik tersebut adalah dengan menyerahkan tugas pemerintahan sehari-hari sepenuhnya kepada wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri dan kontrak politik baru antara legislatif dan eksekutif untuk tidak "saling mengganggu".
langkah ini perlu dilakukan secepatnya agar pemerintahan bisa berjalan.
 meskipun tanggapan resmi fraksi-fraksi terhadap jawaban presiden itu masih harus menunggu satu bulan lagi, namun melihat reaksi yang dilontarkan sejumlah anggota fraksi dpr, rabu (28/3) kemarin, bisa diperkirakan bahwa mereka tidak puas terhadap jawaban presiden.
  pernyataan presiden yang mendapat aplaus meriah hanyalah ketika ia meminta maaf kepada anggota dpr maupun masyarakat atas sikapnya yang tidak terpuji, dan mengimbau agar perseteruan politik antara presiden dan parlemen segera diakhiri.
 sehubungan dengan itu, dalam waktu satu bulan yang tersisa ini, presiden harus segera melakukan kompromi politik dan bukan mengulur-ulur waktu dengan melakukan politik dagang sapi dengan menawarkan sejumlah kursi kabinet kepada partai politik.
di sisi lain, parlemen pun harus mencari solusi yang arif dan tidak emosional.
   kompromi politik   pengamat politik dari universitas indonesia, arbi sanit, pengamat politik dari lipi, kusnanto anggoro, dan ahli hukum tata negara dari universitas indonesia, satya arinanto, sepakat bahwa kompromi politik harus segera dilakukan presiden untuk menghindari jatuhnya memorandum kedua.
 "saya kira kalau bicara masalah kelangsungan kehidupan bangsa, kata kuncinya itu kompromi.
sebab, kalau memorandum dpr kepada presiden diteruskan hingga sidang istimewa kemudian mengganti presiden, risikonya banyak sekali," kata arbi sanit di semarang, seperti dikutip  antara .
 ia juga menilai bahwa saat ini megawati soekarnoputri belum siap menjadi presiden.
oleh karena itu, katanya, kompromi dalam pengertian abdurrahman wahid tetap sebagai presiden, tetapi dia mau memperbaiki kinerjanya, dan mungkin juga konsensus pemberian kekuasaan kepada megawati bertambah.
kalau sudah terjadi kompromi, hasilnya dilanjutkan dengan kerja sama elite dan kemudian dilanjutkan pada level menengah ke bawah.
 kusnanto anggoro juga berpendapat sama. "
penyerahan tugas pemerintahan sehari-hari sepenuhnya kepada wakil presiden megawati soekarnoputri dan kontrak politik baru antara legislatif dan eksekutif untuk tidak saling menganggu merupakan langkah yang perlu segera dilakukan agar pemerintahan bisa berjalan," ujarnya.
 sedangkan satya arinanto menyatakan, selain melakukan kompromi politik dengan menyerahkan kekuasaan kepada megawati-sehingga abdurrahman wahid menjadi kepala negara sedang megawati menjadi kepala pemerintahan- presiden juga harus melakukan tindakan nyata untuk memberantas kkn dan mematuhi peraturan perundang-undangan. "
langkah-langkah ini mungkin bisa menghindarkan jatuhnya memorandum kedua," ujarnya    sulit   namun, baik arbi sanit maupun kusnanto anggoro mengakui bahwa hal di atas sulit diwujudkan karena adanya kehendak masing-masing pihak, baik menyangkut harga diri, gengsi, maupun keuntungan dan kerugian kekuasaan.
 menurut arbi, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan membuat kesadaran intelektual dan moral para elite dalam memikirkan masyarakat banyak, bukan hanya memikirkan diri sendiri.
  sementara kusnanto meragukan kesediaan abdurrahman wahid. "
melihat tingkah laku abdurrahman wahid, hal itu sulit terjadi," katanya.
yang paling mungkin terjadi, kata kusnanto, presiden akan mengulur-ulur waktu dan melakukan politik dagang sapi dengan menawarkan sejumlah kursi kabinet kepada sejumlah partai politik yang memiliki kursi dominan di parlemen.
bila langkah itu dilakukan, tidak akan ada jaminan pemerintahan bakal berjalan, dan kebuntuan politik bakal berulang.
  tolak isi memorandum   dalam jawabannya terhadap memorandum dpr yang dibacakan menteri kehakiman dan hak asasi manusia baharuddin lopa, presiden abdurrahman wahid tidak menerima isi atau substansi memorandum yang disampaikan dpr, dengan alasan memorandum tersebut tidak memenuhi alasan konstitusional.
meski tidak menerima, presiden menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia apabila selama ini dirinya melakukan sikap-sikap yang tidak terpuji dan tidak berkenan di hati.
 presiden menganggap bahwa memorandum dpr yang disampaikan kepadanya kurang memiliki dasar yang kuat.
meski pada umumnya ketentuan konstitusi dan aturan hukum dapat ditafsirkan secara berbeda, dalam masalah memorandum telah ada kriteria yang jelas sebagaimana dimuat dalam ketetapan (tap) mpr no iii/mpr/ 1978.
 kesimpulan untuk sampai kepada keputusan tidak menerima isi memorandum, menurut presiden, karena tindak lanjut dari penerimaan panitia khusus (pansus) dpr tidak proporsional dan bertentangan dengan tap mpr tersebut.
pansus sendiri dalam laporannya menyebutkan bahwa dalam kasus dana yanatera bulog, "patut diduga bahwa presiden abdurrahman wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yanatera bulog."
  "laporan pansus itu sendiri saya pandang kurang obyektif, juga tidak mengakomodasi semua keterangan yang meringankan presiden.
padahal, sekiranya lampiran pansus itu pun dianggap benar seluruhnya, maka sesungguhnya tidak ada alasan yang cukup untuk dikeluarkannya memorandum.
mengapa?
sebab, untuk mengeluarkan sebuah memorandum, harus didasari adanya fakta 'sungguh melanggar haluan negara'.
sedangkan hal demikian tidaklah terjadi," ujar presiden.
  sarapan dulu   sebelum sidang paripurna dpr berlangsung, di kediaman wapres di jalan teuku umar, jakarta pusat, megawati sarapan pagi dengan presiden abdurrahman wahid serta beberapa anggota kabinet.
  kepastian kehadiran megawati di dpr sempat menjadi tanda tanya karena dari rapat rutin dewan pimpinan pusat pdi perjuangan di pecenongan, jakarta, selasa, disebut-sebut megawati tidak akan hadir dalam rapat paripurna dpr hari rabu.
  sepanjang hari kemarin, ibu kota jakarta sepi dari pengunjuk rasa.
baik massa pendukung maupun anti-presiden abdurrahman wahid tidak unjuk kekuatan sebagaimana dikhawatirkan sebelumnya.
massa pendukung abdurrahman wahid yang sehari sebelumnya berdatangan di jakarta urung menggelar aksinya, demikian pula massa anti-abdurrahman wahid.
meski demikian, ribuan aparat keamanan terlihat berjaga-jaga di sekitar kawasan senayan dan istana merdeka.