pemerintah meminta kepala kepolisian negara republik indonesia (polri) dan jaksa agung menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap para debitor dan obligor di badan penyehatan perbankan nasional (bppn), yang dinilai sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan bersikap kooperatif.
permintaan itu dilakukan atas dasar kepentingan umum.
sebaliknya, debitor dan obligor terkait tidak boleh mengajukan tuntutan hukum dalam bentuk apa pun kepada pemerintah, bbpn, maupun komite kebijakan sektor keuangan (kksk).