menurut pimpinan institute for policy and community development studies (ipcos) itu, penyuapan tidak hanya terjadi di dpr, melainkan juga di dprd.
siapa pun tidak dapat hanya menyandarkan pada moralitas dan mentalitas wakil rakyat untuk bisa menghapuskan, atau setidak-tidaknya mengurangi, kasus penyuapan pada anggota dewan.
selama dpr atau dprd diberikan kewenangan terlibat dalam teknis operasional pemerintahan, ini akan membuka peluang terjadinya penyuapan.