aktivis gerakan prodemokrasi diingatkan agar jangan terjebak dalam keruwetan politik dan arus pro maupun kontra terhadap presiden abdurrahman wahid seperti yang terjadi saat ini, tetapi terus menjaga proses demokratisasi agar berjalan dengan baik.
gerakan prodemokrasi diharapkan tetap konsisten mendesakkan agenda mencegah militer kembali berpolitik, mengadili para koruptor dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia (ham), serta memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) tanpa mengikatkan diri pada kepentingan kekuasaan.
 "kita harus jernih betul dalam melihat proses ini.
kita mesti membebaskan diri dari kepentingan partai politik (parpol) dan birokrasi karena mereka merupakan bagian dari masalah, bukan pihak yang bisa menyelesaikan masalah," kata koordinator masyarakat miskin kota (upc) wardah hafidz kepada  kompas  di jakarta, rabu (6/6).
  pendapat senada dikemukakan sejumlah aktivis gerakan prodemokrasi dan organisasi nonpemerintah yang dihubungi secara terpisah, seperti wakil direktur lembaga bantuan hukum (lbh) jakarta surya tjandra, koordinator program elsam amiruddin, dan anggota tim "maklumat demokrasi" mm billah.
  gerakan prodemokrasi, kata amiruddin, harus konsisten dengan yang diperjuangkan dalam gerakan reformasi 1998 untuk melakukan perubahan politik orde baru.
tiga agenda terpenting yang mesti diperjuangkan gerakan prodemokrasi, kata amiruddin, adalah militer tidak lagi mengurusi soal-soal politik, perlindungan ham, dan pengadilan terhadap para koruptor.
  komitmen pemerintahan abdurrahman wahid dalam perlindungan hak asasi manusia dan pengadilan para koruptor masih mengecewakan.
namun, tambah dia, yang bersalah dalam hal ini bukan hanya abdurrahman wahid, tetapi juga struktur kekuasaan masa lalu yang masih dominan.
  tetap di rel   billah mengharapkan agar para aktivis prodemokrasi tetap bergerak pada relnya, menyuarakan perubahan mendasar dalam bidang politik, hukum, dan kultural.
perubahan-perubahan tersebut, lanjutnya, tidak bisa dilakukan sebagaimana membalikkan telapak tangan.
juga perlu disadari bahwa untuk mencapai perubahan yang diinginkan, para aktivis prodemokrasi harus bekerja dalam waktu yang tidak pendek melalui kerja sistematis.
  baik masyarakat, parpol, militer, maupun pemerintah, katanya, mesti disadarkan bahwa saat ini kita sedang menuju perbaikan fundamental, yang akan menjadikan kita bergerak dan tidak mandek.
dalam tataran konkret, perubahan itu mesti mencakup perubahan sistem politik, konstitusi, format pemilu, dan perubahan dalam perangkat hukum.
 "semua aktor harus sadar bahwa kita perlu melakukan kerja sistematis dan jangan terjebak dalam politik jangka pendek untuk memperebutkan kekuasaan," kata billah.
 sementara itu, surya lebih menekankan perlunya gerakan prodemokrasi terus-menerus melakukan pekerjaan-pekerjaan di tingkat basis.
gerakan penyadaran di tingkat akar rumput perlu terus-menerus dilakukan agar masyarakat bawah memperoleh informasi yang mengarah pada realitas kehidupan masing-masing, dapat menentukan arah dengan betul dan mengangkat persoalan yang dihadapi apa adanya.
masyarakat bawah perlu disadarkan agar tidak terjebak ke sana-sini, diberdayakan agar bisa mengurus diri sendiri, dan menganggap seolah-olah negara tidak ada.
   pertanyakan megawati   keempat aktivis organisasi nonpemerintah itu tidak mengingkari adanya "kedekatan" secara moral antara aktivis gerakan prodemokrasi dengan abdurrahman wahid dan menyatakan mempertanyakan komitmen megawati soekarnoputri untuk mencegah militer kembali berpolitik.
 billah mengungkapkan, ada tiga kelompok aktivis prodemokrasi saat ini.
di ujung yang satu adalah mereka yang keras menyuarakan pembubaran partai golkar dan orde baru yang cenderung agak partisan, sedang di ujung yang lain adalah organisasi nonpemerintah yang populer dengan sebutan "gogo" ( government organized ngo ) yang partisan dan dekat dengan pandangan  status quo .
  organisasi nonpemerintah yang dikategorikan sebagai lsm "pelat merah" itulah yang sekarang keras menyuarakan dukungan terhadap sidang istimewa mpr.
di antara kedua ujung itu masih ada aktivis prodemokrasi yang tidak partisan meski vokal mengingatkan bahaya militer kembali berpolitik.
  surya mengakui bahwa ada hubungan moral yang erat antara aktivis prodemokrasi dengan abdurrahman wahid.
menurut surya, abdurrahman wahid merupakan figur yang selama ini konsisten dengan ide-ide pluralisme dan demokrasi.
di saat berkuasa pun, lanjut surya, abdurrahman wahid konsisten menolak menggunakan cara-cara militer untuk menyelesaikan konflik etnis dan gerakan separatisme.
konsistensi itu yang masih diragukan gerakan prodemokrasi pada diri megawati soekarnoputri.
 sementara wardah memandang perlu dilakukan identifikasi individu, kelompok, atau institusi yang menghambat proses demokratisasi.
dalam kemelut yang terjadi saat ini, pihak yang berpeluang memperoleh keuntungan adalah militer.
karena itu, aktivis prodemokrasi perlu mengingatkan masyarakat bahwa bila militer kembali berpolitik, akan terjadi kemunduran jauh sekali, karena tidak mungkin ada demokrasi bila militer dan kepolisian kembali berperan dalam persoalan politik dan ekonomi.
  militer, kata billah, telah mengklaim melakukan reformasi.
namun, menurut dia, akhir-akhir ini militer mulai kembali vulgar bermain politik.
tindakan-tindakan mereka merupakan tindakan politik sekalipun mereka menyatakan menolak politisasi tentara.
unjuk kekuatan yang dilakukan oleh militer dan polisi dan mobilisasi opini baik di kalangan para pejabat maupun purnawirawan militer dan polisi, menurut billah, merupakan kegiatan politik.