sementara itu, dalam pembahasan tentang aturan tambahan, irjen i ketut astawa dari fraksi tni/polri menyatakan untuk mencabut ayat (1) aturan tambahan yang menyatakan, anggota mpr sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) uud ini ditambah dengan utusan tentara nasional indonesia dan utusan kepolisian negara republik indonesia paling lama sampai tahun 2009.