dewan perwakilan rakyat (dpr) dan departemen dalam negeri dan otonomi daerah (depdagri) saat ini sedang menyiapkan draf revisi undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
bahkan, secara khusus fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip) dpr juga telah menyiapkan draf revisi secara rinci.
revisi itu terutama menyangkut pembagian daerah, di mana wilayah laut dikembalikan menjadi wilayah nasional.
 ketua tim pengkajian uu no 22/1999 yang juga direktur jenderal depdagri dan otonomi daerah dr sudarsono h kepada  kompas  di depdagri, rabu (8/8), mengatakan, revisi ini dilakukan bukan atas inisiatif depdagri dan otonomi daerah, tetapi merupakan amanat ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (tap mpr) nomor iv/mpr/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
  rekomendasi tap mpr butir 7 menyebutkan:  sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap uu 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan uu 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap pasal 18 uud 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/ kota, desa/nagari/marga, dan sebagainya .
 "dengan tap tersebut, kami menyiapkan revisi atas uu tersebut.
komisi ii dpr sekitar enam bulan lalu juga membentuk tim ahli.
berdasarkan kajian tim ahlinya, komisi ii menyurati mendagri dan otonomi daerah meminta supaya mendagri melakukan pengkajian sesuai tap mpr," tutur sudarsono.
tim depdagri itu mengkaji otonomi daerah di jepang, filipina, perancis, jerman, dan malaysia.
 selain itu, kenyataan dari implementasi dari uu no 22/1999 itu yang mau tidak mau harus direvisi karena membahayakan. "
contoh yang paling riil itu bentrok antarwarga mengenai wilayah laut," katanya.
 secara terpisah, sekretaris  f-pdip dpr heri akhmadi ketika ditanya  kompas  juga mengemukakan fraksinya akan meminta agar uu no 22/1999 direvisi. "
kami mengharapkan revisi dapat diselesaikan pada bulan november 2001 sehingga dapat diterapkan pada tahun anggaran 2002.
kami sudah tiga-empat kali membahas soal ini dengan pihak depdagri," tuturnya.
  bukan sentralisasi   ketika ditanya apakah revisi yang diminta ini merupakan upaya megawati soekarnoputri untuk kembali ke sistem sentralisasi, heri akhmadi menegaskan, semua menyadari bahwa otonomi daerah merupakan tuntutan umum dari masyarakat.
hanya saja, proses pelaksanaannya belum secara teknis digarap dengan baik.
 sudarsono juga menegaskan bahwa revisi ini bukan upaya kembali menarik sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi, tetapi dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas prinsip-prinsip otonomi daerah supaya tidak menimbulkan multi-interpretasi.
 salah satu keberatan pdi-p atas uu tersebut, seperti diutarakan heri akhmadi, adalah soal pembagian daerah. "
misalnya soal wilayah laut, di mana-mana di seluruh dunia itu tidak ada wilayah laut dibagi.
laut itu wilayah nasional," kata heri.
 hal itu termuat dalam bab ii tentang pembagian daerah.
pada pasal 2 ayat 3 uu no 22/1999 berbunyi:  wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah darat, dan wilayah laut sejauh dua batas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan .
 senada dengan heri akhmadi, sudarsono mengungkapkan nanti dipikirkan bahwa wilayah laut tidak termasuk daerah otonom. "
soal ini saya sudah tanyakan kepada dua ahli otonomi daerah di universitas tokyo.
dia menyalahkan kita, mengapa anda membagi wilayah laut?
maka nanti wilayah laut kita pikirkan menjadi wilayah nasional.
bahwa dalam beberapa hal daerah diberi fungsi pengurusan dan pengelolaan sumber daya laut itu nanti, tetapi daerah mendapat hak atas hasil pengelolaan laut," ujarnya.
 dalam diskusi di depdagri juga muncul pemikiran apakah negara kesatuan republik indonesia (nkri) akan "dibagi habis" menjadi provinsi dan di dalamnya ada kabupaten/kota, atau ada kemungkinan perumusan lain.
dalam diskusi itu untuk sementara dirumuskan dalam rangka desentralisasi di wilayah nkri dibentuk provinsi dan di wilayah provinsi dibentuk kabupaten/kota.
 "dengan perumusan baru ini, daerah tertentu untuk keperluan tertentu masih dimungkinkan menjadi daerah di luar provinsi atau kabupaten/kota.
contohnya adalah pulau nusakambangan.
kalau menurut uu no 22/1999, pulau itu masuk kabupaten/kota.
padahal, sejak zaman belanda dulu nusakambangan itu bagian pemerintah pusat," papar sudarsono.
 demikian juga untuk pengembangan kawasan perdagangan bebas yang masih menjadi sengketa antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
dengan rumusan baru, diharapkan ada jalan keluar, bisa di bawah kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.
   hubungan hierarki   selain itu, pasal 4 ayat 2 yang berbunyi,  daerah-daerah masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain , akan dihapus dalam draf revisi. "
dalam nkri hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat  subordinate  koordinatif.
beda dengan sistem federal," kata sudarsono.
 tentang dana alokasi umum (dau), dari hasil evaluasi pelaksanaannya, memang secara positif bisa mengurangi kesenjangan fiskal vertikal antara pusat-daerah, karena tahun 2000 sekitar rp 35 trilyun dan tahun 2001 rp 80 trilyun.
namun, karena transfer mencakup bagi hasil, di mana tidak semua daerah menerima dana bagi hasil, hal itu ternyata menyebabkan ketimpangan secara horizontal antardaerah.
  "contoh paling jelas itu penampilan wali kota sibolga yang tidak punya sumber daya alam dan bupati kutai yang kaya sumber daya alam.
memperbaikinya dengan dau.
makanya perlu didiskusikan bersama agar daerah yang sudah kaya seperti dki, kaltim, riau, irian, dan aceh, apakah masih perlu dau?"
kata sudarsono.