demikian larangan bagi presiden dan wakil presiden, sebagaimana termuat dalam pasal 45, draf rancangan undang-undang (ruu) tentang lembaga kepresidenan yang disiapkan badan legislatif dpr.
larangan tersebut dirinci dalam huruf (a) sampai (g), serta larangan lainnya bagi presiden dan wapres pada pasal 46 ruu tersebut.
menurut ketua badan legislasi zain badjeber saat ditemui kompas, jumat (16/2), ruu lembaga kepresidenan yang merupakan ruu inisiatif dpr itu sudah selesai dibahas di tingkat panitia kerja dan akan disampaikan kepada pimpinan dpr pekan depan.