ketua komisi vii dpr taufiequrochman ruki meminta kepolisian daerah (polda) metro jaya, pemda dki jakarta, kementerian pemberdayaan perempuan, dan departemen sosial segera bekerja sama secara terpadu melancarkan operasi pemberantasan perdagangan anak dan perempuan, menyusul dibongkarnya sindikat perdagangan perempuan muda oleh kepolisian sektor (polsek) metro penjaringan, jakarta utara.
 taufiequrochman menyatakan hal itu usai bersama wakil ketua komisi vii dpr sanoesi tambunan dan ketua sub kesehatan komisi vii dpr mariani akib baramuli datang ke polsek metro penjaringan, kamis (27/9).
selain meminta penjelasan kepada kepala polsek metro penjaringan ajun komisaris krishna murti dan kepala unit resintel iptu rony samtama, ketiganya berbicara dengan lai (22), salah seorang dari 17 korban sindikat perdagangan perempuan yang baru dibongkar polsek metro penjaringan, selasa-rabu lalu.
 "dari penjelasan kepala polsek dan penuturan lai, dipastikan masih ratusan, bahkan ribuan orang semacam lai di situ.
lokasi itu luas dan permasalahannya kompleks, tidak bisa hanya ditangani di tingkat polsek," kata taufiequrochman. "
masalah perdagangan anak dan perempuan terus menjadi perhatian komisi vii.
namun soal itu tidak sederhana, karena undang-undangnya belum ada."
  "persoalan perdagangan anak dan perempuan seperti kasus lai itu harus diangkat ke tingkat nasional.
tadi saya langsung menelepon ke kementerian pemberdayaan perempuan dan departemen sosial untuk menuntaskan kasus ini bekerja sama dengan polda metro jaya dan pemda dki jakarta," kata taufiequrochman.
 secara terpisah, kepala polsek metro penjaringan ajun komisaris krishna murti mengatakan bahwa semua biaya perawatan dan pemulangan 17 korban yang diamankan di bar cempaka dan yayasan karya setiawan, ditanggung oleh kepolisian.
 sementara itu, pekerja sosial yang dikenal sebagai ibu kembar, sri rossyati dan irianingsih mengemukakan, terjadinya perdagangan wanita di bawah umur karena orangtua mereka terperangkap dalam kemiskinan.
akibatnya, ada orangtua seolah menutup mata ketika mengetahui anaknya bekerja sebagai wanita penghibur.
 "kalau hendak memberantas praktik perdagangan wanita di bawah umur, pemerintah harus serius memberikan pendidikan budi pekerti dan sekolah dasar secara gratis," kata sri rossyati yang dibenarkan oleh irianingsih.