gagasan pembentukan komisi konstitusi-dengan melibatkan rakyat yang lebih luas-untuk mengkaji ulang keseluruhan konstitusi yang telah melewati empat proses amandemen ini nyaris mentah pada akhir sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat (st mpr) tahun 2002.
meskipun akhirnya disetujui, kekuatan hukum komisi konstitusi tidaklah besar, karena hanya ditetapkan lewat ketetapan (tap) mpr dan tidak dimasukkan dalam pasal peralihan uud 1945.
bahkan belakangan, mpr yang mendapat mandat untuk membentuk komisi konstitusi mempertanyakan sendiri perlunya pembentukan komisi ini.