pasal 45 dihapus karena bunyinya memberikan peluang kepada dewan gubernur untuk berkilah, berkelit, "berpokrol bambu" yang sudah terjadi dalam merespons laporan oleh bpk tentang penyimpangan-penyimpangan berkenaan dengan blbi.
bunyi pasal 45 adalah "gubernur, deputi senior gubernur, deputi gubernur, dan/atau pejabat bank indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik."