dasar hukum untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) dan kasus-kasus narkotika melalui pembuktian terbalik seperti diusulkan presiden abdurrahman wahid pekan lalu, sampai kini belum diputuskan.
dasar hukum itu akan diputuskan akhir bulan april 2001.
departemen kehakiman dan hak asasi manusia (depkeh dan ham) sedang mengkaji dasar hukum yang tepat bagi penerapan pembuktian terbalik tersebut.
menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu wakil presiden megawati soekarnoputri di jakarta, senin (2/4), menkeh dan ham baharuddin lopa mengungkapkan, "dasar hukum pembuktian terbalik sementara ini dikerjakan depkeh dan ham.
bila tuhan menolong, insya allah, kita bisa rampungkan sebelum akhir bulan ini atau awal bulan depan".
  menurut lopa, sampai sekarang landasan hukum untuk menerapkan pembuktian terbalik itu masih dipikirkan, apakah melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atau undang-undang (uu). "
keduanya (perpu dan uu) sama saja.
bedanya, perpu bisa langsung berlaku sedangkan kalau uu harus disusun dulu oleh dpr.
kalau saya amati di media massa, orang lebih banyak menghendaki perpu," tegas lopa.
 ahli hukum administrasi negara dari universitas indonesia (ui), jakarta, prof dr paulus effendie lotulung yang dijumpai  kompas  di bandung, akhir pekan lalu, mengingatkan, bila pemerintah mengeluarkan perpu untuk penerapan pembuktian terbalik, harus diungkapkan keadaan darurat yang melatarbelakanginya.
keadaan darurat itu harus berarti darurat dalam ketatanegaraan atau  staats noodrecht .
perpu tidak bisa dikeluarkan, kalau tidak ada keadaan darurat.
 sementara itu, ketua umum ikatan hakim indonesia (ikahi) toton suprapto mendukung penerapan pembuktian terbalik untuk pemberantasan kkn maupun peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba).
tetapi sebaiknya pemerintah menjelaskan dahulu mekanisme pembuktian terbalik yang akan diterapkannya, termasuk bentuk peraturan hukum yang mengatur penerapan pembuktian terbalik tersebut.
 "pembuktian terbalik itu kan baru usulan dari presiden.
apa pun usaha ke arah pemberantasan korupsi, kami (ikahi) dan jajaran pengadilan akan mendukungnya.
sebab itu kan bagian dari perbaikan," jelasnya.
  berlaku surut   usulan pembuktian terbalik untuk pemberantasan kkn dan narkoba dilontarkan presiden wahid ketika mengantarkan jawaban memorandum i dpr dalam rapat paripurna dpr, rabu pekan lalu.
tetapi presiden tak menyinggung dasar hukum yang akan digunakan untuk menerapkan pembuktian terbalik tersebut, yakni apakah melalui perpu atau ruu.
 dalam pertemuan dengan wapres, kata lopa, persoalan pembuktian terbalik tidak dibicarakan secara khusus.
materi pertemuan dengan wapres, lebih banyak menyangkut tugas di depkeh dan ham di antaranya penertiban hakim, panitera, dan imigrasi.
 lotulung mengingatkan, sebenarnya secara terbatas pembuktian terbalik sudah diatur dalam uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
tetapi, pembuktian terbalik memang belum dikenal dalam peraturan yang terkait dengan narkoba.
 dalam uu 31/1999, kata lotulung, tersangka harus menjelaskan kekayaannya, kekayaan keluarga, dan kekayaan pihak lain, termasuk korporasi yang diduga terkait dengan perkara itu.
namun, jaksa pun harus membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi oleh terdakwa.
  kalau pemerintah menerapkan pembuktian terbalik, katanya, itu memang dapat mencegah terjadi kkn di masa depan.
tetapi pembuktian terbalik itu tidak dapat dikenakan terhadap pelaku kkn yang kini sedang ditangani kejaksaan atau yang terjadi di masa lalu, kecuali ketentuannya lebih ringan.
artinya, pembuktian terbalik itu tidak dapat berlaku surut, kecuali menguntungkan tersangka.
 selama ini, ketentuan berlaku surut hanya dapat diterapkan pada kasus pelanggaran ham berat.
penerapan pembuktian terbalik potensial pula terjadinya pelanggaran ham.
 lotulung menegaskan, pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) menyatakan,  suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya .
sedangkan ayat (2) menyatakan,  jika ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya .
 menurut toton, apabila pembuktian terbalik diterapkan, hal itu akan memudahkan pembuktian.
proses persidangan terhadap terdakwa perkara korupsi dan peredaran narkotika pun akan lebih cepat.
hakim tinggal melaksanakan dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan perundang-undangan.
  dirjen imigrasi   menjawab pertanyaan, lopa menyebutkan, rencana pergantian dirjen imigrasi termasuk yang dibicarakan dengan wapres akan tetapi sampai sekarang namanya belum ditentukan.
pergantian dirjen imigrasi akan dilakukan secepatnya setelah menkeh dan ham mengajukan nama kepada wapres megawati soekarnoputri.
  wapres megawati, kata lopa, sependapat dengan dirinya bahwa syarat utama penertiban dan penegakkan hukum, aparatur yang bertugas harus ditertibkan dan dibersihkan dulu agar hasilnya efektif.
dalam kaitan itu, menkeh dan ham sudah menertibkan 12 hakim, tujuh panitera, lima pejabat imigrasi, serta tiga pejabat di lingkungan depkeh dan ham.
 lopa dalam kesempatan itu juga menjawab rumor soal penunjukan dirinya menjadi jaksa agung. "
agak susah bagi saya menjawab pertanyaan andaikata.
nanti, kalau sudah jelas baru bertanya lagi.
saya sampai sekarang belum menerima pemberitahuan secara lisan, tertulis maupun isyarat dari presiden soal itu," paparnya.