dinilai menyampaikan pernyataan yang ceroboh dan melanggar prinsip kehati-hatian, mantan presiden abdurrahman wahid dihukum harus membayar ganti rugi immaterial sebesar rp 500 juta kepada mantan sekretaris jenderal departemen kehutanan dan perkebunan (dephutbun) suripto.
hukuman tersebut diputuskan majelis hakim pengadilan negeri (pn) jakarta pusat yang dipimpin amiruddin zakaria, senin (24/9).
 menurut majelis hakim, dengan pernyataannya yang ceroboh serta tidak hati-hati tersebut, abdurrahman wahid terbukti melakukan tindakan melawan hukum sehingga mencemarkan nama baik suripto.
selain dihukum membayar ganti rugi immaterial, majelis hakim pun memutuskan mantan presiden itu harus membayar biaya perkara rp 299.000.
namun, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi material dari suripto.
 waktu pembacaan putusan tersebut, baik abdurrahman wahid maupun suripto tidak datang.
abdurrahman wahid diwakili penasihat hukumnya, ny nien r aryono dan kawan-kawan dari kejaksaan agung, sedangkan suripto juga diwakili penasihat hukumnya, masiga bugis.
terhadap putusan itu, penasihat hukum suripto dan penasihat hukum abdurrahman wahid sama-sama menyatakan pikir-pikir.
 sebenarnya majelis hakim sudah mengupayakan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan itu secara damai.
akan tetapi, perdamaian itu tak pernah terwujud.
dengan berdasarkan pada keterangan saksi, antara lain nurmahmudi ismail, sri edi swasono, serta agus miftach, majelis hakim pun berkeyakinan abdurrahman wahid melakukan pelanggaran hukum.
    sita jaminan   suripto menggugat abdurrahman wahid -secara pribadi- karena dinilai mencemarkan nama baiknya.
pencemaran nama baik dilakukan, antara lain, dengan pernyataan abdurrahman wahid yang ingin memberhentikan suripto sebagai sekjen dephutbun.
ada tiga alasan yang disampaikan abdurrahman wahid kepada menteri kehutanan dan perkebunan (saat itu) nurmahmudi ismail, yakni suripto melakukan pertemuan dengan mayjen muchdi pr di  sebuah hotel di jakarta untuk merencanakan makar.
 alasan lain, adalah suripto bekerja sama dengan tentara nasional indonesia (tni) untuk menyelundupkan kayu ke luar negeri, dan dengan menggunakan helikopter dephutbun berwarna merah membantu pelarian hutomo mandala putra alias tommy soeharto.
merasa tuduhan itu tidak benar, suripto menggugat secara perdata serta mengadukan kasus tersebut ke kepolisian.
dalam gugatannya, suripto meminta ganti rugi material rp 250 juta maupun ganti rugi immaterial (moril) sebesar rp 3,5 milyar.
 majelis hakim menilai, tiada kerugian material yang diakibatkan  dari pernyataan wahid.
tetapi, memang ada kerugian immaterial yang diderita suripto. "
ganti rugi immaterial rp 500 juta itu diputuskan, karena majelis hakim melihat kemampuan abdurrahman wahid sebagai mantan presiden, dan kedudukan suripto sebagai mantan pejabat eselon satu dephutbun," papar anggota majelis hakim, andi zamzan nganro, kepada  kompas .
 majelis hakim juga menolak permohonan sita jaminan dari kuasa hukum suripto terhadap rumah abdurrahman wahid di ciganjur, jakarta selatan.
alasannya, sebagai tokoh masyarakat serta mantan presiden diyakini abdurrahman wahid tidak akan melarikan diri atau kabur dari tanggung jawab atas putusan pn jakpus, apabila sudah berkekuatan hukum tetap.
 tentang kapasitas wahid dalam gugatan itu, majelis hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan gugatan suripto maupun keberatan kuasa hukum mantan presiden.
abdurrahman wahid memang menyampaikan pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik suripto itu secara pribadi.
tetapi, sulit untuk memisahkan dengan kedudukannya sebagai presiden.
karena itu, kejaksaan agung berhak menjadi penasihat hukumnya.
 apakah setelah abdurrahman wahid tidak lagi menjadi presiden, kejaksaan agung masih boleh mendampinginya?
nganro menyatakan, itu persoalan hukum baru. "
saya tidak bisa menjawabnya karena mungkin bisa mempengaruhi putusan, bila ada upaya banding," paparnya lagi.
 nganro menambahkan, majelis hakim memutuskan perkara itu benar-benar secara obyektif.
sebab, saksi-saksi memang mendukung fakta ada tindakan melawan hukum yang dilakukan abdurrahman wahid.
bukan karena abdurrahman wahid kini tidak lagi menjabat sebagai presiden.