selain itu, masih ada kesepakatan dari kedua pihak untuk melakukan revisi atau peninjauan kembali pada kesepakatan yang sudah dilaksanakan.
bila revisi atau peninjauan kembali itu diartikan sebagai penyempurnaan uu nad, menlu menegaskan, hal itu hanya bisa dilaksanakan dalam kerangka konstitusi nasional republik indonesia, baik dalam proses maupun substansinya.