mantan menteri keuangan yang juga mantan penasihat ekonomi presiden soeharto dan presiden bj habibie, ali wardhana, dilarang bepergian ke luar negeri untuk masa satu tahun, terhitung sejak tanggal 3 maret 2001.
alasannya, ali wardhana diduga terkait dengan kasus korupsi pada pt bahana pembinaan usaha indonesia (bpui) sehingga merugikan keuangan negara.
 keputusan itu tertuang dalam surat keputusan nomor 033/d/ dsp/03/03/2001 yang ditandatangani jaksa agung muda bidang intelijen, h chalid karim l, tanggal 3 maret 2001.
demikian dijelaskan kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, muljohardjo, kepada pers di jakarta, selasa (6/3).
 sampai saat ini, jelas muljohardjo, sejauh mana keterlibatan ali wardhana dalam kasus pt bpui belum diketahui, karena sampai saat ini masih diselidiki.
status ali wardhana sampai saat ini masih sebatas sebagai saksi, belum ada tersangka dalam kasus ini.
jika kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, akan diketahui siapa tersangka dalam kasus ini dan juga berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
 "meski belum tersangka, bisa saja seseorang itu dicegah bepergian ke luar negeri.
apalagi kalau yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri," kata muljohardjo.