kebijakan dua menteri itu, menurut adi, merupakan komitmen nasional yang harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat termasuk pejabat tinggi negara.
oleh karena itu, ketika kesepakatan itu dilanggar oleh dirjen dengan cara membuat aturan yang menentang atau bertolak belakang dengan kebijakan dimaksud, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah makin terkikis.