dari sembilan fraksi dpr, hanya f-kki melalui juru bicaranya hamid mappa yang meminta agar ruu penyiaran itu dikaji ulang dan ditunda pengesahannya.
hamid mappa antara lain mengatakan, dalam proses pembuatan uu ini perlu dikaji dan diuji lebih lanjut mengenai keseimbangan berusaha di bidang industri informasi secara nasional.
selain memberi kesempatan berusaha dalam bidang ini kepada daerah, ruu penyiaran ini sekaligus perlu menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat bagi pihak-pihak di luar bidang penyiaran.
namun, ketika am fatwa menawarkan persetujuan kepada seluruh anggota dpr yang hadir, anggota f-kki juga menyatakan persetujuannya.