pidato presiden megawati soekarnoputri yang melarang keluarganya berbisnis sekaligus mengajak anggota dpr untuk bertekad tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), merupakan permulaan yang baik untuk memberantas kkn.
  untuk merealisasikan komitmen itu, megawati harus menyusun strategi nasional pemberantasan kkn.
pembersihan itu harus dimulai dari anggota kabinet, para elite politik, yang berlanjut ke kalangan penegak hukum dan diikuti oleh kalangan birokrasi dan bisnis.
 pendapat di atas merupakan rangkuman dari pernyataan sejumlah tokoh yang dihubungi  kompas  akhir pekan lalu.
mereka adalah koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki, ketua gerakan masyarakat peduli harta negara (gempita) albert hasibuan, ketua umum serikat pengacara indonesia (spi) trimedya panjaitan, pengamat ekonomi dari universitas gadjah mada yogyakarta, revrisond baswir.
  bagi teten, adanya rencana dan strategi nasional yang disusun megawati akan menjawab kesangsian masyarakat terhadap kemampuan megawati.
rencana aksi itu dapat berupa pelimpahan 100 kasus megakorupsi pada pengadilan dalam 100 hari pertama pemerintahan megawati.
 menurut dia, kkn adalah penyalahgunaan kekuasaan yang harus dihapuskan dari atas.
pembersihan itu dimulai dari elite politik, yang berlanjut ke kalangan penegak hukum dan diikuti oleh kalangan birokrasi dan bisnis.
  sama seperti teten, albert hasibuan juga menganggap pemberantasan kkn seharusnya dimulai dari atas.
dengan pernyataan itu, presiden secara nyata berusaha menciptakan kultur bersih yang dapat menjadi permulaan usaha pemberantasan kkn.
diharapkan, citra indonesia yang dianggap negara paling korup di dunia itu perlahan-lahan akan masuk ke kategori negara yang bersih.
 "megawati dapat menjadi  role model  dalam usaha pemberantasan kkn," kata hasibuan.
ia menambahkan, pernyataan megawati itu sekaligus pesan bagi jaksa agung untuk melaksanakan tugasnya.
 menurut trimedya panjaitan, yang dibutuhkan kini adalah tindak lanjut penegasan presiden oleh aparat di bawahnya.
wakil presiden, menteri, dan pejabat yang lain harus menegaskan pula untuk menutup peluang terjadinya kkn.
ini dimulai dengan meninggalkan bisnis yang digeluti selama ini dan mengumumkan kekayaannya secara terbuka.
   umumkan kekayaan   revrisond baswir juga menilai, tindakan transparan presiden megawati untuk mengumumkan kekayaannya belum cukup jika tidak diikuti instruksi agar seluruh anggota kabinet melakukan hal yang sama.
setelah itu, kebijakan tersebut akan meluas ke seluruh pejabat di seluruh indonesia.
 "sebenarnya, masalah tersebut sudah tuntas kalau presiden megawati meminta pengumuman kekayaan dilaksanakan sesaat sebelum pelantikan dilakukan di istana.
tetapi karena terlambat, sebaiknya dilaksanakan secepatnya agar diikuti oleh seluruh pejabat dengan jangkauan lebih luas," ujar revrisond.
 menurut dia, alasan pengumuman kekayaan pejabat menjadi persoalan penting karena menyangkut konsistensi kebijakan yang sudah dibuat pemerintah, serta menumbuhkan kepercayaan publik dan pasar terhadap penegakan hukum di indonesia.
  menurut revrisond, bila dikaitkan dengan kepercayaan luar negeri, maka transparansi kekayaan pejabat sangat dibutuhkan dalam rangka negosiasi pemotongan utang oleh australia dan bank dunia.
sebab, kalau kepercayaan penegakan hukum belum ada, kreditor tentu tidak akan melakukan pemotongan kalau merasa praktik korupsi masih ada di indonesia.
 selain pengumuman kekayaan pejabat, revrisond juga mengatakan, dana nonbudgeter yang ada di lembaga pemerintah juga harus diumumkan secara transparan karena juga terkait dengan pemanfaatan untuk dana anggaran untuk kegiatan militer.
  jalur hukum tak cukup   teten menekankan bahwa pendekatan represif melalui jalur hukum yang dilakukan selama ini tidak cukup untuk pemberantasan korupsi.
pemerintah harus mempersiapkan strategi jangka panjang, yaitu dengan mengadakan reformasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
 untuk itu, presiden harus menugaskan menteri pendayagunaan aparatur negara, menteri kehakiman dan ham, serta jaksa agung sebagai petugas garda depan pemberantasan kkn.
meski meragukan pejabat-pejabat tersebut bisa melaksanakan tugasnya, teten merasa belum saatnya menilai kinerja mereka saat ini. "
dalam waktu 100 hari, baru kita bisa menilai mengukur kemampuan mereka," ungkapnya.
 dalam usaha pemberantasan korupsi itu, teten menilai, dibutuhkan pemutusan hubungan dengan masa lalu.
pemutusan itu dapat terjadi secara personal dan meninggalkan cara-cara bisnis dan birokrasi lama yang penuh kkn.
 dengan kabinet koalisi sekarang ini, teten menganggap akan terdapat hambatan psikologis dan politik untuk memberantas kkn.
  mega seharusnya tidak menempatkan orang-orang lama karena biasanya mereka mempunyai sifat  ewuh pakewuh  dalam pemberantasan kkn.
  kontrol aparat   menurut panjaitan, masyarakat harus menindaklanjuti kemauan politik presiden dengan lebih berani mengontrol aparat pemerintah, termasuk berani "meneriaki" aparat yang melakukan kkn.
di sisi lain, presiden harus berani tegas menindak aparat pemerintah dan keluarganya yang terbukti melakukan kkn.
 "presiden, kan, mempunyai keterbatasan dalam mengontrol aparat di bawahnya.
karena itu, masyarakat dan pers yang harus terus-menerus mengontrol.
apalagi, kita dalam pemberantasan kkn ini terasa memulai dari titik nol.
pengawasan oleh masyarakat itu harus terus dilakukan supaya pemerintahan yang bersih dapat segera terwujud.
buat apa di atas sudah mulai bersih, tetapi misalnya di kelurahan masih terjadi pungutan untuk mendapatkan ktp (kartu tanda penduduk- red )," ungkap panjaitan.