rohaniwan prof dr franz magnis-suseno sj berpendapat, presiden abdurrahman wahid tak sepantasnya mengumumkan ancaman enam provinsi bakal berpisah dari negara kesatuan republik indonesia (nkri) jika sampai dirinya diturunkan dalam sidang istimewa (si) mpr agustus nanti.
hal itu justru berpeluang mempersulit posisi presiden sendiri dan melahirkan masalah-masalah baru.
 prof magnis mengungkapkan pendapatnya tersebut kepada pers di kampus universitas sanata dharma (usd), yogyakarta, sabtu (2/6), seusai berbicara dalam seminar "meningkatkan wawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan".
  magnis yang sehari-harinya mengajar di sekolah tinggi filsafat driyarkara jakarta menegaskan, keberagaman kelompok kepentingan dan latar belakang di masyarakat harus disikapi secara arif oleh elite politik dan pemerintahan, sehingga tetap terpelihara situasi yang harmoni.
sangat naif jika persoalan bangsa yang kompleks ini hanya diidentifikasikan pada satu figur pemimpin.
  mengenai si mpr, magnis mengatakan,, karena si mpr sudah telanjur dijadwalkan, maka semua masalah harus teragendakan untuk dibicarakan secara wajar, terbuka, dan melibatkan semua pihak.
pihak-pihak yang dimaksud, adalah yang pro maupun kontra presiden.
mpr jangan cuma semata-mata menargetkan presiden wahid harus turun, tetapi juga harus memikirkan kepentingan bangsa ini secara lebih luas.
dari semua masalah dibicarakan, kiranya lahir solusi yang lebih arif.