"menurut saya, dua-duanya salah.
kalau sampai yang informal bisa ikut campur tangan dalam pekerjaan eksekutif, itu artinya ada peluang yang diberikan oleh pihak pemerintah sendiri.
pemerintah, atau menteri-menteri itu, telah memberi peluang terjadinya politics black market (pasar gelap politik).
sebagai pemegang otoritas yang sah, menteri-menteri itu punya kewenangan untuk mencegah hal itu terjadi," tutur didik.