penemuan  traveler's cheque  (cek perjalanan) sebesar rp 10 juta milik dirjen anggaran departemen keuangan anshari ritonga yang diduga untuk anggota dpr tak cukup hanya diselesaikan dengan proses klarifikasi yang dilakukan ketua dpr akbar tandjung.
dpr perlu membentuk semacam komisi etik untuk meneliti kejadian tersebut dan rangkaian peristiwa sejenis lainnya.
 pandangan itu disampaikan pakar hukum albert hasibuan kepada pers di jakarta, rabu (19/9).
di tempat terpisah, ketua dpr akbar tandjung mengatakan, tidak ada peluang bagi anggota dpr untuk menerima suap dari pihak pemerintah, mengingat dpr bukanlah lembaga pengambil keputusan bagi pemerintah.
  "sepertinya tidak ada peluang bagi anggota dewan untuk menerima suap karena dewan itu, kan, bukan suatu lembaga pengambil keputusan yang kemudian berlaku bagi pemerintah," ujarnya seraya menambahkan akan memanggil aberson marle sihaloho untuk meminta penjelasan soal kasus itu.
 sebelumnya, koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki mengemukakan, praktik suap-menyuap di lingkungan dpr dan dprd berlangsung di antara pejabat pemerintah, terutama direksi badan usaha milik negara (bumn), dan tidak jarang diwarnai pemerasan.
 seperti diberitakan, petugas  cleaning service  yang bertugas di lantai 8 gedung nusantara i mpr/dpr menemukan cek perjalanan senilai rp 10 juta.
cek tersebut milik anshari ritonga dan oleh petugas kebersihan diserahkan ke staf ritonga.
setelah dicek kepemilikannya oleh staf ritonga, cek tersebut disebut-sebut milik aberson marle sihaloho.
 sihaloho mengaku berupaya membantu penemu cek tersebut agar menyerahkannya langsung ke ritonga.
bahkan, sihaloho mengaku memberi si penemu cek sebesar rp 200.000 karena menganggap petugas kebersihan itu jujur. (
kompas,  19/9 )     pembaruan   hasibuan mengemukakan, penemuan cek perjalanan itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk soal banyaknya anggota dpr yang menerima hibah sebagaimana terungkap dalam laporan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn).
jadi, peristiwa itu harus ditempatkan dalam rangkaian kasus yang melibatkan anggota dpr yang jelas-jelas akan merendahkan martabat dpr di mata masyarakat.
 berangkat dari kenyataan itu, hasibuan berpendapat, harus ada suatu usaha yang benar-benar membawa pembaruan di dpr dengan membentuk komisi etik dpr yang mengatur tingkah laku dpr dan menyusun  code of conduct  dpr.
  selain komisi etik, dpr perlu juga membentuk komisi independen untuk menyelidiki tingkah laku anggota dpr berkaitan dengan posisinya sebagai wakil rakyat.
komisi independen itu sekaligus perlu mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat pada dpr dan sejauh mana kewibawaan dpr masih terjaga dengan sepak terjang anggotanya.
 di inggris, pernah dibentuk semacam komisi independen yang diberi nama komisi nulan pada tahun 1994 saat john major memerintah.
komisi nulan mempelajari upaya-upaya memperbarui parlemen inggris berkaitan dengan isu adanya anggota parlemen yang terkena isu suap.
komisi itu juga menggali pandangan masyarakat inggris tentang parlemen.
hasil dari komisi itu dibawa ke sebuah lokakarya yang membicarakan etika anggota parlemen.
  tak ada peluang   akbar tandjung menepis kemungkinan adanya anggota dpr menerima suap.
pembicaraan dalam rapat-rapat yang dilakukan antara dewan dengan pemerintah dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat bisa menilai.
karena itu, dirinya tidak melihat adanya peluang yang menimbulkan keinginan untuk melakukan  deal-deal  yang dikategorikan suap.
 tandjung menambahkan, adalah hal yang wajar jika ada anggota dewan yang menjalin hubungan dekat dengan pejabat pemerintahan agar pembicaraan bisa berjalan dengan lancar.
ia juga berniat memanggil sihaloho untuk minta penjelasan.
 ketika ditanya apakah anshari ritonga juga akan dimintai keterangan, tandjung mengatakan, belum ada rencana itu, tetapi nanti pada saatnya jika memang diperlukan akan ditanya juga. "
satu-satu dululah," katanya.
 berkaitan dengan itu, akbar tandjung menjelaskan, dewan mempunyai kode etik yang harus dipatuhi oleh semua anggota yang kalau dilanggar akan ada sanksinya. "
sanksi itu nanti diputuskan oleh dewan kehormatan dpr yang dibentuk bilamana ada suatu kasus," ujarnya.
  bukan penyuapan   anggota komisi ii dpr patrialis akbar tidak yakin,  traveler's cheque  senilai rp 10 juta itu bagian dari penyuapan.
sebab,  traveler's cheque  itu tidak mungkin diuangkan anggota dpr aberson marle sihaloho kalau sudah dibubuhi nama dirjen anggaran anshari ritonga.
 "saya memang belum melihat  traveler's cheque  itu.
tetapi, kalau sudah diberi nama pak anshari ritonga, ya, jelas pak aberson tak bisa menguangkannya.
jadi, pasti bukan penyuapan.
namun, saya pribadi pun yakin pak aberson tidak menerima suap itu.
jadi, jangan ia dipojokkan dengan kasus ini," ujar patrialis.
 patrialis menambahkan pula, selama ini anggota dpr mempunyai pendapatan resmi dalam proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang (ruu).
namun, jumlahnya tak mencapai rp 10 juta, melainkan hanya rp 700.000 per uu. "
tetapi, secara pribadi saya tidak yakin pak aberson menerima suap dari pak ritonga.
saya menilai masalah  traveler's cheque  itu adalah kelalaian saja," kata anggota fraksi reformasi tersebut.
   cek ke bank   pengamat perbankan elvyn g masassya berpendapat, satu-satunya cara untuk mengetahui pemilik cek perjalanan adalah melalui bank penerbit atau bank yang mengeluarkan cek tersebut.
sebab, tiap kali seseorang hendak membeli cek perjalanan, dia harus memberikan identitasnya kepada bank dan bank menerbitkan cek dengan nomor seri tertentu.
 "nama pada amplop tidak valid, tidak dapat memberi informasi.
untuk verifikasi cek tersebut harus ke bank penerbit guna mengonfirmasi nomor seri," tandas elvyn.
oleh karena itu, jika tidak ada nama yang tertera di cek, sulit menuduh seseorang sebagai pemilik cek itu kecuali orang tersebut mengakuinya.
 umumnya cek perjalanan dikeluarkan tanpa nama pemilik.
namun, ada pula jenis cek yang mencantumkan nama pemilik atau nama yang dituju.
tujuannya, agar cek itu tidak dapat dicairkan oleh orang lain, demi keamanan.
 fungsi cek itu sama seperti cek biasa.
bedanya, cek biasa dicairkan dengan mendebet rekening, sedangkan cek perjalanan merupakan cek yang dibeli.
atau mengonversikan uang tunai menjadi cek dan saat diperlukan akan diuangkan kembali sesuai dengan jumlah nominal yang tertera.
bank-bank mengeluarkan nilai nominal cek berbeda-beda, ada yang rp 1 juta, tetapi ada pula yang rp 10 juta.
 di indonesia, cek demikian dikeluarkan oleh bank-bank komersial baik bank pemerintah maupun swasta.
sebagai produk yang sudah umum, cek itu dapat diberikan kepada seseorang.
sama seperti  voucher  yang dikeluarkan rumah makan, pasar swalayan, hotel, atau  department store .
bedanya,  voucher  itu hanya dapat ditukar dengan barang, sedangkan cek ditukar dengan uang tunai.