pemerintah memutuskan untuk kembali memberlakukan keputusan menteri tenaga kerja (kepmennaker) nomor 150 tahun 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja (phk) dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan.
pemberlakuan kepmennaker no 150/2000 ini diterapkan sampai terbentuknya forum tripartit (pengusaha-buruh-pemerintah) nasional yang baru.
dengan pemberlakuan keputusan itu, keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (kepmennakertrans) nomor 78 tahun 2001 dan kepmennakertrans nomor 111 tahun 2001 ditunda pemberlakuannya.
 keputusan ini merupakan hasil dari pertemuan antara pemerintah, wakil pengusaha, dan serikat buruh di kantor menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam), di jalan merdeka barat, jakarta, jumat (15/6) malam.
pertemuan yang dipimpin oleh menko polsoskam agum gumelar dihadiri antara lain panglima tni laksamana widodo as, mennakertrans al hilal hamdi, dan kepala badan intelijen negara (bin) letjen arie j kumaat.
  dari kalangan buruh hadir sebanyak 30 pimpinan organisasi serikat pekerja, antara lain jacob nuwawea dan djumhur hidayat.
sedangkan wakil pengusaha yang hadir antara lain sofjan wanandi, subronto laras, dan wakil ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) djimanto.
 usai pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, agum gumelar tidak bersedia memberikan keterangan. "
tanya saja kepada mereka yang ikut," kata agum, sambil berlalu dari kejaran wartawan.
sementara itu, mennakertrans al hilal hamdi mengatakan, masa pemberlakuan kepmennaker no 150 tahun 2000 sampai terbentuknya forum tripartit nasional yang baru.
 forum tripartit nasional yang ada selama ini dianggap tidak mewakili pekerja karena wakil serikat pekerja hanya berasal dari federasi serikat pekerja seluruh indonesia (fspsi). "
selama ini hanya diwakili mereka, sekarang tidak bisa sendiri," kata al hilal.
ia juga mengakui kepmennakertrans no 78/2001 dan kepmennakertrans no 111/ 2001 diputuskan tidak melalui forum tripartit karena setiap kali ada pertemuan tripartit selalu  deadlock .
 forum tripartit nasional yang baru akan mulai mengadakan pertemuan sebulan lagi.
sebanyak sepuluh wakil serikat pekerja dan sepuluh wakil pengusaha akan bertemu dengan wakil dari pemerintah.
al hilal mengatakan, wakil dari pemerintah antara lain dari depnakertrans, depperindag, dan depkeu.
 "forum kerja lebih baik dibuka terlebih dulu.
kepentingan nasional harus di atas kepentingan kelompok.
semua masalah akan diselesaikan dengan spirit dialog," kata al hilal hamdi.
   selesai tahun ini   sementara itu, untuk menuntaskan masalah perburuhan, dalam enam bulan ke depan dpr diharapkan dapat menyelesaikan dua rancangan undang undang (ruu) pembinaan perlindungan ketenagakerjaan dan ruu penyelesaian perselisihan industrial. "
kami ingin dua ruu ini selesai dalam tahun ini juga," kata al hilal.
ruu ini telah diusulkan sejak tahun 1997, namun hingga sekarang belum selesai.
 sementara itu, ketua umum fspsi jakob nuwawea menyambut baik keputusan pemerintah untuk menunda kepmennakertrans no 78/2001 dan kepmennakertrans no 111/ 2001 dan memberlakukan kembali kepmennaker no 150/ 2000.
namun, ia meminta menko polsoskam mengumumkan keputusan ini sehingga bisa meredam aksi buruh yang lebih luas.
 "apa yang diambil oleh pak agum gumelar dengan menunda dua keputusan menteri itu sudah sangat maksimal dan tetap mempertahankan kepmennaker no 150/2000.
saya minta malam ini juga pemerintah mengumumkan secara resmi melalui media massa supaya masyarakat buruh tahu," kata nuwawea kepada pers usai pertemuan itu.
dengan keputusan itu, nuwawea berharap berbagai aksi unjuk rasa dihentikan sehingga buruh kembali bekerja.
 sedangkan wakil ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo) djimanto mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah itu, karena itu juga mencitrakan iklim investasi dan iklim usaha di indonesia yang belum membaik.
 meski demikian, djimanto bisa mengerti dengan keputusan pemerintah yang diharapkan bisa menenangkan situasi di masyarakat. "
namun, kami berharap dalam sebulan ke depan semua pihak konsekuen untuk melakukan perundingan," katanya.
  ia mengatakan, selama setahun pelaksanaan kepmennaker no 150/2000 itu, para pengusaha mengaku dalam posisi terombang-ambing.
pemberlakuan kepmennakertrans no 78/ 2001 beberapa waktu lalu sebenarnya telah membuat kepastian bagi pengusaha.
  keputusan pemerintah untuk memberlakukan kembali kepmennaker no 150/2000 merupakan perubahan sikap yang ketiga kalinya dalam setahun ini.
pada april 2000, pemerintah membuat kepmennaker no 150/2000, namun mendapat protes pengusaha.
  pada awal mei lalu, mennakertrans membuat revisinya dengan menerbitkan kepmennakertrans no 78/2001.
namun, keputusan ini diprotes para buruh hingga sempat dilakukan penundaan selama dua minggu, untuk memberi kesempatan perundingan antara pengusaha dan buruh.
hingga penundaan itu selesai, tidak ada kesepakatan antara dua pihak.
mennakertrans kemudian menerbitkan kepmennaketrans no 111/2001 yang merevisi salah satu pasal kepmennakertrans no 78/ 2001.
 langkah yang diambil pemerintah itu tidak meredakan aksi buruh, namun malah semakin meningkatkan aksi unjuk rasa buruh.
protes itu makin meledak setelah presiden abdurrahman wahid memutuskan untuk tetap memberlakukan kepmennakertrans no 78/2001, senin lalu.
     membingungkan   sebelumnya, dalam kesempatan terpisah usai rapat terbatas bidang politik dan keamanan (polkam) yang dipimpin oleh wakil presiden megawati soekarnoputri di kantor wapres di jalan medan merdeka selatan, jakarta, jumat paginya, mennakertrans al hilal hamdi sempat mengeluarkan pernyataan yang membingungkan.
 ia menyatakan, meski ada kepmennakertrans no 78/2001 dan no 111/2001, kepmennaker no 150/2000 tetap berlaku.
mennakertrans juga mengatakan, dalam pertemuan organisasi buruh internasional (ilo) di jenewa, swiss, pekan lalu, telah dicapai kesepahaman bersama di antara para delegasi tripartit.
 kesepahaman bersama tersebut adalah kesepahaman untuk melakukan kaji ulang ( general review ) terhadap seluruh produk hukum di bidang ketenagakerjaan. "
hal itu diharapkan bisa diratifikasi oleh seluruh kelompok organisasi serikat pekerja dan serikat buruh," ujarnya.
  menanggapi sejumlah aksi buruh di berbagai daerah, khususnya aksi buruh di bandung yang telah menjurus ke aksi kekerasan dan perusakan, mennakertrans mengatakan, sebaiknya dipisahkan antara aspirasi murni kalangan pekerja dan aspirasi lain yang lebih bertujuan menunggangi aksi para buruh.
  pihaknya, menurut al hilal, belum mengetahui apakah aksi buruh tersebut ditunggangi kepentingan politik tertentu atau tidak. "
saya enggak tahu karena belum mendapat masukan dari polri.
tetapi kalau serikat pekerja seluruh indonesia (spsi) mau demonstrasi, mereka selalu memberitahukan kepada aparat keamanan.
sebelum berangkat ke jenewa, saya sudah mengetahui para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa tanggal 11 dan 13 juni," ujarnya.
   "public policy" tak jelas   pengamat ekonomi dari universitas gadjah mada (ugm) revrisond baswir mengatakan, selama ini pemerintah tidak mempunyai kebijakan publik ( public policy ) atau konstitusi yang jelas mengenai perburuhan.
oleh karena itu, keputusan pemerintah atau menteri tidak memiliki landasan yang kuat.
 revrisond melihat kepmennaker no 78/2001 itu sebagai bagian dari permainan kekuasaan sehingga tidak partisipatif. "
bagaimana bisa menyusun keputusan hanya dari satu sisi, yakni sisi pengusaha?
ongkos yang harus ditanggung terlalu mahal.
belum lagi ongkos sosial seperti kekesalan orang yang terganggu dengan demonstrasi buruh, rusaknya fasilitas umum dan milik pribadi yang sulit dihitung nilainya," ujarnya.
 karena tidak ada  public policy , pemerintah tidak mampu mengambil kebijakan yang memuaskan semua pihak.
bukan hanya di bidang perburuhan, tetapi juga pada hal lain seperti bbm, listrik, dan telepon. "
dari cara kerja pemerintah itu, jelas semua terjebak  power play .
padahal, setiap kebijakan pemerintah menyangkut kehidupan orang banyak.
bukan hanya segelintir orang yang dapat membayar dengan harga tertentu," ujarnya.
  sebaliknya, dosen hukum tata negara dari fakultas ekonomi universitas sam ratulangi manado, donald rumokoy, mengkritik kepmennaker no 150/2000 yang ditandatangani oleh bomer pasaribu (mennaker waktu itu).
kepmennaker ini dinilainya mengandung kontroversi sangat tajam dan suatu sikap keberpihakan yang konyol.
  menteri perindustrian dan perdagangan (menperindag) luhut b panjaitan di sela-sela kunjungan presiden abdurrahman wahid di manado, jumat, juga mengatakan, kebijakan keberpihakan pemerintah harus diarahkan kepada dua institusi, pekerja dan industri, dan bukan cuma kepada satu pihak.
  "jika kita hanya membela kaum pekerja kemudian dampaknya mendiskreditkan pengusaha, pengusaha bisa menutup industrinya.
kalau itu terjadi, berarti kerugian semakin melebar, terjadi pengangguran, sumber pendapatan menipis, dan sebagainya," ujarnya.