"jadi, berdasarkan tap mpr, uu propenas, hasil sidang kabinet, dan juga perjanjian msaa yang ditandatangani oleh pemerintah sendiri, r&d yang termuat dalam perjanjian msaa tersebut harus diberikan.
kalau tidak diberikan, mana ada kepastian hukum.
lalu, bagaimana dengan amanat tap mpr dan uu propenas itu?
belum lagi, perjanjian msaa yang secara perdata merupakan hukum bagi para pihak yang menandantanganinya, serta adanya hasil sidang kabinet?,"
ujarnya.