namun, masih menurut muhajirin, ptpn ix tiba-tiba menolak hasil pengukuran yang dilakukan badan pertanahan nasional (bpn) dan menggugat petani secara perdata agar mengembalikan tanah yang semula boleh mereka garap.
ptpn ix juga menggugat dpu pengairan jateng karena dianggap tidak berhak mengizinkan petani menggarap tanah di bantaran kedua sungai tadi.