presiden abdurrahman wahid menyanggah akan mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan parlemen guna menghadapi situasi kemelut politik saat ini. "
tidak.
tidak perlu.
orang omong  gitu  dipercaya.
salah anda kalau percaya," kata presiden menjawab pertanyaan wartawan apakah presiden akan mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen.
jawaban itu diberikan ketika presiden akan meninggalkan bina graha, jakarta, rabu (9/5).spekulasi presiden akan mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan parlemen yang pernah terdengar beberapa waktu lalu, akhir pekan lalu, berembus kencang di tengah upaya-upaya mencari solusi politik yang konstruktif terus dilakukan presiden bersama tujuh menteri.
upaya mencari politik itu juga melibatkan wakil presiden megawati soekarnoputri melalui serangkaian pertemuan pada hari sabtu dan selasa.
 harapan agar presiden abdurrahman wahid tidak mengeluarkan dekrit presiden juga disampaikan kepala staf angkatan darat (ksad) jenderal endriartono sutarto dan rektor universitas paramadinamulya nurcholish madjid.
kalangan dewan perwakilan rakyat (dpr) siap mengantisipasi jika presiden jadi mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan parlemen.
dpr akan langsung meminta mpr menggelar sidang istimewa mpr, jika presiden membubarkan parlemen.
 dalam tanya jawab dengan wartawan di gedung lemhannas jakarta kemarin, menteri pertahanan mohammad mahfud md menyanggah, bahwa di dalam tim tujuh (enam menteri dan jaksa agung) yang bertugas membuat solusi kemelut politik saat ini, ada yang mengusulkan agar presiden mengeluarkan dekrit.
  mahfud juga menyanggah tim tujuh membuat salah satu opsinya yang akan direkomendasikan kepada abdurrahman wahid ialah permintaan agar presiden mengundurkan diri.
   makin terpuruk   pada kesempatan lain, ksad jenderal endriartono sutarto sangat berharap agar presiden jangan sampai pernah menerbitkan dekrit presiden untuk membubarkan parlemen.
kalau itu sampai dilakukan presiden, hal itu tak mustahil malah akan membawa situasi indonesia yang sudah serba sulit ini akan semakin terpuruk.
  lebih jauh, tindakan itu di satu sisi akan memperuncing konflik politik antara lembaga kepresidenan dan dpr.
sementara di lain pihak hal itu dipastikan juga akan bisa merongrong atau menjerumuskan kewibawaan presiden sendiri yang selama ini dikenal luas sebagai tokoh pendorong demokrasi di indonesia.
 rektor universitas paramadinamulya nurcholish madjid, juga tegas-tegas menyarankan hal sama.
mengutip penalaran para ahli hukum tata negara, demikian argumen nurcholish, karena situasi politik sekarang ini tidak sama dengan kondisi politik indonesia ketika presiden soekarno menerbitkan dekrit presiden 5 juli 1959 tentang kembali berlakunya uud 1945. "
rasa-rasanya gagasan mau menerbitkan dekrit itu kok tidak bisa diterima.
itu terlalu riskan," ungkap nurcholish.
 endriartono menambahkan, "kalau beliau sampai melakukan itu, kami (jajaran tni ad- red ) sudah menyatakan (kepada presiden- red ) perihal kondisi bangsa indonesia yang sekarang ini sudah taraf seperti ini.
jadi janganlah situasi yang sudah buruk ini ditambahi dengan beban politik yang lebih besar lagi.
kita minta beliau agar bisa mempertimbangkan hal itu secara bijak untuk tidak sampai mengeluarkan kebijakan itu."
 ia menambahkan imbauan disertai harapan itu telah disampaikan kepada presiden sabtu pagi akhir pekan lalu.
 menurut ksad, tni ad memang tidak punya hak untuk -katakanlah-menolak kebijakan presiden berkaitan dengan soal dekrit itu.
namun, pihaknya juga merasa harus memberikan saran agar hal itu jangan sampai dilakukan, karena paling-paling hal itu malah hanya akan menyengsarakan rakyat indonesia.
pertimbangan itu disampaikan karena bila dekrit itu sampai dikeluarkan sudah bisa dipastikan dpr akan tegas-tegas menolaknya.
  ditanya apakah tni ad masih loyal kepada presiden abdurrahman wahid dengan tegas endriartono menyatakan sikap itu tidak berubah sepanjang menyikapi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
namun, terhadap kebijakan operasional yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tni ad merasa punya kewajiban untuk menyarankan agar hal itu jangan dilakukan.
   akan melawan   ketua dpr akbar tandjung mengancam akan melakukan perlawanan dan bereaksi keras jika presiden wahid tetap  ngotot  mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan parlemen. "
saya yakin sebagian besar anggota dewan tidak setuju dikeluarkannya dekrit.
jika itu terjadi, dpr akan melawannya," kata tandjung, rabu.
 tandjung lebih jauh menjelaskan, upaya perlawanan yang dilakukan terhadap dikeluarkannya dekrit antara lain meminta kepada mpr guna menggelar sidang istimewa.
ditambahkan, tidak ada alasan konstitusi apa pun dan kekuatan hukum yang membenarkan presiden abdurrahman wahid mengeluarkan dekrit.
 ketua fraksi partai bulan bintang dpr ahmad sumargono mengatakan, keinginan membubarkan parlemen oleh presiden, menunjukkan kepanikan presiden setelah dijatuhkannya memorandum kedua dpr. "
membubarkan parlemen sangat bertentangan dengan konstitusi," katanya.
  cari solusi   terhadap rencana pertemuan antarpimpinan partai politik, ksad berharap agar para elite politik itu bisa berpikir jernih guna menemukan solusi terbaik bagi bangsa ini.
sekarang ini indonesia tengah terbelit krisis politik, maka sudah menjadi tugas mereka untuk membicarakan persoalan itu. "
domain mereka kan di bidang politik.
jadi, silakan mencari solusi terbaik dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara," kata ksad.
  nurcholish menilai, pertemuan itu sangat positif meski presiden tidak diundang menghadiri temu politik itu. "
gus dur (abdurrahman wahid- red ) kan bukan pemimpin partai?,"
katanya menjawab wartawan.
 mengenai prinsip solusi politik, menhan mahfud mengatakan, dalam kemelut politik yang terjadi saat ini, tidak ada satu pihak pun yang berhak mengatakan dirinya paling benar. "
tapi, ini harus dilalui sebagai proses politik dalam rangka membangun demokrasi.
maka itu, biarkan proses ini berjalan berdasarkan empat koridor," ujarnya.
 empat koridor itu, katanya, adalah semua pihak harus berpedoman pada konstitusi, jangan membiarkan rakyat terlibat dalam konflik horizontal, jangan berkompromi dengan pelaku kkn orde baru, dan yang keempat jangan terjebak oleh pancingan untuk terjadinya disintegrasi bangsa.
  mahfud mengatakan, gambaran kompromi politik itu misalnya penegasan tentang pembagian tugas antara presiden dan wapres. "
kalau dulu dianggap belum jelas, maka itu perlu dipertegas lagi.
dan barangkali diberi bentuk baru.
tapi, itu masih akan disampaikan kepada presiden dan wapres," ujarnya.
 menanggapi kembali digulirkannya pembagian kekuasaan presiden dengan wakil presiden sebagai sebuah solusi politik, presiden mengatakan, "sudah ada keppresnya."
ketika ditanya apakah perlu ada ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, presiden mengatakan, "tidak perlu."
  forum mpr   ketua umum dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan (dpp ppp) hamzah haz berpendapat, penyelesaian masalah bangsa saat ini, khususnya politik, hanya bisa diselesaikan melalui forum mpr. "
pertentangan antara presiden dan dpr adalah menyangkut kepercayaan, dan itu harus secepatnya diselesaikan melalui saluran konstitusi, yaitu forum mpr, bukan dengan menciptakan konflik apalagi konflik horizontal," ujarnya di jakarta, rabu.
 hamzah meyakini solusi politik tidak bisa lagi dilakukan di luar forum yang diatur oleh konstitusi, yaitu mpr. "
karena ini menyangkut kepercayaan, maka harus ada mandat baru, dan itu orang lama tetapi mendapat mandat baru atau orang baru dengan mandat baru, tergantung keputusan mpr," katanya.
 ditegaskan dalam pengambilan keputusan itu posisi partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) menjadi sangat penting.
oleh karena itu, pdi-p harus menentukan sikap secepatnya, agar bangsa ini tidak terlalu lama dalam ketidakpastian. "
gus dur terus atau tidak tergantung pada pdi-p," ungkapnya.
 namun demikian, hamzah memahami jika hingga saat ini pdi-p tidak mengambil posisi yang tegas.
ini, lanjut hamzah, karena ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri, sebagai wakil presiden berada dalam posisi yang sulit. "
dengan duduknya megawati sebagai wapres ada dilema yang dihadapi pdi-p, yaitu tidak ingin dituduh wapres telah menjatuhkan presidennya.
selain itu, megawati menghindari terjadinya konflik horizontal, karena presiden maupun wapres adalah figur-figur yang sama-sama mempunyai massa pendukung fanatik.
ini yang membuat megawati sangat berhati-hati," tutur mantan menko kesra kabinet persatuan nasional ini.