"tetapi sampai sekarang, kejaksaan tidak mau menyentuh penyimpangan kekuasaan yang dilakukan tandjung.
saya kira kepala bulog (rahardi) tidak akan berani mengeluarkan dana rp 40 milyar secara melawan prosedur kalau tidak ada tekanan politik dari atas.
sangat naif kalau kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus politik harus melihat bukti seperti pada kasus lainnya," ujar teten.