presiden abdurrahman wahid mengharapkan, akal sehat dan tanggung jawab kepada rakyat bisa memenangkan proses politik yang saat ini sedang berlangsung di dewan perwakilan rakyat (dpr) meskipun masing-masing anggota dpr sudah mempunyai komitmen, rencana, dan agenda sendiri-sendiri.
  harapan presiden itu disampaikan juru bicara kepresidenan wimar witoelar menjawab pertanyaan wartawan tentang sidang paripurna dpr yang membahas memorandum kedua. "
ya, harus menerima dong kalau ada memorandum kedua," ujarnya.
 namun, ia kemudian menganalogikan situasinya dengan memorandum pertama. "
presiden menerima (memorandum pertama).
yang ditolak itu isinya yang tidak sesuai konstitusi.
ini ibarat orang menerima surat, si penerima surat pasti tidak bisa mengelak, tetapi kalau isi surat tersebut tidak benar, akan ditolak," kata wimar, senin.
 dijelaskan, presiden abdurrahman wahid baru akan memberikan tanggapan terhadap hasil sidang paripurna dpr untuk konsumsi publik setelah menerima laporan lengkap dan rekomendasi dari menko bidang politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) susilo bambang yudhoyono yang memimpin  operation center  di kantornya.
 berkaitan dengan perkembangan yang berlangsung di dpr, tempat 363 anggota dpr setuju dijatuhkannya memorandum kedua, para menteri sekarang sedang berusaha mempertemukan presiden abdurrahman wahid dan wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri untuk mencari solusi yang baik bagi bangsa.
menteri pertahanan mohammad mahfud md mengatakan hal itu di rumahnya, senin.
  menurut mahfud, tanggapan fraksi pdi perjuangan yang tidak sekeras yang dibayangkan sebelumnya memberi peluang untuk dilakukannya pembicaraan antara abdurrahman wahid dan megawati.
 sementara itu, pengamat politik afan gaffar mengatakan, para pemimpin yang terlibat dalam proses pemilihan abdurrahman wahid tahun 1999 harus bertanggung jawab secara moral dan etis, kecuali megawati soekarnoputri yang tidak terlibat dalam proses pencalonan abdurrahman wahid tersebut. "
jadi, kalau gus dur (abdurrahman wahid- red ) dijatuhkan, seharusnya amien rais juga mundur," katanya.
  tak ada kegiatan   selama sidang paripurna dpr berlangsung, baik presiden abdurrahman wahid maupun wapres megawati soekarnoputri tidak melakukan kegiatan resmi seperti biasanya.
presiden hanya menerima menteri negara pemberdayaan perempuan khofifah indar parawansa dan sekretaris kabinet marsillam simanjuntak.
 ditanya ekspresi presiden atas pemandangan fraksi-fraksi dpr dalam sidang paripurna, wimar witoelar mengatakan, presiden dalam keadaan tenang dan cerah.
  menurut wimar, secara khusus presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas pelaksanaan kegiatan istigotsah yang telah berlangsung dengan lancar dan tertib. "
khususnya kepada peserta yang bisa memelihara rasa disiplin, baik sebelum, selama maupun setelah pelaksanaan istigotsah," kata wimar.
  adhie m massardi, juru bicara kepresidenan, menambahkan, selama sidang paripurna dpr berlangsung, presiden memantau jalannya sidang melalui televisi maupun laporan dari berbagai pihak sambil sesekali mendengarkan musik.
  akan tetapi, lanjut adhie, kepala negara tidak mengikuti jalannya sidang paripurna dpr dari menit ke menit karena dia juga harus memeriksa surat-surat yang masuk, baik surat yang ingin bertemu presiden maupun surat-surat kelengkapan para calon duta besar baru.
  ketika para juru bicara kepresidenan menyampaikan keterangan kepada wartawan, sidang paripurna dpr masih berlangsung.
ditanya keberadaan  operation center , adhie mengatakan, hal itu beroperasi selama 24 jam dan sudah ada sejak beberapa bulan lalu untuk memantau situasi polsoskam.
dengan demikian, kalangan pemerintah bisa mengakses informasi ke sana.
  menjawab pertanyaan, adhie mengatakan, presiden tidak mungkin memberikan komentar sepotong-sepotong sementara sidang di dpr masih berjalan. "
mudah-mudahan presiden bisa memberikan jawaban paling tidak kepada publik.
kalau, toh ,  presiden nanti bersikap, itu pun atas rekomendasi dari menko polsoskam," katanya.
  kunci di pdi-p   ketika pers menanyakan apakah abdurrahman wahid akan bertahan ( survive ) setelah keluarnya memorandum kedua dpr, mahfud menyatakan tidak tahu.
menurut dia, kuncinya ada pada pdi perjuangan (pdi-p).
pdi-p dalam pendapat akhir fraksinya ternyata tidak sekeras yang dibayangkan.
pdi-p menyatakan, menjatuhkan memorandum kedua, tetapi memberi waktu satu bulan kepada presiden untuk memperbaiki kinerjanya.
 "bagi saya, ini adalah satu isyarat bahwa ada peluang untuk dilakukan semacam pembicaraan-pembicaraan untuk memperbaiki bersama antara presiden dan mbak mega.
mudah-mudahan peluang ini bisa dimanfaatkan oleh gus dur dan elite politik yang lain," katanya.
 mahfud juga menyatakan, masih prematur jika dikatakan menteri-menteri akan mundur setelah keluarnya memorandum kedua.
ia berpendapat, para menteri sekarang sangat solid.
tidak ada seorang pun yang memperlihatkan tanda-tanda akan keluar dari kabinet.
  pembagian tanggung jawab   pengamat politik dari universitas gadjah mada prof dr afan gaffar berpendapat, untuk menyelesaikan kemelut politik, para pemimpin perlu bercermin kembali pada peristiwa oktober 1999 saat dilangsungkan pemilihan presiden.
para pemimpin yang terlibat dalam proses pemilihan abdurrahman wahid harus bertanggung jawab secara moral dan etis, kecuali megawati yang tidak terlibat.
 "barangkali tidak pada tempatnya kalau megawati diminta bertanggung jawab dalam kondisi sekarang ini.
megawati sama sekali tidak berperan dalam meng- install  gus dur menjadi presiden.
yang paling bertanggung jawab adalah gus dur dan amien rais."
 barangkali berbagi tanggung jawab ( sharing of responsibility ) merupakan jalan keluar yang terbaik.
saya pikir itu merupakan penyelesaian secara moral.
oleh karena itu, berbagi beban merupakan persoalan yang sangat fundamental," kata afan menjawab pertanyaan pers di rumah menteri pertahanan moh mahfud md, senin.