"pak am fatwa (wakil ketua dpr) telah menyetujui agar presiden memperpanjang hingga akhirnya ada uu ftz.
tapi, hingga hari ini (sabtu, 29/6), kita belum menerima legalitas penundaannya," jelas asmin yang pada senin (24/6) lalu bersama wali kota batam nyat kadir, deputi administrasi dan perencanaan ob wendy aritenang, menjumpai am fatwa sekaligus menyampaikannya ke sekretariat negara.