partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) secara resmi hari sabtu (13/1) malam mengumumkan pemecatan terhadap 17 anggotanya yang kini menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) tingkat i (provinsi) dan tingkat ii (kabupaten/kotamadya).
selain itu, pdi-p pun membebas-tugaskan dua kadernya yang kini menjadi wakil rakyat di daerah, dan memberikan sanksi peringatan keras terhadap 25 kadernya.
sejumlah kader lainnya masih diproses dewan kehormatan etika partai, karena diduga melakukan pelanggaran disiplin partai.
 surat keputusan (sk) dewan pimpinan pusat (dpp) pdi-p mengenai pemecatan serta pemberian sanksi itu dibacakan sekjen pdi-p sutjipto dalam pembekalan sekitar 4.000 anggota legislatif pdi-p.
mereka yang dipecat, berasal dari wonogiri tiga orang anggota, masing-masing dua anggota dari karawang, batam, tangerang, dan medan, serta seorang anggota dari bengkulu, surabaya, ogan komering ulu, bungotebo, brebes, dan tapanuli selatan.
sedang yang dibebas-tugaskan berasal dari wonogiri dan sidoarjo.
  kongres iv pdi   menurut sutjipto, kader pdi-p yang dipecat dan dibebas-tugaskan itu, karena terbukti melanggar berat aturan disiplin partai, antara lain terlibat kongres iv pdi di medan maupun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan partai.
tetapi secara terbuka, wakil sekjen pdi-p pramono anung wibowo mengutarakan, anggota yang dipecat itu antara lain terlibat  money politics  pada pemilihan kepala daerah atau pimpinan dprd setempat.
 ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri saat membuka pembekalan anggota legislatif pdi-p se-indonesia itu mengungkapkan, sejak tahun 1993 dirinya sudah menandatangani sejumlah sk pemecatan kader partai yang terbukti melanggar aturan dan disiplin. "
saya kira itu tak akan saya lakukan lagi, setelah pdi-p memenangkan pemilu (pemilihan umum) 1999.
tetapi ternyata, itu (pemecatan) harus terjadi lagi," ujarnya.
 dijelaskan megawati, pelanggaran aturan dan disiplin partai tak dilakukan oleh massa di tingkat bawah, namun oleh mereka yang kini menjadi anggota legislatif.
ini memprihatinkannya.
 sutjipto menambahkan, sebenarnya nama kader pdi-p yang dipecat, dibebas-tugaskan, maupun diberikan sanksi peringatan keras itu akan diumumkan secara terbuka.
tetapi dalam rapat dpp pdi-p yang mendadak hari sabtu petang, akhirnya diputuskan nama-nama kader yang ditindak itu tidak diumumkan secara terbuka.
salinan sk pemecatan itu akan disampaikan kepada pengurus dewan pimpinan daerah (dpd) maupun dewan pimpinan cabang (dpc) pdi-p, sehingga bisa ditindaklanjuti.
 pembekalan seluruh anggota dpr, dprd, serta mpr dari pdi-p itu, antara lain diisi ceramah dari prof dr roeslan abdoelgani, prof dr ryaas rasyid, kwik kian gie, soetardjo soerjogoeritno, suryadi soedirdja, cornelis lay, dan abdul madjid.
mereka bukan hanya bicara keberadaan pdi-p, tetapi juga masalah otonomi maupun kondisi ekonomi nasional, sehingga diharapkan wakil rakyat itu dapat lebih mengerti masalah bangsa, terutama setelah kembali ke daerahnya masing-masing.
 sebuah spanduk amat besar berwarna merah, bertuliskan  beberapa di antara kita mungkin melupakan, bahwa partai tanpa ketaatan pada aturan yang diletakannya sendiri, partai tanpa disiplin, tidak lebih dari sekadar "gerombolan politik"  menjadi latar belakang podium.
ini tampaknya disengaja sebagai peringatan bagi anggota pdi-p, terutama yang kini duduk sebagai anggota legislatif dan eksekutif.
 dalam kesempatan itu, frans leburaya dari nusa tenggara timur (ntt) yang didampingi perwakilan anggota legislatif dari pdi-p se-indonesia membacakan ikrar kesetiaan kepada partai.
dalam ikrarnya, mereka menyatakan akan sekuat tenaga mempertahankan negara kesatuan republik indonesia, mengemban amanat rakyat, serta menjaga martabat partai dengan tunduk pada konstitusi dan kebijakan partai.
  tidak dipakai   megawati mengakui, setelah sejak tahun 1993 anggota pdi-p terus mengalami tekanan, maka pada pemilu 1999 menjadi pemenang.
ini telah menimbulkan keguncangan secara emosional.
seolah-olah dengan menang pemilu, anggota pdi-p mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa saja dan melanggar aturan, termasuk disiplin partai.
 "ini yang terjadi saat ini serta saya amati, terutama dilakukan oleh mereka yang kini berada di lembaga legislatif atau eksekutif di daerah.
bahkan, kini ada yang terang-terangan menyimpang dari garis kebijakan partai.
saya tegaskan, fraksi merupakan kepanjangan tangan partai," kata wakil presiden tersebut.
  saat memberikan pembekalan, megawati mengungkapkan, dia membaca media massa yang mengutip pernyataan seorang kader pdi-p yang kini menjadi anggota legislatif, namun tindakannya menyimpang dari  policy  partai. "
dia berani menyimpang, karena merasa dirinya sebagai wakil rakyat.
 emang  wakil rakyat dari mana?
kalau ketemu dia, rasanya saya ingin menempeleng," ungkap megawati sambil tersenyum, yang disambut tepuk tangan peserta pembekalan.
 megawati menandaskan pula, bagi kader partai yang kini duduk di dpr dan dprd, tetapi kinerjanya jelek, sering mangkir, sering absen, dan sekadar mendompleng partai dipastikan mereka tidak akan dipakai lagi.
dalam pemilu 2004, mereka tidak bakal dicalonkan sebagai wakil rakyat kembali.
 pernyataan megawati ini adalah otokritik terhadap keluarganya pula.
karena dalam penelitian forum komunikasi massa-organisasi wartawan yang biasa meliput dpr-selama setahun keanggotaan dewan (1999/2000), tercatat empat anggota yang tidak pernah menghadiri rapat di komisinya.
mereka, antara lain taufik kiemas (suami wapres megawati soekarnoputri) dan guruh soekarnoputra ( kompas  2/11/2000).
 dalam pembekalannya kepada anggota legislatif pdi-p, megawati juga menyoroti hubungan antara eksekutif dan legislatif -baik di tingkat daerah dan pusat- yang dirasakannya tidak sehat.
padahal kedua lembaga itu sebenarnya berkedudukan setara dan harus saling melengkapi.
eksekutif tak dapat membubarkan legislatif, sebaliknya legislatif pun tidak dapat menjatuhkan eksekutif.
 diingatkan wapres, laporan eksekutif setiap tahun tidak dapat digunakan legislatif untuk menjatuhkannya.
justru dari laporan itu dapat diketahui kekurangan pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif, sehingga dicari jalan keluar untuk mengatasi kendala pembangunan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.