ketua komisi ii dpr a teras narang maupun ketua badan pengurus perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) hendardi menilai, usulan pengajuan hak interpelasi berkenaan dengan kehadiran presiden megawati soekarnoputri dalam penyerahan kedaulatan timor timur yang diajukan sejumlah anggota dpr adalah terlalu mengada-ada.
usulan hak interpelasi itu lebih merupakan upaya politisasi terhadap suatu persoalan yang sangat sepele karena ketidakpuasan politik sebagian wakil rakyat.