ketua asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia (apkasi), syaukani hr memberi reaksi "keras" tentang penilaian perda yang  bermasalah itu.
 ia minta pemerintah pusat bertindak arif menyikapinya.
sementara itu, pengamat sosial dari kalimantan timur, niel makinuddin, yang juga mantan koordinator aliansi pemantau kebijakan sumberdaya alam (apksa) mengkhawatirkan munculnya resistensi atau perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat.