sementara itu, sri soemantri berpendapat, kekalutan politik yang terjadi saat ini karena tidak ada kekuatan hukum di negara ini.
soal pemeriksaan terhadap presiden, misalnya, dalam uud 1945 tidak secara tegas diatur.
dalam uud 1945 memang disebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, tetapi tidak secara jelas diatur bagaimana kalau warga negara itu menjadi presiden.
ini terkait dengan pasal yang menyebutkan bahwa presiden bertanggung jawab kepada majelis permusyawaratan rakyat (mpr).