sebelumnya, menteri negara bumn laksamana sukardi mengemukakan bahwa tagihan antarbank bii yang sebelumnya dinilai tidak eligible akan ditutupi oleh pemerintah dalam rangka memperkuat kinerja bank tersebut.
untuk keperluan tersebut, pemerintah akan menggunakan obligasi yang berada di tangan bppn, sekitar rp 2 trilyun hingga rp 3 trilyun.