presiden megawati soekarnoputri menekankan kepada seluruh keluarga dekatnya dan para anggota kabinetnya untuk menutup peluang terjadinya lagi korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
penekanan serupa diajukannya kepada para anggota dewan perwakilan rakyat (dpr).
melalui tindakan awal, sederhana tetapi nyata, presiden yakin bangsa indonesia akan dapat melakukan terobosan besar dalam mencegah dan menanggulangi kkn.
ketika menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna dpr, yang dipimpin ketua dpr akbar tandjung, di jakarta, kamis (16/8), megawati melihat langkah itu penting mengingat kesulitan memberantas praktik kkn secara langsung atau tidak langsung telah menyebabkan keterpurukan sejak tahun 1997.
 berbeda dari tatanan masyarakat feodalistik yang cenderung tidak melihat kkn sebagai kesalahan besar, menurut presiden, dalam tatanan demokrasi, kkn dapat menjadi suatu masalah besar.
kkn betapapun kecilnya merupakan pelanggaran terhadap keamanan orang banyak, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan.
 "dalam hubungan ini, izinkanlah saya dengan rendah hati melaporkan kepada sidang yang mulia ini, bahwa secara pribadi saya telah mengumpulkan seluruh keluarga dekat saya, dan meminta kepada mereka untuk sungguh-sungguh berjanji agar jangan membuka peluang sedikit pun bagi terulangnya kkn tersebut di kalangan keluarga saya," demikian megawati.
 "mereka telah memberikan janji dengan sungguh-sungguh, dan saya berharap mereka akan tahan terhadap demikian banyak godaan yang berasal dari lingkungannya," tegas mega yang mendapat tepuk tangan meriah peserta sidang.
 presiden yakin bangsa indonesia akan melakukan terobosan besar dalam pencegahan dan penanggulangan kkn jika semua yang berada di ruang sidang paripurna dpr berjanji, setidak-tidaknya dalam hati, untuk tidak akan melakukannya.
  "saya juga telah meminta seluruh anggota kabinet saya untuk melaporkan kekayaan mereka dan secepatnya menyerahkannya kepada komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara," tutur megawati.
 cukup banyak pelajaran dari negara tetangga, katanya, yang menunjukkan betapa kesejahteraan rakyat selalu cenderung berbanding lurus dengan pemerintahan yang bersih, yang selanjutnya merupakan faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas politik, sosial, serta keamanan. "
pengalaman juga menunjukkan bahwa rangkaian stabilitas inilah yang kemudian justru merupakan syarat mutlak untuk kemajuan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat," katanya.
  guruh soekarnoputra, adik megawati, kepada pers menyatakan, yang dimaksud oleh presiden sebagai keluarga mungkin saja adalah keluarga besan, ipar, dan kerabat dekat lain, termasuk keluarga suami presiden, taufik kiemas. "
mungkin itu di luar keluarga bung karno, yang mungkin masih tinggal di daerah-daerah," kata guruh.
 guruh mengakui dirinya sering ditawari sejumlah proyek dan kegiatan lain oleh berbagai kalangan.
namun, guruh mengatakan, ia harus melihat dan menyeleksinya satu per satu, mana yang wajar dan mana yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan lainnya, serta kemungkinan adanya unsur kkn dalam tawaran tersebut.
  "jika itu proyek yang wajar dan tidak mengarah kepada pelanggaran hukum dan aturan serta unsur kkn, itu boleh-boleh saja.
itu tidak berarti keluarga presiden tidak boleh sama sekali melakukan apa pun kegiatan bisnis.
yang penting, kan, tidak melanggar peraturan dan ada kemungkinan kkn-nya," tambah guruh.
  sehari sebelumnya, dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di hotel dharmawangsa, jakarta, taufik kiemas juga menyatakan bahwa dirinya akan berhenti berbisnis.
taufik juga menegaskan, pihaknya akan "putus hubungan" dengan dunia bisnis.
hal itu dilakukan untuk memberikan citra yang bersih kepada pemerintahan megawati soekarnoputri.
   amandemen   pada bagian lain pidatonya, mega menyinggung pentingnya amandemen secara komprehensif terhadap uud 1945. "
akhir-akhir ini di kalangan lapisan kepemimpinan dan kaum terpelajar kita telah timbul kesadaran bahwa kita perlu mengadakan amandemen yang lebih bersifat komprehensif dan lebih konseptual terhadap tatanan kenegaraan berdasar uud 1945," katanya.
 "namun demikian, kalaupun kita sepakat untuk melakukan amandemen tersebut, seyogianya hal itu kita lakukan dengan hati-hati, dengan pemikiran yang mendasar serta matang, yang akan dapat memenuhi kebutuhan kenegaraan kita dalam jangka panjang.
kita ingin agar amandemen konstitusi yang kita lakukan bukan hanya mampu menjadi kerangka politik untuk kebersamaan kita dewasa ini, tetapi juga sebagai tumpuan kita untuk maju ke masa depan yang lebih adil, lebih demokratis, serta lebih sejahtera," katanya.
  kehormatan untuk memutakhirkan uud 1945, kata mega, terletak pada mpr yang secara konstitusional merupakan penjelmaan seluruh rakyat indonesia. "
dalam hubungan inilah, dengan mengingat intensifnya wacana mengenai kebutuhan amandemen uud 1945 ini di tengah masyarakat kita, dan untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi segala kalangan untuk memberikan sumbangan untuk penyempurnaan konstitusi tersebut, tampaknya akan besar manfaatnya bila mpr memusatkan perhatian pada penyusunan suatu kerangka acuan dasar, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan utama bagi rancangan amandemen," katanya.
 kerangka acuan dasar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan wacana politik masyarakat.
substansi wacana yang berkembang dinamis itulah yang pada gilirannya dapat dikristalisasikan dan dirumuskan secara komprehensif, sistematis, dan berkeahlian oleh suatu komisi konstitusi, untuk akhirnya ditimbang dan diputuskan oleh sidang umum mpr.
 dalam meletakkan dasar-dasar amandemen, kata mega, beberapa hal yang tampaknya memerlukan pemikiran mendalam antara lain menyangkut sifat negara kesatuan yang secara melembaga dan secara operasional memberikan dan mengakui hak otonomi daerah; kebijakan dasar pemeliharaan kesatuan politik dan integritas wilayah nasional; hubungan institusional antara lembaga eksekutif dan legislatif; sistem pemilihan umum, hubungan antara pusat dan daerah.
  "esensinya adalah merumuskan wujud konkret dari tatanan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dalam format konstitusional sehingga sesanti bhinneka tunggal ika yang terdapat dalam lambang negara dapat kita wujudkan dalam kenyataan," katanya.
 pada tataran operasional, kata mega, juga diperlukan garis yang lebih jelas mengenai hakikat, sifat, ciri, metode, dan wujud dari gerakan reformasi serta proses demokratisasi.
  "saya mengamati dan mendengarkan secara cermat keluhan sebagian masyarakat bahwa di bawah bendera reformasi dan demokratisasi, telah terjadi banyak hal yang patut disangsikan apakah masih dapat dipandang secara absah sebagai suatu reformasi ataukah sudah melebihi takarannya.
dalam beberapa kejadian, kita menyaksikan berlangsungnya kekerasan massa, yang sebagian di antaranya dilakukan atas nama reformasi dan demokratisasi," katanya.
 rangkaian aksi kekerasan, kata mega, telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya anarki di tengah masyarakat, baik dalam bentuk yang lunak, sedang, ataupun keras. "
semua itu menimbulkan pertanyaan tentang perlunya pelaksanaan reformasi dan demokratisasi yang semestinya dilaksanakan dengan agenda yang jelas, secara bertahap, dan berlangsung dalam kerangka sistem demokrasi perwakilan yang kita anut," katanya.
  tni dan polri   mega juga menyampaikan bahwa pemisahan jajaran tni dan polri sudah dimulai walaupun dalam kasus tertentu diperlukan bantuan militer untuk mendukung tugas polisi di lapangan. "
namun, adalah jelas bahwa tni harus berkonsentrasi dalam mempertahankan integritas wilayah nasional, sedangkan polri harus memusatkan perhatiannya pada penciptaan keamanan serta rasa aman di kalangan masyarakat," katanya.
 negara, kata mega, semestinya menjamin tersedianya perlengkapan dan dukungan minimal untuk terlaksananya tugas keamanan dan pertahanan yang kita amanatkan kepada tni dan polri. "
sungguh tidak masuk akal bila kita memberikan tugas berat kepada para prajurit, tetapi mengabaikan penyediaan perlengkapan serta dukungan logistik yang mereka butuhkan dalam jumlah dan kualitas wajar," katanya.
  menurut mega, dibutuhkan jadwal dan agenda yang jelas untuk menindaklanjuti kebijakan nasional mengenai tni dan polri. "
demikian banyak peraturan perundang-undangan yang harus kita perbaiki, doktrin dasar dan doktrin pelaksanaan yang harus kita perbaharui, serta program penyegaran pendidikan dan pelatihan yang harus kita adakan," katanya.
  "saya paham masih ada sisa-sisa masalah masa lampau yang harus kita selesaikan bersama dalam rangka reposisi tni dan polri, khususnya tentang masalah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia di daerah konflik bersenjata.
sebagian di antara pelanggaran tersebut kita ketahui secara serta-merta antara lain melalui liputan media internasional, sebagian lagi baru kita ketahui kemudian," katanya.
  minta maaf   menyinggung soal di aceh dan irian jaya, presiden megawati mengatakan, harus diakui dengan jujur bahwa persoalan di kedua daerah itu berpangkal dari kebijakan masa lampau yang dirasa amat merugikan rakyat di daerah tersebut. "
oleh karenanya adalah wajar jika kita sebagai bangsa menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada saudara-saudara kita yang telah menderita demikian lama akibat kebijakan nasional yang tidak tepat itu," katanya.
 "namun, pernyataan maaf saja jelas tidak cukup.
pernyatan maaf tersebut harus diiringi dengan berbagai penataan baru yang akan menjamin pulihnya keadaan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
pada saat ini kita sedang mengadakan koreksi mendasar terhadap kondisi di dua daerah tersebut, baik dengan menghormati identitas budaya serta karakteristik khas masyarakat daerah tersebut, maupun dengan memberikan wewenang lebih besar pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam format otonomi khusus."
 "sekalipun demikian, satu hal tetap jelas, seluruhnya itu tetap harus dalam konteks terpeliharanya integritas wilayah negara kesatuan republik indonesia," katanya disambut tepuk tangan hadirin.
  keutuhan wilayah, kata mega, bukan saja merupakan salah satu atribut dari adanya negara, tetapi juga merupakan bagian dari suatu tatanan dunia yang lebih stabil, yang batas-batasnya tidak akan diubah-ubah lagi dengan alasan apa pun.
 "dalam hubungan inilah, maka gerakan yang bertujuan memisahkan suatu wilayah negara dari negara kesatuan republik indonesia bukan saja akan kita tentang, tetapi juga tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari komunitas bangsa-bangsa lainnya," katanya.
 "kenyataan ini perlu diperhatikan baik-baik oleh unsur pimpinan gerakan pemisahan diri, khususnya yang telah memilih jalan kekerasan bersenjata, yang telah memakan demikian banyak korban di kalangan rakyat yang tidak berdosa.
melalui forum ini, saya mengajak saudara-saudara yang karena berbagai sebab telah memilih aksi kekerasan bersenjata untuk kembali ke masyarakat dan bersama-sama membangun suatu indonesia baru yang lebih baik dari apa yang selama ini sudah kita alami," katanya.