sulit memang memecahkan masalah ini.
sistem recall sudah tidak dikenal lagi sehingga anggota yang malas tidak bisa ditindak.
soal ketidakhadiran itu hanya diatur dalam kode etik dpr, khususnya pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, ketidakhadiran anggota (dpr) secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa izin dari pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik.
menurut peraturan tata tertib dpr pasal 57 ayat (1) yang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik adalah dewan kehormatan dpr.