perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 yang dilakukan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) mengandung banyak kelemahan, yang jika tidak dibenahi akan membahayakan kehidupan bernegara.
banyaknya kelemahan dan ketidaksinkronan itu membuat uud 1945 dan perubahannya harus ditempatkan sebagai konstitusi transisi, yang akan disempurnakan oleh sebuah komisi konstitusi independen.