direktur utama (dirut) pertamina baihaki hakim memastikan akan mencabut izin usaha keagenan penyalur bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi, seperti minyak tanah dan solar, jika para agen kedapatan menyalahgunakan dokumen  delivery order  (do).
ditegaskan, pertamina hanya menerbitkan do sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh ada penyimpangan.
do keagenan untuk minyak tanah dan solar bagi rakyat dan transportasi umum yang masih disubsidi, tidak dibolehkan untuk dialihkan bagi keperluan industri.
untuk meminimalkan praktik penyalahgunaan do, sistem rayonisasi dan penjatahan dalam penyaluran bbm akan diterapkan dan diawasi secara ketat oleh tim terpadu penanggulangan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak (tp3bbm).
 baihaki hakim mengungkapkan itu usai menghadiri rapat terpadu bersama menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro di jakarta, senin (2/4).
hadir juga direktur jenderal (dirjen) minyak dan gas bumi (migas) rachmat sudibyo dan ketua tp3bbm slamet singgih.
  "kami akan terus cek do yang kami terbitkan di setiap depo pertamina di seluruh indonesia.
tetapi, sebelum mencabut izin usaha keagenan, tentu ada prosedur yang harus dilalui.
seperti peringatan pertama sampai ketiga, lalu dikeluarkan pencabutan," tegas baihaki.
 selain itu, baihaki juga minta agar sistem rayonisasi agen penyaluran bbm minyak tanah dan solar diterapkan dan diawasi secara saksama oleh tp3bbm.
berkaitan dengan ini, menurut baihaki, pemerintah telah menetapkan pengawasan terencana untuk lima daerah rawan distribusi bbm. "
kami juga minta tp3bbm berkoordinasi dengan pertamina setempat untuk mengawasi sejumlah tempat rawan.
itu adalah batam, medan, jabotabek, pontianak, dan surabaya," kata baihaki.
   penjatahan   menurut dirjen migas rachmat sudibyo, sistem rayonisasi dan penjatahan distribusi bbm bersubsidi akan diterapkan untuk meminimalkan praktik penyalahgunaan do.
dengan rayonisasi, berarti agen distribusi minyak tanah dan solar tersubsidi dilarang untuk menyalurkan bbm terkait ke pangkalan di luar wilayahnya.
  agen dan pangkalan juga hanya boleh melakukan distribusi bbm minyak tanah tersubsidi untuk rakyat dan bukan ke sektor industri.
hanya pertamina yang mempunyai akses penyaluran bbm ke industri.
  "kami akan perketat pengawasan penjualan solar di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (spbu).
artinya solar yang dijual di spbu hanya untuk transportasi dan bukan untuk industri.
spbu juga dilarang menjual bbm tersubsidi kepada konsumen yang membawa jeriken dan drum.
ini perlu diatur lebih ketat lagi," papar rachmat.
 namun, untuk usaha kecil seperti penggilingan padi atau  huller , perlu ada pendaftaran di unit pertamina di daerah untuk memanfaatkan bbm subsidi.
  rachmat juga mengemukakan akan adanya sistem alokasi penjatahan bbm untuk agen minyak tanah. "
akan ada pembatasan alokasi berupa penjatahan.
akan segera diberlakukan penjatahan bagi agen sebanyak maksimal 25 kiloliter per agen per hari.
agen hanya dapat memberikan kepada 10 pangkalan di wilayahnya," paparnya.
 mengenai pengisian bbm di tanker tongkang untuk didistribusikan ke kapal ikan, dirjen migas mengatakan akan minta kejelasan dan pengetatan terhadap kepemilikan kapal ikan itu.
   stabil   dalam kunjungan kerja ke depo pertamina plumpang, jakarta utara, direktur hilir pertamina arifi nawawi sebagaimana dikutip  antara  di hari yang sama menyebutkan, permintaan bbm untuk industri di dki jakarta sampai saat ini masih stabil.
namun, untuk pungutan liar (pungli) kepada para sopir truk di depo plumpang, diakui semakin sulit diberantas. "
seperti anda lihat sendiri, tidak ada antrean truk bbm yang mencolok di sini.
semuanya normal dan permintaan bbm untuk industri masih stabil," katanya.
 menurut dia, stok nasional sampai saat ini masih stabil pada angka cukup untuk 25 hari dan untuk dki jakarta semakin aman sejak beroperasinya kilang balongan yang saat ini masih jalan 70 persen. "
kami juga belum menerima laporan adanya kelangkaan bbm di beberapa daerah," katanya.
 ditanya soal mekanisme pengawasan terhadap kalangan industri yang memungkinkan mereka membeli dari spbu, arifi mengakui itu relatif sulit dilakukan. "
permintaan bbm oleh industri kepada pertamina itu sudah diteliti.
mereka langsung mengambil dari depo pertamina bukan spbu dan setiap peningkatan tambahan harus diketahui pertamina," katanya.
  mekanisme kontrol   wakil ketua komisi viii dpr emir moeis mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum menjelaskan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kenaikan harga bbm untuk sektor industri dan sektor pelayaran internasional sebesar 50-100 persen, agar tidak ada "permainan" dalam pembelian bbm.
  dikatakan, kalau untuk pertambangan umum yang mengalami kenaikan 100 persen, pengawasannya lebih mudah dibanding kelompok industri yang mendapat kenaikan 50 persen. "
untuk pertambangan umum relatif lebih mudah dikontrol, selain karena tempatnya yang jauh dengan kebutuhan yang sangat besar sehingga membutuhkan kapal tersendiri untuk mengangkutnya.
mudah kami kontrol mereka, kalau kebutuhannya tiba-tiba berkurang kami bisa langsung periksa," kata emir.
 sebaliknya untuk industri yang masuk kelompok dengan kenaikan 50 persen. "
lokasinya tersebar, kebutuhannya tidak sebesar pertambangan, dan tidak perlu sarana khusus untuk pengangkutannya.
ini yang sulit dikontrol.
mekanisme seperti apa yang mau dipakai," ujarnya.
 namun, dengan daftar kebutuhan tiap perusahaan yang kini ada pada pertamina, seharusnya mekanisme kontrol dapat dilakukan. "
kalau pembeliannya turun 10 persen memang sulit dikontrol.
tetapi, kalau sampai berkurang 50 persen perlu dipertanyakan, apakah pabriknya dilikuidasi, atau bahkan tutup," tuturnya.
 emir berpendapat, kenaikan harga adalah kebijakan yang sudah seharusnya diambil.
dengan kenaikan yang berlaku saat ini negara bisa mengurangi pengeluaran untuk subsidi sebesar rp 2,5 trilyun - rp 3 trilyun.
  "kami mau menghemat rp 4,5 trilyun, salah satu cara dengan menaikkan premium bagi publik sebesar 20 persen.
kalau itu bisa kami lakukan, maka kenaikan minyak tanah dan solar bisa ditahan," ungkapnya.
   waswas   dari jawa tengah dilaporkan, meskipun sektor industri logam tidak terlalu bergantung pada bbm, namun sekitar 300 pengusaha cor logam di ceper, kabupaten klaten, kini waswas atas naiknya harga bbm untuk industri 50-100 persen.
mereka khawatir, lonjakan harga bbm ikut mendongkrak harga bahan baku dan ongkos trasportasi, sehingga usaha mereka sulit bangkit dari keterpurukan.
 ini dikemukakan manajer koperasi industri batur jaya affan susanto ketika dihubungi  kompas , senin.
koperasi yang berdiri tahun 1976 tersebut menghimpun 215 dari 325 usaha industri logam skala kecil-menengah yang tersebar di kecamatan ceper.
 "kegiatan produksi industri cor logam memang tak banyak yang bergantung pada solar.
sebab, rata-rata mesinnya itu digerakkan dengan tenaga listrik.
namun, dengan kenaikan harga solar untuk industri, sudah pasti ikut menghela naiknya semua ongkos produksi, terutama dari bahan baku hingga jasa angkutannya.
semuanya bakal kena rembetannya," ujar susanto.
 ungkapan senada dikemukakan widodo, pengusaha cor logam setempat yang memproduksi lampu hias jalan dan taman, serta meja-kursi antik.
  dari bali dilaporkan, meskipun tidak ada industri besar, dampak kenaikan harga bbm sebesar 50-100 persen untuk sektor industri, tetap berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.
untungnya, sebagian masyarakat memperoleh penghasilan dari pariwisata yang kebanyakan dalam mata uang dollar as yang sekarang sedang tinggi nilainya, sehingga ada kompensasi.