dpr ingin menambahkan ayat 3 yang berbunyi, "setiap anggota dewan gubernur wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai yang dimaksud dalam ayat 2."
maksudnya jelas, yaitu bahwa dewan gubernur wajib bekerja.
ketentuan bahwa dewan gubernur wajib bekerja tidak tercermin secara tegas dalam dua ayat pertama dari pasal 38.
eksesnya sudah banyak.
ada yang bepergian keluar negeri 52 kali setahun.
ada yang lebih banyak di lapangan golf ketimbang di kantor, ada yang bekerja untuk instansi lain atas biaya bi.
kalau dpr menghendaki bahwa dewan gubernur wajib bekerja, rasanya independensinya tidak terganggu.