kejaksaan agung (kejagung) akhirnya menerbitkan surat perintah penahanan yang baru terhadap mantan menteri pertambangan dan energi ginandjar kartasasmita.
dalam surat perintah penahanan nomor 052/f/sjp/04/2001 tertanggal 17 april 2001 yang ditandatangani jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus) bachtiar fachry nasution, disebutkan bahwa ginandjar ditahan di ruang tahanan (rutan) kejagung untuk masa 20 hari terhitung sejak tanggal 9 april 2001.
surat penahanan itu ditolak ditandatangani oleh ginandjar karena dinilainya tidak sah.
 sebelumnya, pihak kejagung berpendapat, tidak perlu diterbitkan surat penahanan baru terhadap ginandjar karena penahanan setelah tanggal 9 april 2001 adalah sah.
ini mengacu pada putusan hakim praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan, rusman dani achmad, yang dalam amarnya menyebutkan bahwa tindakan jaksa agung melakukan penyidikan, penahanan, dan pembantaran dalam kasus perkara ginandjar sebelum tanggal 9 april 2001 adalah tidak sah.
  kuasa hukum ginandjar pada pukul 23.30 meninggalkan kamar tempat ginandjar ditahan, setelah direktur penyidikan soedibyo saleh memerintahkan mereka segera meninggalkan ruang tahanan.
beberapa saat kemudian, muchyar yara dan tiga orang lagi meninggalkan ruang tahanan.
  ginandjar, politisi dari partai golkar, disangka melakukan korupsi bersama ib sudjana, faisal abda'oe, dan praptono h upoyo.
korupsi itu terjadi dalam kasus technical assistance contract (tac) antara pertamina dan pt ustraindo petro gas pada tahun 1991-1992.
  ikuti putusan   kepala pusat penerangan hukum kejagung muljohardjo menyebutkan, diterbitkannya surat perintah penahanan yang baru tersebut untuk melaksanakan keputusan hakim praperadilan. "
kami  ngikut  putusan praperadilan, kami mengikuti pola pikir hakim.
mengapa surat penahanan yang baru itu baru diterbitkan tanggal 17 april 2001 karena kita menerima (salinan) putusan lengkap baru tanggal 16 april 2001.
setelah kami pelajari, sekarang (hari rabu) kami laksanakan," jelas muljohardjo.
  dengan demikian, masa tahanan yang telah dijalani ginandjar sebelum tanggal 9 april 2001, yaitu sejak tanggal 6 april 2001, dianggap tidak berlaku.
sesuai peraturan, ginandjar bisa mengajukan gugatan agar kejagung membayar ganti rugi.
namun, kuasa hukum ginandjar menyatakan belum berpikir ke arah itu karena saat ini yang paling penting bagi mereka adalah membebaskan ginandjar.
dengan mengacu putusan hakim praperadilan, penahanan ginandjar saat ini tidak sah.
  salah seorang kuasa hukum ginandjar, mohammad assegaf, menilai, tindakan kejagung tersebut merupakan upaya memperbaiki diri atas kekeliruan penafsiran putusan praperadilan. "
kejaksaan agung ingin memperbaiki kekeliruan dengan cara yang lebih keliru," katanya.
   menolak   kuasa hukum ginandjar lainnya, muchyar yara, mengatakan bahwa surat perintah penahanan yang baru tersebut tidak sah karena tim penyidik dari jajaran tni menolak menandatangani berita acara penahanan.
sebagaimana muchyar, tim penyidik dari jajaran tni yang tergabung dalam tim tetap koneksitas berpendapat bahwa yang berhak menahan ginandjar adalah panglima tni selaku atasan yang berhak menghukum (ankum) dan bukan kejagung.
  dalam putusan praperadilan disebutkan, yang berhak melakukan penyidikan dan penahanan terhadap ginandjar adalah tim tetap koneksitas.
sesuai penunjukan panglima tni dalam suratnya tertanggal 9 april 2001, lima orang penyidik dari jajaran tni ditunjuk untuk bergabung dalam tim tetap koneksitas kasus ginandjar.
mereka adalah kolonel (chk) sonson basar, kolonel (chk) darya iskandar, kolonel (chk) salamun dari oditur militer, serta letkol (cpm) toruan dan letkol (cpm) tatang sutarna dari polisi militer.
 "sekitar pukul 17.00, tim koneksitas datang (ke rutan kejagung) untuk melakukan penahanan dengan surat penahanan baru.
pak ginandjar diminta menandatangani berita acara penahanan, tetapi pak ginandjar tidak mau.
ternyata tim koneksitas dari tni juga tidak mau tanda tangan," kata muchyar ketika dihubungi lewat telepon.
 sempat terjadi perdebatan yang cukup lama antara tim penyidik yang dipimpin barman zahir dengan pihak ginandjar soal surat penahanan tersebut.
pembicaraan mereka terdengar para wartawan yang meliput di sana.
terdengar suara ginandjar yang menginginkan agar ia dibebaskan karena tidak ada alasan menahan dirinya.
  "saya ingin keluar pak, sudah 13 hari saya di sini.
saya tidak tahu salah saya apa, tolong diberi tahu sekarang.
dan apakah kalau saya di sini, pemeriksaan akan lebih (efektif) daripada kalau saya di luar (tidak ditahan)," kata ginandjar.
kepada tim penyidik, ginandjar mengatakan tidak akan melarikan diri ke luar negeri.
   tetap berlaku   dihubungi secara terpisah, muljohardjo mengatakan, surat penahanan yang baru tetap berlaku meski ginandjar dan tim penyidik dari jajaran tni tidak mau menandatangani berita acara penahanan.
berita acara penahanan ditandatangani oleh jaksa barman zahir, fachmi, yw mere, dan nawir anas.
  dengan adanya surat penahanan yang baru tersebut, jelas muljohardjo, tidak ada alasan bagi ginandjar maupun kuasa hukumnya untuk tidak mematuhi peraturan yang berlaku di rutan.
karena itu, kejagung akan berupaya "mengeluarkan" penasihat hukum ginandjar yang bertahan di rutan sejak tanggal 16 april 2001.
kuasa hukum ginandjar akhirnya meninggalkan ruang tahanan pukul 23.30, setelah sebelumnya bertekad untuk bertahan.