mengenai wilayah laut yang dalam uu no 22/1999 menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota, konsepnya diubah dalam draf revisi ini.
menurut penjelasan draf revisi mengutip konsep kelautan, laut adalah wilayah negara yang dikuasai pemerintah, yang pengaturannya tidak mungkin didesentralisasikan karena dua hal.
pertama, menyangkut aspek keamanan nasional, keadilan antardaerah dan hajat hidup orang banyak.
kedua, bertentangan dengan uu pembentukan daerah yang menyebutkan laut sebagai batas wilayah, bukan bagian wilayah.