menurut lubis, seorang menteri maupun anggota dpr yang diproses secara hukum harus mendapat izin dari presiden. "
uud 1945 memang tak mengatur proses hukum terhadap presiden.
tetapi tidak diatur itu apa berarti boleh?
kelemahan ini akan dipakai untuk mempertanyakan substansi memorandum.
kelemahan ini akan dipakai pengacara presiden untuk mempermasalahkan karena tak ada hukum acara proses hukum atas presiden yang masih menjabat," ungkapnya.