pemerintah melalui badan penyehatan perbankan nasional (bppn) masih memberikan kesempatan selama tiga bulan kepada para obligor yang sudah direkomendasikan oleh tim bantuan hukum (tbh), tim pengarah bantuan hukum (tpbh) dan oversight committee (oc) bppn untuk dikenai tindakan pidana dan tindakan perdata, untuk memenuhi kewajibannya, terhitung sejak pemanggilan oleh bppn.