wakil sekjen dpp partai kebangkitan bangsa (pkb), chatibul umam wirano meminta ketua umum dpp pdi perjuangan megawati soekarnoputri merenungkan kembali tawaran pelimpahan tugas konstitusional dari presiden abdurrahman wahid, sebelum 30 mei 2001.
  "saya menduga penolakan mbak mega didasari berbagai prasangka yang tidak pernah diklarifikasi langsung kepada presiden," ujar umam usai mengikuti rapat dpp pkb yang dipimpin abdurrahman wahid di jakarta, sabtu (26/5).
 menurut umam, pelimpahan tugas adalah pilihan paling moderat dan bisa menyelamatkan dari dua ekstremitas, yaitu sidang istimewa (si) mpr dan dekrit keadaan darurat, yang dua-duanya punya implikasi bagi keutuhan bangsa.
  "jadi, terhadap dua ekstremitas yang berkembang, pkb mengajak seluruh komponen bangsa untuk memikirkan kembali, apakah bangsa ini mempunyai niat baik untuk memperbaiki situasi sosial politik dan ekonomi, atau membiarkan indonesia meniti kehancuran seperti tiga tahun lalu," ujarnya.
 umam kembali mengutip isi pelimpahan yang nyata-nyata presiden telah memberikan semua tugas dengan jelas dan tegas.
 dengan ini, saya sebagai presiden ri, melimpahkan tugas-tugas konstitusional baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dituangkan dalam keputusan presiden yang akan dipertanggungjawabkan pada sidang tahunan mpr .
  "saya sampai hafal di luar kepala, karena teks itu bagi saya sangat mengejutkan.
apalagi yang diragukan dari rancangan itu?
makanya, saya minta kepada mbak mega untuk merenungkan kembali pelimpahan tugas ini," katanya.
   jangan menyimpang   dalam jumpa pers di istana merdeka jakarta, kemarin, presiden abdurrahman wahid mengharapkan adanya penyelesaian politik yang dapat diterima semua pihak.
akan tetapi yang terpenting, penyelesaian politik itu tidak sampai melewati atau menyimpang dari uud 1945.
  "kita semua hendaknya menunggu hasil kerja dari berbagai pihak untuk mencari penyelesaian yang baik, yakni melalui deklarasi pelimpahan tugas-tugas konstitusional dari presiden kepada wapres megawati soekarnoputri," kata presiden.
  sebelum jumpa pers, sekitar pukul 08.00 wib, presiden abdurrahman wahid datang ke rspad gatot subroto untuk pemeriksaan kesehatan rutin.
setelah jumpa pers, kepala negara kembali ke rspad untuk melanjutkan pemeriksaan kesehatan.
dari rspad, presiden kemudian menghadiri rapat dpp pkb di jl rasuna said, jakarta.
  pada pukul 16.00 wib, kepala negara menerima civitas academica universitas cairo, mesir, di istana merdeka.
setelah itu, presiden kembali meninggalkan istana merdeka, namun tidak diketahui tujuannya.
  menurut presiden, dalam sidang kabinet jumat (25/5), dikemukakan perlunya sebuah deklarasi pelimpahan tugas-tugas konstitusional kepada wapres. "
nah, sekarang apa maksud mengeluarkan deklarasi itu, tidak lain untuk mencari jalan tengah guna menghindarkan keadaan darurat atau sidang istimewa mpr," katanya.
   menggembirakan   perkembangan sekarang, lanjut presiden abdurrahman wahid, tampaknya menggembirakan, karena partai-partai sedang mengadakan rapat untuk mencari jalan agar deklarasi pelimpahan tugas-tugas konstitusional kepada wapres, dapat dijadikan pegangan kita semua. "
sekarang semua pihak sedang melakukan tawar menawar," tambahnya.
  sabtu pagi, jelas kepala negara, para pengurus dpp pdi-p mengadakan rapat, demikian juga dpp ppp. "
sedangkan pak akbar tandjung (ketua umum dpp partai golkar) sudah mengatakan kepada jaksa agung marzuki darusman, tidak menginginkan adanya si mpr," ungkap presiden.
  namun, pernyataan ini dibantah akbar tandjung.
menurut tandjung, partai golkar tidak pernah memberi jaminan kepada presiden abdurrahman wahid lolos dari si mpr.
menurut dia, si mpr hampir pasti dilaksanakan karena sesuai dengan mekanisme konstitusional.
  melampaui wewenang   mengenai kemungkinan pemberlakuan keadaan darurat, presiden abdurrahman wahid menilai, dpr telah melampaui wewenang yang diberikan uud.
sesuai uud 1945, dpr seharusnya melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
  "namun, seperti anda (pers) ketahui, yang dilakukan dpr memeriksa presiden.
itu seharusnya menjadi tugas lembaga yudikatif.
ini hendaknya menjadi pelajaran pahit bagi kita semua bahwa kita tidak boleh melintasi atau menyalahi uud sebab hal itu merupakan satu-satunya pegangan kita," saran presiden.
  seperti telah berkali-kali dikatakan, ujar presiden, kalau dirinya turun sekarang dari kursi kepresidenan, maka yang akan terjadi proklamasi di beberapa provinsi.
  "bahkan lebih jauh, seandainya saya turun maka beberapa orang teungku di aceh yang sudah begitu kuat pengaruhnya di masyarakat menyatakan akan memproklamirkan kemerdekaan, dan anda (presiden wahid) menjadi presiden aceh," kata presiden menirukan pernyataan orang aceh itu.
  hal yang sama, sambung presiden, juga diungkapkan masyarakat papua. "
bahkan sejumlah orang yang besar pengaruhnya di jatim sudah menyatakan, kalau sampai anda turun maka jatim akan memproklamirkan kemerdekaan, dan anda menjadi presiden.
nah, ini kan kita sedih adanya perkembangan seperti ini," ujar presiden.
  ucapan orang-orang daerah itu, lanjut presiden, jangan dianggap enteng dan dianggap tidak ada artinya. "
hari ini gubernur jatim, imam utomo akan keluar di televisi.
dia akan menyatakan, jatim akan menolak si mpr maupun dekrit.
saya juga mendengar, tni juga demikian, mengadakan rapat di cilangkap jakarta, seperti disampaikan ksad jenderal tni endiartono sutarto kepada saya," tutur presiden.
  namun, seperti diberitakan  antara , ksad jenderal endriartono sutarto-seperti dikutip kadispenad brigjen fx bachtiar-membantah pihaknya melaporkan hasil-hasil rapat di lingkungan tni kepada presiden, karena tetap berpegang pada sikap bahwa panglima tni laksamana widodo as yang melaporkannya jika hasil rapat itu harus dilaporkan.
  sikap dpr   menurut akbar tandjung, rapim dpr memutuskan, jika presiden mengeluarkan dekrit, pimpinan dewan telah sepakat untuk segera mengundang pimpinan fraksi-fraksi untuk segera melakukan sidang paripurna dewan dalam rangka menyikapi putusan presiden mengenai putusan tersebut.
pengeluaran dekrit oleh presiden merupakan bukti nyata presiden telah sungguh melanggar haluan negara.
menurut dia, tidak ada alasan bagi presiden untuk mengeluarkan dekrit.