penyelamatan bangsa memerlukan manajemen pemerintahan yang efektif, yang didukung oleh mayoritas partai politik.
kesepakatan itu merupakan butir pertama dari tiga butir kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan 10 ketua fraksi dpr di hotel indonesia, rabu (16/5), sebagai upaya menyelamatkan bangsa dan negara.
 butir kedua menyebutkan bahwa seluruh proses politik yang ada di dpr harus dilaksanakan secara institusional, konstitusional, dan demokratis sehingga tidak ada lagi tindakan kekerasan.
sedangkan butir ketiga, perlu segera mengembalikan kepercayaan rakyat dan kepercayaan internasional.
  kesepakatan di antara ke-10 ketua fraksi dpr itu sekaligus menjadi platform untuk mengatasi keterpurukan ekonomi serta disintegrasi.
 pertemuan yang berlangsung lebih dari empat jam itu berlangsung di ruang alor dan dibagi dalam dua putaran.
menurut rencana, pertemuan antarpimpinan fraksi akan kembali digelar 25 mei atau lima hari menjelang pelaksanaan rapat paripurna dpr, 30 mei 2001.
namun, tempat pertemuan belum ditentukan.
  suasana pertemuan berlangsung lancar dan tidak menggambarkan adanya ketegangan meskipun sehari sebelumnya ketua dpr akbar tandjung mengatakan bahwa seandainya sidang istimewa (si) mpr digelar, maka si akan meminta pertanggungjawaban presiden.
pernyataan tandjung ini menindaklanjuti pernyataan wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri bahwa mekanisme menuju sidang istimewa mpr tidak bisa dihentikan karena sudah sesuai konstitusi.
menanggapi itu semua, presiden mengatakan bahwa dirinya tidak takut untuk di- impeach . (
kompas , 15/5)  cairnya ketegangan juga terlihat, pagi hari, ketika presiden abdurrahman wahid tetap melakukan sarapan pagi rutin di rumah wapres megawati.
menurut juru bicara kepresidenan wimar witoelar, dalam sarapan pagi itu hanya dibicarakan masalah keamanan secara keseluruhan.
  "ya, standarlah seperti minggu-minggu lalu.
juga kasus gangguan keamanan di kota besar, khususnya asrama mahasiswa aceh yang secara rinci itu merupakan kompetensi menko polsoskam, kepala polri, dan panglima tni," katanya.
  ketika ditanya apakah presiden minta konfirmasi terhadap pernyataan megawati soal sidang istimewa, wimar menjawab, "tidak ada pertanyaan itu pada sarapan tadi."
 menurut guru besar universitas sumatera utara prof dr solly lubis, si mpr yang akan digelar bukanlah sesuatu yang luar biasa.
sidang istimewa ataupun sidang-sidang mpr lain adalah acara dalam sebuah kalender konstitusi di indonesia. "
dpr itu punya wewenang konstitusi untuk menegur pemerintah.
  dpr punya hak untuk 'meluruskan acara' demokrasi di indonesia.
lalu, mpr bisa mengadakan si atau bahkan melakukan  impeachment  kepada presiden atas usul dpr.
biasa saja.
secara ketatanegaraan itu wajar," katanya.
 senada dengan itu, pakar hukum tata negara universitas padjadjaran prof dr sri soemantri berharap akan ada solusi politik terbaik seperti yang terjadi pada waktu sidang tahunan mpr yang lalu, yang ketika itu berhasil melahirkan keputusan presiden nomor 121 tahun 2000, menyangkut penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.
  tanpa tanya jawab   ke-10 ketua fraksi dpr yang berbicara di meja dengan formasi segi empat itu ialah arifin panigoro (pdi perjuangan), syamsul muarif (partai golkar), ali marwan hanan (partai persatuan pembangunan), taufikurrahman saleh (kebangkitan bangsa), hatta radjasa (reformasi), budi harsono (tni/ polri), ahmad sumargono (partai bulan bintang), sutradara gintings (kesatuan dan kebangsaan indonesia), seto g hariyanto (partai demokrasi kasih bangsa), dan ahmad satari (daulatul ummah).
bertindak selaku moderator arifin panigoro.
pertemuan itu sendiri berlangsung atas prakarsa fraksi pdi perjuangan.
  usai pertemuan, kesepuluh ketua fraksi dpr menyampaikan keterangan pers di salah satu ruangan di lantai dasar hotel indonesia.
ruangan tersebut terkesan sempit karena dipenuhi ratusan wartawan dalam dan luar negeri.
kesepuluh ketua fraksi diminta arifin untuk menyampaikan pendapatnya kepada pers.
akan tetapi, hanya taufikurrahman saleh, budi harsono, seto g hariyanto, dan sutradara gintings yang sempat berbicara.
   permintaan tni/polri dan kki   sumber  kompas  mengungkapkan, dalam pertemuan yang tertutup untuk pers itu, usulan fraksi tni/polri dan fraksi kesatuan dan kebangsaan indonesia (kki) yang mengusulkan terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dijadikan poin penting pertemuan.
permintaan kedua fraksi itu tidak lepas dari kekecewaan atas kinerja pemerintahan.
sedangkan fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) meminta kompromi dimajukan sebagai alternatif penyelesaian di dpr berkaitan dengan proses memorandum dpr.
namun, menurut sumber tadi, keinginan f-kb ini tidak diindahkan peserta lainnya.
 usai konferensi pers, sekretaris f-kb abdul khaliq ahmad yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan, kompromi merupakan jalan konstitusional yang sama dengan apa yang ditempuh dpr.
dia menolak bahwa pertemuan itu arahnya membuka jalan terselenggaranya sidang istimewa mpr.
  taufikurrahman saleh, seto g hariyanto, dan budi harsono menyatakan menghargai pertemuan antarketua fraksi ini. "
kami gembira karena hari ini ada pemahaman bersama, ada platform yang kami sepakati bersama.
kami punya tekad dan komitmen untuk tetap menjaga keutuhan bangsa.
ini modal yang baik untuk menyelesaikan masalah.
kami ingin manajemen pemerintahan ini berjalan efektif, tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif," kata budi harsono.
 sutradara gintings mengungkapkan, sepuluh fraksi terlibat dalam diskusi intensif dan sampai pada satu kesimpulan bahwa penyelamatan bangsa harus menjadi prioritas di antara kepentingan sesaat.
tentang penciptaan manajemen pemerintahan yang efektif, gintings mengatakan, "kami akan menempuh proses konstitusional dan tidak akan mempersoalkan siapa yang menang siapa kalah dalam proses tersebut."
  intensif   gintings mengingatkan, pada hari-hari mendatang akan terjadi proses politik yang intensif yang menurut banyak orang mengundang kekhawatiran.
namun, kata gintings, kekhawatiran seperti itu tidak diperlukan lagi sebab proses yang terjadi di dpr akan menjadi proses utama yang ditempuh. "
proses di luar dpr hanya dijadikan masukan.
kita perlu menciptakan manajemen pemerintahan yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan dunia internasional," katanya.
 pertemuan sepuluh ketua fraksi dpr itu merupakan rangkaian dari rencana pertemuan serupa tetapi kandas di tengah jalan.
semula yang akan bertemu ialah empat pimpinan nasional, yakni presiden abdurrahman wahid, wapres megawati soekarnoputri, ketua mpr amien rais, dan ketua dpr akbar tandjung.
  ada klausul sebelum pertemuan keempat tokoh itu diawali pertemuan informal para pimpinan partai politik, tetapi rencana pertemuan informal yang semula akan dilaksanakan 11 mei 2001 ini gagal.
akhirnya yang jadi terlaksana adalah pertemuan kesepuluh pimpinan fraksi dpr.
seluruh pertemuan dimaksudkan untuk mencari solusi sekaligus mengakhiri ketegangan antara presiden dan dpr berkaitan dengan memorandum dpr yang diberikan kepada presiden.
      landasan hukum   menurut sri soemantri, kalau sidang istimewa mpr diadakan, memang mempunyai landasan hukum, yakni ketetapan (tap) mpr nomor iii/mpr/ 1978 tentang hubungan tata kerja tertinggi negara dengan/ atau antar lembaga-lembaga tinggi negara dan tap mpr nomor ii/mpr/1999 mengenai peraturan tata tertib mpr.
  si mpr, pada tap mpr no iii tahun 1978 itu mempunyai landasan pada pasal 7 ayat 4 disebutkan apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tidak diindahkan oleh presiden, dpr dapat meminta majelis mengadakan si untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
sementara pada tap mpr no ii tahun 1999, bab x persidangan dan rapat-rapat majelis bagian i persidangan majelis pada pasal 50 ayat 3 disebutkan, si diadakan di luar sidang umum dan sidang tahunan.
 "paling tidak kita berharap ada solusi politik terbaik seperti yang terjadi pada waktu sidang tahunan mpr yang lalu," katanya.
 bahkan, kata soemantri, presiden abdurrahman wahid telah mengemukakan, penyelenggaraan pemerintahan telah diserahkan kepada wakil presiden megawati soekarnoputri, kecuali dua hal, yakni menyangkut pengangkatan menteri dan menetapkan kebijakan dasar.
namun, khusus menyangkut penetapan kebijakan dasar harus terlebih dahulu dirinci sejelas-jelasnya.
 si mpr, ucapnya, dapat mencarikan solusinya dengan cara menuangkan hal tersebut ke dalam ketetapan mpr.
sebab, ketetapan yang dibuat mpr itu berkaitan dengan kebijakan pembagian kekuasaan.
solusi ini juga dapat dikuatkan dengan pasal 4 uud 1945, di mana presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dibantu seorang wakil presiden.
kata "dibantu" dalam pasal itu menjadi kunci untuk memperjelas pembagian kekuasaan tersebut oleh mpr.
     rangkaian aliran   prof lubis juga mengatakan bahwa si adalah rangkaian "aliran air" bersama dengan memorandum pertama dan memorandum kedua yang sudah diberikan kepada presiden abdurrahman wahid.
namun, hasil dari si bisa bermacam-macam tergantung pada apa yang akan terjadi.
hal pertama adalah presiden turun sendiri, sedangkan hal kedua adalah presiden dijatuhkan.
 dalam hal presiden dijatuhkan, prof lubis menegaskan bahwa partai-partai yang menjatuhkan presiden harus sudah punya calon yang lebih baik daripada abdurrahman wahid, dan jangan asal menurunkan saja.
 "ini tanggung jawab politik yang berat.
inilah risiko politik.
partai-partai yang menjatuhkan gus dur (abdurrahman wahid- red ) harus punya tanggung jawab untuk menyelesaikan turunnya gus dur itu," kata prof lubis.
 lain halnya kalau presiden mau turun sendiri, keadaan akan jauh lebih mudah diselesaikan. "
sebaiknya semua berpikir untuk kepentingan nasional," katanya.