mantan panglima tni jenderal (purn) wiranto dan mantan menteri perumahan rakyat siswono yudo husodo meramaikan bursa calon wakil presiden (wapres).
kedua nama itu makin memperpanjang deretan nama yang sebelumnya muncul dalam bursa calon wapres itu, seperti akbar tandjung, hamzah haz, yusril ihza mahendra, matori abdul djalil, susilo bambang yudhoyono, dan ryaas rasyid.
 di gedung mpr/dpr, aliansi moral politik pemuda islam (amppi), ormas dari bandung, menemui wakil ketua mpr jusuf amir faisal, kamis (19/7).
amppi yang diketuai sachrial itu menyatakan mendukung pelaksanaan sidang istimewa (si) mpr 1 agustus 2001 dan menolak dekrit presiden karena itu tidak berdasar.
di akhir pernyataannya, amppi mengajukan tiga nama sebagai calon wapres, yakni hamzah haz, yusril ihza mahendra, dan jenderal (purn) wiranto.
 di tempat terpisah, sejumlah anggota utusan daerah mpr yang mengaku atas nama pribadi, kemarin, mengusulkan dua nama untuk menjadi calon wapres, yakni hamzah haz dan siswono yudo husodo.
utusan daerah mpr antara lain dari ntb, sumut, riau, ntt, dki jakarta, jambi, kalteng, lampung, dan jabar itu mengadakan jumpa pers di hotel hilton.
 sementara rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai persatuan pembangunan (ppp) semalam di jakarta tidak berniat menyebut nama bagi calon wapres karena menilai hal itu kurang etis.
namun, meski diimbau untuk tidak menyebutkan nama, rapimnas ppp hampir dapat dipastikan membicarakan pencalonan ketua umum ppp hamzah haz sebagai calon wapres.
beberapa ketua dpw ppp yang tidak mau diungkapkan namanya terang-terangan akan meminta rapimnas menyetujui usulan mereka.
 menanggapi ramainya bursa pencalonan wapres, padahal sidang istimewa belum dimulai dan belum bisa dipastikan apakah pertanggungjawaban presiden abdurrahman wahid akan ditolak, pengamat politik dr kastorius sinaga menganggap hal itu mengindikasikan telah tereduksinya makna sebuah sidang istimewa mpr.
  si mpr sebagai forum tertinggi yang diharapkan bisa menyelesaikan krisis multidimensi yang dihadapi bangsa indonesia ternyata tak lebih daripada sebuah perebutan kekuasaan. "
makna si mpr telah menjadi begitu sempit," ujar sinaga di jakarta.
 mengenai jadi tidaknya presiden mengeluarkan dekrit negara dalam keadaan bahaya hari ini, kemarin dalam kunjungan ke pesantren lirboyo, kediri, jatim, presiden menyatakan akan menandatangani dekrit keadaan darurat hari jumat (20/7) pukul 18.00. "
namun, dekrit itu baru akan berlaku efektif tanggal 31 juli jika kompromi tidak bisa dicapai," tegasnya.
 meski demikian, menko polsoskam agum gumelar yang ikut dalam kunjungan itu tetap berharap agar presiden tidak mengeluarkan dekrit. "
mudah-mudahan tidak," katanya.
   tandjung pertimbangkan   sebelumnya, hari rabu (18/7) malam, sebanyak 27 dari 30 dpd partai golkar pada penutupan rapat koordinasi nasional (rakornas) partai golkar mencalonkan ketua umum akbar tandjung sebagai wapres jika si mpr 1 agustus 2001 menaikkan megawati soekarnoputri sebagai presiden.
 dengan alasan fleksibilitas yang tinggi, ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung kemarin mengatakan, dirinya lebih memilih sebagai ketua dpr dan ketua partai.
namun, karena partai golkar merupakan sebuah organisasi, dirinya harus mendengar aspirasi anggota yang menghendakinya menjadi calon wapres.
 "ini bukan pribadi, tetapi organisasi.
saya tentu memperhatikan daerah.
apakah keinginan daerah-daerah itu akan saya penuhi, saya lihat perkembangannya nanti.
ini bukan putusan yang gampang," kata tandjung, kemarin, saat ditanya tentang pencalonan dirinya oleh mayoritas dpd itu.
meski demikian, tandjung akan menyerahkan aspirasi dpd itu kepada dewan pimpinan pusat (dpp) partai.
 secara terpisah, para anggota utusan daerah mpr memberikan kriteria terhadap calon wakil presiden, yakni sehat jasmani dan rohani, wni, memiliki kompetensi dan integritas tinggi, teruji dan berpengalaman dalam berorganisasi, dan mampu bekerja sama dengan presiden. "
kami melihat sosok yang tepat adalah pak hamzah haz dan siswono yudo husodo," kata salah seorang anggota utusan daerah kalteng.
  ganggu aliansi   menurut kastorius sinaga, munculnya nama akbar tandjung sebagai calon wapres yang disuarakan mayoritas dewan pimpinan daerah partai golkar akan mengganggu aliansi strategis yang selama ini dijalin untuk menurunkan presiden abdurrahman wahid.
sebuah aliansi yang kelihatannya solid ternyata mengandung kompetisi di antara pimpinan partai politik itu sendiri.
itu tampak dengan munculnya pencalonan hamzah haz, yusril ihza mahendra, dan kemudian akbar tandjung.
 sinaga melihat, diusulkannya akbar tandjung sebagai wapres oleh dpd golkar jelas bukan sebuah spontanitas, tetapi sangat terencana dengan tujuan yang berbeda.
dengan diusulkannya tandjung sekaligus akan meningkatkan posisi tawar tandjung untuk maju ke meja "perundingan" dengan megawati. "
dan target minimalnya adalah kursi kabinet," ujar sinaga.
 namun demikian, menurut dia, pengusulan tandjung itu bisa menjadi "jebakan politik" bagi dirinya dan kabinet megawati.
tandjung bisa ditempatkan dalam posisi sulit.
pada satu sisi, tandjung akan sangat populer di daerah berbasis golkar karena mendengar aspirasi daerah, namun di tengah sentimen anti-golkar dan anti-orde baru yang kencang, posisi tandjung tidak menguntungkan.
duet megawati-akbar tandjung juga bisa menyulitkan kabinet megawati.
   persiapkan diri   wakil ketua mpr sutjipto saat melantik anggota mpr antarwaktu mengatakan, pihaknya mengimbau seluruh anggota mpr menyiapkan diri lahir dan batin, fisik dan mental, untuk mengikuti forum permusyawaratan dalam si mpr.
  sutjipto mengungkapkan, saat ini seluruh anggota mpr telah berada di jakarta untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi menjelang si mpr, terutama terhadap kemungkinan pengumuman dekrit yang direncanakan dikeluarkan presiden abdurahman wahid.
sutjipto menyebut rencana dikeluarkannya dekrit pembubaran parlemen dan negara dalam keadaan bahaya sebagai "permasalahan politik".
 "bila dekrit ini terjadi dan menjadi putusan konkret, hal itu merupakan tragedi demokrasi yang amat memilukan bangsa ini.
satu langkah mundur dalam kehidupan kita berdemokrasi, yang ditandai dengan munculnya kembali pemerintahan otoriter yang hanya berupaya untuk memuaskan dahaga kekuasaannya sendiri, di mana demokrasi, lembaga-lembaga demokrasi, dan hak asasi manusia tidak diberi ruang jaminan untuk hidup," kata sutjipto.
 untuk mengantisipasi dekrit, kemarin sejumlah fraksi mpr mengadakan rapat pleno di gedung mpr/dpr.
sedangkan seluruh anggota mpr utusan daerah yang telah hadir di jakarta ditempatkan di hotel century park.
   tetap dekrit   ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) mpr kh yusuf muhammad yang juga menyertai kunjungan presiden ke lirboyo mengatakan, ia menerima informasi dekrit akan tetap dikeluarkan presiden, jumat ini.
  menurut dia, kebijakan itu dilakukan presiden untuk memberi kesempatan kepada kemungkinan kompromi pemerintah dengan parlemen. "
selang waktu lebih dari seminggu itu diharapkan bisa untuk melobi partai politik (parpol)," katanya.
 komitmen yang diinginkan para elite parpol sekarang ini, katanya, hanya kepentingan pragmatis, bukan ideologis.
kalau ideologis, katanya, mereka terutama yang kini duduk di parlemen, tak akan menerima megawati sebagai calon presiden. "
dulu, kan, mereka menolak megawati.
jadi sebenarnya pragmatis saja, siapa dapat apa," kata yusuf muhammad.
 oleh karena itu, menurut dia, kompromi pasti akan terjadi bila abdurrahman wahid menawarkan hal-hal yang pragmatis saja.
  kemarin, partai kebangkitan bangsa (pkb) melalui kuasa hukumnya, tim pembela kebenaran (tpk) yang dipimpin syaiful anwar, secara resmi mengajukan hak uji materiil ( judicial review ) kepada mahkamah agung (ma).
tpk mempersoalkan berbagai keputusan pimpinan mpr yang terkait dengan penyelenggaraan si mpr.
putusan pimpinan mpr itu dinilai melanggar tata tertib majelis dan undang-undang dasar (uud) 1945.
 fungsionaris pkb effendy choirie mengutarakan, proses penentuan si mpr telah menyalahi tata tertib mpr dan konstitusi. "
si mpr bisa diminta oleh presiden dan dpr.
namun, pimpinan mpr tidak bisa memutuskan apakah permintaan itu diterima atau tidak.
seharusnya, sesuai tata tertib mpr, diterima atau tidaknya permintaan si itu ditentukan sidang paripurna mpr dan bukan oleh pimpinan mpr," tandasnya.
 "ternyata, sidang paripurna itu tak ada.
pimpinan mpr dan badan pekerja (bp) mpr menentukan sendiri," ujarnya.