usulan bppn itu disampaikan karena bppn merasa pesimistis dengan langkah penegakan hukum ( enforcement ) yang ditempuh pemerintah terhadap para penanda tangan perjanjian.
usulan itu sendiri didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menjual piutang-piutang tersebut ala ppak, bppn dipastikan masih akan menerima dana dari hasil penjualan piutang bppn dimaksud, dibandingkan jika harus menempuh jalur penyelesaian di pengadilan.