pasal 108 ayat (1) ruu pemilu yang diajukan departemen dalam negeri menyebutkan, dalam kampanye pemilu dilarang melibatkan pejabat publik, yaitu: a. presiden dan wakil presiden; b. ketua/ wakil ketua/ketua muda/hakim mahkamah agung; c. pimpinan dewan pertimbangan agung; d. ketua/wakil ketua dan anggota badan pemeriksa keuangan; e. menteri; f. gubernur dan deputi gubernur bank indonesia; g. gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; h. pejabat bumn/bumd; i. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; j. kepala desa atau sebutan lain.