memang, jika diproses secara hukum pidana, para obligor itu dapat dijerat dengan undang-undang (uu) tentang pemberantasan korupsi (uu nomor 31 tahun 1999), dapat dijerat dengan berbagai pasal kuhp (kitab undang-undang hukum pidana), misalnya pasal penipuan dan penggelapan.
obligor dapat dicegah untuk tidak boleh bepergian ke luar negeri.