jika alternatif kedua akhirnya disepakati yaitu perubahan uud 1945 dianggap sebagai konstitusi transisi tni/polri, menurut endriartono, mempunyai sikap untuk tiga hal.
pertama, soal komposisi keanggotaan mpr harus dipilih melalui pemilu.
kedua, soal pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden putaran kedua, tni/polri menginginkan pelaksanaannya dilakukan langsung oleh rakyat agar legitimasi yang diperoleh presiden/wakil presiden kuat.
ketiga, soal pasal 29 (agama), tni/polri menginginkan dipertahankannya naskah asli, dengan alasan kemajemukan bangsa membutuhkan pengutamaan persatuan dan kesatuan bangsa.