sementara itu, pimpinan dan pengelola bank-terutama bank badan usaha milik negara (bumn) yang menelan biaya rekapitalisasi secara total mencapai di atas rp 270 trilyun atau dua kali kasus pkps, dan telah membiarkan para obligor besar membobol bank dengan utang trilyunan rupiah, sehingga melanggar aturan batas maksimum pemberian kredit (bmpk)-tampaknya masih luput dari perhatian publik dan belum tersentuh hukum serta dipermasalahkan secara politik.