"politis, tentunya wilayahnya adalah dpr.
kami tidak ingin mengintervensi sama sekali.
proses hukumnya saya kira sekarang adalah di kejaksaan agung.
biarkan berjalan secara hukum dan dihormati nilai-nilai supremasi hukum.
pemerintah sama sekali tidak akan masuk ke dalam dua wilayah itu," jelas menko polkam.