kecenderungan adanya disharmoni antara kepala daerah dan dprd juga diakui prof dr m ryaas rasyid, salah seorang tokoh yang membidani undang-undang tentang otonomi daerah.
menurut dia, kecenderungan tersebut di luar dugaan karena tujuan memberi kewenangan penuh kepada dprd untuk memilih kepala daerah, antara lain, untuk menghindari konflik antara eksekutif dan legislatif.