dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekalipun terdapat mekanisme proses pembentukan undang-undang sesuai dengan tata tertib dpr dan ruu kepolisian sudah dalam tahap disahkan oleh panitia kerja kepolisian, hendaknya proses itu tidak sampai mengorbankan yang lebih prinsip, yaitu substansi kebenaran dan kepentingan rakyat.