keputusan presiden abdurrahman wahid mengganti lima menteri dan jaksa agung marzuki darusman serta permintaan agar kepala kepolisian ri (polri) jenderal (pol) surojo bimantoro mengundurkan diri disikapi secara berbeda.
bimantoro dalam jumpa pers di markas besar (mabes) polri, jumat (1/6) sore, secara tegas menolak permintaan presiden agar dirinya membuat surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai kepala polri.
 meskipun menolak membuat surat pengunduran diri, bimantoro mempersilakan presiden jika ingin menunjuk orang lain sebagai kepala polri asalkan sesuai dengan prosedur, yaitu dengan persetujuan dpr. "
dengan demikian, selama tidak ada penggantian kepala polri secara resmi, melalui prosedur yang sudah ada, saya akan melaksanakan tugas sebagai kepala kepolisian republik indonesia," tegas bimantoro, dalam jumpa pers singkat, tidak sampai lima menit.
 di kejaksaan agung, jaksa agung marzuki darusman enggan berkomentar soal penggantian dirinya oleh baharuddin lopa, sedangkan lopa yang sedang berada di makassar mengatakan siap mengemban tugas jaksa agung seraya mengingatkan agar semua pihak jangan main-main dengan hukum.
 menko bidang politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) baru, agum gumelar, yang ditemui  antara  di rumahnya, jumat malam, hanya berkomentar bahwa dirinya berusaha menanggapi perkembangan politik dengan santai. "
kita sebaiknya santai saja dulu menyikapi perkembangan politik yang ada," kata menteri perhubungan dan telekomunikasi itu.
 menanggapi perombakan kabinet, ketua dpr akbar tandjung mengatakan, perombakan kabinet yang dilaksanakan presiden abdurrahman wahid dengan mengatasnamakan desakan rakyat adalah tidak benar.
   posisi berbeda   posisi kepala polri memang berbeda dengan lima menteri lain dan jaksa agung yang diganti presiden.
penggantian dan pengangkatan kepala polri mensyaratkan adanya persetujuan dpr.
itu tertuang dalam ketetapan mpr nomor vii/ mpr/2000 tentang peran tni dan polri.
dalam pasal 7 disebutkan,  kepolisian negara republik indonesia dipimpin oleh kepala kepolisian negara republik indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr.
 namun, tap mpr itu belum diikuti dengan perubahan undang-undang tentang polri.
 pada saat bimantoro dilantik sebagai kepala polri menggantikan rusdihardjo, sempat timbul perbedaan pendapat antara presiden dan dpr.
pada waktu itu, bimantoro diangkat sebagai kepala polri tanpa persetujuan dpr.
dpr pun protes atas pengangkatan bimantoro sebagai kepala polri.
 sebelum jumpa pers digelar, bimantoro bertemu dengan beberapa pejabat mabes polri, kepala polda metro jaya irjen sofjan jacoeb, dan komandan korps brigade mobil polri irjen jusuf manggabarani di mabes polri.
rapat itu berlangsung begitu bimantoro tiba dari istana merdeka.
 dalam jumpa pers, bimantoro menuturkan, jumat pukul 15.30 dirinya diperintahkan menghadap presiden di istana merdeka.
di situ presiden mengemukakan bahwa dia didesak berbagai lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengganti kepala polri.
  "saya tidak bisa mempertahankan bimantoro lagi.
jadi, silakan bimantoro mengajukan surat pengunduran diri.
saya akan tunjuk wakil kepala polri baru yang akan melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala polri," bimantoro mengutip pernyataan presiden.
 menanggapi permintaan presiden itu, bimantoro menjawab, "saya tidak dalam kapasitas untuk mengajukan surat permohonan pengunduran diri.
karena masalah kepala polri, bukan hanya urusan kepala polri, itu harus ada persetujuan dpr."
 yang kedua, kata bimantoro, dirinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sebagai kepala polri.
perwujudan tanggung jawab itu, bukan mengajukan surat pengunduran diri (atas suruhan presiden).
 namun demikian, ungkap bimantoro, dirinya mempersilakan presiden untuk "memecatnya". "
bila presiden memang berkehendak menggantikan saya atau menugaskan orang lain sebagai kepala polri, ya, silakan saja.
tetapi nanti sesuai dengan prosedur yang ada," ungkapnya.
  wakil sekjen partai kebangkitan bangsa (pkb) chotibul umam wiranu mengatakan, permintaan presiden agar kepala polri mengundurkan diri didasari pada beberapa alasan. "
kepala polri harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada presiden.
kalau presiden meminta dia mundur, itu artinya kan sudah ada sesuatu yang dirasa kurang oleh presiden," kata umam, seraya menambahkan, langkah bimantoro menolak perintah presiden bisa dilihat sebagai sebuah pembangkangan.
 secara terpisah kepala pusat penerangan mabes polri irjen didi widayadi mengatakan, para perwira tinggi polri telah menandatangani pernyataan yang intinya mendukung sikap bimantoro. "
sikap kami, siapa pun menjadi kepala polri tidak jadi masalah, asalkan konstitusional.
sebab polri adalah alat negara bukan alat pemerintah atau kekuasaan," kata didi.
 hingga pukul 21.00, perwira tinggi yang telah menyatakan sikapnya mencapai 23 orang, tidak termasuk lima kepala polda dan komandan korp brimob serta stafnya.
  dihubungi secara terpisah, juru bicara kepresidenan yahya c staquf mengatakan, dirinya tidak tahu-menahu soal pergantian kabinet maupun soal permintaan pengunduran diri kepala polri.
   siap    baharuddin lopa menyatakan, ia menerima tugas barunya sebagai jaksa agung dengan memohon kekuatan dan bimbingan allah yang mahakuasa. "
di tengah situasi seperti sekarang, tugas menegakkan hukum bukanlah pekerjaan ringan," ucap lopa ketika dihubungi di kediamannya di makassar.
 lopa menjelaskan, dalam kapasitasnya sebagai jaksa agung yang baru, ia akan melakukan telaah atau penelitian mendalam, kasus-kasus apa yang telah ditangani, sudah ditangani, dan kasus-kasus apa yang belum selesai.
kalau belum selesai, mengapa belum selesai.
dan, untuk itu harus dilakukan penelitian saksama, agar kasus itu dapat dituntaskan.
  "bagi saya tidak boleh ada kasus berhenti di tengah jalan tanpa ada alasan amat kuat," ujar lopa, yang pernah menjadi jaksa selama hampir tiga dasawarsa.
  ia menyatakan, untuk kasus tertentu, misalnya kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang berhenti di tengah jalan, ia perintahkan untuk diteliti lagi dan diselesaikan. "
saya kira pers sudah tahu karakter dan gaya saya.
tidak akan ada kompromi bagi para penjahat.
bagi saya, urusan hukum itu hitam dan putih, salah atau tidak bersalah," katanya.
  sedang marzuki darusman enggan berkomentar.
sesaat sebelum juru bicara kepresidenan mengumumkan perombakan kabinet, jaksa agung marzuki darusman tidak bersedia menjawab ketika dimintai komentarnya soal penggantian dirinya. "
pengumumannya  gimana , saya belum dengar," kata marzuki.
 ketika dikatakan bahwa kedudukan jaksa agung dijabat baharuddin lopa, marzuki hanya mengatakan, "ya baik."
   presiden panik    dekan fakultas hukum universitas hasanuddin prof dr achmad ali menyatakan, pilihan atas lopa adalah pilihan yang tepat. "
kita mengharapkan lopa tetap tidak pandang bulu.
semua penjahat disidik, dan kalau bersalah dilimpahkan ke pengadilan.
di tengah runyamnya masalah bangsa ini, kejaksaan harus menjadi lembaga yang menaikkan kebanggaan dan citra bangsa ini," kata achmad ali.
 sementara itu, pengamat politik kastorius sinaga menilai langkah yang diambil presiden dengan melakukan perombakan kabinet merupakan kejutan politik yang lahir karena kepanikan politik setelah dpr secara resmi meminta mpr menggelar sidang istimewa mpr. "
langkah yang diambil gus dur (abdurrahman wahid) sama sekali di luar logika," kata sinaga.
 "langkah itu sangat disayangkan karena langkah itu hanya menambah musuh saja," ujarnya, seraya menyebutkan, posisi jaksa agung marzuki darusman yang juga salah seorang ketua partai golkar.
 ia menyebutkan pergantian menko polsoskam susilo bambang yudhoyono sungguh merupakan langkah yang tidak bisa dimengerti karena pada 28 mei 2001, presiden mengeluarkan maklumat dan memberikan penugasan khusus kepada yudhoyono. "
dua hari kemudian, ternyata yudhoyono diberhentikan," katanya.
 sinaga menilai, sejak maklumat dikeluarkan, yudhoyono telah mengambil inisiatif yang baik untuk mengendalikan keadaan sehingga menjadi  cooling down .
yudhoyono juga telah menjalankan peran untuk menghubungkan presiden dengan tni.
  pengamat politik lainnya, arbi sanit, menilai, pergantian beberapa menteri dalam kabinet yang dilakukan presiden merupakan upaya serius presiden memperbaiki kinerja kabinetnya.
 untuk posisi menko polsoskam yang kini dijabat agum gumelar, menurut arbi sanit, hal itu akan "mendekatkan" hubungan wapres dengan presiden guna mencari kompromi menyongsong pelaksanaan sidang istimewa mpr.
sedang pergantian posisi jaksa agung marzuki darusman, arbi menilai hal itu terkait dengan kinerja yang dilakukan jaksa agung yang tidak memuaskan masyarakat, hingga memunculkan desakan untuk penggantiannya.
 sementara menteri perhubungan dan telekomunikasi ir budhi muliawan suyitno belum bisa dimintai komentarnya sehubungan dengan jabatannya yang baru.
menurut alia (anak pertama), keluarganya tidak tahu bahwa budi akan diangkat menjadi menteri. "
kami tahu dari televisi, enggak pernah tahu sebelumnya," tutur alia yang ditemui di kompleks angkasa pura jakarta pusat.
 kelahiran gombong 18 desember 1953 itu dikaruniai dua anak.
ia adalah lulusan institut teknologi bandung (itb) tahun 1977.
s2 dan s3-nya diraih di perancis (ensma) masing-masing tahun 1985 dan 1988.
 jabatan yang pernah diemban antara lain kepala direktorat sertifikasi kelaikan udara, sekretaris badan diklat perhubungan, dan staf ahli menteri perhubungan.