"jika semangat politiknya sama, bisa saja aspek pidananya tak disentuh dan tidak ada masalah.
namun, bagaimana kalau terjadi perubahan politik, misalnya terjadi perubahan pemerintahan?
bisa saja pemerintahan yang berikutnya bisa menyatakan tidak terikat sehingga r&d dianggap tidak ada.
saya kira, itu bisa saja terjadi.
sebab, perjanjian perdata itu tidak dapat mengikat perkara pidananya.
aspek pidana tidak bisa disepakati, tetapi harus diproses melalui pengadilan lebih dulu," ujar pangaribuan.