menurut mendagri, pada beberapa daerah, lpj tahunan bupati atau wali kota secara substansi kultural dan emosional berubah menjadi lpj lima tahunan. "
padahal, lpj tahunan hanya mempertanggungjawabkan bagaimana dana apbd itu digunakan.
di apbd itu juga ada dana dprd.
jadi, kalau tidak menerima penggunaan anggaran itu, sama juga dengan tidak mengakui penggunaan dana dprd," ujarnya.