menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro mengatakan, para gubernur tidak cukup hanya menetapkan harga eceran tertinggi (het) minyak tanah di wilayah mereka masing-masing.
mereka juga harus mengawasi kenaikan harga yang tidak wajar di atas het, sekaligus bisa menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang melanggar het.
 demikian diutarakan purnomo kepada wartawan seusai rapat kerja pembahasan ruu minyak dan gas bumi dengan komisi viii dpr di jakarta, kamis (21/6).
menurut purnomo, harga minyak yang berlaku setelah depo (depot pertamina) memang diserahkan pada mekanisme pasar.
namun, harga ini tetap harus diawasi oleh pemerintah daerah.
 sementara itu, anggota komisi viii, emir moeis, mengatakan, adanya lonjakan harga minyak tanah di atas het di sejumlah daerah seperti manado dan kelangkaan solar di makassar untuk kapal kayu, adalah tanggung jawab tim terpadu penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bbm (tt pmp3-bbm).
sebab, masalah tersebut muncul karena penyediaan bbm disalahgunakan.
  menurut emir, seharusnya persoalan tersebut sudah tidak terjadi lagi sejak pemerintah membentuk tt pmp3-bbm sebagai pengontrol distribusi bbm di masyarakat.
apalagi, kejadian-kejadian tersebut hanyalah perulangan dari kejadian sebelumnya.
 menyangkut harga pasar yang terlalu tinggi, purnomo mengatakan, pemerintah pusat hanya berpatokan pada harga sampai di depot pertamina.
sesuai dengan keputusan presiden mengenai penentuan harga bahan bakar minyak, untuk harga eceran pada pangkalan atau tukang pikul minyak, tanggung jawab pengawasannya terletak pada pemerintah daerah.
penyelewengan distribusi minyak tanah bisa terjadi karena distribusinya cukup panjang dan melibatkan banyak orang.
  menurut purnomo, kenaikan yang terjadi di luar pengawasan pemerintah antara lain disebabkan praktik spekulasi, penimbunan, oplosan, atau diselundupkan.
agar masalah tersebut bisa diatasi, purnomo menekankan perlunya ditingkatkan kemampuan aparat di lapangan.
  ketika ditanya apakah pemerintah tidak dapat menyederhanakan distribusi minyak tanah, purnomo mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam membenahi sistem distribusi karena bisa mematikan usaha pikul minyak yang juga adalah pedagang kecil.
  emir moeis berpendapat, sebaiknya tt pmp3-bbm dibubarkan saja karena tidak bisa mencegah terjadinya gangguan distribusi.
seharusnya, sebelum kenaikan harga bbm, tim ini sudah mengambil langkah antisipasi agar tidak terjadi penimbunan bbm.
   sudah rumuskan   sementara itu, sejumlah pemerintah daerah seperti di yogyakarta (diy), sumatera barat, di aceh, dan batam dilaporkan telah menetapkan het minyak tanah.
gubernur diy sultan hamengku buwono x mengatakan, sebelum pemerintah pusat (mendagri dan otonomi daerah) meminta setiap daerah menetapkan het, pemerintah provinsi diy secara pro-aktif telah merumuskan het sejak beberapa hari lalu.
  rumusan het ini rencananya akan segera dituangkan dalam sebuah surat keputusan paling lama akhir pekan ini.
het minyak tanah untuk diy diperkirakan rata-rata rp 510/liter.
khusus wilayah gunung kidul yang jauh dari pusat distribusi dan kondisi wilayahnya yang sulit dijangkau, het bisa lebih tinggi, rp 540/liter.
  sebelum harga bbm dinaikkan rata-rata 30 persen, 16 juni lalu, het minyak tanah di wilayah diy rata-rata rp 436/liter, atau paling tinggi rp 500/liter.
begitu merebak isu rencana kenaikan harga bbm, harga di pasaran melambung menjadi rata-rata rp 700 per liter.
   masih langka   di sumatera barat (sumbar), hingga kamis, masyarakat pemakai minyak tanah masih mengeluhkan kelangkaan minyak tanah.
sementara, penetapan het tertinggi tetap saja tak menyelesaikan masalah, sebab harga minyak tanah di tingkat pengecer jauh di atas het.
 "harga eceran tertinggi minyak tanah di solok seharusnya rp 539/liter.
tetapi, karena kelangkaan, pengecer menjualnya rp 750/liter.
bahkan ada pengecer menjual sampai rp 1.000/liter," keluh ny syamsidar, warga sawahsuduik, kabupaten solok.
syamsidar mengaku mengonsumsi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga sebanyak lima liter/hari.
 di kabupaten pasman, harga minyak tanah berdasarkan laporan masyarakat ke pemerintah provinsi sumbar mencapai rp 1.800 sampai rp 1.900/liter.
di kabupaten kepulauan mentawai, harga minyak tanah  rp 2.000/liter.
kepala biro hubungan masyarakat pemerintah provinsi sumbar yuen karnova saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
  dikatakan, berdasarkan sk gubernur sumbar no 511.1-209-2001, tanggal 19 juni 2001, het minyak tanah mengalami kenaikan.
untuk padang rp 520/liter, padang pariaman rp 550/liter, padang panjang rp 554/liter, batusangkar rp 581/ liter, bukittinggi rp 572/liter, payakumbuh rp 598/liter, lubuk sikaping rp 622/liter, lubuk basung rp 575/liter, solok rp 539/liter, sawahlunto rp 563/ liter, sijunjung rp 572/liter, dan painan rp 520/liter.
 menurut yuen, saat ini pertamina uppdn cabang padang menyuplai 510 kiloliter (kl)/hari.
kenyataan di lapangan, kelangkaan terus terjadi.
masyarakat menyinyalir jatah minyak untuk masing-masing daerah diselewengkan.
 di batam, untuk mengantisipasi lonjakan harga bbm, pemda menetapkan het di pasar untuk premium, solar, dan minyak tanah.
ketentuan het ini ditetapkan wali kota batam melalui surat keputusan nomor kpts 138/hk/ vi/2001 tertanggal 16 juni 2001, dengan mencabut surat keputusan nomor 221/hk/ x/2000 yang berlaku sejak oktober 2000.
 "pengawasan het bbm ini sudah dikoordinasikan ke kecamatan-kecamatan.
aparat pemerintah di kecamatan sekaligus berfungsi sebagai pengawas.
jika ada yang melanggar ketentuan, akan diambil tindakan," kata wali kota batam nyat kadir menjawab  kompas , kamis.
 dalam sk disebutkan, harga minyak tanah diberlakukan tiga kategori, yaitu untuk kecamatan batu ampar, lubukbaja, sekupang, sei beduk dan nongsa sebesar rp 560/liter.
kecamatan belakang padang dan bulang rp 585/liter dan tertinggi di kecamatan galang rp 593,75/liter.
 khusus harga jual solar eks stasiun pengisian bbm untuk bunker (spbb) ditetapkan harga seragam rp 975/liter untuk dua lokasi, yaitu perairan pelabuhan sekupang dan pelabuhan batu ampar.
namun, di pasar, harga eceran jauh di atas het.
di kawasan pelita, kecamatan batu ampar, pedagang eceran menjual seharga rp 1.600/liter.
  dari sulut, gubernur sulut adolf jouke sondakh meminta semua pihak yang terkait dan bertanggung jawab terhadap kelancaran distribusi bbm untuk menindak tegas para spekulan dan penimbun bbm.
ia mengungkapkan ini menanggapi melejitnya harga minyak tanah akibat penimbunan besar-besaran oleh segelintir pengusaha bukan agen pertamina yang diduga bekerja sama dengan para agen resmi, serta maraknya penyelundupan solar ke kapal-kapal asing.
 dari banda aceh dan kabupaten aceh besar dilaporkan, harga eceran minyak tanah masih tinggi meskipun het telah dikeluarkan pemerintah setempat.
berdasarkan sk gubernur no 541.3/ 173/2001, het minyak tanah adalah  rp 615-rp 700 per liter, disesuaikan antara jarak depo penyalur dengan lokasi pemasaran.
bupati dan wali kota diberikan wewenang untuk menetapkan het hingga ke tingkat kecamatan.
 menurut pantauan, di banda aceh, pedagang menjual minyak tanah dengan harga  rp 800-rp 900 per liter.
sementara di beberapa lokasi di kabupaten aceh besar, harga jual eceran pedagang mencapai rp 1.000 per liter.