ketua komisi ix dpr benny pasaribu mengingatkan, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang, dalam bentuk apa jaminan yang akan diberikan.
kalau pemberian jaminan dalam bentuk tunai, misalnya dalam mata uang dollar, pemerintah tentu tidak mampu.
sedangkan jika pemberian jaminan dalam bentuk penerbitan surat utang atau obligasi, tentu saja dpr akan sulit meluluskannya, mengingat beban utang dalam apbn 2001 sudah cukup besar gara-gara bunga obligasi yang telah diterbitkan.