menurut ginandjar, masalah pembayaran tidak pernah menjadi bahan pembicaraan antara pertamina dan pemerintah atau dewan komisaris pertamina untuk pemerintah (dkpp).
sebab, memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan pertamina meminta izin kepada dkpp mengenai cara pembayaran restrukturisasi yang dilakukan.