kebijakan pemerintah daerah (pemda) dki jakarta untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor (pkb) lebih dari 100 persen tidak beralasan.
upaya tersebut ditempuh sebagai akibat pemaksaan kehendak untuk mencapai target anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dki tahun 2001 yang dipatok rp 7,4 trilyun.
  "kebijakan ini bukan menyelesaikan masalah.
justru menyulut kemarahan warga.
seharusnya, mengejar penerimaan dalam rangka patokan target tadi, pemda serta dprd dki mengefektifkan penerimaan sektor pendapatan lainnya, selain pajak kendaraan bermotor," kata luky djani wakil koordinator indonesian corruption watch (icw), sabtu (12/5).
 icw merupakan salah satu dari belasan lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang tergabung dalam konsorsium ornop-organisasi nonpemerintah-untuk transparansi anggaran (kota).
kota telah mengajak masyarakat jakarta memboikot membayar pajak, karena menilai pembelanjaan apbd tahun 2001 tidak seimbang.
belanja rutin untuk pejabat legislatif dan eksekutif lebih besar dari pada biaya pembangunan untuk masyarakat.
 seperti diwartakan  kompas , pkb dalam bentuk pengurusan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (stnk) di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) mengalami kenaikan dua kali atau mencapai 100 persen.
kenaikan gila-gilaan ini cukup mengejutkan masyarakat yang akan memperpanjang stnk.
  menurut luky, kenaikan pkb itu sudah keterlaluan.
pemda dki memaksakan hal itu karena pajak yang dimasukkan ke apbd sudah ditargetkan tinggi, tetapi sebaliknya rakyat yang menanggung bebannya.
ia menilai, tindakan ini hanya memperburuk kondisi masyarakat yang sudah lama terpuruk.
  luky mengatakan, karena apbd dki 2001 tidak dalam kondisi sulit, tidak ada alasan bagi pemda dki menaikkan pajak kendaraan secara gila-gilaan dari sektor kendaraan bermotor. "
pemda dki, kan, memiliki sejumlah badan usaha milik daerah (bumd).
kenapa bukannya pemasukan dari bumd yang digenjot?
atau pajak reklame dan perparkiran yang ditingkatkan?"
katanya.
  berdasarkan apbd dki tahun 2001 sebesar rp 7,4 trilyun, pos pajak daerah sebesar rp 2,7 trilyun di antaranya dari pajak kendaraan bermotor rp 750 milyar dan bea balik nama kendaraan bermotor rp 1,25 trilyun, sementara untuk pajak reklame direncanakan rp 70 milyar.
      kurang sosialisasi   sementara itu, jamaruddin dari forum indonesia untuk transparansi anggaran (fitra) -salah satu lsm yang menggugat gubernur dan dprd dki jakarta ke pengadilan negeri jakarta pusat dalam soal penyusunan apbd 2001-mengatakan, kebijakan kenaikan pajak kendaraan bermotor kurang disertai sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya. "
tidak ada pengumuman, tiba-tiba pajak kendaraan bermotor dinaikkan sangat tinggi," kata jamaruddin.
 kebijakan ini, lanjut jamaruddin, sebenarnya baik jika dikenakan untuk kendaraan-kendaraan mewah berharga ratusan juta atau milyaran rupiah.
bahkan, pajak untuk kendaraan mewah bisa dinaikkan lebih tinggi lagi karena pemiliknya tidak merasakan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi sebagian besar rakyat.
  namun, kenyataannya, lanjut jamaruddin, kenaikan pajak tersebut terkesan tidak selektif.
kendaraan-kendaraan tahun pembuatan lama, bahkan kendaraan yang berfungsi ekonomis seperti kendaraan pengangkut barang dan sayuran, juga dikenakan kenaikan pajak yang sangat tinggi. "
kebijakan ini jelas tidak adil dan kurang selektif," ujarnya.
 jika kendaraan niaga yang berfungsi ekonomis juga dikenakan pajak yang sangat tinggi, maka pemilik barang tidak mau rugi dan akan membebankannya kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan ongkos angkut.
jika demikian, maka masyarakat juga yang akan menanggung bebannya.