kekhawatiran terjadinya kesewenang-wenangan, menurut siagian, bisa diatasi dengan peningkatan pengawasan fungsional.
dalam kaitan itu ada lembaga inspektur di tingkat kepolisian daerah (polda) dan markas besar (mabes) polri.
bila khawatir terjadi penyelewengan keuangan, ada lembaga badan pemeriksa keuangan (bpk) dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).
pengawasan politis oleh dpr, media pers, dan lembaga swadaya masyarakat (lsm).
pengawasan yuridis oleh pengacara, praperadilan, dan jaksa sebagaimana sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).