gugatan bahwa dpr lalai dan selalu tertinggal dalam membuat undang-undang (uu) disampaikan oleh anggota dpr sendiri.
adalah rodjil ghuffron, anggota dpr dari fraksi kebangkitan bangsa (f-kb), yang menyampaikan gugatan itu, dengan melakukan interupsi terhadap ketua dpr akbar tandjung pada sidang paripurna dpr, rabu (25/4).
  usai akbar tandjung yang memimpin sidang menyampaikan pidato dan menyatakan rapat paripurna berakhir, rodjil menyatakan tidak keberatan atas pidato yang disampaikan tandjung selaku pimpinan dewan.
akan tetapi, rodjil menilai, pidato tersebut hanya berisi kutipan-kutipan yang terkesan dipilih dan dipilah-pilah sehingga dpr hanya melakukan fungsi kontrolnya saja, sedangkan fungsi legislasinya ketinggalan.
 rodjil menilai, peran dpr dalam membuat undang-undang (legislasi) belum signifikan.
diakui, ada 23 rancangan undang-undang (ruu) yang kini sedang dibahas, tetapi prioritas rancangan undang-undang yang dipersiapkan, menurut dia, belum menunjukkan semangat reformasi.
  "gagasan presiden abdurrahman wahid tentang pembuktikan terbalik bagi pelaku korupsi, misalnya, tidak disebut-sebut.
betapa timpangnya pidato itu sehingga menjadi semacam pernyataan politik dpr saja.
kami ingin dpr proporsional dalam menjalankan tugas dan fungsinya," kata rodjil.
  tandjung langsung menanggapi interupsi rodjil dengan menyatakan bahwa pihaknya bisa memahami gugatan itu.
sebagai ketua dpr, tandjung berjanji akan melakukan perbaikan di masa mendatang, khususnya dalam menjalankan fungsi dpr dalam hal legislasi.
  "apa yang dikemukakan saudara rodjil ghuffron akan menjadi perhatian dewan," katanya.
namun, tentang usulan presiden abdurrahman wahid soal perlunya pembuktian terbalik, tandjung beralasan, ruu itu belum masuk ke dpr.
 dalam pidato pembukaan masa persidangan keempat yang juga dihadiri wakil ketua dpr am fatwa, soetardjo soerjogoeritno, dan muhaimin iskandar itu, tandjung menjelaskan bahwa dalam masa sidang ini dpr akan melanjutkan 23 ruu yang di antaranya ruu atas usul inisiatif dewan.
tandjung berharap ke-23 ruu dapat diselesaikan pada masa sidang keempat ini.
  "perlu diingat bahwa tugas legislasi dewan merupakan prioritas utama dan harus dipacu terus-menerus sebagaimana amanat sidang tahunan 2000 lalu.
pimpinan dewan sangat mengharapkan agar semangat dan segenap energi, termasuk kehadiran anggota dalam rapat-rapat, harus dioptimalkan agar target penyelesaian ruu terpenuhi," pesan tandjung dalam pidatonya.
  "dipermalukan" pemerintah      menurut catatan  kompas , ada sejumlah ruu yang lalai dibuat oleh dpr, khususnya ruu yang merupakan amanat dari ketetapan mpr atau amanat undang-undang.
karena dpr tertinggal dalam mempersiapkan ruu, beberapa kali pemerintah berniat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
pemerintah, misalnya, berniat mengeluarkan perpu tentang proses pembuktian terbalik dan perpu tentang otonomi khusus aceh.
 perpu tentang proses pembuktian terbalik seharusnya dikerjakan dpr sesuai amanat undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.
akan tetapi, dpr lalai dan baru "bereaksi" setelah presiden menginginkan dikeluarkannya perpu.
dpr menolak perpu itu dan kemudian mengusulkan ruu pembuktian terbalik sebagai usul inisiatif.
  hal yang sama terjadi pada ruu otonomi khusus aceh yang seharusnya dikerjakan dpr sebelum 1 mei 2001-sesuai amanat ketetapan (tap) no iv/mpr/2001.
namun, dpr baru membahasnya di tingkat iii sehingga tenggat waktu tersebut tidak mungkin tercapai.
pemerintah pun berniat mengeluarkan perpu.
  demikian pula amanat tap no vii/mpr/2000 tentang peran tni/polri yang mengharuskan dpr membuat undang-undang tentang pengangkatan/pemberhentian kepala polri.
ketika presiden memberhentikan kepala polri tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dpr, dpr tidak menerima "tindakan sepihak" pemerintah, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena undang-undangnya tidak dipersiapkan.
  menyadari keterlambatan kerja dpr dalam membuat undang-undang, ketua dpr akbar tandjung yang ditemui  kompas  di kantor dpp partai golkar berjanji akan memperbaiki kinerja anggota dewan dalam masa sidang berikutnya.
tandjung juga mengakui keterlambatan dpr dalam mempersiapkan ruu otonomi khusus aceh dan irian jaya yang seharusnya selesai pada 1 mei 2001.
atas keterlambatan dpr membuat ruu otonomi khusus aceh, tandjung menyatakan bisa memaklumi keinginan pemerintah untuk mengeluarkan perpu. "
kalau memang demikian kenyataannya, saya bisa memaklumi," katanya.