agus tjondro mengungkapkan, dalam rapat kemarin pihaknya meminta pasal 50 ayat (1) huruf (c) peraturan tata tertib mpr dihapus.
pasal 50 ayat (1) huruf (c) itu berbunyi, sidang umum majelis adalah sidang yang diselenggarakan majelis pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis untuk menilai pertanggungjawaban presiden.