ketua komnas ham abdul hakim garuda nusantara kepada pers usai rapat pleno yang dipimpinnya, rabu, mengatakan, desakan sudah disampaikan kepada menko polkam susilo bambang yudhoyono lewat surat komnas ham tanggal 17 desember 2002.
hakim menyayangkan, usulan tentang penerbitan perpu tersebut muncul karena rancangan undang-undang (ruu) kkr yang sudah disampaikan kepada presiden, belum juga disampaikan presiden ke dewan perwakilan rakyat (dpr) untuk dibahas dan diundangkan.