syaukani mengakui, pemerintah pusat memang punya kewenangan membatalkan perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya.
akan tetapi, ia juga menunjuk keputusan presiden (keppres) nomor 10 tahun 2000 tentang pertanahan yang bertentangan dengan undang-undang (uu) nomor 22  tahun 1999.
dalam uu no 22 disebutkan, masalah pertanahan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, tetapi melalui keppres no 10 itu pemerintah pusat mengambil kembali kewenangan itu. "
kalau mau adil, keppres itu juga harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang," katanya.