ia mencontohkan perlunya amandemen dari uu no  4/1999 mengenai susduk mpr/ dpr/ dprd yang mensyaratkan dalam dpr harus ada wakil dari kabupaten/kota minimal satu orang.
dalam kenyataannya tidak.
sekarang, indonesia  sudah punya lebih dari 100 kabupaten/kota yang baru yang tidak terwakili dalam dpr.