meskipun dikecam oleh berbagai kalangan, pemerintah memutuskan tetap akan melanjutkan rencana untuk mengimpor mobil mewah bagi keperluan konferensi tingkat tinggi (ktt) negara-negara anggota g-15 (ktt g-15) di jakarta pada bulan mei mendatang.
namun, jumlahnya tidak sampai 400 unit seperti direncanakan semula.
menko perekonomian rizal ramli, rabu (28/3), mengatakan, pemerintah tetap akan melakukan impor jika kebutuhan mobil mewah untuk mendukung pelaksanaan ktt itu dirasakan masih kurang.
keputusan untuk tetap mengimpor mobil mewah itu diambil setelah pihaknya bertemu dengan menteri luar negeri (menlu) alwi shihab dan sekretaris negara (sesneg) djohan effendi.
  sebagaimana saran yang disampaikan oleh dirjen bea dan cukai permana agung dradjatun, pemerintah sendiri akhirnya memutuskan untuk mengutamakan penggunaan mobil-mobil mewah selundupan yang saat ini masih ditahan oleh direktorat jenderal (ditjen) bea dan cukai departemen keuangan. "
itu bisa dipinjam sekitar 140 unit dengan model yang berbeda-beda," ujar rizal ramli.
 selain itu, pemerintah merencanakan akan menyewa atau menggunakan mobil-mobil dinas menteri dan pejabat lain yang ada.
  "jika masih kurang, baru impor.
tidak sampai 400 unit.
itu terlalu banyak," kata menko perekonomian menjawab pertanyan wartawan usai mengikuti rapat kerja (raker) dpr yang mendengarkan jawaban presiden abdurrahman wahid terhadap memorandum i dpr di gedung dpr, rabu.
     lupa   berbeda dengan rizal ramli, menteri keuangan dan pemberdayaan bumn prijadi praptosuhardjo dalam rapat kerja dengan panitia anggaran dpr, rabu, mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut impor 400 unit mobil mewah.
 "sampai sekarang belum ada keputusan yang dikeluarkan.
saya sendiri belum setuju, baik jumlahnya, jenisnya, maupun tarif bea masuk yang akan dikenakan.
kalau mau datangkan mobil-mobil mewah, saya tidak mau mengeluarkan satu sen pun uang negara hanya untuk keperluan tersebut," ujarnya.
  namun, saat ditanya anggota dewan mengenai disposisi yang telah dikeluarkannya yang intinya menetapkan bea masuk hanya sebesar lima persen dari tarif normal sebesar 45-80 persen, prijadi mengaku lupa dengan disposisi tersebut.
  "yang ada surat-menyurat dengan sesneg menyangkut rencana impor mobil mewah tersebut.
akan tetapi, belum ada yang diputuskan," tandasnya.
pihaknya justru mengaku selalu berdiskusi dengan direktur jenderal (dirjen) pajak hadi purnomo menyangkut soal tersebut.
 mengenai mobil-mobil selundupan yang pernah ditawarkan dirjen bea dan cukai, prijadi menilai mobil-mobil tersebut tidak memenuhi persyaratan karena jenisnya yang bermacam-macam.
sekarang ini, pemerintah sedang mencoba menurunkan tingkat kemewahannya, tanpa harus mengurangi norma-norma kepantasan yang berlaku jika menyambut tamu-tamu negara.
 sebelum menjadi sorotan umum, pemerintah berdasarkan surat presiden no r9/pres/ 2/2001 tanggal 9 februari 2001 dan disposisi menteri keuangan tanggal 13 februari 2001 sudah menyetujui impor 400 mobil mewah tersebut.
pemerintah bahkan menunjuk pt central sole agency dan pt hartono raya motor sebagai pemasok mobil-mobil tersebut.
kedua perusahaan ini diizinkan mengimpor mobil-mobil tersebut dengan tingkat bea masuk sebesar lima persen, atau jauh di bawah tarif normal yang 45-80 persen.
dengan bea masuk istimewa itu, negara akan kehilangan penerimaan dari bea masuk impor sebesar rp 140 milyar.
  rencananya, mobil-mobil itu sendiri akan dijual kembali ke publik setelah ktt selesai dengan harga lebih tinggi, dengan memperhitungkan bea masuk yang normal.
pt central sendiri merupakan anak perusahaan grup indomobil.
sedangkan pt hartono adalah agen mercedes benz.
  berpotensi kolusi   sementara itu, dilibatkannya kembali swasta dalam penyediaan mobil mewah untuk keperluan ktt g-15 itu dipersoalkan oleh pengamat industri otomotif suhari sargo dan mantan ketua umum gabungan industri kendaraan bermotor indonesia (gaikindo) herman z latif.
 menurut mereka, keterlibatan swasta itu sudah tidak relevan lagi dan berpotensi kolusi demi keuntungan oknum-oknum tertentu.
mereka juga berpendapat, masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dan panitia ktt untuk pengadaan mobil ktt.
 baik suhari sargo maupun herman sependapat, pemberian keringanan bea masuk hanya sebesar lima persen dari seharusnya yang mencapai 45-80 persen sama saja dengan mengorbankan kas negara demi gengsi sesaat.
 herman mengakui memang ada standar internasional perihal mobil yang digunakan dalam sebuah ktt internasional.
namun, pengadaan mobil itu jangan sampai menyebabkan hilangnya potensi dana ke kas negara.
herman menyinyalir adanya oknum-oknum yang ingin menarik keuntungan dari penjualan mobil mewah itu seusai dipakai untuk keperluan ktt.
 menurut dia, daripada menunjuk pihak swasta dengan latar belakang dan alasan yang tidak jelas, pemerintah dan panitia ktt lebih baik mengumumkan tender pengadaan mobil ktt yang bisa diikuti oleh para agen tunggal pemegang merek (atpm) yang ada.
  sementara suhari sargo menyatakan heran dengan tidak jelasnya koordinasi dalam pengadaan mobil ktt ini karena departemen perindustrian dan perdagangan mengaku tidak tahu-menahu dengan kebijakan impor mobil ktt.
  sebagaimana herman, suhari juga mencurigai adanya kepentingan bisnis sesaat dengan berdalih demi suksesnya ktt. "
bisa jadi ada pengusaha mobil melihat peluang ini dan menawarkan jasa baiknya, dengan dalih untuk kepentingan negara.
selesai dipakai, mobil ktt lalu dijual.
di sini importir mengambil untung karena ia mengimpor dengan bea masuk yang lebih rendah.
dengan demikian, mereka bisa menjual lebih murah dibandingkan impor melalui peraturan resmi.
lalu pasti ada oknum pejabat yang memperoleh bagian," kata suhari.
 daripada mengimpor mobil mewah, lanjut suhari, lebih baik menggunakan sedan volvo dinas menteri yang ada di sekretariat negara karena masih tersisa cukup banyak akibat penciutan kabinet. "
volvo itu pantas untuk kepala negara peserta ktt.
sedangkan untuk tamu selain kepala negara, cukup banyak mobil sedan rakitan dalam negeri yang pantas untuk digunakan," katanya.