sudah tiga kali presiden berganti sejak krisis ekonomi tahun 1997.
pemilu baru sudah dekat.
jangankan pemerintah punya cetak biru bagi pemulihan kehidupan berbangsa dan pemulihan ekonomi yang komprehensif, cara penanganan terhadap salah satu elemen dari sumber utama penyebab krisis sekalipun belum dimiliki.
sidang kabinet, jumat pekan lalu, baru sekadar memutuskan rencana penerbitan dua instruksi presiden (inpres).
kedua inpres ini menjadi salah satu landasan pijak bagi pemberian surat jaminan pembebasan dari proses dan tuntutan hukum ( release and discharge /r&d) kepada para konglomerat pengutang kelas kakap.