presiden megawati soekarnoputri memiliki tugas yang sangat berat di kalimantan tengah.
pertama adalah penanganan pasca-kerusuhan, sesuai hasil kongres rakyat kalteng (krk).
krk merekomendasikan pemerintah pusat menjadi mediator rekonsiliasi madura-dayak, sehingga penataan masyarakat kalteng dan penanganan 80.000 pengungsi etnis madura yang kini berada di jawa timur, dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
 kedua, pemerintah pusat juga diharapkan segera memulai upaya pemberdayaan 1,8 juta penduduk kalteng, yang selama rezim orde baru terkesan selalu dimarjinalkan.
dengan demikian, impian masyarakat kalteng, khususnya suku dayak, bahwa kalteng sebagai provinsi masa depan dapat terwujud.
tugu berdirinya provinsi kalteng yang diresmikan oleh presiden soekarno pada 17 juli 1957 di palangkaraya merupakan simbol harapan masyarakat dayak tersebut.
 hal itu dipaparkan ketua yayasan kalimantan bersatu lowyk usup, praktisi ekonomi kalteng herman junas, dan budayawan dayak gimong awan, senin (30/7) malam, di palangkaraya.
 menurut lowyk, langkah awal yang penting dibenahi oleh presiden megawati antara lain penataan kembali kebijakan pemerintah pusat dan lokal.
selama ini, ada banyak kebijakan pemerintah yang berbenturan dengan asprasi masyarakat kalteng.
sebagai contoh, dalam hal kesempatan ikut serta mengelola sumber daya alam (sda).
pemerintah cenderung otoriter dalam pengelolaan sda, tanpa terlebih dulu mendengar aspirasi masyarakat setempat.
karena itu, sekarang mulai bermunculan konflik antara masyarakat dengan investor.
 "itu bisa dicegah kalau kebijakan pemerintah dirasakan adil oleh masyarakat.
artinya, masyarakat diberi ruang untuk menikmati sumber daya alam tersebut," ujarnya.
 herman junas memaparkan, selama ini masyarakat dan pengusaha lokal selalu dinomorduakan.
misalnya, dalam kesempatan mengelola hutan.
sekarang ini, pengusaha lokal ada kecenderungan dijadikan kamuflase perusahaan perkayuan raksasa.
secara formal perusahaan itu seperti dimiliki pengusaha lokal, padahal sesungguhnya itu milik pengusaha besar di jakarta atau kota lainnya.
 "di samping perubahan kebijakan dalam proses perizinan, juga harus diimbangi dengan perbaikan di sektor perbankan.
selama alokasi kredit masih terbatas, dan birokrasi perbankan sangat panjang dan ruwet, pengusaha lokal selamanya gigit jari," ujarnya.
 menurut budayawan dayak gimong awan, di dalam perilaku kesehariannya suku dayak sangat menghindari tindakan yang bersifat mengemis.
bahkan ada kecederungan tidak menggunakan media diplomasi untuk menyelesaikan persoalan.
  "begitu merasa terjepit, muncullah cara-cara tradisional.
kerusuhan di kalteng, misalnya, pasti tidak terjadi kalau mereka tidak merasa terdesak dalam segala hal.
pendidikan sudah rendah, ditambah persoalan yang bertumpuk-tumpuk.
penting diketahui, etnis dayak paling mudah diajak kompromi," kata gimong.