kesepakatan perpanjangan kontrak pengelolaan blok coastal plain pekanbaru (cpp) oleh pt caltex pacific indonesia (cpi) bisa menjadi preseden buruk bagi kontrak  production sharing  (kps) pertamina lainnya.
sesuai undang-undang (uu) nomor 8 tahun 1971 tentang migas, setiap kps yang berakhir, pengelolaannya seharusnya dikembalikan lagi kepada pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan.
  kalau daerah ingin dilibatkan dalam pengelolaan, berapa besar bagian masing-masing bisa dirundingkan setelah amanat undang-undang tersebut dijalankan.
demikian diutarakan oleh pengamat perminyakan nasional kurtubi kepada  kompas  di jakarta, rabu (8/8).
  kurtubi mengatakan, ia sangat menyayangkan karena penyelesaian perselisihan pemda riau dengan pertamina berakhir dengan perpanjangan kontrak pt cpi.
seharusnya, menurut dia, pengelolaan diserahkan kembali ke pertamina, setelah 20 tahun dikelola oleh perusahaan asing.
 kurtubi juga menyatakan, ia bisa memahami perasaan masyarakat riau.
namun, menurut dia, sebenarnya akan lebih baik jika hasil blok cpp dibagi dua antara pemda riau dan pertamina ketimbang dibagi lagi dengan pt cpi yang mendapat perpanjangan kontrak selama setahun.
  untuk itu, seharusnya ladang minyak tersebut diserahkan terlebih dulu ke pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan di indonesia.
setelah itu, semua hasil eksploitasi selama setahun disimpan dulu di bank, dan baru akan dibagi setelah ada kesepakatan dalam perundingan dengan pemda.
 menurut dia, untuk ladang minyak  onshore  (di darat), sebenarnya tidak diperlukan persiapan yang terlalu berat.
apalagi, ladang minyak tersebut sudah dikelola selama 20 tahun oleh pt cpi sehingga pertamina tinggal meneruskan saja.
 pertamina sendiri sebenarnya sudah membuat program untuk mengambil alih kps yang akan berakhir, sejak beberapa tahun sebelumnya.
tenaga yang akan dipakai dalam pengelolaan blok cpp sudah dimagangkan di blok cpp, bahkan di luar negeri.
 sementara itu, anggota komisi vii dpr pramono anung mengatakan, perpanjangan kontrak pt cpi selama setahun menunjukkan keinginan pertamina untuk menjadi perusahaan "kelas dunia" seperti dicanangkan dalam rancangan undang-undang (ruu) migas 2001 masih terlalu jauh.
ketidaksiapan pertamina juga menunjukkan bahwa selama ini tidak terjadi alih teknologi di ladang minyak tersebut.
  namun, pramono memahami bahwa blok cpp memerlukan penanganan khusus karena berkembangnya tuntutan dari masyarakat riau.
pramono juga mengatakan, setelah satu tahun perpanjangan kontrak, pertamina tidak boleh lagi menyatakan belum siap untuk mengambil alih kps yang berakhir masa kontraknya.
sebab, sebenarnya semua yang bekerja di ladang minyak yang ada di indonesia semuanya adalah tenaga ahli indonesia juga.
  salah menafsirkan   staf ahli menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) kardaya warnika mengatakan, sebenarnya pertamina sudah siap untuk mengelola blok cpp.
menurut dia, pernyataan direktur utama pertamina baihaki hakim yang menjelaskan bahwa perusahaannya belum menyiapkan tim untuk mengambil alih ladang minyak blok cpp telah disalahtafsirkan.
 dijelaskan, ketidaksiapan pertamina sebenarnya karena sampai batas waktu kontrak berakhir 8 agustus 2001, badan usaha milik negara (bumn) ini belum juga mendapatkan kepastian pengelolaan blok cpp. "
kalau hanya memberikan waktu satu minggu bagi pertamina untuk mengambil alih ladang minyak tersebut, jelas tidak cukup untuk memobilisasi orang-orang yang akan ditempatkan di blok cpp.
apalagi pengoperasian blok cpp tidak bisa terhenti karena jenis minyak yang ada memiliki titik beku yang cukup tinggi," tutur kardaya.
 mengenai kemungkinan munculnya preseden buruk dari kasus blok cpp, kardaya mengatakan hal tersebut belum tentu terjadi.
alasannya, tidak semua daerah akan menuntut untuk mengelola ladang minyak yang akan ditinggalkan investor.
 "semua menyangka bisnis minyak pasti untung, tetapi kalau mengetahui betul masalah perminyakan, tentu akan berpikir panjang.
sebab, bisnis minyak merupakan investasi yang sangat mahal dan berisiko sangat tinggi.
dulu semua perusahaan nasional berlomba-lomba menguasai wilayah pertambangan.
kenyataannya, hampir satu pun tak ada yang berhasil," ujar kardaya.
 untuk persiapan setelah masa perpanjangan kontrak berakhir, kardaya mengatakan, pemda riau dan pertamina akan berunding untuk menentukan pembagian saham sebagai operator.
kewenangan berada pada pertamina sebagai bumn dan badan usaha milik daerah (bumd) yang dibentuk riau.
kalau riau menunjuk swasta, harus dipilih melalui tender.
 selanjutnya pertamina dan bumd akan membentuk semacam konsorsium, yang dalam tiga bulan pertama ini akan berunding untuk menentukan berapa besar pembagian saham untuk masing-masing pihak.
konsorsium ini akan melakukan kontrak dengan kps seperti yang selama ini dilakukan pertamina.
   belum padam   di riau, tekad untuk memblokir blok cpp yang seharusnya dilaksanakan berbagai komponen masyarakat di bawah bendera aksi riau untuk kuasai (aruk) blok cpp dilaporkan belum padam, meskipun telah ada kesepakatan antara pertamina dengan wakil masyarakat riau.
ini karena kesepakatan itu belum dapat meyakinkan berbagai pihak di riau, terutama keterjaminan pelaksanaan kesepakatan itu sendiri di lapangan.
 "kami meminta delegasi riau yang diutus bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait dengan blok cpp di jakarta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka malam ini (rabu -red ).
dari pertemuan inilah baru dapat diputuskan apakah upaya memblokir blok cpp dilaksanakan atau tidak," kata koordinator umum aruk blok cpp al azhar menjawab pertanyaan  kompas , rabu.