beberapa anggota majelis permusyawaratan rakyat (mpr) menganggap rencana presiden membentuk panitia penyelidikan perubahan uud 1945 hanya sebatas masukan bagi mpr.
alasannya, kewenangan membuat atau mengubah konstitusi sebagaimana yang tertulis dalam uud 1945, adalah hak dan tanggung jawab mpr.
 anggota bp mpr yang ditemui, jumat (19/1), seperti ketua panitia ad hoc (pah) i badan pekerja (bp) mpr jacob tobing, wakil ketua pah i bp mpr slamet effendy yusuf, sekretaris pah i bp mpr ali masykur musa, anggota pah i bp mpr patrialis akbar, dan ketua pah ii bp mpr rambe kamarulzaman, sama-sama menyatakan bahwa keinginan presiden itu akan dianggap sebagai masukan yang bobotnya sama dengan masukan masyarakat lainnya seperti kalangan akademisi, mahasiswa, dan bahkan wartawan.
 sementara ahli hukum tata negara satya arinanto dan praktisi hukum abdul hakim garuda nusantara mengemukakan, presiden boleh saja mengambil prakarsa membentuk panitia penyelidikan perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 dengan melibatkan sejumlah pakar.
idealnya, kata abdul hakim, bp mpr yang membentuk panitia negara.
namun, itu tak kunjung lahir juga.
 menurut satya, untuk membicarakan perubahan konstitusi secara mendasar dan tak mengesankan antarlembaga tinggi negara saling bersaing, lebih baik presiden membicarakan usul perubahan konstitusi itu bersama-sama mahkamah agung (ma) dan dewan perwakilan rakyat (dpr).
sebab, yang membahas perubahan uud 1945 tetaplah majelis permusyawaratan rakyat (mpr), yang mayoritas anggotanya berasal dari dpr.
 "pembentukan panitia itu oleh presiden memang bukan pelanggaran konstitusi.
tetapi, apa pun usulan perubahan uud 1945 dari panitia itu, nilainya sama dengan usulan perubahan dari masyarakat yang lain," jelas satya.
  kedudukan tidak sama   jacob tobing mengakui, proses perubahan konstitusi harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan luas. "
jadi apa yang dinyatakan presiden adalah bagian dari masukan masyarakat yang dimaksud kepada mpr.
dalam konstitusi yang berhak mengubah uud 1945 adalah mpr," katanya.
 menurut tobing, kedudukan mpr terhadap presiden dalam membuat atau mengubah konstitusi tidaklah sama dengan kedudukan presiden dengan dpr dalam membuat atau mengubah undang-undang.
tobing mengingatkan, saat ini bp mpr pun sedang membentuk komisi ahli, yang tugasnya menyusun rancangan konstitusi.
 slamet effendy yusuf mengatakan, mpr sudah punya sikap bahwa sesuai ketetapan (tap) mpr nomor ix/mpr/2000, mpr harus menyelesaikan perubahan uud 1945 sampai 2002.
apa yang digambarkan presiden abdurrahman wahid bahwa saat ini tengah terjadi kemacetan konstitusi, kata slamet, hanya terjadi dalam wacana saja.
  "tetapi, meskipun itu masukan dari presiden, sangat tidak bijaksana kalau presiden membuat penjadwalan.
ini jelas bukan wewenang dia," katanya.
 "kalau memang presiden mau membentuk panitia penyelidikan perubahan uud 1945, silakan saja.
itu tidak bisa mengikat bp mpr.
statusnya, ya, sama sebagai masukan biasa," tambah slamet lagi.
 patrialis akbar mempertanyakan motivasi presiden membentuk panitia penyelidikan perubahan uud 1945 sebab kewenangan mengubah konstitusi ada pada mpr.
patrialis juga menyayangkan posisi muladi selaku sekretaris panitia tersebut.
menurut dia, sebagai seorang hakim agung, seharusnya muladi bisa lebih mencurahkan perhatiannya kepada masalah hukum. "
jangan dibebani tugas lain yang mengakibatkan tidak  full time ," katanya.
 sedangkan ali masykur musa menjelaskan, ada sesuatu yang perlu diperbincangkan apabila usulan presiden membentuk panitia itu dimaksudkan untuk mengambil alih peran bp mpr. "
jadi, keinginan presiden itu hanya sebagai masukan saja," kata ali yang anggota fraksi kebangkitan bangsa itu.
 rambe kamarulzaman mengingatkan presiden agar tidak terjebak oleh pemikiran seseorang yang memaksakan kehendak sehingga kontraproduktif terhadap upaya kepemimpinannya, yang bisa menimbulkan polemik yang lebih luas di kalangan politisi.
  terhadap penunjukan dirinya, muladi secara terpisah menyatakan belum dapat memberikan komentar.
melalui ajudannya, calon ketua ma itu ingin melihat perkembangan situasi lebih dahulu.
akan tetapi, dirinya memang sudah mengetahui penunjukan sebagai sekretaris panitia itu.
  lembaga "counter"    satya mengutarakan, pembentukan panitia penyelidikan perubahan uud 1945 oleh presiden boleh-boleh saja.
namun demikian, pembentukan lembaga itu mengesankan merupakan bagian dari upaya presiden mengembangkan  counter  (perimbangan) dengan dpr dalam pembahasan konstitusi.
sebab, selama ini, dalam soal perubahan konstitusi, lembaga kepresidenan lebih sering "kalah" dari lembaga legislatif.
salah satu kekalahan itu adalah dimasukkannya hak interpelasi dalam perubahan kedua uud 1945.
 "padahal, presiden selama ini beranggapan hak interpelasi hanya ada dalam sistem parlementer.
karena itu, dengan membentuk panitia penyelidikan perubahan uud 1945, ada kesan presiden akan mengimbangi upaya legislatif dalam perubahan konstitusi.
selama ini, kan, presiden sering menggunakan pendapat ahli untuk mendukung kebijakannya," ujar satya.
 padahal, papar satya, apa pun pendapat yang dikembangkan panitia tak bisa secara langsung mempengaruhi pembahasan perubahan uud 1945.
perubahan konstitusi tetap menjadi kewenangan mpr, yang mayoritas anggotanya adalah anggota dpr pula.
usulan perubahan yang dirumuskan panitia bentukan presiden harus diperlakukan sama dengan usulan dari masyarakat yang lain, termasuk dari kalangan perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat.
 "apa pun usulan panitia penyelidikan perubahan konstitusi yang dibentuk presiden nilainya sama dengan usulan lembaga kemasyarakatan lain.
tetap mpr yang akan memutuskan bagaimana perubahan konstitusi itu.
karenanya, lebih baik presiden bertemu dengan dpr dan ma untuk merumuskan perubahan konstitusi seperti apa yang dikehendaki," urai satya lagi.
 menurut dia, lebih baik perubahan konstitusi dilakukan mahkamah konstitusi yang anggotanya kalangan ahli yang mandiri (independen).
mahkamah konstitusi juga sebaiknya tak berada di dalam ma, melainkan berdiri sendiri.