langkah-langkah pemerintah mengatasi defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 sangat memerlukan dukungan politis.
dukungan itu baik dari parlemen maupun semua pihak yang menentukan secara langsung atau tidak langsung di negara ini.
tanpa dukungan, pemerintah akan kesulitan.
berbagai langkah mengatasi defisit dan penyelamatan ekonomi terkait erat dengan aspek politik.
 demikian ketua harian komite pemulihan ekonomi nasional (kpen) sofjan wanandi kepada  kompas , usai menghadiri pertemuan antara anggota financial club indonesia dan deputi direktur dana moneter internasional (imf) untuk asia pasifik anoop singh yang didampingi kepala perwakilan imf di indonesia john dodsworth di jakarta, selasa (24/4).
 hadir pada pertemuan itu, antara lain, ekonom sri mulyani indrawati, mantan menlu ali alatas, emil salim, serta sejumlah kalangan yang berkutat di sektor keuangan dan ekonomi.
 "dalam pertemuan itu, imf mengharapkan betul adanya konsensus dan usaha bersama antara pemerintah dan dpr dalam mengatasi defisit apbn serta upaya penyelamatan ekonomi.
jadi, mereka minta bantuan dari semua pihak kepada pemerintah dalam rangka mengurangi defisit," kata sofjan.
 hal yang sama juga dikatakan mantan menteri lingkungan hidup emil salim.
  menurut emil, langkah-langkah pemerintah mengatasi defisit mempunyai implikasi politik yang besar skalanya. "
oleh karena itu, memang diperlukan payung politik yang kokoh dalam melaksanakan langkah-langkah itu.
juga diperlukan  full commitment  dari presiden dan wakil presiden," kata emil.
  langkah yang menyangkut pengurangan subsidi bahan bakar minyak (bbm) misalnya, kata emil, mempunyai implikasi politik yang besar.
selain itu, persoalan privatisasi juga berkaitan dengan kelompok kepentingan dan sentimen nasional.
  di sisi lain sofjan bertanya. "
dalam kondisi politik yang tidak stabil seperti sekarang ini, apakah parlemen dan pemerintah dapat bersatu mengatasi defisit tersebut."
 sofjan mengatakan, untuk mengurangi defisit, pajak perlu ditingkatkan, juga perlu ada pengurangan subsidi dan menaikkan harga bbm.
ada juga opsi untuk menarik sebagian dana pusat untuk daerah.
  "semua itu terkait secara erat serta bisa menimbulkan implikasi politik.
maka itu, imf menekankan pentingnya dukungan politik bagi pemerintah untuk mewujudkan opsi-opsi itu," tuturnya.
  dalam kenyataan, lanjut sofjan, kebijakan untuk tidak menaikkan harga bbm selama ini lebih disebabkan pertimbangan atas faktor politis.
  "kalau tidak ada dukungan secara politis dari berbagai pihak, terutama parlemen, imf sendiri akan mengalami kesulitan.
bila konsensus itu tidak tercapai, pembahasan mengenai apbn antara pemerintah dan dpr bisa terhambat."
 "itu akan menyebabkan imf tidak bisa mulai membahas isi  letter of intent  (loi) dengan pemerintah ri.
padahal, kesepakatan dpr dengan pemerintah soal revisi apbn adalah dasar untuk memulai pembahasan loi.
loi merupakan dasar bagi pengucuran bantuan imf sebesar 400 juta dollar as.
karena itulah imf menekankan perlunya dukungan itu," kata sofjan.
 oleh karena itu, kata sofjan, dalam pelaksanaan langkah-langkah itu, apakah pemerintah dan parlemen mau saling mendukung. "
itu karena dpr juga memiliki berbagai kepentingan politis, dalam mempertimbangkan kebijakan pemerintah.
saya tidak yakin apa bisa didukung, apalagi situasi politik tidak menentu," katanya.
 sofjan menambahkan, untuk mendapatkan dukungan, pemerintah perlu memprioritaskan langkah-langkah, soal apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan.
  "jangan sampai langkah itu sudah disebutkan, tetapi tidak bisa dilaksanakan."
 sofjan memberi contoh soal penjualan aset di badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dan swastanisasi bumn, tidak bisa cepat terlaksana karena terhambat oleh berbagai kepentingan. "
ada banyak campur tangan dan kepentingan sehingga tidak bisa diputuskan dan akhirnya tidak bisa dijual," kata sofjan seraya menekankan pemerintah juga perlu mempersiapkan dirinya agar layak mendapatkan dukungan.