kepala staf tni angkatan darat (ksad) jenderal endriartono sutarto mengatakan bahwa jajaran tni ad tidak mempunyai niat untuk melakukan pembangkangan terhadap hukum.
keputusan untuk menjadikan suatu kasus tertentu menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia (ham) berat harus dikeluarkan melalui sebuah keputusan politik.
keputusan politik itu harus direkomendasikan oleh dpr dan diputuskan oleh presiden.