sementara itu, menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) yusril ihza mahendra menilai, sebenarnya pada st mpr mendatang tidak ada lagi kewajiban bagi presiden megawati soekarnoputri untuk menyampaikan progress report kepada mpr.
pasalnya, sesuai perubahan ketiga uud 1945, presiden dan lembaga tinggi negara tidak lagi wajib menyampaikan laporan kemajuan itu.