terjadinya penundaan ruu polri setelah sebelumnya disetujui anggota dpr, menurut praktisi hukum benny k harman, menunjukkan lemahnya kemampuan dpr dalam membahas undang-undang. "
apa kerja mereka selama ini saat membahas ruu.
begitu ada reaksi masyarakat, mereka baru tersadar dan meminta penundaan.
berarti memang ada masalah pada kapabilitas mereka dalam membahas undang-undang," ujar benny.