sidang kabinet yang dipimpin oleh wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri, kamis (25/1), memerintahkan menteri terkait agar segera menyelesaikan masalah perburuhan, yang menurut pimpinan sejumlah asosiasi pengusaha telah menjadi pemicu diversifikasi lokasi usaha sejumlah perusahaan sepatu dan tekstil ke luar negeri.
sementara itu, menko perekonomian rizal ramli juga telah meminta menko politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) susilo bambang yudhoyono untuk memanggil panglima kodam di seluruh indonesia.
mereka diminta datang ke jakarta untuk bertemu para menteri bidang ekonomi guna membahas situasi keamanan yang meresahkan para pengusaha.
menko perekonomian sendiri menjanjikan, pemerintah akan menghapuskan ekonomi biaya tinggi.
 hasil sidang kabinet itu diungkapkan oleh menteri perindustrian dan perdagangan (menperindag) luhut b panjaitan kepada wartawan usai sidang kabinet di bina graha, jakarta, kamis (25/1). "
terhadap masalah buruh, keamanan, dan masalah hukum, tadi sudah diperintahkan oleh wapres, masalah perburuhan supaya segera diselesaikan.
dengan cara, tentu, ya, duduklah sama-sama.
dan, dari pak hilal (menteri tenaga kerja dan transmigrasi al-hilal hamdi -red ), dilaporkan sudah akan diselesaikan juga," kata panjaitan.
  sidang kabinet tersebut juga dihadiri oleh presiden abdurrahman wahid dan para menteri.
secara terpisah, menko perekonomian mengatakan, dalam sidang kabinet, mennakertrans diminta untuk pro-aktif.
kalau ada masalah, cepat turun ke bawah untuk menyelesaikan dan mendiskusikannya dengan pengusaha dan buruh guna mencari solusi yang saling menguntungkan ( win-win solution ). "
karena kalau semua investor pergi, tentu tidak bagus bagi buruhnya juga," tambahnya.
  pemerintah, demikian rizal, ingin agar indonesia menjadi negara yang menarik bagi investor.
akan tetapi, banyak masalah yang dihadapi.
bukan hanya masalah perburuhan, tetapi juga hukum, politik, atau ekonomi biaya tinggi.
terhadap ekonomi biaya tinggi ini, rizal menegaskan, pemerintah  commit  untuk menghapusnya.
   takkan dicabut    ditanya kemungkinan keputusan menteri tenaga kerja (kepmennaker) nomor 150 tahun 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan direvisi, rizal mengatakan, peraturan itu memang akan dibenahi. "
menteri tenaga kerja dan transmigrasi meminta waktu untuk menyelesaikannya, dan harus konsultasi lebih lanjut dengan tripartit.
saya kira prosedurnya harus diikutilah.
kan, kadang-kadang keputusan ini tidak bisa diambil sepihak, harus dikonsultasikan dengan pihak yang lain," jelas rizal ramli.
 senada dengan rizal, mennakertrans mengatakan, saat ini kepmennaker tersebut sedang dibahas dalam lembaga tripartit untuk direvisi, terutama empat pasal krusial, yakni pasal 26, 18, 16, dan 15.
revisi diharapkan selesai pertengahan februari.
  mennakertrans sendiri menolak usulan kadin yang meminta kepmennaker dicabut karena selama ini itu menjadi pedoman baik bagi pemerintah, pengusaha, buruh, maupun panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p) dan p4d (daerah).
  dijelaskan, kepmennaker itu sendiri sebetulnya bersifat transisi belaka sebelum menjadi undang-undang (uu).
nantinya, diharapkan ditingkatkan menjadi uu pembinaan, pelindungan, dan perselisihan industrial perburuhan.
 mennakertrans   juga menolak anggapan bahwa pindahnya kegiatan sejumlah industri tekstil dan persepatuan semata-mata karena masalah perburuhan.
faktor lain yang juga memicu adalah kredit investasi untuk modal kerja yang bunganya puluhan persen, tingkat bunga yang fluktuatif, dan lainnya.
  ditambahkan oleh mennakertrans, untuk mengatasi hengkangnya investasi, pemerintah sudah membentuk tim gabungan, meliputi depnakertrans, depperindag, serikat pekerja, serta sejumlah asosiasi dan kalangan pengusaha.
mulai kamis kemarin, tim mulai rapat dan menginventarisasi persoalannya.
nantinya, hasil dari tim akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.
   masih menarik   mengenai waktu pertemuan dengan panglima kodam se-indonesia, menperindag mengatakan belum bisa memastikan. "
pertemuan itu mungkin belum terjadi dalam satu atau dua pekan mendatang, tetapi yang penting kita berusaha untuk secepatnya," ujarnya.
 dijelaskan oleh luhut panjaitan, sebenarnya situasi keamanan di tanah air masih cukup baik, terutama bagi para pengusaha.
masalah yang mengganggu para pengusaha adalah persoalan antara mereka dengan para buruh pada pabrik yang berada di luar kawasan industri.
  menperindag juga meminta persoalan diversifikasi lokasi investasi pengusaha dalam negeri ke luar negeri tidak dibesar-besarkan.
ia meyakini bahwa indonesia masih merupakan tempat menarik bagi lokasi industri. "
kalau mau dilihat dari bbm, kita paling murah dibandingkan singapura, filipina, thailand, dan cina," ujarnya.
 di tempat sama, sekjen asosiasi persepatuan indonesia (aprisindo) djimanto -yang hari selasa lalu menuduh pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk menciptakan iklim kondusif- menjelaskan, target ekspor sepatu tahun 2001 senilai 2,2 milyar dollar as akan terpenuhi, meski banyak pengusaha sepatu dalam negeri melakukan diversifikasi lokasi usaha ke vietnam.
 pengamat ekonomi dari centre for strategic and international studies (csis) hadi soesastro mengatakan, konflik perburuhan yang kerap kali dipermasalahkan terjadi karena tidak pernah ada negosiasi secara beradab antara buruh dan pengusaha.
negosiasi yang beradab mensyaratkan kedua belah pihak mengerti betul duduk persoalannya.
forum tripartit terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan buruh dinilai hadi juga tidak lagi berfungsi.
selain itu, pemerintah tidak pernah menyelesaikan masalah perburuhan secara cepat. "
banyak contoh yang ada menunjukkan masalah buruh selalu berlarut-larut dan tidak bisa diselesaikan," katanya.
ia mencontohkan kasus hotel shangri-la yang sudah sebulan tidak selesai.
  "saya dengar dari mana-mana, investor asing mengeluhkan soal buruh.
masalahnya bukan buruh tidak boleh mengajukan tuntutan.
itu lumrah di mana-mana, buruh selalu mengajukan tuntutan untuk memperbaiki hidup.
sedangkan pihak manajemen selalu berusaha memberi sesedikit mungkin, maka selalu ada  bargaining ," kata hadi.
 menurut hadi, selama ini tidak ada lingkungan peraturan yang memfasilitasi terjadinya negosiasi yang beradab.
negosiasi beradab itu sendiri bisa terjadi kalau ada aturan-aturan yang jelas dan masuk akal.
 mengenai kepmennaker no 150/2000, hadi menilai itu sebagai perlindungan terhadap buruh yang berlebihan.
ditekankan, perusahaan yang besar mungkin bisa melaksanakannya, tetapi saat ini indonesia sedang berada dalam proses pergeseran dari perekonomian yang bergantung dari perusahaan besar ke perusahaan menengah dan kecil.
  "keputusan menteri itu tidak mendukung usaha kecil dan menegah," katanya.
  batam siap bersaing   secara terpisah, ketua otorita batam ismeth abdullah mengatakan, seandainya relokasi industri sepatu, tekstil, dan sejenisnya benar-benar terjadi, maka kawasan industri pulau batam (kipb) siap bersaing dengan kawasan lainnya di asia tenggara untuk merebut limpahan industri tersebut.
apalagi bila investor tersebut akan mengalihkan usahanya ke vietnam.
 menurut ismeth, kipb yang usianya lebih tua masih jauh lebih unggul dibandingkan vietnam dalam hal pengembangan kawasan industri.
ini sudah memperhitungkan kelebihan vietnam seperti biaya investasi di vietnam yang lebih murah sekitar 15 persen dibandingkan dengan bila menanamkan modal di batam.
selain itu, biaya upah buruh di vietnam juga masih jauh lebih rendah dari batam yang upah minimum regional (umr)-nya mencapai rp 485.000 per bulan atau rp 510.000 per bulan.