dalam pasal 18 ayat (1c) undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebutkan, dprd mempunyai tugas dan wewenang: mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota.