pemerintah tetap memberlakukan secara efektif kenaikan pajak penghasilan (pph) atas bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat bank indonesia (sbi) dari 15 persen menjadi 20 persen.
kenaikan pph tersebut diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 131 tahun 2000 tertanggal 15 desember 2000 dan mulai berlaku efektif sejak diterbitkannya.
 menteri keuangan dan pembinaan bumn prijadi praptosuhardjo kepada pers, senin (8/1), di jakarta, menegaskan, pph atas bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sbi dinaikkan karena semua pajak naik.
sementara dirjen anggaran machfud sidik mengatakan, kenaikan pph atas bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sbi itu merupakan pelaksanaan dari undang-undang (uu) nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan pph.
 berdasarkan ketentuan lama yang menetapkan pph atas bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sbi sebesar 15 persen, batas minimum deposito, tabungan, dan sbi yang dikenakan pph adalah rp 10 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
sementara, berdasarkan ketentuan baru yang mengatur pph atas bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sbi sebesar 20 persen, batas minimum deposito, tabungan, dan sbi yang dikenakan pph adalah rp 7,5 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
pph sebesar 20 persen itu dikenakan terhadap jumlah bruto deposito, tabungan, atau sbi yang melampaui rp 7,5 juta.
 di samping itu, penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri, melalui bank yang didirikan di indonesia atau cabang bank asing di indonesia, juga wajib dikenakan potongan pph sebesar 20 persen.
ditegaskan, setoran pelunasan ongkos naik haji (onh) bukan merupakan deposito atau tabungan.
 dijelaskan pula, jika penerima atau orang yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sbi itu adalah wajib pajak luar negeri, pemerintah memberlakukan pemotongan pph final sebesar 20 persen atau tarif lain sesuai ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda.
  bermata dua   rencana pemerintah untuk meningkatkan pajak pendapatan deposito dari 15 persen menjadi 20 persen awal tahun ini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun pengaruh negatif.
hasil investasi yang berkurang jika pajak deposito dinaikkan membuat pada deposan mengalihkan dananya kepada investasi lain yang lebih menguntungkan.
sebaliknya, peningkatan pajak ini akan berpengaruh positif terhadap pilihan investasi lain.
 kenaikan pajak deposito dapat menimbulkan kegairahan di pasar modal.
sebagai salah satu alternatif investasi, pasar modal dapat menjadi pilihan para pemegang deposito dalam jumlah besar setelah  return  yang didapatkan berkurang dari penanaman investasi di pasar modal.
  "jika ini yang terjadi, pengalihan dana dari deposito ke pasar modal akan menggairahkan pasar modal," ujar pengamat pasar modal dandossi matram.
namun demikian, dandossi menambahkan perubahan ini akan terjadi pada jangka panjang karena keadaan di pasar modal pada saat ini juga tidak terlalu baik.
alternatif investasi lain seperti properti juga merupakan alternatif pilihan, terutama untuk jangka panjang.
 pengaruh buruk akan terjadi jika ternyata kenaikan pajak deposito ini akan menimbulkan pelarian dana ke tempat lain di luar negeri, dan itu memang bisa terjadi. "
peningkatan dana ke luar negeri sebesar 20 hingga 30 persen setelah adanya peningkatan pajak ini bagi saya masih dalam batas yang wajar.
tetapi, jika terdapat peningkatan dana ke luar negeri hingga 50 persen, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kontraproduktif sehingga perlu ditinjau kembali," tambah dandossi.
 diperkirakan, dalam menyiasati rencana kebijakan pemerintah ini, bank-bank akan memberikan bunga yang lebih menarik pada tabungan untuk mengimbangi pajak deposito yang tinggi. "
akibatnya, ada kemungkinan para deposan hanya mengalihkan dananya dari deposito ke tabungan sehingga tidak terjadi pelarian dana secara besar-besaran ke pilihan investasi lain ataupun ke luar negeri," kata dandossi lagi.
  batam   mengenai penundaan berlakunya pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penjualan barang mewah (ppn-bm) di pulau batam dari 1 januari 2001 menjadi 2002, machfud mengatakan, ditjen pajak mengalami kerugian potensial ( potential loss ) sebesar rp 300 milyar- rp 400 milyar.
 "penundaan itu sudah menjadi kebijakan pemerintah.
dari sisi pajak, penundaan itu merupakan  potential loss , tetapi pemerintah menganggap secara makro ada  potential benefit -nya yang lebih besar dibandingkan  potential loss , antara lain untuk meningkatkan pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi di kawasan perdagangan bebas ( free trade zone )," jelasnya.
 dengan tidak dikenakannya ppn dan ppn-bm, batam menjadi daerah di luar kepabeanan. "
yang perlu ditekankan, batam harus benar-benar diproteksi sehingga tidak ada peluang-peluang penyelundupan dari batam ke daerah kepabeanan lain.
jika itu terjadi, itu menjadi kontraproduktif," ujar machfud.
 mengenai bagaimana jika daerah lain menginkan perlakuan yang sama terhadap batam, yakni tidak dikenakan ppn dan ppn-bm, machfud mengatakan, "tidak bisa karena itu sudah kebijakan pemerintah.
ditjen pajak malah berkeinginan agar seluruh wilayah indonesia menjadi kepabeanan sehingga ada perlakuan sama."
 sementara itu, prijadi mengemukakan, pengenaan ppn dan ppn-bm terhadap batam ditunda demi menunggu kejelasan apakah batam akan menjadi kawasan perdagangan bebas atau tidak.