usulan kompromi politik untuk memisahkan posisi kepala negara dan kepala pemerintahan mendapat sambutan beragam dari berbagai pihak.
pihak-pihak yang menilai usulan itu sebagai solusi terbaik untuk mengatasi kebuntuan politik saat ini menghendaki agar usulan itu memperoleh landasan konstitusional dan hal itu bisa dilakukan melalui sidang tahunan mpr.
  pihak pemerintah hari jumat (30/3) bertemu dengan dewan pertimbangan agung dan menilai bahwa usulan kompromi politik itu dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kekerasan politik saat ini.
namun, sebelumnya, harus ada keseragaman pengertian terlebih dulu terhadap istilah kompromi politik, misalnya antara presiden, wakil presiden, ketua dpr, dan fraksi-fraksi dpr.
 sejumlah kalangan juga mempertimbangkan, apakah kompromi politik yang memisahkan posisi kepala negara dan kepala pemerintahan itu harus dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap uud 1945 atau cukup dengan ketetapan (tap) mpr atau bahkan cukup dengan keputusan presiden saja.
badan pekerja mpr seyogianya bisa mencarikan solusi terhadap masalah konstitusi ini.
 sementara itu, sejumlah pihak mengkhawatirkan kompromi politik tersebut hanyalah menjadi ajang politik dagang sapi, dengan "bagi-bagi" kursi di kabinet.
partai keadilan (pk) menolak segala kompromi politik yang sekadar untuk membagi-bagi kekuasaan.
mereka mengimbau seluruh anggota dpr hendaknya memanfaatkan masa reses untuk menyerap seluruh aspirasi rakyat, melalui kunjungan kerja ke daerah-daerah sehingga mampu mengambil keputusan secara jernih.
  jangan hanya polesan   menurut menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam) susilo bambang yudhoyono, kompromi politik merupakan subyek yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kebuntuan dan kerasnya konflik politik dewasa ini.
akan tetapi, sekali memilih solusi kompromi politik tersebut, maka pemilihan itu harus betul-betul bisa mengatasi masalah-masalah yang fundamental.
jangan hanya memoles suatu masalah dengan polesan yang tidak masuk ke akar masalahnya.
  yudhoyono mengatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan pers usai rapat konsultasi tertutup dengan anggota dewan pertimbangan agung (dpa) yang dipimpin ketua dpa achmad tirtosudiro di gedung dpa, jumat.
yudhoyono didampingi menteri pertahanan moh mahfud md, menteri dalam negeri dan otonomi daerah surjadi soedirdja, panglima tentara nasional indonesia laksamana widodo as, dan kepala kepolisian republik indonesia jenderal (pol) surojo bimantoro.
 rapat konsultasi itu sendiri tidak secara khusus membahas soal kompromi politik, tetapi dititikberatkan pada bagaimana mengatasi masalah keamanan dalam negeri.
 lebih lanjut yudhoyono mengatakan, kompromi politik ini sudah banyak dibicarakan oleh politisi, pengamat, cendekiawan, atau siapa saja.
 "akan tetapi, saya tidak yakin bahwa pemahaman atau tafsir tentang kompromi politik ini sama satu sama lain.
buat saya pribadi, apabila hal itu menjadi suatu solusi untuk mengatasi kebuntuan dan kerasnya konflik politik sekarang ini, mengapa tidak dipertimbangkan?"
 oleh karena itu, pembangunan konsensus ( consensus building ), kompromi politik, rekonsiliasi, pembagian kekuasaan ( power sharing ), apa pun namanya, menurut dia, harus dianggap sebagai suatu subyek yang dapat dipertimbangkan dan dapat didiskusikan.
      keseragaman pengertian   achmad tirtosudiro, yang juga ditanya pers soal kompromi politik ini, mengingatkan, yang pertama perlu dilakukan kalau mau berhasil, harus ada keseragaman pengertian dulu terhadap istilah kompromi politik. "
sekarang ada yang mengajukan lagi saran-saran yang pernah diajukan dewan pertimbangan agung itu.
tetapi, semuanya itu tergantung presiden sendiri," ujarnya.
 selain itu, tutur tirtosudiro, ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau presiden abdurrahman wahid berhasil menyusun suatu kabinet, didukung oleh 70 persen anggota dpr, dan terdiri atas orang-orang yang profesional dan mampu.
  menurut dia, pengertian itu harus dipahami bersama oleh pihak-pihak yang akan melakukan kompromi politik.
orang-orang yang bersedia berkompromi politik itu duduk bersama dan membahas apa pengertian dan konsepnya.
dpa, kalau diminta, akan bersedia menjadi mediator kompromi politik tersebut. "
akhirnya kompromi politik itu untuk menyusun suatu kabinet yang didukung dpr sehingga dapat bekerja dengan tenang," kata tirtosudiro.
 dalam surat yang diajukan kepada presiden pada awal februari 2001, dpa antara lain menyarankan penyerahan sepenuhnya kewenangan kepala pemerintahan kepada wakil presiden.
     harus "legowo"   pengamat politik dari universitas gadjah mada (ugm), prof dr afan gaffar, di yogyakarta, menilai, kompromi politik berupa pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan berimplikasi konstitusional karena pemisahan seperti mengarah pada sistem parlementer.
sementara undang-undang dasar (uud) 1945 masih menganut sistem presidensial.
  menurut afan, secara teoretis, untuk merealisasikan kompromi tersebut diperlukan waktu lama, setidaknya menanti lahirnya perubahan mendasar uud 1945.
namun, dalam kondisi negara yang dibelit multikrisis, kompromi pemisahan kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan sangat mendesak dan saatnya dilakoni oleh presiden abdurrahman wahid dengan  legowo  (jiwa besar).
dasar hukum peralihan kekuasaan tersebut bisa diperkuat melalui tap mpr produk sidang tahunan mpr, agustus 2001.
  afan menyadari, pemisahan kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tersebut memang melanggar konstitusi.
adalah sangat rumit jika pendekatannya harus konstitusional.
sebab, uud 1945 menganut sistem presidensial, sedangkan pemisahan itu mengarah pada sistem parlementer.
  selaku anggota tim ahli panitia  ad hoc  perubahan uud 1945, afan juga melihat mayoritas anggota panitia  ad hoc  menginginkan presidensial.