"pemerintah melalui kksk dan bppn akan menunjuk legal counsel (konsultan hukum) untuk mengevaluasi kesesuaian (compliance) dengan masing-masing terms (syarat) pkps dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini dibuat.
pernyataan tertulis terhadap hasil legal counsel disampaikan kepada debitor setelah mendapatkan kajian dari oversight committee (oc) bppn," jelas dorodjatun.