kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1983 yang menjadikan batam sebagai kota administratif.
dikeluarkan lagi keppres nomor 7 tahun 1984 tentang hubungan kerja antara kota batam dengan ob.
pada tahun yang sama dikeluarkan keppres nomor 56 tahun 1984 tentang penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri dan penetapan sebagai wilayah bonded warehouse.
selanjutnya dibuat lagi keppres nomor 28 tahun 1992 yang menetapkan pulau batam sebagai kawasan berikat.