menteri luar negeri (menlu) as colin powell, senin (30/7), mengatakan, pemerintahnya ingin memulihkan hubungan militernya dengan indonesia, setelah pembentukan pemerintahan baru presiden megawati soekarnoputri.
kendati demikian, as tetap masih berhati-hati dalam isu pelanggaran hak-hak asasi manusia (ham).
 "kami ingin membina hubungan dengan militer indonesia, tetapi kami juga ingin merasa puas bahwa masalah pelanggaran hak asasi itu sudah diselesaikan," kata powell dalam wawancara televisi australia, menjelang pertemuan tahunan australia dan as.
 kongres as memang sejak 1998 membatasi hubungan militer as dengan indonesia hanya sebatas masalah kemanusiaan dan upaya menanggulangi bencana.
sedangkan penjualan persenjataan kepada tentara nasional indonesia masih dilarang.
larangan ini disponsori oleh anggota demokrat dari vermont, patrick leahy, yang melarang as melatih tentara asing yang melanggar ham.
 karena itu, kata powell, pembatasan oleh kongres ini tampaknya perlu diubah.
namun, ia tidak menjawab apakah yang dimaksud adalah mencoba memperoleh persetujuan kongres untuk memulai penjualan senjata kepada militer indonesia.
 "kami akan mendekati pemerintahan baru indonesia dengan sikap membantu, tetapi juga dengan sikap berhati-hati, dan kami hanya akan menyediakan hal-hal itu sesuai dengan undang-undang kami," tambah powell. "
kami akan kembali ke kongres untuk meminta agar undang-undang itu dimodifikasi atau ditiadakan, kalau itu merupakan masalah..., tetapi kami sangat sensitif terhadap masalah hak-hak asasi manusia."
 kebanyakan negara barat menangguhkan kerja sama militer dengan indonesia, setelah pecah pertumpahan darah di timor timur tahun 1999, sewaktu daerah itu mengadakan penentuan pendapat untuk melepaskan diri dari indonesia.
  sikap australia   sementara itu, menlu australia alexander downer -yang mengikuti pembicaraan dengan menlu as colin powell dan menteri pertahanan as donald rumsfeld- mengatakan bahwa ia mendukung rencana dimulainya kembali kontak militer antara jakarta dan washington.
namun, downer lantas mengecilkan anggapan kemungkinan as menjual lagi senjata kepada indonesia dan mengatakan mereka mungkin cuma akan menjual sejumlah suku cadang untuk kebutuhan logistik dan lainnya.
  dalam jumpa pers ia mengatakan, australia akan menekankan dalam kontaknya dengan militer indonesia bahwa pihaknya akan selalu mendukung standar hak-hak asasi manusia internasional.
 "tetapi mengingat semua itu, kami melihat manfaat di pihak amerika serikat dan kami juga melihat manfaat besar bagi australia untuk mempunyai kontak yang sangat mendasar dengan militer indonesia," ujarnya.
 australia menilai bahwa penjualan senjata dan pelatihan militer seharusnya tetap dilarang sampai sudah ada bukti nyata bahwa militer indonesia telah mengubah sikap brutal yang ditunjukkan di timor timur dan membuktikan kepatuhan kepada pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis.
 australia memimpin misi perdamaian internasional di timor timur setelah dilakukan penentuan pendapat untuk kemerdekaan, yang mendorong milisi pro-jakarta yang mendapat dukungan militer indonesia, memicu timbulnya kerusuhan.