menteri pertahanan mohammad mahfud md sejak hari senin (11/6) malam hingga kemarin pagi mulai melobi ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung dan ketua umum dpp partai persatuan pembangunan (ppp) hamzah haz.
  dari pembicaraan dengan kedua ketua umum partai politik itu, diperoleh kesimpulan sementara bahwa sidang istimewa majelis permusyawaratan rakyat (si mpr) memang tidak dapat digagalkan, tetapi materi dan produk dari si mpr tersebut masih dapat terus dibahas.
 berbicara kepada pers di departemen pertahanan, selasa siang, mahfud mengungkapkan, sesuai dengan tugas dari presiden abdurrahman wahid, selain melobi hamzah dan tandjung, ia juga melobi ketua umum dpp partai kebangkitan bangsa (pkb) matori abdul djalil.
mahfud juga akan melobi pimpinan dari kaukus iramasuka sebagai tambahan walaupun bukan bagian tugas presiden.
 sebelumnya, menko politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) agum gumelar juga menemui akbar tandjung di hotel mulia.
tim lobi menawarkan si mpr dengan acara bukan meminta pertanggungjawaban presiden.
 partai persatuan pembangunan, partai amanat nasional, dan partai golkar dapat memahami upaya tim lobi presiden yang mendekati partai politik.
akan tetapi, soal tawaran tim lobi bahwa sidang istimewa (si) mpr tidak harus ada pertanggungjawaban umumnya ditolak oleh partai politik.
 "ppp menganggap si mpr harus tetap dilaksanakan dan harus dipatuhi semua pihak, termasuk presiden, sehingga presiden wajib hadir," kata ketua fraksi ppp dpr ali marwan hanan, saat jumpa pers di jakarta, beberapa saat usai tim lobi menemui hamzah haz di kediamannya.
 sedangkan ketua dpp pdi perjuangan (pdi-p) roy bb janis mengatakan, pada prinsipnya dpp pdi-p bersedia menerima tim lobi presiden. "
kami mendengarkan dulu apa yang disampaikan, tetapi yang jelas masalah si mpr tidak akan mundur.
bahkan, sekarang diusahakan jadwalnya dipercepat dan agendanya lebih dibetulkan lagi," ujar roy bb janis, yang ditanya pers usai rapat dpp pdi-p di kantor dpp pdi-p pecenongan, selasa siang.
rapat dipimpin ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri.
  bagi-bagi tugas   menurut mahfud, jaksa agung baharuddin lopa mendapat tugas melobi ketua umum dpp partai amanat nasional (pan) amien rais dan menko polsoskam agum gumelar bertugas melobi ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri.
 mahfud mengungkapkan, ia diterima tandjung sebanyak dua kali senin malam dan selasa pagi, didampingi ketua dpp partai golkar theo sambuaga.
hamzah menerima mahfud, selasa pagi, didampingi sekretaris jenderal (sekjen) dpp ppp ali marwan hanan. "
kami bersepakat untuk sering ketemu lagi.
ada beberapa hal sampai pada pengertian bersama yang tentu sifatnya bukan dagang sapi," katanya.
 dari pertemuan itu, mahfud mengungkapkan, diperoleh tiga kesimpulan.
pertama, penyelesaian krisis politik ini harus tetap melalui si mpr.
si mpr adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa digagalkan karena sudah merupakan keputusan badan pekerja mpr, tetapi yang dibicarakan adalah produk dan materi dari si mpr.
  "kami bersepakat bahwa si mpr adalah tempat mencari solusi dan dia harus dianggap sebagai proses yang sementara ini netral, tidak untuk memenuhi target menjatuhkan presiden, misalnya.
si mpr itu harus dilihat sebagai upaya presiden memberikan penjelasan atas segala dugaan dan tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak benar dan mpr akan menilai secara obyektif, jujur, dan jernih," katanya.
 kedua, masalah pertanggungjawaban presiden yang selama ini menjadi persoalan, di mana presiden mengatakan tidak akan bertanggung jawab, itu belum bisa dipahami oleh partai-partai dan memang presiden sendiri belum secara final mengatakan tidak akan mempertanggungjawabkan.
bagi presiden, jelas dulu pertanggungjawabannya itu apa.
oleh sebab itu, masih akan dibicarakan lebih lanjut tentang apa yang akan dipertanggungjawabkan karena kalau menyangkut pelanggaran haluan negara, haluan yang mana yang dilanggar karena haluan negara itu panjangnya 30 halaman.
 ketiga, soal pembagian kekuasaan baru ( new power sharing ).
hal itu dianggap sebagai solusi tetapi tidak prinsip.
artinya sebagai sambilan saja, kalau masalah mendasar yang lain sudah disetujui, saling dipahami, lalu  new power sharing  antara presiden dengan partai, presiden dengan wakil presiden, itu akan dibicarakan lebih lanjut.
  versi ali marwan   menurut ali marwan hanan, ada empat tawaran yang disampaikan tim lobi.
pertama, presiden mengatakan sama sekali tidak bermaksud menggagalkan si mpr.
kedua, presiden berpendapat agar dalam si mpr tidak ada agenda pertanggungjawaban presiden.
ketiga, presiden menghendaki dalam si mpr tidak dibicarakan soal hubungan antarlembaga tinggi negara.
keempat, presiden menghargai pembagian tugas kepada wapres tetapi tidak dalam bentuk ketetapan mpr.
 ali mengatakan, keempat usulan presiden yang disampaikan tim lobi itu tetap akan dibahas dalam si mpr sehingga kompromi pun tetap harus dilakukan di si mpr.
 ketua umum dpp partai golkar yang juga ketua dpr akbar tandjung mengakui dirinya telah ditemui tim lobi presiden.
dia menyatakan terbuka terhadap tim tersebut, tetapi tetap menyatakan sikap partai bahwa si harus dilaksanakan dengan agenda pertanggungjawaban presiden.
  sedangkan ketua umum dpp pan, yang juga ketua mpr, amien rais, menegaskan, upaya tim lobi akan sia-sia karena parpol umumnya sudah sepakat bahwa si mpr harus digelar dengan acara pertanggungjawaban presiden.
soal upaya tim lobi, amien mengatakan, "tidak ada pengaruh apa-apa."