namun, kesepakatan ini ternyata tidak dilaksanakan karena menkeu pada 7 mei 2002 lalu secara sepihak dan tanpa melalui proses yang transparan tiba-tiba mengeluarkan sk yang menetapkan bagian daerah sebesar 1-2 persen.
oleh karena itu, menkeu didesak untuk segera melakukan klarifikasi dan merealisasikan hasil kesepakatan cikarang.