farid menggambarkan, selama penempatan dan pengangkatan hakim masih diatur oleh departemen kehakiman keputusan hakim akan selalu dalam tekanan pemerintah dan partai berkuasa yang mendukungnya.
hal ini karena posisi dan mutasi hakim sangat ditentukan oleh pemerintah, sehingga jika ada pejabat negara atau partai politik (parpol) yang terlibat kasus kkn, ia dapat menggunakan kekuasaannya untuk menekan agar keputusan pengadilan tidak memberatkan dirinya.