ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung berpendapat, di antara wacana empat opsi solusi alternatif penyelesaian kemelut politik, opsi pelimpahan tugas dan wewenang dari presiden abdurrahman wahid kepada wapres megawati soekarnoputri merupakan solusi yang paling baik dan berisiko paling kecil.
ketiga opsi lainnya adalah perombakan ( reshuffle ) kabinet, abdurrahman wahid mundur dari jabatan presiden, dan percepatan pemilihan umum (pemilu).
 tandjung, yang juga ketua umum partai golkar, mengemukakan pendapatnya itu dalam sesi politik seminar manajemen reformasi untuk menyelesaikan konflik di lembaga ketahanan nasional (lemhannas), kamis (10/5).
dalam sesi tersebut, ikut berbicara menteri koordinator bidang politik, sosial dan keamanan susilo bambang yudhoyono dan pengamat politik dari universitas indonesia arbi sanit.
  soal pelimpahan tugas dan wewenang presiden kepada wakil presiden itu sebenarnya bukan hal baru.
salah satu hasil sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) adalah ketetapan (tap) nomor viii/mpr/2000 yang ditindaklanjuti dengan keputusan presiden (keppres) nomor 121 tahun 2000 tentang penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknis sehari-hari.
 pengasuh pondok pesantren langitan kh abdullah faqih sebagaimana dikatakan salah seorang fungsionaris pkb jatim, mohammad farhan, memilih solusi pelimpahan wewenang daripada alternatif lainnya.
sedangkan ketua mpr amien rais yang sedang berada di singapura meragukan alternatif yang ditawarkan tandjung tersebut.
solusi yang ditawarkan tandjung memang masih menghadapi kendala konstitusional.
  akhir mei   tandjung mengatakan, pada akhir mei 2001, dpr kembali akan menggelar rapat paripurna, apakah akan melanjutkan kepada sidang istimewa (si) mpr atau tidak.
itu semua tergantung bagaimana presiden menyikapi memorandum kedua dpr.
  sebenarnya, menurut tandjung, penyelesaian konflik ini sesuai dengan perspektif konstitusi, sesuai dengan ketetapan mpr nomor iii/mpr/1978, memang arahnya pada si mpr. "
tetapi apakah kita akan mengarah ke situ, apakah kita tidak mencoba solusi yang lain?
kalau kita bisa mencari solusi yang lain, barangkali itu lebih baik," ujar tandjung.
 solusi yang sekarang muncul sebagai wacana adalah  reshuffle  kabinet, pelimpahan tugas dan wewenang dari presiden kepada wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari, presiden mundur, dan pemilihan umum yang dipercepat.
masing-masing alternatif mempunyai basis dukungan sendiri-sendiri.
 "dilihat dari situasi yang ada, yang menonjol atau dominan adalah pelimpahan wewenang dan mengundurkan diri.
dari dua hal yang kuat itu, menurut saya dilihat dari kepentingan nasional, kita cari yang paling baik, yang paling kecil risikonya yang ditimbulkan dari putusan itu," kata tandjung.
 ia melihat apabila abdurrahman wahid mundur dari jabatan presiden, mundurnya ini bisa diartikan seolah-olah ada kekuatan yang memaksa, yang ini barangkali tidak bisa diterima oleh para pengikut abdurrahman wahid, sehingga timbullah istilah seolah-olah presiden dizalimi.
apabila itu yang terjadi, maka pasti akan timbul reaksi yang begitu keras.
akibatnya akan terjadi konflik horizontal, yang bermuara pada instabilitas, bahkan perpecahan dalam tubuh bangsa.
  pb nahdlatul ulama dalam pernyataan persnya menegaskan, seluruh ulama nu tidak pernah memberi pernyataan yang merelakan atau mengikhlaskan abdurrahman wahid mundur sebagai presiden ri. "
pb nu sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang cenderung memutarbalikkan fakta, dengan  angle-angle  politik tertentu," tulis pernyataan pers pb nu yang ditandatangani kh hasyim muzadi (ketua umum) dan muhyiddin arubusman (sekjen).
 dari sidoarjo, jawa timur, semalam dilaporkan berlangsung rapat kerja wilayah robitho ma'ahud islam (asosiasi pondok pesantren).
ketika dalam pertemuan itu, kh asep syaifuddin mengatakan, bagaimana kalau gus dur (abdurrahman wahid- red ) mundur, sekitar 2.000 kiai yang menghadiri rmi serentak berteriak, "tidak setuju."
  sementara itu, kiai abdullah faqih meminta agar warga nu jawa timur tidak mengambil sikap dulu, jika gus dur mengundurkan diri. "
sebaiknya kita menunggu sampai ketua pw nu jawa timur ali maschan moesa kembali dari amerika serikat," ujar faqih.
  tandjung berpendapat, opsi pelimpahan wewenang barangkali risikonya yang lebih kecil.
abdurrahman wahid melimpahkan kewenangan dalam memimpin pemerintahan sehari-hari kepada wakil presiden, dan wapres mempunyai otoritas dan kewenangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan sebagai pemimpin pemerintahan sehari-hari.
 solusi, yang diragukan amien rais itu, disetujui pengasuh pondok pesantren langitan tuban kh abdullah faqih.
menurut amien rais, pelimpahan wewenang tak akan jalan. "
sekarang kelihatan jelas, bahwa kerja sama antara megawati dan abdurrahman wahid sudah berakhir," kata amien.
 ketua umum partai amanat nasional itu bahkan meramalkan, bahwa presiden abdurrahman wahid akan diganti oleh wakilnya itu pada akhir juli nanti. "
hanya keajaiban yang bisa menolongnya," kata amien kepada para wartawan di singapura, dalam kesempatan menghadiri konferensi tentang pemberitaan di televisi.
 meski mengakui masih ada problem konstitusi, tandjung tetap berpendapat, "barangkali yang risikonya paling kecil, tetapi memang ada problem konstitusional, yaitu pada akhirnya siapa yang bertanggung jawab kepada mpr.
saya berpendapat bahwa opsi kedua coba kita kaji terus, kita gali terus kemungkinan-kemungkinannya untuk menemukan formulasi yang tepat."
   terserah presiden   menhan mahfud md mengatakan, "tim tujuh" juga lebih menyarankan pembagian kekuasaan ( power sharing ) dalam menyelesaikan persoalan politik. "
kami sedang menginventarisasi berbagai alternatif yang diusulkan oleh masyarakat, pengamat, dan masyarakat.
kami sedang menyusun untuk disampaikan kepada presiden tangal 14 mei nanti," katanya.
  menyinggung soal bentuk pembagian kekuasaan itu, mahfud mengatakan, "itu terserah presiden.
apakah dalam bentuk keputusan presiden yang baru, atau resolusi dpr dan partai.
jadi, belum tentu ketetapan mpr.
sekali lagi ini masih terserah presiden."
 arbi sanit berpendapat, solusi untuk menyelesaikan kemelut politik tidak lain hanyalah kompromi dan koalisi. "
itulah jalan yang lebih aman dan cepat.
harusnya efektif menurut teori.
tetapi karena teknologinya hilang, maka susah berkompromi.
kalaupun nanti megawati yang naik, pdi perjuangan harus berkoalisi.
dia pilih mana, apakah golkar atau poros tengah.
semuanya tentu ada untung ruginya baik bagi bangsa maupun bagi pdi perjuangan.
tetapi, harus ada koalisi.
tanpa koalisi, sistem multipartai tidak akan menimbulkan kekuatan sebagai elite yang berkuasa," paparnya.
 menko polsoskam sb yudhoyono mengatakan, "rekomendasi kami insya allah komprehensif, lengkap dalam konteks bagaimana menyelesaikan persoalan sebaik-baiknya.
tetapi bukan hanya kami.
apa artinya tujuh orang menteri, apa artinya pemerintah?
ada dpr, ada tokoh, mengapa tidak berkontribusi memberikan solusi yang baik untuk negeri ini?
jangan memberikan beban yang berlebihan kepada satu dua orang.
kami pun tidak mampu sendiri."
   calonkan diri   ketua mpr amien rais yang sedang berada di singapura, kamis, mengungkapkan bahwa presiden abdurrahman wahid telah gagal mengemban mandat yang diberikan padanya, namun amien mengaku tidak mempunyai rencana untuk berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
 "saya tidak punya keinginan berapi-api untuk menjadi presiden indonesia.
saya juga tak berencana ataupun bersekongkol untuk menggulingkan pemerintahan yang sah," demikian amien rais, dalam sebuah pidatonya dalam konferensi industri televisi news world asia di singapura, kamis.
 namun, dalam kesempatan tanya-jawab setelah ia pidato, amien rais mengaku, ia akan memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu mendatang, dalam masa tiga tahun lagi.
 amien juga mengaku, sangat mendukung wakil presiden megawati soekarnoputri. "
apabila presiden abdurrahman wahid diturunkan dari jabatan, kata amien rais, maka megawati bisa menggantikan kedudukannya.
namun menurut amien rais, pembantu-pembantu dekat megawati sudah mengatakan padanya bahwa nantinya megawati akan menyusun pemerintahan koalisinya sendiri," ujarnya.
  amien rais berada di singapura, sejak rabu, untuk kunjungan tiga hari.
ia menemui sejumlah pemimpin politik di negeri itu, termasuk di antaranya presiden singapura sr nathan, perdana menteri goh chok tong, dan menteri senior lee kuan yew.