"kalau mahkamah konstitusi memutus sengketa antarlembaga tinggi negara, menguji uu terhadap uud, pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu, itu masuk akal.
tetapi sesuai pasal 7b itu kalau misalnya presiden melakukan tindak korupsi, yang harus melalui mahkamah konstitusi, mengapa tidak ke pengadilan negeri?
padahal, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela adalah bagian dari proses hukum pidana.
soal ini nanti bakal menjadi perdebatan keras," paparnya.