laju sidang istimewa (si) mpr tak bisa dibendung.
tujuh fraksi dpr, selasa (29/5) malam, menyatakan konfirmasinya bahwa mereka akan meminta majelis permusyawaratan rakyat (mpr) untuk mengadakan sidang istimewa dalam rapat paripurna dpr yang digelar hari ini di jakarta.
 ketujuh fraksi itu adalah fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip), fraksi partai golkar (f-pg), fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp), fraksi partai bulan bintang (f-pbb), fraksi reformasi, fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki), dan fraksi perserikatan daulatul ummah (f-pdu).
 fraksi tni/polri diperkirakan akan memilih sikap abstain, sedangkan fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dan fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb) menyatakan menolak sidang istimewa.
bahkan, f-kb melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan dewan meminta agar pelaksanaan rapat paripurna dpr hari ini ditunda untuk memberi kesempatan kepada seluruh anggota dewan mempelajari keputusan jaksa agung yang menyatakan presiden abdurrahman wahid tidak terlibat kasus penyelewengan dana yanatera bulog dan sumbangan dana sultan brunei.
surat itu ditandatangani ketua f-kb taufikurrahman saleh dan sekretaris abdul khalik ahmad.
 presiden abdurrahman wahid, kemarin, bertemu dengan menteri pertahanan moh mahfud di lagoon tower lantai 12 hotel hilton, jakarta.
usai pertemuan, kepada pers, mahfud mengatakan, tidak ada jaminan tidak akan ada dekrit presiden karena dekrit itu merupakan hukum ekstrakonstitusional.
  mahfud menekankan bahwa baik sidang istimewa mpr maupun dekrit presiden sama-sama mempunyai risiko sosial dan politik. "
tentang risiko dekrit, kami (tim tujuh- red ) sudah menyampaikan kepada presiden sehingga presiden tidak jadi mengeluarkan dekrit hari senin.
sekarang kami sampaikan ke dpr, ada risiko kalau si mpr," katanya.
  kemarin siang, menko polsoskam susilo bambang yudhoyono bersama panglima tni laksamana widodo as, kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro, kasum tni letjen djamari chaniago, kaster tni letjen agus widjojo, bertemu dengan ketua dpr akbar tandjung dan kemudian dengan ketua mpr amien rais.
 yudhoyono menyampaikan surat yang berisi respons atau jawaban presiden abdurrahman wahid terhadap memorandum kedua dpr kepada akbar tandjung.
  dalam jumpa pers bersama antara ketua mpr amien rais dengan rombongan menko polsoskam, amien mengisyaratkan bahwa dpr akan meminta mpr untuk melaksanakan sidang istimewa dalam rapat paripurna dpr hari ini. "
besok (hari ini- red ) rapat paripurna dpr kemungkinan akan meminta mpr untuk melaksanakan sidang istimewa.
kita harus antisipasi jangan sampai ada pihak-pihak yang dipermalukan dengan adanya sidang istimewa ini," kata amien.
 berkaitan dengan itu, yudhoyono berharap agar keputusan politik di dpr itu dapat berjalan dengan baik, tertib, damai, dengan tingkat kematangan tinggi para politisi sehingga tidak menimbulkan suasana psikologis yang tidak baik pada masyarakat.
  kepastian pdi-p   kepastian sikap pdi perjuangan dihasilkan dalam rapat f-pdip dpr yang berlangsung di kantor dpp pdi-p, jalan pecenongan, jakarta, selasa pagi, dan dipimpin ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri.
menurut sekjen pdi-p sutjipto, pada prinsipnya pdi-p menghendaki proses konstitusional dari memorandum pertama dan memorandum kedua berlanjut ke si mpr.
pdi-p melalui fraksinya meminta mpr mengadakan sidang istimewa.
  malam harinya, di kediaman megawati di jalan teuku umar, mulai pukul 19.00 sampai pukul 22.20, tim delapan fraksi pdi-p merampungkan delapan halaman tanggapan fraksi, yang akan dibacakan oleh sophan sophiaan.
menurut sutjipto, secara substansi apa yang dibahas oleh tim delapan sama dengan keputusan rapat pagi harinya.
 tentang masih adanya anggota fraksi yang berbeda pendapat soal si mpr dalam rapat pagi hari, menurut sutjipto, wajar bila dalam rapat-rapat untuk menyusun suatu keputusan fraksi berbagai pendapat berkembang.
dalam diskusi-diskusi mengenai memorandum kedua, memang ada anggota fraksi yang semula berpendapat bahwa mungkin lebih baik kalau tidak ada sidang istimewa.
 "akan tetapi, setelah menjadi keputusan akhir, seluruh anggota fraksi satu suara bahwa meminta dpr nanti untuk meminta mpr mengadakan atau melaksanakan sidang istimewa.
hanya itu suara keluarnya," tegasnya.
 menjawab pertanyaan apakah si mpr akan menjadi  impeachment  bagi presiden abdurrahman wahid, sutjipto menegaskan, "niat pdi-p tidak ke sana.
yang jelas, sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan mpr nomor iii/mpr/1978, kalau kita sudah melewati memorandum pertama dan memorandum kedua dan si mpr, maka agenda utamanya adalah meminta pertanggungjawaban presiden."
 berkaitan dengan kemungkinan diadakannya kompromi, sutjipto mengatakan, "kalau pdi-p, utamanya ketua umum, prinsipnya dalam proses pengambilan keputusan secara politis dalam kehidupan ketatanegaraan adalah konstitusi.
jadi, kalau kemarin megawati menolak tawaran untuk pelimpahan tugas dari presiden, bukan berarti apa-apa, tetapi yang dipertanyakan adalah yang pertama lingkupnya sejauh mana, yang kedua prosesnya atau prosedur konstitusionalnya lewat jalur yang mana.
diyakini paling terang jalannya adalah lewat jalur sidang istimewa.
bahwasanya di sana nanti ada keputusan-keputusan pelimpahan tugas dan lain-lain, semua itu diputuskan lewat sidang mpr," ujarnya.
 ditanya apakah megawati dan abdurrahman wahid tidak bisa disatukan lagi, sutjipto mengatakan, "kalau bahasanya antara mbak mega (megawati soekarnoputri) dan gus dur (abdurrahman wahid), setahu saya tidak ada masalah yang serius.
kalau sikap politiknya ada perbedaan, itu dari dulu sudah terbiasa begitu."
  konflik kepentingan   ketua fraksi tni/polri dpr letjen budi harsono, yang dihubungi selasa malam, menuturkan, sepanjang malam tadi, fraksi tni/polri masih memperhatikan perkembangan politik dan kegiatan massa.
tentang adanya komentar dari anggota fraksi tni/polri yang mendukung sidang istimewa mpr, budi menegaskan, itu hanya pendapat pribadi, bukan pendapat fraksi. "
kami masih terus dalam finalisasi tanggapan fraksi malam ini," tuturnya.
 budi mengamati tujuan semula dari memorandum kedua telah melebar menjadi konflik kepentingan kekuasaan.
konflik elite itu juga merembes ke tingkat lapis bawah, terutama oleh pihak yang bertahan. "
ketegangan presiden dan dpr juga tidak mereda.
kebuntuan politik masih terjadi.
itu yang kami hadapi," katanya.
 ada dua sisi pengamatan fraksi tni/polri, yaitu tetap bersikap kritis terhadap aspirasi masyarakat. "
tetapi kami tidak terlibat dalam politik praktis dan konflik kepentingan," katanya.
  anggota dpr dari f-kb, ali as'ad, mengatakan, memorandum pertama dan kedua dpr telah kehilangan relevansi setelah jaksa agung menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti keterlibatan presiden abdurrahman wahid. "
karena itu, kami mengimbau seluruh fraksi dpr dan kekuatan politik lain untuk bersikap arif dan tepat sesuai semangat supremasi hukum," ujar ali kepada wartawan di kantor dpp pkb, jakarta, selasa.
 ali menambahkan, memorandum pertama dan kedua telah mendatangkan keresahan di kalangan masyarakat. "
proses kelahiran memorandum dan si mpr juga telah melahirkan pro dan kontra yang tajam di kalangan masyarakat sehingga mengancam timbulnya konflik horizontal," katanya.
   dicari solusi   ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung mengatakan, sikap partai golkar dalam rapat paripurna dpr rabu hari ini jelas, yakni dpr agar meminta mpr untuk melaksanakan sidang istimewa.
meski demikian, dalam sidang istimewa pertanggungjawaban presiden tidak harus diminta, tetapi dicari solusi atas kebekuan politik yang terjadi.
 menurut tandjung, yang ditanya pers usai rapat terakhir dpp partai golkar, selasa tengah malam, memorandum kedua merupakan aturan yang konstitusional.
dengan demikian, kalaupun si mpr dilaksanakan, hal itu masih dalam kerangka proses konstitusional tersebut.
alasan partai golkar agar dpr meminta mpr melaksanakan si mpr karena presiden abdurrahman wahid tidak sungguh-sungguh mengindahkan memorandum kedua.
  sementara itu, partai amanat nasional, melalui pertemuannya yang berakhir selasa tengah malam di kantor dpp pan di tebet, juga mengemukakan bahwa partainya akan meminta sidang istimewa.
 sedangkan ketua f-ppp ali marwan hanan memastikan bahwa partainya tidak akan berbasa-basi lagi untuk langsung meminta si mpr.
alasannya, sikap awal sejak memorandum pertama pun ppp sudah meminta si mpr.
si mpr, menurut ali, untuk meminta klarifikasi presiden dan tidak harus berakhir pada  impeachment  atau meminta presiden mundur.
  mudahan hazdi, sekretaris f-pdu, juga memastikan partainya akan meminta si mpr.
alasan mengapa f-pdu meminta si mpr, karena presiden cenderung melakukan perlawanan dan bukan malah memperbaiki kinerjanya.
  bukan asal dijatuhkan   f-kki dpr tidak menolak apabila dewan memutuskan meminta mpr menggelar sidang istimewa.
dikatakan wakil ketua f-kki tjetje hidayat padmadinata, persetujuan digelarnya si mpr itu bukan untuk menurunkan presiden abdurrahman wahid, melainkan sebagai jalan untuk penyelesaian politik secara kenegarawanan.
  f-pbb dan fraksi reformasipun setuju meminta mpr untuk menggelar si mpr.
menurut sekretaris f-pbb hamdan zoelva, setelah diberikan memorandum kedua pun presiden tak tampak melakukan perbaikan.
bahkan, presiden terkesan "main-main", antara lain dengan mengeluarkan maklumat yang secara substansial tak ada maknanya.
 mutammimul 'ula dari fraksi reformasi menegaskan, si mpr adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan politik saat ini. "
tidak ada jalan lain, persoalan politik ini harus diselesaikan melalui si.
fraksi reformasi tetap akan meminta mpr menggelar si," katanya.
 sedangkan fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb) tak akan meminta mpr menggelar si untuk menyelesaikan persoalan politik saat ini.
sekretaris f-pdkb gregorius seto harianto menegaskan, fraksinya rabu ini dalam sidang paripurna dpr kembali akan mengingatkan fraksi lain menata sistem moral bangsa ini.
   risiko yang dibayar   yudhoyono mengibaratkan proses politik yang terjadi di dpr sebagai sebuah aliran.
jika proses politik yang terjadi di dpr sebagai hulu, katanya, maka hilirnya adalah masyarakat luas. "
kita ingin alirannya aliran yang baik.
dengan demikian  cost  dan risiko yang harus kita bayar berada pada tingkat yang  reasonable ," katanya.
 yudhoyono mengungkapkan, analisis intelijen yang telah dan sedang dilakukan meniscayakan untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi.
pelaksanaan rapat paripurna dpr yang diduga membuahkan keputusan politik pada tingkat lembaga legislatif, katanya, langsung atau tidak langsung akan berimplikasi pada masyarakat terutama pada masyarakat, yang ingin pilihan keputusan lain.