sedang guru besar hukum tata negara dari universitas indonesia (ui), jakarta, harun alrasid tetap bersikukuh pada pendapatnya bahwa ketetapan mpr adalah barang haram.
kedudukan tap mpr lebih rendah daripada undang-undang dasar (uud), tak memiliki dasar hukum, dan tidak dimuat dalam lembaran negara, sehingga tak berlaku mengikat.