menurut yudhoyono, sejauh menyangkut keutuhan negara, sesuai undang-undang dasar (uud) 1945, tni harus terlibat langsung untuk mengatasinya. "
itu uud, jangan dikaitkan, jangan didikotomikan dengan keputusan menteri nomor 6 dan nomor 7.
kemudian kita punya uu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya.
artinya, kalau pemerintah nantinya memutuskan akan ada perubahan status dari tertib sipil menjadi darurat sipil, misalnya, maka legalitasnya ada, payung hukumnya ada," katanya.