apakah temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) tentang adanya penyimpangan keuangan negara langsung menohok kinerja pemerintahan abdurrahman wahid?
jawabnya, belum tentu, karena yang diperiksa bpk adalah menyangkut temuan selama semester pertama tahun anggaran (ta) 1999/2000 (april 1999-maret 2000) yang besarnya mencapai rp 165,850 trilyun, atau 70,93 persen dari total realisasi anggaran rp 233,816 trilyun yang diperiksa bpk.
 semester pertama ta 1999/ 2000 meliputi enam bulan dari april sampai september 1999.
sementara abdurrahman wahid menjadi presiden ri pada bulan oktober 1999.
apalagi sebagian besar dari temuan bpk tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh penyimpangan dana bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) yang merupakan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
  akan tetapi, bukan berarti pada periode pemerintahan abdurrahman wahid tidak terjadi penyimpangan keuangan negara.
hasil temuan bpk pada semester ii ta 1999/2000 atau selama oktober-desember 1999 sampai januari-maret 2000, misalnya, menunjukkan telah terjadi penyimpangan sebanyak 834 dengan nilai rp 3,8 trilyun.
  setiap enam bulan sekali, bpk mengumumkan hasil pemeriksaan tentang penyimpangan keuangan pada anggaran negara.
terakhir, bpk menemukan adanya penyimpangan sebanyak 925 buah dengan nilai rp 8,05 trilyun pada semester ii tahun anggaran 2000.
  "presiden meminta untuk melaporkan hasil temuan bpk kepada kejaksaan agung dan kepolisian sepanjang ada dugaan tindak pidana," kata ketua bpk satrio b joedono kepada wartawan setelah bertemu presiden di istana merdeka jakarta, kamis (5/4).
              kebetulan temuan bpk yang menonjol dalam pelaksanaan apbn ta 1999/2000 terjadi pada sekretariat negara (setneg) dan sekretariat presiden (setpres) pada pos belanja rutin.
penyimpangan keuangan negara yang menonjol, menurut versi bpk, di atas nilai rata-rata 10,67 persen.
sedangkan penyimpangan di setneg mencapai 50,89 persen dan di setpres 57,93 persen.
  sayangnya, tidak ada penjelasan lebih rinci dari bpk mengenai penyimpangan di kedua lembaga pemerintah itu.
penyimpangan menonjol juga terjadi di instansi pemerintah lainnya.
yang dipersoalkan dalam tulisan ini, penyimpangan yang paling menonjol justru terjadi di setpres, lembaga pemerintah non-departemen (lpnd) tempat presiden abdurrahman wahid berkantor.
  memang, selama masa pemerintahan abdurrahman wahid yang telah berjalan sekitar 17 bulan, jabatan sekretaris presiden sudah tiga kali diganti.
yang pertama dijabat ratih hardjono, yang kemudian mengundurkan diri pada bulan april 2000 karena alasan pribadi.
ia kemudian digantikan djoko moelyono, seorang pegawai negeri yang merintis karier di setjen dpr.
 namun, di tengah jalan, djoko moelyono meninggal dunia sehingga kedudukannya diisi oleh abdul mudjib manan, seorang akademisi dari institut agama islam negeri (iain) sunan ampel surabaya.
sejak pemerintahan abdurrahman wahid pula, organisasi serta anggaran setneg, setpres, sekretaris militer (sekmil), sekretaris kabinet (sekkab), dan sekretaris wakil presiden, dipisah satu sama lain.
             presiden abdurrahman wahid, selain memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinet, juga berwenang untuk menentukan para pejabat di lingkungan setpres.
dengan demikian, para pejabat sekpres yang pernah ada merupakan  political appointee  (hasil penunjukan secara politis) dari presiden abdurrahman wahid.
tujuannya, untuk merapikan birokrasi sekaligus memberantas kkn di lingkungan istana kepresidenan.
  pertanyaannya, apakah penempatan orang-orang itu efektif dalam memberantas kkn?.
menurut juru bicara kepresidenan adhie massardi, selama ini presiden belum pernah menerima keluhan dari sekpres abdul mudjib manan tentang adanya praktik kkn yang dilakukan orang-orang lama di lingkungan setpres.
  berbeda dengan pernyataan adhie, para wartawan yang biasa meliput di istana kepresidenan, justru mencium aroma korupsi dan kolusi di lingkungan setpres.
contohnya, kartu pers kepresidenan yang seharusnya diganti bulan januari 2001, sampai sekarang belum diganti.
menurut sumber  kompas , pembuatan kartu wartawan dijadikan proyek oleh orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan komisi.
  selain itu banyak pula cerita miring menyangkut penyimpangan dalam pengadaan barang dan makanan bagi keperluan acara-acara di lingkungan istana kepresidenan.
akan tetapi, hal itu sulit dibuktikan karena praktik korupsi dan kolusi yang dilakukan orang-orang lama itu sangat rapih.
  berdasarkan keputusan presiden nomor 68 tahun 2000, struktur organisasi setpres mengalami perubahan.
sekpres membawahi dua deputi, yakni deputi bidang protokol, pers dan media, serta deputi bidang kerumahtanggaan dan pengelolaan bantuan presiden.
masing-masing deputi membawahi biro-biro.
  saat ini deputi bidang protokol, pers, dan media (bpm) dijabat indrawadi tamin, yang juga mantan direktur pembinaan humas departemen penerangan ketika menpen dijabat harmoko.
sedangkan bambang irawan menjadi deputi bidang kerumahtanggaan dan pengelolaan bantuan presiden.
jadi sekpres dan kedua deputi sekpres dan kepala biro protokol wahyu muryadi merupakan orang luar yang ditunjuk presiden untuk merapikan administrasi dan birokrasi setpres.
semoga mereka tidak hanyut dalam praktik lama, yakni kkn!