sebanyak 50 anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) mengusulkan dilaksanakannya hak penyelidikan (angket) terhadap kasus dana nonbudgeter badan urusan logistik (bulog) sebesar rp 54,6 milyar karena terdapat enam kejanggalan politis dalam kasus tersebut.
selain itu, keterangan dari para saksi yang diperiksa kejaksaan agung berbeda-beda, bahkan ada kecenderungan melakukan kebohongan publik.
oleh karena itu, untuk menindaklanjuti usul tersebut, perlu dibentuk suatu panitia khusus (pansus).