meski berlangsung alot, sidang pleno kongres rakyat kalimantan tengah (krk) yang berakhir hari kamis (7/6) sepakat menerima sekitar 80.000 etnis madura yang sekarang mengungsi di pulau madura, jawa timur, untuk kembali ke kalimantan tengah (kalteng) dengan berbagai persyaratan.
  persyaratan itu, antara lain, etnis madura yang dapat kembali adalah mereka yang sudah mampu beradaptasi dengan adat istiadat masyarakat kalteng, memiliki pekerjaan tetap, dan masih memiliki harta benda di daerah tersebut.
selain itu, wajib membayar denda adat dan menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat kalteng melalui dprd setempat.
 demikian antara lain hasil rumusan komisi f (khusus pernyataan sikap) yang disampaikan dalam sidang hasil komisi dan tanggapan pada krk, kamis, di palangkaraya.
 menurut ketua komisi f prof kma usop ma, pihaknya terpaksa harus mengambil jalan tengah.
sekarang ini ada dua aspirasi yang mengalir dalam kongres.
dayak garis keras secara tegas menolak etnis madura kembali ke kalteng, sedangkan kelompok dayak lainnya menerima, tetapi dengan sederet persyaratan yang sangat banyak.
 "kami terpaksa ambil jalan tengah sehingga rasa damai dan aman dapat terwujud setelah kongres ini.
hasil diolah sedemikian rupa agar persoalan kalteng berangsur pulih total," ujar usop.
 sebelum dicapai kesepakatan, jalannya sidang pleno diwarnai banyak interupsi dengan suasana emosional.
saat juru bicara komisi f, titik srikandi, menyampaikan hasil komisi f yang intinya dapat menerima etnis madura kembali ke kalteng dengan syarat, spontan beberapa peserta kongres menginterupsi dan menyambut secara emosional.
 "siapa yang akan bertanggung jawab kalau etnis madura kembali ke kalteng bisa menimbulkan konflik baru?
sebelum etnis madura kembali, kalteng harus diberi jaminan sudah aman.
pelaku kerusuhan harus diusut secara tuntas menurut hukum formal dan hukum adat," ujar salah seorang peserta.
  bukan musibah   sementara itu, muher aditya utusan palangkaraya menegaskan, kerusuhan yang diawali di sampit dan meluas ke beberapa daerah di kalteng bukan suatu musibah, melainkan suatu rencana secara sistematis dan terorganisasi.
  "karena itu, kami tidak dapat menerima pernyataan presiden abdurrahman wahid yang menyatakan kerusuhan di sampit sebagai suatu musibah.
kalau musibah, semua oknum madura yang melakukan tindakan melawan hukum pasti tidak diusut.
mereka harus dinyatakan melanggar adat dan mendapat sanksi adat," ujar muher setengah berteriak.
 selain itu, tambah muher, pemerintah daerah segera menata aset yang masih dimiliki etnis madura di kalteng.
misalnya, kapling tanah dan aset lainnya harus diatur melalui peraturan daerah.
etnis madura yang tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah dalam bentuk surat resmi, misalnya, tanahnya dinyatakan sebagai aset daerah.
selain itu, pemerintah harus pro-aktif mengembalikan kapling tanah suku dayak yang dikuasai secara paksa oleh oknum dari etnis madura.
  sementara itu, wakil ketua iii penyelenggara krk luwyk osop mengatakan, hasil komisi-komisi itu merupakan babak semifinal kongres. "
hasil kongres ini sangat menentukan nasib kalteng ke depan.
karena itu, dalam pernyataan sikap yang final harus dipikirkan secara jernih dan tidak keluar dari hasil sidang komisi.
masalahnya, masih pro dan kontra mengenai diterimanya etnis madura kembali ke kalteng.
prosedur kembali itu harus direkomendasi secara rinci," ujarnya.
  menurut luwyk, kaum intelektual dayak sepertinya terbawa arus berpikir akar rumput.
sifat emosional yang melanda akar rumput itu, menjadi kewajiban kaum intelektual dayak menuntun, mengarahkan, dan mengelola menjadi potensi pembangunan kalteng ke depan.
 "warga akar rumput umumnya banyak yang berpikir bagaimana berkelahi.
tapi untuk berpikir bagaimana nasib kalteng ke depan, mereka tidak peduli.
aspirasi akar rumput harus diolah menjadi potensi pembangunan kalteng ke depan.
asal kita mau menuntun dan mengarahkan dengan cara damai, mereka mau.
mereka juga ingin hidup damai," demikian luwyk.