dalam enam bulan terakhir, sejumlah proyek pembangunan di daerah terbengkalai.
contoh nyata adalah jalan-jalan utama dibiarkan berlubang, bahkan ada yang mirip kubangan.
penanganan terhadap pengungsi juga tercecer dan terjadi kekurangan makanan.
itu semua disebabkan belum mengucurnya berbagai dana dari pusat ke daerah dalam enam bulan terakhir.
 dari semarang, selasa (15/5), dikabarkan kerusakan jalan semakin parah dan kini mencapai 50 persen dari total panjang jalan.
dari 2.589 kilometer (km) panjang jalan provinsi di jawa tengah (jateng), saat ini sekitar 27 persen atau sekitar 699 km dalam keadaan rusak berat, dan 23 persen (595,4 km) rusak sedang.
 terlambatnya kucuran dana dari pusat juga mengakibatkan penyelesaian sejumlah proyek pembangunan, terutama jalan dan jembatan di sepanjang jalur pantai utara (pantura) jateng, terkatung-katung.
sejumlah proyek yang dijadwalkan selesai tahun 2001 hingga kini belum jelas kapan rampungnya.
 "saat ini ada delapan paket proyek yang penyelesaiannya akan dan sudah terlambat, karena dana pendamping (dana dalam bentuk rupiah- red ) sangat susah didapatkan.
akibatnya, pencairan dana untuk pembayaran proyek tertunda," jelas kepala dpu bina marga ir mulyono baroen pada rapat komisi d dprd jateng, selasa, di semarang.
 pada rapat yang membahas masalah proyek pascalelang dan aspal di jateng, yang dipimpin ketua komisi d dprd jateng ir gatot luprijatomo, mulyono mengakui, saat ini banyak pekerjaan proyek yang tersendat-sendat gara-gara tidak memiliki dana cukup.
 "jalan di jalur pantura yang sedang dibangun seharusnya selesai tahun 2001.
namun, karena kekurangan dana, terpaksa ditunda, mungkin baru bisa selesai tahun 2002," jelas mulyono.
 mulyono menambahkan, dari semua proyek yang dikerjakan dpu bina marga jateng, yang paling susah penyelesaiannya adalah proyek pembangunan jalan lingkar plelen di weleri.
 "saat ini kami harus menyelesaikan masalah ganti rugi, ada sekitar 16 kepala keluarga yang masih bertahan di daerah yang dilewati proyek.
mereka meminta ganti rugi atas tanah sebesar rp 150.000-rp 200.000 per meter, sedangkan kami hanya mampu rp 80.000 per meter.
ini agak susah karena kami tidak mempunyai dana," katanya.
  dari berbagai laporan hasil pantauan  kompas , jalan-jalan di sumatera juga tidak layak lagi disebut sebagai jalan negara.
jalan yang pernah mulus dan dibiayai dari pinjaman bank dunia itu kini rusak berat, terutama di lintas timur sumatera.
  di bagian utara sumatera, khususnya kabupaten simalungun, jalan dari simpang haranggaol ke pematang siantar juga berlubang dengan radius yang tergolong lebar.
mobil yang melewatinya terseok-seok sehingga meletihkan bagi penumpangnya.
 semua itu disebabkan terhambatnya kucuran dana dari pusat serta adanya permainan yang membuat kualitas jalan sangat buruk.
  tidak heran   ekonom dari universitas indonesia robert simanjuntak tidak heran dengan semua itu.
simanjuntak adalah juga peneliti di lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat fakultas ekonomi ui (lpem-feui), serta terlibat dalam pemikiran otonomi daerah.
 maka itu, simanjuntak menyarankan kepada pemerintah agar cepat-cepat merampungkan revisi apbn 2001, dan tidak menunggu keadaan politik yang kacau selesai. "
namun, katanya revisi selesai setelah masalah politik jelas," ujar simanjuntak.
 secara langsung atau tidak langsung, lambatnya revisi serta lambatnya kucuran dana ke daerah akan melahirkan dampak ekonomi yang negatif.
 pada apbn 2001, dianggarkan dana sebesar rp 80,676 trilyun dari pusat ke daerah yang disebut dana perimbangan.
dana perimbangan itu terdiri dari dana bagi hasil (dbh) rp 20,259 trilyun, dana alokasi umum (dau) rp 60,510 trilyun, dan dana alokasi khusus (dak) rp 900,6 milyar.
 "yang sudah dikucurkan ke daerah bagi bagian dari dau, sedangkan dbh belum dikucurkan.
apbn 2001 sudah berlangsung hingga bulan kelima sekarang ini, namun belum sepeser pun dbh yang sudah diserahkan ke daerah," kata simanjuntak.
 sebagai contoh, kata simanjuntak, kabupaten bengkalis memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) rp 1,2 trilyun. "
60 persen dari apbd kabupaten bengkalis, berasal dari dbh yang seharusnya sudah dikucurkan pusat, belum bisa dipenuhi," katanya  "mulai dari januari 2001, berbagai anggaran untuk dae- rah masih ada di awang-awang.
hal serupa hampir terjadi di semua daerah," ujar simanjuntak yang berbicara berdasarkan hasil kunjungannya ke berbagai daerah.
 "kemungkinan akan ada sebagian daerah yang akan menerima dana dalam obligasi dan bukan uang tunai.
konsekuensi dari hal seperti itu, berbagai proyek yang sudah direncanakan daerah, seperti perbaikan jalan atau pembuatan proyek baru, praktis terhenti.
berbagai rencana daerah kemungkinan tidak akan bisa dijalankan," katanya.
 ia juga menceritakan, penanganan para pengungsi yang berasal dari daerah sumber kerusuhan juga mulai terganggu.
ada, misalnya, kata simanjuntak, pengungsi sampit yang makan beras karena biaya untuk mendukung masak-memasak tidak ada lagi.
 secara lagsung atau tidak langsung, katanya, terhentinya berbagai proyek di daerah juga akan menghilangkan sumber pendapatan dari berbagai pihak, yang selama ini mengandalkan penghasilan dari pelaksanaan proyek pemerintah daerah, yang bersumber dari pemerintah pusat.