setelah dibayang-bayangi kebuntuan ( dead lock ), beberapa kali  break  dan lobi intensif intern fraksi, rapat paripurna dpr, senin (29/1) pukul 20.30, akhirnya menerima laporan hasil kerja panitia khusus (pansus) yang menyelidiki penyimpangan penggunaan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog) secara aklamasi.
hasil kerja yang di dalamnya termuat kesimpulan pansus itu baru akan menjadi keputusan dewan apabila rapat paripurna dewan, kamis mendatang, menentukan menerima atau menolak hasil kerja pansus tersebut.
hasil kerja pansus setebal 27 halaman diserahkan ketua pansus bachtiar chamsyah kepada ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung selaku pimpinan sidang.
akan tetapi, bachtiar tidak membacakan hasil kerja pansus meski untuk "sekadar" membacakan pembukaannya.
anggota dewan dari fraksi partai persatuan pembangunan itu langsung menyerahkan hasil kerja pansus kepada tandjung yang didampingi lengkap para wakilnya, yakni soetardjo soerjogoeritno, am fatwa, muhaimin iskandar, dan tosari wijaya.
  sumber  kompas  di dpr menyebutkan, laporan kerja pansus terdiri dari pendahuluan berupa penjelasan legal formal keberadaan pansus dan peristiwa sampai terjadinya penyelewengan dana yanatera bulog, pemaparan fakta dari sekitar 40 saksi yang dimintai keterangannya, analisis dari fakta tersebut, serta kesimpulan.
  dalam kesimpulan hanya disebutkan dua hal.
pertama, presiden abdurrahman wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yanatera bulog.
kedua, presiden inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari sultan brunei.
 rapat paripurna dpr diwarnai  walk out -nya enam anggota dpr dari fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) yang tidak setuju rapat dilanjutkan.
mereka adalah ali masykur musa, effendi choirie, ali as'ad, tari siwi utami, rodjil ghuffron, dan chotibul umam.
namun, tandjung saat konferensi pers mengatakan, anggota f-kb yang  walk out  hanya empat karena keempat anggota f-kb inilah yang melapor.
  ketua fraksi f-kb taufikurrachman saleh menyatakan,  walk out -nya anggota f-kb atas inisiatif sendiri, bukan keputusan fraksi. "
ekspresi anggota, kan, punya cara sendiri-sendiri," katanya.
 akbar tandjung usai memimpin sidang langsung memberikan konferensi pers kepada ratusan wartawan yang sudah menyerbu masuk ruang nusantara v, tempat sidang berlangsung.
saat konferensi pers, wakil ketua dpr yang tidak menemani tandjung ialah muhaimin iskandar.
tandjung menjelaskan, pada kamis mendatang itu fraksi-fraksi akan memberikan tanggapan dalam pemandangan umum saat berlangsung rapat paripurna dewan yang sudah dijadwalkan badan musyawarah (bamus). "
fraksi-fraski akan menanggapi laporan atau hasil kerja pansus itu," katanya.
 tandjung mengungkapkan, rapat paripurna dpr yang dimulai sejak pukul 09.40 itu baru mencapai kata sepakat pada pukul 20.30, setelah seluruh anggota dewan yang hadir bisa menghindari voting yang sudah membayang-bayangi saat  break  dan lobi intensif dilakukan.
tandjung menyatakan, syukur voting tidak dilakukan. "
ini menggambarkan bahwa dewan ingin mencari solusi yang sebaik-baiknya, meski itu dilakukan agak lama," katanya.
  persoalkan tatib dpr   rapat paripurna dpr yang tertutup itu dimulai pukul 09.40.
tandjung sebagai ketua dpr memimpin sidang.
rapat paripurna dpr dijaga ketat aparat keamanan.
wartawan tidak diperkenankan mendekat ruang nusantara v, kecuali fotografer dan juru kamera yang memiliki tanda khusus.
 namun, ketika rapat baru berlangsung 50 menit, rapat diskors pada pukul 10.30.
pimpinan sidang memberi kesempatan kepada pimpinan dpr bersama pimpinan fraksi dan pimpinan pansus buloggate dan bruneigate melakukan lobi menyusul keberatan f-kb yang mempertanyakan asas legal formal yang tidak dipenuhi pansus.
dua anggota fraksi pdi perjuangan (f-pdip) dimyati hartono dan panda nababan juga mempertanyakan hal yang sama, yakni soal pasal 156 dan 157 tata tertib (tatib) dpr yang dianggap tidak dipenuhi pansus.
 pasal 156 ayat (1) tatib dpr tersebut mengharuskan pansus memberikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan kepada pimpinan dpr dan laporan tersebut dibagikan kepada anggota dan disampaikan kepada presiden.
anggota f-pdip, nababan dan dimyati, menganggap pansus lalai karena tidak melaksanakan pasal tersebut.
demikian juga saat ali masykur musa melakukan  walk out , dia menyatakan, "pansus harus memberikan laporannya secara berkala.
ini yang tidak dipenuhi," katanya.
  akan tetapi, zulvan lindan dari f-pdip menjelaskan, apabila pasal 156 ayat 1 itu tidak terpenuhi, maka digunakan pasal 157 ayat (1), yaitu diserahkan kembali kepada rapat paripurna.
zulvan mempertanyakan kenapa anggota f-kb baru mempermasalahkan persoalan ini pada rapat paripurna. "
bu-kankah ada anggota f-kb yang di pansus?
otomatis mereka inilah yang melaporkan kerjanya kepada pimpinan fraksinya," katanya.
 lobi akhirnya selesai pada pukul 12.00.
menurut tandjung, lobi mencapai kesepakatan, yakni laporan akhir pansus tidak dibacakan di paripurna dan hanya dibagikan secara tertulis kepada setiap anggota dpr.
disepakati ketua pansus hanya menyampaikan pidato pengantar teknis tentang tugas yang sudah diselesaikan.
ketika rapat paripurna dimulai, f-kb minta izin untuk melakukan rapat intern fraksi.
kesempatan ini digunakan anggota dpr yang lain untuk istirahat, makan siang, dan shalat lohor.
terlihat beberapa anggota dewan "melengkapi" diri dengan  body guard .
 pukul 13.00, rapat paripurna dibuka kembali.
f-kb kembali mempertanyakan asas legal formal dan setelah melalui perdebatan sengit, hasil kesepakatan awal seperti yang dikemukakan tandjung itu dimentahkan kembali.
 akhirnya pukul 14.00, rapat paripurna kembali diskors karena f-kb tetap berpendapat pansus tidak memenuhi asas legal formal sehingga hasilnya pun harus dianggap tidak sah.
pimpinan rapat memutuskan agar masing-masing fraksi mengadakan rapat intern.
  pukul 15.30, pimpinan dpr bersama pimpinan fraksi dan pimpinan pansus kembali melakukan lobi.
pada pukul 19.00, rapat paripurna dimulai kembali.
satu setengah jam rapat berlangsung, akhirnya dicapai kesepakatan, dpr secara aklamasi menerima laporan dan hasil kerja pansus untuk ditentu-kan pada rapat paripurna dpr pada 1 februari mendatang.
  salah seorang anggota dewan dari f-pdip, firman jaya daeli, usai rapat menjelaskan, seluruh keberatan f-kb menyangkut keberadaan pansus dikaitkan dengan pasal 156 dan 157 tata tertib dpr dimasukkan ke dalam laporan fraksi. "
fraksi yang keberatan dipersilakan menanggapinya dalam pemandangan umum nanti," ujarnya.
  sedangkan taufikurrachman saleh mengatakan, disepakatinya hasil kerja pansus bukan menunjukkan f-kb dalam posisi kalah-menang, melainkan lebih untuk menempuh proses musyawarah yang saling  take and give . "
semua itu ukurannya untuk kepentingan bangsa.
jadi, di kalangan elite harus berupaya terus-menerus agar tercapai konsensus yang akan membawa dampak positif bagi rakyat," ujarnya.