tim gabungan antara tim penyelidik terpadu pemerintah dan tim investigasi forum indonesia damai (fid) akhirnya disepakati berbentuk komisi panel.
komisi yang akan diusulkan dibentuk dengan keputusan presiden (keppres) ini beranggotakan tujuh orang, empat wakil pemerintah dan tiga wakil fid.
demikian dikemukakan deputi menko polsoskam bidang informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat i wayan karya, usai rapat teknis dengan fid yang dipimpin sekretaris menko polsoskam karyono, di kantor menko polsoskam, sabtu (6/1).
dari fid yang datang adalah koordinator tim investigasi fid asmara nababan dan koordinator hubungan dengan aparat fid bara hasibuan.
 i wayan karya menjelaskan, pemerintah tidak menolak dibentuknya tim gabungan pencari fakta (tgpf), sehingga komisi panel merupakan kompromi terbaik untuk menyelesaikan kasus peledakan bom di malam natal. "
apalagi antara tim pemerintah dan tim investigasi fid mempunyai tujuan yang paralel untuk mengungkapkan kasus bom tersebut," kata karya, sambil menambahkan hasil rapat ini masih harus dilaporkan ke menko polsoskam.
 asmara nababan menambahkan, jika harus dibentuk tgpf baru berarti itu mundur selangkah, karena polisi sudah bergerak mengungkap kasus tersebut.
bahkan sudah memasuki pemberkasan, seperti kasus bom di bandung.
ia mengharapkan dalam satu dua hari ini panel tersebut sudah dibentuk.
 nababan mengharapkan wakil pemerintah yang duduk dalam panel ini adalah pejabat level atas, yaitu menteri terkait atau kepala kepolisian ri (kapolri).
sementara wakil dari fid masih akan dipilih secara intern fid.
jumlah ganjil itu untuk memudahkan diadakannya voting untuk suatu keputusan.
 menurut bara hasibuan, panel ini mempunyai tiga tugas.
pertama, koordinasi kinerja kedua tim pemerintah dan fid. "
kita perlu ada jaminan interaksi kedua tim itu bisa dilangsungkan.
sekarang ada janji-janji kepolisian membantu tim investigasi fid.
jaminan tidak cukup hanya itu.
perlu yang lebih kuat secara hukum," katanya.
 kedua, panel bertugas menyiapkan informasi yang akan disosialisasikan ke masyarakat.
  ketiga, baik pemerintah dan fid ingin keberadaan panel bisa menjamin hasil investigasi dari kedua tim ini bukan hanya di penyidikan, tetapi juga sampai di pengadilan. "
selama ini kan banyak kasus hanya sampai di penyidikan.
semua bukti yang diverifikasi panel harus kuat secara hukum dan sampai ke pengadilan," ujar hasibuan.
    jangan terburu-buru   sekretaris tim pencari fakta forum indonesia damai (tpf fid) yang juga ketua dewan pengurus kontras munir, meminta agar polisi tidak terburu-buru mengumumkan nama-nama orang yang mereka tangkap sebagai tersangka pada kasus peledakan bom di sejumlah kota, karena masih sangat kuat kemungkinan orang yang ditangkap itu adalah korban salah tangkap, atau ternyata tidak berkaitan sama sekali dengan soal peledakan bom.
  ketergesaan polisi mengumumkan nama orang yang pada perjalanan kemudian ternyata tidak berkaitan, akan menimbulkan persoalan baru untuk kepolisian sendiri.
 hal itu disampaikan munir kepada  kompas  di jakarta, sabtu (6/1), menanggapi pernyataan kepolisian yang sudah memiliki 19 nama tersangka kasus peledakan bom.
 "kita khawatir polisi banyak mengungkap persoalan yang tidak perlu diungkap, yang kemungkinan akan menimbulkan persoalan baru.
soal polisi curiga pada seseorang ya boleh-boleh saja, tetapi polisi harus hati-hati untuk tidak langsung mengumumkan nama orang itu sebagai tersangka, karena ini menyangkut nama baik orang," jelasnya.
  penyebutan adanya kaitan antara peledakan bom pada malam natal lalu dengan kelompok di luar negeri, menurut munir, juga sebenarnya masih sangat sumir untuk diungkapkan kepada publik. "
kalau memang peledakan bom ini benar-benar orang sipil yang melakukannya, itu artinya aparat keamanan kita tidak bekerja selama ini karena sebuah jaringan yang luas seperti itu kok tidak bisa diketahui sejak lama," ungkap sekretaris tpf fid itu sambil menambahkan bahwa tpf fid sejauh ini belum menemukan indikasi kaitan peledakan bom di dalam negeri dengan kelompok-kelompok tertentu di luar indonesia.
 mengenai pembentukan panel bersama untuk menyinergikan kegiatan yang sudah dilakukan fid dengan aparat-aparat negara, munir berpendapat, hal itu cukup baik asalkan panel itu benar-benar bisa berfungsi semacam  clearing house  di antara kedua tim pencari fakta. "
artinya nanti kerja-kerja tim pemerintah dan tim tpf fid harus disampaikan kepada panel ini.
panel inilah yang akan melakukan pengujian ulang.
dengan demikian, bisa dihindarkan terjadinya rekayasa penyelidikan atau penyimpulan yang tergesa-gesa atas apa-apa yang ditemukan masing-masing pihak dalam mengungkap soal bom ini," paparnya.