eksistensi institusi cuma pemanis.
keberadaan oversight committee (komite pemantau pelaksanaan tugas) dengan satuan kerja audit internal (skai) dan ombudsmannya, tbh, dan tim pengarah bantuan hukum (tpbh) lebih banyak dilecehkan.
pengambilan keputusan di kksk lebih banyak mendengar laporan searah dari bppn.