di jakarta, ketua dpp pdi perjuangan roy bb janis usai rapat rutin dpp pdi perjuangan kembali menyatakan sikapnya yang tidak menghendaki adanya sejumlah lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang menggunakan dana dari luar negeri untuk ikut campur dalam masalah politik, terutama dalam soal perubahan uud 1945. "
kami tidak anti dan bahkan menghargai sejumlah lsm di indonesia, seperti walhi atau lbh, tapi kami tidak menginginkan lsm-lsm lainnya bermain politik," ujarnya.