sejak rabu (3/1) kemarin, pemerintah melalui dirjen anggaran secara bertahap mulai membagikan dana alokasi umum (dau) kepada daerah-daerah kabupaten, sebesar 1/12 dari jatah masing-masing daerah kabupaten, atau dengan kata lain sebesar 1/12 dari total dau yang tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001.
apbn 2001 menetapkan, besar dau adalah rp 60,5167 trilyun.
demikian dirjen anggaran anshari ritonga kepada pers, rabu, di ruang kerjanya di jakarta.
penjelasan ritonga itu berkaitan dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 januari 2001.
 besaran 1/12 dari dau itu mengacu pada jumlah bulan dalam tahun anggaran 2001.
dengan demikian, pemerintah setiap bulannya akan rutin membagikan dau sebesar rp 5,043 trilyun kepada daerah-daerah kabupaten, dan dikirim melalui kantor perbendaharaan dan kas negara (kpkn).
 "hari ini saya mulai membagikan dau secara bertahap ke seluruh kabupaten di indonesia, sebesar 1/12 dari jatah masing-masing.
besaran 1/12 itu mengacu pada satu bulan," kata ritonga.
ditambahkan, enam hari sebelum akhir setiap bulan, setiap daerah kabupaten harus mengajukan permohonan dau kepada kas negara sebesar 1/12 dari jatah dau, untuk dibagikan pada bulan berikutnya.
 pembagian dau itu, demikian ritonga, diatur dalam keputusan presiden (keppres) no 181/2000 tentang dau daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2001.
keppres tersebut mengatur pembagian dau 30 provinsi dan ratusan kabupaten.
 ritonga menyebutkan, untuk tahun anggaran 2001, provinsi penerima jatah dau terbesar adalah jawa timur yang terdiri atas 37 kabupaten, dengan dau rp 8,7 trilyun.
sementara, penerima jatah dau terkecil adalah provinsi bangka belitung yang terdiri atas tiga kabupaten, dengan dau rp 321 milyar.
  bobot dau   bobot dau secara umum ditentukan dua faktor.
pertama, potensi daerah berbanding terbalik dengan bobot dau.
artinya, makin besar sumber daya alam, penerimaan dan pendapatan suatu daerah, bobot dau-nya akan semakin kecil.
 faktor kedua, fungsi pengeluaran dan pembelanjaan serta fungsi pelayanan ( public service ) berbanding lurus dengan bobot dau.
artinya, makin besar fungsi pengeluaran dan pembelanjaan serta fungsi pelayanan yang diserahkan pemerintah pusat kepada suatu daerah, semakin besar pula bobot dau-nya.
 di samping itu, pembagian dau masih memperhatikan jumlah penduduk suatu daerah.
jika jumlah penduduk tidak proporsional, pembagian dau akan bergantung pada angka kemiskinan daerah.
selain itu, pembagian dau bergantung pula pada luas suatu daerah, dengan memperhatikan kondisi -antara lain transportasi- daerah tersebut.
 diakui, saat ini ada ketidakpuasan yang dirasakan baik oleh daerah dengan potensi sumber daya alam dan penghasilan yang besar, maupun oleh daerah dengan potensi sumber daya alam dan penghasilan yang kecil.
jika setiap daerah menyadari pertimbangan peruntukan dau, yakni untuk membiayai pengalihan tugas, pokok, dan fungsi, dari pusat ke daerah, serta untuk membiayai subsidi silang, tidak akan ada masalah.
  gaji pns   pada kesempatan itu, ritonga menjelaskan pula, pembayaran 1,9 juta pegawai negeri sipil (pns) yang dialihstatuskan menjadi pns daerah memang akan terlambat sekitar satu minggu.
hal itu dikarenakan pada setiap awal tahun anggaran kpkn selalu menolkan anggaran.
 "itu yang menyebabkan terlambat.
sejak dulu demikian.
dulu, setiap april (awal tahun anggaran sebelum tahun anggaran 2001), pembayaran gaji pns akan terlambat sekitar 5 hari.
dulu pun demikian.
paling lama terlambat seminggu," katanya.
 ritonga memaparkan, masalah gaji pns enam departemen yang sudah dihapus dan dilebur, sudah diselesaikan dengan penyaluran pns bersangkutan ke daerah, dengan demikian gaji mereka sudah dialihkan ke daerah masing-masing.
 "sisanya, ada 1,9 juta pns yang berasal dari sembilan departemen (depdiknas, depkes, depdagri, deptan, dephut, depperindag, depnaker, dephub, dan departemen energi) yang belum seluruhnya terselesaikan.
dari jumlah itu, baru 900 pns yang terselesaikan.
di samping itu, saat ini jumlah 1,9 juta pns itu masih diteliti, karena ada beberapa di antaranya yang disebut dekonsentrasi, artinya tetap di pusat, dan dengan demikian gajinya masih ditanggung pusat," jelas ritonga.
  menjelang akhir tahun lalu, lanjutnya, gaji seluruh pns yang dialihkan ke daerah dan sudah memiliki surat keputusan (sk) keluaran badan kepegawaian negara (bkn), sudah dialihkan ke daerah. "
menurut kesepakatan terakhir, paling lambat akhir februari 2001, bkn akan menyelesaikan masalah gaji pns itu.
dengan demikian, diharapkan tidak ada hambatan lagi," kata ritonga.