abdurrahman wahid, hanya akan disibukkan dengan agenda siapa menggantikan siapa, dan apa yang akan digantikan.
selama dua tahun, presiden, misalnya, mengganti 25 menteri atau menggeser-geser sejumlah posisi yang menimbulkan "kemarahan" politisi lain.
 "mpr/dpr harus memberikan kiblat bangsa ini ke depan.
tak perlu ragu mengubah garis-garis besar haluan negara (gbhn) apabila isinya hanya normatif.
dalam pemberantasan kkn, mpr memang harus memberikan arahan yang lebih jelas dan rinci.
mpr bisa melakukan hal itu, tanpa harus menunggu sidang tahunan," kata hamid lagi.
  nepotisme   nepotisme, papar hamid dan situmorang, merupakan ancaman bangsa ini pula.
nepotisme terjadi karena menempatkan kroni serta temannya dalam kekuasaan tanpa memperhatikan kemampuan,  track record , maupun kecerdasan seseorang.
kalau kemampuan,  track record , atau kecerdasan seseorang memenuhi syarat, masyarakat tidak akan menilai nepotisme.
 hamid memisalkan, pengangkatan jaksa agung robert kennedy oleh presiden amerika serikat (as) john f kennedy tak dinilai nepotisme karena adik presiden itu memang memenuhi persyaratan.
apalagi, pada perkembangan berikutnya, robert kennedy memang menunjukkan prestasi.
 di indonesia, ucapnya lagi, nepotisme sudah diatur secara jelas dalam tap xi/mpr/1998 maupun undang-undang (uu) nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kkn.
apabila pengangkatan pejabat negara tak mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan, jelas merupakan pelanggaran hukum.
 pasal 1 ayat 5 uu no 28/1999 menyatakan,  nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara . "
batasan nepotisme itu sudah jelas.
jika dewan melihat penyelenggara negara melakukan upaya yang berbau nepotisme, ya, harus ditegur," tegas hamid.