saat ini, rakyat indonesia dituntut untuk menentukan sikap dan pilihan dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negaranya.
situasi yang tidak menentu bahkan makin memburuk tidak boleh dibiarkan.
presiden abdurrahman wahid, wakil presiden megawati soekarnoputri, ketua mpr amien rais, dan ketua dpr akbar tandjung diharapkan segera membahas masalah ini bersama-sama dan menemukan solusi yang terbaik.
 demikian penegasan menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan susilo bambang yudhoyono menjawab pertanyaan pers di ruang kerjanya hari minggu (11/3). "
dalam kaitan itu, solusi tersebut juga sangat ditentukan oleh lembaga politik utama di negeri ini, yaitu dpr dan pemerintah sendiri, serta sikap dari pimpinan partai-partai politik, yakni pdi perjuangan, golkar, ppp, pkb, pan, maupun pbb, dan lainnya," tambahnya.
 ditekankan, ada dua masalah fundamental yang sekarang ini dihadapi bangsa, yaitu kepemimpinan nasional dan konflik antar-elite puncak, serta opsi penegakan kembali stabilitas dan keamanan nasional.
  "terus terang, dengan dijatuhkannya memorandum oleh dpr kepada presiden abdurrahman wahid, kredibilitas dan wibawa gus dur (abdurrahman wahid - red ) tentu menurun, yang langsung atau tak langsung berpengaruh kepada kredibilitas pemerintah," tuturnya.
suasana ini, lanjut yudhoyono, akan memiliki dampak yang luar biasa, bukan hanya pada aspek politik, tetapi juga pada bidang ekonomi, sosial, dan keamanan.
  menyinggung stabilitas keamanan, jenderal purnawirawan berbintang empat itu mengingatkan, "tanpa penegakan stabilitas, hukum, dan keamanan, negeri kita akan menjadi lautan kekacauan, kekerasan, sekaligus kecemasan.
secara nasional, ini harus kita hentikan," tandasnya.
  mogok massal    ditanya apakah mogok massal-yang rencananya berlangsung senin ini, sebagaimana diimbau badan eksekutif mahasiswa se-indonesia kemarin- ada kaitannya dengan keinginan untuk memaksa presiden mengundurkan diri dari jabatannya, yudhoyono secara diplomatis hanya berucap, "sebenarnya gerakan politik itu, kan, sudah terasa dan kita rasakan sejak beberapa waktu yang lalu.
keluarnya memorandum dpr, kan, dalam konteks itu.
tetapi juga tentunya ada arus balik, gerakan-gerakan yang mempertahankan kepemimpinan dan posisi presiden abdurrahman wahid."
 "karena tampaknya belum ada solusi, belum ada yang saya sebut  political settlement , maka tidak heran kalau hari-hari mendatang ini masih akan berlangsung gerakan-gerakan politik yang disertai gerakan massa seputar masalah itu," tambah yudhoyono lagi.
 namun demikian, lanjutnya, ekspresi dan aspirasi itu sebuah keniscayaan demokrasi. "
sepanjang hal itu disampaikan secara tertib dan damai dan gerakan unjuk rasa itu tidak berubah menjadi gerakan anarkis, apalagi sampai menimbulkan korban yang tidak perlu," tegasnya seraya mengatakan, pemerintah termasuk aparat keamanan sudah mengantisipasi hal ini dan mempersiapkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.
 "namun, menyangkut pemogokan massal, saya pikir itu perlu dipikirkan masak-masak.
jangan sampai aktivitas yang dilakukan oleh elemen-elemen itu malah mengguncangkan ekonomi nasional, yang pada gilirannya hanya akan menyusahkan rakyat kita.
berhati-hatilah di dalam melakukan aktivitas," tambahnya.
  bertolak belakang   di yogyakarta, ketua umum pengurus pusat (pp) muhammadiyah prof dr a syafii ma'arif dalam debat publik bertema  telaah kepemimpinan nasional tahun 2001 dan implikasinya terhadap masyarakat daerah istimewa yogyakarta (diy) , sabtu, menekankan, permintaan banyak kalangan tentang pengunduran diri presiden abdurrahman wahid sudah sangat bertolak belakang dengan karakteristik bangsa indonesia.
 sebaiknya, katanya, meskipun kinerja pemerintahan saat ini sudah dinilai tidak efektif, hendaknya kalangan politisi dan masyarakat tetap memperhatikan cara terbaik untuk menyelamatkan dan membangun bangsa ini.
 ia juga mengimbau agar masyarakat jangan mau bergantung pada elite politik.
kampus-kampus perguruan tinggi, ujarnya, harus mulai bergerak untuk membangun bangsa ini, semua tokoh formal dan nonformal harus tampil.
  sementara itu, ketua umum dewan pimpinan pusat (dpp) partai bulan bintang (pbb) yusril ihza mahendra kepada  kompas  di kendari, kemarin, menyatakan kekhawatirannya soal adanya partai politik (parpol) yang menerima tawaran rekonsiliasi dari presiden abdurrahman wahid.
  "parpol yang menerima tawaran rekonsiliasi akan dituduh, rupanya selama ini mengkritik gus dur karena ingin mendapat bagian," papar mantan menteri kehakiman dan hak asasi manusia itu.
 menurut yusril, yang relevan pada saat ini adalah bagaimana pemerintahan bisa stabil dan kuat, demokratis, dan dapat menyelamatkan bangsa.
sebab, saat ini potensi untuk pecah, potensi makin parahnya keadaan, sudah sangat sulit dipulihkan.
 dari jambi dilaporkan, ketua partai kebangkitan bangsa (pkb) yang juga anggota dpr sofwan chudorie mengingatkan bahwa kalau memorandum ii dpr terhadap presiden abdurrahman wahid dipercepat, hal itu akan memunculkan amarah dan unjuk rasa yang mengarah kepada kekerasan, terutama di jawa timur yang merupakan basis nahdlatul ulama (nu) dan pkb.