menurut meliala, dilihat dua hal tersebut, rencana lokalisasi perjudian di kepulauan seribu tidak menjadi masalah.
selama niatannya baik, tujuannya jelas, dan sudah dipertimbangakan baik buruknya secara terbuka, serta secara konstituennya sah atau mendapat persetujuan dprd. "
secara sosiologis hukum, penerapan pasal-pasal undang-undang tidak harus normatif, selama ada kebijakan publik yang diambil dan sah secara konstituen," katanya.