presiden megawati soekarnoputri menyetujui gagasan pelepasan enam mantan juru runding gerakan aceh merdeka (gam) yang hingga kini masih ditahan di kepolisian daerah (polda) aceh.
pelepasan itu baru akan dilaksanakan bila mereka tidak lagi melanggar hukum dan bersedia melanjutkan perundingan dengan pemerintah.
 penjelasan itu disampaikan menteri koordinator (menko) politik dan keamanan (polkam) susilo bambang yudhoyono kepada pers di kantornya, senin (20/8).
sebelumnya, yudhoyono bersama menko perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti dan menko kesejahteraan rakyat (kesra) jusuf kalla melakukan pertemuan tertutup dengan presiden.
  hari selasa ini dan rabu besok, yudhoyono bersama sejumlah menteri akan terbang ke aceh guna melihat dari dekat kebutuhan rakyat aceh.
itu dilakukan bersamaan dengan mulai diberlakukannya undang-undang nanggroe aceh darussalam (nad).
  "kita akan lihat kebutuhan rakyat aceh, apa lagi yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan langkah-langkah pemerintah, seperti pembangunan jalan-jalan dan infrastruktur ekonomi.
para menteri diperintahkan presiden untuk turun ke lapangan dan melihat rakyat aceh dari dekat serta menampung usulan pemda setempat," jelas yudhoyono.
  sambut baik   keenam mantan juru runding gam yang ditangkap secara terpisah di aceh, pertengahan juli dan agustus lalu, adalah tengku nashiruddin bin ahmad, amni bin marzuki, amdi bin hamdani, t kamuruzzaman, t mahmud, dan sofyan ibrahim.
mereka ditangkap atas tuduhan melanggar pasal 106 kuhp (makar) dan pasal 263 kuhp (pemalsuan surat).
 pemerintah, kata yudhoyono, sudah mengambil keputusan melepaskan mereka bila mereka bersedia melanjutkan perundingan. "
perundingan itu sendiri harus kita proteksi sebagai suatu  peace process  (proses menuju perdamaian- red ).
oleh karena itu, pemerintah sudah mengambil keputusan untuk segera membebaskan mereka, setelah memenuhi ketentuan yang diminta kepolisian," kata yudhoyono.
 tokoh ulama dan masyarakat aceh menyambut baik rencana pemerintah untuk membebaskan para mantan juru runding gam yang kini masih ditahan aparat di polda aceh sehingga proses dialog antara ri dan gam akan terus berlanjut. "
saya pikir masyarakat akan menyambut baik, karena dengan membebaskan para mantan perunding gam tersebut, proses dialog untuk menyelesaikan konflik aceh secara damai akan tetap berlanjut," kata tgk imam suja' sebagaimana dikutip  antara .
  dialog damai   yudhoyono menyatakan, presiden megawati soekarnoputri telah merekomendasikan agar pemerintah tetap melanjutkan proses dialog damai guna mencari penyelesaian menyeluruh di aceh dan menyelenggarakan proses politik yang demokratis disertai percepatan pembangunan di bidang ekonomi di aceh.
  dalam konteks perundingan itu, pada kesempatan berbeda, menteri luar negeri (menlu) hassan wirayuda yang selama ini terlibat aktif dalam perundingan mengatakan, gam tidak menunjukkan keseriusannya untuk berdialog tentang masalah keamanan, khususnya ketika mereka menolak untuk menyelenggarakan dialog antara panglima gam tengku abdullah syafei dengan pihak ri.
  "kami juga meminta kepada pihak gam untuk serius memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai mekanisme yang telah disepakati yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan.
ini tidak jalan dan dalam perkembangan terakhir di geneva pada juli lalu, kita tangguhkan kegiatan itu kecuali jika gam menunjukkan keseriusan," ungkapnya.
 hassan menceritakan, jauh sebelum pertemuan di geneva, juga telah ada kerangka dialog yang membuat berbagai pengaturan untuk mengurangi kekerasan serta mekanismenya seperti  joint committee on security matters  (jcsm). "
kita tahu itu juga tidak jalan," katanya.
 akibat tidak jalannya beberapa kesepakatan itu, kata hassan, dalam pertemuan lanjutan seperti yang telah dijadwalkan perlu dilakukan proses pengamatan terhadap perkembangan dan tanggapan dari pihak gam mengenai kesepakatan itu sendiri. "
ya, kita lihat proses sampai bulan september nanti," katanya.
 hassan menambahkan, indonesia akan mengkaji ulang pertemuan empat bulanan antara pemerintah dan gam.
pengkajian dilakukan menyusul ketidakseriusan gam melakukan dialog tentang masalah keamanan, serta mengoptimalkan mekanisme mengurangi ketegangan dan kekerasan seperti yang disepakati pada pertemuan ri dan gam di geneva 1 juli lalu.
  "pertemuan empat bulanan itu disepakati pada pertemuan di geneva pada 1 juli lalu.
namun, apakah pertemuan empat bulanan itu akan diteruskan atau tidak, kita lihat proses antara sekarang sampai dengan september," ujar hassan.
  prihatin   yudhoyono memprihatinkan terjadinya berbagai kekerasan di aceh dalam beberapa hari terakhir.
kemarin, sebuah bom meledak di jalan desa kawasan peureupok, kecamatan syamtalira aron, kabupaten aceh utara, yang menewaskan seorang pelajar dan seorang lainnya luka serius.
 ia mengatakan, selama tiga hari terakhir ini terjadi indikasi kuat di kalangan gam garis keras bahwa mereka ingin mengganggu seolah-olah situasi keamanan dan ketertiban umum di aceh belum sepenuhnya bisa dikendalikan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat.
  menurut yudhoyono, memang ada aksi kekerasan yang dirancang secara sistematis oleh gam untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional dan bangsa indonesia bahwa gerakan separatis aceh (gsa) itu masih eksis dan kuat, serta aparat keamanan belum bisa mengatasi mereka sama sekali.
 "menurut saya, aksi-aksi ini sangat tendensius dan telah mengorbankan kepentingan rakyat dan kepentingan bersama kita.
kalau kita ingin melakukan negosiasi damai, marilah kita hentikan praktik-praktik kotor seperti itu," kata yudhoyono.
 menlu hassan wirayuda sependapat.
operasi pemulihan keamanan di aceh yang didasarkan pada instruksi presiden (inpres) nomor 4 tahun 2001 tentang langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah aceh telah membuat gam terpukul. "
kita tahu, sebagai akibat dari ini, gam telah menunjukkan reaksi.
saya yakin mereka terpukul dengan operasi pemulihan keamanan itu," tegas hassan.
  dalam butir ke-14 inpres itu, presiden abdurrahman wahid menginstruksikan panglima tni untuk membantu kepala polri dalam upaya pemulihan keamanan di provinsi aceh melalui upaya mengatasi dan menanggulangi gerakan separatis bersenjata dengan sasaran terpilih.
 pada kesempatan berkunjung ke aceh itu pula, menko polkam ingin segera menyelesaikan kasus penembakan warga sipil para karyawan pt bumi flora di desa jambo rehat, kecamatan idi rayek, kabupaten aceh timur.
dari berbagai informasi yang diperolah kantor menko polkam, aksi kekerasan itu dilakukan oleh gerakan separatis aceh, yakni gerakan aceh merdeka (gam).
 "ada dugaan kuat bahwa kekerasan di idi rayek itu dilakukan oleh kelompok bersenjata gam meskipun laporan tentang kasus ini harus terus dilengkapi dari hasil investigasi yang lebih menyeluruh.
kalau dugaan itu betul-betul terjadi (dan memang dilakukan oleh gam), tentu hal itu sangat memprihatinkan bahwa banyak warga sipil telah menjadi korban (pembunuhan) sia-sia," tandasnya kemarin.
  soal inpres no 4/2001   ditanya soal kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap inpres no 4/2001, hassan wirayuda mengatakan, hal itu akan dilakukan agar kebijakan tersebut menjadi lebih efektif. "
namun, saya belum bisa menguraikan karena langkah konkret belum dilakukan.
kita masih dalam konteks formulasi, kebijakan bagaimana yang lebih baik.
dalam rapat kabinet diminta untuk melakukan reevaluasi inpres no 4 dan bagaimana kita membuatnya menjadi lebih efektif," paparnya.
 berkaitan dengan inpres no 4/2001 tersebut, yudhoyono menegaskan agar kita jangan terlalu terburu-buru menilai inpres tersebut sebagai kebijakan yang salah.
ia berpendapat, kebijakan itu sudah benar dan tepat meski barangkali langkah-langkah implementasi dan penerapannya di lapangan dan penerapannya di bidang ekonomi, keamanan, politik, kurang pas atau salah.
  ia juga tidak sependapat kalau status aceh buru-buru diputuskan untuk misalnya diubah dari status tertib sipil menjadi darurat sipil. "
yang pasti, semangat dasar di pemerintah adalah kita ingin segera menghentikan kekerasan, memberdayakan roda birokrasi pemerintah daerah, memberikan rasa aman di kalangan masyarakat aceh," katanya menjawab pertanyaan pers.
 pada kesempatan berbeda, panglima tni laksamana widodo as menyatakan, markas besar tni cilangkap hingga kini belum merencanakan akan menambah jumlah personel aparat keamanan di aceh.
menurut dia, hal itu sangat tergantung pada dinamika yang terjadi di lapangan.
 "satu yang penting dan perlu dipahami bersama adalah upaya keamanan itu merupakan bagian dari usaha komprehensif dari berbagai upaya lain yang dilakukan secara simultan dan sinergik untuk menyelesaikan masalah aceh.
operasi keamanan itu dilakukan karena di sana ada dua masalah besar, yakni  social discontent  (ketidakpuasan sosial) dan adanya gerakan separatis.
  upaya operasi pemulihan keamanan itu dilakukan dalam rangka mengatasi gerakan separatis itu," kata panglima tni kepada pers usai menjadi inspektur upacara pelantikan komandan pasukan pengamanan presiden (paspamres) yang baru brigjen (mar) nono sampono di markas paspampres tanah abang, jakarta pusat, kemarin.