pasal 93 ayat (2) ruu pemilu menegaskan bahwa anggota tni mempunyai hak memilih.
sedangkan pasal 24 ayat (1) menyiratkan bahwa anggota tni dapat dipilih menjadi anggota dewan perwakilan daerah (dpd), salah satu komponen mpr bersama dengan anggota dpr.
persyaratannya diatur dalam pasal 24 ayat (2), di mana anggota tni harus berhenti sementara pada saat pencalonan.
penjelasan pasal ini menyebutkan, jika yang bersangkutan terpilih, ia tetap harus berhenti sementara sampai masa keanggotaannya (sebagai dpd) berakhir.
jika tidak terpilih, maka ia bisa aktif kembali dalam jabatan semula.