kalangan dunia usaha menyambut baik keinginan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan memperbaiki kebijakan yang menghambat arus investasi ke dalam negeri, dalam rangka meningkatkan peran swasta dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi lima persen, sebagaimana ditetapkan dalam rapbn 2002.
 berkaitan dengan itu, kalangan dunia usaha mendesak tim ekonomi dalam kabinet gotong royong untuk segera menjabarkan kebijakan mikro yang mampu mendukung dunia usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi.
 tim ekonomi, khususnya menko perekonomian, menteri keuangan, dan menperindag, diharapkan secepatnya mengambil kebijakan konkret untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
 demikian diungkapkan ketua umum kamar dagang dan industri (kadin) indonesia aburizal bakrie dan ketua kadin bidang perdagangan soy pardede, menanggapi pidato pengantar nota keuangan dan rapbn 2002 yang dibacakan presiden megawati soekarnoputri di depan sidang paripurna dpr di jakarta, jumat (7/9).
  dalam pernyataannya, presiden mengungkapkan, pemerintah sedang berupaya meletakkan kebijakan baru di sektor investasi guna mendorong pemulihan ekonomi.
hal tersebut diperlukan untuk membangun kembali perekonomian yang nyaris porak poranda.
 megawati juga mengatakan, keberhasilan pemulihan perekonomian nasional akan menjadi langkah awal penciptaan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.
presiden mengakui, perwujudan dari langkah ini akan sangat ditentukan oleh peran swasta, karena begitu terbatasnya kemampuan keuangan negara.
 aburizal mengatakan, ada beberapa pernyataan dalam pidato presiden yang cukup menggembirakan, karena menyebutkan secara jelas keinginan pemerintah untuk memperbaiki masalah hukum dan melakukan restrukturisasi perbankan secepatnya.
demikian pula, presiden mengakui, indonesia memerlukan investasi sehingga segala kebijakan yang dapat mengurangi keinginan berinvestasi akan ditinjau kembali.
  artinya, pemerintah akan memperbaiki kebijakan yang menghambat arus investasi ke dalam negeri.
meskipun demikian, aburizal menilai ada hal yang kurang menggembirakan, yakni penetapan target penjualan aset di badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dan privatisasi bumn yang masih terlalu rendah.
  kebijakan konkret   secara terpisah, soy pardede mengatakan, tim ekonomi kabinet gotong royong perlu segera menjabarkan dalam kebijakan mikro mereka, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan presiden.
 menurut pardede, sejak krisis, peranan apbn tidak lagi dominan untuk menstimulasi kegiatan ekonomi sehingga bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak krisis hingga sekarang lebih banyak karena partisipasi swasta.
 "pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebesar 4,8 persen (tahun 2001) bukan hasil upaya pemerintah, karena anggaran yang besar lebih untuk membayar utang dan biaya rutin, seperti kenaikan gaji pegawai negeri.
kondisi (apbn) itu masih berlanjut sampai sekarang," ujar pardede.
  berkaitan dengan itu, menurut pardede, sudah sewajarnya jika pemerintah membuat kebijakan yang "ramah" terhadap dunia usaha.
misalnya, mempercepat restrukturisasi perbankan agar persoalan utang perusahaan juga bisa segera diselesaikan dan bank bisa kembali menjalankan fungsi intermediasinya kepada dunia usaha.
  demikian pula, berbagai kebijakan mikro yang telah diambil seperti pajak dan kepabeanan juga harus terus diperhatikan, apakah sudah mendukung kegiatan usaha ataukah malah kontraproduktif.
 pemerintah juga perlu mengontrol kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah agar tidak menghambat kelancaran kegiatan usaha dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
khususnya, dalam pengurangan hambatan distribusi dalam perdagangan, terutama ekspor.
  kadin juga mengharapkan dalam tiga bulan ke depan, suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi) sudah diturunkan secara bertahap menjadi 15 persen.
menurut dia, akan sangat mendukung dunia usaha bila tahun depan suku bunga sbi ini sudah dapat diturunkan menjadi 12 persen.
  konsolidasi    secara terpisah, wakil ketua panitia anggaran dpr paskah suzetta mempertanyakan, dari sisi mana rapbn 2002 bisa dinyatakan sebagai apbn yang sehat.
paskah lebih melihat bahwa rapbn 2002 adalah apbn konsolidasi.
sebab, di satu sisi ada upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan, dan di sisi lainnya terdapat langkah untuk mengurangi beban dalam rapbn, yaitu beban pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi.
  "jadi, kalau menurut saya, rapbn 2002 adalah rapbn yang kontraktif," ujarnya.
karena itu, menurut paskah, sulit berharap rapbn 2002 bisa menjadi stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi.
paskah juga memperkirakan, sulit bagi rapbn 2002 untuk menjadi stimulus bagi bergeraknya sektor riil.
sebab, kompensasi yang diberikan pemerintah melalui anggaran pembangunan yang kecil juga akan sangat kecil.
  "untuk pertumbuhan lima persen, sebenarnya diperlukan rp 800 trilyun dari investasi swasta.
itu artinya, kalau pertumbuhan lima persen dengan kurs yang saat ini begitu tinggi, itu berarti kita harus menyedot investasi sekitar rp 1,5 bilyun sampai rp 2 bilyun," ujarnya.