penolakan diberlakukannya darurat militer untuk mengatasi konflik di ambon juga diungkapkan ketua pp muhammadiyah prof dr syafii ma'arif hari jumat di yogyakarta.
menurut ma'arif, yang lebih baik adalah mengefektifkan darurat sipil, dengan memberi batas waktu kepada gubernur maluku selaku penguasa darurat sipil daerah (pdsd) untuk bekerja keras menyelesaikan konflik ambon.