sementara itu,  nasib panitia khusus (pansus) bulog yang diusulkan 50 anggota dpr belum bisa diprediksi hasilnya.
menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) yusril ihza mahendra yang juga ketua umum partai bulan bintang (pbb), jumat, menegaskan, dpr tak perlu membentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan dana nonbudgeter bulog sebesar rp 54,6 milyar.
alasannya, karena jaksa agung sudah melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan untuk mengungkapkan kasus tersebut. "
selain itu, semestinya dpr yang sekarang tidak dapat mengawasi pemerintahan masa lalu," ungkapnya.