umumnya tanggapan dari maluku lebih mempertanyakan kepemimpinan i wayan karya (ketua) dan bambang w soeharto (wakil ketua) di dalam tim itu.
status i wayan karya sebagai staf ahli menko polkam dikhawatirkan akan mengganggu, ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat tni dan polri.
sedangkan penunjukan bambang w soeharto dipertanyakan, karena ia dianggap pernah gagal dalam memimpin komite penyelidik pelanggaran (kpp) ham maluku yang dibentuk komnas ham maupun kedekatannya dengan tokoh-tokoh militer.