barman sangat menyesalkan sikap kpkpn yang melaporkan rachman ke kepolisian.
tindakan kpkpn tersebut dianggap sudah keterlaluan, sebab dalam penjelasan pp no 65/1999 jelas disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang yang sedang memangku jabatan tidak secara otomatis langsung dapat memeriksa, melainkan menunggu perintah presiden, dalam hal penyelenggara negara tersebut diduga atau dapat diduga melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.