panitia ad hoc ii badan pekerja (pah ii bp) mpr yang bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan dan materi-materi persidangan belum bisa menjawab tentang kemungkinan berimpitnya pelaksanaan sidang tahunan (st) dengan sidang istimewa (si) mpr, apabila dpr meminta mpr melaksanakan si mpr.
kemungkinan melaksanakan si mpr sangat terbuka, mengingat indikasi lima fraksi dpr yang menganggap memorandum kedua bisa segera disampaikan tanpa harus menunggu jawaban memorandum pertama presiden.
 "kami di pah ii bp mpr belum mempunyai jawaban, tetapi segala kemungkinan sudah kami bicarakan, termasuk kemungkinan berimpitnya pelaksanaan st dan si mpr.
kami sudah mengantisipasi pula beberapa variasi kalau hal itu terjadi," kata ketua pah ii bp mpr rambe kamarul zaman, jumat (23/3).
 ketentuan penyampaian memorandum dpr terhadap presiden diatur dalam pasal 7 ayat 1 sampai 4 ketetapan no iii/ mpr/1978.
disebutkan, apabila dpr menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, maka dpr menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden.
apabila dalam waktu tiga bulan presiden tidak memperhatikan memorandum dpr tersebut, maka dpr menyampaikan memorandum kedua.
apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua tidak diindahkan presiden, maka dpr dapat meminta mpr mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
 berdasarkan urutan-urutan memorandum tersebut, maka memorandum pertama yang disampaikan 1 februari 2001 akan jatuh pada 1 mei.
apabila pada rapat paripurna 30 april dpr tidak puas atas jawaban memorandum pertama presiden yang disampaikan 28 maret nanti, maka dpr menyampaikan memorandum kedua.
batas akhir memorandum kedua ini akan jatuh pada 1 juni.
akan tetapi, karena pasal 33 ayat 3 peraturan tata tertib mpr menyebutkan bahwa bp mpr harus menyiapkan waktu sekurang-kurangnya dua bulan untuk melaksanakan si mpr, maka si mpr akan jatuh pada 1 agustus.
sedangkan pada bulan agustus 2001 itu mpr harus melaksanakan st mpr.
     alternatif solusi   berimpitnya pelaksanaan si mpr dan st mpr-apabila memorandum pertama dan kedua ditolak dpr-dikatakan rambe sangat mungkin terjadi.
karena pah ii bp mpr belum memiliki jawaban pasti tentang kemungkinan ini, sejumlah alternatif disodorkan.
alternatif pertama, misalnya, mpr melaksanakan si mpr baru kemudian dilakukan st mpr.
akan tetapi, rambe memastikan bahwa kemungkinan ini sulit dilaksanakan. "
kalau dalam si mpr presiden diberhentikan, misalnya, maka sia-sia menggelar st karena mpr tidak bisa lagi menilai kinerja presiden yang sudah diberhentikan itu," katanya.
 alternatif kedua, mendahulukan st mpr baru kemudian dalam st itu mpr meminta pelaksanaan si mpr.
 kompas  mencatat, pada st mpr 2000 lalu pah ii bp mpr berupaya "menyelonongkan" pasal ini dalam rancangan ketetapan (rantap).
akan tetapi, akhirnya upaya menyelonongkan rantap ini gagal dan klausul yang mengatakan bahwa st bisa meminta mpr melaksanakan si mpr tidak jadi dicantumkan dalam peraturan tata tertib mpr.
rambe menyadari terganjalnya klausul itu menyulitkan mpr kalau menghadapi situasi yang "tidak normal", seperti berimpitannya pelaksanaan st dengan si mpr.
sedangkan alternatif ketiga, menyatukan pelaksanaan st dengan si mpr di mana materi st diintegrasikan ke dalam si mpr.
 rambe mengakui, dalam st mpr mendatang, sudah pasti dilakukan perubahan terhadap peraturan tata tertib dpr pada permulaan sidang.
dalam tatib mpr yang sekarang ada, misalnya, bp mpr diberi waktu dua bulan untuk menyiapkan agenda dan materi untuk sidang umum (su), sidang tahunan maupun sidang istimewa.
waktu dua bulan persiapan bp mpr itu bisa berlaku dalam keadaan normal, yakni untuk st dan su mpr.
  namun, dalam melaksanakan si mpr yang dilakukan dalam keadaan tidak normal seperti si mpr untuk memilih presiden/ wapres baru (akibat berhalangan tetap) dan pelaksanaan si karena memorandum dpr, maka dua bulan persiapan bp mpr itu dirasa terlalu lama.
paling tidak, kata rambe, waktu bp mpr untuk mempersiapkan si mpr akibat keadaan tidak normal ini cukup dua minggu atau paling lama sebulan.
      tak masalah   dpr tidak keberatan dengan keinginan presiden abdurrahman wahid yang memajukan agenda jawaban lisan terhadap memorandum pertama dpr pada rapat paripurna dpr pada 28 maret 2001, atau sehari lebih cepat dari yang sudah ditetapkan rapat badan musyawarah (bamus) dpr.
anggota fraksi pdi perjuangan dimyati hartono menjelaskan, dpr bisa membicarakan keinginan presiden ini dan tinggal menggelar sidang bamus.
bamus inilah yang kemudian menetapkan jadwal baru pelaksanaan rapat paripurna dpr sebagaimana dikehendaki presiden.
 soal apakah dpr sudah memiliki parameter untuk menilai jawaban presiden atas memorandum pertama itu, berkali-kali ketua dpr akbar tandjung mengatakan, karena sifatnya politis, maka parameter itu akan diserahkan kepada fraksi masing-masing.
parameter tersebut antara lain bisa dilihat dari performa presiden selama tiga bulan memorandum pertama, misalnya apakah ekonomi menjadi lebih baik atau semakin buruk, rupiah menjadi stabil atau semakin terpuruk, atau situasi keamanan yang semakin tidak terkendali.