"kami sudah membuat perda dengan cara yang betul dan untuk kepentingan orang banyak dan daerah.
untuk membatalkannya, haruslah melalui judicial review oleh mahkamah agung," kata burhanuddin. "
artinya, jika perda yang sudah ada itu mau dibatalkan, hendaknya melalui prosedur hukum yang ada," katanya lagi.