presiden, wakil presiden, dan para menteri dalam kabinet gotong royong, yang berasal dari partai politik (parpol), harus melepaskan posisinya dari kepengurusan parpol.
selain tugas berat yang dihadapi bangsa untuk keluar dari krisis multidimensi -yang menuntut konsentrasi penuh- pelepasan jabatan itu juga untuk menghindarkan terjadi konflik kepentingan saat mereka menjalankan tugas pemerintahan.
 demikian pandangan yang dihimpun  kompas  dari pengamat politik dan pemerintahan dari universitas gadjah mada (ugm) yogyakarta, prof dr afan gaffar ma, pengamat politik dari centre for strategic international studies (csis) kusnanto anggoro, dan praktisi hukum abdul hakim garuda nusantara secara terpisah, minggu (12/8).
 sementara itu, ketua masyarakat transparansi indonesia (mti) sudirman said saat membacakan pernyataan dalam rangka ulang tahun ke-3 mti menambahkan, anggota kabinet yang berasal dari lingkungan bisnis harus menyatakan melepas jabatan dan keterlibatan mereka dalam dunia usaha.
pernyataan mereka harus disampaikan secara tertulis.
hal itu sangat berpengaruh jika mereka mau disebut kredibel dalam menjalankan tugasnya. "
tidak bisa kaya sekaligus berkuasa, harus pilih salah satu," tegas sudirman di jakarta, jumat.
 dalam kabinet gotong royong terdapat pimpinan partai politik dan anggota dpr.
pdi perjuangan menempatkan megawati soekarnoputri, kwik kian gie, laksamana sukardi, dan jacob nuwa wea.
partai persatuan pembangunan (ppp) menempatkan hamzah haz, alimarwan hanan, dan bachtiar chamsyah.
partai golkar menempatkan syamsul muarif dan sri redjeki.
sejumlah partai juga menempatkan wakilnya.
 menurut afan, begitu seseorang diangkat menjadi pejabat negara dan pemerintahan, otomatis yang bersangkutan sudah milik semua golongan. "
jika tetap menjabat sebagai pengurus parpol, dikhawatirkan segala keputusan pejabat bersangkutan tidak obyektif, karena pertimbangannya tidak bebas dari pengaruh partai," kata afan.
  perhatian serius   dengan argumentasi lain, abdul hakim mengatakan, untuk keluar dari kondisi negara yang multikrisis ini diperlukan kerja keras, komitmen, dan perhatian yang serius dari para pejabat negara.
dalam konteks itulah, para pejabat negara yang masih menjabat di partai maupun di parlemen sebaiknya melepaskan jabatan tersebut dan berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pejabat negara agar dapat menjalankan pemerintahan ini secara efektif.
  adapun soal masa depan partai, abdul hakim mengatakan, harus dicari kader pimpinan partai untuk menggantikan mereka agar kelangsungan hidup partai tetap terjaga. "
seperti apa yang dikatakan salah seorang presiden as,  my loyalty to my party end when my loyalty to my country begin .
artinya, anda harus benar-benar secara konsisten meninggalkan komitmen partai, yaitu semua yang bersifat partikular dari partai dan harus bisa menjalankan komitmen sebagai abdi dari publik.
diperlukan tekad yang kuat di sini karena tantangannya begitu besar dan dalam upaya keluar dari krisis ini, kepentingan sempit partai harus ditinggalkan agar tidak terjadi konflik kepentingan," kata abdul hakim.
 lebih lanjut abdul hakim mengatakan, pemerintahan presiden megawati soekarnoputri yang didukung jajaran kabinet gotong royong tidak mempunyai waktu cukup banyak untuk membenahi negara ini.
karena itu, jika mereka masih merangkap sebagai anggota mpr/dpr dan juga pimpinan partai, dikhawatirkan mereka tidak akan punya cukup waktu untuk memikirkan upaya pemulihan negara dari impitan krisis multidimensi ini.
  "harus dibangunkan kesadaran mereka akan pentingnya tugas yang harus mereka selesaikan.
dari sisi kesediaan waktu dan tenaga juga semakin sempit.
 ngapain  rangkap jabatan kalau enggak punya waktu, ini sikap yang tidak bertanggung jawab.
begitu jadi menteri, mereka harus mengatasi begitu banyak masalah yang dihadapi masyarakat.
mereka tidak akan punya waktu untuk mengurus partai, akibatnya partai bisa terbengkalai.
ini tidak boleh terjadi, kelangsungan hidup partai harus tetap dijaga, jangan sampai partai itu hanya ada pada masa pemilu saja," kata abdul hakim.
 oleh karena itu, abdul hakim mengimbau pejabat negara yang masih merangkap jabatan di partai dan di parlemen agar melepaskan jabatan mereka.
belajar dari pemerintahan masa orde baru, pejabat negara sekarang ini harus dapat memisahkan antara domain privat dan domain publik.
sebatas sebagai figur di partai masih bisa dipahami karena kadangkala figur seseorang dibutuhkan sebagai pemersatu dan untuk memperkuat partai.
  tiru soekarno   afan menambahkan, sudah sepantasnya setiap pejabat penyelenggara negara dan pemerintahan meniru sikap soekarno yang rela tidak lagi berkecimpung langsung di partai nasional indonesia (pni) begitu dia diangkat menjadi presiden.
bukanlah sebuah kekonyolan jika presiden megawati soekarnoputri, wapres hamzah haz, serta para menteri yang berasal dari parpol secara  legowo  melepaskan posisinya sebagai ketua umum dan pengurus parpol.
 "sebagai negarawan, soekarno tak berkecimpung lagi secara struktur formal di partai setelah diangkat menjadi presiden.
padahal, dia yang mendirikan pni tahun 1927.
contoh konkret ini sebaiknya ditunjukkan oleh seorang megawati sehingga yang lain pun berbuat demikian.
kalau tokoh dari parpol pemenang pemilu saja mengambil sikap seperti itu, apalagi partai lainnya," ujar afan.
 contoh lainnya, afan menunjukkan kerelaan para personel tni/polri untuk melepaskan jabatan rangkapnya manakala yang bersangkutan diangkat sebagai pejabat eksekutif pemerintahan.
  "alangkah tidak  fair -nya jika orang-orang sipil yang selalu menyoroti dwifungsi tni, tetapi malah tidak bersedia mencopot jabatannya di partai setelah diangkat menjadi pejabat eksekutif," kata afan.
 afan juga memandang perlunya segera diadakan penggantian terhadap anggota dpr/ mpr yang diangkat pada posisi eksekutif.
mekanisme penunjukan anggota baru dpr sebaiknya disesuaikan dengan urutan jumlah peraihan suara pada pemilu.
   imbauan moral dan etis   seruan agar fungsionaris partai yang duduk dalam jabatan eksekutif meninggalkan kedudukannya di partai maupun lembaga legislatif dikemukakan pula oleh kusnanto anggoro.
dalam situasi transisi sekarang ini, meski belum ada aturan main yang jelas, sebaiknya perangkapan jabatan eksekutif dengan jabatan partai dan keanggotaan legislatif dihindarkan.
 menurut kusnanto, harapan agar tokoh-tokoh partai yang berada di eksekutif melepaskan jabatannya sebagai fungsionaris partai lebih merupakan imbauan moral dan etis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
di negara maju, seorang pejabat pemerintahan dimungkinkan tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin partai dan secara umum tidak pernah ada masalah karena etika politik dijunjung tinggi.
 "saat ini kita belum berada dalam situasi normal.
karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya, sebaiknya mereka yang duduk dalam jabatan eksekutif melepaskan jabatannya di partai.
yang jadi soal apakah mereka mau?"
kata kusnanto, minggu.
 keharusan mereka yang terpilih menduduki jabatan eksekutif meninggalkan posisinya sebagai fungsionaris partai, kata kusnanto, diperlukan demi kepentingan partai itu sendiri.
pengurus partai saat ini menghadapi masa yang sangat berat untuk membangun institusi kepartaiannya karena saat ini belum ada partai yang benar-benar melakukan agregasi kepentingan, membangun platform yang kuat, dan massanya masih tidak karuan. "
keadaan ini tidak mungkin diperbaiki bila pengurus partai merangkap jabatan di eksekutif," kata kusnanto.
  berantas korupsi   masyarakat transparansi indonesia (mti) dalam pernyataan yang dibacakan sudirman said menyebutkan, krisis di indonesia adalah krisis kepemimpinan karena selama 32 tahun pemerintahan orde baru, semua kader di kalangan sipil dan militer tidak mendapat kesempatan untuk muncul.
oleh karena itu, pemerintah yang sekarang berkewajiban untuk menyemai benih-benih kepemimpinan dengan cara-cara baru dan menjadi contoh.
  dalam pandangan mti, kemunculan sejumlah calon pemimpin dalam kabinet janganlah dihambat dengan membongkar pasang kabinet.
perbuatan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.
 selanjutnya mti mengharap pemerintah baru segera menetapkan prioritas dan tidak melupakan agenda menuju  good governance . "
kita mengharapkan munculnya sejumlah departemen atau institusi yang terpercaya dalam pemerintahan mega-hamzah agar dapat menjadi contoh," kata sudirman.