soetardjo mengungkapkan, salah satu alasan yang mendorong dewan mengajukan usulan itu adalah kasus pelanggaran ham di timtim maupun tragedi tanjung priok mendapatkan perhatian luas dari publik, baik dari dalam maupun luar negeri.
langkah ini pun sejalan dengan perintah ketetapan (tap) mpr nomor iv/mpr/ 1999 tentang garis-garis besar haluan negara (gbhn), yang menegaskan penyelesaian kasus pelanggaran ham berat tersebut juga dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.