untuk tidak menghambat operasional pt garuda indonesia, khususnya rute penerbangan internasionalnya, menteri keuangan (menkeu) diminta oleh menteri negara badan usaha milik negara (menneg bumn) untuk memberikan jaminan asuransi pesawat  (insurance coverage)  yang dapat berlaku bagi armada bumn tersebut.
  tanpa jaminan asuransi dari pemerintah, maskapai penerbangan ini bisa mengalami kesulitan dalam melakukan operasionalnya, khususnya dalam menjalani penerbangannya ke luar negeri, atau terancam di- grounded .
 ini karena perusahaan asuransi di luar negeri yang selama ini memberikan jaminan asuransi terhadap armada milik pt garuda indonesia hanya berani menjamin asuransi pesawat sebesar 50 juta dollar as saja dari jumlah yang seharusnya dijaminkan sebesar 750 juta sampai dengan 1 milyar dollar as.
  demikian disampaikan oleh sekretaris menteri negara bumn bacelius ruru kepada wartawan di jakarta, jumat (28/9).
permintaan kepada menkeu itu disampaikan atas nama menneg bumn laksamana sukardi, melalui surat yang telah dikirimkan kepada menkeu boediono melalui direktur jenderal lembaga keuangan departemen keuangan darmin nasution.
  selain garuda, armada penerbangan swasta yang melayani jalur domestik, pt mandala airlines, dilaporkan juga telah meminta indonesia national air carriers association (inaca) untuk mengajukan petisi guna mendapatkan subsidi dari pemerintah.
  sementara itu, direktur keuangan pt merpati nusantara budiman rafioedin, dikutip  jakarta post , menyatakan, dengan naiknya premi asuransi, tidak bisa dihindarkan akan terjadinya kenaikan tarif tiket pesawat. "
mungkin tidak dalam waktu segera, oktober, tetapi dalam satu atau dua bulan mendatang," ujarnya, seraya menambahkan besarnya kenaikan kemungkinan sekitar rp 15.000 per tiket.
  sebelumnya, pt garuda indonesia telah mengajukan permohonan melalui surat kepada menneg bumn untuk mendapatkan jaminan asuransi pesawat tersebut.
  menurut ruru, apabila pemerintah tidak memberikan jaminan dimaksud, maka bumn tersebut dapat mengalami kesulitan dalam melakukan operasionalnya, khususnya dalam menjalani penerbangannya ke luar negeri.
 "jika tidak ada jaminan dari pemerintah itu, garuda akan menghadapi kesulitan.
pesawatnya bisa di- grounded  atau tak boleh mendarat, terutama jika melakukan penerbangan ke luar negeri," katanya.
  permintaan jaminan pada pemerintah itu sendiri diajukan, karena tingginya premi asuransi yang harus ditanggung oleh pt garuda indonesia.
padahal, untuk dapat menjalani rute internasional tersebut, pesawat garuda indonesia harus mendapat jaminan sepenuhnya  (full coverage) .
 perusahaan asuransi, menurut ruru, tidak mau menanggung risiko yang lebih besar, jika jaminan asuransi pesawat pt garuda indonesia tidak diberikan oleh pemerintah. "
perusahaan asuransi tidak mau ambil risiko.
sebab, risikonya akan jauh lebih besar dan mereka akan mengalami kerugian lebih besar," ujar ruru.
  jaminan serupa sebelumnya sudah diberikan oleh pemerintah amerika serikat, disusul oleh pemerintah di negara-negara lainnya, seperti australia, korea selatan, selandia baru, dan beberapa negara asia lainnya.
   premi mahal    sebelumnya, direktur niaga pt garuda indonesia bachrul hakim dalam rapat kerja (raker) antara komisi iv dpr dengan menteri perhubungan agum gumelar, kamis lalu, telah meminta agar pemerintah dapat memberikan jaminan asuransi pesawat untuk penerbangan internasional.
  menurut bachrul, jaminan dari pemerintah itu sangat diperlukan, mengingat tingginya premi asuransi yang harus dikeluarkan oleh perusahaannya, setelah terjadinya serangan teroris terhadap menara kembar world trade center (wtc) di new york dan gedung markas besar pentagon, washington dc, as, 11 september lalu.
  bachrul memberi contoh, maskapai penerbangan singapura, singapore airlines, sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah singapura, menyusul peningkatan premi asuransi yang harus dibayarkan dari jumlah sebelumnya.
sementara, nilai pertanggungan asuransi yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi hanyalah sebesar 50 juta dollar as saja.