badan kependudukan nasional (baknas) saat ini tengah menyusun sistem guna menghimpun bank data di bidang kependudukan.
jika penghimpunan bank data ini selesai, maka kelak masing-masing penduduk indonesia bakal memiliki satu nomor baku, baik yang dicantumkan dalam kartu tanda penduduk (ktp), surat izin mengemudi (sim), maupun paspor.
demikian kepala baknas hm rozy munir se msc dalam perbincangan dengan  kompas  di jakarta, rabu (8/8).
 menurut mantan menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara (bumn) itu, kepemilikan nomor baku tersebut akan memudahkan setiap penduduk untuk berbagai macam urusan, sehingga menjadi lebih tertib dan efisien.
  "kepemilikan ktp (kartu tanda penduduk) dobel atau memperoleh sim dengan cara membeli, juga bisa dihindari," tutur rozy munir yang dilantik menjadi kepala baknas 2 juli 2001.
 malaysia dan korea selatan, katanya, sudah melakukan hal itu sejak lama.
nomor baku bagi penduduk indonesia kemungkinan besar disebut nomor induk kependudukan (nik) atau bisa pula nomor identitas diri (nid).
mengenai penyebutan ini, kelak akan diputuskan tersendiri setelah penyusunan sistem selesai.
    pemegang gelar master di bidang kependudukan dan keluarga berencana dari university of hawaii tahun 1977 tersebut lebih lanjut mengatakan, selain "melekat" di ktp, sim, atau paspor, nik atau nid bisa diarahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, semisal pajak. "
siapa tahu nanti nomor pokok wajib pajak (npwp) bisa memakai nik atau nid," tuturnya.
dengan demikian, manipulasi pajak mestinya juga bisa dihindari.