komisi pemilihan umum (ec) thailand, minggu (7/1), menyatakan, menunda untuk jangka waktu tak terbatas pengumuman hasil resmi pemilihan umum hari sabtu lalu karena adanya sejumlah kesalahan teknis, kejadian tak diinginkan, serta keluhan atas proses penghitungan.
 sebuah upaya hasil penghitungan tak resmi, yang dikeluarkan kementerian dalam negeri thailand mengungkapkan, thaksin shinawatra (51) dan partainya, thai rak thai (thai cinta thai), memperoleh kemenangan mayoritas sederhana untuk pemilihan 500 kursi di parlemen (house of representatives).
 menurut ketua kantor pemilihan kementerian komson eakachai, dalam sebuah penghitungan yang mencerminkan penghitungan resmi komisi pemilu (ec), thai rak thai memenangkan 257 kursi, melawan 127 yang diperoleh partai demokrat pimpinan pm chuan leekpai.
 hasil kasar ini termasuk pula angka-angka dari empat daerah pemilihan (konstituen), yang dikatakan ada dugaan terjadinya korupsi, sehingga memaksa dilakukannya pemilu ulang akhir bulan ini.
 angka yang diungkapkan kementerian dalam negeri thailand itu hampir cocok dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh aliansi organisasi media, yang menyebutkan thai rak thai meraih 256 kursi, sementara demokrat 124.
  tahan diri   thaksin sendiri, yang sebulan lalu diguncang tuduhan komisi antikorupsi nasional thailand bahwa dirinya melakukan penggelapan (tak melaporkan) sebagian kekayaannya semasa menjadi deputi pm tahun 1997 namun ia membantahnya, hari minggu itu menahan diri mengumumkan dirinya sebagai pemenang pemilu.
 thaksin mengatakan, ia akan menunggu sampai hasil resmi diumumkan.
namun, kemungkinan hasil itu baru akan diungkapkan beberapa hari saja sebelum ia bisa berpidato mengucapkan kemenangannya.
 "kami belum bisa mengumumkan penghitungan resmi apa pun, dan kami juga tidak bisa mengatakan kapan pengumuman resmi itu akan disampaikan karena ada banyak keluhan serta keberatan di banyak daerah pemilihan," kata salah seorang anggota komisi, yuwarut gamolvej.
 terlepas dari adanya tuduhan kecurangan, terbukti tak mudah mematuhi peraturan baru pemilihan umum, seperti digariskan konstitusi antikorupsi tahun 1997, yang baru pertama kalinya ini diterapkan.
 beberapa contoh kejadian yang tak diinginkan, misalnya, kata gamolvej, kertas suara dari wilayah hujan di thailand selatan tiba (di bangkok) dalam keadaan basah.
lainnya lagi terlambat datang.
ada bahkan sejumlah pejabat yang lupa membubuhkan stiker resmi pada lembar kertas suara.
  beli suara   kecurangan serius, seperti pembelian suara, membuat penghitungan suara di enam konstituen terpaksa dihentikan.
untuk keenam konstituen ini, ditetapkan untuk dilakukan pemilu ulang akhir bulan.
 juru bicara thai rak thai suranand mengatakan, mereka menyambut dengan senang hati penantian pengumuman resmi dari komisi pemilu thailand.
 "kami agak prihatin.
namun, kami bisa memahami, itulah hukum," kata suranand. "
kami prihatin terhadap (kurangnya) transparansi dan keadilan."
 meski pengumuman resmi hasil pemilu ditunda, "partai pemenang" pemilu, thai rak thai, tetap kerja keras sepanjang minggu kemarin, untuk mendaftar siapa bakal calon mitra koalisi mereka, untuk bisa mencapai sebuah mayoritas di parlemen.
 menurut deputi thaksin, sudarat keyuraphan, partainya "berharap meraih sampai 300 kursi untuk kemudian membentuk sebuah pemerintahan koalisi."
 ditanya apakah oposisi partai aspirasi baru serta partai chart thai -yang sebelum ini menjadi anggota enam koalisi pemerintahan pm chuan leekpai- akan diikutsertakan dalam koalisi mendatang, keyuraphan menjawab, "kurang lebih begitu."
 mitra koalisi akan dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan thai rak thai sebagai pemenang pemilu, kata deputi partai thai rak thai ini pula.
 thaksin, yang dijumpai tersenyum minggu itu -menurut  afp- tidak terlalu risau dengan adanya tuduhan bulan lalu oleh komisi antikorupsi nasional yang mengatakan, thaksin sengaja menggelapkan sebagian kekayaannya pada masa jadi deputi pm tahun 1997.
 "saya baik-baik saja.
menurut saya, pengadilan konstitusional akan memberikan perlakuan yang adil terhadap diri saya," ungkap thaksin, yang tetap mengaku tak melakukan seperti yang dituduhkan komisi antikorupsi.
 pengumuman komisi antikorupsi akhir desember lalu, yang sempat menggoyahkan posisi thaksin, bisa menjadi ancaman seandainya setelah pemilu ini dikuatkan putusan pengadilan konstitusional.
apabila terbukti, maka menurut konstitusi antikorupsi thailand 1997, thaksin akan dilarang menduduki jabatan publik selama lima tahun.
dengan demikian, ia harus mundur dari jabatan pm.