prof dr a muis, pakar komunikasi universitas hasanuddin (unhas) makassar, mengatakan, rancangan undang-undang (ruu) penyiaran hasil panitia kerja (panja) dewan perwakilan rakyat (dpr) berpotensi menimbulkan otoritarianisme baru, melalui pemberian wewenang yang tidak proporsional kepada komisi penyiaran indonesia (kpi).