upaya mempercepat sidang istimewa (si) mpr, yang senin dilontarkan secara menggebu oleh ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) amien rais, ternyata menghadapi kendala konstitusional.
berbagai kalangan, selasa (13/3), mengatakan bahwa si mpr hanya bisa dilakukan atas inisiatif presiden atau sidang pleno dpr dan bukan oleh pimpinan mpr.
 namun, di hari yang sama, kaukus 2000 yang dimotori kwik kian gie melakukan rapat dan hasilnya menghendaki agar sidang istimewa mpr digelar secepat-cepatnya.
sementara itu, wakil presiden megawati soekarnoputri yang juga ketua umum dpp pdi perjuangan (pdi-p) dalam rapat bersama seluruh jajaran dpp pdi-p di jakarta menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menjunjung tinggi konstitusi dan tidak menginginkan adanya kekerasan.
secara terpisah, fraksi tni/ polri dpr juga menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum menentukan sikap soal percepatan si mpr.
 di luar gedung mpr/dpr, aksi-aksi ekstraparlementer tetap berlangsung meskipun tidak melibatkan jumlah massa yang besar.
aksi demonstrasi tidak lagi terpusat di seputar istana merdeka maupun gedung mpr/ dpr, tetapi mulai meluas ke kantor dpd partai golkar di kawasan cikini, jakarta pusat.
terjadi sejumlah benturan dalam aksi ini yang melibatkan tiga pihak, yaitu massa demonstran, aparat keamanan, dan massa pendukung partai golkar.
   bukan oleh mpr   presiden abdurrahman wahid menegaskan, sidang istimewa mpr hanya bisa dilakukan atas inisiatif presiden atau sidang pleno dpr dan bukan oleh pimpinan mpr.
dalam kaitan itu, kepala negara mengharapkan agar para politisi menghormati konstitusi dan menjalankannya secara jujur.
  penegasan presiden tersebut disampaikan juru bicara kepresidenan wimar witoelar menjawab pertanyaan pers setelah bertemu presiden di istana merdeka jakarta, selasa.
wimar ditanya soal si berkaitan dengan hasil pertemuan informal pimpinan mpr untuk mempercepat si mpr.
  dikatakan wimar, berdasarkan prosedur, si mpr harus diputuskan sidang pleno dpr dan tidak bisa diputuskan oleh pimpinan mpr.
tanggapan presiden abdurrahman wahid itu diperlukan agar masyarakat tidak salah. "
boleh dilihat dalam konstitusi," katanya.
  ditanya tanggapan presiden atas memorandum dpr, wimar mengatakan, sampai sekarang belum ada perubahan kecuali kalau hari-hari terakhir ini ada tugas baru dari presiden yang menyita waktu.
   tetap konstitusional   dalam pertemuannya dengan seluruh jajaran dpp pdi-p dan fraksi pdi perjuangan (f-pdip) di mpr/dpr serta para sesepuh pdi-p, wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri menegaskan tetap memilih jalan konstitusi, mematuhi sistem ketatanegaraan, menjauhi setiap tindak kekerasan, serta menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa ini di atas semua kepentingan.
 sikap megawati ini disampaikan bendahara pdi perjuangan noviantika nasution usai pertemuan dari pukul 10.00 sampai pukul 15.25 di kantor dpp  pdi-p di pecenongan, jakarta, selasa. "
kami dari pdi perjuangan, baik yang di fraksi maupun di pimpinan partai, tetap solid dan sepakat untuk mematuhi tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu lewat memorandum pertama dan menunggu jawaban pemerintah."
 mengutip ucapan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri, noviantika mengatakan, menanggapi situasi terakhir ini, termasuk suara-suara yang menginginkan percepatan sidang istimewa mpr, wapres tetap bersikap memegang prinsip-prinsip konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang ada, serta tidak menginginkan kekerasan.
  senada dengan itu, ketua  pdi-p roy bb janis mengatakan, menanggapi situasi sekarang di mana ada yang menginginkan sidang istimewa mpr, pdi-p tetap memilih adanya tahapan-tahapan yang harus ditempuh lewat ketetapan-ketetapan keketatanegaraan yang berlaku.
  "saat ini bola masih berada di tangan presiden abdurrahman wahid.
memorandum dari dpr tersebut seharusnya menunggu selama tiga bulan, tapi presiden justru mempercepat jawaban atas memorandum dpr tersebut.
kalau ada yang ingin mempercepat si mpr di luar tahapan-tahapan, itu mungkin baru wacana," ujar ketua pdi-p dan anggota f-pdip di dpr tersebut.
 para anggota dpp pdi perjuangan yang hadir dalam pertemuan di pecenongan, kemarin, itu antara lain adalah sabam sirait, abdul madjid, dan isnaeni.
  sekjen dpp pdi-p sutjipto menegaskan, wakil presiden tidak pernah punya niatan atau semangat untuk naik menjadi presiden menggantikan abdurrahman wahid. "
tidak ada niatan mbak mega untuk segera menggantikan gus dur (abdurrahman wahid -red ).
bahwasanya gus dur berhalangan tetap atau karena proses konstitusi, kesehatan, sebagai wapres, megawati akan siap melaksanakan tugas untuk jika nantinya menduduki jabatan presiden.
tetapi, semangat menjatuhkan gus dur, tidak ke sana," katanya.
 tentang pembagian kekuasaan, sutjipto mengungkapkan, sampai saat ini belum dibicarakan.
  ditanya apakah keputusan presiden (keppres) nomor 121 tahun 2000 kurang efektif diterapkan, sutjipto mengatakan, "memang dirasakan seperti itu."
 sementara itu, suasana di kantor pengurus besar (pb) nahdlatul ulama (nu) di jalan agus salim, jakarta pusat, selasa, masih tenang-tenang saja meski goyangan terhadap presiden abdurrahman wahid makin kuat.
suasana santai masih menonjol meski massa pendukung abdurrahman wahid tidak sabar menunggu komando dari pimpinan organisasi massa islam terbesar di tanah air itu.
 ketua umum pbnu hasyim muzadi menerima tamu seperti biasa.
hasyim sempat berbincang-bincang dengan  kompas,  namun belum bersedia dikutip karena masih menunggu rapat pbnu beberapa hari mendatang.
 achmad bagdja, salah seorang ketua pbnu, sembari berseloroh menyatakan, "survei membuktikan, orang berniat yang menurunkan lebih pusing dari pada orang yang akan diturunkan."
   saling "lempar bola"   tidak seperti sehari sebelumnya yang terkesan menggebu-gebu meminta si mpr digelar, selasa, baik ketua mpr amien rais maupun ketua dpr akbar tandjung saling "lempar bola" tentang siapa yang harus lebih dahulu memprakarsai si mpr.
amien menganggap "bola" untuk melaksanakan si mpr ada pada dpr.
sebaliknya tandjung beranggapan, "bola" menggelar si mpr ada di tangan mpr.
 "mpr tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengundang si mpr kecuali setelah dpr yang jumlahnya 5/7 anggota mpr memanggil si mpr.
mungkin bagi orang lain keadaan ini mengherankan, tetapi, apa boleh buat, kita mewarisi ketetapan (tap) mpr masa lalu.
tetapi, kita harus memegang itu semua demi konstitusi.
kita tidak bisa menghindar dari kenyataan ini, ternyata tidak ada pintu konstitusinya," kata amien usai bertemu dengan pimpinan mpr.
 ketika pernyataan ini ditanyakan kepada tandjung, ketua dpr itu balik mengatakan bahwa pemegang inisiatif si mpr justru mpr.
menurut tandjung, prakarsa mpr itu dimungkinkan dengan merujuk si mpr tahun 1998, di mana saat itu ada kesepakatan antara presiden dan mpr untuk menggelar si mpr. "
ada yang mempelajari si mpr dengan aturan yang ada di peraturan tata tertib mpr (pasal 50 tap no ii/mpr/2000,- red ).
beberapa pakar mengatakan bahwa mempercepat si mpr dengan tata tertib mpr itu bisa," katanya.
  tandjung menjelaskan, "bola" untuk melaksanakan si mpr sebenarnya ada pada keduanya, baik mpr maupun dpr. "
tetapi, kan, pak amien sudah keliling istana, itu sudah tanggung," ujarnya.
apabila si mpr diserahkan kepada dpr, kata tandjung lagi, tidak ada jalan lain selain harus melalui memorandum (tap no iii/mpr/ 1978,- red ).
kalau mau dpr sebagai pengambil inisiatif, ya laksanakanlah memorandum itu," katanya.
 sebelumnya, ketua umum dpp partai bulan bintang (pbb) yusril ihza mahendra, selasa pagi, menemui akbar tandjung.
menurut yusril, pertemuan dengan ketua dpr itu untuk konsultasi tentang masalah-masalah yang berkembang akhir-akhir ini, termasuk desakan berbagai kalangan untuk menggelar si mpr.
 "pada dasarnya pbb setuju si mpr dan kami ingin tanya pendapat pak akbar tandjung mengenai hal itu.
pak akbar mengatakan, memang pada dasarnya ada hal yang urgen dihadapi bangsa dan negara ini yang mendorong mpr untuk mengambil inisiatif atau prakarsa untuk melaksanakan si mpr dengan menggunakan ketentuan pasal 50 peraturan tata tertib mpr," kata yusril.
 menurut yusril, pendirian akbar tandjung itu dalam si mpr tidak spesifik meminta pertanggungjawaban presiden, tetapi untuk menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, termasuk permasalahan yang menyangkut hubungan presiden dengan dpr.
yusril menunjuk terkatung-katungnya putusan presiden mengenai ketua mahkamah agung (ma).
mpr juga berwenang menyelesaikan persoalan seperti ini dalam si mpr.