nilai komersial dari jaminan aset yang dikelola badan penyehatan perbankan nasional (bppn) atas dana bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) sebesar rp 144,5 trilyun, yang pernah dikucurkan bank indonesia kepada 48 bank per 29 januari 1999, ternyata hanya sebesar 8,54 persen atau senilai rp 12,35 trilyun.
 demikian hasil audit investigasi badan pemeriksa keuangan (bpk) yang diserahkan oleh ketua bpk satrio b joedono kepada ketua dpr akbar tandjung dan jaksa agung marzuki darusman, rabu (23/5).
diungkapkan oleh joedono, sebagian besar aset jaminan itu berupa jaminan yang tidak mempunyai nilai komersial.
  di antaranya, surat sanggup atau promes dari bank penerima blbi senilai rp 46,80 trilyun (36,16 persen), promes nasabah bank penerima blbi sebesar rp 50,11 trilyun (38,72 persen), serta jaminan pribadi  (personal guarantee)  dan jaminan perusahaan  (corporate guarantee)  senilai rp 9,27 trilyun (7,16 persen).
sisanya berupa tanah atau bangunan dan surat-surat berharga lainnya yang diperkirakan mempunyai nilai komersial.
 "dengan demikian, bpk sudah mengaudit siklus dari penyaluran blbi, penggunaan blbi, dan pengembalian blbi dari jaminan yang diserahkan bank kepada bi.
jadi, sudah diketahui, berapa yang diberikan dan bagaimana pemakaiannya serta bagaimana pengembaliannya," kata joedono.
 mengenai hasil penjualan atau pencairan aset-aset jaminan blbi yang bernilai komersial oleh bppn, per 31 desember 2000 tercatat hanya rp 1,67 trilyun atau 1,16 persen dari aset blbi yang telah di- cessie -kan atau dialihkan hak penagihannya dari bi ke bppn sebesar rp 144,5 trilyun tersebut.
  selain itu, temuan bpk juga mengungkapkan bahwa bppn belum menerima sebagian dokumen pengikatan dan hak jaminan blbi dari 10 bank beku operasi (bbo) dan bank beku kegiatan usaha (bbku) dari bi senilai rp 26,62 trilyun.
bppn juga belum menerima dokumen pengikatan dan hak jaminan blbi dari 15 bank dalam likuidasi (bdl) senilai rp 11,89 trilyun.
  temuan bpk lainnya, bppn dinilai belum sepenuhnya mengusahakan untuk menguasai hak jaminan blbi, antara lain terlihat dari belum dilakukannya verifikasi secara menyeluruh terhadap aspek legal dari setiap jenis jaminan blbi.
akibatnya, tidak diketahui berbagai kelemahan legal (bawaan) yang melekat pada setiap dokumen jaminan blbi yang diterima bi.
  lebih jauh joedono mengatakan, saldo blbi per 29 januari 1999 sebesar rp 144,5 trilyun. "
pada februari 1999, bppn menandatangani serangkaian perjanjian  cessie  (hak tagih) dengan bppn, yang mengalihkan hak tagih sebesar rp 144,5 trilyun kepada bppn.
bukti-bukti jaminan yang diserahkan kepada bi secara berangsur-angsur diserahkan, tidak seketika, sampai pada oktober 2000 seluruhnya diserahkan ke bppn," katanya.
  disebutkan, pada saat itu bppn melakukan verifikasi sementara atas jaminan blbi yang diserahkan bi kepada bppn.
  "menurut bppn, nilai jaminannya sebesar rp 129,42 trilyun.
nah, nilai yang ditetapkan bppn itu yang kemudian diaudit bpk," katanya.
  hambatan   menyangkut sisa yang dapat dikembalikan dari jaminan blbi, joedono mengakui, bpk menemukan hambatan. "
di sini audit bpk menemukan hambatan.
hambatannya adalah mengingat bppn telah mencampuradukkan pengembalian jaminan blbi dengan masalah restrukturisasi aset," ujarnya.
  "dengan kata lain, masalah pengembalian blbi yang telah diserahkan berubah menjadi masalah restrukturisasi, yang artinya secara menyeluruh semua utang kepada semua pihak oleh bank penerima, termasuk di antaranya dengan cara rekapitalisasi perbankan," tambahnya lagi.
 dari 48 bank penerima, ada lima bank yang diambil alih ( bank take over /bto), yaitu bank central asia (bca), bank danamon, bank tiara asia, bank pdfci, dan bank dagang negara (bdn).
  "pengembalian utang blbi kelima bank ini diupayakan tidak dengan cara menjual jaminan yang diserahkan bi, tetapi dengan cara mengonversi utang blbi menjadi saham, dan kemudian saham tersebut menjadi milik pemerintah.
jadi, utang yang berasal dari blbi tidak dikembalikan dengan cara menjual jaminan yang diserahkan, terutama dari konversi utang blbi menjadi saham.
jumlahnya ini sebesar rp 57 trilyun," ujarnya.
 ditanya berapa yang akan kembali dari utang blbi sebesar rp 144,5 trilyun, joedono mengatakan, itu baru akan diketahui setelah saham yang dimiliki pemerintah tersebut dijual kepada umum.
  "cara lain yang ditempuh bppn, tutur joedono adalah dengan menandatangani bermacam-macam perjanjian dengan masing-masing bank yang dikelompokkan dalam program kewajiban pemegang saham (pkps) dengan berbagai pola master of settlement acquisition agreement (msaa/perjanjian pengembalian blbi dengan jaminan aset) dan master of refinancing agreement (mra/perjanjian pengembalian blbi hingga jaminan pribadi), yang rata-rata diberikan waktu empat tahun untuk diselesaikan.
  "jadi, berapa yang akan kembali dari utang blbi dari masing-masing perjanjian itu juga belum bisa diketahui," tambahnya.