menurut ali, sesuai dengan bunyi pasal 24c perubahan ketiga uud 1945, maka dalam uu mahkamah konstitusi tersebut paling tidak diatur siapa saja yang bisa menjadi hakim konstitusi, siapa yang mengusulkannya, serta bagaimana hubungannya dengan mahkamah agung. "
belum lagi persoalan apakah mahkamah konstitusi juga berwenang mengadili sengketa pemerintah daerah dengan dprd.
itu semua diatur dalam uu mahkamah konstitusi," kata ali.