logan siagian mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada wacana di tubuh polri mengenai kemungkinan polisi mempunyai hak politik tersebut walaupun dalam sejarah polri dan negara ini, polisi pernah mempunyai hak politik tersebut bahkan partai politik, yakni partai persatuan polisi republik indonesia yang ikut pemilu pada tahun 1955. '"
yang berkembang di tubuh polri adalah kesiapan polisi untuk tidak memiliki wakil di dpr dan juga nantinya mpr.
saat ini pun sosialisasi mengenai hal tersebut masih terus berlangsung,'" kata siagian.