masih menurut kwik, dalam sidang kabinet terbatas lalu, menko kesejahteraan rakyat (kesra) jusuf kalla menolak adanya keppres untuk memberikan r&d kepada para debitor dan obligor.
menurut kalla, ketetapan (tap) mpr nomor x/mpr/2000 sebenarnya mengingatkan agar pemerintah menghukum yang salah.