kalau pasal krusial itu yang didulukan pembahasannya, aritonang mengakui, memang kecil kemungkinan terjadi perubahan uud 1945.
namun, kemungkinan mpr akan mendahulukan pembahasan pasal-pasal dalam perubahan ketiga uud 1945 yang sudah tak ada masalah, seperti pasal mengenai pemilihan umum, pemerintah daerah, badan pemeriksa keuangan (bpk), dan hal keuangan. "
pasal-pasal itu kan dapat diputuskan dulu.
artinya, perubahan ketiga uud 1945 tetap dapat disahkan," ungkapnya.