senada dengan slamet, anggota mpr dari f-ppp, lukman hakim syaifuddin, menambahkan, majelis harus mengambil keputusan menyangkut amandemen uud. "
sampai lobi tadi, hanya ppp, pkb, pdu, dan pbb yang setuju pengambilan keputusan amandemen lewat voting," katanya.