revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 belum juga disampaikan kepada dpr, padahal indonesia kini sedang berpacu dengan waktu.
rampungnya revisi apbn 2001 adalah salah satu persyaratan bagi dana moneter internasional (imf) untuk datang kembali, untuk memulai membahas hal yang terkait dengan  letter of intent  (kesepakatan tentang langkah reformasi ekonomi/loi).
 loi adalah dasar bagi pengucuran bantuan imf sebesar 400 juta dollar as yang tertunda sejak desember 2000.
penundaan itu sendiri sudah menjadi masalah.
namun, lepas dari itu, ada beberapa yang perlu diingatkan tentang defisit yang akan tertuang pada revisi itu.
 tahun 2001 ditandai dengan beban besar.
bunga obligasi untuk rekapitalisasi perbankan serta lainnya bisa melebihi rp 80 trilyun.
jumlah transfer dana ke daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah juga berjumlah hampir serupa.
 namun, beban masih ada jika kurs rupiah merosot lagi.
subsidi bahan bakar minyak (bbm) dan listrik, yang juga mencapai kisaran rp 80 trilyun.
bbm dan listrik mengandung komponen impor yang besar sehingga harganya harus mengikuti kurs.
 anggaran pemerintah sensitif terhadap kurs rupiah dan suku bunga.
suku bunga kini minimal harus 15 persen per tahun.
kalau dibuat lebih rendah, modal bisa lari ke luar.
 asumsi kurs dan suku bunga pada apbn 2001 jauh dari kenyataan.
bersama faktor lainnya, defisit akibat kenaikan suku bunga dan melemahnya kurs telah membuat defisit naik dari rp 52,6 trilyun menjadi sekitar rp 90 trilyun.
entah bagaimana cara pemerintah menutupi defisi itu.
 imf sudah menekankan tidak akan ada sumber pembiayaan baru dari luar negeri.
bahkan, ada kemungkinan pengurangan bantuan luar negeri dari donor.
 pemerintah sudah menyusun lima jurus menutupi defisit itu.
entah itu bisa dicapai atau tidak.
memang, jika semua subsidi bbm dan listrik secara hipotesis bisa dihapuskan, maka ada penghematan dana besar.
namun demikian, tampaknya beban itu harus ditanggung oleh seluruh lapisan bangsa.
 di zaman orde lama, pemerintah bisa membiayai defisit dengan mencetak uang, sekarang tidak karena ada undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia (bi), yang melarang pembiayaan defisit dengan dana dari bi.
 maka, harapan adalah pada lima langkah yang telah diumumkan di berbagai media massa.
 di atas kertas, hal itu bisa dijalankan.
dalam kenyataan, dengan lingkungan atau iklim politik yang tidak mendukung, tampaknya itu menjadi misi yang tidak mungkin.
 pihak yang berpikiran jernih setuju dengan pengurangan subsidi bbm.
namun, pemerintah tidak berani melakukan kenaikan 20 persen saja pada  1 april 2001.
  lalu, jika untuk itu saja tidak berani, bagaimana pemerintah bisa berani melakukannya pada 1 oktober 2001, dengan menaikkan harga bbm rata-rata yang lebih besar demi pengumpulan dana rp 5 trilyun.
 pengucuran dana ke daerah, yang digantikan dalam bentuk obligasi, apakah bisa diterima daerah.
 pengumpulan pajak penghasilan, katanya, bisa dinaikkan rp 10 trilyun dalam sembilan bulan yang akan datang.
bisakah itu?
sepertinya itu bagai mimpi di siang bolong.
 kesimpulannya, lima langkah adalah  mission impossible .
  dua pekan lalu, deputi direktur imf urusan asia pasifik anoop singh pulang ke washington dc.
dia meninggalkan pesan pada bangsa agar mencamkan realita soal anggaran defisit pemerintah dan bersedia menanggung bebannya dengan konsensus sosial.
 bagaimana menerjemahkan semua itu?
 tidak bisa dihindari untuk meniupkan harapan akan adanya pemerintahan baru.
 andaikata pemerintahan baru itu memilih tim ekonomi yang bisa memupuk kepercayaan para kreditor dan pasar, persoalan pun relatif tetap sama.
sejumlah pil pahit harus tetap ditelan seluruh bangsa.
 namun, bedanya, dengan sebuah tim yang bisa meniupkan kepercayaan di pasar, pengorbanan dari masyarakat luas bisa lebih mudah dimintakan.
pemerintah sekarang sangat mungkin tidak bisa melakukan itu.
 beban utang pemerintah bisa menjadi lebih ringan kalau kurs rupiah menjadi stabil, dan bahkan bisa menguat kembali.
untuk mendapatkan itu adalah dengan adanya pemerintahan yang berhasil meniupkan optimisme baru.
hal itu diharapkan bisa membangkitkan perekonomian.
 kebangkitan ekonomi juga akan membuat harga aset-aset-termasuk di badan penyehatan perbankan nasional (bppn)-serta aset badan usaha milik negara (bumn), akan naik.
 pemerintah memang punya utang besar.
namun, jangan lupa, pemerintah juga mempunyai banyak aset dan potensi untuk membawa negara ini keluar dari krisis.