menurut panglima tni, pasal-pasal tersebut tidak perlu dicabut karena hak memilih dan dipilih adalah hak dasar setiap warga negara tanpa mempersoalkan profesinya. "
menghapus hak memilih dan dipilih atas dasar profesi merupakan suatu bentuk pemasungan terhadap hak dasar warga negara, yang seharusnya tidak terjadi pada negara demokrasi.
akan tetapi, kalau memang ada di antara anggota tni yang ingin dipilih menjadi anggota dpd, dia harus melepaskan diri sebagai anggota tni.
sebab, dia duduk sebagai individu, bukan mewakili institusi tni," ungkapnya.