proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik, yang bahkan sudah merupakan rencana atau program pemprov dki jakarta baru sebatas retorika yang membosankan dari para pejabat dki.
perbaikan pelayananan angkutan umum, misalnya, tak kunjung serius dilakukan.
tidak perlu lagi membicarakan kapan pemprov akan merealisasikan pembangunan angkutan massal, mass rapid transit (mrt) atau kereta layang ( light rail transportation ).
bahkan, untuk membuat jalur khusus bus (busway) sepanjang 12,9 km dari blok m jakarta selatan ke kawasan kota (jakarta pusat/barat) saja berulangkali dibatalkan.
realisasi dana sebesar rp 54 milyar untuk kepentingan itu malah dibelokan untuk biaya penyediaan mobil derek dan biaya pengujian bermotor.