deputi i direktur pelaksana dana moneter internasional (imf) stanley fischer berharap, di tengah krisis politik yang sedang berlangsung, para elite politik di indonesia bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan tetap memfokuskan diri pada isu-isu ekonomi dan upaya membawa perekonomian indonesia kembali pada jalur yang benar ( back on track ).
  ini penting agar pinjaman imf bisa terus mengalir.
meskipun imf kemungkinan besar tidak akan segera mencairkan pinjaman dalam waktu dekat, fischer berpendapat, tidak seharusnya instabilitas politik dipakai sebagai alasan untuk terus menunda pencairan pinjaman.
pernyataan fischer ini disampaikan di sela pertemuan musim semi ( spring ) imf-bank dunia di washington, sabtu (28/4) lalu.
 secara terpisah, duta besar jepang untuk indonesia yukio takeuchi dalam percakapan dengan  kompas  di jakarta, senin, mengungkapkan, pada prinsipnya pemerintah jepang bertekad akan terus membantu indonesia dalam upaya proses pemulihan ekonomi.
akan tetapi, indonesia sendiri juga harus melaksanakan berbagai upaya sebagai syarat untuk keluar dari krisis.
 "tentu saja pemerintah jepang akan terus mendukung indonesia.
bahkan, jepang juga tetap mengimbau negara lain untuk membantu indonesia.
dan indonesia sendiri harus terus transparan dan melaksanakan agenda reformasi.
akan tetapi, indonesia juga perlu menunjukkan kepada dunia bahwa memang serius melaksanakan reformasi," katanya.
 dikatakan pula, sejak krisis ekonomi melanda kawasan asia, investor meninggalkan indonesia. "
syarat kembalinya investor jepang adalah stabilitas politik.
kalaupun ada riak-riak, itu suatu yang wajar dalam proses demokrasi," ujarnya.
  ketika disampaikan bahwa ada kritik yang dialamatkan kepada jepang yang dinilai terlalu lemah dalam mengambil sikap terhadap indonesia karena banyaknya proyek jepang di indonesia, ia tidak setuju dengan pendapat itu. "
kami tidak lemah.
cara kami lain, memilih pendekatan," ujarnya.
 diungkapkan, jepang tidak ingin melontarkan kritikannya kepada indonesia secara terbuka melalui media massa. "
kalau ada masalah, kami datang langsung, bertatap muka, dan menyampaikan kritikan kami itu.
pers tidak tahu," katanya.
  pernyataan senada sebelumnya dilontarkan oleh menteri keuangan as yang vokal, paul o'neill, rabu pekan lalu.
neill mengatakan, pemerintahan presiden george w bush merencanakan meminta imf agar mendesak negara-negara yang mengalami krisis membenahi dulu perekonomiannya sebelum memperoleh pencairan pinjaman.
  ditegaskan, bukti-bukti sudah dilakukannya reformasi kebijakan ini harus diletakkan sebagai salah satu prasyarat bagi paket penyelamatan imf.
selama ini, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni imf mengulurkan pinjaman darurat berdasarkan janji bahwa negara-negara yang dibantu akan melakukan pembenahan terhadap persoalan-persoalan ekonominya.
  seruan o'neill ini disampaikan karena adanya keluhan dari sejumlah pengamat di amerika dan lainnya yang mengatakan, rusia dan sejumlah negara asia yang menerima dana imf ternyata tidak melaksanakan janji reformasi yang sudah dibuatnya.
   solusi   ditanya apakah imf akan mensyaratkan pulihnya kestabilan politik sebagai prasyarat pencairan pinjaman imf, fischer menjawab, tak seharusnya instabilitas politik dijadikan alasan untuk menunda pencairan pinjaman.
  "kami berpendapat, apa pun perbedaan dalam politik (yang muncul) di indonesia, tidak seharusnya ada perbedaan pendapat dari semua pihak mengenai apa yang terjadi pada rakyat, (juga) mengenai bagaimana membuat perekonomian  back on track .
jadi, saya tidak menutup kemungkinan kita bisa menemukan solusi atas isu-isu ekonomi," ujarnya.
 dalam pernyataan sehari sebelumnya, direktur pelaksana imf horst koehler mengingatkan dukungan internasional tidak akan bisa berjalan jika tidak ada instabilitas politik pada tingkat minimum tertentu dan tanpa adanya penegakan hukum.
sebab, tanpa itu, pinjaman tidak akan bisa efisien dan dana yang diberikan akan hilang begitu saja.
menurut kohler, menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi ini.
 menanggapi permintaan imf agar indonesia segera menyelesaikan permasalahan ekonominya, pengamat ekonomi dari universitas gadjah mada (ugm) revrisond baswir mengatakan, langkah pertama yang harus diambil adalah perbaikan apbn 2001.
namun demikian, diperlukan pembagian beban yang merata antara pemerintah, rakyat, dan donor agar apbn dapat lebih realistis.
 "saya melihat, perbaikan itu bisa dimulai dari revisi apbn.
sejauh ini solusi penanggulangan defisit hanyalah meningkatkan pajak, penghilangan subsidi bbm, dan dana untuk daerah.
semuanya membebani rakyat," ujarnya.
 penanggulangan yang wajar menurut revrisond adalah pembagian beban merata.
pemerintah juga harus mau menanggung beban karena merosotnya nilai tukar rupiah yang menjadikan apbn defisit adalah karena ketidakstabilan politik dan merosotnya legitimasi pemerintahan.
 "bagaimana caranya, apa pemerintah masih mampu dengan legitimasi seperti ini ataukah kita harus mengganti pemerintahan?"
tambahnya lagi.
dikatakan, pemerintah perlu meminta keringanan dalam pembayaran bunga pinjaman yang telah jatuh tempo pada tahun ini.
sebab, jika kurs rupiah melemah kembali, jumlah bunga utang yang harus dibayar pemerintah akan membengkak menjadi sekitar rp 30 trilyun.
 "imf juga pada awalnya menyetujui apbn, demikian juga dpr.
mereka juga harus memikul tanggung jawab.
masalah ekonomi ini tidak dapat diselesaikan oleh sebagian pihak saja," ujar revrisond lagi.