pada putaran kedua yang merupakan pendapat resmi fraksi mpr, juru bicara f-pdip harjono menyatakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah terbatas sesuai dengan pasal 24a ayat 2 yang berbunyi, mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap undang-undang dasar, memutuskan perselisihan kewenangan/ kompetensi antarlembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah), dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.