hamid mengakui, selama ini belum bisa memproses segala bentuk pelanggaran ham di maluku akibat konflik yang berkepanjangan.
katanya, "bagaimana mau memproses hukum jika gedung pengadilan saja diteror bom dan hakim meninggalkan tugas karena ketakutan.
oleh karena itu, dalam perjanjian malino ii untuk maluku dikatakan bahwa harus ada tim investigasi nasional yang mandiri untuk mengusut itu semua."