kalangan anggota komisi iv dpr menentang usulan kenaikan tarif jalan tol sebesar  17-50 persen atau rata-rata 36 persen yang diajukan oleh menteri permukiman dan prasarana wilayah (menkimpraswil) erna witoelar.
  mereka menilai, kenaikan tarif tol tidak mendesak dilaksanakan tahun ini dan harus ditolak.
pasalnya, perusahaan pengelola jalan tol tidak dalam kondisi hampir bangkrut.
para pengelola jalan tol masih bisa menjalankan usahanya karena tiap tahun masih bisa membukukan keuntungan.
  selain itu, masyarakat telah terbebani oleh berbagai kenaikan harga dan tarif sehingga tidak sepantasnya dibebani lagi dengan kenaikan tarif tol.
 wakil ketua komisi iv dpr m sofhian mile mengatakan, para anggota komisi iv secara merata berpendapat usulan kenaikan tarif tol harus ditolak karena mereka melihat belum ada alasan kuat bagi pengusaha untuk menaikkan tarif tol.
selain masih mencatat keuntungan, para pengelola jalan tol juga belum memenuhi janjinya untuk memperbaiki pelayanan jalan tol.
 menurut sofhian, sejak kenaikan tarif tol tiga tahun lalu, pengusaha belum memperlihatkan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa jalan tol seperti dijanjikan waktu mereka meminta kenaikan tarif tol dulu.
  ditambahkan, komisi iv telah menerima masukan bahwa pengusaha kesulitan memberikan pelayanan karena kekurangan dana akibat tarif tak pernah dinaikkan.
namun, setelah dicermati, ternyata pengusaha masih mendapat keuntungan dibandingkan dengan pemasukan dan biaya pelayanan yang diberikan.
 "coba lihat volume kendaraan yang melewati jalan tol, tidak pernah mengalami penurunan, malah jumlah kendaraan yang melintas semakin banyak.
sangat tidak tepat kalau semua ikut-ikutan menuntut kenaikan tarif setelah bbm dinaikkan sebab tak relevan sama sekali," tutur sofhian.
 hal senada diungkapkan oleh anggota komisi iv dpr, enggartiasto lukita. "
pengelola jalan tol tidak pada posisi hendak mati.
mereka masih membukukan keuntungan.
jadi, masih ada waktu untuk menunda kenaikan itu," ujarnya.
menurut enggartiasto, pt jasa marga dan pt citra marga nusaphala persada masih mendapatkan untung tiap tahunnya.
 para pengelola jalan tol juga diminta membuka kondisi keuangan mereka sebelum berencana menaikkan tarif tol.
dari data yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, masyarakat bisa menilai kondisi keuangan mereka. "
masyarakat sebaiknya diajak bicara baik-baik, jangan langsung diputuskan dinaikkan.
nanti seperti tarif telkom yang membuat masyarakat terkaget-kaget," kata enggartiasto.
 soal pembentukan tim khusus untuk membahas kenaikan tarif tol seperti diusulkan menkimpraswil, enggartiasto menyatakan tidak sependapat. "
biarlah itu dibentuk pemerintah saja, nanti bisa rancu dengan fungsi dpr yang menjadi  watchdog  pemerintah kalau kami ikut dalam tim itu," katanya.
 secara teoretis, enggartiasto memang mengakui harus ada kenaikan tarif tol.
namun, ditekankan, suara masyarakat sebaiknya diperhatikan oleh para pengelola sebelum menaikkan tarif tol.
salah satunya adalah perbaikan pelayanan jalan tol.
  tarif telepon    sementara itu, menteri perhubungan dan telekomunikasi budi m suyitno dalam rapat kerja dengan komisi iv dpr, selasa, mengatakan, ditjen pos dan telekomunikasi telah melakukan pertemuan dengan masyarakat telekomunikasi (mastel) dan asosiasi bidang telekomunikasi.
dalam diskusi tersebut, diperoleh masukan mengenai kebijakan kenaikan tarif telepon.
  menurut budi, pertemuan telah memberikan kesimpulan sementara mengenai besaran tarif zona tunggal yang akan dikaji ulang dengan beberapa alternatif besaran tarif.
mengenai zona tunggal ini, secara bertahap diberlakukan pada setiap percakapan yang berada pada satu zona kode area.
 menyangkut kepentingan masyarakat kurang mampu, hal itu akan ditanggulangi dengan kebijakan pendirian balai informasi masyarakat yang dapat memberikan layanan multimedia dengan tarif khusus.
kemudian akan dikaji pola tarif untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberlakuan waktu tarif superhemat lebih awal dari yang berlaku saat ini.
  kini, departemen perhubungan secara intensif tengah melakukan sosialisasi kenaikan tarif telepon sebelum memberlakukan kenaikan tarif baru.
sesuai permintaan komisi iv dpr, tarif mulai berlaku setelah masyarakat betul-betul memahami kenaikannya.
  dalam pertemuan tersebut, salah seorang anggota komisi iv dpr mendesak penyelesaian permasalahan kso di divisi regional iii jawa barat sebelum mengajukan usulan kenaikan tarif telepon.
sebab, usulan tersebut pasti akan ditolak bila permasalahan tersebut belum tuntas.