sejak dijatuhkannya memorandum pertama dewan perwakilan rakyat (dpr) tanggal 1 februari 2001, partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) mengikuti dan menganalisis dengan sangat cermat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh presiden.
hal itu telah membawa pdi-p pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan sidang istimewa majelis permusyawaratan rakyat (si mpr) untuk meminta pertanggungjawaban presiden adalah sesuatu yang tak terhindarkan.
 "pilihan ini bukan merupakan pilihan yang mudah bagi partai.
apalagi jika dimensi kesejarahan dan psikologi politik bangsa dan partai pada semua jajaran ikut diperhitungkan," kata ketua umum dewan pimpinan pusat (dpp) pdi-p megawati soekarnoputri saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) ii pdi-p di hotel aryaduta, jakarta, kamis (12/7) malam.
 pembukaan rakernas hanya diikuti kalangan internal pdi-p.
hadir jajaran dpp pdi-p, dewan pertimbangan pusat (deperpu) pdi-p, pimpinan fraksi pdi-p dpr dan mpr, serta pimpinan 31 dewan pimpinan daerah (dpd) pdi-p, termasuk timor timur.
rakernas bertema "soliditas partai adalah sokoguru persatuan nasional" itu berlangsung hingga 14 juli.
pembukaan ditandai dengan pemberian buku pancasila dan gambar megawati kepada wakil dari dpd gorontalo.
acara juga diramaikan oleh paduan suara gita bangsa.
 ketua panitia rakernas theo syafei mengatakan, rakernas yang diadakan hari ini hanya dengan satu topik, yaitu kesiapan partai dalam menghadapi si mpr.
rakernas ini dimaksudkan agar pdi-p mempunyai visi yang sama, dan dengan demikian mempunyai misi yang sama terhadap si mpr.
  "dengan demikian, kita akan masuk dalam si mpr dengan kepastian yang solid dari partai.
apabila ada perbedaan-perbadaan pendapat tentang hal-hal ini, sebagusnya saudara-saudara juga membuka anggaran dasar kita di pasal 36, apabila terjadi perbedaan-perbedaan pengertian dan apabila terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran tentang satu dan lain hal, maka penafsiran yang dipakai adalah penafsiran dari dpp," kata theo.
  megawati mengatakan, dpp pdi-p telah memutuskan untuk meminta mpr melaksanakan si guna meminta pertanggungjawaban presiden dalam penyelenggaraan negara.
keputusan yang ada diambil setelah melakukan pengkajian yang cukup lama dan mendalam serta mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk implikasi-implikasi yang ditimbulkan.
hasil telaah yang dilakukan membawa pdi-p pada kesimpulan bahwa si mpr merupakan solusi politik terbaik bagi bangsa saat ini.
 "saya tegaskan bahwa keputusan dpp untuk mendukung si bukan merupakan keputusan yang mendadak.
bukan pula sebuah reaksi tanpa pengkajian yang mendalam.
apalagi sekadar mengikuti trend atau skenario politik yang disiapkan kekuatan lain," tandasnya dalam pidato dengan teks itu.
  dukungan terhadap penyelenggaran si mpr merupakan bagian tak terpisahkan dari proses politik konstitusional yang sudah dimulai sejak memoradum pertama, 1 februari lalu.
 pada bagian lain megawati mengemukakan, perkembangan politik dalam hampir setahun ini memang menyodorkan pilihan-pilihan politik yang tidak mudah baginya sebagai ketua umum dan juga bagi pdi-p secara keseluruhan. "
karena itu, saya memahami betul jika masih ada keraguan atau ketidakjelasan di jajaran partai sendiri mengenai keputusan yang diambil.
ini bukan sesuatu yang aneh.
pengambilan keputusan di antara pilihan-pilihan yang sulit pasti akan melahirkan pertanyaan," katanya.
 ia menggarisbawahi bahwa sebelum memorandum pertama dikeluarkan, ia telah meminta kepada fraksi dalam sebuah rapat di dpp untuk mengkaji secara cermat akibat-akibat dari keputusan yang akan diambil partai terhadap perkembangan demokrasi indonesia. "
saya juga meminta untuk secara cermat mempelajari akibat-akibatnya bagi nasib lembaga kepresidenan dalam tata kenegaraan kita untuk masa-masa yang akan datang," ujar megawati.
 ia meminta untuk memperhitungkan secara hati-hati akibat-akibatnya pada arus bawah, menghitung kemungkinan terjadinya konflik, termasuk skala dan durasi konflik, serta persoalan penanganannya.
megawati juga meminta agar anggota fraksi merekam dengan teliti opini publik, baik domestik maupun internasional. "
semuanya saya maksudkan agar keputusan yang kita ambil pada waktu itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun politis dan tidak bertentangan dengan akal sehat kita sebagai manusia," katanya.
 lebih lanjut megawati mengatakan, sebagai partai dengan dukungan politik terbesar dalam pemilihan umum (pemilu) 1999, ketidakkompakan di antara warga pdi-p bisa dengan mudah menjalar ke dalam masyarakat. "
sengketa di antara kita bisa dengan cepat berubah menjadi sengketa dalam masyarakat.
sebaliknya, keutuhan dan kekompakan internal menjadi salah satu prasyarat penting yang bisa disumbangkan pdi-p bagi keutuhan dan kekompakan sosial dalam masyarakat," katanya.