upaya yang dilakukan enam fraksi dewan perwakilan rakyat (dpr), yang sudah mengusulkan materi memorandum ii sebelum presiden abdurrahman wahid memberikan jawaban terhadap memorandum i, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan.
 anggota tim enam penyusun jawaban memorandum i dpr menteri pertahanan (menhan) moh mahfud md berpendapat, apa yang dilakukan enam fraksi tersebut adalah cara ekstraparlementer.
ia mengharapkan semua pihak menghormati konstitusi karena begitu konstitusi dilanggar, hal ini akan menjadi preseden buruk di masa depan.
 ungkapan senada juga dikemukakan pengamat ekonomi politik dr sjahrir yang menilai upaya tersebut merupakan perlombaan menghancurkan akal sehat.
apa pun alasannya, sikap enam fraksi tersebut telah mengingkari  rule of the game  yang mereka buat sendiri.
 sehubungan itu, elite politik yang berada di dpr diminta bersabar dalam menjatuhkan memorandum ii, karena sesuai dengan ketetapan (tap) mpr no iii/mpr/1978, presiden mempunyai waktu tiga bulan untuk menanggapi memorandum itu.
proses konstitusi ini harus diikuti oleh para elite agar mereka bisa mengajarkan pada rakyat bagaimana konstitusionalisme yang baik, selain untuk menghindarkan radikalisasi gerakan massa.
 sampai kemarin, tim enam penyusun jawaban memorandum i telah rampung menyelesaikan jawaban presiden.
wapres megawati soekarnoputri ikut menyupervisi jawaban terhadap memorandum tersebut.
rencananya, jawaban atas memorandum dpr akan dibahas dalam sidang kabinet hari sabtu mendatang.
mengenai mekanisme penyampaian jawaban memorandum, sepenuhnya diserahkan kepada dpr, apakah dilakukan secara tertulis atau secara lisan.
   wapres terlibat   moh mahfud kepada pers mengemukakan, peran wapres megawati soekarnoputri dalam penyusunan jawaban presiden terhadap memorandum dpr. "
tim enam di bawah supervisi wapres, kemudian presiden yang memberi sentuhan akhir.
bahannya sendiri dari presiden, lalu penyusunannya di bawah supervisi wapres," tuturnya.
 "ibu megawati sudah proporsional dan tepat.
sebagai bagian pemerintah, wakil presiden juga aktif menjadi supervisi atas jawaban memorandum ini.
tetapi sebagai ketua umum dpp pdi perjuangan, dia juga menempatkan diri untuk tidak terlalu mendikte fraksinya.
nanti, kan, kebenaran akan muncul dari proses seperti ini," katanya.
 presiden, kata mahfud yang juga seorang ahli hukum tata negara, tetap menerima keputusan dpr sebagai kenyataan politik dan itu akan dijawab menurut tahap-tahapnya yang diatur.
mahfud menerangkan, demokrasi itu ada dua, soal substansi dan prosedur.
soal substansi itu bisa bertentangan antara dua pihak.
maka untuk mempertemukan pertentangan substantif itu, ditempuhlah prosedur-prosedur konstitusi.
  "kalau prosedur yang tidak ditaati, lalu kita main ekstraparlementer.
mungkin satu kelompok bisa berhasil sekarang menggunakan ekstraparlementer, menang tanpa mengikuti prosedur.
tetapi begitu dia berhasil, muncul kegiatan ekstraparlementer baru yang juga akan menjatuhkan dia," tegas mahfud.
 berkaitan dengan itu, mahfud mengimbau kepada para elite politik agar mematuhi konstitusi dan tidak menggunakan emosi karena akan berimbas ke bawah.
 pandangan senada dilontarkan rais syuriah pbnu kh said aqil siradj yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan enam fraksi itu dapat memancing gerakan dan radikalisasi massa. "
saya menyayangkan usaha percepatan memorandum kedua itu.
demokrasi itu harus sabar.
rambu-rambu norma harus dilalui.
kalau elite politik di dpr melanggar, akan menciptakan radikalisasi massa," ujarnya, selasa.
 sementara menanggapi usulan enam fraksi di dpr, presiden abdurrahman wahid kepada wartawan menyatakan, "boleh-boleh saja.
dilarang, toh dilakukan juga."
  akal sehat   menurut ketua perhimpunan indonesia baru (pib) sjahrir, seluruh elite politik seharusnya tetap menggunakan akal sehat. "
saya mengerti bagaimana perasaan arifin panigoro dan kawan-kawan yang lain yang mendapat intimidasi massa pro- presiden abdurrahman wahid, di dpr pekan lalu.
itu merupakan perjalanan politik yang harus dihadapi, jangan sampai justru hal itu menjadi alasan untuk menghancurkan sistem demokrasi bangsa ini," kata sjahrir.
 menurut sjahrir, sikap menghancurkan akal sehat itu bukan hanya dari dpr, melainkan juga pada eksekutif.
presiden, apa pun yang mau dikatakan, tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab adanya massa yang datang pada rapat dpr dan kemudian mengintimidasi anggota badan musyawarah dpr.
 sjahrir mengingatkan, hendaknya para elite sadar bahwa korban penghancuran akal sehat adalah bangsa ini.
 sementara itu, wakil sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan pramono anung wibowo mengungkapkan, dalam menyikapi persoalan memorandum dpr, sikap pdi perjuangan adalah menunggu sikap dan jawaban presiden.
buat pdi perjuangan, setiap langkah harus sesuai konstitusi, karena sidang paripurna dpr sudah memutuskan menggunakan mekanisme memorandum.
 "ini juga hasil rapat dpp pdi perjuangan tadi bahwa kita tunggu jawaban presiden terlebih dahulu sehingga soal memorandum ii itu baru sebatas wacana saja," ujarnya di jakarta, selasa.
 anung menjelaskan, keterlibatan fraksi dpr dalam pertemuan enam fraksi dpr hari senin lalu sebenarnya hanyalah menentukan waktu untuk mempercepat reses sehingga apabila nanti ada pembahasan lanjutan memorandum, waktunya telah tersedia. "
jadi tidak ada pembicaraan substansi memorandum ii tersebut, sehingga dalam persoalan ini, fraksi pdi-p tetap akan menunggu reaksi dari presiden abdurrahman wahid," ujarnya.
  sabar   ahli hukum tata negara dari universitas indonesia (ui), jakarta, satya arinanto mh juga mengingatkan agar elite politik yang berada di dpr bersabar untuk menjatuhkan memorandum kedua.
sebab, sesuai dengan ketetapan (tap) mpr no iii/mpr/1978, presiden mempunyai waktu tiga bulan untuk menanggapi memorandum itu.
  "tidak bisa kalau dpr sudah menyiapkan materi memorandum kedua.
memorandum itu, kan, intinya peringatan.
jadi,  fair  kalau diberikan waktu untuk melaksanakan memorandum itu.
elite politik harus sabar," tegasnya.
  satya mengemukakan, proses konstitusi harus diikuti oleh elite politik sehingga mengajarkan pada rakyat tentang konstitusionalisme yang baik.
 di tempat terpisah, pengamat politik prof dr afan gaffar menilai, dpr akan menemui kesulitan menjatuhkan memorandum kedua jika dalam jawaban memorandum pertama presiden menyatakan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. "
jika itu yang dilakukan, maka posisi dpr sangat terjepit untuk mengajukan memorandum selanjutnya," katanya di gedung mpr/dpr.