burhanuddin menegaskan, perda kabupaten batanghari nomor 13 tahun 2000 tentang retribusi izin penggunaan jalan, yang termasuk disebut-sebut sebagai bermasalah, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad).
oleh sebab itu, jika perda itu dibatalkan, harus ada pendekatan dulu, ada semacam pengganti atau kompensasi dari dana yang dihasilkan oleh perda tersebut.
perda itu, tambahnya, dibuat dengan memenuhi minimal tiga syarat, yaitu yuridis, filosofis, dan kepentingan daerah.