ketua fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki) dpr itu menilai pdsd maluku tidak efektif melaksanakan tugas. "
sudah ada kesepakatan malino ii, terjadi lagi seperti sekarang ini.
apakah demi kepentingan bangsa, negara, dan keselamatan masyarakat sipil di sana rakyat yang tidak berdosa, kita ragu-ragu lagi melaksanakan darurat militer?"
tandasnya.