"namun, pemerintah tidak boleh memberikan r&d, kalau obligor yang menandatangani msaa tersebut tidak memenuhi kewajiban utangnya kepada negara.
terhadap obligor yang seperti ini, maka perjanjian msaa termasuk di dalamnya r&d, jelas tak berlaku.
mereka justru harus ditindak," kata hierawati lagi.