para aktivis lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang tergabung dalam koalisi ornop untuk konstitusi baru, rabu (5/9), tetap mendesak agar mpr membentuk komisi konstitusi yang independen dan imparsial dalam sidang tahunan (st) mpr yang akan datang.
desakan yang sama juga disampaikan peneliti senior lipi dr mochtar pabottingi dan pakar hukum prof dr achmad ali.
  mochtar terang-terangan menuding pembelaan yang digunakan mpr untuk mengesampingkan gagasan komisi konstitusi dengan alasan mereka telah menggunakan para ahli dalam amandemen konsitusi yang sebelumnya sebagai "argumentasi unsur-unsur rezim orde baru di mpr".
alasannya, mpr bukan saja menjadi penentu tenaga ahli yang dipilih, tetapi juga memutuskan gagasan-gagasan apa saja yang diambil.
 "pemilihan tenaga ahli maupun butir-butir gagasan itu ditentukan oleh kepentingan politik sempit, baik untuk terus mengangkangi kekuasaan, untuk terus mengingkari pertanggungjawaban, maupun melakukan pengkhianatan terhadap seluruh rakyat indonesia beserta cita-cita kemerdekaan kita," kata mochtar.
 secara terpisah, anggota tim ahli badan pekerja (bp) mpr satya arinanto, kemarin, mengatakan, meskipun usul pdi perjuangan untuk membentuk komisi konstitusi ditolak panitia ad hoc (pah) bp mpr, ia tetap optimistis komisi konstitusi akan terbentuk, yaitu setelah pah bp mpr menyelesaikan rancangan perubahan konstitusi ketiga.
 dalam pembahasan perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 oleh pah i bp mpr kemarin yang dipimpin wakil ketua pah i slamet effendy yusuf, persoalan komisi konstitusi tak disinggung lagi.
anggota pah i langsung membahas bab i usulan perubahan uud 1945 yang menyangkut bentuk negara.
usulan komisi konstitusi dari fraksi pdi perjuangan tidak lagi dibicarakan.
  pertahankan tim ahli   anggota pah i bp mpr patrialis akbar menegaskan, usulan komisi konstitusi dari fraksi pdi perjuangan tidak lagi dibicarakan karena anggota sepakat mempertahankan tim ahli.
usulan f-pdip adalah komisi konstitusi dibentuk oleh bp mpr dan bertanggung jawab kepada bp mpr.
komisi konstitusi membantu merumuskan bab, pasal, atau ayat dalam uud 1945, sehingga perubahan yang terjadi benar-benar merupakan penjabaran konstitusi tersebut.
 saat pembahasan bab i perubahan uud 1945, sejumlah fraksi tetap mendukung usulan perubahan yang dirumuskan bp mpr, yakni  kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh mpr .
sebaliknya, fraksi lain pun ada yang mendukung usul perubahan yang disiapkan tim ahli, yakni  kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud .
ini mengacu pada kemungkinan pemilihan presiden/wakil presiden (wapres) secara langsung.
 selain itu, fraksi-fraksi pun masih berbeda pendapat mengenai rumusan pasal pada bab i perubahan uud 1945 itu.
karena itu, pembahasan bab i itu dilanjutkan oleh tim perumus yang berlangsung tertutup.
 wakil ketua pah i bp mpr slamet effendy yusuf mengatakan, bp mpr akan mengesahkan pasal-pasal prioritas amandemen konstitusi (uud 1945) dalam sidang tahunan mpr 2001 yang akan dimulai 1 november 2001.
pasal-pasal prioritas yang harus disahkan itu antara lain tentang lembaga negara dalam kaitannya dengan perwakilan (mpr/dpr), tentang pemilihan umum, dan kekuasaan yudikatif khususnya pembentukan mahkamah konstitusi.
 "pasal-pasal prioritas amandemen konstitusi yang disiapkan pah i itu harus disahkan bp mpr dalam sidang tahunan mpr 2001, tidak lagi dibahas untuk kemudian dimentahkan kembali," kata slamet, rabu.
 anggota pah i bp mpr asnawi latief juga menjelaskan pentingnya bp mpr membahas untuk kemudian mengesahkan pasal-pasal prioritas perubahan uud 1945 dalam st mpr 2001.
pasal prioritas itu antara lain, mpr/dpr yang bikameral, pemilihan presiden/wapres langsung atau pemilihan presiden/ wapres seperti sekarang ini. "
tidak usah seluruh pasal dibahas, cukup yang prioritas saja, tetapi dijamin untuk disahkan," ujarnya.
    jangan didikte   pembaruan konstitusi, kata mochtar pabottingi, harus benar baik tujuan maupun prosedurnya.
secara prosedural, pembentukan komisi konstitusi harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh orang-orang di mpr.
penyusunan konstitusi sebaiknya diserahkan kepada para ahli tanpa didikte ataupun dibebani dengan pesan sponsor badan pekerja mpr.
meskipun demikian, ia setuju anggota mpr yang memiliki komitmen dan integritas disertakan dalam komisi itu.
adapun pembentukan komisi dilakukan dengan cara  cross check  di antara anggota mpr. "
jadi, sama sekali tidak merampas kewenangan mpr," kata mochtar.
 dr todung mulya lubis dari pusat reformasi pemilu (centre for electoral reform-cetro), mengatakan, gagasan pembentukan komisi konstitusi yang disampaikan presiden megawati soekarnoputri untuk menyusun konstitusi yang komprehensif bisa ditangkap sebagai keinginan untuk membentuk komisi konstitusi independen di luar tim ahli bp mpr yang ada selama ini.
  namun, ia melihat fraksi pdip di mpr tidak menerjemahkan gagasan itu secara tepat dan ditafrsirkan secara sempit.
akibatnya, kekuatan konservatisme politik menjadi dominan dalam masalah ini. "
kalau hasil komisi konstitusi masih diobok-obok mpr, tidak ada gunanya komisi itu dibuat," kata mulya.
 achmad ali berpendapat bahwa dalam masa transisi sekarang, pembahasan konstitusi jangan hanya terbelenggu oleh pandangan yang sempit dan normatif, tetapi harus dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis.
ia menekankan perlunya komisi konstitusi terdiri dari pakar-pakar nonpartisan untuk menghasilkan naskah akademis bagi bp mpr. "
sangat baik jika mpr hanya mengesahkan hasil rumusan komisi konstitusi itu," kata achmad ali.
 direktur eksekutif cetro smita notosusanto mengemukakan keinginan koalisi ornop untuk membuka dialog dengan mpr dan bertukar pikiran mengenai proses pembahasan konstitusi melalui komisi konstitusi sebagaimana terjadi di thailand, filipina, dan afrika selatan.
menurut smita, selain akibat konservatisme politik, kecenderungan mpr menolak gagasan pembentukan komisi konstitusi juga karena ketidakpahaman mereka terhadap komisi konstitusi.
     mutlak perlu   satya arinanto lebih jauh menjelaskan, komisi konstitusi yang bertugas menyusun dan menetapkan rancangan perubahan undang-undang dasar 1945 mutlak dibutuhkan.
oleh karena terjadi tarik ulur antara mpr dengan pihak yang mengusulkan pembentukan komisi konstitusi di luar bp mpr, ia menyarankan untuk mengambil jalan tengah, yaitu hasil perumusan komisi konstitusi ini nantinya akan disahkan oleh mpr.
  ia menyarankan, anggota komisi terdiri atas profesional hukum nonpartisan, yang hanya menghimpun masukan-masukan dari masyarakat.
selanjutnya, rancangan perubahan konstitusi itu disusun oleh lima orang  legal drafter , dari depkeh dan ham.
jumlah anggota komisi konstitusi tidaklah penting karena kemampuan dan profesionalitas anggota jauh lebih penting.