penegakan hukum di indonesia, terutama menyangkut pemberatasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), tidak bisa dilakukan kalau tidak dilakukan secara revolusioner.
gerakan politis ini ada dua pilihan, yakni amputasi besar-besaran berupa pemberhentian para hakim dan pejabat lainnya secara massal atau melakukan pemutihan atau pemaafan nasional terhadap kasus-kasus kkn masa lalu.
gerakan ini harus dilakukan dalam bentuk pembuatan uu oleh dpr.
dari sini baru bisa menentukan titik awal untuk berjalan dalam pemberantasan kkn dalam dunia hukum kita.
  demikian pernyataan moh mahfud md kepada pers di bandung, sabtu (14/7).
mahfud, yang sedianya sabtu ini dilantik menjadi menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) ada di bandung menguji disertasi sf marbun di pascasarjana unpad bandung.
 "secara politis, hampir semua orang yang masih menjabat sekarang ini koruptor.
bagaimana bisa, koruptor disuruh menangkap koruptor.
sementara materi hukumnya sendiri sangat sulit menjerat mereka.
keadaan inilah yang membuat tuntutan reformasi selama tiga tahun ini tidak jalan-jalan.
bahkan, keadaannya makin parah.
pelaku-pelaku kkn baru bermunculan, baik di pemerintahan maupun di dpr.
kita sekarang berhadapan dengan hutan belantara korupsi yang sangat besar dan tidak mudah diberantas," ungkapnya.
  harus berani   menurut mahfud, diperlukan keberanian semua pihak untuk mengambil keputusan politik, terutama politik hukum.
dan itu harus dilakukan dpr.
kalau pilihannya amputasi besar-besaran misalnya dengan pemberhentian (percepatan pensiun) massal atau hakim dan jaksa senior dan diganti dengan yang muda-muda, ini harus dibuat uu-nya. "
problemnya, kita ingin menegakkan hukum sesuai dengan prosedur hukum.
jadi, tidak mudah dilakukan," katanya.
 atau cara lain, kata mahfud, yakni membuat tekad baru di kalangan para hakim dan pejabat lainnya untuk berhenti melakukan kkn, pelanggaran hukum.
ini dengan catatan, semua kasus kkn masa lalu diputihkan atau dimaafkan secara nasional.
setelah itu, baru ditentukan misalnya 1 agustus sebagai titik awalnya.
jika setelah itu ada yang melakukan lagi, maka harus dihukum berat.
 kalau pilihan-pilihan ini tidak dilakukan, kata mahfud, keadaan yang terjadi seperti sekarang, mau maju tidak bisa, mundur juga tidak bisa.
banyak orang tahu misalnya si a, b, dan c itu koruptor, tetapi ketika dibawa ke kejaksaan, buktinya tidak ada.
ini terjadi karena hukum sudah dimanipulasi mereka sedemikian rupa sehingga tindakan mereka menjadi benar.
 mahfud juga menegaskan, wacana ini diungkapkan bukan berarti dirinya setuju dengan kejahatan kkn, tetapi karena faktanya tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara tuntas, baik politis maupun hukum.
selama ini, semua berteriak berantas kkn, tetapi bagaimana caranya tidak ada yang tahu.
  "itu sebabnya, kita harus mencari langkah baru.
sebab, korupsi ini terjadi mulai dari pusat sampai desa.
memang, kalau dilakukan pilihan-pilihan ini ada yang kecewa karena para koruptor keenakan.
tetapi, juga harus kita sadari apakah kita harus begini terus," tuturnya.
 menyinggung soal kondisi peradilan di indonesia, mahfud mengatakan, yang paling penting sekarang ini menertibkan peradilan dari praktik-praktik kotor. "
para pengacara tahu persis bagaimana dunia peradilan, semua perkara ada harganya.
ini harus ditertibkan," tuturnya.
 mahfud mengakui, pihaknya belum tahu persis bagaimana caranya menertibkan masalah tersebut.
tetapi, dirinya akan menghimpun semua orang yang selama ini dikenal masyarakat sebagai orang bersih, baik itu hakim, pengacara, ataupun jaksa, untuk membicarakan bagaimana caranya menggebrak dunia peradilan semacam ini.