ia menolak menyebut nama-nama anggota dpr yang dimintakan izin ke presiden untuk bisa diperiksa penyidik polri. "
terus terang saya tidak tahu nama-namanya, karena itu ada di penyidik," kata dia.
 menanggapi maraknya isu suap di dpr, staf pengajar hukum tata negara fakultas hukum universitas brawijaya (unibraw) malang ibnu tri cahyo mh hari senin menilai perlunya segera dibentuk dewan kehormatan atau dewan etik.
tanpa itu, katanya, dewan perwakilan rakyat (dpr) maupun dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) hanya akan jadi sumber kehancuran bangsa.
 "pembentukan dewan etik ini merupakan upaya terakhir, karena praktis anggota dewan tidak terjangkau hukum.
juga tidak ada alat kontrol yang efektif," katanya.