ali hardi kiaidemak juga mengingatkan bahwa jika agenda perubahan keempat uud 1945 berjalan lancar, maka mpr masih memiliki kewajiban melaksanakan tiga program.
pertama, sosialisasi seluruh putusan mpr tahun 1999-2002.
kedua, peninjauan kembali ketetapan-ketetapan mpr yang masih berlaku serta penentuan batas waktu berlakunya suatu ketetapan.
ketiga, pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan aturan peralihan dan aturan tambahan uud 1945.