dijelaskan, sesuai dengan rekomendasi tim bantuan hukum (tbh) bppn tanggal 28 mei 2002 yang meminta agar pemerintah lebih realistis dalam menentukan tingkat kepatuhan dan tingkat recovery (pengembalian), khususnya untuk apu, maka komite kebijakan sektor keuangan (kksk) menugaskan kepada bppn untuk mengkaji hal itu.