sejumlah pimpinan partai politik (parpol), rabu (11/7), mengadakan pertemuan informal.
mereka bertemu di kereta api (ka) luar biasa yang tengah membawa rombongan wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri dari jakarta menuju purwokerto.
pertemuan informal itu digunakan untuk menyamakan persepsi sebelum pertemuan resmi para pimpinan parpol yang diagendakan tanggal 15 juli 2001.
wapres, yang didampingi suaminya, taufik kiemas, rabu sore, menutup jambore nasional (jamnas) pramuka di baturraden, banyumas, jawa tengah, sekitar 18 kilometer ke arah utara dari purwokerto.
  pimpinan parpol yang ikut dalam rombongan wakil presiden antara lain roy bb janis, bambang pranoto, noviantika nasution (pdi perjuangan), ahmad soemargono (partai bulan bintang), hatta rajasa (partai amanat nasional), alimarwan hanan (partai persatuan pembangunan), slamet effendy yusuf, syamsul muarif (partai golkar).
pertemuan informal di atas ka itu dilanjutkan di rumah wisnu hardono, pengusaha warga banyumas yang dikenal sebagai seorang pengusaha minyak.
 persinggahan wapres di rumah milik wisnu hardono di jalan indra, purwokerto, mengundang keingintahuan berbagai kalangan.
sebab, saat ketua dpr akbar tandjung berkunjung ke banyumas beberapa waktu lalu, ia juga transit di rumah wisnu.
 tiga pekan menjelang sidang istimewa (si) mpr, pertemuan antar-elite parpol menjadi semakin sering.
senin lalu, presiden abdurrahman wahid mengundang pimpinan parpol partai besar di istana bogor, namun hanya ketua umum partai kebangkitan bangsa matori abdul djalil yang hadir.
  meski demikian, sore harinya, presiden bertemu wapres yang juga ketua umum dpp pdi perjuangan megawati soekarnoputri.
sampai saat ini belum jelas apa isi pembicaraan di antara keduanya.
sumber-sumber  kompas  mengatakan, presiden kecewa terhadap sikap megawati yang enggan hadir di bogor yang menyebabkan pimpinan parpol lainnya akhirnya memutuskan tidak ikut hadir.
 akan tetapi, menteri pertahanan mohammad mahfud md, kemarin, mengungkapkan, presiden sudah mengetahui bahwa tidak akan ada pimpinan parpol yang akan datang ke istana bogor karena pihaknya sudah memberi tahu presiden sebelumnya.
 sehari sesudahnya, selasa, presiden secara diam-diam bertemu dengan ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung dan ketua umum partai persatuan pembangunan hamzah haz.
menurut tandjung, yang pada awalnya tidak mengaku telah bertemu presiden, pertemuan itu hanya "omong-omong" biasa dan tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.
  menanggapi pertemuan "segitiga" itu, ketua mpr amien rais kemarin mengaku dirinya tidak kecewa, namun ia menilai hamzah dan tandjung tidak konsisten. "
saya melihat ada sedikit inkonsistensi, sebab ketika di istana bogor kedua tokoh (tandjung dan hamzah -red ) itu tidak hadir, tetapi keduanya (kemudian) datang bertemu presiden.
yang kami inginkan, tidak ada misteri sebelum si mpr.
namun begitu, saya tidak kecewa, tetapi agak kikuk," kata amien.
  sementara itu, menteri luar negeri alwi shihab, yang selama ini dipercaya presiden sebagai salah seorang pelobi, merasa optimistis kompromi pada akhirnya akan tercapai setelah presiden melakukan pertemuan "hati nurani" dengan megawati, akbar tandjung dan hamzah haz. "
kompromi politik itu akan dicapai antara presiden dan pimpinan partai politik," kata alwi kemarin tanpa menjelaskan lebih lanjut.
  isu pencabutan keppres   semalam juga beredar isu bahwa presiden telah menandatangani keppres yang mencabut keppres nomor 92 tahun 1999 yang mengesahkan hasil pemilu 1999.
konsekuensi pencabutan keppres ini adalah, seluruh institusi dpr, mpr, dan presiden dinyatakan batal demi hukum.
 namun, sekretaris kabinet marzuki darusman kepada  kompas , semalam, menyatakan, isu tersebut tidak benar. "
presiden sampai dengan hari ini tidak menandatangani keppres pencabutan.
saya sudah memberikan saran kepada presiden secara kategorial, keppres no 92/1999 tidak bisa dicabut karena seluruh persyaratan sudah dipenuhi.
keppres yang bisa dicabut adalah yang masih berjalan," kata marzuki.
 masalah kemungkinan presiden mencabut keppres no 92/ 1999 ini juga sudah dibicarakan pada pertemuan lintas fraksi yang berlangsung di hotel santika, minggu malam lalu.
   hanya bincang-bincang    di samping sejumlah pimpinan parpol, di dalam rombongan wapres ke purwokerto juga tampak menteri kehutanan marzuki usman dan menteri pendidikan nasional yahya muhaimin.
tidak diperoleh informasi apakah wapres dalam kapasitasnya sebagai ketua umum dpp pdi perjuangan ikut secara langsung dalam pertemuan informal di atas ka tersebut.
  mengenai pertemuan di atas ka, hatta rajasa mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan persepsi. "
enggak ada apa-apa.
hanya berbincang-bincang biasa guna menyamakan persepsi dari para pimpinan parpol sebelum pertemuan resmi yang menurut rencana akan berlangsung hari minggu depan," katanya.
 roy bb janis, salah seorang ketua dpp pdi perjuangan menambahkan, pertemuan para pimpinan partai yang sudah diagendakan akan berlangsung 15 juli 2001 itu sangat penting artinya bagi perjalanan bangsa indonesia, karena hasilnya diharapkan akan memberi warna bahkan ikut mempengaruhi keputusan si mpr tanggal 1 agustus.
  masih dalam kaitannya dengan pertemuan informal, ketua dpp partai golkar slamet effendy yusuf menyebut pertemuan di atas ka itu sebagai perbincangan antarpimpinan parpol.
meskipun hanya bincang-bincang, kata slamet, pertemuan itu telah menghasilkan kesepakatan, di antaranya mengenai si mpr yang akan tetap diselenggarakan tanggal 1 agustus.
  mengenai ancaman presiden bahwa bila sampai tanggal 20 juli belum tercapai rekonsiliasi, maka presiden akan memberlakukan keadaan bahaya, hatta rajasa yakin presiden tak akan melakukannya karena tidak mendapat dukungan dari siapa pun.
   strategi politisi   sekjen pdi perjuangan sutjipto menilai, pertemuan ketiga tokoh (presiden-tandjung-hamzah) positif dan merupakan bagian dari taktik atau strategi politisi.
pertemuan itu, menurut dia, tidak akan mempengaruhi strategi lintas fraksi.
  sementara itu, akbar tandjung mengemukakan, dalam pertemuan itu pihaknya menjelaskan soal si mpr yang meminta pertanggungjawaban presiden dan mengacu kepada tap no iii/mpr/1978.
  dijelaskan pula bahwa pertanggungjawaban presiden itu tidak hanya pada akhir masa jabatan, tetapi bisa juga di tengah-tengah.
tandjung mengungkapkan, presiden menyebut-nyebut tanggal 20 juli 2001 sebagai titik tolak dikeluarkannya dekrit.
saat ditanya siapa yang punya inisiatif mengadakan pertemuan, tandjung menjawab, "tidak usah ditanyalah itu."
  tak mau keluar istana   tandjung juga mengungkapkan keinginan presiden untuk bertahan di istana kendati mpr memberhentikannya.
alasan presiden bertahan, demikian tandjung, karena dirinya menjalankan tugas konstitusional. "
saya juga katakan kepada presiden bahwa dpr/mpr juga menjalankan tugas konstitusional," katanya.
 tentang keinginan presiden yang akan tetap bertahan di istana, amien rais dalam kesempatan terpisah mengatakan, dia akan mempersilakan presiden satu sampai dua bulan tinggal di istana, hitung-hitung sebagai balas jasa. "
nanti kehidupan kenegaraan akan datang dengan presiden baru," katanya.