sebelumnya, penguasa darurat sipil pusat (pdsp) meminta penguasa darurat sipil daerah (pdsd) maluku melakukan langkah-langkah hukum yang mengarah pada dikeluarkannya laskar jihad dan pembubaran fron kedaulatan maluku (fkm)/republik maluku selatan (rms).
rencana pemerintah mengeluarkan laskar jihad dari maluku itu dinilai dpp forum komunikasi ahlu sunnah wal jamaah tidak akan menuntaskan permasalahan.