"saya kira, kejaksaan agung bisa melakukan tindakan itu.
meskipun msaa (master of settlement and acquisition agreement) itu persoalan perdata, itu tetap tidak bisa menghilangkan unsur pidana yang melekat pada sebuah kasus.
di sinilah kejaksaan agung bisa mengambil tindakan apabila ditemukan unsur pidana," ujar marzuki.