dalam waktu dekat para pimpinan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) dan pimpinan fraksi akan menemui presiden abdurrahman wahid, untuk memberikan masukan kepada presiden supaya mendapatkan informasi yang benar tentang keadaan sekarang ini.
namun, substansi masukan kepada presiden belum bisa diungkapkan saat ini.
 kesepahaman di atas bisa dianggap sebagai terobosan, karena para elite politik bersedia mencari solusi dari stagnasi politik yang terjadi saat ini dengan duduk bersama.
  secara terpisah, pengamat politik frans seda mengimbau seluruh pihak, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk sama-sama menahan diri dan melakukan introspeksi.
  salah satu wacana yang berkembang hari rabu (14/3) adalah usulan agar membuat kontrak politik baru melalui suatu sidang mpr.
dalam kontrak politik baru itu antara lain disepakati bahwa abdurrahman wahid tetap menjadi presiden, tetapi kegiatan pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada megawati soekarnoputri.
namun, wacana ini, meskipun dinilai positif, tetap dipertanyakan keabsahannya, karena pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan hanya ada dalam sistem kerajaan.
 di luar gedung parlemen, aksi-aksi unjuk rasa masih terus terjadi.
namun, terjadinya bentrokan, adanya keterlibatan massa nonmahasiswa, dan kekhawatiran terjadinya aksi kekerasan yang meluas, membuat sejumlah organ mahasiswa mengimbau untuk  cooling down .
   perspektif bersama   menurut ketua mpr amien rais, sifat rapat pimpinan mpr dan pimpinan fraksi yang digelar, kemarin, adalah konsultasi, sehingga tidak ada kesimpulan yang mengikat secara kelembagaan.
konsultasi itu sifatnya lebih banyak bertukar pikiran dan informasi.
antara lain mencari perspektif bersama guna dijadikan masukan bagi badan pekerja (bp) mpr untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
  "agenda yang tunggal tadi itu omongannya hampir semuanya sepakat menggelar sidang istimewa mpr lewat jalur nonmemorandum, yaitu mpr sendiri yang menjadi pemegang inisiatif bagi penyelenggara si mpr itu," kata amien.
 tetapi amien mengingatkan, yang namanya pendapat mpr itu minimal pendapat pimpinan mpr ditambah 11 fraksi. "
tadi ketika rapat selesai dan siap disimpulkan, ternyata banyak koreksi yang mengatakan tidak usah ada kesimpulan, tetapi kesepahaman.
katakanlah menyamakan persepsi, tetapi bukan kesimpulan yang sifatnya mengikat," katanya.
  amien juga mengungkapkan adanya pendapat siswono yudo husodo (anggota mpr utusan golongan) yang mengusulkan agar pimpinan/fraksi mpr bertemu dengan presiden abdurrahman wahid untuk mengemukakan pendapat, memberi masukan tentang keadaan yang sebenarnya.
  "cuma masukannya apa, saya belum berani mengatakan karena masih akan dilakukan lobi.
saya harus bicara atas nama mpr dengan kesepakatan 11 fraksi," jelas amien.
   lobi intensif    secara terpisah, wakil ketua mpr matori abdul djalil mengatakan, masing-masing fraksi di mpr sepakat untuk bertemu presiden abdurrahman wahid. "
masing-masing akan bicara persoalan dan pola penyelesaian yang tengah terjadi.
terserah presiden bagaimana menanggapi itu," ujarnya.
 sumber  kompas  menambahkan, kemarin pagi, terjadi pertemuan intensif antara tokoh partai kebangkitan bangsa dan pdi perjuangan. "
kita tengah melakukan lobi intensif untuk mencapai kesamaan-kesamaan dalam menyikapi persoalan bangsa, khususnya menyangkut pembagian tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden," ujar sumber di pkb maupun di pdi perjuangan.
  dihubungi terpisah, guru besar hukum tata negara dari universitas airlangga, surabaya, prof dr suwoto mulyosudarmo mengemukakan, pemisahan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dikenal dalam sistem presidensial.
tetapi memang sebaiknya elite politik mencari penyelesaian yang terbaik, yang tak terlalu banyak mengorbankan rakyat, dalam menyelesaikan persoalan politik saat ini.
 hal senada juga dikemukakan secara terpisah oleh guru besar hukum tata negara dari universitas indonesia, prof dr jimly ashidiqie.
menurut dia, pemisahan jabatan kepala negara serta kepala pemerintah hanya terjadi dalam negara yang bersistem kerajaan.
  namun pengamat politik dari csis kusnanto anggoro mengatakan, masalah pembagian tugas dan wewenang itu sebenarnya tidak terlalu  complicated  dari segi prosedur perundang-undangan, dan sangat mungkin untuk dilaksanakan.
apalagi indonesia punya konvensi seperti maklumat presiden nomor x sampai tahun 1949 bahwa presiden tidak mengelola pemerintahan sehari-hari.
  namun, yang penting, kontrak politik baru itu harus diputuskan oleh sidang mpr agar bisa mengikat seluruh warga negara. "
enggak bisa pakai pertemuan al azhar, karena pertemuan tidak mengikat siapa saja.
apalagi cuma ngomong," katanya.
  mantan menteri keuangan yang banyak berkiprah di partai politik frans seda, mengatakan saat ini semua pihak, yaitu presiden, dpr dan mpr harus mampu menahan diri dan "mundur" dari posisi yang saling berhadap-hadapan.
menurut frans seda, ketiga pihak itu saat ini telah sampai pada tahap  over acting , sehingga tindakan-tindakan yang dilakukannya telah melewati proporsinya.
 frans kemudian memberikan contoh yang menunjukkan sikap para elite politik yang tidak proporsional itu. "
pansus buloggate yang dibentuk oleh dpr menurut saya sah, tetapi proses yang dilakukan anggota pansus telah  out of proportion , karena mereka mengarah pada  impeachment .
di pihak lain, presiden juga harus tahu diri, jangan terus-menerus bilang bahwa pansus tidak sah, karena hasil pansus itu telah disetujui oleh dpr secara sah.
sementara mpr juga sebaiknya meninggalkan niat untuk mempercepat sidang istimewa.
kalau semua pihak mau menghentikan tindakan yang  out of proportion  ini, saya percaya kita bisa menemukan solusi yang baik," katanya.