mantan menteri pertambangan dan energi ginandjar kartasasmita menegaskan, dirinya tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri apalagi merugikan negara dalam kasus  technical assistance contract  (tac) antara pertamina dan pt ustraindo petro gas (upg) tahun 1991-1992.
dalam kasus itu, ginandjar mengaku hanya diserahi tugas oleh presiden (waktu itu) soeharto.
  berbicara kepada pers di kediamannya, ginandjar yang juga wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) menolak penetapan status tersangka oleh kejaksaan agung (kejagung). "
semua yang saya laksanakan didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam rangka mengupayakan agar kepentingan negara tidak dirugikan dalam kerja sama itu.
karena saya tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindakan melawan hukum dalam kasus itu, saya tidak menerima pengenaan status tersangka," ujar ginandjar, selasa (20/3).
  sementara kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung muljohardjo mengatakan, adalah hak ginandjar jika yang bersangkutan menyatakan keberatan ditetapkan sebagai tersangka.
ginandjar dapat menyampaikan hal ini kepada tim penyidik pada saat ginandjar memenuhi panggilan tim penyidik tanggal 22 maret 2001.
tim penyidik yang berhak memutuskan apakah menerima keberatan ginandjar tersebut atau tidak.
 "itu bukan keputusan yang semena-mena dan tanpa dasar.
dasarnya ada.
dari pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi maupun dokumen-dokumen menunjukkan bahwa pak ginandjar cukup kuat untuk dinyatakan sebagai tersangka.
dan saat diekspos (gelar perkara di kejagung- red ), ini disetujui para jaksa senior dan para jam (jaksa agung muda- red )," kata muljohardjo kepada pers.
  lebih lanjut muljohardjo mengatakan, kejagung tidak pernah mengatakan bahwa ginandjar telah ingkar janji.
karena itu, jika ginandjar memang mempunyai kapabilitas, maka ia akan datang ke kejagung pada tanggal 22 maret 2001.
dalam hal ini, status ginandjar adalah sebagai tersangka.
  "memang selama ini ada dua panggilan.
yang pertama sebagai saksi, yang kedua sebagai tersangka.
kedatangan pak ginandjar tanggal 22 maret 2001 sesuai surat panggilan kedua," jelas muljohardjo.
  sebelumnya, secara resmi kejaksaan agung menetapkan dua mantan menteri pertambangan energi pada masa orde baru, yakni ida bagus sudjana dan ginanjar kartasasmita.
dua mantan menteri ini diduga terlibat korupsi yang merugikan negara sekitar 24,8 juta dollar as, meliputi empat kontrak pengeboran sumur minyak di pendopo, prabumulih, jatibarang, dan bunyu. (
kompas  2/3)       hari selasa   ginandjar mengatakan, sama sekali tidak ada keinginannya untuk tidak memenuhi panggilan kejaksaan agung.
karena panggilan itu baru diketahuinya tanggal 5 maret lalu, ketika masih berada di tokyo.
sementara, surat panggilan resmi kejagung disampaikan konsulat jenderal ri di new york pada tanggal 12 maret.
karena masih ada urusan, ginandjar baru dapat kembali ke tanah air tanggal 18 maret kemarin.
  menurut ginandjar, pemanggilan terbaru dari kejaksaan agung baru diterimanya hari selasa kemarin.
isinya, meminta kesediaan ginandjar untuk hadir diperiksa sebagai saksi pada kamis besok.
ketika dikonfirmasi ulang, dia membenarkan sudah ada perubahan statusnya dari tersangka menjadi saksi.
 namun, ginandjar belum secara tegas memastikan akan hadir.
ia baru akan hadir di kejagung bila panglima tni mengizinkan pemeriksaan dirinya.
sebab, pada saat kasus tersebut berlangsung, ginandjar masih dinas aktif di tni angkatan udara. "
saya sudah mengirimkan surat kepada panglima tni dan ksau hari ini.
jadi saya sedang menunggu izin mereka.
mudah-mudahan besok sudah ada izin itu," ujar purnawirawan marsekal madya tni au itu.
 dalam temu pers kemarin, ginandjar melengkapi keterangannya dengan mengopi 22 lembar bahan pendukung.
termasuk beberapa berkas resmi dari mensesneg, dan kutipan disposisi dari mantan presiden soeharto.
 menjawab pertanyaan, ginandjar mengatakan, "sejak sebelum berangkat ke harvard, saya mendengar bahwa saya ini dijadikan to (target operasi).
bahwa saya menjadi sasaran politik.
bahwa saya ditetapkan terlebih dahulu, untuk disasar kemudian baru dicari kesalahannya.
saya, kan, tidak percaya.
masak ada pemerintah di masa reformasi melakukan hal itu, kan, tidak masuk akal.
makanya tidak saya pedulikan.
tapi makin lama makin santer, saya dituduh memasok senjata ke maluku, terlibat kasus ketapang.
lama-lama saya mikir, jangan-jangan benar ini yang diomong-omongkan itu," kata ginandjar.