pemerintah pusat, melalui menteri dalam negeri dan otonomidaerah (mendagri) surjadi soedirdja, meminta para gubernur agar segera menetapkan harga eceran tertinggi (het) minyak tanah yang baru.
permintaan ini bukan merupakan intervensi pemerintah terhadap gubernur karena penetapan het sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
demikian menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro, rabu (20/6), menjawab pers yang menanyakan lonjakan harga eceran minyak tanah di sejumlah daerah.
menurut purnomo, harga minyak tanah di daerah diatur oleh masing-masing pemerintah daerah melalui penetapan het.
  "kami sudah meminta kepada mendagri serta gubernur untuk menetapkan kembali het yang baru," ujar purnomo, usai rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri di istana wapres, jalan medan merdeka selatan, jakarta.
 seperti diberitakan  kompas  (20/6), harga eceran minyak tanah di sejumlah daerah tiba-tiba melambung jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh masing-masing gubernur.
bahkan, di kawasan terpencil seperti gugusan pulau-pulau di sulawesi utara (sulut), harga minyak tanah melonjak dua kali lipat lebih dari het.
 purnomo menjelaskan, het minyak tanah di setiap daerah bisa berbeda-beda tergantung daerahnya dan tergantung radius dari depo pertamina. "
dan itu yang menentukan bukan pemerintah pusat, tetapi gubernur yang bersangkutan," kata purnomo.
   bagikan salinan keppres   pada kesempatan tersebut, purnomo juga membagikan salinan keputusan presiden (keppres) nomor 73 tahun 2001 tentang harga jual eceran bbm dalam negeri yang ditandatangani oleh presiden abdurrahman wahid tanggal 15 juni 2001.
salinan keppres ini diberikan untuk menjawab pertanyaan dan keraguan dari sementara kalangan, termasuk dari anggota komisi viii dpr, yang mempertanyakan tentang keppres kenaikan harga bbm.
  pada masa-masa sebelumnya, setiap kali ada kenaikan harga bbm, keppres kenaikan bbm selalu dibacakan pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga bbm.
sedangkan menko perekonomian burhanuddin abdullah tidak menyebutkan keppres kenaikan harga bbm pada saat mengumumkan kenaikan harga bbm, jumat malam lalu.
  banyak kalangan menduga, keppres kenaikan harga bbm baru dibuat setelah tanggal 15 juni 2001. "
banyak pertanyaan dilontarkan mengenai keppres bbm.
ini ada fotokopi keppres.
yang menanyakan banyak, (mereka) menduga jangan-jangan belum keluar.
ini sekarang ada keppres-nya," tutur purnomo.
  dalam pasal 10 keppres no 73/2001 disebutkan, perusahaan dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan bbm yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  pasal 11 menyebutkan, perusahaan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  operasi pasar   sementara itu, dari banyumas dilaporkan, untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang disusul melambungnya harga bbm tersebut, hiswana migas banyumas kembali melakukan operasi pasar (op).
op minyak tanah terutama dialokasikan di desa-desa yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.
op direncanakan akan berlangsung 12 hari, mulai selasa lalu.
 sebagai dampak kenaikan harga bbm, harga eceran minyak tanah di banyumas melambung cukup signifikan, dari rata-rata rp 500-rp 550 per liter menjadi hampir dua kali lipat, atau rp 800-rp 1.000.
bahkan, di desa terpencil, harga eceran minyak tanah mencapai rp 1.000-rp 1.500 per liter.
 pantauan  kompas  di beberapa desa di kabupaten banyumas dan cilacap, selasa pagi hingga siang, menunjukkan, masyarakat masih kesulitan memperoleh minyak.
di desa perbatasan cilacap-banyumas, harga minyak tanah di tingkat pengecer masih di atas rp 800 per liter.
sementara di desa-desa yang agak terpencil seperti desa dawuhan, sonyalangu, kecamatan kedungbanteng, pengecer menjual rp 850- rp 1.000 per liter.
  mengenai melambungnya harga minyak tanah di tingkat pengecer, wakil ketua hiswana migas banyumas anas pribadi mengatakan, pihaknya tidak mungkin mengendalikan pemasaran sampai di tingkat pengecer.
hiswana migas, kata dia, hanya bertanggung jawab terhadap distribusi sampai pada lini iii (pangkalan).
artinya, kalau ada pangkalan yang menjual di atas het, pihaknya akan menjatuhkan sanksi seperti penghentian suplai atau distribusi.
 dijelaskan, sementara menunggu keputusan het resmi dari gubernur jawa tengah, het untuk banyumas ditetapkan rp 530 per liter.
akan halnya untuk pangkalan yang jauh diberi toleransi hingga rp 600 per liter, karena mereka masih harus menanggung ongkos distribusi.
  op akan difokuskan ke daerah yang sulit dijangkau dan desa-desa di empat kabupaten (banyumas, cilacap, purbalingga, dan banjarnegara) yang setelah kenaikan harga bbm, harga minyaknya melambung dua kali lipat lebih.
untuk keperluan op, hiswana migas banyumas mengalokasikan minyak tanah 480 kiloliter.
sebelumnya, hiswana migas melakukan op 490 kiloliter.
melalui op, diharapkan harga eceran minyak tanah akan kembali normal dan kelangkaan bisa diatasi.
  dibatasi   di medan, harga minyak tanah dilaporkan bervariasi dari rp 580 sampai rp 1.000 per liter.
dari pengamatan  kompas  di beberapa tempat penjualan minyak tanah di medan, rabu, di beberapa tempat bahkan dibatasi jumlah pembeliannya.
  di daerah simpang limun, harga minyak tanah mencapai rp 1.000 per liter dan setiap pembeli dibatasi membeli paling banyak hanya dua liter. "
sudah harganya rp 1.000, susah didapat pula," ujar erlis, seorang ibu rumah tangga di daerah padang bulan.
 namun demikian, di beberapa tempat ada pula pengecer yang menjual minyak tanah dengan harga rp 600 per liter.
bahkan, di jalan jamin ginting, stasiun pompa minyak tanah satu-satunya di sumatera utara menjual minyak tanah pada harga rp 580 per liter.
hanya saja, pembelian oleh masyarakat dibatasi maksimal 25 liter per orang.
sementara yang membawa drum dibatasi maksimal satu drum per orang.
  sementara itu, dari manado dilaporkan, tingginya harga eceran minyak tanah di berbagai kawasan terpencil di kabupaten sangihe talaud dan kawasan pedalaman provinsi sulawesi utara diduga akibat spekulasi para agen tertentu dan kalangan penimbun bbm bukan agen pertamina.
tindakan tersebut dipicu oleh tingginya disparitas (perbedaan) harga minyak solar untuk masyarakat umum dan sollar untuk kapal berbendera asing atau solar untuk perusahaan asing.
  bandingkan harga solar untuk umum di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) rp 600/liter (sekarang rp 900/ liter), sementara harga solar industri/pelayanan rp 1.285/liter dan harga solar kapal-kapal asing rp rp 2.570/liter.
  menurut perhitungan pertamina cabang manado, akibat tindakan tersebut, negara dirugikan rata-rata rp 10 milyar per bulan atau setahun rp 120 milyar.
angka tersebut dihitung dari jumlah kebocoran solar dan minyak tanah yang mestinya jatuh ke tangan masyarakat, tetapi kenyataannya terserap oleh kapal-kapal asing yang jumlahnya per hari rata-rata 200.000 liter.