"kami belum sampai kepada item-item apa, tetapi penjajakan prinsip masing-masing.
kira-kira mana-mana yang bisa dipertemukan.
memang kami bilang ada hal-hal tertentu yang harus mendengar dulu hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) ppp 16-17 juli.
soal pasal 29 kan keputusan mukernas ii tahun lalu.
jadi harus dibahas dulu di mukernas lagi untuk dijadikan pegangan oleh ppp," tutur zain.
di pah i, f-ppp tetap menginginkan piagam jakarta masuk ke pasal 29 uud 1945.