menurut dia, dalam menetapkan ump itu, gubernur harus berpedoman pula pada rekomendasi suatu komisi pengupahan daerah.
komisi ini beranggotakan asosiasi pengusaha di daerah, serikat pekerja, kanwil depnaker, dan kalangan independen seperti para pakar. "
komisi ini yang menentukan bagaimana sebetulnya kebutuhan hidup minimum di satu daerah, tingkat inflasinya, dan sejenisnya.
dari situ akan keluar rekomendasi pada gubernur soal ump," katanya.