sementara itu, ketua dprd kepri andi anhar chalid di tanjung pinang, senin, menuding rekan-rekannya di dprd tergiur uang rp 1 milyar dengan mencabut dukungan terhadap surat keputusan (sk) dprd kepri tertanggal 23 oktober 2000 tentang penolakan hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah kabupaten kepri masa jabatan 2000-2005.