hal senada ditegaskan menteri keuangan (menkeu) boediono usai mengikuti rapat kerja dengan komisi ix dpr.
menurut menkeu, pemerintah sebagai regulator tidak bisa mencampuri proses peradilan kasasi di mahkamah agung (ma).
pemerintah hanya bisa menjamin bahwa proses pengadilan yang dilaksanakan tidak merugikan kepentingan umum.