guru besar hukum tata negara prof dr harun alrasid menegaskan bahwa wacana tentang pelimpahan tugas dan wewenang dari presiden kepada wakil presiden, secara yuridis tidak bisa dibenarkan.
sesuai bunyi uud 1945, kata prof alrasid, presiden tidak dibenarkan melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada wapres.
kalaupun dilakukan, maka mpr harus melakukan perubahan uud 1945 terlebih dulu.
 "kalau opsi pelimpahan tugas dan wewenang dari presiden kepada wapres dianggap sebagai solusi paling baik," ujar prof alrasid, "itu secara politis bisa saja.
tetapi, secara yuridis harus diatur dalam uud, dan merupakan kewenangan mpr untuk mengubahnya (uud).
jadi, (pelimpahan wewenang) itu bukan kewenangan presiden, karena presiden tak boleh memberikan wewenang kepada wapres."