untuk mencegah timbulnya kerancuan, sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan dengan instansi kepolisian dan kejaksaan, yusril juga menegaskan bahwa perkara korupsi yang menjadi kewenangan kpk adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan menyangkut kerugian negara paling sedikit rp 1 milyar.