sementara itu, partai rakyat demokratik (prd)-yang selama ini vokal menentang militer berpolitik-setuju dengan diberlakukannya hak memilih dan hak dipilih bagi tni/polri.
ketua bidang militer prd yusuf lakaseng di jakarta, kamis, mengatakan, "secara prinsip, berdasar teori dan tradisi politik modern, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, termasuk anggota tni/polri sebagai warga negara."