muhaimin berharap agar semua anggota dpr yang bersih secara bersama-sama sepakat untuk membongkar kasus suap tersebut dan berani menjadi saksi.
di pihak lain, presiden juga diharapkan bersedia memberikan surat izin pemeriksaan yang diperlukan pihak kepolisian untuk memeriksa anggota dpr yang terlibat.
sementara itu, pengamat politik bara hasibuan menilai, untuk memberantas korupsi yang menjamur di tubuh dpr, lebih baik jika dpr membentuk komisi etik seperti yang dilakukan di parlemen amerika serikat.
berbeda dengan dewan kehormatan, komisi etik ini bersifat permanen dan memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap setiap dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dpr.