sejumlah pihak menilai, belum adanya peraturan pemerintah sebagai penjabaran pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah salah satu faktor penyebab maraknya penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal di indonesia.
faktor lain yang mendukung adalah tidak sinkronnya sejumlah undang-undang, antara lain uu no 41/1999 dengan uu no 22/1999 tentang otonomi daerah serta uu no 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, akibat proses transisi dari sentralisasi ke otonomi.