naiknya presiden baru megawati soekarnoputri memang telah meniupkan angin segar optimisme, yang ditunjukkan dengan penguatan rupiah hingga pernah menyentuh rp 9.400 per dollar as.
  jika megawati mampu memelihara momentum ini dengan baik, terutama melalui pembentukan tim ekonomi yang kuat -yang mutlak harus segera diumumkan dalam beberapa hari ini dalam pekan ini -maka penguatan rupiah masih bisa berlanjut, bahkan mungkin sampai rp 8.000 per dollar.
 pemerintahan megawati harus diakui telah memiliki modal awal yang baik untuk menjalani proses pemulihan ekonomi.
namun, tanpa bermaksud menakut-nakuti, kondisi obyektif perekonomian indonesia memang sangat parah.
sederet persoalan akan langsung menyergap kabinet baru.
  isu-isu prioritas itu antara lain, pertama, bagaimana menipiskan defisit anggaran sekaligus menyelamatkan apbn 2001.
kedua, upaya memperlancar divestasi aset-aset pemerintah di badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
ketiga, divestasi bumn yang tidak ketahuan kemajuannya, kepentingan mendorong investasi yang bertabrakan dengan upaya pengendalian inflasi (masalah dilema suku bunga).
 serta keempat, bagaimana menyelamatkan bank-bank yang terancam likuidasi dan terus mengalami kemacetan fungsi intermediasi ( financial disintermediation ).
sementara itu, ada satu persoalan besar yang selama ini terus menghantui kita, karena senantiasa menjadi potensi krisis, yakni masih berdetaknya jarum  countdown  (hitungan mundur) "bom waktu" utang luar negeri.
  bukan pula bermaksud untuk menyodorkan cerita seram, bahwa utang luar negeri terbukti telah meledakkan perekonomian meksiko ke jurang krisis sampai dua kali.
masing-masing tahun 1984-1985, yang kemudian berulang sepuluh tahun kemudian.
  artinya, jika manajemen ekonomi makro tidak ditangani dengan baik ( sound macroeconomic management ), maka suatu negara seperti meksiko bisa terperosok dua kali di jurang yang sama, berupa meledaknya utang luar negeri yang jatuh tempo.
 laporan terakhir bank indonesia menunjukkan bahwa posisi utang luar negeri total indonesia pada bulan april 2001 tercatat 139 milyar dollar as, yang terdiri dari 72 milyar dollar as (52 persen) utang pemerintah dan 67 milyar dollar as (48 persen) utang swasta.
angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 148 milyar dollar (1999) dan 141 milyar dollar (2000).
  meski utang total cenderung menurun, terutama karena telah melewati puncaknya (1999), perkiraan pembayaran utang luar negeri akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya, saat megawati berkuasa.
menurut data departemen keuangan, fluktuasi pembayaran utang luar negeri pemerintah adalah rp 48 trilyun (2001), rp 108 trilyun (2002), rp 84 trilyun (2003), dan rp 71 trilyun (2004).
 angka-angka itu pun hanya sebatas pembayaran utang pemerintah, belum termasuk utang swasta.
artinya, pemerintahan megawati harus menghadapi masa-masa kritis pembayaran utang luar negeri, mulai tahun depan!
  jadi, megawati dan timnya tidak memiliki cukup "kemewahan" untuk sejenak menikmati jeda karena mereka harus langsung pusing memikirkan utang luar negeri.
apa yang harus dilakukan?
              sudah banyak wacana yang berkembang soal penyelesaian utang luar negeri ini.
salah satu kesimpulan terpentingnya adalah utang kita memang sangat gawat karena jumlahnya teramat besar, bahkan lebih besar daripada produk domestik bruto (pdb).
karena sedemikian beratnya beban ini, kemampuan kita untuk membayarnya dengan cara konvensional juga sangat diragukan.
  penyelesaian yang "konvensional" yang saya maksud adalah pembayaran utang luar negeri yang didasarkan pada kemampuan kita menarik devisa, terutama dari pos ekspor.
dalam perekonomian kita, ekspor dihasilkan oleh dua pelaku: pemerintah dan swasta.
pemerintah menghasilkan devisa ekspor terutama dari minyak dan gas (migas), sedangkan pengusaha swasta menciptakan devisa ekspor dari nonmigas.
  bukan rahasia lagi, banyak devisa ekspor yang diparkir di luar negeri.
taruhlah kita berpikir positif bahwa sebagian dari ekspor tersebut memang dipakai untuk membayar utang.
namun, tetap saja ada sisa dana lain yang masih kerasan diparkir di luar negeri.
inilah yang disebut pelarian modal alias  capital flight .
jumlahnya sangat besar, bahkan sejak krisis empat tahun terakhir, sudah mencapai lebih dari 30 milyar dollar.
 secara konvensional, para ekonom biasanya menetapkan  debt-service ratio  (dsr) sebagai tolok ukur berat-ringannya beban utang suatu negara.
dsr adalah perbandingan antara pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo terhadap nilai ekspor setahun.
dalam hampir 20 tahun terakhir, sejak pertengahan 1980-an, dsr kita tidak pernah berada di batas aman 20 persen.
  dsr indonesia sekarang berkisar 50 persen.
artinya, kewajiban membayar utang kita setara dengan 50 persen dari nilai ekspor kita yang berkisar 50 milyar dollar as.
semakin tinggi dsr, semakin rendah tingkat kemampuan suatu negara untuk membayar kembali utang luar negerinya.
 dari data tersebut saja sudah diketahui, bahwa perekonomian indonesia akan setengah mati (atau bahkan sudah tiga per empat mati!)
untuk membayar utang dengan cara konvensional.
pendek kata, berat sekali, prospeknya sangat kecil.
jadi?
yang kita perlukan adalah terobosan, alias menggunakan cara yang tidak konvensional.
apakah peluang itu ada?
ada.
              mantan menteri keuangan amerika serikat nicholas brady pernah mempunyai ide pemutihan utang bagi negara-negara afrika yang termiskin di dunia.
meski selama ini kita selalu tidak dikategorikan termiskin, sederetan persoalan berat menimpa kita, terutama setelah ambruknya sektor perbankan yang memaksa pemerintah harus berutang kepada publik domestik, melalui penerbitan obligasi pemerintah senilai rp 653 trilyun, atau 55 persen terhadap pdb.
 meski mungkin kita tidak termasuk definisi negara termiskin di dunia (jelas kita masih lebih baik dibandingkan rwanda di afrika ataupun banglades di asia), kondisi obyektif sudah menunjukkan, perekonomian kita pada dasarnya bangkrut.
  timbunan utang, baik utang luar negeri (139 milyar dollar as) maupun utang domestik (rp 653 trilyun), merupakan data dan fakta yang sangat fantastis.
seram sekali.
kalaupun perekonomian kita sekarang masih tampak "hidup", itu sesungguhnya menyimpan bom waktu yang sumbunya semakin memendek, berupa jatuh tempo pembayaran utang yang akan segera tiba.
 dalam posisi serba terdesak ini (utang menumpuk, apbn kian sumpek bergerak), kita harus berani minta pemotongan utang ( hair cut ) kepada para kreditor.
inilah tugas mahaberat yang harus dilakukan tim ekonomi megawati.
kalau kita tidak bisa melakukannya sendiri, saya rasa kita perlu berkonsultasi dengan sejumlah tokoh internasional yang berkompeten dengan masalah ini.
 jika dulu mantan presiden abdurrahman wahid bisa mempunyai konsultan sekaliber paul volcker (mantan kepala bank sentral as sebelum alan greenspan), presiden megawati juga perlu mempunyai konsultan sekelas nicholas brady, yang terbukti pernah mempunyai  track record  kepedulian dan simpati kepada negara-negara debitor miskin.
  ekonom yang mempunyai kepedulian terhadap isu ini, seperti anne krueger (yang digosipkan akan menjadi orang nomor dua di imf setelah horst koehler) serta ekonom terkemuka yang mempunyai artikulasi bagus paul krugman, sangat layak kita mintai tolong sebagai konsultan dan pelobi.
  jujur saja, lobi kita selama ini kurang  powerful  sehingga kita perlu bantuan dari para pendekar dari mancanegara itu.
lobi yang baik kepada menteri keuangan as saat ini, paul o'neill, juga merupakan salah satu kunci penting untuk mencapai tujuan ini.
 sementara itu, tatkala tim ekonomi kita melobi dengan pihak luar negeri, presiden megawati sendiri di dalam negeri harus giat menghabisi para koruptor.
soalnya, para kreditor di luar negeri pasti akan cenderung berargumentasi, bagaimana mungkin mereka mau memberi pemotongan utang jika korupsi tetap merajalela di negara debitor?
 apakah  fair  jika negara yang sangat korup malah mendapat fasilitas pengampunan utang?
tidak  fair  dan tidak logis, bukan?
jadi, siapa bilang masalah pembasmian korupsi tidak ada kaitannya dengan upaya pemulihan ekonomi?