"negara kita ini menganut asas hukum positif.
jadi, acuan kami adalah uu yang sah, yang berlaku berkenaan dengan pencalonan hakim agung.
kalau kembali pada keberadaan hukum positif itu, maka satu-satunya uu yang mengatur pencalonan hakim agung adalah uu no 14/1985 tentang ma," kata ketua komisi ii a teras narang saat jumpa pers di jakarta, senin (13/5).