untuk mengeliminir disharmoni itu, ryaas berpendapat, pemerintah pusat harus aktif melakukan supervisi kepada daerah dan pada saat yang bersamaan juga melengkapi aturan-aturannya. "
sayangnya, aturan-aturan yang ada dibuat oleh orang yang tidak mengerti dari awal dan tidak punya visi tentang otonomi daerah.
ada gap antara pemahaman pemimpin, aturan yang dibuat dan pemahaman daerah," katanya.