wakil presiden (wapres) hamzah haz mengatakan, pemerintah tidak akan mengulangi kesalahan masa lampau yang melakukan tindakan pengendalian keamanan secara  overdosis  (berlebihan) di daerah-daerah konflik.
tindakan berlebihan dinilai kurang menguntungkan jika dikaitkan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan hukum yang sedang terjadi di negeri ini.
  pernyataan wapres itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi nasional ikatan cendekiawan muslim indonesia (icmi) di pesantren daarut tauhid di gegerkalong bandung, jumat (24/8).
tampak hadir menko kesra jusuf kalla, mendiknas abdul malik fadjar dan ketua dpa achmad tirto sudiro, wakil ketua mpr ginandjar kartasasmita dan ketua icmi adi sasono.
 menurut hamzah haz, kebijakan penting pemerintah saat ini adalah meneruskan proses reformasi sambil membenahi bidang ekonomi, sosial dan politik serta hukum. "
sekarang tindakan pengendalian keamanan harus sesuai dosis, jangan sampai lebih," katanya.
 rakornas icmi itu direncanakan berlangsung sampai hari minggu dengan tema pertemuan meningkatkan kualitas umat melalui pengembangan pendidikan dan ekonomi kerakyatan.
untuk itu, panitia kemarin mengumpulkan dana wakaf besarnya dari rp 500.000 (pola perunggu), rp 5 juta (perak) dan rp 10 juta (pola emas).
  seusai membuka rakornas icmi, hamzah haz yang juga ketua umum dpp ppp melakukan silaturahmi dengan para kadernya di hotel aquila bandung.
di sana hamzah haz mendapat dukungan dari dpw ppp jabar agar tetap menjabat sebagai ketua umum partai berlambang gambar kabah itu.