lukman mengemukakan ini menanggapi rekomendasi tbh yang dibentuk oleh komite kebijakan sektor keuangan (kksk), yang meminta kksk melakukan tindakan pidana maupun tindakan perdata terhadap sembilan obligor/debitor penanda tangan akta pengakuan utang (apu) yang dinilai cedera janji, tidak kooperatif, dan tidak memenuhi sebagian dan seluruh kewajiban utangnya.