delapan gubernur dan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) se-jawa, bali, dan lampung, jumat (29/6) malam mengeluarkan deklarasi yogyakarta guna menangkal berimbasnya pertikaian elite politik di jakarta ke daerahnya masing-masing.
segala keputusan sidang istimewa (si) mpr, agustus nanti, jangan sampai didasari sentimen politik, melainkan atas dasar pertimbangn rasionalitas dan profesionalisme.
 deklarasi tersebut dirumuskan dalam rapat tertutup pukul 20.00 23.15, di ruang amarta hotel melia purosari, yogyakarta.
pertemuan dipimpin gubernur daerah istimewa yogyakarta (diy) sultan hamengku buwono x selaku pemrakarsa.
peserta rapat terdiri atas gubernur dki jakarta sutiyoso, gubernur jawa tengah mardiyanto, gubernur jawa barat nuriana, pejabat gubernur banten hakamuddin djamal, gubernur bali dewa beratha, dan gubernur lampung oemarsono.
gubernur jawa timur imam oetomo tidak hadir tetapi diwakili oleh seorang pejabat.
 sedangkan unsur muspida terdiri dari pangdam jaya mayjen tni bibit waluyo, pangdam siliwangi mayjen tni darsono, pangdam brawijaya mayjen tni sudi silalahi, pangdam diponegoro diwakili kasdam brigjen tni joko santoso, kapolda jawa tengah irjen pol erwin mappaseng, serta kapolda diy brigjen saleh saaf.
 usai rapat, sultan hamengku buwono x langsung membacakan deklarasi yang terdiri atas tujuh butir di hadapan pers.
butir pertama mengingatkan para elite politik nasional bahwa proses demokratisasi tanpa didukung penegakan hukum yang jelas dan tegas dapat membawa bangsa indonesia kembali ke situasi politik otoriter.
 kedua, menggugah kesadaran bangsa indonesia bahwa turunnya ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, orientasi perjuangan politik para elite nasional yang berjangka pendek serta gejala lunturnya rasa nasionalisme dapat mempercepat jatuhnya bangsa indonesia ke jurang disintegrasi.
 ketiga, jangan menjadikan konflik di tingkat pusat dipindahkan menjadi konflik masyarakat di daerah.
apabila itu terjadi, aparat keamanan di daerah akan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok mana pun yang mengganggu keamanan.
 keempat, menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah untuk lebih berkonsentrasi pada upaya penyelesaian krisis yang nyata dihadapi dengan mengedepankan hubungan sosial yang kooperatif seraya mengikis hubungan yang konfrontatif.
 kelima, mengingatkan para elite politik nasional bahwa batas kesabaran dan toleransi masyarakat hampir terlampui, sehingga berpotensi meledakkan konflik sosial.
 keenam, apabila si mpr tahun 2001 harus dilaksanakan, supaya mengutamakan rasionalisme dan profesionalisme ketimbang sentimen politik dalam mengambil keputusan.
 ketujuh, mengharapkan hasil si mpr tahun 2001 mampu menumbuhkan kembali rasa saling mempercayai dan saling menghormati, sekaligus mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara menuju masyarakat indonesia baru.
  wujud keprihatinan   menjawab wartawan, sultan mengatakan gagasan untuk membuat deklarasi muncul 2-3 hari sebelumnya, sebagai wujud keprihatinan akan situasi nasional.
sultan dan para gubernur lainnya di jawa, bali dan lampung tak ingin warga dan keutuhan wilayahnya tercabik-cabik lantaran pertikaian di tingkat pusat.
  kata sultan, para pangdam diharapkan menjabarkan deklarasi tersebut sebagai bagian dari upaya bersama pemerintah setempat menjaga stabilitas dan keamanan.
dia juga berharap dprd ikut mensosialisasikan deklarasi tersebut, sehingga segala bentuk aspirasi bisa disampaikan melalui lembaga perwakilan. "
masyarakat dari daerah tidak perlu berbondong-bondong ke jakarta," katanya.
 mantan menteri negara pendayagunaan aparatur negara, ryaas rasyid seusai menghadiri pengukuhan prof dr affan gaffar sebagai guru besar fisipol universitas gadjah mada sabtu siang, menilai deklarasi tersebut sebagai langkah positif.