dua hakim agung, ny marnis kahar dan ny supraptini sutarto, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap masing-masing rp 50 juta dari saksi pelapor endin wahyudin, selasa (21/8), diputuskan tidak bisa diadili oleh pengadilan negeri (pn) jakarta pusat.
  alasan majelis hakim yang diketuai rusdi asyaad, dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum (jpu) sujitno dan surung aritonang secara terpisah untuk kedua terdakwa itu berlebihan maupun tumpang tindih.
namun, putusan hakim dinilai lembaga pemantau peradilan sebagai konspirasi hakim untuk membebaskan koleganya.
 menurut majelis hakim, marnis dan supraptini didakwa oleh kedua jpu melanggar pasal 1 ayat 1 sub (c) undang-undang (uu) nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  juncto  pasal 420 ayat 1 kuhp untuk dakwaan primer, dan melanggar pasal 1 ayat 1 sub (c) uu no 3/1971  juncto  pasal 418 kuhp.
padahal, pasal 420 dan 418 kuhp itu sudah tercakup dalam pasal 1 ayat 1 sub (c) uu no 3/1971.
sebab itu, dengan penyebutan kedua pasal dari uu antikorupsi dan kuhp yang sebenarnya sama -karena sudah tercakup- itu membuat dakwaan  overlapping  dan berlebihan.
 "dakwaan yang mencampuradukkan delik pidana khusus yang diatur dalam uu no 3/1971 dengan delik umum yang diatur dalam kuhp itu sangat menyulitkan terdakwa dalam pemeriksaan atau pembelaan diri.
dakwaan yang berlebihan atau  overlapping  menjadi tidak jelas atau kabur.
karena itu, dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum," tegas ketua majelis hakim.
 rusdi menegaskan, dakwaan yang disampaikan jpu merupakan acuan bagi persidangan.
karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum, terdakwa tak dapat diadili.
dengan putusan itu, persidangan perkara korupsi suap dengan terdakwa hakim agung ny marnis kahar maupun ny supraptini sutarto yang disidangkan terpisah langsung dihentikan.
mereka tak bisa diadili berdasarkan dakwaan jpu, kecuali pengadilan tinggi (pt) dki jakarta memutuskan lain.
 selain marnis dan supraptini, seorang hakim agung lain, yahya harahap, kini sudah pensiun, juga diadili terpisah dalam perkara yang sama.
harahap disidangkan di pn jakarta barat.
menurut rencana, hari rabu ini majelis hakim yang diketuai panto alboin sianipar akan menyampaikan putusan selanya.
 ketiga hakim agung itu diadili setelah endin wahyudin mengadu kepada tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (tgptpk).
ketiga hakim agung itu menerima suap dari endin senilai rp 196 juta dengan harapan memenangkan perkara kasasi nomor 560.k/ pid/1997 untuk kepentingan ahli waris ny aminah.
walaupun "klien" endin dimenangkan oleh majelis hakim agung yang diketuai harahap, karena putusan itu tidak bisa dieksekusi, endin pun mengadukan kasus itu ke tgptpk.
  perlawanan hukum   sujitno menyatakan keberatan dengan putusan majelis hakim itu.
sebab itu, kejaksaan kemungkinan akan mengajukan perlawanan hukum ke pt dki jakarta. "
jika dalam dakwaan kami tak menyatakan pasal 1 ayat 1 sub (c) uu no 3/1971  juncto  (terkait -red ) dengan pasal 420 dan 418 kuhp, pemeriksaan perkara tidak bisa dilakukan.
sebab, dalam pasal 1 ayat 1 sub (c) uu no 3/1971 tak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana tersebut," jelasnya.
 pasal 1 ayat 1 sub (c) uu no 3/1971 menyebutkan,  dihukum karena tindak pidana korupsi, ialah: (c) barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 kuhp . "
dengan bunyi pasal yang sekadar menyebut pasal-pasal kuhp, bagaimana persidangan bisa memeriksa unsur-unsur tindak pidana korupsi apabila kami tak mengaitkan pasal uu no 3/1971 dengan kuhp," tegas sujitno lagi.
 sebaliknya, john walery dan yanti nurdin -kuasa hukum marnis dan supraptini- menilai putusan majelis hakim sudah tepat, karena memang tidak mungkin melanjutkan persidangan dengan dakwaan yang tumpang tindih dan berlebihan. "
majelis hakim jeli melihat ketidak-sempurnaan dakwaan jaksa.
jika jaksa akan mengajukan perlawanan, ya, itu hak mereka," ucap walery.
 pertimbangan hakim untuk membatalkan dakwaan itu sebenarnya di luar keberatan yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa.
segala keberatan penasihat hukum terdakwa juga ditolak majelis hakim dalam persidangan.
namun, menurut walery, pertimbangan hakim mirip dengan eksepsi (keberatan) mereka, khususnya pada butir keempat, yakni uu yang diterapkan bertentangan dengan asas legalitas.
  konspirasi   secara terpisah, koordinator judicial watch a muhammad asrun serta koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan wasingatu zakiyah menilai, putusan majelis hakim pn jakpus itu merupakan konspirasi hakim untuk membebaskan koleganya.
karena itu, jaksa agung harus mendorong jaksa yang menangani perkara supraptini dan marnis melakukan perlawanan.
  asrun dan wasingatu menegaskan, tidak ada alasan obyektif bagi majelis hakim untuk membatalkan dakwaan terhadap kedua hakim agung. "
pembatalan dakwaan jaksa cuma alasan belaka bagi hakim untuk tidak menyentuh substansi perkara.
pembatalan dakwaan jaksa itu pun makin membenarkan tudingan adanya solidaritas korps hakim yang membabi buta yang sebenarnya sudah diduga dari awal," ucap asrun, yang juga sekretaris tim pakar departemen kehakiman dan hak asasi manusia.
 akan tetapi, yanti menganggap tidak ada pemihakan dari majelis hakim terhadap terdakwa.
putusan majelis hakim tersebut semata-mata karena dakwaan jaksa memang tumpang tindih.