pemerintah indonesia akan tetap mengupayakan penyelesaian masalah aceh melalui jalan dialog, sejauh tiga hal yang bisa menunjang proses dialog bisa dipenuhi pihak gerakan aceh merdeka (gam).
ketiga hal itu adalah adanya niat gam untuk berdialog secara damai, dihentikannya tindakan-tindakan kekerasan, dan tidak adanya gangguan keamanan secara terus-menerus terhadap sumber-sumber ekonomi vital, termasuk exxonmobil yang pada hari sabtu diledakkan oleh kelompok bersenjata tak dikenal.
 langkah pemerintah indonesia untuk menyelesaikan masalah aceh terus saja menjadi sorotan dunia internasional.
staf kongres as yang dipimpin deputy legislative director to senator, michkael schiffer, kemarin, sengaja menemui presiden abdurrahman wahid di istana merdeka untuk meminta penjelasan pemerintah tentang perkembangan di aceh.
 sebelumnya, dubes as untuk indonesia robert gelbard mengunjungi aceh dan bertemu dengan sejumlah tokoh di sana, baik dari kalangan kampus, kepolisian, maupun gam.
usai melakukan serangkaian pertemuan, gelbard mengemukakan, dengan tidak bermaksud mencampuri urusan pemerintah indonesia, pemerintah as merasa yakin bahwa penyelesaian masalah aceh hanya bisa dilakukan dengan cara dialog dan pemulihan keamanan atau operasi militer.
 saat menghadiri peringatan hut ke-55 tni au, presiden abdurrahman wahid secara umum menegaskan, tni dan polri tidak boleh tunduk pada negara mana pun walaupun mereka melakukan embargo persenjataan dan peralatan militer lainnya. "
kita tidak boleh tunduk pada intimidasi siapa pun.
kita tidak perlu tunduk pada negara lain.
kita tidak perlu bergantung pada satu negara," kata abdurrahman wahid di pangkalan udara halim perdanakusuma, jakarta.
 di tengah tarik-menarik jenis pendekatan yang akan dilakukan pemerintah indonesia untuk menyelesaikan masalah aceh, korban di aceh terus berjatuhan.
komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) aceh mencatat sebanyak 211 orang menjadi korban tindak kekerasan di aceh selama periode maret 2001.
data itu disampaikan koordinator divisi investigasi kontras aceh bustami arifin sebagaimana diberitakan  antara , minggu.
 menyikapi peledakan sumur gas exxonmobil hari sabtu lalu, panglima tni laksamana widodo as menyatakan bahwa gangguan keamanan di aceh memang ada. "
marilah kita bersama melihat fakta yang ada di lapangan, yakni bahwa gangguan-gangguan keamanan itu memang ada.
kita memang harus melakukan langkah-langkah umum, khususnya untuk menangkal gangguan-gangguan keamanan itu," kata laksamana widodo.
  tidak hanya keamanan   menko politik, sosial, dan keamanan susilo bambang yudhoyono menyatakan setuju dengan usulan gelbard soal perlunya dialog untuk penyelesaian soal aceh meskipun ia mengaku hanya mengetahui pernyataan gelbard dari surat kabar dan tidak mengetahui apa yang dinyatakan gelbard di aceh. "
ia mengatakan pendekatan keamanan tidak menyelesaikan masalah aceh.
saya setuju itu," ujarnya.
 upaya dialog sebenarnya sudah dilakukan pemerintah indonesia ketika pemerintah menandatangani nota kesepakatan jeda kemanusiaan tanggal 12 mei 2000 di geneva.
namun, dalam perkembangan kemudian, operasi pemulihan keamanan seakan menjadi alternatif yang akan diambil pemerintah indonesia dan disetujui dpr, 28 maret 2001.
bahkan, gam ditetapkan sebagai gerakan separatis.
 kesiapan pemerintah indonesia untuk kembali berdialog juga disampaikan yudhoyono. "
namun, dialog itu hanya terlaksana jika mereka harus betul-betul ingin berdialog atau pembicaraan damai.
kalau mereka betul-betul, pemerintah akan membuka pintu lebar-lebar untuk itu.
yang kedua, konsekuensi dari itu, yaitu menghentikan tindak kekerasan, baru kita bisa bicara dengan baik.
yang ketiga, exxonmobil itu, kan, obyek vital, sumber ekonomi kita, maka diharapkan tidak ada gangguan-gangguan di area itu terus-menerus," demikian yudhoyono.
 pemerintah tidak mengedepankan pendekatan keamanan saja.
yang akan dilakukan adalah langkah-langkah komprehensif. "
tidak ada keinginan pemerintah untuk kembali ke jalan militer dan tidak mengedepankan langkah-langkah yang lain, seperti ekonomi, politik, dan sosial," ujarnya.
  dukung nkri   penggunaan terminologi operasi militer terbatas dalam pemulihan keamanan, yang sempat diungkapkan sejumlah pejabat indonesia dalam beberapa kesempatan berbeda, ikut menciptakan terjadi salah persepsi soal model pendekatan yang akan dilakukan pemerintah indonesia mengenai aceh.
  "tampaknya, sebagian anggota kongres as salah tangkap terhadap rencana aksi yang komprehensif yang diterapkan pemerintah di aceh, yang kemudian dibesar-besarkan sebagai operasi pemulihan keamanan yang terkadang disebut sebagai operasi militer," kata menteri luar negeri (menlu) alwi shihab menjawab pertanyaan pers setelah bertemu presiden, di jakarta, senin.
  menurut alwi, masalah aceh perlu dijelaskan agar jangan sampai ada kekeliruan karena penyelesaian soal aceh tidak hanya terfokus pada usaha pemulihan keamanan melalui operasi militer karena ada komponen lain yang lebih penting.
akan tetapi, menlu tidak menjelaskan komponen lain yang dimaksud.
 alwi dapat memastikan as dan uni eropa mendukung negara kesatuan republik indonesia (nkri) dan tidak mendukung gerakan separatis.
pertemuan antara gelbard dan gam dilakukan secara transparan dan sepengetahuan pemerintah indonesia.
  presiden as george w bush, menlu as collin powell, dan dubes as di indonesia, kata alwi, memiliki kebijakan resmi menyangkut dukungan terhadap nkri.