rapat badan musyawarah (bamus) dpr, yang berlangsung kamis (25/1), selama kurang lebih empat jam menetapkan, keputusan dpr apakah menerima atau menolak kesimpulan panitia khusus (pansus) dpr yang menyelidiki penyelewengan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog) akan berlangsung secara terbuka.
keputusan akan diambil pada rapat paripurna dpr, kamis mendatang.
  rapat bamus yang dihadiri wakil ketua dpr am fatwa dan tosari wijaya juga memutuskan, pansus dpr harus sudah menyampaikan hasil kerjanya berupa kesimpulan berdasarkan 40 saksi yang sudah diminta keterangannya dalam rapat paripurna dpr, senin mendatang.
rapat paripurna dpr ini dinyatakan tertutup dan tidak boleh dihadiri publik.
publik juga tidak boleh mengetahui materi kesimpulannya.
 rapat bamus sempat mengalami kebuntuan saat membahas materi pansus bulog.
sumber  kompas  di dpr menyebutkan, pimpinan sidang terpaksa menskors persidangan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang berbeda pendapat melakukan lobi.
perdebatan tajam terjadi saat sebagian anggota bamus menghendaki agar pansus bulog segera mengumumkan kesimpulannya.
  pada saat bersamaan, di ruang terpisah seluruh anggota pansus bulog mengadakan rapat tertutup.
pimpinan pansus, seperti didi supriyanto, anggota pansus ade komaruddin dan alvin lie, serta ketua pansus bulog bachtiar chamsyah, terlihat keluar masuk antara ruang bamus dan ruang rapat pansus yang jaraknya cukup jauh.
mereka tidak bersedia menjawab pertanyaan pers dengan alasan masih dibicarakan.
 pansus bulog hingga pukul 18.30 tetap tidak bisa menyimpulkan hasil kerjanya, yang seharusnya diselesaikan kamis kemarin dan diserahkan kepada bamus.
menurut sumber tadi, gagalnya pansus bulog yang menyelidiki dugaan keterlibatan presiden abdurrahman wahid dalam kasus penyelewengan dana yanatera bulog itu akibat pansus bulog sudah goyah dan bahkan pecah.
  di tempat terpisah, ade komaruddin membantah bahwa pansus bulog sudah goyah dan pecah akibat sudah "kehabisan" peluru. "
tidak ada, siapa bilang pansus bulog pecah?
mereka cuma lelah, capek, dan sudah ada yang emosional.
itu biasalah," katanya.
saat ditanya apakah ada indikasi sebagian anggota pansus bulog yang terkena suap, ade menjamin itu tidak terjadi.
   pertanyakan materi   anggota bamus dari fraksi reformasi samuel koto mengungkapkan, kebuntuan dalam rapat bamus terjadi karena ada anggota yang mempertanyakan materi dan bahkan cenderung membahas materi pansus bulog.
padahal, katanya, bamus hanya membicarakan hal-hal menyangkut agenda teknis seperti penjadwalan sidang. "
bukan materi pansus yang dibicarakan di bamus.
mereka tidak berhak memasuki materi pansus," katanya.
samuel mengakui, terjadinya kebuntuan akibat masalah ini masalah pelik di mana banyak orang yang berupaya menghindari karena kaitannya dengan kepala negara. "
akibatnya, pemikirannya pun menjadi lebih subyektif," tambahnya.
  anggota bamus lainnya, syamsul mu'arif juga mengungkapkan, ada peserta sidang yang mempertanyakan mengapa pansus dpr tidak melaporkan hasil kemajuan kerjanya kepada pimpinan dpr, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) tata tertib dpr.
ayat tersebut menyebutkan, panitia khusus memberikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan kepada pimpinan dpr, dan laporan tersebut dibagikan kepada anggota dan disampaikan kepada presiden.
 syamsul menjelaskan, terhadap serangan ini pansus bulog mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat dan melaporkan kemajuan hasil kerjanya kepada pimpinan dpr. "
bahwa pansus tidak melaporkan dan membagikannya kepada anggota karena sifatnya rahasia," katanya.
  karena sifatnya yang berupa penyelidikan, rapat di mana pansus bulog melaporkan hasil kerjanya kepada paripurna dpr tidak bisa diketahui publik.
baru setelah menjadi keputusan dewan, itu bisa diketahui publik.
  sebagaimana disebutkan dalam pasal 87 tata tertib dpr, rapat-rapat dpr termasuk rapat paripurna, pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan atau bamus memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup.
sedangkan pembicaraan dalam rapat tertutup, demikian pasal 89 menjelaskan, pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
 akan tetapi, pasal 89 ayat (3) menyebutkan, karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul ketua rapat maupun atas usul salah satu fraksi dan/atau pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.
  masih "berkutat"   tentang kesimpulan yang akan disampaikan pansus bulog, sumber  kompas  di dpr menyebutkan, rapat pansus berdebat sengit soal apakah secara jelas presiden dinyatakan terlibat atau menyalahgunakan kekuasaan atau sebaliknya.
kubu yang selama ini getol menyerang presiden menghendaki agar keterlibatan presiden disebut secara jelas karena sejak awal pansus bertugas untuk menyelidiki keterlibatan presiden.
  akibat berkutat pada masalah kesimpulan, rapat pansus pun menjadi tegang, bertele-tele, dan penuh perdebatan di antara anggota pansus sendiri.
ade komaruddin mengakui dengan mengatakan, "jangankan untuk mengambil kesimpulan, untuk merinci fakta dari para saksi pun tidak tercapai kesepakatan."
 karena tidak tercapai kesepakatan, ade mengatakan, tidak ada jalan lain bagi pansus untuk mengambil keputusan lewat voting. "
kemungkinan terjadi voting karena susah menemukan titik yang sama," katanya.
   minta jaminan   di makassar, rabu malam, wakil ketua dpr am fatwa mengatakan, dpr meminta jaminan keamanan dari tentara nasional indonesia (tni) untuk membantu tugas polri dalam mengamankan rapat paripurna dpr hari senin mendatang, berkaitan dengan hasil kerja panitia khusus dpr mengenai kasus bulog dan sumbangan sultan brunei.
jaminan keamanan itu dibutuhkan anggota legislatif untuk menghadapi kemungkinan aksi teror dari kelompok tertentu, yang dapat mengganggu jalannya rapat.
  "saya telah bertemu panglima tni meminta penegasan jaminan keamanan, dan pak widodo as (panglima tni- red ) memberi jaminan," kata am fatwa.
  sementara wakil ketua dpr muhaimin iskandar memperingatkan ketua pansus untuk tidak mencoba merekayasa massa di luar gedung dpr untuk datang pada saat pansus bb memberikan laporannya kepada rapat paripurna dpr pada tanggal 29 januari mendatang.