pemerintah jepang memutuskan untuk menjadwalkan kembali utang pemerintah ri senilai 2,8 milyar dollar as atau 304,25 milyar yen dan 68,8 juta dollar as meskipun antara pemerintah ri dan dana moneter internasional (imf) belum dicapai kesepakatan menyangkut  letter of intent  (loi).
utang yang merupakan utang pokok yang jatuh tempo antara bulan april 2000 sampai maret 2002 itu dijadwalkan selama 15-20 tahun.
  jumlah utang yang dijadwalkan kembali oleh jepang itu menyumbang hampir separuh, atau 49,12 persen, dari keseluruhan jumlah utang yang harus dijadwalkan kembali oleh negara-negara kreditor paris club berdasarkan kesepakatan pertemuan di paris (paris club ii), 12-13 april 2000.
  sebelumnya, paris club dalam surat tertanggal 6 april 2001 yang dikirimkan kepada rizal ramli (sebagai menko perekonomian waktu itu -red ) mengatakan akan membatalkan kesepakatan penjadwalan utang senilai total 5,8 milyar dollar yang disetujui di paris tahun lalu, jika hingga akhir mei belum dicapai kesepakatan dengan imf (menyangkut loi).
  namun, karena ada rekomendasi imf dan bank dunia, paris club, seperti dikatakan staf ahli menkeu anggito abimanyu, akhirnya sepakat menunggu dicapainya kesepakatan menyangkut loi dengan imf.
selain itu paris club pun tidak akan melakukan penagihan utang yang jatuh tempo akhir april, meskipun batas waktu 31 mei 2001 untuk dicapainya kesepakatan dengan imf terlampaui.
 sikap para donor paris club sendiri tidak seluruhnya selunak jepang.
sejumlah negara kreditor paris club dilaporkan sudah mulai melakukan penagihan karena beberapa syarat yang disebutkan dalam surat paris club tanggal 4 april tidak dipenuhi pemerintah.
 korrea selatan, misalnya, melalui surat yang dikirimkan head buyer credit department exim bank of korea kepada depkeu ri 1 juni lalu, telah meminta pemerintah untuk segera membayar utang senilai 4,04 juta dollar as pada 8 juni lalu, karena pemerintah dinilai gagal memenuhi article iv paragraph 4 b dari  memorandum of understanding  yang ditandatangani pada pertemuan paris club ii di paris.
 "penjadwalan itu merupakan sikap pemerintah jepang untuk terus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi indonesia," ujar duta besar jepang untuk indonesia yukio takeuchi, usai menandatangani tiga naskah pertukaran nota dan record of discussions dengan direktur jenderal hubungan ekonomi luar negeri departemen luar negeri makarim wibisono, di jakarta, jumat (29/6).
 utang yang dijadwalkan jepang ini meliputi utang yang dipinjam pemerintah dari japan bank for international cooperation (jbic), utang dari badan pangan jepang (food agency of japan), dan utang komersial yang dijamin oleh pemerintah jepang.
 selain penjadwalan utang, tahun ini pemerintah jepang juga akan memberikan pinjaman yen baru ( yen loan ) senilai 806,1 juta dollar as dan bantuan hibah ( grant ) sekitar 44,9 juta dollar as.
 rincian utang dari jbic yang dijadwalkan itu adalah berupa pinjaman yen dari overseas economic cooperation fund (oecf) sejumlah 145,47 milyar yen, pinjaman tidak mengikat ( untied loan ) dengan japan export import (jexim) bank sejumlah 73,26 milyar yen dan 38,36 juta dollar as.
 selain itu, juga kredit pembeli ( buyer's credit ) dari jexim sebesar 52,28 milyar yen dan 30,436 juta dollar as.
tingkat suku bunga untuk utang dalam yen antara 2,2-3,9 persen per tahun, sedangkan untuk utang dalam dollar as 0,875 persen per tahun.
 untuk utang dari badan pangan jepang, utang yang dijadwalkan berupa utang untuk pembelian beras oleh bulog sebesar 7,25 milyar yen.
sebelum pertukaran nota, tingkat suku bunga mencapai 9,855 persen per tahun.
namun, setelah pertukaran nota, turun menjadi 3,0 persen per tahun.
 utang lainnya adalah pinjaman komersial berjumlah 25,97 milyar yen dengan tingkat suku bunga satu persen per tahun di atas tingkat bunga utama pinjaman yen jepang jangka panjang ( long term prime rate ).
 takeuchi menjelaskan, meski banyak lembaga donor dunia menunda pengucuran utang kepada indonesia, jepang justru tetap mempercayai pemerintah indonesia.
alasannya, indonesia merupakan negara yang besar dan hubungan antara indonesia dan jepang sudah terjalin begitu lama.
 sementara makarim wibisono menyatakan bersyukur dengan adanya penjadwalan itu.
upaya tersebut dapat mengatasi beban keuangan negara yang semakin berat seiring dengan meningkatnya defisit neraca pembayaran pemerintah.
   draf loi   secara terpisah, staf menko perekonomian dipo alam mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan draf loi untuk dibahas dengan tim imf yang menurut rencana akan datang ke indonesia, juli mendatang.
dalam pembahasan itu, diharapkan imf hanya memfokuskan pada masalah stabilitas ekonomi makro dan finansial.
 "tim kami sedang mempersiapkan dan mengantisipasi perkembangan baru imf.
kita perhatikan perkembangan kondisi imf.
seperti diketahui, imf juga mendapat kritikan cukup banyak, termasuk dari kongres amerika serikat," ujarnya.
 diharapkan ada penyesuaian ( adjustment ) dalam pembahasan loi.
ketika ditanya, apakah masalah undang-undang (uu) nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia (bi) akan tetap menjadi pembahasan, ia mengatakan, dari pihak pemerintah, hal itu tidak lagi menjadi topik yang perlu dibahas. "
kalau dari imf, saya belum tahu," katanya.
 pertengahan april lalu, tim kaji ulang ( review ) imf yang dipimpin deputi direktur imf untuk asia pasifik anoop singh sudah bertemu pemerintah.
saat itu, disepakati pemerintah dan imf baru akan melangkah ke pembahasan loi jika revisi apbn dirampungkan antara pemerintah dan dpr.
selain itu, masih ada beberapa masalah yang menjadi ganjalan imf dengan pemerintah, yaitu masalah amandemen uu bi dan sekuritisasi aset.
 menurut dipo, pemerintah sudah membicarakan tiga persoalan itu dan disepakati ketiganya tidak menjadi materi pembahasan lagi.
ketika ditanya materi apa yang disiapkan dan akan dibicarakan dalam draf loi yang disusun pemerintah, ia tak bersedia menyebutkannya.