perbedaan pandangan imf dan pemerintah, antara lain menyangkut amandemen uu bi dan kebijakan desentralisasi fiskal menyusul pemberlakuan otonomi daerah.
dalam kebijakan desentralisasi fiskal, imf telah meminta pemerintah indonesia untuk melarang sementara bagi pemerintah daerah melakukan pinjaman luar negeri dan membatasi pinjaman kepada lembaga perbankan domestik.