"tetapi kenyataannya, dari keterangan para saksi dan alat bukti yang ada, tidak ada bukti pak akbar mengoordinasikan pelaksanaan program bantuan pangan tersebut dengan menteri terkait.
yang dimaksud menteri terkait di sini sesuai keputusan presiden tentang jps (no 190 tahun 1998).
kalau alasannya, dalam instruksi presiden tidak disebut soal keputusan presiden itu, sebagai menteri pak akbar tidak bisa menerima mentah-mentah.
instruksi presiden itu harus diterjemahkan, sesuai peraturan yang ada," kata jaksa agung muda bidang pidana khusus (jam pidsus) haryadi widyasana.