sementara mengenai ide pembentukan mahkamah luar biasa (mahmilub) ekonomi seperti yang diusulkan wakil ketua komisi ix dpr faisal baasir untuk mengadili para obligor pkps, yusril mengaku juga sulit. "
karena harus ada undang-undang (uu) tersendiri.
itu juga harus ada keputusan presiden dan bukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)," ujarnya.