dewan pimpinan pusat (dpp) partai-partai politik (parpol) cenderung mengabaikan permintaan komisi pemilihan umum (kpu).
dpp partai persatuan pembangunan (ppp), partai golkar, dan pdi perjuangan cenderung memilih calon anggota dpr pengganti antarwaktu (paw) bukan dari kabupaten yang sama.
 padahal, kpu secara tegas telah meminta agar dalam melakukan pergantian anggota dpr pengganti antarwaktu, dpp parpol menaati ketentuan sebagaimana tertuang dalam undang-undang (uu) nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dan undang-undang (uu) nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan mpr/dpr/dprd.
ketentuan itu ialah calon anggota dpr pengganti antarwaktu harus berasal dari satu kabupaten yang sama dengan anggota dpr yang digantikannya.
 pasal 14 ayat 2 huruf a dan b uu no 4/1999 menyebutkan, anggota dpr yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon yang diusulkan dpp parpol tingkat pusat yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap (dct) wakil parpol dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikannya.
ada 10 anggota dpr yang harus diganti antarwaktu karena mereka telah menjadi anggota kabinet gotong royong.
 presiden megawati soekarnoputri telah menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberhentian 10 anggota dpr yang telah menjadi menteri. "
kalau yang kalian tanyakan tentang 10 anggota dpr, jumat lalu, beliau telah menandatangani keputusannya," ujar sekretaris negara/sekretaris kabinet bambang kesowo di bukittinggi, sumatera barat (sumbar), minggu (2/9), yang menyertai kunjungan presiden megawati ke sumbar.
  bambang memastikan, dpr akan menerima surat keputusan itu paling lambat hari senin ini.
   telah ditetapkan   ketua dpp ppp ali hardi kiaidemak, sabtu, mengungkapkan, dpp ppp dalam rapat plenonya jumat pekan lalu telah menetapkan calon anggota dpr paw menggantikan bachtiar chamsyah dan alimarwan hanan.
bachtiar chamsyah (kini menteri sosial) yang berasal dari daerah pemilihan kota medan akan digantikan oleh barlianta harahap yang bukan berasal dari daerah pemilihan kota medan.
alimarwan hanan (kini menneg koperasi dan ukm) yang berasal dari kota palembang akan digantikan anwar malik yang juga bukan berasal dari daerah pemilihan kota palembang.
 dalam dct tercantum, pengganti bachtiar dari kota medan ialah lukman hakim hasibuan, darwis hamid, dan darwani pasaribu.
pengganti alimarwan dari kota palembang ialah anwar husin umri, wantum ali gathmir, dan ki abubakar sahili.
dpp ppp, demikian ali hardi, juga akan melakukan pergantian antarwaktu terhadap razali yahya, anggota dpr asal kota riau yang meninggal dunia.
razali akan digantikan abduh padare yang bukan berasal dari kota riau. "
ketiga orang itu sudah ditetapkan oleh dpp ppp, tinggal menunggu pengesahan dpr saja," katanya.
  sejauh ini, dpr belum dapat memproses penggantian antarwaktu ini karena presiden megawati belum mengeluarkan keppres pemberhentian bagi 10 anggota dpr yang sudah menjadi menteri itu.
baru pada hari jumat, presiden megawati menandatangani keppres pemberhentian tersebut.
calon yang diajukan dpp parpol selanjutnya akan diteliti oleh kpu sebelum diputuskan lewat keppres oleh presiden.
  wewenang dpp parpol   ali hardi menjelaskan, dpp ppp berhak menentukan siapa pengganti bachtiar dan alimarwan sebab keduanya tidak memenuhi bilangan pembagi, melainkan meraih kursi berdasarkan sisa suara yang dikumpulkan dari kabupaten lain di provinsi yang sama. "
menurut ketentuan kpu (lama- red ), dpp partai berhak menentukan siapa penggantinya," katanya.
 ketua dpp partai golkar rambe kamarulzaman mengakui, golkar belum mengadakan rapat pleno untuk menentukan siapa yang bakal menggantikan sri redjeki sumaryoto (kini menneg pemberdayaan perempuan) dan syamsul muarif (kini menneg komunikasi dan informasi).
dia mengungkapkan, calon pengganti sri yang berasal dari daerah pemilihan kabupaten lampung selatan ialah djoko purwongemboro dan pengganti syamsul yang berasal dari daerah pemilihan kabupaten hulu sungai selatan ialah gusti iskandar.
kedua calon paw itu bukan berasal dari daerah yang sama dengan yang digantikannya.
  "setelah mendengar pertimbangan dpd, rapat pleno dpp yang menentukan apakah djoko dan gusti yang akan menjadi calon anggota dpr pengganti antarwaktu," kata rambe.
ditambahkan, pertimbangan memilih djoko purwongemboro antara lain karena yang bersangkutan adalah pengurus dpp dan termasuk calon yang diunggulkan untuk lolos ke senayan (dpr) dalam pemilu 1999, sedangkan gusti pernah menjadi ketua berbagai organisasi kepemudaan di kalimantan selatan.
dalam dct nomor urut setelah sri adalah ahmad nasir biasane, zainuddin, darwis nasution, muryadi, dan muchtar sani.
adapun pengganti syamsul muarif ialah marzuqqie.
  belum final   dari dpp pdi perjuangan diperoleh informasi, calon anggota dpr pengganti antarwaktu untuk menggantikan kwik kian gie (kini menneg perencanaan pembangunan/bappenas), laksamana sukardi (kini menneg bumn), dan jacob nuwa wea (kini menteri tenaga kerja dan transmigrasi) masing-masing hobbes sinaga, pius lustrilanang, dan marianne.
namun, wakil sekretaris fraksi pdi perjuangan dpr firman jaya daeli membantah ketiga nama tersebut. "
pdi perjuangan sudah membicarakannya secara formal, namun belum ada keputusan soal nama-nama," kilahnya.
 dalam dct, urutan selanjutnya setelah kwik yang berasal dari pemilihan dki jakarta memang hobbes sinaga.
namun, untuk laksamana yang berasal dari daerah pemilihan kabupaten sukabumi, urutan berikutnya adalah harry sugianto dan iskandar.
pius lustrilanang berasal dari kabupaten bogor.
  sementara itu, di kabupaten ngada, daerah pemilihan jacob nuwa wea, memang tidak ada calon lain.
sempat beredar isu untuk mengisi anggota dpr paw ini, dpp pdi perjuangan "mengobralnya" dengan harga rp 500 juta per kursi.
namun, spekulasi ini dibantah oleh wakil sekjen dpp pdi perjuangan pramono anung.
 tentang anggota dpr pengganti antarwaktu, wakil ketua kpu ramlan surbakti yang saat dihubungi berada di medan, sumatera utara, menegaskan, kpu tetap berpegang pada aturan sesuai uu no 3/1999 dan uu no 4/1999, khususnya pasal 3 ayat 2 dan pasal 68 ayat 3 uu no 3/1999.
inti aturan itu menyebutkan, calon anggota dpr pengganti antarwaktu harus digantikan oleh calon dari daerah yang meraih suara terbesar/terbanyak.
  "kalau tidak sesuai kabupaten yang digantikannya dan tidak sesuai dengan dct, kami (kpu) akan mengembalikan lagi nama-nama yang diusulkan kepada dpp partai politik yang bersangkutan untuk diganti oleh orang yang semestinya," tegas ramlan.