dalam konteks pemberhentian wali kota surabaya, karena tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka yang digunakan adalah analogi kenaikan sunarto menjadi wali kota yang didasarkan pada suara mayoritas anggota dprd.
sebab itu, untuk memberhentikan wali kota, juga memerlukan suara mayoritas anggota dprd. "
esensi hukumnya tidak ada masalah," jelasnya.