dua hari menjelang pelaksanaan sidang tahunan mpr paling tidak terdapat tiga kelompok politik dan masyarakat dalam menyikapi perubahan uud 1945.
kelompok pertama menghendaki perubahan uud 1945 harus tuntas pada st mpr agustus 2002.
kelompok kedua menolak perubahan uud 1945, dan kelompok ketiga menghendaki perubahan uud 1945 dijadikan konstitusi transisi untuk kemudian disempurnakan oleh komisi konstitusi.
tni mengambil posisi pada kelompok kedua dan ketiga.