sebagian dari obligasi yang dikeluarkan pemerintah digunakan untuk membiayai piutang para pemilik lama saham mayoritas bank dalam penyehatan (bdp) yang terbukti melanggar batas maksimum pemberian kredit (bmpk).
sebagai pengganti dari dikeluarkannya obligasi itu, 33 debitor pemilik lama bank-bank bermasalah telah menandatangani kontrak pkps senilai rp 130,6 trilyun.
mereka harus membayar kembali utang mereka kepada bppn.