mayoritas fraksi majelis permusyawaratan rakyat (mpr), kecuali fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb), selasa (6/11) malam, menyatakan setuju dengan dibentuknya lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yaitu mahkamah konstitusi.
namun, perbedaan pandangan masih terdapat mengenai posisi mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dan bagaimana membedakan kewenangannya dengan mahkamah agung (ma).