ahli hukum pidana prof dr je sahetapy mengemukakan, sebenarnya ada indikasi yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat dan pimpinan dpr untuk mengungkapkan kemungkinan adanya pelanggaran dalam peristiwa penemuan  traveler's cheque  (cek perjalanan) senilai rp 10 juta, yang disebut-sebut dari dirjen pajak anshari ritonga untuk anggota dpr aberson marle sihaloho.
indikasi pertama adalah bagaimana staf dirjen pajak mengetahui cek perjalanan tersebut untuk sihaloho.
  sahetapy yang juga anggota komisi ii dpr kepada  kompas  di jakarta, kamis (20/9), mengemukakan, amat aneh bila staf dirjen pajak mengetahui cek perjalanan itu untuk sihaloho. "
dari mana ia tahu  traveler's cheque  yang dikembalikan oleh seorang pegawai  cleaning service  tersebut untuk aberson sihaloho.
kemungkinan ia melihat dari nomor seri  traveler's cheque  itu, sebab tidak ada nama sihaloho di situ.
artinya, mungkin ada catatan dari dirjen pajak," kata sahetapy.
 kemarin, desakan untuk menuntaskan kasus penemuan cek itu datang dari government watch (gowa).
koordinator gowa farid r faqih mendatangi markas besar polri dan meminta polri memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap dirjen anggaran departemen keuangan ri anshari ritonga.
gowa menyinyalir cek perjalanan tersebut berkaitan dengan adanya upaya tindakan suap yang dilakukan pejabat negara.
 "kami membuat laporan dan meminta polri menyelidiki kasus temuan  traveler's cheque  ini, karena kami menyinyalir adanya kasus suap di kalangan pejabat negara," kata farid.
 menurut farid, direktur tindak pidana korupsi (tipikor) mabes polri brigjen (pol) bakat purwanto menanggapi laporan gowa.
bahkan purwanto mengatakan, kamis itu juga polri menindaklanjuti laporan gowa dengan segera membuat surat panggilan kepada para saksi untuk meminta keterangan mereka.
akan tetapi, purwanto tidak menginformasikan kepada gowa, nama-nama para saksi yang akan dipanggilnya.
 presidium himpunan masyarakat untuk kemanusiaan dan keadilan (humanika) m syaiful jihad memperkirakan, bukan cuma sihaloho yang menerima cek perjalanan dari dirjen pajak apabila memang benar penemuan itu terkait dengan suap.
akan tetapi, dugaan adanya suap di balik penemuan  traveler's cheque  itu juga kuat, karena saat ini pemerintah sedang membutuhkan persetujuan dpr terkait dengan persoalan keuangan, seperti pengisian rekening 502, pembahasan dana alokasi umum (dau), dan divestasi saham 51 persen bank central asia (bca).
  indikasi kedua   indikasi kedua, menurut sahetapy, adalah adanya inkonsistensi keterangan yang disampaikan sihaloho kepada wartawan.
sebelumnya, anggota komisi ix dpr itu mengaku tidak mengetahui soal  traveler's cheque  senilai rp 10 juta itu, dan tidak pernah memberikan uang rp 200.000 kepada pegawai  cleaning service  yang menemukannya.
namun, belakangan, sihaloho mengakuinya.
 "indikasi itu harus diungkapkan lebih lanjut.
karena itu, lebih baik apabila pimpinan dpr membentuk tim untuk menindaklanjuti yang terdiri dari sejumlah anggota dewan yang kredibel.
jangan ketua dpr sendiri yang menindaklanjuti sebab mungkin tidak akan menyelesaikan masalah," tandas sahetapy.
 anggota komisi ii tumbu saraswati dan akil mochtar yang ditemui terpisah mengungkapkan, tidak pernah ditawari cek atau dana dari mitra kerjanya.
selama ini, mereka hanya menerima dana yang sah dari pembahasan undang-undang (uu), yakni rp 750.000 untuk setiap uu.
 walaupun demikian, seorang anggota komisi ii lainnya yang tidak ingin disebut namanya mengemukakan, dirinya pernah ditawari untuk menandatangani blangko kosong oleh staf sekretariat jenderal dpr.
dia menolak menandatangani blangko kosong itu karena tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya.
namun, yang pasti penandatanganan blangko kosong itu terkait dengan pencairan dana.
 sahetapy menambahkan, di dpr memang dikenal adanya komisi basah dan komisi kering.
sebab itu, ada sejumlah anggota dpr yang tak mau dipindahkan dari komisi tertentu. "
kalau dia tidak mau dipindah, itu, kan, secara gampang pasti ada apa-apanya," ujarnya lagi.
   tidak beri bukti   menanggapi respons, polri yang segera akan memanggil saksi-saksi, farid mengaku tidak meminta penjelasan siapa para saksi yang akan dipanggil tersebut.
alasannya, tugas penyelidikan dan penyidikan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab polri. "
kami tidak ingin mencampuri wewenang dan tugas penyidik sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang dan terjamin kerahasiaannya.
dengan demikian, kasus ini bisa terungkap dengan jelas," tuturnya.
 farid yang datang bersama tiga stafnya pun tidak memberi barang bukti konkret yang bisa dijadikan awal bagi polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
akan tetapi, farid memberi informasi kepada brigjen purwanto mengenai pengetahuan staf aberson marle sihaloho (dari pdi-p) dan staf ritonga mengenai seputar  traveler's cheque  yang tercecer tersebut.
  "staf aberson mengatakan  traveler's cheque  itu untuk biaya  medical general check up  ritonga dan staf ritonga mengatakan  traveler's cheque  itu sudah diserahkan kepada aberson.
mengapa para staf itu mengetahui mengenai hal itu?
padahal, setahu saya pada  traveler's cheque  itu tidak tertera nama pemilik atau nama penerimanya.
dari sini penyidik polri, kan, bisa bergerak," tutur farid.
 pengecekan gowa ke rspad (rumah sakit pusat angkatan darat), lanjut farid, memang berdasarkan surat nomor kp.05.
01.1.1.1.
4267 sekretaris jenderal departemen kesehatan ri selaku ketua tim pembina pemeliharaan kesehatan pejabat teras dr e sutarto skm, anshari ritonga dijadwalkan melakukan  medical check up  pada 6 agutus 2001, yang baru dilaksanakan ritonga pada 15 agustus.
namun, gowa mendapat jawaban dari rspad bahwa mereka tidak menerima pembayaran dari ritonga karena biaya pelayanan kesehatan itu sudah ditanggung departemen kesehatan.
selain itu, gowa pun mendapat fakta, biaya pelayanan  medical check up  di rspad mulai dari rp 150.000 hingga rp 750.000.
 "gowa mendesak pihak polri segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada setiap penyelenggara negara yang nyata-nyata telah melakukan praktik-praktik suap yang bisa menghambat terwujudnya penegakan  good governance  serta melakukan pemeriksaan terhadap bapak anshari ritonga menyangkut asal-usul dan tujuan  traveler's cheque  senilai rp 10 juta itu," tegas farid.