dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan stimulasi fiskal, pemerintah merencanakan akan mempercepat pencairan utang luar negeri sebesar 17 milyar dollar as.
utang tersebut merupakan akumulasi dari utang tahun-tahun sebelumnya yang belum dicairkan.
meskipun tidak dicairkan, selama ini indonesia tetap diharuskan membayar komitmen  fee  sebesar 0,7-1,0 persen dari jumlah utang tersebut.
 selain mempercepat pencairan pinjaman yang belum digunakan, pemerintah juga akan meminta persetujuan dpr untuk dapat menggunakan sisa anggaran tahun lalu sebesar rp 3 trilyun, untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
sisa anggaran itu akan dipakai untuk  bridging finance  (pendanaan talangan) untuk membiayai komponen keuangan di daerah.
  demikian kata menko perekonomian rizal ramli kepada pers setelah sidang kabinet di bina graha, jakarta, kamis (29/3).
sidang dipimpin oleh wakil presiden megawati soekarnoputri dan dihadiri presiden abdurrahman wahid dan para menteri, panglima tni laksamana widodo as, jaksa agung marzuki darusman, dan kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro.
  menurut rizal, selama ini kreditor belum dapat mencairkan utangnya karena ada sebagian dari utang luar negeri itu berbentuk proyek yang memerlukan dana pendamping dalam bentuk rupiah. "
selain itu, juga timbul pertanyaan dari sementara lembaga keuangan internasional, kalau utang dicairkan sekarang, maka dalam kaitannya dengan desentralisasi, siapa yang akan membayar utang itu?
apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat?"
katanya.
  dalam kaitan itu, lanjut rizal, pihaknya akan mengadakan rapat dengan seluruh sekjen departemen teknis untuk menanyakan kemampuan masing-masing departemen dalam menyediakan komponen dana pendamping ( local cost ) berupa rupiah. "
kalau enggak sanggup, bilang enggak sanggup.
sebaliknya kalau memang sanggup menyediakan dana pendamping, tentu proyeknya bisa dimulai," ujarnya.
   lobi adb   pemerintah sendiri, menurut rizal, sudah melakukan pembicaraan dan lobi dengan beberapa lembaga keuangan internasional agar mereka mau memberikan pinjaman dalam bentuk rupiah dan mengurangi persentasi komponen rupiah dalam proyek.
  "kami sudah berbicara dengan perwakilan bank pembangunan asia (adb).
kelihatannya terbuka kemungkinan karena ada proyek-proyek yang mewajibkan komponen rupiah sampai 40 persen.
jadi,  bottom line-nya, percepatan pencairan utang luar negeri ini untuk stimulasi fiskal dan mendorong pemulihan ekonomi," ungkap menko perekonomian.
  belum dicairkannya utang luar negeri ini, menurut rizal, juga terkait dengan sejumlah persyaratan reformasi yang bersifat struktural dalam bentuk pembuatan undang-undang (uu) di dpr.
misalnya, uu yang terkait dengan tenaga listrik atau uu soal  money laundering  (pencucian uang haram).
  terkait dengan itu, tambah rizal, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan dpr berkaitan dengan adanya 160 rancangan undang-undang (ruu) yang sudah masuk ke dpr yang telah dibuat kabinet sebelumnya. "
kita perlu melakukan evaluasi, mana yang betul-betul prioritas untuk tahun ini dan mana yang tidak.
ruu yang memang perlu segera dibuat menjadi uu karena dinilai strategis harus dijadikan prioritas," katanya.
  menyangkut proyek yang mandek seperti pembangunan kapal laut caraka dan djakarta loyd, rizal mengatakan, pemerintah juga telah memutuskan untuk segera mencari alternatif pembiayaan, sebab kalau dibiarkan akan rusak.
menurut rizal ramli, dari rencana 24 unit kapal laut, yang dapat diselesaikan hanya sembilan unit kapal.
   sulit diloloskan   pengamat ekonomi dari centre for strategic and international studies (csis) pande radja silalahi mengatakan, kecil kemungkinan permintaan indonesia untuk mendapatkan pinjaman yang belum dicairkan dari negara donor. "
kemungkinan itu kecil, tergantung sikap kita apakah konsisten untuk melaksanakan kesepakatan dengan imf (dana moneter internasional) atau tidak," katanya.
 silalahi mengibaratkan, pintu yang paling dekat belum dibuka, bagaimana mungkin membuka pintu yang lain, karena pinjaman imf yang seharusnya dicairkan bulan desember saja belum dicairkan, apalagi meminta yang lainnya.
namun, ia mengembalikan kemungkinan tersebut pada ketentuan atau kesepakatan antara negara donor dan indonesia. "
selain itu, apakah itu diterima atau tidak, tergantung dari negara donor itu sendiri.
mereka juga punya perencanaan anggaran," katanya.
 di balik upaya pemerintah itu, silalahi melihat sebenarnya permintaan itu mengindikasikan keadaan anggaran negara yang dalam keadaan mengkhawatirkan. "
anggaran kita mungkin gawat sehingga pemerintah mencari pinjaman itu.
bila itu menjadi alternatif, harus ada alasannya.
melalui legislatif akan ditentukan apakah cara itu diperbolehkan atau tidak," katanya.
 rizal ramli tidak menyebutkan berapa dari 17 milyar dollar as utang yang belum digunakan itu yang akan dipercepat pencairannya.
namun, angka 17 milyar dollar as itu merupakan jumlah yang sangat besar dan akan menambah beban utang pemerintah jika dicairkan.
selama ini, sebagian besar utang luar negeri yang diperoleh indonesia masuk melalui consultative group on indonesia (cgi).
  sejak terbentuk, cgi memberikan komitmen pinjaman sekitar 5 milyar dollar as setiap tahunnya.
dalam sidang cgi terakhir, para donor menjanjikan komitmen pinjaman sebesar 4,8 milyar dollar as dalam bentuk pinjaman proyek dan dana pendukung apbn ( budget support ).
 bank dunia memperkirakan, utang luar negeri indonesia tahun 2000 mencapai 150,984 milyar dollar as (102 persen dari gdp).
jumlah utang ini akan sedikit menurun menjadi 149,123 milyar dollar as (95,2 persen dari gdp) tahun 2001.
sementara rasio total utang luar negeri terhadap total ekspor mencapai 278 persen tahun 2000, dan diperkirakan turun menjadi 198,6 persen tahun 2001.
 kendati rasio cicilan dan bunga utang terhadap penerimaan ekspor bersih (dsr/ debt service ratio ) diperkirakan menurun dari 40,2 persen menjadi 38,9 persen, rasio ini masih termasuk sangat tinggi untuk negara berkembang.
dsr yang normal untuk negara berkembang seperti indonesia adalah 20 persen.
sebagai perbandingan, dsr indonesia tahun 1997/1998 adalah 30,5 persen.