demikian pendapat anggota pansus pemilu lukman hakim saifuddin dari fraksi partai persatuan pembangun-an (f-ppp) dan hamdan zoelva fraksi partai bulan bin-tang (f-pbb) kepada  kompas, rabu (27/11).
 lukman dan hamdan berpendapat, pelantikan tersebut seharusnya menunggu pembahasan ruu pemilu selesai, mengingat mayoritas fraksi mengharapkan sekretariat kpu berada di bawah kontrol kpu, bukan di bawah kontrol pemerintah.
 "saya menilai, apa yang dilakukan depdagri (departemen dalam negeri- red ) itu berlebihan.
di tengah-tengah segala sesuatunya belum jelas, depdagri sudah melantik 28 sekretariat kpu provinsi.
bahkan, menargetkan akhir desember 2002 melantik sekretariat kpu kabupaten/kota," kata lukman.
 hamdan mengkhawatirkan, pelantikan tersebut juga bisa menimbulkan permasalahan di masa mendatang, terutama jika akhirnya nanti pansus pemilu sepakat dengan pandangan mayoritas fraksi, yaitu sekretariat kpu provinsi harus dilantik oleh kpu, bukan dilantik oleh menteri dalam negeri.