selain itu, adeksi mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pembagian hasil pajak kendaraan bermotor.
segala peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 di antaranya peraturan pemerintah (pp) nomor 104 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pp nomor 105 tentang pengelolaan keuangan daerah, pp nomor 108 tentang pertanggungjawaban kepala daerah yang dianggap belum mencerminkan keadilan, agar dikaji ulang juga.