namun, isi kajian hukum ini dibantah menteri negara bumn laksamana sukardi dan kepala bppn syafruddin temenggung, yang berpendapat pkps yang didasarkan pada keputusan kksk tanggal 22 agustus 2002 tidak melanggar ketentuan hukum apapun.
keduanya juga menolak jika rekalkukasi atas bunga dari utang pokok maupun bunga dari barang jaminan diambil alih (bjda) dalam pkps apu disebut sebagai pemotongan utang.
menurut syafruddin, rekalkulasi yang dilakukan sebenarnya hanya menyesuaikan bunga yang diberlakukan saat perjanjian ditanda tangani, dengan kondisi sekarang.