demikian terungkap dari surat yang dikirimkan oleh ahli hukum kartini muljadi, anggota oversight committee (oc/komite pemantau pelaksanaan tugas) bppn, yang juga anggota tim pengarah bantuan hukum (tpbh) dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps), kepada ketua oc bppn mar'ie muhammad, tertanggal 23 oktober 2002.
kartini muljadi sendiri, seperti disampaikannya dalam surat tersebut, menyarankan agar mar'ie untuk berhati-hati dan memikirkan secara mendalam usulan tersebut, mengingat rasa keadilan publik dan kepentingan keuangan negara pasca tragedi bali.