kalangan petani dan aktivis organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam bidang pertanian dan agraria menyatakan kerisauannya karena gerakan reformasi sampai hari ini belum menyentuh kehidupan petani di pedesaan.
mereka mempersoalkan ketidakpedulian elite politik untuk mengagendakan pembaruan agraria, yang mengakibatkan semakin banyak petani tidak memiliki tanah dan "memaksa" petani di berbagai daerah untuk merebut kembali tanah yang pernah dirampas oleh pemerintah dan pengusaha.
  kerisauan itu terungkap dalam konferensi nasional pembaruan agraria untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi petani di cibubur, selasa (17/4).
konferensi yang dihadiri 150 petani dan sejumlah aktivis organisasi nonpemerintah dari berbagai daerah itu akan berlangsung hingga hari jumat.
 pembukaan konferensi, kemarin, dilakukan bersamaan dengan peringatan terbunuhnya 13 petani dan buruh tani di kota eldorado dos carajos, brasil, akibat berondongan peluru aparat keamanan saat para petani menggelar demo besar-besaran menuntut pelaksanaan reformasi agraria.
peristiwa itu ditetapkan oleh organisasi petani sedunia sebagai hari perjuangan petani sedunia.
 "peristiwa di brasil itu kerap dialami petani di indonesia.
karena itu, petani perlu bersatu dan berjuang bersama-sama karena nasib dan penderitaan petani di sini juga dialami oleh petani di belahan dunia yang lain," kata ketua umum badan pelaksana federasi serikat petani indonesia henry saragih.
 sekretaris jenderal (sekjen) serikat petani pasundan (spp) agustiana mengemukakan, petani di daerah pasundan yang berusaha mendapatkan kembali tanah yang dirampas oleh penguasa orde baru selama hampir 30 tahun justru menjadi korban berbagai tindak kekerasan oleh aparat polisi dan militer.
enam petani di ciamis, kata agustiana, saat ini berada di dalam tahanan kepolisian dengan tuduhan merambah hutan.
keenam petani itu dan 43 petani lainnya di daerah pasundan akan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan perambahan hutan, pencurian kayu, maupun penyerobotan tanah perkebunan.
  ny munawiyah, petani asal sigli, aceh, menceritakan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan gerakan aceh merdeka (gam) mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi petani aceh.
mereka takut berkumpul karena akan dicurigai sebagai pendukung gam.
pada saat kontak senjata terjadi, akan disusul dengan aksi penyisiran yang selalu menimbulkan kerugian harta benda.
 "harta kami dijarah, rumah dibakar.
hasil tani yang hampir dipanen pun ikut dijarah," ujar munawiyah.
 ketua badan pelaksana konsorsium pembaruan agraria noer fauzi   mengatakan bahwa petani selama ini menjadi korban pelanggaran hak-hak asasi manusia, baik akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun akibat penurunan kualitas hidup karena kehilangan tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka.
ia mengecam tidak adanya rasa darurat elite politik terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan sosial budaya yang masih dirasakan oleh petani saat ini.
 di hadapan pejabat komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham), sejumlah petani menyatakan bahwa belum ada perubahan yang dialami petani pada masa orde baru dengan masa reformasi.
mereka menyatakan masih terus mengalami intimidasi dan kekerasan ketika berjuang untuk memperoleh kembali tanah yang pernah dirampas oleh pemerintah, aparat, maupun pengusaha di masa lalu.
  sekjen komnas ham asmara nababan mengakui bahwa petani selama ini mengalami penderitaan akibat perlakuan tidak adil dan tindakan-tindakan di luar hukum.
selama bertahun-tahun, persoalan tanah merupakan kasus yang paling banyak ditangani komnas ham dan pihaknya juga putus asa karena banyak rekomendasi yang dikeluarkan komnas tidak diikuti oleh pejabat pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanian.
 "kami berpikir tidak mungkin lagi menyelesaikan persoalan-persoalan itu seperti memadamkan kebakaran.
kita harus mencari penyelesaian secara adil dengan mencari akar permasalahan.
namun, yang bisa menolong petani terutama adalah petani sendiri," kata nababan.