untuk bisa mempercepat pencairan utang luar negeri sebesar 17 milyar dollar as (sekitar rp 17 trilyun), pemerintah harus lebih dulu menyediakan dana pendamping dalam bentuk rupiah sebesar rp 4 trilyun sampai rp 6,8 trilyun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2001.
realisasi utang luar negeri itu sendiri sebetulnya dalam bentuk bantuan proyek pembangunan.
  masalahnya, sekarang ini dana pendamping tersebut tidak dianggarkan dalam apbn tahun 2001.
jika ini akan dilaksanakan, pemerintah harus memasukkan dulu komponen tersebut ke dalam apbn.
ini berarti pemerintah harus melakukan revisi apbn lebih dulu.
demikian disampaikan oleh wakil ketua panitia anggaran dan komisi ix dpr abdullah zainie kepada  kompas , jumat (30/3).
  sebelumnya, menko perekonomian rizal ramli usai rapat kabinet, kamis lalu, menyatakan, untuk mendorong pemulihan ekonomi dan stimulasi fiskal, pemerintah akan mempercepat pencairan utang luar negeri senilai 17 milyar dollar as.
pemerintah juga akan meminta persetujuan dari dpr untuk menggunakan sisa anggaran lebih (sal) senilai rp 3 trilyun untuk keperluan tersebut.
sisanya untuk  bridging finance  (pendanaan talangan) dalam memperkuat komponen keuangan di daerah.
 menurut abdullah zainie, untuk mencairkan pinjaman luar negeri dalam bentuk bantuan proyek itu, pemerintah harus lebih dulu menyiapkan dana pendamping dalam bentuk rupiah, yang besarnya adalah 40 persen dari nilai proyek.
 "jika 17 milyar dollar as dikalikan dengan nilai tukar rupiah sekarang (rp 10.000), berarti jumlahnya sekitar rp 17 trilyun.
dari jumlah rp 17 trilyun itu, dengan perbandingan 40:60, persen berarti pemerintah harus menyiapkan dana pendamping sebesar rp 4 trilyun sampai rp 6,8 trilyun.
sisanya sebesar rp 13 trilyun hingga rp 11,2 trilyun itulah yang dalam bentuk utang," ujarnya.
  ia menambahkan, dana yang dialokasikan untuk dana pendamping tersebut harusnya berasal dari sal tahun-tahun sebelumnya, yang saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih rp 17,5 trilyun, di luar dana sebesar rp 3 trilyun sal tahun 2000.
namun, untuk penggunaan dana tersebut, pemerintah harus meminta izin terlebih dulu kepada panitia anggaran dpr.
  itu terjadi karena selain dpr akan melihat dulu proyek apa yang akan dibangun oleh pemerintah berkaitan dengan percepatan pencairan utang luar negeri tersebut, dpr dan pemerintah juga harus sepakat lebih dulu untuk merevisi apbn 2001.
alasannya, karena ini berkaitan dengan penambahan anggaran, yaitu dimasukkannya komponen bantuan luar negeri dalam bentuk proyek.
  tergantung pemerintah   lebih lanjut ditambahkan zainie, pencairan utang luar negeri sebesar 17 milyar dollar as itu sebetulnya tergantung pada pemerintah.
indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk membayar  commitment fee  sebesar 0,7-1,0 persen dari utang tersebut.
 namun, untuk mencairkan bantuan luar negeri tersebut, selama ini ada kendalanya, antara lain harus ada dana pendamping yang harus ditanggung oleh apbn sampai sekitar 40 persen dari nilai proyek.
 mengenai tujuan pencairan utang luar negeri yang disebut menko perekonomian untuk pemulihan ekonomi, zainie mengatakan, sebetulnya itu tidak secara langsung.
sebab, untuk membangun proyek tersebut harus ada pembelian bahan baku, yang artinya adanya konsumsi.
   dikaitkan dengan loi   pengamat ekonomi didik j rachbini juga berpendapat, rencana percepatan pencairan utang yang selama ini belum dicairkan oleh pemerintah akan mendapat tentangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
dari luar negeri, para negara donor akan mengaitkan pencairan itu dengan implementasi dari kesepakatan antara pemerintah dan dana moneter internasional (imf).
sedangkan dari dalam negeri, pencairan bantuan yang berupa proyek itu dituntut untuk transparan dan efisien.
 "ada dua persoalan, dari luar negeri, negara donor akan mengaitkan pelaksanaan kesepakatan pemerintah dengan imf.
sedangkan dari dalam negeri, mempertanyakan proyek-proyek masa lalu yang tidak transparan, tidak efisien, dan banyak  mark up ," ujarnya.
 lebih lanjut didik mengatakan, mekanisme transaksi utang sebenarnya tidak akan menyelamatkan ekonomi.
langkah yang lebih baik adalah bila ada pengurangan utang secara substansial atau pemutihan proyek yang buang-buang uang dan tidak efisien.
saat ini, beban utang yang ditanggung indonesia dengan kemampuan untuk membayar utang yang dimiliki tidak seimbang.
  pengamat ekonomi senior m sadli menyatakan terkejut dengan rencana pemerintah untuk mempercepat pencairan utang luar negeri sebesar rp 17 milyar dollar as karena selama ini ia tidak pernah mendengar adanya akumulasi utang-utang yang belum dicairkan.
 apalagi untuk mempercepat pencairan itu, pemerintah harus menyediakan sisa anggaran tahun lalu sebesar rp 3 trilyun. "
lho , selama ini tidak pernah ada sisa anggaran, kok sekonyong-konyong ada.
terlebih jumlahnya sampai rp 3 trilyun," ujarnya.
 menurut dia, lebih baik dana rp 3 trilyun itu dipakai untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri, seperti masalah pengungsi akibat kasus pertikaian di ambon dan sampit yang sudah mencapai satu juta jiwa.
  sadli juga mengingatkan, tim ekonomi pemerintah sekarang ini benar-benar sedang terjepit karena april mendatang begitu banyak agenda menanti dan membutuhkan solusi.
mulai dari  letter of intent  (loi) dengan imf, pertemuan paris club yang sangat tergantung pada kelanjutan hubungan dengan imf, hingga pertemuan para donor consultative group on indonesia (cgi) di jakarta, yang semuanya berlangsung april.