komisi ii dpr, rabu (7/3), melakukan uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) terhadap sembilan dari 21 calon anggota komisi pemilihan umum (kpu).
dari sembilan calon anggota kpu yang menyampaikan visi dan misi berdasarkan makalah yang mereka susun sebelumnya, tersirat keinginan serta harapan agar pemilu 2004 dilaksanakan dengan menggunakan sistem distrik, menggantikan sistem proporsional yang diberlakukan mulai pemilu 1971 sampai pemilu 1999.
 uji kelayakan dipimpin ketua komisi ii dpr amin aryoso.
ia didampingi wakil ketua komisi ii dpr ferry mursyidan baldan, hamdan zoelva, dan deddy sudarmadji.
setiap calon anggota kpu diberi waktu satu jam untuk tanya-jawab dengan lima menit untuk penyampaian visi dan misi.
  masing-masing anggota dewan hanya boleh menyampaikan dua pertanyaan yang berkaitan dengan visi dan misi calon anggota kpu tentang pelaksanaan pemilu.
kesembilan calon anggota kpu yang tampil ialah chusnul mar'iyah, ari pradanawati, adhyaksa dault, anas urbaningrum, daan dimara, daniel sparringa, djohermansyah djohan, hamid awaludin, dan komarudin hidayat.
 sejumlah calon anggota kpu, seperti chusnul, adhyaksa, anas, dan djohermansyah, memaparkan rancangan undang-undang (ruu) tentang pemilihan umum (pemilu) yang dipersiapkan pemerintah dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, saat ditanya anggota dewan tentang pemilu sistem apa yang tepat dilaksanakan pada pemilu 2004.
  dalam ruu pemilu versi pemerintah, sebagaimana dikutip dari para calon anggota kpu, disebutkan, pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem distrik untuk memilih 500 anggota dpr (di 500 distrik pemilihan) dan 120 anggota dewan perwakilan daerah (tiap-tiap provinsi empat orang dengan 30 provinsi).
dengan demikian, bentuk parlemen menjadi bikameral (dua kamar), menggantikan bentuk unikameral (satu kamar) seperti yang ada sekarang ini.
 chusnul, yang juga dosen universitas indonesia, menyatakan, dirinya lebih tertarik kepada sistem bikameral, di mana mpr terdiri dari dpr dan dewan perwakilan daerah (dpd) sebagaimana termuat dalam ruu pemilu versi pemerintah.
dia juga mengatakan bahwa pemilu sistem distrik akan menjadikan pemilih benar-benar memilih calon anggota dpr yang dikehendakinya.
sebaliknya, anggota dewan yang terpilih akan memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pemilihnya.
 menjawab pertanyaan anggota dewan, je sahetapy, tentang apa yang harus dilakukan apabila dalam pemilu terjadi manipulasi, chusnul menjawab bahwa pengawasan terhadap partai politik peserta pemilu harus lebih ketat lagi. "
pengawasan ini bisa diberikan kepada lembaga peradilan atau membentuk lembaga baru.
selain itu, harus ada transparansi dalam dana partai dan dana kampanye, jangan sampai partai yang punya duit banyak saja yang menjadi pemenang.
harus ditumbuhkan kepercayaan bahwa tanpa duit banyak pun partai bisa menang dalam pemilu," paparnya.
  terlalu radikal   ari pradanawati, calon anggota kpu, menjawab "bersedia mengevaluasi pemilu 1999" saat anggota dewan, ali marwan hanan, bertanya apakah yang bersangkutan bersedia melakukan evaluasi pemilu 1999 yang seharusnya dilakukan kpu "lama" yang telah dibubarkan. "
kalau memang itu tugas anggota kpu, saya bersedia.
tentunya dengan meminta bantuan perguruan tinggi, seperti forum rektor indonesia atau lembaga-lembaga lain yang independen," katanya.
 adhyaksa, ketua umum komite nasional pemuda indonesia (knpi) yang tampil dengan jaket knpi warna biru, menyampaikan usulan tentang sistem pemilu ideal yang seharusnya dilakukan pada pemilu-pemilu mendatang, termasuk pemilu 2004.
adhyaksa merujuk pada ruu pemilu versi pemerintah dan ruu pemilu versi lsm.
  menurut dia, kalau sistem distrik diterapkan pada pemilu 2004 hal itu akan "mengagetkan" partai-partai.
sebab, perubahan dari proporsional ke distrik bersifat radikal karena dilakukan dalam rentang waktu yang sangat pendek.
  "agar pimpinan pusat partai tidak kehilangan kewenangannya dalam menempatkan orang-orangnya di dewan, paduan sistem distrik dan proporsional ( mix system ), seperti diusulkan koalisi organisasi non pemerintah, perlu dipertimbangkan sebagai jalan tengah.
artinya, 250 anggota dpr dipilih lewat sistem distrik dengan memilih foto calon anggota dpr dan 250 lewat sistem proporsional dengan memilih tanda gambar partai.
tetapi itu semua terserah dpr yang menentukan saat membahas perubahan ruu pemilu nanti," papar adhyaksa.
 anas urbaningrum, mantan ketua himpunan mahasiswa islam (hmi) dan kini direktur sebuah lsm bernama katalis menilai, ketentuan dua persen  electoral threshold  (minimal meraih 10 kursi dpr) sebagaimana termuat dalam uu nomor 3 tahun 1999 sebagai wajar.
menjawab pertanyaan anggota dewan, manasse malo, anas mengatakan, "saya menilai pembatasan itu wajar sebab parpol tetap diberi kesempatan mengikuti pemilu asalkan melebur diri dengan partai lain atau mendirikan partai baru dan telah memenuhi persyaratan keikutsertaan pemilu."
 sedangkan daniel sparringa memaparkan tujuh prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratis, antara lain tersedianya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi, mampu menyediakan mekanisme di mana partai-partai berkompetisi secara sehat dan  fair , dan menjadikan pemilu sebagai sarana damai untuk mengadakan suatu perubahan.
ditanya tentang pemilu sistem apa yang pantas digunakan, daniel yang dosen universitas airlangga menjawab, "apa pun sistem yang dipilih harus memungkinkan setiap warga negara melakukan kontrol."
 di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan, koalisi organisasi non pemerintah mengelar jumpa pers dan mendesak komisi ii agar melakukan transparansi, partisipasi, dan obyektif dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut.
koalisi itu juga meminta agar masukan masyarakat terhadap 21 calon anggota kpu disebarluaskan.
hari kamis ini, uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan terhadap sembilan calon anggota kpu lainnya.
sedangkan hari jumat besok menampilkan tiga calon anggota kpu lainnya.