konsekuensinya, pasal 33 ayat 3 tata tertib mpr harus diubah. "
untuk itu, mekanisme yang dapat digunakan adalah forum konsultasi pimpinan mpr dengan pimpinan fraksi-fraksi mpr yang diteruskan dalam forum rapat bp mpr untuk kemudian dibahas dan disahkan di awal forum si mpr," demikian telaah menyebutkan.
dasar hukum yang digunakan adalah pasal 32, pasal 33 ayat 3, pasal 69 ayat 1, dan pasal 91 tata tertib mpr.