komisi konstitusi selanjutnya menyusun rancangan perubahan yang menyeluruh dengan sejumlah pembatasan.
pertama, tidak merombak uud 1945 apalagi membentuk uud baru.
kedua, pengertian perubahan uud 1945 adalah memperbaiki, memperjelas, dan menyempurnakan uud 1945.
ketiga, mempertahankan isi, jiwa, dan semangat pembukaan uud 1945.
keempat, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial.
kelima, mempertahankan keberadaan utusan daerah dan utusan golongan.
keenam, menempatkan perubahan sebagai adendum uud 1945.
ketujuh, hasil rumusan perubahan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat lewat referendum sebelum ditetapkan mpr.