slamet effendy yusuf dan harun kamil serta sekretaris ali masykur musa, senin, terjadi adu argumen yang sengit selama hampir 3,5 jam.
saat adu argumen memuncak, tobing menskors sidang selama 15 menit untuk lobi dengan pimpinan fraksi-fraksi.
setelah sidang dibuka kembali, keputusan tetap tidak dapat diambil.
rapat kemudian diskors lagi untuk dilanjutkan selasa ini pukul 10.00.
 hobbes sinaga berkali-kali meyakinkan bahwa apa yang diusulkannya mengenai pembentukan komisi konstitusi adalah resmi usulan f-pdip dan bukan usulan pribadi.
sinaga yang meminta usulan fraksinya itu dibahas menolak tudingan bahwa usulan itu sebagai interupsi terhadap kerja pah i. "ini usul resmi f-pdip, bukan usulan saya.
kami mengusulkan agar presiden (megawati) segera menetapkan nama-nama anggota komisi konstitusi," katanya.
  bagai halilintar   sudiarto, anggota pah i dari utusan golongan, menyebut usul f-pdip itu sebagai "halilintar di siang bolong".
menurut dia, pah i tidak bermaksud membuat konstitusi baru namun hanya mengubah. "
saya terkejut, sebab pdi perjuangan yang sangat loyal kepada konstitusi tetapi hari ini justru mengabaikan konstitusi.
fraksi utusan golongan ingin pah i tetap bekerja tanpa harus diinterupsi keinginan membentuk komisi konstitusi.
tolong sampaikan kepada presiden (megawati), membentuk komisi konstitusi sama dengan tidak mengakui uud 1945.
yang kita lakukan adalah menyempurnakan dan menambah konstitusi, sementara komisi konstitusi dibentuk kalau kita ingin membuat uud baru," paparnya.
 agun gunandjar sudarsa dari partai golkar menyatakan kecewa atas kerja pah i yang dianggap mengabaikan hal-hal substansial, sebab agenda rapat seharusnya membicarakan jadwal sidang acara pah i bp mpr sampai 23 oktober untuk mempersiapkan materi st mpr.
  "pah i jangan terjebak interupsi hobbes sinaga ini," katanya.
dia menyilakan presiden membentuk komisi konstitusi yang hasilnya nanti dibahas di st mpr 2001 sebagai usulan.
andi matalatta menyatakan, pah i tidak menolak usul itu, namun pembentukan komisi konstitusi jangan sampai mengorbankan tugas utama pah i menyelesaikan amandemen konstitusi.
  slamet effendy yusuf menyebut usulan pdi perjuangan ini sebagai "lingkaran setan".
sebab, jika usul pembentukan komisi konstitusi ini terus dibicarakan, katanya, "saya pastikan tidak akan terjadi amandemen uud 1945.
waktu sebulan pasti hanya membicarakan soal ini."
  sementara itu, jacob tobing menyatakan, komisi konstitusi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran mpr.
meski demikian, theo l sambuaga (partai golkar) mengatakan, bukan berarti mengabaikan usul yang berkembang di masyarakat -termasuk usul presiden- kalau pah i lebih memilih mengerjakan tugas utamanya mengamandemen konstitusi.
  proposal jelas    zain badjeber dari fraksi ppp mengusulkan, apabila pembentukan komisi konstitusi ingin memperoleh kekuatan, maka harus diajukan dalam bentuk rancangan keputusan (rantap) mpr atau mengubah pasal 37 uud 1945 tentang kewenangan mpr mengubah konstitusi.
sutjipto (utusan golongan), i ktut astawa (fraksi tni/polri), ali masykur musa (f-kb), dan happy bone zukarnaen (fraksi golkar) meminta agar pdi perjuangan membuat proposal yang jelas menyangkut komisi konstitusi apa yang diinginkan, siapa anggotanya, dan apa saja kewenangannya.
  ali masykur musa menawarkan tiga model bentuk komisi konstitusi sebagai hal yang mungkin diusulkan pdi perjuangan dalam proposalnya.
pertama, komisi konstitusi yang benar-benar independen.
kedua, komisi konstitusi yang merupakan sub dari bp mpr.
ketiga, komisi konstitusi yang merupakan gabungan dari bp mpr dengan pakar, tokoh masyarakat, tokoh daerah, dan lsm. "
nantinya mpr tinggal mengesahkan, tidak usah membahasnya lagi," katanya.
 atas tuntutan, itu hobbes sinaga menyatakan siap dan akan menyelesaikan proposal serta menyerahkannya selasa siang ini.
komisi konstitusi, menurut sinaga, harus menjadi bagian dari bp mpr (tidak independen) dan bertanggung jawab kepada bp mpr.
tentang keharusan pdi perjuangan membuat proposal, frans mattrutty, rekan sinaga, menyatakan, "kami akan siapkan proposal, tetapi harus masuk dalam jadwal pembahasan pah i."   mengherankan   reaksi para anggota mpr itu cukup mengherankan karena sebelumnya mereka menilai usulan megawati sebagai usulan yang simpatik bahkan seakan "menyayangkan" mengapa f-pdip tidak secepatnya mengambil prakarsa politik dengan membawa usulan itu ke dalam sidang-sidang bp mpr.
 ketua mpr amien rais beberapa kali mengatakan gagasan megawati itu simpatik dan logisnya f-pdip yang mengusulkannya. "
kalau pdi-p tidak mengusulkan,  lha  pintunya dari mana?"
kata amien. (
kompas , 31/8)   wakil ketua fraksi reformasi mpr alvin lie waktu itu juga sepakat bahwa pdi perjuangan di pah i harus berinisiatif untuk mengajukan pembahasan.
sedangkan wakil ketua fraksi mpr zain badjeber pada waktu itu -secara pribadi- setuju terhadap pembentukan komisi konstitusi.
untuk membentuk komisi konstitusi yang  legitimate , menurut dia, diperlukan perubahan pasal 37 uud 1945.
  "mpr tidak membongkar lagi tetapi hanya tinggal menetapkan saja.
jangan sampai terulang lagi pengalaman st mpr 2000, di mana pekerjaan pah i selama berbulan-bulan dan telah disetujui bp mpr tatkala dibawa ke st mpr di komisi majelis diobrak-abrik lagi," kata badjeber.