juru bicara menko perekonomian, yang juga staf ahli menko perekonomian, mahendra siregar, menyatakan bahwa siapa yang akan menandatangani r&d dan bentuknya seperti apa, masih akan dikaji selama dua pekan.
pengkajiannya direncanakan akan dilakukan oleh departemen kehakiman dan hak asasi manusia (ham), kepala polri, jaksa agung dan tim pengarah bantuan hukum (tpbh).