langkah-langkah presiden abdurrahman wahid terakhir seperti pe-non-aktifan kepala polri yang tidak mustahil juga bisa terjadi di jajaran tni.
langkah presiden tersebut jelas akan menimbulkan keresahan dan ketegangan di lingkungan tni dan polri, di samping keresahan di masyarakat.
 "dalam kondisi seperti sekarang ini, langkah-langkah semacam itu seharusnya dihindari oleh presiden.
oleh karena itu, kami membahas antisipasi terhadap itu," ujarnya.
 ditanya apakah langkah-langkah presiden itu menjadi pertimbangan dipercepatnya si mpr, sutjipto mengatakan, "tidak mustahil.
yang jelas, kami merumuskan langkah-langkah yang akan diambil partai-partai politik yang ada."
 ketika ditanyakan apakah juga dibahas soal rencana lobi oleh menteri pertahanan mohammad mahfud md, menurut sutjipto, soal tersebut tidak dibahas, karena sudah menjadi pemahaman partai-partai bahwa apa pun langkah kompromi yang dilakukan harus melalui si mpr.
  interupsi   dalam rapat bp mpr, ketidaksetujuan f-kb atas pelaksanaan si mpr disampaikan anggota bp mpr syafrin romas dan ali masykur musa lewat interupsi usai pemandangan umum fraksi berakhir pukul 13.00.
aisyah aminy, rully chaerul azwar, slamet effendy yusuf, dan asnawi latief mengingatkan, rapat bp mpr bukan forum untuk mempersoalkan keabsahan si mpr.
  f-kb juga masih mempersoalkan tiga anggota dpr/mpr dari f-pdip yang kini duduk kembali sebagai anggota dewan di mana sebelumnya berada di eksekutif.
rapat diskors untuk memberi kesempatan kepada pimpinan mpr, pimpinan fraksi, dan pimpinan pah melakukan lobi.
rapat dimulai kembali pukul 15.10 dan langsung memutuskan empat rantap sebagai materi si mpr tanpa diinterupsi lagi oleh anggota bp mpr dari f-pkb.
   harus tap mpr   pasal 98 ayat 2 tap no ii/ mpr/2000 tentang peraturan tata tertib mpr mengharuskan diterima atau ditolaknya pertanggungjawaban presiden ditetapkan dalam tap mpr.
pasal tersebut berbunyi,  pertanggungjawaban presiden dinilai majelis dan penilaian tersebut berbentuk ketetapan majelis berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban yang dimaksud .
penyampaian pertanggungjawaban presiden diatur pasal 98 ayat 1 tatib mpr dan presiden wajib hadir.
  penilaian terhadap pertanggungjawaban presiden memiliki dua konsekuensi, diterima atau ditolak.
jika pertanggungjawaban diterima, ditetapkan dalam tap mpr.
jika pertanggungjawaban ditolak, presiden menggunakan hak jawabnya.
bila jawaban presiden diterima, dibuatkan tap mpr.
akan tetapi, jika jawaban presiden ditolak, mpr memberhentikan presiden untuk selanjutnya menetapkan wapres sebagai presiden serta memilih wapres baru.
 dalam pemandangan umum, seluruh fraksi mpr mengeluarkan dalil hukum yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan si mpr, baik berupa tap mpr maupun uud 1945.
f-pdip lewat juru bicara sterra pieterzs mengusulkan ditundanya segala kegiatan pah i dan pah ii yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan sidang tahunan mpr 2001.
alasannya, "agar konsentrasi pikiran terfokus pada si mpr yang sangat penting ini."
 f-pdip meminta agar skenario si mpr yang dibuat setjen mpr yang merupakan rancangan awal dikaji lebih lanjut dan ditentukan dalam si mpr.
f-pdip mengatakan, jika hak jawab presiden atas pertanggungjawabannya ditolak, maka mpr memutuskan untuk memberhentikan presiden dan mengangkat wapres menjadi presiden.
namun, f-pdip tidak menyebutkan perlunya pengisian wapres baru jika wapres menggantikan presiden yang diberhentikan.
 tentang kemungkinan dipercepatnya si mpr, f-pdip mengatakan, "apabila ada beban yang ditanggung rakyat sekarang ini, baik dalam bidang ekonomi, maupun bidang keamanan, dan sebagainya memburuk dengan cepat dan amat membahayakan, f-pdip tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan penyelenggaraan si secepatnya."
kemungkinan percepatan si mpr juga diuraikan fraksi utusan golongan, fraksi reformasi, dan fraksi partai bulan bintang.
   si mpr dipertanyakan   f-kb, lewat juru bicara syarif muhammad aly darus, mempertanyakan pelaksanaan si mpr yang didasarkan pada surat yang ditandatangani ketua dpr akbar tandjung yang dilampiri keputusan dpr menyelenggarakan si berdasarkan pasal 7 ayat 4 tap no iii/mpr/ 1978.
akan tetapi, baik surat maupun lampirannya tidak menggambarkan konteks yang melatarbelakangi permintaan dpr kepada mpr tersebut.
alasannya, dpr tidak melampirkan berkas lengkap hasil pansus, memorandum pertama dan kedua, sampai keputusan sidang paripurna dpr yang meminta mpr melaksanakan si.
  "dari fakta ini dapat diilustrasikan, dpr menggugat presiden di persidangan mpr, namun gugatannya hanya mencantumkan tuntutan yang diminta, tanpa disertai penjelasan tentang fakta dan tentang hukum yang mendasari gugatan itu.
  pertanyaannya, kreativitas seperti ini lahir dari ketergesaan atau kesembronoan?
jika mpr menerima gugatan itu, patut dipertanyakan apakah mpr telah berperan sebagai hakim yang adil?
tidakkah ini putusan yang tergesa-gesa atau ketergesa-gesaan dalam prosedur?"
gugat f-kb.
  f-kb berpendapat, rantap-rantap mpr yang dipersiapkan setjen mpr belum diperlukan dan penyelesaian masalah ketatanegaraan harus dilakukan terlebih dahulu dalam sidang tahunan mpr.
f-kb menilai, permintaan si mpr oleh dpr merupakan sebuah ketidaklayakan karena didasarkan pada pijakan yang kontroversial.