saat ini terhadap anggota tni/polri berlaku pula ketetapan (tap) mpr nomor vii/mpr/2000 tentang peran tni dan peran polri.
dalam pasal 5 ayat (4) dinyatakan, anggota tentara nasional indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
keikutsertaan tentara nasional indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui majelis permusyawaratan rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
hal serupa berlaku untuk anggota polri yang tertuang dalam pasal 10 ayat (2).