profesi yang dijalankan sejumlah advokat indonesia kini sudah bergeser ke arah kepentingan bisnis.
bahkan, sekarang ini banyak advokat yang kehilangan idealisme dan etika moral yang tinggi karena dikendalikan dan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi semata.
  pandangan itu disampaikan pakar sosiologi hukum universitas diponegoro (undip) semarang prof dr satjipto rahardjo.
ia menilai, kebebasan yang diberikan kepada advokat untuk membela hak-hak klien sebagai manusia dan kode etik yang mengatur profesi advokat kini diabaikan dan dicemari.
ironisnya, hukum justru dipakai untuk menutupi kepentingan bisnis advokat.
  "yang seperti itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, sejak zaman belanda.
bahkan, dulu ada yang namanya  advocaat voor kwade zaken  (advokat untuk membela perkara yang busuk).
pokoknya siapa yang berani bayar, itu yang dibela.
bahkan, di amerika serikat (as), advokat yang kehilangan idealisme diistilahkan sebagai penembak bayaran atau pistol yang disewa untuk menembak," ujar satjipto kepada  kompas , pekan lalu, di semarang.
 ia menilai, pengingkaran terhadap profesi advokat ini terjadi karena tugas pembelaan terhadap klien telah disalahgunakan advokat.
advokat memang sudah seharusnya membela kliennya sekalipun berada pada posisi berat agar hak-hak manusia kliennya tidak dikesampingkan.
  "ini yang sebetulnya tugas utama dan mulia dari seorang pengacara.
tetapi pembelaan terhadap klien tidak boleh dianggap membela mentah-mentah begitu saja dan mengabaikan kode etik profesi," tegasnya.
  bukan hanya indonesia      pergeseran profesi advokat indonesia ke arah bisnis, menurut satjipto, bukan hanya terjadi di indonesia, tetapi juga terjadi di dunia sekarang ini.
bahkan, terjadi di amerika serikat, yang selama ini dikenal memiliki tradisi  lawyer  yang cukup lama dan kuat.
 "dunia sekarang sudah semakin dikendalikan dan dipengaruhi faktor ekonomi, ini sudah merembes ke dunia profesi advokat.
maaf kalau di as ada istilah agak kotor, advokat itu seperti pelacur, siapa yang bisa membayar, itu yang dibela," ujarnya.
 dalam kaitan itu, satjipto, yang juga anggota tim gabungan antikorupsi, mengatakan, "kembalilah pada kemuliaan profesi, dan jangan kotori profesi pengacara untuk mencari keuntungan diri sendiri."
  dalam kondisi seperti ini, lanjutnya, seharusnya peranan organisasi profesi menjadi sangat penting untuk menjaga kemuliaan profesinya agar jangan sampai tercemar. "
ini tugas dan tantangan dari organisasi profesi.
sebab, kalau sekali ini orang melihat banyak advokat yang luntur, maka jatuhlah harga dari profesi itu," katanya.
 sayangnya, menurut satjipto, organisasi profesi di indonesia yang masih relatif cukup bagus hanya ikatan dokter indonesia (idi).
sedangkan dunia pengacara sejak tahun 1980-an banyak diintervensi dan mengalami perpecahan.
menurut catatan  kompas , begitu banyak organisasi advokat/pengacara.
di antaranya adalah ikatan advokat indonesia (ikadin), asosiasi advokat indonesia (aai), ikatan penasihat hukum indonesia (iphi), serikat pengacara indonesia (spi), dan himpunan advokat dan pengacara indonesia (hapi).
 terlepas dari sikap advokat itu, sebenarnya, kata satjipto lagi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) tidak semata-mata tanggung jawab moral pengacara, juga para hakim dan jaksa.
  idealisme   guru besar kriminologi universitas diponegoro semarang prof is susanto secara terpisah mengemukakan, tidak semua pengacara hanya mengejar kepentingan profesi semata.
masih banyak pengacara yang memegang teguh idealisme namun jumlah mereka terbatas.
celakanya, penegakan hukum yang tengah dilaksanakan ternyata banyak didominasi ulah pengacara yang justru terkenal dan vokal di masa orde baru.
 dikatakan, mereka tentu saja mempunyai keahlian dan kepandaian di dalam menggunakan celah-celah hukum untuk membebaskan kliennya.
mereka mempunyai keyakinan besar dalam membebaskan kliennya maupun maju ke proses pengadilan selanjutnya.
tentu saja situasi ini sangat menuntut kekuatan moral pada pelaku pilar hukum yang ada di indonesia.
 "kalau hakim, polisi, dan jaksa bersatu memegang komitmen besar untuk memberantas korupsi, tentunya mereka hanya berpegang pada keputusan hati nurani dan keyakinan terhadap tuhan yang maha esa dalam memutuskan suatu peradilan besar terhadap koruptor," kata is susanto.