sekitar 300 pengungsi timor timur (timtim) di nusa tenggara timur (ntt), kamis (25/1), membuat geger kota kupang.
mereka mengurung gubernur piet a tallo bersama jajaran pimpinan dprd ntt selama kurang lebih delapan jam di kantor gubernur.
 aksi itu merupakan bagian dari upaya para pengungsi timtim, yang bukan asli orang timtim, menuntut pelaksanaan janji pemerintah untuk memberi kompensasi atas harta benda yang mereka tinggalkan di timor timor pasca penentuan pendapat.
para pengungsi itu berasal dari kupang dan makassar yang sudah lama menetap di timtim.
  "gubernur bersama pimpinan dprd hanya diizinkan keluar dari kantor atau pulang jika tuntutan kami telah memperoleh jawaban pasti," ujar seorang pengungsi di dekat gerbang masuk kompleks kantor gubernur ntt di jalan el tari kupang.
 sejak sekitar pukul 08.00, para pengungsi sudah berdatangan ke kantor gubernur ntt.
dengan sikap emosional, sebagian di antaranya langsung memadati dan menutup pintu gerbang kompleks kantor.
sebagian lainnya terus merapat hingga tangga depan kantor.
dengan membawa sejumlah poster, para pengungsi berteriak-teriak menyampaikan tuntutannya.
 "demo yang mereka lakukan itu wajar dan terkendali, tidak merusak.
beberapa kali demo yang dilakukan di kupang sebenarnya banyak yang tidak merusak," demikian panglima kodam ix/udayana mayjen williem t da costa menanggapi demo di kantor gubernur ntt, kamis.
menurut keterangan, mengetahui aksi para pengungsi ini, gubernur piet tallo mengajak ketua dprd ntt drs daniel woda palle bersama dua wakilnya, drs frans leburaya dan paul detaq, guna mendiskusikan solusi atas tuntutan para pengungsi asal timtim ini di ruang kerja gubernur.
  ketika semuanya berkumpul di ruang kerja itu, para pengungsi langsung menutup gerbang masuk.
mereka sepakat hanya membiarkan gubernur piet tallo bersama pimpinan dewan meninggalkan kantor setelah tuntutan terjawab.
 gubernur piet tallo yang ditemui di ruang kerjanya, kamis siang, agak keberatan kalau dikatakan bahwa dirinya bersama jajaran pimpinan dewan sedang dalam sekapan para pengungsi. "
kami sedang menunggu jawaban dari jakarta.
ini karena urusan aset tuntutan para pengungsi bukan otoritas kami.
itu otoritas jakarta hingga kami pun harus menunggu jawaban dari jakarta," kata piet a tallo, yang mengaku berusaha menghadapi aksi para pengungsi dengan kepala dingin.
 gubernur mengaku, ia memahami aksi para pengungsi ini.
namun, karena urusannya merupakan otoritas jakarta, maka kewenangan gubernur ntt hanya sebatas menyalurkan tuntutan para pengungsi ini ke pusat.
 sementara wakil ketua dprd ntt frans leburaya meminta pemerintah pusat agar bersikap tegas atas persoalan ini.
ia menuturkan, pemerintah pusat seharusnya secara tegas mengatakan apakah tuntutan ganti rugi aset ini bisa dipenuhi atau tidak. "
persoalan sekarang seolah pemda ntt yang dinilai tidak serius memperjuangkan tuntutan para pengungsi ini," sesalnya.
  hingga pukul 16.00    setelah ditunggu sekitar delapan jam, sejak pukul 08.00, jawaban dari departemen dalam negeri dan otonomi daerah jakarta akhirnya datang juga.
gubernur yang pada kamis petang itu juga telah didampingi anggota musyawarah pimpinan daerah ntt, baru keluar dari ruang kerjanya guna menyampaikan isi kawat dari jakarta kepada para pengungsi yang masih terus menunggu di depan kantor.
ketika membacakan isi kawat tersebut, gubernur piet tallo antara lain didampingi seorang wakil pengungsi, paulus kapitan.
 isi kawat sebagaimana dibacakan gubernur menjelaskan, tuntutan para pengungsi sudah diterima dan sedang dikoordinasikan dengan instansi terkait di jakarta.
jawabannya akan segera disampaikan setelah koordinasi tersebut.
  selanjutnya, piet tallo mempersilakan dua wakil pengungsi, bersama pejabat ntt, agar secepatnya ke jakarta guna memperjuangkan nasib aset para pengungsi ini. "
saya minta agar wakil pengungsi ini menyiapkan dokumen pendukung tuntutan tersebut," kata gubernur.
 sementara seorang pengungsi menegaskan bahwa perjuangan mereka kali ini adalah yang terakhir kalinya. "
kami menunggu jawaban pasti atas nasib aset kami," tegasnya.
 selanjutnya, para pengungsi pun berangsur-angsur pulang.
gubernur dan para pejabat lainnya baru bisa pulang atau meninggalkan kantor gubernur sekitar pukul 16.00 setelah situasi memungkinkan.