pemerintah kini sedang menyusun lima langkah untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 sebanyak rp 80 trilyun lebih.
pencabutan subsidi bahan bakar minyak (bbm), salah satu di antaranya.
namun demikian, berbagai kalangan, termasuk bank dunia, menilai, defisit yang sangat besar nampaknya sulit ditutupi.
karena itu, pemerintah diminta gesit dalam langkahnya.
 lima langkah itu disampaikan menko perekonomian rizal ramli di jakarta, kamis (19/4).
sehari sebelumnya, rizal juga meminta staf ahli menko perekonomian arif arryman menguraikan lima langkah tersebut.
 langkah-langkah itu akan dimasukkan dalam proposal revisi apbn 2001 yang harus diserahkan pemerintah kepada dpr.
tim imf sudah menegaskan, tidak akan ada pencapaian  letter of intent  (loi) jika revisi itu belum dirampungkan.
 anggota komisi ix dpr, paskah suzeta, mengatakan, hebohnya isu defisit merupakan "panen" pemerintah akibat lambatnya berbagai langkah pemerintah menangani perekonomian. "
dari dulu sudah banyak penundaan termasuk penjualan aset di bppn.
akhirnya sekarang, timbul beban besar dan datangnya sekaligus."
  sementara itu, chairman deutsche bank asia-pacific hubert neiss mengatakan, pengurangan defisit anggaran merupakan langkah penting yang harus dilakukan.
neiss menambahkan, pemerintah juga perlu menyelesaikan masalah politik agar dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi.
  lima   bicara soal langkah itu, rizal mengatakan, langkah pertama adalah meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (pph).
langkah itu akan diikuti dengan perbaikan administrasi perpajakan, dan langkah lainnya sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi pemungutan pph.
dari langkah itu, diharapkan perolehan dana tambahan rp 20 trilyun-rp 30 trilyun.
 "pemerintah akan  all out  meningkatkan pph, tetapi bukan pajak pajak pertambahan nilai (ppn).
kami akan mengejar warga kelas menengah atas yang kaya untuk membayar pajak.
banyak warga yang sangat kaya tetapi tidak membayar pajak," tambah rizal.
  langkah kedua, menurut rizal, mempercepat restrukturisasi dan penjualan aset di badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dan meningkatkan target privatisasi badan usaha milik negara (bumn).
 pada apbn 2001, target penerimaan dari bppn dan bumn adalah rp 33,5 trilyun.
 arif arryman mengatakan, target awal swastanisasi bumn rp 6,5 trilyun akan ditingkatkan lagi.
  langkah ketiga, kata rizal, pemerintah melakukan negosiasi dengan negara-negara kreditor untuk mengurangi porsi  local financing  (dana penyertaan rupiah) dalam pembiayaan proyek.
 rizal mengatakan, sekarang ini rata-rata porsi dana penyertaan rupiah dalam setiap nilai proyek sekitar 40-45 persen.
porsi itu ditekan menjadi 20 persen. "
adb (bank pembangunan asia -red ) sudah menyetujui  local financing  menjadi 20 persen, dan japan bank for international cooperation (jbic) menjadi 15 persen," kata rizal.
 langkah keempat, lanjut rizal, pemerintah pusat akan menawari pemerintah daerah (pemda) untuk membeli saham-saham bumn di daerahnya.
pembelian saham itu, dipakai dari kelebihan dana yang sudah ditransfer pusat ke daerah.
 menurut arif arryman, ada sekitar rp 80 trilyun dana pusat yang didaerahkan.
di dalam apbn 2001, dana itu disebut sebagai dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 "ada kelebihan transfer sekitar rp 10 trilyun-rp 20 trilyun.
itu akan ditarik, dalam arti dana itu akan dilokasikan oleh daerah yang mengalami surplus itu untuk membiayai pengeluaran di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah pusat, sebagai contoh," kata arif.
 dari data yang ada, saat ini ada 70 kabupaten yang mengalami surplus pendanaan.
 langkah kelima, kata rizal, mengurangi subsidi bbm.
  menambah keterangan rizal, arif mengutarakan bahwa dari lima jenis bbm yang masih disubsidi pemerintah (premium, minyak solar, minyak diesel, minyak tanah, dan minyak bakar), ada dua jenis bbm yang akan dicabut subsidinya. "
dari pencabutan sebagian subsidi bbm itu akan dihemat dana sekitar rp 5 trilyun," kata arif.
  menurut arif arryman, kelima langkah itu, diperkirakan bisa menutupi defisit. (
pada kurs rupiah rp 10.600 defisit sekitar rp 80 trilyun -red) .
 namun, berbagai langkah itu akan membuat masyarakat harus siap dengan upaya penghematan juga.
sumber di departemen keuangan (depkeu) mengatakan, dalam langkah itu terkandung juga pengurangan pengeluaran pemerintah rp 7,4 trilyun.
langkah lainnya adalah mencabut subsidi tarif listrik, yang akan menghemat rp 500 milyar.
kemungkinan lain, meninjau kembali kredit-kredit program.
 pengorbanan masyarakat itu juga diisyaratkan oleh arif arryman.
  sulit   lima langkah pemerintah itu baru merupakan upaya pemerintah dan diyakini tidak otomatis bisa menutupi defisit apbn 2001.
 kepala perwakilan bank dunia untuk indonesia mark baird memperkirakan, defisit apbn 2001 bisa membengkak hingga level yang tidak bisa diterima ( unacceptable ), yakni 5-6 persen dari produk domestik bruto (pbb) atau jauh di atas target semula yang 3,7 persen, jika pemerintah tidak segera menempuh langkah-langkah penting mendesak yang diperlukan.
 pdb indonesia sekarang rp 1.425 trilyun.
jika persentase defisit adalah 3,7 persen, maka defisit adalah rp 52 trilyun lebih.
jika persentase defisit meningkat menjadi 5-6 persen, berarti angka absolut defisit menjadi sekitar rp 71 trilyun-rp 85 trilyun.
 namun, baird mengatakan, selain tidak dikehendaki, kenaikan (defisit) sebesar itu juga sulit untuk ditutup. "
ada kekhawatiran bahwa penerimaan dari penjualan aset bppn atau privatisasi bumn mungkin tidak akan mencapai target," ujarnya.
 baird mendesak agar segera ditempuh langkah untuk mengembalikan defisit ke level 3,7 persen. "
jika tidak, inflasi akan semakin meningkat dan pinjaman domestik yang tidak direncanakan (yang harus dibuat) akan semakin menambah tekanan terhadap suku bunga," ujarnya   3,7 persen   di tempat terpisah, deputi direktur imf urusan asia pasifik anoop singh mengatakan, pemerintah indonesia dan imf sepakat mengupayakan besaran defisit apbn 2001 pada level 3,7 persen.
 menurut singh, kesepakatan tersebut telah diputuskan dalam pertemuan imf dengan pemerintah, kamis.
 sementara itu, kepala badan analisa fiskal depkeu achmad rochjadi menyatakan bahwa kondisi saat ini memang dilematis. "
kita harus memenuhi target waktu penyelesaian pembahasan loi, tetapi di lain pihak kita harus meracik 'obat'-nya, yaitu mengupayakan defisit apbn pada level 3,7 persen.
kita ini memang harus kerja keras.