penyampaian laporan pkps dari bppn kepada kksk ini merupakan mekanisme awal, sebelum para obligor mendapatkan surat jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman ( release and discharge /r&d) dari pemerintah atas pelaksanaan perjanjian msaa.
keputusan tersebut akan diberikan dalam sidang kabinet, yang akan dipimpin oleh presiden megawati soekarnoputri.
namun, sebelum pemberian r&d diputuskan dalam sidang kabinet, kksk diberikan kewenangan untuk mempelajari dan mengkaji kembali hasil laporan bppn menyangkut pkps para obligor tersebut.