dasar hukum yang tepat adalah peraturan pemerintah (pp) nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah pasal 7 ayat (3).
penggunaan pp tersebut diatur dalam uu no 22/1999 pasal 46 ayat (4) yang berbunyi, tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (red-kepala daerah yang laporan pertanggungjawabannya di tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya) ditetapkan oleh pemerintah.