setiap keputusan politik yang dibikin lembaga negara seharusnya berdasarkan hukum tata negara.
bila tak ada bagian hukum tata negara yang tertulis, acuan itu bisa menggunakan konvensi yang mungkin saja merupakan kesepakatan dari lembaga-lembaga negara.
kebijakan politik pemerintah di masa lalu pernah pula mengacu pada konvensi tersebut.
 demikian diungkapkan prof dr sri soemantri martosoewignjo, guru besar hukum tata negara dari universitas padjadjaran (unpad), bandung pada diskusi yang diprakarsai forum kajian dan dialog jakarta (fkdj) di jakarta hari jumat (6/4).
pembicara lainnya, adalah prof dr bagir manan, juga dari unpad, dan satya arinanto mh, ahli hukum tata negara dari universitas indonesia (ui).
 sri soemantri mengemukakan, ketika terjadi pemberontakan partai komunis indonesia (pki) di madiun, presiden soekarno menunjuk wakil presiden mohammad hatta sebagai perdana menteri (pm).
jabatan pm tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut indonesia saat itu. "
sebagai kepala pemerintahan, bung hatta bisa melakukan berbagai tindakan pemerintahan, termasuk merasionalisasi tentara," jelasnya.
 menurut sri soemantri, yang dilakukan presiden soekarno tidak diatur dalam undang-undang dasar (uud) 1945.
namun, secara hukum tata negara langkah itu sudah menjadi konvensi, karena disetujui oleh lembaga negara yang lain, termasuk komite nasional indonesia pusat (knip).
sekurang-kurangnya tak ada sebuah lembaga negara pun yang keberatan dengan kebijakan presiden tersebut.
  tak perlu tertulis   bagir dan satya sependapat pula, hukum tata negara yang menjadi dasar kebijakan politik memang tidak perlu tertulis.
meski harus ada kesepakatan dengan lembaga negara yang lain.
apalagi uud 1945 yang adalah "produk kilat", dalam praktik ketatanegaraan masih memunculkan beberapa kekurangan. "
kekurangan itu ditutupi dengan aturan dan praktik ketatanegaraan," jelas bagir.
 walaupun demikian, bagir menyayangkan, sebab tak jarang praktik ketatanegaraan yang berkembang pada masa lalu dan sekarang tidak sejalan dengan jiwa uud 1945.
pelaksanaan konstitusi tidak sejalan dengan maknanya, tetapi cenderung dicari-cari.
akibatnya, praktik ketatanegaraan semakin membingungkan masyarakat.
 secara khusus, hakim agung itu menyoroti pelaksanaan memorandum dari dpr kepada presiden abdurrahman wahid.
memorandum pertama yang sudah diberikan dpr tidak harus diteruskan dengan memorandum kedua.
memorandum kedua tidak berarti pula harus berakhir dengan sidang istimewa (si) mpr.
 "si mpr tidak harus berarti presiden berhenti.
si harus dalam kerangka pengawasan terhadap presiden dan bukan untuk menjatuhkan.
kalau mpr merasa presiden sudah  undercontrol , ya sudah," tegasnya.
 diingatkan satya, memorandum kedua dpr-apabila dijatuhkan-tidak boleh menyimpang dari materi memorandum pertama.
apabila ada masalah yang lain, tidak boleh disatukan dalam memorandum itu.
sebab memorandum kedua merupakan kelanjutan dari memorandum pertama.