selain itu, keputusan kksk tersebut juga bertentangan dengan undang-undang (uu) no 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propenas) dan keputusan kksk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, yakni keputusan kksk no kep.02/k.kksk/ 03/2002 tanggal 18 maret 2002, yang merupakan tindak lanjut dari hasil sidang kabinet 7 maret 2002.