pemerintah sendiri melalui komite kebijakan sektor keuangan (kksk) dan bppn telah menunjuk legal counsel (tim bantuan hukum/tbh) untuk mengevaluasi kepatuhan ( compliance ) dengan masing-masing terms pkps (msaa, mrnia, dan apu).
kegagalan kedua disebabkan berlarut-larutnya pemerintah di dalam mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak kooperatif.