"saya senang pak, serpitikat saya sekarang sudah di tangan.
langsung pak, tiga serpitikat, saya terima dengan biaya hanya rp 200.000.
 ngurusnya  juga tidak lama, tidak sampai dua bulan selesai," ujar ngadi (30), petani dusun beji wetan, sendangsari, kecamatan pajangan.
 sore itu, ngadi berwajah cerah, menunggu istri dan anaknya di pertigaan jalan dekat lembaga pemasyarakatan (lp) pajangan, kabupaten bantul, yogyakarta.
bertahun-tahun, tanah tiga petak 5.000 meter persegi lebih milik keluarganya itu seolah tak berharga.
begitu juga tanah-tanah berbatu di bukit-bukit dusun kayen, serut, dan beji kulon, dan beji wetan di kecamatan pajangan.
 kegembiraan ngadi ternyata jadi kebanggaan abu (43), kepala dusun iromejam, desa guwosari, pajangan.
masyarakat dan pamong desa merasakan angin perubahan.
karenanya, abu ikut bersemangat untuk mendahulukan kepentingan warganya.
jatah sertifikat proda (program daerah) dari kabupaten tak diambilnya, tapi untuk warganya.
  "sekarang jangan berani-berani  nipu  rakyat pak, apalagi soal sertifikat tanah.
apalagi di guwosari ini, sekdesnya (sekretaris desa- red ) pernah didemo rakyat dengan cara keras sekali gara-gara penipuan sertifikat tanah," ujar abu.
 menurut catatan pemda bantul, dua bulan pertama sejak agustus 2000, lebih dari 200 sertifikat baru warga pajangan diselesaikan lewat program "pemutihan sertifikat" tersebut.
  nilai tanah di era otonomi ditunjukkan oleh kepala desa sitimulyo, kecamatan piyungan (bantul), muhammad kadarisman, "setahun lalu, sebelum otonomi muncul, dan desa belum dikembangkan jadi kawasan industri, harga tanah di pinggir jalan desa cuma rp 40.000 per meter persegi.
sekarang rata-rata rp 100.000 per meter persegi, bahkan lebih."
 sebagai penanggung jawab 40 hektar tanah bengkok (dari total 900 hektar wilayah desanya), kadarisman mengakui perangkat desa tidak mau lagi tanah desa digunakan dengan "pembebasan tanah".
desa akan menyewakan tanah.
sebab, "pembebasan tanah" berarti pelepasan kepemilikan hak atas tanah.
  dulu, rakyat dan tanah kas desa dipaksa jadi bagian dari program tri (tebu rakyat intensifikasi), dengan imbalan sangat rendah, serta perlakuan birokrat yang amat sangat merendahkan martabat petani.
itu merupakan penindasan, yang sesungguhnya tak beda dengan sistem tanam paksa di zaman belanda.
 sekarang, orang desa menawarkan rp 3 juta-rp 5 juta per hektar per tahun kepada investor.
meskipun jumlah ini tetap tidak besar, perubahan nilai tanah di sitimulyo itu dianggap lumayan dibanding dua desa tetangganya (srimulyo dan srimartani) yang tidak di- plot  sebagai kawasan industri.
 dalam renungan dan kesimpulan kades sitimulyo, warganya optimistis menghadapi era otonomi di tingkat desa.
lima hal yang mereka percaya bakal terjadi, misalnya, ongkos sewa tanah dan perumahan bakal naik, lapangan kerja penduduk bakal melonjak, pendapatan masyarakat dari sektor jasa bertambah, meningkatnya harga tanah, dan hampir seluruh lokasi desa akan terbuka secara fisik dan sosial.
  namun, dalam skala besar, sitimulyo sebenarnya tengah dibayangi kerepotan luar biasa.
secara internal, pemerintahan desa harus menata diri untuk berhadapan dengan calon investor, dan problem pemerintahan yang harus mengelola dana investasi.
belum lagi seabrek (bakal) problem lingkungan dan sosial yang bakal muncul.
 soal munculnya lapangan kerja mendadak dialami yulianto (20), warga palbapang, bantul kota, yang kini jadi anggota satuan pengamanan (satpam) pt maesindo masanusa, sebuah perusahaan peci kertas (peci koki), kotak kertas, dan berbagai tisu/ serbet makan dari kertas untuk kelas hotel besar.
lulusan stm negeri ii jetis, yogyakarta, itu merasa senang karena ia bisa bekerja di kampung sendiri, palbapang.
 kehadiran perusahaan maesindo pun tergolong luar biasa sebab perusahaan itu menyewa seluruh kompleks kantor korpri, yang berjarak hanya 500-an meter di depan kantor pemda bantul. "
saya mengizinkan kantor itu disewakan karena memang lebih produktif dan keinginan dari bawah," kata bupati bantul drs idham samawi.
 masuknya uang dalam jumlah besar ke desa idt (inpres desa tertinggal- red ) sitimulyo bukannya tak menimbulkan masalah bagi desa dan warganya.
pemerintah desa sitimulyo, misalnya, dibuat pusing dengan urusan negosiasi/perumusan kontrak dengan sedikitnya 14 perusahaan besar dari dalam dan luar negeri.
belum lagi bagaimana merombak organisasi desa supaya lebih praktis.
 di antara investor yang menyerbu sitimulyo itu adalah asosiasi perusahaan kulit yang membutuhkan 10 ha lahan, pabrik tekstil dari bali (2-3 ha), pabrik garmen pt maisindo indonesia (2-4 ha), dan perusahaan jok mobil dari australia (10 ha).
di desa yang terletak di sisi kanan jalan raya yogya-wonosari itu sejak beberapa tahun terakhir sudah berdiri laboratorium pengembangan kulit dan plastik, serta kegiatan lembaga  islamic center  bantuan dari kuwait.
 dalam struktur pemerintahan desa yang lama, setiap jabatan mendapat jatah tanah bengkok.
kades mendapat enam ha; sekdes lima ha; tiap kepala urusan (kaur) dapat empat ha; sedang 21 kepala dusun masing-masing satu ha.
hasil jatah lahan itu dulu sepenuhnya untuk pejabat bersangkutan.
  namun, dalam era otonomi, investasi ke desa ternyata juga jadi bibit kecemburuan masyarakat, terutama kalangan lsm.
dengan 40 ha lahan desa yang disewakan rp 3 juta per ha per tahun, setiap tahun desa akan menerima rp 120 juta, dari tanah yang kini berstatus bukan lagi tanah bengkok, tetapi tanah desa.
bagaimana membagi investasi rp 120 juta per tahun?
kalau tak cakap dan jujur, desa bisa geger...  desa juga bingung: kalau tanah dijual riskan, apa bisa desa mendapat ganti rugi tanah yang seimbang?
kalau uang dimasukkan ke bank sebagai aset, apa kelak bisa untuk membeli tanah pengganti? "
kalau kabupaten dan desa sudah  profit minded , mestinya bagi hasil saja.
tapi, kan, tidak bisa.
dan birokrat belum diajari ke sana.
jadi, terus terang, ya, masalah otonomi itu di tingkat bawah belum kami pahami,  dereng mudheng ," kata kepala desa teladan tingkat nasional 1999 itu.
 kegalauan kepala desa sitimulyo tak jauh beda dengan kegalauan idham samawi. "
terus terang mas, kalangan eksekutif akan sabar menunggu biar rakyat menikmati dulu masuknya investasi.
nanti, setelah tertata, baru kita rumuskan dalam perda (peraturan daerah) bagaimana pembagiannya dengan pemda," katanya.
 karena itu, idham tak ingin muluk-muluk. "
yang penting, jangan lagi membuat rakyat menderita, dan jangan meninggalkan beban masalah, apalagi utang.
sebagian besar rakyat bantul mengandalkan kerja sebagai tukang dan pekerja serabutan.
kami ingin mereka memiliki   pekerjaan    andalan di bantul sendiri," ujar idham, yang tak pernah mengenakan  badge  tanda jabatan di dadanya.