presiden partai keadilan hidayat nurwahid mengharapkan agar sidang istimewa mpr jangan diganggu dengan politik uang ( money politics ) dan teror-teror politik.
pihak eksekutif maupun legislatif diminta untuk mendudukkan sidang istimewa secara proporsional, yakni meminta pertanggungjawaban presiden abdurrahman wahid.
  "agenda utama si tidak serta-merta meminta presiden mundur, tetapi meminta pertanggungjawabannya.
kenapa itu di -pelenceng- kan (diselewengkan) menjadi tuntutan agar presiden mundur," ujar hidayat seusai membuka musyawarah kerja wilayah (muskerwil) ii dpw partai keadilan jawa tengah di semarang, sabtu (7/7).
 ia mengigatkan, agar presiden abdurrahman wahid mempersiapkan diri membuat laporan kerja dan menunjukkan bukti konkret tentang hasil kerjanya, bukan malah membuat pernyataan-pernyataan yang membingungkan masyarakat dan lawan politiknya.
 "sekarang yang dilakukan oleh presiden adalah menyibukkan diri dengan polemik seperti dekrit atau pernyataan tentang adanya enam provinsi yang mau keluar dari ri.
langkah yang dilakukan presiden itu bukan komunikasi politik yang mengedepankan demokrasi atau mencari solusi yang baik," ujar hidayat.
  ia mengkhawatirkan bila suasana seperti ini terus dibangun, maka akan semakin membuat suasana tidak kondusif. "
saya khawatir yang dilakukan oleh presiden ibaratnya seperti menyiramkan bensin ke rumput yang sedang terbakar.
saya khawatir itu akan membuat pembuktian di mata publik bahwa presiden tidaklah cukup bertanggung jawab pada kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar hidayat.
   polarisasi   gejala politik uang, kata hidayat, sudah mulai terasa.
pelaku yang bermaksud menjalankan  money politics  mulai berkeliaran, tak cuma di gedung dpr jakarta, tetapi juga di antara pimpinan partai politik.
  "yang paling mencolok terlihat dengan adanya polarisasi kelompok-kelompok di partai-partai, terutama partai politik besar.
kelompok-kelompok ini ada yang bisa dibeli.
arah ke sana mulai ada, walaupun bisa saja di ujung akhirnya kebijakan partailah yang menentukan," ujar hidayat.
  ditanya tentang modus operandi para pelaku  money politics  itu, hidayat enggan menjelaskan.
namun ia menegaskan, "kalau masih terus melakukan aksi politik uang, kami akan menghadapi para siluman itu dengan mekanisme yang tak terlihat."
  mengenai kompromi politik, tambah hidayat, seharusnya dilakukan secara konstitusional.
ia meminta agar presiden tidak mengesankan macam-macam mengenai sidang istimewa.
kompromi dilakukan saat mempertimbangkan apakah pertanggungjawaban presiden diterima atau ditolak.
  selain itu, hidayat juga mengingatkan agar aparat kepolisian jangan menjadi alat kekuasaan. "
penegasan ini pernah dilontarkan oleh wakil kapolri.
nah, kita lihat saja kebenaran dari pernyataan polisi.
kalau mereka menjadi alat kekuasaan, kita menjadi tahu bahwa rekan-rekan polisi tidak teguh komitmennya dengan yang mereka katakan," ujarnya.