disebutkan oleh kartini, pertentangan itu disebabkan karena keputusan kksk tanggal 22 agustus 2002 itu memberikan potongan atas jumlah utang dan bunga ( haircut ) yang menjadi kewajiban penandatangan pkps.
pengurangan utang juga dilakukan terhadap debitor yang sudah cidera janji.
akibat pemotongan utang tersebut, potensi penerimaan negara dari bppn berkurang.