presiden abdurrahman wahid, kamis (15/3), menyambut gembira rencana pertemuan dengan pimpinan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) dan fraksi-fraksi mpr, yang direncanakan berlangsung pekan depan, untuk membicarakan situasi dan kondisi bangsa ini.
berdasarkan hasil lobi antara pimpinan mpr, dan kemudian lobi antara pimpinan mpr dengan pimpinan fraksi-fraksi mpr, rabu (14/3), diperoleh kesamaan pandangan bahwa pemecahan masalah dan negara bangsa ini tidak cukup hanya melalui pendekatan formal dan legalistik saja.
hal inilah yang akan dibawa oleh para pimpinan mpr tersebut kepada presiden.
 namun, belum sampai sehari nasib "kesamaan pandangan" tersebut, kamis kemarin, ketua mpr amien rais menyatakan, dirinya tidak akan ikut menemui presiden karena pertemuan itu dinilainya kurang bermanfaat.
namun, ia mempersilakan jika ada pimpinan fraksi lain yang hendak bertemu presiden.
  di tempat terpisah ketua dpr akbar tandjung dan wakil sekretaris fraksi pdi perjuangan firman djaya daeli juga mengatakan, seharusnya pertemuan informal antara pimpinan fraksi mpr dan pimpinan mpr dengan presiden tidak dilakukan.
alasannya, mpr merupakan lembaga tertinggi negara yang tidak pada tempatnya bertemu presiden.
menurut mereka, seharusnya yang bertemu dengan presiden adalah dpr, karena sama-sama lembaga tinggi negara.
 mengenai informasi apa yang akan dibawa kepada presiden, sampai saat ini pihak mpr masih belum bersedia mengungkapkan.
namun, dalam pertemuan informal hari rabu, muncul empat wacana.
yaitu, mpr segera mengambil prakarsa untuk menggelar sidang istimewa.
pilihan ini didukung oleh fraksi partai golkar, fraksi partai persatuan pembangunan, fraksi reformasi, fraksi partai bulan bintang dan fraksi daulatul ummah.
 kedua, si mpr digelar melalui tahapan memorandum.
gagasan ini didukung oleh fraksi pdi perjuangan, fraksi tni/ polri, fraksi kebangkitan bangsa dan fraksi partai demokrasi kasih bangsa.
ketiga, pimpinan mpr dan pimpinan fraksi di mpr mengadakan pertemuan informal dengan presiden untuk membicarakan kondisi bangsa ini.
gagasan ini diusulkan oleh siswono yudohusodo dari fraksi utusan golongan.
 keempat, memperbaiki pelaksanaan keppres no 121/2000 untuk memenuhi amanat ketetapan mpr no viii/mpr/2000 tentang pelimpahan tugas-tugas teknis kepada wakil presiden.
gagasan ini dilontarkan oleh fraksi kesatuan dan kebangsaan indonesia.
  akhirnya, lobi antara pimpinan mpr itu berakhir tanpa kesepakatan.
namun, usulan siswono kemudian diadopsi sebagai "kesamaan pandangan".
nasib usulan ini pun sekarang menjadi tidak jelas, setelah ketua mpr amien rais menyatakan tak akan hadir.
  menurut sumber  kompas , para pimpinan mpr itu kemungkinan besar akhirnya akan memilih jalur konstitusional dengan memfungsikan memorandum yang diatur ketetapan (tap) mpr no iii/mpr/1978.
artinya, dewan akan menyikapi memorandum pertama, tiga bulan pertama sampai 1 mei 2001.
namun demikian, karena terbentur masa reses yang berakhir sampai 15 mei, sementara selama reses tidak boleh ada sidang untuk mengambil keputusan, maka sedang diupayakan masa reses diperpendek.
penentuan mengenai hal ini akan ditentukan dalam rapat badan musyawarah mpr hari ini pukul 13.30.
  disampaikan matori   wakil ketua mpr matori abdul djalil hari kamis menyampaikan kepada presiden abdurrahman wahid tentang hasil pertemuan informal antara pimpinan mpr dan kemudian lobi antara pimpinan mpr dengan pimpinan fraksi-fraksi mpr.
 menurut matori, presiden menyambut gembira usulan silaturahmi tersebut.
dikatakan, ia menyampaikan informasi karena inisiatifnya sendiri bukan karena permintaan dari siapa pun.
  "saya sampaikan kepada beliau, lobi kemarin menghasilkan kesamaan pandangan bahwa untuk memecahkan masalah negara dan bangsa ini, pendekatan formal dan legalistik saja tidak cukup.
oleh karena itu, pimpinan/fraksi mpr minggu depan akan bertemu presiden untuk menyampaikan hal-hal sebagai masukan kepada presiden tentang situasi dan kondisi bangsa, dan alhamdullillah presiden merasa gembira dan bersedia menerima kedatangan pimpinan/fraksi mpr."
  ditanya apakah ketua mpr amien rais juga akan datang, matori hanya mengatakan, "ya tanya saja sendiri kepada pak amien."
  mengenai hasil lobi para pimpinan dan fraksi mpr, matori mengatakan, yang dipikirkan bersama antara lain adalah adanya kekompakan di antara elite politik dulu. "
yang perlu disadari, bangsa ini jangan lalu disederhanakan, yakni bangsa ini akan selamat kalau gus dur (abdurrahman wahid- red ) mundur atau tetap menjadi presiden.
kalau begitu kan terlampau disederhanakan," ujarnya.
 secara terpisah, ketua mpr amien rais menyatakan, dirinya tidak akan ikut bersama pimpinan fraksi mpr menemui presiden wahid, sebagaimana diusulkan siswono yudo husodo. "
saya masih pikir-pikir dan melihat manfaat-tidaknya.
mungkin saya tidak ikut," kata amien.
  meski demikian, amien mempersilakan fraksi-fraksi yang hendak menemui presiden. "
yang mau datang silakan, tidak datang juga tidak apa-apa, karena ini tidak ada implikasi resmi dan tidak atas nama lembaga," ujarnya lagi.
  kemajuan   pengamat centre for strategic and internasional studies (csis) j kristiadi mengatakan, niat para pimpinan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) untuk menemui presiden abdurrahman wahid merupakan suatu kemajuan yang baik.
namun, rakyat masih berharap agar dalam penyelesaian krisis yang rumit sekarang ini terus ada ketekunan dan keuletan tokoh-tokoh untuk mengedepankan musyawarah ketimbang melibatkan massa.
  "adanya niat baik ini tentu saja harus kita doakan.
sebab, penyelesaian dengan melibatkan massa justru akan menimbulkan kerusuhan.
yang penting lagi, dalam kondisi begini ada niat baik dari kita semua.
bukan hanya presiden dan mpr tapi juga media, masyarakat dan kita semua," ujarnya.
  meski demikian, kristiadi menyayangkan masih dipakainya tekanan mahasiswa untuk merebut kekuasaan oleh beberapa kelompok tokoh.
cara-cara meninggalkan kelembagaan politik, yang dikembangkan akhir-akhir ini dapat merusak tatanan politik demokratis yang sedang dibangun.