ditambahkannya, terhadap anggota dpr/mpr, gubernur, dan dprd yang diduga melanggar hukum, memang sudah ada mekanisme untuk memeriksanya dengan meminta persetujuan dari atasannya.
akan tetapi, untuk presiden, mekanisme semacam itu belum ada, sehingga tak jelas bagaimana prosedur penyidikannya dan siapa yang harus memberi izin.