usulan pkps yang baru harus mengandung langkah perbaikan (corrective action plan) dengan memberikan jadwal (schedule) pembayaran yang jelas, memberikan covenant untuk membatasi aktivitas debitor dalam pengelolaan aset, membuat mekanisme yang jelas dalam melaporkan aktivitas operasi dan finansial, menspesifikasikan secara jelas keterlibatan pemerintah dalam membuat keputusan manajerial terhadap aset-aset yang diserahkan.