meski memorandum pertama dewan perwakilan rakyat (dpr) belum disikapi presiden abdurrahman wahid, enam fraksi dpr, senin (19/3) kemarin, mengajukan usul agar memorandum kedua dibahas dalam rapat paripurna dpr.
usul keenam fraksi, yang diwakili masing-masing ketua fraksi, disampaikan kepada wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno dan ketua dpr akbar tandjung.
keenam fraksi juga sudah menyampaikan materi memorandum kedua tersebut, namun apa materinya belum bisa disampaikan.
 keenam fraksi yang mengajukan usul tersebut ialah fraksi pdi perjuangan (f-pdip), fraksi partai golkar (f-pg), fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp), fraksi reformasi, fraksi partai bulan bintang  (f-pbb), dan fraksi perserikatan daulatul ummah (f-pdu).
sedangkan empat lainnya yang tidak ikut mengajukan usul tersebut ialah fraksi kebangkitan bangsa (f-kb), fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb), fraksi kesatuan dan kebangsaan indonesia (f-kki), dan fraksi tni/polri.
 f-kb yang merasa tidak diundang dalam pertemuan tersebut menyesalkan pertemuan itu, termasuk cara-cara pimpinan fraksi yang mereka nilai tidak konstitusional dan kasar dalam upaya menjatuhkan presiden abdurrahman wahid.
  situasi ini dikhawatirkan dapat meruncingkan kembali konflik presiden-dpr yang dalam beberapa hari ini sudah mulai mendingin.
bukan hanya itu, eskalasi di tingkat elite selama ini langsung berimbas ke tingkat bawah sehingga aksi-aksi massa dan konflik horizontal dikhawatirkan akan terus berlangsung dan meluas.
 jawaban presiden atas memorandum dpr saat ini sudah 100 persen selesai dan hari rabu akan ditanyakan kepada dpr apakah ingin diajukan secara tertulis atau dipresentasikan secara verbal di muka sidang.
  di hari yang sama, presiden juga memanggil jaksa agung marzuki darusman, menteri kehakiman dan ham baharuddin lopa, dan kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro.
dalam pertemuan itu presiden mengatakan bahwa pemerintah sangat berkepentingan untuk dengan cepat membawa kasus kkn ke pengadilan.
langkah ini diduga sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki citra penegakan hukum sehubungan dengan jatuhnya memorandum dpr.
 sesuai jadwal, majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang diketuai lalu mariyun hari selasa ini akan menjatuhkan vonis atas diri terdakwa mantan wakil kepala badan urusan logistik (bulog) sapuan.
sebelumnya, sapuan dituntut 18 bulan penjara.
vonis pengadilan atas diri sapuan ini, paling tidak akan memberikan gambaran versi pengadilan soal fakta terjadinya skandal keuangan yayasan bina sejahtera bulog yang melibatkan presiden abdurrahman wahid.
  tap mpr tidak jelaskan   menurut wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno, pimpinan fraksi sudah menyampaikan materi memorandum kedua dan pembahasannya sedang dimulai.
soetardjo didampingi ketua f-pdip arifin panigoro, ketua f-pg syamsul muarif, ketua f-ppp ali marwan hanan, ketua f-pbb ahmad sumargono, ketua fraksi reformasi hatta radjasa, dan sekretaris f-pdu mudahan hazdie.
  ditanya apa materi memorandum kedua yang tengah dibahas dpr tersebut, soetardjo mengatakan, hal itu belum bisa dikemukakan hari ini karena sedang dipersiapkan.
mengapa tidak menunggu jawaban presiden yang batas akhirnya 1 mei 2001, soetardjo menjawab, "dalam tap no iii/mpr/1978 tidak disebutkan presiden harus menjawab atau tidak memorandum tersebut."
 hatta radjasa usai jumpa pers menjelaskan, usulan keenam fraksi tersebut akan dibawa dalam rapat badan musyawarah (bamus) dpr untuk kemudian dijadwalkan pembahasannya dalam rapat paripurna.
  hatta menambahkan, dpr dapat mengusulkan memorandum kedua dalam masa tiga bulan tanpa menunggu batas akhir selesainya memorandum pertama.
alasan memorandum kedua disampaikan, lanjut hatta, kondisi yang ada sekarang adalah bahwa presiden tidak sungguh-sungguh memperhatikan memorandum pertama yang disampaikan dpr.
hatta pun beranggapan bahwa keharusan presiden menjawab memorandum pertama tidak diatur.
 adapun arifin panigoro menilai, fraksi-fraksi telah mencatat dan menyampaikan mulai dari sikap presiden sejak memorandum pertama dikeluarkan sampai pada kejadian mutakhir saat ini.
   lebih maju   di tempat terpisah, ketua mpr amien rais mengatakan, dpr sudah lebih maju dibanding mpr dengan mendesakkan memorandum kedua sebagaimana dilakukan enam fraksi dpr.
kalau kondisi obyektif masih seperti ini dan tanpa perubahan, maka memorandum pertama harus ditolak dan memorandum kedua harus segera dikeluarkan.
  amien memberikan indikator perlunya memorandum kedua disampaikan antara lain karena kinerja presiden yang terus memburuk, dan bantuan dana moneter internasional (imf) yang tidak mengucur, kondisi keamanan yang mengkhawatirkan.
  ditanya mengapa dpr tidak menunggu jawaban presiden terlebih dahulu atas memorandum pertama yang disampaikan, akbar tandjung di tempat terpisah menjelaskan, operasional bahwa presiden harus menjawab atau tidak memang tidak diatur.
   di tempat terpisah, juru bicara kepresidenan wimar witoelar mengatakan, menurut menteri pertahanan mahfud md, jawaban memorandum sudah 100 persen selesai dan hari rabu akan ditanyakan kepada dpr apakah ingin diajukan secara tertulis atau dipresentasikan secara verbal di muka sidang.
wimar menambahkan, presiden sudah memberikan kata pengantar pada jawaban memorandum dpr tadi.
      keputusan hukum   aliansi nasionalis dengan juru bicara ro tambunan usai bertemu presiden mengatakan, memorandum dpr mestinya didahului dengan tindakan atau keputusan hukum.
sebab, mengenai keterlibatan seseorang dalam masalah hukum, itu harus diusut, diperiksa, dan diadili secara hukum.
  "setelah ada keputusan hakim yang punya kekuatan hukum yang tetap, barulah dpr membuat memorandum.
tetapi, dalam hal ini dpr terbalik.
belum ada keputusan hakim, dpr sudah mengeluarkan memorandum yang menghukum presiden.
kami mengonstatir ini yang berlaku politik sebagai panglima, dan hukum sebagai alat kekuasaan semata.
kalau demikian, apa bedanya dengan orde baru," ujarnya.
  ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dpr taufikurrahman saleh mengaku tidak diundang dalam pertemuan pimpinan fraksi dpr yang meminta soal memorandum kedua dibahas dalam rapat paripurna dpr.
oleh karena itu, f-kb dpr mengirim surat kepada pimpinan dpr meminta klarifikasi atas pertemuan tersebut.