putusan majelis hakim pengadilan negeri (pn) jakarta pusat dan pengadilan negeri jakarta barat secara terpisah yang menghentikan proses persidangan dugaan suap terhadap hakim agung ny marnis kahar, ny supraptini sutarto, dan yahya harahap (pensiunan) mengindikasikan adanya sebuah konspirasi dari kalangan hakim untuk melindungi koleganya yang didasari semangat melindungi korps.
putusan itu mendorong adanya  impunity  bagi hakim-hakim yang bermasalah.
 penilaian itu disampaikan mantan ketua tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (tgptpk) krissantono, sekretaris eksekutif lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan (leip) rifqi sjarief assegaf, dan koordinator badan pekerja judicial watch a muhammad asrun secara terpisah di jakarta, rabu (22/8).
 kemarin, majelis hakim pn jakarta barat yang diketuai pa sianipar juga memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa terhadap terdakwa mantan hakim agung yahya harahap.
hakim pun menghentikan sidang terhadap harahap yang disangka melakukan korupsi menerima suap rp 96 juta dari endin wahyudin.
sebelumnya, hakim pn jakarta pusat yang diketuai rusdi asyaad juga memutuskan untuk tidak menerima dakwaan terhadap hakim agung marnis kahar dan supraptini sutarto.
 harahap bersama-sama marnis kahar dan supraptini sutarto adalah majelis hakim agung yang mengadili perkara perdata nomor 560.k/pdt/1997 di tingkat kasasi.
endin menjumpai ketiga hakim agung tersebut dan menyerahkan uang seluruhnya rp 196 juta dengan harapan "kliennya", ahli waris ny aminah, dimenangkan.
sekalipun "kliennya" dimenangkan, endin mengadukan penyuapan itu kepada tgptpk karena putusan kasasi itu tidak dapat dieksekusi.
 meski putusannya sama, yaitu menghentikan persidangan, alasan hukum yang digunakan pa sianipar dan rusdi asyaad berbeda.
rusdi berpendapat, dakwaan yang disusun jaksa terhadap terhadap marnis dan supraptini berlebihan dan tumpang tindih.
sedang sianipar berpendapat bahwa undang-undang (uu) nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi sudah tidak berlaku lagi.
 krissantono sama sekali tidak terkejut dengan terhentinya persidangan suap yang melibatkan hakim agung yang merupakan buah karya tgptpk. "
secara mental kami sudah siap," ujarnya seraya mengibaratkan sebuah pertandingan sepak bola, tgptpk itu tidak hanya menghadapi penyerang dan penjaga gawang, tetapi sekaligus juga menghadapi penjaga garis dan wasit.
 "kami memang melihat ada resistensi hakim yang sangat kuat," ujar krissantono, yang menggantikan adi andojo soetjipto yang mengundurkan diri.
 sejak tgptpk membidik praktik suap di kalangan hakim agung, perlawanan dari korps hakim sangat gencar.
perlawanan diawali dengan pengajuan praperadilan marnis dan supraptini yang meminta agar hakim pn jakarta selatan menyatakan, tgptpk tidak berwenang menyidik.
permintaan itu dikabulkan.
marnis dan supraptini pun kemudian mengadukan saksi pelapor endin wahyudin ke polri atas tuduhan pencemaran nama baik.
endin pun kini diadili.
 kuasa hukum yahya harahap mengambil langkah hukum lain dengan meminta  judicial review  atas peraturan pemerintah (pp) no 19/2000 yang menjadi dasar pembentukan tgptpk.
majelis hakim yang diketuai paulus effendi lotulung membatalkan pp no 19/2000.
dengan putusan itu, tgptpk harus dibubarkan.
lotulung adalah salah seorang yang mendampingi marnis dan supraptini.
 "itu semua adalah usaha kuat dari ma yang tidak rela jika ada hakim agung diadili atas sangkaan menerima suap," ujar krissantono.
 sedang asrun menilai putusan hakim itu sekali lagi menunjukkan bahwa korps hakim tidak memiliki komitmen reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.
   uu tidak berlaku   dalam pertimbangannya, majelis hakim pn jakarta barat (jakbar) mengungkapkan, jaksa penuntut umum (jpu) syafrudin dan ali mukartono mendakwa yahya harahap melanggar uu no 3 tahun 1997  juncto  uu no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
sesuai dengan pasal 44 uu no 31/1999, dengan diberlakukannya uu ini, uu no 3/1971 tidak berlaku lagi, sedang uu no 31/1999 berlaku mulai tanggal 16 agustus 1999.
 sianipar mengakui, pasal 1 ayat 2 kuhp memang menyebutkan, jikalau ada perubahan perundang-undangan, maka dipergunakan uu yang meringankan terdakwa.
artinya, uu no 3/1971 yang hukumannya lebih ringan dibanding uu no 31/1999 dapat dikenakan kepada harahap, yang didakwa menerima suap sekitar bulan oktober-desember 1998.
 akan tetapi, tegas ketua majelis hakim, penerapan uu no 3/1971 itu harus memenuhi persyaratan, antara lain ketika terjadi perubahan uu, pelaporan atau penyidikan perkara itu sudah dimulai.
padahal, tgptpk baru menerima laporan dugaan penyuapan yang melibatkan tiga hakim agung itu pada tahun 2000.
artinya, waktu uu no 31/1999 diundangkan dan mencabut uu no 3/1971 status harahap belumlah tersangka.
 dengan tak dipenuhinya persyaratan itu, tegas sianipar, dakwaan jpu yang menyebutkan harahap didakwa melanggar uu no 3/1971 tak bisa diterima.
pasalnya, saat penyidikan perkara penyuapan itu dimulai, uu no 3/1971 tidak berlaku lagi.
sedangkan uu no 31/1999 tak mencantumkan aturan peralihan, sehingga uu antikorupsi baru ini tidak dapat pula diterapkan untuk terdakwa.
 sianipar menandaskan, "karena salah satu persyaratan penerapan uu no 3/1971 tidak terpenuhi, maka dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
karena dakwaan tidak dapat diterima, pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dapat dilanjutkan."
putusan majelis hakim itu berarti menerima keberatan yang diajukan penasihat hukum harahap.
 terhadap putusan majelis hakim itu, jpu pun langsung menyatakan akan mengajukan keberatan pada pengadilan tinggi (pt) dki jakarta.
sedang penasihat hukum harahap, antara lain john walery dan yanti nurdin menilai, putusan majelis hakim sudah tepat.
walaupun demikian, terdakwa dan penasihat hukumnya akan pikir-pikir.
 harahap mengakui, kasus ini telah membuat dirinya dan keluarga teraniaya, menanggung beban moral dan sosial yang berat. "
saya amat merasakan diperlakukan tak adil.
keluarga saya merasa terhina.
saya menjadi korban pengaduan endin dan tindakan tgptpk yang berlebihan.
saya mau menerima endin di rumah karena dia datang baik-baik.
dari sisi logika, kalau mau menerima suap, saya tidak mengambil tawaran endin, tetapi dari lawannya yang menawarkan milyaran rupiah," tegas mantan ketua muda mahkamah agung (ma) bidang pidana umum tersebut.
 dia mengakui, selama ini memang bersikap diam terhadap tuduhan menerima suap tersebut. "
saya menjadi korban fitnah dan langkah adi andojo soetjipto (mantan ketua tgptpk -red ) yang gegabah.
namun, ya sudahlah.
allah yang lebih tahu," ujar harahap lagi.
  kuliah lagi   guru besar hukum pidana internasional dari universitas padjadjaran, bandung, prof dr romli atmasasmita, menilai, putusan majelis hakim pn jakbar, yang tidak menerima dakwaan perkara korupsi dengan alasan uu no 3/1971 tidak dapat diterapkan lagi gara-gara syarat penerapannya tidak terpenuhi, menunjukkan hakim tidak menguasai kuhp dan prinsip hukum pidana secara baik.
walau uu no 31/1999 tak disertai aturan peralihan, uu no 3/ 1971 tetap bisa diterapkan terhadap tersangka korupsi yang melakukan perbuatannya sebelum uu no 31/1999 berlaku.
 "tidak ada syarat uu no 3/1971 bisa diterapkan, kalau terdakwa itu saat perubahan uu tersebut sudah berstatus tersangka atau penyidikan perkaranya sudah dimulai.
pasal 1 ayat 2 kuhp itu ditempatkan pada buku kesatu kuhp bukan tanpa alasan.
artinya, pasal itu berlaku umum serta tidak ada persyaratan apa pun," tegas romli, yang juga terlibat dalam penyusunan uu no 31/1999.
 dengan putusan seperti itu, kata dirjen administrasi hukum umum departemen kehakiman dan hak asasi manusia (ham) itu, majelis hakim pn jakbar mungkin perlu kuliah hukum pidana lagi.
jika masih ada perdebatan mengenai pemberlakuan sebuah uu, majelis hakim sepantasnya tidak mempergunakan penafsiran sepihak dalam putusan.
apalagi, putusannya itu ternyata bertolak belakang dengan putusan ma dan majelis hakim lain dalam perkara serupa.
 jaksa ali mukartono menambahkan, kalau semua majelis hakim yang menangani perkara korupsi mengikuti pendapat majelis hakim pn jakbar dapat dipastikan penanganan perkara korupsi di negeri ini terhenti. "
karena sebagian besar perkara korupsi itu disidik saat uu no 31/1999 sudah berlaku.
padahal, korupsi yang dituduhkan terjadi sebelum uu no 31/1999 berlaku," tegasnya.
  semangat bela korps   rifqi assegaf dan a muhammad asrun menyatakan kekecewaannya atas putusan hakim yang jelas mengindikasikan adanya konspirasi untuk membela korps hakim.
putusan itu melecehkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.
 seorang advokat ternama yang tak mau disebut namanya hanya berkomentar, "bagaimana mungkin hakim pengadilan negeri yang berpangkat mayor berani menghukum hakim yang berpangkat mayor jenderal."
  rifqi assegaf menuntut mahkamah agung melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut dan memeriksa majelis hakim yang memutus perkara tersebut.
  rifqi assegaf meminta pemerintah dan dpr segera membuat uu tentang pengadilan khusus korupsi.
dalam uu tersebut harus dibuka kemungkinan agar pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diputuskan oleh majelis hakim yang mayoritas adalah hakim  ad hoc .
  dengan dihentikannya kasus suap terhadap hakim agung, nasib endin wahyudin (saksi pelapor) terancam. "
ini memang ironis.
tapi saya masih mendengar akan ada kompromi.
endin akan dihukum percobaan dan tiga hakim itu dibebaskan," kata krissantono.