di jakarta, apa sih yang tidak bayar?
mulai dari mengurus akta kelahiran, kartu tanda penduduk, surat kematian, hingga buang air kecil dan buang air besar, semuanya harus bayar.
 masih lumayan jika cuma harus bayar.
hampir semua aktivitas hidup di jakarta dikenai pajak mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, hingga pajak pembangunan i seperti saat makan di restoran atau tidur di hotel.
  kini, bahkan, penduduk jakarta yang buang air besar atau buang air kecil pun dikenai pajak. "
ini sudah  edan .
pakai motor kena pajak, pakai telepon kena pajak, buang air besar pun kena pajak," keluh suprapto (45), seorang warga di tebet, sambil menunjukkan kuitansi pembayaran berwarna biru.
  boleh jadi, bagi warga jakarta, hanya menangis yang tidak perlu membayar.
kalau saja menangis pun dipajaki, boleh jadi pemerintah akan mendapat pendapatan lebih banyak lagi karena masyarakat kini sepertinya terus menangis melihat dan merasakan segala keterpurukan.
  pembayaran pajak buang air besar itu memang tidak dilakukan langsung begitu selesai buang hajat.
pajak itu dikenakan bersamaan dengan pembayaran rekening air limbah sebulan sekali kepada perusahaan daerah pengelolaan air limbah (pd pal) jaya.
besarnya pajak 10 persen dari jumlah rekening yang harus dibayar.
 "kami ini dicekik pemerintah.
makan di restoran kena pajak, begitu makanan diolah di perut dan keluar jadi kotoran, juga kena pajak.
 emang  cari duit itu gampang?"
keluh suprapto dengan nada sengit.
 untunglah istrinya dengan sabar mencoba menenangkan. "
sudahlah pak, ini zaman susah.
jangankan kita orang hidup, patung dan orang mati saja resah karena sewaktu-waktu bisa digusur," ujarnya sedikit berkelakar.
             direktur utama pd pal jaya eben koesbini tamami membenarkan adanya pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang membuang limbah domestik melalui pd pal jaya.
namun, pajak itu tidak masuk ke kas perusahaan sebagai pendapatan, tetapi langsung disetor ke kas negara.
 pd pal jaya sama sekali tidak mendapat bagian dari pajak tersebut.
sedangkan dasar pemungutannya, menurut petugas pajak, sesuai dengan undang-undang perpajakan.
 "kami sudah mengajukan keberatan kepada gubernur soal penarikan pajak air limbah ini.
gubernur juga sudah menyampaikan keluhan ini kepada departemen keuangan, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban," ujarnya.
 meskipun tidak terlampau besar, pengenaan pajak air limbah ini tentu saja sangat memberatkan para pelanggan pd pal jaya.
mereka yang akan berlangganan membuang limbah domestiknya melalui pd pal jaya jadi berpikir dua kali.
  "daripada membuang limbah melalui pd pal jaya yang harus bayar dan dikenakan pajak bulanan, lebih baik membuang limbah langsung ke  septic tank ," kata ny eliawati (40), penduduk setiabudi.
 menurut eben koesbini, tanpa dikenakan pajak pun, masyarakat sudah enggan untuk menyalurkan limbah domestiknya melalui pd pal jaya karena masyarakat dikenakan tarif bulanan.
selain itu, masyarakat harus membangun saluran pembuang dari rumah menuju jaringan pembuangan air limbah milik pd pal jaya.
akibatnya, masyarakat lebih suka membuang limbahnya melalui  septic tank  atau kalau bisa dibuang langsung ke kali. "
padahal, kalau dihitung secara cermat, membuang limbah melalui pd pal jaya jauh lebih menguntungkan," ujarnya.
 pelanggan tidak perlu membangun  septic tank  sendiri, cukup berlangganan yang tarifnya berkisar rp 28-rp 114 per meter untuk rumah tangga dikalikan luas bangunan.
selain itu, masyarakat tidak perlu menyedot limbahnya secara periodik melalui mobil tinja, dan yang terpenting kesehatan lingkungan lebih terjamin karena bakteri coli yang biasanya ada dalam kotoran manusia tidak meresap ke dalam tanah.
             sejak dioperasikan 1987, pd pal jaya baru memiliki jaringan pipa seluas 47.000 meter yang terpasang di sekitar tebet dan setiabudi atau baru menjangkau sekitar tiga persen dari seluruh wilayah dki jakarta.
jumlah penduduk yang terlayani baru sekitar 200.000 orang-terdiri dari rumah tangga, niaga kecil, hotel, dan restoran-sangat minim dibandingkan jumlah penduduk jakarta yang mencapai 10,2 juta jiwa.
 minimnya jumlah jaringan pipa dan penduduk yang terlayani ini antara lain disebabkan mahalnya biaya membangun jaringan pipa.
untuk membangun 1.000 meter jaringan pipa seperti yang dilakukan tahun lalu, misalnya, dibutuhkan biaya sekitar rp 3 milyar atau rata-rata rp 3 juta per meter.
 "karena mahalnya biaya investasi inilah, sangat jarang perusahaan swasta atau perusahaan asing yang berminat," kata direktur usaha pd pal jaya paingot pardede.
 soal biaya operasional pengolahan sehari-hari sebenarnya tidak terlampau mahal.
limbah domestik yang masuk saluran pipa pd pal jaya langsung ditampung di waduk limbah setibudi seluas 4,35 hektar.
 menggunakan sistem aerasi, yakni mesin berputar buatan jerman sebanyak tujuh unit yang berfungsi untuk memompa oksigen ke dalam air limbah, air yang semula mengeluarkan bau menyengat tersebut hanya dalam waktu beberapa jam langsung hilang baunya.
air limbah yang sudah memenuhi syarat baku mutu air dan kadar bod  (biologycal oxygen demand ) serta cod ( chemical oxygen demand )-nya rendah, langsung dibuang ke kali cideng untuk selanjutnya dibuang ke laut.
  melalui cara kerja sederhana ini, pd pal jaya mampu meraup pendapatan sekitar rp 8 milyar per tahun dan keuntungan sekitar rp 1,2 milyar per tahun.
namun, besarnya keuntungan ini bukan menjadi target utama bumd yang memiliki fungsi pelayanan dan fungsi ekonomis ini.
 karena itu, perluasan jaringan menjadi prioritas utama dengan sasaran semakin banyak masyarakat yang terlayani dalam pengelolaan air limbah.
namun, tujuan ini ternyata masih jauh dari kenyataan.
bagaimana mungkin masyarakat mau berlangganan jika, selain membayar limbah yang sehari-hari mereka keluarkan, masyarakat juga dikenai pajak 10 persen.