peserta temu nasional legislatif partai amanat nasional (pan) yang berlangsung di cipayung (bogor) meneguhkan kembali keputusan penarikan dukungan kepada abdurrahman wahid.
perbedaan politik yang menjurus kepada pertaruhan kelangsungan hidup bangsa dan negara haruslah diselesaikan melalui mekanisme konstitusi dan demokrasi sebagai tolok ukur bernegara yang dipastikan tidak ada pertentangannya.
untuk itu, peserta temu legislatif pan mendukung proses konstitusi yang bertujuan untuk mengevaluasi kepemimpinan nasional melalui sidang istimewa mpr.
dalam rekomendasi politik yang dibacakan wakil sekjen pan moh yasin kara hari minggu (1/4), peserta temu nasional juga menilai kinerja pemerintahan abdurrahman wahid.
ketua umum dpp pan amien rais, yang menutup acara itu, meminta, seluruh ketua dpw pan dari semua provinsi berbagi pengalaman ( share ) dengan dpd pan.
  yasin menegaskan, kesempatan yang begitu baik kepada presiden abdurrahman wahid melalui kepercayaan yang begitu kuat untuk memimpin bangsa ini dari mpr dan seluruh masyarakat ternyata telah disia-siakan, bahkan diabaikan. "
kita prihatin terhadap kelanjutan negara dan bangsa indonesia karena kondisi negara yang terpuruk dalam bidang keamanan, politik, hukum, dan ekonomi serta sosial budaya," kata yasin.
 dalam bidang keamanan, keterpurukan itu ditandai dengan semakin meningkat dan meluasnya gangguan keamanan di antara anak bangsa baik akibat konflik horizontal maupun konflik vertikal.
dalam bidang politik ditandai dengan mulai munculnya penggunaan kekerasan fisik untuk mencapai tujuan politik dan membungkam lawan politik.
supremasi hukum masih berupa cita-cita yang belum menunjukkan gejala pelaksanaannya.
akhir-akhir ini isu supremasi hukum telah dicederai oleh kepentingan politik jangka pendek kekuasaan yang mengarah pada pembentukan rezim otoriter baru.
 "wujud dan perilaku politik semacam ini adalah tindakan pemerasan dan tekanan politik  (political black mail)  yakni penegakan hukum secara diskriminatif diberlakukan hanya kepada lawan politik penguasa," ujar yasin.
    pembuktian terbalik   agenda reformasi bidang penegakan hukum seharusnya direncanakan secara transparan dan memenuhi syarat akuntabilitas publik dan dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.
perangkat hukum yang ada dipandang memadai untuk mewujudkan hukum yang berlaku sama atas semua warga negara.
kehendak presiden untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik diharapkan tidak menjadi retorika politik bagi pengaburan kegagalan presiden dalam penanggulangan kasus-kasus korupsi.
 peserta temu nasional memandang secara esensi menerima kehendak tersebut, namun dalam perspektif hukum harus dipastikan bahwa kehendak tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 dalam kaitan itu, peserta temu nasional pan mendorong dan mendesak presiden dan lingkungan dekatnya untuk secepatnya membuktikan bahwa semua harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi atau yang sejenisnya sebagai bagian etika dan akhlak politik yang dimulai dari pejabat publik.
  selain rekomendasi politik, temu legislatif juga mengeluarkan rekomendasi menyangkut tata hubungan antara partai dan fraksi di semua tingkatan. "
apa yang kita hasilkan, insya allah lebih baik dari buku putih pkb," ujar am fatwa, ketua dpp pan yang memimpin sidang.