presiden abdurrahman wahid telah memberikan persetujuan agar ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung diperiksa pihak kepolisian dalam statusnya sebagai tersangka dalam kasus penipuan tanah di srengseng, jakarta barat.
  "surat tersebut sudah ditandatangani presiden kemarin (senin- red )," kata juru bicara kepresidenan wimar witoelar menjawab pertanyaan pers setelah bertemu presiden di istana merdeka jakarta, selasa (13/3).
  seperti diberitakan  kompas , selasa, beberapa waktu lalu kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro melalui kejaksaan agung, mengajukan surat permohonan izin kepada presiden untuk memeriksa ketua dpr akbar tandjung dalam kasus sengketa tanah di srengseng, jakarta barat.
surat permohonan itu ditandatangani wakil kepala korps serse markas besar polri sudirman ail tanggal 16 februari 2001.
  ditanya pandangan presiden terhadap status baru akbar tandjung sebagai tersangka, wimar mengatakan, presiden tidak ingin ikut campur dalam proses hukum.
  dalam jumpa pers di jakarta, senin, akbar tandjung membenarkan pernah bertemu dengan presiden abdurrahman wahid di rumah harry cader.
namun, tandjung membantah bahwa dalam pertemuan itu dirinya meminta presiden untuk membatalkan statusnya sebagai tersangka sengketa tanah di srengseng.(
kompas , 13/3)  saat dihubungi selasa (13/3) malam, pengacara amir syamsuddin yang pernah menangani kasus akbar tandjung bersama atmajaya salim mengatakan, sebenarnya kasus pertikaian antara akbar tandjung dan ahli waris datuk zahiruddin itu sudah jelas. "
kasus ini tampaknya dipolitisir.
akbar  dikerjain .
apalagi kasus ini sudah masuk kategori kedaluwarsa penuntutan karena peristiwanya sudah lebih dari 12 tahun lalu," ujar amir.
 kasus itu kini sepenuhnya ditangani oleh atmajaya salim, namun sampai pukul 21.00 atmajaya belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapan.
 sementara dihubungi terpisah, fungsionaris dpp partai golkar rully chaerul azwar menyayangkan tindakan presiden abdurrahman wahid yang telah mengizinkan kepolisian dan kejaksaan memeriksa ketua dpr akbar tandjung dalam kaitannya dengan kasus tanah keluarga.
 "kelihatannya kekuasaan sudah mengatasi persoalan hukum.
di mata partai golkar, pak akbar merupakan target untuk dijerat gus dur (abdurrahman wahid- red ) dengan menggunakan sengketa keluarga.
apakah cukup signifikan seorang presiden mengizinkan seorang ketua dpr diperiksa untuk urusan keluarga?"
kata rully.
  tidak bisa intervensi   menjawab pertanyaan, wimar tidak mengetahui tentang pertemuan presiden dengan ketua dpr akbar tandjung di rumah pengusaha hary cader di ragunan, jakarta, jumat malam pekan lalu. "
saya tidak hadir.
karena itu, saya enggak tahu apa persisnya isi pertemuan itu," ujar wimar witoelar.
  akan tetapi, lanjut wimar, siapa pun yang bertemu presiden untuk intervensi hukum tidak pernah bisa.
apakah ada perubahan sikap dari presiden terhadap status baru akbar tandjung sebagai tersangka, tanya pers. "
saya kira tidak.
mereka sudah saling mengenal lama," tambah wimar.
  apakah presiden tetap bersedia bertemu suatu waktu dengan akbar tandjung meskipun sudah dalam status tersangka, tanya wartawan lagi.
menurut wimar, dari dulu presiden memang selalu bersedia, tetapi sekarang melihat pengalaman dan reaksi publik, tentu presiden akan memikirkan dan mengonsultasikan dulu apa implikasinya.
  "tapi, pada hakikatnya gus dur sangat terbuka untuk bertemu dengan orang atas dasar pribadi, apalagi kemanusiaan," tutur wimar.
  dijelaskan oleh wimar, yang bisa memberikan keterangan apakah seorang dalam status tersangka boleh ditemui atau bertemu presiden, ada ahli hukum yang bisa menjawab.
pada saat ini, hal itu belum dikonsultasikan secara khusus karena baru kali ini bangsa indonesia mempunyai ketua dpr yang menjadi tersangka.
  "ini suatu hal baru, jadi belum ada sikap tertentu.
tapi, sikap manusiawinya  sih  pasti, gus dur mau menerima, tetapi acuan hukumnya masih harus dicari," tambah wimar witoelar.