pertamina sendiri berharap, tuntutan daerah disampaikan dengan tidak mengganggu jalannya proses produksi.
sementara dalam siaran pers sp pertamina, diungkapkan bahwa skenario pemblokiran yang dimaksud fkdpm adalah melalui tahapan rekomendasi dari pemerintah daerah penghasil migas dengan persetujuan dprd.
kemudian setelah itu, disampaikan kepada sp pertamina, lalu baru disosialisasikan ke konstituen sp pertamina di unit operasi pertamina.