untuk menjernihkan kontroversi berkaitan dengan masalah restrukturisasi tunggakan kredit usaha tani (kut) dan adanya dugaan penyimpangan mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaannya, dpr sebaiknya membuat panitia kerja (panja).
persoalan politis tidak bisa dikesampingkan, baik dalam penyaluran kut maupun saat keputusan restrukturisasi kut diambil oleh pemerintah.