"presiden wajib menerima ketetapan dprd itu sepanjang dia tidak mempunyai alasan kuat untuk menolaknya.
dalam pasal 50 undang-undang itu, tidak ada kata-kata yang dapat menolak pengesahan ketetapan dprd itu," tandas ryaas rasyid kepada kompas dan sctv di jakarta, selasa (22/1).