mahkamah agung (ma) akan menyatakan sikap terhadap kebuntuan pengangkatan ketua ma yang terjadi saat ini.
pernyataan sikap itu akan dirumuskan setelah seluruh hakim agung menggelar rapat pleno pada minggu ketiga bulan januari ini.
namun, diharapkan pemerintah serta dpr bisa menyelesaikan persoalan pemilihan ketua ma karena sebenarnya tugas ma dalam menyiapkan calon ketua ma sudah selesai dan tinggal menunggu siapa pun ketua yang ditetapkan.
 wakil ketua ma taufiq mengemukakan hal itu kepada  kompas  hari selasa (9/1) di jakarta. "
saya akan menawarkan persoalan itu dalam pleno (hakim agung) dan bukan diputuskan pimpinan ma.
sebab, dalam undang-undang ma, yang memutuskan adalah ma dan bukan pimpinan ma.
tetapi harus diakui, masalah ini harus dicermati dengan hati-hati sebab ada banyak kepentingan, termasuk dalam ma sendiri," ujarnya.
  sementara rapat pimpinan (rapim) dpr, yang berlangsung selasa kemarin, memutuskan, presiden abdurrahman wahid harus segera memilih ketua ma, antara bagir manan dan muladi.
kedua calon ketua ma ini sudah selesai dipilih melalui proses pemilihan di dpr.
 hal itu dikemukakan oleh ketua dpr akbar tandjung usai memimpin rapat.
ia menegaskan, dpr memberi batas waktu kepada presiden untuk menentukan pilihannya sampai tanggal 15 januari 2001. "
apabila sampai tanggal 15 januari presiden belum juga menentukan sikap secara resmi, maka dpr yang nanti akan mengambil sikap," katanya.
     pertimbangan hukum   taufiq mengakui, sesuai undang-undang (uu) nomor 14 tahun 1985 tentang ma, lembaga tertinggi bidang peradilan itu memang mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain, baik diminta atau tidak diminta.
namun, mungkin ma akan bersikap umum dalam memberikan pertimbangan hukum sebab harus menjaga kekompakan di dalam ma sendiri pula.
 dalam mencermati perbedaan penafsiran bunyi pasal 8 ayat (3) uu ma antara presiden dan dpr, menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) yusril ihza mahendra mengingatkan, ma dapat memberikan  legal opinion .
pasal itu berbunyi,  ketua dan wakil ketua mahkamah agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara di antara hakim agung yang diusulkan oleh dewan perwakilan rakyat .
 taufiq mengakui, rapat pleno hakim agung memang tidak membahas penafsiran pasal 8 ayat (3) uu ma saja, tetapi juga membicarakan persoalan hukum saat ini dan di masa depan.
akan tetapi, untuk membicarakan persoalan hukum saat ini, khususnya kebuntuan pengangkatan ketua ma, memang diperlukan kehati-hatian.
pasal-nya, di kalangan hakim agung pun pasti akan muncul perbedaan pendapat dan kepentingan.
 rapat pleno hakim agung tersebut baru akan digelar pada minggu ketiga bulan ini karena sebagian hakim agung masih cuti. "
tetapi sesungguhnya kalangan ma berkeinginan masalah tersebut -kebuntuan pengangkatan ketua ma- dapat diselesaikan oleh presiden dan dewan sendiri.
sebab uu-nya, kan, sebenarnya tak menyebut-nyebut peran ma dalam soal pemilihan ketua ma," tegas taufiq.
 kebuntuan pengangkatan ketua ma -dewan mengusulkan muladi dan bagir manan, tetapi presiden abdurrahman wahid menyatakan menolak- bukan semata-mata persoalan perbedaan penafsiran bunyi pasal 8 ayat (3) uu no 14/1985.
namun menurut taufiq, persoalan itu merupakan bagian dari proses pencarian perimbangan kekuatan politik di negeri ini.
pada masa lalu, kekuasaan berada di tangan eksekutif.
namun, kini ada perubahan keadaan, dpr pun mempunyai kekuasaan yang berarti.
 "saat ini sedang berlangsung pencarian perimbangan kekuasaan antara presiden dan dpr.
bagaimana bentuk perimbangan kekuasaan itu, ya, sedang dicari bentuknya.
imbas pencarian bentuk perimbangan kekuasaan itu, ya, pemilihan ketua ma menjadi tersendat-sendat.
dalam memberikan pernyataan sikap, ma akan berusaha menafsirkan dari semua segi, baik filosofi maupun sosiologinya.
pleno nanti akan menentukan sikap terhadap persoalan hukum ini.
tentu saja, persoalan hukum akan terkait dengan masalah yang lain, termasuk politik," jelas taufiq.
 ketiadaan ketua ma sampai saat ini, urai taufiq, secara teknis tak mempengaruhi   pekerjaan    di ma, tetapi secara konstitusional akan menimbulkan persoalan.
karena itu, kekosongan ketua ma memang tidak bisa dibiarkan terlalu lama.
jika masih saja dibiarkan kosong, tarik-menarik kepentingan akan terus terjadi.
 ditambahkan wakil ketua ma, apabila presiden tetap menolak dua calon ketua ma yang diusulkan dpr, serta dewan sepakat membahasnya, pimpinan ma harus menanyakan kembali kepada seluruh hakim agung apa ada yang bersedia dicalonkan sebagai ketua ma.
namun, calon ketua ma yang baru tetap harus berasal dari kalangan hakim agung.
dapat saja dpr dan presiden menambah calon, asalkan calon, itu diangkat dahulu menjadi hakim agung.
     proses politik   pakar hukum tata negara albert hasibuan tak sependapat jika kebuntuan dalam proses pemilihan ketua ma dikembalikan kepada ma.
menurut hasibuan, belum dipilihnya ketua ma oleh presiden adalah persoalan politik yang harus diselesaikan secara politik pula.
 hasibuan mengusulkan agar fraksi pdi perjuangan yang  walk-out  saat pengesahan calon ketua ma dan fraksi kebangkitan bangsa yang menyatakan abstain mengambil prakarsa dengan mengusulkan kepada dpr untuk membahas ulang proses pemilihan ketua ma.
 "biar dpr yang memutuskan, apakah mau memproses ulang atau tidak.
tapi harus dpr yang memutuskan, bukan ketua dpr, bukan pula pimpinan dpr.
kalau memang dpr memutuskan, tidak mau membahas, ya presiden harus menerima apa pun putusannya," kata hasibuan.
 sebaliknya, kata hasibuan, jika dpr mau membahas, dan kemudian tetap mengusulkan muladi dan bagir manan, maka presiden harus menerimanya.
jadi, penyelesaian kebuntuan ketua ma harus diselesaikan secara politik pula.