sebelumnya, kajian hukum di bppn menilai keputusan kksk no kep.
01/ k.kksk/08/2002 tanggal 22 agustus 2002 yang menjadi dasar pkps di bppn bertentangan dan tidak konsisten dengan ketetapan mpr no x/2001 huruf c butir 2 "ekonomi dan keuangan".