panitia anggaran dpr dan pemerintah akhirnya sepakat menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, minyak tanah, dan minyak solar rata-rata sebesar 30 persen.
sedangkan untuk jenis bbm yang digunakan industri, seperti minyak diesel dan minyak bakar, diserahkan kepada harga pasar.
harga pasar yang berlaku di dalam negeri ditetapkan sebesar 50 persen dari harga internasional.
 dengan kenaikan tersebut, berarti harga bbm jenis premium naik dari rp 1.150/liter menjadi rp 1.450/liter, minyak tanah naik dari rp 350/liter menjadi rp 400/liter, sedangkan minyak solar dari rp 600/liter naik menjadi rp 900/liter.
adapun, harga minyak diesel saat ini adalah  rp 660/liter dan harga minyak bakar sebesar rp 480/liter.
adapun, subsidi bbm ditetapkan sebesar rp 53,774 trilyun.
 demikian keputusan rapat kerja (raker) antara panitia anggaran dpr bersama pemerintah yang dipimpin oleh ketua panitia anggaran dpr benny pasaribu, kamis (8/6).
mengenai waktu pemberlakuannya, dpr menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil keputusan.
menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo yang ditanya pers di sela-sela raker menyatakan, sesuai rencana, pemerintah akan memberlakukan kenaikan tersebut mulai 15 juni 2001.
 ini merupakan raker yang kelima yang membahas penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001.
pembahasan kenaikan harga ini berjalan sangat alot sejak dimulainya raker pertama, selasa lalu.
  kenaikan harga bbm sebesar rata-rata 30 persen itu sama dengan usulan pemerintah dalam paket penyesuaian apbn 2001 yang diajukan kepada dpr.
waktu itu, pemerintah juga mengusulkan kenaikan harga bbm untuk industri dan pelayaran menjadi 50-100 persen dari harga pasar pada 1 april 2001, dan ini sudah diberlakukan.
  selain menkeu dan jajarannya, pada raker ini juga hadir direktur jenderal minyak dan gas departemen energi dan sumber daya mineral rachmad sudibdjo dan direktur hilir pertamina arifi nawawi.
menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro yang sudah kembali ke indonesia setelah mengikuti pertemuan organisasi negara-negara pengekspor minyak (opec) di wina, tidak hadir dalam rapat tersebut.
   subsidi rp 53,774 trilyun   akibat kenaikan harga bbm sebesar rata-rata 30 persen, pemerintah dan panitia anggaran dpr menetapkan besaran subsidi bbm menjadi rp 53,774 trilyun.
ini lebih kecil dari rencana penyesuaian subsidi bbm oleh pemerintah sebesar rp 60,862 trilyun.
sebelumnya, apbn 2001 menetapkan subsidi bbm hanya sebesar rp 41,3 trilyun.
  tingkat konsumsi atau volume pemakaian bbm karena adanya kenaikan harga rata-rata bbm tersebut, juga menjadi berkurang.
dpr dan pemerintah akhirnya juga memutuskan besaran sementara volume pemakaian bbm sebesar 52,774 juta kiloliter/tahun dari usulan pemerintah sebesar 56,8 juta kiloliter/tahun.
  volume pemakaian bbm yang pasti selanjutnya diserahkan kepada komisi viii dpr yang secara teknis akan menetapkannya.
sementara, dalam apbn 2001, volume pemakaian bbm ditetapkan hanya sebesar 51,8 juta kiloliter/tahun.
 direktur utama pertamina baihaki hakim secara terpisah mengatakan, saat ini masih sulit untuk menekan volume penjualan (pemakaian) bbm hingga 51 juta kiloliter (kl).
alasannya, masyarakat masih cenderung boros dalam penggunaan bbm dan harga yang jauh dengan harga internasional telah mendorong aksi penyelundupan bbm.
 menurut baihaki, idealnya volume penjualan bbm di indonesia sebenarnya 52 juta kl, sehingga masyarakat harus melakukan diversifikasi bahan bakar.
ditambahkan, prediksi volume penjualan bbm penting karena menyangkut besarnya jumlah subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah.
volume penjualan bisa ditekan bila keadaan harga minyak sudah kompetitif seperti harga pasar sehingga orang tidak boros bbm lagi.
 untuk saat ini, menurut baihaki, pemerintah kesulitan menekan volume penjualan bbm karena harganya masih terlalu murah.
sebagai contoh, jalan di jakarta yang selalu dipadati kendaraan bermotor adalah karena masyarakat boros bbm karena harganya murah.
sebelumnya, komisi viii dpr meminta agar pemerintah menekan volume penjualan menjadi 51,8 juta kl dengan cara mengatasi kebocoran.
diungkapkan oleh baihaki, pemerintah menetapkan angka 54 juta kl karena mengikut angka konsumsi tahun 2000.