pemerintah tidak bisa membangun dan mengelola sendiri sistem informasi.
implikasinya, kebijakan di bidang informasi yang dibuat pemerintah harus melibatkan masyarakat melalui institusi publik, politik maupun organisasi swadaya masyarakat.
 demikian, antara lain, materi yang disampaikan menteri negara komunikasi dan informasi syamsul mu'arif dalam seminar "aktualisasi rri sebagai lembaga penyiaran publik" di jakarta, senin (10/9).
seminar yang diselenggarakan berkaitan dengan hari radio ke-56 ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya dr sasa juarsa senjaya (ketua umum ikatan sarjana komunikasi indonesia), ishadi sk (masyarakat pers dan penyiaran indonesia), garin nugroho (ketua yayasan sains estetika dan teknologi) dan dr victor manayang (universitas indonesia).
 menurut syamsul, paling tidak ada empat hal utama yang ingin dikembangkan dalam sistem informasi, yaitu (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) turut memelihara persatuan dan kesatuan nasional, (3) memelihara kepribadian bangsa, dan (4) melindungi konsumen atau pengguna produk informasi.
  khusus menyangkut keberadaan radio penyiaran, syamsul menilai, keberadaannya dapat lebih dinamis dalam bergerak sebagai institusi publik penyampai informasi.
untuk menjadi dinamis, radio harus mampu mengembangkan program-programnya dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat.
 dalam pandangan sasa, media massa apa pun seharusnya memiliki tiga fungsi, yaitu pengawasan sosial, korelasi sosial dan sosialisasi.
fungsi pengawasan sosial merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang obyektif.
fungsi korelasi sosial merujuk pada upaya pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya untuk mencapai konsensus.
adapun fungsi sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya atau satu kelompok ke kelompok lainnya.