menurut djamhari, kewajiban setor tersebut diatur dalam keputusan dirjen postel no 199/ dirjen/2001 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan jasa internet telepon untuk keperluan publik.
keputusan tersebut ditandatangani oleh djamhari pada 6 september 2001.
namun, pada tanggal 19 september 2001, djamhari mengeluarkan keputusan dirjen postel no 199a/ dirjen/2001 tentang penundaan keputusan dirjen postel no 199/ dirjen/2001 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan internet telepon untuk keperluan publik.