menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo, selasa (15/5), mengatakan, pemerintah menghadapi tanda-tanda pemulihan ekonomi yang melambat.
akibatnya, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi terhambat.
menkeu juga mengingatkan, perekonomian indonesia bisa terjerembab dalam krisis yang lebih dalam lagi jika ketidakpastian seperti yang terjadi saat ini terus berlarut-larut.
  "faktor ketidakpastian tercatat memegang peranan yang dominan terhadap melambatnya proses pemulihan tersebut," ujarnya.
diungkapkan, jika pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai hanya 3 persen per tahun seperti diperkirakan terjadi tahun ini, indonesia memerlukan enam hingga tujuh tahun untuk bisa pulih seperti keadaan sebelum krisis.
 namun, apabila pada tahun ini pemerintah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 3,5 persen, dan dalam tiga tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan rata-rata sekitar 5 hingga 6 persen per tahun, maka pada tahun 2004, perekonomian sudah dapat pulih kembali seperti sebelum krisis.
  "dengan demikian, kita dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga, yang sama-sama mengalami krisis, namun sudah dapat pulih kembali dengan lebih cepat," ujar menkeu pada rapat paripurna dpr, yang dipimpin oleh wakil ketua dpr koordinator bidang ekonomi dan keuangan tosari wijaya.
rapat paripurna itu mengagendakan keterangan pemerintah menyangkut rancangan undang-undang (ruu) tentang rencana pembangunan tahunan (repeta) tahun 2002.
  penyebab ketidakpastian tersebut, menurut menkeu, ada berbagai hal: dari instabilitas politik, belum pulihnya keamanan dan ketertiban, belum bisa ditegakkannya hukum secara penuh, hingga belum mantapnya proses desentralisasi.
  "kita menyadari, dengan perberbangsa dan bernegara seperti yang kita alami hingga saat ini, masalah-masalah yang kita hadapi tidak akan dapat dengan cepat diselesaikan," tambahnya.
namun, ke depan diharapkan secara bertahap masalah-masalah tersebut dapat segera diatasi.
  "paling tidak, kita berharap unsur ketidakpastian tersebut dapat dikurangi.
secara ekonomi, hal ini akan tercermin antara lain dari nilai tukar rupiah yang lebih stabil dan arus investasi yang meningkat.
lebih luas lagi, masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan aman dan tenteram," lanjutnya.
  sebelumnya, pada sidang tahunan bank pembangunan asia (adb) di honolulu, hawaii, as, pekan lalu, menkeu mengatakan, kesulitan politik yang dihadapi oleh presiden abdurrahman wahid telah memunculkan tekanan yang sangat berat pada upaya pemerintah untuk merestrukturisasi sektor finansial dan sektor dunia usaha yang terpukul oleh krisis asia. "
situasinya terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir," ujarnya.
 kondisi seperti itu, menurut menkeu, telah memaksa pemerintah menunda sejumlah langkah reformasi yang dipersyaratkan dalam program  bail out  (penalangan) yang diprakarsai oleh imf. "
ketidakpastian politik yang diakibatkan oleh demokrasi indonesia yang baru lahir telah meningkatkan persepsi tentang  country risk .
ini telah menyebabkan rupiah anjlok dan suku bunga di dalam negeri meningkat," katanya.
 meskipun demikian, menkeu menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan program reformasi skala luas yang sudah dijanjikan pada imf.
menkeu sendiri mengakui, kesulitan yang dihadapi pemerintah sekarang ini antara lain disebabkan oleh kegagalan indonesia sendiri dalam mengimplementasikan sejumlah langkah yang diajukan oleh pemerintah ke dpr.
termasuk di dalamnya rencana perluasan basis pajak dan penurunan subsidi bbm.
 "risiko suhu sosial di negara ini terlalu tinggi jika itu dipaksakan untuk diimplementasikan," ujarnya.
meskipun demikian diakui, dpr kini lebih terbuka untuk menerima paket revisi apbn yang diajukan oleh pemerintah. "
kami gembira dpr memahami perlunya secepatnya menyetujui paket revisi apbn," katanya.
 melambatnya pertumbuhan ekonomi global, menurut menkeu, juga sangat memukul indonesia. "
penurunan ekonomi itu terjadi pada saat kita masih menghadapi transisi demokrasi yang sulit," ujarnya.
akibatnya, target pertumbuhan ekonomi yang semula dipatok sebesar 5 persen pada tahun ini harus direvisi menjadi 3,4-3,5 persen.
 mengenai hasil pertemuan adb itu sendiri, menkeu menyatakan tanggapan lembaga-lembaga donor sangat baik atas apa yang telah disampaikan oleh pemerintah menyangkut perkembangan dan langkah-langkah ekonomi yang akan dilakukan pemerintah.
pada pertemuan tersebut, pihaknya melakukan upaya pendekatan-pendekatan dengan berbagai pihak dalam upaya dicapainya solusi krisis ekonomi.
 menurut menkeu, lembaga-lembaga donor tetap menyatakan komitmennya untuk membantu sambil menunggu penyelesaian  letter of intent  (loi) dengan imf berikutnya. "
jika loi sudah ditandatangani, sebetulnya semuanya tinggal menggelinding saja," ungkap prijadi.
      pajak   sementara itu, mengenai kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, pengamat ekonomi didik j rachbini mengingatkan, kebijakan pajak yang mengada-ada bisa berimplikasi negatif bagi dunia usaha dan justru menjadi bumerang bagi pemerintah.
  peningkatan pajak seperti pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penjualan barang mewah (ppnbm) akan berdampak pada kemampuan ekspansi dunia usaha.
hal ini selanjutnya akan berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja, yang ujung-ujungnya menyusahkan rakyat dan menyebabkan pengangguran semakin banyak.
revisi apbn seharusnya bukan dilakukan dengan menggenjot pajak.
sebelum melakukan revisi, pemerintah mestinya mempertahankan momentum makro.
  hal senada diungkapkan oleh pengamat ekonomi sri adiningsih.
ia mengatakan, usaha pemerintah untuk meningkatkan pajak dari ppn dan ppnbm dalam jangka pendek dikhawatirkan tidak akan optimal dan dampaknya akan kontraproduktif.
  yang harus dilakukan dalam situasi seperti sekarang, menurut dia, justru memberikan insentif lebih besar kepada dunia usaha agar sektor riil segera bangkit dan ekspor yang mulai mengalami keguncangan dan mungkin akan mengalami kemerosotan akibat memburuknya ekonomi dunia bisa meningkat.
 pada situasi seperti ini, kalaupun pemerintah menaikkan ppn dan ppnbm, yang dapat diperoleh tidak terlalu besar.
sebaliknya, dampak negatif berantai justru besar, berupa hilangnya potensi meningkatnya kegiatan ekonomi.
padahal, meningkatnya kegiatan ekonomi bisa membuka peluang lebih besar untuk ditingkatkannya penerimaan pajak.
intensifikasi bisa dilakukan, namun itu tidak dalam jangka pendek.