"tim dari pemerintah kota, dprd, dan otorita batam sudah menyampaikan permohonan penundaan ini ke dpr dan presiden.
dari jawaban yang kita terima, prinsipnya pemerintah pusat dapat memaklumi permohonan yang kita sampaikan.
bahkan, kita memohon agar masa perpanjangannya hingga disahkannya undang-undang free trade zone (ftz), tidak pakai rentang waktu lagi," kata ketua ob ismeth abdullah di batam, sabtu (29/6).