di malaysia memancing protes dari tujuh pimpinan fraksi dewan perwakilan rakyat (dpr).
bimantoro sendiri menolak ditempatkan sebagai duta besar ri di malaysia.
 tujuh pimpinan fraksi dpr itu menilai kebijakan presiden abdurrahman wahid tersebut sebagai pelanggaran haluan negara secara berulang yang dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan negara.
untuk mencegah berulangnya kejadian serupa, pimpinan fraksi menyampaikan pertimbangan kepada mpr untuk sesegera mungkin melaksanakan sidang istimewa (si) mpr yang diagendakan berlangsung pada tanggal 1 agustus 2001.
 partai kebangkitan bangsa (pkb), salah satu partai pendukung abdurrahman wahid, melalui matori abdul djalil (ketua umum pkb), berharap pernyataan presiden yang meminta kepala polri (non-aktif) jenderal bimantoro menjadi duta besar di malaysia, hanya sebatas pernyataan karena keppres-nya sendiri belum dikeluarkan.
  "masih ada harapan menunda dikeluarkannya keppres itu.
kalau sampai pencopotan kepala polri dilaksanakan tanpa adanya konsultasi dengan dpr sebagaimana diamanatkan ketetapan mpr, saya khawatir itu akan menutup peluang kompromi politik dalam rangka tercapainya in-win solution .
saya juga khawatir pernyataan presiden kemarin membuka peluang bagi percepatan sidang istimewa mpr dan membuyarkan  win-win solution ," kata matori.
ditambahkan, akibatnya, keputusan politik yang diambil presiden justru semakin menjauhkan jarak antara presiden dengan parlemen.