sesuai dengan amanat ketetapan (tap) majelis permusyawaratan rakyat (mpr) nomor iv/mpr/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, departemen dalam negeri (depdagri) saat ini sedang mengerjakan draf revisi atas undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999. "
revisi itu hakikatnya, kan, penyempurnaan.
orang mengatakan, belum jalan satu tahun, kok, disempurnakan.
ya, boleh saja,  wong  juga bukan kitab suci, kok," kata menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno kepada  kompas  di kantornya, jumat (31/8).
berikut petikan wawancaranya;   apa latar belakang revisi uu no 22/1999?
   pada awal pelaksanaannya (1 januari 2001) memang terasa ada beberapa kesulitan dalam praktiknya.
otonomi itu, kan, tidak sama dengan kedaulatan.
jangan sampai daerah terlalu berlebihan dalam menerjemahkan otonomi daerah.
semangat daerahisme berlebihan sehingga seolah-olah daerahlah itu yang berdaulat di daerahnya.
 hal itu juga karena mpr, yang merupakan majelis tertinggi dan mendapatkan mandat kedaulatan rakyat, memang telah menetapkan melalui tap mpr nomor iv/mpr/2000 bahwa ada amanah untuk melakukan penyempurnaan terhadap uu no 22/1999.
jadi, merevisi atau memperbaiki itu adalah amanah rakyat melalui tap mpr.
  tampaknya revisi ini lebih mengemuka ketika megawati jadi presiden.
apa yang diinginkan presiden terhadap revisi ini?
   presiden tidak terlalu mendetail dalam menyampaikan pokok-pokok ide yang disampaikan pemerintah.
kalau itu sudah keluar dalam petunjuk sidang kabinet yang pertama melalui enam program itu.
misalnya program pertama tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keutuhan negara kesatuan republik indonesia.
masing-masing departemen, khususnya depdagri, harus mampu menangkap substansinya apa.
substansinya agar desentralisasi, demokratisasi, dekonsentrasi tidak boleh keluar dari koridor yang telah menjadi kesepakatan bangsa.
 inilah yang harus diperankan para gubernur dalam mengembangkan dan memerankan asas dekonsentrasi sehingga gubernur bisa melakukan supervisi, koordinasi untuk menjaga hubungan kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain.
gubernur tetap memegang peranan sebagai kepanjangan pemerintah pusat yang berada di daerah.
  jadi, nanti revisi ini akan mengembalikan peran gubernur seperti sebelum uu no 22/1999?
   sebenarnya bukan mengembalikan, tetapi peranan dekonsentrasi memang seperti itu.
yang penting jangan sampai kondisi demokratis lalu hilang.
jadi jangan terlalu sentralistik, jangan terlalu otoriter.
gubernur itu menjaga, bukan menentukan sekali dalam pengertian dialah yang berhak menentukan.
prakarsa dari daerah, tetapi prakarsa itu kadang diartikan sebagai egoisme sempit, yang tidak melihat lain.
itu merugikan pengembangan daerah ini.
   apakah nanti provinsi akan mendapat sumber daya ekonomi yang selama ini jatuh langsung ke kabupaten/kota?
   itu nanti dalam penentuan perimbangan pusat dan daerah karena nanti toh dana itu didistribusikan kembali ke daerah, apakah provinsi atau kabupaten/kota.
   apakah sudah diantisipasi kemungkinan perlawanan dari daerah jika ada revisi?
   orang harus tahu susunan dari uud, tap mpr, uu, peraturan pemerintah (pp), keputusan presiden (keppres), dan perda.
kalau menolak, prosedurnya menolak bagaimana?
harus jelas.
tidak bisa, saya menolak adanya revisi.
alasannya apa?
kalau dia menyusun perdanya bertentangan dengan peraturan di atasnya, itulah yang harus diluruskan.
 kalau ada daerah yang menolak, saya harapkan dia melihat lebih jernih.
kalau ingin memberikan kontribusi penyempurnaan atau revisi, malah kami lebih senang.
tetapi, kalau menolak, berpikirnya harus rasional.
apakah seluruh kabupaten/ kota menolak?
belum tentu, ya.
 sementara ini, saya sudah mengunjungi tiga provinsi, ketemu dengan dprd dan bupati.
saya baru mendengar salah satu daerah -saya tidak perlu katakan daerah mana- malah khawatir uu no 22/1999 mau dicabut.
saya katakan tidak.
revisi itu, pengertian dia mau dihilangkan.
ini berpikir yang agak sedikit ekstrem.
 revisi itu hakikatnya, kan, penyempurnaan.
orang mengatakan belum jalan satu tahun, kok, disempurnakan.
ya, boleh saja,  wong  juga bukan kitab suci, kok.
ada yang tanya misalnya mengapa uu no 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, kok, tidak disempurnakan.
 lha,  dulu sentralistik, kok.
 masyarakat masih melihat bahwa uu no 22/1999 itu milik depdagri.
tidak.
uu itu milik negara.
di sini itu urusan pemerintahannya.
departemen teknis apakah kehutanan atau yang lain, semuanya harus menyesuaikan dengan uu.
  kalau tidak mampu mengelola dan tidak layak mengelola, untuk apa daerah memaksakan memiliki sesuatu?
kan, ada tiga hal tentang itu yaitu memiliki, menguasai, dan menikmati.
jadi, pemikiran efektif dan efisien sebagai bangsa yang modern, penting.
kalau dipaksakan memiliki dan menguasai, tetapi tidak efisien dan  feasible , kenapa tidak menikmati dulu.
filosofi seperti itu juga harus dipahami oleh para pejabat di daerah.
  apa saja nanti yang direvisi dalam uu no 22/1999?
   secara garis besar masih dalam proses kajian dan evaluasi.
kepastiannya setelah menjadi amandemen atau perubahan resmi uu no 22/1999 dikirimkan ke dpr setelah melalui proses pembahasan.
akan tetapi, paling tidak kita melihat ada 13 hal yang perlu kita kaji dan direkomendasikan kembali.
 misalnya pembagian daerah otonom serta konsep teritori kelautan dan kawasan khusus.
sekarang ini kabupaten/kota punya kedaulatan teritori laut, kemudian dia kapling dengan cara membuat pelampung-pelampung batas, seperti di jawa timur.
yang penting punya hak untuk menggali sumber daya kelautan yang ada di teritorinya.
jangan sampai dianggap teritori kedaulatan karena bertentangan dengan hukum laut internasional.
  menyangkut otonomi desa, mulai dikembangkan adanya badan perwakilan desa.
ini, kan, juga memberikan pelajaran demokrasi.
  menyangkut kewenangan, dalam kewenangan itu ada sejumlah urusan.
kalau kewenangan ini diberikan, apakah otomatis semua urusan diberikan?
apakah untuk sementara kewenangan diberikan, tetapi urusannya diberikan?
ini perlu diatur karena tiap kewenangan jumlah urusannya tidak sama.
 tentang konsep dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan harus diatur.
  tugas-tugas dprd dan hubungannya dengan susunan dan kedudukan, apakah setiap tahu, ada laporan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban jabatan, atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd)?
itu harus jelas.
kalau tidak, bupati/wali kota tiap tahun batiniyahnya takut.
rakyat yang menerima akibatnya.
  proses penyusunan peraturan daerah (perda) itu juga kami teliti.
 masalah kepegawaian di daerah.
sesuai dengan tingkatannya, pegawai itu ada yang mutasi/rotasi/promosi di tingkat lokal, ada yang memenuhi persyaratan mutasi/rotasi/promosinya itu antardaerah, ke provinsi atau ke pusat.
ini jangan sampai terhambat.
  keuangan daerah juga nanti kami tinjau pendelegasiannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan.
cuma dalam konteks supervisi dan mengoordinasi kabupaten/kota.
dengan demikian, gubernur punya tanggung jawab.
  kami coba juga meningkatkan fungsi dan peranan dewan pertimbangan otonomi daerah.
itu sudah berjalan, tetapi akan kami tingkatkan agar lebih efektif dan diberi fungsi/peran.
mungkin kami beri peran untuk memantau dan melakukan supervisi pelaksanaan otonomi daerah.
   target selesai revisinya kapan?
   secepat mungkin kalau timnya sudah melaporkan dan interdepnya sudah beres, kalau bisa menghadapi 2002, kalau bisa sebelumnya sudah selesai, sehingga masuk tahun anggaran 2002 itu sudah ada revisi.
  dengan revisi uu no 22/1999, berarti perda-perda itu direvisi juga?
   jadi, memang perda-perda yang sudah masuk hampir 3.000, dengan uu yang sudah direvisi, mereka mengontrol, bertentangan atau tidak dengan uu yang sudah direvisi.
  terhadap perda-perda yang dinilai banyak kalangan sebagai kontroversial, misalnya melarang perempuan keluar malam, siapa yang mengawasai perda itu?
   perda sebelum diperdakan harus didiskusikan dengan masyarakat banyak.
perda tidak bisa hanya dihasilkan kumpulannya dprd dengan pemda terus langsung membuat aturan.
kalau membuat perda berhubungan dengan kehidupan keagamaan dan budaya memang harus membumi.
kalau kita ingin membuat perda, harusnya dari masyarakat.
jangan karena faktor emosional elite tertentu.
 yang jelas, pembuatan perda yang malah merugikan kehidupan masyarakat, ya, tentu masyarakatlah yang berhak melakukan komplain.
tidak bisa, kok, pemerintah pusat jangan perda ini, jangan perda itu.
masyarakat dituntut prakarsanya untuk menyikapinya.