peledakan bom di malam natal, 24 desember 2000, bukanlah suatu kekerasan yang mencerminkan adanya suatu serangan terhadap agama sebagai tujuan tindakan.
dilihat dari variasi latar belakang korban, pilihan kota, besaran dan model bahan peledak, peledakan itu lebih ditujukan untuk menciptakan destabilisasi kondisi nasional dan ketidakmenentuan kehidupan antar-umat beragama.
  demikian hasil sementara temuan tim pencari fakta (tpf) forum indonesia damai (fid) yang disampaikan kepada pers oleh ketua tim asmara nababan dan sekretaris tim munir, jumat (12/1), di jakarta.
 nababan menjelaskan, pengungkapan kasus 24 desember tidak dapat dilakukan hanya dengan prosedur standar.
harus ada suatu instrumen khusus, dan instrumen itu adalah gabungan dari usaha negara dan masyarakat sipil.
hanya dengan demikian kita berkeyakinan dapat mengungkap persoalan ini secara tuntas, tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi yang lebih penting adalah otaknya. "
kalau pelaku, kami yakin polisi bisalah itu.
tapi, kalau hanya pelaku, berarti belum ada pengungkapan yang tuntas," tegas nababan.
 berdasarkan hasil kerja 16 hari tpf fid yang telah dan sedang terus mengumpulkan data dari lokasi peledakan di jakarta, bekasi, batam, mataram, ciamis, bandung, mojokerto, pekanbaru, pematang siantar, dan sukabumi, dijelaskan munir, menunjukkan bahwa pelaku peledakan langsung di lapangan tidak berasal dari kelompok ataupun aliran politik yang sama.
karena itu, patut diduga pelaku lapangan tersebut tidak memiliki suatu afiliasi komunitas sosial ideologi tertentu yang sama.
dengan demikian, keterlibatan pelaku tersebut merupakan hasil dari suatu kerja terorganisir yang berhasil menghubungkan mereka satu sama lain, untuk suatu agenda teror tertentu.
 "hampir semua dari bahan peledak yang ditemukan menunjukkan karakteristik yang sama.
misalnya proses perakitan yang khas, penggunaan tnt ( trinitrotoluene ), tetra metil lanitil, boster yang diisi dengan gotri, dan dilengkapi dengan detonator," jelasnya.
 sementara itu, dari tipologi korban, tutur sekretaris tpf fid ini, korban peledakan itu tidak selalu jemaat atau komunitas masyarakat tertentu, seperti komunitas atau jemaat yang sedang mengikuti kegiatan ritual gereja.
tidak ada tanda-tanda secara langsung yang menegaskan keterkaitan antara pilihan sasaran ledakan dengan suatu kebencian ataupun konflik komunal antarmasyarakat.
 munir menambahkan, meskipun dari lokasi sasaran terdapat kesan yang mengarah pada sentimen agama, hasil pengamatan terhadap kota-kota tempat peristiwa itu berlangsung tidak menunjukkan wilayah yang memiliki potensi maupun problem konflik antar-umat beragama yang kuat. "
kota-kota itu bukanlah kota yang bercirikan konflik agama yang kuat," tegasnya.
 berdasarkan hasil temuan sementara itu, nababan mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan jenderal purnawirawan dalam kasus peledakan malam natal itu. "
kami mengharapkan, paling tidak dalam dua-tiga minggu lagi kami dapat memberikan laporan paruh waktu, sebelum nantinya laporan final," jelas nababan.
  berkaitan   dalam catatan, jelas munir, dari beberapa peledakan bom antara 1 januari 1999 sampai 30 agustus 2000, hampir semua peledakan yang bersifat besar dan spesifik menggunakan tnt, misalnya yang terjadi di ramayana, mal kelapa gading, plaza hayam wuruk, masjid istiqlal, gedung kejaksaan agung, dan beberapa tempat lainnya.
artinya, pelaku peledakan bom di tempat ini tampaknya berkaitan dengan yang terjadi terakhir lalu.
hanya satu yang membedakan antara di tempat-tempat sebelumnya dengan peledakan malam natal ini, yaitu pada kasus sebelumnya tidak menggunakan bahan material seperti gotri di dalam bom.
  dia menambahkan, memang tnt merupakan bahan standar yang digunakan di tni maupun di beberapa perusahaan tambang.
produsen di dalam negeri untuk bahan itu dimonopoli lima perusahaan, yaitu pt pindad, pt dahana, pt multi nitrotama kimia, pt tridaya esta, dan pt armindo prima.
semua perusahaan ini bisa memproduksi bahan peledak setelah memperoleh izin dari bakin, kodam, dan polri.
selain itu, mengenai penggunaannya semuanya melalui suatu proses perizinan yang ketat, dari polri dan bakin.
bahkan, secara prosedural, setiap pengguna harus membuat berita acara dan memberi laporan terhadap barang yang digunakan.
  "kalau sekarang ini bisa diakses oleh masyarakat, ataupun beredar, maka perlu ada upaya yang lebih jauh terhadap penelusuran mata rantai produksi bahan peledak, perizinan, dan munculnya di masyarakat.
ini tidak bisa dijelaskan, misalnya dengan penjelasan bahwa sekian bahan peledak hilang dari perusahaan a dan b, tetapi tidak pernah dijelaskan mengapa hilang, siapa yang harus bertanggung jawab, hilangnya di mana, dan apa yang sudah dilakukan untuk menghindari penyebaran bahan peledak tersebut," tegasnya.
   bukan rutin   sehari sebelumnya, sekjen komnas ham asmara nababan mengatakan, pemerintah, termasuk aparat negara sebaiknya tidak menyikapi kasus peledakan dan teror bom sebagai masalah yang biasa atau rutin.
pemerintah dan aparat keamanan perlu mengungkap dan mengusut kasus peledakan bom, termasuk teror bom secara tuntas.
artinya, tidak hanya memproses para pelaku, tetapi membawa "dalang" kasus itu secara hukum sampai ke meja hijau.
 "suatu bahaya yang sedang kita hadapi adalah ketika pemerintah dan aparat, termasuk militer, menyikapi kasus bom sebagai masalah rutin dan biasa," kata nababan, kamis, menanggapi pernyataan panglima kodam jaya mayjen slamet kirbiantoro.
  berkas kembali   sementara itu, kejaksaan negeri bandung, kamis, mengembalikan berkas pemeriksaan tersangka kasus peledakan bom di jalan terusan jakarta, bandung, kepada polwiltabes.
alasannya, bap (berkas acara pemeriksaan) tersangka, masing-masing ronny miliar dan agus kurniawan, tidak lengkap.
kepala kejaksaan negeri bandung marwan efenddy di ruang kerjanya menyebutkan, bap kedua tersangka terpaksa dikembalikan kepada polisi karena dinilai belum lengkap dari segi barang bukti.
  secara formil dan materiil, bap itu belum memenuhi unsur yuridis untuk diadakan penuntutan.
misalnya, barang bukti maupun amunisi yang meledak yang ternyata belum dilengkapi surat klarifikasi dari laboratorium dan kriminal.
  marwan khawatir, jika unsur tersebut tidak dilengkapi, hal itu dapat menyurutkan proses penuntutan di pengadilan.
padahal, kejaksaan sendiri telah siap menuntut para pelaku dengan ancaman pidana mati ataupun seumur hidup.