secara hukum, kasus kebohongan publik tidak diatur secara tegas dalam perundangan nasional, tetapi polisi bisa mengarahkan kebohongan publik pada pasal penipuan di dalam kuhp.
ia mengatakan, kebohongan publik mengandung unsur-unsur penipuan manakala janji-janji elite tidak ditepati.
hal itu juga membuka rasa keadilan di masyarakat dari sikap sewenang-wenang partai politik.