tujuh fraksi, sebagaimana disampaikan ali  marwan hanan, menganggap kebijakan dan tindakan presiden merupakan pelanggaran terhadap haluan negara secara berulang yang dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan negara.
untuk mencegah berulangnya hal yang berkaitan dengan pelanggaran haluan negara yang telah beberapa kali terjadi selama ini, serta dalam rangka penyelamatan bangsa dan negara, katanya, tujuh fraksi menyampaikan pertimbangan kepada mpr untuk sesegera mungkin melakukan si mpr. "
kami mendesak pimpinan dpr untuk memproses tindak lanjut secara institusional," kata ali.
pasal 7 tap mpr no vii/ mpr/ 2000 tentang peran tni dan peran polri menyebutkan: kepolisian negara republik indonesia dipimpin kepala kepolisian negara republik indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr.