menanggapi perkembangan terakhir, pengamat politik dari universitas airlangga (unair) ariwibowo ma, kemarin, mengatakan, pemerintah pusat hendaknya tidak membuat kebijakan menyangkut status sunarto sumoprawiro yang telah diberhentikan oleh dprd setempat.
menurut dia, mendagri seharusnya tidak bersikap aktif dalam menyikapi keputusan dewan di daerah, karena langkah dprd sudah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah.