yusril mengemukakan, tuntutan pembentukan pansus dana nonbudgeter bulog saat ini tak bisa disamakan dengan pembentukan pansus dana yayasan bina kesejahteraan karyawan (yanatera) bulog sebesar rp 35 milyar yang melibatkan (mantan) presiden abdurrahman wahid.
selain karena pada masa itu abdurrahman wahid masih menjabat presiden sehingga bisa diawasi dewan, jaksa agung ketika itu juga tak segera melakukan tindakan hukum.
ini berbeda dengan sikap jaksa agung saat ini yang sudah memeriksa ketua dpr akbar tandjung.