akuntabilitas tni dan polri juga masih banyak dipertanyakan dengan tidak pernah terselesaikannya proses hukum berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tni dan polri di aceh.
menurut kusnanto, tanpa hal itu dibenahi terlebih dulu, payung politik malah akan mendorong tni dan polri untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ham yang baru.