sebanyak 267 pemerintah daerah (pemda), seperti provinsi, kabupaten, dan kotamadya, telah mengklaim kekurangan dana alokasi umum (dau) senilai total rp 15,19 trilyun.
namun, rapat tim kecil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dibentuk panitia anggaran dpr bersama wakil pemerintah, jumat (25/5), belum dapat memutuskan besaran jumlah dana kekurangan dau yang dapat diberikan kepada daerah.
 mereka juga belum bisa memutuskan daerah-daerah mana yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan dana kekurangan dau tersebut.
alasannya, untuk menutup kekurangan dau, pemerintah hanya menyiapkan dana kontinjensi (dana cadangan) anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 sebesar tidak lebih dari rp 6,1 trilyun.
dpr dan pemerintah sendiri sebelumnya memperkirakan kekurangan dau hanya rp 3 trilyun.
  demikian disampaikan wakil ketua panitia anggaran yang juga wakil ketua komisi ix dpr, faisal baasir, menjawab pertanyaan  kompas  usai memimpin rapat tertutup dengan wakil pemerintah, jumat.
rapat ini membahas tindak lanjut masalah penyelesaian kekurangan dau.
 hadir dalam rapat antara lain direktur jenderal (dirjen) perimbangan keuangan pusat dan daerah departemen keuangan (depkeu) machfud sidik, sekretaris dewan pertimbangan otonomi daerah (dpod) departemen dalam negeri (depdagri) sudarsono, dan staf ahli menkeu anggito abimanyu.
 menurut faisal, rapat tim kecil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah akan dilanjutkan lagi pada selasa pekan depan, untuk membahas lebih mendalam masalah klaim kekurangan dau tersebut.
setelah itu, baru dpr dan pemerintah akan mengambil keputusan menyangkut masalah kekurangan dau tersebut.
  dikatakan, dalam pertemuan tersebut, praktis dpr belum melakukan pembahasan apa-apa. "
dpr baru mendengarkan saja apa yang disampaikan wakil pemerintah menyangkut kekurangan dau tersebut.
dpr masih ingin mempelajari lebih dulu pemaparan pemerintah tersebut untuk kemudian dibahas lagi dalam pertemuan berikutnya," katanya.
  namun, isyarat yang diberikan sejumlah anggota tim kecil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, lanjut faisal, pada intinya pemerintah harus tetap menjalankan keputusan presiden (keppres) nomor 39 tahun 2001 secara konsisten.
keppres ini adalah mengenai penggunaan dana kontinjensi untuk bantuan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (p3d) kepada pemda.
 dari keppres tersebut, kriteria utama penggunaan dana kontinjensi untuk bantuan p3d adalah apabila suatu daerah memperoleh jumlah pendapatan daerahnya dari komponen bagi hasil dan dau lebih kecil dari pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja nonpegawai, setelah dilakukannya pengalihan p3d instansi vertikal ke daerah yang bersangkutan.
  keberadaan keppres no 39/ 2001 itu sendiri melengkapi keppres sebelumnya, yakni keppres no 181/2000 tentang besaran dau yang telah ditetapkan sebelumnya oleh dpod pada akhir tahun lalu.
berdasarkan keppres no 181/2000, banyak pemda yang sudah menerima dau, namun mengaku tetap kekurangan.
  akibat adanya kekurangan dau tersebut, pemerintah atas persetujuan dpr sudah memberikan batas waktu hingga 10 mei 2001 kepada pemda untuk mengajukan permintaan bantuan kekurangan dau.
pemda yang sampai batas waktu tersebut tidak mengajukan kekurangan dau dinilai dau-nya sudah cukup.
   prioritas provinsi    menurut machfud sidik, hingga batas akhir pengajuan kekurangan dau kepada sekretaris dpod, tercatat 267 pemda yang mengajukan kekurangan dau, dengan nilai rp 15,19 trilyun.
rinciannya, 24 provinsi mengklaim kekurangan dau sebesar rp 4,33 trilyun, sedangkan untuk daerah setingkat kabupaten, ada 184 kabupaten dengan klaim kekurangan dau sebesar rp 8,34 trilyun.
sisanya, 59 kotamadya, mengajukan kekurangan dau sebesar rp 2,52 trilyun.
 "nilainya memang besar.
mungkin saja angkanya digede-gedein .
namun, mana yang  eligible , akan dibahas lebih lanjut dulu bersama dpr.
ini, kan, baru usulan dari pemda, yang disampaikan oleh pemerintah pusat," kata machfud, seraya mengatakan bahwa menurut hasil perhitungan pemerintah sendiri, nilai kekurangan dau hanya sebesar rp 3 trilyun.
  terhadap pemda yang mengalami kekurangan dau, pemerintah memang akan memberikan tambahan dau. "
pemerintah merencanakan akan memberikan tambahan dau terhadap daerah yang mengalami  negative mismatch  dari penggunaan dau, khususnya kepada daerah yang memang tidak mempunyai potensi sumber daya alam (sda), tidak ada potensi penerimaan dana bagi hasil pajak dan nonpajak, serta yang kekurangan dau," jelasnya.
 machfud mengatakan, mungkin saja prioritas tambahan dau itu nanti diberikan kepada provinsi-provinsi yang selama ini hanya menerima 10 persen dari dana perimbangan yang diberikan dalam apbn.
  menyangkut adanya sejumlah daerah yang mengalami surplus dari transfer dau tersebut, machfud membenarkan.
kelebihan dana tersebut mencapai rp 28,5 trilyun, yang terdiri dari pemda kabupaten sebesar rp 24 trilyun dan provinsi sebesar rp 4,5 trilyun. "
namun, nantinya terhadap daerah yang mengalami  positive mismatch  atau kelebihan dau, pemerintah pusat akan tawarkan obligasi daerah.
pemerintah merencanakan mendapat rp 2,9 trilyun dari tawaran penerbitan obligasi tersebut," lanjut machfud.