ketua asosiasi pengusaha makanan dan minuman indonesia thomas darmawan, rabu (2/1), mengatakan, kompensasi yang harus diberikan pemerintah misalnya dengan memberantas pungutan liar (pungli), menertibkan pungutan retribusi yang dikeluarkan oleh daerah-daerah melalui peraturan daerah (perda), dan meninjau kembali pungutan pajak berganda melalui pajak pertambahan nilai (ppn).