komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) memutuskan untuk membentuk komisi penyelidik pelanggaran hak asasi manusia (kpp ham) untuk menyelidiki terjadinya berbagai pelanggaran ham dalam kasus kerusuhan di sampit (kalimantan tengah).
peristiwa sampit merupakan akibat dari berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak ditangani secara adil selama ini.
 pernyataan komnas ham tersebut disampaikan ketuanya, hr djoko soegianto, dalam sebuah jumpa pers di jakarta, selasa (6/3).
menurut djoko, yang didampingi sekjen komnas ham asmara nababan serta anggota komnas bn marbun dan sutandyo wignjosoebroto mpa, pembentukan kpp ham dilandaskan tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan di kalteng.
peristiwa di sana jelas merupakan pelanggaran ham, termasuk hak bebas dari rasa takut, hak atas kepemilikan dan bertempat tinggal, serta pelanggaran berat ham yang menyangkut hak hidup.
dalam peristiwa tersebut, perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling menderita.
 asmara nababan menambahkan, khusus penyelidikan yang menyangkut akar persoalan konflik di kalteng akan dilakukan secara hati-hati.
komnas tidak ingin membuat kesimpulan yang belakangan justru bakal menjadi pemicu konflik baru.
  ketika ditanya mengapa kpp ham kalteng sudah dibentuk, sementara kpp lainnya belum tuntas bekerja, baik djoko maupun dan asmara nababan sependapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk perhatian penuh komnas ham terhadap peristiwa kalteng.
hal itu juga sekaligus menjawab tudingan masyarakat yang menilai komnas ham bersikap diskriminatif.
 "memang, di tengah banyaknya kpp ham yang telah dibentuk sekarang ini, kami jelas kekurangan tenaga dan dana.
terus terang memang berat.
namun, itu bukan alasan buat kami untuk tidak bekerja.
ini tragedi kemanusiaan yang mesti kita respons," kata asmara nababan.
   akumulasi   dalam penilaian komnas setelah menurunkan tim beranggotakan bambang w soeharto dan bn marbun tanggal 27 februari sampai 1 maret 2001, peristiwa kalteng merupakan akumulasi persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak ditangani secara adil selama ini.
akibatnya, muncul pelanggaran ham yang menyangkut hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya di daerah tersebut.
 "kami mendesak pemerintah, baik sipil maupun militer, untuk lebih sungguh-sungguh menghentikan kemungkinan terulang dan atau meluasnya konflik ini serta memberi prioritas keselamatan para korban yang terpaksa mengungsi.
untuk itu, perlu dipersiapkan aparat pengamanan yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif dalam melaksanakan tugasnya," kata djoko.
 komnas ham juga mendesak pemerintah memberi jaminan perlindungan terhadap hak anak, terutama hak atas pendidikan.
secara khusus untuk anak didik yang akan mengikuti evaluasi belajar tahap akhir dalam waktu dekat, serta perlindungan hak milik yang terpaksa ditinggalkan pemiliknya.
kepada polisi, komnas meminta untuk melanjutkan dan menuntaskan penegakan hukum.
  komnas juga meminta semua pihak di dalam masyarakat, termasuk organisasi sosial dan politik, turut mengatasi dampak konflik itu sehingga peristiwa seperti sampit dapat dicegah.
  sementara itu, dari pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan, bn marbun menyimpulkan, persoalan kalteng merupakan akumulasi ribuan masalah yang selama ini terpendam.
masukan dari tokoh dayak menyebutkan, kalau warga madura mau hidup berdampingan kembali, mereka harus menghormati adat istiadat dayak.
  "kan, ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
kami kira memang harus ada introspeksi," ujar marbun.
  harus dipulangkan   muhanto aq, dirjen kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, departemen dalam negeri (depdagri) dan otonomi daerah, mengemukakan, dalam mengatasi kerusuhan di sampit, pihaknya berupaya bertindak cepat untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek.
depdagri harus mengoordinasikan penempatan kembali para pengungsi. "
jadi, tidak hanya sekadar pengungsi kembali ke kampung lalu selesai.
tidak," ujar muhanto dalam percakapan dengan  kompas  pekan lalu.
 "pemerintah, khususnya depdagri dan otonomi daerah, bertekad harus punya suatu kiat bahwa para pengungsi harus dipulangkan kembali ke asalnya, yaitu ke sampit.
warga sampit, setelah dicek dan ricek dari para tokoh masyarakat, menerima asal ada beberapa syarat, yaitu sesuai dengan adat setempat.
itu, kan, hal biasa, seperti daerah lain pun, kan, begitu," ujarnya.
 menurut muhanto, konflik di sampit sebetulnya merupakan konflik ke arah budaya. "
kalau dikaitkan dengan konflik politik, saya melihat itu tidak terkait secara langsung.
orang mengatakan itu, tetapi saya belum sependapat karena sampai sekarang datanya tidak pernah terbukti.
jadi, saya belum bisa melihat itu," katanya.