"dalam soal pelanggaran ham, si mpr semestinya dapat memberikan acuan apa yang seharusnya dilakukan eksekutif dan legislatif supaya permasalahan itu segera selesai.
penyelesaian pelanggaran ham tidak hanya tergantung eksekutif, tetapi juga legislatif.
kalau ma membuat guidance yang jelas, ini juga menjadi credit point untuk bangsa kita di mata internasional, karena kita memang serius menyelesaikan aneka pelanggaran ham masa lalu itu," tuturnya.