mengenai keputusan dprd kota surabaya memberhentikan wali kota surabaya sunarto sumoprawiro melalui rapat paripurna khusus 15 januari lalu, ahli hukum tata negara dari universitas airlangga (unair) surabaya prof dr suwoto mulyodarmo menilai keputusan tersebut telah memenuhi mekanisme dan undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah (otoda).