pakar hukum tata negara dari universitas indonesia (ui), prof dr jimly asshiddiqie, menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan panitia ad hoc (pah) i badan pekerja mpr, kamis (27/6), di ruang gbhn, gedung mpr/dpr, jakarta.
pembicara lain adalah pakar hukum tata negara dari universitas padjajaran prof dr sri soemantri martosoewignjo, dan pengajar hukum dari universitas indonesia dra maria farida indrati sh mh.