upaya membentuk komisi konstitusi, yang bertugas mengamandemen konstitusi (uud 1945) dalam sidang tahunan (st) mpr 2001, terancam gagal.
alasannya, sampai rabu (29/8), tidak ada fraksi di bp mpr yang mengusulkannya, padahal komisi konstitusi itu baru bisa dibahas apabila ada fraksi yang mengusulkan.
dengan demikian, panitia ad hoc (pah) i badan pekerja (bp) mpr tetap akan menjalankan proses pembahasan serta penyusunan rancangan amandemen konstitusi sampai tahun 2002. "
oleh pah i bp mpr, komisi konstitusi dianggap sebagai interupsi proses di mpr yang cukup simpatik dan harus dihargai, apalagi usul itu datang dari presiden.
apakah gagasan komisi konstitusi bisa dibawa ke st mpr 2001, itu terpulang pada fraksi-fraksi mpr untuk mengangkat masalah ini di pah i. kemudian pah i menawarkannya kepada bp mpr.
kalau sampai keputusannya, 'ya', barulah dibawa ke st mpr.
saya tidak bisa memprediksi bagaimana sikap st mpr mengenai komisi konstitusi," kata ketua mpr amien rais, rabu, usai memimpin rapat pleno bp mpr.
 rapat pleno ke-3 bp mpr yang juga dihadiri para wakil ketua mpr itu mendengarkan laporan kerja pah i, pah ii, dan pah khusus bp mpr, berkaitan dengan pelaksanaan st mpr yang dimulai 1 november 2001.
mpr berpendapat, lembaga tinggi negara seperti dewan perwakilan rakyat (dpr), dewan pertimbangan agung (dpa), badan pemeriksa keuangan (bpk), dan mahkamah agung (ma), tetap harus menyampaikan  progress report  kepada mpr.
rapat juga menyetujui kembalinya partai kebangkitan bangsa (pkb) sebagai fraksi penentang sidang istimewa mpr sekaligus pendukung dekrit presiden abdurrahman wahid ke gedung mpr/ dpr.
demikian juga hadirnya fraksi partai demokrasi kasih bangsa (pdkb).
  "nyelonong"   anggota pah i zain badjeber berpendapat, pembentukan komisi konstitusi di st mpr 2001 baru terlaksana apabila salah satu fraksi mpr yang berada di pah i mengusulkannya. "
kalau tidak ada yang mengusulkan pembentukan komisi konstitusi, tidak bisa  nyelonong  begitu saja untuk dibahas di st mpr 2001," katanya.
  meskipun usul pembentukan komisi konstitusi telah disampaikan presiden megawati soekarnoputri -yang juga ketua umum dpp pdi perjuangan- dalam pidato kenegaraan 16 agustus lalu, fraksi pdi perjuangan yang duduk di pah i bp mpr tidak pernah mengusulkan atau membicarakannya.
   peran tim ahli   pah i yang bertugas mengamandemen konstitusi dalam laporannya yang disampaikan wakil ketua pah i bp mpr slamet effendy yusuf menyatakan, rapat pimpinan pah i telah membicarakan usulan presiden megawati dalam rapat paripurna dpr 16 agustus 2001 tentang perlunya membentuk komisi konstitusi dalam rangka perubahan konstitusi.
rapat pimpinan pah i menyatakan menghargai gagasan presiden tersebut.
  namun, apabila komisi konstitusi dimaksudkan untuk melibatkan sebanyak mungkin sumber dan masukan dari masyarakat, demikian pah i dalam laporannya, pah i bp mpr telah menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
penyerapan aspirasi dilakukan lewat kunjungan ke daerah tingkat i dan ii se-indonesia, dengar pendapat dengan para pakar, seminar dan studi banding ke luar negeri.
dalam melakukan perubahan uud 1945, pah i juga telah membentuk tim ahli yang terdiri atas 30 pakar berbagai disiplin ilmu.
 "rapat pimpinan pah i bp mpr berpendapat, mekanisme yang digunakan untuk melakukan perubahan uud 1945 termasuk melalui komisi konstitusi harus dalam koridor konstitusi, yaitu bahwa mengubah uud 1945 adalah wewenang mpr," kata slamet saat membacakan laporan pah i bp mpr.
   beri kesempatan   berkaitan dengan pelaksanaan sidang istimewa mpr yang menetapkan megawati sebagai presiden menggantikan abdurrahman wahid dan memilih hamzah haz sebagai wakil presiden, amien rais mengajak semua pihak memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, serta memberi dukungan konstruktif dan kritis terhadap pemerintahan baru.
  di sisi lain, kata amien, pemerintahan yang baru hendaknya belajar dari pengalaman pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. "
hal-hal yang baik hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan, sedang hal-hal yang mengandung reaksi negatif serta menimbulkan gejolak luas di masyarakat ditinggalkan," katanya.
 terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan megawati-hamzah, ketua dpr akbar tandjung saat menyampaikan pidato berkaitan dengan peringatan hut ke-56 kemerdekaan ri, dpr berharap pemerintah dapat segera membawa kondisi perbaikan yang signifikan bagi bangsa indonesia.
masyarakat dikatakan sudah mendambakan adanya kehidupan yang stabil dan memberikan kepastian.
tandjung meminta anggota dewan bersikap kritis terhadap pemerintah tanpa berpretensi mencari kesalahan pemerintah semata.