"tentunya ketetapan mpr yang tidak kita butuhkan adalah ketetapan mpr yang ada kaitannya dengan tugas-tugas presiden terutama dalam membuat gbhn, karena kita pakai sistem presidensial murni.
kami mengusulkan, seyogianya mpr masih diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan mpr dan secara eksplisit dicantumkan dalam uud 1945," kata patrialis yang juga anggota pah i.