sjafrie menambahkan, tni akan secara tegas mengintensifkan penegakan hukum bila timbul kegiatan yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam hukum positif. "
di wilayah maluku sebagai pemerintahan darurat sipil, ada kewenangan spesifik yang dimiliki dalam penegakan hukum, sesuai status wilayahnya yang dalam kondisi darurat sipil," katanya.
namun demikian, tni tidak melakukan penambahan kekuatan untuk mengantisipasi rencana pengibaran bendera rms.
personel tni yang saat ini berada di wilayah maluku jumlahnya masih tetap 9.403 orang.