bank indonesia (bi) tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas pelarangan bank dalam melakukan transaksi valas dan pelarangan pemberian kredit ke pihak-pihak yang bukan penduduk ( non-resident ).
namun, untuk sementara ini bi tetap akan menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan mengenai pelarangan dan pembatasan tersebut.
 demikian deputi gubernur bi achjar iljas kepada pers di jakarta, rabu (17/1).
achjar mengatakan ini menanggapi pendapat yang mengkritik terlalu lemahnya sanksi yang diberlakukan bi dalam menjalankan pelarangan transaksi tertentu dan pembatasan transaksi rupiah, sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia (pbi) nomor 3/3/pbi 2001.
 dalam pbi itu antara lain disebutkan, untuk pelanggaran 25 kali atau lebih dalam satu bulan, bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar 100 persen nilai pelanggaran, ditambah dengan pembekuan sementara kegiatan usaha bank.
pengamat perbankan elvyn g masassya menilai, sanksi yang ditetapkan bi terlalu lemah.
menurut elvyn, seharusnya pembekuan sementara kegiatan usaha bank langsung dilakukan jika bank melakukan pelanggaran hingga tiga kali.(
kompas  17/1)  achjar menuturkan, penilaian terlalu lembut atau terlalu kerasnya sanksi adalah hal yang bersifat relatif.
menurut dia, ada pihak yang merasa lembut, ada pula yang merasa terlalu berat.
berdasarkan penelitian bi sendiri, ujarnya, bi merasa untuk sementara sanksi sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan terbaru itulah yang bi anggap cukup baik dan cukup  balance .
  "bahwa nanti ada yang perlu disesuaikan dan disempurnakan lagi, nanti kita lihat ke depan.
sementara ini, kita lihat dulu ketentuan yang sudah ada ini," kata achjar.
 secara terpisah, ahli hukum perbankan pradjoto yang dimintai tanggapannya melontarkan pemikiran yang sama dengan pemikiran elvyn. "
kenapa sampai 25 kali melakukan pelanggaran, baru bank dikenakan pembekuan kegiatan usaha sementara?
menurut saya, cukup sampai tiga kali pelanggaran," katanya.
 menurut pradjoto, jika bi menunggu bank melakukan pelanggaran sampai dengan 25 kali baru kemudian kegiatan usaha bank itu dibekukan untuk sementara, bank akan melakukan pelanggaran sampai dengan 24 kali. "
makna dari pembatasan sampai 25 kali pelanggaran adalah anda boleh melanggar sampai 24 kali," ujarnya.
 mengenai kekhawatiran ketentuan baru tersebut tidak akan banyak bermanfaat dalam jangka pendek, karena  non-resident  saat ini telanjur masih memegang rupiah, achjar iljas menuturkan, "kita lihat saja perkembangannya.
harapan kami, masalah-masalah yang terkait dengan spekulasi, yang dengan ketentuan lama belum begitu tegas diatur, dengan ketentuan baru dapat berkurang."
    keluhan eksportir    penegasan tetap akan dijalankannya pbi tersebut juga diungkapkan oleh direktur direktorat pengelolaan devisa bi made sukada.
menurut dia, tak ada rencana bi untuk memperlonggar kebijakan tersebut meskipun kebijakan itu sempat membingungkan para  dealer  dan membuat transaksi di pasar uang berjalan gamang hari rabu.
 sejumlah bank  offshore , menurut para  dealer  bank, telah menghentikan meng- quote  rupiah pada sesi awal perdagangan rabu, karena menunggu klarifikasi dari bi. "
kami akan mengklarifikasikan semua.
namun, peraturan baru itu akan dipertahankan.
tak ada rencana untuk memperlunaknya," ujar sukada, seperti dikutip  reuters .
bi juga tetap bersikeras kebijakan tersebut bukan merupakan bentuk kontrol modal.
 para  dealer  bank menilai, kebijakan baru bi itu tidak menyebut secara jelas transaksi apa saja yang dimaksud dalam peraturan dimaksud. "
terjadi interpretasi yang berbeda terhadap peraturan itu.
namun, prinsip dasarnya adalah bahwa semua transaksi yang sifatnya spekulatif dilarang dan tujuannya adalah untuk mengurangi pasok rupiah di  offshore ," ujarnya.
 ia juga membantah spekulasi pasar yang menyebutkan ada pertemuan formal antara bi dengan bank-bank asing rabu sore untuk mengklarifikasi aturan baru tersebut. "
tetapi mungkin saja ada sejumlah bankir yang ingin memperoleh klarifikasi," ujarnya.
terhadap masih adanya kebingungan dari pasar, sukada mengatakan bi akan mengeluarkan penjelasan lebih detail mengenai aturan baru tersebut, kemungkinan melalui surat edaran.
  kebijakan baru bi untuk membatasi transaksi valas dan melarang pemberian kredit kepada  non-resident  juga dikeluhkan oleh kalangan eksportir.
langkah bi ini, menurut hidayat dari  treasury  sebuah perusahaan yang banyak melakukan ekspor produk dan juga mengimpor bahan baku dari luar, seperti tamparan tambahan bagi sektor usaha yang masih tersisa dalam perekonomian dan sebenarnya masih berfungsi.
lebih-lebih dengan juga dinaikkannya pajak penghasilan (pph) bunga deposito baru-baru ini.
  alasannya, karena  non-resident  yang menjadi target dari kebijakan baru bi tersebut sebagian besar sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan afiliasi dari perusahaan-perusahaan di indonesia yang masih melakukan ekspor atau mengimpor bahan baku dan barang modal untuk keperluan produksinya.
padahal, selama ini, lewat perusahaan afiliasi di luar negeri itulah perusahaan-perusahaan tersebut tetap bisa memperoleh aliran barang dan pembayaran dari luar.
  "dengan adanya larangan terhadap bank-bank untuk menyalurkan kredit valuta asing, maka sama saja dengan menutup jalan ini," ujarnya.
menurut dia, selama ini bukan tanpa alasan, jika perusahaan-perusahaan indonesia tersebut menaruh tagihan ekspornya di luar negeri atau mendirikan perusahaan afiliasi di luar negeri.
langkah ini ditempuh agar tetap bisa berdagang di luar negeri dan bertahan hidup.
sebab, dengan membuka rekening di singapura atau hongkong misalnya, mereka bisa membuka  letter of credit  (l/c) dan memperoleh bahan baku atau barang modal yang diperlukan untuk kegiatan produksinya.
  sementara jika l/c dibuka di indonesia, hal itu sudah tidak dipercaya lagi oleh dunia internasional.
bukan itu saja, kalau devisa ekspor ditaruh di dalam negeri dan dikonversi ke rupiah, mereka juga harus menghadapi risiko kurs akibat merosotnya rupiah atau risiko dana tertahan karena kondisi bank di dalam negeri yang masih seperti sekarang ini.
apalagi kini dengan dinaikkannya pph deposito di indonesia, yang menyebabkan penempatan dana tagihan ekspor di dalam negeri pun menjadi semakin kurang menguntungkan.
 sebaliknya, mirza adityaswara, seorang analis perbankan pada perusahaan sekuritas asing di jakarta menilai, kebijakan bi mengenai transaksi valas itu merupakan langkah berani untuk mencapai arah kurs yang stabil di tengah gonjang-ganjing politik.
bahkan menurut dia, dalam beberapa hal, kalau perlu kebijakan itu lebih diperketat lagi. "
cina, india, dan taiwan, cukup ketat melakukan kontrol devisa tetapi investor asing tetap berdatangan berinvestasi," ujarnya menepis anggapan kemungkinan terjadinya pelarian modal.
 "secara pribadi dan sebagai bangsa indonesia, saya mendukung kurs rupiah yang kuat dan stabil demi kesehatan perbankan.
kesehatan perbankan akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat dan anak-anak indonesia.
korupsi, dan konglomerat bobrok yang harus kita gempur," katanya.
    melemah   sementara itu, di bursa saham, merebaknya aksi demonstrasi dalam skala cukup besar di gedung dpr mulai siang hari, menggoyahkan sentimen pasar yang cukup positif sejak pagi hari, sehingga kenaikan indeks harga saham gabungan (ihsg) menjadi tertahan.
meski demikian, rupiah di pasar uang  spot  antarbank jakarta tetap menguat 90 poin, ke rp 9.390/ rp 9.420, dari penutupan transaksi selasa yang rp 9.480/ rp 9.500 per dollar as.
 menguatnya nilai tukar rupiah di tengah aksi demonstrasi itu, kemungkinan besar karena pembatasan transaksi valas yang ternyata diterapkan lebih ketat dari perkiraan semula.
aksi jual dollar akhirnya mampu membuat mata uang indonesia menguat lagi hingga mencapai rp 9.300-an per dollar as, kata seorang  dealer  bank swasta.
 sejak sesi pertama perdagangan, rabu, ihsg sempat menguat 3,308 poin, didorong oleh kelanjutan penguatan saham telkom dan saham-saham unggulan ( blue chip ) lainnya, seperti saham astra, gudang garam, dan hm sampoerna.
  akan tetapi, merebaknya aksi demontrasi sempat membuat aksi jual yang kencang ( panic selling ) pada sejumlah saham  blue chip,  terutama telkom dan astra, sehingga menekan indeks turun menjadi minus 4,69 poin.
namun, secara bertahap berbalik arah dan akhirnya ditutup melemah tipis pada 414,665 atau minus 0,424 poin dibanding penutupan sehari sebelumnya dalam perdagangan yang bergairah.