jaksa agung marzuki darusman meminta dana moneter internasional (imf) untuk tidak menghalangi perubahan dalam amandemen undang-undang nomor 23/1999 tentang bank indonesia (bi).
permintaan ini disampaikan marzuki kepada tim panel amandemen uu bi dalam pertemuan antara jaksa agung, menko perekonomian rizal ramli dengan tim panel amandemen uu bi imf di jakarta, sabtu (7/4) petang. "
selama ini ada kesan bahwa imf menghalangi prinsip  good corporate governance  di bi, mudah-mudahan kesan ini salah.
dalam pertemuan tadi, saya meminta kepada tim panel agar memperhatikan berbagai dimensi dan memperbolehkan perubahan melalui amandemen uu bi tersebut," ujar marzuki.
  dia menambahkan, dengan adanya ganjalan ini, imf juga terkesan menjadikan amandemen uu bi sebagai salah satu kondisionalitas dan jaksa agung telah menyatakan keberatannya.
 tim panel amandemen uu bi terdiri atas mantan gubernur bank sentral cile roberto zahre, gubernur bank sentral selandia baru donald t bush, mantan gubernur bi boediono, dan mantan direktur bank bni remy syahdeini.
  pekan lalu, kepala perwakilan imf di indonesia john dodsworth mengatakan, tim  review  imf akan datang setelah tim panel uu bi menyelesaikan tugasnya.
tim  review  sendiri kemudian dijadwalkan akan datang ke jakarta rabu (11/4).
 ketika ditanya bagaimana tanggapan tim panel terhadap permintaannya tersebut, marzuki mengatakan, mereka tampaknya memandang permasalahan secara objektif serta menginginkan adanya pengawasan terhadap bi.
  selain membahas mengenai amandemen uu bi, dalam pertemuan itu jaksa agung juga melaporkan perkembangan kasus yang menyangkut bi serta gubernur bank indonesia. "
sehingga dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas kepada tim panel tentang perkembangan yang terjadi belakangan ini," lanjut marzuki.
 amandemen uu bi memang menjadi salah satu soal yang akan dibahas oleh tim  review  imf pekan depan, di samping masalah divestasi saham bank central asia (bca) dan bank niaga, diterapkannya serangkaian prinsip restrukturisasi utang debitor di badan penyehatan perbankan nasional, serta isu desentralisasi di mana imf menghendaki adanya pelarangan bagi daerah-daerah untuk membuat pinjaman baik dari luar maupun dalam negeri.
 tim  review  imf terdiri dari lima hingga enam orang yang akan dipimpin deputi direktur imf anoop singh.
selain mengkaji ulang kemajuan yang telah dicapai indonesia berkaitan dengan implementasi  letter of intent  september 2000, tim  review  juga akan menyusun loi baru bersama pemerintah indonesia.
loi ini akan diajukan kepada dewan eksekutif imf, dijadikan pertimbangan untuk persetujuan pencairan dana sekitar 400 juta dollar as yang hingga saat ini masih ditangguhkan.