kedua, alternatif dan tindak lanjut mpr terhadap pertanggungjawaban presiden.
disebutkan, apabila pertanggungjawaban presiden diterima, maka mpr menuangkannya dalam bentuk ketetapan mpr (dasar hukum pasal 98 ayat 2 tatib mpr).
apabila pertanggungjawaban presiden ditolak mpr, maka presiden menggunakan hak jawab.