arief melihat adanya kejanggalan dalam proses pemberian memorandum oleh dpr kepada presiden abdurrahman wahid.
terjadi lompatan yang besar dari kesimpulan pansus kasus dana yanatera bulog dan sumbangan sultan brunei yang berbunyi "presiden patut diduga" dan "presiden tidak konsisten" menjadi "presiden sungguh telah melanggar uud 1945 dan tap mpr".
memorandum dpr seolah telah memvonis presiden bersalah.