menurut dia, kalangan kontraktor dan subkontraktor semakin resah dengan kebijakan itu.
karena di jabotabek sedang dibangun perumahan minimal di 50 lokasi, dianjurkan penghentian itu dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi seluruh lokasi perumahan.
jika dari evaluasi itu ditemukan ada pengembang yang melanggar ketentuan, maka langsung ditindak.