mahasiswa dan gerakan prodemokrasi perlu mendesakkan agenda-agenda di luar persoalan kursi kepresidenan dalam sidang istimewa (si) mpr, khususnya berkaitan dengan kebijakan negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (ham) di masa lalu.
tanpa tekanan dari masyarakat, mpr tidak akan mempedulikan hal itu sebagaimana tercermin dari sikap anggota parlemen yang menolak memberikan rekomendasi pengadilan ham untuk menyelesaikan kasus trisakti dan semanggi.