ketua mahkamah agung (ma) bagir manan mengatakan, dihentikannya persidangan atas dua hakim agung, ny marnis kahar dan ny supraptini sutarto, dan pensiunan hakim agung yahya harahap, bukanlah akhir dari upaya pemberantasan korupsi.
jaksa masih terbuka untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut.
kepada pers di ruang kerjanya, bagir manan mengatakan, jaksa memang dituntut lebih ulet lagi untuk menuntaskan perkara korupsi.
jangan ada anggapan bahwa pelaku korupsi di masa lalu tak bisa diadili. "
karena jaksa akan melakukan perlawanan, ya, kita tunggu saja putusan pengadilan tinggi (pt) dki jakarta," kata bagir, yang tidak sependapat bahwa ada konspirasi kalangan hakim untuk membebaskan koleganya dari jerat hukum.
 namun, bagi praktisi hukum benny k harman dan ketua perhimpunan bantuan hukum dan ham indonesia (pbhi) hendardi, masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan bagir manan. "
pertanyaan saya, bagaimana mungkin seorang hakim pengadilan negeri akan berani mengadili bos-bosnya yang masih aktif di mahkamah agung (ma)," kata hendardi.
 menurut hendardi, mengajukan perlawanan hukum bisa saja. "
tapi, kalau semangat dasarnya adalah melindungi korps, apakah hasilnya tidak akan sama saja.
mengapa tidak diperiksa oleh sebuah tim independen," ujar hendardi.
 benny malah menyayangkan sikap ketua ma bagir manan yang tidak responsif dalam melihat kasus suap yang melibatkan hakim agung tersebut.
seharusnya, ketua ma bisa mengambil prakarsa misalnya dengan melibatkan hakim  ad hoc  untuk memeriksa kasus tersebut. "
sayang, ini tak dilakukan," kata benny yang pernah meneliti sejarah kekuasaan kehakiman di indonesia.
  soal sistem   kalangan hakim rata-rata menyangkal adanya konspirasi untuk membebaskan koleganya.
hakim agung abdul rachman saleh pun mengakui, tiada konspirasi hakim untuk melindungi korpsnya dari tuduhan perkara korupsi.
namun, diakui, sistem yang ada telah membuat hakim yang memperoleh masalah wajib mendapatkan pembelaan dari organisasi hakim, yakni ikatan hakim indonesia (ikahi).
padahal, semua hakim adalah anggota ikahi.
 "sulit bagi saya untuk menilai putusan majelis hakim pn jakpus dan jakbar itu karena hakim tak boleh menilai putusan hakim lain.
apalagi saya hakim agung.
namun, setiap hakim yang mendapat masalah memang wajib mendapatkan pembelaan dari ikahi maupun hakim lainnya.
tetapi, pembelaan itu bukan saat persidangan," tegas abdul rachman.
 bagi hendardi, indikasi konspirasi atau perlawanan sistematis dari korps hakim terhadap tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (tgptpk) sudah kelihatan sejak awal.
ketika praperadilan diminta dan dikabulkan, kemudian  judicial review  diminta dan dikabulkan, si pelapor kemudian diadili dan berakhir pada dihentikannya persidangan terhadap hakim agung.
 "apakah ini bukan sebuah konspirasi dan perlawanan sistematis dari korps hakim terhadap lembaga yang diperkirakan bisa mengganggu dirinya," kata hendardi, seraya menambahkan, kemarin, saksi pelapor kasus suap yang melibatkan direktur tata usaha negara ma zainal agus juga diadili di pn jakarta selatan.
 hendardi juga mempersoalkan sikap diam dari mahkamah agung terhadap keberatan kelompok masyarakat soal rangkap tugas paulus effendi lotulung.
lotulung ditunjuk ikahi untuk mendampingi marnis kahar dan supraptini sutarto dan menjalankan peran layaknya penasihat hukum.
akan tetapi, lotulung juga menjadi ketua majelis hakim yang membatalkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 yang menjadi dasar hukum tgptpk. "
lalu apa itu semuanya," kata hendardi.
  kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung muljohardjo menegaskan bahwa kejaksaan agung menolak dan tidak sependapat dengan putusan mejelis hakim pn jakarta barat (jakbar) dan pn jakarta pusat (jakpus) tersebut.
untuk itu, jaksa akan mengajukan upaya hukum berupa verset (upaya banding atas putusan sela).
jaksa tidak memilih memperbaiki surat dakwaan karena berpendapat bahwa dakwaan itu telah disusun secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.
   tak peka   ahli politik hukum dari university of washington, daniel s lev, menilai, putusan majelis hakim pn jakarta pusat dan pn jakarta barat menunjukkan majelis hakim itu tak peka dengan rasa keadilan masyarakat.
majelis hakim cuma memikirkan kepentingan dirinya dan korps hakim dengan membuat putusan yang tak terlalu kuat dasar hukumnya.
 "saya tidak menyebutkan ada konspirasi hakim karena ini harus dibuktikan.
namun, saya menilai dengan putusan yang agak lemah itu, majelis hakim tidak peka pada rasa keadilan dan realitas masyarakat yang pasti akan mengecamnya, kalau mereka menghentikan pemeriksaan perkara itu.
pokoknya, hakim membela hakim," ujar lev.
 lev menegaskan, hakim harus menemukan hukum.
akan tetapi, hakim juga harus menggali rasa keadilan. "
semestinya mereka (majelis hakim yang menghentikan pemeriksaan perkara korupsi hakim agung dan mantan hakim agung -red ) mengetahui, masyarakat akan jengkel dengan putusan yang dibuatnya.
dengan putusan itu, masyarakat semakin percaya hakim memang tidak ingin perubahan.
hakim tak menginginkan peradilan yang bersih terwujud," tandasnya lagi.
  bisa diulang   mantan hakim agung muladi berpendapat, adanya kesan konspirasi melindungi sesama hakim bisa saja, tetapi seharusnya hakim-hakim bersikap  fair .
oleh karena itu, muladi berpendapat, kasus tiga hakim agung itu diperbaiki kembali berkasnya dan diajukan lagi ke pengadilan.
 "yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar.
menurut saya, kalau terjadi perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan yang harus dimenangkan.
jadi, proses itu bisa diulang," kata muladi.
 dalam kasus tersebut, muladi berpendapat, mestinya yang dipakai oleh majelis hakim adalah undang-undang (uu) yang berlaku waktu itu, yaitu uu nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, kecuali uu yang baru itu menguntungkan terdakwa.
  "jadi, kalau terjadi perubahan, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa.
tidak bisa memilih dua-duanya.
harus salah satu, karena surat dakwaan itu memang harus tajam.
kalau menyangkut dengan kuhp jangan sampai duplikasi dengan korupsi karena korupsi juga muat pasal-pasal kuhp," katanya.
 menurut dia, aturan peralihan pada uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ditambahkan, tetapi dalam asas hukum pasal 2 ayat 1 kuhp disebutkan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.
 penjelasan muladi yang juga guru besar hukum pidana itu untuk menanggapi putusan hakim pn jakbar pa sianipar yang menyebutkan, uu no 3/1971 tak bisa diterapkan karena sudah dicabut.
atas dasar itu, sianipar menghentikan persidangan atas diri yahya harahap.
 di tempat yang sama, anggota komisi ii dpr akil mochtar (fraksi partai golkar) menilai dihentikannya persidangan tiga hakim agung itu menunjukkan bahwa para ahli hukum di indonesia menganut faham legal formal.
artinya, faham integralistik formalistik, seakan-akan hukum itu tidak ada kalau tidak ada undang-undang.
 "padahal, hakim itu, kan, harus menemukan hukum.
salah satu fungsi hakim adalah harus menemukan hukum.
penemuan hukum dilakukan tidak di luar sidang, tetapi dalam mekanisme persidangan.
saya kira kalau kepada alasan teknis yuridis, undang-undang no 31/1999 tidak begitu tepat, karena di situ hakim harus mempertimbangkan antara yang kita sebut rasa keadilan masyarakat dengan legalistik formalistik seperti itu," papar akil.
 "semangat melindungi korps itu akan tetap ada, karena itu adalah bagian dari perjalanan mereka.
kalau misalnya ini terungkap, tentu akan memberikan nilai yang kurang positif bagi korps hakim itu sendiri.
namun, yang lebih penting lagi, kasus ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga, karena kalau demikian terus akan sulit menegakkan hukum di indonesia," ujarnya.
  salah strategi    pakar hukum universitas indonesia dr harkristuti harkrisnowo mengatakan, perlindungan terhadap korps adalah sebuah sosiologi  in group feeling  yang lumrah dan sudah lama terjadi di negara ini.
bukan hanya pada hakim, hal yang sama juga terjadi pada sesama polisi dan jaksa.
kenyataan inilah yang telah membuat hancur penegakan hukum indonesia.
 "banyak kasus lain, misalnya bagaimana ketika tuduhan korupsi terhadap andi ghalib (mantan jaksa agung- red ) yang akan diperiksa kejaksaan.
banyak yang sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi," ujar harkristuti di jakarta.
  menurut harkristuti, penyodoran kasus suap hakim agung oleh tgptpk sebagai kasus pertama adalah sebuah kesalahan strategi.
bila bukan hakim, kemungkinan besar umur lembaga antikorupsi itu masih panjang.
  kriminolog ini menambahkan, produk hukum indonesia sebenarnya tidak lemah.
yang salah adalah masih tidak selarasnya antara interpretasi dengan implementasi yang diibaratkan harkristuti sebagai semangka dan durian yang tidak dapat disatukan.
  "kenyataan hukum kita memang masih seperti itu.
putusan pengadilan negeri katanya diawasi oleh pengadilan tinggi (pt), putusan pt diawasi oleh mahkamah agung, lalu siapa yang mengevaluasi ma, tidak ada.
kami dari universitas paling cuma bisa teriak-teriak.
yang salah siapa," ujar harkristuti.