pelaku usaha meminta bupati lampung selatan mencabut ketentuan pajak reklame tempel pada produk-produk industri, karena dinilai memberatkan pelaku usaha.
hal tersebut dikatakan direktur eksekutif gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh indonesia (gapmmi) thomas darmawan, di jakarta, selasa (21/8).
  beberapa pelaku usaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri (kadin) indonesia sudah bertemu bupati lampung selatan zulkifli anwar, senin lalu.
mereka minta keputusan bupati lampung selatan nomor 06 tahun 2000, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari perda nomor 05 tahun 1998 tentang pajak reklame dalam kabupaten lampung selatan itu dicabut.
keputusan bupati itu bertentangan dengan undang-undang (uu) nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, dan uu nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.
 ketentuan itu mengatur, reklame tempel yang tertera pada produk industri atau usaha seperti karung goni, karung plastik, plastik, dan kain untuk tepung terigu, beras, makanan ternak, dipungut tarif pajak antara rp 937,5 sampai rp 5.625 per 100 lembar.
 selain produk itu, lanjut thomas, pajak retribusi reklame juga dikenakan untuk kotak kardus, plastik amplop, botol, kemasan kaleng, plastik, kotak, dan kardus. "
itu artinya, kemasan mineral dianggap reklame dan dikenai pajak," katanya.
 menurut thomas, pungutan tarif itu dihitung berdasarkan lamanya produk beredar, yaitu antara satu hari sampai satu tahun.
dasar perhitungan itu tidak tepat karena sebenarnya digunakan untuk reklame, seperti papan reklame film bioskop yang dipasang dengan kurun waktu tertentu.