komandan pusat polisi militer tentara nasional indonesia (puspom tni) mayjen djasri marin menegaskan tidak mempetieskan kasus penyerbuan kantor dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia (dpp pdi) tanggal 27 juli 1996.
kasus itu masih terus ditangani tim koneksitas dan ada satu berkas yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan.
djasri mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan pers usai memimpin upacara hari ulang tahun (hut) ke-55 corps polisi militer (cpm) di markas puspom, jumat (22/6).
  hari itu puluhan anggota komite aksi bersama penuntasan kasus 27 juli 1996 berunjuk rasa di depan kantor dewan pimpinan pusat pdi perjuangan, jl pecenongan, jakarta.
mereka menuntut pdi perjuangan ikut membongkar dan menyeret para pelaku tragedi 27 juli 1996 ke pengadilan.
 para demonstran yang berunjuk rasa sekitar pukul 14.00 tersebut juga menuntut komisi nasional (komnas) hak asasi manusia (ham) membentuk kpp ham 27 juli 1996 sementara fraksi pdi-p di dpr didesak membentuk pansus 27 juli 1996.
komite menolak peradilan koneksitas atas kasus 27 juli 1996 dan menyerukan pembubaran pokja 27 juli 1996 karena tidak jelas kerjanya.
 "penuntasan kasus 27 juli 1996 tersendat-sendat, terkesan tidak serius, setengah-setengah, kompromis, dan cuma menjadi komoditas politik para politisi reformis gadungan.
mereka lupa, peristiwa 27 juli 1996 merupakan api perlawanan masyarakat terhadap kediktatoran orde baru: soeharto, golkar dan militer," tulis komite.
  djasri menjelaskan ketua tim koneksitas untuk kasus 27 juli adalah kepala korps reserse markas besar kepolisian negara republik indonesia (korserse mabes polri). "
kita tidak pernah mempetieskan setiap kasus.
masih terus berjalan.
satu perkara sudah diserahkan ke kejaksaan dan mungkin ada perbaikan-perbaikan kemarin," katanya.
 saat ditanya berkas perkara mana yang diserahkan itu, djasri mengatakan tidak tahu persis. "
saya lupa siapa tersangkanya.
itu di korserse, dia itu kan ketuanya," jawabnya.
 penyelesaian kasus 27 juli tidak terdengar lagi kabarnya.
terakhir, akhir tahun lalu puspom sebagai anggota tim koneksitas telah memeriksa sejumlah jenderal yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
di antaranya adalah mantan panglima kodam jaya letjen (purn) sutiyoso (sebagai saksi), mantan kepala badan intelijen abri (bia) mayjen zacky anwar makarim, mantan kepala staf bidang sosial politik abri letjen (purn) syarwan hamid, dan mantan kepala staf kodam jaya jenderal (hor/purn) susilo bambang yudhoyono.