majelis permusyawaratan rakyat (mpr) akan dimintai pertanggungjawaban, jika sidang istimewa (si) mpr justru akan menyengsarakan rakyat.
demikian salah satu butir deklarasi bersama perwakilan dari nahdlatul ulama (nu), partai kebangkitan bangsa (pkb), dan pondok pesantren jawa barat, yang diumumkan jumat (20/7) malam di bandung.
 deklarasi untuk menanggapi si mpr dan dekrit presiden itu dirumuskan dalam pertemuan khusus yang diikuti 200 utusan dari partai kebangkitan bangsa (pkb), nahdlatul ulama (nu), dan pondok pesantren.
hadir dalam pertemuan itu antara lain h habib syarief muhammad al aydarus (ketua dewan tanfidzi pkb wilayah jabar), kh a hasan amirudin (ketua dewan suro pkb jabar), drs lukman hakim (sekretaris dewan tanfidzi pkb), kh qosim ghifari (da'i jabar), kh nuh addawami (pengasuh pondok pesantren addawami cianjur), dan kh abdul qodir rozi (pimpinan pondok pesantren al-barkah, cianjur).
  dalam deklarasi itu juga disebut keprihatinan terhadap mpr sebagai lembaga tertinggi negara yang belum mampu mencerminkan sebuah lembaga tertinggi yang berwibawa dan efektif.
  "bagian deklarasi yang paling menonjol adalah meminta pertanggungjawaban ketua mpr dan seluruh anggotanya, apabila si yang akan dilakukan ternyata menyengsarakan rakyat," kata wakil ketua fraksi kebangkitan bangsa (fkb) mpr ri itu, dalam jumpa pers semalam.