sebanyak 90 persen dari 30 dewan pimpinan daerah (dpd) partai golkar dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) partai yang berlangsung rabu (18/7) mencalonkan ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung sebagai wakil presiden (wapres) jika sidang istimewa (si) mpr 1 agustus 2001 menaikkan megawati soekarnoputri sebagai presiden.
  akbar tandjung diminta untuk tidak menolak pencalonannya sebagai wakil presiden, sebab jika calon wakil presiden bukan dari partai golkar, posisi pencalonannya lebih baik dikosongkan.
 permintaan mayoritas dpd partai golkar ini membuat tandjung terlihat ekstra hati-hati dalam menjawab pertanyaan saat jumpa pers usai penutupan rakornas itu.
ia hanya menyebut tiga pembahasan yang muncul dalam rakornas tersebut, yakni soal penyelamatan organisasi, langkah dan kebijakan politik partai khususnya menjelang si mpr, dan masalah yang berkaitan dengan partai golkar yang sedang menjalani proses hukum di mahkamah agung (ma).
  "soal wakil presiden, saya serahkan pada dewan pimpinan pusat partai.
sekarang jabatan wakil presiden kan, belum ditentukan," katanya.
 meski si mpr belum dapat memastikan apakah presiden abdurrahman wahid akan jatuh, dengan diusulkannya tandjung oleh mayoritas dpd partai golkar, maka ketua dpr itu makin meramaikan bursa calon wakil presiden.
nama-nama yang sudah muncul antara lain ketua umum dpp ppp hamzah haz, ketua umum dpp pbb yusril ihza mahendra, mantan menko polsoskam susilo bambang yudhoyono, dan ketua umum dpp pkb matori abdul djalil.
bahkan, fraksi utusan golongan mpr dan sejumlah anggota mpr utusan daerah dki jakarta, sumatera utara, jambi, dan nusa tenggara barat (ntb), menggulirkan nama siswono yudo husodo.
  sulit diprediksi   perkembangan yang terjadi sekitar dua pekan menjelang pelaksanaan si mpr semakin kompleks.
sampai saat ini peluang abdurrahman wahid untuk tetap bertahan sebagai presiden dinilai sebagian pengamat tetap ada, meskipun tidak sebesar dibandingkan beberapa bulan lalu.
 di denpasar, bali, kemarin, abdurrahman wahid menegaskan bahwa dirinya dan megawati sebagai presiden dan wakil presiden telah dipilih sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku.
karena itu, mereka berdua tidak bisa diutak-atik lagi.
  dua kiai nahdlatul ulama, yaitu kh noer muhammad iskandar sq dan pengasuh pondok pesantren (ponpes) buntet, cirebon, kh fuad hasyim, selasa (17/7) malam juga mengatakan, presiden abdurrahman wahid masih punya banyak "kartu truf" untuk mematikan langkah lawan-lawan politiknya.
dengan demikian, kalaupun dekrit batal dikeluarkan, presiden akan tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir masa jabatan, atau hingga 2004.
  kh noer muhammad iskandar sq dan kh fuad hasyim mengungkapkan keyakinannya itu dalam tablig akbar menjelang musyawarah nasional (munas) i himpunan alumni santri lirboyo (himasal) di aula al muktamar ponpes lirboyo, kediri.
tablig yang dihadiri ribuan santri dan ratusan kiai itu berlangsung hingga rabu dini hari.
hari kamis ini, munas himasal akan dihadiri presiden, yang akan bertemu dengan sekitar 40 kiai nu dan kiai-kiai asal madura.
presiden juga akan meletakkan batu pertama pembangunan balai pengobatan (bp) lirboyo.
  kemungkinan terbukanya kompromi politik menjelang si mpr itu juga disinggung menteri pertahanan moh mahfud md. "
kalau saya masih percaya, hal itu masih ada peluangnya, meskipun hal itu sering tidak terendus oleh pers," ungkapnya.
 mengenai alasan keyakinannya, mahfud mengatakan bahwa alasanya banyak. "
namun, saya pikir barangkali hal-hal itu tak perlu saya buka kepada pers sekarang agar orang tidak ribut lagi.
sungguh, saya tetap percaya, menjelang si mpr nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian yang damai dan tidak akan terjadi benturan keras," katanya berkali-kali.
  menko polsoskam agum gumelar kemarin juga membenarkan ia telah bertemu dengan ketua umum ppp hamzah haz, ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung, ketua fraksi ppp dpr alimarwan hanan, dan sekretaris kabinet marzuki darusman, minggu (15/7) malam lalu.
dalam pertemuan informal di rumah ketua umum ppp itu, kata agum, memang sempat disinggung wacana adanya peluang solusi penyelesaian krisis politik melalui kompromi.
  "memang ada suatu wacana kemungkinan untuk dicapai satu solusi dengan kompromi itu masih berjalan.
makanya ada semacam penawaran-penawaran seperti itu biasa.
hal ini wajar saja dalam proses yang sedang berjalan ini," ungkap agum.
  agum membantah jika disebutkan dalam pertemuan itu sempat disinggung adanya kesepakatan pelimpahan wewenang tanpa sisa dari presiden kepada wakil presiden megawati.
menurut agum, pertemuan itu hanya pertemuan biasa dan dirinya hadir memenuhi undangan.
  menurut sekjen dpp ppp alimarwan hanan, pertemuan itu hanya membicarakan hal-hal yang perlu diantisipasi dalam menghadapi si mpr. "
tidak benar pertemuan itu membahas kompromi di luar si.
kompromi yang bisa dilakukan presiden adalah menyerahkan kekuasaan atau kewenangannya tanpa prasyarat di si mpr.
soal bagaimana mekanisme dan rumusannya, serahkan pada si mpr," tutur alimarwan yang juga ketua fraksi ppp dpr.
   11 hari   kemarin, dalam pertemuan dengan puluhan jawara dari banten di tempat tinggal ratno timoer di jalan duren tiga, jakarta, dan dalam acara  talk show  televisi bersama rachmawati soekarnoputri, presiden juga mengatakan, sampai saat ini masih terus diusahakan untuk diadakan kompromi untuk menyelesaikan krisis politik saat ini.
  akan tetapi, katanya, kalau tidak juga dicapai kompromi, maka tanggal 20 juli ia akan mengeluarkan pengumuman negara dalam keadaan bahaya, tetapi pelaksanaannya tanggal 31 juli. "
jadi, masih ada waktu 11 hari untuk mencari kompromi.
dengan demikian, kita melakukan kompromi, tidak berkeras hati.
yang penting kita tidak melanggar undang-undang dasar," ujarnya.
 menjawab pertanyaan peserta acara televisi mengenai pembubaran golkar, presiden mengatakan, itu diserahkan saja kepada fatwa mahkamah agung.
ia mengatakan akan meminta kepada ma untuk mengeluarkan fatwa tersebut.
  90 persen   sumber  kompas  mengungkapkan, dalam rakornas golkar yang tertutup untuk pers itu, 90 persen dpd menyebut tegas nama tandjung sebagai calon wapres dari partai golkar.
alasan mereka karena partai golkar merupakan pemenang kedua dalam pemilu 1999.
  dpd sulawesi selatan yang anggotanya dikenal sebagai faksi tersendiri di partai golkar, yakni faksi iramasuka, juga mendukung tandjung. "
tetapi bila akbar tandjung tidak bersedia dicalonkan sebagai wakil presiden, lebih baik tempatnya digantikan baramuli saja," katanya menirukan utusan dpd sulawesi selatan.
 dpd provinsi banten tidak hanya mencalonkan tandjung sebagai wakil presiden, tetapi terang-terangan meminta tandjung untuk bersedia dicalonkan partai golkar sebagai presiden di tahun 2004.
  dpd dki jakarta meminta agar pencalonan tandjung sebagai wakil presiden tidak sekarang, tetapi yang penting melakukan konsolidasi partai agar partai golkar lebih kuat dan mengakar di masyarakat.
  meski demikian, dpd dki jakarta sependapat dengan dpd banten yang mencalonkan tandjung sebagai calon presiden ri di tahun 2004.
  dalam jumpa pers itu, tandjung tampak mengelak bicara soal pencalonannya.
ia lebih banyak menjelaskan sikap dpd terhadap si mpr yang menurut dia seluruh dpd setuju proses memorandum pertama, memorandum kedua, sampai si mpr.
  tentang kasus hukum yang menyangkut tudingan terhadap partai golkar melakukan kecurangan pemilu dan kini sedang disidangkan mahkamah agung, seluruh dpd sebagaimana yang dikatakan tandjung memberi dukungan penuh kepada dpp.