ramli, sebagai komisaris bank bni, juga dinilai menunjukkan bahwa upaya memberantas kolusi dan nepotisme selama ini hanya hiasan bibir manis belaka.
  "apa pun alasannya, pengangkatan seorang kolega bisnis dan kawan karib sebagai pejabat lembaga bank pemerintah jelas akan menimbulkan konflik kepentingan.
konflik kepentingan ini akan semakin besar dan berbahaya karena grup econit tidak hanya bergerak di bidang jasa konsultan, tetapi juga di bidang jasa lain, keuangan, industri dan perdagangan," demikian farid.
 presiden abdurrahman wahid sendiri dalam jumpa pers di sela kunjungannya di canberra, australia, selasa, sebagaimana dilaporkan wartawan  kompas   tjahja gunawan  mengatakan, dirinya sudah mengangkat kepala bppn yang mempunyai visi dan cocok menjadi pemimpin. "
saya sudah mengangkat orang yang mempunyai visi dan cocok menjadi pemimpin.
seorang pemimpin yang mampu membuat keputusan yang benar di bppn," ujar presiden.
 akan tetapi, kepala negara tidak secara eksplisit mengatakan apakah kepala lama bppn, edwin gerungan, memiliki visi atau tidak.
menurut presiden, ada orang yang cocok untuk staf dan ada orang yang cocok untuk menjadi pemimpin.
  rasionalisasi bppn   secara terpisah, kepala baru bppn i putu gede ary suta mengatakan, ia merencanakan untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan bppn yang saat ini telah mencapai 4.900 orang.
pengurangan karyawan ini merupakan bagian dari rasionalisasi antara tugas bppn yang tinggal dua tahun lagi dengan jumlah pesangon yang nantinya harus dibayarkan bppn jika lembaga tersebut harus berakhir.
  "coba bayangkan, saya harus memimpin orang sebanyak itu.
padahal, masa tugas bppn hanya tinggal dua tahun lagi (2004).
satu di pikiran saya adalah bagaimana harus membayar pesangon pegawainya nanti, sedangkan konsultan bppn-nya saja begitu banyak untuk dibayar.
saya bingung juga," ujarnya, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat di jakarta, selasa.
  menurut ary suta, pihaknya ingin melakukan sejumlah efisiensi, di antaranya dengan cara mengurangi jumlah biaya yang dinilainya tidak perlu, antara lain melalui pengurangan jumlah karyawan bppn.
rasionalisasi melalui pengurangan jumlah karyawan itu merupakan salah satu dari empat fokus yang akan diterapkannya sebagai kepala bppn.
  tiga fokus lainnya adalah memperpendek proses restrukturisasi perusahaan di bppn, meningkatkan transparansi, dan mewujudkan komitmen bantuan dari intansi lainnya dalam mempercepat proses restrukturisasi aset di bppn.
  lebih jauh ary suta menyoroti adanya kesan "kasta brahmana" di dalam bppn, yaitu kelompok bisnis tertentu yang selalu mendapat rezeki nomplok dari setiap kali transaksi yang dilakukan bppn selama ini. "
jadi, artinya, yang berbisnis itu saja yang mendapat rezekinya.
ini sebagai contoh.
yang berhak melakukan penjualan itu hanya ada dua perusahaan, yaitu bahana sekuritas dan danareksa.
padahal, dia itu pasien bppn," ujarnya.
 "bagaimana pasien bppn itu menjadi penasihat bppn.
jadi, akhirnya yang dinasihati sakit juga.
jadi, apa pun yang terjadi, dia dapat bagian.
itu karena 'kasta' yang tinggi itu.
inilah struktur yang perlu dibenahi," tambahnya.
  ary suta juga menyebutkan penyakit yang kini diwariskan oleh bppn, yaitu adanya warisan bantuan likuiditas bank indonesia (blbi). "
sebenarnya, bppn tidak berdaya jika dapat limpahan blbi.
sebab, dari mana sumber dan siapa saja yang memakai dan diuntungkan itu tidak jelas sampai sekarang ini.
yang jelas rugi adalah pemerintah dan bppn yang menerima warisan itu," katanya.
  dengan penugasan barunya itu, ary suta mengakui sudah dapat membedakan kesenjangan yang diamatinya ketika ia berada di luar bppn dan ketika ia berada di bppn, menyangkut kinerja bppn. "
ada  gap , yang di satu sisi masyarakat ingin tahu lebih jauh mengenai bppn, namun dari dalam bilang 'jangan dong'.
namun, ketika saya ada di dalam, saya bilang itu boleh tahu," lanjutnya.