sementara itu, gimong awan (budayawan dayak di palangkaraya) menyarankan agar pemerintah pusat, dalam waktu sesingkat-singkatnya membahas upaya perdamaian antara etnis madura dan dayak yang bertikai itu.
pemerintah harus memosisikan diri sebagai mediator.
  menurut dia, perdamaian harus disaksikan presiden, gubernur kalteng, gubernur jawa timur, dan tokoh masyarakat yang bertikai.
perdamaian harus dilaksanakan di istana negara.
 tidak hanya itu, harus juga dibentuk lembaga independen untuk mengawasi isi naskah perdamaian.
tanpa naskah perdamaian, etnis dayak tidak akan pernah menerima etnis madura secara lapang dada.
 "tuntutan etnis dayak untuk mengosongkan kalteng, selama tidak bisa menghargai adat istiadat dan budaya setempat, tidak bisa ditawar-tawar lagi.
kalau sampai terjadi kerusuhan gelombang kedua, selama itu jangan berharap ada penyelesaian," ujar gimong.
 ia juga mengingatkan, perdamaian atau rekonsiliasi harus disertai komitmen warga madura memperbaiki perilaku dan sikap kurang terpuji seperti dipraktikkan selama ini di kalteng.
tanpa komitmen dan kemauan seperti yang dituntut, tentu rekonsiliasi bakal mubazir.