dalam pasal tersebut, antara lain menyatakan bahwa pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan pengadilan negeri itu, daripada kedudukan pengadilan negeri di daerah tindak pidana dilakukan.