untuk pertama kalinya sejak otonomi daerah diberlakukan, massa dari berbagai desa hari rabu (9/1) siang berhasil memaksa dprd kabupaten kebumen (jawa tengah) mencabut rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) 2001.
mereka menuntut dewan segera mengubah rapbd yang dinilai kontroversial karena tidak memihak rakyat, sebaliknya justru hanya mementingkan dewan.
aksi massa yang menyebut diri forum kebumen dengan kekuatan sekitar 3.000 orang datang dengan puluhan truk dan berbagai kendaraan roda empat sejak pukul 09.30.
kehadiran mereka membuat sibuk personel polres kebumen, karena massa yang berorasi di depan pintu gedung dan memenuhi halaman dprd, memacetkan arus lalu lintas di sekitar alun-alun kebumen.
beberapa kali di mereka berteriak akan membubarkan dewan dan membakar gedung dprd jika rapbd 2001 yang menipu rakyat tidak dicabut dan diganti.
 polisi terpaksa mengamankan aksi yang cenderung keras dan panas itu dengan penjagaan ketat bersenjata laras panjang.
ini terjadi saat ketua dprd kebumen budi utomo sh dipaksa memberikan jawaban.
sebelumnya, di ruang sidang dprd sejumlah wakil pengunjuk rasa berdialog dengan ketua dprd dan para pimpinan dewan.
 demo baru bubar setelah budi utomo di depan massa menyatakan bahwa rapbd akan diubah.
namun, dialog kemudian berlanjut antara sekitar 100 massa dengan dewan dan bupati kebumen dra rustriningsih dalam forum yang mereka sebut "sidang rakyat" di lantai ii dprd kebumen.
  "saya sampaikan, keputusan dewan sesuai dengan aspirasi saudara.
permasalahan apbd, pos dprd, pos untuk eksekutif, pos untuk pembangunan desa dan sebagainya akan sesuai dengan aspirasi anda.
dewan akan segera mulai membahas perubahan rapbd tersebut.
beberapa hal yang tak sesuai aspirasi rakyat akan kami cabut," kata budi.
 kepada  kompas , budi utomo mengatakan keputusan pencabutan rapbd 2001 merupakan keputusan dprd karena dihadiri para pimpinan dan sejumlah anggota dewan.
  bupati kebumen rustriningsih dalam forum "sidang rakyat" menyatakan setuju dengan aksi masyarakat tersebut.
itu bentuk perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. "
reaksi masyarakat hal baik.
mereka peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
 rapbd 2001 kebumen telah memicu polemik lewat konflik antara bupati dan dprd.
dprd bersikeras menaikkan pos dewan dan belanja sekretariat dewan dari 25 persen pada apbd 2000 jadi 27,9 persen pada rapbd tahun 2001, hingga pendapatan rata-rata mereka akan naik 300 persen lebih menjadi sekitar rp 2,4 juta per bulan.
  dalam kondisi pendapatan asli daerah sendiri (pads) kebumen yang cuma rp 7,5 milyar per tahun dan merupakan kabupaten termiskin nomor tiga di jateng, tuntutan dewan itu membuat masyarakat jengkel.