meskipun rumusan yang dinilai mengaburkan posisi polri dalam sistem ketatanegaraan indonesia itu telah dihilangkan, bambang dan ifdhal kasim tetap meminta agar pengesahan ruu kepolisian itu ditunda lebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan penilaian. "
partisipasi publik sangat terbatas dalam pembahasan ruu kepolisian," kata bambang.