bagi hendardi, penunjukan perwira tinggi militer untuk mengatasi gangguan keamanan di ambon, telah menabrak ketetapan (tap) mpr nomor vii/mpr/2000 tentang peran tni dan polri, yang menempatkan polri sebagai pemelihara keamanan dan tni sebagai alat pertahanan negara. "
pembentukan koopslihkam di maluku dikhawatirkan justru meningkatkan pelanggaran ham," tandas hendardi.