delapan kader golkar anggota dprd kabupaten sukabumi, jawa barat diajukan ke pengadilan menyusul dugaan kasus politik uang pemilihan bupati sukabumi periode 2000-2005, akhir tahun lalu.
berkas perkara ini telah dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan negeri cibadak, sukabumi.
diharapkan, pekan depan sidang perkara ini digelar.
kepala seksi penerangan hukum dan humas kejaksaan tinggi jawa barat untung, sabtu (23/6) mengungkapkan, di samping delapan kader golkar itu, jaksa juga masih menyidik bw, seorang anggota dewan dari fraksi pdi-perjuangan dengan tuduhan yang sama.
  ke delapan tersangka kasus politik uang itu masing-masing ek, da, mf, is, ks, ns, us dan la.
sejauh ini para tersangka tidak ditahan, akan tetapi jaksa tetap memantau keberadaan para tersangka.
  mengutip pernyataan kajari cibadak suparmin, untung mengatakan, kejaksaan tidak pernah mundur terhadap penyidikan kasus tersebut kendati ada sejumlah pihak yang melakukan manuver sampai ke kejaksaan agung untuk menutup perkara tersebut.
dikatakan, kejaksaan tidak berniat menutup kasus politik uang ataupun korupsi kendati mereka memiliki hak mendeponer suatu kasus.
   laporan eka    untung mengatakan, terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan yusuf eka kepada polisi.
dalam pengakuan eka, para tersangka telah ingkar janji setelah jagonya, dadang achmad, tidak terpilih menjadi bupati dalam pemilihan akhir tahun lalu.
  semula dadang berprofesi sebagai pengusaha yang juga teman eka dan dijagokan memenangkan kursi bupati.
melihat kans dadang yang besar, beberapa anggota dprd melakukan manuver meminta uang kepada dadang.
dadang pun menyanggupi, dan melalui eka duit itu dibagi-bagi kepada para tersangka disertai catatan mereka harus memilih dadang.
  kenyataannya, bupati yang terpilih adalah tokoh birokrat maman soleman, calon golkar bersama wakil bupati yusuf maulana dari pdi-perjuangan.
karena gagal, pihak dadang dan eka tidak puas, kemudian melaporkan ulah anggota dewan kepada pihak berwajib.
  atas pengaduan eka, para tersangka dituduh melanggar pasal 11 uu nomor 31 tahun 1999 jo pasal 418 kuhp.
  menurut untung, jumlah uang yang diterima para tersangka dari eka ditaksir ratusan juta rupiah, namun pihak penyidik hanya bisa membuktikan sekitar rp 40 juta.
pihaknya akan mengusut kasus ini sampai tuntas termasuk dalam berperkara di pengadilan nanti. "
pihak kejaksaan cibadak sudah siap dengan kasus ini agar tidak sampai lolos.
untuk itu sudah dibuatkan tim khusus," kata untung.
  mengenai status yusuf eka, untung mengatakan sebagai saksi pelapor.
apakah mungkin yusuf eka juga dijadikan tersangka karena kategori sebagai penyuap?
untung berkata, tergantung bukti dan pemeriksaan polisi kelak.