baik ramlan, bambang, pabottingi, maupun syamsuddin mengusulkan agar uud 1945 dan perubahannya dijadikan sebagai konstitusi transisi meskipun bambang sendiri meragukan apakah uud 1945 dan perubahannya memenuhi persyaratan sebagai konstitusi transisi. "
amandemen uud 1945 mengalami banyak problematika yuridis sehingga proses dan substansinya tidak bisa dijadikan sebagai the fundamental norm of rule of law," kata bambang.