jepang sebagai kreditor terbesar indonesia menyatakan, pihaknya belum bisa mengungkapkan posisi menyangkut rencana pemerintah ri untuk kembali mengajukan penjadwalan kembali ( rescheduling ) utang senilai enam milyar dollar as yang akan jatuh tempo antara april 2002 hingga maret 2004.
  alasannya, selain karena pemerintah ri sendiri secara resmi belum mengajukan proposal tersebut, kesepakatan penjadwalan kembali utang senilai 5,8 milyar dollar (paris club ii) yang dicapai pada pertemuan paris club di paris, april 2000 sebelumnya, secara efektif juga belum berjalan sepenuhnya.
 namun, menyangkut pemotongan utang ( haircut ), sikap jepang belum berubah dari yang sebelumnya, yakni tetap menentang gagasan tersebut.
demikian diungkapkan oleh counsellor economic and development affairs kedutaan besar jepang masaya fujiwara, yang dihubungi  kompas , rabu (5/9).
 menurut fujiwara, apa yang dikatakan menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas kwik kian gie mengenai adanya ancaman dari para kreditor yang akan menghentikan pinjaman, jika sampai indonesia meminta  haircut , memang benar.
 sekali suatu negara mengajukan  haircut , menurut fujiwara, ia dianggap menolak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang sudah dibuatnya di masa lalu.
dan, jika itu terjadi, kredibilitas negara tersebut akan sangat anjlok dan bisa dipastikan tidak akan ada lagi uang dari luar yang akan masuk.
  "saya rasa pemerintah indonesia sangat memahami situasi ini, sehingga mereka pasti tidak akan mengajukan  haircut  tersebut.
presiden megawati sendiri dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu menyatakan, meskipun indonesia membutuhkan ruang untuk bernapas, indonesia akan tetap memegang komitmen utang yang sudah dibuatnya dengan para kreditor," kata fujiwara.
 "kami mengerti bahwa masalah yang dihadapi indonesia sekarang ini sangat serius dan bahwa penting bagi indonesia untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan masyarakat kreditor internasional.
namun, dengan membaiknya situasi, termasuk kondisi politik di dalam negeri, dicapainya persetujuan dengan imf dan pulihnya kepercayaan internasional, saya yakin masalah itu akan bisa diselesaikan," tambahnya.
 menteri keuangan (menkeu) boediono sendiri mengakui, pemerintah memang belum mengajukan secara resmi permintaan penjadwalan kembali utang enam milyar dollar yang akan jatuh tempo pada april 2002-maret 2004 kepada kelompok negara donor paris club.
  paris club dijadwalkan akan bertemu senin depan, untuk memutuskan sikap menyangkut pelaksanaan penjadwalan kembali utang sekitar 2,9 milyar dollar yang jatuh tempo tahun ini hingga maret 2002, sebagai bagian dari utang 5,8 milyar dollar yang disetujui untuk dijadwalkan kembali pada pertemuan paris club bulan april 2000.
 pelaksanaan penjadwalan kembali utang 2,9 milyar dollar yang jatuh tempo tahun ini hingga maret 2002 itu dikaitkan dengan dicapainya kesepakatan antara pemerintah ri dengan dana moneter internasional (imf).
  meskipun  letter of intent  (loi) dengan imf sudah ditandatangani 27 agustus lalu, hingga sekarang persetujuan dari dewan direktur imf atas loi tersebut belum juga diberikan.
padahal, tanpa persetujuan dewan direktur imf, pinjaman imf sebesar 400 juta dollar juga belum bisa cair dan penjadwalan kembali utang di paris club sesuai kesepakatan paris club ii juga belum bisa dijalankan.
 sebelumnya, menkeu boediono dan pihak imf sendiri pernah mengatakan, persetujuan oleh dewan direktur imf akan diberikan sekitar dua minggu setelah loi ditandatangani dan sebelum pertemuan paris club berlangsung.
paris club sendiri akan berlangsung senin depan.
  stimulus pembangunan   pengamat ekonomi dari universitas gadjah mada (ugm) a tony prasetiantono berpendapat, jika pemerintah tidak mampu mengupayakan pengurangan utang luar negeri karena sikap negara donor yang sangat konservatif, sebaiknya pemerintah mengusahakan pengurangan utang berupa proyek yang tidak memberikan keleluasaan bagi indonesia untuk memutuskan sendiri penggunaan dana tersebut.
 tony berharap, utang dalam bentuk proyek ini dapat dikurangi seminimal mungkin.
yang diperlukan indonesia, menurut dia, adalah utang yang penggunaan dananya bisa lebih fleksibel, tidak seperti utang yang selama ini diberikan oleh jepang yang berupa proyek sehingga bentuknya berupa barang dan jasa.
 menurut tony, jika indonesia berhasil memperoleh utang yang tidak lagi berupa proyek-proyek, maka pemerintah bebas membelanjakan dana tersebut di dalam negeri.
artinya bantuan utang tersebut akan menstimulus perekonomian dalam negeri dan bukannya malah menstimulus pembangunan perekonomian negara donor seperti selama ini.
 tony juga mengemukakan, usulan lain untuk mengurangi utang adalah sekuritisasi aset, misalnya dengan menerima pembayaran di muka untuk aset terjual yang akan di- delivery  lima tahun ke depan.
hal ini, menurut dia, kini sedang dikampanyekan dengan sejumlah negara debitor, yakni australia dan belanda, serta menyusul kemudian negara lainnya seperti jepang.
  menurut tony, indonesia tidak mungkin melepaskan diri dari ketergantungan utang, yang bisa dilakukan hanyalah membatasi jumlah utang menjadi maksimal empat milyar dollar per tahun.
  pengamat ekonomi ugm lainnya, sri adiningsih, mengatakan, indonesia akan menanggung beban yang berat sekali jika utang luar negeri yang jatuh tempo tidak direstrukturisasi.
utang ini akan menimbulkan tekanan pada apbn sehingga dibutuhkan adanya kesepakatan restrukturisasi utang dalam dua tahun ke depan pada pertemuan paris club iii.
 sri sendiri yakin, sepanjang indonesia  keep on track  dalam proses normalisasi ekonominya dan dengan kondisi yang dihadapi indonesia, negara donor akan realistis dalam melihat beban utang luar negeri dan dalam negeri indonesia yang sudah mencapai 100 persen dari pdb.
 menurut sri, dalam situasi yang belum normal, indonesia tidak mungkin memenuhi kewajibannya, baik terhadap utang domestik maupun internasional.
olah karena itu, negara-negara donor pasti memahami bahwa memaksakan indonesia untuk membayar kewajiban jangka pendek tahun 2002-2004 akan membuat apbn berat sekali dan indonesia tidak bisa melaksanakan seluruh program.