tidak hanya soal pelarangan bagi wanita keluar malam, soal karyawan institusi pers dan media massa juga diatur dalam rancangan peraturan daerah pemberantasan maksiat (perda pekat), yang kini lagi hangat-hangatnya dibicarakan masyarakat sumatera barat.
pengaturan tersebut terkesan bahwa di institusi pers juga marak terjadi perbuatan maksiat.
 menanggapi hal ini, presiden padang press club (ppc) khairul jasmi kepada  kompas  hari sabtu (14/7) di padang, menyatakan ketidaksetujuannya. "
sangat ironis, bagaimana mungkin di lembaga pengontrol seperti institusi pers, terjadi pula perbuatan maksiat.
jika hendak mengikat media massa dengan perda pekat ini, maka seharusnya ditujukan pada produk akhirnya, bukan pada bagaimana wartawan/karyawan lainnya, bekerja di kantornya masing-masing," katanya.
 dalam rancangan perda pekat, bagian paragraf 6 soal mass media cetak dan elektronik, pasal 9 menyebutkan;  setiap pimpinan mass media cetak dan elektronik wajib: a) mengawasi lingkungan kerja lembaga/instansi masing-masing, agar tidak terjadi kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, b) membuat pengumuman baik langsung maupun tidak langsung, bahwa tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, c) membuat peraturan tersendiri yang berkaitan dengan tata kerja harian yang mendukung peraturan daerah ini, d) tidak mengekspos dan menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat (pornografi) pada mass media masing-masing.
   kemudian setiap pimpinan mass media cetak dan elektronik juga diwajibkan  "melakukan tindakan penghentian kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi di lingkungannya, melaporkan kepada atasan masing-masing dan/ atau pihak berwajib dalam hal terjadinya kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, mengantarkan karyawati yang dipekerjakan sampai di atas jam 20.00 malam ke rumahnya masing-masing. "
 pada bab v pasal 12 ayat 2 perda pekat, disebutkan,  pemerintah serta instansi terkait secara bersama-sama dan terpadu, menyensor siaran yang mendorong dan merangsang perbuatan maksiat, khususnya yang disiarkan dari luar sumatera barat .
  menurut khairul jasmi, upaya sensor yang akan dilakukan sesuai perintah perda ini, tidak akan jalan.
pada gilirannya, wibawa perda ini akan jatuh sendiri. "
hebat betul dprd sumbar.
dengan aturan ini, yang jadi soal dengan apa pula menyensor media komunikasi seperti internet, atau siaran pada parabola digital yang ada pada masyarakat.
   bukan urusan dprd    tentang ayat d yang isinya:  tidak mengekspos dan menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan maksiat (pornografi) pada mass media masing-masing , presiden ppc tersebut menjelaskan, pertama, jika ada anggota dprd sumbar berbuat maksiat dengan anak gadis orang, atau memperistri gadis/janda lain, sementara ia masih punya istri, pastilah diberitakan wartawan, kalau si wartawan tahu.
tak dapat waktu kejadian, di pengadilan pasti akan diintai wartawan.
 kedua, jika maksud ayat ini meminta pengasuh surat kabar tidak memuat gambar-gambar porno, masih diterima akal sehat, walau itu bukan urusan dprd dalam rancangan perda pekat ini.
sebab, segala sesuatu sudah diatur oleh undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, kode etik jurnalistik, dan kode etik wartawan indonesia.
 "jika media massa yang terbit di sumatera barat menyiarkan hal-hal yang berbau pornografi, atau melanggar kode etik wartawan indonesia dan uu pokok pers, maka lembaga yang melaksanakan dan menjalankan perda ini, berhak mengajukan keberatan kepada dewan pers," papar khairul jasmi.
  akan tetapi, lanjutnya lagi, kalau peraturan setingkat perda yang mengatur isi sebuah surat kabar, meskipun hanya menyangkut soal-soal porno, yakinlah perda pekat ini tidak akan berwibawa, kecuali ada petugas setiap malam yang duduk di samping meja redaksi setiap media massa.
  "kalau hal ini pula yang dilakukan, itu namanya perkara di atas perkara.
jadi, tidak perlu pula perda ikut-ikutan mengatur pekerjaan pers," ujar khairul jasmi.