menurut dia, pemerintah seharusnya menyeret para obligor yang telah membangkrutkan perekonomian negara. "
ini harusnya dijadikan momentum bagi penegakan hukum secara nasional.
di sinilah penyelesaian hukum harus dibedakan dengan penyelesaian ekonomi.
bukan dengan cara-cara penyelesaian yang justru menghindari lembaga peradilan," katanya.