strategi pemberantasan korupsi dengan mengajukan tertuduh ke pengadilan selama ini ternyata tidak efektif.
bukan hanya harta negara tidak berhasil diambil kembali, tetapi sejumlah tersangka kasus korupsi juga diputuskan bebas oleh pengadilan.
sebab itu, perlu dipikirkan langkah pemutihan kekayaan negara yang dikorupsi untuk menyelamatkan harta negara dan memberi tambahan pendapatan negara.
 demikian dituturkan ahli hukum pidana indriyanto seno adji dan ketua komisi i dpr yasril ananta baharuddin kepada  kompas  hari senin (21/5) di jakarta.
keduanya mengingatkan, upaya pengembalian kekayaan negara dengan menyeret tersangka ke pengadilan bukan cuma tidak efektif, tetapi juga mengakibatkan hanya orang tertentu saja yang menikmati kekayaan negara yang dikorupsi tersebut.
 "pelaku korupsi yang diadili pasti harus membayar pengacara.
ia pun mungkin harus mengeluarkan uang untuk menyuap jaksa, hakim, atau pejabat yang lain agar dibebaskan atau perkaranya dihentikan.
kekayaan negara jadi lari ke mana-mana dan tak kembali pada negara.
lebih baik dibuka peluang pelaku korupsi menyerahkan kembali harta negara yang dikorupsinya dan kompensasinya ia tidak akan diadili," ujar yasril.
 dalam pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (komisi antikorupsi) beberapa waktu lalu, praktisi hukum adnan buyung nasution pun mengusulkan perlunya ada pengampunan terhadap pelaku korupsi yang mengaku dan menyerahkan harta negara yang dikorupsinya.
pengampunan terhadap pelaku korupsi itu bisa disebutkan dalam undang-undang (uu) komisi antikorupsi yang rancangannya kini sedang disiapkan pemerintah.
 menurut nasution, ada pelaku korupsi yang ingin mengembalikan kekayaan negara yang dikorupnya pada masa lalu.
pelaku korupsi itu kini ingin berusaha dengan bersih dan tenang, tanpa diganggu lagi perasaan bersalah pada masa lalu karena pernah melakukan korupsi.
 indriyanto dan yasril mengingatkan, kepercayaan rakyat kepada pemerintah kini merosot.
sekalipun pemerintah menaikkan pajak dan tarif dasar listrik, rakyat tidak mempercayai hasilnya bermanfaat untuk kesejahteraan mereka.
bahkan, bisa jadi hasil intensifikasi pajak itu dikorupsi lagi.
karena itu, lebih baik negara berupaya kekayaannya yang telah dikorupsi bisa dikembalikan lagi.
  keuangan defisit     pemutihan kekayaan negara, lanjut indriyanto dan yasril, perlu dipikirkan dan direalisasikan karena kini anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dilanda defisit.
negara membutuhkan dana dan tak sepantasnya rakyat yang dipaksa menanggung lagi dengan dibebani pajak yang lebih tinggi dan dinaikkannya harga bahan bakar minyak serta tarif dasar listrik.
 "saya percaya, rakyat tidak akan keberatan kalau pemerintah dan dpr memutuskan adanya pemutihan kekayaan negara yang dikorupsi.
ini untuk mengembalikan stabilitas keuangan negara dan untuk kepentingan publik.
apalagi, penyelesaian perkara korupsi melalui pengadilan tak bisa diprediksi waktunya.
bisa lama dan penuh ketidakpastian," tutur indriyanto, dosen pascasarjana ilmu hukum universitas indonesia (ui), jakarta.
 menurut indriyanto, pemutihan kekayaan negara yang dikorup itu sebaiknya ditetapkan dengan undang-undang (uu).
akan tetapi, akan sangat berarti apabila dikuatkan dalam ketetapan (tap) mpr.
sidang tahunan (st) mpr bulan agustus mendatang dapat membuat  policy  itu sehingga sejumlah kekayaan negara yang dikorupsi pada masa lalu dapat segera dikembalikan.
 anggota tim perubahan uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut berkeyakinan, apabila kebijakan pemutihan kekayaan negara, dikeluarkan, kemungkinan banyak pelaku korupsi di masa lalu yang akan melaporkan serta menyerahkan kekayaan negara yang dikorupsinya.
apalagi, ada jaminan mereka tak akan diadili untuk perkara korupsi itu.
 kalau pelaku sudah melaporkan, tutur indriyanto, tidak kemudian seluruh hartanya diambil atau diserahkan kepada negara.
setidaknya, 25 persen dari harta yang diduga dari hasil korupsi itu diserahkan, itu sudah cukup.
ini akan amat membantu keuangan negara yang kini dilanda krisis.
akan tetapi, katanya lagi, identitas pelaku yang sudah menyerahkan harta hasil korupsinya pada negara juga tidak boleh diumumkan. "
negara cuma mengumumkan dana yang diterima.
jadi, ada perlindungan kepentingan pelaku yang sebenarnya belum dinyatakan bersalah tersebut," papar indriyanto.
  rekonsiliasi luas   yasril mengingatkan, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (ham), dibuka kemungkinan penyelesaian melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
pelaku pelanggaran ham yang mengakui kesalahannya dan memberikan kompensasi bisa diampuni.
ide pemutihan kekayaan negara adalah perluasan pengertian rekonsiliasi.
 pelaku korupsi, ungkap anggota fraksi partai golongan karya (f-pg) dpr itu, tetap harus mengungkapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepada sebuah komisi yang dibentuk negara.
setelah itu, ia baru menyerahkan kekayaan negara yang dikorupsinya sesuai keputusan komisi atau tim yang menerima pelaporannya.
 "pemutihan harta negara yang dikorupsi tidak berlaku selamanya.
mereka yang wajib melaporkan maupun menyerahkan sebagian harta hasil korupsi itu adalah yang mendapatkannya selama 20 tahun terakhir.
tetapi, masa pelaporan itu harus dibatasi.
melewati dari waktu itu, mereka tetap bisa dikejar dan diadili sebagai pelaku korupsi," tutur yasril.
 yasril dan indriyanto mengakui, sejumlah negara pernah memakai model pemutihan kekayaan untuk penyelesaian perkara korupsi.
afrika selatan dan thailand, misalnya, mengatur pemutihan kekayaan negara itu dalam uu.