dengan kata lain, dalam pengelolaan aset-aset negara, harus diterapkan prinsip-prinsip prudensial, tranparansi, dan efisiensi, meski dalam pelaksanaannya diserahkan kepada negara, bumn, atau badan lainnya.
sri mulyani menambahkan, seharusnya anggota dpr dapat mengenali apa yang dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi.