krisis ekonomi adalah salah satu akar persoalan bangsa.
sebab itu, pemulihan ekonomi adalah keharusan.
namun, pemulihan itu relatif masih sebatas kata tanpa aksi yang berarti.
pemulihan harus bisa dibuat efektif.
dalam kaitan itu, kini, saatnya membuat sebuah ketetapan (tap) mpr, yang dijadikan sebagai pengikat semua elite politik untuk benar-benar menjalankan pemulihan secara efektif.
 demikian pidato politik perhimpunan indonesia baru (pib), yang disampaikan ketua umum pib dr sjahrir, di jakarta, selasa (5/6).
ia didampingi pengurus pib rocky gerung dan tim riset pib.
 sjahrir mengatakan, diperlukan suatu  major overhaul  dari sikap dasar yang koruptif kepada sikap dasar yang menyadari bahwa situasi krisis harus diselesaikan sesegera mungkin dengan cara yang seefektif mungkin.
 "khusus soal ekonomi, saya mengusulkan agar seperti waktu penyelesaian fase dualisme zaman mantan presiden soekarno, dan soeharto, agar dibuatkan tap mpr yang khusus berisikan diktum-diktum pemulihan ekonomi yang tidak bersifat multi-interpretatif," katanya.
 "untuk menguatkan tap mpr tersebut perlu dibuat undang-undang (uu) tentang pemulihan ekonomi oleh dpr yang bersifat mengikat bagi semua pihak, baik pemerintah maupun badan legislatif," ujar sjahrir.
 dia tambahkan, dalam tap mpr maupun uu pemulihan ekonomi itu dimasukkan berbagai rumusan. "
pertama-tama adalah perumusan yang jelas tentang arah dan perkembangan dari restrukturisasi utang-utang negara, dan utang-utang pemerintah yang bersifat dapat dilaksanakan ( workable ), diterima oleh semua kalangan, termasuk negara donor dan kreditor asing."
 "juga harus jelas apa visi kita tentang rencana pembayaran utang yang mempunyai akibat pada tekanan anggaran maupun restrukturisasi utang-utang perusahaan domestik.
perumusannya harus sedemikian rupa sehingga, kalaupun kewajiban itu dipenuhi, masih terdapat cukup alat bernapas untuk terus menjalankan roda pemerintahan," kata sjahrir.
 dalam kaitan itu, lanjut sjahrir, amat diperlukan perbaikan badan penyehatan perbankan nasional (bppn), perpajakan, dan bank indonesia.
 "melalui tap mpr dan uu pemulihan ekonomi, kita bisa menyelesaikan berbagai potensi konflik sehingga tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, seperti presiden abdurrahman wahid yang tidak mau menemui atau ditemui gubernur bi syahril sabirin, atau bppn yang habisan-habisan diintervensi."
 "dengan begitu, kita bisa memiliki bi yang tidak sekadar independen, tetapi juga bersih.
juga ditemukan bppn yang tidak sekadar steril dari penyamun, tetapi benar-benar mampu melaksanakan fungsinya secara profesional.
kita juga tidak mencampuradukkan jalan keluar melalui hukum (melibatkan kejaksaan agung- red ) dan jalan keluar di luar pengadilan, yang selayaknya dilaksanakan bppn," katanya.
 menurut sjahrir, jika penyusunan tap mpr itu disepakati dan diperkuat dengan uu pemulihan ekonomi, maka kita bisa mengkhususkan diri pada satu persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini, yakni sistem politik dan sistem pemilu yang memerlukan perubahan amat mendasar.
 "itu penting agar tidak terulang kembali berbagai macam kontroversi, konfrontasi, pertikaian, yang bersumber pada konflik horizontal antara presiden dan dpr.
adalah sebuah ironi jika sampai sekarang, situasi politik di negara ini masih terus memprihatinkan," katanya.
 hal-hal seperti itu, kata sjahrir, telah pula melahirkan semacam  civil diobedience uniform  (ketidakpatuhan terhadap perintah secara seragam).
  sudah ada   sementara itu, pengamat ekonomi, umar juoro, mengatakan, sebenarnya tap mpr dan uu yang mengatur mengenai restrukturisasi ekonomi atau pembagian tugas dalam pengelolaan ekonomi sudah ada, termasuk pada uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia.
persoalannya sebenarnya lebih pada lemahnya implementasi sebagaimana dikeluhkan dana moneter internasional (imf) selama ini.
 "persoalannya bukan pada ada atau tidaknya tap mpr atau uu baru, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan program-program yang ada secara sungguh-sungguh.
itu yang tidak ada selama ini," ujarnya.
  kalaupun diperlukan uu baru, kata umar juoro, hendaknya uu tersebut sifatnya mengatur hal-hal yang lebih konkret, seperti bagaimana aturan penjualan aset, privatisasi bumn, dan aturan investasi dalam konteks desentralisasi.