rustam mengatakan, paling tidak ada tiga kategori lsm baru yang praktik-praktiknya tidak dapat dibenarkan.
pertama, lsm yang hanya mencari proyek untuk mendapatkan dana dari pemerintah dan donor.
kedua, lsm yang melakukan politik praktis, misalnya hanya aktif pada waktu pemilihan bupati atau gubernur.
ketiga, lsm preman yang melakukan pemerasan, misalnya dengan mengumpulkan fakta-fakta mengenai korupsi oleh pejabat yang kemudian digunakan untuk memeras.
akibatnya, banyak pihak meragukan trasparansi dan akuntabilitas dari lsm tersebut.