sekalipun demikian, yusril mengingatkan, ketetapan (tap) mpr nomor vii/mpr/ 2000 melarang anggota tni/ polri menggunakan hak memilih dan dipilihnya.
khusus untuk polri, larangan itu pun ditandaskan kembali dalam uu nomor 2 tahun 2002.
akan tetapi, jika tni/polri pada tahun 2004 tidak memiliki perwakilan di dpr dan tahun 2009 pun tidak mempunyai perwakilan di mpr, akan muncul problem keterwakilan.