"ini sebuah langkah sangat besar.
tinggal kini yang masih mengganjal masalah dpa (dewan pertimbangan agung), apakah akan dihapus atau diadakan seperti dulu atau cukup dimasukkan dalam wewenang presiden untuk membentuk badan pembantu presiden sesuai dengan undang-undang yang akan dibuat," ujarnya.