seperti diketahui, dpr mengeluarkan dua keputusan atas kasus dana yanatera bulog dan dana bantuan sultan brunei.
pertama, berdasarkan ketetapan mpr nomor iii/mpr/1978 pasal 7, dpr ri menyampaikan memorandum untuk mengingatkan bahwa presiden abdurrahman wahid sungguh melanggar haluan negara, yaitu (1) melanggar uud 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan (2) melanggar ketetapan mpr nomor xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).