sekretaris jenderal perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) jhonson panjaitan menegaskan, dewan perwakilan rakyat (dpr) jangan mengorbankan kualitas komnas ham hanya karena ingin memenuhi ketentuan undang-undang (uu).
kredibilitas komnas ham yang dituntut mampu menjawab pelanggaran ham masa lalu, kini, dan masa depan terlalu riskan untuk dipertaruhkan karena kekurangan calon berkualitas akibat kesalahan anggota lamanya.