rakernas juga meminta kepada dpp pdi-p agar lembaga recalling dapat dihidupkan kembali dan hanya diberlakukan bagi anggota legislatif yang telah melanggar tata tertib dpr, melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (ad/art) partai, dan melakukan pelanggaran aturan perundangan yang berlaku serta norma sosial yang ada di masyarakat yang selama ini dijunjung tinggi.