"bpkp telah mengaudit kut, tinggal nanti menunggu follow up," kata rizal ramli.
rizal juga mengatakan sependapat dengan desakan himpunan kerukunan tani indonesia (hkti) yang menyatakan, melalui proses hukum akan diketahui pihak-pihak yang bertanggung jawab dari mulai pengambil kebijakan, lsm, koperasi, hingga petani menurut proporsinya.