departemen dalam negeri dan otonomi daerah (depdagri/otda) telah menerbitkan peraturan pemerintah (pp) nomor 151 tahun 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
salah satu butir penting dalam pp itu menyebutkan bahwa untuk menghindari praktik politik uang ( money politics ) dalam pemilihan kepala daerah, dilakukan pengujian publik selama tiga hari.
 direktur jenderal pemerintahan umum daerah (pumda) depdagri/otda sudarsono h, senin (8/1), di kantornya menjelaskan, pp yang terbit tanggal 26 desember 2000 itu dikeluarkan antara lain untuk menjawab persoalan politik uang yang selama ini marak dalam proses pemilihan kepala daerah.
 "sesuai dengan pp ini, setelah pasangan calon kepala daerah apakah itu gubernur, bupati, atau wali kota terpilih, maka masih diberikan kesempatan untuk diadakan pengujian publik selama tiga hari apabila ada dugaan politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut," katanya.
  pp tersebut juga mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan politik uang.
menurut pp 151/2000 tersebut, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota dprd dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan kepala daerah.
 "kasus politik uang ini dikategorikan sebagai tindak pidana suap, dan itu akan dijerat dengan uu nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap," kata sudarsono, yang juga sekretaris dewan pertimbangan otonomi daerah (dpod).
 pengujian publik ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas secara teratur, terbuka, dan bertanggung jawab guna menyampaikan pendapatnya terhadap pasangan calon, anggota dprd, dan atau anggota masyarakat yang diduga melakukan politik uang dalam proses pencalonan dan atau pemilihan pasangan calon kepala daerah.
 pp itu mengatur pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang yang diduga terjadi sebelum, selama, dan setelah rapat panitia khusus tingkat pertama.
   tiga prosedur   pengaduan masyarakat kepada panitia pemilihan daerah itu dilakukan dengan tiga prosedur.
pertama, surat pengaduan harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh dua orang pimpinan tertinggi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada pengadilan negeri setempat untuk kabupaten/kota, dan pengadilan tinggi setempat untuk provinsi.
 kedua, pengaduan tertulis dan dilampiri salinan tanda terdaftar organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat untuk kabupaten/kota dan peng adilan tinggi setempat untuk provinsi.
  ketiga, surat pengaduan harus dilampiri bukti-bukti indikasi adanya politik uang.
 "pengaturan politik uang ini merupakan inovasi model penanganan yang bisa dikembangkan pada tingkat nasional karena tidak ada peraturan tentang politik uang untuk tingkat nasional," kata sudarsono.