dalam kasus perda no 20/2000 itu, misalnya, menteri dalam negeri hari sabarno sudah membatalkannya.
pemerintah kota (pemkot) samarinda boleh saja tidak puas dan mengajukan judicial review ke mahkamah agung.
akan tetapi, ketika putusan tentang uji materiil yang diajukan tanggal 21 agustus itu belum turun, tentu saja perda tersebut belum boleh dilaksanakan dan aksi massa knpi itu semestinya tidak perlu terjadi.