meskipun peringatan akan memburuknya perekonomian dan kritik terhadap pemerintah sudah berkali-kali disuarakan pengamat dalam negeri, tampaknya reaksi pemerintah cenderung bersifat politis.
semakin nyaring kritikan itu, semakin dituduhkan sebagai corong kepentingan lembaga internasional.
bukannya dibaca dan diperhatikan substansi keprihatinannya.
selama enam bulan terakhir, makin besar keprihatinan terhadap tingkat pemahaman pemerintah akan kompleksitas dan dinamika persoalan ekonomi kita.
selain penggunaan retorika politik yang sering berlebihan, tampaknya pemerintah juga cenderung meredusir persoalan pemulihan ekonomi melulu dikaitkan hanya dengan letter of intent (loi) kepada imf.
misalnya, terganggunya hubungan antara imf dan pemerintah yang hingga kini belum terpulihkan.
pemerintah menganggap persoalannya hanya sebatas pada empat agenda yang harus dipenuhi yaitu: (a) masalah amandemen uu bank indonesia, (b) masalah desentralisasi fiskal (larangan membuat utang daerah maupun masalah pelaporan), (c) masalah prinsip-prinsip restrukturisasi utang perusahaan, dan (d) masalah divestasi bca dan bank niaga.