panglima tni laksamana widodo as menegaskan, tni siap mem- back up  secara penuh kepolisian ri (polri) untuk mengamankan jalannya sidang istimewa (si) mpr yang direncanakan berlangsung 1-7 agustus 2001, sesuai peran dan fungsi tni sebagaimana diamanatkan ketetapan (tap) mpr nomor vii/ mpr/2000.
  ia juga mengimbau, pengerahan massa secara besar-besaran selama berlangsungnya si mpr harus dihindari karena sangat berisiko, sedangkan para politisi diharapkan bersikap arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah dalam si mpr.
  "kami (tni) mengharapkan agar si mpr ini menjadi proses politik untuk menyelesaikan masalah.
politisi serta masyarakat diharapkan bersikap arif dan bijaksana agar dapat memberikan kejernihan dan kesejukan," kata widodo, rabu (11/7), saat jumpa pers bersama ketua mpr amien rais.
sementara itu, kepala polda metro jaya inspektur jenderal (irjen) sofjan jacoeb menjelaskan, untuk mengamankan si mpr, polri akan mengerahkan 5.600 personel, termasuk di dalamnya 2.000 personel tni.
 pertemuan pimpinan mpr dengan jajaran tni/polri untuk membicarakan pengamanan si mpr berlangsung di ruang kerja ketua mpr amien rais dan dilakukan dalam dua sesi.
sesi pertama, pimpinan mpr bertemu jajaran tni, yakni panglima tni laksamana widodo as, kepala staf tni ad jenderal endriartono sutarto, kepala staf tni al laksamana indroko sastrowiryono, kepala staf tni au marsekal hanafie asnan, kepala staf teritorial tni letjen agus widjojo, kepala badan intelijen negara (bin) letjen arie j kumaat, dan panglima kodam jaya mayjen bibit waluyo.
  sesi kedua, pertemuan antara pimpinan mpr dan jajaran polri yang diwakili kepala polda metro jaya irjen sofjan jacoeb dan irjen polri komisaris jenderal ahwil luthan.
pertemuan secara maraton itu berlangsung tiga jam, dimulai pukul 14.00.
  kehadiran petinggi tni/polri dan tni membuat suasana gedung mpr/dpr menjadi sibuk.
setiap kendaraan petinggi tni/ polri yang memasuki halaman gedung mpr/dpr selalu disertai  voorrijder  serta pengamanan ketat aparat keamanan.
empat pintu lift gedung nusantara iii diblokir untuk umum, guna memberi kesempatan petinggi tni/polri naik.
ratusan wartawan memenuhi lantai v gedung tersebut, tempat pertemuan berlangsung.
   empat kesepakatan   dalam pertemuan pimpinan mpr dengan jajaran tni yang tertutup untuk pers itu dicapai empat kesepakatan dalam hal pelaksanaan si mpr.
pertama, tni tetap berpegang pada amanat uud 1945 dan ketetapan (tap) no vii/mpr/2000 tentang peran tni/polri.
 kedua, tni sepakat untuk melakukan pengamanan secara penuh si mpr dengan mem- back up  secara penuh polri.
  ketiga, mpr dan tni akan terus menjalin komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi.
  keempat, menjaga agar tidak terjadi guncangan-guncangan yang mengkhawatirkan hingga 1 agustus 2001.
 tentang imbauan widodo as agar politisi tidak melibatkan massa selama pelaksanaan si mpr, amien rais menimpali, "beliau (panglima tni- red ) mengimbau supaya politisi jangan sampai membawa massa ke jakarta untuk mengganggu si mpr.
baik dari partai atau golongan mana pun diharapkan tidak ada mobilisasi atau menggerakkan massa agar si mpr bisa berjalan tertib dan lancar."
  dekrit tumpul   menanggapi pernyataan presiden abdurrahman wahid yang akan mengeluarkan dekrit untuk memberlakukan negara dalam keadaan bahaya apabila tidak tercapai rekonsiliasi dengan sejumlah partai politik sampai tanggal 20 juli 2001, amien menyatakan, untuk mengeluarkan dekrit bukan hal yang mudah karena diperlukan sejumlah persyaratan. "
kalau ternyata syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka dekrit tidak ada fungsinya alias tumpul," katanya.
 amien kembali menegaskan tentang komitmen mpr yang akan tetap melaksanakan si mpr 1 agustus 2001.
namun, jika sebelum tanggal tersebut presiden benar-benar merealisasikan ancamannya, yakni mengeluarkan dekrit pembubaran dpr, mpr siap menggelar si mpr yang dipercepat.
  polri kompak    terhadap pengamanan si mpr itu sendiri, amien mengaku sudah mendapat jaminan polri bahwa rumor ketidakkompakan pimpinan polri tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan si mpr. "
walau pak bimantoro sedang tidak ada di indonesia, kan, pelaksanaan operasi sudah diserahkan kepada deputinya," katanya.
 dalam kesempatan lain, kepala polda metro jaya irjen sofjan jacoeb menegaskan, pihaknya siap mengamankan si mpr, baik yang digelar 1 agustus 2001 ataupun si mpr yang pelaksanaannya dipercepat.
dia menjelaskan jumlah petugas yang akan dikerahkan untuk mengamankan gedung dpr tidak mengalami perubahan, yakni 5.600 personel.
jumlah ini sama dengan pengamanan saat berlangsungnya rapat paripurna dpr dengan agenda dpr meminta mpr menggelar si.
  sofjan juga mengatakan, masalah yang terjadi di tubuh polri saat ini berkaitan dengan adanya dualisme kepemimpinan polri tidak akan mempengaruhi kinerja polri.
dia menyatakan bahwa polri profesional dan tetap berkonsentrasi pada pelaksanaan si mpr 1 agustus 2001.
  sofjan tidak bersedia berkomentar lebih jauh tentang konflik di tubuh polri.
saat ditanya siapa pemegang tongkat komando polri, misalnya, sofjan menukas, "wah, itu pertanyaan  mancing-mancing  lagi.
jangan suka  mancing-mancing  dong."