pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengambil alih utang pt perusahaan listrik negara (pln) sebesar rp 26,9 trilyun.
selanjutnya, bunga dan denda dari utang pln kepada pemerintah itu akan dikonversikan menjadi penyertaan modal pemerintah (pmp).
berbarengan dengan itu, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan revaluasi terhadap aset pln dan melakukan reformasi dalam tarif listrik.
  demikian diungkapkan oleh menko perekonomian rizal ramli kepada wartawan usai rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri di istana merdeka selatan, jakarta, senin (16/4).
menurut rizal, menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo sudah menyatakan setuju terhadap restrukturisasi utang pln.
 menkeu tidak hadir pada saat jumpa pers, tetapi hadir pada rapat terbatas tersebut, bersama menteri energi dan sumber daya mineral (sdm) purnomo yusgiantoro dan dirut pln eddie widiono.
pembahasan mengenai kondisi keuangan pln yang morat-marit itu sendiri sebelumnya sudah berulang kali dibahas melalui rapat terbatas bidang ekonomi bersama wapres megawati.
  menurut rizal, pemerintah juga memutuskan untuk mengubah kriteria pemberian subsidi bagi pln.
selama ini subsidi diberikan pemerintah (cq depkeu) kalau pln mengalami arus kas ( cash flow ) negatif.
sebaliknya, jika arus kas positif, subsidi tidak diberikan kepada pln.
 pemerintah sudah memutuskan, nantinya subsidi hanya diberikan kalau terjadi selisih antara harga pokok penjualan dan tarif listrik untuk golongan masyarakat tidak mampu, yakni mereka yang menggunakan listrik di bawah 450 volt ampere (va). "
kalau terjadi  gap , subsidi itu harus dibayarkan kepada pln," ujar purnomo yusgiantoro.
  dalam kriteria subsidi sebelumnya, jika arus kas pln positif, subsidi tidak diberikan meskipun dalam apbn sudah ada alokasi dananya sebesar rp 3,9 trilyun.
  ditanya apakah pengambilalihan utang pln tidak membebani apbn, purnomo mengatakan, utang yang diambil alih pemerintah itu merupakan utang pln di masa lalu namun baru sekarang bisa diselesaikan pemerintah. "
kemudian dipaskan ke pln.
itu meliputi denda dan bunga.
jadi bebannya tidak ke depan," kata purnomo tanpa merinci lebih detail.
   kebutuhan listrik   purnomo juga menggambarkan mengenai besarnya kebutuhan listrik dalam sepuluh tahun mendatang, namun ketika hendak disebutkan angkanya dilarang oleh menko perekonomian. "
nanti malah jadi seram," kilah rizal ramli.
  sementara itu, kebutuhan tenaga pembangkit listrik dari tahun 2001 sampai tahun 2005 sekitar 1.600 mega watt (mw) sehingga transmisi listrik yang perlu dibangun sepanjang 1.000 kilometer. "
total pembangkit yang harus dibangun dalam sepuluh tahun mendatang sekitar 24.000 mw untuk seluruh indonesia, sedangkan jaringan transmisi yang harus dibangun sekitar 11.600 kilometer," ujar purnomo.
  kebutuhan listrik terbesar, lanjut purnomo, di pulau jawa dan daerah penyangga jawa seperti lampung, bali, dan sumatera selatan.
pertumbuhan kebutuhan listrik di daerah penyangga pulau jawa melebihi rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 11 persen.
  menurut rizal ramli, di indonesia ada daerah-daerah yang kekurangan, namun ada pula yang kelebihan pasokan listrik.
dari presentasi menteri energi dan sdm, terlihat bahwa indonesia memerlukan penambahan kapasitas listrik terutama di luar pulau jawa. "
itu hanya mungkin dilakukan jika ada reformasi dalam tarif listrik," katanya.
   tarif tak seragam   menyinggung tentang rencana perubahan tarif dasar listrik (tdl), rizal ramli mengatakan, wapres meminta menteri energi dan sdm untuk menyusun kerangka tarif yang tidak seragam ( non uniform ).
bagi daerah yang mampu seperti batam, bisa berlaku tarif listrik yang seragam.
sebaliknya, di daerah yang tidak mampu seperti di irian jaya, pemberlakuan tarif listrik bisa lebih rendah.
  "jangan sampai tarif listrik di seluruh indonesia sama.
tarif itu nanti tergantung pada kemampuan daerah masing-masing.
itu pekerjaan besar dan berat pak purnomo," tambah rizal ramli.
  menyangkut revaluasi aset pln, rizal mengatakan, hal itu akan dilakukan karena pln sudah diaudit.
restrukturisasi dan revaluasi aset pln harus dilakukan bersamaan, namun beban pajak yang ditimbulkan dari kegiatan revaluasi aset itu baru akan diperhitungkan kemudian.
  "nanti akan ada pembicaraan teknis pada level tim keppres 133 (mengenai restrukturisasi pln) yang menyangkut pilihan-pilihan dan sekuens daripada pmp dan revaluasi aset pln," ujar rizal ramli.
  menurut rizal, pln juga diminta dan sampai sekarang masih sedang menyusun daftar aset-aset  non core  (bukan inti bisnis) yang tidak langsung terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi.
nantinya aset  non core  ini akan dijual untuk membantu likuiditas pln.
  mengenai revaluasi aset pln ini, rizal juga menyebutkan nanti akan ada sejumlah beban pajak besar yang harus dibayar pln. "
pada titik ini, pln belum mampu bayar.
tapi, kalau di-divert  (diversi), nanti akan dilakukan  financial engineering  (rekayasa finansial), apakah nanti sebagian melalui  carry forward loses , atau apalah nanti namanya, pokoknya ada teknik-teknik untuk masalah ini," jelas rizal ramli.