merasa sudah bertindak cukup memadai untuk mengamankan krisis fiskal (apbn), maka sadar atau tak sadar pemerintah semakin memperlunak sikapnya terhadap para obligor kakap yang terus saja membandel, dengan cara menunda penyelesaian pembayaran kewajibannya.
ini berarti secara tidak langsung pemerintah memberikan insentif bagi pengemplang utang untuk tidak memenuhi kewajibannya.