namun, menurut agus tjondro, ketetapan iii/mpr/ 2001 tentang penetapan wakil presiden megawati soekarnoputri sebagai presiden tetap berlaku, karena tidak bertentangan dengan perubahan uud 1945, karena peristiwanya sudah terjadi. "
tetapi pasal yang mengatur presiden harus memberikan laporan setiap tahun dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan garis-garis besar haluan negara (gbhn) itu tidak berlaku," katanya.