menanggapi hal itu, ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, karena itu tidak boleh seseorang ditahan tanpa ada dasar hukum yang jelas.
tindakan hukum terhadap seseorang tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus disertai alasan hukum yang jelas.