syafruddin mengungkapkan hal itu menanggapi laporan mengenai hasil kajian hukum oleh ahli hukum yang menyebutkan, keputusan kksk no kep.
01/k.kksk/ 08/2002 sebagai dasar pkps di bppn bertentangan dan tidak konsisten dengan tap mpr no x/2001 huruf c butir 2 "ekonomi dan keuangan", uu nomor 25 tahun 2000 tentang propenas, dan keputusan kksk no kep.02/k.kksk/03/2002.