adapun khusus menyangkut perda-perda bermasalah, aspar mengatakan, pihaknya bisa memperkirakan sebagian besar terjadi di kabupaten/kota di kalbar.
sebenarnya, kata aspar, pihak provinsi sudah melaporkan beberapa perda di kabupaten/kota di kalbar yang dinilai bermasalah. "
kami hanya bisa melaporkan kepada pemerintah pusat karena tidak memiliki wewenang untuk mencabut atau merevisinya," ujarnya.