komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) dan perhimpunan demokratis sosialis (pds) mengecam aksi pembubaran dan penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dan angkatan muda ka'bah (amk) terhadap peserta pertemuan konferensi asia pasifik solidarity (kaps) tanggal 8 juni lalu.
 demikian siaran pers kontras dan pds yang diterima  kompas  di jakarta, sabtu (9/6).
siaran pers yang ditandatangani koordinator kontras munarman dan sekretaris eksekutif nasional pds coen husain pontoh menyebutkan bahwa tindakan aparat itu jelas merupakan tindakan sewenang-wenang.
 kontras menilai, aksi pembubaran dan penangkapan peserta kaps merupakan pelanggaran hak asasi manusia (ham).
pelanggaran itu terjadi terutama atas hak orang untuk berkumpul, menyatakan pendapat dan kebebasan bergerak.
hak-hak semacam ini dilindungi oleh deklarasi universal ham dan konvenan hak-hak sipil dan politik serta oleh uud 1945 dan hukum indonesia.
 menurut kontras, kaps merupakan hak politik dan bukan tindakan kejahatan.
tindakan aparat kepolisian dan amk tersebut harus dilihat sebagai kejahatan politik dan terorisme negara terhadap warganya yang ingin menyalurkan aspirasi secara damai.
 bagi pds, tindakan pihak kepolisian yang membiarkan sekelompok orang melakukan teror terhadap peserta kaps merupakan bukti bahwa aparat tidak bertindak sebagai aparat penegak hukum.
tindakan aparat kepolisian yang tidak proporsional, juga terlihat ketika memaksa peserta dari luar negeri dibawa ke kantor polda metro jaya.
 padahal, peserta asing yang mengikuti kaps hanya sebagai peserta biasa yang diundang oleh panitia.
peserta semacam ini, seharusnya tidak ada sangkut paut dengan keberadaan kaps yang diselenggarakan oleh indonesian centre for reform and social emancipation (icrease).
 "mereka diundang untuk konferensi dan mereka datang.
jadi tidak lebih, tidak kurang.
sehingga, penahanan yang dilakukan terhadap mereka itu sama sekali mengada-ada dan memalukan," ujar coen.
 menurut coen, kaps sendiri merupakan kegiatan ilmiah.
dalam forum itu, dibahas dan diperdebatkan masalah-masalah yang menyangkut neo-liberalisme dan globalisasi serta dampaknya bagi kehidupan berbangsa indonesia.
 kontras mendesak agar pemerintah segera melakukan penyelidikan dan pengusutan atas kasus pembubaran dan penangkapan peserta kaps.
menurut kontras, pelakunya harus diadili untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukan.