isi surat bernomor 903/ 1150/ 402.2.4/2002 itu di antaranya menegaskan bahwa eksekutif tidak perlu memperbaiki lpj karena penolakan yang direkomendasikan dprd 12 juni lalu bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 peraturan pemerintah (pp) nomor 108 tahun 2000 tentang tatacara pertanggungjawaban kepala daerah.