rapat paripurna dewan perwakilan rakyat (dpr) akhirnya memutuskan menyampaikan memorandum terhadap presiden abdurrahman wahid untuk mengingatkan bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara.
dpr berpendapat presiden melanggar uud 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan ketetapan (tap) mpr nomor xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
keputusan itu diperoleh dalam rapat paripurna dpr, kamis (1/2) malam pukul 22.15, yang dipimpin wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno (fraksi pdi perjuangan/f-pdip).
rapat itu tidak dihadiri wakil ketua dpr dari fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) muhaimin iskandar dan para anggota f-kb yang sudah melakukan walk out sebelumnya.
sebelum rapat paripurna itu, dilakukan lobi antara pimpinan dpr dan pimpinan fraksi dpr.