sebab, jika tidak, pemerintah tidak akan bisa menarik kembali (recovery) dana yang sudah digunakan untuk membayar deposan dan lain-lain. "
pemerintah harus mengetahui, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dari bank tersebut, apakah di balik 22 kelompok pemegang saham terdapat satu nama di baliknya.
hal tersebut sebenarnya dapat diketahui, karena pada waktu terjadi pergantian pemegang saham, seharusnya melewati otoritas perbankan," demikian mirza.