masyarakat harus mengajukan gugatan perdata ( class action ) terhadap pt kereta api indonesia (kai).
peristiwa kecelakaan kereta api (ka) yang menewaskan 40 orang dan menyebabkan 60-an orang lainnya luka-luka di cirebon, minggu (2/9) lalu, menunjukkan pt kai telah gagal dalam melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya, berupa jaminan keamanan dan keselamatan, bagi para konsumen pengguna ka.
pernyataan menteri perhubungan (menhub) agum gumelar dan pihak manajemen pt kai yang menimpakan kasus kecelakaan itu sebagai akibat kesalahan manusia ( human error ) juga dinilai menunjukkan sikap tidak profesional dan terkesan hanya ingin lepas dari tanggung jawab dan persoalan yang sebenarnya.
 demikian ketua yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) indah suksmaningsih dalam pernyataan di jakarta, senin (3/9).
secara terpisah, staf hukum dan pengaduan ylki, dony lanzora, mengatakan, kecelakaan ka beruntun hingga lima kali dalam tahun ini menunjukkan tidak beres dan  amburadul -nya manajemen perkeretaapian di indonesia, sebagai moda transportasi penting yang banyak digunakan oleh rakyat kalangan bawah dan menengah.
  dony juga berpendapat, mereka yang terbukti bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut selayaknya tidak hanya diminta mundur, tetapi juga harus diproses secara hukum dan dijebloskan ke penjara jika terbukti kecelakaan yang memakan korban begitu besar itu terjadi akibat kelalaian mereka.
  "langkah santo budiono direktur jenderal perhubungan darat yang mundur menyusul tabrakan ka beruntun tahun 2000 -red ) pantas ditiru," ujar dony kepada  kompas .
  menurut ylki, gugatan hukum terhadap pt kai perlu dilakukan, karena pt kai secara nyata telah melanggar undang-undang (uu) nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (uupk), yakni bahwa konsumen berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
  selain itu, langkah hukum itu juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran agar penyedia jasa untuk kepentingan publik tidak seenaknya saja dalam memberikan pelayanan pada konsumen.
  "proses gugatan ini diharapkan mampu mendorong agar masalah sistem audit pt kai tidak hanya diketahui oleh pihak internal pt kai.
audit sistem sinyal itu juga harus diketahui oleh publik.
pemberian santunan saja tidak cukup.
diharapkan, gugatan tersebut akan memberikan efek penjera ( detterent effect ) bagi penyedia jasa publik lainnya, untuk tidak semena-mena pada konsumen," kata indah.
 ylki sendiri menyatakan siap mendampingi konsumen ka yang akan melakukan gugatan  class action  terhadap pt kai.
indah juga melihat, peristiwa kecelakaan secara beruntun menunjukkan bahwa dephub atau pt kai tidak pernah mempunyai perencanaan dan  treatment  yang jelas untuk mengantisipasi atau meminimalkan berbagai kasus kecelakaan, dan tak memiliki sistem  feed back  untuk setiap masukan atau pengaduan yang masuk guna memperbaiki kinerjanya.
 berkaitan dengan sistem sinyal yang dipakai kepada ka, ylki menyerukan kepada dpr untuk mendesak pt kai agar menggunakan sistem operasi dan manajemen yang terbuka.
misalnya, melalui audit prosedur dan audit manajemen oleh lembaga independen di luar perusahaan tersebut.
selain itu, pt kai harus melakukan audit sistem sinyal, baik menyangkut sistem operasi, operator, maupun alat lainnya.
  "grand strategy"   dony menambahkan, sangat  amburadul -nya sistem perkeretaapian di indonesia, juga menuntut dilakukannya pembenahan.
hal ini, menurut dia, harus menjadi prioritas sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil pengguna sarana transportasi ini.
  ke depan, yang harus dilakukan pemerintah antara lain adalah menyusun suatu strategi besar ( grand strategy ) pembangunan transportasi cepat massal, dan mengupayakan pendanaannya dengan cara apa pun.
dony juga mendesak pemerintah untuk tidak memetieskan kasus-kasus kecelakaan sebelumnya, dan menyeret mereka yang bersalah ke pengadilan.
  senada dengan ylki, staf pengajar departemen teknik sipil itb, ofyar z tamin, yang dihubungi terpisah mengatakan, selama ini tidak pernah ada yang mengontrol manajemen kereta api di indonesia, sehingga semua proses dalam manajemen kereta api hanya diketahui oleh pt kai.
dalam kasus kecelakaan, perusahaan tersebut berkali-kali mengatakan kejadian itu semata akibat kesalahan manusia, tanpa masyarakat bisa mengetahui penyebab sebenarnya.
 "dari mulai pembangunan rel kereta, pengaturan lalu lintas, hingga jual karcis, diatur sendiri oleh pt kai.
ini yang menyebabkan kontrol terhadap manajemen kereta api kurang, padahal konsumen harus tahu," ujarnya.
demikian pula, dalam hal kelayakan kereta api untuk beroperasi, konsumen juga tidak pernah tahu.
 "karena ini melayani masyarakat, maka para penumpang perlu melihat semua proses dalam perjalanan kereta api, sehingga mereka bisa mengetahui tingkat keselamatannya.
misalnya, kalau sistem sinyalnya gagal, apakah ada peraturan, sehingga kereta api tidak boleh beroperasi.
hal-hal seperti ini, pihak konsumen perlu mengetahui," kata ofyar.
 menurut dia, untuk menanggulangi  human error , perlu penanganan berlapis, agar jika terjadi satu kali kesalahan, tidak langsung terjadi kecelakaan. "
kalau masuk dalam tahapan berbahaya, maka harus ada peringatan.
kalau masuk tahapan berikutnya, maka rem otomatis, sehingga tidak gara-gara  ngantuk , langsung kecelakaan," katanya.
   kesalahan mekanik   sementara itu, kesimpulan sementara komisi iv dpr, sebagaimana diungkapkan oleh wakil ketua komisi iv dpr m sofhian mile, menyebutkan, tabrakan ka empu jaya dengan lokomotif cirebon ekspres di stasiun kejaksaan, cirebon, disebabkan oleh  technical error  (kesalahan teknik).
kecelakaan itu terjadi karena lampu-lampu peringatan yang ada di stasiun kejaksan tidak berfungsi dengan baik.
 menurut sofhian, kesimpulan sementara tersebut sesuai dengan laporan dari tiga anggota komisi iv dpr yang meninjau langsung ke lokasi kejadian setelah terjadi kecelakaan, minggu.
menurut sofhian, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa kecelakaan tersebut akibat  human error  (kesalahan manusia).
pemerintah, kata dia, perlu meneliti secara detail kemungkinan kecelakaan itu terjadi akibat peralatan yang tidak berfungsi.
 mengenai kemungkinan komisi ix dpr meminta menteri perhubungan agum gumelar untuk mundur, sofhian mengatakan, penyelesaian seperti itu tidak cocok untuk indonesia.
mundur dari jabatan, menurut dia, tidak akan menyelesaikan persoalan.
 meskipun demikian, ia menambahkan, jika dapat dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut adalah akibat kesalahan manajemen, maka desakan mengundurkan diri bisa dilakukan.
sebab,  technical error  bisa disebabkan oleh dua hal, akibat kesalahan sdm atau karena memang pemerintah tidak menyediakan anggaran, sehingga peralatan yang ada tidak dipelihara dengan baik.
 menurut sofhian, kalau ternyata hasil penyidikan komisi iv ternyata pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api, maka dpr akan mendesak pemerintah untuk menyiapkan anggaran tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
komisi iv dpr sudah memiliki rencana untuk memanggil menhub beserta jajarannya untuk memberikan penjelasan mengenai kecelakaan ini.
  wakil ketua komisi iv dpr rosyid hidayat menyoroti soal fasilitas perkeretaapian yang sudah ketinggalan zaman. "
dari sekian ribu panjang rel yang dibikin belanda, baru diganti 300 km.
ini perlu dipikirkan," katanya.