jimly menegaskan bahwa mekanisme voting diatur dengan jelas dalam uud 1945.
dalam bab ii pasal 2 ayat (3) uud 1945 disebutkan, segala putusan mpr ditetapkan dengan suara yang terbanyak. "
pasal itu juga sempat akan dicoret oleh soepomo pada 16 agustus 1945, tapi ditolak oleh mohammad hatta karena itulah mekanisme demokrasi," ucapnya.