ancaman pemblokiran tersebut disampaikan oleh managing director fkdpm drajat hadiwijoyo, yang didampingi staf fkdpm gusde suryadi, di ruang kerjanya di jakarta, senin (27/5).
drajat menegaskan, fkdpm memberikan batas waktu hingga 1 juni 2002 kepada pemerintah untuk mencabut sk menkeu tersebut dan mengubah besaran bagi hasil yang disebutkan dalam sk sesuai uu migas nomor 22 tahun 2001.