selain itu, kata anggota panitia anggaran dpr abdullah zainie, pemerintah juga akan menggunakan sisa kurang pembiayaan anggaran (sikpa) sebesar rp 7,5 trilyun, yang dalam perubahan apbn 2001 disebut sebagai pembiayaan perbankan dalam negeri.
dana itu akan diambilkan dari pembayaran yang ditunda untuk subsidi bahan bakar minyak (bbm) dan listrik yang sampai saat ini belum diaudit oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).