demikian pula soal perizinan.
menurut a muis, yang berwenang memberikan izin penyiaran, termasuk alokasi frekuensi tetap harus di tangan pemerintah.
itu sesuai hukum internasional.
di negara mana pun, termasuk yang sangat liberal seperti amerika serikat, australia, dan inggris, pemberian izin tetap pemerintah.