setahun kemudian, pemerintah melalui surat keputusan ketua badan pertanahan nasional nomor 9/viii/1993 memberi kewenangan kepada ob untuk mengelola dan pengurusan tanah di daerah industri pulau rempang dan pulau galang.
terakhir, pemerintah mengeluarkan undang-undang (uu) nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, rokan hulu, rokan hilir, siak, karimun, natuna, kuantan sengingi, dan kota batam, yang menetapkan batam sebagai kota otonom bersama beberapa daerah lainnya.