sekjen jangkep, dati fatimah, dan rekannya, m rudi sulaksana, secara terpisah mengungkapkan, kebijakan menaikkan gaji dprd sebelum rapbd disahkan melanggar peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 2000 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diy.
dalam pasal 30 ayat 1 perda tersebut ditegaskan, tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban apbd tak dapat dilakukan sebelum perda tentang apbd disahkan. "
artinya, dprd melanggar sendiri aturan yang dibikinnya," kata dati.