perkembangan cukup signifikan terjadi di panitia ad hoc (pah) i badan pekerja majelis permusyawaratan rakyat (bp mpr) saat membahas pasal tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres), senin (10/9).
semangat yang mengemuka melalui fraksi-fraksi mpr di pah i adalah bahwa mereka menghendaki pemilihan presiden/wapres tahun 2004 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
cara ini meninggalkan cara lama pemilihan presiden/wapres yang dilakukan oleh mpr.
 meski pemilihan presiden/ wapres dilaksanakan langsung oleh rakyat, pah i masih belum menghendaki lenyapnya keterlibatan mpr dalam pemilihan presiden/wapres tersebut.
varian dalam pemilihan presiden/ wapres pun bermacam-macam.
  ada fraksi yang mengusulkan dua paket calon presiden/wapres dipilih dulu di mpr baru kemudian diserahkan kepada rakyat, ada pula fraksi yang mengusulkan dua paket calon presiden/wapres dipilih dulu oleh rakyat baru kemudian dipilih kembali di mpr.
  dalam rapat pleno pah i yang dipimpin ketua pah i jacob tobing -didampingi wakil ketua harun kamil dan sekretaris ali masykur musa- fraksi pdi perjuangan lewat juru bicara soewarno menjelaskan tahap-tahap pemilihan presiden/ wapres yang disebutnya pemilihan langsung plus atau gabungan.
  pertama, menjelang pemilu, satu partai politik atau gabungan sejumlah partai politik mengajukan pasangan presiden/wapres.
kedua, pasangan-pasangan calon presiden/wapres itu dikampanyekan dalam pemilu.
 ketiga, apabila dalam pemilu ternyata ada pasangan calon presiden/wapres yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka mpr tinggal menetapkan dan melantik pasangan presiden/wapres tersebut.
  keempat, apabila tidak ada pasangan presiden/wapres meraih dukungan suara lebih dari 50 persen, maka pasangan yang memperoleh urutan pertama dan kedua terbanyak diserahkan kepada mpr, kemudian mpr memilih satu pasang presiden/wapres untuk ditetapkan.
  "cara pemilihan yang kami sebut 'pemilihan langsung plus' ini amat sederhana, tetapi melibatkan rakyat secara langsung sekaligus melibatkan pula mpr," kata soewarno.
  versi pkb   ali masykur musa meminta fraksi-fraksi tidak lagi alergi terhadap tuntutan perubahan yang dikehendaki rakyat, yakni pemilihan langsung presiden/ wapres oleh rakyat.
  meski demikian, ali mengingatkan, setiap pemilihan langsung presiden/wapres antara lain harus memenuhi asas keterwakilan, akuntabilitas, dan hubungan timbal balik (resiprokal).
  tentang keterwakilan, ali menjelaskan, masih harus diperdebatkan apakah mpr sudah benar-benar mewakili rakyat dan apakah mpr itu berisi orang-orang bijak.
 "dalam konteks keterwakilan inilah, presiden/wapres seharusnya dipilih langsung oleh rakyat tanpa harus ada batasan lagi (melalui mpr- red ).
ini penting agar tidak terjadi distorsi," kata ali yang juga ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dpr.
 tentang mpr, ali setuju mpr tidak lagi merupakan bentuk lembaga tersendiri, apalagi disebut lembaga tertinggi negara.
mpr, menurut dia, hanyalah forum  joint session  tempat di mana dpr dan dewan perwakilan daerah (dpd) bertemu.
namun, katanya, perlu pula dipikirkan di mana tempat unsur-unsur heterogenitas bangsa, seperti tni dan kelompok masyarakat lainnya bila  joint session  diberlakukan.
  f-kb sebagaimana dikemukakan ali, mengusulkan adanya putaran berlapis dalam pemilihan presiden/wapres.
dalam putaran pertama pemilu, dipilih langsung secara sekaligus, yakni anggota dpr, dpd, dan paket presiden/wapres.
apabila sepasang presiden/wapres berhasil meraih lebih dari 50 persen suara, mpr tinggal mengesahkan.
akan tetapi, bila tidak ada pasangan yang meraih lebih dari 50 persen suara, maka dua urutan pertama dan kedua terbesar dikembalikan lagi kepada rakyat untuk dipilih pada pemilu putaran kedua.
  namun, soewarno mengkritik usulan pkb yang mengadopsi kemungkinan dua kali putaran pemilu itu.
dia menilai, cara tersebut akan menghabiskan biaya dan waktu.
  sebaliknya, ali masykur musa beralasan, itulah cara agar asas keterwakilan dalam pemilihan presiden/wapres tercapai.
  baik pdi perjuangan maupun pkb masih mengusulkan perlunya  impeachment  terhadap presiden/wapres.
namun, menurut pkb,  impeachment  tidak lagi dilakukan oleh mpr sebagai sebuah lembaga  super body , melainkan oleh mahkamah konstitusi.
  "electoral college"   fraksi reformasi melalui juru bicara am luthfi menjelaskan, pihaknya setuju dengan pemilihan presiden/wapres secara langsung.
namun, fraksi reformasi menghendaki pemilihan tingkat pertama di lakukan mpr, di mana mpr hanya akan memilih dua paket calon presiden/wapres dari sekian banyak paket yang diusulkan fraksi mpr.
dua paket calon presiden/wapres inilah yang kemudian diserahkan kepada rakyat untuk mereka pilih secara langsung.
  fraksi ppp lewat juru bicara ali hardi kiaidemak menyatakan, ppp juga prinsipnya setuju dengan pemilihan presiden/wapres langsung.
namun, bagaimana tata caranya, jelasnya, "biarlah dielaborasi undang-undang, tetapi pada prinsipnya pemilihan langsung oleh rakyat."
  kata akhir di rakyat   happy bone zulkarnaen dari fraksi golkar menilai, semangat fraksi-fraksi di pah i adalah pemilihan presiden/wapres langsung meski dengan berbagai varian yang berbeda.
namun, yang lebih penting dari semua itu, katanya, adalah bagaimana proses dan fondasinya yang harus kuat, yakni fondasi yuridis, politis, sosiologis, dan teknis.
  rekan happy, rully chaerul azwar, menjelaskan, kewenangan mpr dalam hal pemilihan presiden/wapres hanya sebatas mengesahkan, tidak ikut memilih. "
prinsipnya adalah pemilihan langsung oleh rakyat dengan kata akhir ada pada rakyat," katanya.
 namun begitu, partai golkar menghendaki adanya proporsionalitas antara pemilih jawa dan luar jawa.
artinya, kata rully, dalam pemilihan presiden/wapres langsung itu tidak bisa diterapkan  popular vote  (satu orang satu suara- red ), namun harus dengan  electoral college  atau perwakilan seperti yang digunakan di amerika serikat.
  dalam persandingan uud 1945 hasil pah i sebagaimana tertera dalam ketetapan (tap) mpr nomor ix/mpr/2000 dan tim ahli pah i bp mpr, tercantum pula keharusan pemilihan presiden/wapres secara langsung oleh rakyat meski dengan berbagai varian.
  pah i akan terus bekerja mengamandemen konstitusi sampai 23 oktober 2001.
diharapkan dalam sidang tahunan (st) mpr mulai 1 november 2001, pasal-pasal krusial seperti menyangkut keberadaan mpr, dpr/dpd, mahkamah konstitusi, dan pemilihan presiden/wapres langsung, sudah dapat disahkan.