untuk menghindari ketegangan baru maupun krisis konstitusional yang berkepanjangan dalam memilih ketua mahkamah agung (ma), dpr dan presiden lebih baik bertemu serta menyamakan penafsiran atas undang-undang (uu) nomor 14 tahun 1985 tentang ma.
apalagi uu tersebut akan direvisi karena memang "aturan main" pemilihan ketua ma yang diatur dalam uu itu sudah tidak memadai lagi.
 demikian dijelaskan mantan sekretaris jurusan hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia (ui) satya arinanto mh kepada  kompas  di jakarta, selasa (2/1).
sedangkan, guru besar hukum tata negara ui prof dr harun alrasid menyarankan, presiden abdurrahman wahid segera mengirimkan memo penolakan kedua calon ketua ma yang diusulkan dpr kalau memang memutuskan menolak calon tersebut.
 "kalau presiden memang ingin menolak kedua calon, ya, lebih baik segera mengirimkan memo kepada dpr serta meminta calon ketua ma yang lain.
dan, sebaiknya dpr mengajukan calon yang lain.
calon dari dpr itu, kan, nominasi.
jangan terlalu fanatik dalam menginterpretasikan uu," jelasnya.
 pasal 8 ayat (3) uu no 14/ 1985 menyebutkan,  ketua dan wakil ketua mahkamah agung diangkat oleh presiden selaku kepala negara di antara hakim agung yang diusulkan dewan perwakilan rakyat .
pasal 8 ayat (5) menyatakan, "...  untuk mengisi lowongan jabatan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota mahkamah agung diusulkan masing-masing dua orang calon .
 dpr sebelumnya mengusulkan muladi dan bagir manan sebagai calon ketua ma.
keduanya adalah peraih nilai tertinggi dari seleksi tujuh calon yang dilakukan dpr.
namun, presiden mengisyaratkan penolakannya terhadap kedua calon itu, dan mengangkat taufik sebagai wakil ketua ma.
padahal, taufik dan abdulrachman saleh diusulkan sebagai calon wakil ketua ma dan diajukan kepada presiden bersama-sama dengan kedua calon ketua ma itu.
  sebagai filter   harun menandaskan, dpr hanya menyampaikan usulan calon ketua ma kepada presiden. "
namanya usulan, kan boleh diterima atau ditolak.
jangan hanya melihat presiden selaku kepala negara.
ini sulit untuk dibedakan.
kalau gus dur (presiden abdurrahman wahid- red ) lewat di jalan, itu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan kan sulit dipisahkan.
presiden, ya, presiden saja," tandasnya lagi.
 satya agak berbeda pendapat.
sesuai dengan uu no 14/ 1985, presiden tidak bisa menolak usulan calon ketua ma dari dpr.
akan tetapi, karena saat ini masa transisi, presiden tampaknya menempatkan diri sebagai filter dalam menentukan ketua ma.
apalagi, realitas politik di dpr, tak bisa dimungkiri, kini amat beragam.
 "karena itu, sebaiknya dpr dan presiden saling memahami dan menyamakan penafsiran atas uu ma itu.
dengan begitu, tidak muncul ketegangan dan masalah ini bisa segera selesai.
 ini, kan, transisi saja," jelas satya.
  akan direvisi   satya berharap, presiden dan dpr tak berpegang pada penafsiran masing-masing.
jika terjadi kesepahaman, sebaiknya presiden pun tak mengajukan calon ketua ma kepada dpr.
biarkan dewan yang menyeleksi dan memilih calon ketua ma yang baru.
akan tetapi dapat juga kesepahaman antara presiden dan dpr itu berwujud dengan dipilihnya seorang dari dua calon ketua ma yang sudah diusulkan dpr.
 "uu no 14/1985 itu sudah diagendakan untuk direvisi.
karena itu, sebaiknya presiden dan dpr sama-sama melakukan penafsiran.
apalagi prosedur pemilihan yang dilakukan dpr sudah bagus dan terbuka.
ini untuk menghindari ketegangan baru.
jika tetap tak ada kesepahaman, ya, serahkan penafsirannya kepada ma," papar satya.
 sesuai dengan uu no 14/1985, kata satya, ma mempunyai wewenang memberikan  legal opinion  terhadap suatu persoalan hukum kepada pemerintah serta lembaga tinggi negara lain.
 legal opinion  mengenai penafsiran uu ma itu sebaiknya tidak cuma diputuskan oleh pimpinan ma, tetapi seluruh hakim agung.
presiden dan dpr harus menghargai pendapat hukum ma itu serta melaksanakannya.
 satya dan harun sependapat, apabila dpr akan memilih lagi calon ketua ma -setelah presiden resmi menolak muladi dan bagir manan- calonnya harus dari hakim agung yang ada.
tidak boleh calon ketua ma berasal dari luar hakim agung karena uu no 14/1985 yang masih berlaku menegaskan, calon ketua ma dipilih dari hakim agung.
 harun menambahkan, uu no 14/1985 memang akan segera diperbarui karena ada ketidakjelasan serta dapat menimbulkan persoalan hukum.
salah satu hal yang akan direvisi adalah soal pencalonan ketua ma.
walaupun calon ketua ma tetap akan diusulkan oleh dpr, dalam rancangan undang-undang (ruu) revisi uu ma itu ditegaskan, presiden wajib memilih dari calon yang diajukan dpr.
   dpr akan tolak   anggota komisi ii dpr hartono mardjono mengatakan, dpr akan menolak jika presiden abdurrahman wahid mengajukan calon alternatif untuk ketua mahkamah agung (ma).
penolakan presiden terhadap dua calon ketua ma -muladi dan bagir manan- yang sudah diproses di dpr merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
 "belum ditetapkannya ketua ma akan mengganggu kepentingan masyarakat, terutama upaya peningkatan reformasi hukum.
dpr sudah menjalankan fungsinya sesuai konstitusi, yakni proses pengajuan sampai pemilihan calon ketua ma," kata hartono, selasa, menanggapi belum ditetapkannya ketua ma oleh presiden.
 lebih jauh hartono mengatakan, belum ditetapkannya ketua ma dimaksudkan sebagai upaya mengadu anggota dewan.
apabila presiden tidak juga menetapkan ketua ma sesuai konstitusi, lanjutnya, dpr bisa mengajukan sanksi (memorandum) kepada mpr.
 hal senada dikemukakan wakil ketua komisi ii ferry mursyidan baldan. "
penolakan presiden terhadap dua calon ketua ma itu sangat tidak beralasan.
mengapa wakil ketua ma bisa dia (presiden) terima?"
kata ferry dengan nada bertanya.
ferry menambahkan, pihaknya merasa khawatir.
sebab, dengan tidak atau belum terpilihnya ketua ma, tumpukan perkara yang memang sudah "menggunung" akan semakin lebih banyak lagi.
  ferry mengingatkan, tunggakan perkara yang sekarang menumpuk itu menyangkut sejumlah perkara yang berkaitan dengan konglomerat-konglomerat bermasalah.
bila hal ini dibiarkan, katanya, sejumlah perkara penting menyangkut konglomerat akan terlupakan atau raib dengan sendirinya.