"kami sudah mengirim surat ke mahkamah agung dan meminta fatwa agar ada penundaan eksekusi aset para pengusaha ukm.
kami juga meminta perlindungan hukum karena hampir bisa dipastikan kalau pengusaha ukm berperkara, pasti kalah karena tidak punya uang untuk biaya proses hukum," kata ketua umum forum perjuangan dan restrukturisasi (fpr) ukm ibih tg hasan kepada kompas di jakarta, jumat (22/2).
fpr ukm merupakan wadah sejumlah organisasi pengusaha seperti hipmi, hippi, iwapi, dan apwi.