menjawab pertanyaan kompas, apakah mungkin dpr langsung meminta penyelenggaraan sidang istimewa mpr tanpa melalui tahap penyampaian memorandum, alimarwan menyatakan, "memorandum dilakukan terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan tetapi belum selesai, sehingga diberi peringatan agar tidak melanjutkannya.
tapi, terhadap kebijakan yang telah dilakukan dan sudah final hasilnya, tidak perlu memorandum lagi, tapi meminta pertanggungjawaban terhadap terjadinya hal itu."