"meskipun dalam rumusan hasil pertemuan pemerintah pusat dengan pemda di cikarang akhir tahun lalu disebut-sebut menyangkut uu migas, tetapi sebenarnya tetap dinyatakan bahwa referensi untuk bagi hasil adalah uu no 25/2000.
itulah yang lex spesialis bagi perimbangan keuangan pusat dan daerah," tambahnya.