namanya, kabinet megawati-hamzah, kemungkinan diumumkan hari senin depan,  terdiri dari tak kurang 35 orang menteri.
mereka terdiri atas empat menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan tujuh menteri negara.
memang semuanya tidak bakal diisi oleh orang partai.
 diperkirakan 14 orang menteri (baru) berasal dari kalangan pejabat karier, akademisi, atau tokoh nonpartai.
  jadi, hanya sekitar 21 kursi menteri yang harus dibagi-bagikan kepada kader partai.
keseluruhan kursi menteri untuk partai inilah yang diberi nilai, bersama-sama dengan skor untuk presiden, wapres, ketua mpr, dan ketua dpr.
sumber  kompas  menyatakan, jabatan menteri negara/departemental diberikan skor satu.
menteri koordinator diberi nilai dua.
  dari penilaian yang dilakukan, akhirnya didapat kesepakatan pdi-p akan mendapat jatah enam-tujuh menteri, golkar (lima menteri), ppp (satu menteri), pkb (tiga menteri), fraksi reformasi mendapatkan "jatah" tiga menteri yang dibagikan dua orang untuk kader partai amanat nasional (pan) dan seorang dari partai keadilan (pk), seorang dari partai bulan bintang (pbb) dan fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki).
fraksi perserikatan daulatul ummat (f-pdu) semula tak mendapatkan "jatah" kursi, tetapi kemudian mendapatkan satu kursi, dengan catatan mengurangi kursi pkb.
 "jatah" menteri dari ppp hanya seorang.
ini terjadi karena partai berlambang kabah itu telah mengambil "jatah" wapres.
jabatan wapres diberi skor tiga.
dibandingkan perolehan kursi di mpr/dpr, ppp memperoleh nilai empat atau setara dengan empat jabatan menteri di kabinet.
namun, karena ppp mengambil "jatah" wapres, skornya pun dikurangi tiga, ya tinggal satu atau setara dengan seorang menteri.
 bagaimana dengan fraksi utusan golongan (f-ug) yang sebenarnya jumlah anggotanya di mpr merupakan terbanyak keempat di mpr?
sumber  kompas  menyebutkan, kalau jumlah kementerian dalam kabinet melonjak menjadi 36 pos, satu jabatan yang tersisa itu diberikan kepada f-ug.
tetapi, bisa juga pdi-p hanya mengambil jatah minimalnya, yakni enam menteri dan memberikan sebuah "kursinya" untuk wakil f-ug.
  pdi-p diperkirakan akan mengambil tiga jatahnya di kementerian ekonomi.
nama yang disebut-sebut untuk menduduki jabatan itu adalah kwik kian gie dan laksamana sukardi.
walaupun cuma mempunyai "sisa" satu kursi di kabinet, ppp dikabarkan menyiapkan dua kadernya untuk menjadi menteri, yakni bachtiar chamsyah dan alimarwan hanan.
partai dan fraksi lain pun sudah menyiapkan kadernya untuk masuk kabinet.
             soal hitung-hitungan skor untuk menentukan jumlah kader partai atau fraksi yang masuk kabinet, menurut beberapa fungsionaris partai yang dihubungi  kompas  hari jumat (27/7), tidak sepenuhnya terbuka.
walau tidak menyangkal, mereka pun tidak membenarkannya.
wakil sekjen pan patrialis akbar, wakil sekjen fraksi pbb hamdan zoelva, dan anggota f-kki tjetje hidayat padmadinata mengaku cuma mendengar ada hitung-hitungan tersebut.
 "terus terang, saya memang mendengar adanya pembagian kursi di kabinet itu.
tetapi, saya tak mengetahui pasti karena saat lintas fraksi membicarakan persoalan itu, saya tidak ikut," tandas hamdan.
 patrialis juga mengungkapkan hanya mendengar adanya pembagian anggota kabinet kepada partai dan fraksi-fraksi di mpr, tetapi dia mengaku tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pembagian itu.
yang jelas, dari pan cuma mengajukan dua nama untuk menjabat di kabinet, yakni hatta rajasa (sekjen pan) dan bambang sudibyo. "
setahu saya, pan hanya mengajukan dua nama untuk duduk di kabinet.
itu saja yang saya tahu," tegasnya.
 sebagai anggota f-kki, tjetje mengaku mengetahui fraksinya mempunyai jatah seorang menteri di kabinet. "
tetapi, saya tidak mengetahui itu dari mana pembagiannya.
yang jelas, f-kki yang mengajukan sutradara gintings.
ia pun mengajukan syarat, jabatan menteri itu harus sesuai kemampuan.
jikalau tidak, ya, tidak usah menjadi menteri," tandasnya.
 walaupun demikian, tjetje pun merasa risih dengan jatah-jatahan kursi di kabinet.
ini semakin menegaskan bahwa si mpr memang berisi pembagian kursi saja, bukan memikirkan kepentingan rakyat.
kalau itu benar, seharusnya wakil rakyat malu kepada rakyatnya.