namun, ermaya mengkritisi adanya pasal yang menyebutkan bahwa anggota tni/polri memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hal itu sudah bertentangan dengan ketetapan (tap) no vii/mpr/2000.
jika pasal memilih dan dipilih anggota tni/polri digolkan oleh dpr, kata ermaya, maka tap mpr itu harus diperbaiki.