dalam kesempatan terpisah, ketua dprd i banten dharmono k lawi mengakui, penundaan itu disebabkan hal-hal yang berada di luar kendali dprd. "
kami tidak dapat berbuat apa-apa, sejauh belum ada  persetujuan presiden melalui depdagri (departemen dalam negeri-red)," ujarnya.
dprd, tambahnya, tidak ingin melakukan hal, seperti yang terjadi di maluku utara.
sebab jika tidak ada pengakuan dari depdagri, persoalannya akan menjadi ruwet.
bagaimanapun juga, gubernur sebagai kepala daerah adalah wakil pemerintah pusat.