dalam pasal 2 tap mpr no viii/mpr/2001 disebutkan, arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah: (1) mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.