komisi ii dewan perwakilan rakyat (dpr) tetap mengacu undang-undang (uu) nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung (ma) untuk menyeleksi 68 calon hakim agung yang diajukan ma.
seleksi hakim agung yang seharusnya dilakukan oleh komisi yudisial seperti yang diamanatkan perubahan ketiga uud 1945 itu belum bisa dilaksanakan karena komisi yudisial tersebut belum terbentuk.