"perubahan uud 1945 memang masih ada waktu sampai 2004.
namun, f-tni/polri pun tak keberatan apabila perubahan itu disetujui dalam st mpr ini.
pasal-pasal yang krusial itu kan bisa dibicarakan.
yang jelas, semakin lama pasal-pasal krusial itu tak diselesaikan, akan menjadi wacana terus-menerus dalam masyarakat.
ini menjadi potensi instabilitas," ungkap ruki kepada kompas di jakarta, senin.