ketua dpr akbar tandjung memperkirakan, berdasarkan suara-suara yang ia dengar dari kalangan anggota dewan dan masyarakat, dpr kemungkinan akan mengeluarkan memorandum kedua kepada presiden abdurrahman wahid pada rapat paripurna dpr 30 april mendatang. "
ya, kalau yang saya tangkap dari suara-suara itu, tetapi pada akhirnya suara fraksi-fraksi di dpr akan kita dengar pada waktunya," ujarnya di gedung mpr/dpr jakarta, selasa (3/4), menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan dikeluarkannya memorandum kedua dpr.
 menurut dia, apa yang ditangkap dari suara-suara kalangan anggota dewan kelihatan tidak begitu  happy  terhadap jawaban presiden atas memorandum pertama dpr. "
tidak hanya anggota dewan, kalau kita baca  polling  di  kompas  kelihatannya masyarakat juga tidak begitu  happy ," ucapnya.
 dia mengatakan, jika memorandum kedua dpr jadi disampaikan kepada presiden, maka dalam rentang waktu satu bulan, presiden masih diberi kesempatan untuk memberi jawaban dan pihak dpr juga bisa memberi tanggapan terhadap jawaban presiden atas memorandum kedua dpr itu.
 "kalau dpr tidak menerima jawaban itu, maka dpr kemudian bisa meminta mpr untuk segera menyelenggarakan sidang istimewa mpr untuk meminta pertanggungjawaban presiden," katanya.
 akbar tandjung juga menyayangkan penolakan presiden terhadap usulannya mengenai pemisahan tugas kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai salah satu solusi kemelut bangsa.
  menurut tandjung, tawaran semacam itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti pembicaraannya, tetapi kalau memang presiden sudah menyatakan tidak menyetujui kompromi seperti itu, maka harus dicari solusi yang lain.
 pada bagian lain, ketua dpr juga menyesalkan kabar adanya resolusi jihad dari kalangan pendukung presiden abdurrahman wahid untuk berjihad membela dan mempertahankan posisi presiden. "
semua pihak seharusnya menyepakati jalannya mekanisme konstitusi yang ada.
jika memorandum kedua berlanjut pada sidang istimewa mpr, maka semua pihak juga harus menerimanya sebagai tata cara mekanisme berdasarkan konstitusi," kata tandjung.
  tidak mesti berhenti   secara terpisah, salah seorang anggota komisi i dpr ri, sembiring meliala mengatakan, pelaksanaan sidang istimewa (si) mpr tidak mesti untuk memberhentikan presiden kh abdurrahman wahid, sepanjang keterangan presiden bisa diterima oleh seluruh anggota majelis.
 "kalau gus dur bisa memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini dan mpr menerimanya, maka tidak ada masalah, namun jika tidak diterima, kita serahkan kepada lembaga tertinggi negara tersebut," katanya di mataram, senin malam.
 sembiring meliala berada di mataram memimpin tim komisi i dpr yang sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah ini.
ikut pula antara lain aisyah aminy.
 ketika berdialog dengan pemuka masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, dan tokoh pemuda di ntb, dia mengatakan komisinya sepakat apakah nanti akan dilanjutkan memorandum kedua dan menggelar si mpr, namun yang penting asal dilaksanakan sesuai konstitusi.
  "kita ingin melaksanakan memorandum atau si mpr sesuai dengan konstitusi," katanya.
 sementara itu, anggota komisi i dpr ri lainnya, aisyah aminy mengatakan, sebelumnya anggota mpr sepakat memilih abdurrahman wahid menjadi presiden, karena dinilai arif dan mampu memulihkan kondisi negara yang sedang terpuruk.
namun, kenyataannya baru beberapa bulan menjadi presiden, abdurrahman wahid mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan, yakni ingin mencabut tap mpr no.
xxv/ mprs/1966 tentang larangan penyebaran ajaran komunisme dan marxisme.
 selain itu kurang arif kalau seorang presiden puluhan kali berkunjung ke luar negeri ketika negara dalam kondisi memprihatinkan.
satu dua kali bisa dibenarkan untuk mencari dukungan luar negeri.
 menurut aisyah, selain persoalan terlalu sering berkunjung ke luar negeri, presiden abdurrahman wahid juga terkait dengan  buloggate  dan  bruneigate .
ini merupakan puncaknya yang menyebabkan dpr mengeluarkan memorandum i.