walaupun dalam jawaban presiden dikatakan belum terbukti secara hukum, menurut yusril, memang dpr tidak berada dalam tugas hukum tersebut, karena dpr bukan pengadilan. "
kalau kita ingat dulu bung karno (presiden i ri) juga dikeluarkan memorandum, terus dibawa ke si mpr dan diberhentikan.
kita tahu sampai akhir hayatnya, kesalahan bung karno tidak pernah dibuktikan oleh pengadilan, karena mpr sebagai institusi yang berwenang melakukan investigasi terhadap presiden itu berbeda dengan pengadilan," paparnya.