ia mengungkapkan hal itu menyusul pernyataan sejumlah pejabat dalam kabinet pemerintahan ri-termasuk wakil presiden hamzah haz, menteri koordinator perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti, dan menteri keuangan (menkeu) boediono-yang menyebutkan pemerintah ri tidak akan intervensi atau campur tangan dalam keputusan peradilan.