namun, pernyataan mennakertrans ini dibantah oleh dewan pengurus pusat serikat buruh sejahtera indonesia (sbsi).
menurut sbsi, hingga sekarang belum ada upaya untuk merevisi kepmennaker tersebut.
sbsi sendiri menilai keputusan itu sudah sesuai dengan hak-hak pekerja sehingga tidak perlu direvisi.