dewan perwakilan rakyat (dpr) dan presiden megawati soekarnoputri harus segera membuat undang-undang (uu) tentang mahkamah konstitusi seperti yang diamanatkan perubahan ketiga uud 1945.
panitia ad hoc (pah) i badan pekerja majelis permusyawaratan rakyat (bp mpr) sudah merancang jadwal bahwa uu mahkamah konstitusi itu harus selesai paling lambat setahun setelah perubahan keempat uud 1945 disahkan pada sidang tahunan mpr agustus 2002.