meski terancam kehilangan dana bagi hasil minyak dan gas sebesar rp 140 milyari lebih, wacana pembentukan provinsi kalimantan utara (kaltara) tetap saja bergulir.
dari lima pimpinan daerah berikut dprd di wilayah utara kalimantan timur itu, hanya malinau yang masih ragu-ragu merealisasikan gagasan tersebut. "
saya sendiri berpendapat bahwa kaltara sebagai wacana dulu.
sekarang saja, bupati dan wakil bupati masih mengontrak rumah penduduk," kata wakil bupati malinau, em yunus, dalam forum silaturahmi bupati/wali kota berikut muspida dan pimpinan dprd se-wilayah utara kaltim yang berlangsung di nunukan, sabtu (23/3).
pemilihan lokasi ibu kota provinsi, misalnya, disebutnya akan menjadi pemicu keributan antar-daerah yang selama ini sudah terjalin akrab.