"untuk itu, perlu langkah-langkah hukum, langkah-langkah politik, dan langkah-langkah langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebenarnya atas negara indonesia yang tercinta, terhadap upaya pelengseran kh abdurrahman wahid sebagai presiden yang sah konstitusional," tulis pkb dalam pernyataan yang dihasilkan berdasarkan hasil pertemuan lembaga advokasi hukum dpp pkb dengan pengurus dpw pkb, hari senin.