penempatan kepala polri di bawah menteri dalam negeri terbentur pada tap mpr no vii/mpr/2000 yang telah mengamanatkan agar kepala polri ditempatkan di bawah presiden.
pengangkatan dan pemberhentian kepala polri dilakukan presiden dengan sepersetujuan dpr.
soal pengangkatan dan pemberhentian kepala polri diatur dalam pasal 11 yang selengkapnya berbunyi (1) kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr; (2) usul pengangkatan dan pemberhentian kapolri diajukan oleh presiden disertai alasannya; (3) persetujuan atau penolakan dpr terhadap usul presiden harus diberikan dalam jangka waktu 20 hari, sejak surat presiden diterima dpr, (4) dalam hal dpr tidak memberikan jawaban, calon yang diajukan presiden dianggap disetujui dpr; (5) dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara kapolri dan mengangkat pelaksana tugas kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan dpr.