menurut oentarto, ada perbedaan mendasar pada dua dasar hukum yang digunakan itu.
pada pp nomor 108 tahun 2000 pasal 7 (3) penilaian dprd dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dprd yang hadir dan mencakup seluruh fraksi.