selain pilihan ketiga, alternatif keempat juga lebih realistis dijalankan sepanjang pemerintah atau aparat hukum dapat melakukan fungsinya secara konsisten dan bersih.
akan menjadi sangat ideal manakala pemerintah memperhatikan pula persoalan rule of law, penegakan atau kepastian hukum.
dalam hal ini, pemerintah tidak bisa melakukan tawar-menawar untuk melakukan law enforcement di sektor ekonomi, termasuk properti.