"akibatnya, mereka yang melakukan kkn selama orde baru sebelum tahun 1999 itu tidak ada hukumnya.
karena uu nomor 3 tahun 1971 itu sudah dihapus," katanya.
oleh sebab itu, proses pembentukan komisi rekonsiliasi dan kebenaran sebagaimana dicantumkan di dalam undang-undang pengadilan ham perlu segera direalisasikan.