hari sabarno mengemukakan, rencana departemen dalam negeri (depdagri) untuk merevisi undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bukanlah upaya untuk resentralisasi.
rezim pemerintahan saat ini hanya ingin meletakkan dasar-dasar dalam kesisteman agar tidak keluar dari koridor untuk menjaga persatuan dan kesatuan.