tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (tgptpk) hari rabu (21/2) menemui presiden abdurrahman wahid.
tim berpendapat, untuk mengatasi korupsi di tanah air, diperlukan kemauan politik untuk menyatakan negara dalam "keadaan darurat" sehingga bisa diambil langkah-langkah luar biasa.
tim meminta presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menghilangkan hukum acara yang menghambat dan membentuk pengadilan khusus korupsi dengan jaksa dan hakim ad hoc.