keterlambatan pencairan pinjaman dana moneter internasional (imf) belum tentu disebabkan lambatnya menteri terkait dalam memenuhi jadwal  letter of intent  (loi) pemerintah-imf, tetapi juga karena faktor lain, baik internal maupun eksternal, di samping juga koordinasi dan keterkaitan dengan lembaga lain.
 "ini, kan,  team work .
jadi, belum tentu kesalahan di satu bidang karena salah menteri yang bersangkutan.
pertama, ada faktor eksternal dan internal.
kedua, ada faktor koordinasi, bersangkut-paut dengan lembaga lain.
jadi, keseluruhan.
karena itu, ada rapat ekonomi, sidang kabinet," demikian kata juru bicara kepresidenan wimar witoelar menjawab pertanyaan wartawan di istana merdeka, jakarta, selasa (30/1).
 pertanyaan wartawan ini dilontarkan sehubungan dengan ditundanya pencairan pinjaman tahap ketiga imf, dari yang seharusnya desember lalu, karena pemerintah dinilai imf belum memenuhi sejumlah agenda reformasi sebagaimana digariskan dalam loi.
pinjaman ini merupakan bagian dari paket senilai 5 milyar dollar as untuk tiga tahun yang dijanjikan imf, februari 2000.
 deputi i direktur pelaksana imf dalam pernyataan usai pertemuan dengan menko perekonomian rizal ramli, pekan lalu, di sela world economic forum (wef) di davos, swiss, mengatakan, imf belum memutuskan kapan pinjaman akan dicairkan.
 "kalau tidak salah, keputusan prinsip pencairan pinjaman imf itu sudah ada.
presiden mengharapkan pencairan pinjaman imf itu bisa selekasnya.
sebetulnya yang kita perlukan bukan uangnya saja, tapi juga citra yang diberikannya kepada kredibilitas pemerintahan," kata wimar.
diungkapkan, selama ini publik lebih banyak disibukkan oleh  buloggate  dan  bruneigate .
 menurut wimar, presiden sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak memikirkan  buloggate .
 ditanyai mengenai pernyataan stanley fischer yang menilai kemajuan reformasi struktural indonesia sangat lambat, bahkan mandek, sejak krisis ekonomi 1997, wimar mengatakan, ukuran lambat atau cepatnya reformasi ekonomi di indonesia sangat subyektif. "
kita tidak bisa bilang stanley fischer salah, tapi kita harus mengkaji masalahnya sendiri dan tidak reaktif," ujarnya.
   khawatirkan demo   lebih jauh, wimar juga mengungkapkan kekhawatiran presiden terhadap gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat saat ini.
gelombang aksi demonstrasi ini dikhawatirkan akan melemahkan pasar, baik pasar modal maupun pasar uang.
  untuk itu, kegiatan demonstrasi diharapkan bisa segera berakhir dan orang bisa mulai bekerja, meskipun bukan berarti pemerintah menghentikan demonstrasi.
diungkapkan, yang akan dilakukan pemerintah adalah memberikan kesadaran sehingga orang merasa tidak perlu berdemonstrasi.
  "ya, tentu saja kami sangat khawatir terhadap kejadian demonstrasi akhir-akhir ini karena akan melemahkan pasar.
demonstrasi yang dilakukan sebagai aksesori dari perjuangan dpr," ujar wimar, saat ditanya apakah presiden mengantisipasi kekhawatiran sejumlah pengusaha dan investor atas maraknya aksi demonstrasi.
 dalam pandangan presiden, demikian wimar, gelombang demonstrasi akhir-akhir ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus ditempuh dengan segala risiko, yang dari sini diharapkan bisa diperoleh manfaat positif, yaitu pada akhirnya setiap komponen dalam demokrasi harus menjalankan tanggung jawabnya sendiri-sendiri.
  "presiden dan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, demikian juga dpr dan masyarakat.
jadi, sekarang masyarakat yang menilai pekerjaan dpr dan memberikan tanggapannya.
ini bukan hal main-main, memang suatu  exercise  dalam pengertian sesuatu yang harus dijalankan sendiri-sendiri tanpa bimbingan dan paksaan," ujarnya.
  presiden sendiri merasa optimistis, pada akhirnya anggota dpr akan kembali kepada kedewasaannya dan pada rasa komitmennya untuk menjaga kelangsungan negeri ini.
menurut wimar, suatu kegoyahan pada pemerintahan, meskipun kecil, akibatnya bisa besar dan akan mendapat reaksi macam-macam dari mana-mana.
  "kami khawatir arus politik ini dikaitkan dengan arus ekonomi yang ada dalam masyarakat.
kasihanlah orang-orang yang demo di lapangan itu karena sebagian besar barangkali tidak dilengkapi informasi yang cukup," ujarnya.
  ditanya apakah presiden sudah menyiapkan langkah-langkah menjelang rapat pleno dpr tanggal 1 februari, wimar menjawab, "pertanyaan seperti itu sering muncul.
kalau soal kesiapan, pekerjaan seorang manajer atau pemimpin harus selalu dalam keadaan siap.
bukan hanya pada waktu menghadapi pansus, pergi ke bandung pun harus siap.
tentu, penyiapan langkah-langkah itu selalu ada," ujarnya tanpa menjelaskan secara rinci.
  presiden, tutur wimar, juga merasa khawatir dengan kenyamanan dan keamanan mahasiswa yang melakukan demonstrasi, dan mengharapkan semua bisa selamat.
presiden, menurut wimar, juga bersimpati kepada mahasiswa yang mempunyai perasaan tulus maupun mahasiswa yang kurang mempunyai informasi soal fakta-fakta di negeri ini.
  "kami sangat khawatir terhadap kekurangan informasi yang diperoleh mahasiswa demonstran sehingga tidak banyak yang mengetahui fakta-fakta masalah yang dihadapi negeri ini.
bukan hanya soal bulog dan brunei, tetapi juga apa yang dipertaruhkan negara ini dan yang sedang dicoba dilakukan pemerintah," ungkap wimar witoelar.