yang diperlukan sekarang ini sebagai salah satu tuntutan bisa membangun etika kepemimpinan politik yang baik adalah visi bersama yang jelas tentang masa depan bangsa.
visi ini harus ada dan jelas karena di situlah semua warga negara akan bisa mengetahui secara pasti apa kepentingan dan kebutuhan rakyat yang memang harus diusahakan tidak hanya oleh pemerintah, melainkan juga lembaga legislatif dan yudikatif.
 namun, sayangnya, harapan akan tersedianya visi yang jelas tentang masa depan bangsa yang memprioritaskan kepentingan masyarakat umum itu hingga kini belum ada. "
kita amat membutuhkan hal itu.
ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga lembaga legislatif dan yudikatif," ungkap ahli etika politik dan pakar filsafat sosial, prof dr franz magnis-suseno sj, saat tampil dalam diskusi terbuka bertema  membangun etika politik untuk mencapai agenda reformasi  yang diadakan yayasan kantata demokrasi di rumah pengusaha setiawan djodi, di jakarta, selasa (23/1) malam.
 dengan formulasi berbeda, pernyataan tentang pentingnya visi masa depan bangsa yang jelas dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat itu juga dikatakan setiawan djodi. "
saat ini, menurut pandangan saya, kita belum sampai atau berhasil menemukan format demokrasi yang pas dan tepat sesuai program agenda reformasi nasional," katanya dalam pidato lisan mengantar diskusi itu.
  etika kepemimpinan    menurut magnis-suseno, visi jelas tentang masa depan bangsa ini hanya merupakan salah satu tuntutan etika kepemimpinan politik.
tuntutan ini tidak hanya berlaku pada pemerintah, melainkan juga harus dituntut pada lembaga legislatif (mpr/dpr) dan yudikatif.
tuntutan kedua adalah agar praktik-praktik kkn betul-betul musnah.
ini berarti para pemimpin jangan sampai memanfaatkan kesempatan berkuasanya sebagai peluang untuk memperkaya diri.
 tuntutan ketiga, tambah magnis-suseno, adalah transparansi demokratis.
itu berarti demokrasi akan menjadi nyata bila setiap keputusan politik itu dilakukan secara transparan.
  hal sama juga ditandaskan setiawan djodi ketika menyoroti pansus buloggate dan bruneigate.
sejauh keberadaan pansus itu mampu menghasilkan keputusan-keputusan politik yang konstruktif, dia tidak keberatan.
  "namun, apakah  fair  juga bila terhadap kasus-kasus yang lebih  gede  lainnya dibanding kasus soewondo itu, pansus itu hanya diam saja?"
katanya sembari berharap lembaga legislatif itu mampu menegakkan kebenaran dan bukan pembenaran.
 selain bicara tiga tuntutan etika kepemimpinan politik, magnis-suseno juga menyinggung tujuh tuntutan etika bangsa yang berlaku bagi setiap warga negara.
pertama, menerima pluralitas bangsa ini secara utuh; kedua, menghormati keberlainan dalam kebersamaan; ketiga, meniadakan segala bentuk kekerasan dan kembali pada perlakuan yang beradab; keempat, kelompok mayoritas ikut bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan minoritas dan sebaliknya yang minoritas harus peka dan tahu diri terhadap kepentingan mayoritas; kelima, kembalikan kedaulatan hukum yang menegakkan ham; keenam, solidaritas kepada yang lemah itu harus riil; ketujuh, keteladanan dari atas, entah itu pemimpin politik atau kaum agamawan.
 terhadap butir ketujuh inilah, ketua pimpinan pusat (pp) muhammadiyah prof dr ahmad syafi'i maarif menegaskan sekarang ini teladan para pemimpin sangat lemah.
mereka itu, katanya, kurang mau atau malah tidak mau belajar dari pengalaman sejarah.
era reformasi ini telah menjadikan banyak pemimpin "kejutan" yang karena tidak mau melihat sejarah itu lalu melupakan agenda penting, yakni visi masa depan bangsa yang jelas dan memprioritaskan kepentingan rakyat.
 "kita harus berani menegakkan supremasi hukum.
namun, tak kalah penting juga harus berani menegakkan ketulusan dalam berpolitik," katanya pada diskusi semalam.
 menjaga ketulusan -atau dalam rumusan setiawan djodi yakni berpolitik yang  genuine- itu juga ditegaskan oleh dr andi djamaro, ketua pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) yang datang mewakili ketua umum pbnu kh hasyim muzadi yang berhalangan hadir.
  menurut andi djamaro, terhadap semua lembaga tinggi negara kita harus tetap bersikap kritis.
kalaupun sikap kritis itu harus diarahkan kepada lembaga legislatif, yakni dpr, katanya, maka sekarang ini dpr terkesan sudah overdosis dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. "
mereka hanya memfokuskan diri mengontrol kinerja pemerintah saja, sementara terhadap lembaga-lembaga tinggi negara lainnya tidak dilakukan," ungkapnya dalam diskusi semalam.