"kita harus menghormati hak asasi manusia, hak politik, hak hukum.
jadi, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan.
semua harus dibangun melalui aturan main yang ada.
saya ingin mengatakan bahwa posisi pemerintah dalam hal pemilihan, pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian kepala daerah itu menjaga sistem aturan yang sudah ada.
kita menunggu laporan resmi yang ada, dan itu melalui gubernur.
jangan dulu gubernur atas nama pemerintah melantik wali kota," kata mendagri hari sabarno usai rapat koordinasi bidang politik dan keamanan (rakor polkam) di jakarta, selasa (22/1).