"memang harus ada penugasan khusus kepada bp mpr untuk mengkaji ketetapan mpr yang ada apakah akan dicabut.
tetapi pertanyaannya, seberapa jauh kewenangan mpr yang tidak lagi berhak mencabut ketetapan mpr yang ada (karena sudah ada pasal 3 uud 1945)?"
tanya seto yang anggota pah i itu.