kronologi ruu penanggulangan keadaan bahaya   19 juli 1999:  menhankam  ad-interim  jenderal feisal tandjung mengajukan ruu keselamatan dan keamanan negara (kkn) kepada dpr bersama dengan ruu rakyat terlatih (ratih).
  29 juli 1999:  ketua umum pdi-p megawati soekarnoputri dalam pidato politik sebagai pimpinan partai pemenang pemilu meminta pembahasan ruu kkn ditunda.
  19 agustus 1999:  empat fraksi dpr mulai membahas ruu kkn.
beberapa materi dalam ruu itu dipertanyakan oleh dewan.
  6 september 1999:  dpr dan pemerintah sepakat mengubah nama ruu kkn menjadi ruu penanggulangan keadaan bahaya (pkb).
  7 september 1999:  demonstrasi menentang pembahasan ruu pkb mulai marak, diawali dengan aksi forum kota di jakarta.
  10 september 1999:  bentrokan massa pengunjuk rasa anti-ruu pkb dengan aparat mulai terjadi.
bentrokan pertama di sekitar gedung mpr/dpr, puluhan mahasiswa terluka.
  14 september 1999:  bentrokan pengunjuk rasa anti-ruu pkb semakin membesar, dua mobil aparat dibakar di kawasan cawang, jakarta.
puluhan mahasiswa dan aparat terluka.
unjuk rasa anti-ruu pkb merembet ke daerah pula.
  23 september 1999:  dpr menyetujui ruu pkb untuk diundangkan.
sidang paripurna dihadiri 205 orang dari 500 anggota dpr.
bentrok antara pengunjuk rasa anti-ruu pkb dengan aparat terus terjadi dan korban berjatuhan.
  24 september 1999:  terjadi tragedi semanggi.
sejumlah mahasiswa dan pengunjuk rasa, termasuk yun hap dari universitas indonesia (ui) tewas tertembak aparat, usai unjuk rasa menentang ruu pkb.
   24 september 1999:  pemerintah melalui kepala puspen mayjen sudradjat mengumumkan penundaan ruu pkb.
  28 september 1999:  m yusuf rizal, mahasiswa universitas lampung, tewas dalam aksi menolak ruu pkb.
beberapa aksi menentang ruu pkb di daerah lain juga menelan korban jiwa.
   10 oktober 2000:  dpr dalam pertemuan resmi memberi waktu dua minggu kepada presiden untuk mempelajari ruu pkb dan segera mengundangkan.
sebab sesuai perubahan kedua uud 1945, ruu yang disetujui dpr akan berlaku setelah 30 hari, walaupun belum diundangkan presiden.
  19 oktober 2000:  wapres megawati soekarnoputri meminta pengundangan ruu pkb ditunda, paling tidak sampai januari 2001.
  25 januari 2001:  pemerintah meminta dpr "melupakan" ruu pkb dan mengajukan ruu keadaan darurat.