akan tetapi, ketika peraturan pemerintah (pp) mengalihkan otoritas bppn dari menteri keuangan (menkeu) kepada menneg bumn, ternyata kekuasaan menkeu tidaklah hilang.
lebih jauh lagi, dengan dibentuknya tim yang menyelenggarakan privatisasi bumn, peran menko perekonomian sebagai kepala tim melebihi menneg bumn yang hanya didudukkan sebagai sekretaris tim.
dari segi ini, tampak masih ada tumpang tindih mengenai deskripsi pekerjaan yang lebih jernih.