menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) baharuddin lopa, senin (12/2), mengeluarkan maklumat 12 februari 2001.
inti dari maklumat itu adalah larangan kepada hakim maupun pegawai departemen kehakiman (depkeh) dan ham untuk menerima dan berkomunikasi dengan pihak lain yang memungkinkan terjadinya praktik suap.
maklumat itu dikeluarkan berbarengan dengan hari pertama mantan sekretaris jenderal komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) berkantor di depkeh dan ham.
maklumat tersebut dibagikan kepada wartawan, serta secara bertahap kepada seluruh karyawan departemennya, didahului pejabat eselon i (setingkat dirjen-red) agar menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan peradilan dan aparat yang bersih.