salinan surat menkeh dan ham kepada komisi ix dpr yang diterima  kompas  hari sabtu (5/10) menyebutkan, ruu kepailitan dan pkpu itu berkaitan dengan hukum kepailitan yang pada pelaksanaannya dilakukan melalui pengadilan niaga yang berada dalam lingkungan pengadilan umum.
proses pkpu pun melalui pengadilan niaga.
karena masalah yang akan dibahas dalam ruu itu berkaitan dengan hukum, lebih baik ruu itu pun dibahas dengan komisi ii dpr.