juru bicara kepresidenan wimar witoelar mengatakan, menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) baharuddin lopa ditunjuk presiden abdurrahman wahid membacakan jawaban presiden terhadap memorandum i dpr pada hari rabu (28/3) ini.
  baharuddin lopa adalah salah seorang saksi ahli yang dipanggil panitia khusus dpr yang menyelidiki penyelewengan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog), tanggal 18 januari lalu.
pada saat itu, lopa berpendapat bahwa kasus dugaan penyelewengan dana yanatera bulog harus dituntaskan di muka pengadilan.
ia yakin, penuntasan di pengadilan akan bermanfaat bagi negara hukum dan bagi presiden abdurrahman wahid.
bila sangkaan keterlibatan presiden tidak terbukti, dengan sendirinya nama baik presiden dibersihkan.
 rencananya, sebelum lopa membacakan jawaban, presiden terlebih dahulu akan menyampaikan pengantar singkat.
diharapkan anggota tim enam, yang bertugas menyiapkan jawaban presiden dan diketuai menko politik, sosial, dan keamanan susilo bambang yudhoyono akan hadir pada penyampaian jawaban itu.
belum bisa dipastikan apakah wakil presiden megawati soekarnoputri akan hadir.
 yang jelas, dalam rapat dpp pdi perjuangan (pdi-p), kemarin, wakil ketua mpr yang juga sekjen pdi-p sutjipto kepada pers mengatakan, megawati tidak terlibat dalam penyusunan jawaban presiden.
ia juga membantah pernyataan bahwa megawati ikut memberikan supervisi terhadap jawaban presiden.
 sesuai kesepakatan antarfraksi, dalam acara pembacaan jawaban presiden hari ini, tidak akan terjadi tanya jawab maupun interupsi.
meski demikian, ketua dpr akbar tandjung mengaku pihaknya hanya bisa berharap, namun tidak bisa menjamin anggotanya akan tunduk pada kesepakatan tersebut.
 meskipun masih dalam taraf retorika, mulai terjadi upaya-upaya penyempitan perbedaan antara pihak legislatif dan eksekutif.
di kalimantan, ketua umum dpp partai persatuan pembangunan (ppp) hamzah haz mengatakan, perseteruan politik antara dpr dan presiden perlu segera diakhiri karena hanya membuat rakyat makin sengsara.
sehubungan dengan itu, ppp siap melakukan kompromi politik dengan presiden.
 namun, sebelum kompromi itu terwujud, presiden harus memperlihatkan adanya kesungguhan memperbaiki kinerja dalam segala bidang.
di bandung, presiden abdurrahman wahid mengatakan bahwa hukum tata negara di indonesia sejak dahulu memberikan kekuasaan absolut kepada presiden.
sebab itu, tidak heran bila saat ini timbul tentangan hebat sekali dari parlemen karena kekuasaan presiden terlalu besar. "
kini terpulang kepada presiden, sebelum terjadi perubahan uud 1945 pada tahun 2002 oleh mpr, apakah presiden mampu berendah hati melakukan koreksi-koreksi dan melakukan kompromi-kompromi dengan pihak legislatif agar tercapai  equilibrium  yang kita cari selama ini," kata presiden pada pembukaan munas xiii ikahi.
  imbauan tandjung   ketua dpr akbar tandjung mengimbau anggota dpr tidak melakukan interupsi pada saat presiden abdurrahman wahid menyampaikan jawaban memorandum pertama. "
sesuai kesepakatan antarfraksi, tidak ada interupsi.
sebagai pimpinan, harapan saya juga demikian," kata tandjung, selasa.
  usai presiden menjawab memorandum pertama, dpr akan melaksanakan rapat paripurna pada tanggal 30 april 2001.
pada rapat paripurna itu, 10 fraksi dpr akan menanggapi jawaban presiden atas memorandum pertama.
apabila salah satu fraksi berbeda pendapat dengan fraksi lainnya, maka pengambilan keputusan-apakah dpr menerima jawaban memorandum pertama atau menolaknya untuk dilanjutkan ke memorandum kedua-dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
menurut kebiasaan dpr, karena menyangkut orang, maka voting dilakukan secara tertutup.
 tentang teknis pelaksanaan jawaban terhadap memorandum pertama itu, baik tandjung maupun susilo bambang yudhoyono yang kemarin bertemu dengan tandjung menjelaskan, presiden hanya memberi pengantar, kemudian jawaban memorandum itu dibacakan oleh salah seorang menteri.
  tandjung sendiri tidak menutup keinginan bagi anggota dpr untuk meminta keterangan lebih lanjut dari presiden.
hanya saja, katanya, hal itu sebaiknya disampaikan pada tanggal 30 april, saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna dpr.
  ditemui di tempat terpisah, ketua fraksi ppp ali marwan hanan mengatakan, mengingat kinerja presiden yang buruk, ada atau tidaknya jawaban presiden, memorandum kedua tetap disampaikan.
     pakai heli   kepala satuan pengamanan vip gedung dpr ajun komisaris besar aqil menjelaskan, untuk mengamankan jalannya rapat paripurna dpr yang mendengarkan jawaban presiden, polri akan mengerahkan 26 ssk (satuan setingkat kompi).
dari 26 ssk tersebut, 12 ssk dari brimob, sembilan ssk dari tni (arhanud dan kavaleri), dan lima ssk dari sabhara.
  adapun tentang pengamanan terhadap presiden, itu dilakukan oleh vvip paspampres.
ditanya dari pintu mana presiden akan memasuki gedung dpr, menurut aqil, biasanya presiden masuk dari pintu gerbang di jalan gatot subroto.
apabila terjadi pengumpulan massa pengunjuk rasa di tempat itu, maka akan dialihkan ke pintu belakang.
lalu, apabila di pintu belakang pun terjadi pengerahan massa serupa, maka presiden akan menggunakan helikopter.
  apabila pendemo berupaya menjebol pengamanan, kata aqil, maka akan diambil tindakan tegas.
apabila sudah melakukan tindakan anarkis, maka aparat akan melakukan upaya pelumpuhan dengan menggunakan gas air mata.
peluru tajam tidak akan digunakan.
  untuk keperluan penghubung yang disebut negosiator, polri menyediakan sebanyak 60 negosiator yang pangkatnya sudah perwira. "
selama presiden di dalam ruangan atau gedung mpr/ dpr, tidak ada seorang pun yang diperkenankan masuk," kata aqil.