konflik antara buruh dan pengusaha di indonesia diakibatkan oleh lemahnya kemampuan pemerintah sebagai negosiator.
pemerintah, dalam hal ini departemen tenaga kerja dan transmigrasi (depnakertrans), lebih banyak memainkan peran sebagai pengatur sekaligus pemain dalam konflik itu.
bila pemerintah mampu menjalankan fungsi negosiator dalam forum tripartit, maka gerakan buruh akan terhindar dari tindakan ekstremitas, sementara pengusaha juga akan bersikap fleksibel.
 "pemerintah harus mempunyai kemampuan bernegosiasi yang tinggi sehingga keputusannya bisa menjadi pijakan bersama.
kesalahan pemerintah hingga saat ini adalah masih menganggap dirinya sebagai pengatur dan bahkan menjadi pemain dalam konflik itu," kata pengamat ekonomi dari indef, dradjad h wibowo, di jakarta, minggu (17/6).
 dradjad yang pernah mengamati gerakan buruh di australia selama beberapa tahun mengatakan, selama pemerintah menunjukkan sikap sebagai pemain dan pengatur, pada saat yang sama mereka tidak menunjukkan sikap yang netral.
  pemerintah masuk dan terlibat dalam berbagai konflik tersebut sehingga dicurigai baik oleh pengusaha maupun serikat buruh.
hal ini terlihat dari begitu gampangnya perubahan keputusan menteri, dari keputusan menteri tenaga kerja (kepmennaker) nomor 150 tahun 2000 menjadi keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (kepmennakertrans) nomor 78 tahun 2001 dan nomor 111 tahun 2001, dan kemudian kembali lagi ke kepmennaker no 150/2000.
  bingung   pengusaha dan buruh menyatakan bingung dengan kebijakan pemerintah. "
saya bingung dengan perubahan pemerintah yang begitu cepat," kata ketua gabungan pengusaha makanan dan minuman indonesia (gapmmi) thomas darmawan.
tindakan pemerintah itu dinilai semakin membuat ketidakpastian dunia usaha.
  "pemerintah tetap diperlukan untuk penengah dan sosialisasi peraturan perburuhan," katanya.
diungkapkan, pemerintah merupakan partner yang dibutuhkan pengusaha dan buruh.
pemerintah mestinya jadi penengah berdasarkan koridor yang ada, yaitu hukum dan peraturan.
 sementara itu, andy william sinaga dari solidaritas buruh sejahtera indonesia (sbsi) mengatakan, pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan peraturan. "
baru setelah ada pertumpahan darah, pemerintah peduli dengan masalah buruh," katanya.
  sinaga menilai, selama ini pemerintah tidak menunjukkan sikap yang memperhatikan kesejahteraan buruh. "
saat ini, sudah ada 40 serikat buruh, menteri tenaga kerja harus bersifat mobil dan bisa merangkum semua suara serikat buruh," katanya.
  belum terlambat   menurut sinaga, pemerintah belum terlambat untuk menjalankan fungsi negosiasi, baik dengan serikat buruh maupun pengusaha.
pengusaha akan bersikap fleksibel terhadap serikat buruh yang tidak menunjukkan sikap ekstrem.
  hal senada diungkapkan dradjad. "
sudah saatnya pemerintah menyadari kondisi riil buruh dan menghormati hak-hak buruh.
ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga gerakan buruh tidak ekstrem.
belum terlambat bagi pemerintah untuk menjadi negosiator, karena gerakan buruh di indonesia saat ini masih dalam tahap mencari bentuk," ujarnya.
 semakin lama pemerintah membiarkan diri menjadi pemain dan pengatur dalam masalah perburuhan, menurut dradjad, akan semakin condong gerakan buruh ke gerakan ekstrem kiri, dengan ciri selalu membuat perlawanan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
kondisi seperti ini akan sangat kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi indonesia.
 "kalangan buruh juga harus menyadari posisi mereka.
sebagai contoh, di australia maupun di inggris gerakan buruh akan kehilangan simpati masyarakat kalau terlalu condong ke kiri.
perdana menteri tony blair bisa menang di ingris karena membawa partai buruh ke posisi tengah sehingga orang tidak ketakutan dengan buruh," katanya.
 "masih banyak ruang untuk membangun preseden yang baik bagi hubungan yang paling menguntungkan antara pengusaha dan buruh," katanya.
konflik yang terjadi merupakan bagian dari proses indonesia yang sedang mencari hubungan industrial yang bisa diterima semua pihak.
  memahami   untuk menjalankan fungsi bernegosiasi, dibutuhkan wakil pemerintah yang memang mempelajari dan mendalami sejarah gerakan perburuhan dunia sehingga tahu gerakan buruh. "
peta gerakan buruh di mana-mana sama saja, yang berbeda pelakunya," katanya.
prinsip-prinsip yang dipegang oleh mereka yang terlibat dalam negosiasi adalah memahami gerakan buruh tanpa mengorbankan pengusaha.
 hasil dari negosiasi itu merupakan  accord  (kesepakatan) yang bisa diterima kedua pihak. "
contoh pola  accord  di australia, setiap kenaikan upah mengikuti perubahan inflasi.
 accord  merupakan kesepakatan tertulis antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja," katanya.
kesepakatan ini merupakan kesepakatan nasional yang dimotori pemerintah.
 menurut dradjad, pengusaha dan buruh di indonesia harus membuat kesepakatan semacam itu.
tanpa adanya kesepakatan, adanya konflik buruh dengan pengusaha yang diperburuk dengan masalah politik dan keamanan akan menyebabkan  country risk  indonesia sangat tinggi. "
ini harus diperhitungkan semua pihak.
semua akan rugi karena investasi akan terus turun," katanya.