dalam rangka penyelamatan sektor perbankan dari kebangkrutan sistemik (systemic insolvency), pemerintah telah menerbitkan surat utang kepada bank indonesia (bi) untuk keperluan program penjaminan (termasuk pengalihan hak tagih bantuan likuiditas bank indonesia/ blbi) yang per 5 november 2001 nilainya sudah mencapai rp 218,3 trilyun (atau setelah diindeks menjadi rp 273,3 trilyun).