selanjutnya dalam pasal 7b (1), usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh dpr kepada mpr hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat dpr bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
perubahan ketiga uud 1945 itu berlaku sejak 9 november 2001.