"jika pemerintah memaksakan aset swap secara tidak kredibel, yaitu asal utang pemerintah menurun, perbankan kita akan mengalami risiko yang makin besar untuk mengalami kredit bermasalah lagi dalam waktu dekat yang pada akhirnya risiko juga akan ditanggung pemerintah sebagai pemilik utamanya," tambah sri mulyani.