secara terpisah, indonesian corruption watch (icw) melalui koordinator badan pekerja icw teten masduki dan koordinator divisi monitoring pemerintahan irfan muktiono, juga mendesak pemerintah untuk segera membatalkan surat keputusan kksk no kep 01/kksk yang memperpanjang pkps dari empat tahun menjadi 10 tahun.
teten dan irfan mengungkapkan sedikitnya ada tujuh alasan mengapa pkps harus dibatalkan.