arahan  (guidance)  kepada pemerintahan mendatang, siapa pun yang memerintah, tentang apa yang harus dilakukan pemerintahan baru yang akan terbentuk untuk mengatasi krisis multidimensi.
  mpr harus bisa memberikan arahan bagaimana mengatasi masalah korupsi yang terus merajalela, pelanggaran hak asasi manusia (ham) pada masa lalu yang tak kunjung terselesaikan, pemulihan ekonomi yang tersendat-sendat, serta utang luar negeri yang terus membengkak.
  guru besar hukum tata negara dari universitas airlangga (unair) surabaya prof dr suwoto mulyosudarmo dan ketua dpp ikatan advokat indonesia (ikadin) gayus lumbuun yang dihubungi secara terpisah hari senin (25/6) menyebutkan, memang akan lebih baik apabila dalam si mendatang, mpr memberikan  guidance  yang lebih rinci kepada pimpinan nasional untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya.
  sekretaris panitia ad hoc (pah) i badan pekerja (bp) mpr ali masykur musa, yang juga anggota mpr dari fraksi kebangkitan bangsa (f-kb), menilai pemikiran tentang perlunya mpr memberi arahan bagi pemerintah merupakan usulan yang "cerdas dan solutif".
 "persoalan yang dihadapi bangsa jauh lebih besar dari sekadar mempertahankan atau merebut kekuasaan, bukan sekadar menjatuhkan presiden lalu mengangkat presiden baru.
pemerintah mendatang perlu melaksanakan sejumlah program prioritas yang berorientasi kepada kepentingan rakyat," kata ali.
 suwoto menjelaskan,  guidance  itu harus lebih jelas serta rinci, tidak bersifat umum seperti garis-garis besar haluan negara (gbhn), yang bersumber dari "pelajaran sejarah" keterpurukan nasional sehingga si mpr terpaksa digelar.
  "agenda si mpr selama ini memang hanya minta pertanggungjawaban presiden abdurrahman wahid.
tetapi, bila badan pekerja mpr mau, bisa saja disisipkan  guidance  bagi siapa pun yang memimpin negara ini ke depan.
jikalau abdurrahman wahid tetap menjadi presiden,  guidance  itu bisa menjadi semacam  warning .
bisa pula menjadi arahan bagi yang menggantikan abdurrahman wahid," ujar suwoto.
  tak otomatis berhenti   gayus kurang sependapat jika si mpr meminta pertanggungjawaban presiden dan jika pertanggungjawaban ditolak, akan berakibat diturunkannya abdurrahman wahid sebagai presiden. "
saya kira tidak demikian.
berbicara soal terbentuknya pemerintahan baru, masih terlalu dini," ujar gayus.
 si mpr, menurut gayus, hanya akan membuktikan apakah presiden melanggar haluan negara seperti dituduhkan dpr atau tidak. "
kalaupun mpr berpendapat presiden melanggar haluan negara, tidak otomatis mpr memberhentikan presiden," ujarnya.
 mpr harus merumuskan sampai pada kondisi seperti apa seorang presiden sudah bisa dinilai telah sungguh-sungguh melaksanakan ketetapan mpr nomor xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn. "
apakah setelah pemerintah membentuk komisi antikorupsi, menghukum sekian koruptor, atau seperti apa," ujar gayus.
  hasil st mpr   sebenarnya, menurut suwoto, pada sidang tahunan (st) mpr tahun 2000, majelis sudah memberikan  guidance  kepada presiden tentang apa yang semestinya dikerjakan untuk memperbaiki keadaan.
arahan itu mengacu pada laporan kinerja eksekutif yang dilaporkan presiden pada st mpr.
arahan yang tertuang dalam ketetapan (tap) mpr nomor viii/mpr/ 2000 itu tentang laporan tahunan lembaga-lembaga tinggi negara pada sidang tahunan mpr tahun 2000-sebenarnya sudah cukup jelas mengungkapkan apa yang harus dilakukan presiden.
 "misalnya, mpr dalam soal perbankan menugaskan kepada presiden untuk melakukan restrukturisasi utang.
jikalau pada si mpr akan diberikan  guidance  yang lebih rinci, ya, bisa saja.
 guidance  itu, harus mengacu pada evaluasi kondisi yang menyebabkan si mpr digelar.
karena tak diatur dalam tata tertib, si mpr dapat saja mengagendakan membahas  guidance  itu apabila disetujui anggota majelis," paparnya.
 pembahasan  guidance  dalam si mpr dapat mengacu pada kemungkinan mpr menerima pertanggungjawaban presiden dengan catatan. "
jika itu yang terjadi, catatan itu bisa dirumuskan secara rinci sehingga menjadi  guidance .
tetapi, bila pertanggungjawaban itu ditolak, tidak perlu lagi arahan," ucapnya lagi.
 "arahan yang harus diberikan secara lebih rinci.
selama ini arahan yang bersifat umum adalah gbhn.
ada juga uud (undang-undang dasar) dan ketetapan mpr lain.
ini memang susah untuk mengukurnya.
dengan tolok ukur yang lebih rinci, keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin nasional memang menjadi lebih jelas dan terukur," kata suwoto lagi.
   diperluas   ketua dpr akbar tandjung berpendapat bahwa si mpr adalah instansi yang paling tepat untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan kemelut politik yang ada sekarang ini.
memang isi formal si mpr nanti adalah meminta pertanggungjawaban presiden abdurrahman wahid.
akan tetapi, dari segi pertanggungjawaban, soalnya menjadi hitam-putih, diterima atau ditolak semata-mata.
  "kan, kita bisa mencari solusi-solusi yang terbaik apa," ujar tandjung.
ia tidak menerangkan lebih lanjut solusi yang dimaksud.
 ketika ditanyakan apakah masih terbuka solusi selain meminta pertanggungjawaban presiden, tandjung menjawab, "kalau saya sih berpendapat demikian."
meskipun demikian, ia tidak bisa memberi jaminan bahwa presiden abdurrahman wahid tidak dijatuhkan.
 ali masykur musa berpendapat, si mpr hendaknya tidak hanya mengagendakan pertanggungjawaban presiden yang berorientasi kekuasaan, tetapi harus diperluas dengan menyiapkan sejumlah rancangan ketetapan (rantap) yang dapat memberikan arahan kepada pemerintahan mendatang pasca-si mpr.
 ali menyebut rantap  guidance  yang mungkin dapat dibahas dalam si mpr dan bahannya dipersiapkan bp mpr itu antara lain rantap yang memberi bekal kepada pemerintahan mendatang (presiden- red ) mencegah disintegrasi bangsa, rantap tentang keharusan menciptakan ketertiban dan keamanan, rantap yang menjamin kepastian hukum, dan rantap tentang pemilihan ekonomi dalam bentuk kesejahteraan rakyat. "
keempat rantap ini akan menjadi terobosan sekaligus akan mencairkan kebekuan politik," ujarnya.
 di tempat terpisah, ketua pah ii bp mpr rambe kamarulzaman mengatakan tidak perlu adanya rantap "arahan" dalam si mpr 1 agustus mendatang.
selain agendanya hanya satu, yakni meminta pertanggungjawaban presiden, katanya, arahan bagi pemerintahan baru sudah ada dalam rantap tentang penetapan wapres sebagai presiden atau rantap tentang pertanggungjawaban presiden diterima. "
jadi, tidak perlu ada rantap  guidance ," katanya.