kerugian yang akan ditanggung oleh pemerintah dan rakyat indonesia mencapai rp 477 trilyun jika pemerintah tetap akan melaksanakan keputusan komite kebijakan sektor keuangan (kksk) untuk memperpanjang penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) para debitor eks bank beku operasi (bbo), bank beku kegiatan usaha (bbku), dan bank take over (bto), dari semula empat tahun menjadi 10 tahun.