menurut waluyo, pihaknya juga mendesak revisi terhadap peraturan pemerintah (pp) no 108/2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah.
pp tersebut masih mengandung kelemahan.
contohnya, gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat diberhentikan oleh presiden jika yang bersangkutan memperoleh penugasan lain dari presiden tanpa berkonsultasi lagi dengan dprd.