"gubernur maluku selaku penguasa darurat sipil daerah punya kewenangan penuh untuk mengatasi berbagai masalah keamanan di daerahnya.
untuk melaksanakan tugas itu, ia dibantu oleh tni dan kepolisian," kata ksad setibanya di bandara supadio, pontianak, senin (27/5).
ksad menambahkan, pembentukan koopslihkam dimaksudkan untuk mendukung operasi pemulihan keamanan agar lebih efektif.