ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung mengatakan, dpr sudah meminta kepada komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn) untuk memberikan kelonggaran waktu kepada semua anggota dewan untuk mengisi serta menyerahkan formulir daftar kekayaannya.
saat ini, banyak sekali kesibukan yang ditangani dewan, selain harus melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
  kritik datang dari berbagai kalangan menyusul pengumuman kpkpn atas kekayaan penyelenggara negara yang menyebutkan baru tiga anggota dpr (hari sabarno, taufik kiemas, dan seto harianto) yang telah menyerahkan formulir kekayaan.
bahkan, pimpinan mpr/dpr seperti akbar tandjung, amien rais, ginandjar kartasasmita, muhaimin iskandar, soetjipto, am fatwa, dan soetardjo soerjogoeritno belum menyerahkan formulir tersebut.
banyak kalangan berharap dpr bisa memberi teladan kepada masyarakat.
 dari jajaran eksekutif, presiden abdurrahman wahid dan wakil presiden megawati soekarnoputri telah melaporkan kekayaannya.
dari jajaran yudikatif, baru margana (hakim agung).
belum juga ada laporan dari unsur kejaksaan agung dan kepolisian ri (polri).
 kewajiban untuk mengumumkan kekayaan penyelenggara negara merupakan perintah ketetapan (tap) mpr nomor xi/ mpr/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) serta undang-undang (uu) nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas kkn.
 tandjung mengakui, sebagian besar anggota dewan memang belum menyerahkan kembali formulir daftar kekayaannya kepada kpkpn karena sibuk menjalankan tugas ke daerah. "
tidak ada maksud lain dari keterlambatan ini, dan hanya persoalan teknis.
dpr sendiri melalui fraksi sebenarnya sudah meminta kelonggaran waktu untuk mengisi formulir itu kepada kpkpn," kata tandjung kepada pers di palembang, jumat (20/4).
 anggota dpr datuk labuan yang dihubungi, sabtu, mengakui, belum menyerahkan formulir daftar kekayaannya kepada kpkpn. "
tak mudah mengisi formulir dari kpkpn itu.
apalagi, sebagian besar anggota dpr saat ini kan berasal dari daerah.
mereka harus kembali ke daerah untuk melengkapi dokumen seperti yang diminta kpkpn," ungkap anggota dewan dari sumatera selatan itu.
 labuan menambahkan, dirinya keberatan pula kalau harus memberi kuasa kepada kpkpn untuk berwenang membuka rekening simpanannya di bank.
untuk membuka rekening di bank itu ada mekanismenya sendiri.
bila memang ada kasus yang menyangkut dirinya dan rekeningnya harus dibuka, baru ia mau memberikan kuasa kepada kpkpn.
  memberi contoh   tandjung mengakui, dirinya pun baru menyerahkan formulir daftar kekayaannya kepada kpkpn hari senin lalu.
ini sesuai permintaan yang diajukannya kepada pimpinan kpkpn, karena dirinya harus melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
tiada maksud untuk melambat-lambatkan pengembalian formulir itu karena enggan diumumkan hartanya.
 ketua partai golongan karya (golkar) hr agung laksono termasuk dalam 47 penyelenggara negara yang kekayaannya sudah diumumkan kpkpn.
dia secara terpisah menyesalkan belum dikembalikannya formulir daftar kekayaan sebagian anggota mpr/dpr.
padahal, mereka sebagai wakil rakyat memberikan kewajiban memberikan teladan dan mendukung secara nyata upaya pembentukan pemerintahan yang bersih.
 "kalau mereka (anggota mpr/dpr -red ) ingin membantu terwujudnya pemerintahan yang bersih, mereka harus cepat menyerahkan daftar kekayaannya kepada kpkpn.
ini, kan, bagian dari pertanggungjawaban kepada publik," ujar agung laksono, yang juga anggota mpr.
ia mengembalikan formulir daftar kekayaannya tepat waktu, dua minggu setelah diterima.
 "saya orang kedua yang menyerahkan tepat waktu, setelah ketua kpkpn jusuf syakir," katanya.
dalam daftar kekayaan yang diumumkan kpkpn, agung laksono mempunyai harta sekitar rp 17 milyar.
dia pun bersedia dicek silang ( cross check ) apabila ada masukan lain dari masyarakat mengenai hartanya yang diterima kpkpn.
  rinci dan "njlimet"   tandjung mengakui, formulir daftar kekayaan pejabat dari kpkpn cukup rinci dan  njlimet  (rumit).
ini membutuhkan ketelitian dan masa yang cukup untuk mengisinya sehingga tak terjadi kesalahan.
apalagi sesuai dengan uu nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kkn ada sanksi bagi yang salah mengisi kekayaannya.
 "dewan meminta ada penundaan penyerahan kembali formulir daftar kekayaan itu.
kpkpn menolak dan cuma menyarankan bila ada kekurangan dalam pengisian itu bisa disusulkan," paparnya lagi.
 selaku pimpinan dewan, paparnya, dirinya sudah mengingatkan anggota dpr untuk segera mengembalikan formulir daftar kekayaannya kepada kpkpn.
namun, diyakini, banyaknya anggota dpr yang belum melaporkan hartanya itu bukan sebab sedang mengalihkan atau berusaha memutihkan.
hal itu hanya persoalan teknis.
 tandjung juga tidak sependapat, apabila kpkpn mengumumkan nama-nama pejabat yang belum menyerahkan daftar kekayaannya.
kpkp.
akan tetapi, kalau kpkpn ingin mengumumkan nama-nama pejabat yang belum menyerahkan daftar kekayaannya, termasuk anggota dpr, itu terserah kpkpn.