salah satu prinsip mendasar yang tidak boleh dilanggar dalam menentukan ketentuan peralihan, ucapnya, adalah perubahan hukum tidak boleh merugikan para pihak yang menjadi subyek hukum yang ada di dalamnya sampai dengan adanya aturan-aturan baru.
dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara seperti presiden, wakil presiden, dpr, mpr, ma, atau lembaga tinggi negara lainnya.