adapun masalah tersedianya dana darurat di apbn diungkapkan oleh ketua panitia anggaran abdullah zainie di dpr. "
yang namanya dana darurat boleh digunakan oleh pemerintah tanpa persetujuan dari dpr.
kalau penggunaan anggaran tersebut selesai, barulah pemerintah harus memberikan tanggung jawabnya kepada dpr pada saat kita bicarakan anggaran perubahan dan tambahan.
kalau masih dalam plafon rp 3 trilyun hingga rp 4 trilyun, silakan saja pemerintah pakai," ujarnya.