menanggapi penjelasan pengusul ini, sekretaris f-pg dpr daryatmo mardiyanto kepada pers mengatakan, memang sudah menjadi hak dpr untuk mengajukan hak angket.
akan tetapi, dengan mengutip sejumlah ketetapan mpr dalam penjelasannya, itu justru mempertegas lagi pendekatan hukum adalah penyelesaian masalah.
misalnya ketetapan mpr viii/ mpr/2001, justru titik beratnya penegakan hukum.