pengadilan negeri jakarta selatan, selasa (21/8), mengabulkan gugatan provisi dewan pimpinan pusat partai bulan bintang (dpp pbb) pimpinan ketua umum yusril ihza mahendra terhadap hartono mardjono dan abdul qadir djaelani.
para tergugat diminta menghentikan dan dilarang melakukan segala perbuatan yang mengatasnamakan pbb yang sah (penggugat) sejak proses persidangan pengadilan dimulai hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
demikian putusan provisi majelis hakim pn jaksel yang diketuai soedarto yang dibacakan dalam acara putusan sela dalam sidang gugatan yusril terhadap hartono mardjono, selasa (21/8). "
apabila para tergugat lalai melakukan putusan provisi ini, kepada para tergugat secara tanggung renteng dikenakan kewajiban membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar rp 10 juta untuk setiap hari melakukan kelalaian," demikian majelis hakim dalam putusannya.
  dalam putusan selanya, majelis hakim menyatakan bahwa pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut.
majelis menolak eksepsi tergugat yang menyatakan permasalahan yang diajukan penggugat adalah masalah intern partai dan mengacu pada pasal 35 anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai (pbb), bila terjadi perselisihan antar pimpinan partai maka penyelesaiannya melalui badan arbitrase muamalat indonesia (bamui).
  majelis berpendapat, permasalahan yang diajukan penggugat bukan merupakan masalah intern partai mengingat hartono dan abdul qadir bukan anggota maupun jajaran pengurus ataupun pimpinan dpp pbb hasil muktamar i pbb tanggal 26 april 2000 sampai dengan 1 mei 2000.
ini sebagaimana tertera dalam berita negara ri no 50 tanggal 22 juni 2001 yang berisikan susunan pengurus pimpinan dpp pbb.
 atas putusan tersebut kuasa hukum tergugat menyatakan banding. "
kami menghormati putusan sela ini, tetapi kami berpendapat lain.
kami minta agar pemeriksaan pokok perkara ditunda sampai ada putusan hukum tetap atas putusan sela tersebut," kata lutfie hakim.
 menurut majelis hakim, pengajuan banding dapat dilakukan bersama-sama dalam putusan pokok perkara nantinya.
selain itu, putusan sela tidak menunda jalannya persidangan yang menyangkut pokok perkara.
sidang dilanjutkan tanggal 4 september 2001 dengan acara pengajuan jawaban tergugat atas pokok perkara.