secara materiil ialah keppres nomor 40 tahun 2001 yang isinya me-non-aktifkan surojo bimantoro, berikut keppres nomor 41 tahun 2001 tentang pengangkatan komisaris jenderal chaeruddin ismail sebagai wakil kepala polri.
 pemohonan  judicial review  itu, tambah didi, tidak lain karena keppres itu menimbulkan perselisihan dalam tubuh kepolisian. "
tentu hal itu bukan hanya akan membingungkan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya saja.
akan tetapi, juga akan mengganggu pelaksanaan tugas anggota kepolisian dalam melayani masyarakat untuk menegakkan hukum serta menciptakan rasa aman," tuturnya.
 menurut kapuspen polri, kepala polri surojo bimantoro siap diganti kapan saja. "
asalkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni sesuai tap (ketetapan- red ) mpr nomor 7 tahun 2000 tentang peran tni dan polri," katanya.
 sementara itu, direktur eksekutif komunikasi pemantau kinerja polri eddy siswoyo dalam suratnya yang dikirim ke redaksi  kompas  menyesalkan ulah segelintir elite polri yang memberi kesan seakan-akan tubuh polri mengalami perpecahan. "
kami percaya polri tetap solid, kompak, mandiri dan profesional sejalan dengan cita-cita reformasi yang kita inginkan."