"jadi, tidak bisa pemerintah mengambil keputusan, semua obligor yang menandatangani msaa dan mrnia itu memperloleh kepastian hukum demgan mengantungi r&d.
sebab, dalam pelaksanaan perjanjiannya, para obligor itu sudah jelas-jelas melakukan cidera janji sehingga perjanjian yang akan dilaksanakan itu sebetulnya sudah batal demi hukum.
saya kira, betul bahwa r&d itu diberikan secara kasus per kasus," papar faisal.