sesungguhnya pemberhentian wali kota hampir terwujud dalam rapat paripurna khusus pertama 7 januari lalu.
akan tetapi, hal itu kandas setelah terganjal oleh kekeliruan ketua dprd mochamad basuki, yang juga pimpinan rapat, dalam menafsirkan peraturan pemerintah (pp) nomor i tahun 2001 pasal 45 huruf c, yang dikatakannya rapat paripurna khusus tidak bisa mengambil keputusan.