menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno berjanji merevisi sejumlah peraturan daerah (perda) yang merugikan dunia usaha serta perda lain yang menyimpang.
dalam kaitan itu, mendagri juga meminta daerah untuk tidak berlebihan dalam memacu pendapatan asli daerah (pad) sehingga merugikan dunia usaha dan daerah tetangganya.
 mendagri mengungkapkan ini, usai mengikuti sidang kabinet di gedung utama setneg, jakarta, kamis (6/9).
sebelumnya ketua umum kadin indonesia aburizal bakrie usai bertemu presiden megawati soekarnoputri di istana merdeka, jakarta, rabu, mengungkapkan saat ini terdapat 1.006 perda yang dinilai konyol dan merugikan dunia usaha.
  salah satu perda yang merugikan dunia usaha adalah pemungutan pajak reklame oleh pemda tingkat i dan pemda tingkat ii.
menurut mendagri, perda yang memberatkan dunia usaha biasanya berkaitan dengan upaya meningkatkan pad. "
karena itu, harus ada revisi terhadap perda yang seperti itu," kata hari.
 revisi juga akan dilakukan terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999. "
tim revisi uu otonomi daerah sudah dibentuk, sekarang sudah bekerja.
saya usahakan akhir tahun ini sudah selesai sehingga perjalanan pembangunan di daerah bisa berjalan," ungkap mendagri.
  namun, mendagri menepis kemungkinan revisi itu dimaksudkan untuk mengambil alih kembali wewenang daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. "
prinsipnya tetap desentralisasi.
tetapi, kalau daerah-daerah semaunya dan tetangganya rugi, ya, tidak bisa.
makanya kewenangan gubernur dalam asas desentralisasi ini harus memberikan supervisi," tegasnya.
  jika revisi sudah selesai dibahas bersama dpr, kata hari, maka secara otomatis perda yang tidak sesuai dengan uu yang baru tidak berlaku. "
nanti, dengan revisi tersebut akan di- breakdown  untuk menilai perda yang sekarang ada," ungkapnya.
 menurut hari, adanya ketersinggungan antardaerah dalam pelaksanaan uu otonomi daerah antara lain karena ada daerah yang tidak begitu kaya, tidak punya pelabuhan, dan tidak punya sumber daya alam, sehingga mereka merasa terabaikan oleh daerah tetangganya yang relatif lebih kaya.
  persepsi keliru   ahli hukum dr hamid awaludin mengungkapkan, ia tidak heran bahwa ada lebih dari seribu perda yang bukannya menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat, tetapi justru menjadi beban berat dan baru bagi rakyat serta para investor.
ini terjadi karena pemerintah daerah -baik bupati, wali kota, gubernur- maupun dprd memiliki persepsi keliru tentang konsep otonomi daerah.
 pemda, lanjutnya, memahami bahwa otonomi daerah hanya mengandung makna kebebasan dan kesewenang-wenangan tak terbatas untuk memungut retribusi dan segala macam bentuk pungutan lainnya, demi pemasukan kas daerah.
motivasi pemda ialah motivasi keserakahan tanpa mau bekerja keras.
memang enak memungut retribusi karena tidak perlu kreatif dan kerja keras.
 "di sini jelas yang ada hanyalah semangat memungut, bukan semangat melayani.
pola pemerintahan seperti ini adalah pola pemerintahan otoriter tradisional.
pola otoriter ini, penekanannya bukan pada sektor pelayanan, tetapi kesewenang-wenangan, pungutan rente dan upeti," kata hamid.
 menurut hamid, kondisi di atas tidak perlu terjadi seandainya pemerintah pusat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
soalnya, pemerintah pusat mempunyai fungsi supervisi terhadap pemda.
ini yang tidak jalan.
uu no 22/1999 menyatakan, perda baru valid jika tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan perda sebelumnya.
  ranking daerah   ketua komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (kppod) bambang sujagad susanto mengatakan, adanya sejumlah perda di sejumlah daerah sangat menjengkelkan para pengusaha.
untuk itu, kppod sudah mengirim surat rekomendasi kepada para gubernur dan bupati untuk bisa segera merevisi sejumlah perda tersebut.
  jika sampai akhir tahun tidak ada perubahan, sambung bambang, kadin indonesia akan membuat ranking tentang daerah-daerah mana saja yang pantas dan tidak pantas dimasuki investor.
ini merupakan bagian dari langkah kadin untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi kepada para investor.
  bambang mencontohkan adanya retribusi dan sejumlah pajak yang diberlakukan daerah terhadap komoditas yang diangkut melalui jalan darat.
misalnya, kalau ada sayuran yang diangkut melalui truk dari medan ke jakarta, maka pungutan diberlakukan di 24 pos kecamatan, 26 kabupaten, dan kalau mau cepat menyeberang pelabuhan merak harus membayar rp 500.000.
  di provinsi lampung, diberlakukan retribusi untuk label botol minuman.
pungutan retribusi diberlakukan karena label tersebut dianggap reklame.
masih di provinsi itu, kalau ada perusahaan yang mempekerjakan pegawai di atas 100 orang dan di bawah 2.000 orang, akan dikenakan 0,15 persen pajak ekstra. "
pajak itu ditujukan untuk membantu pengangguran," ungkap mendagri.
  di sulawesi utara, terdapat pungutan yang dilakukan kantor depnakertrans terhadap sejumlah pekerja yang melakukan lembur ( over time ).
sedangkan di kabupaten karawang, jawa barat, kalau ada perusahaan yang dapat meningkatkan produksi, maka tambahan produksi tersebut dikenakan retribusi.
  "jadi memang ada daerah yang panik dengan diberlakukannya uu otonomi daerah ini sehingga mereka mengambil semua kesempatan yang ada karena khawatir pemerintah pusat tidak akan memberikan pertolongan lagi," kata bambang sujagad.
   fokus   direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (kppod) agung pambudhi mengatakan, selain memberatkan dunia usaha, ada perda yang bertentangan dengan undang-undang (uu) no 34/2000 tentang pajak dan retribusi daerah.
 demikian juga ada perda-perda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas internal ( free internal trade ), sebagaimana diamanatkan uu no 7/1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (wto).
  menurut agung, dari perda-perda yang ada itu, yang menjadi fokus penting kppod hanya beberapa perda saja, misalnya berkaitan dengan pajak komoditas, pajak reklame, retribusi izin gangguan dan izin usaha, retribusi parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi produksi usaha daerah, dan retribusi transportasi.
 agung menambahkan, kppod juga akan mengusulkan kepada pemerintah agar prinsip kesatuan ekonomi dimasukkan dalam amandemen konstitusi.
ketentuan perda dari masing-masing daerah yang berbeda itu tidak sesuai dengan prinsip kesatuan ekonomi.
dalam prinsip kesatuan ekonomi, tidak boleh ada hambatan dalam perdagangan daerah.
  hingga kini, kppod telah mengumpulkan perda/raperda tentang pajak dan retribusi daerah sejumlah 1.029 buah dari 96 kabupaten di indonesia.
dari perda itu, 92 persen di antaranya adalah perda yang dibuat setelah uu no 22/1999 disahkan.
dari jumlah tersebut, 134 tentang pajak, 776 tentang retribusi, 657 perda berhubungan langsung dengan dunia usaha, dan 119 tidak berhubungan dengan dunia usaha.
  ketua gabungan pengusaha makanan dan minuman indonesia (gapmmi) thomas darmawan mengatakan, dalam sektor pertanian, bila pemda berlebihan dalam memungut pajak dan retribusi, maka justru akan menghancurkan pertanian setempat.
  untuk meredakan semangat berlebihan dari pemda dalam membuat perda, menurut thomas, kalangan dunia usaha sebanyak mungkin harus berkomunikasi dengan pejabat di daerah.