sudarsono menjelaskan, revisi uu no 22/1999 itu juga didampingi dengan naskah akademik mengapa revisi dilakukan.
naskah akademik itu meninjau konsep uu no 22/1999 dalam tujuh tinjauan analitis diagnostik, yaitu faktor elemen kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, unsur perwakilan, manajemen pelayanan publik, serta monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
naskah akademik beserta draf revisi ini sudah dipaparkan mendagri hari sabarno dalam sidang kabinet tanggal 23 januari lalu.