"kabupaten pemekaran seperti malinau, nunukan, dan kutai barat masih kekurangan pegawai, tapi mereka memprioritaskan putra daerah.
akibatnya, pemkot samarinda terpaksa menerima kelebihan pegawai akibat kebijakan tersebut ditambah pegawai asal instansi yang dilikuidasi pemerintah," kata yusradiansyah.