wakil ketua fraksi ppp zain badjeber mengungkapkan, pihaknya telah meminta dpp ppp menyikapi usulan megawati tentang perlunya membentuk komisi konstitusi.
secara pribadi, zain menyatakan setuju pembentukan komisi konstitusi itu.
untuk membentuk komisi konstitusi yang legitimate, menurut dia, diperlukan perubahan pasal 37 uud 1945. "
mpr tidak membongkar lagi tetapi hanya tinggal menetapkan saja.
jangan sampai terulang lagi pengalaman st mpr 2000, di mana pekerjaan pah i yang berbulan-bulan dan telah disetujui bp mpr, tatkala dibawa ke st mpr di komisi majelis, diobrak-abrik lagi," ujarnya.