"oleh sebab itu, tidaklah beralasan perjanjian yang bersifat perdata dapat menafikan tindak pidana yang dilakukan oleh para konglomerat tersebut dalam pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (bmpk).
lebih tidak beralasan jika alasan kebijakan r&d tersebut disebabkan karena pemerintah takut kalah di pengadilan," ujarnya.