wakil ketua fraksi utusan daerah (f-ud) mpr irman gusman secara terpisah juga menegaskan, perubahan uud 1945 mutlak harus dilakukan terutama dalam rangka menyeimbangkan kepentingan partai dan regional ke depan.
jika perubahan keempat itu ditunda, indonesia tidak saja dihadapkan pada krisis konstitusi, tetapi juga kepentingan daerah yang nantinya akan diperjuangkan lewat dewan perwakilan daerah (dpd) akan sulit dicapai.