naiknya nilai tukar dollar as dan harga kendaraan bermotor menjadi alasan pemerintah daerah (pemda) dki jakarta menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (pkb).
namun, yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) mengingatkan agar pemerintah jangan bertindak seperti preman karena memeras pajak dan retribusi dari warga negara.
  "tingginya harga pasaran mobil itu mempengaruhi besarnya kenaikan pkb," kata kepala dinas pendapatan daerah (dipenda) dki deden supriadi, senin (14/5).
 selain itu, perubahan dalam sistem perhitungan tarif pajak mengakibatkan kenaikan pkb.
penetapan tarif sebelumnya berdasarkan perhitungan isi silinder atau besarnya cc dan tahun pembuatan saja.
saat ini, dasar perhitungan itu menggunakan sistem tarif berdasarkan perhitungan pajak setinggi-tingginya lima persen dari nilai harga jual.
 menurut deden, kenaikan pkb sudah diberlakukan sejak tanggal 25 april, menyusul dikeluarkannya surat keputusan (sk) gubernur dki jakarta nomor 33 tahun 2001 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.
sk tersebut sebagai penjabaran dari undang-undang (uu) nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.
  akan tetapi, diakuinya, sosialisasi kepada publik baru dilakukan secara terbuka hari senin kemarin. "
sebenarnya, sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi di setiap kantor samsat (sistem administrasi manunggal satu atap- red )," ujar deden.
 menurut dia, dalam uu itu diatur tarif perhitungan pajak yang ditetapkan setinggi-tingginya lima persen dari nilai harga jual.
namun, dalam penerapannya di dki jakarta dan beberapa provinsi lainnya, mereka memberlakukan 1,5 persen dari dasar pengenaan pajak (dpp).
 besarnya dpp diperoleh dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb) dengan bobot, sementara njkb tergantung pada harga pasaran kendaraan. "
bobot dinilai dari teknisnya.
bobot adalah angka yang mencerminkan tekanan gandar, jenis bahan bakar, peruntukan, dan tahun pembuatan kendaraan," jelas deden.
  hal lain yang ikut mempengaruhi kenaikan ini, ditinjau dari sisi eksternal, adalah nilai tukar dollar terhadap rupiah yang terus menguat sehingga mengakibatkan tingginya harga komponen kendaraan.
  tidak ada gejolak   berdasarkan pola perhitungan itu, pkb untuk seluruh jenis sedan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14,87 persen hingga 22,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
    menurut dia, jenis kendaraan yang pkb-nya tidak mengalami kenaikan adalah mikrolet, kendaraan roda tiga, dan mobil boks. "
kendaraan umum pemerintah diberikan keringanan sebesar 60 persen dari dpp.
sedang jenis jip dan sedan sebesar 20 persen, jenis bus dan truk sebesar 30 persen," tambahnya.
 deden membenarkan adanya kenaikan pkb sekitar 100 persen saat masyarakat memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (stnk) di kantor samsat.
soal adanya kenaikan pkb hingga sebesar itu, dia memperkirakan si pemilik kendaraan saat memperpanjang stnk tahun sebelumnya dilakukan sebelum keluarnya sk gubernur nomor 33 tahun 2001.
setelah sk ini diberlakukan, kepadanya diberlakukan denda sebesar dua persen setiap bulannya. "
jadi, seolah-olah terjadi kenaikan sebesar 100 persen," katanya.
  deden juga membantah jika dikatakan kenaikan pkb untuk menggenjot pendapatan asli daerah (pad) dalam memenuhi target penerimaan apbd dki 2001.
dikemukakan, target penerimaan dari pkb tahun anggaran 2001 sebesar rp 750 milyar dan realisasinya sampai 3 mei baru 35,11 persen atau rp 263 milyar.
   seperti preman   ketua yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) indah sukmawati mengatakan, pemerintah tidak bisa membedakan antara komoditas ekonomi dengan  public service  yang menjadi kewajiban negara terhadap rakyat, seperti menyediakan kebutuhan air bersih, bahan bakar minyak, dan listrik. "
sekarang semuanya dianggap sebagai komoditas ekonomi sehingga pajak ditarik sebesar-besarnya dari rakyat," kata indah sukmawati.
 lebih parah lagi, pemerintah tidak pernah memberi penjelasan kepada masyarakat soal rencana penggunaan dan penyaluran pajak yang diperoleh dari masyarakat tersebut.
misalnya, masyarakat tidak tahu berapa bus umum yang akan dibeli atau berapa panjang jalan yang akan diperbaiki dari hasil penarikan pajak kendaraan tersebut.
 "jangankan soal penggunaan dan penyaluran dana, alasan kenaikan 10 persen, 15 persen, atau 20 persen, hitung-hitungannya tidak pernah diketahui masyarakat.
pokoknya masyarakat harus membayar pajak kepada pemerintah," kata indah sukmawati.
  dari bandung dilaporkan, sampai akhir tahun 2001, provinsi jawa barat belum merencanakan menaikkan pkb maupun bea balik nama (bbn).
sebaliknya, kebijakan menaikkan pajak jenis ini akan dipertimbangkan secara masak menyangkut manfaat dari perubahan tersebut.
  "apakah jawa barat diuntungkan dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor di dki atau tidak masih akan dikaji.
kalau menguntungkan rasanya pajak jenis ini tak perlu dinaikkan, toh nantinya kendaraan di jakarta akan lari ke sini," kata gani kusuma subrata, ketua komisi c dprd jabar.
menurut gani, berpindahnya pengurusan pkb dari dki jakarta ke jawa barat merupakan hal lumrah terjadi.
  menurut ajat sudrajat dari bidang penetapan perhitungan bbn dan pkb kantor samsat jawa barat, sampai kemarin, belum ada kenaikan pajak kendaraan bermotor.
demikian pula halnya dengan bea balik nama.
  pkb merupakan primadona dalam pendapatan asli daerah jawa barat, tetapi kenaikan tidak bisa dilakukan seenaknya apalagi dengan dalih mendongkrak apbd. "
masalahnya bagaimana menangani dana pkb untuk kepentingan masyarakat banyak," kata gani.
  pemasukan pad jawa barat dari pkb dan bbn merupakan yang terbesar.
untuk tahun 2000 dalam masa kerja sembilan bulan, sektor pkb dan bbn menyumbang dana sekitar rp 450 milyar, sedangkan tahun 2001 ditargetkan mencapai rp 733 milyar-dengan asumsi dari pkb rp 260 milyar dan pendapatan dari bbn sekitar rp 473 milyar atau sekitar 80 persen dari pendapatan daerah.