"yang saya pikirkan adalah karena total jumlah kewajiban pemegang saham (jkps) hampir mendekati rp 125 trilyun, yang hampir sama jumlahnya dengan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn), maka dengan menjual tagihan tersebut, publik dapat menyimpulkan bahwa bppn sebagai instansi pemerintah tidak mampu melaksanakan haknya menurut undang-undang," demikian disebutkan oleh kartini muljadi.