pemerintah melalui sidang kabinet akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bagi keperluan masyarakat banyak, yang meliputi minyak tanah, premium, solar, minyak diesel, dan minyak bakar untuk sektor transportasi darat dan kelistrikan, mulai 1 april mendatang.
  keputusan untuk tidak menaikkan harga bbm untuk rakyat banyak ini diambil karena pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang belum memungkinkan.
harga bbm untuk keperluan masyarakat banyak ini baru akan dinaikkan pada tanggal 1 oktober mendatang.
 sebaliknya, kenaikan mulai 1 april tetap diberlakukan bagi sektor industri dan sektor pelayaran internasional, khususnya kapal asing dengan tujuan luar negeri, dan sektor pertambangan umum.
untuk sektor industri secara umum, dan industri perikanan, kenaikan ditetapkan sebesar 50 persen dari harga pasar.
sedangkan untuk sektor pelayaran internasional dan pertambangan umum seperti kontrak karya (kk) dan kontrak production sharing (kps) pertamina, kenaikan ditetapkan sebesar 100 persen.
 demikian diumumkan oleh menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro kepada wartawan usai sidang kabinet yang berlangsung sekitar enam jam di bina graha, jakarta, senin (12/3).
sidang kabinet dipimpin oleh presiden abdurrahman wahid dan wapres megawati soekarnoputri serta dihadiri oleh semua menteri.
 menurut purnomo, dengan kenaikan tersebut, kini terdapat tiga kategori harga bbm.
ketiga kategori itu adalah harga bbm yang disubsidi pemerintah (yaitu harga bbm untuk rakyat banyak), harga bbm 50 persen dari pasar, dan harga bbm 100 persen dari pasar.
  untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan tiga pola kenaikan tersebut di lapangan, pemerintah akan melaksanakan kebijakan operasi secara ketat, yaitu lewat mekanisme kontrol, mulai dari pompa bensin, depo, hingga bungker-bungker pengisian minyak.
 untuk kenaikan harga bbm bagi keperluan rakyat banyak mulai 1 oktober 2001, purnomo mengatakan, pelaksanaannya akan dikonsultasikan lebih dulu dengan dpr.
  ditegaskan, kebijakan tersebut terpaksa dilakukan karena sesuai ketentuan dalam undang undang apbn 2001, pemerintah harus dapat mengurangi beban subsidi untuk bbm sebesar rp 4,3 trilyun dalam anggaran tahun ini.
saat ini subsidi bbm dalam apbn 2001 mencapai rp 45,6 trilyun.
  untuk dapat mengurangi subsidi bbm, selain menaikkan bbm untuk masyarakat pada 1 oktober nanti, pemerintah kini juga tengah mempertimbangkan kemungkinan pengalihan subsidi dari bbm untuk kendaraan mewah kepada bbm untuk transportasi darat bagi masyarakat banyak. "
mudah-mudahan dengan berbagai kebijakan itu kewajiban pemerintah untuk memenuhi target mengurangi subsidi sebesar rp 4,3 trilyun dapat dipenuhi," katanya.
 dalam penjelasan secara terpisah di gedung departemen energi dan sumber daya mineral, purnomo mengatakan, termasuk dalam bbm untuk masyarakat banyak adalah bbm yang dikonsumsi oleh pedagang kecil, angkutan umum massal, dan pt perusahaan listrik negara (pln).
 untuk kriteria itu, semua masih ditetapkan harga subsidi seperti yang ada saat ini dan tidak akan diubah sampai 1 oktober 2001.
  sedangkan bagi bbm untuk industri, pelayaran dan pertambangan umum, yang dimaksud dengan harga pasar mengikuti harga internasional adalah memakai patokan harga  mid oil platted singapore  (mops) ditambah biaya transportasi, biaya asuransi sampai depot.
  harga tersebut adalah untuk minyak bakar (hasil residu dari kilang) rp 1.700 per liter solar.
sementara untuk harga premium, solar, minyak diesel, dan minyak tanah, harga rata-rata sekitar rp 2.200 per liter. "
harga pasar mops ini fluktuatif.
ini harga yang tidak bisa diatur karena harga mops itu diatur pasar," paparnya  ditambahkan purnomo, volume konsumsi bbm yang disubsidi 76,5 persen dari 51 juta kiloliter total konsumsi bbm nasional.
sedangkan 23 persen lainnya merupakan konsumsi sektor industri dan sektor perikanan.
sisanya 0,3 persen untuk industri pelayaran internasional dan sektor pertambangan.
 dengan tidak naiknya harga bbm jenis premium, solar dan minyak tanah, purnomo mengakui, beban penghematan devisa dari pengurangan subsidi menjadi sedikit terganggu. "
tidak mencapai target apbn 2001 sebesar rp 4,3 trilyun," ujarnya.
  "tetapi, dengan kenaikan 50 persen untuk industri umum dan perikanan dan 100 persen untuk pelayaran dan investasi pertambangan, akan tetap dapat dicapai penghematan devisa sebesar rp 3 trilyun.
alokasi penghematan subsidi ini  built in  ke dalam apbn.
tidak lagi memakai tiga sistem penyaluran dana subsidi menyusul kenaikan bbm pada 1 oktober 2000," tambahnya.
 berkenaan dengan dipakainya tiga macam harga bbm terhitung sejak 1 april 2001, purnomo mengungkapkan, akan diterapkannya kebijakan nonfiskal menyangkut pengawasan ketat pada titik rawan penyaluran bbm.
  tiga titik rawan itu adalah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (spbu), bungker, dan depot.
 selain itu, menteri energi juga mengusulkan kepada menteri keuangan dan pemberdayaan bumn prijadi praptosuhardjo untuk menerapkan kebijakan pajak progresif bagi mobil mewah dan kendaraan yang mempunyai kapasitas silinder besar.
   kompensasi   ketua komisi v dpr bachtiar chamsyah mengatakan, keputusan untuk menaikkan tarif bbm bagi industri per 1 april 2001 dan menunda kenaikan tarif bbm bagi masyarakat hingga 1 oktober 2001 harus diikuti rincian penjelasan tentang mekanisme pengawasan dan distribusinya secara jelas dan transparan.
 "jika tidak, hanya akan membuka peluang terjadinya 'kejahatan' baru di bidang distribusi bbm.
sebab, bisa saja industri memakai berbagai cara untuk mengalihkan bbm bagi masyarakat untuk kepentingannya.
oleh karena itu, dpr harus meminta penjelasan dari pemerintah tentang mekanismenya," kata bachtiar.