"bahwa sekarang orang meributkan, itu karena memang baru baca, dulu tidak pernah mau membaca.
dan pada waktu saya melapor kepada presiden dan wakil presiden, termasuk panglima tni dan jajaran menteri terkait juga kami undang, misalnya menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham), di dalam naskah ruu pemilu itu dua pasal itu sudah ada.
cuma tentu ada menteri yang tiga kali berturut-turut hadir, tapi ada yang cuma sekali hadir, yang lain di luar negeri kan bisa saja.
jadi, bukan langsung keinginannya hari sabarno untuk memunculkan pasal itu," kata hari sabarno.