munas ii yang dibuka menteri dalam negeri hari sabarno di keraton yogyakarta itu diikuti para pimpinan dprd dari 30 provinsi.
ketua asosiasi pimpinan dprd se-indonesia edy waluyo di sela-sela munas, sabtu (23/3), menyebutkan sejumlah pasal dalam undang-undang nomor 22/ 1999 serta peraturan pemerintah (pp) yang menyertainya, harus segera ditinjau ulang.
tujuannya adalah demi keharmonisan kinerja lembaga legislatif dengan eksekutif di tingkat provinsi.