pasal 5 ayat (3) tap v/mpr/1999 menyatakan, menugaskan kepada presiden republik indonesia untuk: (3) bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan timor timur ke dalam negara kesatuan republik indonesia dan pembentukan propinsi daerah tingkat i timor timur sebagai tindak lanjut persetujuan new york 5 mei 1999. "
tugas ini sampai sekarang belum dilaksanakan presiden.
uu no 7/1976 sampai kini belum dicabut dan pemerintah pun belum mengajukan usulan pencabutannya," tandas ketua fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki) dpr tersebut.