dalam bidang politik, menurut peneliti dari centre for strategic and international studies (csis) itu, kemacetan reformasi tercermin dalam persoalan otonomi daerah, perubahan undang-undang dasar (uud) 1945, dan pembaruan sistem pemilihan umum.
sampai sekarang belum ada pemahaman bersama tentang apa yang harus diubah dan bagaimana perubahan itu dilakukan.
apabila perubahan ingin dilakukan secara demokratis, kata rizal, tidak ada pilihan lain kecuali hal itu dilakukan dengan membentuk komisi konstitusi.
sedangkan sistem pemilihan umum harus diubah menjadi sistem distrik dan pemilihan presiden secara langsung.