pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) di indonesia membutuhkan keteladanan dari pemimpin bangsa ini, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif.
mereka yang duduk sebagai pemimpin bangsa haruslah orang yang benar-benar dipersepsi publik sebagai orang yang bersih.
kebersihan seorang pemimpin itu perlu karena memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan sekadar membuat sebanyak mungkin undang-undang, tetapi harus menjadi sebuah gerakan sosial.
 pandangan itu disampaikan praktisi hukum abdul hakim garuda nusantara kepada  kompas  di jakarta, minggu (21/1).
sementara guru besar fakultas ilmu sosial dan politik universitas airlangga surabaya soetandyo wignyosoebroto mengemukakan, menghilangkan praktik kkn tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan.
alasannya, kkn sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat indonesia yang homogen.
 soetandyo menjelaskan, dalam kultur masyarakat homogen biasanya masyarakat lebih percaya kepada kerabat sendiri, teman sendiri, dan keluarga sendiri. "
jadi, kita lebih menghargai solidaritas komunitas ataupun solidaritas etnik," ujarnya di surabaya, pekan lalu.
 abdul hakim mengemukakan, transformasi kekuasaan di indonesia, dari soeharto, bj habibie, dan abdurrahman wahid ternyata tetap menempatkan indonesia sebagai negara yang korup.
survei-survei lembaga internasional dalam kurun waktu 1995-2000 tetap saja menempatkan indonesia sebagai negara korup.
 "ini yang  missing  dalam transformasi pergantian kepemimpinan di indonesia," kata abdul hakim.
praktik korupsi yang parah yang menjatuhkan soeharto dari tampuk kekuasaan, menurut pandangan abdul hakim, diyakini masih terjadi pada rezim yang ada sekarang. "
kkn lama tidak diselesaikan, kkn baru mulai muncul," katanya.
 merebaknya praktik kkn, menurut abdul hakim, karena adanya pertemuan kepentingan, yaitu kepentingan bisnis dan kepentingan politik.
kalangan bisnis mencoba untuk membangun akses ke pejabat untuk kepentingan bisnisnya, sebaliknya kalangan partai juga berupaya untuk mengumpulkan sumber dana untuk kepentingan pemilu 2004.
 masalahnya, kata abdul hakim, penegakan hukum terhadap praktik kkn oleh rezim sekarang tidak berbeda dengan yang dilakukan bj habibie.
pendekatannya adalah selektif dan diskriminatif. "
kalau mau kompromi, ya, tidak saya tuntut.
itu terjadi dan terasa," ucapnya.
 abdul hakim mengakui, memang ada perbaikan beberapa undang-undang dan pembentukan badan-badan untuk mencegah korupsi.
namun, kenyataannya praktik korupsi tetap saja terjadi.
reformasi hukum tak banyak pengaruhnya karena tidak ada semangat, ideologi, dan keteladanan.
pemerintahan yang ada sekarang, termasuk elite politik di parlemen, tidak dipersepsi masyarakat sebagai sebuah rezim bersih.
 untuk memberantas kkn itu, menurut abdul hakim, masyarakat termasuk pemuka agama harus memperkuat dan memperbesar gerakan sosial antikorupsi.
gerakan antikorupsi hendaknya digerakkan oleh semua tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama, bukan hanya menjadi tugas indonesian corruption watch (icw) atau gempita.
  pendidikan   menurut soetandyo, dari zaman raja-raja dulu hingga sekarang, kkn itu sudah ada.
karena kkn itu merupakan bagian dari kultur masyarakat, ia berpendapat, praktik yang tengah menggejala di masyarakat itu harus dibasmi dari dalam dengan pendidikan.
  namun, lanjut soetandyo, pendidikan itu tidak bisa efektif membasmi kkn selama masyarakat tidak diberi kebebasan berpikir.
menurut dia, masyarakat kita belum merdeka karena belum ada demokrasi dan kesamaan ( equality ). "
kita ini baru merdeka secara politik," cetusnya.
 menurut soetandyo, idealnya, pemberantasan kkn yang sudah membudaya ini harus dilakukan dengan pendidikan.
namun, karena sudah telanjur parah, maka proses kemerdekaan politik juga harus ditempuh untuk membasmi kkn.
  selain itu, lanjut soetandyo, jika cara dari dalam tidak bisa kita lakukan untuk membasmi kkn, maka perlu langkah penegakan hukum.
untuk itu, perlu dilakukan pembatasan antara budaya masyarakat yang kkn dengan kehidupan berbangsa kita. "
kalau tidak, proses penegakan hukum pun bisa terkena kkn," ujar soetandyo.
  sulit disembuhkan   pakar hukum universitas hasanuddin (unhas) makassar prof dr achmad ali mengatakan, sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit kkn yang sudah berjangkit sejak masa orde baru.
sebenarnya ada dua sanksi yang dapat diterapkan untuk memberantas tuntas kkn, yakni sanksi kriminal dan sanksi nonkriminal.
namun, sulit diharapkan dapat diterapkan di indonesia.
  dihubungi  kompas  di makassar, kamis, achmad ali mengatakan, sanksi kriminal dapat diterapkan kepada orang-orang yang melakukan kkn, tetapi terkendala oleh asas legalitas serta masih banyaknya pengacara selebritis berpraktik.
sedang sanksi nonkriminal, dengan melakukan pensiun dini seluruh hakim yang ada seperti yang pernah dilakukan argentina, juga masih sulit diharapkan dapat terjadi di indonesia.
  achmad mengemukakan, indonesia sedang menjalani peralihan dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, yaitu perubahan dengan  transformation, replacement , atau  transplacement . "
indonesia mengalami  transplacement , yang menghasilkan bentuk pemerintahan gabungan antara rezim yang lama dengan yang sama sekali baru.
di sini terjadi  bargaining  politik dan kepentingan sehingga menyulitkan pemberantasan kkn," papar achmad.
  mengutip sosiolog-politik as samuel huntington, achmad mengungkapkan, dalam suatu pemerintahan transisi yang  transplacement , kkn hanya mampu diberantas jika dilakukan secara optimal dari 0 hari hingga 100 hari masa pemerintahannya.
  bahkan, kata achmad, apa yang terjadi sekarang lebih parah dari masa orde baru. "
negara kita adalah  the state of fear , negara yang menakutkan.
kalau pada masa orde baru rakyat takut terhadap penguasa, sekarang ketakutan masih berkecamuk, tetapi bukan dari negara, melainkan dari rakyat sendiri.
lihat saja kasus peledakan bom yang terjadi di mana-mana," tuturnya.