dalam ruu pemilu, seorang anggota tni/polri dimungkinkan untuk dipilih menjadi anggota dewan perwakilan daerah (dpd), yang bersama dewan perwakilan rakyat (dpr) menjadi unsur majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
menurut pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), calon anggota dpd adalah perseorangan dengan dukungan sekurang-kurangnya satu persen jumlah pemilih provinsi yang tersebar di setiap kabupaten/ kota di provinsi itu, dan syarat dukungan itu hanya dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi ktp atau identitas lain.