kepala badan penyehatan perbankan nasional (bppn) yang baru harus menempatkan penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) para obligor eks bank-bank bermasalah sebagai prioritas jangka pendeknya.
ia juga tidak akan menjadi pintu masuk bagi para obligor bermasalah sebagaimana disinyalir oleh kalangan anggota dpr.