fraksi-fraksi di dewan perwakilan rakyat (dpr) sedang mengkaji laporan panitia khusus (pansus) dpr yang menyelidiki dugaan penyimpangan penggunaan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog).
fraksi-fraksi itu sedang mempersiapkan pemandangan umum fraksinya untuk menentukan sikap politiknya, apakah akan menerima hasil pansus atau menolak hasil pansus.
sikap fraksi-fraksi di dpr akan disampaikan dalam rapat paripurna dpr, kamis (1/2) besok.
ketua fraksi partai golkar (f-pg) syamsul muarif kepada pers di gedung dpr, selasa, mengatakan, fraksi partai golkar akan bersikap obyektif dalam menilai hasil pansus bulog. "
kalau memang salah, kami katakan salah.
kalau tidak, ya, kami dukung.
kalau ada kesalahan dan mengandung unsur pidana, otomatis petugas harus menindaklanjuti," ujar syamsul muarif.
  syamsul menambahkan, masyarakat tidak hanya menunggu hasil keputusan dpr, tetapi yang lebih penting adalah tindakan lanjutan dari keputusan itu. "
kalau ternyata terlibat, tindak lanjutnya partai golkar mengusulkan memorandum," ujarnya.
fraksi partai golkar memiliki 120 kursi di dpr.
 syamsul membantah bahwa golkar ada di dalam skenario politik di balik pansus untuk menumbangkan presiden. "
namun, kami sebagai partai politik mendukung kepemimpinan presiden.
kalau terdapat kekeliruan, kami harus kritisi dengan tajam karena manajemennya yang sangat buruk," ujarnya.
 sedang ketua umum dewan pimpinan pusat partai bulan bintang yusril ihza mahendra menyatakan, fraksi di dpr harus tetap tegas menjalankan semua tugas dan kewajibannya, termasuk dalam menyikapi perkembangan kasus bulog.
  "apa yang dikemukakan pansus dan kalau hal itu merupakan fakta yang diyakini dan harus dibuat kesimpulan-kesimpulan, maka fakta itu pula yang akan dikatakan fraksi kami di dpr.
sebagai ketua partai, (pendirian saya) adalah prinsip bahwa fraksi itu harus bersikap tegas dan tidak usah ada pertimbangan-pertimbangan lain," ungkapnya kepada pers usai membuka sebuah seminar di jakarta, selasa.
 sementara seto harianto, sekretaris fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb) menambahkan, fraksinya tetap berpendapat, kebenaran tidak bisa divoting. "
kebenaran tidak dapat diputuskan melalui voting.
ini yang menjadi pegangan pdkb," tandas sekjen pdkb tersebut.
  sikap pdi perjuangan   pengamat politik universitas gadjah mada (ugm), yogyakarta, dr riswanda imawan dan ahli hukum dr albert hasibuan mengemukakan, bagaimana sikap politik dpr secara kelembagaan -apakah akan menerima atau menolak hasil pansus bulog- akan sangat ditentukan oleh sikap politik fraksi pdi perjuangan (f-pdi) yang memiliki 153 anggota di dpr, terutama jika pengambilan keputusan dilakukan dengan voting.
 "f-pdip seharusnya menjadi pemegang peranan dan kendali politik, jangan tergantung terus pada manuver politik partai lain.
karena itu, segala opini publik yang selama ini disampaikan sebagai aspirasi masyarakat, baik menyangkut masalah politik, sosial, maupun ekonomi harus benar-benar dibawa ke dalam rapat paripurna," ujar riswanda imawan.
 sebuah sumber menyebutkan, fraksi pdi perjuangan akan menerima hasil pansus bulog.
bahkan, mungkin fraksi pdi perjuangan akan mendorong ke arah keluarnya memorandum. "
namun, itu semua masih tergantung pada ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri," ujar sumber tersebut.
  melalui voting, pansus dpr berpendapat bahwa patut diduga presiden abdurrahman wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yanatera bulog.
sedang dalam kasus bantuan sultan brunei, pansus berpendapat, adanya inkonsistensi pernyataan presiden abdurrahman wahid tentang masalah bantuan sultan brunei darussalam menunjukkan bahwa presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat.
  kompromi   terlepas dari apakah dpr menerima atau menolak hasil pansus bulog tersebut, albert hasibuan lebih mengkhawatirkan adanya eskalasi unjuk rasa pendukung maupun penentang abdurrahman wahid.
jika hal itu tak ditangani secara baik, bentrokan antarpendukung akan menciptakan situasi lebih buruk.
guna mengatasi terjadinya kekerasan lebih jauh, demikian hasibuan, perlu dipikirkan sebuah kompromi politik.
 ia mengusulkan agar abdurrahman wahid -setelah temuan pansus diterima dpr- betul-betul melepaskan diri dari tugas sehari-hari pemerintahan dan memberikan mandat penuh kepada wakil presiden megawati soekarnoputri.
  riswanda imawan mengemukakan, pdi perjuangan kali ini harus benar-benar merespons opini publik yang sedang berkembang, apalagi menjelang rapat paripurna dpr mendatang.
sebab, sekarang ini muncul kembali stigma politik imperial presidensial dan tampak sekali partai-partai tidak berfungsi sehingga bentrokan terjadi di mana-mana.
 ia menjelaskan, pdi-p jangan sampai kecolongan lagi dengan dua gaya manuver politik yang dilancarkan presiden abdurrahman wahid.
  kedua manuver itu, jelasnya, yang pertama adalah  kick and run,  yaitu menciptakan massa untuk lari ke masalah yang baru.
kedua,  fait accompli , misalnya pernyataan abdurrahman wahid melalui taufik kiemas, suami wakil presiden, menjamin tidak akan mendukung pansus.
apalagi menyatakan bahwa wakil presiden megawati soekarnoputri akan tetap setia kepadanya (presiden abdurrahman wahid- red ).
 "padahal, megawati sangat membedakan antara hubungan pribadi dengan hubungan profesional.
sebab, bagaimanapun megawati itu pernah belajar dari bapaknya, bahwa soekarno secara profesional berbeda dengan bung hatta, tetapi secara pribadi, keduanya tetap bersahabat," jelasnya.
 sedang mengenai bagaimana posisi fraksi tni/polri yang memiliki 38 kursi, riswanda memprediksikan bahwa sikap fraksi tni/polri akan netral, terlebih melihat sejarah sikap presiden terhadap fraksi ini.
  menurut riswanda, jika hasil laporan pansus sudah diteliti dan terbukti bahwa presiden terlibat, dpr harus membawa laporan pansus itu ke sidang paripurna.
setelah itu, jika keterlibatan presiden tersebut dinilai keterlaluan oleh dpr, barulah disusun sebuah memorandum untuk disampaikan kepada mpr.