direktur jenderal otonomi daerah departemen dalam negeri oentarto menilai, dari segi hukum maupun substansi, pemecatan wali kota surabaya bambang dwi hartono oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) surabaya yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban (lpj) wali kota atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2001 sangat lemah.