menurut laksamana, pemerintah memang harus memberikan kepastian hukum terhadap para obligor yang telah memenuhi semua perjanjian dalam msaa maupun perjanjian lainnya.
akan tetapi, terhadap obligor yang melanggar perjanjian, pemerintah tidak akan memberikan r&d.
kepastian hukum yang diberikan terhadap obligor yang tidak kooperatif adalah tindakan hukum, baik oleh kejaksaan maupun kepolisian. "
saya kira, memang harus case by case.
tidak sekali sekaligus begitu saja.
tetapi, siapa yang benar-benar sudah memenuhi kewajibannya," katanya.