karena itu, katanya, menjadi kewenangan pemerintahan baru di timtim untuk melanjutkan kerja sama dalam menindaklanjuti perkara pelanggaran ham berat antara untaet dan kejaksaan agung, termasuk mendatangkan saksi korban pelanggaran ham di timtim ke pengadilan ham ad hoc di jakarta.
akan tetapi, yusril tak mau menilai, untaet telah menolak mendatangkan saksi korban ke indonesia.