"karena ini termasuk dalam klasifikasi bahan berbahaya, maka seharusnya ada surat izin dari menteri perindustrian dan perdagangan (menperindag)," kata kepala kanwil iv direktorat jenderal bea cukai (djbc) jakarta roy ronald lino, jumat (2/2).
roy didampingi kepala kantor pelayanan bea cukai pelabuhan peti kemas tanjung priok tjipto pamungkas serta kepala bidang pencegahan dan penyelidikan kanwil iv djbc jakarta wirawan sahli