hasil audit efisiensi yang dilakukan oleh erns&young terhadap penerimaan dan pengelolaan dana reboisasi di departemen kehutanan (dephut) mengungkapkan adanya enam temuan yang harus segera ditindaklanjuti segera oleh dephut.
  keenam temuan itu meliputi penebangan liar,  monitoring  pungutan, dan penerimaan dana reboisasi, akurasi laporan produksi kayu, sistem akuntansi dan informasi, inefisiensi pungutan atau penerimaan dana reboisasi, serta inefisiensi penggunaan dana reboisasi itu.
 untuk pungutan atau penerimaan dana reboisasi, terungkap adanya dana sebesar 4,174 milyar dollar as yang selama lima tahun tidak efisien dijalankan oleh dephut.
akibatnya, terjadi ketidakjelasan dan penggunaan yang tidak sesuai tujuan.
  demikian disampaikan oleh direktur jenderal bina produksi kehutanan surachmanto hutomo, mewakili menteri kehutanan, dalam keterangan pers mengenai tindak lanjut hasil audit terhadap pengelolaan dana reboisasi di departemen keuangan (depkeu), kamis (3/5).
dalam acara tersebut, hadir pula dirjen lembaga keuangan depkeu darmin nasution dan sejumlah staf lain, baik dari jajaran depkeu maupun dephut.
 menurut surachmanto, inefisiensi pungutan dana reboisasi sebesar 4,174 milyar dollar as itu terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran atas potensi kayu di mana auditor memperkirakan produksi rata-rata sebesar 60 m3/hektar.
sedangkan dephut memperkirakan hanya sebesar 35 m3/hektar.
 namun, menurut nasution, terjadinya perbedaan penafsiran itu disebabkan belum dilakukannya rekonsiliasi antara dana reboisasi yang dilaporkan dengan yang diterima, serta adanya pengendalian peredaran kayu, sehingga terjadi perbedaan penafsiran.
  di bagian lain, surachmanto juga mengungkapkan adanya inefisiensi penggunaan dana reboisasi, yang di antaranya timbul akibat kelemahan pengukuran hutan tanaman industri (hti), kriteria penilaian kemajuan pembangunan hti, dan pinjaman macet sebesar 223 juta dollar as.
selain itu, ditemukan penggunaan dana reboisasi senilai 669,9 juta dollar as yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya.
 juga ditemukan inefisiensi penggunaan dana reboisasi akibat investasi di bank pemerintah dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari tingkat suku bunga pasar dan selisih saldo pembukuan deposito sebesar 120,9 juta dollar as.
  menyangkut temuan lain, yang paling disoroti adalah terjadinya kegiatan penebangan liar.
ini salah satunya disebabkan adanya kelebihan kapasitas industri pengolahan kayu, yang jika dibandingkan dengan kemampuan hutan untuk memproduksi kayu sangat kecil.
ini menyebabkan penerimaan dana reboisasi menjadi lebih kecil.
 menurut kepala biro perencanaan dan keuangan dephut hariyadi, posisi dana reboisasi hingga saat ini sudah mencapai jumlah rp 8,2 trilyun. "
proyeksi dari penerimaan dana reboisasi untuk apbn 2001 sebesar rp 2,5 trilyun.
rp 500 milyar ditargetkan dari pencegahan penebangan kayu liar," katanya.
  dephut juga telah menyiapkan langkah tindak lanjut atas hasil audit tersebut, di antaranya dengan pencegahan dan pemberantasan usaha penebangan kayu liar, pemantauan pungutan dan penerimaan dana reboisasi, meningkatkan akurasi laporan produksi kayu dan perbaikan sistem akuntansi dan informasi, serta mengefisienkan pungutan dan penggunaan dana reboisasi.
     inefisiensi bulog   sementara itu, menyangkut hasil audit efisiensi terhadap bulog, kepala bulog widjanarko puspoyo mengatakan, ada lima aspek operasional dan satu aspek pendukung yang disoroti dalam temuan tim auditor arthur andersen.
  temuan itu meliputi tidak dilakukannya tender dalam pengadaan barang dari luar negeri, terjadinya penyusutan dalam kegiatan angkutan nasional dan regional di bulog, dan terjadinya persediaan yang lebih besar dalam gudang bulog jika dibandingkan dengan praktik perdagangan yang sehat.
  dalam pengolahan, tim audit juga menyoroti persyaratan kontraktual untuk pelaksanaan pengolahan gandum, yang tidak efisien.
juga ditemukan banyak keluhan dari pelanggan dalam sistem penyaluran komoditas bulog.
terutama dalam penyusutan, kualitas, dan praktik bisnis yang juga dinilai tidak sehat.
  sedangkan pada unsur pendukung, ditemukan di antaranya pencatatan dan pelaporan bulog yang masih belum baik, prinsip akuntansi bulog yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (sak), dan adanya penempatan karyawan yang tidak proporsional serta status bulog yang hanya sebagai lembaga pemerintah nondepartemen (lnpd).
seharusnya, status ditingkatkan menjadi korporasi atau badan usaha.
  untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut, menurut widjanarko, telah ditingkatkan efisiensi dengan melaksanakan tender terbuka sejak tahun 1998, yaitu dengan pembayaran 80 persen pada saat  loading  di pelabuhan dan 20 persen pada saat bongkar di indonesia. "
sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini belum ada tender impor beras yang baru sehingga inefisiensi sebesar rp 2,1 trilyun dapat dihilangkan," katanya.
  menyangkut posisi stok yang dikuasai bulog saat ini, dikatakan sudah mencapai sekitar satu juta ton setara dengan beras, sedangkan 50 persen lagi dalam bentuk gabah.
pengadaan dalam negeri sampai saat ini mencapai sebesar satu juta ton gabah.
  "pengadaan gabah dipandang lebih efektif untuk mengamankan harga dasar.
terutama dalam era pasar bebas, di mana harga beras luar negeri lebih rendah daripada harga beras dalam negeri," katanya.
stok tersebut mendekati kebutuhan penyalurannya.
akibatnya, bulog dapat menekan inefisiensi terhadap stok yang berlebihan sebesar rp 750 milyar.