status darurat sipil di provinsi maluku dan provinsi maluku utara ini diberlakukan oleh presiden abdurrahman wahid mulai tanggal 27 juni 2000 pukul 00.00, melalui keputusan presiden (keppres) nomor 88 tahun 2000.
dasar yang dipakai untuk memberlakukan darurat sipil waktu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 23/prp/1959 tentang keadaan bahaya.