akan tetapi, lanjut jusuf, harapan tersebut ternyata tidak terwujud, setelah ruu kptpk disetujui untuk menjadi uu pada hari jumat lalu.
karena, jika nanti uu tersebut berlaku, maka pada saat kpk berdiri dan menyatakan dirinya sudah bekerja, tugas kpkpn selesai.
sementara dalam kpk sama sekali tidak mengatur dengan jelas mengenai tugas dan wewenang seperti yang dimiliki kpkpn saat ini. "
tidak ada kata-kata bahwa komisi tersebut mempunyai kewenangan untuk memeriksa kekayaan pejabat negara.
hanya dalam pasal 13 ruu itu dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan," ujarnya.