di jakarta menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno menegaskan, pdsd maluku memiliki hak untuk menghentikan, menutup, dan membatasi apa yang boleh dilakukan warganya. "
itu hak yang diatur undang-undang (uu)," katanya usai mengikuti pembukaan munas persatuan istri veteran ri (piveri) di istana negara, jakarta, kemarin.