dijelaskan oleh menneg bumn, sejak 1999 mpr menugaskan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan privatisasi bumn.
setidaknya ada empat ketetapan mpr yang menggariskan hal itu yakni tap iv/mpr/1999, tap viii/mpr/2000, tap x/mpr/2001, dan tap vi/mpr/2002.
 "dalam pelaksanaannya masih dikawal oleh uu no 25/ 2000 tentang program pembangunan nasional, di samping keppres no 122/2001 tentang tim kebijakan privatisasi bumn dan keppres no 7/2002 tentang perubahan atas keppres 122/2001.
pemerintah juga selalu melakukan konsultasi dengan dpr tentang langkah yang akan dilakukan," ujar laksmana.
 rapat kerja kantor menneg bumn dengan komisi ix dpr pada tanggal 19 november 2002, secara jelas menyebutkan bumn-bumn mana yang harus didivestasi.
indosat merupakan salah satu empat perusahaan yang diminta dilakukan privatisasi, bahkan putusan itu sudah dilakukan tahun 2001.
tiga bumn lain adalah pt wisma nusantara indonesia, pt indofarma, dan pt tambang batubara bukit asam.
 "harap diketahui, keputusan rapat kerja dengan komisi ix dpr dilakukan melalui proses yang panjang.
kesepakatan itu ditandatangani oleh pemerintah dan pimpinan komisi ix dpr," tegas laksamana.