sedangkan menurut muhaimin, satu-satunya langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk membongkar korupsi di dpr adalah adanya pemeriksaan dari pihak kepolisian terhadap semua anggota dpr yang diduga terlibat.
akan te-tapi, tindakan proaktif itu pun harus muncul dari inisiatif polisi sendiri.
pimpinan dpr tidak bisa meminta polisi untuk memeriksa anggota dpr karena kewenangan pimpinan dpr hanya bersifat koordinator, tidak dapat mempengaruhi kemandirian anggota dpr.