rancangan undang-undang (ruu) pemilu yang memberikan hak kepada anggota tni/ polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum masih menjadi kontroversi.
mereka yang menolak pasal-pasal itu berargumen, anggota tni/polri seharusnya bersikap netral dalam politik agar tidak menjadi pemecah bangsa.
sedangkan yang bisa memahami kedua pasal itu mengatakan, hak memilih dan dipilih merupakan konsekuensi dari tidak adanya perwakilan tni/polri di dpr mulai tahun 2004 dan mpr mulai tahun 2009.