sejumlah intelektual dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum indonesia damai (fid), kamis (26/4), menyerukan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan kekerasan, dan kembali meminta kepada para pemimpin politik untuk duduk di satu meja dan berunding.
mereka mengingatkan bahwa tujuan politik apa pun tidak boleh dicapai dengan ancaman atau kekerasan.
selain itu, semua perbedaan pendapat harus dilakukan secara damai dan beradab.
 "kami menyatakan menolak terhadap segala bentuk intimidasi, teror, dan kekerasan yang hanya akan mengorbankan orang biasa, mereka yang tidak punya kekuasaan.
kami mencoba menyuarakan sebagian besar rakyat yang cinta damai," kata imam prasodjo, sosiolog dari universitas indonesia.
 seruan antikekerasan itu disampaikan bersamaan dengan aksi damai aktivis fid di bundaran hotel indonesia (hi), jakarta pusat, dengan menyebarkan gambar tempel bertuliskan "warga cinta damai" dan pemasangan spanduk raksasa dengan pesan yang sama di depan hi.
 sejumlah tokoh fid yang ikut serta dalam seruan dan aksi damai itu antara lain mantan menteri keuangan mar'ie muhammad, sosiolog ui imam prasodjo, pakar filsafat franz magnis suseno, peneliti ui melly g tan, presiden partai keadilan hidayat nurwahid, dan penyair ratna sarumpaet.
  secara terpisah, fraksi tni/ polri dpr kemarin berpendapat, dialog adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan kemelut politik.
berkaitan dengan itu, fraksi tni/polri sebetulnya berkeinginan besar menjadi mediator pertemuan antarpartai.
namun, mereka mengaku memiliki kendala psikologis karena khawatir dituduh kembali ke dunia politik praktis.
  ketakutan   mar'ie mengungkapkan bahwa keadaan yang terjadi saat ini membuat masyarakat biasa, yang tidak punya kekuasaan, ketakutan.
investor luar takut datang sehingga ekonomi terganggu. "
kami di sini ingin menyuarakan mayoritas yang diam, bahwa kami mengalami kepedihan dan keprihatinan terhadap kehidupan rumah tangga dan hari depan anak cucu kami," kata mar'ie.
 melly menyatakan, sebagai penduduk yang lahir dan dibesarkan di jakarta, ia tidak rela diintimidasi oleh orang-orang dari luar jakarta.
ia meminta agar semua pihak menggunakan hati nurani dan nalar untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. "
jangan sampai kekerasan digunakan untuk kepentingan sekarang ataupun kepentingan politik," kata melly.
 kepada wartawan, sarumpaet mengemukakan, mereka bersama-sama menolak semua bentuk ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun, baik oleh aparat maupun politisi.
seruan itu tidak hanya ditujukan kepada pendukung abdurrahman wahid yang akan berdatangan ke jakarta untuk menghadiri istigotsah, tetapi juga untuk massa penentang abdurrahman wahid; tidak hanya ditujukan untuk kasus yang terjadi di jakarta, tetapi juga di aceh dan daerah-daerah lainnya.
  republik dalam bahaya   menurut magnis, situasi yang terjadi saat ini betul-betul mencemaskan.
kemungkinan terjadinya kekerasan tidak bisa dikatakan tidak ada. "
republik ada dalam bahaya," kata magnis.
 ia mengimbau para tokoh yang berpengaruh menggunakan pengaruhnya untuk mengakhiri situasi ini.
kepada presiden abdurrahman wahid, secara khusus magnis meminta agar dalam pidato perdamaian yang akan disampaikannya, presiden dengan tegas meminta pendukungnya untuk tidak datang ke jakarta dan kepada mereka yang sudah ada di jakarta untuk segera pulang dan tidak melakukan apa-apa.
  "pernyataan itu harus dilakukan secara terang benderang.
para kiai dan tokoh agama yang hadir dalam istigotsah agar memakai wewenang spiritualnya untuk hal yang sama," kata magnis.
 nurwahid yang mengaku tidak mewakili partainya meminta agar masyarakat indonesia sebagai masyarakat beragama konsisten memegang agamanya untuk tidak menghancurkan kehidupan manusia dan tidak memakai agama untuk kepentingan yang bertentangan dengan agama.
   akar persoalan   para tokoh yang hadir dalam aksi damai itu menyatakan kesepakatannya bahwa mereka tidak hanya mengutuk ancaman atau kekerasan yang muncul di permukaan, tetapi juga menggugat akar persoalan yang menyebabkan kekerasan itu muncul.
mereka juga sepakat untuk mencoba memprakarsai kembali gagasan mempertemukan tokoh-tokoh politik sipil.
 mar'ie menyatakan bahwa pertemuan itu sebaiknya dilakukan oleh pemimpin lima partai politik terbesar bersama presiden, panglima tni, dan kepala polri.
panglima tni dan kepala polri, kata mar'ie, perlu dilibatkan karena mereka bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban.
 ia mengungkapkan bahwa sebagai pribadi, dalam dua minggu terakhir ia telah melobi ke mana-mana untuk mengawali pertemuan para tokoh dengan senior official meeting (som).
pertemuan semacam itu penting dilakukan karena tingkat kepercayaan di antara tokoh yang ada sudah berada di titik terendah dan komunikasi tidak berjalan baik.
  pertemuan itu seyogianya membahas tiga agenda nasional terpenting, yakni menegakkan demokrasi dengan tetap menjaga persatuan nasional, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, serta mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. "
sayang, semua itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata mar'ie.
  mediator   ketua fraksi tni/polri dpr letjen budi harsono kepada pers di kantornya, kamis, mengungkapkan, banyak pertanyaan yang ditujukan kepada fraksi tni/polri mengapa mereka tidak menjadi mediator pertemuan antarpartai. "
pada prinsipnya, fraksi tni polri bersedia menjadi mediator.
namun, kami, kan, sudah dipagar tidak boleh berpolitik praktis oleh ketetapan vii/mpr/2000 tentang peran tni dan peran polri," ujarnya.
 budi melihat saat ini ada dua pihak yang saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. "
kalau kami ikut menengahi, mudah-mudahan selesai masalahnya, karena dua-dua berpegang saya benar, yang satu bilang saya juga benar.
saya enggak melanggar, kok, kamu bilang melanggar.
apa buktinya?
yang sebelah sini mengatakan kita yakin kamu melanggar.
ini yang harus dicarikan jalan dengan saling mengalah," katanya.