"izin yang diberikan presiden, 'hanya' pemanggilan sehubungan dengan kasus yang melibatkan akbar tandjung.
ini secara absolut mengesankan suatu makna limitatif dan hati-hati, yakni bukan penahanan, sebagaimana dilakukan kejaksaan agung.
sebab, untuk melakukan tindakan penahanan harus ada izin baru, sebagaimana diatur dalam pasal 1 (1) butir d," ujar amir syamsuddin di jakarta, sabtu (23/3).
pasal 1 (1) butir d mengatur tentang penahanan.