dewan perwakilan rakyat (dpr) secara resmi meminta majelis permusyawaratan rakyat (mpr) melaksanakan sidang istimewa (si) dengan agenda meminta pertanggungjawaban presiden.
permintaan si mpr dalam rapat paripurna ke-62 dpr masa persidangan keempat, rabu (30/5), merupakan kelanjutan proses memorandum pertama dan kedua dpr kepada presiden abdurrahman wahid.
dpr meminta mpr melaksanakan si mpr karena dpr menganggap presiden tidak mengindahkan memorandum kedua.
 karena tidak mengindahkan memorandum kedua, sebagaimana diatur pasal 7 ayat 4 ketetapan (tap) nomor iii/mpr/ 1978, si mpr dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
sedangkan untuk melaksanakan si mpr, sesuai pasal 33 ayat 3 peraturan tata tertib mpr, badan pekerja (bp) mpr selama dua bulan ke depan mempersiapkan agenda dan materi persidangan.
dengan demikian, si mpr itu baru dapat terlaksana pada agustus 2001.
 menanggapi hasil rapat paripurna dpr, menko polsoskam susilo bambang yudhoyono dalam jumpa pers, semalam, mengatakan, semua pihak wajib menghormati proses politik atau proses demokrasi di dpr yang akhirnya sampai pada keputusannya untuk merekomendasi digelarnya sidang istimewa mpr.
meski fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) telah melakukan  walk out  dalam sidang paripurna dpr semalam, lanjutnya, langkah itu juga harus dihormati.
  ketika ditanya mengenai kemungkinan dikeluarkannya dekrit, yudhoyono menyatakan, keputusan untuk mengeluarkan dekrit dalam situasi seperti saat ini adalah tidak tepat sehingga ia berharap keputusan tersebut tidak akan diambil.
pada kesempatan itu pihaknya juga menyatakan sangat lega atas kesediaan massa pendukung presiden abdurrahman wahid yang mau menjaga ketertiban umum dalam melakukan aksi demonya.
 "kita wajib memberi kesempatan dan hak politik yang penuh kepada presiden abdurrahman wahid untuk merespons keputusan dpr itu dan memberikan jawabannya saat sidang istimewa mpr mendatang.
kita juga harus memberikan apresiasi kepada presiden karena senyatanya beliau adalah presiden kita," ungkap yudhoyono.
  jalannya rapat paripurna dpr diwarnai oleh aksi di luar gedung parlemen, di mana ribuan pendukung abdurrahman wahid melakukan unjuk rasa sepanjang hari.
sampai tengah malam, massa masih bertahan di depan istana merdeka dan melakukan orasi-orasi.
  sekitar pukul 23.30, sembilan orang yang mewakili koalisi anti orde baru (lindas orba) bertemu dengan presiden.
mereka menuntut agar presiden memberlakukan keadaan darurat sipil, membekukan dpr, dan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pemilu yang dipercepat.
kesembilan orang itu adalah thamrin tomagola, dita indah sari, helmi faisal, kh asep saefuddin, sulaiman haikal, h fatur rasyid, martin manurung, kh mujib imron, dan alexander irwan.
  usai bertemu presiden, tomagola kepada massa mengatakan, presiden telah menerima dengan sepenuh hati pernyataan sikap yang disampaikan lindas orba.
menurut tomagola, presiden mengatakan dalam pekan ini akan ada tindakan tegas.
namun, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan tegas tersebut.
pernyataan tomagola langsung disambut sorak-sorai massa dan mereka kemudian bersujud mencium tanah.
   tak akan mundur   menanggapi hasil rapat paripurna dpr tersebut, juru bicara kepresidenan yahya staquf, pukul 16.00, mengatakan, sampai saat ini tidak ada rencana dari abdurrahman wahid untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden meski dpr sudah mengusulkan untuk dilangsungkan si mpr.
sedangkan mengenai kemungkinan kepala negara mengeluarkan dekrit, yahya mengatakan bahwa kebijakan itu tidak dibicarakan.
  menurut yahya, karena jaksa agung sudah menyatakan presiden tidak terlibat dalam dugaan penyelewengan dana yanatera bulog dan sumbangan dari sultan brunei darussalam, maka secara hukum tidak ada alasan untuk menggugat atau meminta pertanggungjawaban presiden berkaitan dengan dua hal itu.
  pemaksaan kehendak oleh sejumlah pihak untuk terus mempersoalkan keterlibatan presiden dalam kedua kasus itu, lanjut yahya, sejak dari memorandum pertama sampai sidang istimewa, merupakan tindakan yang mengabaikan dan mengecilkan arti hukum.
  hanya, yang ingin ditegaskan presiden, sambung yahya, agar seluruh rakyat indonesia betul-betul memiliki pemahaman yang lurus mengenai garis-garis konstitusi yang dipegang bersama sebagai landasan keberadaan negara. "
jika konstitusi telah diabaikan, maka berarti juga mengabaikan lembaga kenegaraan," tutur yahya staquf.
  menegangkan   rapat paripurna lanjutan yang dimulai pukul 19.45 setelah diskors berlangsung menegangkan akibat adanya protes dari f-kb yang menggugat keberadaan tiga anggota fraksi pdi perjuangan (f-pdip), yakni kwik kian gie, laksamana sukardi, dan benny pasaribu.
keberadaan ketiga anggota dewan itu dipersoalkan f-kb karena dianggap tidak sesuai dengan uu no 4/1999 tentang susunan dan kedudukan mpr/ dpr/dprd.
f-kb mempersoalkan, ketiganya pernah menjadi pejabat eksekutif, tetapi kembali lagi ke dpr, sehingga apa pun keputusan rapat dianggap tidak sah.
 akan tetapi, soetardjo melanjutkan sidang dengan agenda voting.
karena tidak setuju, f-kb memilih wo atau  walk out .
hasil voting yang tanpa diikuti f-kb itu menunjukkan 365 anggota dewan setuju dpr meminta mpr menyelenggarakan si mpr dengan agenda meminta pertanggungjawaban presiden, 4 tidak setuju, dan 39 abstain.
anggota dewan yang abstain adalah dari 38 anggota f-tni/ polri dan seorang anggota fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb), astrid susanto.
rapat ditutup pukul 21.30.
  adu argumen    rapat paripurna yang dimulai pukul 09.00 dipimpin wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno.
selain soetardjo, hadir lengkap pimpinan dpr, yakni ketua dpr akbar tandjung, wakil ketua dpr tosari wijaya, am fatwa, dan muhaimin iskandar.
pada tiga jam pertama saat rapat dibuka, digunakan untuk beradu argumen lewat puluhan interupsi.
  rapat paripurna yang dihadiri 477 dari 500 anggota dpr baru bisa dimulai setelah dua kali skors.
dalam dua kali skors tersebut, pimpinan dpr dan pimpinan fraksi mengadakan lobi tertutup.
karena ada dua pendapat, soetardjo mengambil keputusan voting untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan atau tidak.
setelah divoting, anggota dewan yang setuju sidang dilanjutkan 426, tidak setuju 46, dan lima abstain.
  f-pdip yang mendapat giliran pertama lewat juru bicara sophan sophiaan menguraikan pasal 7 tap no iii/mpr/ 1978 mengenai proses permintaan si mpr lewat memorandum.
f-pdip menganggap, memorandum pertama selama tiga bulan dan memorandum kedua selama satu bulan, sudah cukup bagi presiden untuk melaksanakan perbaikan.
namun f-pdip menganggap presiden tidak mengindahkan memorandum, bahkan terkesan melakukan tindakan dan langkah yang justru bertolak belakang dengan maksud dpr memberikan memorandum kedua tersebut.
 pernyataan-pernyataan presiden seperti "akan terjadi pemberontakan nasional" apabila memorandum kedua diterbitkan, pernyataan "akan ada lima daerah yang menyatakan memerdekakan diri", serta pernyataan "apabila dirinya mundur bangsa indonesia akan terpecah", merupakan pertimbangan yang "memberatkan" fraksi-fraksi, f-pdip, fraksi partai golkar (f-pg), fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp), dan fraksi partai bulan bintang (f-pbb), sehingga permintaan si mpr tidak bisa dibendung lagi.
 permintaan agar dpr meminta mpr melaksanakan si mpr untuk meminta pertanggungjawaban presiden, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 4 tap no iii/mpr/1978, juga disampaikan f-pg lewat juru bicara evita asmalda, f-ppp lewat juru bicara syahrudji tandjung, dan fraksi reformasi lewat juru bicara sutan ambia b boestam.
  fraksi tni/polri lewat juru bicara pl tobing tidak menyebutkan secara tegas permintaan si mpr, tetapi menyatakan akan menghormati semua keputusan yang diambil dalam rapat paripurna.
fraksi tni/polri berharap semua konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua pihak melalui proses dan mekanisme secara institusional dan konstitusional dengan dilandasi semangat rela berkorban demi terwujudnya pemerintahan yang efektif.
 f-kb yang menyampaikan pendapat akhir terpanjang dengan juru bicara kh ma'ruf amin berpendapat bahwa memorandum kedua harus dipandang dan diperlakukan sebagai akhir dari persengketaan antarlembaga tinggi negara.
keputusan ini, katanya, bukan berarti menghentikan pengawasan dpr terhadap presiden dan bukan pula berarti presiden mengabaikan terhadap masukan dan pengawasan dari dpr.
  "apabila keputusan ini menjadi keputusan dpr, maka dpr berarti telah mendengarkan denyut nadi dan hati nurani rakyat banyak, yaitu kerinduannya pada kedamaian setelah batin dan fisiknya lelah karena ulah para pemimpinnya," katanya.
f-kb tidak menyebut soal perlu-tidaknya pelaksanaan si mpr.
  f-pdkb dengan juru bicara manasse malo menyatakan, si mpr tidak diperlukan.
menghapus ketidakadilan tidak boleh dilakukan dengan cara yang tak adil karena akan melahirkan ketidakadilan baru.
malo menekankan perlunya dialog antara seluruh komponen bangsa secara bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai masalah, khususnya soal ketegangan antara dpr dan lembaga kepresidenan.
f-pdkb meminta wakil presiden megawati soekarnoputri pun menerima pelimpahan tugas konstitusional yang ditawarkan presiden.
  meminta si mpr   f-pbb, fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki), dan fraksi perserikatan daulatul ummah (f-pdu) dengan alasan yang berbeda, meminta mpr menggelar si. "
dalam waktu satu bulan sejak dikeluarkannya memoradum kedua, tak ada tanda-tanda presiden mengindahkan isi memorandum.
bahkan, pada waktu sebulan ini telah terdapat berbagai ucapan, rencana, dan langkah presiden yang dapat dianggap sebagai contoh baru dari pelanggaran haluan negara," kata juru bicara f-pbb ms kaban.
 si mpr, kata juru bicara f-pdu sayuti rahawarin, untuk meminta pertanggungjawaban presiden. "
tidak akan terjadi titik temu penyelesaian konflik dan krisis multidimensional dengan cara-cara yang inkonstitusional.
satu-satunya penyelesaian politik adalah melalui lembaga tertinggi negara, yaitu mpr.
dengan demikian, f-pdu mengusulkan kepada mpr untuk menyelenggarakan si," kata rahawarin.
 juru bicara f-kki sutradara gintings menegaskan, si mpr bukan berarti kiamat.
dalam si mpr, secara teoretis belum tentu presiden abdurrahman wahid diberhentikan.
jikalau pertanggungjawaban presiden diterima mpr, maka dia akan menduduki jabatan sampai tahun 2004.
dalam si mpr, presiden diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk "membela diri" dalam pidato pertanggungjawabannya.
 "sebenarnya solusi politik kepentingan tidak akan menyelesaikan masalah kita sekarang ini.
cuma solusi kenegarawanan yang akan mampu memecahkan masalah besar dan rumit yang kita hadapi.
karena itu, dengan sungguh berat hati sekaligus rendah hati, f-kki bisa memahami dan menyetujui bila dpr melakukan tindak lanjut memorandum kedua sesuai ketetapan (tap) nomor iii/mpr/ 1978, yakni dpr meminta mpr untuk mengadakan si," jelas gintings.
 sekalipun demikian, menurut gintings, seluruh anggota mpr harus bertanggung jawab atas terpilihnya abdurrahman wahid sebagai presiden pada sidang umum mpr 1999.
mpr turut bertanggung jawab serta bersalah dalam segala permasalahan keterpilihan abdurrahman wahid karena sedari awal mpr sudah mengetahui keterbatasannya. "
sejak awal, kita sudah tahu problematik beliau terpilih.
karena itu, cuci tangan bukanlah bagian yang elegan dalam persoalan ini," katanya.