jadi, kalau kalangan dpr menyatakan kebijakan privatisasi atau divestasi - dengan segala problematikanya - adalah kebijakan publik sehingga pertanggungjawaban publik pemerintah harus diminta, itu sebenarnya sudah masuk wilayah politik.
tempatnya tentu di dpr.
kalau perlu sampai ke pengadilan.
bukan "mengintervensi" rapat pemegang saham.
sebab, namanya saja rapat pemegang saham, tentu hanya pemegang saham yang secara legal memiliki saham yang boleh masuk ruang rapat dan ikut berbicara sebagaimana layaknya pemegang saham lainnya.