dalam surat pengunduran diri, tutur mallarangeng, ryaas rasyid menuliskan melulu mengenai isu-isu kebijakan, terutama kebijakan otonomi daerah pemerintah. "
menurut pak ryaas rasyid, konsep otonomi daerah pemerintah sekarang tidak sesuai dengan konsep semula atau paling tidak yang dipercayainya.
misalnya tentang badan pengembangan otonomi daerah yang sudah disepakati presiden dan wakil presiden dan tim tiga itu tiba-tiba diubah oleh presiden atas usul mendagri menjadi ditjen pemerintahan umum daerah (pumda)," katanya.