tanpa diketahui publik, sabtu (5/5), kejaksaan agung (kejagung) telah memeriksa presiden abdurrahman wahid dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) karyawan badan urusan logistik (bulog) dan sumbangan dari sultan brunei darussalam.
pemeriksaan yang berlangsung di istana kepresidenan itu dilakukan oleh jaksa penyelidik chairuman harahap.
 penjelasan itu diberikan kepala pusat penerangan hukum kejagung muljohardjo kepada pers di jakarta, rabu. "
ada sekitar 25 pertanyaan yang diajukan, antara lain menyangkut soal aliran dana bulog dan sultan brunei.
ketika ditanya apakah menerima cek (yanatera bulog), gus dur (abdurrahman wahid- red ) menjawab tidak menerima cek," kata muljohardjo.
 penjelasan muljohardjo itu menimbulkan pertanyaan bagi wartawan, karena seolah-olah kejagung sengaja memeriksa presiden abdurrahman wahid secara diam-diam.
mengingat, pada hari yang sama, tanggal 5 mei 2001, jaksa agung marzuki darusman kepada wartawan di istana negara mengatakan bahwa dalam waktu dekat kejagung akan memeriksa presiden abdurrahman wahid dalam kasus tersebut.
presiden akan dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai warga negara indonesia.
  ditanya apakah pemeriksaan akan dilakukan di istana kepresidenan atau di kejagung, marzuki hanya mengatakan, "itu dimungkinkan."
hal itu dikatakan marzuki usai menghadiri pelantikan dua ketua muda mahkamah agung oleh presiden di bina graha.
usai acara itu, presiden menghadiri sidang kabinet di bina graha.
namun secara mendadak, tanpa ada penjelasan, presiden meninggalkan rapat yang baru berlangsung sekitar 30 menit, menuju istana merdeka.
  presiden sibuk   hari selasa lalu, ketika wartawan menanyakan rencana pemeriksaan presiden, muljohardjo mengatakan belum ada. "
saya juga baru tahu tadi, kalau gus dur sudah diperiksa," katanya.
 lebih lanjut muljohardjo menjelaskan, awalnya kejagung menjadwalkan pemeriksaan tersebut dilakukan di kejagung.
tanggal 25 april 2001, kejagung mengirim surat panggilan untuk presiden abdurrahman wahid untuk menghadap (datang ke kejagung) tanggal 27 april 2001.
tanggal 26 april 2001, kejagung menerima surat dari sekretaris kabinet, marsillam simanjuntak, yang isinya menyatakan bahwa berhubung presiden sibuk, maka pemeriksaan agar diundur tanggal 5 mei 2001 dan dilakukan di istana kepresidenan.
  mengingat kedua kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, kata muljohardjo, maka status presiden dalam kasus ini belum ditentukan.
kapasitas presiden adalah dimintai keterangan sehubungan dengan hasil pansus dpr yang menyatakan bahwa presiden diduga terlibat dalam kedua kasus tersebut.
  "ini belum  projusticia  karena masih penyelidikan.
gus dur belum menandatangani bap (berita acara pemeriksaan).
saya tidak dapat menjelaskan apakah gus dur masih perlu diperiksa atau tidak," kata muljohardjo.
  dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan kejagung, uang yayasan bina sejahtera (yanatera) bulog dapat dikualifikasikan sebagai uang negara, dan karena itu kasus bulog dapat dikategorikan sebagai kasus tindak pidana korupsi.
sedang untuk kasus sumbangan sultan brunei, kejagung masih mengumpulkan bukti-bukti apakah pemberian uang oleh sultan brunei yang selama ini dikatakan sebagai hibah tersebut dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
  "untuk mengetahui ini, kita terus memintai keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk (mantan) anggota pansus dpr yang merekomendasikan kasus ini.
dalam waktu dekat ini ada dua pejabat bulog yang akan diperiksa.
sedang khusus untuk kasus brunei, saya kira jaksa sudah minta keterangan pada si pemberi uang.
jaksa dalam hal ini tidak perlu datang ke brunei atau memanggil mereka ke sini, ini bisa dilakukan melalui korespondensi," kata muljohardjo.
  klarifikasi   mantan anggota pansus dpr yang menyelidiki kasus bulog hafiz zawawi mengatakan, apa yang dilakukan kejagung memeriksa presiden abdurrahman wahid, hanya sebatas klarifikasi.
apabila baru tahap klarifikasi, maka kejagung tidak bisa mengambil kesimpulan secara cepat.
 "saya sendiri masih menunggu apa kesimpulan yang diperoleh jaksa agung atas klarifikasinya itu," kata hafiz, rabu.
soal upaya yang dilakukan kejagung memeriksa presiden, menurut hafiz, harus dilihat apa hasilnya nanti. "
apa motif pemeriksaan itu, akan terbaca nanti dari hasil pemeriksaan tersebut," katanya.
 ditanya tentang apakah anggota pansus jadi diminta keterangan sebagai saksi oleh kejagung, hafiz mengaku belum.
menurut dia, sebagaimana pembicaraan wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno dengan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus bachtiar fachry nasution bahwa dpr tidak bisa diperiksa atau dimintai keterangannya sehubungan dengan ucapan atau pendapatnya dalam sidang-sidang dpr.
  "jadi, persoalannya bukan karena kami (pansus) tidak mau diperiksa, memang sudah ada pembicaraan antara jampidsus dengan pak tardjo itu," kata hafiz.