ketua mahkamah agung (ma) bagir manan mengatakan, ma telah membentuk majelis hakim beranggotakan lima orang untuk memeriksa tuntutan pembubaran partai golkar.
namun, ma tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan hanya akan menangani persoalan hukumnya semata sehingga tidak ada kendala politis apa pun bagi ma untuk memeriksa masalah ini.
 pernyataan bagir itu diucapkan beberapa saat setelah ia membacakan sumpah jabatan sebagai ketua ma yang disaksikan presiden kh abdurrahman wahid di istana negara, jumat (18/5).
pelantikan itu juga disaksikan ketua dpr akbar tandjung, ketua dpa achmad tirtosudiro, dan sejumlah menteri.
wakil presiden megawati soekarnoputri tidak hadir dalam acara tersebut.
 dengan dilantiknya bagir manan, hal itu juga sekaligus mengisi kekosongan jabatan ketua ma yang ditinggalkan sarwata sejak 1 agustus 2000.
proses pemilihan ketua ma itu sempat berlarut-larut dan ditandai dengan sikap penolakan fraksi pdi perjuangan.
dpr yang mengusulkan muladi dan bagir manan sempat ditolak presiden abdurrahman wahid sampai akhirnya presiden menetapkan bagir manan sebagai ketua ma.
 bagir manan tak menjelaskan secara pasti gugatan atau tuntutan pembubaran partai golkar yang mana yang akan diperiksa mahkamah agung.
sejumlah partai kecil pernah mengajukan gugatan terhadap partai golkar atas tuduhan politik uang dan itu ditolak oleh pengadilan.
sedang pada hari senin (14/5), kelompok kerja petisi 50, forum aliansi 11 partai islam, komite waspada orde baru, dan gerakan rakyat marhaen mendatangi ma.
mereka mendesak ma untuk mengambil langkah hukum luar biasa untuk membubarkan partai golkar.
  pertimbangan hukum   kepada pers, bagir menjelaskan, ma hanya akan memberikan pertimbangan hukum. "
kendala politis itu bukan urusan mahkamah agung.
ma jangan dimintai pertimbangan politik, karena ma akan membiasakan diri untuk (hanya) memberikan pertimbangan hukum semata," tegas bagir.
 bagir menjelaskan, majelis masih akan mempertimbangkan apakah perlu memanggil berbagai pihak berkaitan dengan tuntutan pembubaran partai golkar. "
kita tidak bisa bersikap apriori dengan mengatakan, seseorang atau suatu lembaga bersalah tanpa ada buktinya.
kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah," kata bagir.
  bagir menolak menyebutkan nama-nama anggota majelis hakim yang akan menangani perkara ini. "
kami sudah menetapkan lima orang.
soal nama, nanti saja, deh," katanya.
  ditanya dasar hukum yang mungkin dipakai, bagir mengatakan, soal pembubaran partai sudah diatur dalam undang-undang (uu) nomor 2 tahun 1999. "
silakan baca undang-undangnya, apa saja alasan untuk membubarkan sebuah partai," katanya.
  dalam pasal 17 uu no 2/1999 tentang partai politik disebutkan:  dengan kewenangan yang ada padanya, mahkamah agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik jika nyata-nyata melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 9, dan pasal 16 undang-undang ini.
   pasal 2 mengatur, partai politik harus mencantumkan pancasila dalam anggaran dasar partai, asas dan ciri partai tak bertentangan dengan pancasila, partai politik (parpol) tak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing.
 pasal 3 mengatur soal pembentukan partai politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
pasal 5 mengatur soal tujuan partai politik untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana dimaksudkan pembukaan uud 1945 dan mengembangkan kehidupan demokrasi.
sedang pasal 9 mengatur soal kewajiban parpol memegang teguh serta mengamalkan pancasila dan uud 1945, mempertahankan negara kesatuan ri, memelihara persatuan dan kesatuan nasional.
 pada pasal 16 diatur bahwa parpol tak boleh menganut/ mengembangkan, menyebarkan ajaran atau faham komunisme/marxisme/leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan pancasila, menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apa pun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara, serta melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
  keluarkan fatwa   di wisma negara, penasihat hukum presiden abdurrahman wahid, harun alrasid, meminta, mahkamah agung perlu mengeluarkan fatwa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat soal konstitusi antara presiden dan dpr.
ia menjelaskan, ma dapat mengeluarkan fatwa, baik diminta atau tidak, seperti tertuang dalam uu nomor 14 tahun 1985.
 menurut harun seperti dikutip  antara , fatwa yang perlu dikeluarkan ma adalah mengenai konstitusionalitas dari ketetapan mpr no iii/mpr/1978, yang mengatur soal kemungkinan presiden dapat dijatuhkan oleh mpr melalui sidang istimewa.
ketetapan mpr itulah yang saat ini menjadi sumber perbedaan pendapat antara presiden dan dpr, yang kemungkinan besar akan mengajukan sidang istimewa mpr setelah keluarnya memorandum kedua.
 presiden sendiri, kata harun, tetap berpegang pada bab 3 uud 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dapat diganti karena mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. "
sementara tap mpr itu sendiri kedudukannya di bawah uud," katanya.
 harun mengatakan bahwa ia mengharapkan adanya fatwa ma, atau ada permintaan, baik dari presiden maupun dpr.
jika ada fatwa ma, tentunya fatwa itu harus dihormati. "
kita harus memberdayakan ma," ujar harun yang juga seorang ahli hukum tatanegara.