persoalan perburuhan, yang sebelumnya dituding sebagai penyebab pindahnya kegiatan produksi sejumlah perusahaan sepatu ke vietnam, juga berpotensi menjadi pemicu hengkangnya sejumlah perusahaan dari industri lain.
  sejumlah perusahaan tekstil dan elektronik sudah menyatakan akan memindahkan sebagian kegiatan produksinya ke luar negeri.
bahkan, sekitar 50 perusahaan tekstil telah memindahkan sebagian kegiatan produksinya ke kamboja dan vietnam.
  sekretaris jenderal (sekjen) asosiasi persepatuan indonesia djimanto, sekjen (demisioner) asosiasi pertekstilan indonesia irwandy m amien, dan ketua gabungan elektronika (gabel) lee kang hyun, senin (22/1), menyatakan, persoalan perburuhan, khususnya tuntutan yang melampaui kemampuan perusahaan dan tidak membawa solusi saling menguntungkan antara perusahaan dan buruh, memaksa industri berpaling ke negara tetangga untuk bisa memenuhi tambahan order kerja dan kapasitas produksi.
 hal ini, menurut ketiga orang yang mewakili industri yang menyumbang perolehan devisa cukup signifikan tersebut, akan terus berlanjut jika tak ada itikad baik dari pemerintah untuk menjadi penengah yang mengutamakan solusi saling menguntungkan, serta meminimalkan pengaruh pihak ketiga yang suka memanfaatkan buruh demi kepentingan sesaat.
 khusus industri tekstil, diakui untuk saat ini memang belum mengalami pemindahan order kerja.
meskipun demikian, lee kang hyun mengatakan, pemberian order kerja ke pabrik elektronik indonesia sangat mempertimbangkan faktor perburuhan. "
begitu pentingnya faktor itu, nilai tukar rupiah yang terus melemah pun sudah tidak dianggap penting lagi.
order selalu ada dan mesin produksi pun beres," ujar lee.
 lee menambahkan, sebaliknya, karena pentingnya faktor perburuhan, begitu ada pemogokan besar, order langsung dialihkan ke negara lain. "
raksasa elektronik, kan, punya pabrik tidak cuma di indonesia saja, bisa di vietnam, malaysia, atau cina," katanya.
 "kegiatan serikat buruh diramalkan akan meningkat tahun ini.
kalau sampai terjadi aksi dan merusak fasilitas produksi, langsung order kerja dipindahkan," tambahnya lagi.
  lee sendiri berpendapat, tingkat upah minimum regional (umr) untuk industri elektronik di indonesia saat ini sudah bagus, bahkan lebih tinggi dibandingkan industri tekstil dan produk tekstil (tpt) dan sepatu. "
karena elektronika memang menuntut keahlian yang lebih tinggi pula," katanya.
  menurut dia, transparansi di antara perusahaan dan buruh sangat penting. "
buruh berhak mengetahui kinerja perusahaannya.
kalau bagus, ya, kita kembalikan ke buruh.
yang penting jangan sampai ada yang curang dan keduanya berprinsip bisa berjalan sama-sama," katanya.
  itikad baik   sementara djimanto menegaskan, pemerintah perlu menunjukkan itikad yang baik dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. "
dalam persoalan perburuhan, pemerintah perlu mencabut kepmenaker nomor 150 tahun 2000 yang mengharuskan perusahaan membayar uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi bagi personel yang berhenti dalam jumlah yang lebih besar dari peraturan sebelumnya baik secara relatif maupun nominalnya," kata djimanto.
  selain itu, menurut dia, pemerintah perlu menertibkan unjuk rasa buruh sehingga tidak melumpuhkan kegiatan produksi.
 untuk industri tekstil, irwandy m amien mengatakan, banyak pelaku usaha tekstil, khususnya garmen, telah memindahkan tambahan order kerja dan lini produksi dari indonesia ke negara tetangga, terutama kamboja dan vietnam.
namun, pabrik di indonesia tetap dipertahankan.
 hal itu terpaksa dilakukan, lanjut irwandy, karena tuntutan pekerja dinilai sudah melampaui kemampuan perusahaan dan berada di luar kerangka hubungan perusahaan dan buruh.
sementara pemerintah sendiri tidak bisa menjadi penengah yang mengutamakan solusi saling menguntungkan, dan hanya membela kepentingan sesaat tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. "
bisa saja perusahaan memenuhi tuntutan buruh, tetapi kalau lantas perusahaan tutup, buruh mau bekerja apa," katanya.
 "di indonesia pun, buruhnya saya kira tidak menuntut macam-macam.
namun, karena ada provokator dan pengaruh lingkungan, ia terpengaruh," kata irwandy.
  sangsikan alasan   sementara itu, dirjen pembinaan hubungan industrial dan pengawasan (binawas) ketenagakerjaan depnaker m syaufii syamsuddin yang dihubungi  kompas  secara terpisah, senin, menyangsikan alasan perpindahan tempat usaha hanya karena keputusan menteri tenaga kerja (kepmenaker) no 150/ men/2000 tentang penyelesaian phk dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan.
 tudingan kepada buruh dan kepmenaker sebagai pemicu hengkangnya sejumlah perusahaan itu dibantah oleh dirjen binawas depnaker syaufii syamsuddin. "
apa benar karena itu (kepmenaker), apa tidak karena masalah lain.
kalau hanya alasan itu, saya rasa masalahnya terlalu sederhana sekali," kata syaufii.
  ia menegaskan, kepmenaker itu sendiri bertujuan agar upah yang diterima buruh bisa meningkat. "
bila pengusaha keberatan, sebenarnya berapa sih buruh yang mendapatkan pesangon atau uang penghargaan seperti dalam keputusan menteri itu," katanya.
 meski demikian, syaufii menambahkan, kepmenaker yang dibuat berdasarkan keputusan tripartit itu kini tengah dibahas dan direncanakan diubah melalui forum tripartit juga.
 keputusan menteri itu sendiri mendapat sorotan, terutama dari kalangan pengusaha pada beberapa pasal.
pasal 16 ayat 1 mewajibkan pengusaha membayar upah sebesar 75 persen gaji selama skorsing, sebelum ada izin pemutusan hubungan kerja (phk) dari panitia daerah maupun panitia pusat.
upah ini bisa diberikan paling lama enam bulan.
 pasal 19 dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib, pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi memberi bantuan kepada keluarga.
salah satu ketentuannya, bila pekerja memiliki satu tanggungan, maka besarnya 25 persen dari upah.
 pasal 21 mengatur, bila phk mendapat izin dari panitia daerah atau pusat, maka pengusaha wajib memberi uang pesangon dan/atau uang penghargaan sesuai dengan masa kerja dan atau kerugian.
misalnya, masa kerja kurang dari setahun, sama dengan satu bulan upah.
sedangkan uang penghargaan, untuk masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun, maka uang penghargaannya dua bulan upah.