komisi iv dpr meminta pemerintah mengkaji ulang formula dan kenaikan tarif telepon seperti yang tercantum dalam keputusan menteri perhubungan nomor km 19/2001 yang menurut rencana akan diberlakukan mulai 10 juni 2001.
dpr juga meminta pemerintah mencari masukan dari berbagai elemen masyarakat dan menyosialisasikan hasil kaji ulang itu.
 permintaan komisi iv dpr itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat komisi iv dpr dengan direktur jenderal pos dan telekomunikasi (dirjen postel) djamhari sirat di jakarta, rabu (6/6).
pada rapat ini, para anggota dewan yang sebelumnya sudah menyetujui kenaikan dengan sejumlah syarat menyatakan menolak kenaikan dengan alasan formula dan kenaikan tarif belum dikonsultasikan pemerintah dengan anggota dpr.
 dirjen postel djamhari sirat menyatakan, ia menerima keputusan komisi iv dpr dan akan segera menyampaikan hal tersebut kepada menteri perhubungan dan telekomunikasi (menhubtel) budi mulyawan suyitno.
selanjutnya, semua akan dikaji, apakah keputusan menteri tersebut akan dicabut atau diambil keputusan lain.
 wakil ketua komisi iv dpr m sofhian mile mengatakan, sebenarnya dpr memahami kenaikan yang dilakukan pemerintah terhadap tarif telepon.
ditambahkan, penolakan dpr saat ini lebih menyangkut formula dan kenaikan tarif yang belum pernah dikonsultasikan pemerintah kepada anggota dpr, tetapi tiba-tiba diumumkan.
 dpr sendiri tidak memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk melakukan kaji ulang dan berapa lama keputusan kenaikan tarif tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat.
kendati demikian ditekankan, hasil kajian tersebut harus mengakomodasikan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, setelah dibahas dengan anggota dpr.
  tarif membingungkan   dalam rapat dengar pendapat tersebut, sebagian besar anggota dpr menganggap formula tarif dan kenaikannya sangat membingungkan masyarakat.
selain itu, kenaikan tarif telepon sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka yang diumumkan.
 anggota komisi iv dpr enggartiasto lukito (fraksi partai golkar) bahkan menuding pemerintah telah dengan sengaja menyembunyikan masalah durasi dalam kenaikan tarif telepon yang baru diumumkan.
seharusnya, pemerintah menggunakan bahasa sederhana dalam menentukan formula kenaikan tarif.
 enggartiasto memberi contoh, seharusnya pemerintah menginformasikan selisih tarif lama dengan tarif baru, dengan membandingkan lama pembicaraan dan jaraknya.
misalnya, berapa selisih tarif lama dan baru bila seseorang menelepon ke blok m atau berapa selisih tarif lama dan baru bila menelepon ke cirebon atau bekasi.
 menjawab kecurigaan anggota dpr, djamhari membantah keras bila dikatakan pemerintah telah mempermainkan besarnya pulsa dan durasi telepon untuk mendapat keuntungan.
menurut dia, pemerintah justru ingin bersikap transparan, dengan memberikan penjelasan kenaikan tarif yang dikeluarkan pemerintah secara detail.
 mantan menhubtel agum gumelar usai acara serah terima jabatan dengan budi mulyawan di jakarta, rabu, juga membantah kesan bahwa pihaknya telah menipu.
ia juga menyatakan, laporan media massa yang menyebutkan kenaikan yang terjadi sebenarnya 2.700 persen sama sekali tidak benar.
 mengenai tarif kode area (021), djamhari menjelaskan, ditetapkannya percakapan lokal zona tunggal akan menguntungkan konsumen jakarta, tangerang, bekasi, dan depok.
alasannya, karena pelanggan akan dikenakan tarif hanya sebesar rp 150 per pulsa dalam pembicaraan satu menit atau kurang dari satu menit, sementara pada tarif lama sebesar  rp 165 per pulsa.
 djamhari juga mengatakan, sasaran dari pemberlakuan zona tunggal ini adalah untuk menyederhanakan sistem zona, karena tidak ada lagi persoalan mengenai penentuan zona i, zona ii, atau zona iii.
keputusan menyederhanakan sistem zona ini sudah dilakukan banyak negara yang memiliki kota metropolitan.
   tunggu keputusan   secara terpisah, dirut pt telkom m nazif dalam rapat dengar pendapat dengan komisi iv dpr pada rabu malam mengatakan, implementasi kenaikan tarif telepon masih menunggu keputusan final dari pemerintah.
penerapan zona tunggal ( single zone ) sendiri, menurut nazif, memiliki beberapa tujuan, antara lain menyederhanakan perhitungan, meningkatkan skala ekonomis ( economic of scale ), dan menjadikan komunikasi antardaerah sub-urban lebih murah.
 "selain itu, dapat tersedia rincian perhitungan sambungan lokal," katanya.
keuntungan lainnya, secara teknis akan menyederhanakan penyambungan sehingga meningkatkan efisiensi.
meski demikian, untuk implementasi ini, masih diperlukan dukungan teknis.
 untuk implementasi tarif baru, nazif mengatakan, keberhasilan sangat tergantung pada sosialisasi, baik sebelum maupun setelah implementasi.
pada tahap sebelum implementasi, sudah dilakukan sosialisasi melalui berbagai lokakarya dan pertemuan. "
sosialisasi setelah implementasi bertujuan untuk pemeliharaan," katanya.
 mengenai kebutuhan investasi baru, nazif menyebutkan, ada beberapa jenis investasi baru yang akan memberi prospek dalam bisnis telekomunikasi.
investasi akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana telekomunikasi yang baru.
  "melalui investasi diharapkan digunakan teknologi baru yang memiliki berbagai keunggulan sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat," katanya.
persoalannya, kebutuhan investasi umumnya dalam bentuk dollar as, sementara pendapatannya dalam bentuk rupiah.
 nazif menyebutkan, dalam waktu dekat akan dibangun sarana telekomunikasi murah yang berbasis internet di jakarta dan surabaya.
sarana ini untuk meringankan pelanggan karena tarifnya bisa direduksi hingga 60 persen dari tarif normal dengan tujuan semua kota.
   harus jelas   ketua harian komite pemulihan ekonomi nasional (kpen) sofjan wanandi mengatakan, pemerintah termasuk pt telkom harus menjelaskan alasan mengapa tarif telepon dinaikkan. "
apa untuk bayar utang, melakukan investasi, atau ekspansi," katanya.
  sofjan mengingatkan, pt telkom sebagai perusahaan memonopoli jasa telekomunikasi jangan menaikkan tarif telepon tanpa adanya kejelasan untuk apa kenaikan itu.
seandainya, untuk investasi, pemerintah atau pt telkom pun perlu menjelaskan investasi apa dan kapan.
  "apa tidak bisa dilakukan bertahap sehingga harus ada kenaikan sedemikian besar," kata sofjan.
ia juga mempertanyakan, mengapa tarif harus dinaikkan meskipun pt telkom sudah meraup keuntungan  rp 2,5 trilyun tahun 2000.
kenaikan tarif tanpa adanya penjelasan itu jelas akan membuat masyarakat menjadi bingung dan terbebani.
  sofjan mengingatkan, telepon sudah menjadi kebutuhan publik dan menyangkut kepentingan masyarakat.
jangan sampai masyarakat dibebani lagi kenaikan tarif mengingat sudah banyak rencana pemerintah menaikkan tarif dan harga, seperti bbm, tarif dasar listrik (tdl), dan pajak pertambahan nilai (ppn).