gubernur daerah istimewa yogyakarta (diy) sri sultan hamengku buwono x mengatakan, kabinet yang segera disusun presiden megawati dan wapres hamzah haz harus mampu menyeimbangkan kepentingan pusat dan daerah.
pembentukan departemen hendaknya tak sekadar membuat lembaga kementerian tanpa mempertimbangkan konsep otonomi daerah yang sudah telanjur berjalan.
 menjawab  kompas  di yogyakarta, jumat (27/7) sore, sultan mengatakan, pembentukan departemen dan kementerian jangan sampai merepotkan daerah yang sudah telanjur menyusun dinas-dinas berdasarkan uu no 22/1999 dan peraturan pemerintah (pp) no 25/1999.
jika pemerintah pusat hanya seenaknya membuat departemen, dan sama sekali tidak melihat sumbangsih dan potensi daerah negara kesatuan ri, maka sampai kapan pun daerah tetap sulit berkembang.
  "jangan cuma baik untuk pusat, tetapi tak baik untuk daerah.
hal itu harus diperhatikan, agar potensi disintegrasi bangsa tidak marak kembali," ujarnya.
 menurut sultan, kebhinnekaan masyarakat di daerah sebagai strategi integrasi nasional pun harus diperhatikan, dan itu dikemas dalam format saling mendukung satu sama lain.
dia menilai, dengan mengaplikasi uu otonomi daerah dengan baik semua potensi konflik antara pusat dan daerah tak akan terulang.
 hal senada diungkapkan bupati sleman ibnu subiyanto.
ibnu melihat pembentukan departemen dalam kabinet peninggalan mantan presiden abdurrahman wahid sering kali tak sinkron dengan penjabaran otonomi daerah.
 akibatnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kerepotan dalam melakukan restrukturisasi dinas-dinas dan kewenangannya.
kondisi itu juga sangat merepotkan daerah dalam menentukan porsi anggaran dan jenjang karier pns.
belum lagi, menyangkut pelimpahan pegawai departemen ke daerah.
 dia berharap pembentukan kabinet tak berorientasi  positioning , dalam arti menempatkan si a dan si b pada jabatan tertentu berdasarkan prinsip bagi-bagi jabatan kepada orang partai.
jika hal itu terjadi, maka departemen akan mengalami kerancuan dalam melakukan koordinasi ke daerah.
 "saya harap dinas-dinas yang sudah telanjur saya susun jangan lagi dikacaukan dengan departemen asal-asalan di tingkat pusat.
bukan apa-apa.
soalnya, kita jadi repot melakukan koordinasi internal maupun ke pusat jika departemennya tak sinkorn dengan bidang dan kewenangan dinas-dinas di daerah," kata ibnu.
 contohnya, di pusat ada departemen pertanian.
secara konseptual urusan pertanian mencakup peternakan dan perikanan.
nyatanya, di daerah telah ada dinas pertanian yang terpisah dari dinas peternakan, dan tidak satu atap dengan dinas perikanan.
  tiga menko   sementara itu, sumber  kompas  semalam mengungkapkan, dpp pdi-p sabtu malam mengadakan pertemuan untuk membahas masalah struktur dan personalia kabinet.
namun tidak disebutkan di mana pertemuan itu diadakan. "
yang pasti tidak di pecenongan (kantor dpp pdi-p) dan tidak di tu (jalan teuku umar, kediaman presiden megawati soekarnoputri)," ucap seorang fungsionaris partai itu.
  sejak beberapa hari lalu di tengah masyarakat tersiar kabar tentang adanya beberapa kelompok yang mencoba ikut menyusun kabinet.
di antaranya ada yang disebut kelompok roy b janis, kelompok arifin panigoro, kelompok kaukus, dan kelompok theo syafei.
 presiden megawati soekarnoputri sendiri, menurut sebuah sumber  kompas , menghendaki adanya seorang menko yang memiliki kedudukan kuat.
dengan demikian, presiden tidak perlu masuk sampai ke detail-detail dalam pelaksanaan tugas kerja kabinet mendatang. "
ini akan berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, di mana menteri bisa 'potong kompas' langsung ke presiden," ujar sumber  kompas  itu sambil menambahkan akan ada tiga orang menko yakni menko polkam, ekuin, dan menko kesra.
 dengan demikian, presiden menjadi pembuat kebijakan dan para menko menjadi tangannya dalam melaksanakan tugas-tugas kabinet.
seorang menteri melapor atau menyampaikan hasil-hasil pekerjaannya melalui menko di bidangnya, selanjutnya menko mengomunikasikannya ke presiden.