presiden megawati soekarnoputri dan wakil presiden (wapres) hamzah haz serta kabinet yang akan dibentuk harus menyatakan ikrar integritas serta menyatakan komitmen penuh untuk menciptakan  zero corruption  dalam pemerintahannya.
presiden megawati harus menyatakan secara terbuka untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) tanpa pandang bulu, termasuk terhadap keluarga dan orang-orang separtai serta menyatakan secara terbuka tidak akan terlibat dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan fasilitas pemerintah.
 demikian harapan koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki, pengajar pascasarjana ilmu hukum universitas indonesia indriyanto seno adji, dan praktisi hukum harry ponto secara terpisah di jakarta, kamis (2/8).
 ketiganya mengingatkan agar megawati-hamzah haz belajar dari pengalaman sejarah kegagalan pemerintahan sebelumnya. "
skandal korupsi telah melengserkan tiga presiden: soeharto, bj habibie, dan abdurrahman wahid.
ini jangan sampai menimpa megawati," kata teten.
 ikrar integritas, menurut teten, pernah dilakukan oleh presiden gloria macapagal-arroyo dan lee kuan yew.
begitu terpilih sebagai perdana menteri singapura, lee kuan yew langsung menyatakan tekadnya untuk membersihkan negaranya dari praktik korupsi.
semua koruptor akan diadili. "
itu kemudian menjadi semangat nasional," ujar teten.
 teten menegaskan, presiden megawati dan hamzah haz harus memberikan pernyataan secara publik agar semua pejabat di jakarta maupun di daerah, tidak melayani semua permintaan fasilitas yang mengatasnamakan istana maupun kerabat istana. "
tanpa ada pernyataan publik, pejabat daerah  ewuh  dan pasti melayani karena takut kehilangan jabatan," kata teten.
  tidak sungguh-sungguh   indriyanto menyebutkan, mpr sudah mengeluarkan ketetapan nomor xi/mpr/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kkn, yang ditindaklanjuti dengan undang-undang (uu) nomor 28 tahun 1999 mengenai hal yang sama.
akan tetapi, selama ini ketentuan itu tidak pernah dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, kecuali mendaftarkan dan mengumumkan kekayaan sebagian pejabat negara.
 "presiden megawati seharusnya menggunakan momentum pengumuman kabinet untuk meyakinkan rakyat, bahwa pemerintahannya tidak akan mengulangi pengalaman masa lalu, dengan penegasan sikap anti-kkn.
presiden dan wapres menegaskan keluarganya tidak akan memanfaatkan fasilitasnya untuk kepentingan bisnis mereka," ujarnya.
 selama ini kekurangberhasilan pemberantasan korupsi, menurut indriyanto, karena belum ada  political will  dari pemerintah. "
bila secara tegas presiden mendeklarasikan anti-kkn, itu menjadi bentuk nyata dari  political will  untuk memberantas kkn," tandasnya.
 ponto sependapat, presiden dan wapres memang harus menegaskan sikapnya yang anti-kkn dengan minta keluarganya mengundurkan diri dari bisnis.
penegasan presiden dan wapres itu secara langsung dan tak langsung akan mendukung pemberantasan kkn atau penegakan hukum di negeri ini.
 "jika presiden megawati serta kabinetnya masih membiarkan keluarganya berbisnis, apalagi memanfaatkan nama dan fasilitas yang dimilikinya, lantas apa bedanya dengan masa lalu.
presiden dan wapres harus mendeklarasikan sikap yang anti-kkn, melarang keluarga berbisnis, sehingga namanya pun tidak 'dijual', termasuk di daerah.
apalagi, sudah ada ketetapan mpr dan uu yang menghendaki pemerintah bersih dari kkn," tutur wakil sekjen asosiasi advokat indonesia (aai) tersebut.
 ponto mengingatkan, kalau presiden dan wapres tak mulai dari diri sendiri bersikap anti-kkn, mereka tak bakal mungkin menuntut pejabat negara lain untuk tidak melakukan kkn. "
pejabat lain yang dituntut tidak kkn akan melakukan  bargaining .
tidak mungkin memberantas kkn jika diri sendiri tidak membersihkan diri dari kkn," tandasnya lagi.
   meragukan   beberapa pihak mulai meragukan keberanian megawati untuk memberantas kkn setelah menyaksikan begitu susahnya pembentukan kabinet.
la ode ida, direktur pusat studi pengembangan kawasan, mengemukakan, harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih di bawah megawati sangat kecil.
alasannya, megawati telanjur terjebak dalam kontrak politik dengan politisi yang melapangkan jalan baginya untuk menduduki kursi kepresidenan.
 pakar hukum tata negara universitas airlangga, prof dr soewoto mulyosudarmo, juga mengkhawatirkan pemerintahan baru yang bernuansa koalisi partai-partai politik dan tni/ polri ini justru akan menjadikan pemberantasan kkn tidak dilakukan secara serius.
 teten masduki bisa memahami kekhawatiran itu.
ia mengkhawatirkan megawati melakukan kompromi dengan tidak meneruskan kasus korupsi masa lalu, yang mungkin bisa membawa keretakan koalisi yang mengantarnya jadi presiden.
 teten mengatakan, dengan melihat realitas politik yang ada, penegakan hukum akan berjalan tidak  fair  atau akan sangat tergantung pada tensi politik. "
mungkin akan sama dengan abdurrahman wahid, akan ada kasus yang diadili, tapi sebatas pada kasus yang tak punya konsekuensi retaknya koalisi," ujarnya.
  potensi besar   teten mengingatkan, potensi korupsi sekarang ini sangat besar karena partai politik sedang menyiapkan sumber daya untuk kepentingan pemilu 2004.
sumber dana partai selama ini berasal dari anggota, pengusaha kroni, dan orang partai di birokrasi.
 pola korupsi menurut teten juga akan berubah.
dari  authoritarian corruption  pada era soeharto, di mana korupsi terjadi tersentralisasi pada oligarki kekuasaan di istana dan sekitar, menjadi  democratization corruption,  di mana pusat korupsi tidak hanya di istana, tetapi melebar ke parlemen dan daerah serta partai.
 dengan asas kebersamaan yang dibangun, di mana parlemen akan memberikan dukungan penuh kepada eksekutif yang mengakomodasi semua kekuatan politik di parlemen, menurut teten, akan menempatkan parlemen dalam posisi susah untuk mengontrol eksekutif secara ketat. "
kontrol dpr akan sangat lemah," ujarnya.
 isu korupsi tetap akan menjadi amunisi politik, tetapi bukan dalam konteks pemberantasan korupsi, melainkan dalam konteks memperoleh atau mendapatkan kekuasaan, demikian teten.