sesuai ketentuan, seharusnya uu no 39/1999 dilaksanakan sejak 23 september 2001.
namun, ketika mendekati tenggat itu, baik komnas, pemerintah, maupun dpr tidak melakukan koreksi apa-apa.
ketika itu, komnas belum juga mengusulkan nama-nama calon anggota baru dan sekjen komnas yang pegawai negeri belum ada.