menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno mengemukakan, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) hanya berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, dan bukan berwenang memberhentikan kepala daerah.
sampai saat ini, mendagri belum menerima usulan pemberhentian wali kota surabaya sunarto sumoprawiro sehingga secara de jure yang bersangkutan masih diakui mendagri sebagai wali kota surabaya meskipun dprd setempat telah memutuskan, memberhentikannya sebagai wali kota.