mengharapkan keteladanan dari pemimpin bangsa dalam upaya memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) hanya sebuah impian kosong.
langkah konkret yang perlu dilakukan justru adalah mengeliminasi peluang terjadinya kkn.
pada saat bersamaan, masyarakat juga harus melakukan semacam gerakan moral dengan mengisolasi secara sosial pelaku kkn yang selama ini tidak bisa diselesaikan lewat prosedur hukum.
 budayawan ignas kleden mengemukakan hal ini dalam perbincangan dengan  kompas  di jakarta, senin (22/1), menanggapi kecenderungan kian suburnya praktik kkn di negeri ini sejak dua dekade terakhir.
namun, diakui, untuk mewujudkan gerakan moral berupa pengisolasian secara sosial itu tidak mudah, mengingat persoalan akuntabilitas dalam budaya masyarakat kita tampaknya masih dianggap sesuatu yang asing.
  selain itu, masyarakat kita juga memiliki sifat yang cenderung menerima apa yang ada sebagai sesuatu yang benar dan tidak terbiasa mempertanyakan proses yang membawa seseorang pada keadaan tertentu. "
secara budaya masyarakat di sini tidak terlalu mempersoalkan mengapa seseorang -terutama aparat birokrasi- bisa hidup dengan  life-style  yang jauh lebih tinggi dari pendapatannya.
hal-hal semacam ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat," kata ignas seraya menambahkan bahwa hal itu terjadi lebih disebabkan bangsa ini malas berpikir.
 terlepas dari itu semua, direktur eksekutif the go-east institute ini setuju bila masyarakat indonesia meniru strategi yang ditempuh korea selatan dalam memerangi korupsi dengan mengisolasi mereka yang dianggap korupsi.
gerakan sosial ini dilakukan karena lembaga hukum tampaknya tidak bisa berbuat banyak sehingga perlu ada semacam tindakan dengan mengucilkan mereka dari lingkungan pergaulan sosial.
 dengan begitu, demikian ignas kleden, mereka akan malu.
diharapkan langkah semacam ini bisa berdampak luas, minimal dapat menumbuhkan suatu kesadaran bahwa bila orang berbuat serupa akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat, dan itu tak kalah pedihnya dibandingkan putusan hukum pengadilan.
bentuk isolasi itu bisa bermacam-macam, seperti tidak diundang ke acara-acara tertentu atau disepelekan dalam pergaulan sosial-kemasyarakatan.
 "kita bisa bayangkan bagaimana seorang pegawai negeri, walau pejabat tinggi sekalipun, bisa punya tiga mobil dan beberapa rumah mewah.
padahal, ada peraturan bahwa seorang pegawai negeri sipil tidak boleh melakukan   pekerjaan    sampingan yang begitu  profitable  buat dia.
lalu dari mana duitnya untuk membeli kemewahan itu kalau bukan dari korupsi.
akan tetapi, kembali lagi, itu kalau masyarakat kita kritis.
yang kita saksikan sekarang justru cenderung sebaliknya; bukannya mengontrol, malah kagum," kata ignas.
  moral publik   secara sosiologis ignas kurang sependapat terhadap pandangan yang menyatakan bahwa kkn di indonesia semata-mata terkait dengan urusan moral pribadi orang per orang.
ia juga menolak anggapan yang selama ini berkembang bahwa kkn yang telah berurat akar di negeri ini adalah bagian dari kultur masyarakat indonesia.
 "kkn dianggap sebagai kultur karena setiap orang tergoda untuk korupsi.
bahkan, di dalam birokrasi kita korupsi itu telah menjadi semacam sistem insentif yang ilegal untuk   pekerjaan    birokrasi.
memang ada faktor budaya, tetapi sifatnya hanya semacam penguatan, seperti adanya anggapan keliru bahwa orang yang berpangkat tinggi harus dengan sendirinya punya kehidupan yang sedikit mewah," ujarnya.
 menurut ignas, kkn terjadi karena empat hal, yaitu (1) ada kesempatan; (2) ada  impunity  (bahwa kesempatan yang dipakai secara tidak benar tidak dihukum); (3) secara ekonomi menolong kehidupan yang bersangkutan; (4) secara budaya masyarakat di sini tidak terlalu mempersoalkannya.
oleh karena itu, kkn bukan hanya menyangkut moral pribadi, tetapi juga moral publik yang juga berarti terkait dengan "kontrak" antara hukum dan politik.
di sini menjadi semakin jelas bahwa korupsi bukan urusan moral, tetapi juga urusan politik dan hukum.
 "oleh karena korupsi menyangkut moral publik, maka politik harus bisa mencegah munculnya kesempatan-kesempatan di mana (bakal) terjadi suap-menyuap, sedangkan hukum harus memberi sanksi bila hal itu terjadi," kata ignas kleden.
 secara sederhana, ignas membedakan korupsi dalam dua kelas sosial.
untuk pegawai-pegawai kecil, korupsi mungkin lebih merupakan usaha untuk menambah kekurangan, yakni semacam strategi ilegal untuk menutupi defisit pendapatan.
sementara pada tingkat yang tinggi, katakanlah pejabat setingkat direktur jenderal, korupsi sudah merupakan strategi untuk melakukan apa yang disebut ignas dengan istilah  saving  (menabung) untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, baik secara politik maupun hukum.
jadi, demikian ignas kleden, dalam konteks ini pokok soal mengapa kkn itu menjadi tumbuh subur adalah akibat ketidakpastian secara hukum dan politik di negeri ini.
  "saya kira itu pengandaian yang proporsional.
artinya, kalau secara politik tingkat ketidakpastiannya tinggi dan secara hukum juga demikian, dengan sendirinya tingkat korupsi juga akan meningkat karena orang akan melakukan  saving  untuk menghadapi prospek yang tidak jelas," ujarnya.
 dilihat dari sudut pandang fungsi birokrasi dalam suatu negara, ignas mencermati adanya kekacauan peran dalam pelaksana birokrasi itu yang kemudian menyuburkan praktik kkn.
kekacauan itu terjadi karena pelaksana birokrasi mencampuradukkan antara perannya sebagai agen dan  middleman  (makelar).
seorang agen bertindak atas nama pemberi tugas dan hanya boleh menerima pembayaran oleh yang memberi tugas tersebut.
dalam kaitan ini, pelaksana birokrasi adalah agen negara.
adapun seorang  middleman  bertindak atas nama dirinya sendiri dan bisa mendapatkan keuntungan dari dua pihak yang dia mediasikan.
  "di sanalah terjadi distorsi peran.
birokrat kita bukan lagi sebagai agen, tetapi sebagai  middleman .
padahal, dia tidak bisa bertindak atas namanya sendiri dalam transaksi birokrasi, tetapi harus atas nama negara.
oleh karena itu, dia hanya boleh menerima pembayaran dari negara dan tidak boleh dari pihak yang berurusan dengan negara.
dan, ketika dia bertindak sebagai  middleman , maka terjadilah korupsi.
dia bertindak sebagai  middleman , tetapi ia tetap mempertahankan statusnya sebagai agen.
kolusi itu begitu," kata ignas kleden.