sementara itu, pemerintah dan dpr memutuskan untuk melakukan pembahasan secepatnya soal kemungkinan adanya perbedaan angka jumlah bagi hasil migas yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2002 dengan yang tertuang dalam keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 214/kmk.06/2002 tentang penetapan bagi hasil migas tahun 2002.