sebagai ketua dpp, marzuki menyatakan, dengan ditahannya akbar tandjung, hal yang tersangkut dengan kebijakan golkar akan tetap merujuk kepada kebijakan ketua umum. "
misalnya penarikan golkar dari kabinet memang bisa menjadi wewenang dpp, tetapi harus diketahui dan disetujui akbar tandjung," demikian marzuki.