soal swastanisasi pengelolaan tpa itu dikemukakan sekretaris tim evaluasi tpa, yang juga ketua komisi e dprd kota bekasi, wahyu prihantono, selasa (18/12).
menurut wahyu, konsep tersebut telah dibicarakan dengan staf ahli menteri dalam negeri beberapa waktu lalu dan besar kemungkinan akan diterapkan setelah penyusunan memorandum of understanding (mou), atau nota kesepahaman, baru antara pemerintah kota bekasi dan pemerintah daerah dki jakarta mengenai penanganan tpa pascapenutupan.