dua orang anggota keluarga mantan presiden soeharto, probosutedjo (saudara seibu) dan siti hardiyanti rukmana (putri sulung), hari kamis (8/3) diperiksa tim penyidik kejaksaan agung.
keduanya diperiksa sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda, yakni korupsi dana reboisasi dan pipanisasi jawa yang dikerjakan pt triharsa bimanusa tunggal (tbt).
  siti hardiyanti rukmana (tutut) yang didampingi penasihat hukumnya, amir syamsuddin, diperiksa selama sekitar lima jam, mulai pukul 14.05.
selama diperiksa tim jaksa penyidik yang dipimpin tarwo hadi sajuri, tampak seorang pengawal sibuk menyiapkan tabung oksigen bagi tutut.
  selain menyiapkan tabung oksigen, menurut pengawalnya, seorang dokter juga disiagakan untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan.
dalam pemeriksaan sebelumnya, jumat lalu, tutut sempat mengalami sesak napas sehingga perlu dibantu dengan oksigen.
tidak dijelaskan sakit apa yang diderita tutut.
namun, sejak pertama diperiksa, amir syamsuddin mengatakan bahwa kliennya tidak sehat.
     tuding bupati    sementara tersangka kasus dugaan korupsi dana reboisasi dalam pembangunan hutan tanaman industri (hti) di kalimantan selatan (kalsel), h probosutedjo, menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan  mark up  (penggelembungan) dana reboisasi yang digunakan untuk membangun hti.
probosutedjo justru menuding bupati di kalimantan selatan telah memberikan izin lokasi penanaman hti yang tumpang tindih.
  itu dikatakan probosutedjo melalui penasihat hukumnya, asfifuddin, kepada pers di jakarta, kamis.
asfifuddin mendampingi probosutedjo yang diperiksa sebagai tersangka di gedung bundar kejaksaan agung (kejagung). "
izin untuk pembangunan hti ternyata  overlapping  dengan izin yang diberikan bupati untuk perusahaan lain.
ada sekitar 100.000 hektar areal hti yang diperuntukkan pt menara hutan buana (mhb) ternyata diberikan kepada investor lain," kata asfifuddin.
  menurut asfifuddin, selama diperiksa sekitar enam jam, kliennya ditanyai soal penggunaan dana reboisasi dan realisasi penanaman hti yang tidak sesuai.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, dari hasil peninjauan yang dilakukan tim penyelidik kejagung, ditemukan perbedaan dalam penghitungan proyek hti di kalsel.
dari realisasi hti seluas 71.024,2 hektar menurut pt mhb, ternyata setelah dicek ke lapangan hanya 41.212,40 hektar.
jadi, ada kelebihan pencairan dana penyertaan modal pemerintah dan pinjaman dana reboisasi sebesar rp 49 milyar.
  tidak punya hph   usai diperiksa, probosutedjo enggan berkomentar ketika ditanya wartawan soal itu.
probosutedjo minta agar wartawan bertanya kepada penasihat hukumnya.
ia hanya mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai hak pengusahaan hutan (hph) ketika mendapat izin untuk mengerjakan proyek hti seluas 268.000 hektar di kalsel.
para saat itu, mereka yang mendapat izin pembangunan hti adalah mereka yang mempunyai hph.
  dalam kasus probosutedjo, kata asfifuddin, kejaksaan agung mempermasalahkan kredit yang diambil pt mhb untuk membangun hti.
menurut dia, tidak semua dana yang digunakan untuk membangun hti diambil dari dana reboisasi.
sebagian adalah dana pribadi probosutedjo, sebesar rp 65 milyar, ditambah dana penyertaan modal pemerintah (pmp) dari inhutani ii sebesar rp 100 milyar, dan dana reboisasi sebesar rp 100 milyar.
  "komposisi jumlah (dana) itu, dibandingkan dengan hutan yang ditanami, sudah melebihi kapasitas (hutan yang seharusnya ditanami).
sudah 71.000 hektar yang ditanami.
jadi, saya tidak tahu di mana letak kerugian negara," kata asfifuddin.
 keterangan asfifuddin tersebut berbeda dengan penjelasan kepala pusat penerangan hukum kejagung muljohardjo.
mengutip keterangan jaksa penyidik, pada saat diperiksa, probosutedjo mengatakan bahwa dari areal yang dicadangkan untuk pembangunan hti seluas 268.505 hektar, yang  feasible  ditanami seluas 100.000 hektar.
realisasi penanaman hti sampai dengan tahun 1996/1997 baru mencapai 29.000 hektar yang akan dilanjutkan pada tahun 1997/1998 dan tahun 1998/ 1999 seluas 41.000 hektar.
 kepada tim penyidik, probosutedjo tidak mengakui hasil penyelidikan yang dilakukan badan koordinasi survei dan pemetaan nasional (bakosurtanal) bahwa realisasi tanaman hti di kalsel seluruhnya hanya mencapai 45.000 hektar.