dalam masalah pendatang ilegal, indonesia lalu merasa tidak beruntung bertetangga dengan australia.
dengan alasan, australia bisa menjadi semacam magnet atau daya tarik yang sangat potensial dan menjadi tempat sangat praktis bagi para pendatang ilegal.
  "hasilnya, kita harus terus berurusan dengan persoalan itu," kata menteri luar negeri (menlu) hassan wirayuda kepada  kompas  di kantornya, jakarta, jumat (7/9).
untuk mengatasi masalah itu, diperlukan adanya semacam penangkal ( deterrence ) untuk membuat indonesia maupun australia tidak menjadi tempat penarik bagi bisnis semacam itu.
  "minimal kalau ada dua atau tiga kapal yang terus tertangkap, itu akan menjadi salah satu penangkal para imigran ilegal untuk datang ke indonesia atau australia," ujarnya.
 walau begitu, menlu menegaskan, indonesia belum membuka peluang untuk kerja sama keamanan atau menerima konsep perdana menteri (pm) australia john howard membangun semacam kamp atau pusat penahanan.
dalam pandangannya, akan lebih baik bila kedua negara lebih menciptakan stabilitas dalam hubungan yang terus naik-turun ini.
  tentang kerja sama pertahanan untuk mengatasi masalah imigran gelap, menurut hassan, hal itu lebih merupakan perluasan dimensi persoalan. "
dalam kaitan dengan migran ilegal, anda (australia- red ) mengharapkan kerja sama pertahanan.
tampaknya memang ok, tapi kan ini lalu menjadi dimensi yang lebih besar dari persoalannya itu sendiri.
migran itu, kan, hanya salah satu atau submasalah," ujarnya.
 dijelaskan, kerja sama pertahanan seperti itu tidak bisa dilaksanakan secara tiba-tiba.
dalam arti, harus melalui proses pendekatan yang dilanjutkan dengan pembicaraan. "
dari yang tidak ada apa-apa, langsung  joint patrol .
ini sesuatu yang bisa sensitif," katanya.
  tolak usul howard   hassan juga menegaskan, indonesia menolak tegas keinginan australia mendirikan pusat penahanan meskipun dengan pendanaan dari australia. "
kita enggak mau punya pengalaman galang (pusat pengungsian pulau galang- red ) kedua," tegasnya. "
bahasa  joking -nya, kita disuruh siskamling, mereka bisa tidur nyenyak dan mereka hanya bayar uang rokok," ujarnya.
 dalam hal ini, indonesia mengkhawatirkan pendirian pusat semacam itu oleh para imigran ilegal bisa diartikan sebagai  processing zone  yang akan memberi fasilitas untuk pergi ke australia. "
kalau menuju australia, masuk saja  processing zone  di indonesia, nanti, kan, diseleksi di situ," kata hassan.
  persoalan galang yang dimulai tahun 1979 baru selesai tahun 1996.
di tempat itu, para pendatang ilegal tersebut lalu dise-leksi dan dimasukkan dalam klasifikasi benar-benar pengungsi atau menjadi pendatang ilegal karena persoalan ekonomi.
 "kalau pengungsi itu ditempatkan di negara-negara yang mau menerima.
itu pun lamban sekali pada waktu itu.
sekarang, kan, lebih membebani karena kita punya 1,2 juta pengungsi domestik," kata hassan.
  hukuman berat   sementara itu, menteri luar negeri dan perdagangan australia alexander downer menyatakan, indonesia tengah mempertimbangkan sistem perangkat hukum agar di kemudian hari bisa menjerat dengan hukuman lebih berat para pelaku kasus penyelundupan manusia ke negara tetangga yang melibatkan warga negara indonesia.
  kepastian ini merupakan hal penting yang ia peroleh dari serangkaian pembicaraan dengan para pejabat tinggi indonesia selama dua hari kunjungannya di jakarta, kamis-jumat.
 "meski demikian, masih ada banyak hal lain yang perlu kami diskusikan bersama lagi dengan indonesia," ungkap downer dalam jumpa pers di jakarta, jumat.
ia didampingi menteri pertahanan peter reith dan menteri imigrasi phillip ruddock.
  senada dengan hassan wirayuda, downer juga mengatakan, indonesia menolak gagasan tentang perlunya dibangun satu tempat penampungan ( detention centre ) baru bagi para imigran gelap di indonesia.
 meski indonesia menyambut dingin tawaran tersebut, downer mengaku cukup puas dengan respons indonesia dalam upaya menanggulangi arus penyelundupan manusia secara ilegal ( illegal trafficking of persons ) yang banyak menggunakan fasilitas di indonesia.
terutama, katanya, ketika indonesia berminat ingin meninjau kembali sejumlah perangkat hukumnya agar di kemudian hari bisa menjerat kasus-kasus tersebut.
  "mereka kini tengah meninjau apakah yang sudah ada itu perlu diperkuat lagi atau memang sudah cukup memadai (untuk menangani kasus-kasus itu).
kalau nyatanya memang perlu dilakukan perubahan, maka kami yakin hal itu akan dilakukan," tandas menlu downer.
  evaluasi perjanjian ekstradisi   sampai sekarang, indonesia belum memiliki perangkat hukum yang jelas untuk memproses kasus-kasus itu.
apalagi bila melihat fakta yang ada, misalnya, sekarang ini banyak imigran gelap yang "terdampar" di indonesia hanya ditahan dengan cara "dititipkan" di motel-motel atau rumah-rumah penginapan dan bukan sebuah "tahanan" atau "karantina" khusus.
  karena itu, kata downer, para ahli hukum kedua negara ingin meninjau kembali apakah isi perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani australia-indonesia tahun 1996 telah memuat pasal-pasal tentang kasus-kasus itu atau tidak. "
yang menjadi permasalahan bagi australia tentu saja apakah kasus 'penyelundupan manusia' seperti kasus ini sudah dimasukkan dalam kategori pelanggaran hukum atau tidak dalam perjanjian ekstradisi itu," jelas downer.
 menanggapi kesimpangsiuran masalah itu, tambahnya, baik indonesia maupun australia sepakat akan menuntaskan berbagai persoalan itu dalam serangkaian pembicaraan lanjutan di bali pekan depan. "
itu termasuk pertanyaan (kami) apa peran yang bisa dimainkan oleh angkatan laut indonesia," tanya menlu australia itu.
  empat abk   tentang empat anak buah kapal (abk) indonesia yang diadili di australia, menlu hassan wirayuda menjelaskan, mereka sekarang dalam pemeriksaan, diimbangi dengan upaya memastikan adanya penerjemah.
australia dalam hal ini juga menyediakan bantuan hukum.
  hassan menegaskan, keempat orang itu tidak bisa direpatriasi karena kejahatan menyelundupkan manusia tidak termasuk dalam 32 jenis pelanggaran yang bisa direpatriasikan.