"pdi-p ingin bila pansus dibentuk, perangkat politiknya harus sudah ada, baik keanggotaan maupun pimpinannya.
sementara waktu efektif yang tersisa hanya enam hari.
kami tidak mau ada bentuknya, tetapi tidak bisa kerja," kilahnya.
alasan lainnya, komisi ii dpr belum pernah melaporkan proses hukum yang dilakukan kejaksaan, baik pada sidang paripurna, badan musyawarah (bamus), maupun rapat konsultasi pimpinan fraksi-fraksi.