"pada waktu pembicaraan sampai pada abolisi yang dijelaskan menkeh, ibu (presiden) memberikan arahan agar hal itu dipelajari baik-baik terlebih dahulu, dan dipertimbangkan dari berbagai segi.
apalagi, menurut amandemen kedua uud, hal seperti itu harus dimintakan pertimbangan dpr," tambah bambang, yang mengaku sengaja melakukan klarifikasi kepada presiden mengenai masalah itu.