sementara itu, aktivis rekonsiliasi konflik ichsan malik dan pengamat militer dr kusnanto anggoro yang dihubungi kompas secara terpisah hari minggu menilai, rencana mengubah status provinsi nanggroe aceh darussalam (nad) dari tertib sipil menjadi darurat sipil, atau darurat militer, tidak akan menyelesaikan persoalan.
peningkatan status keamanan tanpa didahului peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pada tubuh tni dan polri dalam menangani keamanan di aceh malah akan menimbulkan kekerasan baru, berbagai pelanggaran hak asasi manusia (ham).