duta besar ri untuk arab saudi baharuddin lopa berpendapat, kasus dugaan penyelewengan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog) harus dituntaskan di muka pengadilan.
penuntasan di pengadilan bermanfaat bagi negara hukum dan berguna bagi presiden abdurrahman wahid sendiri.
jika sangkaan keterlibatan presiden tidak terbukti, dengan sendirinya nama baik presiden abdurrahman wahid dibersihkan.
 "ini harus dibuktikan di muka pengadilan.
tidak boleh di warung kita  bilang , tidak boleh di truk, tidak boleh di sini (dpr), harus di muka pengadilan.
oleh karena itu, menurut saya, kasus (dana yanatera bulog- red ) ini perlu dituntaskan di muka pengadilan.
ini bermanfaat bagi dua hal, yakni bermanfaat bagi negara hukum dan berguna bagi gus dur (abdurrahman wahid- red )," kata lopa, kamis (18/1), kepada pers.
 lopa mengemukakan, kalau memang presiden abdurrahman wahid mengetahui bahwa sebelum dana yanatera bulog dicairkan uang itu digunakan bukan untuk tujuannya, dan presiden tidak berusaha mencegah pengeluaran dana, atau presiden sendiri turut mengelola dana tersebut, itu berarti presiden telah melakukan tindak pidana.
akan tetapi, ia menekankan kembali bahwa hal itu harus dibuktikan di pengadilan.
 lopa, yang dipanggil panitia khusus dpr yang menyelidiki penyelewengan dana yanatera bulog (pansus bulog) sebagai saksi ahli, bersedia menjawab seluruh pertanyaan pers dengan nada bicaranya yang keras dan lugas, termasuk apa yang dibicarakan di dalam rapat pansus yang tertutup itu.
rapat dipimpin ketua pansus bulog bachtiar chamsyah.
  lopa menjelaskan, telah menjadi kesepahaman pansus bulog dengan dirinya bahwa kasus penyelewengan dana yanatera bulog sebesar rp 35 milyar ini perlu diselesaikan tuntas oleh instansi yang berwenang. "
kalau tidak diselesaikan.
nanti selalu timbul kecurigaan.
dan, bila tidak diselesaikan lewat jalur hukum, itu bertentangan dengan negara hukum.
kita tidak mau membiasakan kasus-kasus hukum dan kasus pidana diselesaikan di luar hukum," kata lopa.
  menjawab pertanyaan, lopa mengemukakan, dalam pertemuannya dengan presiden abdurrahman wahid, presiden memang mengaku pernah memanggil wakil kepala bulog sapuan.
kemudian, setelah sapuan bertemu dengan presiden, termasuk membicarakan dana bulog, termasuk pencairannya, presiden meminta sapuan mencairkan dana itu.
akan tetapi, sapuan, menurut lopa, tidak meluluskan permintaan presiden karena permintaannya agar presiden mengeluarkan surat keputusan ditolak. "
saudara sapuan tidak mau mengeluarkan kalau tidak ada surat keputusan," katanya.
  apa yang dikatakan presiden abdurrahman wahid kepada anda saat bertemu di oman, tanya pers.
lopa menjelaskan, mula-mula dia bertanya kepada presiden soal dana bulog.
berdasarkan surat kabar yang dibacanya, dana itu sudah dicairkan.
padahal, dana bulog tidak bisa digunakan selain untuk kepentingan bulog sendiri dan tidak bisa dipakai orang lain.
  "jadi, saya minta gus dur (abdurrahman wahid- red ) menjelaskan apa sebenarnya peranan gus dur dengan pengeluaran uang ini dan apa hubungannya dengan saudara sapuan.
kemudian gus dur menjawab bahwa dirinya memanggil sapuan.
tetapi, ketika sapuan meminta kepada saya membuat surat keputusan mengeluarkan dana itu, saya tidak mau kasih, demikian kata gus dur," papar lopa.
 menurut lopa, untuk membuktikan bersalah tidaknya presiden, perlu pemeriksaan lebih mendalam. "
maka saya katakan kepada pansus, pansus harus berusaha membuktikan sejauh mana peranan gus dur sehingga uang ini keluar dan dibagi-bagi di luar.
pansus harus mencari itu, bukan saya.
saya bertugas di arab saudi.
saya tidak di indonesia.
saya hanya bicara hukum.
saya tidak membicarakan fakta.
yang membicarakan fakta pansus," ujarnya.
  anggota pansus dpr ade komarudin menilai, keterangan lopa cukup signifikan dan memuaskan.
terhadap usulan lopa bahwa pansus bulog bertemu presiden, ade menyatakan setuju. "
saya kira dengan saksi-saksi terdahulu dengan saran saksi ahli dari pak lopa, hal itu cukup membantu kerja pansus mencapai hasil kerja sebagaimana yang dimaui," katanya.
  tak tahu   juru bicara kepresidenan wimar witoelar mengaku tidak mengetahui mengenai ada tidaknya pembicaraan tentang kasus bulog antara presiden abdurrahman wahid dengan baharuddin lopa yang kini menjadi dubes indonesia di arab. "
kalaupun pernah ada pembicaraan seperti itu, tidak dalam rangkaian pertimbangan itu," kata wimar kepada  kompas  di jakarta, kamis.
  akan tetapi, lanjut wimar, presiden abdurrahman wahid sebelumnya pernah mempertimbangkan untuk mengangkat baharuddin lopa sebagai jaksa agung.
akan tetapi, karena dubes indonesia untuk arab itu dinilai sudah berusia lanjut, kepala negara tidak jadi mengangkat lopa sebagai jaksa agung.
  "presiden sangat menghargai kejujuran dan integritas baharuddin lopa.
presiden menekankan, baharuddin lopa merupakan orang baik," ujar wimar witoelar.