sementara itu, direktur eksekutif ipcos (institute for policy and community development studies) dr sutradara gintings menyebutkan, pengajuan usulan hak interpelasi tidak selalu dikaitkan dengan ada dugaan pelanggaran hukum oleh presiden.
hak interpelasi dapat diajukan, apabila dpr menghadapi keraguan berat atas kebijakan atau langkah pemerintah yang diduga tak sejalan dengan konstitusi atau kebijakan yang diatur lembaga legislatif, termasuk ketetapan (tap) majelis permusyawaratan rakyat (mpr).