pemerintah sangat serius menyelesaikan persoalan aceh secara baik dengan mengedepankan langkah-langkah dialog dan memulihkan kondisi keamanan.
namun, di sisi lain, gerakan aceh merdeka (gam) yang selama ini dituding berada di balik berbagai kasus kekerasan juga diminta menghentikan aksi-aksi mereka.
 demikian ditegaskan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) susilo bambang yudhoyono di banda aceh, rabu (22/8), di tengah kuatnya desakan dari berbagai pihak agar pemerintah bertindak bijaksana dalam menangani kasus aceh.
  yudhoyono berada di banda aceh bersama sejumlah menteri dan pejabat lainnya untuk bertemu dan berdialog dengan sejumlah kalangan di rumah dinas gubernur aceh.
pertemuan itu dinyatakan tertutup bagi pers.
pada saat yang sama, panglima tni laksamana widodo as berada di lhok seumawe.
sore hari, rombongan menteri tersebut juga menuju lhok seumawe dan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan ulama setempat.
 sebelum berdialog, gubernur aceh abdullah puteh menyampaikan adanya ketimpangan dalam penanganan masalah aceh sesuai instruksi presiden (inpres) nomor 4 tahun 2001.
dia melihat, penanganan masalah keamanan lebih dikedepankan, sementara bidang lainnya tidak bisa jalan karena ketiadaan dana. "
padahal, yang diharapkan berjalan seimbang sehingga dapat dianggap penanganannya komprehensif," kata puteh.
ditambahkan, hal itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat, namun hingga kini dana untuk itu belum direalisasikan.
  yudhoyono mengakui, kritikan dan harapan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pertemuan tersebut telah memberi gambaran bahwa pemerintah harus sungguh-sungguh melakukan langkah yang dapat memulihkan kepercayaan rakyat aceh dengan program-program yang nyata.
  "kita juga sebenarnya diimbau untuk terus mengupayakan penghentian kekerasan dan menghentikan aksi-aksi pelanggaran ham," katanya.
untuk hal ini, dia mengatakan, pihak keamanan (tni/polri) terus-menerus melaksanakan profesionalitas disiplin dan kemampuan pengendalian diri dari aparatnya, sambil mengemban tugas yang tak mudah dan penuh tantangan di lapangan.
  dia mengatakan, yang diharapkan sebenarnya kalau memang gam ingin betul-betul menghadirkan kedamaian, mestinya mereka berhenti melakukan aksi-aksi kekerasan.
yudhoyono menuding sejumlah tindak kekerasan yang terjadi selama ini di aceh dilakukan gam.
bahkan, dalam beberapa kasus terakhir, katanya, terlihat adanya keterlibatan elemen garis keras gam dalam aksi-aksi yang, menurut dia, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ham berat.
  kasus idi rayek   mengenai berbagai tindak kekerasan yang terjadi di aceh, menko polkam menyatakan, semua kejadian itu telah dilaporkan secara terus-menerus oleh aparat fungsional.
khusus kasus idi rayek, kabupaten aceh timur, yang terjadi bulan ini dan menewaskan puluhan orang, dia mengatakan dari kesaksian dan bukti-bukti, hingga saat ini telah didapat gambaran utuh dan hampir pasti pelakunya adalah elemen garis keras gam.
  dalam kaitan kasus ini, yudhoyono menyatakan, pemerintah terbuka terhadap investigasi pihak lain, namun proses pelaporan secara fungsional dan profesional berjalan terus.
 sementara itu, di tempat terpisah, menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) yusril ihza mahendra menyatakan, mestinya komisi nasional (komnas) ham turun tangan dalam kasus itu.
apalagi kemudian ditemukan lagi adanya kuburan massal yang berisi sembilan mayat pada 20 agustus.
  komnas ham, katanya, hingga kini belum menginvestigasi, padahal menurut undang-undang nomor 26 tahun 2000, satu-satunya yang berwenang untuk investigasi guna mengklasifikasi kasus itu pelanggaran ham berat atau tidak adalah komnas ham.
langkah ini dianggap penting untuk kemudian dapat dilakukan langkah lanjutan sesuai desakan banyak pihak.
  pemerintah gagal    sementara itu, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) menyebutkan, pemerintah telah gagal menyelesaikan kasus kekerasan yang berlangsung di aceh.
inpres no 4/2001 untuk menangani permasalahan aceh malah telah membuat kekerasan semakin menjadi-jadi.
  hal itu dikatakan sekretaris kontras usman hamid dalam pertemuan dengan wartawan di jakarta, rabu.
pada periode sebelum inpres no 4/2001 antara januari-april 2001 tercatat 79 peristiwa kekerasan yang menyebabkan jatuhnya 256 korban.
setelah inpres antara april-agustus 2001, meningkat menjadi 193 peristiwa dengan 539 korban.
  "sejak inpres itu, pelanggaran ham justru semakin meningkat.
pelanggaran atas hak hidup, tidak melakukan perlindungan warga sipil yang terjebak dalam konflik, campur tangan dalam kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan melakukan tindakan semena-mena semakin sering terjadi.
makanya kami meminta pemerintah segera mencabut inpres no 4/2001 itu," tandas usman.
  menurut kontras, pemerintah lebih melihat aceh sebagai problem pengganggu stabilitas keamanan semata-mata dengan mengesampingkan faktor lain, seperti problem ketidakadilan distribusi pembangunan di tengah-tengah eksploitasi sumber daya alamnya.