menghadapi situasi yang semakin tak menentu, kalangan dunia usaha bersikap "menunggu" dan tidak sedikit yang menghadapinya dengan rasa frustrasi.
kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm), akan dinaikkannya tarif dasar listrik (tdl), masih adanya pungutan-pungutan tidak resmi, rawannya keamanan, tidak adanya kepastian hukum, serta kebijakan pemerintah yang parsial dan cenderung  trial and error  menjadikan pelaku usaha semakin tertekan.
 "situasi dan kondisi sekarang ini membuat pengusaha frustrasi.
harapan-harapan yang pernah diberikan pemerintah, yang katanya mau mendorong ekspor, ternyata bertolak belakang dengan kenyataan.
situasi semakin tidak menentu," tutur ketua badan pengurus daerah asosiasi pertekstilan indonesia (api) jawa barat lili asdjudiredja di jakarta, sabtu (23/6).
 keluhan senada dikemukakan pengusaha ekspor kerajinan, yang juga ketua himpunan usaha kecil ekspor indonesia (hukei) lili yuliani.
dikatakan, peluang ekspor selalu ada, tetapi dengan keadaan di dalam negeri yang penuh ketidakpastian, sulit bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi. "
sikap kami hanya berusaha bertahan.
bisa  survive  (bertahan- red ) saja sudah untung.
sejak tahun 2001, omzet kami turun 40 persen," katanya.
 tingginya biaya produksi karena kenaikan harga bbm dan tdl, rawannya keamanan, tidak adanya kepastian hukum, dan berbagai persoalan perburuhan yang harus dihadapi, menurut lili asdjudiredja, telah membuat pengusaha menjadi tertekan. "
untuk tekstil, sekarang ini kita tidak punya lagi daya saing di pasar luar negeri," ungkapnya.
 sementara, lanjut lili asdjudiredja, pasar dalam negeri tidak bisa diharapkan.
daya beli masyarakat yang sangat menurun, plus tingginya harga komponen produksi, telah membuat pasar dalam negeri lesu. "
terus terang saja, di sektor industri tekstil, situasinya mengkhawatirkan.
beberapa teman bahkan telah menurunkan aktivitas produksinya.
dalam satu minggu, pabrik hanya dioperasikan empat hari kerja.
memang, tidak ada phk (pemutusan hubungan kerja- red ), tetapi dengan menurunnya aktivitas produksi, praktis pendapatan buruh menurun.
beberapa di antaranya bahkan sudah tutup," ujarnya.
  fokus   lili yuliani mengatakan, langkah terbaik yang dilakukan banyak pengusaha saat ini adalah hanya fokus pada pasar yang sudah pasti, tidak melakukan spekulasi-spekulasi. "
pameran-pameran ke luar negeri tidak usah lagi.
kalaupun ikut itu dengan perhitungan yang pasti, targetnya jelas, dan harus untung.
kalau  buyer-nya belum jelas, dan sifatnya hanya promosi, kami tunda saja," tutur pengusaha kerajinan kayu dan rotan ini.
 naiknya harga bbm dan berbagai bahan baku dalam negeri, kata lili yuliani, diakui telah membuat dia dan rekan-rekannya kesulitan dalam melakukan negosiasi dengan para pembeli di luar negeri. "
kami sudah melakukan komitmen dengan para pembeli dengan harga lama, jadi mereka tidak mau tahu kalau harga bahan baku kini melonjak tajam.
tetapi itu harus kami hadapi kalau tidak ingin kehilangan pasar," ujarnya.
  di sisi lain, dia harus menghadapi situasi keamanan yang tidak menentu, yang membuat kesinambungan pengiriman barangnya terganggu. "
kalau kontinuitas ini tidak bisa dijaga, lama-lama  buyer  akan ragu pada profesionalitas kita," ungkapnya.
 di sisi lain, lili yuliani menjelaskan, naiknya harga bbm telah membuat harga produknya melonjak 45 persen meski, dalam industri kerajinan yang dikelolanya, bbm sangat kecil dalam komponen biaya produksi. "
ini karena ongkos angkutan naik gila-gilaan.
bukan hanya karena harga bbm-nya yang naik, tetapi juga karena pungutan-pungutan liarnya ikut naik dan tampaknya semakin menjamur.
kalau kami  ngotot  tidak mau membayar, persoalannya menyangkut keamanan dan ketepatan waktu pengiriman.
reformasi hanya di bibir, pungutan-pungutan tetap jalan terus," ujarnya.
 lili yuliani juga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang cenderung parsial dan tidak konsisten.
dicontohkan, keputusan pemerintah yang mengizinkan ekspor kayu gelondongan dan rotan mentah dengan pajak ekspor 30 persen. "
kelihatannya menguntungkan karena negara dapat pemasukan dari pajak.
tetapi, sebenarnya untuk jangka panjang, itu merugikan, karena mematikan industri di dalam negeri yang kesulitan bahan baku.
selain itu, kalau ekspor bahan mentah, tidak ada nilai tambah yang didapatkan.
kebijakan pemerintah terkesan  trial and error ," tegasnya.
 oleh karena itu, ketua hukei ini mengharapkan agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang hanya mementingkan keuntungan sesaat.
akan tetapi, kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh dunia usaha indonesia saat ini.
  "pola pikir pemerintah harus diubah.
seolah-olah keberpihakan pada usaha kecil dan menengah itu urusannya pada modal.
padahal, bukan itu, percuma diberi modal kalau iklim yang diciptakan tidak kondusif, kalau kebijakan yang dibuat tidak  match ," tuturnya.
 menurut lili yuliani, persoalan menjadi semakin rumit dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dipahami secara berlebihan oleh daerah. "
otonomi daerah telah membuat daerah-daerah membuat berbagai perda yang membuat pengusaha, khususnya yang ada di daerah itu semakin tertekan," ungkapnya.