pemerintah dan panitia anggaran dpr sepakat menaikkan tarif dasar listrik (tdl) rata-rata sebesar 17,47 persen dari sebelumnya, dengan sejumlah persyaratan.
khusus untuk pelanggan 450 volt ampere (va), pt perusahaan listrik negara (pln) tidak akan mengenakan kenaikan, kecuali jika pemakaian listrik oleh konsumen tersebut melebihi kebutuhan listrik minimum sebesar 30 kilowatt per jam (kwh).
persyaratan yang diajukan itu sendiri di antaranya pt pln diminta untuk meningkatkan efisiensi, mengeliminasi tingkat pencurian listrik yang selama ini terjadi, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya terhadap konsumen yang membutuhkan kapasitas terpasang sebesar 450 va dan pelayanan terhadap konsumen lainnya.
 selain itu, pt pln juga diminta memperkecil tunggakan pembayaran listrik yang ada serta mengumumkan kepada publik daftar para konsumen pln yang menunggak pembayaran listrik dalam jumlah besar.
pt pln juga harus memprioritaskan subsidi anggaran kepada golongan konsumen pln di tingkat bawah.
  demikian kesimpulan dari rapat kerja panitia anggaran dpr dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan dan pemberdayaan bumn prijadi praptosuhardjo beserta jajarannya di jakarta, senin (11/6).
kenaikan tdl yang disepakati itu sendiri lebih rendah dari yang semula diusulkan pemerintah, yakni sebesar 20 persen mulai 1 juli 2001.
 rapat yang dipimpin oleh ketua panitia anggaran dpr benny pasaribu ini juga dihadiri oleh direktur jenderal (dirjen) listrik dan pemanfaatan energi departemen energi dan sumber daya mineral luluk sumiarso dan direktur utama (dirut) pt pln eddi widiono beserta sejumlah direktur lainnya.
  sementara itu, menyangkut besaran subsidi terhadap pt pln, dirjen lembaga keuangan depkeu darmin nasution mengatakan, pemerintah tetap menetapkan sebesar rp 4,7 trilyun dari rencana sebelumnya rp 5,6 trilyun.
  dijelaskan oleh nasution, dari rencana subsidi rp 5,6 trilyun, sebesar rp 0,9 trilyun akan ditanggung sendiri oleh pln sebagai kerugian pln. "
dengan ditanggungnya sebagian beban itu oleh pln sendiri, maka besaran subsidinya menjadi rp 4,7 trilyun," ujarnya.
   ditolak   namun, kesimpulan rapar kerja tersebut secara tegas ditolak oleh salah seorang anggota dari fraksi reformasi amri husni siregar, yang meminta dirinya dicatat sebagai satu-satunya anggota panitia anggaran dpr yang tidak menyetujui kenaikan tdl tersebut.
 alasan siregar, pt pln seharusnya diberi waktu lebih dulu selama tiga bulan untuk membuktikan salah satu persyaratan yang diminta, yaitu sungguh-sungguh meningkatkan pelayanannya terhadap publik, terutama terhadap konsumen maupun calon konsumen 450 va.
  berdasarkan pengaduan dari sejumlah masyarakat di sumatera utara, ungkap siregar, sebenarnya pln telah membohongi rakyat dengan menyatakan bahwa terhadap konsumen 450 va disebutkan tidak ada kenaikan tdl.
  "sebab, sekarang ini banyak konsumen yang ingin memasang listrik dengan meteran 450 va dikatakan tidak bisa dilayani oleh pln, dengan alasan tidak ada meterannya.
lalu, apa artinya tidak ada kenaikan tdl bagi konsumen 450 va jika pelayanan mereka untuk mendapatkan kapasitas meteran untuk 450 va itu tidak disediakan oleh pln sendiri," tandas siregar.
 menjawab pertanyaan siregar, dirut pln eddi widiono mengakui bahwa kawasan sumatera utara dan beberapa daerah lainnya pada saat ini masih mengalami krisis listrik akibat kurangnya instalasi kelistrikan untuk meningkatkan kapasitas listrik yang harus dipenuhi oleh pt pln pada suatu daerah.
sementara itu, pt pln sendiri kesulitan mendapatkan pendanaannya untuk membangun instalasi listrik baru tersebut.
sebab itu, eddi tetap meminta agar dpr tetap menaikkan tarif tdl.