pemerintah kembali mengusulkan perubahan asumsi dasar atau indikator ekonomi makro dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2002.
usulan perubahan asumsi dasar tersebut didasarkan atas perkiraan perkembangan perekonomian indonesia selama tahun 2001, target-target perbaikan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai pada tahun anggaran 2002, serta perkiraan prospek ekonomi dunia pada tahun 2002.
 asumsi tingkat inflasi yang pada awal pembahasan penyusunan rapbn 2002 akhir maret lalu ditetapkan sebesar 6-9 persen, kini diusulkan diubah menjadi 7-9 persen.
nilai tukar rupiah terhadap dollar as, yang semula diusulkan rp 7.800-rp rp 8.500 per dollar as, diusulkan diubah menjadi rp 8.000-rp 9.000/dollar as.
sedangkan suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi) berjangka tiga bulan, yang sebelumnya ditetapkan 12-14 persen, diusulkan diubah menjadi 14-16 persen.
 asumsi dasar lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, tetap sebesar 4,5-5,5 persen.
begitu juga harga minyak mentah internasional, tetap 18-22 dollar as per barrel.
adapun produksi minyak mentah indonesia diusulkan sebesar 1,38 juta-1,46 juta barrel per hari.
  demikian disampaikan oleh menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) rizal ramli dalam rapat kerja (raker) dengan panitia anggaran dpr di jakarta, rabu (11/7).
raker yang dipimpin ketua panitia anggaran dpr benny pasaribu dan dihadiri oleh hampir seluruh direktur jenderal (dirjen) departemen keuangan (depkeu) serta kepala badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas) djunaedi hadisumarto ini membahas pembicaraan pendahuluan rapbn 2002.
  dijelaskan oleh rizal ramli, perkiraan indikator ekonomi tersebut merupakan hasil pembahasan yang intensif oleh tim koordinasi penentuan asumsi dasar penyusunan rapbn 2002, yang anggotanya terdiri dari depkeu, kantor menteri koordinator bidang perekonomian, bappenas, badan pusat statistik (bps), dan bank indonesia (bi).
 menkeu mengakui, usulan perubahan asumsi dasar yang diajukan sebelumnya mengalami perubahan dari yang dibahas semula, sebagaimana tertuang dalam kesimpulan raker antara pemerintah dan panitia anggaran dalam rangka pembahasan tahap awal pembicaraan pendahuluan penyusunan rapbn 2002, maret lalu.
  dikatakan, pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai 4,8 persen, tingkat inflasi 9,35 persen, dan nilai tukar rupiah melemah menjadi rata-rata rp 8.422/dollar as.
pada tahun 2001, perkiraan perkembangan ekonomi indonesia juga telah mengalami penyesuaian dari yang diperkirakan semula.
penyesuaian itu tertuang dalam kesimpulan rapat dalam rangka pembahasan paket kebijakan penyesuaian apbn 2002, juni lalu.
   dua digit   secara terpisah, deputi gubernur bi miranda s goeltom menjawab pertanyaan wartawan mengatakan, tingkat inflasi dua digit  (double digit)  bisa saja terjadi jika melihat indikasi pada saat ini, baik penyebab maupun sumbangan terhadap komponen tekanan inflasi.
pada saat ini, tingkat inflasi  year on year  (juni 2000 ke juni 2001) sudah 11,12 persen, sementara tingkat inflasi  year to date  (januari-juni 2001) 5,46 persen.
sedangkan tingkat inflasi pada juni lalu sebesar 1,67 persen.
 namun, ungkap goeltom, tekanan inflasi itu tidak akan terjadi jika kurs bisa berubah menjadi rp 10.000/dollar atau turun drastis di bawah rp 10.000/dollar. "
itu akan cukup memperkecil atau mengurangi tekanan terhadap inflasi, baik yang berasal dari  imported inflation  (inflasi yang diimpor) maupun tekanan inflasi yang berasal dari ekspektasi kenaikan harga," katanya.
  oleh karena itu, harus ada upaya khusus untuk mencegah tekanan inflasi, baik dari sisi moneter -misalnya dengan menjaga jangan sampai terjadi kelebihan likuiditas- maupun dari sisi upaya lainnya di sektor pemerintah.
dari sisi moneter, tambah goeltom, bi akan menarik uang primer ( base money ) yang pada saat ini telah mencapai rp 112 trilyun.
  "jumlah ini sudah sangat terlalu tinggi.
rata-rata sejak 15 juni hingga saat ini, jumlahnya sudah mencapai rp 108,5 trilyun.
ini masih terlalu jauh.
sebab itu, masih harus dikurangi.
pengurangan itu tidak akan sampai di bawah rp 100 trilyun," ujarnya, seraya menambahkan bi akan tetap melakukan pengetatan likuiditas.