jaksa agung baharuddin lopa menegaskan, pemeriksaan terhadap akbar tandjung, arifin panigoro, dan nurdin halid sama sekali tidak terkait dengan pelaksanaan sidang istimewa (si) mpr.
jadwal pemeriksaan terhadap ketiga politisi itu belum ditetapkan, namun akan dilaksanakan sebelum si mpr yang akan dilangsungkan 1 agustus 2001.
 "tidak ada kaitannya si mpr dengan saya punya tindakan.
tindakan hukum itu tersendiri.
si mpr itu jalan atau tidak jalan, pemeriksaan itu jalan terus, kecuali kalau saya sudah diberhentikan dari jabatan jaksa agung," tegas lopa di istana negara, rabu (13/6), usai menghadiri pelantikan menteri baru.
 presiden abdurrahman wahid telah mengeluarkan surat persetujuan dilakukannya tindakan kepolisian terhadap arifin panigoro (ketua fraksi pdi perjuangan), akbar tandjung (ketua umum partai golkar, ketua dpr), dan nurdin halid (anggota dpr dari partai golkar).
surat itu diterbitkan 12 juni 2001.
 di tempat terpisah, ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung menyatakan siap memberi keterangan apabila dibutuhkan.
namun, tandjung mengaku bingung dengan keterkaitan dirinya dengan dana nonbudgeter bulog karena dalam surat tidak disebutkan dalam rangka apa dan dalam kasus serta masalah apa. "
saya tidak tahu apa pertimbangannya dan apa dasarnya.
saya enggak tahu apa hubungan saya dengan dana bulog.
pokoknya kalau memang keterangan saya diperlukan, saya akan memberi keterangan," kata tandjung.
 ketua umum serikat pengacara indonesia (spi) trimedya panjaitan menilai langkah jaksa agung baharuddin lopa yang akan memeriksa ketiga politisi sangat kental bernuansa politik. "
kalau mau diperiksa, kenapa enggak dulu-dulu, kenapa baru sekarang.
apakah itu bukan untuk meningkatkan  bargaining position  presiden abdurrahman wahid," ujar panjaitan.
sinyalemen panjaitan itu ditampik lopa.
  sejak lopa diangkat sebagai jaksa agung menggantikan marzuki darusman, lopa bertekad membuka kembali kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan.
ia juga meminta tersangka korupsi sjamsul nursalim yang sedang berobat di jepang dan prajogo pangestu yang berobat di singapura bisa segera kembali ke jakarta.
 saat berada di istana negara, lopa ditanya dalam kasus dan perkara apa pemeriksaan terhadap tandjung akan dilakukan.
lopa tidak memberikan jawaban pasti. "
ya, nanti dulu, diperiksa dulu," ujar mantan sekretaris jenderal komisi nasional ham itu.
 jaksa agung muda tindak pidana khusus (jam pidsus) bachtiar fachry nasution juga belum mengetahui jadwal pemeriksaan mereka. "
surat izin dari presiden itu sudah ada dan tembusannya telah disampaikan ke mpr dan dpr, tetapi pemeriksaan kepada yang bersangkutan belum dijadwalkan.
kami masih menunggu proses ke arah itu.
tentu harus ada proses (penelitian) dulu untuk sampai pada tindakan melakukan pemanggilan dan sebagainya," kata nasution.
 kemarin, 30-an mahasiswa, yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa jayabaya, menyerahkan seekor ayam jago yang diletakkan di dalam kurungan bambu kepada jaksa agung baharuddin lopa.
ayam jago tersebut merupakan simbol keberanian yang diberikan kepada lopa agar ia berani dalam menjalankan tugasnya.
sedang kurungan merupakan simbol bahwa dalam menjalankan tugasnya, lopa dibatasi oleh waktu dan terkurung oleh sistem hukum yang korup.
   belum ada panggilan   akbar tandjung mengakui surat izin presiden abdurrahman wahid kepada jaksa agung sudah turun untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya.
namun, surat panggilan kejaksaan agung itu, katanya, belum ada.
tandjung mengaku sudah menunjuk sejumlah pengacara, antara lain adnan buyung nasution, amir syamsuddin, mohammad assegaf, dan atmajaya salim.
  tandjung juga mengaku belum mengetahui kasus yang dituduhkan kepadanya.
jika masalahnya adalah soal keuangan partai golkar, itu sudah diselesaikan tim bendahara partai golkar.
bahkan, katanya, pihaknya sudah menyiapkan dan menyampaikan laporan itu secara periodik.
khusus untuk laporan pemilu pun, kata tandjung, sudah dilaporkan dan sudah pula diaudit akuntan publik. "
semuanya sudah selesai," katanya.
  ditanya apakah pemberian izin presiden untuk memeriksa dirinya ada kaitannya dengan pelaksanaan sidang istimewa mpr, tandjung tidak menjawab langsung. "
kita lihat saja nanti," katanya.
 di tempat terpisah, wakil bendahara dpp partai golkar enggartiasto lukita menegaskan, pihaknya dapat membuktikan bahwa tidak ada aliran dana dari bulog kepada partai golkar, apalagi dalam jumlah yang dikatakan rp 90 milyar.
seluruh pengeluaran dan penggunaan dana partai golkar, menurut dia, sudah diselesaikan. "
saya dapat memastikan tidak ada aliran dana itu," katanya.
 ditanya apakah mungkin aliran dana itu dialirkan kepada pribadi-pribadi pimpinan partai golkar dan tidak atas nama kas partai, enggartiasto memastikan hal itu tidak ada, apalagi bila aliran dana itu diterima ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung.
   posisi tawar politik   panjaitan yang merupakan anggota majelis pertimbangan partai pdi perjuangan melihat nuansa politik dari terbitnya surat persetujuan dari presiden sangat kental. "
kalau mereka melakukan tindak pidana, kan, bisa dilakukan kemarin-kemarin," ujarnya.
 meski pemeriksaan terhadap sejumlah politisi dilancarkan oleh presiden, panjaitan yakin si mpr takkan terganggu. "
kalaupun akbar tandjung diperiksa atau bahkan ditahan, takkan menghentikan proses si mpr," ujarnya.
 panjaitan mengemukakan, kalau memang proses hukum akan tetap dijalankan, silakan saja dijalankan.
namun, hendaknya, proses hukum jangan dipaksakan, misalnya dengan menahan orang semata-mata untuk meningkatkan posisi tawar politik.
 "berkaitan dengan kasus korupsi, yang harus diprioritaskan adalah bagaimana agar uang negara itu dikembalikan.
menahan orang bukanlah tujuan.
coba lihat saja kasus ginandjar.
berapa lama ditahan dan apa yang disita," ujar panjaitan.
 di tempat lain, menteri pertahanan mohammad mahfud md mengatakan, lobi politik tetap jalan untuk mencapai solusi bersama, tetapi yang terlibat kasus hukum, apakah itu anggota eksekutif atau legislatif, harus segera disidik. "
menurut saya, media massa dan politisi harus mendukung karena itu tujuan reformasi kita.
jangan membatalkan masalah hukum karena hanya lobi politik," ujar mahfud.