agus tjondro mengungkapkan, penambahan kewenangan mpr selain yang diatur dalam perubahan uud 1945 paling tidak disebabkan oleh tiga hal.
pertama, masih ada kebingungan di sebagian anggota mpr untuk mengoperasikan uud 1945 hasil perubahan.
kedua, tidak rela dengan berkurangnya kewenangan mpr pascaperubahan uud 1945. "
ketiga, kemungkinan ini menjadi mainan politik untuk pemilihan umum 2004," katanya.