dari sisi hukum tata negara, maklumat presiden abdurrahman wahid yang tanpa nomor sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
maklumat yang sebenarnya lebih bermakna sebagai pengumuman itu tidak dikenal dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketetapan (tap) mpr nomor iii/mpr/2000.
maklumat itu juga sangat berbeda dengan surat perintah sebelas maret (supersemar) yang dikeluarkan presiden soekarno kepada mayjen soeharto pada tahun 1966.
 meski secara yuridis kehadiran maklumat presiden tidak terlalu banyak berarti, secara politik sangat bisa jadi maklumat itu sebagai "pintu masuk" ke tahap berikutnya, yaitu terbitnya dekrit presiden, meskipun kondisi obyektif yang ada tidak cukup mendukung.
 demikian pandangan ahli hukum tata negara prof dr sri soemantri, prof dr yusril ihza mahendra, prof dr achmad ali, dr adnan buyung nasution, todung mulya lubis, dan satya arinanto.
mereka dihubungi  kompas  secara terpisah hari senin di jakarta, bandung, dan makassar.
 mereka sependapat bahwa apa yang disebut presiden sebagai maklumat itu tidak ubahnya sebagai sebuah pengumuman belaka.
sebagai sebuah pengumuman, kata yusril, tidak ada konsiderans maupun diktum yang dikemukakan sebagaimana lazimnya sebuah keputusan yang membawa akibat hukum.
berbeda dengan supersemar yang jelas konsideransnya, landasan hukumnya, serta diktum yang menjadi perintah yang harus dilakukan.
 sri soemantri mengemukakan, dalam hukum tata negara, maklumat yang dikeluarkan presiden tak bisa diperluas atau ditarik ke atas sebagai bentuk pelimpahan wewenang seperti supersemar. "
kalau kemudian maklumat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada menko polsoskam dalam pemulihan keamanan, bisa dipertanyakan garis komando dimiliki seorang menko polsoskam,"  katanya.
  menurut sri soemantri, jabatan menko politik, sosial, dan keamanan (polsoskam) diangkat oleh presiden dan tentunya tidak memiliki akses langsung untuk memerintah panglima tni maupun kepala polri.
akses komando ada di tangan presiden dengan persetujuan dpr.
   baju hukum   menurut satya arinanto, maklumat, seperti dekrit, sebaiknya mempunyai "baju"  hukum.
dekrit 5 juli 1959-berisi pembubaran konstituante dan penegakan kembali ke undang-undang dasar (uud) 1945 - pun mempunyai "baju" hukum. "
setelah presiden soekarno mengeluarkan dekrit 5 juli 1959, ketua mahkamah agung wirjono prodjodikoro mengingatkan perlunya 'baju' hukum.
presiden membuat keputusan presiden (keppres) nomor 150 tahun 1959," katanya lagi.
 satya mengatakan, sebaiknya maklumat yang dikeluarkan presiden pun diberikan "baju" hukum.
lebih baik pula tak dinamai maklumat, tetapi instruksi presiden sehingga lebih mempunyai kekuatan mengikat.
dalam tata urutan perundang-undangan, sesuai ketetapan (tap) nomor iii/mpr/2000 pun tidak ada urutannya.
 "tetapi, maklumat itu dapat menjadi 'pintu masuk' bagi presiden untuk mengeluarkan dekrit," kata satya.
  pengamat politik hamid awaludin mengatakan, meski maklumat tidak memiliki kekuatan dan dasar hukum, itu bisa merupakan awal dari dikeluarkannya dekrit untuk memberlakukan keadaan darurat atau membubarkan parlemen. "
itu taktik presiden abdurrahman wahid untuk mengeluarkan dekrit dengan alasan  force majeure ," katanya.
  todung mulya lubis mengemukakan, persoalan utama dari maklumat bukanlah soal landasan hukum, melainkan kondisi obyektif indonesia saat ini.
dan, oleh banyak pihak, kondisi obyektif itu tidak ada.
 "saya tidak mau mempertanyakan legalitasnya.
supersemar juga tidak ada legalitasnya.
tapi, ketika dia didukung mpr dan kondisi obyektif serta kekuatan politik riil, surat perintah itu bisa efektif.
sama saja dengan dekrit 5 juni," kata lubis.
  politik darurat   menanggapi latar belakang "situasi politik darurat" yang mendasari terbitnya maklumat presiden, menurut achmad ali, hukum tidak mengenal istilah politik darurat atau darurat politik. "
yang dikenal dalam hukum hanya darurat sipil dan darurat militer.
kalau ada istilah darurat politik, itu istilah baru," tutur achmad.
  sri soemantri pun tak sependapat jika kondisi politik darurat dijadikan latar belakang keluarnya maklumat itu.
dari pengamatannya, kegentingan politik di tanah air hanya terbatas pada institusi presiden dan dpr.
dengan demikian, jika persoalan itu diperluas ke masyarakat, itu adalah suatu hal tidak wajar. "
saya melihat kehidupan rakyat sehari-hari masih normal.
yang berbenturan, kan, presiden sama dpr," katanya.
  sri soemantri bisa memaklumi kalau maklumat presiden itu ditujukan kepada daerah konflik, seperti aceh, irian jaya, maluku, dan sampit yang memang kondisi keamanannya kurang baik.
   ulur waktu   dari kacamata politik, adnan buyung nasution melihat manuver presiden dengan mengeluarkan maklumat sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu sekaligus untuk menguji kesetiaan menko polsoskam susilo bambang yudhoyono sebagai salah seorang pembantunya.
 nasution juga melihat dengan tugas tersebut, posisi yudhoyono dirugikan karena ia harus berhadapan dengan tni/ polri pada satu sisi dan harus berhadapan dengan dpr pada sisi lain. "
sebaiknya, yudhoyono secara halus menolak saja penugasan itu," kata nasution memberi saran.
 meskipun demikian, yusril mengharapkan agar yudhoyono menafsirkan maklumat secara proporsional.
demikian pula tni dan polri, jangan menafsirkan maklumat ini seperti supersemar, yang akhirnya melembagakan kopkamtib (komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban) dengan kewenangan serba darurat dan akhirnya menempatkan militer sebagai kekuatan politik yang dominan.
 "jika maklumat ini ditafsirkan secara proporsional sebagai perintah biasa saja, maka keadaan yang tidak kita inginkan bersama, yakni kembalinya situasi darurat di mana militer memainkan peranan kunci, dapat dihindarkan.
saya yakin tni dan polri akan sungguh-sungguh memahami dan menempatkan dirinya sesuai dengan semangat baru di era reformasi yang mengedepankan demokrasi dan supremasi hukum," kata yusril.
 tentang tindakan khusus seperti yang tercantum dalam maklumat, yusril mengatakan, itu pun bukan tindakan luar biasa yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku seperti dalam keadaan darurat.
dalam keadaan darurat, katanya, diberlakukan jam malam dan kegiatan dibatasi. "
bila hal itu dilakukan, maka harus didahului pernyataan darurat dan adanya penguasa darurat," katanya.
  kepanikan   pengamat politik dari universitas hasanuddin m darwis ma melihat, apa yang dilakukan presiden dengan mengeluarkan maklumat adalah bukti bahwa presiden sangat panik menghadapi tekanan yang dilakukan lawan politiknya.
apa yang dilakukan presiden dengan menggertak parlemen juga menunjukkan bahwa presiden sangat arogan dan otoriter serta tidak dapat me- manage  konflik yang ada.
apa yang dilakukan presiden bukanlah cerminan seorang demokrat atau negarawan, tetapi seseorang yang takut kehilangan kekuasaan karena mempertahankan kepentingan kelompoknya.
 "seharusnya, dalam situasi seperti ini, presiden melakukan lobi-lobi dan kompromi politik dengan lawan-lawan politiknya atau para anggota parlemen, bukan malah mengeluarkan berbagai  statement  yang justru akan membuat parlemen makin bergejolak.
maksudnya, sih, menggertak parlemen, tapi jadinya kredibilitasnya makin jatuh dan membuat lawan-lawan politiknya makin bergejolak," ujar darwis.