strategi dan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang kini harus digalakkan kembali tidak boleh ditunda-tunda lagi.
pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan proses konglomerasi selama ini akhirnya menyisihkan peranan ekonomi skala kecil, menengah, dan koperasi.
 "karena itu, dewan pertimbangan agung (dpa) perlu memberikan pertimbangan kepada pemerintah, mengenai tindakan, kebijakan, dan strategi pembangunan yang benar dan adil.
dewasa ini daya tahan ekonomi rakyat menghadapi krisis multidimensi telah terbukti, sehingga yang amat diperlukan sekarang adalah perlindungan dan pemihakan sepenuh hati pada kepentingan-kepentingan mereka (ekonomi rakyat)," papar prof mubyarto dalam diskusi dengan pimpinan dan anggota dpa di jakarta, selasa (7/8).
hadir dalam pertemuan tersebut beberapa ekonom lainnya, seperti sri mulyani, sri adiningsih, sjahrir, dan kepala badan penyehatan perbankan nasional (bppn) i putu gede ary suta.
 garis-garis besar haluan negara (gbhn) reformasi, lanjut mubyarto, sebenarnya telah secara jelas dan eksplisit menyebutkan perlunya dikembangkan dan diterapkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang benar-benar berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 uud 1945.
dalam ketetapan (tap) mpr nomor iv/mpr/1999, jelasnya, ditegaskan arah kebijakan ekonomi reformasi, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme ekonomi pasar yang berkeadilan.
 mubyarto menjelaskan, krisis ekonomi yang dihadapi bangsa sekarang ini merupakan akibat dari penerapan kebijakan, strategi, dan model atau sistem pembangunan ekonomi yang keliru selama orde baru (orba).
dari tap mpr no iv/mpr/ 1999, diungkapkan penyebab krisis moneter dan ekonomi adalah fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis, cenderung korup, dan tidak demokratis.
 menurut mubyarto, kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat mulai diterapkan secara sungguh-sungguh pada awal pembangunan jangka panjang (pjp) ii tahun 1994 berdasarkan amanat gbhn 1993-1998 karena makin menajamnya jurang ketimpangan ekonomi dan sosial.
  akan tetapi, lanjut mubyarto, karena jurang ketimpangan telah sangat lebar yang memuncak pada tahap konglomerasi sebelumnya, program-program antiketimpangan dan antikemiskinan seperti program idt, takesra/kukesra menjadi tidak efektif. "
lebih-lebih karena dalam kegiatan bisnis masih terjadi persaingan bebas monopolistik yang mendesak dan menggusur ekonomi rakyat," katanya.
 dalam kondisi itu, ungkap mubyarto, meledaklah "bom waktu", krisis moneter (krismon).
ekonomi industri modern indonesia yang terpusat di jabotabek terperangkap dalam sistem ekonomi kapitalisme yang telah mengglobal dengan ciri utamanya ketergantungan pada pinjaman atau modal asing ( overborrowing ).
  "krismon jelas merupakan akibat keserakahan dunia bisnis konglomerat yang tidak mengenal batas," tambah mubyarto. "
sekarang, setelah empat tahun krisis, konglomerat indonesia -yang mengikutsertakan peran pemerintah melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn)- mengalami kehancuran."
  manfaatkan    sementara itu, staf pengajar institut pertanian bogor (ipb) aida vitayala juga menunjukkan terabaikannya perekonomian yang banyak digeluti rakyat.
bank-bank nasional sangat sulit memberikan kredit kepada petani dan pelaku usaha bidang usaha kecil dan menengah (ukm). "
kredit ketahanan pangan rp 600 milyar untuk 32 juta petani," katanya menunjuk contoh.
  ia mempertanyakan, bagaimana usaha ukm dan petani dapat berkembang kalau pemerintah tidak memperhatikan kepentingan para petani, termasuk penyaluran kredit.
aida menambahkan, ada pengusaha-pengusaha, bahkan dari luar negeri yang memanfaatkan kekayaan alam dan hasil sumber daya alam indonesia dengan modal yang dimiliki.
sementara itu, petani dan pelaku ukm tidak dapat mengembangkan usahanya karena tidak memiliki modal dan sulit mendapatkan kredit dari perbankan. "
bank-bank berorientasi pada keuntungan."
 di tempat terpisah, forum nasional kerjasama asosiasi (fnka) mengusulkan agar pemerintah merevisi undang-undang (uu) nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri (kadin).
ketentuan dalam uu tersebut membuat tumbuhnya sistem perekonomian konglomerasi sehingga pengembangan dunia usaha tidak mengakar dari bawah atau dari bidang usaha yang ingin benar-benar dibangun.
 ketua komisi organisasi fnka dan ketua umum asosiasi perusahaan jasa dan barang teknik elektronika (abe) arifin yuzak menjelaskan, berdasarkan pasal 1 uu no 1/1987, kadin merupakan wadah perorangan.
dalam pasal 1 uu no 1/1987 disebutkan, kamar dagang dan industri adalah wadah bagi pengusaha indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
  akibatnya, menurut arifin, kadin -yang dibentuk pada masa pemerintahan orde baru (orba)- hanya membawa kepentingan perorangan atau pengusaha tertentu dan penguasa saat itu. "
kelompok tertentu yang mempunyai pengaruh.
asosiasi sendiri berada di luar pagar atau hanya menjadi anggota luar biasa saja," tutur arifin.
penekanan wadah kadin pada perorangan itu memicu munculnya dan tumbuhnya sistem perekonomian konglomerasi.
  figur-figur yang ditunjuk untuk mengurus kadin, termasuk bidang-bidang usaha yang ingin dikembangkan, lanjut arifin, merupakan orang-orang yang dekat penguasa waktu itu.
dengan demikian, sistem perekonomian yang dibangun tidak mengakar dari bawah atau bidang usaha yang ada, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan penguasa dan pengusaha tertentu.
  oleh karena itu, menurut arifin, dalam merevisi uu itu, kadin harus menjadi wadah kerja sama bagi pelaku usaha indonesia yang dibentuk oleh organisasi-organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang bergerak di bidang perekonomian.
dengan wadah semacam itu, diharapkan pelaku-pelaku usaha di masing-masing bidang yang tergabung dalam berbagai asosiasi lebih dapat berperan.