"kami juga mendesak pemerintah agar dana kompensasi masuk ke dalam apbn dengan pos khusus subsidi, bukan pos dana rutin, dan disalurkan khususnya untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin," kata agus yang juga mempermasalahkan dana kompensasi bbm sebesar rp 800 milyar pada tahun lalu, sebelum diberlakukannya tarif baru.