penunjukan pt gbs tersebut tidak sesuai surat keputusan menteri keuangan no 470/ kmk/1994 bahwa penunjukan pelaksana ruilslag aset negara harus melalui tender.
tindakan beddu menyetujui pembongkaran gudang bulog di kelapa gading dan menyewakan gudang lainnya kepada pt gbs juga dinilai mengesampingkan sk menkeu bahwa aset atau barang milik negara baru bisa diserahkan setelah ada aset pengganti.
kenyataannya, aset pengganti tanah dan gudang bulog di kelapa gading -yang menurut perjanjian pt gbs akan membangun pergudangan modern di lokasi marunda, bekasi, jakarta timur- belum tersedia.
bahkan urusan pembebasan tanahnya belum selesai.