sri soemantri mengemukakan, dpr nantinya harus menilai langkah presiden menjawab memorandum itu dengan kriteria yang jelas. "
dalam memorandum kan dijelaskan presiden melanggar haluan negara dan ketetapan (tap) mpr nomor xi/mpr/1998 mengenai pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
haluan negara sangat luas artinya.
justru yang jelas tolok ukurnya itu tap mpr no xi/mpr/1998.
jadi, presiden harus menunjukkan dia melaksanakan tap mpr itu," ucapnya.