kini aspirasi yang berkembang, masyarakat menginginkan pemilihan gubernur secara langsung, tidak lagi ditentukan dprd dki jakarta.
sebelumnya, sebanyak 22 anggota dpr juga mengusulkan pemilihan gubernur dki jakarta secara langsung, dengan syarat undang-undang nomor 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota jakarta diubah dulu substansinya.