menurut satya, jikalau anggota tni/polri sesuai rancangan undang-undang (ruu) tentang pemilihan umum (pemilu) tetap bisa menggunakan hak memilih serta hak dipilih, maka hal itu memang akan bertentangan dengan tap mpr no vii/mpr/2000. "
karena itu, anggota tni/polri yang akan mencalonkan diri sebagai anggota dpd harus pensiun lebih dahulu.
dengan begitu, dia tak lagi menjadi anggota tni/polri," jelas satya.