pemerintah sebenarnya memiliki potensi dana sedikitnya rp 70 trilyun, yang selama ini mengendap di badan usaha milik negara (bumn), pemerintah daerah (pemda), dan di rekening menteri keuangan pada bank indonesia (bi), yang dapat ditarik untuk memperkuat anggaran pembangunan.
di bumn dan pemda, ada yang macet dan lancar, ada pula yang penggunaannya diduga menyimpang.