ia mengemukakan dua alasan.
pertama, sesuai hasil perubahan ketiga uud 1945, mpr tidak lagi berwenang membuat gbhn sehingga kalau mpr masih menilai pertanggungjawaban presiden berarti melanggar konstitusi.
kedua, pemilihan presiden/ wakil presiden sesuai perubahan uud 1945 adalah langsung, dan hanya tinggal menyelesaikan putaran keduanya apakah ke mpr atau dikembalikan ke rakyat.
jika menurut jadwal pemilihan presiden/ wakil presiden itu dilaksanakan sekitar bulan juni-juli 2004, maka sidang umum mpr akhir masa jabatan mpr hasil pemilu 1999 adalah sekitar november 2004.