presiden partai keadilan hm hidayat nur wahid mengkhawatirkan hak interpelasi yang diajukan sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) yang tidak lagi digunakan untuk hal-hal krusial, tetapi hanya digunakan untuk bargaining atau tawar-menawar politik.
menurut dia, bila interpelasi tersebut terjadi, hanya akan mengecilkan makna dan wibawa hak interpelasi itu sendiri.
hidayat menyampaikan hal itu, sabtu (1/6), menjawab pertanyaan pers tentang telah diajukannya hak interpelasi soal kunjungan presiden megawati soekarnoputri ke timor timur (timtim), yang digagas anggota komisi i dpr dari fraksi partai golkar (f-pg) yasril ananta baharuddin.