sementara itu, menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham) yusril ihza mahendra mengakui, dalam draf ruu tentang pemilihan umum yang sempat dibicarakan dengan departemen kehakiman dan ham tidak ada pasal yang menyebutkan anggota tni/ polri mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.
karena itu, dirinya akan lebih dahulu meminta penjelasan dari menteri dalam negeri mengenai ketentuan tersebut.