batas-batas kewenangan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) dan presiden setelah disahkannya perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 diperdebatkan dalam pembahasan aturan peralihan perubahan keempat uud 1945.yang menjadi inti perdebatan adalah apakah lembaga-lembaga negara itu sudah harus menjalankan kedudukan, fungsi, dan wewenang sesuai dengan yang diatur dalam perubahan uud 1945 atau masih menjalankan kedudukan, fungsi, dan wewenang yang lama karena merupakan produk dari uud 1945 sebelum perubahan.