sumber kompas di markas besar (mabes) tni hari selasa mengatakan bahwa pihak tni tidak diikutsertakan ataupun dimintai masukan dan rekomendasi dalam proses pembuatan ruu pemilu sehingga mereka tidak tahu-menahu soal munculnya kedua pasal itu.
sehari sebelumnya menteri kehakiman dan ham yusril ihza mahendra juga menyatakan keheranan serupa.
ia mengaku, dalam draf ruu pemilu yang sempat dibicarakan dengan departemen kehakiman dan ham tidak ada pasal yang menyebutkan anggota tni/polri mempunyai hak memilih dan dipilih.