dalam surat pernyataannya, ke-23 anggota dpr itu mengatakan bahwa ketetapan (tap) mpr nomor vii/mpr/2000 yang dijadikan pegangan ruu kepolisian dinilai mengandung berbagai kelemahan.
dalam ruu kepolisian itu tidak jelas filosofi, fungsi, dan posisi kepolisian dalam struktur ketatanegaraan dalam uud 1945.