kusnanto menambahkan, bangsa indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk menempatkan tni pada posisinya yang proporsional dalam sistem demokrasi.
dari sisi legislasi, kata kusnanto, setidaknya dibutuhkan 14 undang-undang untuk menempatkan tentara pada posisi yang proporsional itu, termasuk di antaranya yang mengatur tentang pelibatan tni.