presiden dan wapres juga dilarang aktif atau sebagai simpatisan dalam partai politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
sedangkan pasal 46 menyebutkan, presiden/ wapres dilarang menggunakan fasilitas kedinasan apabila kegiatan yang dilakukannya itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan kepresidenan sebagai kepala negara dan atau sebagai kepala pemerintahan.