sedangkan wakil presiden hamzah haz menganggap ketidaksiapan pihak tni untuk menggunakan kedua hak politik itu pada pemilu 2004 sebagai bukan suatu masalah.
sekurangnya, kata hamzah, upaya memasukkan dua pasal mengenai hak memilih dandipilih anggota tni/polri itu merupakan kemauan politik (political will) pemerintah, karena nantinya tni/polri sudah tidak diakomodir lagi di dalam lembaga institusi demokrasi kita.