perubahan pertama uud 1945, pasal 13 ayat (2), menyebutkan, dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dpr.
berkaitan dengan klausul "memperhatikan pertimbangan", di kalangan anggota dpr masih ada perbedaan penafsiran mengenai "pertimbangan" itu mengikat atau tidak mengikat.
happy yang berasal dari fraksi partai golkar berpendapat, pertimbangan dpr itu tidak mengikat.
sebaliknya, raja kami sembiring meliala dari fraksi pdi perjuangan berpendapat seyogianya presiden memperhatikan pertimbangan dpr dalam hal mengangkat duta besar karena merupakan amanat uud.