presiden partai keadilan (pk) m hidayat nurwahid mengatakan, pk berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan presiden abdurrahman wahid.
meski demikian, pk tidak akan meminta presiden wahid mundur, sebab mekanisme tersebut sepenuhnya ada pada mpr/dpr.
 "soal permintaan presiden wahid mundur, secara konstitusional kami (pk) serahkan kepada lembaga mpr/dpr.
kami di tingkat partai akan lebih produktif apabila melakukan pemberdayaan terhadap seluruh komponen masyarakat," kata hidayat, sabtu (20/1), dalam jumpa pers sesaat setelah menyampaikan pidato politik di depan ribuan massa pk di silang monas.
 massa pk dengan dilengkapi atribut partai seperti bendera pk dan pakaian bernuansa muslim, secara tertib mengalir ke silang monas sejak pukul 08.00.
acara puncak di mana hidayat menyampaikan pidato, berlangsung pukul 09.40.
pidato yang berisi kritikan terhadap kinerja presiden wahid itu berlangsung sekitar 40 menit.
sesekali massa pk meneriakkan kalimat "allahu akbar!"
 menanggapi keterlibatan massa pk dalam melakukan aksi demo anti presiden wahid akhir-akhir ini, hidayat mengatakan, permasalahan presiden wahid adalah persoalan terbuka yang diekspose secara terbuka pula oleh media massa.
masyarakat pun, kata hidayat, menyikapi dengan pro atau kontra.
dalam alam demokrasi, komponen masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya selama dalam koridor demokrasi. "
siapa yang melakukan koreksi, itu tidak harus dikaitkan langsung dengan partai mana pun," katanya.
 "mereka yang turun berdemo dengan menggunakan berbagai nama dan dari mahasiswa, bukanlah hal baru.
sikap kritis yang dilakukan pakar politik, pelaku pasar, ekonom, dan berbagai organisasi massa yang lain sesungguhnya hanya asap dari prilaku main api dari gus dur sendiri.
tidak akan pernah ada asap kalau tidak ada api.
bila gus dur tidak mau dikritik lagi, sebaiknya tidak melakukan kontroversi lagi," papar hidayat.
 dalam orasinya hidayat menegaskan, presiden abdurrahman wahid saat ini telah menyia-nyiakan legitimasi dari masyarakat dengan mendelegitimasikan dirinya sendiri.
jika saat ini, dukungan terhadap presiden wahid sirna, maka sudah sesuai dengan apa yang ditanamnya.
   teladan pemimpin    hidayat berpendapat, sebab utama terjadinya problem moralitas dan munculnya anarkis dalam kehidupan bernegara disebabkan hilangnya keteladanan para pemimpin.
para pemimpin, kata hidayat, lebih suka menampilkan egoisme sebagai pemimpin individu dan kelompok sehingga sering mengambil keputusan sempit dan sefanatik kelompoknya sendiri tanpa mengindahkan kritik yang obyektif serta konstruktif yang diajukan komponen bangsa.
  "sikap pemimpin yang kontraproduktif seperti ini seharusnya segera disadari dan diakhiri oleh para pemimpin itu sendiri.
jika tidak, maka bangsa indonesia akan memiliki pemimpin yang telah hilang kesadarannya di tengah masyarakat yang semakin sadar akan ketidaktepatan pilihannya," kata hidayat yang disambut teriakan "allahu akbar" pendukungnya.
  menyinggung pemerintahan presiden wahid, hidayat menilai, sebetulnya pada awalnya presiden wahid terpilih secara  legitimate  dan telah diberi maaf saat sidang tahunan mpr.
tetapi, di kemudian hari kesempatan emas ini telah disia-siakan presiden dengan tetap bertindak kontroversial dan kontraproduktif.
  "hal ini tampak dalam pembohongan publik dalam kasus penangkapan tommy soeharto.
termasuk di dalamnya mengadili soeharto dan kroni-kroninya.
apalagi, dengan adanya fatwa halal gus dur terhadap ajinomoto yang telah difatwakan haram oleh mui," katanya.
  lebih lanjut hidayat menyatakan, sesungguhnya presiden wahid telah mendelegitimasi dirinya sendiri sehingga dukungan terhadapnya nyaris sirna. "
tetapi tetap saja gus dur tidak mengubah pola dan gaya kepemimpinannya dengan tetap memproduksi kontroversi yang semakin menumbuhsuburkan kecurigaan akan kemampuan dan kejujurannya serta menggerogoti sendiri kewibawaan kepemimpinannya.
akibatnya, krisis semakin rumit dan semakin mengkhawatirkan," katanya.
 "bila kondisi ini terus berlanjut, maka partai keadilan berlepas diri dari efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontrapoduktif yang dilakukan gus dur.
apalagi jika nanti pansus 'buloggate' dan 'bruneigate' membuktikan secara  fair  keterlibatan dan pelanggaran pidana dan pembohongan publik yang dilakukan gus dur," tandas hidayat.