setiap melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, presiden abdurrahman wahid mendapat biaya representasi (semacam uang perjalanan dinas -red ) 15.000 dollar as, ibu negara sebesar 10.000 dollar as, dan menteri dan atau pejabat setingkat menteri 2.000 dollar as.
  dasar hukum pengeluaran biaya tersebut tidak jelas.
padahal, seharusnya setiap pengeluaran uang negara didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
demikian antara lain hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) semester dua tahun anggaran 2000 yang diperoleh  kompas  pekan lalu.
  hasil pemeriksaan bpk menyebutkan, selama tiga tahun anggaran, realisasi biaya representasi presiden, ibu negara, menteri, dan pejabat setingkat menteri ke luar negeri mencapai sebesar rp 4,295 milyar.
rinciannya, tahun anggaran (ta) 1997/1998 rp 452,27 juta, ta 1998/1999 sebesar rp 738,10 juta, dan ta 1999/2000 sebesar rp 3,105 milyar.
berkaitan dengan permasalahan tersebut, bpk menyarankan agar sekretariat presiden (setpres) segera melakukan analisa dan evaluasi terhadap perlu tidaknya uang representasi tersebut.
  selain itu, setpres diminta menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut setelah berkonsultasi dengan departemen keuangan (depkeu).
berdasarkan hasil pemeriksaan bpk dengan uji petik atas biaya dinas perjalanan presiden dan rombongan ke luar negeri sebanyak 19 kali dan di dalam negeri satu kali, ternyata ada biaya yang tidak didukung bukti-bukti pengeluaran lengkap yang jumlahnya mencapai rp 2,405 milyar.
   biaya taktis presiden   pengeluaran biaya yang tak jelas itu terdapat pada ta 1997/1998 sebesar rp 275,85 juta, ta 1998/1999 sebesar rp 574,25 juta, dan ta 1999/2000 sebesar rp 1,555 milyar.
misalnya, realisasi biaya untuk membawa alat komunikasi dan radio (alkomrad) ke luar negeri yang digunakan dalam rangka pengamanan jarak dekat pada saat kunjungan presiden sebesar rp 404,88 juta.
 realisasi biaya tersebut tidak didukung bukti berupa tiket bagasi dari maskapai penerbangan sehingga biaya itu belum dapat diyakini kebenarannya.
hal ini, kata bpk, membuka peluang terjadinya penyimpangan yang dapat berakibat merugikan negara.
itu disebabkan setpres belum sepenuhnya menerapkan ketentuan mengenai bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 tidak hanya itu, biaya taktis atau operasional untuk mendukung kegiatan perjalanan presiden sebesar rp 2 milyar juga tidak didukung bukti-bukti pengeluaran yang lengkap sehingga belum dapat diyakini kebenarannya.
selain itu, penetapan biaya taktis atau operasional dinilai oleh bpk tidak proporsional.
  artinya, untuk kunjungan presiden ke satu negara atau lebih dan dengan waktu kunjungan satu hari atau lebih, jumlah biaya taktis dan operasional tersebut tidak berbeda yaitu untuk ke luar negeri sebesar 20.000 dollar as dan untuk biaya taktis dan operasional perjalanan presiden di dalam negeri rata-rata sebesar rp 4 milyar.
  hal ini juga terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang penetapan jumlah, penggunaan, dan pertanggungjawaban biaya taktis serta operasional.
selain itu, para pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan umum yang berlaku.
   tidak sesuai   pengeluaran biaya yang tidak dilengkapi bukti pembayaran, tidak sesuai dengan keputusan presiden (keppres) ri nomor 16 tahun 1994 pasal 4 ayat (3) yang antara lain menetapkan bahwa pengeluaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 berkaitan dengan itu, bpk menyarankan sekretaris presiden (sekpres) agar meminta kepada instansi atau pejabat penanggung jawab alkomrad untuk melengkapi bukti atau mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya alkomrad sebesar rp 404,89 juta.
  sekpres juga didesak untuk meminta kelengkapan bukti atau pertanggungjawaban kepada instansi atau pejabat penanggung jawab atas pengeluaran biaya taktis dan operasional sebesar rp 2 milyar lebih.
  bpk juga menemukan adanya pemborosan penggunaan dana untuk kegiatan survei dalam rangka mempersiapkan perjalanan presiden ke luar negeri sebesar rp 6,753 milyar.
survei dilakukan satu bulan sebelum pelaksanaan perjalanan presiden ke luar negeri, sedang survei di dalam negeri dilakukan seminggu sebelum keberangkatan presiden.
  beri teguran   lebih jauh bpk juga menyarankan agar sekpres memberikan teguran secara tertulis kepada para pejabat pengambil keputusan, yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara dan meminta pertanggungjawaban mengenai masalah tersebut.
  dalam pelaksanaan anggaran negara, bpk meminta agar pejabat di lingkungan setpres memperhatikan pasal 14 keppres no 16 tahun 1994.
dalam ketentuan itu disebutkan, pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan serta terarah dan terkendali dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga.
 dalam ta 1999/2000, bpk juga menemukan adanya kelebihan pembayaran biaya carter pesawat udara pt garuda indonesia sebesar 346.000 dollar as (sekitar rp 2,681 milyar dengan kurs rp 7.745 per dollar as).
itu terjadi pada saat presiden melakukan perjalanan ke beijing (cina) tanggal 1-3 desember 1999.
 kasus lain, dalam rangka mempersiapkan kunjungan presiden ke perancis dan ceko tanggal 2 sampai 6 februari 2000, sebanyak tujuh orang tim  advance  berangkat ke perancis tanggal 29 januari 2000.
namun, karena presiden ceko mendadak sakit, tim  advance  kembali dari perancis ke jakarta, 3 februari 2000.
  tim itu telah menerima uang harian 6.000 dollar as lebih dan biaya tiket penerbangan internasional sebesar 13.000 dollar as lebih.
namun, sampai saat pemeriksaan bpk berakhir, 6 juni 2000, uang harian dan biaya tiket tersebut belum dikembalikan.
 dengan demikian, terjadi kelebihan pembayaran kepada tim  advance  yang jika tidak dikembalikan akan merugikan negara.
untuk itu, bpk menyarankan agar sekpres menegur anggota tim tersebut secara tertulis untuk mengembalikan kelebihan pembayaran uang harian dan biaya tiket sebesar 20.000 dollar as lebih dan menyetorkan ke kas negara.