penerapan pembuktian terbalik, seperti yang diusulkan presiden abdurrahman wahid, tidak akan cukup memadai untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
penerapan pembuktian terbalik itu harus dibarengi dengan pembersihan aparat penegak hukum.
karena apa pun bentuk peraturannya, penerapan pembuktian terbalik tak dapat berlaku surut dan dikenakan kepada tertuduh kkn yang kini diperiksa kejaksaan agung.