slamet berpendapat, tata cara pemilihan presiden dan wapres bisa dibuat dalam undang-undang tersendiri yang terpisah dari uu pemilu.
alasannya, dalam pasal 6a ayat (5) perubahan ketiga uud 1945 disebutkan, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.