deklarasi "kemiskinan" dan "kekayaan" yang dilakukan sejumlah penyelenggara negara melalui komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn) mulai mendapat kritikan.
kpkpn diminta melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum kekayaan penyelenggara itu diumumkan melalui berita negara.
tanpa adanya verifikasi, kpkpn tak ubahnya seperti petugas sensus belaka, sedang penyelenggara negara bisa dituduh melakukan kebohongan publik.
 kritikan itu datang dari kastorius sinaga (gerakan peduli harta negara) dan chandra m hamzah (masyarakat transparansi indonesia) secara terpisah kepada  kompas , rabu (16/5).
kpkpn telah lima kali melaporkan kekayaan penyelenggara negara.
pada pengumuman kelima, banyak penyelenggara yang justru melaporkan "kemiskinan".
seorang pemimpin proyek di lingkungan departemen perhubungan dan telekomunikasi mengaku hanya memiliki kekayaan total rp 4,2 juta.
 tentang adanya sejumlah pejabat yang melaporkan "kemiskinannya", chandra mengatakan, memang ada penyelenggara negara yang tidak mempunyai harta untuk dilaporkan.
mereka benar-benar hidup dari gaji pegawai.
namun, tak tertutup kemungkinan sedikitnya kekayaan yang dilaporkan itu karena pejabat tersebut melakukan kebohongan dan memindahkan hartanya kepada orang lain.
 "saya tahu, ada pejabat yang memang cuma hidup dari gajinya dan tidak memiliki apa-apa.
bisa jadi, rumah yang dipakai masih rumah orangtua dan mobilnya pun pinjaman.
tetapi, bisa juga pejabat itu mengalihkan hartanya kepada orang lain lebih dahulu sebelum melaporkan kepada kpkpn.
ini gampang, tinggal meminta bantuan kepada ahlinya saja," ujarnya.
 chandra pun menambahkan, minimnya kekayaan seorang pejabat yang dilaporkan kepada kpkpn mungkin juga disebabkan kebingungan pengisian formulir laporan dari komisi itu. "
saya tahu formulir pelaporan dari kpkpn itu memang membingungkan.
akibatnya, seorang pejabat bisa saja mengisi hartanya  undervalue  (di bawah nilai) kekayaan itu.
jadi, dia tidak bisa diharuskan mundur dari jabatannya bila diketahui laporan itu tidak benar.
pejabat itu bisa berkilah tidak sengaja," tegasnya.
  selain itu, paparnya, ada kesulitan menilai kekayaan yang harus dilaporkan kepada  kpkpn.
lukisan yang dimiliki pejabat harganya tidak bisa begitu saja ditentukan.
harga saham juga amat tergantung pasar.
laporan kekayaan semacam ini tidak mudah, sebab  kpkpn tak memberikan arahan yang jelas.
   verifikasi   untuk mengatasi itu, baik sinaga maupun chandra sepakat soal perlunya kpkpn melakukan verifikasi laporan kekayaan sebelum diumumkan kepada publik. "
tanpa adanya verifikasi, pengumuman yang tiap minggu dilakukan kpkpn menjadi kehilangan kredibilitas.
lama-lama pengumuman kpkpn itu tak dipercaya publik, dan akhirnya kredibilitas kpkpn akan sirna," ujar sinaga.
 sinaga mengemukakan,  kpkpn harus mengambil satu atau dua sampel penyelenggara negara yang melaporkan kekayaannya secara tidak masuk akal.
kpkpn perlu melakukan investigasi dan kemudian membuktikan bahwa laporan yang disampaikan penyelenggara negara bohong.
mereka kemudian diberikan sanksi dan diproses secara hukum.
 "itu perlu agar penyelenggara negara yang lain yang belum menyerahkan laporan kekayaannya agar bisa lebih jujur karena kalau ketahuan tidak jujur akan ada sanksinya.
kalau sekarang, kan, berlalu begitu saja.
yang melaporkan bohong pun enggak ada sanksinya," kata sinaga seraya menambahkan, penyelenggara negara yang memberikan laporan tidak benar sama saja dengan melakukan kebohongan publik.
 untuk bisa melakukan investigasi, lanjut sinaga, kpkpn tentunya harus lebih dahulu mempunyai data primer sebagai pembanding untuk dibandingkan dengan deklarasi sepihak dari penyelenggara negara.
data primer itu bisa didapat dari media massa atau dari laporan-laporan lainnya. "
kalau data primer tidak dimiliki, ya, agak sulit," ujarnya.
 bagi sinaga, yang lebih penting adalah kualitas laporan kekayaan yang paling mendekati realitas kebenaran dan rasionalitas publik, bukan lebih mengandalkan banyaknya penyelenggara negara yang melaporkan kekayaan, namun kebenarannya sulit dijamin.
  sikap tidak percaya   chandra berpendapat serupa.
kpkpn semestinya mengambil sikap tidak percaya terhadap laporan kekayaan setiap penyelenggara negara yang diterimanya serta melakukan penyelidikan.
hasil investigasi tersebut diserahkan kepada kejaksaan atau kepolisian sehingga bisa ditindaklanjuti.
 "kpkpn semestinya tak sekadar menjadi lembaga pengumuman.
kpkpn harus menyelidiki laporan kekayaan pejabat yang diterimanya apabila memang dicurigai tidak benar.
hasil investigasi itu diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, paling tidak karena pejabat itu memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat negara.
ini lebih berguna daripada sekadar pengumuman," jelasnya.
 chandra mengakui, pengumuman kekayaan penyelenggara negara oleh kpkpn itu memang dapat mengundang partisipasi publik memberikan data kekayaan lain seorang pejabat yang tidak dilaporkan.
namun, manfaat itu akan lebih tinggi bila kpkpn juga melakukan penyelidikan.
jadi, saat kpkpn mengumumkan kekayaan seorang pejabat negara, hal itu sudah diikuti pula dengan bukti kebenaran atas laporan tersebut.