badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) mengungkapkan, sebagian besar temuan dari pemeriksaan reguler yang mereka lakukan selama semester i tahun 2001 belum ditindaklanjuti.
jumlah temuan pada semester tersebut berjumlah 2.508 kasus dengan nilai rp 2,2 trilyun.
dari angka ini, yang telah ditindaklanjuti sebesar rp 619,7 milyar dari 870 kasus, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.638 kasus dengan nilai rp 1,6 trilyun.
 secara total, untuk tahun anggaran 2000 dan semester pertama 2001, total temuan bpkp berjumlah 9.656 kasus bernilai rp 10,3 trilyun.
dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti 4.690 kasus bernilai rp 3,9 trilyun, dan yang belum ditindaklanjuti 4.966 kasus bernilai rp 6,3 trilyun.
 dari hasil pemeriksaan terhadap departemen dan badan pemerintah, juga terungkap, badan urusan logistik (bulog) menempati urutan pertama dengan nilai temuan terbesar, yaitu rp 4,4 trilyun dari 200 kasus.
sementara pertamina di urutan kedua dengan 706 kasus senilai rp 3 trilyun, disusul departemen keuangan 963 kasus senilai rp 1,2 trilyun.
  sementara itu, dari hasil pemeriksaan selama semester i 2001, badan pemeriksa keuangan (bpk) berhasil mengungkapkan sejumlah temuan pada departemen energi dan sumber daya mineral (esdm), pt perusahaan listrik negara (pln), pt perusahaan gas negara (pgn), pt caltex pacific indonesia (cpi), dan pt vico indonesia (vi).
dari temuan tersebut, negara diperkirakan dirugikan milyaran rupiah dan ratusan ribu dollar as.
 hasil pemeriksaan bpkp itu terungkap dalam laporan bpkp yang disampaikan oleh ketua bpkp arie soelendro di depan komisi ix dpr, selasa (25/9).
sedangkan temuan bpk terungkap dari laporan bpk yang dikonsultasikan oleh komisi viii kepada bpk di gedung utama bpk, selasa.
konsultasi dengan bpk ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan bpk sebelumnya.
 "terhadap pemeriksaan kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (tpk), baik berdasarkan informasi atau berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan reguler, apabila memenuhi unsur-unsur tpk, akan diserahkan ke jaksa agung untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," demikian penjelasan arie.
  indikasi penyimpangan   arie menjelaskan, dalam tahun anggaran 2000 dan semester pertama 2001, telah dilakukan pemeriksaan khusus yang menemukan beberapa indikasi penyimpangan yang merugikan negara.
  dalam tahun anggaran 2000, indikasi penyimpangan bernilai rp 151 milyar dan 1,1 juta dollar as, sementara untuk semester pertama 2001 bernilai rp 95,7 milyar dan 2,4 juta dollar as.
dengan demikian, jumlahnya menjadi rp 246,7 milyar dan 3,5 juta dollar as.
  dari jumlah tersebut, bpkp baru menangani secara total sejumlah rp 19,9 milyar dan 436 juta dollar as, sedangkan sisanya yang belum ditangani sebesar rp 226,8 milyar dan 3,1 juta dollar as.
di bulog, terjadi indikasi penyimpangan sebesar rp 68,9 milyar dan 819,4 juta dollar as.
  selanjutnya departemen dalam negeri sebesar rp 78,188 milyar, departemen koperasi rp 20,1 milyar, departemen luar negeri rp 17 milyar.
   blbi dan "preshipment"   dari hasil pemeriksaan terhadap bantuan likuiditas bank indonesia (blbi), bpkp menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana blbi yang tidak layak dialihkan sebagai beban pemerintah sebesar rp 54,56 trilyun.
dari jumlah tersebut, sebesar rp 53,40 trilyun di antaranya dikategorikan sebagai tpk atau tindak pidana perbankan.
 sedangkan atas fasilitas kredit  preshipment  (prapengapalan), ditemukan bahwa hampir tidak ada satu pun dari fasilitas kredit  preshipment  yang benar-benar bersih dari penyimpangan, mulai dari pengajuan kredit, penyaluran dari bank pelaksana, hingga penggunaan fasilitas kredit dan pelunasannya.
 penyimpangan fasilitas kredit ekspor  preshipment  sebesar rp 1,5 milyar dan 548,3 juta dollar as, antara lain mencakup adanya fasilitas kredit ekspor  preshipment  yang tidak disalurkan oleh bank pelaksana kepada tujuh eksportir sebesar rp 282,3 milyar dan eksportir tidak menggunakan fasilitas kredit untuk modal kerja  preshipment  sebesar rp 1,2 trilyun dan 548,3 juta dollar as.
arie soelendro tidak mengungkapkan dengan jelas siapa saja ketujuh eksportir tersebut.
  kontrak pln    sementara itu, dari hasil pemeriksaan terhadap departemen esdm, bpk menemukan adanya pengeluaran berindikasi kerugian negara sebesar rp 16,761 milyar, pengeluaran kurang dapat dipertanggungjawabkan sebesar rp 2,529 milyar, pengeluaran negara yang tidak dihemat senilai rp 16,022 milyar dan pencapaian target proyek yang tidak efektif senilai rp 78,96 milyar.
  penyebab kerugian negara di antaranya adalah karena pencadangan barang senilai milyaran rupiah yang masih ada di gudang, ternyata sudah dihapusbukukan.
 dari hasil pemeriksaan terhadap pt pln, bpk mencatat bahwa penyelesaian masalah kontrak listrik swasta belum seperti yang diharapkan.
padahal kontrak pembelian listrik yang dibuat dengan pihak swasta merugikan, karena harganya jauh lebih tinggi dari harga jual pln.
 sedangkan dari pemeriksaan bpk terhadap pt pgn, diketahui sejak bulan april 1997 hingga april 2001, pertamina belum memenuhi kekurangan pembayaran harga gas dan transportasi  fee  sebesar 1,528 juta dollar as dan rp 431,28 juta kepada pt pgn.
hal ini terjadi, karena pertamina tidak menaati kesepakatan mengenai pembayaran harga gas dan transportasi  fee .
 sementara untuk pt cpi, dari pemeriksaan terhadap kebenaran jumlah produksi dan  lifting crude oil  serta kewajaran pengeluaran biaya yang dimintakan penggantiannya ( cost recovery ), bpk menemukan adanya keterlambatan dalam pengembangan tahap ii proyek balam south waterflood expansion (bswe) dengan anggaran sebesar 46,53 juta dollar as.
akibatnya pt cpi kehilangan kesempatan berproduksi sebesar 5.443 barrel per hari (bph).
 bpk juga menemukan terdapat 80 dari 481 authorization for expenditur (anggaran belanja/afe) yang pelaksanaannya melebihi anggaran dan di atas toleransi pelampauan sebesar 10 persen, dengan nilai pelampauan anggaran sebesar 51.681 juta dollar as.
dari 80 afe tersebut, 20 afe melebihi anggaran sebesar 50 persen, dengan nilai 40,146 juta dollar as.
 bpk mencatat, terjadi kelebihan klaim kredit investasi ( investment credit ) tahun 1997 hingga 2000 sebesar 1,895 juta dollar as, akibat tidak dipatuhinya kontrak  production sharing  (bagi hasil).
kelebihan klaim ini terjadi karena pertamina melakukan pembulatan ke atas terhadap  investment credit , baik untuk jenis sumateran light crude/duri crude (slc/dc) sebesar 17,60 persen maupun duri crude rindu (dcr) sebesar 17,22 persen, menjadi 18 persen.
 sementara itu, dari pemeriksaan terhadap pt vi, bpk melihat tidak dilakukannya penyesuaian kembali ke belakang atau berlaku surut sesuai pada perjanjian dalam kegiatan pemeliharaan saluran pipa ( pipeline ).
hal ini menyebabkan adanya beban biaya pemeliharaan  pipeline  yang terlalu besar, mencapai 90.320 dollar as.
  bpk juga menemukan, barang-barang senilai rp 11,786 milyar yang telah disetujui penghapusannya, ternyata masih tersimpan di perusahaan.
selain itu, terdapat barang-barang yang sudah dijual senilai rp 6,266 milyar, ternyata masih disimpan perusahaan.
  setelah hasil temuan diklarifikasikan langsung oleh komisi viii kepada bpk, komisi viii dpr merencanakan akan segera memanggil pemerintah cq departemen esdm untuk memberikan klarifikasinya.
selanjutnya, setelah pemerintah memberikan klarifikasi, komisi viii dpr akan menyampaikan temuan tersebut pada pimpinan dpr.