setiap penyelenggara jasa telepon internet untuk publik wajib menyetorkan dana  rp 10 milyar ke rekening bank yang direkomendasikan direktur jenderal pos dan telekomunikasi (dirjen postel) sebagai jaminan kelangsungan pelayanan publik.
namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pemanfaatan uang tersebut, sekaligus tidak ada alasan yang jelas mengapa dana harus disetor ke rekening dirjen postel, bukan ke rekening institusi.