menanggapi rencana digelarnya si mpr, dpp pkb dalam pernyataan yang ditandatangani rodjil ghufron (ketua lembaga advokasi hukum dan ham) dan chotibul umam wiranto (wakil sekjen) menegaskan, perkembangan politik yang terjadi di parlemen merupakan gerakan diktator mayoritas yang menghalalkan segala cara untuk proses kudeta parlementer terhadap presiden yang sah, kh abdurrahman wahid.