tanpa alasan yang jelas, rapat terbatas bidang ekonomi di kantor wakil presiden di istana merdeka selatan, yang rencananya akan membahas revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 untuk terakhir kalinya di tingkat pemerintah sebelum dibawa ke sidang kabinet, batal dilangsungkan hari rabu (16/5).
  menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo sendiri mengaku tidak tahu alasan tidak jadi dilaksanakannya rapat terbatas tersebut.
namun, ia berharap rapat tersebut bisa dilaksanakan kamis ini. "
saya tidak tahu, karena ibu mega (wakil presiden megawati soekarnoputri -red ) yang memimpin.
mungkin ada kesibukan lain," kata menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai menghadap presiden abdurrahman wahid di bina graha, rabu.
  ditanya apakah penundaan rapat terbatas tersebut disebabkan menkeu belum siap, prijadi menjawab, "oh, tidak.
kami sudah siap dan semua angka sudah  oke .
sebetulnya angka sudah siap semua dan asumsi dasarnya masih tetap."
 akibat ditundanya rapat terbatas bidang ekonomi ini, sidang kabinet yang akan membahas revisi apbn 2001 dan sedianya dilangsungkan kamis ini kemungkinan besar juga akan mundur.
demikian pula rencana pengajuan revisi apbn 2001 ke dpr, yang sebelumnya dijadwalkan dalam pekan ini, juga menjadi tertunda.
  menurut agenda kegiatan yang disusun oleh sekretaris presiden, abdul mudjib manan, kamis ini tidak ada jadwal sidang kabinet, karena presiden dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke kendari.
sementara wapres dijadwalkan memimpin rapat terbatas bidang ekonomi di kantor wapres.
kemungkinan untuk dilangsungkannya sidang kabinet setelah rapat terbatas bidang ekonomi sendiri kecil.
  tidak mungkin selesai   wakil ketua panitia anggaran, yang juga wakil ketua komisi ix dpr, abdullah zainie, menyatakan, tidak mungkin dpr dapat menyelesaikan pembahasan revisi apbn 2001 pada akhir mei mendatang, sebagaimana ditargetkan semula.
sebab, sampai minggu kedua mei ini, pemerintah belum juga menyampaikan revisi apbn 2001 tersebut kepada dpr.
 "sulit jika pemerintah akan mengejar ketertinggalan pembahasan revisi apbn dalam tempo dua minggu saja.
sebutlah, kamis baru akan dibahas dalam rapat ekonomi terbatas yang dipimpin wapres.
kemudian, baru akan dibahas lagi dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden.
sehingga, paling lambat minggu depan bisa diajukan, sebab baru minggu depan bisa diagendakan sidang paripurna lagi.
nah, di situ biasanya revisi diajukan dalam rancangan undang-undang (ruu) tambahan dan perubahan apbn," katanya.
 ditambahkan oleh abdullah, kalaupun panitia anggaran dpr akan membahas secara  shortcut  (jalan pintas), pembahasan revisi apbn tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu dua minggu.
 sehari sebelumnya, usai menyampaikan keterangan pemerintah kepada dpr menyangkut rencana pembangunan tahunan (repeta) 2002, menkeu prijadi menyatakan, pihaknya akan mengejar ketertinggalan pembahasan revisi apbn sehingga pada akhir mei mendatang diharapkan selesai.
menkeu pula yang mengatakan, hari rabu revisi apbn akan dibahas pada rapat terbatas bidang ekonomi dan kemudian dibawa ke sidang kabinet keesokan harinya, sebelum akhirnya diajukan ke dpr.
  harus final   kepada wartawan di bina graha, menkeu mengakui penundaan pembahasan revisi apbn ini akan mengganggu keuangan negara. "
ya, memang mengganggu.
sebab itu, besok saya minta harus final.
saya memohon besok betul-betul ada rapat, dan mudah-mudahan bisa final, dalam arti di kabinet.
kan, saya harus membawa ke dpr," ujarnya.
 ditanya apakah revisi itu harus menunggu sidang kabinet penuh, prijadi menjawab, "mudah-mudahan besok bisa langsung ke dpr.
ya, mungkin, angka bisa saja sedikit berubah, tetapi pokok-pokoknya tidak."
 saat ini istilah sidang kabinet dan rapat terbatas bidang ekonomi menjadi semakin rancu.
biasanya sidang kabinet diselenggarakan di bina graha, jakarta, dan dipimpin bersama oleh presiden dan wapres.
akan tetapi, akhir-akhir ini, juga ada rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin oleh wapres megawati karena diselenggarakan di kantor wapres.
  sidang kabinet biasanya dihadiri seluruh menteri, sedangkan rapat terbatas bidang ekonomi hanya dihadiri oleh para menteri ekonomi di bawah koordinasi menteri koordinator perekonomian rizal ramli.
namun, untuk hal-hal tertentu, seperti penentuan momentum yang tepat untuk menaikkan harga bbm, biasanya juga dilibatkan menko polsoskam susilo bambang yuhdoyono.
 secara terpisah, mantan menko ekuin kwik kian gie mengingatkan, tertunda-tundanya pembahasan revisi apbn akan berimplikasi sangat luas dan membuat kepercayaan terhadap indonesia semakin terpuruk. "
revisi apbn itu sudah ditunggu-tunggu oleh dana moneter internasional (imf).
sebelum revisi apbn disetujui mpr, imf tidak akan datang untuk membahas  letter of intent  (loi).
tanpa ada loi, tak akan ada pencairan pinjaman," ujarnya.
  "sementara, selain revisi apbn, dpr sendiri menghadapi banyak agenda yang berjubel yang juga sudah menunggu untuk dibahas.
dpr sudah memberikan prioritas bagi pembahasan revisi apbn, eh, malah pemerintahnya yang tidak juga kunjung mengajukan," tambahnya lagi.
 diingatkan, kalau sampai akhir mei belum selesai, prosesnya akan semakin sulit. "
karena fraksi-fraksi dpr pasti sibuk dengan hal-hal lain seperti persiapan rapat paripurna dpr, 30 mei.
bahkan, sekarang pun, sudah ada fraksi-fraksi yang mulai menyusun pemandangan umumnya yang akan dibacakan di sidang itu nanti.
kalau terus tertunda-tunda, tahu-tahu sudah juni atau juli.
 lah , tahun anggaran, kan, selesai desember," kata kwik.
 mengenai pernyataan menkeu yang berharap revisi apbn sudah final pada kamis ini, kwik mengatakan bisa saja rapat terbatas dan sidang kabinet dilangsungkan dalam satu hari karena menteri yang harus hadir dalam rapat terbatas adalah juga menteri yang hadir pada sidang kabinet.
  bahkan, dalam situasi mendesak, pembahasan revisi apbn tidak perlu melalui jalur panjang seperti itu.
ia mencontohkan, pernah suatu saat hari itu pemilihan presiden, hari itu pula rancangan revisi apbn diajukan ke dpr.
itu terjadi 20 oktober 1999, yakni saat abdurrahman wahid terpilih jadi presiden.
 "kalau dulu saja bisa, mengapa sekarang tidak bisa?
sejak  reshuffle  bulan agustus, tim ekonomi yang sekarang, kan, sudah bekerja delapan bulan.
akan tetapi, kok, belum ada  review  dengan imf dan penandatanganan loi?"
ujarnya.
  ditanya kemungkinan terjadinya pergantian pemerintah setelah sidang istimewa mpr akan menyebabkan apbn yang sudah susah payah direvisi ini ditolak kembali, kwik mengatakan, kalau ada pemerintahan baru, pemerintahan baru itu tinggal melanjutkan saja apbn yang sudah direvisi tersebut.