tim bantuan hukum (tbh) yang dibentuk komite kebijakan sektor keuangan (kksk) akhirnya merekomendasikan tindakan pemerintah terhadap debitor atau obligor bandel penanda tangan akta perjanjian utang (apu) dengan nilai utang trilyunan rupiah.
tbh merekomendasikan kepada badan penyehatan perbankan nasional (bppn) untuk tidak memberikan perpanjangan waktu kepada mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
selain itu, tbh juga mengusulkan agar dilakukan tindakan litigasi, yang mencakup hukum pidana maupun hukum perdata, terhadap para "obligor bandel" tersebut.