namun, ia menegaskan bahwa kewenangan untuk memberhentikan jabatan seseorang sebagai kepala daerah seperti wali kota tersebut tetap berada di tangan presiden dan atas persetujuan presiden. "
soal nantinya didelegasikan atau suratnya ditandatangani oleh menteri yang terkait, itu bisa saja dilakukan," kata hari sabarno.