menurut yusril, jaksa agung memiliki kewenangan mendeponir suatu perkara atas dasar kepentingan umum. "
tetapi, tidak prosedur itu yang akan ditempuh pemerintah, karena pertimbangannya ada dua ketentuan perundangan, tap mpr dan uu no 25/2000 yang memerintahkan kepada presiden untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan msaa secara konsisten," ujarnya.