ia menambahkan, pemerintah kota (pemkot) atau pemerintah kabupaten (pemkab) juga harus membuat peraturan daerah (perda) untuk menguatkan undang-undang (uu) hak anak yang belum ditetapkan. "
saat ini uu hak anak masih diparkir di dpr, jadi pemkot atau pemkab juga harus membuat perda khusus mengenai perlindungan hak anak untuk menguatkan peraturan yang berlaku," jelas sirait.