agar dapat memacu pertumbuhan investasi di kawasan berikat  (bonded zone)  pulau batam, diperlukan segera kejelasan mengenai status pulau itu dari kawasan berikat menjadi kawasan perdagangan bebas  (free trade zone-ftz) .
sebab dengan status tersebut, batam akan semakin menarik dan dapat bersaing dengan kawasan sejenis di wilayah asia pasifik.
 hal tersebut diutarakan ketua otorita batam ismeth abdullah dalam diskusi indonesia business club dengan tema  investing in batam option for these changing times  di jakarta, selasa (28/8).
turut hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, ketua badan koordinasi penanaman modal (bkpm) theo f toemion dan presiden direktur pt citra tubindo tbk sebagai salah satu investor di batam.
 rancangan undang-undang ftz untuk batam, kini sedang disusun oleh pemerintah untuk diajukan ke dewan perwakilan rakyat.
status tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi batam.
 menurut ismeth, batam memang patut diperlakukan secara khusus karena memiliki keunggulan sebagai daerah tujuan investasi untuk produk yang berorientasi ekspor.
hal tersebut terbukti dengan pertambahan jumlah investasi.
hingga tahun 2000, investasi sudah mencapai 8,01 milyar dollar as dan selama bulan juli 2001 terdapat sebanyak 33 proyek baru yang sudah mulai beroperasi, dari 43 aplikasi yang masuk.
 penambahan tersebut membuat nilai investasi di batam hingga bulan juli 2001 menjadi 8,6 milyar dollar as.
total investasi swasta sebanyak 76 persen dan pemerintah sebanyak 24 persen, sementara dari nilai investasi swasta pma mencapai 35 persen.
 laju investasi ini, memberikan nilai ekspor 6,770 juta dollar as pada tahun 2000.
nilai tersebut merupakan 14 persen dari total nilai ekspor nonmigas indonesia 47,779 dollar as.
 penerimaan pajak (pph 21) juga menunjukkan angka signifikan, pada tahun anggaran 2000 (selama 9 bulan) tercatat pencapaian rp 639,68 milyar, sebelumnya pada tahun 1999 mencapai rp 877,06 milyar.
sedangkan perolehan pendapatan asli daerah (pad) untuk pemerintah kota (pemko) batam pada tahun 2000 (april-desember) sebanyak rp 69,99 milyar.
  ruu investasi   dalam kesempatan jamuan makan siang yang diadakan indonesia-australia business council di jakarta, rabu kemarin, kepala bkpm theo f toemion mengatakan, rancangan undang-undang (ruu) investasi akan dibahas di dpr bulan november 2001.
uu investasi baru itu juga menyatukan dua uu mengenai investasi sebelumnya, yaitu uu nomor 1 tahun 1967 mengenai penanaman modal asing (pma) dan uu nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (pmdn).
 uu investasi itu bertujuan memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi investor.
selain itu, uu tersebut kelak dapat menyederhanakan investasi dan mengatur perlakuan yang sama terhadap investor asing dan lokal. "
sekarang bkpm hanya mengatur investasi.
memang untuk urusan jasa keuangan masih dipegang bank indonesia (bi) dan bapepam.
namun, mengapa sektor pertambangan tidak termasuk di bkpm?"
tanya theo.
  keberadaan uu itu sangat mutlak dan diharapkan dapat meneguhkan kembali status bkpm sebagai badan pelayanan investasi satu atap ( one stop service ).
saat ini, pelayanan investasi belum satu atap sebab beberapa fungsi bkpm diambil alih departemen-departemen terkait.
begitu pula dengan pembicaraan antar-departemen terkait.
untuk itu, theo meminta dukungan dpr mengingat kini indonesia sangat membutuhkan masuknya investor guna menggiatkan kegiatan ekonomi dan memberikan lapangan kerja.
agar investor mau menanamkan modal, kata theo, indonesia perlu menawarkan insentif bagi mereka.
  misalnya, menawarkan hak guna bangunan (hgb) selama ratusan tahun seperti yang dilakukan pemerintah cina.
atau berupa pemberian tempat tinggal permanen bagi investor yang menanamkan modal di atas 1 juta dollar as.
sementara hgb yang berlaku sekarang hanya selama 15 tahun.
 "kita harus mengambil langkah-langkah radikal dan revolusioner.
memberi insentif misalnya+ karena negara-negara lain yang lebih baik daripada indonesia pun melakukan hal yang sama.
menawarkan insentif dan berbagai fasilitas lainnya.
mengapa kita tidak," tandas theo.