pandangan itu disampaikan ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) bambang widjojanto dan direktur eksekutif lembaga studi dan advokasi masyarakat (elsam) ifdhal kasim kepada kompas di jakarta, kamis (18/10).
bahkan, dalam draf awal pada bagian penjelasan umum sempat dirumuskan bahwa polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bukan merupakan perangkat kebijakan sehingga tidak dapat dibentuk dan dibubarkan berdasarkan hak prerogatif presiden.
juga dirumuskan, kepolisian tidak dapat ditempatkan pada salah satu departemen atau tidak dapat juga ditempatkan pada salah satu lembaga eksekutif.
rumusan itu akhirnya hilang pada tingkat panja.