dalam pernyataan sikapnya, forum bersama menilai surat keputusan presiden nomor 54/m tahun 2002 sebagai upaya sistematis untuk menimbulkan gejolak sosial politik di maluku utara.
pemerintah pusat, terutama mendagri, dituntut bertanggung jawab atas gejolak sosial yang terjadi di maluku utara berikut segala konsekuensinya.
mereka juga menyatakan menolak kehadiran mendagri yang dijadwalkan melantik sarundajang hari senin (15/4) di ternate.