ditanya menyangkut penyelesaian pkps yang dinilai lembek dan melegalisasi kejahatan obligor, laksamana menolak. "
jadi kita mengacu kepada aturan hukum dalam gbhn (garis besar haluan negara- red ) tadi.
sekarang, adanya bppn itu kan juga didasarkan pada adanya msaa, mrnia, apu dan lain sebagainya.
kalau itu tidak ada, ya tidak ada bppn.
jadi yang jelas, kita kembali kepada tugas dan kesepakatan melaksanakan perjanjian secara konsisten.
bagi mereka yang tidak mau menjalankan konsisten, kita lakukan tindakan hukum," kata laksamana.