secara terpisah, wakil ketua komisi a dprd provinsi jatim achmad rubaie mengatakan, apabila terdapat perda yang bermasalah, pemerintah hendaknya menyelesaikan secara bijaksana, dengan pendekatan. "
bukan main cabut," kata achmad.
pembuatan perda-perda itu, menurut dia, semata untuk merespons pelaksanaan otonomi daerah.
kalaupun kemudian kontraproduktif bagi iklim investasi, biarkan pembuat perda mengevaluasi dan memikirkan ulang.