dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, pertemuan yang disebut-sebut dilakukan terdakwa dengan menteri negara pembinaan badan usaha milik negara (bumn) tanri abeng, ketua dewan pertimbangan agung (dpa) achmad arnold baramuli, wakil kepala badan penyehatan perbankan nasional (bppn) pande n lubis, dan firman sutjahja dari bb di hotel mulia, 11 februari 1999, tak bisa menjadi fakta hukum.
sebab, cuma firman yang mengakui pertemuan itu, sedangkan saksi yang lain menolak keterangan tersebut.