"kewenangan untuk mengesahkan uu kan tetap berada di tangan dpr dan presiden.
jadi, kalau dpd ikut membahas, apa fungsinya.
tampak sekali perubahan konstitusi masih setengah hati mengakui otonomi daerah atau desentralisasi.
dari perubahan uud 1945 ini tampak ada kekuasaan yang sentralistis.
dpd boleh ikut membahas ruu, tetapi giliran mengesahkan, tetap pemerintah pusat, yakni dpr dan presiden.
daerah hanya menerima saja," ujar mantan ketua jurusan ilmu pemerintahan stpmd yogyakarta tersebut.