sayangnya, hingga kini, pp yang harus diselesaikan setahun setelah uu nomor 53 tahun 1999 belum disahkan.
dualisme kepemimpinan di pulau batam sepertinya dibiarkan terus berlarut-larut.
tidak diketahui secara jelas, kenapa pemerintah begitu lama mengesahkan pp tentang hubungan antara pemkot dan ob.
tidak jarang antara pemkot dan ob harus "perang" opini melalui media untuk menarik investasi dari luar.
dengan demikian, sulit dibedakan atau tak tahu lagi mana yang merupakan hak dan kewenangan antara pemkot dan ob.