"kemudian follow up-nya oleh dpr sendiri dalam rapat kerja dengan menteri-menteri yang bersangkutan.
dengan demikian lebih efisien," katanya kepada wartawan.
menurut hamzah, badan pekerja mpr tetap dapat melakukan monitoring terhadap kinerja presiden. "
bilamana, misalnya, presiden melakukan penyimpangan-penyimpangan, kan dpr dapat mengusulkan adanya sidang istimewa."