wakil ketua mpr sutjipto mengingatkan kepada pah i supaya jangan terlewatkan untuk memperhatikan keberadaan mpr, termasuk bp mpr-nya setelah 2002, apakah nanti pasif, karena tidak ada lagi ketetapan mpr dan perubahan uud 1945 yang tuntas. "
keberadaan kita, mpr, seperti apa setelah 2002 supaya bisa tertampung dalam bab aturan peralihan," ujar sekretaris jenderal dpp pdi-p itu.