nuwa wea juga menyesalkan sikap dinas kependudukan dan ketenagakerjaan kota tangerang yang memberikan izin pelatihan kepada perusahaan tersebut. "
izin pelatihan bagi pjtki seharusnya dikeluarkan oleh departemen tenaga kerja dan transmigrasi.
pelanggaran ini dilakukan oleh kantor dinas setempat karena berpedoman kepada undang-undang otonomi, sehingga departemen tidak lagi digubris," katanya.