perlu ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik.
hal ini tidak saja berlandaskan faham sekuler, tapi juga berdasarkan ajaran agama.
untuk mencapai kesetaraan tersebut, diperlukan pendidikan politik.
 demikian inti pemaparan tiga pembicara dalam "seminar pendidikan politik bagi mahasiswa dan politisi perempuan dalam perspektif kesetaraan gender" yang diselenggarakan pusat studi wanita dan kemasyarakatan (pswk) bekerja sama dengan biro kemahasiswaan universitas muhammadiyah malang (umm), malang, sabtu (9/6).
tiga pembicara dalam seminar itu adalah kepala pswk sugiarti, dosen fisip umm vina salviana ds, dan dosen fakultas agama islam (fia) umm agus purwadi.
 ketiganya sepakat, partisipasi perempuan dan laki-laki harus setara dalam politik.
partisipasi ini tidak tampil hanya dalam bentuk kuantitas, seperti berapa banyak perempuan yang duduk di parlemen.
pertisipasi ini muncul dalam akses ke pengambilan keputusan yang mengakomodasi kepentingan perempuan.
  agus purwadi mengatakan, dalam agama islam ada perbedaan antara wilayah publik dan wilayah domestik.
ia tidak menyetujui pendapat yang menyatakan, perempuan tidak boleh berpolitik.
menurutnya, dalam surat an-nisa ayat 34 yang dimaksud laki-laki yang memimpin perempuan adalah hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks domestik atau rumah tangga.
   tiada batasan rinci   ia mengatakan, secara tekstual ajaran islam tidak memberi batasan rinci tentang peran perempuan dalam wilayah publik.
bahkan, menurut agus, surat al-baqarah ayat 187 menyampaikan, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, yaitu-mereka (perempuan) itu pakaian bagimu (laki-laki), dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka.
 menurut agus, muhammadiyah telah mengeluarkan keputusan tarjih xxii di malang tahun 1989 yang isinya, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki tanggung jawab menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak terkecuali di lapangan politik dan kenegaraan. "
menurut saya, ada kesalahan yang mungkin berlandaskan kepentingan saat ada ucapan yang mengatakan, megawati tidak boleh jadi presiden karena ia perempuan," kata agus.
 menurut sugiarti, di indonesia, perempuan masih tersingkir dalam dunia politik.
akibatnya, banyak kebijakan dan perundangan yang kurang mendukung kepentingan perempuan.
  ia juga menyoroti, anggota parlemen yang lebih banyak terdiri dari pria, padahal jumlah pemilih wanita lebih banyak.
menurutnya, hal ini adalah salah satu gejala jauhnya perempuan dari politik.
dan salah satu penyebab utamanya adalah pemberian label, bahwa politik adalah dunia yang keras, sementara perempuan adalah mahluk yang lemah.
  oleh karena itu, sugiarti menekankan pentingnya pendidikan politik.
pendidikan politik harus dilakukan sejak masa kanak-kanak dengan demikian akan terbentuk kebudayaan baru politik suatu bangsa.
menurut sugiarti, justru kehalusan perempuan akan dapat menandingi budaya kekerasan politik saat ini.