kesepakatan politik pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (dpr) untuk membentuk komisi pemberantasan korupsi (kpk) dengan undang-undang (uu) komisi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sebuah terobosan revolusioner yang patut didukung.
namun, agar kpk tidak hanya menjadi wacana, mereka yang akan duduk dalam kpk haruslah orang pilihan, berintegritas tinggi, dan mempunyai komitmen tinggi dalam memberantas korupsi.