menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam) susilo bambang yudhoyono menegaskan, maklumat presiden republik indonesia tanggal 28 mei 2001 tidak sama dengan surat perintah sebelas maret (supersemar), juga bukan pengganti dekrit presiden.
oleh karena itu, dengan dikeluarkannya maklumat ini, tidak ada sama sekali penetapan keadaan bahaya ataupun penetapan keadaan darurat sebagaimana yang dipahami dalam undang-undang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya.
 "tidak ada pula pembekuan ataupun pembubaran dpr dan mpr sehingga semua institusi kenegaraan diharapkan dapat berfungsi dan bekerja secara normal," kata yudhoyono dalam jumpa pers usai memimpin rapat menteri di kantornya, senin (28/5) malam.
 pernyataan yudhoyono tersebut untuk menanggapi maklumat yang dikeluarkan presiden abdurrahman wahid.
dalam maklumat itu, presiden memerintahkan menko polsoskam mengambil tindakan dan langkah khusus yang diperlukan.
perintah tersebut dikeluarkan berkaitan dengan situasi politik darurat dan adanya kontroversi mengenai kemungkinan sidang istiwewa (si) mpr dan kemungkinan dekrit presiden.
  sebelum menggelar jumpa pers di  credentials room  sekitar pukul 12.55, presiden bertemu menko polsoskam, panglima tni laksamana widodo as, ksal laksamana indroko sastrowiryono, ksad jenderal endriartono sutarto, ksau marsekal hanafie asnan, dan kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro, menkeh dan ham baharuddin lopa, menhan moh mahfud, menko perekonomian rizal ramli, dan menlu alwi shihab.
  menurut sekretaris presiden, abdul mudjib manan, yang merancang naskah maklumat presiden adalah sekretaris kabinet marsillam simanjuntak.
simanjuntak beserta panglima tni, menko polsoskam, dan kepala polri dipanggil secara mendadak oleh presiden pada pagi hari.
kemudian, para pejabat tersebut menemui wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri di kantor wapres, di jalan istana merdeka selatan, jakarta, pukul 09.30 dan keluar pukul 10.00.
   wapres tak berkomentar   setelah bertemu para pejabat itu, tiba-tiba wapres megawati membatalkan semua acara  resmi yang telah disusun biro protokol setwapres dan memutuskan untuk mengadakan rapat dengan para pengurus dpp pdi perjuangan di rumah dinas wapres, di jalan teuku umar, jakarta.
  megawati melihat pembacaan maklumat tersebut di kediamannya ditemani sejumlah pengurus pdi-p dan keluarganya.
 "ibu megawati melihat pembacaan maklumat itu.
ketika kami tanya apa komentar kita, beliau diam saja.
sepatah pun ibu tak memberikan tanggapan apa-apa.
sewaktu bertemu dengan ibu, pak susilo (bambang yudhoyono yang bertemu pagi hari  -red ) tidak bercerita mengenai maklumat ini," jelas sekjen pdi-p sutjipto kepada wartawan di kediaman megawati, yang juga wakil presiden.
 selain sutjipto, fungsionaris pdi-p yang tampak menemui wapres adalah arifin panigoro, theo syafei, agnita singedikane irsal, frans seda, sophan sophiaan, pramono anung, dan mangara siahaan.
namun, sebagian besar fungsionaris pdi-p yang datang itu "tutup mulut" dan langsung masuk ke mobil saat keluar dari kediaman wapres.
 selama megawati menemui pengurus pdi-p, sekitar 35 anggota pasukan pengawal wapres datang dengan membawa senjata lengkap.
pukul 13.30, satu satuan setingkat kompi (ssk)- sekitar 100 orang-anggota brimob tiba, langsung melakukan pengawalan di seberang rumah megawati.
 sampai sekitar pukul 22.00, suasana di depan kediaman megawati masih ramai dikerumuni para wartawan yang menunggu kedatangan menko polsoskam.
yudhoyono datang sekitar pukul 22.05.
sebelumnya, sekitar pukul 21.00, sekretaris wapres bambang kesowo datang.
  bendahara dpp pdi perjuangan noviantika nasution yang sedang mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya dari fraksi pdi perjuangan di suatu tempat di jakarta, semalam, mengatakan, dalam pertemuan pimpinan di pecenongan hari selasa ini, ia dan rekan-rekannya bertekad akan menyampaikan segala pemikiran mereka kepada ketua umum pdi perjuangan.
  menurut noviantika, pertemuan di pecenongan ini juga akan digunakan untuk membahas pelimpahan tuga-tugas konstitusional yang ditawarkan presiden kepada wapres.
hasil pembahasan tentang hal ini, katanya, akan banyak menentukan sikap fraksi pdi perjuangan terhadap sidang istimewa mpr, perlu digelar atau tidak.
  rapat pleno dpp partai golkar yang berakhir tengah malam memutuskan golkar meminta si mpr dengan agenda meminta pertanggungjawaban presiden.
tetapi, akbar tandjung mengatakan pertanggungjawaban bisa ditiadakan tergantung kesepakatan.
  siaga i   setelah presiden mengeluarkan maklumat, kepala polri jenderal surojo bimantoro menelegram seluruh kepala polda yang intinya, mabes polri memberlakukan siaga i untuk seluruh jajaran kepolisian guna mengantisipasi kemungkinan makin meningginya suhu politik di masyarakat.
namun, pemberlakuan siaga i tidak identik bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di indonesia dalam keadaan darurat.
 berkaitan dengan hal tersebut, panglima tni laksamana widodo as kepada pers usai rapat siang hari di kantor menko polsoskam menegaskan, "tni akan memberikan  back up  sepenuhnya kepada polri dalam rangka melaksanakan tugas-tugas penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di ibu kota maupun daerah-daerah di seluruh indonesia."
 widodo berkeyakinan bahwa elite politik akan mampu mencari solusi yang terbaik dengan menghindarkan diri dari sikap dan perilaku yang dapat memicu timbulnya tindakan-tindakan anarkis.
   tiga hal penting   dalam kata pengantarnya, presiden menilai, perkembangan pada bulan-bulan terakhir ini menunjukkan adanya tiga hal penting.
pertama, ada pihak-pihak yang menegakkan demokrasi parlementer di negeri ini tanpa menunggu perubahan uud 1945 tahun 2002. "
ini adalah sesuatu yang melanggar uud yang harus mendapatkan respons yang tepat," ujar presiden.
  menurut kepala negara, ancaman disintegrasi bangsa dianggap remeh dan tidak ada artinya oleh sementara orang. "
saya dianggap  bluffing  (menggertak) saja.
padahal tidak, kalau mau ikut, boleh, silakan.
beberapa hari lagi daftarkan diri kepada saya nomor-nomor telepon.
kalau saya dapat telepon dari irian, beberapa orang mau datang ke sini untuk menyatakan itu (kemerdekaan).
juga dari aceh, riau, dan jatim, silakan, saya bisa kasih nomor-nomor teleponnya," ungkap presiden.
  kedua, ada upaya secara sistematis melalui media massa untuk merusak reputasi seseorang atau  character assassination . "
ada banyak capaian-capaian pemerintah tidak pernah diberitakan media massa sebab belum-belum media massa sudah berpihak pada orang-orang tersebut," kata presiden tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud.
  hal itu, lanjut presiden, harus dihindari.
sebuah pers yang benar adalah sebuah pers yang berdasarkan fakta, bukan berdasarkan serangan dan harus berpegang pada kode etik pers. "
karena itu saya minta kepada kalangan media massa untuk segera memperbaiki diri seperti halnya sistem politik kita harus memperbaiki diri," ujar kepala negara.
  hal ketiga, dua kekuatan yang pro dan kontra kepada presiden yang akan beradu. "
nah, dua-duanya ini hendaknya juga dihindari sekuat-kuatnya.
sebab, kalau dijadikan ajang pertempuran antara dua kekuatan, maka bangsa kita akan menjadi korban.
karena itu, kita mengharapkan agar tidak terjadi malapetaka seperti itu karenanya dikeluarkan maklumat yang akan dibacakan yahya staquf," kata persiden sambil memberikan salam dan meninggalkan ruang jumpa pers.
  kemudian yahya staquf membacakan secara utuh maklumat presiden, maklumat yang dibuat pada pukul 12.00 tanggal 28 mei 2001.
  tiga bulan kritis   di kantor menko polsoskam berlangsung dua kali rapat yang dihadiri para menteri, yaitu sebelum pembacaan maklumat dan sesudahnya.
sekitar pukul 12.00, puluhan anggota pasukan kostrad datang untuk mengamankan kompleks kantor menko polsoskam.
 dalam jumpa pers semalam, yudhoyono memaparkan, setelah mengkaji dan menganalisis, ia memaknai bahwa yang disebut situasi politik darurat adalah situasi politik yang tidak normal.
dari analisis intelijen diperoleh informasi bahwa tiga bulan mendatang diperkirakan merupakan periode waktu yang kritis dalam arti suhu politik akan memanas.
gangguan keamanan dan ketertiban akan meningkat.
konflik horizontal dapat meluas dan membesar seperti yang terjadi di jawa timur, jawa tengah, dan beberapa tempat lain.
  "keadaan ini tentu akan meningkat jika dpr dan mpr, sampai akhirnya memutuskan untuk menggelar sebuah sidang istimewa, sebagai salah satu proses politik yang sedang berlangsung dewasa ini.
oleh karena itu, perlu dilakukan langkah, penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan yang tepat," katanya.
  yudhoyono mengatakan, ada tiga agenda yang akan dilakukan pada hari-hari dan minggu-minggu mendatang ini, yaitu agenda keamanan, hukum, dan politik.
agenda keamanan adalah memelihara keamanan wilayah di seluruh indonesia.
agenda hukum adalah menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.
agenda politik adalah mendorong lembaga dan pemimpin politik untuk menemukan solusi yang damai.
aksi kekerasan dan kerusuhan seperti yang terjadi di jatim, jateng, dan tempat lain harus segera dihentikan, hukum harus ditegakkan.
  "saya juga menyampaikan seruan, imbauan, dan harapan kepada segenap komponen bangsa kita.
yang pertama kepada para pemimpin, elite, dan tokoh politik, diharapkan untuk dapat menahan diri dan tidak memberikan pernyataan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi massa.
tidak menginstruksikan, tidak merestui, dan tidak membiarkan massa pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi kekerasan," katanya.
 kepada para anggota mpr/ dpr yang terhormat, yudhoyono mengharapkan, agar mereka secara konstruktif ikut mencari solusi politik yang damai, adil, dan konstitusional, mencegah pemberian pernyataan yang dapat memanaskan emosi massa, dan dapat memperburuk situasi.
selain itu, mereka diharapkan tetap berpegang teguh pada aturan main dan etika yang berlaku serta bertumpu pada semangat dan nilai konstitusional.