deputi pemberdayaan dan restrukturisasi ukm m taufik, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan pengembalian draf itu dari sekretariat negara. "
untuk memutuskan keppres itu dibutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan departemen kehakiman agar keputusan pemerintah tidak menabrak undang-undang yang ada," kata taufik.