menurut happy, kesepakatan lainnya adalah soal komposisi mpr bahwa anggota mpr harus dipilih oleh rakyat.
dengan demikian, rumusan yang disepakati adalah pasal 2 ayat (1) alternatif 2 yang berbunyi, majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
dengan demikian, kehadiran utusan golongan di dalam tubuh mpr tidak diakomodir.