kedua pasal itu bertentangan dengan ketetapan (tap) mpr no vii/mpr/2000 pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) yang masing-masing secara tegas menyebut bahwa anggota tni dan polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
bahkan, keikutsertaan mereka di mpr dibatasi hingga paling lama tahun 2009.