feisal tamin mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers seusai sidang kabinet yang dipimpin presiden megawati soekarnoputri di kantor sekretariat negara, jakarta, kamis (23/5).
feisal tamin mengatakan, menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 5 dan 12 tahun 1999 dan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang kepegawaian, pegawai negeri sipil (pns) yang masuk partai politik harus melepaskan statusnya sebagai pns.