dalam rapat koordinasi itu dibahas perlunya legalitas dan legitimasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan baru bagi aceh.
legalitas yang dimaksud adalah undang-undang dasar (uud) 1945, khususnya bab xii pasal 30 yang mengatur peran dan tugas tni dan polri; undang-undang (uu) nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalam (nad); serta uu no 23/prp/1959 tentang keadaan bahaya.