wakil presiden megawati soekarnoputri meminta agar berbagai konflik yang cenderung merebak belakangan ini dihentikan, baik antara sesama elite politik, sesama rakyat, maupun antara rakyat dan para pemimpin.
semua pihak seharusnya mampu belajar dari sejarah, bukannya saling bertikai satu sama lain, agar bangsa dan negara ini tidak semakin terperosok ke jurang kehancuran.
 "jangan biarkan hal itu terus berlanjut, karena harga yang harus kita bayar, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sangat tinggi," ujar wapres, yang juga ketua umum dpp partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) dalam orasi ilmiahnya di dies natalis ke-19 universitas bengkulu (unib) di bengkulu, jumat (11/5).
 sampai kemarin, belum ada tanda-tanda para elite politik akan segera berembuk untuk menetapkan langkah yang harus segera dilakukan untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi bangsa ini.
usulan agar segera dilakukan pertemuan antarpimpinan partai politik masih menjadi tanda tanya, meskipun hampir sebagian besar pimpinan partai politik telah menyetujuinya.
 ketua dpp pdi-p roy bb janis, mengharapkan agar penyelesaian kemelut politik mengikuti prinsip solusi menang-menang ( win-win solution ).
namun, pdi-p belum menetapkan bentuk solusi konkret yang akan diusulkan.
hal itu diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan antarpimpinan partai politik (parpol), yang waktunya sampai kemarin belum dapat ditentukan.
  sehubungan dengan itu, ketua dpp partai kebangkitan bangsa (pkb) taufikurrahman saleh, mendesak pdi perjuangan untuk segera mengambil sikap menghadapi tawaran kompromi yang diajukan presiden abdurrahman wahid.
apa pun sikap yang diambil pdi perjuangan, sangat berpengaruh kepada kepastian politik dan pasar. "
tawaran kompromi sudah disodorkan, tinggal pdi perjuangan menyikapinya.
sikap pdi perjuangan ini akan sangat berarti bagi kehidupan kenegaraan kita.
jangan diam terus," ujar taufikurrahman, kemarin.
  salah satu usul penyelesaian datang dari ketua dpr akbar tandjung.
ia menilai bahwa opsi pelimpahan tugas dan wewenang dari presiden abdurrahman wahid kepada megawati soekarnoputri merupakan solusi paling baik dan berisiko paling kecil.
 namun, menanggapi usulan ini, presiden abdurrahman wahid, kemarin, dalam konferensi pers mempertanyakan pembagian kekuasaan apalagi yang harus diberikan kepada wapres. "
kekuasaan lebih yang bagaimana?
saya tanya  power sharing  apa yang dimaksud?
saya sudah memberi segalanya kepada dia (wapres), termasuk mengambil alih keputusan sehari-hari, memimpin kabinet, kecuali dua hal yaitu pengangkatan anggota kabinet dan kerangka dasar kebijaksanaan pemerintah," ujar kepala negara.
  menurut presiden, media massa menyebarkan kesan seolah-olah ada konflik antara dirinya dengan wapres. "
saya kira bila ada perbedaan pendapat itu wajar, asalkan tidak berbeda  policy ," katanya.
  presiden, kemarin sekitar pukul 20.00, mengunjungi rachmawati, adik kandung megawati, di kediamannya di cilandak, jakarta.
menurut keterangan petugas di rumah rachmawati, presiden makan malam bersama.
sedangkan materi yang dibicarakan adalah surat yang disampaikan rachmawati kepada presiden mengenai permohonan pencabutan ketetapan (tap) mprs xxxiii/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden soekarno.
  kesalahan yang luas   menurut megawati, seperti dikutip  antara , saat ini terjadi kesalahan berskala luas dan kesalahan tersebut terletak pada para pemimpin serta para pejabat tinggi yang membantunya, baik langsung maupun tidak langsung. "
saya tidak mengecualikan diri saya, yang sekarang berada dalam struktur pemerintahan republik, dari tanggung jawab kepemimpinan terhadap terjadinya kesalahan berskala luas ini," katanya.
 "apa yang salah pada diri kita sebagai bangsa, sehingga nasib bangsa kita sekarang demikian terpuruk?
mengapa sekarang ini kita bagaikan terempas pada peringkat yang begitu rendah di jajaran bangsa-bangsa beradab," tanya megawati.
 wapres menjawab sendiri pertanyaannya itu dengan pernyataan, "saya sama sekali tidak percaya bahwa kesalahan terletak pada rakyat.
setidaknya, saya melihat ada dua alasan untuk itu.
pertama, oleh karena rakyat itulah pemilik kedaulatan tertinggi dari negara ini.
kedua, oleh karena pada dasarnya rakyat kita masih memberikan kepercayaan besar kepada para pemimpinnya."
 "jika ada yang salah, saya percaya bahwa kesalahan tersebut terletak pada para pemimpin serta para pejabat tinggi yang membantunya, baik langsung maupun tidak langsung," tambahnya.
 masalah yang dihadapi, kata megawati, adalah bahwa konsep-konsep modern yang lugas dan rasional, sedangkan sikap, perilaku, dan perbuatan semua untuk sebagian besar malahan masih demikian tradisional, yang tidak jarang lebih bertumpu pada irasionalitas.
 kedua hal ini, katanya, kadang-kadang dapat saling melengkapi, tetapi acap kali juga dapat tidak sejalan, tidak jarang bahkan bertentangan satu sama lain.
apa yang dalam tradisi dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja, seperti nepotisme atau perilaku menerima upeti, kata megawati, dapat menjadi skandal publik dalam konteks suatu negara modern.
 "saya percaya bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme yang kita sinyalir merupakan penyakit terparah yang sedang diidap oleh bangsa dan negara kita dewasa ini, bersumber pada kurangnya integritas pribadi para penyelenggara negara, serta selera terlalu memandang kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri," kata wapres.
  akan dibahas   terhadap usul pelimpahan wewenang dari presiden abdurrahman wahid kepada wakil presiden megawati soekarnoputri, roy bb janis mengatakan, selama masih menjadi wacana, pihaknya tidak akan menanggapi dulu.
  ia juga menolak berkomentar pdi-p memilih yang mana dari empat opsi yang berkembang tersebut. "
belum.
nanti kan akan kita bahas dalam pertemuan ketua umum partai," ujarnya.
 tentang rencana pertemuan antarpimpinan parpol, roy menegaskan, prakarsa itu sampai sekarang belum dibatalkan, tetapi pdi-p menunggu supaya semua pimpinan partai yang ada di indonesia lengkap dulu.
  bagi taufikurrahman, usulan para menteri yang lebih memilih pembagian kekuasaan dari alternatif lain dalam menyelesaikan kemelut politik, cukup wajar.
faktor megawati dan pdi perjuangan, katanya, sangat signifikan dalam penyelesaian politik sekarang ini.
sehingga, jika antara presiden dan wakil presiden terjadi kompromi, bukan tidak mungkin masalah di dpr akan terselesaikan.
 "jadi, kami yang di bawah memohon kepada beliau berdua, segera menyelesaikan kemelut ini, agar apa yang kita takutkan yakni terjadinya krisis ekonomi kedua, tidak terjadi," kata taufik.
  taufikurrahman melihat, tanda-tanda krisis ekonomi kedua mulai tampak seperti nilai kurs, suku bunga, dan inflasi yang cenderung naik. "
kita berharap kemelut politik ini segera berakhir, agar keadaan ekonomi kita bisa segera pulih," katanya.