kesepakatan ri-imf kemungkinan besar tidak tercapai pada tanggal 30 april.
itu disebabkan belum ada kesepakatan soal revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 antara pemerintah dengan dpr.
perampungan revisi adalah syarat mutlak sebelum ri-imf melangkah ke pembahasan isi  letter of intent  (loi/langkah-langkah reformasi perekonomian).
 demikian terungkap pada jumpa pers yang diselenggarakan oleh kalangan dpr, di jakarta, rabu (18/4).
hadir pada jumpa pers itu, antara lain, ketua komisi ix benny pasaribu, wakil ketua komisi ix faisal baasir, ketua sub-komisi panitia anggaran abdullah zaini, ketua sub-komisi perbankan theo f toemion, anggota komisi ix, paskah suzetta, wakil ketua mpr kwik kian gie, deputi direktur imf urusan asia pasifik anoop singh, dan kepala perwakilan imf di indonesia john dodsworth.
  jumpa pers itu diadakan usai pertemuan tertutup-atas inisiatif imf-antara delegasi imf, bank dunia, dengan ketua dpr akbar tandjung.
  hampir mustahilnya-atau sebenarnya telah bisa dikatakan sebagai hal yang mustahil-pencapaian loi itu disebabkan hari senin mendatang atau setelahnya, tim imf dan bank dunia segera kembali ke washington.
  imf baru akan datang kembali setelah dpr dan pemerintah merampungkan revisi apbn 2001, yang paling cepat baru bisa dilakukan pertengahan mei 2001.
 sementara itu, menko perekonomian rizal ramli mengatakan, tidak ada konfrontasi dengan imf. "
pembahasan isi loi masih berlangsung, dan imf akan berangkat dengan membawa hasil-hasil pertemuan untuk kemudian dibahas di dewan imf sebagai langkah penyusunan loi dan dasar pengucuran pinjaman," kata rizal seraya menambahkan, tidak ada persoalan besar antara ri dan imf.
 rizal mengatakan, jangan melihat pertemuan tim imf dengan tim ekonomi indonesia sebagai sesuatu yang tidak bisa diatasi.
   defisit   pada jumpa pers, anoop singh mengatakan, kunjungannya ke dpr dilakukan untuk mendiskusikan berbagai isu ekonomi, serta memberikan berbagai saran tentang pilihan, apa yang terbaik untuk dilakukan dalam reformasi perekonomian.
dengan dpr, katanya, pembicaraan difokuskan pada perekonomian.
  isu ekonomi terkini yang dibahas adalah soal kemungkinan defisit anggaran yang membengkak dari 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb) menjadi lebih dari 5 persen. "
kami hadir di sini membantu pemerintah, membahas defisit dan mencari cara, bagaimana cara menutupi defisit itu."
 anoop singh ditanyai tentang keraguan berbagai pihak akan tercapainya loi bulan april, sebagaimana diindikasikan oleh asisten menko perekonomian dipo alam.
  "kami masih mendiskusikan berbagai dan sekarang ini setiap hari bertemu," kata singh.
namun, dia tidak menjawab secara pasti apakah loi bisa atau tidak tercapai bulan april ini juga.
  fokus apbn   pada acara yang sama, kwik kian gie mengatakan, "pertemuan dpr dengan imf sangat penting.
jangankan masyarakat umum, kalangan dpr juga tidak tahu dan sangat samar-samar mengetahui bagaimana perkembangan pembahasan loi dan lainnya."
  kwik kian gie mengatakan, topik pertemuan itu berpusat pada urusan revisi apbn. "
dalam pertemuan dengan imf tadi sangat jelas bahwa jika apbn 2001 tidak direvisi, maka juga tidak akan ada pembahasan tentang hal yang terkait ekonomi, sebagai dasar untuk menghasilkan loi."
 alasannya, apbn 2001 sekarang ini sedang mengalami ancaman defisit yang luar biasa besar dan perlu direvisi. "
revisi diperlukan karena sangat penting untuk mengetahui sektor penerimaan yang masih bisa digenjot dan pengeluaran mana yang bisa dirampingkan," kata kwik.
 dengan demikian, katanya, barulah akan jelas langkah menuju pembahasan sektor-sektor ekonomi. "
misalnya, akan menjadi lebih jelas target-target yang harus disampaikan ke badan penyehatan perbankan nasional (bppn) untuk dikejar, untuk menutupi sebagian defisit."
 sehubungan dengan keinginan imf soal keharusan merampungkan revisi, terkandung masalah teknis. "
masalahnya pemerintah hingga kini belum menyampaikan usulan soal revisi apbn 2001 kepada dpr."
 sementara paskah suzetta mengatakan dengan tegas, "saya pesimistis loi bisa dicapai tanggal 30 april."
 para anggota dpr tersebut juga mengatakan, dengan tidak tercapainya loi pada bulan april ini, jelas kucuran bantuan 400 juta dollar as dari imf untuk indonesia juga akan tertunda.
 menurut skenario awal, jika loi bisa dicapai 30 april 2001, maka kucuran bantuan imf bisa direalisasikan antara mei hingga agustus 2001.
itu setelah tim imf membawa loi yang sudah dicapai ke pertemuan dewan direksi imf pertengahan mei 2001.
 namun, paskah suzetta mengatakan, revisi apbn dapat saja dilakukan oleh dpr dengan melaksanakan hak inisiatif dpr untuk mengajukan revisi apbn kepada pemerintah apabila pemerintah lamban mengajukan revisi apbn tersebut.