praktisi hukum abdul hakim garuda nusantara yang dihubungi terpisah mengemukakan, pintu kompromi sebenarnya dipersulit dengan sikap presiden sendiri.
adanya persyaratan yang disampaikan presiden bahwa si mpr tak boleh meminta pertanggungjawaban presiden merupakan sesuatu yang mempersulit proses kompromi. "
karena memang masalahnya di sana (soal pertanggungjawaban)," kata abdul hakim.