gaung berita kedatangan dan kepergian tim dana moneter internasional (imf), pekan lalu, seolah tertutup oleh riuh rendahnya pemberitaan tentang acara dpr hari ini (sidang paripurna, tanggapan terhadap jawaban presiden untuk memorandum pertama), yang disertai dugaan bahwa hampir bisa dipastikan memorandum kedua akan dikeluarkan, yang akan membuat makin sirnanya legitimasi pemerintahan presiden abdurrahman wahid.
  muncul pula opini yang kuat, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk demo oleh masyarakat/lsm di hadapan peserta pertemuan pra-consultative group on indonesia (cgi) dengan pemerintah indonesia, yang isinya menuntut agar utang-utang indonesia kepada imf dan badan-badan internasional lainnya dihapuskan.
rupanya ada pandangan sangat kuat yang menganggap "biang kerok" krisis ekonomi indonesia tidak lain adalah imf.
benarkah pandangan itu?
 saya termasuk kalangan yang menolak pandangan populer dan populis itu.
pandangan seperti itu punya kecenderungan untuk mencoba "keluar" dari kesalahan kita sendiri "di dalam".
  betapa tidak.
dulu, ketika presiden soeharto memaksakan kehendak menetapkan cbs ( currency board system ), maka itu bukanlah kehendak imf.
kalau waktu itu ada reaksi pasar dalam bentuk kian lemahnya nilai tukar rupiah, itu berarti bahwa tidak ada yang salah, kecuali indonesia.
begitu juga ketika presiden habibie  ngotot  untuk tidak melepaskan  long form report  kasus bank bali, kita melihat kekacauan ekonomi, hal yang merupakan reaksi wajar dari pasar atas keengganan pemerintah habibie untuk lebih transparan dalam membongkar kasus bernuansa korupsi itu.
 kini, dalam pemerintahan presiden abdurrahman wahid, siapa pun tahu bahwa tidak cairnya dana pinjaman 400 juta dollar as dari imf berhubungan dengan tidak dilaksanakannya  letter of intent  (loi) yang dikeluarkan pemerintah indonesia sendiri pada 7 september 2000.
dalam loi itu amat jelas dinyatakan kebijakan yang akan diambil.
di situ tercakup kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan nilai tukar, masalah modal asing, manajemen utang dan perkembangan pasar obligasi, desentralisasi fiskal, restrukturisasi bank-bank oleh badan penyehatan perbankan nasional (bppn), sampai pada perkembangan usaha menengah dan kecil serta masalah bank indonesia (bi), dan prakarsa jakarta serta indonesian debt restructuring agency (indra) yang bertugas melaksanakan restrukturisasi perusahaan yang berutang, khususnya pada pihak asing.
  kita tidak perlu menjadi ahli ekonomi, apakah itu pakar atau analis untuk menilai betapa pemerintah indonesia memang tidak melaksanakan loi secara konkret di lapangan, terutama pasal-pasal yang menyangkut rencana desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.
kebijakan fiskal menunjukkan kegagalan lainnya, seperti belum berlangsungnya restrukturisasi dari status pajak di pulau batam, termasuk pajak penghasilan, sementara dalam kebijakan moneter dan nilai tukar,  market confidence  jelas tidak bisa dicapai sebagaimana tampak pada kemerosotan nilai tukar sejak september 2000 hingga sekarang.
hal ini tidak bisa dilepaskan dari pemerintah.
              agak aneh dan menggelikan jadinya bila seorang menteri ekonomi "menyalahkan bi" atas berlangsungnya peningkatan suku bunga dan melemahnya rupiah.
sebab, siapa pun tahu bahwa pemerintah indonesia tidaklah mungkin bisa terlepas dari tanggung jawab terhadap hilangnya kepercayaan pasar.
  bagaimana kita bisa mengatakan bahwa bppn sudah melaksanakan perannya bila terhadap pihak-pihak yang melaksanakan master of settlement acquisition agreement (msaa) dan master of refinancing agreement (mra), dilangsungkan proses penahanan tanpa menjelaskan bagian mana dari perjanjian yang dilanggar oleh orang-orang yang ditahan tersebut.
yang digembar-gemborkan dulu tentang pembedaan debitor kooperatif dan nonkooperatif, kini tinggal kata-kata yang hampa.
jelas sekali begitu banyak debitor yang tidak mencapai kesepakatan sama sekali dengan bppn justru bebas berkeliaran tanpa tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri, sementara debitor-debitor yang telah menandatangani msaa dan mra justru ditangkap.
 bila kepada publik ditanyakan apakah mereka merasakan ditegakkannya keadilan dengan ditangkapnya para debitor dan ginandjar kartasasmita, untuk menjadi bukti bagi ditegakkannya hukum di indonesia, jelas kita tidak memperoleh sambutan positif.
siapa pun yang misalnya merasakan perlunya ginandjar kartasasmita ditangkap tidak akan bisa mengurangi kesan bahwa penangkapan itu sekaligus merupakan konsumsi politik yang dibutuhkan pemerintahan yang telah kehilangan legitimasinya.
ini menyebabkan pemerintahan yang akan datang amat sulit menegakkan keadilan dan sekaligus memulihkan perekonomian.
 yang amat menggelikan adalah langkah-langkah pemerintah yang ingin mempertahankan defisit anggaran agar tetap pada kisaran 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb), tanpa penjelasan bagaimana hal tersebut bisa dicapai secara kelembagaan.
peningkatan penerimaan pajak penghasilan membutuhkan pemerintahan yang punya citra sebagai pemerintahan yang betul-betul dianggap sebagai pembawa rasa keadilan, sehingga harus dihilangkan kesan bahwa masalah pajak akan dipakai sebagai alat politik belaka oleh pemerintahan yang berkuasa terhadap musuh-musuh politiknya.
  begitu juga dengan rencana penurunan subsidi bbm, peningkatan target penjualan aset bppn, serta penarikan dana perimbangan ke daerah.
semuanya merupakan angka-angka yang tidak memberi makna sama sekali karena pemerintah betul-betul tidak bisa menunjukkan  sense of crisis  dalam presentasinya terhadap rencana revisi maupun dalam pola hubungan kerja yang terjadi di antara mereka.
kalau demikian, bisakah kita menyalahkan imf bila krisis berjalan berkepanjangan?
              kita tidak perlu berkecil hati bila pimpinan imf, horst koehler, meminta indonesia menegakkan hukum dan keamanan ( law and order ), karena memang hukum dalam pengertian bekerjanya aparat hukum kini telah menjadi bahan tertawaan dunia ( laughing stock ) yang sangat menyadari reputasi indonesia sebagai negara yang paling korup.
jadi, bagaimana kita bersikap melihat krisis dalam minggu ini dan minggu-minggu mendatang?
 pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengharapkan dari pemerintah adanya kebijakan yang efektif yang bisa mereka jalankan.
karena itu, dibutuhkan keandalan mikroekonomi dari perusahaan-perusahaan besar dan kecil untuk bertahan sambil menunggu terjadinya perubahan politik.
 kedua, kita bisa memperkirakan bahwa akumulasi konflik politik akan terus menajam dalam minggu ini dan minggu-minggu mendatang hingga rencana penetapan sidang istimewa mpr.
oleh karena itu, kita tidak boleh terjebak dengan "keasyikan" menganalisa konflik ataupun kemungkinan kompromi, karena bisa dipastikan dari sekarang bahwa nilai tukar rupiah tetap masih akan memburuk dan inflasi akan mencapai tingkat yang makin tinggi.
  asumsi-asumsi apbn yang dibuat dengan menetapkan nilai tukar rp 9.600 per satu dollar as, dan angka inflasi 9,5 persen yang dulu kita anggap tidak mungkin terjadi, kini bahkan dianggap sebagai asumsi yang konservatif.
  sementara itu, suku bunga tinggi pasti punya efek yang berat terhadap bank yang direkapitalisasi serta bank-bank yang kini sudah menjadi pembeli yang makin gencar dalam pasar uang antarbank.
bila tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi) sudah mencapai 16-17 persen untuk satu bulan ataupun tiga bulan, maka kita melihat bahwa  tight money policy  tidak menghasilkan apa-apa bagi perbaikan nilai tukar rupiah, tetapi jelas akan menekan lebih lanjut masalah likuiditas dari perusahaan-perusahaan.
  kita melihat sulitnya rupiah sebagai persoalan yang tidak main-main karena pada saat yang sama gerakan rupiah itu tidak menyebabkan harga-harga barang turun.
inflasi yang masih bersifat  imported inflation  sebentar lagi juga akan diperburuk oleh  cost push inflation  mengingat akan ditiadakannya sebagian subsidi bbm yang tidak mungkin ditunda.
kondisi di mana ekonomi mengalami proses penurunan daya tahan secara mikro tidaklah mungkin berlangsung sampai suatu titik di mana tingkat kesabaran mikro menjadi tembus.
  saya memperkirakan tingkat ketidaksabaran mikroekonomi ( micro economic impatience ) akan dicapai dalam satu-dua bulan mendatang, dan ini akan menyebabkan kita mengawali keruntuhan basis-basis mikrosistem ekonomi kita.
kalau pendapat ini dianggap menakut-nakuti rakyat, maka itu sebetulnya adalah karena situasinyalah yang memang menakutkan, dan bisa dikatakan bahwa barangkali yang tidak merasa takut akan situasi ini hanyalah tinggal segelintir orang di pucuk pemerintahan.
  (sjahrir ,  ekonom dan ketua perhimpunan indonesia baru/ pib).