juru bicara kepresidenan wimar witoelar membantah presiden abdurrahman wahid menuduh dua purnawirawan tni, jenderal (purn) hartono dan letjen (purn) prabowo subianto terlibat dalam peledakan bom di malam natal.
presiden hanya memberi komentar terhadap pertanyaan wartawan  newsweek  tentang spekulasi keterlibatan beberapa jenderal  purnawirawan. "
jadi tidak ada tuduhan presiden terhadap kedua orang itu.
yang ada komentar terhadap laporan-laporan yang menuduh kedua orang itu terlibat.
seperti diketahui, dalam masyarakat secara populer nama-nama itu sudah banyak beredar dan sudah menjadi bahan spekulasi masyarakat," ujar wimar kepada wartawan di istana merdeka, selasa (16/1).
 sementara itu, mantan ksad jenderal (purn) r hartono hingga selasa siang masih berniat mengadukan presiden abdurrahman wahid ke kepolisian sehubungan wawancara yang dimuat  newsweek .
  "hingga saat ini saya masih berniat melapor ke polisi.
fitnah itu berdampak pada keluarga saya," kata hartono di kediamannya di kawasan pakubuwono, jakarta.
 ia mengatakan, meskipun juru bicara kepresidenan wimar witoelar telah membantah penyebutan nama hartono dan prabowo, namun hartono masih minta saran rekan-rekannya mengenai perlu tidaknya melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.
  "masalahnya tidak selesai begitu saja.
ini bukan yang pertama.
setiap kejadian dikaitkan dengan saya, mulai dari marsinah, sambas, banyuwangi, bom bej, dan terakhir bom malam natal.
mungkin ada sesuatu sehingga saya jadi tempat pembuangan, karena itu saya hingga kini masih berpikir menempuh upaya hukum," katanya seperti dikutip  antara .
 sedangkan direktur institut of policy studies (ipc) fadli zon yang juga sahabat dekat letjen (purn) prabowo subianto menilai bahwa adanya tuduhan yang menyebut nama mantan pangkostrad itu merupakan pemberian stigma buruk terus-menerus kepada kawannya tersebut.
 "malahan, bukan tidak mungkin, ini (tuduhan) adalah bentuk dari maling teriak maling," katanya.
menurut fadli zon, prabowo subianto akan segera melakukan klarifikasi sehubungan peristiwa itu.
  lihat beritanya dulu   sambil membawa  print-out newsweek , wimar mengatakan, majalah terbitan as itu bertanya bahwa ada tuduhan atau sangkaan bahwa beberapa mantan jenderal terlibat dalam peledakan bom.
presiden menjawab, "saya menerima pesan dari mantan mayjen prabowo.
dia sangat terganggu bahwa namanya dimuat dalam laporan aparat atau polisi.
kalau demikian, maka harus dibuktikan keterlibatannya.
laporan itu juga menyebut nama mantan jenderal hartono.
ini berarti polisi akan menyelidiki dan kalau terbukti mereka (polisi) akan menahan siapa saja yang terlibat dalam peledakan bom," ujar wimar membaca  print out  tersebut.
  wimar meminta kepada masyarakat agar dalam memberikan komentar terhadap sebuah berita, harus melihat beritanya terlebih dahulu. "
kita harus mengecek dulu betul enggak beritanya.
baca dulu, betul enggak artikelnya," ujarnya.
 "jadi dicek dulu beritanya, karena presiden tidak sembarang menuduh.
dulu presiden memberi keterangan di cendana ada  bunker.
diketawain .
sekarang  bunker- nya lagi dicari, yang  ngetawain  itu mana?
mestinya datang dong, minta maaf karena sudah ketawa.
jadi kita  fair  dalam komunikasi ini karena orang bisa salah," ujar wimar.
 wimar menyatakan, yang paling penting dari isu peledakan bom adalah siapa yang ada di belakang peledakan bom bukan siapa yang salah bicara atau salah ngomong.
   upaya hukum   hartono mengatakan, dirinya telah menghubungi badan pembinaan hukum tni untuk memberi advokasi, namun dia meminta waktu dua hari untuk memutuskan jadi-tidaknya melakukan upaya hukum terhadap tuduhan tersebut.
 "saya masih merenung dan mempertimbangkan jadi-tidaknya upaya hukum tersebut, meski hingga sekarang niat saya adalah menempuh jalur hukum.
tapi, gus dur (presiden abdurrahman wahid- red ) adalah orang yang saya kenal dan beliau adalah presiden kita," kata hartono yang mengaku heran dengan tuduhan tersebut karena polisi tidak pernah memanggil dirinya.
 hartono yang juga mantan menteri penerangan mengakui, beberapa hari sebelum pemberitaan  newsweek , seorang koleganya menghubungi lewat telepon untuk mengatakan bahwa presiden abdurrahman wahid menyebut nama hartono dan prabowo dalam kasus bom malam natal.
 "teman saya mengatakan gus dur menyebut nama saya dan prabowo berdasarkan laporan fid (forum indonesia damai- red )," kata hartono.
  ia menambahkan, akibat berita di media massa tentang tuduhan keterlibatan dalam kasus bom itu, ibu kandungnya yang berada di madura sempat  shock  dan batin keluarganya sempat terpukul.
  fid: namanya ada    sekretaris tim pencari fakta (tpf) fid munir mengatakan, pada waktu pertemuan fid dengan presiden, waktu itu presiden menyampaikan soal dugaan keterlibatan beberapa orang dalam peristiwa peledakan bom.
dugaan itu berdasarkan laporan yang diterima dari polisi, bakin (badan koordinasi intelijen negara), dan pada waktu itu presiden mengatakan hal itu belum bisa disampaikan kepada publik karena masih dalam proses penyelidikan.
  menurut munir, polisi tampaknya masih menghadapi hambatan yang sama dengan sebelum-sebelumnya mengapa kasus bom tidak terbongkar, yaitu karena adanya hambatan-hambatan yang bersifat politik.
 munir mencontohkan, pada waktu pertemuan fid dengan polri sempat diakui adanya kebijakan politik pada masa lalu untuk menghentikan kasus-kasus serupa sebelumnya.
waktu pertemuan dengan fid dengan presiden pun sepintas sempat dikatakan soal konsolidasi politik, sehingga beberapa kasus tidak diteruskan untuk menghindari persengketaan politik yang lebih luas.
 "menurut saya adanya soal-soal semacam itu mengakibatkan upaya penyelidikan tidak bisa utuh dan lugas.
yang cukup penting, kalau presiden sudah menyampaikan dugaan seperti itu, orang yang disebut presiden itu harus diperiksa polisi segera, jangan sampai menjadi polemik politik semata," ungkapnya.
 mengenai temuan fid, diuraikan munir, fid memang mengumpulkan beberapa nama yang sumbernya macam-macam, baik lewat pertemuan resmi, pertemuan informal. "
nama dua orang itu memang ada, tetapi bukan berarti fid sudah sampai kesimpulan mereka terlibat.
yang dikumpulkan fid adalah dari sekian banyak informasi yang berkembang, kami coba klarifikasi satu per satu.
soal nama-nama bukan hanya dua itu saja, masih ada tujuh lagi nama jenderal.
nama-nama sipil lebih banyak lagi.
nama-nama itu ada yang kami peroleh dari polisi secara informal, maupun dari masyarakat.
akan tetapi, kami belum sampai pada kesimpulan apakah mereka berkaitan atau tidak secara langsung," paparnya namun menolak menyebutkan inisial tujuh jenderal lainnya.
  polri juga bantah   markas besar polisi membantah memberi laporan ke presiden abdurrahman wahid bahwa mantan pangkostrad letjen (purn) prabowo dan mantan ksad jenderal (purn) r hartono terlibat atau dibalik teror serangkaian bom di malam natal tahun lalu.
yang sesungguhnya adalah prabowo bertanya ke presiden mengapa namanya masuk dalam daftar orang yang dicurigai polisi.
 "tidak betul kami membuat laporan kepada presiden dengan menyebut-nyebut nama bapak itu.
tidak ada satu pun laporan kami yang mengungkapkan nama-nama, termasuk nama bapak-bapak itu," kata kepala dinas penerangan mabes polri brigjen (pol) saleh saaf, selasa.
menurut saaf, setelah membaca transkip hasil wawancara wartawan  newsweek  dengan presiden, ternyata yang benar adalah, justru prabowo yang bertanya kepada presiden mengenai kebenaran laporan namanya masuk dalam daftar orang yang dicurigai terlibat kasus peledakan bom.
presiden menjawab, kata saaf, (kalau memang demikian) biar polisi membuktikan.
 mabes polri pun, kata saaf, tidak tahu, laporan yang mana yang dibaca prabowo, yang menyebutkan nama dua mantan jenderal itu menjadi orang yang dicurigai. "
mungkin mas prabowo cuma dengar-dengar bahwa dirinya menjadi orang yang dicurigai.
sebab, kalau mengatakan membaca laporan, laporan yang mana.
polri tidak pernah membuat laporan ke presiden yang mengungkap nama-nama," tutur saaf.
wawancara newsweek dengan presiden abdurrahman wahid