munculnya penolakan beberapa kelompok terhadap amandemen undang-undang dasar (uud) 1945 merupakan imbas dari kelemahan proses amandemen yang selama ini hanya dilakukan dan ditentukan oleh majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
sudah selayaknya mpr menyerahkan proses amandemen uud 1945 kepada komisi konstitusi yang independen untuk mendahulukan kepentingan negara daripada mewadahi kepentingan sesaat kelompok yang tidak ingin kehilangan hak dan wewenangnya di lembaga itu.