"memang benar tidak ada aturan hukum yang melarang seseorang yang berstatus tersangka, terdakwa, atau terhukum menduduki jabatan publik.
akan tetapi, ditinjau dari aspek etika politik dan moral, seorang tersangka, terdakwa, atau terhukum tidak boleh menduduki jabatan publik.
ini sungguh-sungguh menyangkut masalah etika, pantas tidak pantas," ujar praktisi hukum todung mulya lubis di jakarta, kamis (27/6).