berkaitan dengan perubahan pertama uud 1945 itu, menurut sembiring meliala, dpr telah menjabarkan amanat uud itu dalam peraturan tata tertib dpr pasal 5 ayat (1) butir d yang berbunyi, dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dpr mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain.