sesuai undang-undang (uu) no 18/2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nad, mahkamah syar'iyah dibentuk sebagai badan peradilan di wilayah itu.
pada pasal 25 ayat 1 disebutkan, peradilan syariat islam di provinsi nanggroe aceh darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh mahkamah syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.