panglima komando daerah militer (kodam) ix/udayana mayjen willem da costa di denpasar, pertengahan januari lalu, terlibat percakapan serius dengan presiden majelis umum perserikatan bangsa bangsa (pbb) herri holkeri.
tema percakapan adalah seputar nasib pengungsi timor timur (timtim) di timor barat, nusa tenggara timur (ntt).
  mengetahui nasib pengungsi yang semakin memprihatinkan, willem berharap komisi tinggi pbb untuk urusan pengungsi (unhcr) secepatnya beroperasi kembali di kupang dan atambua (ntt).
alasannya, pbb yang mensponsori penentuan pendapat di timtim, agustus 1999, harus tetap menunjukkan tanggung jawabnya atas berbagai persoalan yang diakibatkannya entah bagi timtim maupun terhadap bekas sebagian warganya yang kini tersebar di tempat-tempat penampungan di kabupaten belu, timor tengah utara (ttu), dan kabupaten kupang.
 berkaitan dengan hal itu, willem menjanjikan jaminan keamanan bagi para petugas unhcr.
seperti pada kesempatan lain sebelumnya, panglima kodam kembali menegaskan, pengungsi yang melakukan aksi kekerasan akan dihadapi dengan tindakan lebih keras.
 harapan willem tentu bukan tanpa alasan.
warga timtim sudah berada lebih dari setahun di pengungsian.
selama itu pula, hidup mereka penuh keprihatinan.
dari sekitar 134.000 pengungsi, sebagian besar bertahan hidup di bawah tenda atau gubuk seadanya.
kehidupan mereka bertambah mengenaskan bersama menyurutnya arus bantuan bahan makanan.
ini terutama terjadi setelah insiden atambua, 6 september 2000.
  insiden yang antara lain menewaskan tiga staf unhcr itu tak hanya mencoreng muka indonesia di mata dunia internasional, tetapi juga membuat keadaan pengungsi semakin menyedihkan karena unhcr langsung angkat kaki dari atambua dan kupang.
  akibatnya, upaya pemulangan pengungsi pun terhenti.
demikian pula arus paket bantuan bahan makanan bagi pengungsi yang belakangan menjadi tanggung jawab unhcr.
pada saat bersamaan, pemerintah, terutama pemda ntt, berada dalam kondisi tidak bisa berbuat banyak untuk menolong para pengungsi.
              menanggapi permintaan willem da costa agar unhcr beroperasi kembali di ntt, herri holkeri menanggapinya dengan balik meminta agar panglima kodam udayana lebih serius melucuti senjata milisi.
jawaban itu mengisyaratkan bahwa ia menganggap belum saatnya unhcr kembali bertugas di daerah tersebut.
 bisa diduga beberapa kendala pengganjalnya.
salah satunya terkait resolusi dewan keamanan (dk) pbb nomor 1319/tahun 2000, yang menetapkan kawasan timor bagian ntt sebagai daerah siaga v-daerah yang keamanan wilayahnya tergolong sangat rawan.
hingga kini, resolusi itu belum dicabut.
  sangat mungkin pula, pendirian pbb kian kukuh setelah menyaksikan ulah susulan yang dilakukan para pengungsi hingga membuat warga setempat (lokal) semakin tidak damai bahkan menjadi korban kekerasan dan penjarahan.
tercatat beberapa kali terjadi bentrokan yang diikuti penjarahan dan pembakaran terhadap warga lokal di tuapukan dan sejumlah tempat penampungan lainnya.
terakhir awal desember 2000, menimpa ratusan warga miskin di desa poto, kabupaten kupang, 110 km dari kota kupang.
tercatat dari hampir 400 unit rumah, sebagian ludes terbakar dan sebagian lainnya hancur berantakan setelah seluruh isinya dijarah atau "diamankan".
  selain itu, tercatat belasan warga setempat menderita luka parah terkena bacokan senjata tajam pengungsi.
warga lokal bahkan sempat mengungsi ke hutan atau lokasi aman lainnya untuk menyelamatkan diri dari keberingasan pengungsi yang nyaris tanpa kendali.
 warga lokal yang sejak lama hidup rukun dan damai kini menjadi sangat terganggu bahkan merasa terancam.
nyali mereka pun ciut menghadapi pengungsi yang rata-rata terlatih dalam aksi kekerasan atau tindakan negatif lainnya. "
kami langsung saja menyerah menghadapi serangan pengungsi yang mirip tentara bertempur," ungkap seorang warga korban di poto, pekan lalu.
             kehidupan pengungsi semakin sengsara, sementara kehidupan masyarakat lokal sekitar tempat penampungan pun semakin resah akibat ulah para pengungsi.
  seiring berbagai kondisi menyedihkan ini, agaknya layak menjadi bahan kajian bagi aparat berwenang guna mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.
  panglima kodam udayana mayjen willem da costa pada beberapa kesempatan mengancam akan menghadapi pengungsi keras dengan tindakan lebih keras.
namun, ancaman ini ditanggapi dengan datar oleh sejumlah tokoh pengungsi di kupang.
 sekadar ilustrasi, seorang tokoh pengungsi melukiskan, yang terbanyak di antara mereka yang kini bertahan di ntt adalah "anak binaan" aparat ketika di timtim. "
kami yang kemudian disebut sebagai milisi memang banyak terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran ham, pembakaran, atau aksi negatif lainnya.
kami tampil sebagai pelaku, tetapi ada  remote control -nya," ungkap seorang anggota milisi kepada sejumlah wartawan jakarta di kupang belum lama ini.
 cerita seperti ini memang meluas di kupang meski masih terus ditunggu pembuktiannya.
namun, situasinya akan bertambah rumit kalau ulah bekas "anak binaan" ini harus dihadapi dengan kekerasan karena kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan.
jangan bermimpi menggapai perdamaian melalui kekerasan.
  persoalannya kemudian adalah bagaimana merangkul "anak binaan" ini agar mereka tidak mencelakakan sesamanya di ntt.