managing director fkdpm drajat hadiwijoyo mengatakan, apa pun penjelasan dari pemerintah, daerah tetap tidak puas dan tetap mengancam melakukan aksi pemblokiran terhadap kegiatan produksi migas di wilayahnya.
kecuali, jika pemerintah pusat bersedia menarik sk menkeu no 214/ kmk.06/2002 dan melakukan pembahasan ulang terhadap besaran bagian yang diperoleh daerah penghasil migas.