kejaksaan tinggi (kejati) jawa barat (jabar), rabu (17/1), menetapkan mantan wakil gubernur (wagub) jabar ukman sutaryan (63) menjadi tersangka kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) jabar, yang diduga merugikan negara hampir rp 209 milyar.
  namun, penetapan status tersangka yang diikuti penahanan terhadap ukman sutaryan belum efektif.
karena ketika akan dibawa ke rumah tahanan, tersangka jatuh sakit (pingsan). "
pak ukman  shock  ketika jaksa mengeluarkan surat penahanan," kata farhat abbas, pengacara ukman.
  humas kejati jawa barat karmana, yang dihubungi hari kamis, membenarkan adanya tindakan penahanan terhadap tersangka.
  sementara itu, keterangan dari kejaksaan menyebutkan, ukman tetap akan diproses sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan dana pemerintah maupun yayasan dan rs al ihsan.
  di samping tuduhan itu, jaksa berpendapat, ukman sutaryan diduga kuat terlibat penyelewengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) jabar senilai rp 26 milyar, dana pajak penerangan jalan umum (ppju) sekitar rp 2 milyar, dan dana badan amil zakat infaq dan sadaqah (baziz) sekitar rp 10 milyar.
 untuk kasus ppju, kejaksaan tinggi jabar telah menyeret mantan sekretaris wilayah daerah (sekwilda) jabar ragam santika dan sejumlah pengusaha sebagai tersangka.
 ny rosmiyati, istri ukman, menyesalkan penahanan suaminya yang dinilai tidak memenuhi mekanisme yuridis.
ia mempertanyakan pemanggilan pemeriksaan oleh kejaksaan yang hanya melalui telepon, tidak seperti biasanya dilakukan melalui surat panggilan resmi.
  "tiba-tiba kami dengar bapak ditahan.
padahal selama ini bapak tidak pernah diperiksa sebagai tersangka," ucap rosmiyati.
  menurut farhat, kliennya memang telah beberapa kali diperiksa oleh kejaksaan.
dalam dua bulan terakhir, waktu ukman tersita untuk proses penyidikan tersebut.
awalnya, kejaksaan menetapkan ukman menjadi saksi sejumlah kasus kkn.
akan tetapi, rabu, status saksi ditingkatkan menjadi tersangka sekaligus tindakan penahanan.
 farhat abbas menambahkan, penahanan kliennya lebih bernuansa politis ketimbang proses yuridisnya.
seandainya ukman dijadikan tersangka, kejaksaan harus menyita dulu barang bukti kemudian membuat berita acara pemeriksaan tersangka berdasarkan tuduhan korupsi terhadap kliennya. "
tetapi ini tidak dilakukan, yang ada langsung penahanan," katanya.
  bahkan, menurut farhat, kliennya itu belum sempat menandatangani berita acara penahanan dan maupun surat tersangka karena langsung  shock  mendengar tindakan jaksa.
ukman sutaryan merupakan salah seorang pamong senior di pemda jabar yang dipercaya menjadi wakil gubernur tahun 1993-1998.
  diketahui atasan   menanggapi penahanan ukman sutaryan, rizal fadillah, anggota dprd jabar, menyatakan keanehannya. "
apa yang dilakukan ukman merupakan perbuatan kolektif yang jelas diketahui atasannya," katanya.
  rizal menyebutkan, penyidikan kasus kkn di lingkungan pemda jabar senilai rp 209 milyar tidak pernah tuntas dan memenuhi rasa keadilan jika gubernur nuriana tidak dilibatkan dalam pengusutan.
  sewaktu kasus kkn itu diteliti wakil rakyat, mereka memperoleh indikasi keterlibatan nuriana dalam tuduhan kkn itu pada delapan proyek.
 rizal fadillah mengatakan, komisinya telah melayangkan surat kepada pimpinan dprd untuk diteruskan kepada presiden abdurrahman wahid agar memberikan izin pemeriksaan terhadap gubernur hr nuriana dalam kaitan kasus kkn tersebut.
  bagi dprd, pemeriksaan terhadap nuriana harus dilakukan setelah mantan wagub ukman sutaryan dan mantan sekwilda ragam santika dijadikan tersangka dalam kasus kkn.
sebagai gubernur, nuriana juga harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus-kasus itu.
  menurut rizal, surat izin pemeriksaan terhadap nuriana telah dilayangkan kejaksaan tinggi jabar melalui kejaksaan agung sejak tanggal 29 november lalu, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari presiden.