sesuai dengan ketetapan mpr no iii/mpr/1978 pasal 7 ayat 2 disebutkan, apabila dpr menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, maka dpr menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden.
dalam ayat (3) disebutkan, apabila dalam waktu tiga bulan presiden tidak memperhatikan memorandum dpr tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka dpr akan menyampaikan memorandum kedua.
jika dalam waktu satu bulan, memorandum kedua tak diindahkan, dpr dapat meminta mpr mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.