heboh buku teks sejarah untuk sla jepang terus berlanjut.
korea bahkan telah menarik sementara duta besar choi sang-ryong dari tokyo sebagai protes pada tanggal 9 april lalu.
cina juga melakukan protes yang keras walaupun tidak atau belum sampai pada taraf penarikan duta besarnya.
mengingat buku teks itu juga menyinggung aktivitas militer jepang di asia tenggara pada masa perang dunia ii.
  sebenarnya, bagaimanakah duduk persoalan buku teks sejarah itu?
berbeda dari kesan umum yang telah muncul sekarang ini, buku teks sejarah untuk sekolah lanjutan yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh pdk jepang pada tanggal 3 april lalu bukanlah hanya satu buku sejarah saja, melainkan ada delapan buku.
masing-masing buku ditulis oleh orang atau kelompok atau perusahaan yang berbeda.
 sesuai sistem di jepang, pihak sekolah berhak memilih salah satu dari buku itu untuk digunakan sebagai buku wajib di sekolahnya.
untuk sekolah-sekolah swasta, pilihan ini dapat dilakukan sekolah yang bersangkutan, sementara untuk sekolah negeri, pemilihan dilakukan oleh panitia pendidikan di tingkat prefektur (semacam kabupaten).
  sejauh yang diamati dari pemberitaan oleh beberapa media massa non-jepang, kesan umum yang muncul adalah buku teks sejarah di atas seolah-olah hanya satu.
karena itu, buku itu diduga akan digunakan di semua sekolah jepang mulai tahun ajaran baru pada tanggal 1 april 2002.
 sebetulnya, dari delapan buku yang dapat dipilih di atas, buku yang dinilai mempunyai masalah besar, terutama oleh cina dan korea (termasuk pula korea utara), hanya satu saja.
buku itu adalah buku yang ditulis oleh para sejarawan nasionalis yang dalam media nonjepang dikenal sebagai "kelompok pencipta sejarah baru".
dalam bahasa jepang, nama resmi kelompok ini adalah  atarashii rekishi-kyoukasho wo tsukuru-kai , yang berarti "kelompok pembuat buku teks sejarah baru".
  kata  tsukuru-kai  yang dapat diterjemahkan "kelompok pembuat" atau "kelompok pencipta" di atas, tampaknya merupakan kata yang dapat mengundang kerancuan karena melahirkan kesan seolah-olah kelompok itu adalah kelompok yang ditugasi pemerintah jepang menulis buku sejarah yang baru.
dan, kelompok itu seolah-olah merupakan satu-satunya kelompok atau panitia penulisan buku sejarah tadi.
 atas dasar kesan di atas, salah satu media massa non-jepang, yang mungkin mengutip dari salah satu kantor berita, menulis bahwa "buku teks untuk murid sekolah jepang itu akan menggantikan buku lama yang selama ini digunakan siswa".
kata-kata ini tentu tidak salah tetapi dapat mengundang bias karena seolah-olah semua buku teks sejarah yang lama tidak akan digunakan lagi dan diganti dengan buku baru itu.
 mengingat di luar buku itu masih ada tujuh lagi buku pilihan, maka jika dirata-ratakan, akan berarti bahwa probabilitas pangsa buku itu untuk menggantikan buku yang digunakan selama ini hanyalah seperdelapan atau 12,5 persen saja.
              bagi korea, salah satu kata yang dipermasalahkan adalah jepang menggunakan kata  heigou  yang berarti "aneksi" dan bukan  shin-nyuu  alias "invasi".
persoalan ini memang rumit.
kalau kita melihat sejarah dengan kacamata saat sejarah itu sedang berlangsung, akan terlihat dengan jelas bahwa sejak 1895 semenanjung korea sudah berada dalam status wilayah protektorat (wilayah di bawah lindungan) jepang.
 sesuai semangat sejarah dan mungkin pula hukum internasional waktu itu, pengambilan semenanjung korea (sebelumnya merupakan wilayah protektorat cina) saat jepang mengalahkan cina dalam perang jepang-cina kala itu mungkin dianggap sah-sah saja.
 tahun 1910, jepang mengubah status daerah protektorat ini dengan cara menganeksi alias mengabung korea ke wilayahnya.
peristiwa ini terjadi setelah hirobumi ito (mantan perdana menteri jepang pertama) yang merupakan wakil pemerintah jepang di semenanjung korea terbunuh di wilayah itu.
  dalam hal cina, persoalan buku teks sejarah di atas tak kalah rumitnya.
salah satu masalah pokok yang membuat cina marah adalah masalah nanking tahun 1937, yaitu karena hampir semua buku teks tadi menggunakan kata  nanking jiken  atau  indisen nanking .
kemudian hampir semua buku ini tidak menyebutkan jumlah yang pasti dari penduduk nanking yang terbunuh dan sebagai gantinya digunakan kata  tasuu  (banyak) dan juga  tairyou  (jumlah besar).
 dalam teks yang belum direvisi ada kata-kata "menurut dokumen yang ada waktu itu, jumlah penduduk nanking adalah 200.000 orang".
kata 200.000 orang ini tampaknya ditujukan untuk membantah sumber-sumber cina yang dinilai jepang terlalu membesar-besarkan jumlah korban dan bahkan sampai melebihi jumlah penduduk nanking waktu itu.
korban nanking, menurut sumber cina, adalah "lebih dari tiga ratus ribu" orang.
sebagai pengganti, buku teks itu kini menyebutkan bahwa "jumlah korban masih diperdebatkan".
 dalam konteks asia tenggara, kata-kata sensitif yang telah direvisi kurang lebih dapat diterjemahkan sebagai berikut. "
di bawah lingkungan kemakmuran bersama asia timur raya, pengajaran bahasa jepang serta pemaksaan penghormatan kuil telah mendapat perlawanan keras penduduk setempat.
kemudian, saat situasi perang memburuk, desakan kerja keras oleh tentara jepang terhadap penduduk pun sering terjadi...."  sekalipun begitu, jepang mengakui kemerdekaan burma (myanmar), filipina, india, vietnam, kamboja, dan laos, yang dalam rentangan ratusan tahun tidak diakui negara-negara eropa dan amerika. (
kata "indonesia" memang tidak disebut- red ).
             dalam hal mengapa jepang tidak mencampuri urusan buku teks di atas, alasan utama yang kini berkembang di jepang adalah  genron no jiyuu  (kebebasan menyatakan pendapat), termasuk kebebasan akademis.
atas dasar ini, pemerintah memang hanya mencampuri masalah buku teks sebatas fakta-fakta sejarah.
dan, tidak mendikte ilmuwan tentang bagaimana seharusnya mereka memandang fakta sejarah itu.
  memang benar bahwa sejarawan jepang ada kalanya mengecil-ngecilkan masalah besar.
dalam hal kehadiran tentara jepang di indonesia, sejarawan jepang cenderung memakai kata  senryou  (pendudukan) dan bukan  syokuminci  (penjajahan).
tanpa sadar istilah pendudukan ini pun mulai banyak digunakan di indonesia, walaupun (dengan melihat fakta berdirinya pemerintahan militer jepang di indonesia yang dalam bahasa jepang disebut  gunsei  itu) sulit mengatakan bahwa jepang sekadar menduduki dan tidak menjajah.
 sebagai penutup, ada hal penting yang perlu dicatat, yaitu bahwa jepang tidak pernah mencampuri bagaimana buku teks sejarah negara-negara asia menulis tentang jepang.
hal ini tidak dilakukan jepang terhadap cina, korea, atau negara mana pun.
  betulkah buku teks sejarah di cina atau korea tidak menulis dengan nada miring terhadap jepang?
suatu hal jelas adalah, di jepang, persoalan buku sejarah negara lain tidak dapat dikemas sebagai komoditas politik yang laku dijual.