larangan pemerintah yang disampaikan menteri kehakiman dan hak asasi manusia (menkeh-ham) baharuddin lopa tersebut merupakan keputusan sidang kabinet yang dipimpin wakil presiden megawati soekarnoputri di bina graha, jakarta, kamis (10/5). "
sebab, kalau diadakan sweeping, nanti berlanjut terus dan sudah tidak jelas lagi buku mana.
nanti akan timbul keraguan dalam perbukuan ini," kata baharuddin lopa.