perubahan pasal 1 ayat (2) uud 1945 itu dinilai amin aryoso, motor gerakan nurani parlemen, sebagai kebablasan dan telah meniadakan eksistensi mpr.
namun, menurut bagir, anggota mpr yang menganggap perubahan pasal 1 uud 1945 sudah kebablasan kemungkinan masih berpikir dengan paradigma lama, yakni mpr menjadi satu-satunya lembaga yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat.
padahal, kini berkembang pemikiran baru, mpr sekadar menjadi semacam sesi gabungan dari dewan perwakilan rakyat (dpr) dan dewan perwakilan daerah (dpd).
selama mpr yang baru belum terbentuk, mpr lama semestinya masih melaksanakan tugasnya.