komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (kpp-otda) keberatan dengan hadirnya lembaga lain yang bernama sama, komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (kpp-od) pimpinan bambang sujagad.
kpp-otda mengancam, kalau dalam waktu tiga bulan setelah jumpa pers, kamis (5/7), kpp-od tidak mau mengubah nama hingga mengacaukan kehadiran kpp-otda, maka kpp-otda akan menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum.
 "kami sudah melayangkan surat keberatan terhadap kekembaran nama tersebut ke departemen dalam negeri, kehakiman, dan lembaga-lembaga pendiri organisasi baru tersebut," ujar direktur eksekutif kpp-otda, hamdan ainie.
  "barangkali sebagai  pressure group  mereka (kpp-od) memang hanya ingin memperkuat diri dalam memperjuangkan para pengusaha saja, kendatipun harus dengan menekan kepentingan daerah otonom, atau menggusur kepentingan rakyat di daerah," lanjutnya.
 seperti diberitakan ( kompas , 19/6), kpp-od yang diketuai bambang sujagad dibentuk tanggal 18 juni.
kpp-od dibentuk oleh kamar dagang dan industri indonesia (kadin), lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat fakultas ekonomi indonesia (lpem-feui), komite pemulihan ekonomi nasional (kpen), dan centre for strategic and international studies (csis).
  kpp-od berpendapat pelaksanaan otonomi daerah dapat menjadi ancaman bagi dunia usaha karena pemerintah daerah dikhawatirkan hanya mencari pendapatan daerah melalui peraturan yang dibuat.
karena itu, perlu diawasi sejauh mana kebijakan pemda mendukung investasi dunia usaha.