mendagri saat membuka munas meminta agar kebiasaan studi banding dprd di luar negeri ditiadakan jika masalah yang digarap tidak ada bandingannya di luar negeri.
alasannya, kegiatan semacam itu cenderung memboroskan anggaran daerah dan berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari rakyat terhadap lembaga legislatif.