salah satu upaya pemerintah untuk mencegah maraknya produk dan komoditas impor seperti gula, adalah pemberlakuan nomor pengenal importir khusus (npik) sesuai surat keputusan (sk) menperindag no 141/mpp/kep/3/2002 tanggal 6 maret 2002 yang akan berlaku 6 mei 2002.
pemberlakuan npik itu dimaksudkan untuk mengurangi kerugian negara akibat praktik pencatatan bea masuk (bm) yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif bm (underinvoicing) dan penyelundupan produk impor.
untuk sementara itu, (npik) diberlakukan terhadap delapan produk impor, yaitu jagung, beras, kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil (tpt), alas kaki, elektronika dan komponennya, dan mainan anak-anak.