tujuh dari 10 pimpinan fraksi dpr dalam jumpa pers di jakarta memprotes keberadaan keppres nomor 49/polri/2001 mengenai pemberhentian kepala polri (non-aktif) jenderal (pol) bimantoro, serta pengumuman pengangkatannya sebagai duta besar di malaysia.
protes ditandatangani tujuh pimpinan fraksi setelah mengadakan pertemuan selama setengah jam di ruangan wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno.
  hadir bersama soetardjo ialah wakil ketua dpr am fatwa.
ketujuh fraksi dpr itu adalah pdi perjuangan diwakili arifin panigoro, partai golkar diwakili syamsul muarif, ppp diwakili ali marwan hanan, reformasi diwakili hatta radjasa, pdu diwakili mudahan hadzi, pbb diwakili mawardi abdullah, dan kki diwakili sutradara gintings.
  walaupun pernyataan ini tidak ditandatangani oleh fraksi tni/polri, am fatwa mengatakan, "mereka (tni/ polri) mendukung 200 persen."
 fraksi tni/polri memang hadir dalam pertemuan itu, diwakili posma lumban tobing dan taufikurrahman ruki.
pernyataan sikap tujuh fraksi dibacakan ali marwan hanan.
mereka menilai, pemberhentian bimantoro tidak sesuai dengan norma dan prosedur serta semangat dan jiwa ketetapan (tap) no vii/mpr/2000.
  menanggapi tidak bersikapnya fraksi tni/polri, ruki berkomentar, "fraksi tni/polri memang tidak bersikap karena persoalan ini menyangkut institusi polri.
fraksi tni/polri pun tidak ingin masuk dalam persoalan politik praktis," ujar ruki.
  pelanggaran ketiga    menurut tujuh fraksi, keputusan presiden ini merupakan pelanggaran ketiga yang dilakukan presiden terhadap keberadaan tap mpr no vii/mpr/2000.
pertama, pada saat pemberhentian rusdihardjo dan pengangkatan bimantoro sebagai kepala polri.
kedua, me-non-aktifkan bimantoro.
ketiga, memberhentikan bimantoro dan mengangkatnya sebagai duta besar.