koalisi mempertanyakan dasar lima kesepakatan mpr, yakni tidak mengubah pembukaan uud 1945, mempertahankan nkri, mempertahankan sistem presidensial, perubahan uud 1945 melalui perubahan dan penjelasan uud 1945 dimasukkan dalam batang tubuh.
kesepakatan itu jelas tidak mengikat secara hukum apalagi konstitusional, melainkan sekadar konsensus politik antarsegelintir pimpinan fraksi yang hanya dituangkan dalam minuta rapat.
ironisnya konsensus politik itu yang menjadi dasar paradigma perubahan konstitusi.