menyangkut pengertian penyelidikan dan penyidikan oleh kepala polri dan jaksa agung yang dilakukan demi kepentingan umum, pasal 5 ayat (2) rancangan keppres tersebut juga tidak memberikan penjelasan lebih rinci, khususnya soal kepentingan umum tersebut.
pasal 5 ayat (2) rancangan keppres tersebut pada intinya hanya berbunyi, "pemerintah melalui jaksa agung dan kepala polri menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap debitor demi kepentingan umum".