sementara itu, zamzami a kariem dari tanjung pinang, ibu kota kabupaten kepulauan riau (kepri), mengemukakan, antara bupati dan dprd kepri jelas-jelas mempertontonkan kebohongan-kebohongan kepada rakyat.
di satu sisi, selama dua tahun berjalan, pihak dprd bersedia membahas dan mengesahkan apbd kabupaten kepri, tetapi dalam hal laporan pertanggungjawaban bupati selaku kepala daerah, dprd malah menolak membahasnya.