presiden abdurrahman wahid telah memutuskan untuk menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik atas kasus-kasus korupsi dan narkotika.
demikian dikemukakan juru bicara kepresidenan adhie m massardi kepada wartawan di istana merdeka, jakarta, selasa (10/4).
  beberapa jam sebelumnya, menteri kehakiman dan hak asasi manusia (menkeh dan ham) baharuddin lopa, usai bertemu presiden di bina graha, jakarta, belum menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah akan menggunakan perpu sebagai dasar hukum pembuktian terbalik.
menurut lopa, yang jelas, konsepnya sudah selesai 65 persen dan dalam beberapa hari ini akan diputuskan.
 keputusan presiden abdurrahman wahid untuk menerbitkan perpu yang mengatur soal pembuktian terbalik sekaligus menjawab berbagai spekulasi soal produk hukum apa yang akan digunakan untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik.
ada yang mengusulkan melalui mekanisme perpu, mekanisme rancangan undang-undang, amandemen uu nomor 35 tahun 1999, dan ada pula melalui mekanisme hak inisiatif dpr.
 kewenangan presiden untuk menerbitkan perpu diatur dalam pasal 22 uud 1945.
dalam pasal 1 disebutkan,  dalam hal ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (2) peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dpr dalam persidangan berikut, (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan itu harus dicabut.
   perbedaan mencolok mekanisme perpu dengan mekanisme ruu adalah kapan pemberlakuan perpu atau undang-undang itu.
sejak diterbitkan, perpu akan langsung berlaku sampai akhirnya dpr menyatakan sikapnya atas perpu itu.
jika dpr menerima, perpu akan menjadi undang-undang, sedang jika dpr menolak, perpu itu gugur.
sedang mekanisme ruu baru bisa diberlakukan jika sudah disetujui dpr dan pemerintah.
pembahasan sebuah ruu akan memakan waktu cukup lama.
  bukan alat represi   menurut adhie massardi, pembuktian terbalik bukan alat represi pemerintah, tetapi untuk memberantas kasus narkotika dan praktik kkn yang telah meresahkan masyarakat dan membangkrutkan bangsa. "
sekarang sedang diproses depkeh dan hak asasi manusia (ham) dan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi perpu sudah selesai dan akan segera disahkan," kata adhie.
  jadi, kata adhie lagi, nanti setiap wilayah kejaksaan akan menerapkan hal ini.
presiden, kata adhie, melihat saat ini ada semacam kegelisahan di masyarakat tentang merebaknya kasus narkotika dan praktik kkn.
  mengenai adanya anggapan pembuktian terbalik sebagai upaya untuk membungkam musuh pemerintah, adhie mengatakan, anggapan seperti itu ditepis presiden karena sekarang ini eranya sudah sangat transparan, setiap orang bisa melihat kegiatan penegak hukum. "
kalau menyimpang, bisa dikritik bersama-sama.
kalau melakukan atau menjadi bagian dari mafia baru, kita semua bisa membuka kasus seperti itu," papar adhie massardi.
   tidak ada tendensi   presiden abdurrahman wahid, lanjut adhie, juga menanggapi komentar yang disampaikan salah satu ketua dpp golkar yang menyebutkan menggeneralisasi pembuktian terbalik akan sangat berbahaya. "
sebenarnya tidak menggeneralisir, sebab presiden sudah jelas mengatakan bahwa pembuktian terbalik hanya untuk kasus narkotika dan kkn," ungkap adhie.
  jadi, lanjut adhie, tidak ada tendensi apa pun selain untuk menjalankan tugas untuk memberantas kkn dan narkotika.
menjawab pertanyaan, untuk memberlakukan perpu, pemerintah tidak perlu menyatakan negara dalam keadaan genting atau darurat. "
hal itu sudah dikonsultasikan presiden dengan menkeh dan ham baharuddin lopa," tambah adhie massardi.
 ditanya kemungkinan adanya penolakan dari dpr, adhie mengatakan, presiden akan mempertanggungjawabkan masalah itu dalam sidang paripurna dpr atau sidang pertanggungjawaban presiden.
tugas presiden melalui perpu ini adalah menindak semua pelaku korupsi yang sangat meresahkan masyarakat dan sudah membangkrutkan bangsa.
 dalam sejarah ketatanegaraan, dpr pernah menolak perpu.
itu terjadi ketika pemerintah menyampaikan perpu nomor 2 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (perpu unjuk rasa) yang ditolak dpr dan kemudian mengajukan ruu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan perpu no 1/1999 tentang pengadilan ham yang juga ditolak dpr.
kedua perpu itu dikeluarkan presiden bj habibie.
  serap pendapat   sementara itu, menkeh dan ham mengatakan, pemerintah masih ingin menyerap pendapat dari masyarakat yang mendekati aspirasi yang lebih efektif.
kendati sudah didesak wartawan, lopa tidak secara eksplisit menyebutkan pemerintah akan menggunakan perpu atau merevisi uu no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 apakah ada yang kebakaran jenggot dengan ide pembuktian terbalik, tanya pers lagi.
menurut lopa, pembuktian terbalik tidak ada latar belakang apa-apa, semata-mata agar hukum di indonesia tidak di atas kertas. "
kami betul-betul ingin hukum di indonesia jalan.
sekarang sudah dibentuk tim kecil yang beranggotakan lima orang, di antaranya dr adnan buyung nasution, prof arifin, prof andi hamzah, dan dibantu dirjen perundang-undangan depkeh dan ham," papar lopa.
  dijelaskan oleh lopa, ada banyak tipe dalam pembuktian terbalik, yakni hongkong, singapura, dan malaysia.
barangkali tipe indonesia bersifat gabungan dari itu semua.
  pembuktian terbalik, ujar lopa, diharapkan dapat memberi harapan pada masyarakat.
sebab, kalau penyusunan konsep pembuktian terbalik sudah selesai, masih ada satu hal yang perlu dijawab pemerintah, yakni implementasi dari konsep itu.
  "saya berpikir, memberantas korupsi tidak bisa lagi diberi ampun.
harus betul-betul saat ini, jangan lagi menunggu sebab terlalu menunggu...," kata lopa tanpa melanjutkan kalimatnya, tetapi kemudian bertanya, "apakah anda setuju?"
tanya lopa kepada pers.
  kemudian dijawab, setuju. "
bagus, kalau begitu, kita sama," ujar lopa lagi.