menurut sumaryoto, dpr tidak dapat meminta kenaikan tarif yang telah dilakukan organda itu dibatalkan, karena sudah diberlakukan sejak lama dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak (bbm).
bahkan, dengan persetujuan kenaikan tarif tuslah sekarang ini, kenaikan tarif yang dilakukan organda sudah sah dengan sendirinya.