untuk itu, kata prakosa, dpr diminta mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah, dalam hal ini menhutbun.
tindakan itu dilakukan selain untuk penegakkan hukum, juga sesuai dengan pasal 78 ayat 3 undang-undang kehutanan, yang menyatakan bahwa kapal angkut itu harus disita untuk negara.
dengan demikian akan diupayakan sampai dengan hukuman maksimal.