"untuk itu, saya telah menyampaikan usul agar mpr dapat membekali masyarakat dengan suatu kerangka acuan yang jelas, yang berisi arahan tentang lingkup, jangkauan, dan arahnya yang kemudian dapat dirumuskan lebih lanjut oleh suatu komisi konstitusi yang sengaja kami bentuk untuk itu.
sudah barang tentu, wewenang konstitusional untuk menetapkan kata akhir terhadap lingkup, jangkauan, arah, dan rumusan amandemen itu tetap berada di tangan mpr," katanya.