kota jakarta sebagai pusat dan barometer gerakan sosial masyarakat yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan community based organization seharusnya menghindari disklasifikasi sosial represif yang menjurus pada tindakan pelanggaran hak asasi manusia (ham).
sedikit saja hal itu terjadi dan tanpa sengaja dilakukan aparat pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta, akan "terstempel" menjadi tindakan kontraproduktif yang dilakukan aparat pemerintah secara keseluruhan.