ketua mpr amien rais mengatakan, pembentukan komisi konstitusi akan dibicarakan pada sidang tahunan (st) mpr 1 november 2001.
keanggotaan komisi konstitusi direncanakan diisi oleh 30 tim ahli panitia ad hoc (pah) i badan pekerja (bp) mpr yang selama ini telah berhasil menyiapkan rancangan konstitusi.
  "bila tuntutan tentang perlunya komisi konstitusi sangat kuat, st mpr november mendatang akan mengambil alih masalahnya dan akan menugaskan komisi konstitusi tersebut menyelesaikan amandemen konstitusi sampai tahun 2002," kata amien, senin (27/8), usai rapat konsultasi antara pimpinan mpr dengan tiga pimpinan pah bp mpr.
adapun materi st mpr baru akan dibicarakan pada rapat pleno bp mpr, rabu besok.
 amien menganggap usulan presiden megawati soekarnoputri tentang perlunya sebuah komisi untuk memutakhirkan uud 1945 sebagai usulan simpatik yang perlu diperhatikan.
 namun, meski amien dinilai sudah "melangkah maju" dengan merespons keinginan presiden untuk memutakhirkan uud 1945, anggota pah i agun gunandjar sudarsa mengusulkan bp mpr meminta presiden menjelaskan lebih rinci apa yang diinginkannya tentang komisi konstitusi itu.
sebab, apa yang dia tangkap, megawati dalam pidato kenegaraan 16 agustus lalu ingin perubahan konstitusi itu diselesaikan dalam sidang umum mpr.
  "kalau ini yang dimaksudkan presiden, berarti dia ingin amandemen konstitusi selesai dalam sidang umum tahun 2004 nanti," katanya.
agun berniat mendesak pimpinan pah i agar menyerap pendapat fraksi-fraksi mengenai usulan presiden itu.
 namun, anggota pah i lainnya, theo l sambuaga, kurang sependapat dengan agun mengenai keinginan presiden agar amandemen konstitusi selesai pada sidang umum tahun 2004. "
saya kira maksud presiden dengan sidang umum merujuk pada sidang-sidang mpr lainnya seperti sidang tahunan dan sidang istimewa, namun penyebutannya sidang umum.
jadi, amandemen konstitusi itu tetap harus selesai tahun 2002 sebagaimana amanat ketetapan (tap) no ix/mpr/2000," katanya.
 sambuaga menyatakan setuju atas pembentukan komisi konstitusi, namun komisi ini, menurut dia, harus dibentuk oleh mpr dan anggotanya terdiri dari anggota mpr/dpr ditambah anggota masyarakat lainnya.
dia menyatakan tidak setuju kalau orang partai politik tidak dilibatkan dalam komisi itu, sebagaimana yang dikehendaki sejumlah lsm.
  sambuaga menilai pidato presiden mengenai perlunya komisi itu bukan berarti mengurangi hak mpr, tetapi menambah kredibilitas mpr karena dia bekerja sama dengan unsur masyarakat.
dia setuju kalau komisi konstitusi dibentuk pada st mpr 2001. "
komisi konstitusi ini harus berhasil menyelesaikan amandemen konstitusi tahun 2002," ujarnya.
  pasal prioritas    pelaksanaan st mpr yang direncanakan berlangsung selama tujuh hari mulai 1 november 2001 itu disikapi pah i, pah ii, dan pah khusus bp mpr untuk menyiapkan agenda-agenda persidangan.
wakil ketua pah khusus rully chaerul azwar mengungkapkan, pihaknya masih menunggu kerja pah ii yang akan mengubah tap no ii/ mpr/2000 tentang peraturan tata tertib mpr.
  salah satu hal penting dalam perubahan tersebut, menurut rully, menyangkut apakah seluruh lembaga tinggi negara harus memberikan  progress report  seperti pada st mpr 2000.
menurut rully, ada pemikiran bahwa hanya lembaga tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat yang tidak memberikan  progress report .
  "dengan begitu, dpr nantinya tidak lagi memberikan laporan kinerjanya kepada mpr.
tetapi presiden masih perlu memberikan laporan kinerja karena belum dipilih langsung oleh rakyat," kata rully.
  rully mengungkapkan, prioritas yang harus diselesaikan oleh pah i bp mpr yang bertugas mengamandemen konstitusi ialah pasal tentang mpr berkaitan adanya dewan perwakilan daerah (dpd) dan dpr, pasal tentang pemilihan presiden langsung, dan pasal tentang pembentukan mahkamah konstitusi yang bertugas menyelesaikan sengketa konstitusi antarlembaga tinggi negara.
  "pasal-pasal ini harus, harus sudah disahkan pada st mpr 2001 ini," katanya.