sementara itu, dprd kota ambon juga meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi terlebih dahulu penerapan darurat sipil beserta elemen pelaksana di lapangan, termasuk dengan mendengarkan masukan dari masyarakat maluku sendiri, sebelum mengeluarkan kebijakan politis yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan masyarakat maluku itu.