"pelanggaran bmpk adalah tindak pidana.
jadi kalau bi, dpr, dan pemerintah memakai nuraninya, maka salim grup, sjamsul nursalim, ongko, usman admadjaya, modern grup dan sebagainya, harus dilarang untuk memiliki dan mengelola bank.
sebab, besar kemungkinan mereka akan melakukan pelanggaran bmpk, kkn dan mark up kredit kembali.
demikian juga para direktur bermasalah eks bank bumn," kata mirza.