apa yang dicapai batam tentu tak bisa dilepaskan dari adanya kepastian hukum dalam pengelolaan batam.
tetapi, setelah batam berkembang menjadi sebuah kota otonom dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, banyak hal yang masih tersisa, yang patut dan mendesak segera diselesaikan oleh pemerintah.
apalagi dalam uu nomor 53 tahun 1999, ada amanah yang harus segera diselesaikan, yaitu membuat peraturan pemerintah (pp) tentang hubungan kerja antara pemerintah kota (pemkot) batam dengan ob dalam tempo 12 bulan.