konsep undang-undang (uu) pembuktian terbalik yang menurut rencana akan diserahkan senin (23/4) kepada presiden abdurrahman wahid, bukan upaya presiden untuk memukul lawan politiknya.
uu tersebut dibuat untuk menegakkan supremasi hukum di negeri ini, dan siapa pun bisa ditindak sesuai uu itu.
 menteri kehakiman dan ham baharuddin lopa mengungkap hal ini di hadapan 350 hakim seluruh jawa timur, di surabaya, sabtu (21/4). "
diberlakukannya uu pembuktian terbalik itu kekuasaan publik sangat kuat dan ini tidak melanggar hak asasi manusia (ham)," tegasnya.
tetapi karena uu itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat di negeri ini, siapa saja bisa dijerat dengan uu itu.
apalagi jika melakukan tindak pidana korupsi.
  pemerintah mengatur pembuktian terbalik bukan dalam bentuk perpu, karena dikhawatirkan bisa dibatalkan oleh dpr.
sedangkan uu meski kemungkinan ada perubahan, sifatnya lebih kepada penyempurnaan uu itu sendiri.
uu pembuktian terbalik itu semakin mendesak keberadaannya, karena selama ini jaksa dan hakim sulit membuktikan suatu kasus korupsi, terutama kasus-kasus yang kejadiannya sudah berlangsung 20 tahun silam.
katanya, "dengan uu yang baru ini, perkara korupsi yang sudah pernah diputus pengadilan, tetapi ada bukti baru, kasus itu dibuka kembali."
 akibat tidak lengkapnya bukti di persidangan, aset negara yang sempat hilang karena tindak pidana korupsi, biasanya yang bisa dikembalikan hanya sekitar 10-20 persen.
tambahnya, "jadi perkara yang sudah diputus lima tahun lalu, dan kemudian ada laporan bahwa tersangka memiliki aset di luar negeri yang diduga hasil dari korupsi, tersangka akan dipanggil kembali untuk diusut ulang."
  hakim ke daerah gawat   pada kesempatan itu baharuddin lopa mengungkapkan, dalam waktu dekat ini ada 200 hakim di seluruh indonesia yang dimutasi ke daerah yang tengah mengalami konflik.
daerah tujuan pemindahan hakim tersebut adalah aceh, maluku, kalimantan tengah, sulawesi tengah, dan sulawesi selatan.
  "saya mohon kepada wakil presiden megawati soekarnoputri, hakim yang ditugaskan ke wilayah gawat itu harus diberikan uang jalan, asuransi, pemondokan yang layak," katanya.
 untuk memberikan dukungan moral, para hakim yang bertugas ke daerah konflik itu akan diantar oleh hakim agung.
jika perlu menkeh dan ham ikut mendampingi.
menkeh mengungkapkan pihaknya tengah berusaha memperjuangkan kenaikan tunjangan bagi hakim, pegawai rumah tahanan, pegawai lembaga permasyarakatan (lp), dan pegawai imigrasi.
  "paling tidak tunjangan hakim setara dengan tunjangan jaksa karena beban pekerjaannya sama beratnya," tegas mantan dirjen pemasyarakatan depkeh itu.
  perbaiki kinerja   di tempat terpisah praktisi hukum dr todung mulya lubis mengatakan, pembuktian terbalik harus didukung perangkat undang-undang yang memadai.
penegak hukum diharapkan mampu memperbaiki kelambanan kinerjanya.
hal itu ia katakan usai bedah buku  soeharto vs time  di yogyakarta, sabtu.
ia dimintai pendapatnya tentang sinyalemen permainan politik di balik uu pembuktian terbalik.
  lubis berpendapat, pembuktian terbalik dalam berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, memiliki niat baik.
namun ia mengingatkan supaya masyarakat tidak menumpuk optimisme yang berlebihan terhadap pembuktian terbalik.
  "proses pembuktian terbalik tanpa didukung oleh perangkat undang-undang tidak akan efektif," tegas lubis, yang menyebut bahwa filipina yang menerapkan asas pembuktian terbalik mempunyai tujuh perangkat uu untuk menopangnya.
  ia menambahkan, tanpa kelengkapan uu, akan memunculkan sikap pesimis, seperti tidak percaya terhadap para jaksa dan hakim dalam memberantas kkn.
mereka dianggap tidak efektif dan lamban.
 ia menduga, politisasi dalam penegakan hukum sekarang ini terjadi akibat sikap diskriminatif kejaksaan agung (kejagung).
  "kalau kejaksaan agung tidak semata-mata hanya memproses ginandjar kartasasmita, tetapi juga sinivasan, prajogo, dan lain-lain, mungkin publik akan melihat bahwa sebetulnya kejaksaan agung sungguh-sungguh memberantas kkn ini," jelasnya.