komitmen panglima tni laksamana widodo as terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) diuji setelah hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan soedarto memutuskan bahwa yang berhak menahan ginandjar kartasasmita adalah panglima tni.
langkah yang diambil panglima tni akan dinilai masyarakat, apakah lembaga ini punya komitmen untuk memberantas korupsi atau tidak.
 pandangan itu disampaikan ketua umum serikat pengacara indonesia (spi) trimedya panjaitan kepada pers di jakarta, kamis (3/5).
dalam jumpa pers di dpr, ginandjar mengatakan, selama di dalam tahanan kejaksaan agung dirinya bukan diadili oleh pengadilan, melainkan diadili oleh opini publik lewat pemberitaan media massa.
meskipun demikian, ginandjar menyatakan bahagia sudah menghirup kembali alam kebebasan.
atas kejadian itu, dia mengaku dapat mengambil hikmahnya.
 ginandjar, yang ditahan sejak 6 april 2001, dilepaskan oleh hakim soedarto yang memutuskan bahwa jaksa agung tidak berhak menahan ginandjar karena yang berhak menahan adalah panglima tni.
  ginandjar dituduh melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus technical assistance contract (tac) antara pertamina dan pt ustraindo petro gas.
namun, ginandjar membantah tuduhan itu.
 ketua perhimpunan bantuan hukum dan ham indonesia (pbhi) hendardi mengemukakan, putusan praperadilan yang melepaskan ginandjar hanya merupakan pengulangan dari berbagai rangkaian peristiwa penanganan kasus korupsi yang memang tidak serius dan hanya membuang-buang waktu.
  "sandiwara hukum pembebasan tersangka korupsi dilakukan terus-menerus.
pada satu waktu, kejaksaan yang menghentikan penyidikan.
pada waktu lain, pengadilan yang membebaskan.
pola berganti peran itu bertujuan untuk memberi kesan pada publik bahwa seolah-olah semua berlangsung wajar.
keadaan ini membuat publik putus asa.
keadaan ini sebenarnya merupakan sabotase terhadap amanat reformasi," kata hendardi.
 panjaitan mengakui ada dualisme dalam putusan praperadilan yang diputuskan hakim rusman dani achmad dan hakim soedarto.
hakim rusman menyatakan tim koneksitas yang berhak menahan, sedangkan hakim soedarto berpendapat panglima tni yang berhak menahan. "
tapi, kalau kita berdebat di situ, tidak akan selesai-selesai.
sekarang kita lihat saja bagaimana langkah yang akan diambil panglima tni dalam kasus ginandjar.
bola itu ada di panglima tni," ujar panjaitan.
 terhadap putusan hakim soedarto, kepala badan pembinaan hukum tni mayjen timor p manurung mengungkapkan, "jadi, pengertiannya bukan panglima tni sebagai atasan yang berhak menghukum pak ginandjar, tetapi hanya prosedur penahanannya saja yang tidak sesuai dengan prosedur di lingkungan militer.
tetapi, pak ginandjar tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi."
   bahagia   menanggapi pembebasan dirinya, ginandjar mengatakan, "banyak hal yang sehari-hari menjadi hak, seperti menghirup udara dan kebebasan, ternyata di penjara semua itu bukan hak lagi.
saya bahagia akhirnya hukum bisa ditegakkan karena alasan penahanan saya memang tidak kuat."
  dalam kesempatan itu, ginandjar membagi-bagikan foto- kopi ukuran buku setebal 23 halaman yang berjudul  sebuah pledoi .
pledoi tersebut dibuat oleh ginandjar selama dalam tahanan. "
terus terang pledoi itu terinspirasi oleh pledoi yang dibuat bung karno, yakni  indonesia menggugat.
 tetapi jangan dibilang itu plagiat," katanya.
 ditanya apakah dirinya merasa menjadi sasaran target presiden abdurrahman wahid, ginandjar mengaku tidak mengerti mengapa tiba-tiba dirinya menjadi tersangka.
  ginandjar menyatakan tidak masalah kalau pemeriksaan dilakukan oleh jaksa maupun tim koneksitas kalau yang mau dicari adalah kebenaran dari kasus ini. "
kecuali kalau memang mau menahan saya," katanya.
ginandjar menyatakan kecewa atas tindakan jaksa agung marzuki darusman yang juga politisi golkar itu.
akan tetapi, dia sadar bahwa marzuki mendapat tugas dari presiden.
   dilanjutkan   kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung muljohardjo dan kepala badan pembinaan hukum tni timor manurung mengatakan, penyidikan terhadap ginandjar tetap dilanjutkan.
penyidikan dilakukan oleh tim koneksitas.
 "penyidikan tetap dilanjutkan karena putusan praperadilan kemarin (rabu, 2/5- red ) tidak menghapuskan status pak ginandjar sebagai tersangka kasus tac.
untuk tindak lanjutnya, kami masih menunggu salinan petikan putusan praperadilan," kata muljohardjo di jakarta, kamis.
  timor manurung mengatakan, prosedur penyidikan yang dikenakan kepada ginandjar tetap sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap), di mana tim penyidiknya adalah tim koneksitas dan penuntutnya tetap jaksa penuntut umum dan diadili di pengadilan umum.
 "jadi, (ginandjar) tetap diadili di pengadilan umum.
hanya prosedur penahanannya saja yang kemarin tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, bukan proses pengadilannya sendiri," jelas manurung.
 menurut dia, sebetulnya kurang tepat kalau ginandjar dituntut dengan uu nomor 3/ 1971 tentang tindak pidana korupsi karena sudah berlaku ketentuan yang baru, yaitu uu no 31/1999 tentang tindak pidana korupsi. "
dengan berlakunya uu no 31/1999, itu berarti uu no 3/1971 sudah dicabut," ujarnya.
  tidak tanggap   di kalangan ahli hukum juga terjadi perbedaan pandangan soal putusan hakim soedarto.
guru besar hukum pidana pada universitas trisakti (usakti) prof dr andi hamzah menilai, keputusan hakim soedarto menunjukkan hakim tidak tanggap terhadap perubahan.
hakim hanya membaca perundang-undangan apa adanya serta mengikuti yurisprudensi mahkamah agung (ma) saja.
 "memang ada yurisprudensi ma yang menyatakan, walaupun tentara itu sudah pensiun, tetapi saat melakukan tindak pidana masih aktif, ia masih tunduk pada peradilan militer.
hakim tampaknya cuma mengikuti yurisprudensi itu.
hakim tidak memakai penafsiran futuristik, apa yang akan terjadi di depan," tandas andi hamzah.
 sebaliknya, sekretaris program pasca-sarjana hukum universitas katolik parahyangan (unpar) dr wila chandrawila s menilai, putusan hakim tunggal soedarto yang membebaskan ginandjar sudah tepat- karena hakim memang harus mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang.
justru yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kejaksaan bisa melakukan "kesalahan" dalam penahanan sehingga tersangka dibebaskan hakim.
 "putusan hakim soedarto yang menyatakan penahanan ginandjar tak sah itu sudah benar walau mungkin tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
hakim memang harus mengikuti prosedur yang ditetapkan uu dan tidak bisa membuat intepretasi lain.
jaksa semestinya mengetahui prosedur penahanan itu," ujar wila.