presiden abdurrahman wahid dinilai "menjilat ludahnya sendiri" dengan melantik inspektur jenderal (pol) chairuddin ismail sebagai wakil kepala kepolisian republik indonesia (wakapolri).
sebab, pada tanggal 24 april 2001 presiden mengeluarkan keputusan presiden (keppres) nomor 54 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja polri yang menghapuskan jabatan wakapolri.
langkah itu mengesankan presiden menyeret kembali polri sebagai alat kekuasaan.
 demikian mantan wakil ketua fraksi tentara nasional indonesia (tni)/polri taufiqurachman ruki kepada  kompas  di jakarta, sabtu (2/6). "
chairuddin ismail memang perwira tinggi polri yang  mumpuni .
tetapi, dengan pengangkatannya sebagai wakapolri, presiden menyeret polri sebagai alat kekuasaan.
ini juga akan menyulitkan posisi chairuddin di lingkungan polri sendiri," ungkap ketua komisi vii dpr tersebut.
 presiden abdurrahman wahid hari sabtu (2/6) melantik dan mengambil sumpah komisaris jenderal polisi chairudin ismail menjadi wakil kepala kepolisian republik indonesia menggantikan komjen (pol) pandji atmasudirdja yang segera memasuki masa pensiun.
 sekretaris militer presiden, marsekal muda budhy santoso membacakan keputusan presiden nomor 40 dan 41/polri/ 2001.
isi keppres ini selain menyangkut pergantian wakapolri, serta penonaktifan kepala polri jenderal (pol) s bimantoro.
sedangkan, tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kepala polri akan dilakukan oleh wakapolri.
  peristiwa pelantikan wakapolri ini menjadi sorotan, karena hari jumat (1/6) presiden telah meminta kepala polri surojo bimantoro untuk mengundurkan diri, namun permintaan ini ditolak oleh bimantoro.
meskipun menolak membuat surat pengunduran diri, bimantoro mempersilakan presiden jika ingin menunjuk orang lain sebagai kepala polri asalkan sesuai prosedur, yaitu dengan persetujuan dpr.
  namun dalam kata pengantarnya kemarin, presiden menyampaikan dua hal yang menurutnya perlu diklarifikasi. "
kepala polri hari jumat meminta kepada saya agar dinonaktifkan.
dengan demikian segala hal keterangan di luar bahwa ia tidak nonaktif, harus dianggap tidak ada.
kedua, segala jajaran kepolisian ri harus mengindahkan perintah ini.
dan setiap yang menentang dianggap melakukan insubordinasi dan dilakukan tindakan hukum terhadapnya," kata presiden.
  "ini penting sekali, karena kepolisian ri adalah aparat keamanan dan harus jelas, fungsi dan kedudukannya.
karena itu, ia tidak boleh ikut di dalam masalah politik.
karena politik sudah menyelenggarakan dan melaksanakannya.
ini penting sekali untuk diingat dan demikian kita dapat mengembangkan kehidupan yang serba baik dan teratur," lanjut presiden.
   pendapat dpr    menurut taufiqurachman, rakyat menginginkan tni/polri mandiri dan tidak menjadi alat kekuasaan.
karena itu, dalam sidang tahunan dikeluarkan ketetapan (tap) nomor vii/mpr/ 2000 yang mengatur untuk mengangkat/memberhentikan panglima tni dan kepala polri, presiden harus mendapatkan persetujuan dari dpr.
dengan demikian, presiden tak dapat begitu saja menonaktifkan bimantoro sebagai kepala polri bila belum ada pendapat dari dpr.
 "istilah menonaktifkan kepala polri itu kan berarti pemberhentian sementara.
ujungnya, nanti pemberhentian selamanya dan mengangkat kepala polri baru.
ini harus mendapatkan persetujuan dpr.
kalau tidak, presiden dapat dianggap melanggar tap mpr dan menyeret polri lagi sebagai alat kekuasaan," tandas wakil rakyat, yang juga inspektur jenderal (pol) tersebut.
 taufiqurachman menilai, langkah bimantoro yang menolak berhenti sebagai kepala polri itu sudah tepat.
dpr mungkin akan meminta penjelasan dari presiden. "
pimpinan dpr bisa meminta penjelasan dari presiden.
kalau tidak, polisi akan  diobok-obok  lagi untuk kepentingan politik.
ini tidak sesuai semangat tap vii/mpr/2000," katanya lagi.
  selesaikan uu   juru bicara kepresidenan yahya c staquf menegaskan, presiden tidak memberhentikan kepala polri jenderal (pol) bimantoro. "
dia hanya menonaktifkan, tidak memberhentikan.
kalau memberhentikan, presiden harus mendapat persetujuan dpr sesuai tap mpr nomor vii/2000," ujar yahya usai mengikuti rapat di dpp pkb, jakarta, sabtu (2/6).
 yahya mengharapkan agar pergantian pimpinan polisi tidak selalu menimbulkan masalah, dpr sebaiknya segera menyelesaikan uu sesuai amanat ketetapan mpr tersebut. "
selama uu itu belum selesai, tiap kali ada pergantian pimpinan polisi, akan selalu muncul masalah," ujarnya.
 sekjen dpp pkb muhaimin iskandar menambahkan, ketika bimantoro dilantik awalnya dpr tidak menerima.
meskipun tidak secara resmi, dalam perjalanan waktu bimantoro akhirnya mendapat legitimasi. "
kalau sekarang dia mau diganti, ya, mestinya dia rela.
dulu pengangkatan dia, kan, juga dipersoalkan dpr.
mengapa sekarang ketika dicopot, dia menolak," ujar wakil ketua dpr ini.
   kasus pasuruan   khusus mengenai penembakan yang terjadi di pasuruan, kata presiden, keterangan kepala pusat penerangan polri, bahwa itu sesuai dengan prosedur, itu adalah cara-cara orde baru. "
setiap tindakan apa pun dikatakan sesuai dengan prosedur.
ini tidak bisa diterima akal sehat apa pun.
karena sebagian dari orang-orang yang ditembak itu justru duduk-duduk di dalam warung," ungkap presiden.
  "hendaknya dihindari, adanya penembakan kepada warga negara kita atas dasar hukum.
ini yang perlu diingat.
karena itu, untuk menentukan kebenaran apakah keterangan kepala pusat penerangan polri yang benar, ataukah laporan yang sampai kepada presiden, akan dibentuk sebuah komisi khusus untuk menyelidiki itu yang berasal dari luar kepolisian ri," demikian presiden.
 teks pelantikan dan pengambilan sumpah yang harus diucapkan ulang dan dijawab oleh wakapolri kemarin dibacakan oleh menteri sekretaris negara djohan effendi.
acara yang berlangsung sekitar 30 menit ini antara lain dihadiri, menko polsoskam yang baru dilantik, agum gumelar, menlu alwi shihab, sekretaris kabinet marsillam simanjuntak, menteri perindustrian dan perdagangan luhut panjaitan, menteri kehakiman baharuddin lopa, menteri negara koperasi, pengusaha kecil dan menengah zarkasih nur, menristek as hikam, wakil ketua dpa ahmad bagdja dan kepala badan intelijen negara arie kumaat.
 kepala polri nonaktif jenderal (pol) s bimantoro telah meninggalkan istana seusai acara pelantikan agum gumelar sebagai menko polsoskam.
ketika ditanya wartawan, bimantoro antara lain mengatakan, yang ia persoalkan bukan pergantian pejabat di polri.
tapi, katanya, ia tidak mau mengajukan permintaan pengunduran diri.
   tidak tergiring   usai acara, wakapolri yang baru, chairuddin ismail yang sebelumnya menjabat kepala sekolah staf dan pimpinan polri, ditanya wartawan tentang kata pengantar presiden tentang pembentukan tim khusus dari luar polri.
menjawab itu, chairuddin ismail mengatakan, "itu nanti tinggal kasusnya bagaimana.
banyak hal yang perlu dibenahi dalam rangka masalah-masalah demokrasi ini."
 wakapolri baru ini kemudian mengatakan, masih akan mempelajari berbagai hal untuk melaksanakan tugas barunya. "
yang penting, saya tidak mau banyak bicara, saya mau bekerja," ujarnya.
 dalam wawancara di kediamannya di kawasan pancoran, jakarta selatan, mengenai kesan-kesannya menjadi wakapolri, chairuddin mengatakan dirinya juga harus dihargai karena memegang surat keputusan presiden untuk menjabat sebagai wakapolri yang merangkap menjalani tugas sehari-hari sebagai kepala polri.
 "sekarang semua orang berpendapat.
saya juga harus dihargai.
iya, toh.
kita menghargai pendapat orang.
saya juga ingin dihargai.
saya punya keppres.
saya dilantik presiden.
jadi tidak ada masalah,"  lepas dari kontroversialnya pelantikan tersebut, chairuddin menyatakan mensyukuri pelantikannya ini. "
tentunya ini patut disyukuri karena saya naik pangkat.
tetapi, ini juga sebagai amanah.
ini beban berat yang harus saya wujudkan," katanya.
  sementara kepala polda jawa barat irjen (pol) sjachroedin zp menegaskan sikapnya mendukung jenderal (pol) s bimantoro untuk tetap memegang tampuk pimpinan polri.
dukungan ini berdasarkan bobot kepemimpinannya yang telah menunjukkan prestasi, kualitas profesionalisme dan figur yang sesuai dengan tuntutan perkembangan situasi saat ini dan yang akan datang.
 hal itu ditegaskan sjachroedin zp kepada wartawan, di bandung, sabtu (2/6). "
polri saat ini memerlukan sosok pimpinan yang memiliki kemampuan, kredibilitas, ketegasan dan keberanian dalam pengambilan keputusan.
ini dimiliki dan telah ditunjukkan jenderal s bimantoro," kata sjachroedin kepada pers di bandung, sabtu (2/6).
  konsultasi ke dpr   bimantoro tadi malam memimpin rapat konsolidasi dengan sekitar 100 perwira tinggi polri di markas besar (mabes) polri di jalan trunojoyo, jakarta.
dalam jumpa pers seusai pertemuan itu, bimantoro menyatakan akan berkonsultasi ke dpr soal keppres penonaktifan dirinya selaku kepala polri.
  menurut bimantoro, istilah nonaktif itu masih belum jelas.
apakah itu berarti dia tidak boleh bekerja lagi atau tetap boleh bekerja tetapi dengan jam kerja yang lebih pendek.
namun, ia juga menyadari keppres itu merupakan fakta dan kenyataan yang tidak dapat ditolak dan harus dihadapi sekarang ini. "
yang lainnya diatur kemudian," ujarnya.
 seluruh kepala polda hadir dalam rapat tersebut.
begitu pula para jenderal di lingkungan mabes dan sespim.
akan tetapi, ada beberapa jenderal yang tidak hadir, termasuk wakapolri baru, chairuddin.
menurut bimantoro, dirinya baru akan bertemu chairuddin minggu ini.
 bimantoro menolak menjelaskan isi pertemuan secara rinci.
namun ia menegaskan, kehadiran para jenderal itu bukan merupakan dukungan bagi dirinya, melainkan bentuk nyata dukungan atas eksistensi polri.
sejalan dengan tekad polri, katanya, untuk tetap independen dan tidak ingin ada pihak yang mengintervensi.
apalagi menjadi alat politik atau kekuasaan suatu pihak atau golongan.
 bimantoro juga mengatakan akan melantik 94 pejabat struktur organisasi polri yang baru hari senin (4/6).
rencana ini dipercepat menjadi hari minggu, pukul 10.00.