secara terpisah, wakil ketua harian badan penelitian dan pengembangan pusat (balitbangpus) pdi perjuangan sukowaluyo mintohardjo, menyatakan instruksi presiden (inpres) yang rencananya akan dikeluarkan untuk memberikan r&d, dinilai baru memberikan sisi kepastian hukum saja, dan belum memberikan sisi penegakan hukum.
  hal itu disampaikan ketika ia memberikan evaluasi kinerja kabinet gotong royong sepanjang tahun 2002 dalam bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, politik, hukum dan pertahanan keamanan, sabtu (21/12) di jakarta, yang dihadiri juga ketua balitbangpus pdi menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas kwik kian gie, dan sejumlah pengurus balitbangpus lainnya.