sementara itu, f-pdu memberikan catatan tentang dasar-dasar hukum pengaturan dan pelaksanaan pengintegrasian kpkpn ke dalam kpk.
f-pdu berpandangan, pengintegrasian kedua lembaga itu patut dipertimbangkan karena uu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pembentukannya tidak merujuk pada ketetapan (tap) mpr nomor xi/mpr/1998.
padahal, tap mpr no xi/mpr/1998 merupakan dasar rujukan dari pembentukan uu nomor 28 tahun 1999 tentang kpkpn.