"proses hukum dalam menuntaskan perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), termasuk kasus penyimpangan dana nonbudgeter bulog sebesar rp 54,6 milyar.
tetapi, f-ppp menolak setiap intervensi dari tekanan politik.
lewat anggotanya di komisi ii, f-ppp akan mengawasi proses hukum kasus penyimpangan dana nonbudgeter bulog ini secara day to day.
jika proses hukum ini tidak berjalan, f-ppp akan menjadi garda terdepan saat pembentukan pansus dana nonbudgeter bulog," ujar jurubicara f-ppp thahir saimima.