"memang, berdasarkan pasal 32 huruf c undang-undang (uu) nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan agung, jaksa diberi wewenang mengesampingkan perkara demi kepetingan umum.
itu didasarkan pada asas oportunitas.
namun, dalam penjelasan pasal 32 tersebut disebutkan bahwa untuk mengesampingkan proses hukum, jaksa agung harus mendengar pertimbangan dari badan-badan terkait menyangkut masalahnya.
jadi, tidak serta-merta jaksa agung mengesampingkan perkara," ujarnya.