musyawarah pimpinan daerah (muspida) bersama dprd kotawaringin barat memutuskan untuk menghentikan proses pengungsian warga etnis madura terhitung sejak rabu (11/4).
meski demikian, warga etnis madura yang akan meninggalkan pangkalan bun atas kemauan sendiri tetap dipersilakan, tetapi statusnya bukan sebagai pengungsi.
 penghentian pengungsian itu diputuskan dalam rapat koordinasi yang dihadiri semua unsur muspida dan ketua dprd di kantor bupati kotawaringin barat, rabu pagi.
  rapat secara khusus membahas surat menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam) susilo bambang yudhoyono yang diterima bupati abdul razak, minggu lalu.
menurut surat itu, pemerintah melarang pengungsian warga madura dari pangkalan bun.
keputusan pemerintah itu diambil dalam pertemuan yang dihadiri gubernur kalimantan tengah asmawi agani, menteri dalam negeri surjadi soedirdja, dan menko polsoskam susilo bambang yudhoyono.
 meski memutuskan penghentian pengungsian, pemerintah daerah dan aparat keamanan belum memberikan jaminan keamanan bagi warga madura di "bumi marunting batu aji" itu. "
kami akan berupaya maksimal.
mereka sendiri juga harus kompak menjaga lingkungannya masing-masing dengan sistem keamanan lingkungan.
tetapi, warga tidak diperkenankan membawa senjata tajam seperti celurit, mandau, dan sejenisnya," kata kepala kepolisian resor kotawaringin barat ajun komisaris besar jusman aer.
 konsekuensi dari keputusan itu, pengungsi yang selama ini ditampung di tiga lokasi juga harus kembali ke rumah masing-masing, terutama yang tinggal di dalam kota.
bagi mereka yang tinggal di pelosok, seperti kecamatan nangabulik, pemerintah minta muspika setempat menyosialisasikan keputusan itu dan memulangkan mereka jika situasi sudah kondusif.
 sejumlah warga sempat mempertanyakan rumah mereka yang terbakar.
namun, pertanyaan itu belum bisa dijawab oleh bupati abdul razak.
 hari kamis ini, menurut rencana, akan masuk km lawit tujuan surabaya dan banyak warga madura yang sudah membeli tiket.
dengan diberhentikannya pengungsian, mereka yang sudah membeli tiket diperbolehkan membatalkan.
   tambah personel   untuk membantu memulihkan keamanan, pemerintah menawarkan penambahan satu batalyon tni jika masih diperlukan.
selama ini, jumlah aparat keamanan di kotawaringin barat sekitar 2.000 orang.
 aparat keamanan juga terus akan melakukan penyisiran, penangkapan, dan pemulangan orang dari luar kotawaringin barat yang diduga kuat berpotensi menimbulkan kekacauan.
sampai dengan selasa lalu, aparat memulangkan lebih dari 300 orang ke sampit, kasongan, dan sejumlah tempat di kabupaten kotawaringin timur. "
hari ini akan kami pulangkan lagi.
jumlahnya berapa, saya belum menerima laporan," kata jusman aer.
 sebelum menggelar rapat, bupati abdul razak bersama jajaran muspida lainnya berusaha keras menemui tokoh masyarakat sampai ke pelosok untuk menyosialisasikan keputusan pemerintah pusat. "
bagaimanapun kita ini masih berada dalam bingkai negara kesatuan.
kalau sampai semua warga madura mengungsi, kita bisa dicap melanggar ketentuan negara," kata abdul razak.
 menurut abdul razak, pada dasarnya semua tokoh masyarakat di kotawaringin barat menyetujui dan mendukung keputusan tersebut agar warga madura tidak keluar dari pangkalan bun.
 situasi di pangkalan bun masih terus diliputi ketegangan.
pembakaran rumah yang sesekali terjadi membuat warga terus mengkhawatirkan keselamatan jiwanya.
meski demikian, rabu pagi kemarin, sebagian besar sekolah kembali dibuka.