upaya mempercepat penyampaian memorandum kedua yang dirintis enam fraksi dpr akhirnya, rabu (21/3), disetujui menjadi satu materi yang akan dibahas badan musyawarah (bamus) dpr.
kecuali fraksi pdi perjuangan, lima fraksi-partai persatuan pembangunan (ppp), perserikatan daulatul ummah (pdu), partai bulan bintang (pbb), partai golkar (pg), dan reformasi-meminta dpr menggelar rapat paripurna untuk menyetujui penyampaian memorandum kedua sebelum 1 mei 2001.
tanggal tersebut merupakan batas akhir memorandum pertama.
 fraksi pdi perjuangan pada awalnya tergabung dalam "kaukus 6 fraksi dpr" yang menyatakan setuju dengan percepatan memorandum kedua.
namun, dalam rapat paripurna kemarin, suara fraksi pdi perjuangan berbeda dengan lima fraksi lainnya.
  menurut fraksi pdi perjuangan, apabila dpr menganggap presiden tidak mengindahkan memorandum pertama, maka rapat paripurna terlebih dahulu perlu diadakan untuk membahas kinerja presiden terhadap memorandum pertama mengingat masa reses akan berakhir pada 24 april 2001 dan waktu yang tersedia sangat terbatas. "
selama ini belum ada rapat paripurna yang khusus membahas memorandum pertama," demikian alasan fraksi pdi perjuangan.
 sedang lima fraksi lainnya mengusulkan agar dpr mengagendakan rapat paripurna untuk mengeluarkan memorandum kedua sebelum masa reses yang dimulai 2 april 2001.
fraksi ppp beralasan, presiden sama sekali tidak menanggapi positif memorandum pertama, menentang dpr dengan mengatakan pansus dpr ilegal, dan presiden dianggap tidak tanggap terhadap peristiwa sampit.
presiden juga dinilai ppp telah mengeluarkan sejumlah pernyataan provokatif, antara lain bila presiden mundur, beberapa provinsi meminta merdeka.
  fraksi reformasi menjadikan pernyataan presiden bahwa pansus ilegal, menyuruh kejaksaan agung memeriksa anggota pansus, dan rencana membubarkan dpr sebagai alasan mengapa memorandum kedua patut disampaikan.
  fraksi pbb lebih menekankan kepada kebohongan publik yang dilakukan presiden dan sejumlah kerusuhan yang tidak pernah terselesaikan sebagai alasan percepatan memorandum kedua.
  fraksi partai golkar beralasan, presiden tidak sungguh-sungguh memperhatikan memorandum pertama dan adanya pendukung presiden yang berbuat anarki di dpr.
  adapun fraksi pdu menginginkan dpr segera mengagendakan rapat paripurna untuk meminta sidang istimewa mengingat kondisi obyektif saat ini.
  interupsi f-kb   atas keterangan lima fraksi tersebut, anggota fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) ali masykur musa, menginterupsi usulan tersebut.
alasan yang dikemukakan, dalam tata tertib (tatib) dpr tidak ada satu pun yang bisa menguatkan alasan itu bisa diterima karena usulan tentang kapan sidang paripurna dilaksanakan harus datang dari anggota, yaitu sedikitnya diusulkan 10 orang.
  alasan lain yang dikemukakan ali, bab v tatib dpr tersebut mengatakan, fraksi sifatnya mandiri dan bukan alat kelengkapan dpr. "
saya mempertanyakan apakah dalam tatib dpr diatur mengenai fraksi yang mempunyai peran untuk melakukan surat-menyurat diusulkan atau dibahas dalam paripurna?
saya yakin banyak sekali perbedaannya dan tidak mengena.
lebih baik usulan ini diurungkan," katanya.
 pimpinan sidang soetardjo soerjogoeritno mengakui, memang tidak ada satu pasal pun yang menyatakan usulan yang berupa surat-menyurat bisa dibahas dalam sidang paripurna.
oleh karena itu, katanya, biarlah masalah ini diperdebatkan di bamus saja.
 di tempat terpisah, ketua dpr akbar tandjung memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi dpr untuk menyikapi keadaan obyektif sekarang ini sebagai pertimbangan apakah hal itu dapat menjadi dasar untuk mengajukan memorandum kedua.
alasannya, penyampaian memorandum kedua itu tidak semata-mata jawaban presiden, tetapi lewat kebijakan yang ditempuh presiden.
 ketua mpr amien rais menganggap, enam fraksi yang telah menyiapkan memorandum kedua masih dalam jalur memorandum.
dengan demikian, penyiapan materi memorandum kedua itu tidaklah istimewa, kecuali kontroversinya. "
pemerintah (presiden- red ) sendiri belum menjawab, lantas enam fraksi sudah menyiapkan memorandum kedua, ini terpulang kepada anggota dpr dan pemerintah yang bijak dan arif itu.
bagaimana saya menyikapinya, saya tidak akan berkomentar," katanya.
   soal presiden mundur    kemarin, publik juga dikejutkan dengan pemberitaan bahwa presiden abdurrahman wahid bersedia mundur apabila bisa ditunjukkan bahwa ia benar-benar melanggar garis-garis besar haluan negara (gbhn).
tak kurang dari menteri pertahanan moh mahfud md, menko polsoskam susilo bambang yudhoyono, dan juru bicara kepresidenan adhie massardie, kemudian mengklarifikasi masalah ini.
 awalnya, pernyataan itu dikemukakan oleh menteri pertahanan moh mahfud md.
menurut dia, dalam jawaban presiden itu memang ada pernyataan bahwa presiden bersedia dikritik, bersedia dimemorandum, bahkan bersedia mundur kalau ada alasan-alasan konstitusional yang bisa diterima semua pihak.
 pers kemudian ingin memastikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pernyataan mahfud.
apakah itu berarti presiden bersedia mundur? "
tidak ada kesedian mundur.
gus dur (abdurrahman wahid- red ) itu bersedia dikritik, bersedia dimemorandum, bahkan bersedia diminta mundur kalau ada alasan konstitusional," jelasnya.
 "jadi, memang siapa pun, bukan hanya gus dur, kalau ada alasan konstitusional, siapa pun presidennya, jika diminta mundur harus bersedia.
tetapi ini, kan, alasan konstitusionalnya yang belum," tambah mahfud yang juga guru besar hukum tata negara universitas islam indonesia yogyakarta itu.
 alasan-alasan konstitusional tersebut, kata dia, menyangkut substansi jawaban memorandum pertama.
karena masalah substansi itu biasanya kontroversial, bisa dipahami secara berbeda, ia meminta semua pihak mengikuti prosedurnya, apakah konstitusional atau tidak.
  secara terpisah, juru bicara kepresidenan adhie massardie juga mengatakan, presiden bersedia mundur asal sesuai dengan konstitusi.
ini bukan merupakan hal yang pertama diungkapkan presiden karena dia menjadi presiden sesuai dengan konstitusi dan apa yang dilakukan presiden juga sesuai konstitusi.
  "yang tidak sesuai dengan konstitusi akan diabaikan.
jadi, presiden mengharapkan yang lain bisa berjalan dengan konstitusi sebab negara ini dibangun atas dasar konstitusi.
sedangkan penafsiran terhadap konstitusi dilakukan ahli hukum, bukan oleh para politisi di dpr, tetapi oleh mahkamah agung (ma)," kata adhie.