pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga uud 1945, yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 9 november 2001, menyebutkan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar".
namun, pada pasal 3 ayat (1) dikatakan, "majelis permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar".
sebelumnya, dalam uud 1945 disebutkan, selain berwenang menetapkan uud, mpr juga melaksanakan kedaulatan rakyat.