alasan yang disampaikan oleh dorodjatun karena bap pkps memiliki kekuatan hukum. "
nama-nama yang akan diusulkan mendapatkan r&d itu nantinya akan diberikan oleh bppn.
tetapi, tentu saja, sebagai ketua kksk dan juga bagi anggota kksk lainnya, kami semua ingin mendapat laporan dalam bentuk bap pkps bahwa hal itu secara hukum sudah dapat dipenuhi, maka barulah itu saya tanda tangani," kata menko perekonomian.