salah satu bentuk ketidakkonsistenan yang terjadi pada perubahan uud 1945 adalah keberadaan pasal 8 ayat (2) perubahan ketiga uud 1945.
dalam pasal 6a dinyatakan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
akan tetapi, dalam pasal 8 ayat (2) diatur,  dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, mpr menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.