keputusan pemerintah untuk merestrukturisasi tunggakan kredit usaha tani (kut) disambut baik oleh sejumlah kalangan, termasuk ketua umum himpunan kerukunan tani indonesia (hkti) siswono yudo husodo dan wakil ketua komisi iii dpr imam churmen.
namun, menurut mereka, langkah itu saja dinilai tidak cukup.
sebab, restrukturisasi tunggakan kut juga harus diikuti dengan proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas program kut yang kemudian macet.
mulai dari para pembuat kebijakan hingga pelaksana di bawah.