tandjung menjelaskan, selaku pimpinan dewan, pihaknya tidak dalam posisi mengambil keputusan atas nama dewan, tetapi terlebih dahulu harus mengonsultasikan dengan fraksi-fraksi dpr. "
saya akan menyampaikan ini kepada para pimpinan fraksi," katanya.
kepada lopa, tandjung menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dpr sesuai prosedur dan konstitusi, yakni ketetapan (tap) nomor iii/mpr/1978 tentang pemberian memorandum dpr apabila presiden melanggar haluan negara.