jika menginginkan pemerintahan yang stabil ke depan, maka upaya kompromi harus dilakukan sampai detik-detik terakhir.
meski hanya melibatkan sejumlah elite sehingga sering disebut  elite settlement , kompromi merupakan satu-satunya jalan menghindarkan terjadinya kekerasan yang biasa terjadi pada setiap pergantian rezim di indonesia.
namun, kompromi yang hendak dibangun haruslah mencerminkan kekuatan politik riil di masyarakat.
 hal itu dikemukakan pengamat politik denny ja pada dialog publik indonesia muda yang digelar pusat studi agama dan peradaban (psap) pp muhammadiyah, di menteng raya, jakarta, senin (16/7) malam.
pada acara ini tampil juga eep saefulloh fatah, syaiful mujani, ulil abshar-abdalla, hajriyanto y tohari, dengan moderator sukidi.
 menurut denny, kompromi yang diinginkan presiden abdurrahman wahid dengan tetap ingin menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan tidaklah realistis sesuai dengan dukungan politik yang dimiliki. "
bahkan, jika gus dur (abdurrahman wahid -red ) sekarang menghendaki hanya jadi kepala negara, menurut saya, masih terlalu tinggi.
kalau itu dikatakan sebelum jatuh memorandum kedua, itu masih mungkin," ujarnya.
  denny menawarkan solusi ideal yang bisa ditempuh bangsa indonesia dengan menempatkan abdurrahman wahid seperti posisi lee kuan yew di singapura. "
saya tidak tahu apakah namanya menteri senior atau apa," ujarnya.
  mengapa abdurrahman wahid harus diposisikan seperti lee kuan yew, denny menjelaskan, pengalaman sejarah menunjukkan setiap pergantian kekuasaan di indonesia selalu disertai kekerasan dan darah. "
kita tidak mungkin menghapus sama sekali kekerasan, tetapi kita harus berupaya meminimalkan kekerasan yang mungkin terjadi," katanya.
 tokoh muda nahdlatul ulama (nu) ulil abshar-abdalla menyatakan, indonesia pernah merasakan manisnya toleransi politik pada pemilu 1999.
dengan 48 partai dan bayangan kekerasan mungkin terjadi, pemilu berlangsung dalam suasana damai.
bahkan, pengendara motor bisa membawa dua bendera lambang partai yang berbeda.
  "terkait dengan massa nu, saya kira ada sikap yang makin realistis di tingkat mereka sehingga sampai saat ini saya belum melihat tanda-tanda yang menuju ke arah sana," ujar ulil.
 keragaman bangsa indonesia, kata ulil, tidak hanya terjadi di tiap agama.
pada masing-masing kelompok agama seperti nu atau muhammadiyah, keragaman itu juga ada. "
ini yang membuat saya optimistis bahwa toleransi bisa kita bangun.
karena itu, saya optimistis menjelang 1 agustus nanti tidak akan ada apa-apa," katanya.
  interupsi orba   eep menambahkan, sikap intoleransi yang ditunjukkan elite politik seperti kesulitan melakukan kompromi disebabkan interupsi di masa orde baru (orba) yang terlalu panjang, sekitar 40 tahun atau 75 persen dari usia kemerdekaan indonesia. "
di masa orde baru kita saksikan ada penyeragaman di mana-mana," katanya.
 menyinggung sikap keengganan abdurrahman wahid mundur, eep melihat, presiden memegang konstitusi yang multitafsir. "
kalau ini jadi pegangan presiden, maka dia akan terjebak pada pendekatan legal formal yang kaku.
masyarakat kita sudah tidak menghendaki lagi hal itu terjadi," ujarnya.
 di samping itu, kata eep, presiden terlalu yakin bahwa para pembantunya seolah-olah masih solid mendukungnya. "
padahal, saya melihat blok kekuasaan presiden ini sangat rapuh.
para menteri itu tentu tidak mau ikut dikubur bersama presiden," katanya.
 yang paling mengecewakan, kata eep, penggunaan komunalisme agama oleh presiden.
padahal, komunalisme inilah yang dulu sangat ditentangnya. "
tiga aset ini yang terus dimainkan abdurrahman wahid," katanya.
 kandidat doktor politik dari ohio university, syaiful mujani menambahkan, dari hasil penelitian terhadap 70 kasus di lima negara, indonesia, turki, pakistan, banglades, dan azerbaijan, yang mayoritas menganut agama islam, ditemukan bahwa tingkat intoleransi terkait dengan kesalehan warga.
makin saleh seseorang, ia makin tidak toleran. "
saya belum yakin akan kesimpulan itu karena saya pikir harus diadakan penelitian komprehensif tentang itu," katanya disambut tawa hadirin.
  upaya membangun demokrasi, kata syaiful, membutuhkan waktu lama dari yang diperkirakan banyak orang. "
kita melihat turki yang sejak 1950 telah mencoba berdemokrasi, tetapi sampai sekarang tetap seperti itu.
juga di pakistan dan banglades, yang demokrasinya sampai sekarang turun naik," katanya.
  di indonesia, kata syaiful, pertentangan ideologi seperti tercermin pada konstituante ikut andil bagi belum terciptanya demokrasi yang kokoh. "
kita boleh menyebut tentara atau presiden, tetapi pertentangan ideologi harus diakui punya peran bagi upaya membangun demokrasi di indonesia," katanya.
 syaiful menyatakan, pembangunan demokrasi di indonesia tidak mungkin hanya dilakukan oleh elite atau kelas menengah, seperti terjadi di negara-negara amerika latin.
di sini, seluruh komponen masyarakat harus dilibatkan sehingga kegagalan membangun demokrasi tidak bisa dibebankan hanya kepada para elite.
  "kalau saya melihat, bahan baku di indonesia belum cukup untuk bisa membangun demokrasi yang kuat dan penuh toleransi," ujarnya.
 apalagi, tambah syaiful, media massa melihat apa yang berlangsung di tingkat elite dianggap tidak punya hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. "
saya ingin mengatakan, media massa kita sekarang seperti teralienasi dari masyarakat.
ini, kan, sulit bagi upaya pembangunan demokrasi," katanya.