wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri ternyata tidak pernah diajak bicara oleh presiden abdurrahman wahid mengenai pengangkatan atau pemberhentian menteri.
hal itu disampaikan ketua dewan pertimbangan agung (dpa) achmad tirtosudiro setelah bertemu wapres megawati di istana wapres jalan medan merdeka selatan, jakarta, kamis (12/7).
  "walaupun hal itu merupakan hak prerogatif presiden, tetapi wapres harus tahu sebelumnya karena wapres ikut dalam pemerintahan sehingga perlu bekerja sama," ujar achmad tirtosudiro menirukan kerisauan wapres megawati.
selama 18 bulan pemerintahan abdurrahman wahid, sudah sekitar 25 menteri/ pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
  menurut rencana, menteri kehakiman (menkeh) dan hak asasi manusia (ham) yang baru moh mahfud dan jaksa agung marsillam simanjuntak akan dilantik dan diambil sumpahnya pada hari sabtu besok di istana negara jakarta.
dalam berbagai kesempatan pelantikan menteri baru, wapres megawati tidak pernah datang.
  dalam pertemuan dengan wapres, ketua dpa juga sempat menanyakan tentang peluang kompromi politik sebagaimana sedang diupayakan dengan keras oleh presiden abdurrahman wahid akhir-akhir ini.
wapres, kata achmad, sebenarnya juga senang melakukan kerja sama politik, tetapi kerja sama itu harus berdasarkan pada kepercayaan dan pegangan yang dapat diandalkan.
 namun, lanjut achmad mengutip pernyataan wapres megawati, saat ini banyak kendala yang menghadang bagi terlaksananya kompromi politik.