rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) sebesar 30 persen dan tarif dasar listrik (tdl) sebesar 20 persen pada 15 juni 2001, serta pajak pertambahan nilai (ppn) dari 10 persen menjadi 12,5 persen pada 1 juli 2001, akan sulit diterima oleh rakyat.
  kebijakan ini akan dinilai tidak adil karena selama ini hanya rakyat yang diminta untuk berkorban, sementara pemerintah sendiri tidak menunjukkan kesediaan untuk berkorban.
agar bisa berjalan, pemerintah juga harus menunjukkan sikap untuk juga mau berkorban dan bersama-sama menanggung beban yang harus dipikul untuk bisa mengatasi kesulitan ekonomi bangsa.
 demikian diungkapkan oleh rektor iain syarif hidayatullah azyumardi azra di jakarta, jumat (18/5). "
kebijakan itu sulit diterima oleh rakyat karena dirasakan tidak adil.
rakyat diminta untuk berkorban, sementara pemerintah tidak menunjukkan kesediaan untuk berkorban," ujarnya.
 secara terpisah, pengamat ekonomi sri mulyani indrawati menilai, besaran-besaran angka revisi apbn-termasuk kenaikan harga bbm 30 persen, tdl 20 persen, dan kenaikan ppn 2,5 persen-yang diumumkan menkeu, kamis, sebenarnya cukup realistis.
dalam arti, itu merupakan upaya terbaik atau maksimum ( best efforts /  maximum efforts ) yang bisa ditempuh pemerintah, dalam keterbatasan atau situasi tak mendukung yang dihadapi pemerintah saat ini.
  "secara politik, pemerintah, kan, tidak didukung dpr," ujarnya.
respons masyarakat pun diperkirakan jelek sebab sebelumnya tak ada sosialisasi atau prekondisinya.
akibatnya, yang ditangkap masyarakat pun bias, yakni mereka lebih terfokus pada kenaikan itu sendiri ketimbang pentingnya program secara keseluruhan dalam rangka manajemen fiskal yang terkendali.
 namun, yang lebih mencemaskan sri mulyani, kalaupun usulan kenaikan harga bbm, tdl, dan ppn serta revisi apbn secara keseluruhan disetujui oleh dpr, implementasinya tetap dipertanyakan.
selain kapasitas pemerintah dan kelangsungan kabinet itu sendiri dipertanyakan, perpecahan dalam kepemimpinan pemerintahan juga membuat tidak jelas siapa yang nanti akan  in charge  dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program.
 sementara ketua komisi viii dpr irwan prayitno menilai, dilihat dari waktunya ( timing ), kenaikan harga bbm dan tdl mulai 15 juni 2001 tidak tepat.
selain itu, kenaikan harga bbm sebesar 30 persen dan tdl 20 persen juga terlalu tinggi.
kenaikan bbm yang bisa ditolerir dpr berkisar 12-20 persen, sementara untuk tdl di bawah 20 persen.
itu pun kenaikkannya semestinya tidak berbarengan.
 "kenaikan harga bbm dan tdl ini memang dilematis.
di satu sisi pemerintah mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi apbn, sementara di sisi lain masyarakat dalam kondisi tidak mampu.
jadi, memang kenaikan ini waktunya tidak tepat," kata irwan.
  keresahan sosial    azyumardi mengatakan, dari pertimbangan ekonomi makro, kebijakan menaikkan harga bbm dan tdl mungkin tepat.
namun, dalam situasi psikologis dan sosiologis masyarakat saat ini, hal itu akan menimbulkan keresahan sosial yang semakin luas.
sebab, dampak dari kebijakan tersebut akan sangat berat dirasakan oleh rakyat, khususnya kalangan menengah dan bawah.
  "revisi apbn yang dilakukan oleh pemerintah di dalamnya tidak tercermin sikap kesediaan berkorban dari pihak pemerintah.
dan itu dirasakan tidak adil oleh masyarakat, yang terus-menerus diminta untuk berkorban," tegas azyumardi.
 presiden abdurrahman wahid, lanjut azyumardi, harus dapat menunjukkan pada rakyat kesediaan pemerintahannya untuk ikut berkorban.
ini bisa dilakukan dengan membuat pernyataan atau pertanda bahwa ada keinginan eksekutif untuk ikut berbagi memikul beban, misalnya dengan melakukan efisiensi.
  "(misalnya) menyatakan bahwa gajinya, dan jajaran kabinetnya, serta pejabat pada tingkat tertentu, dipotong.
kalau presiden bisa membuat keputusan menaikkan gajinya dan gaji para menterinya, tentunya dia juga bisa menyatakan sebaliknya.
memang, jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi dapat menjadi pertanda bahwa ada keprihatinan bersama," tutur azyumardi.
  menurut azyumardi, rakyat telah dibuat kesal dengan berbagai ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan.
kekesalan itu akan semakin menumpuk dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bbm, tdl, dan ppn.
  kejengkelan yang bertumpuk ini, menurut azyumardi, jika tidak diantisipasi akan meledak menjadi aksi.
sekarang hal itu belum terjadi karena rakyat masih memiliki harapan akan ada penyelesaian lewat konstitusi.
akan tetapi, kalau pemerintah terus menambah daftar kejengkelan masyarakat, itu sama saja dengan memperkuat keinginan terjadinya sidang istimewa mpr.
  menurut azyumardi, jika jalur konstitusi tidak menjamin bisa meredakan keresahan rakyat, dan penderitaan dirasakan semakin berat, maka kejengkelan rakyat akan meledak dalam bentuk lain, bisa menjadi aksi demo, dan sebagainya.
apalagi, kalau keresahan rakyat itu disahuti oleh kelompok-kelompok strategis, seperti mahasiswa.
   berpikir jernih   irwan prayitno meminta agar pemerintah berpikir lebih jernih, karena kenaikan harga bbm sebesar 30 persen hanya akan meningkatkan penerimaan negara sebesar rp 5 trilyun.
jumlah tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan rp 41 trilyun subsidi yang harus dikeluarkan untuk bbm.
begitu pula dengan kenaikan tdl sebesar 20 persen, hanya akan menghemat rp 10 trilyun.
  "kalau mau meningkatkan penerimaan negara, pemerintah bisa melakukannya melalui efisiensi bumn, pertamina, pln, mengurangi kebocoran akibat kkn (korupsi, kolusi, dan nepotisme- red ), mengurangi inefisiensi, memberantas penyelundupan bbm, pencurian listrik, dan sebagainya," kata irwan.
 dpr, lanjut irwan, seyogianya meminta pengurangan besarnya kenaikan yang diputuskan pemerintah dan meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan antisipasi agar dampak negatif pelaksanaannya tidak terjadi.
  sri mulyani mengatakan, sebenarnya angka-angka kenaikan itu cukup realistis.
namun, kenyataan politik untuk mengimplementasikannya sulit.
apalagi karena pelaksanaannya direncanakan dalam satu bulan ini.
saat ini dukungan dpr sangat rendah.
sementara nuansa dalam seminggu terakhir lebih menunjukkan nuansa konfrontatif dari dua  leadership  yang ada, yakni presiden dan wakil presiden.
  ini akan menimbulkan pertanyaan dan keraguan, siapa nanti yang akan  in charge  dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program-program ini.
dpr sendiri sejauh ini, kalau dilihat dari nuansa pertemuan 10 fraksi di hotel indonesia beberapa hari lalu, menunjukkan sikap positif melalui tekad mereka untuk memprioritaskan keselamatan negara, ekonomi, dan kepercayaan.
mereka mengatakan akan memprioritaskan revisi apbn ketimbang kepentingan politik sesaat.