siswanto mengingatkan, pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang terjadi selama ini melibatkan dua belah pihak, yaitu sektor swasta yang mendapatkan izin perubahan peruntukan dan pemerintah daerah yang memberikan izinnya.
sebab itu, ia berpendapat, yang harus bertanggung jawab mengatasi masalah ini adalah sektor swasta yang diuntungkan dan pemerintah. "
mereka yang seharusnya menanggung biayanya," tandasnya.