demokrasi pada masa pemerintahan transisi dapat menjadi bencana bagi rakyat di negara-negara sedang berkembang.
berbagai konflik yang muncul dalam dekade terakhir yang menewaskan penduduk sipil dalam jumlah yang sangat besar, justru terjadi pada masa transisi tersebut.
  demikian diungkapkan prof jack snyder, seorang pakar konflik etnopolitik dari university of columbia, as, dalam percakapan dengan  kompas  di jakarta, jumat (27/7).
  dikemukakan, di awal tahun 1990 pemerintahan bill clinton percaya bahwa demokrasi akan membawa stabilitas keamanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
tetapi ternyata pada periode itu pula dunia diguncang oleh berbagai perang yang diwarnai pergolakan suku, ras, agama, dan antargolongan (sara).
  perang di burundi yang menewaskan 200.000 orang hanyalah merupakan salah satu contoh setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu.
rezim militer yang berkuasa dan sangat membutuhkan bantuan luar negeri, terpaksa tunduk pada tekanan internasional untuk menyelenggarakan pemilu sebagai bagian dari proses menuju demokrasi.
  menurut pakar yang banyak memusatkan perhatian pada proses demokrasi dan konflik etnik di afrika ini, pemerintah negara-negara maju terlalu tergesa-gesa menuntut dilaksanakannya demokrasi.
lebih ironis lagi jika hal itu diartikan hanya sekadar pemungutan suara dalam pemilu.
 padahal demokrasi membutuhkan bangunan institusi politik yang mapan, termasuk institusi hukum, pers, bahkan pendidikan.
inilah yang menyebabkan afrika selatan tidak mengalami pergolakan ketika terjadi transformasi kekuasaan.
padahal, demikian prof snyder, sistem apartheid di afrika selatan sangat kejam dan merendahkan martabat manusia.
  "institusi politik di afrika selatan sudah mapan.
termasuk parlemen, partai politik, perangkat dan aturan hukum, lembaga kepolisian, dan sebagainya.
ini semua menggaransi transformasi kekuasaan akan berjalan lancar dan aman," kata prof snyder, yang khusus diundang sebagai pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan indemo.
 apa yang terjadi di afrika selatan, berbeda dengan apa yang terjadi di burundi dan negara-negara sedang berkembang lainnya.
tidak ada satu insitusi pun yang solid dan kredibel yang dapat memberi garansi demikian.
padahal pada masa transisi itu pemerintahannya cenderung lemah, sementara tuntutan atas perbaikan kehidupan meningkat selaras dengan harapan-harapan yang dibawa angin perubahan itu.
akibatnya, ketidakpuasan mudah berubah menjadi pertikaian antarkelompok.
   hati-hati   menurut prof snyder, dalam kehidupan berdemokrasi, bangunan sistem hukum sangat penting diberi prioritas.
aturan main yang berlandaskan hukum obyektif akan menciptakan rasa keadilan dalam berbagai kelompok masyarakat.
ini jelas akan meredusir ketegangan etnik, yang umumnya lahir dari kekecewaan atas perlakuan yang dirasa tidak adil.
partisipasi politik masyarakat barulah berkembang dan mempunyai arti penting jika aturan main yang telah disepakati itu dipatuhi semua pihak.
  berkaitan dengan keadaan di indonesia, prof snyder yang juga dosen tamu di singapura, berpendapat bahwa proses transisi saat ini harus dikelola dengan hati-hati dan sabar agar tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi di banyak negara sedang berkembang.
pemerintahan bush tentunya akan memahami hal ini.
sebab bagi as, indonesia sangat penting sebagai stabilisator di kawasan asia tenggara.
  "memang saat ini kerja sama langsung dalam masalah keamanan, khususnya militer, terhambat oleh tekanan kongres berkaitan dengan isu hak asasi manusia.
tapi dalam waktu tidak akan lama diharapkan kerja sama itu sudah dapat dimulai lagi," demikian prof snyder.