pertemuan presiden abdurrahman wahid dengan panitia khusus dewan perwakilan rakyat (pansus dpr) semakin menggeser hakikat persoalan kepada debat nonsubstansial yang tidak ada ujung pangkalnya.
untuk itu, harus segera dilakukan langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan masalahnya secara tuntas.
demikian tutur prof dr achmad ali sh, pakar hukum universitas hasanuddin (unhas) makassar, kepada  kompas  di kediamannya, selasa (23/1).
pertemuan presiden abdurrahman wahid dengan pansus dpr di jakarta convention centre (jcc) jakarta, senin lalu, berakhir dengan presiden meninggalkan ruangan karena pansus dpr tidak bisa memberikan klarifikasi apakah itu forum politik atau forum hukum.
 sementara itu, presiden abdurrahman wahid ketika meresmikan musyawarah nasional ii lembaga pencak silat (lps) nahdlatul ulama (nu) pagar nusa di padepokan pencak silat indonesia di taman mini indonesia indah (tmii), jakarta, selasa, menyatakan, tindakannya meninggalkan ruang pertemuan dengan pansus itu tidak berarti telah terjadi konfrontasi antara presiden dengan dpr.
  yang terjadi, katanya, adalah perbedaan penafsiran terhadap undang-undang.
ia menunjukkan adanya kebuntuan konstitusi di indonesia sejak dikumandangkan dekrit presiden 5 juli tahun 1959.
presiden mengatakan pula, antara pemerintah dan dpr sepaham dan sama-sama menghayati perlunya kerja sama dan komunikasi yang baik.
   terlibat atau tidak   achmad ali menegaskan, masalah sebenarnya bukan pada pertemuan itu forum hukum atau forum politik, pansus dpr itu legal atau ilegal.
kalau masalah berkutat di situ, tidak akan ada ujung pangkalnya karena tergantung dari sudut mana memandang dan kepentingannya. "
pakar hukum seperti harun alrasid yang jelas berpihak kepada presiden akan bilang pansus itu ilegal, sementara pakar lain akan mengatakan itu sah," katanya.
 hakikat masalahnya adalah apakah presiden terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana yanatera bulog dan sumbangan sultan brunei.
ini yang harus dijernihkan.
ini pula yang ditunggu-tunggu rakyat yang sekarang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dpr, maupun  law enforcement .
kalau ini bisa dijernihkan, hal itu akan menjadi momentum mengangkat kembali kepercayaan rakyat.
 "jadi, forum apa pun tidak usah diperdebatkan.
mestinya presiden juga tidak perlu tanya ini forum politik atau forum hukum.
jelas ia sudah tahu bahwa ini forum politik.
bahkan kalau perlu, presiden perlu menjelaskan posisinya dalam  buloggate  dan  bruneigate  bukan hanya ke pansus, tetapi kepada setiap yang bertanya," katanya.
 menurut achmad ali, dengan memperdebatkan hal-hal di luar substansi masalah, kita kembali kepada alam pikir orde baru yang lebih mengutamakan formalisme dan prosedur.
tidak menyentuh hal yang substantif dari hukum.
mendangkalkan hakikat ri sebagai negara hukum menjadi negara undang-undang.
 untuk itu, achmad ali berpendapat, kasus  buloggate  dan  bruneigate  harus dibarengi dengan proses hukum. "
mestinya kejaksaan harus pro-aktif melakukan langkah hukum, tidak hanya pasif saja.
kalau berdasar penyelidikan memang ada indikasi keterlibatan presiden, harus diproses sampai pengadilan," katanya.
 sementara penasihat hukum presiden, luhut mp pangaribuan secara terpisah kepada  kompas  mengatakan, proses hukum telah dijalankan.
sapuan telah disidangkan di pengadilan negeri jakarta selatan.
berkas perkara suwondo pun sudah berada di tangan kejaksaan tinggi dki jakarta dan menunggu pelimpahan di pengadilan. "
seharusnya ketika proses hukum berjalan dan berada di wilayah kekuasaan yudikatif, jangan kekuasaan legislatif juga mengambil wilayah kekuasaan lainnya," ujarnya.
  buang kesempatan   pengamat politik dari universitas gadjah mada (ugm) yogyakarta dr riswanda imawan menyatakan, presiden membuang kesempatan emas untuk membantu bangsa ini menciptakan ketenangan, sekaligus untuk membuktikan kualitasnya sebagai seorang negarawan. "
kalau kemudian pertanyaan di pansus itu dinilai menghujat, itu, kan, bukannya bentuk penyidikan, tetapi justru pertanyaan itu dibangun untuk menyatakan apakah benar gus dur (abdurrahman wahid- red ) itu terlibat atau tidak," kata riswanda.
  dengan melakukan  walk out,  sebetulnya justru mengajak anggota masyarakat untuk menarik kesimpulan atau setidak-tidaknya memperkuat indikasi keterlibatannya dalam kasus itu. "
kalau memang tidak melakukan aktivitas melawan hukum, kenapa mesti lari.
dengan kata lain ingin saya katakan, kalau gus dur tidak terlibat dalam kasus itu maka jangan tanggung-tanggung.
itu kesempatan emas, untuk menunjukkan gus dur berani dikonfrontir dengan suwondo, sapuan, dan lainnya," ujar riswanda.
  mengenai apakah itu forum politik atau forum hukum, menurut riswanda, bukan merupakan pertanyaan yang tepat.
sudah sangat jelas bahwa lembaga dpr itu adalah lembaga politik yang fungsinya melakukan kontrol politik.
   tak ingin justifikasi   sementara fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) menginginkan agar pansus dpr tidak membuat kesimpulan dengan menjustifikasi bahwa presiden abdurrahman wahid terlibat.
alasannya, justifikasi semacam itu hanya berhak dilakukan oleh badan peradilan.
  "kami imbau politisi di dpr berpikir rasional dan dewasa, sehingga dpr menghasilkan produk politik dan jangan sampai menabrak hukum," kata ketua f-kb taufikurrahman saleh, selasa, menanggapi kemungkinan kesimpulan yang akan diambil pansus.
kesimpulan pansus bulog itu akan disampaikan pada 29 januari 2001 pada rapat paripurna dpr.
 di tempat terpisah ketua pansus bulog bachtiar chamsyah menegaskan, tidak ada salahnya kalau pansus dalam kesimpulannya mengarah pada keterlibatan seseorang dalam kasus bulog.
alasannya, pansus sudah mendengar sejumlah saksi yang memberikan keterangan di depan pansus. "
jadi tidak ada salahnya," kata bachtiar.
 anggota pansus didi supriyanto mengakui bahwa rapat memang membicarakan kesimpulan yang akan disusun pansus setelah mendengarkan keterangan sejumlah saksi.
diperkirakan dalam waktu 3-4 hari, kesimpulan sudah selesai untuk kemudian disampaikan pada rapat paripurna dpr. "
mudah-mudahan tanggal 27 januari nanti selesai," katanya.
ditanya tentang rekomendasi apa yang disampaikan, didi menolak menjawab dengan alasan sudah menyangkut materi. "
nanti sajalah," katanya.
 sementara itu, setelah bertemu dengan presiden abdurrahman wahid di jakarta convention centre, selasa kemarin, pansus sudah melakukan rapat intern yang tertutup.
rapat dimaksudkan untuk membicarakan kesimpulan yang akan disampaikan pansus saat rapat paripurna dpr.
  kaca ruang sidang komisi v tempat pansus biasa mengadakan rapat sudah dilapisi kertas sehingga orang tidak bisa lagi "mengintip" ke dalam.
diperoleh keterangan, rapat berlangsung alot karena pembicaraan sudah menyentuh terlibat-tidaknya presiden dalam kasus penyelewengan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog) sebesar rp 35 milyar.
  ditanya apakah pansus dpr mungkin menyebut keterlibatan presiden abdurrahman wahid dalam kesimpulannya, taufikurrahman berharap hal itu tidak dilakukan.
sebab, kalau menyebut nama, apalagi mengaitkan keterlibatan nama itu dengan kasus bulog, katanya, hal itu sudah salah kaprah. "
menyebut nama gus dur saja sudah menyalahi aturan sebab dpr lembaga politik, bukan lembaga yustisi," katanya.