presiden megawati soekarnoputri diharapkan segera melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi sejajar dengan upaya memfasilitasi amandemen atau bahkan penggantian undang-undang dasar (uud) 1945.
upaya pemulihan ekonomi hanya akan terjadi jika megawati secara serius menjalankan agenda pengadilan terhadap koruptor dan penjahat hak asasi manusia (ham).
langkah-langkah penegakan supremasi hukum, penghapusan impunitas, akan memberikan sinyal positif terhadap pasar.
 "tidak perlu semua koruptor dan penjahat ham diadili.
prioritaskan satu dua berdasarkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan.
tindakan itu bukan hanya akan memberikan  image  yang baik, tetapi juga akan mencegah keberanian-keberanian untuk melakukan korupsi dan kejahatan ham," kata pengamat politik dr mochtar pabottingi kepada  kompas  di jakarta, selasa (24/7).
 megawati, kata mochtar, akan mendapatkan dukungan dari rakyat apabila ia tidak mengulang kesalahan abdurrahman wahid yang berambisi berkuasa lagi pasca-2004.
tugas utama megawati adalah membenahi negara pada tahun-tahun sekarang.
ia harus berani mengencangkan ambisi orang-orang sekitarnya akan kekuasaan dan harta sehingga perhatiannya tidak teralih mencari dana untuk memenangkan pemilu 2004. "
ia harus rela mengesampingkan kepentingannya sendiri untuk memperbaiki negara.
bila itu dilakukan, justru berpeluang untuk 2004," kata mochtar.
 blunder besar yang dilakukan abdurrahman wahid, kata mochtar, adalah ketika ia menginginkan berkuasa kembali pasca-2004.
karena ambisi itu ia kemudian membangun jaringan yang cenderung korup dengan memberikan pos-pos tertentu kepada para pengikutnya.
namun, begitu ia melakukan itu, ia melakukan kontinuasi rezim soeharto sehingga dengan cepat ia kehilangan wibawa.
  lapis pertama   sebelum megawati membentuk kabinet koalisi, menurut mochtar, megawati sebaiknya memasukkan orang-orang yang telah terbukti memiliki integritas, tidak kemaruk kekuasaan, seperti kwik kian gie dan laksamana sukardi, ke dalam lapisan pertama orang di sekitarnya.
adapun dalam pembentukan kabinet, mochtar berpendapat, megawati bisa saja berkompromi dengan orang-orang dari kalangan militer maupun partai golkar dengan syarat mereka memiliki kredibilitas dalam reformasi dan tidak terlibat dalam korupsi.
 "tidak semua orang golkar hitam dan terlibat kkn.
dalam barisan pdi perjuangan sendiri pun ada orang-orang yang kontrareformasi.
kabinet bersama boleh, kabinet ahli boleh, tetapi harus ada kriteria lain, yaitu proreformasi," kata mochtar.
ancaman militerisme   mochtar mengakui bahwa sampai saat ini ada kekhawatiran bahwa megawati akan berkompromi dengan militerisme atau dwifungsi tni/polri diberlakukan kembali.
dalam kaitan itulah ia meminta agar para intelektual, orang-orang di sekitarnya, dan masyarakat luas mengingatkan megawati akan hal itu.
di lain pihak, menurut mochtar, dalam tubuh tni sendiri sudah ada perubahan.
mungkin, kata mochtar, militer masih ingin berkuasa, tetapi sekadar untuk mengangkat harkatnya agar tidak dilecehkan dan disertakan dalam pembuatan keputusan strategis.
  "baik dalam soal dwifungsi tni maupun dalam soal kkn, megawati harus selalu dikontrol dan diingatkan," kata mochtar.
 dalam sistem pemerintahan yang  de facto  adalah sistem pemerintahan parlementer, kata mochtar, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang.
ia mengingatkan bahwa barisan reformasi saat ini, meski tidak menampakkan diri secara nyata, aspirasi reformasi masih begitu kuat.
mereka tidak menginginkan lagi pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.
   komisi uud   mochtar menyatakan bahwa hal yang sangat penting dilakukan oleh megawati adalah memfasilitasi amandemen uud 1945 agar lahir uud baru yang bagus. "
syukur-syukur hal itu dilakukan dengan membentuk komisi uud," kata mochtar.
 komisi uud, kata mochtar, bukannya berarti mengambil wewenang mpr karena justru orang-orang orde baru dalam mpr sebenarnya merupakan pihak pertama yang tidak boleh berbicara tentang amandemen uud 1945.
orang seperti jacob tobing, menurut mochtar, justru tidak sah terlibat dalam amandemen uud 1945. "
janji jacob bahwa amandemen uud 1945 akan selesai pada 2002 hanya janji asal-asalan," kata mochtar.
 ia mengusulkan agar komisi ini mengambil orang-orang yang dihormati dan mengetahui bidangnya, seperti nurcholish madjid atau marsillam simanjuntak.
komisi uud tidak harus bekerja dari nol, tetapi dapat memanfaatkan bahan yang sudah ada, termasuk bahan yang sudah dibicarakan dalam konstituante.