sementara kepala pusat penerangan (puspen) tni mayjen sjafrie sjamsoeddin menegaskan bahwa di tingkat pengambil kebijakan pada pemerintah pusat, hingga saat ini belum ada perkembangan yang mengarah pada pemberlakuan darurat militer di maluku.
yang berkembang saat ini adalah bagaimana meningkatkan intensitas kegiatan pemerintah daerah yang memegang kewenangan sebagai penguasa darurat sipil.