"dalam masa transisi 30 tahun, hak pilih bagi tni/polri dianggap berbahaya mengancam stabilitas.
sebab itu, mereka tidak diberi hak pilih.
karena itu pula mereka diangkat wakilnya di dpr/mpr.
sekarang, dengan tap mpr yang menyatakan pada 2004 tidak ada lagi fraksi tni/polri di dpr dan 2009 di mpr, dalam perspektif demokrasi mereka harus mempunyai hak memilih," ucap gintings.