keputusan presiden abdurrahman wahid untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik patut didukung.
namun, keputusan presiden abdurrahman wahid yang akan menggunakan mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk memberlakukan asas itu dipertanyakan beberapa anggota dpr dan praktisi hukum.
bahkan, kalangan dpr sudah mengisyaratkan akan menolak perpu itu.
 mekanisme perpu yang menurut pasal 22 uud 1945 mengisyaratkan adanya "kegentingan memaksa" memang lebih cepat bisa diberlakukan begitu diterbitkan pemerintah.
namun, jika dpr menolak perpu itu, perpu itu otomatis gugur.
sedang pembuatan undang-undang melalui mekanisme rancangan undang-undang pembahasannya memakan waktu lebih lama.
 ketua fraksi partai golkar syamsul muarif mengatakan, masyarakat mendukung gagasan presiden abdurrahman wahid untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan narkotika dengan pembuktian terbalik.
siapa yang tidak terlibat dalam dua kejahatan itu seharusnya tidak keberatan pula terhadap pemberlakuan pembuktian terbalik.
namun, meskipun maksudnya baik, caranya tetap harus benar.
  "cara yang benar untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik itu harus melalui undang-undang, tidak bisa dengan perpu.
apalagi sistem pembuktian terbalik sudah diatur oleh uu no 31/1999, sementara menurut ketetapan (tap) no iii/ mpr/2000 tentang tata urutan perundang-undangan, suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi," kata syamsul, rabu (11/4).
hal senada dikemukakan ketua fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) dpr ali marwan hanan.
   reaksi   praktisi hukum indriyanto seno adji dan suhardi somomoeljono mengemukakan, rencana penerbitan perpu bisa dianggap sebagai reaksi presiden terhadap memorandum i dpr.
walau substansi pembuktian terbalik perlu didukung masyarakat, dengan berbentuk perpu, masyarakat tidak mungkin memberikan usulan perubahan.
perpu pun bisa dianggap sebagai alat kekuasaan pemerintah.
keduanya tak sepakat apabila pemerintah menerbitkan perpu untuk memberlakukan pembuktian terbalik.
 kriminolog mulyana w kusumah di yogyakarta hari selasa berpendapat, gagasan membuat perpu untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik itu perlu didukung. "
namun, efektivitas perpu itu kelak sangat bergantung pada politik hukum pemerintah.
jika memang ada keinginan politik untuk memberantas kkn tanpa diskriminasi, saya kira perpu itu akan amat efektif," paparnya lagi.
 efektivitas asas pembuktian terbalik, kata mulyana, tergantung pada moralitas penegak hukum.
jika jaksa dan hakim mudah "dibeli", pembuktian terbalik-sekalipun berbentuk perpu-tidak mungkin efektif digunakan untuk memberantas korupsi dan peredaran narkotika. "
kesulitan lain, bisa saja seseorang pejabat yang kaya-raya, setelah korupsi, mampu lolos dari jeratan hukum karena mampu mengadakan surat-surat dan dokumen yang mengesahkan kepemilikan harta kekayaannya.
ini membutuhkan kemampuan investigasi aparat penegak hukum," tegas mulyana.
   belum mengetahui   indriyanto, yang juga anggota tim amandemen undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (antikorupsi), mengaku belum mengetahui apabila pemerintah akhirnya memutuskan mengeluarkan perpu untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik.
selama ini tim tetap berkonsentrasi membahas perubahan uu antikorupsi karena memang lebih menguntungkan bila asas pembuktian terbalik itu dimasukkan dalam amandemen uu no 31/1999.
 "tim belum bicara bentuk legalitas.
prinsipnya, asas pembuktian terbalik itu bisa diterima.
memang apa yang dibahas tim sekarang ini bisa saja diubah menjadi rancangan perpu.
toh, tinggal mengubah bagian depannya saja," ungkap anggota tim pakar departemen kehakiman dan hak asasi manusia (ham) tersebut.
 menurut indriyanto, perpu tidak lebih baik dibanding pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (ruu) perubahan uu no 31/1999.
perpu bisa langsung ditolak dpr yang mulai bersidang akhir april ini.
itu berarti, apabila ditolak dpr, perpu pembuktian terbalik yang dibikin pemerintah hanya akan "hidup" tidak lebih dari dua minggu.
ini tidak akan efektif digunakan untuk memberantas kkn dan narkotika.
 "jika pemerintah membuat perpu pembuktian terbalik, justru akan menimbulkan kelemahan implementasi ketatanegaraan.
pemerintah harus bisa membuktikan kegentingan yang memaksa, sebagai syarat penerbitan perpu.
sesuai penjelasan uud 1945, kegentingan memaksa itu berkaitan dengan keselamatan negara.
agak berat membutikkan adanya kegentingan yang memaksa pemerintah untuk menyelamatkan negara," ujar indriyanto lagi.
kedua, lanjutnya, sekarang ini ada "ketegangan" antara presiden dan dpr.
  suhardi pun meyakini dpr akan menolak perpu pembuktian terbalik yang diajukan pemerintah.
selain karena tak ada kegentingan memaksa yang membuat pemerintah harus menerbitkan perpu, kelahiran perpu itu dapat dinilai sebagai alat kekuasaan.
pemerintah dikhawatirkan bakal menggunakan perpu itu untuk  bargaining  kekuasaan.
 indriyanto juga mengingatkan, bila pemerintah menerbitkan perpu pembuktian terbalik, itu akan dikaitkan dengan keluarnya memorandum dpr. "
perpu itu diartikan sebagai reaksi presiden terhadap memorandum dpr yang sudah dijatuhkan.
karena itu, lebih baik pemerintah mengajukan ruu amandemen uu no 31/1999.
dengan mengajukan ruu, dewan mungkin saja mengulur-ulur waktu pembahasan, seperti amandemen uu bank indonesia.
kalau itu terjadi, masyarakat akan menilai dpr tidak serius membasmi korupsi," urainya.