pramono juga mengulangi lagi usulannya, agar jangan presiden yang menandatangani r&d. "
bagaimanapun presiden punya pembantu.
kalau sebuah keputusan atau kebijakan diambil setelah dilakukan pembahasan secara komprehensif baik dari segi hukum, perundang-undangan, sosial, atau rasa keadilan masyarakat, siapa pun tentunya punya keberanian untuk menandatangani," ujarnya.