gubernur dki jakarta sutiyoso, kepala kepolisian daerah metro jaya inspektur jenderal sofjan jacoeb, dan panglima kodam jaya mayor jenderal bibit waluyo menyatakan siap mengamankan pelaksanaan sidang istimewa (si) mpr yang akan digelar 1 agustus 2001.
bahkan, ketiga lembaga itu menyatakan siap melakukan pengamanan jika mpr mempercepat pelaksanaan si mpr dari waktu yang telah ditetapkan.
 demikian hasil pertemuan tertutup antara pimpinan mpr, pimpinan fraksi mpr, dengan tiga lembaga di dki jakarta yang dipercaya melakukan pengamanan si mpr, senin (16/7).
konferensi pers disampaikan oleh ketua mpr amien rais, didampingi wakil ketua mpr hari sabarno, hoesni thamrin, ginandjar kartasasmita, dan sutjipto.
dalam kesempatan itu, hadir sofjan jacoeb, sutiyoso, dan bibit waluyo.
  ditanya apa sikap tni/polri jika presiden benar-benar mengeluarkan dekrit, amien rais mengatakan, tni/polri sampai saat ini tetap menganjurkan agar presiden tidak mengeluarkan dekrit.
bahkan, amien mengungkapkan, kepala polri (non-aktif) jenderal (pol) surojo bimantoro juga tidak setuju dekrit. "
untuk itu  cuekin  saja," katanya.
saat pertanyaan yang sama ditanyakan kepada bibit waluyo, dia menjawab, "saya kira jawabannya sama dengan jawaban pak ketua mpr."
 "tni menyarankan, 'janganlah diberlakukan dekrit, bapak presiden, sebab rakyat indonesia sudah sangat menderita'.
kalau dekrit diberlakukan, maka hanya akan menambah penderitaan lagi," kata bibit lagi.
  pernyataan berbeda disampaikan wakil kepala kepolisian ri komisaris jenderal chaeruddin ismail di tempat terpisah, yang menyatakan tidak jadi soal jika presiden mengeluarkan dekrit.
  "sebetulnya,  event  yang namanya dekrit, sidang mpr, atau kegiatan agenda nasional, bagi polri tidak jadi persoalan utama.
yang menjadi persoalan utama adalah pengamanannya.
kalau kami, parameternya kesiapan pengamanan kegiatan masyarakat, mpr, pemerintah, individu.
saya katakan di sini bahwa polri telah siap.
dalam arti kesiapannya, siap," kata chaeruddin usai memimpin rapat gelar operasional di markas besar polri.
  antisipasi dekrit   pertemuan yang berlangsung di ruang gbhn gedung mpr/ dpr itu khusus membahas pengamanan si mpr dan kemungkinan pelaksanaan si mpr yang dipercepat mengingat adanya ancaman presiden abdurrahman wahid yang akan mengeluarkan dekrit.
saat berada di cirebon, presiden menyatakan akan mengeluarkan dekrit negara dalam keadaan bahaya dan pembubaran parlemen pada 20 juli 2001 pukul 18.00 apabila kompromi tidak tercapai.
 "malah mungkin pelaksanaan si mpr disegerakan apabila presiden melaksanakan ultimatumnya, yakni mengeluarkan dekrit negara dalam keadaan bahaya dan pembubaran dpr/ mpr pada 20 juli 2001 pukul 18.00.
kalau itu terjadi, mpr sudah siap dengan langkah-langkahnya," kata amien, saat membuka konferensi pers.
amien kemudian menyilakan sutiyoso, sofjan jacoeb, dan bibit waluyo berbicara.
 sutiyoso menyatakan siap  jika mpr menggelar si mpr kapan pun.
kepada pimpinan mpr, sutiyoso memaparkan rencana yang bersangkut paut dengan jumlah pasukan yang terlibat dalam pengamanan tersebut.
jajaran pemda dki jakarta, kata sutiyoso, siap mengantisipasi kemungkinan eskalasi situasi yang meningkat sampai kepada keadaan terburuk yang tidak diharapkan. "
polri di- back up  tni, sementara pemda dki didukung dinas-dinas terkait, seperti dinas kebakaran, dinas kesehatan, dan dinas kebersihan," jelasnya.
 "saya harap masyarakat jakarta tidak terpancing dan tidak mudah terprovokasi.
masyarakat jangan terpengaruh dan tetap menjalankan tugas sosial masing-masing," kata sutiyoso.
  sofjan jacoeb menambahkan, selama si mpr berlangsung akan diterjunkan 5.660 personel termasuk di dalamnya anggota tni.
apabila eskalasinya meningkat, anggota pasukan ditambah menjadi 10.000.
apabila eskalasinya meningkat lagi, kata sofjan, maka pengamanan akan dilakukan secara  all out  dengan mengerahkan 100 persen kekuatan yang dimiliki. "
saya yakin si mpr tetap bisa dilaksanakan meski ada upaya pembumihangusan gedung mpr/dpr.
ada berbagai cara evakuasi," tambah sutiyoso.
  chaeruddin pimpin   meskipun menghadapi si mpr, persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh kepolisian ri hingga kini belum selesai.
walaupun demikian, wakil kepala polri komisaris jenderal chaeruddin ismail menegaskan, polri siap mengamankan kegiatan agenda nasional agustus mendatang, termasuk pengamanan sidang mpr.
dia juga meminta semua pihak melihat kenyataan bahwa dirinya yang memimpin gelar operasional di markas besar polri, senin, bukan kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro.
 "persoalannya, dulu mungkin anda mengalami biasanya (gelar operasional) dipimpin kepala polri.
kali ini bukan kepala polri.
jadi di luar yang biasa.
tidak perlu anda mencari jawaban macam-macam.
tetapi lihat saja kenyataan itu," tegas chaeruddin ismail dalam pertemuan pers seusai memimpin gelar operasional, senin siang.
 gelar operasional yang berlangsung di ruang yudha gedung utama markas besar polri dimulai sekitar pukul 08.00.
bimantoro hadir pada pagi itu dengan mengenakan busana sipil.
sekitar pukul 11.00, bimantoro meninggalkan markas besar polri.
seorang perwira tinggi yang ikut dalam gelar operasional tersebut mengatakan, bimantoro ada acara lain sehingga tidak bisa memimpin gelar operasional. "
tetapi pak chaeruddin memimpin gelar operasional itu atas perintah pak bimantoro," katanya.
  chaeruddin sendiri tidak bersedia menjawab setiap diajukan pertanyaan berkisar bimantoro dan kemungkinan dalam waktu dekat ada pergantian kepala polri, atau pertanyaan bagaimana polri menyikapi perintah presiden untuk menindak anggota polri yang dinilai presiden insubordinasi. "
saya kira pers bisa melihat fakta yang lain, jadi jangan menunggu jawaban dari kami.
karena yang dipertanyakan itu juga banyak yang sebetulnya luput dari kepala kami.
karena itu saya tidak akan menjawab," katanya.