kamar dagang dan industri (kadin) indonesia mengingatkan agar pemerintahan baru di bawah presiden megawati soekarnoputri tidak terpesona pada eforia pasar dan masyarakat yang berlebihan.
diingatkan, jika pemerintahan tidak didukung oleh program yang jelas dan struktur kabinet yang kuat, momentum pemulihan ekonomi bisa kembali hilang.
 peringatan kadin itu disampaikan oleh ketua umum kadin aburizal bakrie di jakarta, selasa (24/7).
kadin sendiri sangat berharap pemerintahan yang baru dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi semua pihak dalam menjalankan aktivitasnya, melalui penciptaan stabilitas sosial dan politik.
 berkaitan dengan ini, aburizal mengharapkan semua pihak untuk melakukan moratorium politik dan kembali memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi agar angka pengangguran yang sudah sangat mengkhawatirkan bisa ditekan serendah mungkin.
 secara terpisah, ketua komisi ix dpr benny pasaribu mengingatkan masyarakat dan pasar untuk jangan terlalu pesimistis atau terlalu optimistis terhadap pemerintahan baru megawati.
menurut pasaribu, megawati sendiri mengakui masalah yang dihadapi bangsa, khususnya di bidang ekonomi, memang cukup berat.
  namun, jika semua unsur masyarakat, termasuk dpr dan parpol, bisa bekerja sama dan bergotong-royong dengan pemerintah, diyakini tugas berat itu akan dapat diselesaikan. "
kalau terlalu pesimistis, itu bisa menjadi negatif terhadap upaya pemulihan kepercayaan.
akan tetapi, kalau terlalu optimistis, bisa juga membuat negatif, sebab terjadi  over confidence  yang membuat orang terlena dan lupa diri," ujarnya.
   lima posisi   sementara itu, sumber-sumber  kompas  di lingkungan partai politik (parpol) menyatakan, dari pembahasan yang terjadi selama ini di antara parpol-parpol, ada kesepakatan bahwa lima posisi di kabinet pengisiannya tidak boleh berdasarkan pertimbangan kompromi, tetapi harus berdasarkan profesionalitas dan integritas figur tersebut.
  kelima posisi dimaksud adalah menko perekonomian, menteri keuangan, pimpinan bank indonesia, bappenas, dan jaksa agung.
dimintai komentarnya mengenai kesepakatan antarparpol ini, sekjen dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan (dpp ppp) alimarwan hanan mengatakan, tim ekonomi yang kuat dan teruji integritasnya merupakan syarat mutlak untuk pemulihan ekonomi.
 "pemulihan ekonomi adalah fokus kita.
oleh karena itu, tim ekonomi yang kuat serta teruji integritasnya adalah syarat mutlak.
itu harus jadi pertimbangan utama.
begitu pula dengan jaksa agung karena bagaimanapun pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan kalau tidak tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius memberantas kkn," ujarnya.
 pengamat ekonomi didik j rachbini juga mengingatkan, anggota kabinet bidang ekonomi dan keamanan hendaknya orang-orang yang profesional dan terjamin integritasnya.
selain itu, tim ekonomi dan tim keamanan haruslah merupakan tim yang solid. "
kalau yang lain-lain, silakan diisi berdasarkan kompromi politik," ujarnya.
 lebih jauh didik juga mengingatkan, kompromi politik seyogianya tidak terfokus pada penempatan figur-figur di kabinet, tetapi seharusnya juga dalam menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah.
didik memperkirakan, pemilihan wakil presiden yang berlangsung rabu ini juga akan mempengaruhi persepsi pasar.
  bila proses tersebut dilakukan secara terbuka, transparan, demokratis, dan terhindar dari praktik-praktik kotor, maka akan semakin memperkuat modal untuk pemulihan perekonomian.
sinyal positif itu akan semakin kuat bila segera tersusun kabinet yang kredibel dan mendapat dukungan kolektif dari kekuatan-kekuatan politik yang ada.
  oleh karena itu, didik menyarankan, agar dibuat matriks antara profesionalitas dan dukungan partai dalam menetapkan komposisi kabinet. "
memang akan lebih baik bila yang duduk adalah teknokrat yang punya kepekaan sosial dan politik.
namun, partai-partai juga bisa membuat kesepakatan bersama untuk mengisi kabinet dengan orang-orang profesional.
sinyal positif itu bisa direkayasa oleh parpol-parpol dengan kesepakatan itu," ungkapnya.
 dari tim ekonomi yang terbentuk, lanjut didik, dibutuhkan dua sinyal positif, yaitu kekompakan dan program kerja yang jelas.
kekompakan tidak hanya dalam melakukan koordinasi kerja, tetapi juga dalam visi dan menetapkan prioritas-prioritas. "
selanjutnya buat program kerja yang jelas dan memosisikan diri dengan benar.
sebenarnya pasar akan jalan sendiri, pemerintah tinggal menunjukkan bahwa dia punya arah yang jelas dan dapat mengurus dirinya sendiri dengan benar," tuturnya.
 pengamat ekonomi pande radja silalahi menyatakan, tidak masalah jika pengumuman susunan kabinet tertunda hingga seminggu asalkan para menteri yang terpilih nanti benar-benar kredibel, bersih, bebas kkn, pintar, mampu menjawab tantangan ekonomi, serta mengerti tugas dan harapan masyarakat yang ditumpukan kepada jabatan mereka.
 dalam penunjukan menteri, silalahi mengingatkan agar jabatan itu tidak dipengaruhi kepentingan parsial, tidak dicampuri terlalu jauh oleh pemerintah, dan jangan diberikan kepada politikus yang cenderung membawa kepentingan partainya.
 "meski demikian, megawati harus menentukan terlebih dulu arah kebijakan ekonominya.
mau dibawa ke mana ekonomi indonesia dan apa prioritasnya.
baru setelah itu membahas hal tersebut dengan partai politik dan para pembantunya," ujarnya.
 hal senada diungkapkan oleh ekonom citibank anton gunawan, yang mengatakan, kompromi dalam penyusunan kabinet harus dilakukan, tetapi ada batas-batasnya.
presiden sebaiknya mengemukakan secara terbuka alasan-alasan pemilihan mereka yang duduk dalam kabinet.
untuk posisi tim ekonomi, harus dicari orang yang bisa berhubungan dengan imf. "
jangan cari yang sejak awal memusuhi imf.
kita masih membutuhkan mereka," katanya.
 menurut wakil ketua fraksi pdi perjuangan di mpr didi supriyanto, agar pemerintahan presiden megawati berjalan efektif sampai tahun 2004, dibutuhkan kabinet yang solid dan kuat.
kabinet yang solid dan kuat adalah semacam  national zakenkabinet  dan kabinet gotong-royong.
  sementara itu, anggota fraksi pdi perjuangan mpr erwin pardede menyerukan agar presiden berani dan tegas menolak calon-calon menteri dari kabinetnya yang berindikasikan kkn dan tidak memiliki komitmen untuk memberantas kkn.