ribuan guru pegawai negeri sipil (pns) yang mengajar di sd hingga slta yang bertugas di kabupaten madiun, jawa timur, sampai hari selasa (28/8) masih mogok mengajar.
aksi yang dilakukan sejak hari kamis lalu itu merupakan wujud protes para guru kepada pimpinan pemerintah kabupaten madiun yang tidak segera membayarkan kenaikan gaji pns selama tujuh bulan, terhitung sejak januari hingga juli 2001.
  kenaikan gaji para guru itu besarnya rata-rata antara rp 175.000-rp 300.000 per bulan sehingga untuk tujuh bulan mereka seharusnya menerima rapel kenaikan gaji tak kurang dari rp 1 juta.
  selain di madiun, ribuan guru di daerah kabupaten purbalingga, jawa tengah, akhir pekan lalu, juga mogok mengajar selama dua hari.
aksi itu dihentikan setelah ada keputusan bahwa rapel kenaikan gaji guru dan pns lain di purbalingga akan dibayarkan 29 oktober 2001.
dananya akan dimintakan dari pemerintah pusat.
bila usaha itu gagal, pemerintah daerah setempat akan meminjam ke bank pembangunan daerah jateng sebesar rp 17 milyar.
  dari kabupaten brebes, jawa tengah, juga diperoleh keterangan, sampai akhir agustus rapel gaji guru baru terbayar satu bulan gaji saja.
mereka hanya sebatas menerima gaji rapel bulan juli, sedangkan rapel untuk januari hingga juni 2001 belum terbayar karena keterbatasan dana.
 gejolak para guru pns tampaknya masih akan berlanjut, sebab guru-guru di kabupaten belu (nusa tenggara timur), kabupaten sorong (irian jaya), kabupaten jember ( timur), dan kota bandar lampung (lampung) kemarin juga mengancam akan mogok mengajar bila sampai akhir agustus hingga awal september rapel gaji mereka tidak dibayarkan.
ancaman itu tak urung membuat para orangtua murid cemas karena kegiatan pembelajaran anak-anaknya dipastikan sangat terganggu apabila para guru benar-benar mogok.
  akibat aksi protes para guru di madiun, misalnya, seluruh kegiatan belajar-mengajar di wilayah yang termasuk padat penduduk itu terhenti total.
para guru tetap datang ke sekolah, tetapi siswa dibiarkan begitu saja.
  "sebenarnya tak tega melihat keadaan seperti ini, tetapi kalau saya mau nekad mengajar nanti bisa diprotes guru yang lain karena keputusan mogok itu sudah menjadi kesepakatan bersama," tutur seorang guru sd di madiun bagian selatan yang dihubungi  kompas , selasa petang kemarin.
keadaan serupa dikhawatirkan akan terjadi pula di tempat lain.
 protes para guru di berbagai wilayah yang kemudian berlanjut menjadi mogok mengajar, berawal dari keputusan pemerintahan presiden abdurrahman wahid (ketika itu) pada juli 2001 yang mengumumkan kenaikan gaji seluruh pns dan pensiunan sebesar 15-20 persen.
keputusan itu berlaku mulai januari 2001.
akan tetapi, fakta di lapangan memperlihatkan, pemerintah daerah belum juga membayarkan rapel kenaikan gaji itu.
alasannya belum ada dana.
belakangan, ada dinas lain (umpamanya di kabupaten jember) yang sudah membayarkan rapel kenaikan gaji, tetapi justru para guru belum ada yang menerimanya.
  menyikapi masalah tersebut, mendiknas abdul malik fadjar berpendapat, soal kenaikan gaji sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
alasannya, dana bagi gaji pns sudah diberikan ke daerah lewat dana alokasi umum atau dau. (
kompas , 28/8)   tak disuruh pgri   sementara itu, pengurus besar persatuan guru republik indonesia (pb pgri) menyatakan tidak pernah memerintahkan agar para guru menempuh cara demo, atau bahkan mogok mengajar.
sepengetahuan pb pgri, tindakan para guru tersebut sama sekali tidak bermuatan politis.
yang dituntut para guru semata-mata adalah hak mereka sesuai keppres nomor 64 tahun 2001 tentang kenaikan gaji pns, yang sebagian besar di antara mereka adalah guru.
 pernyataan tersebut disampaikan ketua umum pb pgri prof dr mohamad surya dan sekjen pb pgri sulaiman ismaya, kemarin, usai bertemu mendiknas abdul malik fadjar di jakarta.
menurut surya, pihaknya telah berkeliling ke beberapa daerah untuk melihat situasi di lapangan.
kepada pb pgri, beberapa kepala daerah menyatakan sedang mengusahakan segera membayar rapel kenaikan gaji guru.
di antara para kepala daerah itu mengakui dana yang ada digunakan untuk keperluan lain di luar bidang pendidikan.
  "itulah, mereka ada yang 'kebablasan', sehingga sekarang sedang mencari penggantinya.
tetapi, ada juga yang menyatakan segera mengucurkan dana untuk membayar hak para pns," ujar surya tanpa merinci daerah mana yang kebablasan memakai dau.
  ia menambahkan, pihaknya menilai aksi guru masih murni, walau tak menampik bisa saja ada orang yang menyusup di antara para guru lantas memakai mereka sebagai alat politik. "
kami justru mengimbau agar para guru tak perlu mogok mengajar, namun kalau mereka mogok, kami juga tak bisa melarang sebab mogok masih menjadi cara paling ampuh untuk  pressure ," tambahnya.