demikian diungkapkan menteri negara badan usaha milik negara (menneg bumn) laksamana sukardi usai rapat kerja dengan komisi v dpr di jakarta, senin (10/12).
ditambahkan, dengan adanya perjanjian baru antara pemerintah dan pt cemex, batas waktu (deadline) 14 desember 2001 bagi pelaksanaan hak opsi (put option) penjualan 51 persen saham pemerintah di pt sg kepada pt cemex indonesia juga menjadi tidak berlaku lagi.