keinginan presiden abdurrahman wahid untuk menjawab memorandum pertama dpr secara lisan dalam sebuah rapat paripurna dpr yang terbuka untuk publik, akhirnya disetujui secara musyawarah mufakat oleh badan musyawarah (bamus) dpr dalam rapat yang berlangsung hari kamis (22/3).
jawaban resmi presiden itu akan dilaksanakan dalam rapat paripurna dpr pada hari kamis mendatang.
 bamus juga menjadwalkan rapat paripurna dpr berikutnya, yakni pada tanggal 30 april mendatang atau sebulan setelah presiden memberikan jawaban.
pada rapat paripurna tersebut fraksi-fraksi dpr diberi kesempatan untuk menyikapi jawaban memorandum pertama presiden serta menyampaikan pandangan apakah memorandum kedua perlu disampaikan atau tidak, berdasarkan jawaban presiden tersebut.
 langkah yang diambil dpr itu sesuai dengan usulan yang dikemukakan oleh fraksi pdi perjuangan sehari sebelumnya, yaitu perlunya sebuah rapat paripurna untuk membahas kinerja presiden terhadap memorandum pertama.
keputusan ini menunjukkan bahwa dpr telah mengambil langkah yang sesuai dengan tahapan-tahapan memorandum.
  hal ini patut dihargai, karena sebelumnya sempat muncul arus dari lima fraksi-fraksi partai persatuan pembangunan, partai golkar, partai bulan bintang, perserikatan daulatul ummah, dan fraksi reformasi-yang meminta dpr untuk menggelar rapat paripurna untuk menyetujui penyampaian memorandum kedua sebelum 1 mei 2001, tanpa mempertimbangkan jawaban presiden terhadap memorandum pertama.
 sikap ini diharapkan bisa diterapkan oleh semua pihak untuk berjalan di rel konstitusi, sehingga tidak perlu lagi ada pengerahan massa untuk memaksakan kehendak.
   maraton   rapat bamus dpr berlangsung maraton selama empat jam, mulai pukul 14.00 sampai 18.00.
hadir antara lain para pimpinan fraksi dpr seperti ketua fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) ali marwan hanan, ketua fraksi pdi perjuangan (f-pdip) arifin panigoro, dan ketua fraksi partai golkar (f-pg) syamsul muarif.
rapat bamus sempat di- break  30 menit untuk lobi antarpimpinan fraksi.
namun, ketika rapat dimulai lagi menjelang pukul 18.00, kesepakatan akhirnya diambil dengan musyawarah mufakat.
 menurut anggota dpr dari f-pg ali yahya, rapat bamus hanya membahas dua surat yang masuk.
pertama, surat dari sekretaris presiden yang isinya penyampaian keinginan presiden abdurrahman wahid untuk menjawab memorandum pertama secara lisan dalam sebuah rapat paripurna dpr yang terbuka. "
meski disampaikan secara lisan, jawaban presiden akan dianggap sebagai jawaban resmi," katanya usai rapat.
 surat kedua, yakni surat dari enam fraksi dpr.
akan tetapi, keenam fraksi ini terbagi menjadi dua keinginan.
lima fraksi-f-ppp, f-pg, fraksi partai bulan bintang (f-pbb), fraksi perserikatan daulatul ummah (f-pdu), dan fraksi reformasi-menghendaki adanya rapat paripurna dpr untuk menyampaikan memorandum kedua sebelum 1 mei 2001 yang merupakan batas akhir memorandum pertama.
sedangkan satu fraksi, yakni f-pdip, meminta rapat paripurna dpr untuk mengkaji, menyikapi, dan menindaklanjuti memorandum pertama.
  tak diakomodir   surat yang masuk ke bamus dari enam fraksi tersebut tidak jauh berbeda dari surat yang dibacakan sekretariat jenderal dpr pada rapat paripurna dpr sehari sebelumnya, rabu.
lima fraksi dpr terang-terangan menginginkan upaya untuk "mempercepat" penyampaian memorandum kedua, yakni meminta dpr menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan memorandum kedua sebelum 1 mei 2001.
tetapi, fraksi pdi perjuangan berpendapat, apabila dpr menganggap presiden tidak mengindahkan memorandum pertama, maka perlu rapat paripurna untuk membahas kinerja presiden terhadap memorandum pertama dpr, mengingat masa reses akan berakhir pada 24 april 2001, sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas.
  f-ppp beralasan, presiden sama sekali tidak menanggapi positif memorandum pertama, menentang dpr dengan mengatakan pansus dpr ilegal, dan presiden dianggap tidak tanggap terhadap peristiwa sampit.
presiden juga telah mengeluarkan sejumlah pernyataan provokatif antara lain bila presiden mundur beberapa provinsi meminta merdeka.
fraksi reformasi menjadikan pernyataan presiden bahwa pansus ilegal, menyuruh kejaksaan agung memeriksa anggota pansus, dan rencana membubarkan dpr sebagai alasan mengapa memorandum kedua patut disampaikan.
  f-pbb lebih menekankan kepada kebohongan publik yang dilakukan presiden dam sejumlah kerusuhan yang tidak pernah terselesaikan sebagai alasan percepatan memorandum kedua.
f-pg beralasan, presiden tidak sungguh-sungguh memperhatikan memorandum pertama dan adanya pendukung presiden yang berbuat anarkis di dpr.
sedangkan fraksi perserikatan daulatul ummah menginginkan dpr mengagendakan rapat paripurna untuk meminta sidang istimewa mengingat kondisi obyektif saat ini.
 dari dua rapat paripurna yang diagendakan bamus dpr, terlihat bahwa apa yang diusulkan lima fraksi untuk mempercepat pelaksanaan memorandum pertama, tidak terpenuhi.
sebab, pada rapat paripurna 30 april 2001 seluruh fraksi dpr yang berjumlah 10 itu, akan memberikan pemandangan akhir atas jawaban memorandum pertama presiden abdurrahman wahid.
tanggal tersebut merupakan hari terakhir dari tiga bulan memorandum pertama. "
jadi, pas tiga bulan memorandum pertama," kata ali yahya.
  ali masykur musa, anggota fraksi partai kebangkitan bangsa yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, pkb dapat menerima keputusan penjadwalan rapat paripurna itu secara aklamasi.
akan tetapi, dia meminta agar fraksi-fraksi menilai obyektif kinerja presiden selama tiga bulan memorandum pertama tersebut. "
rapat paripurna 30 april 2001 itu sebagai rujukan untuk menilai apakah memorandum kedua perlu dilanjutkan atau tidak.
bila kinerja dan jawaban presiden memuaskan, otomatis memorandum berhenti sampai di situ," katanya.