"kalau dari sisi lembaga tinggi negara, jelas bahwa sesuai ketetapan mpr nomor iii/mpr/1978 (tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antarlembaga-lembaga tinggi negara), ma adalah lembaga tinggi negara.
kalau kita memosisikan mk sebagai lembaga tinggi negara, itu juga masih dipertanyakan, apakah masuk lembaga tinggi negara atau tidak," katanya.