panglima tni laksamana widodo as mengatakan, pada hakikatnya hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi setiap warga negara.
oleh karena itu, jika dpr nantinya memutuskan hak memilih dan dipilih dicantumkan dalam uu pemilu, hal itu harus dilihat dalam konteks proses demokrasi dan merupakan refleksi dari keinginan rakyat yang diwujudkan lewat perwakilannya di dpr.