pertanggungjawaban presideni, atas permintaan dpr.
  panggil menteri   sebelum menggelar jumpa pers, presiden abdurrahman wahid memanggil menko polsoskam merangkap menhan agum gumelar, menkeh dan ham mahfud md, jaksa agung marsillam simanjuntak, mendagri dan otonomi daerah surjadi soedirdja, sekretaris kabinet marzuki darusman, dan kepala badan intelijen nasional (bin) arie j kumaat.
  menurut presiden, rapat paripurna mpr yang diselenggarakan sabtu, tidak dikenal dalam tatib mpr.
dalam putusan mpr tentang tatib mpr, disebutkan hanya ada tiga jenis sidang, yaitu sidang umum (su), sidang tahunan (st) dan sidang istimewa (si).
  "sementara rapat paripurna ini tidak diketahui menjadi bagian dari sidang jenis yang mana?
sehingga karena itu dianggap tidak sah.
saya tidak akan datang dalam sebuah sidang yang tidak sah (ilegal)," ujar presiden abdurrahman wahid dalam nada tenang.
 juru bicara kepresidenan yahya staquf menambahkan, alasan mpr mengundang rapat paripurna, disebut-sebut karena adanya perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk yang dapat mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara akibat kebijakan dan tindakan presiden abdurrahman wahid. "
ini tidak berdasar karena tidak satu pun kebijakan presiden yang dapat dikategorikan seperti itu," katanya.
  jika sidang tersebut dikaitkan dengan pengangkatan jenderal (pol) chaeruddin ismail sebagai pemangku sementara jabatan kepala polri, hal itu merupakan wewenang presiden dan tidak melanggar aturan mana pun. "
kalaupun keputusan tersebut hendak dipertanyakan, maka hal-hal seperti itu harus ditempuh melalui peringatan dari dpr dan tidak dengan cara melanggar aturan serta tatib mpr," tambahnya.
  dalam acara tanya jawab, wartawan menanyakan langkah yang akan dilakukan presiden berkaitan dengan adanya percepatan si mpr.
menurut presiden, banyak sekali opsi-opsi yang dapat dilakukan, tetapi hal itu tidak dapat dikemukakannya.
  apakah ada keraguan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, tanya wartawan. "
o... saya tidak mempunyai keraguan sama sekali.
ini hanya sekadar memberi jalan kepada penyelesaian secara damai yang saya yakin akan bisa dicapai," kata presiden.
  presiden mengharapkan, kompromi dapat dicapai sebelum tanggal 31 juli 2001. "
kalau tidak, maka ya apa boleh buat, kita tidak senang, tapi kita terpaksa.
terpaksa untuk menyelamatkan konstitusi itu sendiri.
uud kita adalah sesuatu yang sangat mulia dan kita tidak ingin diinjak-injak oleh siapa pun," katanya.
 dalam jumpa pers sore harinya, menjawab pertanyaan, presiden menjelaskan, dalam politik, realitas itu dibentuk oleh kekuatan.
kekuatan berarti pengikut. "
saya memiliki dukungan hampir semua lsm, mahasiswa, banyak organisasi sosial di luar nahdlatul ulama (nu).
bila mereka tidak percaya, maka jangan salahkan kalau massa menyelesaikan segalanya sendiri," ujarnya.
  namun, lanjut presiden, dirinya telah meminta pendukungnya untuk tidak datang ke jakarta. "
saya telah berkata kepada massa di mana-mana, di purwokerto, di lirboyo.
di purwokerto, di jati lawang, di hadapan 600 kiai, di lirboyo di hadapan 2.000 kiai, di manado dengan begitu banyak pendeta, juga di gorontalo, bahwa tolong jangan datang ke jakarta.
saya antikekerasan dan saya pengikut mahatma gandhi," tambahnya.
  presiden kembar   ketika ditanya tentang sikap fraksi tni/polri yang menyetujui percepatan si mpr, presiden mengatakan, mereka tidak mengambil sikap. "
mereka menyerahkan kepada pimpinan mpr.
itu saja," katanya.
 ketua departemen pembelaan hukum pkb, rodjil ghufron mengingatkan tni dan polri untuk kembali pada tekad semula menjaga keutuhan dan keamanan bangsa, dan tidak larut dalam perebutan kekuasaan.
  "sebab, ke depan ada kemungkinan presiden kembar jika mpr memaksakan kehendak meminta pertanggungjawaban presiden.
sementara presiden menganggap permintaan pertanggungjawaban itu bertentangan dengan uud karena jika ada pertanggungjawaban berarti ada pelanggaran terhadap uud," tegasnya.
 "kalau tni dan polri berpihak, tidak netral, apakah tni dan polri akan kembali menembaki rakyat seperti terjadi di pasuruan beberapa waktu lalu," tegas rodjil, yang juga anggota komisi ii dpr.
  presiden-rachmawati   presiden kemarin selama dua jam, dari pukul 13.00 hingga 15.00 wib, bertemu dengan ketua yayasan pendidikan soekarno di jalan cilandak, jakarta selatan.
  presiden dan rachmawati sependapat, percepatan si mpr tidak legal dan bertentangan dengan konstitusi.
menurut rachma kepada wartawan, percepatan si mpr dengan alasan pelantikan jenderal polisi chaeruddin ismail menjadi pemangku sementara jabatan kepala polri adalah sesuatu yang dibuat-buat.
 rachmawati juga mengatakan, apa yang dilakukan mpr ini juga di luar batas untuk ditolerir oleh kepala negara.
oleh karena itu, katanya, dalam waktu yang tidak lama presiden akan mengeluarkan dekrit untuk kembali ke undang-undang dasar 1945.
ia tidak menyebutkan waktu tepatnya tentang dikeluarkan dekrit tersebut.
 di hari yang sama di kantor pengurus besar nahdlatul ulama jl haji agus salim, jakarta, sebanyak 25 kiai nu mengadakan pertemuan.
pertemuan yang dipimpin ketua umum pbnu hasyim muzadi tersebut menyepakati minta penjelasan langsung kepada presiden abdurrahman wahid mengenai si mpr.
  menurut aktivis dpw pagar nusa jatim, hm luthfillah masduqi, ke 25 kiai tersebut antara lain ketua umum dewan pimpinan pusat (dpp) pagar nusa, gus maksum djauhari, kiai idris marzuki dari pondok pesantren lirboyo, kediri, kiai abdullah faqih dari pesantren langitan, tuban, kiai mutawakil dari pesantren genggong, probolinggo, kiai fawaid as'ad dari pesantren asembagus, situbondo, dan kiai noer muhammad iskandar.