bagaimana menjelaskan dibebaskannya tommy soeharto oleh mahkamah agung melalui proses pk (peninjauan kembali), padahal kita semua tahu bahwa ia telah menerima hukuman mahkamah agung yang berkekuatan tetap dan karena itu mengajukan grasi.
tidak ada cerita bahwa si terhukum bisa secara beruntun mengajukan pk dan grasi.
bagaimana pula kita menjelaskan tentang kisah traveler's cheque dari dirjen anggaran di ruangan anggota dpr.
begitu juga sungguh membingungkan bila seorang ketua dpr bisa "lupa" menyebut yayasan apa yang telah diberikannya cek sebesar rp 40 milyar.
kalau diingat peristiwa buloggate yang menjatuhkan abdurrahman wahid jumlahnya jauh lebih sedikit, maka tidak heran bahwa peristiwa cek dari bulog ini akan bisa menjadi amunisi besar yang mempengaruhi khazanah politik dalam negeri indonesia.
tetapi apakah sesungguhnya kesamaan dari kasus-kasus di atas, dengan persoalan yang dihadapi bppn?
itu adalah masih berlangsungnya praktik bisnis kkn yang berakar, yang terjadi bukan saja dalam pemerintahan soeharto, habibie, abdurrahman wahid, dan masa megawati menjadi presiden (contoh pk mahkamah agung).