narang yang disertai wakil ketua komisi ii hamdan zoelva dan ferry mursyidan baldan mengingatkan, jika mengikuti pasal 24b ayat (4) perubahan ketiga uud 1945, komisi yudisial akan diatur dengan uu. "
satu fakta hukum yang tidak bisa dimungkiri adalah uu komisi yudisial belum dibuat.
karena itu, sesuai dengan asas hukum positif kita, yang berlaku adalah uu no 14/1985," kata narang.