ketua komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn) jusuf syakir menegaskan, para pejabat yang menerima harta hibah harus menunjukkan akta yang membuktikan terjadinya hibah tersebut.
jika tidak ada akta hibah, si pejabat tersebut harus menghadirkan saksi yang mengetahui adanya proses hibah tersebut.
 dalam seminar bertajuk "pengawasan publik terhadap kekayaan penyelenggara negara dalam mencegah kkn", kamis (6/9) di gedung dewan pers, jusuf syakir menegaskan, kpkpn akan terus mengusut harta hibah para pejabat dan mantan pejabat ri hingga tuntas.
  tampil juga berbicara koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki, praktisi hukum todung mulya lubis, dan wartawan djafar assegaf, dengan moderator irma hutabarat.
 jusuf syakir menjelaskan, setelah rapat pleno komisi pada pertengahan september, akan ada pemeriksaan khusus untuk meminta para penerima hibah menjelaskan asal-muasal harta yang mencuat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara tersebut.
  penerimaan hibah dalam jumlah besar oleh beberapa pejabat akhirnya memancing reaksi publik.
mantan menteri keuangan pada era soeharto, fuad bawazier, mendapat hibah sekitar rp 43 milyar, tanpa disebutkan siapa yang memberi.
ginandjar kartasasmita dalam laporannya ke kpkpn mengaku memperoleh logam mulia, batu mulia, barang seni/antik senilai rp 500 juta pada kurun waktu 1983-2000.
mantan presiden kh abdurrahman wahid menerima hibah rp 1,7 milyar.
 anggota dpr dari partai golkar yasril ananta baharuddin memperoleh hibah senilai rp 407 juta, sesuai laporannya ke kpkpn.
muhaimin iskandar memperoleh hibah senilai rp 100 juta dan mobil isuzu panther senilai rp 150 juta.
 jusuf syakir mengatakan, pada tahap klarifikasi atau verifikasi mendatang, pihak penerima hibah harus menunjukkan akta yang dapat membuktikan penghibahan harta yang dimaksud.
apabila pemberian hibah itu tidak disertai bukti tertulis atau akta, maka ia harus menghadirkan saksi yang mengetahui berlangsungnya proses hibah. "
saksi yang dihadirkan bisa si pemberi hibah, atau orang yang mengetahui dengan pasti proses hibah tersebut," katanya.
  selama pemeriksaan, kata jusuf, tiga pemeriksa akan mengusut apakah hibah tersebut berindikasi suap atau tidak.
selanjutnya, akan dibuatkan berkas acara pemeriksaan ala kpkpn. "
akan kami cek, siapa pemberi hibah serta posisi atau jabatan pemberi dan penerima hibah pada saat itu, sehingga akan kelihatan hibah itu suap atau bukan," jelasnya.
jika ada indikasi kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme), kasus akan diserahkan ke kejaksaan, dan jika tidak, pemeriksaan akan dihentikan.
 "it's over,"  katanya.
  dana keluarga    yasril ananta baharuddin seperti dikutip  antara  membantah punya hibah walaupun dalam daftar kekayaan yang diserahkan ke kpkpn ia menyebut memiliki hibah rp 407,7 juta. "
itu bukan dana hibah, tetapi dana keluarga," katanya di gedung dpr/mpr jakarta, kamis.
 mengenai data kpkpn yang diisinya sendiri dan menyebutkan adanya hibah sebesar rp 407,7 juta, yasril yang baru saja melepas jabatannya sebagai ketua komisi i dpr menyatakan ada kesalahan teknis pada saat pengisian formulir itu. "
ada kesalahan staf saya yang melaporkan isian daftar kpkpn itu," yasril berdalih.
 menurut pengakuan yasril, dana sebesar rp 407,7 juta yang ditulis hibah dalam formulir kpkpn itu merupakan tabungan keluarga.
 "jumlahnya juga tidak besar," katanya berdiplomasi.
 mengenai sebuah mobil jaguar yang digunakannya setiap hari bertugas di dpr dan tidak tercantum dalam laporannya ke kpkpn, yasril menyatakan, kendaraan itu bukan miliknya. "
itu pinjaman dari setya novanto," kata yasril.
 setya novanto adalah pengusaha yang juga anggota komisi ii dpr dari fraksi partai golkar dari daerah pemilihan timor timur.
ia pernah diperiksa dalam kaitan kasus bank bali.
dari penelusuran  kompas , setya belum melaporkan kekayaannya ke kpkpn.
 sedangkan wakil ketua dpr muhaimin iskandar yang menyebutkan memiliki hibah rp 250 juta juga membantah punya hibah.
ia menjelaskan, hibah yang dituliskan di formulir kpkpn sebenarnya sebuah kendaraan milik partai kebangkitan bangsa (pkb) yang dibeli atas namanya.
   tidak buru-buru   praktisi hukum todung mulya lubis meminta agar hibah tidak buru-buru diartikan sebagai suap.
hibah adalah hadiah atau pemberian dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain untuk digunakan dan dimanfaatkan penerima. "
masalahnya, hibah itu melanggar ketentuan atau tidak," ujarnya.
 menurut lubis, jika setiap hibah dianggap suap, maka sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga bisa dianggap menerima suap karena memperoleh dana dari pihak luar. "
yang patut dipertanyakan adalah hibah yang diterima seorang pejabat dalam jumlah yang amat besar.
kalau sampai rp 30 milyar lebih, itu sudah keterlaluan sekali dan harus diusut tuntas," tegasnya.
 sementara itu, menurut teten masduki, hibah merupakan dewa penolong untuk para pejabat dan mantan pejabat negara.
menurut ia, tiba-tiba saja, hibah menjadi amat populer dan menjadi tameng bagi penyelenggara negara untuk menyelamatkan hartanya.
   karitatif   project officer for human rights yayasan tifa rachland nashidik mengemukakan, pemberian hibah kepada seorang pejabat tidak sesuai dengan konsepsi hibah selama ini yang dari segi keagamaan merupakan bantuan yang bersifat karitatif untuk menjaga harmoni antara si kaya dan si miskin.
  "karena itu, setiap pengakuan pejabat bahwa hartanya berasal dari hibah tetap harus diselidiki, walau harta itu diakui berasal dari hibah keluarga, sebelum atau sesudah ia menjabat," ujar rachland di sela-sela rapat kerja nasional asosiasi advokat indonesia (aai) di kuta, bali.
 ia mengatakan, seorang penyelenggara negara -sebelum atau sesudah menjabat- pasti tidak berkekurangan.
karena itu, dalam konsep keagamaan mengenai hibah, mereka tidak pantas menerima hibah.
apalagi, bila hibah yang diberikan itu sampai ratusan juta atau puluhan milyar.
 "jika seorang pejabat menerima hibah dari seseorang, hal itu harus diartikan secara timbal balik.
pasti ada yang diharapkan dari pemberi itu dari si pejabat penerimanya.
hibah tidak lebih daripada sebuah selubung untuk penyuapan.
karena itu, pernyataan pejabat mengenai asal harta hibahnya tidak boleh begitu saja dipercayai," tegas rachland.
 mantan wakil ketua perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) itu mengakui, secara pribadi, ia kurang meyakini kemampuan kpkpn untuk secara tuntas menyelidiki asal-usul harta hibah dari sejumlah penyelenggara negara.
selain anggota kpkpn tak memiliki keahlian melakukan investigasi, ada pula anggota kpkpn yang mempunyai kekayaan yang berasal dari hibah pula.
sebab itu, bisa saja mereka tidak obyektif dalam melakukan pemeriksaan.