rambe menambahkan, sekarang yang menjadi persoalan apakah jika perubahan uud 1945 selesai, ada aturan yang menyatakan bahwa ketetapan mpr dicabut. "
siapa yang mencabut, itu bisa ada di aturan tambahan uud 1945 karena tidak bisa ketetapan mpr yang ada dibiarkan begitu saja berkeliaran dalam tata urutan perundang-undangan dan tetap menganggap ketetapan mpr adalah termasuk dalam sumber hukum dan tata urutan kita," katanya.