sebanyak 40 persen dana alokasi umum (dau), yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001, diduga telah diselewengkan oleh hampir seluruh daerah penerima dau.
sebagian besar dau, yang seharusnya digunakan untuk pembayaran gaji karyawan pusat yang dialokasikan ke daerah dan sebagian lagi untuk anggaran pembangunan daerah, justru digunakan untuk hal-hal yang tak ada hubungannya dengan kebutuhan tersebut.