ayat sebelumnya menyebutkan, "yang dimaksud dengan r&d sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 adalah pemerintah tidak melakukan penuntutan, baik secara perdata maupun pidana, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah diselesaikan oleh debitor sebagaimana tertuang dalam perjanjian pkps".