dewan perwakilan rakyat (dpr) bisa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) sebesar rata-rata 30 persen pada januari 2002 jika pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas untuk menghindarkan beban pada masyarakat miskin.
demikian diungkapkan oleh anggota komisi ix dpr fx soemitro di jakarta, senin (10/9).
  secara terpisah, anggota komisi viii dpr emir moeis juga mengatakan, dpr bisa menyetujui kenaikan harga bbm yang diusulkan pemerintah jika dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi bbm dipakai untuk kepentingan rakyat atau kembali pada rakyat.
 menurut soemitro, pengurangan subsidi bbm sebesar 40 persen pada tahun 2002 yang akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga rata-rata bbm sebesar 30 persen pada tahun anggaran 2002, memang sudah menjadi keharusan.
alasannya, hal ini sudah digariskan dalam ketentuan undang-undang program pembangunan nasional (propenas), yang menetapkan subsidi bbm harus menjadi nol persen pada tahun 2004.
  namun, sebelum menaikkan harga bbm, pemerintah hendaknya lebih dulu mempersiapkan konsep yang jelas dan kebijakan yang konkret untuk memberdayakan masyarakat.
selain itu, dana kompensasi juga harus sudah diterima rakyat sebelum kenaikan harga bbm diberlakukan.
 apabila pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas untuk menghindarkan beban di masyarakat, dpr akan menolak. "
dpr tidak boleh mengulang kesalahan yang sama.
kalau dulu, kenaikan bbm itu menambah pengeluaran dan merugikan rakyat.
misalnya, konsep dana kompensasinya belum ada dan baru akan dibahas, sementara kenaikan bbm sudah berjalan.
ini kan tidak jelas.
jika seperti itu, saya sendiri tidak setuju, dan tentu juga anggota dpr lainnya," kata soemitro.
 dengan pengurangan subsidi bbm, kata soemitro, pemerintah mempunyai kewajiban agar jangan sampai ongkos transportasi justru naik di luar perhitungan masyarakat yang tak mampu.
  "selain itu, pendapatan penduduk juga harus lebih dulu dinaikkan oleh pemerintah.
harus ada program peningkatan pendapatan lebih dulu.
dengan demikian, antara pengurangan subsidi dengan beban di masyarakat tidak menyebabkan gejolak karena masyarakat tidak memiliki kemampuan membeli akibat kenaikan harga bbm.
beban pengeluaran masyarakat harusnya ditekan sekecil mungkin," ujarnya.
ia memberikan contoh, kenaikan harga bbm hendaknya diikuti dengan uang sekolah untuk sekolah dasar (sd) gratis.
  soemitro juga menambahkan, di samping harus memiliki konsep yang jelas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah juga harus siap dengan program dana kompensasi bagi masyarakat tak mampu yang terkena dampak kenaikan harga bbm.
  "yang harus jadi parameter adalah sejauh mana kenaikan harga bbm itu, bukan hanya mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga beban di masyarakat.
jangan pemerintah menekan masyarakat lagi, hanya untuk mengurangi tekanan subsidi bbm," ujarnya.
   untuk pendidikan   hal senada disampaikan emir moeis.
emir mengatakan, penjelasan pemerintah mengenai peruntukan dana yang dihemat dari pengurangan subsidi merupakan syarat utama bagi dpr sebelum menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan harga bbm rata-rata 30 persen.
 menurut emir, selisih dana dari pengurangan subsidi bbm pada tahun 2002 harus digunakan untuk pendidikan, transportasi, dan kesehatan.
dana tersebut harus digunakan untuk membebaskan segala biaya pendidikan pada tingkat sd, untuk peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan sarana fisik transportasi dari sentra produksi ke pemasaran di daerah pertanian, dan keringanan pajak bagi usaha transportasi rakyat.
 "penggunaan dana tersebut harus diumumkan secara terbuka sehingga dapat meyakinkan rakyat bahwa kenaikan bbm memang terjadi, tetapi rakyat bisa memperoleh pendidikan gratis atau kesehatan gratis.
dengan demikian, masyarakat bisa menerima kenaikan tersebut tanpa beban yang berarti," ujar emir.
 menyinggung kebutuhan riil minyak secara nasional, emir mengatakan, kebutuhan pada tahun depan akan menurun jika harga dinaikkan sampai 30 persen.
sebab, kenaikan harga akan membuat masyarakat berhemat dalam penggunaan bbm dan sekaligus dapat mencegah penyelundupan bbm.
  emir menambahkan, pada tahun 2001, dpr menurunkan angka rencana penjualan bbm oleh pertamina dari 54 juta kiloliter (kl) menjadi 52,7 juta kl karena masukan dari tim terpadu penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan (tt pmp3) bbm.
menurut tt pmp3 bbm, sekitar 10-15 persen bbm yang didistribusikan oleh pertamina diselundupkan.