pertimbangannya, melalui keterlibatan mereka dalam hanky-panky (persekongkolan) dalam penggunaan dana bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) dan pelanggaran undang-undang (uu) nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang berkaitan dengan batas maksimum pemberian kredit (bmpk) ini, mereka sudah dikategorikan memenuhi unsur pidana dan perdata.