mengenai jumlah pengurus nu yang saat ini merangkap jabatan di partai-partai politik seperti pkb dan partai-partai lain, hasyim menyatakan ia tidak tahu persis.
larangan merangkap jabatan ini selain untuk nu juga berlaku untuk badan-badan otonom lain di bawah nu seperti gp ansor dan pw muslimat.