tak pelak, rencana itu ditentang keras kalangan dprd dan lembaga swadaya masyarakat (lsm).
proyek itu dianggap tidak mencerminkan skala prioritas dalam pengentasan kemiskinan rakyat diy.
atas jaminan dari sekretaris daerah (sekda) provinsi diy bambang susanto priyohadi, bahwa proyek itu tidak mengganggu apbd dan bakal ada bantuan dana dari pusat, akhirnya dprd menyatakan setuju.