"kalau darurat sipil itu kendalinya ada di bawah gubernur, tetapi kita tidak meminta darurat sipil.
akan tetapi, perlu satu wacana, yaitu menyatukan satu komando.
sekarang ini kalau kita lihat dari undang-undang kepolisian, dalam situasi negara aman, memang polisi di depan.
namun, sekarang tidak bisa demikian.
situasi aceh berbeda dengan daerah lain yang aman.
maka, dalam situasi yang tidak aman, tentu komando itu dipegang tni dan polri, dan daerah-daerah yang memang abu-abu itu dikendalikan oleh pihak kepolisian.
jadi, ada pembagian yang jelas antara tni dan polri," kata said muchsin.