"oleh karena itulah menurut saya, kalau memang nanti disepakati, maka aturan main harus ditentukan.
aturan main itu bisa tercantum dalam undang-undang yang nanti akan dielaborasi oleh lembaga tni/polri.
kalau nanti diputuskan, tni dapat menggunakan hak pilihnya, maka kampanye-kampanye yang melibatkan keluarga tni, menggunakan jaket partai, mungkin akan diatur oleh lembaga supaya tidak dilakukan, supaya tidak mengganggu persatuan keutuhan tni/polri," kata yudhoyono dalam jumpa pers usai rakor polkam di jakarta, selasa (11/6), menanggapi tentang kontroversi masuknya dua pasal dalam ruu pemilu, yaitu pasal 93 ayat (2) tentang hak memilih dan pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang hak dipilih.