pemerintah malaysia menolak masuknya kapal-kapal feri indonesia, seperti yang berasal dari pelabuhan batam, tanjung balai karimun, dan tanjung pinang.
alasannya, kapal feri indonesia tidak memenuhi persyaratan sertifikasi pelayaran internasional dari organisasi maritim internasional. (
imo).
 kepala unit pelaksana teknis pelabuhan laut otorita batam insan kamil mengatakan, secara resmi penolakan itu berlaku mulai 1 juli 2001.
akan tetapi surat penolakan tersebut terlambat tiba sehingga aktivitas feri baru berhenti total sejak senin, 16 juli.
disebutkan bahwa penolakan itu disebabkan kapal-kapal feri indonesia masih bersertifikasi nasional.
  "permasalahan ini sudah saya sampaikan ke jakarta.
kami berharap ada komunikasi yang positif antara pemerintah indonesia dengan pemerintah malaysia untuk menyelesaikan permasalahannya," kata insan kepada  kompas , kamis (19/7).
 ia mengatakan, dari 26 butir persyaratan yang diajukan pemerintah malaysia, antara lain disebutkan, kapal-kapal feri indonesia harus menyediakan pelampung timbul, buku perhitungan stabilitas kapal, dan pengendalian pencemaran.
sesungguhnya permintaan tersebut bisa dipenuhi oleh pengusaha kapal indonesia jika pemberitahuan tersebut disampaikan sejak awal.
  "mereka memberi kabar penerapan kapal-kapal yang datang dari indonesia harus bersertifikasi internasional per 1 juli 2001, baru seminggu lalu.
tentu saja ada keterlambatan dalam menyosialisasikannya," ujar insan.
 mengenai ditutupnya atau tidaknya angkutan kapal feri dari batam ke malaysia secara total, insan menjelaskan, masih ada satu dua yang beroperasi sampai ke malaysia setelah lolos dari pemeriksaan sertifikasi.
akan tetapi, sebagian kapal yang ditolak ke malaysia mengalihkan rute perjalanannya ke singapura.
setelah itu, penumpang melanjutkan perjalanan melalui jalan darat ke malaysia.
  "kapal-kapal enggan melalui pelabuhan johor karena pemeriksaannya begitu ketat.
sebab, melalui pelabuhan inilah para tki dikirim ke malaysia," ungkapnya.
  disesalkan   pengusaha kapal feri di batam menyesalkan langkah pemerintah malaysia itu. "
kami sangat menyesalkan kebijakan pemerintah malaysia karena begitu saja menolak kapal-kapal indonesia tanpa memberi kesempatan (kepada kami) untuk memenuhi persyaratan yang diminta.
padahal, kami sudah memenuhi persyaratan yang diminta mereka," kata direktur utama pt bahtera empatwisesa shipping, ma hairul saleh.
 logikanya, jika kapal feri dari indonesia tidak memenuhi persyaratan standar internasional, kenapa kapal feri yang ke singapura tidak ditolak. "
kami sesungguhnya menyambut baik aturan tersebut.
tapi, maunya dalam membuat aturan tidaklah hanya berdasar kemauan atau kepentingan sepihak," kata pemilik enam kapal feri ini.
 ia menjelaskan, pihaknya telah menemui pengarah jabatan laut malaysia encik azman untuk membicarakan persyaratan yang ditetapkan pemerintah negeri tetangga itu pada tanggal 17 juli.
 bahkan, sebagai perwakilan pengusaha kapal feri dari pulau batam, ia juga telah bertemu menteri perhubungan malaysia raja malik untuk membicarakannya. "
waktu itu diberi waktu seminggu.
tapi, kenyataannya, petugas di lapangan menolak kehadiran kapal kami.
bahkan, ketika kami membawa 150 penumpang calon tenaga kerja indonesia (tki), pada saat kembali tak dibenarkan membawa penumpang," kata hairul yang akrab dipanggil aseng itu.
 di pelabuhan batu ampar, sebanyak 14 kapal feri rute batam-malaysia tampak bersandar di pelabuhan.
hanya kapal feri tujuan singapura yang masih beroperasi seperti biasa.
  menurut prayitno (37), nakhoda kapal feri mv indomas 8 gt 48, kapalnya sejak 3 juli tidak beroperasi. "
kapal feri kami dituduh tak laik berlayar karena tak memiliki persyaratan.
padahal, setahu saya sudah dipenuhi.
kacaulah kalau terus begini," tutur prayitno.
 berdasarkan catatan di pelabuhan batu ampar, sebanyak 14 kapal feri yang rata-rata berbobot mati antara 48 gt sampai 59 gt dalam sehari perjalanan dari batam ke malaysia, melayari sebanyak dua kali pergi pulang.
rata-rata per bulan, penumpang yang naik dari batam menuju malaysia sebanyak 2.000 orang per kapal.
penghasilan pemilik kapal diperkirakan sekitar rp 100 juta per bulan.
  "terus terang saya bingung menghadapi kondisi seperti ini karena ada 1.000 karyawan saya yang harus diberi makan tiap bulan," ungkap hairul.