usulan tambahan volume 1,9 juta kiloliter ini kemudian mendapat persetujuan dari komisi viii dpr, dengan berbagai persyaratan, di antaranya agar bbm bersubsidi tidak diselundupkan.
namun, panitia anggaran dpr tidak bersedia memberikan tambahan karena alasan membebani anggaran.
bahkan, untuk tahun 2002, volume penjualan bbm dipatok pada angka yang sama, yakni 52 juta kiloliter.