begitu banyak berita musibah ekonomi bermunculan minggu ini yang makin membuat rupiah dan indeks harga saham kita terpuruk secara dramatis.
defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yang dikhawatirkan membengkak serius, surat peringatan dari paris club, dan  letter of intent  (loi) kepada dana moneter internasional (imf) yang telah lama terkatung-katung, dan pertemuan pra-consultative group on indonesia (cgi) yang akan dilaksanakan minggu ini, ibarat menjadi musibah beruntun yang harus diselesaikan seketika.
  masalah-masalah ekonomi ini sebenarnya jauh hari sudah sangat bisa diprediksi.
dan, sudah seharusnya pemerintah menyiapkan berbagai tindakan antisipasi yang sesuai, agar pasar dan masyarakat luas tidak dibuat terkejut, sehingga mengakibatkan adanya hukuman berat baik dalam bentuk sentimen negatif yang menekan nilai tukar dan harga saham maupun munculnya  vote of no confidence  kepada pemerintahan.
  namun, masalah-masalah serius ini-yang bahkan oleh salah seorang kawan baik saya yang disebutkan sebagai masalah penentuan mati hidupnya negara ini-ternyata tidak pernah menjadi jangkar topik yang diutamakan dalam pertemuan kabinet.
saya tidak pernah mendengar sepanjang tiga bulan terakhir, ada pertemuan kabinet yang intensif dan khusus untuk membahas masalah serius tersebut.
  bahkan, keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan pengurangan subsidi dengan memberlakukan harga berbeda dari bbm antara pihak produsen dan konsumen rumah tangga/individual tampak seperti tindakan sangat konyol dalam konteks persoalan besar.
  hilangnya komoditas tersebut di pasar saat ini sudah bisa diprediksi secara mudah, meskipun pemerintah berjanji akan mengawasi ketat jalur distribusi dan pelaku penjualan bbm ini, agar kebijakan pembedaan harga (yang sudah bisa diprediksi gagal dan penuh kebocoran) dapat berhasil.
  masalah apbn yang sudah jauh-jauh hari dan berkali-kali dimuat di surat kabar ini dalam analisis ekonominya sebagai peringatan dini bagi pemerintah tampaknya mendadak menjadi persoalan penting yang membuat pemerintah kewalahan dan sibuk seminggu terakhir dalam perundingan dan evaluasi dengan imf.
  bahkan, akibat menjadi berita utama, mendadak juga semua pihak, termasuk dpr, menjadi ikut sibuk walaupun sebenarnya mereka tengah reses.
setelah hampir dua minggu melakukan pembicaraan dengan pihak imf, jumat lalu, menko perekonomian mengumumkan lima langkah yang diperkirakan akan bisa menutup defisit apbn tambahan sehingga bisa tetap ditekan pada tingkat 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb).
 lima langkah yang saya bisa sebut "ajaib" tersebut ternyata sukar meyakinkan pasar yang sudah telanjur menyingkir dari negeri ini.
lima langkah tersebut juga sangat sukar, atau bisa diprediksi tidak mungkin, untuk dicapai.
  pertama, menurut perhitungan dasar ( base line ) apbn 2001 diperkirakan akan mencapai defisit lebih dari enam persen dari pdb atau mencapai rp 85 trilyun-rp 90 trilyun.
angka ini harus ditekan menjadi 3,7 persen dari pdb atau sekitar rp 52 trilyun.
  artinya, pemerintah harus melakukan kombinasi menggenjot penerimaan atau memotong pengeluaran.
ini tergambar dalam lima langkah tersebut, yaitu (a) meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebesar rp 20 trilyun-rp 30 trilyun; (b) menarik kembali dana perimbangan sebesar rp 10 trilyun-rp 20 trilyun.
 kemudian, (c) penurunan subsidi bbm rp 5 trilyun; (d) privatisasi dan penjualan aset badan penyehatan perbankan nasional (bbpn) yang akan ditingkatkan dari sasaran minimal rp 33 trilyun; serta (e) porsi dana penyertaan pemerintah dalam pembiayaan proyek dengan bantuan luar negeri sebesar rp 10 trilyun.
             melihat angka sasaran yang diumumkan dan isi kebijakan tersebut, kita bisa membayangkan inilah langkah spektakuler, yang pasti tidak mungkin muncul secara instan dan spontan.
untuk mencapai hal-hal di atas dalam waktu hanya delapan bulan sampai akhir tahun anggaran, rasanya upaya pemerintah pasti harus mati-matian.
selain itu, koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun dengan instansi daerah harus sudah terjadi.
  namun, kalau melihat kinerja pemerintah selama ini, rasanya sungguh sulit percaya bahwa itu telah dilakukan dan akan terjadi.
penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari upaya menjaring para pembayar pajak (individual) baru rasanya tidak akan tercapai tahun ini.
kalau program ini ditargetkan untuk masa dua tahun mendatang, barangkali lebih masuk akal.
  upaya "memotong" dana perimbangan hingga rp 20 trilyun dalam rangka desentralisasi fiskal, terutama untuk daerah yang mengalami surplus berlebihan, rasanya juga tidak mudah.
apalagi, selama ini pemerintah pusat tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan melakukan kebijakan balik badan secara mendadak dan drastis.
  respons daerah, kalau tidak diberi pengertian intensif dan dengan pengaruh kepemimpinan nasional yang dipercaya dan dihormati, rasanya akan menimbulkan gejolak yang tidak mudah.
target privatisasi dan bppn rasanya tidak pernah ditunjang dengan kesamaan sikap dan program dan sikap yang tegas dari pemerintah.
  kasus semen padang dengan pihak cemex, yang masih terkatung-katung, menggambarkan ketidakjelasan arah dan sikap pemerintah mengenai program privatisasi.
belum lagi rencana tukar guling antara telkom dan indosat yang masih menghadapi resistensi dari kedua perusahaan tersebut.
ini juga menambah kesan bahwa rencana pemerintah menangani bumn-bumn-nya masih belum jelas bagi publik dan para calon investor.
  terakhir, mengenai target menurunkan subsidi bbm hingga rp 5 trilyun, rasanya selama ini pemerintah sangat tidak percaya diri dan tidak pernah siap dan kompak untuk melakukan program penurunan subsidi.
  masalah subsidi yang diperkirakan akan mencapai diatas rp 80 trilyun dan sudah sangat serius ini bahkan tidak pernah disinggung oleh pimpinan pemerintahan dalam berbagai pidatonya.
hanya menteri energi sendiri yang sibuk ke sana kemari mencoba melakukan sosialisasi (lobi), namun tidak didukung oleh anggota kabinet dan pimpinannya agar benar-benar meyakinkan dan bisa diterima secara realistis oleh masyarakat dan didukung oleh dpr.
  dalam suasana seperti itu, diberitakan dalam berbagai surat kabar bahwa pihak paris club menulis surat kepada pemerintah indonesia mengenai kelanjutan kesepakatan tahap kedua.
  dalam surat tersebut jelas disebutkan bahwa karena pemerintah indonesia dinilai negatif (gagal) dalam kemajuan program pemulihan ekonomi, terutama dikaitkan dengan kesepakatan dengan imf, maka kesepakatan kedua menyangkut penjadwalan utang pemerintah sebesar 2,97 milyar dollar as (termasuk kredit ekspor) untuk jangka waktu 1 april 2001-31 maret 2002 belum dapat dijalankan.
  akibat kegagalan pemerintah di atas, masing-masing negara kreditor bisa saja menagih utang pemerintah indonesia yang jatuh tempo pada periode tersebut.
fakta ini ditambah dengan kesulitan apbn 2001 yang belum terpecahkan, yang menyebabkan adanya ketakutan dan pertanyaan pemerintah indonesia akan mengalami  default  (gagal bayar) utang.
  situasi ini diperburuk dengan pernyataan pemerintah yang telah membatalkan pinjaman (prioritas) bank dunia untuk program kemiskinan sebesar 300 juta dollar as, yang kemudian menyebabkan pinjaman bank pembangunan asia (adb) dan japan bank for international cooperation (jbic) untuk program yang sama juga harus ikut dibatalkan.
  total pembatalan pinjaman yang seharusnya bisa digunakan pemerintah untuk melakukan program penanggulangan kemiskinan bahkan mencapai 800 juta dollar as.
suatu jumlah yang sangat penting pada saat apbn 2001 dalam situasi kritis dan sangat tak menentu, untuk menutup  fiscal gap .
sungguh mengherankan sikap pemerintah yang melepas kesempatan untuk menggunakan pinjaman yang sudah di tangan, terutama untuk mengurangi kemiskinan.
  pemerintah dapat dikatakan menyerah dan tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan menegakkan  good governance  dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang seharusnya merupakan unsur penting dalam pemulihan ekonomi.
 dengan sikap pemerintah tersebut, disertai pengumuman lima langkah ajaib yang tidak mampu meyakinkan pasar, reaksi rupiah justru makin terpuruk hingga mendekati rp 12.000/dollar dengan pergerakan liar dalam seminggu yang tampaknya tidak mungkin di netralkan oleh intervensi bank indonesia sekalipun.
  harap dicatat bahwa ruang gerak bank indonesia juga makin sempit dalam intervensi karena cadangan devisa yang terbatas dan karena keharusan memelihara cadangan internasional  netto  minimum seperti yang tertuang dalam loi kepada imf.
bahkan, pertemuan pra-cgi yang akan berlangsung awal minggu ini sulit untuk mampu mendongkrak kepercayaan pasar.
  seharusnya pemerintah dapat menyiapkan program-program yang solid, terutama menyangkut empat hal penting.
keempat program, yaitu penyelamatan apbn 2001 yang serius dan realistis ( doable ), program penghapusan kemiskinan yang komprehensif, program perlindungan lingkungan termasuk penanganan hukum jual beli kayu ilegal yang makin tidak terkendali, dan program perbaikan  governance .
             melihat kesiapan pemerintah yang tidak baik (melalui pernyataan pemerintah yang sering salah dan membingungkan) dan ketiadaan kepemimpinan tim ekonomi yang berwibawa dan memahami masalah, maka sulit mengharapkan hasil sukses dari pertemuan pra-cgi.
sentimen yang negatif juga akibat berbagai analisa bahwa kemungkinan kerusuhan oleh pendukung politik yang masih mungkin saling berseteru secara fisik akan terjadi pada minggu mendatang.
  kita tidak mendapatkan pencerahan dan pendinginan dari para pemimpin kita dalam kondisi konflik yang kian meruncing dan krisis yang makin akut.
pasar tidak melihat adanya institusi dan para pemimpin yang benar-benar berfungsi ( in charge ) untuk mengendalikan negeri ini.
ini benar-benar musibah ekonomi april 2001 untuk bangsa indonesia.
sungguh makin banyak pekerjaan rumah anak bangsa ini.