kmk tertanggal 7 mei itu dinilai hanya menetapkan bagian daerah sekitar satu persen hingga dua persen dari pengambilan migas di masing-masing daerah.
padahal, dalam uu migas no 22/ 2001, sudah ditetapkan bagian daerah untuk minyak adalah 15 persen, sementara untuk gas 30 persen.
pemda juga menuding depkeu ingkar janji atas kesepakatan yang ada menyangkut penghitungan bagi hasil yang akan melibatkan pemda. (
kompas, 28/5)