tap mpr yang mengatur st mpr dan kewajiban presiden maupun lembaga tinggi negara yang lain untuk menyampaikan progress report kepada mpr secara substansi dapat dikesampingkan sebagai landasan hukum, kata yusril.
jadi, jika presiden tak bersedia menyerahkan laporan tahunan kepada mpr, tak ada dasar hukum bagi majelis untuk memaksanya.
tetapi, tambahnya, presiden megawati soekarnoputri sudah meminta kepada menteri-menteri untuk menyampaikan laporan sebagai bagian dari laporan tahunan presiden pada mpr dalam st mpr 2002.