ajakan presiden abdurrahman wahid untuk secepatnya bertemu dengan megawati soekarnoputri, amien rais, dan akbar tandjung, ditanggapi secara beragam.
amien rais sudah menyatakan menolak, akbar tandjung bersedia, sedangkan kubu pdi perjuangan menganggap pertemuan itu tak akan bermanfaat bila tak mampu memunculkan agenda bersama untuk mencari solusi permasalahan bangsa.
 usulan berdialog antar-elite politik itu dilontarkan kembali oleh presiden abdurrahman wahid dalam pertemuan dengan forum rektor indonesia di istana merdeka, jumat lalu.
dalam pertemuan itu presiden juga menyatakan bahwa saat ini hawa politik memang sedang panas sehingga dibutuhkan kearifan dan kesabaran dari semua lapisan masyarakat.
 ketua umum partai golongan karya (golkar) akbar tandjung menyatakan, siap berdialog dengan presiden untuk menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi bangsa.
namun, tandjung menegaskan bahwa dialog yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan bangsa tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional, yaitu melalui pembicaraan di dalam dpr/mpr.
  tandjung menyatakan itu dalam acara rapat kerja daerah (rakerda) i partai golkar provinsi jawa tengah yang diselenggarakan di pusat pendidikan dan latihan provinsi jateng, sabtu (7/4).
  "kompromi bisa saja dicapai, tetapi melalui instansi apa?
 yah,  yang paling kuat melalui mpr.
sebab, melibatkan partai-partai yang ada di dalam lembaga kenegaraan itu.
jadi diharapkan kesepakatan baru yang dihasilkan bisa mengikat semua pihak dan mengingatkan semuanya," ujar tandjung.
  darurat   namun, tandjung tidak mengingkari kemungkinan adanya kompromi politik di luar sidang mpr, bila situasi politik memasuki tahap kritis, terutama menyangkut kepemimpinan nasional.
 tandjung memberi contoh tentang gagasan yang pernah ditawarkannya, agar presiden abdurrahman wahid menempati posisi sebagai kepala negara, dan wakil presiden megawati soekarnoputri menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan.
  "kalau itu mau dibicarakan secara formal, ya, bisa saja di bicarakan di mpr, apakah dalam sidang tahunan ataukah dalam sidang istimewa.
hasilnya bisa mengikat kita semua.
tetapi, bila situasinya darurat, dan telah disepakati bersama bahwa amandemen uud 1945 tentang kekuasaan presiden dilakukan di luar mpr, ya, bisa saja.
asal gus dur bersedia, mega dan amien bersedia," ujar tandjung.
  tandjung menunjuk keppres 121 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh presiden abdurrahman wahid.
keppres yang memberi kewenangan lebih kepada wakil presiden bisa saja langsung diterapkan bila ada kesepakatan di antara partai-partai politik. "
tinggal dikuatkan saja dengan tap mpr, sudah.
tak perlu mengubah konstitusi," jelasnya.
 ditanya tentang penolakan amien rais untuk berdialog, tandjung menjawab bahwa penolakan itu merupakan sikap amien rais. "
masing-masing orang punya sikap masing-masing.
mungkin pak amien merasa tidak ada jaminan untuk berdialog dengan presiden.
kalau saya pribadi, bila bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik,  yah  perlu ada dialog itu," ujarnya.
  penolakan ketua mpr amien rais dikatakan melalui wakil ketua dpr am fatwa, jumat. "
saya bisa jamin pak amien tidak memenuhi undangan pertemuan itu," kata fatwa seperti dikutip  antara .
  menurut fatwa, usul pertemuan itu sudah sangat terlambat dan tak ada gunanya.
amien, seperti dikutip fatwa, mengatakan, jika presiden ingin melakukan kompromi, sebaiknya dilaksanakan dalam forum resmi, sidang istimewa mpr.
ditambahkannya, kompromi politik itu sudah sangat terlambat karena umur pemerintahan abdurrahman wahid tidak akan lama lagi.
  agenda yang jelas   wakil sekretaris fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip) dpr tjahjo kumolo menegaskan, agenda pertemuan empat tokoh yang diinginkan presiden abdurrahman wahid harus jelas.
kalau ide pertemuan empat tokoh tersebut sekadar bagi kompromi politik jangka pendek, dan bukan untuk membicarakan keterpurukan bangsa ini dan bahaya disintegrasi, semestinya tiga tokoh nasional yang lain menolaknya.
 "kalau presiden ingin bertemu dengan mbak mega (ketua umum pdi-p megawati -red ) kan bisa dilakukan kapan pun.
namun, bila pertemuan itu tanpa agenda yang jelas, kenapa mesti bertemu.
apalagi ada keyakinan, ide duduk bersama empat tokoh ini pun adalah manuver dari presiden, karena posisi politiknya kini memprihatinkan," ungkapnya.
 tjahjo mempertanyakan tak dilibatkannya ketua umum ppp hamzah haz, ketua umum partai bulan bintang (pbb) yusril ihza mahendra, dan pimpinan partai lain yang secara signifikan mempunyai suara untuk menentukan penyelesaian masalah bangsa ini.
karena itu, kalau pertemuan itu hanya dilakukan empat tokoh, yakni abdurrahman wahid, megawati soekarnoputri, amien rais, dan akbar tandjung, tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa.
 "sebenarnya kan selama ini sudah beberapa kali ada pertemuan empat tokoh itu.
tetapi, tak menyelesaikan masalah, karena ada yang tidak konsisten.
kalau pertemuan itu cuma untuk kepentingan jangka pendek, pdi-p pasti tidak mau.
kalau kita mau  positive thinking , ya, semestinya tokoh nasional yang lain dilibatkan," kata tjahjo.
 senada dengan tjahjo, ketua harian gerakan pemuda kabah (gpk) usamah hisyam mengakui, ide pertemuan empat tokoh yang dilontarkan presiden tidak akan menyelesaikan masalah. "
pertemuan semacam itu kan sudah beberapa kali dilakukan, tetapi tidak menghasilkan perbaikan.
sebab, ada pihak yang tak menjalankan atau mengingkari komitmen yang sudah disepakati sebelumnya," tandas wakil ketua litbang partai persatuan pembangunan (ppp) tersebut.
 usamah pun menandaskan, persoalan bangsa ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh keempat tokoh nasional.
apalagi, keempat tokoh itu tidak merepresentasikan kekuatan politik yang dominan dan bisa turut menyelesaikan masalah nasional.
karena itu, ppp akan melihat manfaat pertemuan yang idenya dilontarkan presiden tersebut.
 "jikalau ppp tak melihat manfaat pertemuan itu, ya, tidak perlu ikut.
tetapi, yang jelas, ppp akan konsisten memperjuangkan sidang istimewa (si) mpr digelar, sebab hanya itu alternatif terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini," tegas usamah, yang juga mantan anggota dpr dari fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) itu.
   mekanisme kenegaraan   ketua umum partai bulan bintang (pbb) yusril ihza mahendra kepada wartawan di samarinda kemarin mengatakan, penyelesaian masalah bangsa ini tidak bergantung orang per orang, apalagi dengan keempat tokoh politik tersebut. "
permasalahan bangsa ini sudah sedemikian kompleks.
ini hanya bisa diselesaikan dengan mekanisme kenegaraan tanpa harus melakukan pengerahan massa," kata yusril.
 yusril mengatakan, pertemuan empat tokoh itu sudah sering dilakukan, bahkan sebelum pemilu 1999.
sayangnya, pertemuan-pertemuan semacam itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif untuk menyelamatkan kondisi bangsa dan negara yang terus terpuruk.
 menurut yusril, penyelesaian berbagai permasalahan bangsa ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pertemuan keempat tokoh tersebut.
ini kesalahan persepsi, sebab permasalahannya sudah menyangkut hubungan antarkelembagaan negara, yakni antara presiden dengan dpr dan mpr.
 ketua mpr dan ketua dpr, kata yusril, tidak bisa membawa suara atas kehendaknya sendiri dan tidak bisa memutuskan tanpa anggota mpr dan dpr.
artinya, amien rais dan akbar tandjung hanya bertugas menyuarakan suara anggota mpr atau dpr.
ini berbeda dengan suara presiden.
itu sebabnya, penyelesaiannya harus melalui sistem kenegaraan dengan melibatkan semua pihak.
  menyinggung soal belum adanya kejelasan sikap megawati soekarnoputri terhadap desakan poros tengah untuk bersedia menggantikan abdurrahman wahid, yusril menilai, sikap megawati sangat jelas.
 "selain amanat partai yang meminta menjadi presiden, megawati juga berpegang pada prinsip-prinsip konstitusional, termasuk penyelesaian masalah bangsa ini.
itu sebabnya megawati tidak mau gegabah dalam mengambil langkah apa pun saat ini," katanya.
 ia menambahkan, "jika terjadi sidang istimewa, dan abdurrahman wahid berhenti jadi presiden, maka otomatis megawati dapat menggantikannya".