secara terpisah, ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dpr ali masykur musa yang ditanya soal kemungkinan boikot dari f-kb mengemukakan, dpr adalah lembaga tinggi negara dan produknya berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. "
nanti orang akan mempertanyakan bagaimana produknya ini.
karena itu, terhadap keinginan memboikot (sidang-sidang yang dipimpin akbar tandjung-red) ya kita memahami dalam konteks mempertanyakan bagaimana hasil atau produk dari dpr yang dipimpin dalam pengambilan keputusannya oleh beliau (akbar tandjung-red)," katanya.