sjamsuddin haris mengemukakan pandangan serupa.
apabila tidak dicapai kesepakatan dalam st mpr untuk mengamandemen pasal krusial dalam uud 1945, maka hal ini menunjukkan dibutuhkannya suatu komisi konstitusi.
komisi konstitusi ini diharapkan merupakan suatu komisi konstitusi yang independen, terbebas dari kepentingan partai politik. "
amandemen konstitusi yang gagal dilakukan oleh mpr merupakan suatu pertanda diperlukannya suatu komisi konstitusi yang independen, sehingga kita tidak terjebak pada kepentingan masing-masing partai politik," kata sjamsuddin.