sementara itu, dalam siaran persnya, koordinator badan pekerja (bp) indonesian corruption watch (icw) teten masduki menyatakan, rencana pemberian r&d kepada para obligor kakap akan merugikan masyarakat dan menjadi preseden buruk dalam dunia hukum.
oleh sebab itu, teten mendesak agar pemerintah meninjau kembali rencana keputusan pemberian r&d tersebut dan meninjau kembali pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (bmpk) yang telah dilakukan, atas dasar pelanggaran yang telah mereka buat untuk kedua kalinya dalam hal pelaksanaan perjanjian sebelumnya.