"bahkan, kemungkinan para debitor mendapat insentif baru untuk menjarah uang negara dengan cara yang lebih canggih.
masa 10 tahun itu berarti sudah ada pergantian pemerintahan sehingga kontrak-kontrak yang ada bisa saja dianggap sebagai kontrak masa lalu yang tidak relevan lagi untuk diselesaikan," ujarnya.