bangsa indonesia membutuhkan sebuah platform bersama untuk bisa segera keluar dari krisis multidimensi. "
pertengkaran" di kalangan elite politik yang terjadi sekarang ini tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kepentingan masyarakat banyak.
sebaliknya, masyarakat terlihat sudah bosan dan jenuh melihat realitas politik, ekonomi, dan sosial di tanah air yang tidak kunjung membaik.
  untuk bisa membuat sebuah platform bersama dalam situasi sekarang ini, dituntut sebuah langkah kompromi.
hal itu juga pernah disuarakan kaukus 11 november, kumpulan anggota dpr lintas partai yang bergerak di luar parlemen.
  kwik kian gie, salah seorang motor kaukus 11 november, saat bertemu dengan editor'c club, mengemukakan perlunya sebuah kabinet koalisi yang didukung partai-partai yang kekuatannya tercermin di parlemen serta adanya sebuah platform yang sudah disepakati bersama.
bahkan, kaukus 11 november telah menyusun sepuluh butir masalah yang bisa dipakai sebagai dasar platform bersama.
 perlunya platform bersama kembali disuarakan menteri pertahanan mohammad mahfud md saat berada di yogyakarta, sabtu (31/3).
dalam situasi seperti ini, kata mahfud, kompromi politik memang perlu dilakukan.
artinya, aspek kompromi itu bukan hanya pembagian jatah kursi di posisi kenegaraan, tetapi kompromi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa melangkah ke depan untuk menyusun platform secara bersama-sama bagi kepentingan bangsa dan negara, lalu berhenti bertikai.
  cari kesalahan   menurut mahfud, sekarang ini, kalau kita hanya mau mencari siapa benar dan siapa salah, sebetulnya tidak ada satu pun yang benar. "
pihak eksekutif punya kesalahan dan legislatifnya pun punya kesalahan," ujar mahfud.
jadi, kalau mau dicari-cari seperti cara legislatif mencari kesalahan eksekutif, hal itu juga bisa dilakukan sebaliknya oleh orang eksekutif dengan cara yang sama dan menemukan hal yang sama pula.
 persoalan kompromi politik itu juga dibahas dalam temu nasional anggota legislatif partai amanat nasional (pan) di cipayung (jawa barat).
dalam salah satu butir rekomendasi politiknya yang dibacakan hari minggu disebutkan, ide rekonsiliasi yang dibungkus dengan tawaran kompromi politik harus dihindari bila dimaksudkan hanya untuk membagi kekuasaan antarkekuatan politik dan mengabaikan masalah-masalah substansial yang merugikan masyarakat banyak dan menjadi bumerang bagi terwujudnya agenda reformasi.
 peserta temu legislatif pan mendukung adanya proses konstitusional yang bertujuan untuk mengevaluasi kepemimpinan nasional melalui sidang istimewa mpr.
dalam rangka itu, peserta temu nasional meneguhkan kembali keputusan penarikan dukungan kepada abdurrahman wahid.
perbedaan politik haruslah diselesaikan melalui mekanisme konstitusi.
  tidak efektif   mahfud mengakui, pemerintah tidak akan efektif bekerja jika pemerintah terus bertikai.
presiden abdurrahman wahid baru menjabat sekitar satu setengah tahun, tetapi gangguan politik misalnya satu tahun, sehingga secara efektif hanya bekerja selama enam bulan.
akibatnya, ujar mahfud, kalau keadaan masing-masing tetap panas, rakyatlah yang akan menderita kerugian akan situasi ini.
  dalam situasi inilah, katanya, semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif) perlu saling menyadari, bertemu untuk membuat kompromi bersama.
ia mengakui, harapan ini disampaikannya bukan sebagai bentuk pesimistis maupun optimistis, melainkan demi masa depan bangsa dan negara ini.
  gagasan kompromi politik yang mengerucut pada ide pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan masih perlu dicarikan landasan konstitusionalnya, termasuk prosedur pemisahan dan mekanisme pertanggungjawaban.
presiden abdurrahman wahid tidak keberatan melakukan kompromi politik, termasuk pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan.
namun, untuk sampai ke arah itu, dibutuhkan amandemen pasal 4 uud 1945 yang berbunyi:  presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.
   ketua fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki) sutradara gintings dalam diskusi "obrolan merdeka", sabtu, mengemukakan, seharusnya kompromi politik diartikan sebagai pendelegasian kewenangan eksekutif dalam mengurusi pemerintahan sehari-hari kepada wakil presiden.
dia mengakui adanya ketetapan (tap) mpr nomor viii/mpr/2000 dan juga keppres nomor 121/ 2000 tentang hal itu. "
tetapi tidak ada satu kata pun mengenai pendelegasian kewenangan eksekutif, yang ada pendelegasian tugas-tugas perkantoran (klerikal)," kata gintings.
 menjawab pertanyaan seorang pendengar radio yang menanyakan apa maunya elite politik dengan kompromi politik padahal rakyat sudah jenuh dan bosan, gintings mengakui bahwa masyarakat sudah sangat jenuh sebab apa yang "dipertengkarkan" elite politik itu tidak berkorelasi dengan kepentingan rakyat banyak.
  ketua dewan pertimbangan agung (dpa) achmad tirtosudiro yang juga pernah mengusulkan pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam wawancara dengan radio  elshinta , minggu sore, mengaku akan kembali menemui ketua dpr akbar tandjung dan presiden abdurrahman wahid jika memang usulan pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan disikapi secara serius.