sedangkan anggota fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip) mpr imam mundjiat mengatakan, st mpr 1-10 agustus 2002 tidak memiliki dasar hukum, karena menurut hasil perubahan ketiga uud 1945 mpr bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat.
dengan demikian, mpr pascaperubahan ketiga uud 1945 tercabut kewenangan konstitusionalnya untuk mengubah dan menetapkan uud 1945.