tindak lanjut dari keputusan itu, pertama, berdasarkan ketetapan mpr nomor iii/mpr/ 1978 pasal 7, dpr menyampaikan memorandum untuk mengingatkan bahwa presiden abdurrahman wahid sungguh melanggar haluan negara, yaitu: (1) melanggar uud 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan (2) melanggar ketetapan mpr nomor xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn.