tentang latar belakang pasal 13 ayat (3), menurut slamet, hal itu didasarkan pada pengalaman bahwa dubes yang ditugaskan di indonesia sering kali track record-nya jelek dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. "
misalnya ada dubes asing yang berasal dari negara yang kacau-balau, lalu ditempatkan di sini dan membuat masalah.
kalau penolakan itu dilakukan pemerintah, bisa merusak hubungan pemerintah dengan mereka.
karena itu, biar dpr-lah yang bisa menerima atau menolak.
itu diadakan dalam rangka menjaga negara kita ini tidak ditempati dubes yang berniat dan track record-nya punya hobi meng-obok-obok," tuturnya.