dewan pertimbangan agung (dpa) ingin memprakarsai rekonsiliasi nasional.
saat ini, dpa sedang merumuskan bagaimana rekonsiliasi itu bisa dilaksanakan.
rumusan tersebut akan disampaikan kepada presiden megawati soekarnoputri, sehingga dapat dilaksanakan segera.
anggaran menyiapkan rekonsiliasi nasional itu untuk sementara dari keuangan dpa.
 ketua dpa achmad tirtosudiro mengungkapkan hal itu dalam dialog dengan sejumlah pakar dan praktisi, antara lain dr daniel sparringa, dr todung mulya lubis, prof dr jimly asshiddiqie, dan eep saefulloh fatah di jakarta, senin (6/8). "
kami sebenarnya mengajukan anggaran tersendiri untuk persiapan rekonsiliasi ini.
tetapi, selama ini dana dpa untuk kunjungan ke luar negeri dialihkan dahulu untuk pembiayaan persiapan rekonsiliasi nasional," jelasnya.
 menurut tirtosudiro, dpa akan merumuskan secara detail usulan rekonsiliasi nasional itu, sehingga pemerintah bisa secepatnya menindaklanjuti.
diharapkannya, tidak lebih dari tiga bulan ke depan usul rekonsiliasi secara konkret dari dpa itu sudah bisa diserahkan.
  membuka peluang   eep berpendapat, dalam rangka upaya rekonsiliasi nasional tetap harus diingat agar bangsa ini memaafkan masa lalu, tetapi tidak melupakan masa lalu.
selain itu juga agar tidak membuka peluang untuk pengulangan kesalahan masa lalu itu di masa depan.
  belajar dari sejarah rekonsiliasi nasional di afrika selatan dan korea selatan, kata staf pengajar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisip) universitas indonesia (ui) jakarta itu, indonesia membutuhkan adanya sistem infrastruktur yang mapan agar tidak terjadi peluang bagi pelanggaran kesalahan masa lalu.
pembentukan infrastruktur baru yang menutup kemungkinan jatuh di lubang kesalahan yang sama itu mendesak dilakukan.
 eep lalu menyebut empat prasyarat agar langkah rekonsiliasi nasional itu bisa dilakukan.
yakni, kepercayaan minimal terhadap sistem dan pelaku utamanya yang sedang berjalan itu harus dilakukan; keyakinan bahwa rasa keadilan minimal tidak sedang dicederai; tata tertib minimal dalam sistem politik; dan terakhir dan penting, adalah kepemimpinan yang otentik.
 "ambillah contoh sekarang.
kalau mbak mega yang kini presiden indonesia ini ingin memimpin sebuah proses rekonsiliasi dengan menghapus serius semua praktik kkn (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dia harus mampu memperlihatkan ada sejumlah gugatan terhadap dirinya memang bisa diklarifikasi," jelas eep.
 sparringa mengingatkan, rekonsiliasi memprasyaratkan keinginan yang sungguh-sungguh di antara semua elemen bangsa, baik yang terdapat di tingkat negara maupun masyarakat.
meskipun demikian, prakarsa rekonsiliasi ini harus dimulai dari pihak yang mencederai relasi dan kepercayaan.
bukan dari pihak yang menjadi korban dari hubungan yang tidak adil tersebut.
ini memang tidak selamanya mudah.
tetapi, kehendak kolektif untuk menyelamatkan bangsa ini dapat menjadi spirit untuk mewujudkan ide rekonsiliasi tersebut.
 sparringa mengakui, pemerintah kini sedang menyiapkan rancangan undang-undang (ruu) tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (kkr).
tetapi, yang harus diingatkan dalam rekonsiliasi, yang pertama-tama bukanlah kebenaran dan keadilan, melainkan menyelamatkan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi generasi mendatang bangsa ini.