proses pemberantasan korupsi di tanah air bisa lancar, bila komisi antikorupsi diberi wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar.
dalam kaitan itu, badan pemeriksa keuangan pusat (bpkp) dan lembaga jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus), kejaksaan agung, sepatutnya dihapus.
komisi antikorupsi bertugas menangani kasus-kasus korupsi besar, sedang polisi dan kejaksaan menangani kasus-kasus korupsi yang kecil.
demikian ketua tim rencana undang-undang (ruu) komisi antikorupsi agun gunandjar sudarsa, dalam diskusi terbatas "seputar ruu komisi antikorupsi" di jakarta, senin (24/9).
diskusi diselenggarakan oleh humanika.
 "bubarkan jam pidsus yang menangani tindak pidana korupsi.
bubarkan bpkp.
wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar berikan kepada komisi.
untuk menghemat biaya, lebih baik dana yang dihabiskan bagi kedua lembaga tersebut disalurkan ke komisi," papar agun.
 sementara itu, lanjutnya, "peran polisi dan kejaksaan dalam menangani perkara-perkara korupsi, dibatasi.
keduanya lebih baik menangani perkara-perkara korupsi dalam skala kecil saja karena perkara-perkara besarnya sudah ditangani komisi," lanjutnya.
  didukung   gagasan agun tersebut mendapat dukungan koordinator presidium himpunan masyarakat untuk kemanusiaan dan keadilan (humanika), burzah zarnubi.
  "saya setuju pembubaran jam pidsus dan bpkp, agar kekuatan komisi makin tampak.
agar tidak tumpang tindih, polisi dan kejaksaan sebaiknya hanya menangani kasus-kasus korupsi dalam skala kecil.
komisi menangani kasus-kasus korupsi yang besar dan sulit ditangani selama ini, misalnya skandal blbi (bantuan likuiditas bank indonesia- red ), pertamina, asuransi jasindo, dan skandal dana nonbudgeter bulog (badan urusan logistik- red )," ujar bursah.
 menurut dia, untuk memelihara kredibilitas komisi di mata publik, sebaiknya komisi minimal setiap tiga bulan sekali mengumumkan kasus-kasus korupsi yang sedang dan akan ditanganinya. "
anggotanya pun ditambah, bukan hanya tiga orang, tetapi mungkin sebelas.
kalau hanya tiga, akan mudah terjadi kolusi.
anggotanya secara berkala harus melaporkan daftar kekayaannya juga," tambah bursah.
 agun pada kesempatan itu juga mengingatkan, besarnya wewenang dan tanggung jawab komisi harus diimbangi dengan kontrol publik yang ketat. "
undang-undang yang mengatur komisi tersebut harus memberi ruang gerak lebih luas kepada publik, agar tidak terjadi  abuse of power ," tutur agun.
 pada bagian lain, sekretaris eksekutif government watch andi saputra yang juga menjadi pembicara mengatakan, ruu komisi antikorupsi sebaiknya mengatur dengan tegas tentang independensi dan tanggung jawab komisi. "
ruu sekarang ini hanya mengamanatkan kepada komisi untuk melaporkan hasil kerjanya kepada presiden dan dpr, bukan memberi pertanggungjawaban kepada presiden dan dpr," ujarnya.