pejabat pemerintah maupun elite di partai politik hendaknya tidak ikut mengeluarkan pernyataan yang bisa menambah keresahan masyarakat, yang memang sedang dalam kondisi tidak menentu.
pejabat yang bertanggung jawab di bidang keamanan seharusnya menunjukkan keyakinannya bahwa semua gerakan massa yang disebut-sebut akan terjadi senin, 15 januari 2001, akan bisa diatasi. "
pejabat pemerintah boleh saja mengingatkan masyarakat untuk waspada, tetapi pemerintah juga harus merasa  firm  bahwa pemerintah bisa mengatasi keadaan.
jangan malah membuat pernyataan yang justru mengonfirmasi kekhawatiran masyarakat," ujar sosiolog dr kastorius sinaga yang dihubungi  kompas , kamis (11/1), menanggapi adanya keresahan masyarakat di jakarta menjelang 15 januari 2001.
 tanggal 15 januari 2001 seakan menjadi hari yang mengkhawatirkan.
tersiar informasi bahwa akan terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di jakarta antara pendukung presiden abdurrahman wahid dan yang anti-abdurrahman wahid.
anggota barisan serba guna (banser) dari jawa timur dikabarkan akan masuk ke jakarta.
pernyataan menko politik sosial dan keamanan sb yudhoyono, menteri pertahanan moh mahfud, dan beberapa elite partai seakan mengonfirmasi kekhawatiran masyarakat tersebut.
 menteri pertahanan moh mahfud dalam pernyataannya mengatakan, pemerintah sudah mengetahui akan adanya gerakan pada 15 januari 2001.
ia pun mengingatkan akan terjadinya penyusupan dari kelompok-kelompok yang akan mengacaukan situasi dan menciptakan jakarta terbakar seperti mei 1997. (
kompas,  11/1 )    kriminolog mulyana w kusumah secara terpisah mengatakan, akibat serangkaian aksi teror bom dan granat yang tak kunjung terungkap, masyarakat memang dalam keadaan apa yang bisa disebut  moral panic .
pemilihan tanggal 15 januari, menurut mulyana, mengingatkan masyarakat pada gerakan malari tahun 1974.
  terciptanya kondisi yang menempatkan hari senin, 15 januari 2001, sebagai saat yang gawat, menurut mulyana dan sinaga, diawali dengan informasi awal bahwa dpr akan menggelar sidang paripurna, di mana pansus bulog akan melaporkan keterkaitan presiden abdurrahman wahid dalam kasus tersebut.
informasi awal yang tersiar di masyarakat itu kemudian ditambahi dengan laporan-laporan yang menyebutkan akan ada gerakan massa yang akan mendesak dpr untuk menurunkan presiden abdurrahman wahid.
akibatnya, para pendukung presiden pun bersiap-siap untuk menandingi aksi tersebut.
 menurut mulyana, keadaan sekarang ini diperkeruh dengan cara komunikasi politik yang tidak proporsional sehingga malah ikut menciptakan keresahan masyarakat.
jika memang ancaman itu nyata, menurut mulyana, pemerintah bisa melakukan operasi tertutup atau operasi terbuka.
   penumpukan massa   mulyana mengatakan, penumpukan massa memang akan terjadi di jakarta karena memang ada beberapa kegiatan politik di sekitar tanggal 15 januari 2001.
sebut saja apel perayaan hut pdi perjuangan di stadion utama senayan hari minggu.
ada juga apel kebangsaan yang menurut rencana akan digelar pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii), yang direncanakan senin, namun kemudian dibatalkan.
 ketua dewan pimpinan daerah pdi perjuangan dki jakarta tarmidi suhardjo kepada wartawan mengemukakan, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan kabar mengenai akan adanya pengerahan massa untuk anti-abdurrahman wahid keesokan harinya. "
acara ini sudah kami pikirkan jauh-jauh hari sebelum kabar itu muncul," kata tarmidi seraya menambahkan sekitar 100.000 orang akan hadir dalam acara itu.
 peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi) hermawan sulistyo merasa yakin tidak akan terjadi apa-apa pada tanggal 15 januari 2001.
  kesimpulan itu ia dapat berdasarkan analisanya bahwa eskalasi politik sebenarnya sudah meningkat sejak terjadi peristiwa peledakan bom beberapa tempat ibadah pada akhir tahun lalu.
otomatis sejak desember sampai 15 januari, suhu politik dalam negeri tak menurun, tetapi stabil di atas.
  melarang   dalam perkembangannya, kepala kepolisian daerah (polda) jawa timur inspektur jenderal (pol) sutanto mengharapkan, demi amannya ibu kota dan daerah sekitar, diharapkan anggota banser gerakan pemuda ansor membatalkan niatnya pergi ke jakarta.
mengingat, hal itu akan dimanfaatkan oleh sejumlah orang yang menginginkan terjadi kekacauan di negara ini.
  dalam sebuah jumpa pers di jakarta, ketua umum gerakan pemuda (gp) ansor syaifullah yusuf meminta anggota banser mengerti dan memahami keputusan pp gp ansor yang melarang mereka pergi ke jakarta 15 januari nanti.
akan tetapi, gp ansor akan tetap berpartisipasi pada kegiatan hut pdi perjuangan di stadion utama senayan, 14 januari.
 "partisipasi harus dilihat sebagai bagian dari komitmen warga bangsa dalam menjalin kohesivitas, bukan saja di tingkat ide, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai model dari pertemuan berbagai elemen dan watak bangsa yang berbeda," kata syaifullah.
 syaiful menambahkan, gp ansor akan berusaha maksimal untuk menahan keinginan warga banser pergi ke jakarta.
ditanya mengapa ada isu banser tanggal 15 januari akan ke jakarta, syaifullah mengaku tidak tahu-menahu.
  namun, tambah syaifullah, mengingat belum jelasnya tujuan kepergian banser ke jakarta, pp gp ansor meminta warganya tidak berbondong-bondong ke jakarta. "
saya minta agar potensi yang ada didayagunakan untuk membebaskan bangsa dari segala krisis dan penuh kedamaian tanpa rasa saling membenci, memaki, dan menghujat," ujarnya.
 hingga berita ini diturunkan, menurut ketua gp ansor kabupaten malang mohammad hanif, pasukan banser kabupaten malang dalam keadaan siap berangkat.
namun, mengenai jadi atau tidaknya pemberangkatan ke jakarta, itu tergantung dari suasana di jakarta.
  ditunda    sementara itu ketua umum pmii nusron wahid di jakarta, kamis, mengatakan, acara mimbar demokrasi dan konser reformasi pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii) di lapangan parkir timur senayan yang sedianya diadakan tanggal 15 januari 2000 batal dilaksanakan. "
dari awal memang tanggal 15 januari itu tentatif.
tetapi karena ada hal dan masalah teknis, akhirnya acaranya ditunda untuk waktu tidak ditentukan," katanya.
  rencananya, kegiatan itu akan melibatkan seluruh kekuatan prodemokrasi seperti forkot, famred, serikat buruh sejahtera indonesia (sbsi), front nasional, dan gerakan prodemokrasi lainnya.
juga akan ada pertunjukan dari sejumlah artis dan penyair. "
pokoknya seluruh kekuatan prodemokrasi akan diundang.
juga para korban rezim orde baru, seperti dari kedung ombo," katanya.
 namun, nusron membantah kalau kegiatan itu dilakukan untuk mendukung abdurrahman wahid.
   bukan kekuatan massa   ketua dpr akbar tandjung berharap, setiap masalah atau pertikaian politik setajam apa pun dalam komponen bangsa bisa diselesaikan lewat cara demokratis, tanpa melalui kekuatan massa.
dalam membangun politik, kekuatan massa bukanlah cara yang terbaik dan bukan pula sebagai pendidikan politik yang baik.
 "dalam menyelesaikan masalah politik, kita tidak perlu menggunakan kekuatan massa dalam jumlah yang besar, sebab kita ingin membangun politik dalam semangat memajukan pendidikan politik.
artinya, kita harus bisa melihat bahwa perbedaan itu sesuatu yang wajar sejauh perbedaan itu berada dalam koridor aturan yang telah kita sepakati bersama," kata tandjung.
 "kita tidak ingin mengunakan cara-cara berpolitik dengan menggunakan kekuatan massa.
kita ingin membangun sistem politik kita yang sehat, yang bisa diterima," kata tandjung lagi.
 (p10/bur/tri/pep/wis/bdm)         beberapa kegiatan organisasi politik dan kelompok masyarakat di beberapa daerah     sabtu 13 januari :     kunjungan ketua umum partai amanat nasional amien rais untuk melantik ketua dpw pan jatim di surabaya   pembekalan sekitar 4.000 anggota dprd pdi perjuangan di istora senayan   minggu 14 januari:     apel perayaan hut pdi perjuangan di stadion utama senayan.
estimasi massa 100.000 orang   silaturahmi alim-ulama se-jateng di pondok pesantren thoriqoh al-riyath giri kusuma, mranggen, demak.
  senin, 15 januari:     pembukaan masa sidang dpr   mimbar demokrasi dan konser reformasi yang diadakan pmii di parkir timur senayan.
dibatalkan penyelenggara.
  dialog publik kepemimpinan nasional dan konsolidasi demokrasi yang diadakan indonesian democracy monitor (indemo) di hotel sari pan pasific, jakartra    rabu, 17 januari:     rencana pansus bulog memanggil presiden abdurrahman wahid berkaitan dengan kasus bulog.
  minggu 21 januari:    tabligh akbar dan peringatan harlah ppp di stadion utama senayan, jakarta   kamis, 25 januari:    rencana pansus bulog mengumumkan temuannya.