pengamatan jw lainnya, kekayaan orang-orang pengadilan dari hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai hakim agung, serta panitera, tidak wajar dibanding pendapatan resmi mereka.
beberapa hakim dan panitera diketahui memiliki kekayaan lebih dari rp 3 milyar.
padahal, sesuai keputusan presiden (keppres) nomor 89 tahun 2001 tunjangan hakim utama golongan iv/e (golongan tertinggi) hanya sebesar rp 2,6 juta.
ketidaksebandingan antara pendapatan dengan pengeluaran atau kekayaan adalah indikasi tindak pidana korupsi.