beban defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 diarahkan untuk ditanggung warga kelas menengah ke atas.
selama 32 tahun lebih, kalangan  the haves  telah bergelimang kenikmatan.
saatnya mereka menanggung beban defisit.
namun, diingatkan, upaya penutupan defisit dan revisi apbn 2001 tidak cukup.
solusi politik adalah sebuah keharusan dan mutlak karena kisruh politik telah merunyamkan perekonomian serta melahirkan defisit.
 mantan menkeu bambang sudibyo di jakarta, rabu (2/5), juga mengatakan, persoalan defisit tidak bisa diatasi dengan meluncurkan kebijakan fiskal, dengan mengurangi atau merampingkan pengeluaran pemerintah saja.
  defisit juga tidak bisa diatasi lewat kebijakan moneter, dengan mengurangi atau menambah uang beredar atau mengutak-atik suku bunga.
 menurut bambang, presiden abdurrahman wahid juga harus turut membantu dengan menciptakan stabilitas dan memperbaiki  performance -nya agar rakyat, investor, dan dpr percaya.
  "jika presiden dapat mengatasi masalah persatuan, misalnya, sudah menyelesaikan 80 persen dari pekerjaannya.
tugas presiden itu mewujudkan persatuan, ketertiban, dan kerukunan.
fokus ke sana saja!
soal mengundang investor, memulihkan perekonomian, itu tugas menteri-menterinya," kata bambang.
 dari sisi fiskal, kata bambang, memang masih ada peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, yaitu melalui kenaikan cukai rokok.
  dijelaskan, saat ini penerimaan dari cukai rokok sekitar rp 16 trilyun.
jika cukai dinaikkan sekitar 60 persen, maka akan ada kenaikan penerimaan sebesar 50 persen atau sekitar rp 8 trilyun dari rokok. "
dugaan saya akan ada tambahan penerimaan dari rokok sekitar rp 10 trilyun," ujarnya.
 menaikkan cukai rokok akan lebih berarti dibanding dengan menjual obligasi ke pemerintah daerah sebesar rp 2 trilyun. "
dalam penjualan obligasi ke daerah itu banyak faktor politis yang akan dihadapi.
bisa diartikan, kedaulatan yang sudah diberikan hendak dikurangi, dan itu bisa menimbulkan resistensi dari daerah," demikian bambang sudibyo.
   warga mampu   menko perekonomian rizal ramli juga mengatakan, beban defisit akan diarahkan ke pundak warga mampu. "
hal itu antara lain bisa dilakukan dengan menaikkan tarif rokok impor, tarif alkohol impor, tarif otomotif dalam bentuk  completely knocked down  (ckd atau bagian-bagian otomotif yang belum dirakit), serta mobil impor jadi ( completely built-up )."
 semua barang itu, kata rizal, merupakan barang yang relatif menjadi konsumsi warga mampu.
 dia juga menambahkan, berbagai celah telah mulai dianalisa dan terlihat sebagai potensi penerimaan. "
sebagai contoh kecil, di jakarta saja, ada 61.000 unit rumah mewah seperti di pondok indah, menteng, kemang, kebayoran baru, simpruk, kelapa gading.
anda tahu, pemilik rumah mewah di kompleks elite itu tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp).
itu akan dikejar," katanya.
 juga ditemukan, trilyunan rupiah deposito warga indonesia yang tidak jelas asal-usulnya. "
saya kira hal itu bisa dikenakan pajak, dengan batasan minimal rp 50 juta atau rp 100 juta," katanya.
 menurut rizal, hal-hal itu kini sedang dikerjakan jajaran departemen keuangan, yang memang membidangi hal itu. "
pokoknya ada banyak hal yang belum diungkapkan, tetapi sudah diketahui sebagai sumber penerimaan untuk menutupi defisit.
benang merahnya agak jelas bahwa defisit apbn 2001 sangat wajar untuk ditimpakan ke warga mampu, yang selama 30 tahun lebih menikmati surga dunia di indonesia ini," ujar rizal.
 di sisi lain, kata rizal, sejumlah langkah mengatasi defisit yang mungkin akan membebani rakyat kecil akan diatasi dengan melancarkan semacam program kompensasi. "
misalnya, program pemberian beasiswa diperbanyak, program pengadaan pompanisasi air bersih di daerah minus ditingkatkan," kata rizal seraya meminta agar upaya untuk menimpakan beban defisit kepada warga mampu tidak menimbulkan perlawanan yang didukung elite politik.
 dia memberikan contoh, yang diminta untuk tidak disebutkan bahwa beberapa waktu lalu, ada upaya pemerintah menaikkan penerimaan, namun mental karena lobi politik.
 sementara itu, menurut rizal ramli, setiap kenaikan suku bunga 1 persen akan menaikkan beban defisit rp 2,5 trilyun, dan setiap kenaikan kurs rupiah sebesar rp 1.000 juga akan menambah defisit sebesar rp 8,5 trilyun.
 rizal juga mengatakan, pemerintah merencanakan akan menyampaikan revisi apbn 2001 kepada dpr hari kamis ini.
namun, revisi apbn itu, katanya, masih harus dibahas dulu di tingkat kabinet untuk dimintai persetujuan.