pernyataan presiden megawati soekarnoputri bahwa tabungan atau kekayaan negara "dirampok" oleh sejumlah pejabat masa lalu, merupakan ungkapan kekesalan.
ini harus ditangkap jaksa agung dan kepala polri untuk menindaklanjuti temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp).
 demikian ketua umum dpp ikadin (ikatan advokat indonesia) h soedjono di sela-sela acara silaturahmi dengan dpc ikadin jember, malang, banjarmasin, surabaya, situbondo, banyuwangi, dan bondowoso kepada wartawan di jember, sabtu (29/9).
  sebagaimana diberitakan, presiden megawati soekarnoputri saat bertemu masyarakat indonesia di tokyo, jepang, mengatakan, selama ini bangsa indonesia tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai atau membayar utang karena dirampok para pejabat yang tidak memiliki moral.
 menurut soedjono, ini merupakan suatu ungkapan kekesalan seorang presiden karena ada laporan bpk dan bpk beberapa bulan lalu tentang kebocoran sekian trilyun rupiah uang negara yang "dimakan" orang-orang yang tak berhak memakainya. "
mungkin setelah memperoleh laporan itu, tentu timbul kekesalan ibu presiden," kata soedjono.
 untuk menindaklanjuti temuan bpk dan bpkp, presiden harus segera memerintahkan secara tegas kepada aparat di bawahnya yaitu jaksa agung dan kepala polri untuk memeriksa dan menyidik atas temuan bpk dan bpkp.
temuan itu diyakini pasti benar dan tidak mungkin dimanipulasi.
 soedjono menambahkan, apabila perintah presiden sampai tidak ditaati atau dilaksanakan maka pembantu-pembantunya harus ditindak secara tegas pula atau diberhentikan. "
sikap presiden jika akan menindak para perampok uang negara harus didukung oleh semua pihak.
kami mendukung sekali niat presiden itu," tambah soedjono.