trisakti, posko teknik universitas indonesia, forkot, dan front kota, dalam aksi demonstrasinya menyatakan sikap menolak keras rekomendasi dpr.
mereka juga meminta agar mahkamah militer untuk kasus trisakti/semanggi dihentikan dan dibubarkan karena hanya panggung sandiwara politik orde baru.
 "demi anak-anak kami tercinta yang telah hilang nyawanya direnggut timah-timah panas kekuasaan yang zalim.
demi kawan-kawan dan saudara-saudara kami yang telah gugur meninggalkan kami selamanya diterjang peluru dan kebrutalan aparat militer.
demi keadilan bagi seluruh korban pelanggaran ham berat di mana pun serta demi demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi, kami menyatakan sikap jangan percaya lagi pada wakil rakyat di parlemen, karena mereka sudah terbukti telah mengkhianati darah, nyawa, dan sejarah perjuangan rakyat," ujar wakil mahasiswa yang membacakan pernyataan sikap bersama akkra.
 dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menandaskan, pertama, proses penyelesaian di pengadilan militer memiliki kelemahan prosedur/hukum materiil yang tidak menyentuh dan mengakomodasikan pemulihan hak-hak korban, seperti rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.
kedua, tidak ada unsur tanggung jawab komando, melainkan hanya tanggung jawab individual prajurit di lapangan.
  yang sangat disayangkan, dpr, sebagai lembaga legislatif yang memiliki otoritas mendorong penyelesaian kasus ham secara politis, justru melakukan promosi dan mendemoralisasi diri sebagai lembaga pelanggeng  impunity  atau pelindung penjahat ham.
  presiden mahasiswa trisakti andre rosiade bersama beberapa rekannya menemui ketua panitia khusus (pansus) dpr panda nababan. "
nababan bilang, pansus sudah bubar.
meski akhirnya gagal, pdi-p sudah menunjukkan  political will -nya.
saya kemudian dipersilakan menghubungi humas dpr untuk menemui ketua-ketua fraksi atau pimpinan dpr.
tak seorang anggota dpr pun mau menerima," ujar andre.
  mereka kemudian bergerak menuju universitas atma jaya dan berunjuk rasa di depan kampus tersebut.
di atas mobil mereka tampak karangan bunga berukuran besar.
di tengahnya dipasang pita bertuliskan "selamat menempuh hidup baru atas perkawinan politik tni/ polri dan dpr.
dari: keluarga besar trisakti, akkra, dan kontras".
  sekitar pukul 14.00, di depan kampus trisakti dan hotel ciputra beberapa mahasiswa trisakti membakar ban.
empat ban dibakar di depan hotel ciputra.
sembilan ban lainnya dibakar di depan kampus trisakti.
sekitar 20, menit lalu lintas di depan kampus trisakti sempat macet.
  sampah   sekretaris komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) usman hamid mengungkapkan, keputusan dpr yang sudah diduga tersebut mencerminkan apa yang dikerjakan pansus trisakti, semanggi i, dan semanggi ii selama tujuh bulan hanyalah sampah.
  "tidak ada gunanya pansus dpr bekerja sekian lama mengumpulkan fakta, memanggil saksi, memanggil pakar hak asasi manusia, keluarga korban, komnas ham, aliansi mahasiswa, bila di kepala mereka sudah tercetak sikap politik melindungi militer.
cukuplah sekali ini rakyat memberi kesempatan kepada dpr menyelesaikan kasus pelanggaran ham.
dpr memang tidak bisa dipercaya," kata usman hamid.
  usman, yang juga ketua tim monitoring pansus dpr kasus trisakti bentukan universitas trisakti, menduga, hasil paripurna dpr semakin memperkokoh  bargaining  antara politisi dpr dengan militer.
asumsinya, dengan membebaskan militer/polri dari peradilan ham, dpr akan mendapat dukungan "keamanan" buat kelancaran sidang istimewa yang bakal digelar 1 agustus mendatang.