pengeluaran negara yang direncanakan pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2002 sebesar rp 332,4 trilyun, sedangkan rencana penerimaan rp 289,4 trilyun sehingga terjadi defisit anggaran rp 43 trilyun atau 2,5 persen produk domestik bruto (pdb).
dengan volume anggaran yang kecil itu -turun 2,3 persen dari tahun lalu- pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar lima persen akan didorong dengan partisipasi swasta.
demikian presiden megawati soekarnoputri ketika menyampaikan pengantar/keterangan pemerintah atas ruu tentang apbn 2002 pada sidang paripurna dpr yang dipimpin ketua dpr akbar tandjung di gedung dpr, jakarta, jumat (7/9).
semula nota keuangan dan rapbn 2002 akan disampaikan berbarengan dengan pidato kenegaraan tanggal 16 agustus, namun diundur karena kabinet gotong royong baru terbentuk 9 agustus 2001.
  "defisit ini lebih kecil dari perkiraan di tahun berjalan, yang sekitar 3,7 persen pdb.
dengan defisit yang lebih rendah, kebutuhan sumber pembiayaan termasuk dari pinjaman juga menjadi lebih kecil.
hal ini selaras dengan upaya mencapai kesinambungan fiskal," kata presiden.
  pada kesempatan itu presiden sempat membacakan angka penerimaan negara yang salah cetak.
presiden menyebutkan, di sisi penerimaan negara, dalam rapbn 2002 dirancang pemasukan sebesar rp 291,4 trilyun.
padahal, seharusnya rp 289,4 trilyun sesuai dengan pernyataan presiden yang menyebutkan defisit anggaran sebesar rp 43 trilyun dari pengeluaran negara sebesar rp 332,4 trilyun.
 menurut presiden, sumber pembiayaan defisit berasal dari dalam dan luar negeri.
dari dalam negeri, diperoleh dari privatisasi bumn dan penjualan aset yang dikelola badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
privatisasi bumn akan dilakukan secara selektif dan direncanakan sekitar rp 4 trilyun.
sementara penjualan aset bppn ditargetkan mencapai rp 21,5 trilyun.
   peran swasta   pemerintah mengakui, pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar lima persen dalam rapbn 2002 tak dapat diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan di saat kondisi ekonomi seperti ini.
harapan pemerintah adalah kepada kepercayaan dari para pelaku ekonomi di dunia usaha, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
  "dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, saya kira stimulusnya justru dari dunia usaha atau swasta.
kita mengandalkan penciptaan lapangan kerja yang berasal dari mereka, para pelaku usaha.
di sana kita harapkan kembalinya kepercayaan di antara para pelaku ekonomi," demikian menteri keuangan boediono, menjawab pertanyaan wartawan, dalam keterangan pers untuk menjelaskan rapbn 2002 dan nota keuangan, kamis (6/9) malam.
  sebelumnya, di tempat yang sama, menneg perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas kwik kian gie menyatakan dengan perencanaan anggaran belanja yang jumlahnya kecil ini, pemerintah hanya mendukung dan membenahi infrastruktur yang ada.
  pembangunan sarana fisik diakui sangat minimal, dan sangat dibatasi pada pemeliharaannya saja.
sebab itu, upaya penciptaan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja sepenuhnya ditentukan oleh kegiatan masyarakat dan dunia usaha.
 dalam rapbn 2002, pemerintah menentukan anggaran belanja pembangunan sebesar rp 47,1 trilyun, yang bersumber dari pembiayaan rupiah murni sebesar rp 22,7 trilyun dan dana pinjaman luar negeri sebesar rp 24,3 trilyun.
sementara, pengeluaran rutin pemerintah pusat dianggarkan rp 195,0 trilyun.
 menurut kwik, anggaran belanja pembangunan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan departemen atau lembaga di berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.
selain itu, juga digunakan untuk program penanggulangan dampak pengurangan subsidi bahan bakar minyak (bbm) yang direncanakan senilai rp 1,77 trilyun.
  presiden pun dalam pidatonya menyatakan, untuk mengatasi pengangguran, penanggulangan kemiskinan, sangat tergantung dari upaya pemulihan ekonomi.
untuk sebagian besar perwujudan itu, akan ditentukan peran swasta, karena begitu terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah.
dikatakan pula, sumber pertumbuhan juga diharapkan dari ekspor nonmigas.
akan diupayakan mengurangi hambatan distribusi, meningkatkan pembiayaan perdagangan, mengatasi masalah perburuhan, mengurangi hambatan perdagangan dengan negara-negara industri, dan memperluas pasar ekspor.
  untuk mengurangi daya turunnya daya dukung infrastruktur, presiden mengharapkan partisipasi masyarakat.
untuk itu berbagai kebijakan dan termasuk peraturan perundang-undangan akan disempurnakan.
antara lain, melalui restrukturisasi kebijakan tarif dan deregulasi sistem perizinan di sektor energi, termasuk ketenagalistrikan, transportasi, pos, telekomunikasi, dan informatika.
  perpajakan   presiden menegaskan, demi prinsip efisiensi dan keadilan, berbagai penangguhan pengenaan pajak akan semakin dikurangi.
kebijakan di bidang ini akan lebih bertumpu pada ekstensifikasi.
di samping penerimaan pajak, pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (pnbp) direncanakan dapat mencapai rp 72,6 trilyun.
  "penerimaan sebesar itu antara lain diharapkan dapat diperoleh melalui peningkatan kesehatan dan kinerja bumn, serta peninjauan kembali besarnya penerimaan bagian pemerintah dari laba bumn.
langkah lainnya, mengintensifkan penagihan tunggakan utang pemda dan bumd," tambah kepala negara.
  dari penerimaan tersebut, sebagian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang diperkirakan rp 196 trilyun.
sedangkan dua jenis pengeluaran utama adalah pembayaran bunga obligasi pemerintah dalam rangka restrukturisasi perbankan yang diperkirakan akan mencapai rp 61,1 trilyun dan subsidi bbm.
  kepala negara mengatakan, pemerintah akan mengupayakan agar bppn dapat segera merestrukturisasi aset dan sebagian hasilnya akan digunakan untuk menarik kembali obligasi pemerintah.
selain itu akan pula dituntaskan verifikasi terhadap surat utang pemerintah kepada bank indonesia (bi).
  beban yang juga berat, lanjut presiden, subsidi bbm dalam tahun 2001 ini.
meskipun harga bbm dalam negeri telah dinaikkan, jumlah subsidi yang disediakan dalam apbn 2001 masih sangat besar, yaitu rp 53,8 trilyun.
jumlah tersebut lebih besar dari jumlah yang disediakan untuk anggaran pembangunan dalam tahun tersebut yang berjumlah rp 45,5 trilyun.
  konsumsi bbm dari waktu ke waktu terus meningkat sehingga beban subsidinya pun terus bertambah.
oleh karena itu pengurangan subsidi menjadi sangat perlu karena kalau tidak, kita tidak dapat memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pembangunan, kata presiden.
 keputusan ini sangat berat, untuk menjaga kesinambungan anggaran negara yang merupakan prasyarat penting bagi pemulihan ekonomi.