selama delapan tahun ke depan, penerimaan provinsi daerah istimewa aceh dari pertambangan minyak bumi dan gas alam naik masing-masing menjadi 70 persen.
angka ini lebih tinggi dari yang diatur undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang berlaku sekarang, yakni masing-masing 55 persen untuk minyak bumi dan 40 persen untuk gas alam.
  lalu, mulai tahun kesembilan, penerimaan menjadi 35 persen untuk minyak bumi dan 20 persen untuk gas alam.
namun, 30 persen dari penerimaan ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan masyarakat aceh.
 pendapatan minyak dan tambang dari aceh pada tahun 1998 tercatat rp 9,6 trilyun per tahun.
dengan berlakunya ruu nanggroe aceh, provinsi di aceh akan mendapatkan sekitar rp 6 trilyun setahun dari minyak dan tambang.
  khusus bagi pemeluk agama islam, di provinsi aceh dibentuk peradilan syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional berdasarkan syariat islam yang dilakukan oleh mahkamah syar'iyah.
dalam lima tahun mendatang, gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakilnya di provinsi daerah istimewa aceh dipilih langsung oleh rakyat aceh.
  demikian materi penting rancangan undang-undang (ruu) tentang otonomi khusus provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalam -selanjutnya sebut ruu nad- yang kamis (19/7) disetujui dpr bersama pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat iv rapat paripurna dpr.
rapat dipimpin wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno dan dihadiri ketua dpr akbar tandjung.
  selain tokoh masyarakat aceh yang sengaja menghadiri rapat, seperti wakil gubernur provinsi di aceh dan mantan menteri negara hak asasi manusia (ham) hasballah m saad, seluruh anggota pansus ruu nad mengenakan pakaian adat aceh, termasuk ketua pansus ferry mursyidan baldan.
ruu nad ini disetujui oleh seluruh fraksi dpr, termasuk fraksi tni/polri.
ferry membacakan laporan pansus, disusul ke-10 fraksi memberikan laporan persetujuan, dan terakhir mendengar jawaban pemerintah yang disampaikan menteri dalam negeri dan otonomi daerah surjadi soedirdja.
ketika palu diketukkan tanda setuju, hadirin bertepuk tangan riuh.
 "pembahasan yang tajam, keras, dan dengan tempo serta dinamika yang tinggi, yang sering kali diwarnai prasangka atau kekhawatiran, telah berhasil mencapai perumusan maksimal.
justru melalui seluruh proses pembahasan ini, semakin nyata terbukti bahwa baik dpr maupun pemerintah memiliki komitmen penuh untuk memajukan setiap jengkal tanah di provinsi nanggroe aceh darussalam, sekaligus memperkuat seluruh persada negara kesatuan republik indonesia," kata surjadi saat membacakan sambutannya.
  tetap nkri   proses pembahasan ruu nad ini lebih lambat dari waktu yang ditentukan, yakni 1 mei 2001 sebagaimana diamanatkan ketetapan (tap) mpr nomor iv/mpr/1999.
ruu usul inisiatif baru diajukan 17 maret dan dibahas hingga 1 juli 2001 melalui serangkaian curah pendapat dengan sejumlah pakar dan masyarakat aceh.
adapun pembahasan dengan menteri dalam negeri dilakukan selama enam hari, mulai 4 juli 2001.
gubernur serta anggota dprd dan masyarakat aceh kerap hadir dalam setiap pembahasan ruu nad ini.
 pemerintah, sebagaimana diungkapkan surjadi, menyadari bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan ruu nad.
di satu sisi harus mengakomodasi aspirasi masyarakat aceh yang selama ini belum dapat dipenuhi secara optimal, di sisi lain ruu harus tetap merupakan penjabaran konstitusi dan harus tetap dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia (nkri) serta memperhatikan kepentingan rakyat indonesia secara keseluruhan.
  "di samping itu, materi ruu juga harus diserasikan dengan penyelenggaraan keistimewaan provinsi aceh sebagaimana diatur dalan undang-undang nomor 44 tahun 1999," katanya.
 sementara itu, ferry selaku ketua pansus menjelaskan, pembahasan seluruh substansi ruu nad ini merupakan formulasi aspirasi masyarakat atas kehendak untuk mengembangkan kehidupan berdasarkan segenap potensi yang dimiliki sendiri tanpa harus keluar dari nkri. "
ini adalah pengaturan yang biasa saja jika dalam  back mind  kita otonomi dipahami justru dalam rangka pemaknaan kebhinekaan dalam negara kesatuan republik indonesia," ujarnya.
 ketentuan penting dalam ruu nad ini adalah bahwa pengangkatan kepala kepolisian daerah (polda), kepala kejaksaan tinggi, dan hakim untuk wilayah provinsi nad dilakukan dengan persetujuan atau pertimbangan gubernur provinsi nad.
menurut ferry, ketentuan ini bukan merupakan gambaran adanya keinginan campur tangan daerah terhadap kewenangan yang ada pada pemerintah, tetapi merupakan ekspresi dari keinginan adanya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam mengembangkan kehidupan masyarakat di daerah.
 "pengaturan hubungan pusat-daerah dalam bidang kepolisian yang diatur dalam ruu ini adalah bahwa kebijakan keamanan provinsi nanggroe aceh darussalam dikoordinasikan kepala polda kepada gubernur, sedangkan dalam hal pelaksanaan tugas fungsional di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dipertanggungjawabkan oleh kepala polda kepada gubernur," papar ferry.