ratusan guru yang tergabung dalam persatuan guru republik indonesia (pgri) kota semarang, hari kamis (18/1) mendatangi kantor dprd kota semarang.
mereka menuntut dprd agar menunda penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai struktur organisasi dan tata kerja (sotk) pemerintah kota semarang, yang dinilai belum membawa aspirasi kalangan pendidikan.
 raperda tersebut harus dibahas ulang.
selain proses penyusunannya tidak melibatkan kalangan pendidikan, konsep raperda sotk, khususnya mengenai struktur organisasi dinas pendidikan nasional (diknas), dinilai belum menyentuh kondisi riil pendidikan di kota semarang.
 kehadiran para guru berhasil menggugah hati anggota dprd kota semarang.
bahkan, tiga fraksi dprd kota semarang, yakni fraksi pdi-p, pkb dan pan menyatakan menolak penetapan sotk tersebut, dan memberi kesempatan selama seminggu kepada eksekutif untuk membahas ulang.
 sekretaris pengurus daerah (pd) pgri kota semarang drs agus siswanto mempertanyakan eksekutif, yang tidak melibatkan kalangan pendidikan, seperti pgri, dalam penyusunan sotk dinas pendidikan itu.
  pihak pgri kota semarang menyatakan sangat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, tetapi jangan sampai justru merugikan para guru.
karena itu, diharapkan pada masa mendatang jajaran diknas jangan sampai kecolongan dipimpin orang yang tidak mengerti pendidikan.