pengajar pascasarjana ilmu hukum ui itu menegaskan, kepentingan politik telah mengeliminasi pemberantasan kkn.
ini tidak cuma tampak dari kegagalan dpr membentuk pansus bulog karena sikap politik dari partai dibarter dengan konsesi politik lain, tetapi juga dari ketak-jelasan penyelesaian beberapa kasus kkn di kejaksaan agung.