buloggate  merupakan refleksi betapa pemerintahan sekarang belum berbuat banyak, bahkan turut memperburuk keadaan dengan terjebak dalam berbagai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
demikian pula kompetensinya dalam penanganan kelembagaan dan aspek lainnya relatif jauh lebih memprihatinkan.
 demikian kata kalangan investor, pengamat ekonomi, dan ahli hukum perbankan yang dihubungi  kompas , jakarta, selasa (30/1).
 bahkan, pradjoto, ahli hukum perbankan, mengatakan, "pemerintah sekarang harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa keruntuhan ekonomi bukan hanya merupakan cermin buruk pemerintahan masa lampau, tetapi juga bukti rendahnya kompetensi pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan."
  menurut pradjoto, ada beberapa contoh, penyelesaian kredit macet senilai rp 200 trilyun yang lambat, penyelesaian kasus bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) rp 140 trilyun yang tidak jelas.
demikian pula soal penanganan aset di badan penyehatan perbankan nasional (bppn) sebesar rp 600 trilyun.
soal rencana penjualan aset rp 600 trilyun itu, pemerintah berniat mencapai angka penjualan 70 persen.
di sisi lain, nilai aset itu sebenarnya hanya tinggal sepertiga atau bahkan seperempat.
 "begitu pemerintah mematok penjualan ( asset recovery ) sebesar 70 persen, sudah langsung melahirkan kompleksitas.
bagaimana secara teknis mencapai  recovery  70 persen, dengan kenyataan nilai riil tidak ada lagi sebesar itu," ujar pradjoto.
 ia menambahkan, "kesulitan teknis mencapai angka itu jauh lebih sulit ketimbang adanya faktor intervensi politis.
itu satu contoh, refleksi dari rendahnya kemampuan menyelamatkan ekonomi."
bingungnya pemerintah menangani penjualan aset itu, serta lambatnya penyelesaian restrukturisasi kredit, selanjutnya juga mengancam keamanan rekapitalisasi perbankan. "
akibatnya jelas terlihat, sampai sekarang perbankan belum berfungsi sebagai lembaga intermediasi," katanya.
 "mungkin ada tuduhan bahwa bankir-bankir sekarang tidur dan tidak berani mengambil risiko.
akan tetapi, harus diketahui, keadaan riil memang harus membuat bank kini stagnan.
di sisi lain, perbankan juga dihadang dengan sejumlah peraturan soal kehati-hatian dari bi," lanjutnya.
 pradjoto mengemukakan, dari sisi ekonomi, hingga kini belum ada perumusan kebijakan makro yang disesuaikan dengan kondisi riil di sektor mikro.
ada lagi, pemerintah sekarang dipersepsikan telah juga turut terjebak dalam praktik-praktik kkn.
 pemerintah, kata pradjoto, agar jangan terpana dengan kinerja ekspor atau pertumbuhan ekonomi. "
itu terkadang -terutama jangka pendek- tidak ada kaitannya dengan buruk tidaknya kondisi kelembagaan dan kebijakan restrukturisasi.
seburuk-buruknya kelembagaan, kinerja ekspor bisa saja meningkat, dan jangan dilupakan, kinerja ekspor itu juga masih merupakan hasil dari investasi lama," katanya.
 semua itu, kata pradjoto, kini berdampak pada ketidakpercayaan investor dan bahkan ada yang lari. "
kalau pemerintah mau beranjak, semua kelemahan yang ada itu segera diperbaiki.
jika tidak, akan sama saja, pemerintahan sekarang bisa jatuh pada kekeliruan yang dilakukan orde baru," katanya.
  tak persoalkan   kalangan  fund manager  asing yang melakukan investasi portofolio di indonesia tidak akan mempersoalkan hasil pansus buloggate dan pansus bruneigate.
apa pun hasilnya, presiden bersalah atau tidak, bahkan kalaupun presiden harus turun secara konstitusional, sama sekali tidak soal.
kekhawatiran utama adalah stabilitas buruk serta mandulnya kebijakan ekonomi.
 "jika tidak ada stabilitas, tidak akan ada bisnis yang jalan.
jika tidak ada bisnis yang jalan karena semua orang ketakutan, bagaimana kita bisa meraih laba.
lebih baik kami cabut dari indonesia, mungkin filipina lebih menarik," demikian pendapat pribadi michael t tjoajadi, direktur pt schroder investment management indonesia, jakarta, selasa.
 akhirnya, kata michael, dana yang berputar hanya dana-dana jangka pendek yang sangat spekulatif.
ini sangat berbahaya sebab seolah-olah ada dana yang mengalir masuk.
padahal, dalam sekejap, dana-dana itu bisa dicabut dan "terbang" lagi. "
jadi, kami,  foreign fund managers,  pada umumnya hanya menekankan stabilitas.
jika stabilitas tidak ada, risiko tinggi,  earning  perusahaan yang kita pegang sahamnya menjadi tidak menentu pula," katanya.
 sementara itu, pengamat pasar modal jasso winarto menilai, investor portopolio pada umumnya sudah tidak takut dengan kondisi politik di indonesia.
akan tetapi, mereka tetap khawatir jika suhu politik yang memanas belakangan ini berubah menjadi kerusuhan, apalagi jika aparat keamanan tidak bisa mengendalikannya.
 "karena itu, meski demonstrasi kemarin cukup besar, karena investor melihat aparat keamanan dapat mengatasinya, maka investor tidak panik dan tidak merusak pasar," ujar jasso winarto ketika diminta tanggapannya mengenai bursa saham dan pasar uang jakarta yang tidak bergejolak kencang meski ada demonstrasi yang cukup besar bertepatan dengan peristiwa penting sidang paripurna dpr soal  buloggate  dan  bruneigate  yang mengaitkan nama presiden abdurrahman wahid.
 "sepanjang demokrasi berjalan sesuai relnya, itu tidak jadi soal bagi investor.
yang penting tidak terjadi tindakan anarkis.
itu (anarkis) yang paling ditakutkan investor," kata jasso.
 ia juga menilai, investor di bursa saham -yang biasanya sangat rentan terhadap isu-isu politik sudah lama terbiasa dengan panasnya suhu politik indonesia selama ini.
karena itu, mereka sudah melakukan antisipasi sejak lama pula.
  kalaupun presiden mundur atau diproses secara konstitusional, tetapi tidak terjadi tindakan anarkis, menurut jasso, pasar pun tidak akan bereaksi berlebihan.
alasannya, risiko dari sejumlah skenario politik yang bakal terjadi semuanya sudah dikalkulasi oleh investor.
  pengamat pasar modal lin che wei juga berpendapat, investor tidak peduli apakah terjadi tawar-menawar politik dalam penyelesaian  buloggate  dan  bruneigate . "
bagi mereka, yang penting adalah apakah sebuah kebijakan politik akan menghasilkan iklim investasi yang lebih kondusif, menyediakan platform politik yang stabil, dan bisa memberi jaminan keamanan bagi investasi," katanya.
 " buloggate  dan  bruneigate  tidak menunjukkan tentang belum berjalannya reformasi struktural sebagaimana dimaksud oleh imf (dana moneter internasional).
yang imf maksud dengan perubahan struktural bukan semata-mata berkaitan dengan masalah presiden, tetapi menyeluruh, dari  good governance ,  good corporate governance , sampai pemberantasan kkn.
 buloggate  dan  bruneigate  hanya merupakan salah satu contoh, tetapi bukan perubahan struktural utama yang dimaksud imf," jelasnya.