drs suwarsana (47) sudah menjalani profesinya lebih dari 25 tahun.
ia mulai mengajar pada tahun 1974 di sekolah dasar (sd) widara, tukangan, yogyakarta.
tahun 1995, ia diangkat menjadi kepala sd negeri i tegalrejo, tempatnya mengajar di sana sampai sekarang.
 kini ia golongan iva, cukup tinggi bagi pegawai negeri. "
tetapi kelihatannya saya akan mentok di sini, lain dengan dosen di perguruan tinggi bisa melanjutkan sampai ivd," kata lulusan ikip pgri itu ketika ditemui di ruang kepala sekolah, selasa (4/9).
 gaji pokoknya sekitar rp 1 juta.
ditambah tunjangan anak dan istri plus tabungan beras, tunjangan fungsional sebagai guru yang mengajar dan sebagai kepala sekolah, ia mendapat tunjangan struktural rp 125.000.
dengan demikian, setiap bulan ia membawa pulang rp 1,5 juta.
  "terus terang uang sebegitu bagi kami, ya, masih kurang.
saya mempunyai satu anak dan istri yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
pendapatan utama semua dari saya.
jadi, uang itu, ya, dicukup-cukupkanlah," katanya.
 ketika pertengahan tahun 2001 pemerintah menetapkan gaji pns (termasuk para guru) naik, maka rapel kenaikan gaji januari-juli sungguh menjadi harapan banyak guru.
  situasi yang mirip dialami siti zulaikha, guru smu 7 manyaran, semarang.
andai rapel kenaikan gaji diberikan utuh, sungguh hal itu akan membantu para guru, karena mereka akan memperoleh rp 1.400.000 hingga rp 1.600.000.
jumlah yang cukup lumayan.
 karena itulah, para guru di kota semarang meminta agar wali kota semarang sukawi sutarip segera membayar rapel gaji para guru dari januari hingga juli 2001 itu.
mereka juga mengkritik sikap wali kota yang dianggap tidak transparan mengenai kondisi keuangan pemerintah kota (pemkot) semarang.
  "cuma bilang pemkot tak punya uang, tanpa menjelaskan persoalan mengenai rapel gaji, merupakan sikap arogan seorang eksekutif dan melecehkan para guru," kata m hafid, guru agama rekan siti zulaikha.
 para guru curiga, terlebih sejak menteri koordinator kesejahteraan rakyat (menko kesra) jusuf kalla mengatakan bahwa anggaran untuk membayar kenaikan gaji dan rapel gaji pegawai negeri sipil (pns) sudah didistribusikan ke pemerintah daerah.
  "kalau sudah diberikan ke daerah, berarti sudah menjadi hak kami, kenapa tidak diberikan?"
tanya siti yang berpenghasilan rp 1,1 juta/bulan dan harus membiayai anaknya yang kuliah.
  sebagai guru bahasa indonesia selama 20 tahun, siti tak memberi les privat.
penghasilan tambahan diperolehnya dari tunjangan jabatan rp 56.000/ bulan, sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum.
kata siti, "banyak teman saya yang kondisinya jauh lebih sulit.
ada yang suaminya pengangguran dan berputra empat."
 ketidakjelasan itu mendorong pengurus persatuan guru republik indonesia (pgri) kota semarang, selasa (4/9), menilai pemkot semarang menyalahgunakan gaji guru yang telah diterima dalam alokasi dana alokasi umum (dau).
mereka menduga rapel gaji selama januari-juni 2001 digunakan membiayai proyek di luar kepentingan 7.000 guru di semarang.
 meski kesejahteraannya kurang mantap, suwarsana tetap bersyukur.
ia sempat menabung saat masih bujang sehingga bisa membeli rumah dengan luas tanah 153 meter persegi.
tuturnya, "sebagai guru, saya tetap bangga walaupun penghargaan yang saya terima kecil dibandingkan teman-teman dengan pangkat yang sama."
             seretnya kucuran dau untuk guru dan para pns lain telah membuat posisi pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di mana pun serba terjepit.
pemkab dan pemkot merasa "dikejar-kejar" oleh tuntutan urusan hak guru dan pns lainnya, tetapi faktanya pemkab dan pemkot umumnya sudah "bangkrut", karena defisit anggaran.
 kabupaten sleman dan kota yogyakarta setidaknya sudah menunjukkan "itikad" baik untuk menalangi kenaikan gaji pns yang berlaku surut januari-juli 2001 itu.
lumayan, karena meski pembayaran mereka bertahap, dan jumlah bulannya pun sangat terbatas, sudah ada niat pemerintah akan merealisasikan rapel kenaikan gaji pns dan guru.
dana kontinjensi yang diterima pemkot yogyakarta hanya rp 19 milyar dari kebutuhan rp 113 milyar.
padahal, dana untuk membayar gaji dan kenaikan gaji pns, termasuk rapel, berkisar rp 36,50 milyar.
  itu sebabnya, sleman menyisihkan dana pembangunan sebesar rp 12,2 milyar dari total rp 50,6 milyar.
pembayaran rapel baru akan direalisasikan oktober 2001 kepada 14.505 pns, termasuk di antaranya 10.200 orang guru.
ini baru sebatas untuk rapel kenaikan gaji januari-februari 2001.
setelah itu, belum jelas.
  pemkot yogyakarta berjanji membayar rapel 8.463 pns (termasuk 3.000 di antaranya guru) bulan september ini.
namun, jumlahnya pun terbatas, hanya untuk kenaikan gaji bulan januari-maret 2001.
  nasib pns di kabupaten bantul lebih memprihatinkan.
sekitar 13.000 pns (termasuk di dalamnya 8.000 guru) dalam satu-dua bulan mendatang belum akan menerima rapel.
bupati bantul idham samawi mengatakan, pihaknya baru akan membuat rapel pertengahan september 2001 setelah dprd setuju mengubah anggaran.
dana untuk rapel januari-juli mencapai rp 27 milyar.
  para guru berpendapat ditahannya rapel gaji guru menunjukkan bahwa perjuangan guru di era mana pun sangat berat.
ketika pemerintahan sudah berganti di era reformasi ini, guru masih dibebani kewajiban memberikan dua subsidi, yakni memberikan tenaga pada pemkot, serta memberikan gajinya kepada negara.
  "apabila pemkot masih tidak tanggap sampai belum berani memberi batas keterlambatan, maka 7.000 guru akan turun ke kantor wali kota maupun gedung dewan untuk memperjuangkan hak memperoleh gaji rapel," ujar para guru di semarang.
  haruskah jalan kekerasan dan frontal terjadi, atau terpaksa terjadi lagi, setelah berbagai kekerasan terjadi di negeri kita?