secara terpisah, praktisi hukum t gayus lumbuun mengatakan, pemberian r&d kepada obligor badan penyehatan perbankan nasional (bppn) yang sudah memenuhi kewajibannya merupakan kewajaran.
namun, ada mekanisme lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengampuni obligor tersebut, yakni melalui pemberian amnesti.