kendati ditentang oleh para buruh melalui serangkaian aksi unjuk rasa di berbagai daerah, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (kepmennakertrans) nomor 78 tahun 2001 dan nomor 111 tahun 2001 yang merugikan para buruh.
  para buruh sendiri juga tetap akan bertahan pada tuntutannya untuk mencabut kedua ketentuan itu dan memberlakukan secara utuh kepmennaker nomor 150 tahun 2000 yang sebelumnya berlaku.
  demikian kata ketua dpp serikat pekerja seluruh indonesia (spsi) hikayat atika karwa kepada wartawan setelah bertemu presiden abdurrahman wahid di istana merdeka, jakarta, selasa (12/6).
pada kesempatan itu, hikayat didampingi para utusan buruh dari 10 dpd spsi di indonesia.
  "pada prinsipnya, pemerintah masih bertahan pada kepmennakertrans no 78/2001 dan no 111/2001 dan tidak mau melaksanakan kepmennaker no 150/ 2000.
kami datang ke presiden meminta agar kepmennakertrans no 78 dan no 111 dicabut dan kembali secara total kepada kepmennaker no 150/2000.
ternyata itu belum berhasil," papar hikayat.
  menanggapi permintaan buruh, ujar hikayat, presiden abdurrahman wahid mengatakan dengan adanya kepmennaker 150/2000 ada tendensi dapat mengurangi modal dari luar negeri masuk ke indonesia. "
karena itu, satu-satunya jalan, kepmennaker no 150/2000 terpaksa harus diganti dengan kepmennakertrans no 78 dan no 111," kata hikayat menirukan ucapan presiden.
   niat positif   untuk memberi jalan tengah, menurut hikayat, presiden abdurrahman wahid menyatakan kesetujuannya terhadap langkah beberapa pemda yang tetap menjalankan kepmennaker no 150/2000 meski sudah ada dua kepmennaker yang baru.
perusahaan atau daerah yang sudah melaksanakan kepmennaker no 150/2000 diberi keleluasaan untuk tetap menjalankan ketentuan tersebut.
  presiden juga meminta spsi membuat konsep mengenai hal-hal apa saja yang selama ini merugikan buruh untuk kemudian diubah dengan cara-cara positif.
dari gambaran tersebut, spsi menganggap ada niat positif dari pemerintah meskipun pikiran-pikiran semacam itu belum tentu dapat diterjemahkan secara cepat kepada kaum buruh di lapangan.
  "buruh di lapangan yang menjadi anggota spsi sebanyak lima juta orang.
mereka tetap menginginkan agar kepmennaker no 150/2000 diberlakukan kembali secara utuh sekaligus membatalkan kepmennakertrans no 78 dan no 111," papar hikayat atika karwa.
 usulan lain yang disampaikan spsi, menurut hikayat, adalah menunda pelaksanaan kepmennakertrans no 78 dan no 111 sampai terbit dan berlakunya dua undang-undang (uu) baru yang sampai sekarang masih digodok dpr.
kedua uu itu adalah uu perselisihan perburuhan dan uu perlindungan tenaga kerja. "
presiden menjawab, ya itu ke dpr-lah usulnya," tutur hikayat.
  ditanya kemungkinan melakukan pemogokan nasional, hikayat mengatakan, masih ada cara lain yang lebih positif dan produktif.
diungkapkan, dalam kepmennaker no 150/2000 antara lain disebutkan bahwa buruh yang mengundurkan diri mendapat ganti rugi uang jasa, termasuk buruh yang di-phk akibat kesalahan. "
akan tetapi, di dalam kepmennaker no 78/ 2001 dibombardir secara total menjadi tidak ada.
nilai keadilan dalam ketentuan tersebut tidak ada.
nilai keadilan seharusnya ditegakkan dulu, baru berbicara soal kemakmuran," tambahnya.
   sesalkan   mantan mennaker bomer pasaribu yang dimintai komentar terpisah menyesalkan anggapan bahwa pemberlakuan kepmennaker no 150/2000 akan menghalangi masuknya modal asing. "
sepanjang kajian kami, yang menghalangi masuknya investasi adalah lima hal, yaitu keamanan, ketidakpastian hukum, ketidakpastian politik pemerintahan, merajalelanya kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan tidak sinkronnya menteri dalam mengambil kebijakan," katanya.
 "kalau toh keputusan itu menjadi penyebab, maka bukan nomor enam atau tujuh.
terkait dengan investor, mereka tidak mempermasalahkan keputusan itu.
mereka mempermasalahkan konflik perburuhan yang terjadi karena eforia, bukan karena  labour cost ," katanya.
investor mempermasalahkan berbagai ekses dari eforia itu.
  jika disimpulkan, menurut bomer pasaribu, maka ekonomi biaya tinggi akibat makin tingginya biaya keamanan dan kkn-lah yang menjadi penyebab tidak masuknya modal asing, bukan upah buruh. "
dalam hal ini upah buruh tidak signifikan.
saya pikir ini kekeliruan yang diperbuat kabinet saat ini karena tidak bervisi apa pun mengenai  employment crisis ," katanya.
 pasaribu juga mengingatkan agar semua pihak tidak terlalu mudah menelan informasi itu sehingga seolah-olah kepmennaker no 150/2000 menjadi penghalang. "
kepmennaker no 150/2000 banyak dipuji ilo (organisasi buruh sedunia).
keputusan itu membuat insentif yang kuat yang akan mengurangi ekonomi biaya tinggi karena akan mengurangi keresahan buruh," katanya.
 "apa yang terjadi selanjutnya barangkali reaksi buruh tidak mau menerima itu.
saya dengar akan ada mogok nasional, bukan satu orang saja.
mudah-mudahan masalah ini tidak masuk ke ilo.
kita malu karena bisa kontraproduktif.
sudah berani meratifikasi delapan konvensi ilo soal perlindungan buruh, kok ternyata pelaksanaannya hanya di atas kertas saja," katanya.
  ia menyarankan, untuk membuat kepastian bagi semua pihak, pembahasan ruu perlindungan tenaga kerja dan industrial dan ruu peradilan perburuhan di dpr harus dipercepat. "
kalau uu itu sudah jadi, tak perlu lagi berdebat soal keputusan menteri itu," katanya.
  keputusan yang menyangkut uang pesangon, uang ganti rugi, dan uang penghargaan untuk pekerja itu mulai diributkan sejak munculnya kepmennaker no 150/2000 pada bulan april 2000.
pengusaha merasa keberatan dengan peraturan itu.
 menyusul keberatan pengusaha, menteri tenaga kerja dan transmigrasi al hilal hamdi membuat kepmennakertrans no 78/2001 pada bulan mei lalu.
namun, keputusan itu dinilai memberatkan buruh hingga terjadi gelombang aksi ribuan buruh berkali-kali.
mennakertrans sempat membuat perubahan satu pasal terhadap kepmennakertrans no 78/2001 itu melalui kepmennakertrans no 111/2001.
  keputusan itu kembali tidak diterima buruh hingga terjadi aksi unjuk rasa oleh ribuan buruh di depan istana presiden dan istana wakil presiden, senin lalu.