menurut dindin, dpr hampir pasti kesulitan untuk melaporkan atau meminta kepada penegak hukum agar memeriksa presiden abdurrahman wahid sehubungan kasus yanatera bulog.
alasannya, belum ada undang-undang atau tap mpr yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan seorang presiden jika diduga terlibat kkn.