ketua umum partai golongan karya (golkar) akbar tandjung hari sabtu (12/5) menilai usulan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dipercepat sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan kemelut politik sekarang ini adalah tidak realistis.
solusi politik sekarang ini, menurut tandjung, tinggal dua opsi, yaitu pelimpahan wewenang presiden kepada wakil presiden (wapres) atau presiden mengundurkan diri secara sukarela.
jika tidak ada dari dua opsi itu yang disetujui, masalah ini akan diselesaikan melalui sidang istimewa mpr.
 untuk mengadakan pemilu dibutuhkan waktu lama. "
komisi pemilihan umum (kpu) mengatakan dua tahun, katakanlah bisa dipercepat menjadi satu setengah tahun, atau jadi satu tahun.
itu juga cukup lama, ditambah biaya yang harus dikeluarkan cukup besar," ujar tandjung.
 usulan pemilu dipercepat banyak disuarakan fungsionaris partai kebangkitan bangsa (pkb) sebagai sebuah solusi politik.
akan tetapi, tandjung menilai, usulan tersebut tidak realistis.
ia tetap yakin solusi politik yang paling kecil risikonya adalah pelimpahan wewenang presiden kepada wakil presiden.
 ditanya wartawan apakah penyelesaian kemelut politik yang terjadi sekarang ini harus bermuara pada sidang istimewa (si) mpr, akbar tandjung menjawab, "kalau ada pertemuan dari pimpinan partai politik dan menemukan solusi untuk mengatasi kemelut politik yang ada sekarang ini, ada kemungkinan tidak diadakan si mpr.
itu pun kalau solusi itu bisa diterima oleh seluruh pimpinan partai politik."
  solusi yang sekarang ini berkembang antara lain adalah presiden abdurrahman wahid diminta secara ikhlas mengundurkan diri. "
solusi kedua yang pernah saya tawarkan adanya pendelegasian atau pelimpahan tugas dan wewenang kepada wakil presiden megawati soekarnoputri di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
di mana pendelegasian daripada tugas dan wewenang itu juga dimungkinkan bagi wakil presiden yang memimpin pemerintahan sehari-hari untuk membentuk  team work  atau tim kabinet yang baru," ujarnya.
  "pelimpahan tugas dan wewenang kepada wakil presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari merupakan yang paling kecil risikonya dibanding solusi yang lain," tutur tandjung.
  "jika solusi yang ditawarkan ini tidak bisa dipenuhi oleh presiden gus dur (abdurrahman wahid- red ), sementara waktu semakin mendekati tanggal 30 mei 2001 yang akhirnya nanti dpr merekomendasikan dilaksanakannya sidang istimewa mpr, kita serahkan saja kepada mpr untuk menyelesaikannya," tuturnya lagi.
 menanggapi solusi pelimpahan wewenang presiden kepada wapres, presiden abdurrahman wahid pernah mengatakan bahwa segalanya telah diserahkan kepada wapres. "
kekuasaan lebih bagaimana.
saya tanya  power sharing  apa yang dimaksud.
saya sudah memberi segalanya kepada dia (wapres), termasuk mengambil alih keputusan sehari-hari, memimpin kabinet, kecuali dua hal, yaitu pengangkatan anggota kabinet dan kerangka dasar kebijakan pemerintah."
 sekretaris tim pakar departemen kehakiman dan hak asasi manusia (ham) mohammad asrun mh menegaskan, usulan pelimpahan wewenang serta tugas pemerintahan dari presiden kepada wakil presiden untuk menyelesaikan masalah politik adalah reduksi persoalan nasional.
usulan itu menempatkan persoalan politik nasional hanya sebagai persoalan pembagian kekuasaan belaka.
 "usul pelimpahan wewenang tersebut mereduksi persoalan politik nasional menjadi persoalan  power  (kekuasaan) belaka.
padahal, kalau presiden melimpahkan kewenangan pemerintahan kepada wapres, juga tak menjamin persoalan politik nasional selesai.
pelimpahan wewenang itu bukan segala-galanya," tandasnya.
  hubungan  dpr-presiden   menurut asrun, masalah politik saat ini bersumber pada hubungan dpr dan presiden yang tidak sehat lagi.
semestinya itu yang menjadi perhatian mpr.
sebagai lembaga tertinggi di negeri ini, mpr seharusnya menata kembali hubungan eksekutif-legislatif sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
 sekarang ini, lanjutnya,  de facto  dpr mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding presiden.
buktinya, dewan bisa memanggil presiden kapan pun untuk memintai keterangan. "
ini merupakan bentuk eforia politik yang kebablasan," tandasnya.
 walaupun begitu, asrun mengakui, pelimpahan wewenang dan tugas pemerintahan dari presiden kepada wapres adalah penyelesaian masalah politik nasional jangka pendek yang paling kecil risikonya.
akan tetapi, wacana ini harus diikuti dengan penataan konstitusi yang lebih bisa menjamin pemerintahan yang baik ke depan.
bukan konstitusi yang asal jadi dan sarat dengan kepentingan politik sesaat.
   jangan salahkan   presiden abdurrahman wahid hari minggu menghadiri tabligh akbar di masjid amaliah, ciawi, bogor.
pada kesempatan itu, presiden menyebutkan pula bahwa karena pada masa lalu orang islam lebih mengutamakan kegiatan berdoa, maka praktis dari dunia islam tidak pernah muncul pemikiran-pemikiran tentang demokratisasi. "
karena itu, jangan salahkan dpr karena sebagian besar bangsa indonesia beragama islam," kata presiden sambil mengatakan bahwa sejumlah anggota dpr masih terus berusaha "mengganggunya".
 presiden abdurrahman wahid juga berjanji tidak akan menuntut ke pengadilan terhadap orang awam ataupun dokter yang menyebutnya gila atau tidak waras. "
ada orang, lalu dokter yang bilang saya adalah gila.
biar saja," kata presiden dengan nada enteng.
 presiden melanjutkan, "saya tidak akan menuntut.
biar aparat keamanan saja yang menuntut, karena mereka menganggap ada penghinaan terhadap kepala negara."
 belakangan ini, sejumlah dokter di jakarta mengatakan bahwa presiden abdurrahman wahid sudah tidak layak lagi menjadi presiden karena pernah dua kali mengalami  stroke .
para dokter itu menyebutkan karena mengalami  stroke , abdurrahman wahid mengalami berbagai gangguan psikis dan fisik.
 keempat dokter itu, yakni soeharko kasman (spesialis jiwa penyakit saraf), suryanto (psikiater), rahman r saman (spesialis mata), dan hadiwitarto (dokter umum), menemui ketua dpr akbar tandjung dan wakil ketua dpr am fatwa.
dalam laporannya ke dpr, keempat dokter ini antara lain menyatakan, presiden tidak sehat secara fisik maupun psikis untuk mengurus negara.
 kepada ribuan muslim dan muslimah yang menghadiri acara tabligh akbar itu, mantan ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama itu mengatakan, "kalau allah saja mengampuni orang, masak saya tidak bisa memaafkan orang lain."