demikian pula dengan bab xv tentang laporan pelaksanaan putusan majelis dan pertanggungjawaban presiden yang terdiri atas pasal 97 (tiga ayat) dan pasal 98 (enam ayat), f-pdip juga meminta dihapus.
pasal 97 ayat (1) misalnya berbunyi, laporan pelaksanaan putusan majelis disampaikan presiden dan lembaga tinggi negara lainnya dalam sidang tahunan majelis.
pasal 98 ayat (2) misalnya berbunyi, pertanggungjawaban presiden dinilai majelis dan penilaian tersebut berbentuk ketetapan majelis yang berisi penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban dimaksud.