pemerintah daerah kabupaten pasir, kalimantan timur sudah menghentikan penerbitan izin pengolahan dan pemanfaatan kayu (ippk) skala 100 hektar terhitung sejak 12 maret 2001.
itu dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan "pembagian hutan" kepada kelompok masyarakat yang pada kenyataannya tidak memberikan sumbangan dana bagi pemerintah untuk merehabilitasi lahan yang habis ditebang kayunya.
 bupati pasir yusriansyah syarkawi, jumat (17/8) mengatakan, pemerintah bersama dprd setempat sedang mempersiapkan revisi peraturan daerah (perda) tentang ippk tersebut. "
harus dimungkinkan para pengusaha memberikan uang jaminan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa mereka melakukan rehabilitasi lahan," katanya.
 menurut yusriansyah, pasir memang sudah mempunyai peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan ippk sejak tahun 2000.
tetapi di dalam perda tersebut belum diatur bagaimana mekanisme rehabilitasi lahan setelah kayunya habis ditebang oleh pemodal yang bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memperoleh ippk.
mempercayakan pelaksanaan rehabilitasi lahan kepada pemodal, praktiknya tidak akan mudah.
 "karena itu pemerintah ingin menetapkan besarnya jaminan bagi pemodal yang ingin bekerja sama dengan masyarakat," katanya.
ia mengakui, selama ini dari setiap meter kubik kayu yang ditebang, pemerintah mendapat pemasukan retribusi untuk pendapatan asli daerah.
untuk tahun 2000, misalnya, pemda pasir mendapatkan retribusi dari ippk sebesar rp 3 milyar- rp 4 milyar.
 pelaksanaan ippk, ipk (izin pemanfaatan kayu), atau hphh (hak pengusahaan hasil hutan) di kalimantan timur sangat bervariasi.
tetapi pada umumnya izin tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat sampai mencapai jumlah luasan 100 hektar.
karena tidak mempunyai modal, kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian menjalin kerja sama dengan pemodal tanpa melalui pemerintah.
 untuk bisa menebang kayu di hutan yang ditunjuk, pemodal memberikan semacam ganti rugi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk dengan nilai yang beragam.
setiap kayu yang keluar dari hutan, pemodal harus membayar retribusi kepada pemerintah daerah.
 kerja sama langsung antara kelompok masyarakat dan pemodal itu, menurut ketua dprd pasir, mardikansah, disinyalir menguntungkan sekelompok orang saja.
bahkan bupati yusriansyah juga mengakui berkembangnya budaya konsumerisme di kalangan masyarakat yang memperoleh ippk itu.
 itulah sebabnya, perda tentang ippk itu akan direvisi.