dijelaskan yusril dalam suratnya tertanggal 23 september 2002, dalam ruu kepailitan dan pkpu akan berlaku sistem  dissenting opinion.
artinya, anggota majelis hakim yang pendapatnya berbeda dengan putusan majelis hakim dapat menuangkan pendapatnya yang berbeda itu dalam putusan.
karena masalah kepailitan dan pkpu sarat dengan langkah projustisia dan litigasi, sebaiknya tidak dibahas dalam komisi yang membidangi keuangan.