"jadi, saya kira tidak bisa semuanya diberikan sekaligus.
harus dilihat case by case terhadap para obligor tersebut.
nah, itu didasari tidak hanya dari laporan tim pengarah bantuan hukum (tpbh) saja, tetapi juga laporan badan pemeriksa keuangan (bpk) yang lebih independen lagi.
juga usulan-usulan bppn (badan penyehatan perbankan nasional) lainnya," katanya.