elvyn juga berpendapat, kemudahan-kemudahan dalam pkps juga mengindikasikan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) dalam penyelesaian utang konglomerat tersebut.
tugas bppn yang akan berakhir 2004 dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan sehingga dengan dalih memperbaiki recovery rate, pkps-nya diperpanjang.