setiap anggota dewan perwakilan rakyat (dpr) seharusnya sadar bahwa kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat adalah untuk mengelola peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menggunakannya untuk hal-hal yang tidak jelas.
menggunakan legitimasi kekuasaan untuk persoalan yang tidak mendasar, seperti mengajukan hak interpelasi soal kunjungan megawati ke timor timur (timtim), malah akan menurunkan martabat dpr itu sendiri.