menteri perdagangan dan perindustrian (menperindag) luhut b panjaitan dalam pernyataan di depan para pengusaha amerika serikat (as) di singapura, selasa (16/1), mengatakan, meskipun banyak laporan yang menyebutkan adanya perpecahan di dalam jajaran militer di indonesia, militer sepenuhnya loyal kepada presiden abdurrahman wahid.
panjaitan juga menjamin, tidak akan terjadi kudeta di indonesia. "
saya bisa menjanjikan pada anda, saya bisa memberikan jaminan 1.000 persen kepada anda bahwa tidak akan terjadi apa-apa.
mereka (militer) loyal kepada gus dur (presiden abdurrahman wahid- red )," ujar panjaitan, sebagaimana dikutip kantor berita  associated press .
menurut panjaitan, kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya kudeta militer selama ini terlalu dibesar-besarkan.
 panjaitan, yang berada di singapura dalam rangka memberikan penjelasan kepada para investor mengenai kemajuan perekonomian indonesia, juga meminta para investor untuk tidak mempersoalkan maraknya kekacauan dan kekerasan yang terjadi di indonesia.
menurut dia, perbaikan dalam perekonomian indonesia yang saat ini sedang berusaha keluar dari krisis, bagaimanapun mencerminkan membaiknya stabilitas politik dan sosial di indonesia, termasuk militer.
 terhadap kekerasan yang terjadi di provinsi aceh dan irian jaya, ia menuding kelompok minoritas sebagai pihak yang bertanggung jawab. "
masalah-masalah tersebut secara aktif sedang ditangani oleh pemerintah kami, dan manfaat dari pemulihan ekonomi, disertai otonomi daerah pada tingkat tertentu, akan mengembalikan dan mengkonsolidasikan kembali keharmonisan politik, sosial, dan agama, yang sebelumnya sudah ada di indonesia," tambahnya.
  "hanky panky" bppn   berkaitan dengan keprihatinan terhadap lambatnya kinerja badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dalam penjualan aset-aset dan adanya perlakuan istimewa terhadap para konglomerat yang memiliki koneksi politik, panjaitan menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi  hanky panky  (kongkalikong) di bppn. "
saya bisa memberikan jaminan pada anda bahwa (bppn) kini sangat transparan dan tak ada lagi  hanky panky  bisnis di sana," ujarnya.
 mengenai peluang investasi, panjaitan menyebut sektor pertambangan serta eksplorasi minyak dan gas sebagai peluang paling menarik bagi investor.
ia juga mengatakan, tidak ada alasan bagi investor untuk khawatir otonomi daerah akan memunculkan persoalan terhadap kontrak-kontrak asing di indonesia, karena pertambangan dan minyak tetap dikuasai pemerintah pusat.
  lebih lanjut dijelaskan oleh panjaitan, indonesia saat ini mulai memetik manfaat dari reformasi ekonomi yang telah dijalankan.
pemerintah saat ini tengah menunggu statistik akhir mengenai kinerja ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,8 persen atau di atas target yang 4,0 persen.
sementara inflasi diperkirakan 9,2 persen.
juga disebutkan, pada 11 bulan pertama 2000, ekspor tercatat meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
  gambaran kinerja ekonomi yang menggembirakan tersebut, menurut dia dicapai karena adanya komitmen pemerintah untuk menjalankan "resep-resep ekonomi" (yang disarankan dana moneter internasional/ imf), di tengah perubahan sosial besar yang terjadi di indonesia saat itu. "
dengan mengungkapkan ini, bukan berarti saya bermaksud mengabaikan sejumlah besar persoalan yang kini dihadapi negara saya, namun masalah-masalah ini tidak seharusnya meniadakan peluang-peluang yang tetap terbuka di indonesia," ujarnya.
  prioritas 2001   sebelumnya, menko perekonomian rizal ramli pada rakor tim ekonomi, senin, juga menunjuk pertumbuhan produk domestik bruto (pdb) sebesar 4,8 persen tahun 2000 dan menurunnya defisit apbn menjadi 3,2 persen dari pdb dari 4,8 persen tahun sebelumnya, sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam mestabilisasikan perekonomian indonesia dan mengonsolidasikan beberapa  trend  positif di bidang ekonomi sejak tahun 1999.
 untuk tahun 2001, menurut menko, prioritas ekonomi pemerintah adalah melakukan konsolidasi lebih lanjut atas apa yang telah dicapai pada tahun 2000, memperkuat sektor keuangan melalui reformasi sektor perbankan termasuk mengimbau bank indonesia untuk memperkuat fungsi pengawasannya, serta memacu penjualan aset dan restrukturisasi perusahaan melalui bppn.
 selain itu, langkah lain yang juga akan menjadi prioritas adalah upaya mengurangi kemiskinan dan memperkuat usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian indonesia.