pemerintah pusat dalam tahun 2001 menyalurkan dana rp 3 milyar untuk menyubsidi ongkos angkut tujuh jenis bahan kebutuhan pokok ke pedalaman irian jaya (irja).
subsidi ongkos angkut tersebut diprioritaskan ke daerah-daerah sangat terpencil yang tidak ada pedagang.
  kepala dinas perindustrian dan perdagangan (dipperindag) irja yusuf wally se di jayapura, sabtu (30/6), mengatakan, subsidi ongkos angkut bahan pokok tahun ini terutama untuk daerah pedalaman jayawijaya, jayapura, puncak jaya, dan paniai.
subsidi tidak termasuk untuk pengadaan barang.
 "dipperindag mempunyai mitra kerja sejumlah pedagang yang sudah puluhan tahun melayani pengadaan barang ke pedalaman," kata wally.
 ketujuh jenis bahan pokok itu antara lain minyak goreng, ikan kering, minyak tanah, gula pasir, sabun mandi (cuci), dan pakaian jadi.
beras tidak termasuk karena masyarakat pedalaman masih senang mengonsumsi umbi-umbian.
  barang-barang tersebut setelah tiba di tujuan diserahkan kepada camat, kemudian dijual kepada pedagang yang dipercaya camat.
harga jual barang dari pedagang di jayapura ke pedagang di pedalaman tidak sama dengan harga beli di jayapura.
dengan ini diharapkan pedagang penampung di pedalaman tidak menaikkan harga.
 misalnya, gula pasir di jayapura rp 4.600, di pedalaman menjadi rp 10.000-rp 15.000.
dengan diberikannya subsidi ongkos angkut maka harga jual di pedalaman tidak boleh menjadi rp 25.000.
 camat diharapkan terus mengontrol harga jual bahan pokok itu di pedalaman.
jika terjadi penyimpangan, pedagang tersebut tidak boleh menjadi mitra kerja pemerintah.
 ongkos angkut bahan pokok dengan pesawat dari jayapura ke pedalaman, yang tertinggi adalah ke pedalaman jayawijaya, seperti ke oksibil dan okbibab seharga rp 25.000 per kg, sedangkan di pedalaman jayapura rp 15.000 per kg.
 bahan bangunan tidak disubsidi sehingga di pedalaman terpencil tidak ditemukan seng, paku, semen, dan bahan bangunan lain.
jika ada pedagang mencarter pesawat dari jayapura untuk mengangkut bahan bangunan maka harga jual semen misalnya, bisa mencapai rp 750.000 per zak.
ini tentu tidak mampu dibeli masyarakat di pedalaman.
 menurut wally, subsidi dari pemerintah pusat hanya berlaku tahun 2001, sedangkan tahun 2002 menjadi tanggung jawab daerah.