memang tak semua kesalahan ada pada bppn.
namun, kalau hal seperti ini berulang berkali-kali, pasti ada yang salah pada mekanisme kerja bppn khususnya dan pemerintah umumnya.
kalau bppn bekerja dengan benar, mengapa mereka harus menyogok anggota dpr dan mengucurkan dana ke beberapa kalangan termasuk kantor menteri negara badan usaha milik negara (menneg bumn)?