berkaitan dengan itu, abdullah menilai wajar saja jika pada rapat kerja (raker) dengan menteri keuangan (menkeu) dan pembinaan bumn prijadi praptosuhardjo, selasa lalu, sejumlah anggota komisi ix dpr mempersoalkan kebijakan restrukturisasi tunggakan kut yang diumumkan oleh presiden abdurrahman wahid dan menko perekonomian rizal ramli pada temu wicara di karawang, jawa barat, rabu lalu itu.