dalam jumpa pers usai rapat rutin dpp pdi-p di lenteng agung, jakarta selatan, selasa sore, mereka mengatakan bahwa ikut sertanya lembaga-lembaga itu merupakan pelanggaran keras terhadap kedaulatan bangsa indonesia.
namun, roy janis tidak mau menyebutkan lembaga mana yang mendapatkan dana untuk ikut campur dalam amandemen uud 1945.
ia hanya menyebut sejumlah lembaga swadaya masyarakat (lsm).