suparti (44), warga kampung sawah, kelurahan semper timur, cilincing, jakarta utara, hanyalah seorang dari sekitar 1.700 orang lebih penduduk kampung yang bermukim di tempat yang dianggap liar oleh pemerintah.
  sebutan liar itu lebih karena pemerintah daerah (pemda) dki jakarta tidak pernah mengakui keberadaan orang terpinggirkan.
pemda dki tidak pernah memberikan status sebagai kawasan "legal" dengan tidak memberikan rukun tetangga (rt) atau rukun warga (rw).
dengan begitu, jangan harap warga di bilangan itu memegang kartu tanda penduduk ataupun dokumen resmi sebagai warga ibu kota.
 suparti, ibu tiga anak yang kini merangkap sebagai kepala keluarga itu, hanya bisa pasrah.
suaminya telah meninggal tiga tahun lalu, sedangkan dua anaknya-masing-masing berusia 12 dan 13 tahun-sedang mengenyam pendidikan di kelas v salah satu sekolah dasar di kawasan itu.
cuma, tampaknya langkah untuk menyelesaikan sekolah-bahkan hanya setingkat sd-pun kini bagi orang-orang seperti dia cumalah mimpi.
 "sekarang mereka memang masih bisa sekolah.
besok lusa, saya tidak tahu lagi nasib anak-anak saya?
apakah mereka akan bernasib seperti teman-temannya di kampung sawah ini.
mereka semua kini penganggur cilik karena putus sekolah," jelas suparti.
 cuma rasa pasrah dan prihatinlah yang bisa dirasakannya.
tidak lebih. "
mau bilang apa lagi?
sekarang biaya pendidikan sangat mahal.
belum lagi uang transportasi ke sekolah rp 3.000 per orang per hari.
bisa-bisa anak saya putus sekolah di tengah jalan," ujarnya.
 kekhawatiran suparti juga kekhawatiran warga di permukiman kumuh lainnya.
penduduk kampung sawah lainnya, ponijam (60), mengatakan, warga di kawasan bermukimnya umumnya bermata pencaharian buruh kasar, kuli pelabuhan, atau pemulung.
di antara keterpurukan dan ketakacuhan pemerintah terhadap mereka, sekitar 300 anak usia sekolah dasar putus sekolah.
sebagian dari mereka menjadi anak jalanan, gelandangan, pemulung cilik, dan pengemis.
 putus sekolah berarti ambang kehancuran masa depan mereka.
apalagi, lapangan kerja kini nyaris tidak ada.
lambat laun, ke depannya, kehadiran ratusan anak-anak putus sekolah adalah juga kehancuran negeri ini karena jumlah mereka akan sangat banyak.
apalagi, pemerintah pusat para pejabatnya malah sibuk bercakar-cakaran, berpolitik bersama elite politik lainnya.
             kekhawatiran orangtua, yang anak-anaknya gagal menyelesaikan sekolah, itu sebenarnya telah diantisipasi oleh dinas pendidikan dan pengajaran (p dan p) dki jakarta.
 sepintas terlihat, cukup menjanjikan program pengentasan terhadap anak putus sekolah berusia sekolah dasar.
kepala dinas pendidikan dan pengajaran dki jakarta masrul nim menyebutkan, diperkirakan ada sekitar 12.000 anak-anak putus sekolah.
jumlah itu boleh jadi hanyalah puncak gunung es dari jumlah anak-anak putus sekolah sesungguhnya.
  pemda dki berencana dalam tahun ajaran baru, juni 2001, sekitar 600 dari 12.000 anak putus sekolah akan disalurkan mengikuti wajib belajar (wajar) secara gratis di sekolah dasar yang tersebar di 15 sekolah se-dki.
hanya 600 anak dari 12.000 anak, atau cuma 5 persennya saja.
itu pun belum tentu terealisasikan.
 "pemda dki jangan cuma omong  doang  dan pilih kasih.
di kampung sawah ini banyak anak-anak putus sekolah.
bila cuma 600 anak se-dki, sama saja tidak ada artinya.
bisa-bisa di sini tidak kebagian," ungkap ponijam.
  mungkin bagi rakyat kebanyakan, program-program wajib belajar itu-jika benar terlaksana baik-bisa menjadi sekadar penghilang rasa kekhawatiran akan masa depan anak-anaknya yang gelap.
asalkan saja, program seperti ini tidak dijadikan proyek baru yang menguntungkan orang-orang tertentu.
sekilas terpikir, berapa anak-anak yang bisa sekolah jika uang jas, uang kesehatan, jatah mobil untuk para pejabat pemda dki dan para anggota dprd dki jakarta direlakan untuk biaya anak-anak itu mengecap pendidikan.
atau,  emang gue pikirin ?