adapun mekanisme pertanggungjawaban presiden dalam si mpr yang ditelaah setjen mpr ialah, pertama, pertanggungjawaban presiden dalam si dilakukan melalui mekanisme penyampaian pertanggungjawaban presiden (dasar hukum pasal 98 ayat 1 tatib mpr) dan penilaian pertanggungjawaban presiden oleh mpr yang dalam hal ini presiden wajib hadir (dasar hukum pasal 98 ayat 2 dan ayat 7 tatib mpr).