memang, seperti umumnya di negara-negara demokratis, anggota militer harus diberikan hak politik.
namun, yang dimaksud dengan hak politik adalah hak voting, bukan hak untuk dipilih.
sangat tidak lazim di negara demokratis, kita melihat ada anggota militer yang menjadi kandidat untuk dipilih dalam pemilu kecuali kalau mereka sudah benar-benar pensiun, itu pun umumnya setelah selama tiga sampai lima tahun.
mereka yang baru saja pensiun tidak bisa menjadi kandidat dalam pemilu.
hal ini untuk menjamin bahwa mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen betul-betul merupakan orang sipil atau orang militer yang sudah menjadi sipil.
jadi tidak terlibatnya militer di dalam politik sebagai salah satu prinsip utama negara demokratis dapat dijaga.