di pihak polisi, kepala badan hukum polri irjen logan siagian, di kantornya, jumat siang, mengatakan bahwa pasal 24 dan pasal 93 ruu pemilu soal hak dipilih dan memilih tni/polri dalam pemilihan umum memang merupakan hak asasi setiap warga negara.
hak tersebut merupakan cermin dari pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya.
meskipun demikian, katanya, di tubuh polri saat ini belum ada wacana mengenai kemungkinan polisi mempunyai hak politik tersebut.