pasal 93 ayat (2) ruu pemilu-yang menunjukkan hak anggota tni/polri memilih-menyebutkan, anggota tentara nasional indonesia, dan polisi republik indonesia mempunyai hak memilih.
sedangkan pasal 24 ayat (1)-yang menggambarkan hak anggota tni/ polri dipilih-menyebutkan, calon anggota dpd dari pegawai negeri sipil, anggota tni, dan anggota polri selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, juga harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
dan pasal 24 ayat (2) berbunyi, calon anggota dpd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil, anggota tni, dan anggota polri selama dalam jangka waktu pencalonan.