mukti fadjar juga melihat, masalah rangkap jabatan ini akibat sosok sistem pemerintahan yang belum jelas.
pemimpin partai yang merangkap pemimpin pemerintahan itu sebagai hal yang lumrah di sistem pemerintahan parlementer.
tetapi indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
seharusnya, partai melepas kader-kader terbaiknya untuk berkiprah pemerintahan.
itu sebagai prestasi dan kebanggaan partai. "
untuk itulah revisi uud 45 harus benar-benar seksama sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran sistem pemerintahan," tegasnya.