presiden abdurrahman wahid telah menunjuk hakim agung sekaligus calon ketua mahkamah agung prof dr muladi sh menjadi sekretaris panitia penyelidikan perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 yang diketuai oleh prof harun alrasid.
pembentukan panitia ini, kata presiden, untuk memecahkan masalah kebuntuan konstitusional yang dihadapi indonesia sejak tahun 1945.
presiden menilai, kebuntuan konstitusional merupakan masalah besar saat ini yang harus bisa diselesaikan sampai tahun 2002 agar tidak menjadi bom waktu bagi anak cucu bangsa di kemudian hari.
  presiden mengungkapkan hal ini dalam peluncuran buku  ir h djuanda, negarawan, administrator, dan teknokrat utama  yang dihadiri wakil presiden megawati soekarnoputri di hotel gran melia, kuningan, jakarta selatan, kamis (18/1) malam.
hadir antara lain prof widjojo nitisastro, prof dr emil salim, prof dr mohammad sadli (ketiganya duduk satu meja), ali sadikin, try sutrisno, rosihan anwar, mantan menteri penerangan maladi, mantan menhankam poniman.
ketua lipi taufik abdullah dan awaloedin djamin (penyunting buku, yang juga menantu almarhum ir djuanda) juga memberi paparan dalam acara ini.
  di awal sambutannya, presiden mengatakan, seandainya masih ada ir djuanda, mungkin indonesia tidak krisis seperti sekarang, mengalami kesulitan besar seperti sekarang. "
bukan karena pansus (panitia khusus dpr- red ) dan lain sebagainya.
ada yang lebih besar bagi kita sebagai bangsa.
setelah 50 tahun kita merdeka, kita belum bisa menyelesaikan masalah konstitusional kita.
itu yang paling penting," kata presiden.
  butuh pemimpin   "indonesia memerlukan pemimpin, seorang  leader , bukan elite politik.
tidak kurang taufik abdullah mengatakan, kita ini membutuhkan pemimpin.
elite politik itu apa sih.
elite politik itu kan bukan pemimpin.
yang diperlukan itu pemimpin untuk memecahkan masalah kita dari sudut undang-undang dasar," ujar presiden.
 presiden mengatakan, menurut harun alrasid, uud 1945 itu sebenarnya hanya untuk beberapa bulan. "
tapi nyatanya sudah 50 tahun lebih kita belum juga bisa menyelesaikan hal ini, yaitu apakah kita memiliki pemerintahan presidensial ataukah pemerintahan parlementer.
tidak pecah juga.
maklumat x dari bung hatta, beberapa bulan setelah proklamasi, menunjukkan hal itu.
kita berdasarkan uud 1945, tapi berkabinet parlementer.
bayangkan, kabinetnya dengan undang-undang dasarnya bertentangan," demikian presiden.
 untuk menengahi masalah ini, katanya lagi, untuk sementara diadakan undang-undang dasar sementara tahun 1950. "
di mana jalannya ada.
yang terkenal itu, yaitu undang-undang nomor 6 tahun 1954, yang menyatakan panitia khusus harus dimuat dalam berita negara, kalau tidak, tidak legal, artinya ilegal seperti yang saya katakan mengenai pansus.
bukan karena apa-apa, tapi memang begitulah undang-undang dasarnya," papar presiden.
 kebuntuan ini, lanjut presiden, ditambah lagi dengan kegagalan konstituante indonesia untuk mengusahakan adanya undang-undang dasar. "
karena itu, bung karno memilih dekrit 5 juli 1959 untuk kembali kepada undang-undang dasar 1945.
itu pun masih ditambahkan di dalamnya dengan dijiwai dengan semangat piagam jakarta," ujarnya.
 selanjutnya, ujar presiden, datang pemerintahan yang dipimpin presiden (waktu itu) soeharto. "
akhirnya kita melihat bahwa uud 1945 dijadikan sesuatu dengan keputusan atau tap mpr yang itu sendiri bertentangan dengan undang-undang dasar 1945.
ini menurut prof harun alrasid.
dan, itu kita terima terus sampai sekarang, di mana mpr dan dpr menganggap bahwa kabinet kita sekarang ini parlementer.
karena itu, dpr diperlengkapi dengan hak angket dan segala macam itu.
padahal kita menggunakan undang-undang dasar 1945.
ini kebuntuan konstitusional yang kita hadapi sekarang," kata presiden.
 "ini yang membuat saya terpukul saat ini.
bukan masalah kecil-kecil.
kenapa kita tidak membicarakan yang ini, bagaimana kita membicarakan kebuntuan konstitusional yang kita hadapi sekarang," demikian presiden.
 karena itu, kata presiden, ia telah meminta prof harun alrasid untuk membentuk panitia penyelidik perubahan undang-undang dasar. "
ketuanya beliau dengan sekretarisnya pak muladi.
nanti keanggotaannya beliau yang susun.
insya allah akhir bulan ini akan diumumkan," ujarnya.
 panitia penyelidik ini akan menyerahkan hasil kerjanya kepada komisi konstitusi yang dibentuk mpr dalam sidangnya yang akan datang. "
oleh pak harun alrasid itu jangan disebut sebagai sidang tahunan karena itu tidak ada dalam undang-undang dasar.
jadi, sebut saja sidang mpr begitu saja.
nah nanti di situ kita bicarakan.
hasil-hasil kerja dari panitia penyelidik akan diterima komisi konstitusi yang nantinya akan merembukkan kembali ini dan menyampaikan kepada anggota dpr," ujarnya.
 kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, tegas presiden, "maka tahun 2002 baru kita bisa meresmikan perubahan-perubahan pada undang-undang dasar kita."
  penunjukan muladi sebagai sekretaris panitia penyelidikan perubahan uud 1945 menjadi menarik karena muladi dan bagir manan calon ketua ma yang diusulkan dpr.
namun, presiden menolak keduanya.
muladi yang dihubungi  kompas , kamis malam, sedang tidak berada di rumahnya.
     tandjung tak menyesal   sebelumnya di tempat terpisah, ketika ditanya mengenai kemungkinan gagalnya muladi menjadi ketua ma, ketua dpr akbar tandjung mengaku tidak menyesal jika muladi yang didukung partai golkar tidak terpilih dan gagal ditetapkan presiden sebagai ketua ma.
yang dia sesalkan, presiden tidak memilih salah satu dari dua calon ketua ma yang telah dipilih dpr.
 "tetapi bamus, kemarin, memutuskan pendapat resmi, mereka menyilakan komisi ii untuk membahas dan mempelajari kembali isi surat presiden tersebut.
baru setelah itu komisi ii merekomendasikan kepada bamus apa yang menjadi keputusan mereka, dan bamus akan mengolah kembali," kata tandjung.
 ditanya apakah keputusan bamus itu sifatnya mengikat, tandjung mengatakan, apa yang diputuskan komisi ii akan menjadi masukan bagi bamus, untuk kemudian bamus menyampaikannya di paripurna.