situasi keamanan di pangkalan bun, ibu kota kabupaten kotawaringin barat, kalimantan tengah, makin tegang, menyusul keberhasilan aparat keamanan menyita 132 bom dari 167 rumah penduduk yang digeledah.
namun, aparat keamanan menilai, situasi di kota itu masih terkendali.
 hal itu diungkapkan kepala polres kotawaringin barat ajun komisaris besar jusman aer kepada  kompas , rabu (28/3), melalui telepon palangkaraya-pangkalan bun.
  sembilan pemilik bom ditangkap aparat.
tiga di antaranya sudah berstatus tersangka, sedangkan enam lainnya masih dalam pemeriksaan.
umumnya, bom rakitan itu ditemukan di luar rumah, seperti di kebun, atau kandang ternak.
 untuk mencegah berlanjutnya kerusuhan seperti di sampit, palangkaraya dan kualakapuas, kini di pangkalan bun bersiaga penuh sebanyak 1.567 personel polri dan tni.
 di palangkaraya, karo humas pemda kalteng harun al rasyid mengemukakan, untuk memantau situasi keamanan yang cenderung tegang, wakil gubernur kalteng nahson taway akan bertolak ke pangkalan bun, kamis ini.
 sementara itu, ribuan tokoh dan warga madura di pangkalan bun, hari rabu menyampaikan "ikrar pernyataan warga ikama".
isinya, pertama warga madura kotawaringin barat secara ikhlas dan sejujur-jujurnya untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dengan suku bangsa apa pun yang ada di kotawaringin barat.
 kedua, sanggup beradaptasi menyesuaikan diri serta menghormati kultur masyarakat kalimantan (kotawaringin barat).
ketiga, warga madura berjanji untuk tidak melakukan dan atau berbuat sesuatu tindakan yang melawan hukum serta tindakan kriminal lainnya yang merugikan warga masyarakat dan lingkungan.
 keempat, tidak menyelesaikan perselisihan dengan cara menggunakan teror, kekerasan, senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak.
apabila terjadi, akan diselesaikan secara kekeluargaan, atau hukum, dan hukum adat yang berlaku di kotawaringin barat.
 kelima, tidak melindungi warga yang melanggar hukum, dan tidak menampung pendatang baru yang tidak jelas identitasnya.
sebaliknya, harus melaporkan kepada polri atau tni segala tindakan kejahatan dan perbuatan dari keluarga atau kerabat, dan warga yang dapat meresahkan dan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat.
surat pernyataan itu, ditandatangani 10 tokoh madura di kotawaringin barat, misalnya ketua ikama, moneman syamsu.
 sedangkan lembaga musyawarah masyarakat dayak dan daerah kotawaringin barat (lmmdd-kb) secara resmi membantah ada selebaran yang isinya menyebutkan, ada tiga orang etnis dayak tewas dibantai di kecamatan bulik.
surat bantahan yang ditandatangani ketua lmmdd-kb danthe theodore dan sekretaris yudie a junas, juga membantah adanya keberadaan lembaga persatuan masyarakat dayak pedalaman yang diketuai drs m tangkoy.