f-kb, tegasnya, tidak pernah menyetujui adanya penundaan, apalagi menandatangani persetujuan penundaan.
f-kb menilai ada upaya sistematis untuk menggagalkan terbentuknya pansus bulog ii, misalnya jika pansus terbentuk berarti melanggar ketetapan mpr no x/mpr/2001, mengganggu tugas-tugas dpr, melahirkan instabilitas dpr, dan mengintervensi proses hukum. "
itu adalah pembodohan terhadap rakyat.
fungsi pengawasan dpr melalui pansus ini sama dengan fungsi dpr lainnya," kata ali.