pemerintah ri sendiri, melalui menteri kehakiman dan ham yusril ihza mahendra, kamis, kembali menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam kasus pt ajmi.
kasus tersebut, menurut dia, hanya kasus perdata yang melibatkan dua kelompok bisnis yang terlibat konflik, dan kemudian membawanya ke pengadilan.