pengamat ekonomi faisal basri mengemukakan, rencana pemerintah mengaudit perusahaan yang menolak ump harus disertai dasar hukum yang tegas.
tanpa itu, audit akan sulit terwujudkan, dan dipastikan akan mendapat perlawanan dari pengusaha.
bahkan, tidak tertutup kemungkinan tindakan itu berpeluang memperparah penderitaan buruh.