kewenangan mpr sesuai perubahan ketiga uud 1945 dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan mpr dengan pimpinan panitia ad hoc (pah) i, pah ii, dan pah khusus, di gedung mpr, jakarta, selasa (18/6) malam.
pasal 3 perubahan ketiga uud 1945 mengatur, mpr berwenang mengubah dan menetapkan uud (ayat 1), mpr melantik presiden dan/ atau wakil presiden (ayat 3), dan mpr hanya dapat memberhentikan presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut uud (ayat 4).
dalam perubahan ketiga uud 1945 itu tidak ada lagi kewenangan mpr membuat gbhn maupun tap mpr.