hakim agung dan calon ketua mahkamah agung muladi menolak jadi sekretaris panitia penyelidikan perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 yang dibentuk presiden abdurrahman wahid.
penolakan atas jabatan itu secara resmi disampaikan muladi kepada presiden di istana negara, senin (22/1) sore.
 "saya menyampaikan terima kasih kepada presiden atas kepercayaan itu.
tetapi, kepada presiden, saya jelaskan tidak bersedia menjadi sekretaris panitia penyelidikan perubahan uud 1945 itu karena dua alasan.
pertama,   pekerjaan    panitia itu tidak sesuai dengan keilmuan saya," jelas muladi kepada  kompas  di jakarta, senin.
 untuk menjadi anggota panitia itu, menurut muladi, dibutuhkan keahlian hukum tata negara.
padahal, bidang keahlian yang selama ini digelutinya adalah hukum pidana, kriminologi, dan hak asasi manusia (ham). "
jadi, saya merasa tak tepat duduk pada panitia itu.
saya pun mengusulkan satya arinanto untuk menjadi sekretaris panitia itu yang menggantikan posisi saya," ungkap guru besar universitas diponegoro, semarang, itu.
 menurut muladi, kalau dirinya berada dalam panitia yang diketuai prof dr harun alrasid itu, ada kesan dirinya melakukan  bargaining  (tawar-menawar) dengan presiden.
ini tidak baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk presiden abdurrahman wahid.
karena itu, lebih baik dirinya tidak menjadi sekretaris panitia itu.
 alasan kedua penolakannya terhadap jabatan sekretaris panitia penyelidikan perubahan uud 1945 itu, papar muladi, memang terkait dengan usulan calon ketua mahkamah agung (ma) oleh dpr.
dewan mengusulkan muladi serta bagir manan sebagai calon ketua ma.
namun, presiden menolak memilih salah seorang dari kedua calon itu untuk menjadi ketua ma.
  sidang pleno   walau menolak menjadi sekretaris panitia penyelidikan perubahan uud 1945, muladi mengemukakan, keberadaan panitia itu tidak perlu dicurigai.
panitia itu dapat memberikan masukan kepada badan pekerja (bp) mpr, yang bertugas menyiapkan draf perubahan konstitusi.
bahkan, masukan dari panitia tersebut dapat memperkuat usulan perubahan dari bp mpr, karena merupakan kajian akademis.
 "anggota panitia itu, kan, kalangan akademisi.
selain pak harun, ada juga prof dr ismail sunny maupun prof dr jimly asshidiqie yang memang ahli hukum tata negara.
kajian politis dan kajian akademis, kalau digabungkan, akan menambah bobot usulan perubahan konstitusi itu," kata mantan menteri kehakiman tersebut.
 menyinggung pencalonannya sebagai ketua ma, muladi menyatakan, menyerahkan sepenuhnya pada interaksi dpr dan presiden.
akan tetapi, pada saatnya nanti, dirinya pun akan mengambil sikap. "
nanti pada waktu yang tepat, saya pasti akan menyatakan sikap terhadap persoalan ini (pencalonannya sebagai ketua ma dan penolakan presiden -red ).
namun, sekarang, saya belum bisa menyatakan," tandas mantan anggota komisi nasional (komnas) ham tersebut.
 kapan sikapnya itu bakal diungkapkan, muladi memberikan ancar-ancar setelah dpr menggelar sidang pleno menjawab penolakan presiden tersebut.
kini dpr menyerahkan pembahasan surat penolakan presiden terhadap calon ketua ma usulan dewan kepada komisi ii.
komisi ii pun akan menyerahkan hasil pembahasannya kepada sidang paripurna dpr untuk ditetapkan menjadi keputusan dewan.
  bahan masukan    di tempat terpisah, menteri kehakiman (menkeh) dan ham yusril ihza mahendra mengatakan, usulan presiden abdurrahman wahid tentang pembentukan panitia penyelidikan perubahan uud 1945 bisa dianggap sebagai masukan yang positif.
namun, finalisasi terhadap rancangan konstitusi itu tetap ada pada mpr, sedangkan prosedurnya dibahas badan pekerja mpr.
 "dasarnya adalah siapa pun bisa memberikan masukan kepada mpr.
sebagai bahan masukan, tidak ada bedanya dengan bahan masukan serupa dari universitas atau para pakar," kata yusril, senin.
  ditanya apakah badan yang akan dibentuk presiden itu sebagai hal penting, yusril menjelaskan, persoalannya tidak terletak pada penting atau tidak.
akan tetapi, yang menjadi catatan, setiap usulan itu tidak mengikat mpr, termasuk usulan presiden.
 yusril menyangkal bila dirinya selaku menkeh dan ham merasa dilangkahi dengan usulan tersebut. "
menkeh ham itu tidak berwenang mengubah konstitusi, wewenangnya hanya memberi bahan masukan soal hukum kepada presiden," katanya.
   sayangkan muladi   sementara itu, dalam acara halal bihalal dan silaturahmi dengan fraksi utusan golongan mpr di hotel sahid jaya jakarta, semalam, presiden abdurrahman wahid berbicara tentang panitia penyelidikan masalah-masalah konstitusi (sebelumnya presiden menyebut panitia penyelidikan perubahan undang-undang dasar).
menurut presiden, panitia ini diharapkan bisa memberikan sumbangan kepada mpr khususnya fraksi utusan golongan untuk mengadakan perubahan-perubahan undang-undang di masa depan.
 "banyak yang keberatan dan mengatakan itu tidak perlu karena sudah ada mpr.
ya, kita kan hanya memberi bahan saja.
diterima ya baik, tidak ya sudah.
jadi dasarnya itu," kata presiden wahid.
dalam acara ini antara lain hadir siswono yudhohusodo, feisal tamin dan marzuki usman.
 presiden juga menyayangkan ketidaksediaan muladi untuk menjadi sekretaris panitia.
menurut presiden, sebelumnya ia dan harun alrasid sudah sepakat menunjuk muladi menjadi sekretaris. "
tadi pak muladi datang kepada saya dan mengatakan, karena beliau masih ada masalah mengenai pencalonan ketua mahkamah agung, beliau minta dibebastugaskan.
itulah kalau orang pandai, coba dia bodoh, pasti mau-mau saja.
tapi ya tidak mengapa, saya ganti dengan saudara satya arinanto."