sebelumnya, berdasarkan hasil kajian hukum oleh ahli hukum yang diterima kompas akhir pekan lalu, dinyatakan keputusan kksk no kep.
01/k.kksk/08/2002 sebagai dasar pkps di bppn, bertentangan dan tidak konsisten dengan tap mpr no x/2001 huruf c butir 2 "ekonomi dan keuangan", uu no 25 tahun 2000 tentang propenas, dan keputusan kksk no kep.02/ k.kksk/03/2002.