jaksa agung marzuki darusman membantah kalau status hukum konglomerat prajogo pangestu telah berubah dari saksi menjadi tersangka, sebagaimana disebutkan mantan sekjen departemen kehutanan dan perkebunan (dephutbun) suripto.
oleh karena itu sampai sekarang, kejaksaan agung belum mengeluarkan surat pencegahan untuk ke luar negeri terhadap prajogo.
  marzuki mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers setelah pelantikan dua ketua muda mahkamah agung (ma) di bina graha, sabtu (5/5).
  suripto sebelumnya menyatakan, kejaksaan agung sudah menetapkan prajogo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana reboisasi oleh pt musi hutan persada (mhp), salah satu anak perusahaan grup barito pacific timber. (
kompas , 4/5)   "sepanjang yang saya ketahui, status prajogo sampai sekarang sebagai saksi.
kesimpulan pak suripto itu tentu dapat dimengerti karena didasarkan pada bahan-bahan yang disampaikan oleh pak suripto sendiri," ungkap jaksa agung.
  mantan sekjen dephutbun, kata marzuki, berkeyakinan dari bahan yang disampaikan kepada kejaksaan agung, perkara pemeriksaan terhadap prajogo dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. "
ini suatu kesimpulan, saya tidak mempersoalkan itu," ujarnya.
   keberadaan prajogo   jaksa agung mengaku tidak mengetahui dengan adanya informasi yang disampaikan suripto bahwa prajogo pangestu sekarang sudah berada di amerika serikat. "
tidak tahu, tetapi kita sedang memanggil (prajogo)," ujar marzuki.
sebelumnya, jaksa agung juga pernah menyatakan, pemeriksaan terhadap prajogo akan ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. (
kompas , 24/4)  ditanya tentang rencana pemeriksaan terhadap abdurrahman wahid dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana bulog dan sumbangan dari sultan brunei darussalam, jaksa agung mengakui dalam waktu dekat kejaksaan agung akan memeriksa abdurrahman wahid dalam kapasitas sebagai warga negara indonesia.
  "dia (abdurrahman wahid) diperiksa sebagai warga negara yang dimintai keterangan oleh kejaksaan agung.
karena itu statusnya juga bukan sebagai saksi atau tersangka sebab masih dalam proses pemeriksaan bukan penyelidikan," tambah marzuki.
  apakah pemeriksaan akan dilakukan di istana kepresidenan atau di kejaksaan agung?
tanya pers. "
itu dimungkinkan," jawab marzuki diplomatis.
di mana yang memungkinkan itu?
tanya wartawan lagi.
  "tentu hal itu dilakukan menurut keperluan.
sama halnya kita ke dpr untuk meminta keterangan," kata marzuki lagi.
   kasus staf unhcr   ditanya tentang ringannya putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri (pn) jakarta utara terhadap enam terdakwa yang membunuh tiga staf unhcr di atambua, timor barat, jaksa agung mengatakan akan menimbang-nimbang untuk meninjau langkah selanjutnya.
  apakah anda melihat hukuman itu ringan?
tanya pers. "
ya memang tidak terlalu jauh dari yang kita minta, tetapi kita masih memiliki keinginan untuk menuntut sebagaimana yang kita tuntut, yakni tiga tahun," kata jaksa agung.
  apakah ringannya putusan pn jakarta utara tersebut dapat meruntuhkan citra hukum di indonesia?
tanya pers. "
itu relatif.
yang penting, hukum tetap berjalan sebagaimana adanya.
jadi, setiap kali harus dinilai dari segi kasusnya sendiri.
tidak bisa digeneralisir," kilah marzuki darusman.