gubernur daerah istimewa aceh abdullah puteh menganggap undang-undang otonomi khusus tentang nanggroe aceh darussalam sebagai harapan terakhir rakyat aceh.
oleh karena itu, dia meminta dpr sesegera mungkin mengesahkan rancangan undang-undang (ruu) soal kekhususan aceh itu.
panitia khusus (pansus) dpr berjanji akan meluluskan permintaan rakyat aceh yang tercermin dalam ruu itu, tetapi tidak persis sama dengan apa yang tertulis dalam ruu, khususnya dalam hal istilah-istilah.
baik gubernur puteh maupun anggota dewan setuju otonomi khusus aceh dalam bentuk nanggroe aceh darussalam diatur lewat undang-undang dan tidak dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagaimana dikehendaki pemerintah.
namun, ketua dpr akbar tandjung menyatakan bisa memaklumi dan tidak keberatan atas keinginan pemerintah mengeluarkan perpu bila memang pansus dpr tidak bisa menyelesaikan ruu tersebut sebelum 1 mei 2001, batas waktu yang diamanatkan ketetapan (tap) mpr nomor iv/mpr/1999.
 gubernur abdullah puteh hadir sebagai narasumber dalam rapat pansus dpr yang membahas ruu otonomi khusus aceh, selasa (24/4).
selain puteh, hadir antara lain rektor universitas syiah kuala dayang daud, tokoh wanita aceh nuraimah hasan, dan sejumlah tokoh masyarakat aceh lainnya.
rapat terbuka dipimpin ketua pansus ferry mursyidan baldan dan dua wakilnya, baihaqi dan mudjib.
 puteh mengakui gema ruu otonomi khusus aceh yang berasal dari dprd i provinsi aceh itu telah berkembang di masyarakat aceh.
dia menilai ruu tersebut merupakan resultant pemikiran masyarakat aceh yang dilanda keprihatinan.
  "masyarakat aceh menilai, rancangan undang-undang otonomi khusus aceh tentang nanggroe aceh darussalam merupakan harapan terakhir.
ini draf yang paling moderat sebab masyarakat aceh ingin ada sesuatu yang oleh pemerintah pusat diberikan kepada aceh yang memiliki kekhasan dari segi budaya itu," katanya.
 puteh menilai, pemerintah pusat kurang memberi perhatian kepada perjuangan rakyat yang dikatakannya tetap setia pada negara kesatuan republik indonesia (nkri).
menurut dia, masyarakat aceh mulai menghitung-hitung apa yang telah didapatkan dari kesetiaannya itu.
oleh karena itu, puteh menilai, undang-undang otonomi khusus tentang nanggroe aceh darussalam sebagai harapan terakhir masyarakat aceh yang harus segera diselesaikan dpr.
sebab, kalau momennya sudah hilang, katanya, akan hilang pula maknanya. "
kami (masyarakat aceh) berharap akan datang ratu adil suatu saat, dan nanggroe aceh darussalam-lah ratu adil itu," katanya.
 kepada pers, ferry mursyidan baldan selaku pimpinan pansus dpr usai rapat mengatakan, pansus optimistis akan mampu menyelesaikan pembahasan itu sampai mei 2001.
padahal, tap no iv/mpr/1999 mengamanatkan bahwa undang-undang otonomi khusus aceh-dan juga otonomi khusus papua- harus sudah selesai paling lambat 1 mei 2001.
seperti halnya puteh, ferry ingin agar otonomi khusus aceh diatur dalam sebuah undang-undang dan tidak dalam bentuk perpu sebagaimana yang dikehendaki pemerintah.
  selangkah merdeka   anggota pansus dpr permadi dari fraksi pdi perjuangan meyakinkan bahwa fraksinya tidak pernah menolak ruu otonomi khusus aceh dan menyatakan akan mendukung sampai ruu itu menjadi undang-undang.
dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat aceh untuk khawatir undang-undang itu ditolak.
hanya saja, ada beberapa istilah dalam ruu tersebut yang, menurut dia, agak sulit diterima, seperti istilah nanggroe aceh darussalam itu. "
tetapi, bukan berarti kami menolak," katanya.
 atas pernyataan permadi, gubernur puteh menjelaskan, istilah yang ada dalam ruu merupakan doa dan harapan rakyat aceh.
puteh menjelaskan, dalam istilah nanggroe aceh darussalam pun terkandung doa dan harapan.
istilah nanggroe, katanya, berarti kawasan damai untuk bergaul antara pemimpin dan rakyatnya. "
masyarakat aceh memang ingin nanggroe aceh darussalam menggantikan nama aceh yang selama ini dikenal," katanya.
  permadi kemudian menyampaikan sejumlah pertanyaan antara lain menyangkut informasi yang menyebutkan gerakan aceh merdeka (gam) sudah menguasai 85 persen pemerintahan di aceh, gam yang tidak pernah mundur dari tuntutannya untuk merdeka, dan di luar gam ada kelompok mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat yang menuntut referendum.
  "terasa ada ketakutan bila kelak ruu ini menjadi undang-undang.
takut untuk 'menjualnya' kepada rakyat aceh karena harus berhadapan dengan mereka yang menuntut kemerdekaan.
andai gam menolak undang-undang ini dan kerusuhan masih terus terjadi, apakah pemda akan menerimanya dengan segala risiko?"
kata permadi.
 "jangan sampai ada anggapan dengan disahkannya undang-undang nanggroe aceh darussalam, tinggal selangkah lagi aceh merdeka.
kalau itu yang terjadi, kami (dpr) tidak hanya memberikan obat, tetapi malah memberikan vitamin (untuk merdeka- red ).
lalu apa yang akan dilakukan pemda aceh, apakah meminta penerapan darurat sipil seperti maluku," kata permadi lagi.
 ahmad farhan hamid, anggota pansus dpr dari fraksi reformasi yang asal aceh, mengoreksi pernyataan permadi yang menyebutkan 85 persen pemerintah dikuasai gam.
menurut ahmad, penguasaan 85 persen itu hanya di daerah atau kabupaten-kabupaten tertentu.
mengutip ucapan kh yusuf muhammad yang juga anggota pansus dpr, ahmad mengatakan, "ruu nanggroe aceh darussalam harus selesai dan menyelesaikan (masalah)."
  fraksi tni/polri dukung    nuraimah hasan melihat posisi ruu nanggroe aceh darussalam sebagai batas minimal tuntutan yang bisa dijual kepada rakyat aceh.
dia mengaku tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau batas yang sudah minimal itu pun masih dipreteli lagi. "
rakyat aceh sudah terlalu kenyang dengan janji dan kebohongan pemerintah pusat," katanya.
 anggota fraksi tni/polri tatang kurniadi mempertanyakan adanya informasi yang menyebutkan bahwa gam sudah menyusun undang-undang dasar (konstitusi) yang isinya mirip dengan ruu otonomi khusus tentang nanggroe aceh darussalam.
tatang menjelaskan, tidak mungkin meloloskan 100 persen isi yang termuat dalam ruu.
sebab, katanya, ada beberapa pasal yang bisa "menjerumuskan" aceh sendiri.
akan tetapi, tatang tidak menyebut pasal mana yang dimaksudkannya itu.
 meski tni/polri menyatakan tidak ada alasan untuk menolak ruu itu, tatang mempertanyakan di mana posisi gam dalam konteks ruu itu, akan disisihkan, dipojokkan, atau dirangkul. "
kalau gam menyatakan merdeka, saya siap mati di mana pun dari sabang sampai merauke.
kalau gam ingin berdamai, kami pun oke.
kami ingin dengan nanggroe aceh darussalam keadaan tidak kisruh lagi, tetapi menjadi tenang dan damai," katanya.