sedangkan muktie fadjar berpendapat, disharmoni kepala daerah dengan dprd tidak akan mengganggu rakyat dan jalannya pemerintahan jika sistem birokrasi pemerintahan berjalan baik.
ia memberi contoh perihal kekosongan bupati di wilayah madura beberapa waktu lalu, rakyat di sana tidak merasakan adanya kekurangan.
hal ini bagian dari apatisme masyarakat terhadap pemerintahan daerah sekarang yang dapat terjadi di mana pun.