permintaan teleconference itu diajukan oleh majelis hakim yang terungkap dalam akhir sidang lanjutan di pengadilan negeri (pn) jakarta selatan (jaksel) 11 juni lalu.
usulan majelis hakim itu ditentang oleh jaksa penuntut umum (jpu).
jpu menilai tidak perlu ada teleconference.
keberatan yang diajukan jpu tersebut berangkat dari belum adanya aturan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).