lambatnya penyelesaian revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2001 karena adanya perbedaan pandangan para menteri.
kabinet terkesan seperti sedang demisioner dan semakin tidak terarah.
semua itu merupakan bukti bahwa pemerintah tidak mampu melangkah menuju arah yang lebih baik.
 demikian ketua umum dewan pimpinan pusat (dpp) partai persatuan pembangunan (ppp) hamzah haz, jakarta, rabu (9/5).
 menurut hamzah, memorandum kedua seharusnya membuat pemerintah bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa pemerintah masih mampu menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk membuat prestasi.
  mereka, kata hamzah, harus bisa menekan ketidakpastian, menekan inflasi, membangun kepercayaan dunia internasional dan investasi, memperbaiki hubungan antarlembaga negara dan pemerintahan, serta menegakkan hukum dan keamanan.
 menurut hamzah, untuk menyelamatkan indonesia tidak ada cara lain kecuali dengan menciptakan kepercayaan baru lewat jalur konstitusional.
apa pun piranti yang digunakan tidak akan efektif bila kepercayaan tidak ada.
  menurut hamzah,  reshuffle  kabinet juga bukan jalan keluar, karena tidak akan mengubah citra pemerintah yang telah kehilangan kepercayaan. "
revisi apbn pun tidak akan punya arti selama kepercayaan tidak ada.
asumsi-asumsi yang dibuat akan tidak berjalan dan meleset lagi, seperti halnya yang terjadi selama ini," tegasnya.
  pengamat ekonomi dari universitas indonesia, sri mulyani indrawati juga mengatakan, para menteri tidak berani mengambil langkah-termasuk yang tidak populer-guna mengatasi kesulitan ekonomi sekarang ini karena presiden pun tidak fokus apalagi berkonsentrasi.
  "kalau menteri berani mengambil langkah yang tidak populer, mereka akan menghadapi banyak tentangan.
presiden pasti akan menegur, memangnya siapa yang memberi mandat," ujar sri mulyani.
 dikatakan, memang bisa saja menteri mengeluarkan berbagai kebijakan atau peraturan. "
namun jika pemerintah tidak jalan, hal itu akan percuma saja," kata sri seraya menambahkan begitu banyak masalah ekonomi yang membutuhkan penyelesaian cepat tetapi yang ada adalah "kemandekan" para menteri dalam bekerja.
  kritik   menkeu prijadi praptosuhardjo yang menghadiri pertemuan tahunan adb di hawaii, juga dikritik sebagai tindakan yang tidak memperlihatkan  senses of crisis .
bahkan, ekonom dr sjahrir menilai, penunjukan luhut b panjaitan-menperindang-sebagai menkeu  ad interim , memperlihatkan kerunyaman. "
piawaikah menkeu  ad interim  membahas keuangan, revisi dan defisit apbn," kata sjahrir.
 khusus kritikan pada menkeu itu, dijawab lewat kepala biro depkeu hadiyanto.
dikatakan, keberadaan prijadi di hawaii, karena telah selesai melakukan pembahasan internal soal revisi apbn 2001.
 ditambahkan, kehadiran menkeu di hawaii itu sangat penting, untuk menyampaikan kemajuan dan tantangan yang tengah dihadapi indonesia, serta mencari dukungan dari adb dan negara anggota lain dalam upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi nasional.
 menkeu misalnya, telah bertemu wakil ketua paris club bruno beazard untuk membahas perkembangan terakhir perundingan indonesia-imf, khususnya tentang dicapainya persetujuan imf mengenai paket penyesuaian apbn 2001.
  menkeu juga dijadwalkan untuk bertemu dengan menkeu as paul o'neill, wakil menkeu jepang murakami, presiden adb tadao chino, wakil presiden bank dunia jammal kassum, perwakilan international finance corp (ifc), perwakilan negara donor, para menkeu asean, dan lembaga investor asing.
  perubahan   di tempat terpisah, menko perekonomian rizal ramli mengomentari keretakan kabinet, serta pernyataan pengamat bahwa hanya pergantian pemerintahan serta susunan kabinet baru, yang bisa mengubah keadaan ekonomi,   menurut rizal, pergantian kepemimpinan nasional dan perubahan politik bukan merupakan yang terpenting.
yang paling dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi adalah adanya stabilitas politik yang minimal harus ada, yakni penegakan hukum dan keamanan.
  "kalau (stabilitas) itu dicapai, otomatis indikator lain dengan cepat akan membaik," kata menko.
 rizal menjelaskan, ada beberapa pemikiran bahwa ekonomi akan membaik jika pemimpin diganti. "
sebetulnya bukan itu.
yang paling penting, ada  minimum political stability ."
  dalam memberikan pemikiran soal pemecahan masalah bangsa, kata rizal, semua pihak perlu berpikir secara lebih luas. "
tidak sekadar berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok," tambahnya.
 menurut rizal, persyaratan terciptanya stabilitas politik yang minimal itu, adalah dukungan politik dari anggota partai politik di parlemen kepada orang partainya yang duduk di kabinet.
jika koalisi kabinet dibangun, tetapi tidak ada dukungan dari anggota partai di parlemen, kondisi politik dan bisa menjadi tidak stabil.
  terkesan hiruk pikuk   kemarin, setelah rapat terbatas bidang perekonomian, menko perekonomian rizal ramli dan menko polsoskam susilo bambang yudhoyono, melakukan makan siang bersama wapres megawati soekarnoputri di kantor wapres jalan merdeka selatan, jakarta, sedangkan menperindag luhut b panjaitan langsung pulang.
 setelah itu selama satu jam dari pukul 16.00 sampai 17.00, rizal ramli bertemu presiden abdurrahman wahid di istana merdeka, jakarta.
  itu dilakukan di luar acara resmi yang disusun sekretariat presiden (setpres).
rizal ramli masuk melalui pintu bagian barat istana merdeka dan ke luar melalui pintu timur berbarengan dengan presiden yang akan menuju jalan irian no 7, jakarta.
  sementara itu pada pukul 14.30, wapres megawati menerima menteri pertanian bungaran saragih.
setengah jam kemudian wapres menerima menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro.
akan tetapi, kedua menteri bidang ekonomi itu tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan.
  sedangkan rizal ramli sebelum memberikan penjelasan tentang hasil rapat terbatas bidang perekonomian, memohon maaf kepada wartawan karena tidak bisa memberikan keterangan yang terkait dengan masalah politik meski dirinya termasuk dalam "tim tujuh".
  "saya tidak berwenang untuk memberikan keterangan dan takut salah  ngomong .
jadi, kita harus tutup mulut dan tahu dirilah," kilah rizal ramli.