pembentukan pansus bulog pertama kali diusulkan oleh 50 anggota dpr dalam rapat paripurna dpr pada 20 januari 2002.
hak penyelidikan (angket) terhadap penyelewengan dana nonbudgeter bulog senilai rp 54,6 milyar itu dinilai perlu karena terdapat banyak kejanggalan politis.