dalam 100 hari pertama pemerintahannya, pemerintahan presiden megawati soekarnoputri harus memusatkan perhatian pada upaya stabilisasi politik, sosial, dan keamanan (polsoskam), stabilisasi makro-ekonomi, serta penegakan hukum.
  pemerintahan baru ini dihadapkan pada berbagai permasalahan berat yang bertumpuk dan tertunda-tunda, yang membutuhkan penyelesaian segera.
padahal, pilihan yang dihadapi tidak banyak.
pemerintahan baru ini sudah memiliki modal yang sangat baik, yaitu referensi pasar yang berpihak kepadanya.
namun, seperti pemerintahan sebelumnya, referensi itu bisa berpaling jika tim ekonomi yang dibentuk megawati dinilai tidak mampu ( capable ).
  oleh karena itu, untuk menyusun kabinet baru sebagai pengganti kabinet lama yang demisioner, megawati harus menempatkan orang yang benar-benar profesional dan memiliki integritas, terutama untuk posisi-posisi strategis di kabinet.
kabinet itu sendiri, selain harus mendapatkan dukungan pasar, juga harus memperoleh dukungan politik yang kuat.
 demikian diungkapkan oleh mantan menteri keuangan (menkeu) bambang sudibyo, mantan menko ekuin kwik kian gie, ketua badan pemeriksa keuangan (bpk) satrio b joedono, serta pengamat ekonomi sri mulyani indrawati, umar juoro, dan revrisond baswir yang dihubungi hari senin (23/7).
  bambang sudibyo mengatakan, pada masa-masa awal pemerintahannya, megawati harus memusatkan perhatian pada stabilisasi polsoskam dan ekonomi makro.
stabilisasi ekonomi makro meliputi pengendalian inflasi, suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi), nilai tukar rupiah, dan indeks harga saham gabungan (ihsg).
 "saat ini kurs rupiah dan indeks harga saham cenderung membaik.
modal ini jangan disia-siakan.
membaiknya kedua indikator tersebut karena perubahan situasi polsoskam dalam tiga hari terakhir ini menuju perbaikan.
oleh karena itu, stabilitas polsoskam tidak bisa diabaikan, karena itu syarat untuk menuju stabilitas ekonomi makro," ujarnya.
 dikatakan, saat ini, melalui proses politik telah tercapai persatuan nasional, yang melibatkan minimal 85 persen dari kekuatan politik yang ada.
untuk itu, megawati harus mencari cara yang arif untuk berdamai dengan 15 persen kekuatan politik lainnya agar tercapai persatuan nasional sepenuhnya. "
persatuan ini penting bagi terjadinya stabilisasi dan harmonisasi.
stabilisasi akan berdampak sangat bagus bagi keuangan negara," tutur bambang.
  orang lama   secara terpisah sri mulyani mengingatkan, presiden megawati tidak mempunyai banyak pilihan dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
pemerintahan ini dihadapkan pada berbagai persoalan warisan yang tertumpuk dan tertunda, yang membutuhkan penyelesaian segera.
  beban dan harapan yang digantungkan pada pemerintahan baru ini sangat berat, karena masyarakat dalam dan luar negeri saat ini menantikan apa yang akan dia lakukan untuk memulihkan ekonomi.
  dia harus menghadapi persoalan makro dan mikro sekaligus.
mulai dari fiskal, moneter, apbn, privatisasi, sampai divestasi.
belum lagi agenda acara yang harus dipenuhinya sehubungan dengan pemulihan ekonomi.
tanggal 16 agustus mendatang, misalnya, megawati harus menyampaikan rapbn 2002 di dpr.
dari situ akan kelihatan arah dan kebijakan megawati guna memulihkan ekonomi.
  selanjutnya, awal september nanti akan ada  review  (kaji ulang) apbn yang sedang berjalan dan penandatanganan  letter of intent  (loi) yang baru dengan dana moneter internasional (imf).
menyusul kemudian, pada minggu pertama september, pemerintahan baru ini harus berurusan dengan paris club berkaitan dengan penjadwalan utang luar negeri.
  lalu, oktober mendatang, akan dilangsungkan sidang negara-negara donor consultative group on indonesia (cgi).
semua itu, menurut sri mulyani, membutuhkan kredibilitas baik dia sebagai presiden maupun para menteri pembantunya.
oleh karena itu, sri mulyani tidak melihat ada masalah jika megawati tetap menempatkan orang-orang lama.
yang penting, megawati bisa menangani mereka dengan baik.
  "sekarang ini masyarakat kritis dan sangat peduli dengan apa dan siapa yang terpilih sebagai menteri.
bisa saja dia memiliki integritas, tetapi kalau pasar tidak mau dengan dia, percuma.
begitu pula dengan soal reputasi karena masyarakat cenderung skeptis," ujarnya.
  berbeda dengan sri mulyani, deputi senior gubernur bank indonesia (bi) anwar nasution berpendapat, tim ekonomi kabinet megawati sebaiknya solid, kuat, memiliki program ekonomi yang kredibel, dan terdiri dari wajah-wajah baru yang selama ini belum pernah bergabung dalam kabinet-kabinet sebelumnya.
  selain harus memiliki kemampuan, calon-calon menteri tersebut juga harus mempunyai kemauan serta profesionalisme yang tinggi.
nasution sendiri menyebut sri mulyani sebagai salah satu yang memenuhi kriteria ini.
adapun ketua bpk menambahkan kriteria kejujuran dalam daftar syarat yang idealnya dipenuhi tim ekonomi kabinet.
  profesional   kwik kian gie mengatakan, kabinet yang akan dibentuk megawati merupakan kabinet koalisi atau kabinet yang ditopang kerja sama antarpartai. "
koalisi itu sangat bagus.
sebab, politisi itu harus bekerja sama.
jadi, arahnya ke sana.
namun, syarat kabinet koalisi tersebut, jangan sampai berkelahi," ujarnya.
kwik juga menolak kalau kabinet koalisi itu disebut "dagang sapi".
  "yang penting adalah memenuhi kriteria," ujarnya.
ditanya soal kemungkinan namanya masuk dalam jajaran kabinet, kwik menyebutkan hal itu sepenuhnya ada di tangan presiden. "
presiden mempunyai kriteria sendiri.
apakah orang itu profesional, kredibel, dan kapabel.
sosok yang profesional, kredibel, dan kapabel itu bisa saja wajah baru atau orang lama," tambahnya.
 menyangkut waktu pembentukan kabinet, kwik mengatakan, tidak tahu sampai kapan penyusunannya dapat diselesaikan. "
rasanya, tidak akan terlampau cepat karena pelantikan presiden begitu mendadak.
hari ini juga harus dilantik.
jadi, waktunya mungkin lebih lama dari presiden terdahulu.
apalagi masalah dihadapi begitu besar," ujarnya.
 bambang sudibyo mengatakan, untuk posisi-posisi strategis di kabinet, pengisiannya harus sepenuhnya berdasarkan pertimbangan profesional dan integritas.
namun, di sisi lain megawati juga harus melihat kenyataan perlunya menciptakan persatuan nasional sehingga akomodasi tetap harus dilakukan.
  "ada posisi-posisi yang harus diisi oleh spesialis, tetapi ada posisi-posisi yang bisa diisi oleh yang bukan spesialis.
di posisi inilah bisa jadi tempat untuk mengakomodasi bagi kepentingan persatuan," kata bambang.
 "jangan presiden diganggu dengan berbagai permintaan yang tidak sepatutnya.
selain itu, jangan kita pertentangkan antara mereka yang dipilih karena profesionalitasnya dan mereka yang hadir karena proses akomodasi, karena kedua-duanya diperlukan.
kalau itu terus dipertentangkan, nasibnya akan sama dengan pemerintahan gus dur (abdurrahman wahid)," ujarnya.
 "dan kalau terbentuk tim ekonomi yang andal, jangan recoki mereka dengan soal-soal kompromi dan kepentingan-kepentingan kelompok.
tim ekonomi harus bekerja dengan integritas tinggi, jangan menjadi ajang bagi-bagi 'kue'," tambahnya.