rencana pemerintah untuk menerapkan operasi pemulihan keamanan di aceh telah membuat masyarakat aceh sangat cemas.
para transmigran, sejak pekan lalu, berbondong-bondong meninggalkan aceh untuk mengungsi ke sumatera utara.
sedangkan masyarakat yang memutuskan untuk tetap tinggal di aceh hidup dalam suasana memprihatinkan.
para petani takut ke kebun, takut ke sawah, dan takut mengangkut hasil buminya ke pasar.
berbagai kalangan di aceh masih berharap pemerintah akan terus mengedepankan upaya dialog dan membatalkan rencana operasi pemulihan keamanan.
 harapan untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengembalikan kedamaian di bumi aceh sebetulnya sudah muncul ketika tanggal 12 mei 2000 pemerintah ri, yang diwakili duta besar hassan wirajuda dan gerakan aceh merdeka (gam) yang diwakili menteri kesehatan dr zaini abdullah, duduk bersama dan menandatangani nota kesepakatan jeda kemanusiaan di geneva, swiss.
setelah jeda kemanusiaan berakhir tanggal 15 januari 2001, kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengangkat senjata.
namun, konflik senjata secara sporadis tetap ada dengan korban di kedua belah pihak serta masyarakat sipil.
 dalam jangka waktu dua bulan, sejak akhir jeda kemanusiaan, terjadi "lompatan" kebijakan pemerintah indonesia dalam menghadapi gam.
tanggal 8 maret 2001, kepala staf umum tni letjen djamari chaniago mengatakan bahwa gerakan separatis aceh harus diposisikan dalam kerangka hukum.
tanggal 12 maret, gam ditetapkan pemerintah sebagai gerakan separatis.
  dua hari kemudian, kepala pusat penerangan tni marsekal muda graito usodo mengatakan, tni mempertimbangkan untuk menempuh operasi militer terbatas dengan melibatkan kekuatan militer.
tanggal 23 maret, menteri pertahanan moh mahfud md mengatakan bahwa operasi militer itu hanya ditujukan bagi gerakan separatis aceh.
  keesokan harinya, menko polsoskam susilo bambang yudhoyono mengklarifikasi bahwa tidak ada operasi militer terbatas, yang ada adalah operasi keamanan yang merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah.
  kebijakan pemerintah itu disambut positif dewan perwakilan rakyat (dpr) yang hari rabu (28/3) menyatakan mendukung sepenuhnya langkah pemerintah, termasuk kebijakan akan menggelar operasi pemulihan keamanan.
sikap ini pun merupakan lompatan karena di tahun 1999, dpr membentuk panitia khusus (pansus) aceh yang dalam akhir masa kerjanya (2/12/1999) memberikan rekomendasi kepada pemerintah, antara lain mendesak pemerintah untuk memproses peradilan bagi pelanggar hak asasi manusia selama maupun setelah pemberlakuan daerah operasi militer, dan mencegah diberlakukannya darurat sipil maupun darurat militer.
bahkan, pansus aceh merekomendasikan pelaksanaan referendum di aceh meskipun tanpa menyebutkan opsinya.
  langkah-langkah pemerintah indonesia untuk mengatasi masalah aceh mendapat sorotan dunia internasional.
dubes as robert gelbard pada bulan januari lalu mengatakan menaruh hormat atas terciptanya saling pengertian antara pemerintah ri dan gam yang mengutamakan dialog.
perubahan kebijakan pemerintah dikhawatirkan akan mendapat kecaman dari dunia internasional yang selama ini mendukung upaya-upaya dialog dalam mengatasi konflik di aceh.
  kemarin, kedubes as mengecam tewasnya tiga anggota tim monitoring masalah keamanan (tmmk) aceh selatan, dan mendesak pemerintah indonesia melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut dan menghukum pelaku penembakan.
  dukung pemerintah   ketua dpr akbar tandjung kemarin menegaskan, di tengah situasi bangsa indonesia yang berada dalam tahap transisi, berbagai permasalahan menyangkut integrasi nasional patut menjadi catatan penting dan harus mengacu kepada amanat konstitusi dan pedoman yang digariskan mpr.
tanpa keseriusan untuk menindaklanjuti aturan-aturan hukum dimaksud, dikhawatirkan ancaman terjadinya disintegrasi atau meluasnya aksi separatisme semakin sulit dikendalikan.
 "peringatan ini terutama berkaitan dengan adanya gejala pergolakan politik bersifat vertikal yang cenderung mengental di dua daerah, yaitu daerah istimewa aceh dan irian jaya," katanya pada pidato penutupan masa persidangan iii tahun sidang 2000-2001.
 khusus mengenai penanganan masalah aceh, tandjung mengingatkan, pemerintah telah melakukan konsultasi dengan pimpinan dewan, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan komisi i dan komisi ii, serta anggota-anggota dpr dari daerah pemilihan aceh.
dalam pertemuan itu, dewan sepakat memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah, baik yang bersifat strategis maupun operasional secara terpadu dalam rangka menjaga negara kesatuan ri.
 sementara ditemui terpisah, ketua komisi i yasril ananta baharuddin menegaskan, komisi i dpr meminta aparat pertahanan dan keamanan untuk segera melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. "
bagi komisi i dpr, apa yang dilakukan gerakan aceh merdeka merupakan gerakan separatis yang tidak hanya melawan pemerintah, tetapi melawan negara, karena ingin memisahkan diri dari negara kesatuan ri.
seluruh unsur melawan negara sudah terpenuhi sebab mereka (gam) punya bendera, punya struktur organisasi dan pemerintahan," katanya.
  tidak setuju   ketua tim monitoring masalah keamanan (tmmk) damai melalui dialog, lhok seumawe aceh utara, syamsul bahri, mengatakan kurang setuju dengan keputusan pemerintah ri tentang pelaksanaan operasi pemulihan keamanan di aceh.
alasannya, keputusan itu tumpang tindih dengan pelaksanaan zona aman yang telah disepakati dalam perundingan antara wakil-wakil pemerintah ri dan para komandan lapangan gerakan aceh merdeka dan kini tengah berlangsung di dua kabupaten, aceh utara dan bireun.
ia berharap, dialog damai antara gam dan pemerintah ri bisa dilanjutkan.
 ia mengatakan, kondisi selama sepekan setelah pelaksanaan zona aman nampak terus membaik terutama di kabupaten aceh utara dan bireun.
kontak senjata dan saling serang sudah sangat berkurang hingga sudah hampir tidak ada lagi jatuhnya korban manusia dalam beberapa hari terakhir.
  "zona aman ini keputusan bersama antarpihak yang bertikai di aceh dan akan dijadikan model pelaksanaan 'dialog melalui jalan damai' untuk masa mendatang, yang juga akan diberlakukan di seluruh aceh," kata syamsul.
 adanya "dialog melalui jalan damai itu", lanjutnya, menandakan bahwa jalan dialog masih tetap terbuka. "
tapi, kalau pemerintah ri sekarang melaksanakan operasi keamanan, dikhawatirkan dialog melalui jalan damai tidak akan efektif lagi," kata syamsul.
 menurut syamsul, saat ini rakyat aceh, terutama para petani di desa, hidup dalam suasana sangat menyedihkan.
mereka takut ke kebun, takut ke sawah, dan takut mengangkut hasil buminya ke pasar.
akibatnya, harga berbagai jenis komoditas anjlok dan bahkan sawit rakyat sudah tak terjual lagi saat ini.