sejumlah daerah terpaksa menunda pembayaran rapel kenaikan gaji pegawai negeri sipil (pns) tahun 2001 karena dana alokasi umum (dau) yang disalurkan pemerintah pusat belum cukup untuk membiayai pengeluaran, termasuk pembayaran gaji pns.
sedangkan dana kontinjensi yang diharapkan segera turun hingga kini belum ada kepastian.
 hampir semua bupati dan wali kota di jawa tengah (jateng) dan jawa barat (jabar) yang dikonfirmasi, jumat (6/7), memastikan akan menunda pembayaran rapel kenaikan gaji pns akibat tidak tersedianya anggaran untuk pembayaran tersebut.
sedangkan pemerintah provinsi sulawesi selatan (sulsel) menempuh jalan pintas dengan membayar kenaikan gaji pns dengan memotong anggaran pembangunan, itu pun hanya dapat bertahan untuk tiga bulan ke depan.
 pemerintah melalui keputusan presiden (keppres) nomor 64 tahun 2001 telah menaikkan gaji pns, anggota tni/polri, dan pensiunan terhitung mulai 1 januari 2001 yang akan dibayarkan pada penerimaan gaji bulan juli.
penghasilan ( take home pay ) dengan adanya penyesuaian gaji pokok pns, tni/polri, itu untuk semua golongan kepangkatan dan eselon, naik sekitar lima sampai 32 persen  (lihat tabel) .
  gubernur jawa tengah mardiyanto berterus terang bahwa pihaknya tidak bisa membayarkan rapel gaji pns di lingkungan pemerintah provinsi jateng karena kondisi tidak memungkinkan. "
makanya tanggal 8 sampai 10 juli 2001, saya akan ke jakarta dan rapat bersama asosiasi seluruh provinsi di indonesia.
kami akan berjuang untuk mendapatkan dana kontinjensi," katanya.
 karena itulah dia menunda pembayaran rapel gaji pns jateng. "
kami memang harus meningkatkan kesejahteraan pns, tapi harus melihat kondisi, sebab rapel pns jateng jumlahnya rp 83 milyar.
itu tidak kecil.
uang kami bisa habis.
saya juga tidak mau kalau pns hanya menghabis-habiskan uang negara," katanya.
 sementara itu, bupati grobogan agus supriyanto mengemukakan, sampai saat ini terus berjuang mendapatkan kucuran dana kontinjensi dari pemerintah pusat.
dia mengakui, jika tidak ada tambahan dana dari pusat, jangankan membayar kenaikan gaji dan rapel gaji pns 2001, untuk membayar gaji pegawai limpahan pusat, pihaknya tidak sanggup.
jumlah pns grobogan 6.800 orang, sedangkan pegawai limpahan 5.700 orang.
 "kalau pemerintah pusat tidak memberikan dana kontinjensi, maka untuk saat ini kenaikan gaji pegawai kabupaten yang kami bayar dulu, karena kami cuma siap untuk itu.
tapi, kalau pusat memberikan dana kontinjensi, baru kami bayarkan, atau kami akan meminta kepada pemerintah provinsi," katanya.
 keluhan yang sama juga diungkapkan bupati kebumen dra rustriningsih.
hingga saat ini, pihaknya masih terus melakukan perhitungan anggaran, terutama soal pembayaran kenaikan gaji dan rapel pns tahun 2001. "
untuk kenaikan gaji, kami belum bisa bayar bulan juli ini, demikian juga dengan rapel, mungkin baru bisa dibayar bulan agustus 2001.
barangkali, kalau ada keajaiban, ada sisa dana dari perhitungan dau, tetapi tampaknya itu kecil sekali," jelasnya.
 wali kota semarang sukawi sutarip juga mengeluh tidak bisa membayar rapel gaji pns. "
kami ini sama dengan pemerintah provinsi karena saat ini kami kekurangan dana belanja rutin.
jika pemerintah pusat tidak segera menurunkan dana kontinjensi, wah, saya rasa kondisi keuangan kota semarang berat.
apalagi kenaikan gaji pns mencapai rp 70,5 milyar," jelas sukawi.
   dihitung kembali   kesulitan membayar rapel kenaikan gaji pns juga dialami pemerintah provinsi jabar.
asisten bidang perekonomian sekretaris provinsi jabar murtedjo sulaksono di bandung, jumat, mengakui, sampai sekarang rapel kenaikan gaji tersebut belum dibagikan karena ada beberapa masalah, di antaranya sedang dihitung kembali jumlah pns yang harus dibayar pemerintah provinsi jabar.
  menurut murtedjo, salah satu permasalahan itu adalah penyelesaian administrasi sejumlah pegawai eks kantor wilayah (kanwil), hingga kini belum selesai.
ketika ditanya kapan uang rapel itu dibagikan, ia tidak bisa menjelaskan karena untuk masalah ini ada tim tersendiri dari pemerintah provinsi jabar. "
sampai saat ini masih terus dilakukan pembahasan," kilahnya.
 sementara keterangan yang dihimpun  kompas , pemerintah kabupaten tasikmalaya masih kesulitan membayar rapel gaji untuk sekitar 43.000 pegawainya, yang seluruhnya diperlukan rp 43 milyar.
angka ini saja sudah menunjukkan hampir separuh dari dana anggaran pembangunan yang mencapai rp 85 milyar.
  demikian halnya di lingkungan pemerintah kabupaten garut.
pemerintah setempat harus mencari dana sekitar rp 18 milyar dari kebutuhan membayar rp 34 milyar untuk rapel gaji.
ini untuk dibayarkan pada sekitar 19.000 pns di daerah tersebut.
 akibat kesulitan membayar rapel tersebut, pemerintahan kota cirebon dan purwakarta memilih menunda pembayaran rapel tersebut sampai tahun anggaran 2002.
ini dilakukan karena sudah tidak mungkin lagi menunda berbagai proyek pembangunan di daerah tersebut yang anggarannya telah disahkan dan sudah berjalan.
  pakai anggaran pembangunan   dari makassar dilaporkan, untuk membayar kenaikan gaji 18.000 pegawai di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi selatan (sulsel) pada bulan juli ini, pemerintah setempat terpaksa harus mengorbankan anggaran pembangunan.
 pembayaran ini pun diperkirakan hanya cukup untuk tiga bulan ke depan.
bila sampai akhir tahun 2001 dau sulsel belum bertambah, pemerintah provinsi akan melakukan perubahan apbd dan meminta agar dprd dapat memperjuangkan perubahan sekaligus penambahan anggaran untuk pembayaran gaji.
 gubernur sulsel hzb palaguna dan sekretaris pemerintah provinsi sulsel andi tjonneng mallombassang di makassar, jumat, mengakui hal itu. "
memang kalau melihat dau, pasti kurang dan tidak akan cukup.
tapi, bagaimanapun kami akan berusaha untuk tetap membayarkan kenaikan gaji.
apa pun caranya akan kami usahakan agar tetap cukup," ujar palaguna.
 dijelaskan tjonneng, kendati tidak cukup, semua gaji pegawai yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi tetap dibayarkan bulan juli ini. "
tidak ada masalah dengan gaji karena kami tetap membayarkan, termasuk kenaikannya.
yang jadi masalah adalah pembangunan karena untuk menutupi pembayaran gaji, kami terpaksa menggunakan anggaran pembangunan," jelasnya.