empat obligor yang akan mendapatkan r&d pada tahap pertama itu selama ini termasuk patuh terhadap semua yang diminta bppn atau  terms-terms  yang ditetapkan dalam msaa, meskipun dimensi pidananya sebenarnya juga belum disentuh.
 "sedangkan untuk obligor lainnya, dari dulu sampai sekarang terus berusaha mengakali msaa, termasuk terakhir dengan pengajuan konsultan untuk fdd ( financial due diligence /uji tuntas dari aspek keuangan).
menurut saya, kalau orang sudah berulang-ulang berusaha main akal-akalan, orang seperti itu sudah jelas tidak ada niat baiknya dan tidak pantas untuk diajak kerja sama dan harus diproses hukum," ujar faisal.
 diungkapkan, memang benar pemerintah harus segera mengambil keputusan segera. "
dalam birokrasi, masih ada yang pemikirannya benar, bahwa masalah ini tak boleh diambangkan terus.
karena, kalau diambangkan terus akan berbahaya.
namun, ini dimanfaatkan oleh  begundal-begundal  itu untuk berselingkuh," ujarnya.
 ia antara lain menyebut adanya  interim agreement  (perjanjian sementara) antara bppn dengan salah satu obligor besar. "
kalau saya sebagai pengusaha bermasalah, keluarnya r&d ini ibaratnya satu  step  untuk lolos dari tembok penjara.
kalau ibaratnya penjara itu ada dua tembok berlapis, r&d yang merupakan keputusan politis ini merupakan bagian tembok yang paling sulit untuk diterobos," ujarnya.