surat pembatasan kunjungan warga negara asing ke maluku ini ditujukan kepada menteri luar negeri dan menteri kehakiman dan hak asasi manusia.
surat ditembuskan antara lain kepada menteri koordinator bidang politik dan keamanan, menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, menteri dalam negeri, panglima tni, kepala polri, serta dirjen imigrasi departemen kehakiman dan hak asasi manusia.