kejaksaan agung, kamis (1/3), secara resmi menetapkan dua mantan menteri pertambangan dan energi (mentamben) pada masa orde baru, yakni ginandjar kartasasmita dan ida bagus sudjana, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam technical assistance contract (tac) antara pertamina dan pt ustraindo petro gas (upg).
kasus yang merugikan negara sekitar 24,8 juta dollar as ini meliputi empat kontrak pengeboran sumur minyak di pendopo, prabumulih, jatibarang, dan bunyu.
  demikian pengumuman yang disampaikan kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung (kejagung) muljohardjo, yang didampingi kepala bidang pembinaan media massa kejagung chuck suryosumpeno, kepada pers di jakarta, kamis.
dengan demikian, sampai saat ini, ada empat tersangka dalam kasus tac tersebut.
dua tersangka lainnya adalah mantan direktur pertamina faisal abda'oe dan direktur pt upg partono h upoyo.
 "dari hasil pengembangan penyidikan perkara atas nama tersangka faisal abda'oe, berdasar keterangan tersangka, saksi, dan alat bukti yang ada, diperoleh fakta tentang keterlibatan ginandjar kartasasmita dan ib sudjana dalam kasus tac.
oleh karena itu, keduanya akan dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tersebut, berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani jaksa agung muda bidang pidana khusus (fachry nasution) tanggal 1 maret 2001," kata muljohardjo.
  muljohardjo menjelaskan, berdasar penyidikan yang dilakukan tim jaksa yang diketuai barman zahir, ginandjar selaku mentamben (1988-1993) maupun ketua dewan komisaris pemerintah untuk pertamina (dkpp) dinilai menyalahgunakan wewenangnya dengan menyetujui terlaksananya tac antara pertamina dan pt upg sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 18 juta dollar as.
kebijakan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 selanjutnya dalam pelaksanaan kontrak, lanjut muljohardjo, sudjana selaku mentamben maupun ketua dkpp dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya karena menyetujui amandemen tac antara pertamina dan pt upg sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 6,8 juta dollar as. "
pada waktu itu ada amandemen non sharable oil fee (nsof), artinya bahwa kontrak harus dibiayai kontraktor dan tidak boleh merugikan keuangan negara.
namun, kenyataannya pt upg diberikan nsof," jelas muljohardjo.