komisi i dpr tetap menghendaki penggantian kepala polri (non-aktif) jenderal (pol) surojo bimantoro dilakukan sesuai proses konstitusi dan sesuai ketetapan (tap) mpr nomor vii/ mpr/2000 tentang peran tni dan peran polri, yang dalam salah satu pasalnya mensyaratkan pemberhentian dan pengangkatan kepala polri harus atas persetujuan dpr.
  "sebelum proses itu dilaksanakan, komisi i dpr tetap mengakui pak bimantoro sebagai kepala polri," kata ketua komisi i yasril ananta baharuddin, selasa (3/7), dalam jumpa pers sesaat usai bertemu bimantoro di ruang sekretariat komisi i dpr.
hadir pula wakil ketua komisi i rk sembiring meliala dan kepala badan humas polri irjen didi widayadi.
 dalam tap mpr no vii/ mpr/2000 pada pasal 7 ayat 2 disebutkan,  kepolisian negara republik indonesia berada di bawah presiden .
  pada ayat 3 disebutkan,  kepolisian negara republik indonesia dipimpin kepala kepolisian negara republik indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr.
   sedang dalam pasal 8 ayat 3 disebutkan,  lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala kepolisian negara republik indonesia.
 lembaga kepolisian belum terbentuk karena belum ada undang-undangnya.
 juru bicara kepresidenan yahya staquf, menjawab pertanyaan wartawan, mengatakan, keputusan presiden abdurrahman wahid untuk memberhentikan surojo bimantoro sebagai kepala polri tidak melanggar uud 1945.
  menurut yahya, sampai sekarang belum ada tata cara yang jelas tentang pergantian kepala polri. "
persoalannya, kita membutuhkan itu untuk mengatur tata cara itu secara jelas, tetapi itu tidak kunjung ada.
dari segi uud, saya kira enggak ada yang bertentangan," ujar yahya staquf.
 menanggapi tujuh pimpinan fraksi dpr yang menilai presiden abdurrahman wahid telah melanggar haluan negara, presiden mengaku mempunyai pendapat lain. "
itu, kan, pendapat mereka (fraksi di dpr- red ), pendapat saya lain," kata presiden menjawab pertanyaan wartawan ketika hendak meninggalkan gedung bina graha, jakarta, selasa.
presiden abdurrahman wahid tidak menjelaskan lebih rinci lagi soal penilaian fraksi di dpr tersebut karena terus masuk ke dalam mobil.
   undangan resmi   yasril menjelaskan, kehadiran bimantoro atas undangan resmi komisi i dpr dan tidak dimaksudkan untuk meminta dukungan.
yasril juga menyatakan menghargai sikap bimantoro yang menerima keppres no 49/polri/2001 tentang pemberhentiannya selaku kepala polri.
komisi i dpr, sebagaimana dikatakan yasril, ingin mekanismenya sesuai dengan konstitusi.
  dpr juga memahami penolakan bimantoro sebagai duta besar ri untuk malaysia sebagai suatu hak, bukan suatu pembangkangan.
komisi i dpr menyatakan tetap mengevaluasi soliditas polri dalam hal keamanan.
polri sendiri menyatakan komitmennya untuk tetap mengamankan sidang istimewa mpr dan tetap mengedepankan pelayanan masyarakat.
  akan halnya bimantoro, ia tidak banyak bicara saat pers mencegatnya usai bertemu dengan wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno.
bimantoro hanya menjelaskan, penjelasannya sama dengan yang disampaikan komisi i dpr.
  harus siap   di tempat terpisah, menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam) agum gumelar menyatakan, setiap anggota aparat keamanan -baik polri maupun tni- harus selalu siap mau mengatakan, " yes, sir!
 (siap) kepada presiden selaku panglima tertinggi atas angkatan bersenjata ri dan kepolisian ri.
sebab itu, terhadap setiap keputusan atau perintah presiden, setiap petinggi tni-polri harus siap menanggapinya dengan satu kalimat, 'saya siap melaksanakan tugas'."
 meski demikian, agum tetap menyatakan wajar saja kalau jenderal (pol) surojo bimantoro menolak tawaran presiden abdurrahman wahid yang menginginkan dia bersedia diangkat menjadi duta besar ri untuk malaysia.
 "itu sesuatu yang wajar, karena hal itu baru merupakan tawaran, baru sebuah rencana.
lain halnya bila presiden sudah mengeluarkan keputusan presiden atas hal itu.
sebagai anggota tni-polri, prajurit harus siap mengatakan,  yes sir!
 terhadap keputusan keppres itu," ungkap agum menjawab pertanyaan wartawan pada acara jumpa pers di kantornya di jakarta, selasa petang kemarin.
  pada situasi sekarang, tambah agum gumelar, yang dibutuhkan masyarakat adalah soliditas polri yang tidak terpecah-pecah karena polemik soal pencopotan jenderal (pol) s bimantoro sebagai kepala polri berikut penolakannya menjadi dubes di malaysia, serta pengangkatan komisaris jenderal chaeruddin ismail menjadi wakil kepala polri.
 "dengan terjadinya polemik itu, saya tetap berharap aparat kepolisian tetap solid.
situasi bangsa ini memerlukan aparat yang solid dan itu sangat diperlukan untuk mengatasi masalah bangsa ini.
polisi jangan sampai terpecah-belah dan tidak boleh terpecah-pecah," tandas menko polsoskam pada jumpa persnya kemarin.