afan mengemukakan, kenapa dpr disebut tidak punya hati nurani, sebab kasus bulog ii yang dianggap sebagai suatu persoalan besar oleh dpr direspons dengan standar ganda.
kepada abdurrahman wahid diperlakukan standar harus membuat pansus yang kemudian dijatuhkan hanya karena menyangkut uang rp 35 milyar.
uang itu sebenarnya secara praktis juga sudah dikembalikan.
namun, dalam kasus akbar tandjung justru tidak disentuh sama sekali melalui proses politik, dan hanya diperlakukan secara hukum.
padahal, proses hukum di indonesia tidak pernah menyelesaikan apa-apa. "
akbar ternyata dapat berlindung dengan segala macam interpretasi hukum yang sangat terbuka," kata afan.