dengan fraksi lain, akan dibahas dan disahkan pada rapat paripurna mpr pada sidang tahunan (st) mpr 2001.
  dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua mpr amien rais dan para wakil ketua mpr, sejumlah anggota mpr yang berasal dari utusan daerah mendesakkan pembentukan f-ud.
pembentukan fraksi tersendiri itu mengacu pada undang-undang dasar (uud) 1945 dan ketetapan (tap) nomor ii/mpr/ 2000 tentang perubahan tata tertib mpr.
apalagi, dalam sidang tahunan mpr tahun 2000 pun sudah disepakati rencana pembentukan f-ud itu.
 setelah terjadi perdebatan, karena sebagian anggota mpr menolak membahas pembentukan f-ud itu pada rapat paripurna penentuan percepatan si mpr, amien meminta sembilan fraksi menyatakan sikapnya atas pembentukan f-ud dalam pemandangan umumnya.
dua fraksi mpr, yakni fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dan fraksi partai demokrasi kasih bangsa (f-pdkb) tak menghadiri rapat paripurna itu, karena tidak setuju dengan percepatan si mpr.
  pandangan fraksi    darmansyah hussein dari fraksi partai bulan bintang (f-pbb) mpr menegaskan, fraksinya sepakat terhadap usul pembentukan f-ud seperti yang disepakati dalam st mpr 2000.
karena rapat paripurna mpr, sabtu, dalam rangka si mpr untuk meminta pertanggungjawaban presiden sebagai agenda tunggal, maka tidak ada penambahan agenda, termasuk pembentukan f-ud.
pembentukan f-ud dapat diwujudkan dalam st mpr.
 juru bicara fraksi kesatuan kebangsaan indonesia (f-kki) ismawan ds pun sependapat, fraksinya tak berkeberatan dengan ide pembentukan f-ud.
  sama seperti fraksi lainnya, fraksi reformasi tegas menyebutkan mendukung pembentukan f-ud.
  hal senada pun diutarakan juru bicara fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) lukman hakiem saifuddin, sutjipno dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip), juru bicara fraksi utusan golongan (f-ug) ahmad zaky siradj, rambe kamarulzaman dari fraksi partai golkar (f-pg), dan asnawi latief dari fraksi perserikatan daulatul ummat (f-pdu).
namun, sebagian dari fraksi-fraksi itu tak tegas menyebutkan, kapan f-ud harus dibahas maupun disahkan.
sebagian lain memang tegas menyebutkan, pembahasan f-ud dilakukan pada st mpr 2001.
 "sesuai hasil kesepakatan st mpr 2000 yang dituangkan dalam tap ii/mpr/2000 tentang perubahan tata tertib, f-tni/ polri berpendapat f-ud perlu dibentuk untuk menampung aspirasi daerah dalam rangka pembangunan nasional dan memelihara kesatuan nasional.
adapun pengesahannya dilakukan pada st mpr 2001," tegas juru bicara f-tni/polri yahya sacawiria.