wapres megawati soekarnoputri meminta para menteri ekonomi melakukan konsultasi dengan dpr menyangkut revisi apbn tahun 2001, apa pun yang terjadi di bidang politik.
wapres juga meminta revisi apbn dibahas satu putaran lagi sebelum dikonsultasikan dengan dpr.
pemerintah sendiri meminta kepada dpr agar ada fleksibilitas di dalam perubahan apbn .
  permintaan wapres tersebut disampaikan oleh menko perekonomian rizal ramli usai rapat terbatas bidang perekonomian di istana merdeka, jakarta, rabu (9/5).
rapat yang berlangsung dari pukul 10.00 sampai pukul 12.00, antara lain dihadiri menperindag luhut b panjaitan, menko polsoskam susilo bambang yudhoyono, dan dirjen pembinaan bumn depkeu i nyoman tjager.
  menkeu prijadi praptosuhardjo tidak hadir karena sedang pergi ke honolulu, hawaii, amerika serikat, untuk menghadiri pertemuan bank pembangunan asia (adb).
sebagai menkeu  ad interim , presiden telah menunjuk luhut panjaitan.
  tentang pengajuan revisi apbn ke dpr, menko perekonomian mengatakan, sampai sekarang waktunya belum ditentukan dan pihaknya baru akan menelepon ketua panitia anggaran dpr.
namun, luhut panjaitan mengisyaratkan kemungkinan baru bisa dilakukan setelah 16 mei, karena pada 16 mei para menteri masih akan bertemu lagi untuk membahas revisi apbn tersebut.
  minta keleluasaan   mengenai fleksibilitas yang diharapkan dari dpr, rizal ramli menjelaskan, fleksibilitas ini diperlukan karena faktor-faktor yang mempengaruhi defisit apbn masih dapat berubah. "
setiap kenaikan satu persen tingkat suku bunga (sertifikat bank indonesia/ sbi), defisit anggaran bertambah sebesar rp 2,3 trilyun.
setiap rupiah anjlok rp 1.000 per dollar as, defisit anggaran bertambah rp 8 trilyun.
ini parameter yang bisa berubah, karena itu kami akan meminta dukungan dpr agar ada fleksibilitas," ujar rizal ramli.
  rizal mencontohkan, kalau anggaran disusun sekarang dan tiba-tiba nilai tukar rupiah atau tingkat suku bunga berubah, revisi akan berubah lagi.
perubahan dalam arti positif bisa terjadi jika misalnya ada solusi politik dan rupiah menguat.
sebaliknya, jika tidak ada solusi di bidang politik, perubahan yang terjadi bisa negatif.
 ditegaskan oleh rizal, pemerintah tidak ingin mengulang kejadian seperti tahun 1998, di mana apbn direvisi tiga kali dalam waktu yang sangat pendek.
ketika itu gara-gara rupiah anjlok, apbn direvisi dan harga bbm dinaikkan.
namun, begitu harga bbm dinaikkan bulan april 1998, suasana politik jadi panas di bulan mei.
  "jadi di dalam soal-soal ini, kita harus ekstra hati-hati.
meski itikadnya bagus untuk memperbaiki anggaran dan membantu nilai tukar, jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar.
itulah yang diminta wapres.
karena itu, ia meminta agar revisi apbn diskusikan satu putaran lagi," papar rizal ramli.
   tetap 3,7 persen   rizal sendiri membantah meningkatnya defisit apbn adalah akibat pemerintah  jor-joran  dalam pengeluaran.
defisit apbn, menurut dia, lebih disebabkan karena anjloknya nilai tukar dan meningkatnya suku bunga.
dalam revisi apbn, pemerintah berpegang pada sejumlah prinsip, yakni tetap mempertahankan prinsip  fiscal sustainability , atau keberlanjutan fiskal agar ada stabilisasi di bidang makro ekonomi.
  "secara umum disepakati, defisit anggaran yang diperkirakan akan melonjak menjadi minus enam persen dari gdp (produk domestik bruto), tetap akan diambil langkah-langkah untuk menurunkannya menjadi minus 3,7 persen gdp," tambah rizal ramli.
prinsip lain yang dianut adalah, agar beban dari langkah-langkah (revisi) ini sejauh mungkin tidak menyangkut rakyat banyak, tetapi supaya bebannya secara proporsional ditanggung golongan menengah atas.
 dalam hal ini, pemerintah menginginkan revisi apbn tidak hanya sekadar pendekatan akunting tetapi bisa menjadi momentum untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. "
selama 32 tahun orde baru, golongan menengah atas paling banyak menerima subsidi dan banyak yang enggak bayar pajak," tambahnya.
  ia mencontohkan, akibat anjloknya nilai tukar rupiah, subsidi bbm yang diasumsikan dalam apbn 2001 sebesar rp 41,3 trilyun kini membengkak menjadi rp 66,8 trilyun.
namun, yang menikmati subsidi itu adalah golongan menengah atas.
  untuk itu, pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga bbm rata-rata 30 persen, namun hal ini masih dalam bentuk wacana.
  jika nanti dalam rangka mengurangi defisit anggaran, dpr menyetujui kenaikan harga bbm, harus ada program sosial sebagai kompensasi untuk masyarakat golongan ekonomi bawah.
hal itu diberikan dalam bentuk pemberian bea siswa kepada anak sekolah, perbaikan sekolah, dan kesehatan terutama imunisasi gratis, perbaikan prasarana dan sarana kesehatan untuk puskesmas, serta pengadaan air bersih dan sanitasi.
   pilihan sulit   luhut panjaitan mengungkapkan, konsultasi dengan dpr diperlukan karena pilihan-pilihan yang dihadapi pemerintah "sangat tidak menguntungkan dan super sulit".
misalnya, dari mana dana rp 36 trilyun untuk mengatasi kekurangan apbn 2001 akan diperoleh, sehingga defisit bisa tetap 3,7 persen dari gdp.
  "kalau kita memakai asumsi lama, dengan kurs rp 7.800 per dollar as sementara kurs rupiah sekarang sudah berada pada level rp 10.000 per dollar as, tidak akan sampai," ujarnya. "
kita sekarang dihadapkan pada pilihan bagaimana implikasi politik terhadap apbn.
itu kita hitung semua karena itu tadi menko polsoskam hadir," tambah panjaitan lagi.
  secara terpisah, wakil ketua panitia anggaran dpr, yang juga wakil ketua komisi ix dpr abdullah zainie mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi dari depkeu bahwa pembahasan revisi apbn tahun 2001 dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin wapres hari rabu masih belum final.
  "revisi apbn itu masih harus dibahas lagi bersama dengan para menteri lainnya, sehingga belum dapat dikatakan selesai dalam rapat rabu siang tadi," ujarnya.
  dikatakan abdullah zainie, salah satu sumber masalah belum disepakatinya besaran revisi apbn dalam rapat bersama wapres adalah perbedaan antara menkeu (diwakili tim anggaran depkeu) dengan menteri energi dan sumber daya mineral purnomo yusgiantoro menyangkut besaran subsidi bbm yang akan meningkat jika pemerintah tidak segera menaikkan harga bbm tersebut.
  secara terpisah dalam rapat dengar pendapat antara komisi ix dpr dengan bappenas, anggota komisi ix dpr aberson marle sihaloho meminta pemerintah melalui bappenas memenuhi ketentuan uu no 35 tahun 2000 tentang apbn tahun 2001 jika ingin melakukan revisi apbn.