dalam laporannya, ketua panitia kerja (panja) ferry mursyidan baldan (fraksi partai golkar) mengungkapkan ada tiga materi belum tuntas dibahas dalam rancangan undang-undang (ruu) otonomi khusus bagi provinsi papua, yaitu posisi terhadap uu no 45/1999 tentang pemekaran provinsi irian jaya tengah, provinsi irian jaya barat pada bagian mengingat, pasal 4 ayat (8) tentang penempatan baru/ relokasi satuan tentara nasional indonesia (tni) di provinsi papua, dan pasal 34 ayat (4) tentang penerimaan dalam rangka otonomi khusus papua.
dalam laporan yang dibacakan tersebut, dua hal terakhir dilompati untuk dibaca karena masih harus dibahas.