sedangkan wakil ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip) soetardjo soerjogoeritno berpendapat, pemberian hak memilih dan dipilih dalam pemilu kepada tni/polri melanggar tap mpr no vii/mpr/2000.
pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) masing-masing secara tegas telah menyebutkan bahwa anggota tni dan anggota polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.