"yang diatur lainnya misalnya bagaimana merekrut sembilan orang hakim konstitusi dari ma, dpr, dan presiden itu?
syarat-syaratnya apa?
apakah berasal dari akademisi atau praktisi?
syaratnya harus sama antara calon dari presiden, ma, dan dpr.
apakah hakim ini ad hoc atau tidak?
hal-hal itulah yang harus diatur," kata anggota badan legislasi dpr itu.