sejak 12 januari 2001, bank indonesia (bi) melarang dan membatasi bank melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang bukan merupakan penduduk ( non-resident ), yang meliputi warga negara asing (wna), badan hukum asing, atau badan asing lainnya, warga negara indonesia (wni) yang memiliki status penduduk tetap ( permanent resident ) negara lain dan tidak berdomisili di indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di indonesia, serta kantor bank atau badan hukum indonesia di luar negeri.
 transaksi yang dilarang bi adalah pemberian kredit dan cerukan dalam rupiah dan/atau valuta asing kepada pihak-pihak tersebut, penempatan dana dalam rupiah, termasuk transfer rupiah ke bank di luar negeri kepada pihak-pihak tersebut, pembelian surat-surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan pihak-pihak tersebut, transaksi antarkantor bank dalam rupiah, serta penyertaan dalam rupiah kepada pihak-pihak tersebut.
 hal tersebut diatur dalam peraturan bank indonesia (pbi) no 3/3/pbi/2001 tentang pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank, sebagaimana disampaikan oleh gubernur bi syahril sabirin dan deputi gubernur bi miranda s goeltom di jakarta, senin (15/1).
pbi tersebut selengkapnya dapat diakses melalui situs bi  http://www.bi.go.id , pada bagian peraturan.
 syahril dan miranda mengingatkan, jangan sampai pembatasan transaksi rupiah itu ditafsirkan sebagai kontrol devisa. "
pembatasan itu sama sekali bukan kontrol devisa.
sistem devisa kita tetap sistem devisa bebas," kata syahril.
    pembatasan   dengan pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, melalui pbi yang sama bi juga membatasi bank melakukan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah, untuk transaksi valuta asing yang tidak terkait dengan investasi di indonesia.
bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif dengan pihak-pihak tersebut sampai batas maksimum nominal 3 juta dollar as, baik untuk transaksi individual maupun untuk posisi ( outstanding ) transaksi derivatif per bank.
 sebelumnya, batas maksimum yang ditetapkan adalah 5 juta dollar as.
disebutkan pula dalam pbi itu, jika diperlukan, perubahan atas batas maksimum itu akan ditetapkan dalam surat edaran bank indonesia.
 jenis transaksi derivatif yang dibatasi meliputi tiga bentuk transaksi.
pertama, transaksi  forward  (kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang penyerahannya dilakukan dalam waktu lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi -red ) jual, termasuk transaksi valuta  tomorrow  dan  spot  yang diperpanjang (di- rollover ) dan disintetiskan sebagai  forward  jual valuta asing.
 kedua, transaksi  swap  (kontrak transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka -red ) jual, termasuk  overnite swap  dan  tom next .
ketiga, transaksi  option  (kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli/menjual valuta asing terhadap rupiah di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan saat transaksi dilakukan -red ) jual valuta asing  call , atau beli valuta asing  put , terhadap rupiah.
 disebutkan, pembatasan terhadap ketiga jenis transaksi derivatif itu tidak berlaku jika transaksi dilakukan untuk keperluan  lindung nilai  ( hedging ), berkaitan dengan investasi di indonesia oleh pihak-pihak  non-resident , sepanjang transaksi disertai dokumen pendukung kegiatan investasi secara lengkap.
nilai maksimum ketiga transaksi derivatif itu dibatasi oleh nilai yang tercantum pada dokumen pendukung.
    sanksi   terhadap bank yang melanggar larangan dan/atau pembatasan yang ditetapkan bi itu, bi mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar denda.
denda yang harus dibayar oleh bank pelanggar berkisar antara 10 persen nilai pelanggaran hingga 100 persen nilai pelanggaran disertai pembekuan sementara kegiatan usaha bank, bergantung jumlah pelanggaran yang dilakukan.
 terhadap bank yang melakukan tindakan-tindakan, baik yang langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan yang ditetapkan bi itu, bi akan memberlakukan sanksi berupa pemberhentian pengurus bank.
 di samping itu, terdapat pula sanksi-sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan transaksi derivatif, kesengajaan untuk tidak menyampaikan laporan transaksi derivatif, keterlambatan penyampaian koreksi laporan transaksi derivatif, dan penyampaian laporan transaksi derivatif secara tidak benar atau tidak lengkap.
sanksi yang dikenakan berkisar antara  rp 200.000 - rp 50 juta.
 bagi bank yang pada saat berlakunya pbi baru itu masih memiliki  outstanding , bi menetapkan lima ketentuan.
pertama, bank yang masih memiliki  outstanding  transaksi penempatan dana dan pembelian surat-surat berharga dilarang memperpanjang transaksinya.
kedua, bank yang masih memiliki  outstanding  transaksi antarkantor wajib menihilkan transaksinya selambat-lambatnya satu bulan sejak berlakunya pbi.
 ketiga, bank yang masih memiliki  outstanding  dari penyertaan wajib menihilkan transaksinya selambat-lambatnya setahun sejak berlakunya pbi baru.
keempat, bank yang masih memiliki  outstanding  transaksi derivatif dengan  non-resident , dan bukan dalam rangka investasi di indonesia, serta melampaui batas maksimum yang ditetapkan, dilarang memperpanjang transaksinya sampai  outstanding -nya tidak melebihi batas maksimum.
 kelima, bank yang masih memiliki  outstanding  transaksi derivatif dengan  non-resident  dalam rangka investasi di indonesia, serta melampaui batas maksimum, dilarang memperpanjang transaksinya.