deputi operasi bulog andi chaerudin mengatakan, secara operasional badan urusan logistik (bulog) tak kesulitan dalam melaksanakan operasi pasar khusus (opk) beras.
kalaupun ada kesulitan, itu disebabkan sasaran program opk berubah hampir tiap tahun.
  perluasan opk itu sendiri hanya dilakukan untuk jangka enam bulan (juli-desember), mulai bulan depan, dan tidak ada jaminan setelah itu akan diteruskan. "
kami tidak mengalami kesulitan karena, secara operasional, kami telah siap dan punya pengalaman," kata andi saat dihubungi di jakarta, selasa (19/6).
 secara terpisah, menteri perhubungan dan telekomunikasi (menhubtel) budi mulyawan suyitno mengatakan, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif angkutan bus kota ekonomi untuk 20 kota di indonesia. "
bus kota ekonomi tidak naik karena disubsidi oleh pemerintah," ujar budi, usai bertemu presiden abdurrahman wahid di istana merdeka, jakarta, selasa.
  menhubtel menjelaskan, pemerintah menyiapkan dana sekitar rp 216,3 milyar untuk keperluan subsidi angkutan bus kota ekonomi tersebut.
subsidi itu akan disalurkan untuk 20 kota dalam masa enam bulan ke depan.
mekanisme penyaluran subsidi itu kini tengah digodok oleh pemerintah.
  besaran subsidi bus kota ekonomi itu sendiri ditentukan berdasar jarak tempuh masing-masing bus.
satu unit bus kota diasumsikan menghabiskan satu liter bbm untuk tiap jarak tiga kilometer yang ditempuhnya.
  dengan adanya subsidi ini, menhubtel mengharapkan, dalam enam bulan ke depan tarif angkutan umum tidak dinaikkan. "
setelah itu baru ada penyesuaian.
tetapi, untuk angkutan kota nonbus, tergantung kebijakan pemda karena angkutan kota jenis ini tidak mendapat subsidi.
selain itu, penyaluran dana kompensasi ini akan diawasi oleh lsm seperti ylki (yayasan lembaga konsumen indonesia).
pemerintah hanya menjadi fasilitator," katanya.
 mengenai pelaksanaan opk beras, sumber di bulog menyebutkan, kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan opk adalah perubahan target sasaran.
sejak tahun 1998, jumlah sasaran terus menurun.
pada tahun 2000, jumlahnya mencapai 1,5 juta kepala keluarga (kk), sementara pada semester pertama tahun ini jumlahnya sudah diturunkan menjadi 1,2 juta kk.
dengan adanya perluasan opk, maka akan terjadi kenaikan lagi jumlah kk yang menjadi target, yakni menjadi sekitar 1,5 juta kk.
 "bagaimana menjelaskan perubahan ini.
lebih sulit lagi nanti kalau setelah desember kembali berkurang, maka akan semakin sulit menjelaskan," kata sumber itu.
ditambahkan, untuk menjelaskan kepada masyarakat, hal itu merupakan tugas pemerintah dan bukan tugas bulog.
 di beberapa desa, masalah ini diselesaikan dengan membagi rata jatah keluarga prasejahtera yang mencapai 20 kg beras per kk.
akibatnya, mereka menerima separuh dari jatah.
sementara itu, andi chaerudin mengatakan, beras yang digunakan untuk opk kali ini adalah beras hasil musim panen tahun 2001 dan sedikit hasil panen 2000.
   mekanisme pasar   mengenai subsidi untuk bus kota, menhubtel menjelaskan, menurut rencana, penyaluran subsidi ini akan melibatkan pemerintah daerah (pemda), organisasi pengusaha nasional angkutan di jalan raya (organda), ylki, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (lsm) lain. "
jadi, dephubtel hanya memfasilitasi saja," tutur budi mulyawan.
  sementara itu, tarif bus kota cepat terbatas (patas) akan diserahkan ke mekanisme pasar. "
artinya, pemda sesuai dengan uu nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang akan menentukan.
jadi, masyarakat tidak perlu risau karena bus kota ekonomi itu tidak naik," jelas budi.
  demikian pula tarif angkutan umum kecil, seperti angkutan kota (angkot), nantinya juga akan diserahkan ke mekanisme pasar. "
tentunya, tarifnya tetap dikoordinasikan oleh pemda," katanya.
menurut uu otonomi daerah, kenaikan tarif itu ditentukan pemda bekerja sama dengan organda dan pihak-pihak lain yang terkait. "
kami memfasilitasi saja agar tidak terjadi gejolak," ungkap budi.
 berkaitan dengan hal ini, pemerintah melalui dephubtel akan menyampaikan hal-hal yang dinilai  acceptable  (dapat diterima) kepada pemda. "
jadi, kami tidak membatasi.
kalau pasar bisa menerima, biarlah pasar yang menentukan," ujar budi.
  menurut menhubtel, masyarakat sudah bisa menerima kenaikan tarif angkutan mikrolet di jakarta. "
artinya, mereka sadar sekarang ini ada suatu ongkos yang dibayar oleh masyarakat," jelas budi yang mengamati langsung kenaikan tarif dengan menumpang mikrolet jurusan senen-kota di jakarta, senin lalu.
  sebelum juli   dirjen perhubungan darat susmono soesilo di tempat terpisah mengatakan, keinginan pengusaha angkutan bus kota untuk menaikkan tarif adalah tidak wajar. "
sebab, bus kota besar dan sedang mendapat subsidi dari pemerintah," ujarnya.
sebagaimana menhubtel, susmono juga mengatakan, mekanisme penyaluran subsidi untuk angkutan bus kota masih dibahas oleh pemerintah pusat, pemda, dan departemen teknis terkait.
 "draf kasarnya sudah ada, nanti sebelum juli sudah ada keputusan," ungkapnya.
ditambahkan oleh susmono, mekanisme penyaluran subsidi ini adalah dari pemerintah pusat, disalurkan ke pemda.
selanjutnya, pemda menunjuk bank penyalur dana tersebut.
setelah itu, bank penyalur dan operator angkutan membuat kontrak kerja layanan penyaluran subsidi.
  "kami belum putuskan apakah penyalurannya sekaligus per enam bulan atau per bulan.
tetapi, yang pasti, subsidi hanya untuk bbm," kata susmono.
 untuk bus besar, lanjut susmono, diberikan subsidi 120 liter per hari, sementara bus sedang mendapat subsidi bbm 80 liter per hari.
saat ini jumlah seluruh bus besar dan sedang di seluruh indonesia sekitar 16.734 unit.
nilai subsidi untuk bus besar selama enam bulan mencapai rp 51,7 milyar, untuk bus sedang rp 37,8 milyar.
adapun untuk kereta api (ka) ekonomi jabotabek, nilai subsidinya mencapai rp 12 milyar, dan untuk penyeberangan ujung kamal yang mengoperasikan 18 kapal mencapai rp 908 juta. "
dengan demikian, total subsidi untuk transportasi yang keluar pada juli 2001 sebesar rp 111,4, termasuk untuk biaya pengawasan," ujarnya.
  belum jelas   ketua sub-komisi perhubungan komisi iv dpr a muqowam mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan mekanisme pengalokasian dana kompensasi kenaikan harga bbm. "
khususnya yang ditujukan untuk transportasi.
sebab, bisa-bisa yang mendapatkan justru bukan yang berhak," ujarnya, usai rapat konsultasi komisi iv dpr dengan menhubtel di jakarta, selasa.
 menurut muqowam, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan secara baku mekanisme penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bbm.
padahal, kenaikan harga bbm telah terjadi, dan berbagai dampak dari kenaikan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
menurut rencana, menhubtel baru akan menjelaskan mekanisme penyaluran dana kompensasi untuk transportasi dalam rapat kerja komisi iv dpr, selasa pekan depan.
 muqowam juga mengingatkan, kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kenaikan harga bbm adalah kelompok masyarakat miskin pengguna jasa angkutan umum. "
dampak berganda dari kenaikan bbm ini yang paling merasakan adalah masyarakat miskin pengguna jasa angkutan.
sebab, meski pemerintah mengimbau agar tidak dilakukan kenaikan tarif, nyatanya di lapangan kenaikan sudah terjadi, khususnya pada angkutan perkotaan," ujarnya.
  sebab itu, katanya lagi, dalam menyalurkan dana kompensasi, pemerintah harus sangat berhati-hati agar dana tersebut tepat sasaran.