menurut ismeth, naskah ruu ftz yang salah satu pasalnya akan memberi kebebasan pembayaran ppn dan ppnbm di batam telah disiapkan pemerintah pusat dan sedang tahap penyelesaian di sekretariat negara. "
langkah tersebut tentu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melihat batam sebagai sebuah kawasan industri yang bukan hanya menopang perekonomian regional, tapi nasional," ungkap ismeth.