menurut hamdan, kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) tidak akan sanggup dijadikan sebagai landasan hukum penanganan tindak pidana terorisme karena belum mengatur organize crime, tindak pidana yang dilakukan melampaui batas wilayah hukum suatu negara.
misalnya, dilakukan di wilayah tertentu sedangkan pelaku dari wilayah lain, atau sebaliknya.