"ini karena selain pengusahanya tidak mau memenuhi, juga karena tidak ada kepastian dari pemerintah sebelumnya.
ditambah lagi, ada ketidakkon-sistenan dalam penanganannya.
yang satu diberi waktu empat tahun harus bayar, yang lain diberi waktu 11 tahun atau 10 tahun harus bayar.
sudah diteken perjanjiannya, kemudian dibilang off.
kemudin diteken, lantas off lagi.
bagaimana?
itu ketidakpastian," ujarnya.