syaukani menjelaskan, lebih dari 80 persen dau digunakan untuk belanja pegawai.
bila seluruh gaji pegawai telah dibayarkan, kelebihannya diserahkan kepada daerah untuk memanfaatkannya dengan persetujuan dprd. "
kalau pak benny bilang ada penyelewengan, apa ada pedoman penggunaan dau dari pusat.
selama gaji pegawai terbayar, maka daerah punya kebebasan kewenangan untuk memanfaatkannya asal disetujui dprd.
daerah tidak akan kebablasan," ungkapnya.