rapat yang dihadiri 11 dari 17 pengurus inti dpp pdi-p itu juga membicarakan mengenai ketua dpd pdi yang merangkap jabatan sebagai anggota dpr atau sebagai ketua dprd, yang antara lain terjadi di jawa barat, jawa tengah, bali, dan kalimantan timur.
menurut soetjipto, aturan organisasi tidak membolehkan rangkap jabatan bagi ketua dpd pdi-p.
akan tetapi karena melihat kekhususan kondisi daerahnya masing-masing, dpp pdi-p mengambil keputusan untuk memberi kesempatan setahun.