wakil presiden megawati soekarnoputri menilai, banyak yang belum jelas dalam usulan pelimpahan tugas-tugas konstitusional yang ditawarkan presiden abdurrahman wahid kepada wapres, baik dari segi isi, substansi, maupun peristilahan.
masalah pelimpahan itu masih perlu dipelajari secara mendalam dan hati-hati, terutama dari segi hukum, karena bisa mengundang perdebatan panjang.
sedangkan mengenai rencana presiden untuk mengeluarkan pernyataan keadaan darurat, wapres mengingatkan bahwa tim tujuh telah memberikan rekomendasi agar presiden tidak mengambil langkah tersebut.
  pernyataan megawati tersebut disampaikan sekretaris wakil presiden, bambang kesowo, di kantor wapres jl medan merdeka selatan jakarta, sabtu (26/5) sore.
  sebelumnya, di kediamannya, megawati menerima tim delapan fraksi pdi-p yang mempersiapkan sikap fraksi terhadap jawaban presiden sehubungan memorandum kedua.
kepada wartawan, anggota tim delapan julius usman menilai, tawaran pelimpahan tugas konstitusional dari presiden kepada wakil presiden tidak konstitusional.
  "tawaran itu tidak konstitusional dan tidak lazim dalam ketatanegaraan.
bagaimana dia menerima mandat dari mpr, begitu saja melimpahkan kepada orang lain.
lalu, dia membiarkan orang lain bekerja.
jadi, masalahnya bukan wapres menerima atau tidak," katanya.
di hari yang sama, enam pimpinan fraksi di dpr sepakat untuk meneruskan proses politik melalui sidang istimewa mpr, karena tidak melihat adanya perubahan sikap presiden abdurrahman wahid setelah jatuhnya memorandum kedua.
mereka menolak usulan pelimpahan tugas-tugas konstitusional sampai tahun 2004 dari presiden abdurrahman wahid kepada wakil presiden megawati soekarnoputri.
 keenam pimpinan fraksi itu adalah arifin panigoro (fraksi pdi perjuangan), syamsul mu'arif (fraksi partai golkar), hatta radjasa (fraksi partai reformasi), ali marwan hanan (fraksi partai persatuan pembangunan), achmad sumargono (ketua fraksi partai bulan bintang), mudahan hazdie (sekretaris fraksi perserikatan daulatul ummah).
mereka kemarin mengadakan jumpa pers di kediaman arifin panigoro di jakarta.
juga hadir sejumlah anggota dpr, seperti bachtiar chamsyah, laksamana sukardi, enggartiasto lukito, dan sophan sophiaan.
 meskipun tanggapan telah banyak dilontarkan oleh kalangan pdi perjuangan, namun kemarin ketua dpr akbar tandjung meminta wapres megawati berbicara kepada publik mengenai sikapnya terhadap tawaran itu.
  "saya minta ibu mega memberi tanggapan dan sikap beliau jika tidak menerima tawaran itu.
sudah waktunya ibu mega berbicara ke publik.
supaya masyarakat  clear , bagaimana sikap dan pandangan beliau tentang kondisi-kondisi bagaimana yang diinginkan, supaya masyarakat bisa menilai," ujar tandjung sebelum mengadakan rapim dpr di jakarta, kemarin.
  mencegah kesimpangsiuran   menurut bambang kesowo, jumpa pers diselenggarakan untuk memperjelas permasalahan dan mencegah kesimpangsiuran berita.
bambang kemudian menceritakan kembali kronologi jalannya sidang kabinet hari jumat (25/5).
  sidang kabinet, kata bambang yang juga hadir dalam sidang tersebut, berlangsung singkat dengan acara pokok mendengarkan penjelasan presiden mengenai penilaian dan pemikiran presiden dalam menghadapi perkembangan politik di tanah air, serta tanggapan wapres terhadap pemikiran presiden yang dikemukakan dalam sidang itu.
  "segera setelah membuka sidang, presiden langsung mengemukakan penilaian dan pemikirannya.
presiden bermaksud melimpahkan tugas-tugas konstitusional kepada wapres.
dokumen untuk itu telah beliau (presiden) tanda tangani dan secepatnya akan diumumkan," ungkap sekwapres.
  dalam penilaian presiden abdurrahman wahid, demikian bambang kesowo, rencana dpr untuk tetap mengundang sidang istimewa (si) merupakan penyimpangan terhadap uud 1945.
presiden tidak dapat membenarkan langkah itu dan berketetapan untuk menjaga serta membela uud 1945.
  "oleh karenanya, bilamana sampai pukul 24.00 wib hari jumat (25/5), presiden tidak melihat tanda-tanda bahwa usaha untuk menggelar si tidak dihentikan dpr, maka presiden wahid akan mengambil tiga langkah," ungkap bambang kesowo.
  langkah pertama, mengumumkan keadaan darurat pada sabtu tanggal 26 mei 2001 pukul 09.00 pagi.
kedua, memerintahkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dipercepat dalam waktu enam bulan mendatang.
ketiga, dalam kedudukan presiden abdurrahman wahid selaku pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, serta kepolisian negara, presiden akan memerintahkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu.
  sekwapres melanjutkan, setelah memberikan penilaian dan pemikiran tersebut, presiden meminta bilamana ada pendapat dan pertimbangan, presiden mempersilakan kabinet membicarakannya.
setelah menyerahkan kepemimpinan sidang kabinet kepada wapres, presiden meninggalkan ruang sidang.
   tetap jalan   dalam pertemuan di kediaman arifin, keenam pimpinan fraksi dpr menolak pernyataan presiden bahwa dpr telah terlampau jauh melampaui fungsi kontrolnya.
menurut mereka, solusi terbaik untuk penyelesaian kemelut saat ini adalah melalui sidang istimewa mpr.
seandainya ada kompromi, maka kompromi tersebut bisa dirembukkan di si mpr.
  "titik temu atau solusi bisa dipecahkan apabila ada konsensus antara presiden dengan kekuatan partai-partai politik.
kami menerjemahkan konsensus itu melalui sidang istimewa.
dalam sidang itu kalau pertanggungjawaban presiden diterima, berarti ada mandat baru.
sedangkan kalau ditolak, presiden harus bersedia mengembalikan kekuasaan yang dipegangnya," kata syamsul.
 sehubungan itu, para pimpinan fraksi menyatakan, dalam rapat paripurna tanggal 30 mei mendatang, mereka akan tetap meminta mpr untuk melaksanakan sidang istimewa. "
tanggal 30 mei adalah akhir dari memorandum kedua, dan ada pendapat akhir fraksi di dpr.
proses ini akan tetap berjalan," kata ketua fraksi pdi-p arifin panigoro.
 ketua fraksi ppp ali marwan hanan juga menilai, pelimpahan tugas yang diinginkan presiden bukan merupakan peristiwa hukum, baik dilihat dari sistem hukum administrasi maupun dari sisi hukum ketatanegaraan. "
adalah tepat tindakan ibu wakil presiden untuk tidak peduli atau mengesampingkan pelimpahan itu," kata ali marwan.
  solusi   menurut akbar tandjung, kalau tidak ada solusi yang bisa disepakati antara wahid dan megawati, maka mekanisme dpr untuk melaksanakan sidang istimewa akan berjalan.
yaitu si mpr untuk meminta pertanggungjawaban presiden karena dianggap sungguh melanggar haluan negara.
namun, jika ada solusi kesepakatan di antara keduanya, kemudian solusi itu disepakati oleh partai-partai, maka tidak akan ada si untuk meminta pertanggungjawaban.
 pertanggungjawaban ini bermula dari penyelidikan kasus dana yanatera bulog dan dana sultan brunei yang diterima presiden abdurrahman wahid.
presiden kemudian dinilai sungguh melanggar haluan negara, yaitu: (1) melanggar uud 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan (2) melanggar ketetapan mpr nomor xi/ mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn.
  "kalaupun seandainya ditemukan solusi, dan solusi itu diterima dan disepakati, tetap ada sidang mpr.
namun, sidang itu tidak dalam konteks meminta pertanggungjawaban, tetapi untuk mengukuhkan solusi itu menjadi tap mpr," ujar tandjung.
 ia menilai, jika solusi yang sudah disepakati ditetapkan melalui mpr, maka proses itu konstitusional.
menurut dia, usaha mencari solusi ini bukanlah kepentingan politik semata tetapi demi kepentingan bangsa dan negara.
solusi ini diperlukan untuk menghadapi situasi sekarang dengan risiko yang paling kecil.
 diakui tandjung, pelimpahan tugas dan wewenang penuh dari abdurrahman wahid kepada megawati merupakan satu solusi.
tapi pelimpahan itu jangan tanggung, artinya betul-betul megawati diberi kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional.
seperti memimpin pemerintahan, membentuk kabinet dan mengangkat pejabat negara. "
presiden lebih menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara.
tugas-tugas pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh wapres," katanya.
  menurut hatta radjasa, ketua fraksi akan menyampaikan pandangan akhir agar mpr melaksanakan sidang istimewa. "
apa pun perbedaan kita, kita sikapi seluruh proses politik ini yang membawa kesejukan bagi bangsa ini.
sebuah sidang istimewa bukan merupakan kiamat atau gempa yang menghancurkan republik ini," katanya.
para elite politik juga diimbau untuk membangun suasana yang tidak memancing terprovokasinya massa di bawah.