kmk yang ditandatangani boediono 7 mei 2002 dinilai hanya menetapkan bagian daerah sekitar satu persen hingga dua persen dari pengambilan migas di masing-masing daerah.
padahal, dalam undang-undang (uu) migas nomor 22 tahun 2001, sudah ditetapkan bahwa bagian daerah untuk minyak adalah sebesar 15 persen, sementara untuk gas sebesar 30 persen.