pengejaran dan pemusnahan harta benda milik etnis madura, sejak jumat (27/4) kembali memasuki kawasan kota pangkalan bun, ibu kota kabupaten kotawaringin barat, kalimantan tengah.
pada hari jumat itu, terjadi pembakaran rumah milik etnis madura di terminal angkutan luar kota "natai suka", gang arwana rt 12, kelurahan baru, dan wilayah rt 9 kelurahan sidorejo, pangkalan bun.
akibatnya, situasi keamanan pangkalan bun makin memanas.
 bupati kotawaringin barat abdul rasak yang dihubungi  kompas , sabtu seusai memimpin rapat koordinasi mengenai upaya menghentikan konflik antaretnis, membenarkan terjadinya aksi pembakaran di kota pangkalan bun.
ia tak menyebutkan jumlah rumah yang terbakar.
  menurut dia, insiden di pangkalan bun merupakan lanjutan bentrok massa dayak-madura di desa medang sari, kecamatan arus sekatan, sekitar 58 kilometer dari pangkalan bun, rabu malam.
dalam peristiwa itu seorang tewas mengenaskan, seorang luka kritis serta 10 rumah hangus dibakar. (
kompas  27/4)   "saya sendiri sudah minta kapolres untuk segera melakukan langkah antisipasi agar aksi pengejaran dan pemusnahan harta benda milik etnis madura segera diakhiri," ujarnya.
 bupati itu menjelaskan, sampai kini tercatat 6.000 orang etnis madura yang masih bertahan di pangkalan bun.
namun jumlah itu tidak menetap karena ada yang datang atau pergi dari pangkalan bun.
semua etnis madura yang bertahan, bermukim secara mengelompok di kelurahan madurejo, pangkalan bun.
 "saya berharap, bentrokan tidak terjadi lagi.
apalagi sampai banyak jatuh korban jiwa.
hingga sekarang kami belum menerima atau mendengar ancaman dari warga lokal yang memberi batas waktu 1 mei etnis madura harus mengosongkan pangkalan bun.
yang jelas, aparat keamanan di pangkalan bun, sekarang ini siaga penuh," ujar bupati.
   tolak madura   sementara itu, hasil musyawarah rakyat kota palangkaraya (mrkp) yang berlangsung rabu-jumat (25-27/4) di gedung tambun bungai, palangkaraya, menyatakan, musyawarah menolak dan atau belum bisa menerima suku madura kembali ke palangkaraya (tanpa batas waktu).
 kedua, mendukung berlakunya hukum adat dayak di kalteng umumnya, dan palangkaraya khususnya.
ketiga, mendukung ditetapkan provinsi kalteng menjadi daerah otonomi khusus (istimewa).
keempat, mendukung percepatan pemekaran wilayah kecamatan dari dua kecamatan menjadi enam kecamatan di palangkaraya.
kelima, mendukung sepenuhnya kebijakan wali kota palangkaraya dalam pembangunan umumnya, khususnya menyikapi kasus-kasus antaretnis.
 di sisi lain, rektor universitas palangkaraya napa j awat mengatakan, pemerintah dan masyarakat kalteng harus bersikap arif dan bijaksana menyikapi aspirasi yang berkembang.
penyaluran aspirasi yang berkembang harus melewati prosedur yang tepat.
sampai sekarang bangsa indonesia masih menganut demokrasi atau politik sistem perwakilan.
akan menjadi sangat lucu, kalau hasil kongres atau musyawarah rakyat, langsung dijadikan dasar kebijaksanaan pemerintah.
  "idealnya, semua hasil kongres atau musyawarah rakyat itu, disalurkan ke dewan.
sehingga diterbitkan suatu keputusan yang memiliki dasar hukum yang kuat.
negara kita, negara hukum.
kelak, dewan tidak memperhatikan aspirasi itu, toh mereka sendiri yang akan menanggung risikonya," ujar napa.
 sedangkan menurut wakil ketua dprd kalteng r atu narang, gubernur kalteng asmawi agani dinilai tidak mampu mengeliminir kerusuhan yang sampai sekarang masih terjadi, dan banyak makan korban jiwa dan harta benda, terutama dari etnis madura.
padahal penanganan bidang keamanan dan ketenteraman masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab gubernur seperti yang diatur dalam uu nomor 22 tahun 1999, pasal 43, pada ayat f menyatakan, "kepala daerah berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat."