penundaan pengesahan pasal krusial tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya elite politik yang ada di mpr melakukan konspirasi untuk mencapai tujuan politik yang memberikan kenikmatan sesaat dan bertentangan dengan aspirasi rakyat, serta berlindung di balik mekanisme konstitusi. "
memang sah secara hukum, tetapi tidak absah dari perspektif aspirasi rakyat.
inilah yang disebut akal-akalan politik," papar hamid.