dirjen perhubungan darat departemen perhubungan dan telekomunikasi (dephubtel) susmono soesilo mengatakan, kepala daerah tingkat i atau tingkat ii dari 20 kota, yang mendapat dana kompensasi angkutan umum, harus merevisi keputusannya mengenai kenaikan tarif angkutan kota.
tarif yang telah disesuaikan dengan kenaikan harga bbm bulan ini harus dikembalikan pada tarif semula.
 hal ini ditegaskan oleh susmono ketika menjelaskan penyaluran subsidi selisih kenaikan harga bbm di ruang kerjanya, rabu (20/6).
selain itu, susmono juga meminta agar gubernur atau wali kota meminta pengurus organda di masing-masing daerah untuk mengeluarkan keputusan agar pengusaha tidak menaikkan setoran sopir.
 nama kota dan jumlah bus (besar/kecil) yang disubsidi di antaranya, di jakarta 6.454 unit/ 4.981 unit, bandung (268 unit/14 unit), yogyakarta (-/507), semarang (559/1.117), surakarta (102/204), surabaya (436/-), jember (-/32), kediri (-/86), bandar lampung (-/155), padang (8/388), palembang (-/232), medan (-/761), pekanbaru (-/54), banda aceh (15/-), makassar (115/-), manado (-/6), kendari (5/-), ambon (-/172), jayapura  (-/25) dan batam (25/13).
  total kendaraan yang akan menerima subsidi, bus besar sebanyak 7.987 unit dan bus kecil 8.747 unit.
bus besar mendapat subsidi sebanyak rp 36.000/ hari, dengan perhitungan 120 liter dikalikan rp 300 (selisih kenaikan bbm) dan bus kecil sebanyak rp 24.000/hari dengan perhitungan 80 liter kali rp 300.
waktu pemberian subsidi berlaku selama enam bulan terhitung sejak 16 juni 2001, dengan ketentuan hari kerja selama 26 hari.
 syarat bagi pemilik kendaraan untuk mendapatkan subsidi, kendaraan harus laik jalan dengan buku uji yang masih berlaku, memiliki izin trayek dan kartu pengawasan yang berlaku, serta memiliki surat tanda nomor kendaraan (stnk).
selain itu, juga mengikat kontrak dengan pemerintah daerah setempat, untuk tidak menaikkan tarif angkutan selama enam bulan.
 untuk pengawasan penyaluran dana tersebut, dibentuk tim pengawas intern yang terdiri dari pemda setempat, dewan pimpinan cabang (dpc) organda, dan lembaga swadaya masyarakat (lsm) untuk mengawasi pengusaha.
sementara untuk tim ekstern, terdiri dari tim pusat, dewan pimpinan pusat (dpp) organda, dan lsm.
tugas tim ekstern di antaranya untuk menentukan kriteria angkutan yang layak memperoleh subsidi.
  menurut susmono, pengusaha disubsidi selama enam bulan karena diminta untuk tidak menaikkan tarifnya.
selama masa enam bulan tersebut akan dikaji apakah tarif harus naik atau tidak, setelah angkutan kota tidak disubsidi lagi dengan dana kompensasi.
  siap 1 juli   secara terpisah, kepala pusat jasa logistik bulog tito pranolo mengatakan, bulog sebagai pelaksana perluasan operasi pasar khusus (opk) beras siap melaksanakan salah satu skema kompensasi kenaikan harga bbm tersebut mulai 1 juli.
meski masih menunggu persetujuan dari bappenas, depkeu, dan depdagri, instansi ini telah memiliki infrastruktur yang lebih baik dibanding instansi lain dalam melaksanakan kompensasi itu.
  "lembaga dan alurnya sudah ada.
hanya tinggal menambah jangkauan sesuai dengan program perluasan opk itu.
infrastruktur telah dibangun sejak 1998 sebelum ada jaring pengaman sosial," kata tito.
dijelaskan, saat ini bulog sudah menyiapkan 46.000 titik distribusi untuk menyalurkan beras opk.
 mekanisme evaluasi dan pengawasannya pun sudah ada.
selama ini bulog mengikutsertakan lsm dan perguruan tinggi untuk evaluasi opk.
untuk tahun ini, evaluasi melibatkan universitas gadjah mada (ugm) dan universitas airlangga (unair).
  tito mengatakan, bila harus melakukan perluasan opk bulan juli, pihaknya sudah siap karena beras sudah berada di gudang-gudang bulog yang tersebar di beberapa daerah.
saat ini bulog masih menunggu persetujuan dari bappenas, depkeu, dan depdagri.
 rabu kemarin, dilakukan rapat menyangkut perluasan opk di bappenas yang dihadiri beberapa wakil instansi terkait, seperti bappenas dan bulog.
dalam rapat itu dibicarakan hal-hal teknis dari perluasan opk.
selain itu, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan opk itu.
  harus menjangkau   kepala badan koordinasi penanggulangan kemiskinan (bkpk) hs dillon menyatakan, pengalokasian dana kompensasi kenaikan harga bbm harus menjangkau langsung kelompok masyarakat yang paling menderita akibat kenaikan harga bbm.
oleh karena itu, fokus penggunaan dana kompensasi harus ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin.
 "kredit mikro untuk ukm (usaha kecil dan menengah -red ) dan pemberdayaan masyarakat pesisir itu program bagus.
tetapi, apakah harus diambilkan dari dana kompensasi, bukankah itu sudah menjadi program departemen, ada atau tidak ada dana kompensasi?"
katanya.
 dillon menegaskan, kenaikan harga bbm akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan pangan.
masyarakat miskin adalah kelompok yang paling berat menanggung beban kenaikan tersebut, sebab lebih dari 70 persen pengeluarannya untuk makanan. "
lebih dari 70 persen pengeluaran orang miskin untuk makan.
karena itu, program opk beras adalah tepat," ungkapnya.
 namun, dillon menyayangkan karena dana kompensasi untuk program opk beras diarahkan pada perluasan target sasaran. "
saran bkpk berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh bappenas.
saran kami, jangan jumlah sasarannya yang diperluas, tetapi jumlah yang diterima oleh sasaran itu yang ditambah, karena kebutuhan mereka menjadi semakin besar dengan kenaikan bbm ini, yaitu miskin menjadi lebih miskin, sehingga bantuannya harus lebih besar dari sebelumnya," ujarnya.
 sementara untuk pendidikan, dillon menyarankan agar diarahkan pada pemberian beasiswa dan makanan bergizi untuk anak sekolah di daerah-daerah marginal.
penggunaan dana kompensasi untuk kesehatan adalah untuk menambah peralatan kesehatan, perlengkapan kesehatan, dan obat-obatan di puskesmas.
  dari data yang ada pada bkpk, terlihat pengeluaran untuk makanan bagi orang miskin perkotaan mencapai 70,11 persen dari seluruh pengeluarannya.
sementara untuk perumahan 8,1 persen, bahan bakar 1,07 persen, transportasi 1,49 persen, pendidikan 2,19 persen, kesehatan 1,22 persen, dan listrik 1,85 persen.
 akan halnya untuk orang miskin di pedesaan pengeluaran untuk makanan mencapai 75,39 persen, perumahan 5,3 persen, bahan bakar 3,49 persen, transportasi 0,8 persen, pendidikan 1,05 persen, kesehatan 1,03 persen, dan listrik 1,07 persen.