jaksa agung marzuki darusman menegaskan, pemeriksaan dugaan kasus korupsi pada pt musi hutan persada (mhp) yang melibatkan pengusaha prajogo pangestu akan segera ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
selain kasus prajogo, kejaksaan agung juga sedang meneliti masalah-masalah perpajakan.
 "dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditingkatkan menjadi penyidikan," kata marzuki menjawab pertanyaan wartawan setelah pelantikan empat duta besar di istana negara, jakarta, senin (23/4).
 pemeriksaan intensif terhadap kasus prajogo dilakukan setelah ada laporan susulan dari mantan sekjen departemen kehutanan dan perkebunan (dephutbun) suripto.
prajogo pernah disebut presiden ab-durrahman wahid sebagai pengusaha yang penuntutannya ditunda.
  bersama prajogo adalah sjamsul nursalim, yang sudah menjadi tersangka, dan marimutu sinivasan, yang perkaranya sudah dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan agung (kejagung).
 ketika ditanya kapan peningkatan status pemeriksaan terhadap prajogo akan diterapkan, marzuki hanya mengatakan, "sedapatnya kami mendapatkan kesimpulan yang memungkinkan untuk meningkatkan menjadi penyidikan."
   ada penyelewengan   kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung muljohardjo mengemukakan, tim jaksa pemeriksa yang diketuai jaksa suwandi akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan. "
dalam waktu dekat ini, temuan tim yang dipimpin jaksa suwandi itu akan dilaporkan ke pimpinan (jaksa agung).
jaksa sudah memperoleh gambaran adanya penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan prajogo.
secara rincinya, bagaimana posisi kasusnya dan berapa kerugian negara, nanti akan dijelaskan setelah jaksa melapor kepada pimpinan," kata muljohardjo.
 beberapa waktu lalu, mantan sekjen dephutbun suripto menyerahkan bukti kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) prajogo pangestu.
dari hasil penelitian yang dilakukan dephutbun, prajogo melalui pt mhp disangka telah menyalahgunakan dana reboisasi.
akibatnya, negara dirugikan sekitar rp 331 milyar.
selain kasus pt mhp, prajogo juga terlibat dalam kasus lainnya, seperti penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu (ipk) yang merugikan negara sebesar 2,464 juta dollar as, juga pemalsuan data kebakaran hutan.
  muljohardjo tidak menjelaskan kasus apa saja yang diteliti tim kejagung dan dalam kasus apa tim kejagung menemukan adanya indikasi prajogo melakukan penyelewengan.
secara prosedur, jelas muljohardjo, setelah tim peneliti melaporkan hasil penelitian kasus ke jaksa agung, maka bila ditemukan cukup bukti, kasus itu akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
pada tahap ini, kejagung akan mengumumkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus itu, bisa satu atau lebih dari satu.
 "siapa pun yang terlibat dalam kasus ini (kasus prajogo) patut dimintakan pertanggungjawabannya," kata muljohardjo ketika ditanya soal keterlibatan siti hardiyanti rukmana alias tutut yang bekerja sama dengan prajogo dalam pt mhp.
   tak ada perintah   menjawab pertanyaan soal perintah presiden abdurrahman wahid untuk menangkap dua orang yang diduga telah melakukan praktik kkn, paling lambat 21 april 2001, jaksa agung menegaskan, perintah seperti itu tidak pernah ada. "
dengan demikian, pemberitaan seperti itu harus diluruskan," ujar jaksa agung.
  sebelumnya, dalam dialog setelah shalat jumat di masjid al-munawaroh di ciganjur, jakarta, 6 april lalu, presiden abdurrahman wahid mengatakan, pihaknya menugaskan kepada jaksa agung untuk menangkap dua orang, yang satu harus dilakukan paling lambat tanggal 15 april 2001 dan satu lagi paling lambat 21 april 2001.
  lalu, siapa sebenarnya dua nama orang yang disebut presiden itu, tanya pers penasaran. "
hal itu masih harus dikonsultasikan dengan presiden.
tidak secara eksplisit disebutkan oleh presiden.
inisial kedua orang itu pun saya enggak tahu.
kami sekarang sedang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kasus yang meluas ke kasus-kasus perpajakan," ungkap jaksa agung.
  kasus penggelapan pajak, kata marzuki, sudah berka- li-kali diselidiki oleh jaksa agung bahkan sudah banyak kasus yang diajukan ke pengadilan.
akan tetapi, jaksa agung tidak menyebut satu kasus pun yang dibawa ke pengadilan tersebut.
  terkait dengan penggelapan pajak, marzuki mengatakan, sekarang telah ada tim yang dibentuk antara ditjen pajak dan kejagung.
itu dibentuk untuk menginventarisasi permasalahan yang terkait dengan kasus perpajakan. "
itu yang dijadikan sebagai materi penyelidikan," tambah jaksa agung.