syakir menambahkan, pengeluaran data kekayaan harta pejabat ini merupakan perintah undang-undang nomor 28 tahun 1999 juncto peraturan pemerintah no 65/1999 tentang kpkpn.
dia berharap, masyarakat dapat memberi masukan terhadap daftar yang sudah dipublikasikan tersebut.
     "daftar kekayaan itu sama sekali belum diperiksa kpkpn.
kami baru menyusunnya dari laporan yang mereka buat.
sekarang kami minta masyarakat memberi masukan.
apakah masih ada harta-harta yang mereka sembunyikan atau tidak," kata syakir lagi.