dikatakan, pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden.
oleh karena itu, pilihan terhadap baharuddin lopa adalah sepenuhnya keputusan presiden dan tidak ada sangkut pautnya dengan ppp.
namun demikian, lanjut alimarwan, sebagai salah seorang pimpinan partai, baharuddin lopa selayaknya melakukan konsultasi dengan dpp ppp.
saat ini, baharuddin lopa adalah salah seorang pimpinan majelis pakar dpp ppp.