rapat pimpinan seluruh fraksi dan pimpinan panitia anggaran dpr hari rabu (23/5) akhirnya menyepakati pembahasan perubahan atau penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 akan dilakukan di panitia anggaran dpr.
pembahasan nantinya juga melibatkan pemerintah, yang akan diwakili oleh menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu).
  pembahasan di panitia anggaran ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perubahan apbn 2001, sesuai kondisi riil pada saat ini.
selanjutnya, panitia anggaran dpr akan menyusun jadwal pembahasan perubahan apbn 2001.
adapun pada rapat paripurna dpr, senin depan, dpr akan mengesahkan pembahasan perubahan apbn 2001 di panitia anggaran.
  sebelumnya, dpr akan menyampaikan kepada rapat paripurna mengenai surat pemerintah tentang perubahan apbn yang ditandatangani wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri.
surat wapres itu diterima dpr hari rabu kemarin.
demikian disampaikan oleh ketua panitia anggaran dpr yang juga ketua komisi ix benny pasaribu, kamis.
  menurut pasaribu, perubahan apbn 2001 tersebut hanyalah perubahan parsial atau tidak menyeluruh, yaitu pada tingkat variabel makro atau asumsi dasar, termasuk juga langkah-langkah konkret yang terkait pada besaran-besarannya.
  hasil kesepakatan pimpinan fraksi dpr tersebut berbeda dengan penjelasan ketua dpr akbar tandjung dan wakil ketua dpr koordinator bidang ekonomi dan keuangan tosari wijaya kepada pers, siang harinya.
  menurut tandjung dan tosari, dpr tetap akan menerapkan revisi perubahan apbn 2001 dengan prosedur rancangan undang-undang (ruu) perubahan dan tambahan apbn.
alasannya, meskipun pemerintah hanya menyebut penyesuaian, pada intinya itu adalah perubahan terhadap uu nomor 35 tahun 2000 tentang apbn 2001.
 sementara, wakil ketua panitia anggaran dpr abdullah zainie menyebutkan, pembahasan perubahan apbn 2001 tidak sampai menyangkut perubahan pada satuan 3, yaitu menyangkut perubahan proyek pembangunan dan kegiatan rutin pembangunan lainnya. "
selain asumsi, dpr juga masih akan mempermasalahkan menyangkut kenaikan tarif listrik, telepon dan cukai, serta kenaikan harga bbm," ujarnya.
  ditambahkan, selain pembahasan di panitia anggaran dpr, secara paralel komisi viii, komisi ix dpr, dan komisi lainnya juga akan dilibatkan, khususnya dalam membahas perubahan apbn 2001 dari sisi kenaikan harga bbm dan kenaikan tarif lainnya.
   jangan sekadar angka   pasaribu mengingatkan, pemerintah jangan sekadar mengubah besaran angka apbn tanpa diikuti langkah kebijakan yang konkret. "
angka-angka itu tidak akan punya makna jika pemerintah tidak lakukan dengan langkah kebijakan yang konkret dan menyeluruh, meliputi kebijakan moneter, fiskal, serta industri dan perdagangan (sektor riil).
kebijakan itu harus konsisten dengan perubahan angka-angka itu sendiri," ujarnya.
  misalnya, menyangkut perubahan tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi), pemerintah dan bi harus konsisten. "
sulit untuk menurunkan sbi menjadi 15 persen, dari sekarang 16 persen lebih, jika pemerintah dan bi menerapkan kebijakan uang ketat.
sebab, itu akan menghasilkan suku bunga sbi yang makin tinggi.
 tight monetary policy  (tmp) itu tidak akan cocok dengan tingkat sbi yang 15 persen, kecuali kebijakannya diubah, tidak lagi tmp," tambahnya.
  mengenai perubahan menyeluruh dari apbn 2001, menurut pasaribu, nantinya akan dilakukan setelah adanya laporan semester i pelaksanaan apbn 2001, juli. "
setelah itu, baru dilakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang perubahan dan tambahan apbn 2001," lanjutnya.
  dikatakan, karena ini parsial, dpr tidak perlu melakukan perubahan uu apbn no 35 /2000. "
sebenarnya perubahan angka-angka ini harus disesuaikan dengan perubahan kondisi.
sebab, uu apbn itu menganut asas fleksibilitas," ujarnya.
  "jadi, perubahan parsial ini memang harus dilakukan bukan karena permintaan dana moneter internasional (imf) saja, tetapi juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dpr dalam menghadapi perekonomiannya.
misalnya, masyarakat dan dpr harus tahu dan jelas bagaimana pemerintah dapat menutup pembengkakan terhadap defisit  (fiscal gap) ," ujarnya.
     imf mengalah   sementara itu, wakil ketua panitia anggaran dpr faisal baasir menyebutkan, imf sendiri telah menyatakan siap bersikap fleksibel, melalui kesediaannya untuk mengirimkan misi ke jakarta tanpa harus menunggu persetujuan dpr terhadap revisi apbn, asal paket revisi apbn kredibel.
  sikap imf ini dicapai setelah ada lobi dari prof widjojo nitisastro dan prof dr emil salim yang selama ini disegani oleh imf dan bank dunia.
keduanya diminta melakukan lobi oleh wapres megawati karena wapres khawatir terjadi kemacetan antara pemerintah, imf, bi, yang bisa menyebabkan perekonomian semakin terpuruk.
  "menko perekonomian sendiri seperti tidak berfungsi lagi, bahkan menyusun revisi anggaran sendiri yang berbeda dengan apa yang telah disiapkan oleh menkeu.
tim ekonomi di depkeu yang terdiri dari ekonom muda telah menyiapkan anggaran tersebut dan telah disetujui oleh delegasi imf yang mengunjungi jakarta beberapa waktu lalu," demikian disebutkan.
 diungkapkan, yang sekarang menjadi keprihatinan widjojo dan emil salim adalah tindak lanjut keputusan pemerintah (wapres) yang menyetujui revisi apbn pada rapat terbatas bidang ekonomi, kamis lalu.
langkah menkeu yang membawa usulan revisi apbn 2001 ke dpr senin lalu dinilai sudah tepat.