ibih tg hasan mengatakan, dengan penundaan pensahan keppres itu, peluang restrukturisasi makin kecil, bahkan kemungkinan dibatalkan.
apalagi setelah ada penolakan imf.
supaya rencana itu tidak mubazir, sebaiknya pemerintah membuat peraturan pemerintah pengggati undang-undang (perpu) sehingga keppres itu tidak melanggar peraturan yang ada.