citra buruk yang melekat pada dinas pendidikan nasional (sebelumnya kantor wilayah departemen pendidikan nasional- red ) yang sudah menjadi rahasia umum sebagai sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) dan membuat kualitas pendidikan di sumatera barat terpuruk, masih belum berubah.
sebuah kasus baru mencuat dan menghebohkan; anggota pasukan pengibar bendera (paskibra) dibebani pungutan rp 810.000/anggota.
 gubernur sumatera barat zainal bakar menyatakan kaget. "
ini sangat saya sesalkan.
saya baru dilapori kasus pungutan yang memprihatinkan ini, dan tahun depan akan kita tanggulangi bersama tanpa memberatkan siswa dan orangtuanya," kata zainal bakar usai upacara peringatan hut ke-56 ri di halaman kantor gubernur, jumat (17/8).
 hari sabtu, gubernur melalui kepala biro humas pemerintah provinsi sumbar, yuen karnova, menginstruksikan agar kasus ini dituntaskan. "
pemdaprov sumbar akan memanggil panitia dari dinas pendidikan nasional sumbar untuk evaluasi sekaligus minta pertanggungjawaban mereka," tegas yuen karnova.
 gubernur berharap, demikian yuen, tahun depan tak boleh ada lagi pungutan.
gubernur selama ini juga tidak tahu apakah tahun-tahun sebelumnya anggota paskibra tetap dipungut bayaran.
selain itu ada pertanyaan yang menggantung, yaitu dari 54 anggota paskibra sumbar, mengapa 29 di antaranya dari smu/smk di padang, sedangkan kota/kabupaten lain hanya masing-masing dua anggota paskibra.
mengapa pula ada tim paskibra pagi (menaikkan bendera) dan tim sore (penurunan bendera), mengapa tidak satu tim saja.
 "soal dana, menurut gubernur, tahun depan mungkin akan dimasukkan ke dalam apbd.
atau mungkin berbagi dengan kota/kabupaten.
jadi, pungutan, negosiasi atau kesepakatan tak ada lagi," tegas kepala biro humas pemprov sumbar kepada  kompas .
 sementara itu secara terpisah, asisten bidang kesejahteraan rakyat pemdaprov sumbar drs yulrizal baharin msi mengatakan, pemdaprov sudah memberikan bantuan sebesar rp 22 juta. "
kami belum memperoleh penjelasan, mengapa siswa anggota paskibra masih dibebani pungutan rp 810.000/orang.
padahal bantuan sudah diberikan sebesar rp 22 juta," katanya.
  berdasarkan teleks    kepala dinas pendidikan nasional sumbar satni eka putra, ketika dihubungi belum bisa memberikan konfirmasi karena sedang rapat dengan staf sehubungan kasus pungutan ini.
 ketua penyelenggara paskibra sumbar mulyatsyah, kepada  kompas  membenarkan kasus pungutan itu. "
kami sebagai panitia tidak membebani anggota paskibra pungutan rp 810.000.
kami hanya pelaksana.
soal uang rp 810.000 per anggota tersebut benar, dan itu berdasarkan teleks sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) yang ditandatangani drs ali amran atas nama gubernur sumbar zainal bakar," tukasnya.
 diungkapkan, selain padang yang hanya mengirimkan dua utusan anggota paskibra sumbar, biaya tersebut ditanggung kepala daerah, bukan dibebankan kepada siswa.
sedangkan bagi kota padang, yang anggota paskibranya 29 orang, biaya rp 810.000/anggota telah jadi masalah sebab pemda tak sanggup menalanginya.
  kabarnya, pemda dan siswa membagi dua biaya itu sama besar.
mulyatsyah menegaskan, soal pungutan tersebut adalah kebijakan pemerintah daerah provinsi, bukan panitia.
kepala daerah dibebani karena kemampuan pemerintah membantu hanya rp 22 juta.
   idealnya rp 2 juta   sementara itu, pembina paskibra sumbar afrizal muchtar, mengatakan, soal pungutan tersebut bukan hal baru.
sejak tahun 1992 sudah ada pungutan yang oleh pemdaprov dibebankan kepada dati ii. "
tahun 2000 besarnya pungutan separuh dari yang sekarang, yakni rp 450.000.
waktu itu saya yang jadi ketua penyelenggara di sumbar," katanya.
 bahkan untuk pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) di istana negara, anggota paskibraka sumbar juga dibebani pungutan rp 500.000 per orang.
jadi untuk dua orang (sepasang) kita mengirimkan dana ke panitia di jakarta rp 1 juta.
 menurut mulyatsyah, pungutan tahun 2000 lebih murah, hanya rp 450.000, karena ada dana anggaran (waktu itu) kanwil depdinas sumbar yang dialihkan, sehingga kegiatan anggota paskibra menjadi "latihan kepemimpinan".
sekarang, dana tersebut tak ada lagi.
 "idealnya, dana setiap orang atau anggota paskibra minimal rp 2 juta.
dari dulu sudah diusulkan masuk ke apbd, kenyataannya sampai kini tak ada anggaran untuk itu.
kalau pemdaprov masih memandang perlu paskibra, seyogianya ada anggaran di apbd tiap tahun.
kalau merasa tak perlu dan dipandang menimbulkan keributan, ya enggak usah ada paskibra," jelasnya.
 ia menjelaskan, uang rp 810.000 per anggota tersebut bukan untuk panitia, tetapi kebutuhan anggota paskibra itu sendiri. "
coba pikir, pelatih selama 10 hari, dengan meninggalkan anak-istri, hanya mendapat honor rp 80.000, baju kaus dan topi," katanya.
 seharusnya, anggota paskibra mendapatkan uang saku atau cenderamata dari pemdaprov, atau mendapat penghargaan masuk perguruan tinggi tanpa tes.
kenyataannya, hal itu belum pernah terjadi sampai sekarang.
 kalau benar gubernur mau menganggarkan dana untuk kegiatan paskibra, lanjut mulyatsyah, pihaknya bersyukur sekali.
pernyataan serupa sudah sering mengemuka, tapi aplikasinya saja yang tak pernah ada. "
mudah-mudahan saja gubernur zainal bakar konsisten dengan ucapannya," tambahnya.