di tengah gempuran penolakan yang bertubi-tubi, acara pelantikan bupati kepulauan riau (kepri) huzrin hood dan wakilnya anshar ahmad akhirnya berlangsung juga, dilakukan oleh wakil gubernur riau raja abdul azis di aula kantor pemda kepri, tanjung pinang, rabu (17/1) kemarin.
pelantikan itu berlangsung tegang berikut penjagaan ketat.
 mengenai penolakan terhadap bupati dan wakil bupati itu, yang terbaru dimuat dalam bentuk berita dan iklan di koran-koran terbitan riau tanggal 15-16 januari 2001.
penolakan dibuat oleh partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p), yang langsung ditandatangani megawati soekarnoputri.
  bukan saja 16 partai politik, lsm, dan kelompok-kelompok masyarakat di kepri, dprd setempat juga berbuat serupa melalui sidang paripurnanya tanggal 28 november 2000.
hal senada juga dilakukan dprd riau dan dewan pakar daerah riau (dpdr).
ketua pdi-p kepri tawarich bcs bahkan mengajukan perkara ini di pengadilan usaha tata negara (ptun) jakarta yang kemudian mengeluarkan putusan sela, yakni memerintahkan agar pelantikan dua pejabat itu ditunda.
 gubernur riau saleh djasit sh sendiri kepada wartawan dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati itu seharusnya diulang.
akan tetapi, setelah berkonsultasi berkali-kali dengan pusat, terjadi perbedaan besar antara daerah dengan pusat mengenai hal ini, sampai kesimpulan melantik huzrin dan anshar diambil.
 dengan demikian, paling tidak, hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepri tanggal 23 oktober 2000 itu menyebabkan gubernur ditekan dari atas, bawah, samping kiri, dan samping kanan.
ia harus melaksanakan keputusan mendagri tanggal 28 november 2000, yakni melantik kedua pejabat kepri itu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga harus memfungsikan diri sebagai kepala daerah yang seharusnya mengedepankan kepentingan daerah.
 bila kemudian saleh memilih melantik huzrin dan anshar, hal ini dapat diterjemahkan sebagai upayanya untuk melokalisir masalah.
setidak-tidaknya, urusannya dengan pusat mengenai hal ini dapat diselesaikan.
tinggal lagi masalah di daerah yang harus dihadapinya, seperti ancaman dari para anggota dprd riau untuk menolak laporan pertanggungjawabannya kelak.
akan tetapi kalau tidak melantik huzrin dan anshar, selain berhadapan langsung dengan pusat, ia juga berhadapan dengan daerah, yakni orang-orang yang menyetujui pelantikan tersebut.
             banyak sekali alasan untuk menolak dan menerima pelantikan tersebut.
ini diawali dengan prosedur pemilihan bupati dan wakil bupati yang salah.
misalnya, melalui radiogram mendagri dan gubernur riau, mereka meminta pemilihan kedua pejabat tinggi kepri itu ditunda.
begitu pula tentang pemberhentian huzrin dan 14 rekannya dari keanggotaan mereka di dprd kepri untuk diangkat menjadi anggota dprd di kabupaten lain tanggal 16 oktober 2000.
selain itu, penolakan pemilihan tersebut dari muspida kepri tanggal 22 oktober 2000.
 huzrin yang waktu itu ketua dprd kepri bergeming.
ia dan kawan-kawannya tetap melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang kemudian dimenangkan mutlak oleh huzrin, tanggal 23 oktober 2000.
mereka katakan, radiogram mendagri dan gubernur riau yang mengatakan bahwa terjadi kekacauan di daerah akibat pemilihan ini sebagai tidak beralasan.
surat pemberhentian 15 anggota dprd mereka nilai pula dilakukan dengan tergesa-gesa dan cacat hukum.
 berbagai isu negatif berkembang sampai mendagri menetapkan huzrin dan anshar  sebagai bupati maupun wakil bupati kepri tanggal 28 november 2000.
ini terjadi dua jam sebelum dprd kepri tanpa keanggotaan huzrin serta kawan-kawannya yang telah menjadi anggota dprd di kabupaten lain seiring dengan pemekaran kepri menjadi tiga kabupaten, menolak hasil pemilihan petinggi kabupaten kepri itu.
 begitulah berbagai ketegangan muncul.
demo, misalnya, terjadi berkali-kali di tanjung pinang -ibu kota kabupaten kepri- seperti saat pemilihan yang memenangkan huzrin dan anshar, juga pada pelantikannya yang batal hari jumat (12/1).
demo menolak pelantikan ini juga terjadi berkali-kali di pekanbaru dan di depdagri di jakarta.
begitu pula peristiwa pingsannya wakil gubernur raja abdul azis yang menghebohkan itu. (
kompas , 13-15/1)              penat dicungkil, masing-masing pihak yang pro maupun kontra terhadap pemilihan sekaligus pelantikan bupati dan wakil bupati kepri itu tidak kan bersua jawaban di balik hal-hal di atas.
gubernur saleh tetap mengacu pada prosedur pemilihan, kemudian berbagai penolakannya, begitu pula huzrin.
saleh mengaku penat sekali dengan perbedaan ini, terutama antara pihaknya dengan pusat.
begitu pula huzrin ketika ditelepon dari singapura, selasa sore (16/1). "
saya tak yakin kalau dapat dilantik besok (rabu,-  red. ),"
katanya.
 masing-masing pihak juga menolak bagaimana perbedaan tersebut muncul karena persoalan pasir.
huzrin disebut-sebut dekat dengan pengusaha pasir dan akan ada pihak yang memonopolinya jika huzrin menjadi bupati, sehingga harga pasir di singapura tetap terpuruk sampai 60 sen singapura.
ia bahkan dapat melangkah melewati hambatan arus penolakan, konon, karena menjanjikan kuasa pasir itu kepada orang di sekitar istana presiden.
belum lagi perjuangannya mendirikan provinsi kepri, yang dikatakan dibiayai oleh pengusaha pasir.
katanya, "sebutir pun saya tak punya pasir."
 orang juga masih ingat bagaimana huzrin didepak dari keanggotaannya di dprd kepri lima tahun lalu karena berseberangan dengan bupati manan s yang sampai kini masih berkuasa.
ketika reformasi bergulir, tokoh golkar ini kembali bangkit dan mendampingi manan sebagai ketua dprd kepri.
tidakkah manan akan mendapat "serangan" balasan dari huzrin kelak, termasuk orang-orang di sekitarnya?
 lalu, apakah semuanya ini akan menemui jalan ujung karena, bagaimanapun, huzrin masih tetap akan berhubungan dengan gubernur riau, dprd kepri, dan pihak-pihak tertentu yang menolaknya setelah dilantik menjadi bupati.
  "kita seharusnya bisa memperbaiki semua ini dengan akal sehat.
begitu dilantik, saya akan datang ke pekanbaru, menemui pak gubernur.
tolong kami dibantu.
kepada pak gubernur, saya sudah berjanji untuk sama-sama menyelesaikan berbagai hal, antara lain soal pasir dan air di kepri (untuk diekspor ke singapura- red )," katanya.