menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno sangat merisaukan hubungan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) di tingkat kabupaten dan kota yang kurang harmonis belakangan ini.
hal itu akibat kedua pihak belum memahami substansi undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. "
harusnya antara bupati atau wali kota dengan dprd baik-baikan, bukan tahu sama tahu, bukan cincai, bukan kolusi, kontrolnya harus jalan," kata mendagri hari sabarno dalam pertemuan dengan bupati, wali kota, kepala dinas, dan badan tingkat provinsi jambi di jambi, sabtu (20/7).
pertemuan yang dipandu gubernur jambi zulkifli nurdin dihadiri wakil ketua dprd provinsi jambi pudjo laksono dan musyawarah pimpinan daerah provinsi jambi.