presiden megawati soekarnoputri meminta menteri koordinator politik dan keamanan (menko polkam) susilo bambang yudhoyono untuk mengidentifikasi dengan tepat semua ancaman terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
presiden menyadari ancaman tersebut sangat kompleks, bersifat banyak muka, sehingga memerlukan waktu panjang dan upaya yang gigih untuk mengatasinya.
 demikian antara lain hasil sidang kabinet paripurna pertama pemerintahan gotong royong sebagaimana disampaikan menko polkam kepada wartawan di gedung utama sekretariat negara (setneg) jakarta, senin (13/8).
sidang yang berlangsung sekitar satu jam dihadiri wakil presiden (wapres) hamzah haz dan para menteri kabinet gotong royong.
  sidang kabinet sejak dulu biasanya dilaksanakan di gedung bina graha, namun kali ini dilakukan di gedung utama setneg yang letaknya bersebelahan dengan lingkungan istana presiden.
dalam pemerintahan baru ini, sidang kabinet akan dilakukan dua minggu sekali setiap hari kamis.
  menurut yudhoyono, presiden ingin agar sampai tahun 2004, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman itu dengan titik berat segera memulihkan kembali integrasi teritorial.
 menko polkam belum dapat menjawab pertanyaan spesifik seperti menyangkut penembakan warga sipil di aceh, rencana polri untuk menangkap hutomo mandala putra (tommy soeharto), maupun penetapan jaksa agung yang sampai sekarang masih terkatung-katung. "
saya akan menjelaskan soal polkam besok (hari selasa ini- red ) di kantor menko polkam," kata yudhoyono.
   aceh-irja   jika ancaman tersebut dapat diidentifikasi, presiden mengharapkan dalam tiga tahun mendatang banyak hal yang dapat dicapai dalam mengatasi ancaman itu. "
kalau diperlukan, presiden meminta untuk mengevaluasi atau melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan komprehensif dalam penyelesaian masalah aceh yang tertuang dalam inpres nomor 4 tahun 2001," ujar menko polkam.
  pada sidang kabinet paripurna, presiden megawati memberikan pengarahan dan penjelasan menyangkut program kerja dan tata kerja kabinet gotong royong. "
pengarahan presiden tersebut cukup substantif dan detail," kata yudhoyono.
pada kesempatan itu, ia didampingi menko perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti dan menko kesra jusuf kalla.
  yudhoyono menjelaskan, dalam sidang kabinet itu, presiden juga menjelaskan hubungan kerja presiden dengan wapres hamzah haz.
presiden mengingatkan, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan uud 1945, tugas wapres membantu presiden dalam semua bidang yang menjadi tugas presiden, termasuk dalam memimpin kabinet.
  "namun, secara eksplisit, presiden menugaskan wapres untuk menangani penyelesaian konflik di kalimantan, sulawesi tengah, maluku dan maluku utara, sedangkan presiden sendiri akan lebih mencurahkan perhatian pada masalah di aceh dan irian jaya (irja).
wapres juga ditugaskan presiden untuk memimpin badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi," kata yudhoyono.
  pada kesempatan itu, presiden megawati juga meminta para menteri untuk merinci enam program kabinet gotong royong.
kemudian menuangkan dalam program lanjutan dan kegiatan di bidang masing-masing.
  di dalam semua program dan kegiatan itu juga sekaligus digambarkan rencana anggaran yang menyertainya. "
untuk sisa anggaran tahun 2001, para menteri diminta untuk mengoptimalkan sebaik-baiknya agar lima bulan mendatang seluruh program kegiatan bisa didukung anggaran yang tersedia," tutur menko polkam.
   dijelaskan lagi   kepada para menteri, presiden megawati menjelaskan kembali enam program kerja kabinet gotong royong.
pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka keutuhan negara kesatuan republik indonesia (nkri).
kedua, meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional, melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (ham).
  ketiga, normalisasi kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidup perekonomian rakyat.
keempat, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman, serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, dan melanjutkan pemberantasan korupi, kolusi dan nepotisme (kkn).
  kelima, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.
keenam, mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 yang aman, tertib, bebas, rahasia, dan langsung.
  khusus untuk departemen sosial dan kantor menneg komunikasi dan informasi, tutur yudhoyono, maka di dalam rangka pembangunan kembali infrastruktur, presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama dengan menteri keuangan boediono.
   struktur baru   sementara itu, para menteri yang dikoordinasikan menko kesra -yang merupakan struktur baru dalam kabinet gotong royong- terdiri atas menkes, mendiknas, mensos, menag, menteri kebudayaan dan pariwisata, menneg lingkungan hidup, menneg pemberdayaan perempuan, dan menneg pendayagunaan aparatur negara (menneg pan).
  adapun menteri yang dikoordinasikan menko polkam terdiri atas mendagri, menlu, menkeh dan ham, menhan, jaksa agung, menneg komunikasi dan informasi, badan intelijen nasional (bin), panglima tni, dan kepala polri.
  menko perekonomian mengoordinasikan menkeu, menteri energi dan sdm, menperindag, mentan, menhut, menhub, menteri kelautan dan perikanan, mennakertrans, menkimpraswil, menneg percepatan pembangunan kti, menneg ristek, menneg koperasi dan ukm, menneg perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas, dan menneg bumn.
  kepada mendiknas, presiden meminta untuk menekankan aspek pengajaran yang berkenaan dengan masalah budi pekerti terutama di tingkat pendidikan dasar. "
aspek ini penting karena berkaitan dengan watak dan karakter anak," papar menko polkam.
 di bidang informasi dan komunikasi, lanjut yudhoyono, presiden megawati meminta kepada menneg yang baru untuk dapat memusatkan perumusan kebijakan umum mengenai pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi.
kemudian secara khusus, menneg komunikasi dan informasi juga ditugaskan untuk menangani perumusan kebijakan telematika.
 presiden megawati juga menugaskan menneg pan feisal tamin untuk bersama-sama sekneg bambang kesowo meneliti ulang peraturan yang selama ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi staf para menteri koordinator dan menteri negara lainnya.