sebanyak 48 pemerintah daerah (pemda) kabupaten anggota forum konsultasi daerah penghasil migas (fkdpm) mengancam akan memblokir seluruh kegiatan produksi minyak dan gas (migas) yang ada di wilayahnya jika pemerintah tidak segera mencabut surat keputusan menteri keuangan (sk menkeu) nomor 214/kmk.06/2002 tentang penetapan bagi hasil minyak dan gas alam tahun 2002.