perda no 20/2000 itu hanyalah salah satu contoh betapa pemerintah di daerah seringkali kebablasan menerjemahkan makna otonomi.
atas nama peningkatan pad, para bupati dan wali kota lewat dukungan dprd-nya sering membuat peraturan yang aneh-aneh.
selain bertentangan dengan peraturan di atasnya, banyak perda dibuat justru membebani rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah para pengusaha.
padahal, otonomi semestinya diartikan sebagai sarana menyejahterakan rakyat, bukan membebani rakyat.