"payung hukum sebenarnya sudah ada jika bppn bertekad secara maksimal menyelesaikan pkps.
mulai dari ketetapan mpr dan undang-undang program pembangunan nasional (propenas), peraturan pemerintah (pp) nomor 17 tahun 1999 tentang kewenangan bppn, karena dapat melakukan sejumlah tindakan.
lantas, ada keputusan kksk no kep.02/k.kksk/ 03/2002 tanggal 18 maret 2002, yang merupakan tindak lanjut hasil sidang kabinet 7 maret 2002.