wakil sekretaris fraksi f-pdip firman jaya daeli menegaskan, penon-aktifan tanjung didasarkan pada ketetapan (tap) mpr no viii/mpr/2001. "
kurang etis, bila lembaga pengawasan dipimpin oleh tersangka kasus korupsi.
ini sekaligus untuk memberikan keteladanan kepada rakyat," jelas firman.