muladi mengingatkan, dari memorandum dpr itu tidak jelas apakah presiden diduga melakukan penggelapan atau korupsi.
karena itu, baik kejaksaan maupun kepolisian berwenang menindaklanjuti temuan pansus dpr yang sudah diterimanya.
akan tetapi, kesimpulan pansus dpr itu harus tetap diperlakukan sebagai masukan dan bukan hasil penyelidikan.