dijelaskan oleh siswono, langkah hukum ini perlu dilakukan untuk memperjelas permasalahan penyaluran kut dan mencari penyebab sebenarnya dari tunggakan kut.
dikatakan, selama ini petani banyak dituduh sebagai biang kemacetan, padahal tidak sedikit lembaga swadaya masyarakat atau koperasi yang menyimpang.