perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 pertama sampai ketiga serta rencana perubahan keempat uud 1945 oleh mpr dapat dijadikan sebagai "konstitusi transisi" indonesia sampai pemilu 2004.
namun, dalam sidang tahunan mpr 2002, mpr harus mengeluarkan ketetapan mpr untuk membentuk komisi konstitusi independen untuk membuat konstitusi baru yang terlepas dari kepentingan politik sesaat.