di saat indonesia tertimpa krisis, tentu saja pusat kekuasaan tidak terlalu banyak mempunyai peluang bisnis maupun lisensi-lisensi baru untuk didistribusikan.
tetapi, pusat masih mempunyai kekuasaan untuk menentukan bagaimana penyelesaian kewajiban pemegang saham dari debitor-debitor akan dilaksanakan.