menurut dia, beberapa kepala daerah dari 48 kabupaten anggota fkdpm, telah melakukan konsolidasi untuk memperkuat tekad melawan ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian hasil migas.
menurut dia, inti ketidakpuasan fkdpm bukan karena pemerintah mengacu pada uu no 25/1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan peraturan pemerintah (pp) no 104/2000 tentang dana perimbangan, dan bukan pada uu migas no 22/2001.
melainkan karena pemerintah tidak menjelaskan kenapa bagian dari pemerintah pusat terlalu banyak, sementara yang didapat daerah hanya sekitar satu persen atau dua persen.