presiden abdurrahman wahid, hari jumat (20/7) sore melantik jenderal (pol) chaeruddin ismail (sebelumnya berpangkat komisaris jenderal) menjadi pemangku sementara jabatan kepala kepolisian republik indonesia (polri).
pelantikan ini telah mendorong pimpinan majelis permusyawaratan rakyat (mpr) untuk melaksanakan sidang paripurna hari ini (sabtu, 21/7) pukul 10.00.
rapat paripurna mpr ini dalam rangka sidang istimewa mpr.
 dalam sambutannya pada acara yang berlangsung singkat di istana negara, jakarta, tersebut, presiden antara lain mengatakan, ketentuan pelantikan ini berdasarkan persetujuan antara presiden dengan ketua dpr akbar tandjung. "
nanti setelah dpr selesai menjalani masa reses, maka akan ditetapkan pemegang jabatan definitif kepala polri," kata abdurrahman wahid.
 namun, dalam jumpa pers, jumat malam, pukul 20.30, ketua dpr akbar tandjung didamping am fatwa dan tosari widjaya membantah bahwa dirinya memberikan persetujuan terhadap penetapan chaerudin ismail sebagai pemangku sementara jabatan kepala polri. "
tidak pernah saya mengatakan demikian," katanya.
 sedang dalam jumpa pers terpisah di kantor dpp partai kebangkitan bangsa (pkb), jumat pukul 23.00, wakil sekjen pkb chotibul umam wiranu menilai akbar tandjung telah melakukan kebohongan publik.
sebab, menurut chotibul, sebelum pengangkatan chaeruddin sebagai pemangku sementara jabatan kepala polri, telah terjadi konsultasi melalui telepon antara sekretaris kabinet marzuki darusman dengan akbar tandjung.
 menurut chotibul, dalam pembicaraan antara akbar tandjung dengan marzuki darusman, tandjung mengatakan, untuk mencegah pelanggaran tap mpr, yang perlu dilakukan adalah pejabat sementara kepala polri saja. "
jadi, itu merupakan saran akbar tandjung," kata chotibul.
 pada sore hari, seperti dikutip  antara , ketua dpr akbar tandjung menyatakan, presiden abdurrahman wahid merespons saran yang telah disampaikan pimpinan dpr melalui telepon. "
rupanya beliau (presiden abdurrahman wahid) memang tidak melantik (chaeruddin ismail) menjadi kepala polri yang definitif, tetapi hanya pemangku jabatan sementara sambil menunggu persetujuan dewan," katanya di gedung mpr/dpr jakarta, jumat petang.
  enggan berkomentar   diminta tanggapannya, kepala polri (non-aktif) jenderal surojo bimantoro, jumat petang, enggan berkomentar panjang mengenai pelantikan pemangku jabatan sementara kepala polri jenderal chaeruddin ismail. "
no comment ," ujar bimantoro yang dihubungi per telepon.
 "pokoknya  no comment-lah," jawabnya, ketika ditanya apakah pelantikan chaeruddin ini bisa menyelesaikan kemelut kepemimpinan polri selama ini.
  walaupun enggan berkomentar banyak, bimantoro sempat menyatakan harapannya. "
harapan saya..., apa ya, harapan saya ke depan.
harapan saya polri tetap solid, tetap menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, tidak menjadi alat kekuasaan, dan tidak menjadi alat politik," katanya.
  bimantoro tidak bersedia mengungkapkan keberadaannya petang itu.
dia malah berseloroh bahwa kini berada di suatu tempat yang menyenangkan, yang tidak membuat orang lain khawatir. "
pokoknya saya ada di hati  sampeyan ," katanya tertawa.
  tongkat komando   menurut presiden, sekitar setengah tahun terakhir ini ia berpendapat atau melihat, dengan telah dipisahkannya polri dari tni atau dari lingkungan angkatan bersenjata, maka sebenarnya polri bukan lagi kekuatan militer. "
karena itu tidak diperlukan lagi adanya tongkat komando.
oleh karena itu pula, untuk selanjutnya saya harapkan tidak perlu ada penyerahan atau serah terima tongkat komando dari pejabat lama kepada pejabat baru," demikian presiden.
 kemudian presiden mengucapkan selamat kepada chaeruddin. "
menjelang tanggal 17 agustus 2001, kita sudah akan mempunyai kepala polri definitif atau mengangkat pak chaeruddin sebagai kepala polri definitif nantinya," ujarnya.
 ketika diminta komentarnya, chaeruddin mengatakan, "ya, sebagai bhayangkara, tentu kalau diberi tugas, ya, akan dilaksanakan."
  ditanya apakah tidak merasa khawatir dengan situasi saat ini, chaeruddin antara lain mengatakan, "tidak ada.
tindakan saya seperti kemarin, yaitu menyiapkan seluruh perangkat operasi dan itu akan berjalan."
 pelantikan yang berjalan singkat tersebut antara lain dihadiri oleh para menteri kabinet dan pejabat tinggi sipil dan militer lainnya.
  usai pelantikan, presiden memberikan keterangan pers di istana merdeka, jakarta.
dalam keterangannya yang didampingi juru bicara kepresidenan wimar witoelar, presiden antara lain mengatakan, pelantikan ini merupakan capaian dari  win-win solution  dengan pihak dpr.
katanya, ini semata-mata karena masalah teknis.
  "mereka mengemukakan agar dihormati ketetapan waktu reses yang baru mereka jalani sekarang dan setelah berakhir nanti pada tanggal 16 agustus, kita akan dapat mengadakan pelantikan kepala polri definitif," ujar presiden.
   undang reaksi   secara terpisah, menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam) agum gumelar, dalam acara jumpa pers menjelaskan, dirinya, menteri kehakiman (menkeh), dan jaksa agung telah bertemu presiden membahas soal dekrit dan penggantian kepala polri.
  "dalam pertemuan tersebut saya sampaikan saran kepada presiden, jangan sampai ada dekrit hari ini karena akan mengundang reaksi yang tidak baik.
presiden mau menerima saran saya dan tidak akan mengeluarkan dekrit," papar agum. "
beliau mengatakan, ini cuma  warning  karena sampai sekarang belum ada kompromi politik yang signifikan," lanjutnya.
 menyinggung soal dualisme kepala polri, agum mengatakan, perhatian utamanya adalah polri yang solid.
oleh karena itu, harus selalu ada langkah-langkah agar tidak terjadi perpecahan di tubuh polri. "
agar tidak terjadi perpecahan, saya mohon (kepada presiden) agar pelantikan ditunda.
saran ini juga diterima," ujar agum.
 agum mengatakan, yang dilakukan presiden di istana, jumat, adalah pelantikan wakil kepala polri chaeruddin ismail sebagai pejabat sementara kepala polri. "
kalau itu wewenang presiden sepenuhnya," ujar agum.