menanggapi usulan dibentuknya komisi konstitusi oleh beberapa fraksi mpr, f-pdkb berpendapat, uud mengikat seluruh rakyat, oleh karena itu harus ditetapkan oleh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat.
sehubungan dengan itu, komisi konstitusi yang dibentuk oleh bp mpr bertugas membantu bp mpr dalam rangka penyusunan rancangan perubahan uud 1945.
komisi konstitusi dibentuk oleh bp mpr dan bertanggung jawab kepada bp mpr.
komisi konstitusi dibentuk paling lambat tiga bulan setelah st mpr 2001 selesai dan harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu enam bulan.
susunan dan keanggotaan komisi konstitusi ditetapkan dengan keputusan bp mpr.