judicial review akan diajukan ke mahkamah agung (ma), terutama untuk menilai peraturan pemerintah (pp) nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi, yang dinilai tidak sejalan dengan uu no 26/ 2000 dan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap).
pp no 2/2002 yang memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan keterangan dengan tanpa diketahui identitasnya tidak sejalan dengan kuhap.
karena proses legislative review dan judicial review itu akan lama, tim penasihat hukum soares meminta persidangan ditunda sampai lebih dari dua minggu.