"harusnya diperbolehkan tbh pkps mengakses langsung ke masing-masing obligor untuk mengetahui semua aspek yang ada dalam perjanjian pkps.
jadi, tbh pkps harus diberi kewenangan untuk semua informasi menyangkut kontrak-kontrak dan lainnya antara bppn dan obligor.
sebab, jika tidak, bagaimana dapat memberikan rekomendasi dan advis ke kksk (komite kebijakan sektor keuangan-red) dan bppn?"
kata kwik.