usulan dpr ini otomatis akan membuka kembali proses hukum atas sejumlah perwira tni dan warga sipil yang menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran ham timtim.
penuntasan kasus timtim ini terhenti karena pengadilan ham ad hoc belum terbentuk, meskipun proses penyidikannya telah selesai.
sedang untuk kasus tanjung priok yang penyidikannya masih berlangsung di kejaksaan, usulan dpr ini akan menguji secara yuridis eksistensi proses islah (perdamaian) yang ditandatangani panglima komando daerah militer (kodam) jaya (ketika itu) jenderal (purn) try sutrisno dan keluarga korban serta korban tanjung priok.