pada dasarnya organisasi massa (ormas) islam utama (mainstream) di indonesia tidak menghendaki dicantumkannya piagam jakarta ke dalam undang-undang dasar (uud).
nahdlatul ulama (nu), misalnya, secara organisasi menerima syariat islam masuk ke dalam hukum positif indonesia secara terbatas dan selektif, tetapi menganggap bahwa formalisasi islam tidak perlu dilakukan pada tingkat undang-undang dasar (uud).
demikian pula halnya dengan muhammadiyah.
     salah satu ketua pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) salahuddin wahid mengemukakan hal itu pada diskusi interaktif bertema "mencermati nkri dengan berlakunya syariat islam di daerah" yang digelar di jakarta, sabtu (6/4).