dewan pimpinan pusat (dpp) partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) menyatakan tidak bisa mengintervensi proses pembahasan rancangan undang-undang (ruu) penyiaran yang sedang berjalan di dewan perwakilan rakyat (dpr).
namun, jika ada keberatan dari masyarakat terhadap substansi ruu penyiaran, sebaiknya hal itu diserahkan kepada lembaga mahkamah konstitusi.