presiden megawati soekarnoputri melantik dan mengambil sumpah jaksa agung muhammad abdurrachman (ma rachman) di istana negara, jakarta, rabu (15/8).
secara khusus, presiden megawati menugaskan jaksa agung untuk membenahi intern kejaksaan agung (kejagung) dan mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.
megawati menjelaskan, pemilihan ma rachman sebagai jaksa agung dilakukan setelah mencoba memperhatikan, menimbang, dan mengumpulkan semua saran dan aspirasi yang ada sehingga dipilih pejabat jaksa agung dari lingkungan kejaksaan sendiri.
 "itu saya lakukan untuk memacu kejaksaan yang beberapa waktu lalu dan sampai saat ini memiliki citra yang tidak begitu baik di hadapan masyarakat.
tentu tugas yang akan dibebankan kepada jaksa agung cukup berat, tetapi tantangan ini harus diterima dengan tulus dan ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara," kata presiden dalam sambutan singkat tanpa teks.
 hadir pada acara ini sejumlah menteri kabinet gotong royong, ketua dpr akbar tandjung, ketua dpa achmad tirtosudiro, dan wakil jaksa agung soeparman.
  "saya tugasi jaksa agung untuk bisa membenahi ke dalam kejaksaan dan juga sebagai harapan aspirasi masyarakat.
proses untuk penegakan hukum saya berikan di pundak jaksa agung dan saya yakin dengan bantuan dan dukungan yang lain, maka tugas itu dapat dijalankan dengan baik," katanya.
 ketika mengucapkan sumpah jabatan, ma rachman sempat tersendat dan tidak mengikuti apa yang dibacakan presiden megawati.
ketika pembacaan sumpah oleh megawati sampai pada anak kalimat, "akan bekerja dengan jujur", ma rachman justru terdiam sehingga presiden harus mengulang anak kalimat tersebut.
  "ulangi, akan bekerja dengan jujur," ujar megawati yang lalu ditirukan ma rachman.
  tak banyak komentar    usai dilantik, rachman hanya menjawab singkat ketika ditanya soal programnya. "
saya akan melanjutkan apa yang dirintis pak lopa."
 jaksa agung tidak bersedia memberikan komentar lebih lanjut mengenai jabatan barunya.
ketika terus didesak, ma rachman mengatakan, fokus pekerjaannya tidak hanya pada masalah kkn, tetapi juga masalah penting lain seperti hak asasi manusia (ham), lingkungan, perbankan, penebangan liar, dan pelanggaran wilayah perairan.
  "tadi sudah saya katakan, saya akan melanjutkan apa yang telah dirintis pak lopa akan kita selesaikan.
tapi kita jangan terpaku pada masalah kkn semata," tandasnya.
 apakah jaksa agung akan bersikap tegas terhadap elite politik yang melanggar, ma rachman menjawab singkat, "kita lihat saja nanti."
  wakil jaksa agung soeparman menyatakan tidak kecewa dengan penunjukan ma rachman.
menurut soeparman, ma rachman akan mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. "
beliau meniti karier dari bawah sampai akhirnya ditunjuk menjadi jaksa agung.
dari segi senioritas, beliau memang layak duduk di jabatan itu," ujarnya.
  pilihan konservatif   pengangkatan jaksa agung ma rachman merupakan pilihan konservatif bila dilihat dari kepentingan  extra ordinary policy  pemberantasan korupsi sistemik di tengah kebangkrutan penegakan hukum selama ini.
jatuhnya pilihan terhadap rachman mencerminkan sikap kehati-hatian presiden megawati soekarnoputri untuk menjaga keutuhan koalisi pemerintahannya.
 pandangan itu disampaikan koordinator badan pekerja indonesian corruption watch (icw) teten masduki dan anggota dewan pendiri lembaga pengkajian dan advokasi lembaga peradilan (leip) benny k harman secara terpisah di jakarta, rabu.
 benny melihat lambatnya penentuan jaksa agung adalah akibat adanya tekanan politik dari partai politik (parpol) dan kelompok kepentingan militer.
kepentingan parpol itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan para politisi dan pengusaha bermasalah yang kini banyak bersembunyi di sejumlah parpol besar dan menjadi  fund raiser  untuk aktivitas parpol tersebut.
 adapun kepentingan militer dimaksudkan untuk meredam desakan masyarakat agar sejumlah tokoh militer yang terlibat dalam kasus pelanggaran ham diproses secara hukum.
jaksa agung berperan sangat strategis untuk mengajukan atau tidak mengajukan kasus-kasus tersebut ke pengadilan.
 teten mengatakan, pilihan konservatif itu barangkali merupakan kompromi dari berbagai kepentingan politik yang mengincar posisi jaksa agung.
bagi presiden megawati, jelas selain ada keharusan jaksa agung yang patuh terhadap dirinya, juga harus menyenangkan koalisi politik pemerintahannya, khususnya tokoh golkar dan tentara yang terlibat dalam kasus pelanggaran ham.
 "tidak ada catatan prestasi yang luar biasa dari rachman yang bisa diharapkan banyak dapat melakukan reformasi internal untuk menjadi kejaksaan dari karat korupsi dan menjadikan kejaksaan sebagai lokomotif pemberantasan korupsi," kata teten dalam pernyataan persnya.
 teten memprediksi tantangan terberat bagi jaksa agung sekarang ini adalah sejauh mana ketangguhan integritasnya dalam menegakkan hukum secara jujur di bawah posisinya yang tidak independen terhadap pemerintah (presiden). "
kami khawatir kejaksaan akan menerapkan kebijakan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan ham untuk kepentingan menjaga keutuhan koalisi politik yang dapat menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum," kata teten.
 sementara itu, praktisi hukum abdul hakim garuda nusantara menilai, pemilihan rachman merupakan pilihan terbaik daripada alternatif yang ada.
namun, abdul hakim menyarankan agar rachman membentuk semacam kelompok kerja atau panel ahli yang terdiri dari unsur luar kejaksaan agung untuk membantu jaksa agung melakukan reformasi internal dan menjalankan tugas-tugas sebagai jaksa agung.
  enam tugas   teten mengemukakan enam tugas utama yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan jaksa agung ma rachman dalam 100 hari pertama jabatannya.
 pertama, memulihkan krisis kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan dengan melimpahkan 100 kasus megakorupsi yang melibatkan konglomerat, elite politik, dan penegak hukum ke pengadilan.
termasuk membuka kembali kasus megakorupsi yang dihentikan penyidikannya secara kontroversial oleh jaksa agung sebelumnya.
  kedua, membentuk unit khusus dari jaksa-jaksa yang integritasnya terpilih dan membentuk semacam  advisory body  dengan melibatkan kalangan ahli independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penanganan kasus-kasus korupsi.
 ketiga, melakukan reformasi internal dengan cara membersihkan institusi kejaksaan dari jaksa-jaksa kotor dengan prioritas peremajaan jaksa agung muda, direktur, kepala kejaksaan di daerah.
sekaligus dalam hal ini membenahi sistem integritas kejaksaan supaya di masa depan penegakan hukum tidak boleh tergantung dari figur jaksa agung yang memimpinnya.
 keempat, jaksa agung tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan untuk setiap kasus yang ditangani dan di masa depan hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kelayakan suatu perkara korupsi diadili atau tidak.
 kelima, mengusulkan perbaikan uu kejaksaan untuk menjadikan kejaksaan menjadi lembaga hukum yang independen terhadap pemerintah dan dpr serta tunduk terhadap hukum.
 keenam, bersama menteri kehakiman dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara menyusun strategi komprehensif antikorupsi jangka panjang.
  sedang benny harman mengusulkan agar susunan organisasi kejaksaan berdasarkan keputusan presiden nomor 55 tahun 1991 ditata ulang, misalnya mengurangi jumlah jaksa agung muda dari enam orang menjadi tiga orang saja.
 adanya organisasi yang sederhana memungkinkan tingkat pengawasan bisa diperketat sehingga bisa menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas kerja.
di samping itu, harus diperketat pengawasan terhadap kerja para jaksa disertai sistem sanksi yang jelas sehingga tidak memungkinkan terjadinya korupsi dalam penanganan perkara.