lebih lanjut, ia menegaskan, proses perubahan uud 1945 harus tetap berjalan meskipun masih terdapat kelemahan, baik dalam rancangan maupun penggarapannya, antara lain mengenai waktu mulai diberlakukannya perubahan dan termuatnya beberapa materi undang-undang ke dalam materi perubahan uud 1945. "
untuk itu, setelah perubahan selesai, mpr harus membuat komisi negara untuk mengharmonisasikan materi perubahan," kata mahfud.