keputusan kabinet yang meminta dpr tidak mengeluarkan memorandum kedua itu disampaikan menteri kehakiman dan hak asasi manusia (menkeh dan ham) baharuddin lopa kepada pimpinan dpr.
lopa diterima ketua dpr akbar tandjung bersama dua wakil ketua dpr muhaimin iskandar dan soetardjo soerjogoeritno.
pertemuan berlangsung sekitar satu jam di ruang tertutup.
usai pertemuan, baik lopa maupun tandjung memberi keterangan pers.