saat ini merupakan era supremasi sipil.
oleh karena itu, sebaiknya anggota tni aktif maupun purnawirawan dalam waktu 10-15 tahun ke depan tidak usah masuk kabinet.
 pengamat militer letjen (purn) hasnan habib mengemukakan hal itu dalam konsultasi dewan pertimbangan agung (dpa) bidang pertahanan keamanan di gedung dpa, senin (6/8).
pembicara dalam konsultasi tersebut adalah pengamat militer dr salim said dan sekjen dewan ketahanan nasional (wantannas) letjen (purn) arifin tarigan.
 makalah mereka lalu ditanggapi oleh antara lain kepala staf teritorial (kaster) tni letjen agus widjojo, ketua fraksi tni/polri dpr letjen budi harsono, marsda zacky ambadar, pengamat militer mt arifin, serta para purnawirawan tni dan polri, seperti laksamana (purn) achmad sutjipto, marsekal (purn) saleh basarah, jenderal (pol/purn) sanusi, letjen (purn) bambang triantoro, laksdya (purn) abu hartono, dan mayjen (pol/purn) kusparmono irsan.
 namun, secara terpisah, mantan menko politik dan keamanan (polkam) wiranto mengatakan, dalam masalah pengabdian kepada negara, sebaiknya tidak dibuat pembatas atau dikotomi antara sipil dan militer.
  "sebab, kalau di dalam pengabdian kepada negeri ini pun kita buat dikotomi, pembatasan itu tidak demokratis lagi, kita mengingkari demokrasi sendiri.
saya pikir, siapa pun putra-putri terbaik, kalau dia mampu, tentu harus diberi kesempatan untuk membangun negeri ini.
kalau tidak, malah kita rugi," ujar wiranto menjawab pertanyaan wartawan usai menghadap presiden megawati soekarnoputri di istana negara, senin.
  yudhoyono dan hendropriyono   hasnan habib mengatakan, walaupun ada keinginan dari presiden megawati memasukkan tentara sebagai menteri, sebaiknya jangan. "
malahan saya katakan mantan jenderal pun jangan, karena saya sangat terganggu dengan ucapan yang menamakan keluarga besar tni.
keluarga besar (kb) tni itu mencalonkan susilo bambang yudhoyono dan hendropriyono sebagai menteri di kabinet mendatang.
artinya, keluarga besar tni masih melihat purnawirawan itu bagian dari mereka," tandasnya.
 menurut dia, kalau indonesia sudah mulai mantap dalam demokrasi dalam jangka waktu 10-15 tahun, tidak menjadi soal anggota tni dan purnawirawan masuk kabinet. "
seperti di amerika serikat, eisenhower jadi presiden tidak jadi soal karena (demokrasinya) sudah mantap.
kita tidak.
kita masih goyah.
tni goyah reformasinya dan nasional juga goyah demokrasinya," kata hasnan.
 ia menegaskan, sekarang indonesia memasuki era supremasi sipil, artinya sebetulnya sipil yang berkuasa di negara.
militer hanya mengamankan jalannya negara seperti yang dikehendaki oleh sipil, yaitu pada tingkat politik dan strategi.
oleh karena, itu militer dalam sistem demokrasi hanya alat.
  secara terpisah, ketika ditanya wartawan, kaster tni letjen agus widjojo menegaskan, tni tidak mencalonkan orangnya untuk duduk dalam kabinet megawati, tetapi jika ada putra-putra tni yang dipercaya oleh presiden megawati untuk membantu pemerintahannya, itu adalah satu kehormatan bagi tni. "
penentuan menteri-menteri itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan tni tidak akan ajukan calon," ujarnya.
  agus widjojo juga menjelaskan, jika ada purnawirawan tni yang terpilih menjadi pembantu presiden, maka hal itu tidak mewakili tni.
    beri kesempatan   menurut wiranto, anggota tni seharusnya diberi kesempatan yang sama membangun indonesia. "
kalau kita bicara figur-figur tni, juga merupakan putra-putri indonesia yang seharusnya diberi kesempatan yang sama untuk membangun negeri ini.
untuk mengabdi pada negeri ini.
maka, kalau bicara tni dalam pengabdian, saya rasa kita tidak usah ada satu dikotomi sipil dan militer dalam suatu pengabdian," katanya.
  wiranto meminta partai menempatkan posisi megawati dan wakil presiden (wapres) hamzah haz sebagai negarawan yang memimpin bangsa, bukan lagi partai. "
oleh karena itu, partai yang saat ini mendapatkan kepercayaan dari mpr, di mana kader terbaiknya terpilih menjadi presiden dan wapres, harus punya  kelegawaan  untuk memberikan kesempatan kepada mereka tampil memimpin negeri ini," katanya.
  menurut wiranto, masih ada beberapa masalah yang dihadapi bangsa indonesia. "
tetapi, yang terpenting bagaimana mampu membangun keamanan dan bagaimana mewujudkan rasa aman.
itu menyangkut dua hal, kerukunan dan  law and order .
kalau itu sudah dilaksanakan, tentu kita kembali bisa menyelesaikan berbagai masalah, termasuk ekonomi," katanya.
    hubungan presiden-tni   dalam paparannya di depan anggota dpa, agus widjojo antara lain membahas soal hubungan presiden-tni.
menurut dia, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
intinya kewenangan tertinggi hanya digunakan dalam fungsi pertahanan.
artinya, kewenangan tertinggi itu tidak digunakan untuk fungsi sosial politik, karena kalau ini terjadi, maka akan terulang kesalahan masa lalu, yaitu penggunaan atau penyalahgunaan militer untuk mendukung dan mempertahankan sebuah kekuasaan.
 ini, lanjut dia, menunjukkan sebenarnya bahwa institusi militer mana pun secara universal tidak dirancang untuk bermain politik dengan aspirasi tersendiri dalam sebuah negara.
sampai seberapa jauh kewenangan presiden untuk masuk ke dalam, ia melihat sama juga seperti tatanan politik lainnya bahwa pejabat politik ( political appointee ) terendah adalah tingkat menteri yang akan merumuskan kebijakan pembantu presiden.
namun, bagaimana merumuskan kebijakan presiden tersebut yang dirumuskan oleh menteri itu dilakukan oleh departemen yang bersifat profesional.
  tentang pengangkatan panglima tni, agus widjojo berpendapat, walaupun atas persetujuan dpr, tidak berarti badan legislatif itu sama-sama menunjuk dan memilih nama seperti eksekutif.
pada akhirnya yang paling tahu tentang kondisi personel internal tni adalah panglima tni.
untuk memilih panglima tni, panglima tni yang menyodorkan calon berdasarkan data yang ada pada pembinaan personel internal tni.
  "presiden mungkin memilih satu dan itu diajukan kepada dpr, setuju atau tidak.
tetapi tidak dpr memilih nama lain ataupun menunjuk langsung nama.
hanya persetujuan atau penolakan," tambahnya.