firman mengakui, walaupun pengawasan komisi kepolisian nasional bukan pengawasan sebagaimana diatur dalam tap mpr nomor vii/mpr/2000 dan tidak dalam kapasitas memberikan pengawasan, prinsip dan substansi pengawasan tidak bertentangan dengan uud 1945 dan tap mpr nomor vii/ mpr/2000. "
kepolisian tanpa pengawasan eksternal sama dengan mengembalikan kepolisian dalam kultur militeristik dan represif," katanya.