ditanya siapa ahli hukum itu, kwik tak mau menyebutkan.
menurut kwik, kalau menilik tabel yang diberikan bppn dalam pertemuan dengan sejumlah menteri yang juga dihadiri oleh presiden megawati soekarnoputri di jalan teuku umar, kamis malam lalu, diakui memang ada perbedaan angka antara jumlah kewajiban dalam perjanjian semula dibandingkan dengan jumlah yang sudah direformulasikan oleh bppn belum lama ini.