ketika ditanya pasal-pasal mana yang sudah bisa disepakati, amien mencontohkan pasal 1 ayat (4) yang terdiri atas dua alternatif. "...
misalnya, alternatif pertama negara indonesia adalah negara hukum.
yang kedua: negara indonesia adalah negara hukum yang demokratis.
jadi istilah yang demokratis itu kan bisa diganti bagaimana sesungguhnya hakikatnya," ujarnya.