"perubahan mendasar itu dilakukan karena ada persoalan mendasar pada uu no 22/1999, yaitu apakah betul uu no 22/ 1999 itu sudah dirancang berdasarkan konsepsi yang matang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan uud 1945," kata direktur jenderal otonomi daerah depdagri dr sudarsono hardjosoekarto, senin (28/1) malam.