sementara guru-guru di tempat lain melancarkan protes karena keterlambatan turunnya rapel gaji mereka, di kabupaten kediri, jawa timur, rapel kenaikan gaji guru yang sudah turun justru dipotong.
pemotongan rapel berkedok sumbangan sukarela itu benar-benar tidak manusiawi karena tidak memikirkan pengabdian sekaligus penderitaan yang dialami para guru selama ini.
 selain dinilai sebagai tindakan memancing di air keruh, pemotongan gaji para pahlawan tanpa tanda jasa itu juga merupakan pembangkangan membabi buta terhadap kebijakan setempat.
sebab aksi pemotongan itu sama sekali tidak mempedulikan instruksi bupati kediri ir sutrisno melalui surat edaran yang telah melarang segala macam potongan.
  berdasarkan pemantauan  kompas,  selasa (11/9), besarnya potongan rapel itu bervariasi.
di kecamatan plosoklaten, misalnya, pemotongan itu diseragamkan sebesar rp 20.000 per orang.
namun, di kecamatan wates dan ngancar, besarnya berbeda-beda, tergantung pemberian guru yang bersangkutan.
  kendati demikian, ada juga guru di kecamatan gampengrejo, yang mengaku menerima rapel gaji tanpa potongan sepeser pun. "
total hak rapel saya rp 1,94 juta, dan kemarin saya terima sekian penuh," katanya kepada  kompas , senin malam.
 sejumlah guru sd di kecamatan plosoklaten menuturkan, rapel gaji sudah diberikan pada selasa dan rabu, pekan lalu.
akan tetapi, saat diserahkan oleh petugas kantor departemen pendidikan nasional (depdiknas) kecamatan, nilainya sudah berkurang rp 20.000.
  salah seorang dari mereka mengungkapkan, seharusnya ia menerima rp 1,81 juta.
akan tetapi, ia hanya menerima rp 1,79 juta. "
katanya, yang rp 20.000 ribu itu untuk sumbangan.
ya, tidak tahu setelah itu uangnya untuk  nyumbang  apa," ujarnya.
   guru berusia 40-an tahun itu menambahkan, ia dan rekan-rekannya tidak dapat berbuat banyak menyikapi pemotongan itu.
sebab, kalau mereka memprotes, bisa-bisa rapel gaji batal dibayarkan. "
mau tidak mau, ya, kami ikhlaskan saja yang  rp 20.000 itu," tuturnya lagi.
  inisiatif kecamatan   para guru menduga, pemotongan itu inisiatif kantor depdiknas kecamatan. "
rasanya bukan dari (pemerintah- red ) kabupaten.
sebab besarnya sumbangan, untuk satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, tidak sama," kata seorang guru lainnya.
  di wates, beberapa kepala sekolah diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan menyumbang secara sukarela.
nilai sumbangannya minimal rp 10.000.
seorang kepala sd negeri yang meminta namanya dirahasiakan menyatakan, mereka akhirnya menandatangani saja.
itu lebih baik daripada harus menunggu pencairan rapel lagi karena memprotes pemberlakuan sumbangan.
  anggota fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dprd kabupaten kediri m khozin mengecam pemotongan rapel gaji para guru.
pemotongan berkedok apa pun, termasuk yang mengatasnamakan sumbangan sukarela, merupakan bentuk pengebirian hak pegawai negeri sipil (pns).
  "itu hak mereka.
apa kita tidak kasihan terhadap para guru.
mereka sudah bekerja, dan pembayaran rapelnya juga terlambat, kok, masih tega memotong rapelnya.
apa tidak keterlaluan," katanya.
  sehubungan dengan itu, ia mendesak kepala dinas pendidikan tk/sd markan sumariyono segera menindaklanjuti informasi ini.
kepala dinas harus segera mengecek ke lapangan dan menindak tegas anak buahnya yang bersalah.
  kepala bagian (kabag) hubungan masyarakat pemerintah kabupaten kediri, zaenal machsun menyatakan ia belum menerima informasi tentang adanya pemotongan rapel guru. "
seandainya informasi itu benar, jelas hal itu melanggar instruksi bupati.
sangat disayangkan kalau benar ada pemotongan," ujarnya.