romli mengakui, sesuai amanat uu no 31/1999 seharusnya komisi antikorupsi sudah terbentuk bulan agustus tahun lalu.
pembahasan ruu komisi antikorupsi di dpr terhenti karena sebelumnya pemerintah dan dewan sependapat untuk mendahulukan pembahasan ruu tentang tindak pidana pencucian uang (antipencucian uang).
sebab itu, setelah dewan serta pemerintah selesai membahas ruu antipencucian uang, pembahasan ruu komisi antikorupsi pun dilanjutkan.