apalagi, kebijakan yang diambil pemerintah itu berkaitan dengan tunggakan kut yang berdasarkan hasil audit kinerja badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) menunjukkan indikasi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. "
pemerintah seharusnya lebih dulu menindaklanjuti secara tegas menyangkut indikasi adanya penyimpangan dana kut tersebut, baik terhadap pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (lsm), pengurus organisasi tertentu, maupun pihak lainnya," tambahnya.