dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, daerah kabupaten/kota harus berani membuat terobosan baru mengambil bagian dari pajak untuk pendidikan.
caranya dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda).
namun, jangan keliru, pajak yang dimaksudkan bukan memajaki lembaga pendidikan formal atau non-formal.
  "pajak yang dimaksud adalah mengambil bagian dari pajak yang sudah dibayar masyarakat, apakah itu pajak bumi dan bangunan (pbb), pajak kendaraan, retribusi sampah, termasuk juga pajak yang ditarik ke pusat," kata direktur jenderal pendidikan luar sekolah, dr fasli jalal ph.d kepada  kompas  di batam di sela-sela menghadiri pertemuan antara komisi nasional pendidikan (knp) dengan pemerintah kota batam, sabtu (25/8).
 pertemuan antara knp dengan pemda kota batam, dprd batam, dinas pendidikan batam dan praktisi pendidikan di batam yang berlangsung sejak kamis (23/8), bertujuan mencari masukan bagi kpn dalam penyusunan rekomendasi untuk mengatasi masalah pendidikan di indonesia.
batam merupakan daerah yang terakhir dikunjungi knp, setelah sebelumnya berkunjung ke kawasan indonesia timur, makassar, yogyakarta, padang dan medan.
 menurut fasli, munculnya gagasan agar kabupaten/kota berani berinisiatif mengambil bagian dari pajak yang dibayar masyarakat, salah satu bagian terpenting dari masukan daerah.
dalam pola pembiayaan semua daerah mengakui tidak mencukupi untuk membiayai pendidikan, seperti kesejahteraan guru, fisik bangunan, laboratorium dan penambahan atau peningkatan mutu guru.
  jangan menunggu pusat   karena sekarang ini era otonomi, daerah jangan menunggu lagi dari pusat bagaimana cara mengatasi atau menambah anggaran pendidikan.
sepanjang kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat dan dilakukan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, diyakini akan mendapat dukungan semua pihak.
 "saya yakin pembayar pajak tidak akan keberatan jika sebagian uang yang dibayarnya dimanfaatkan untuk pendidikan.
dari pada pajak dibayar tapi tidak jelas kemana peruntukannya.
negara maju seperti kanada, misalnya, dari  property tax , 65 sampai 70 persen untuk pendidikan," kata fasli yang alumni universitas andalas tahun 1981.
 bagaimana caranya supaya perda yang dikeluarkan tidak menjadi kontroversial, ungkap fasli, pemko dan dprd bisa menghitung besarnya pemasukan dari pbb, pajak kendaraan, retribusi dan lainnya.
setelah diketahui besarannya, tentu dicari tahu pula, ke pos mana saja uang tersebut digunakan.
setelah hal itu diketahui, pemko dan dprd bisa menghitung besarnya kebutuhan pendidikan dan administrasi baru kemudian mengusulkan besarnya uang untuk disisihkan kepada pendidikan.
 supaya pajak untuk pendidikan ini diketahui masyarakat penggunaan dan realisasinya di lapangan, dprd harus berani mengontrol secara terbuka kepada publik.
begitu juga masyarakat, bisa mengontrol melalui dewan pendidikan daerah (dpd) masing-masing, sebagai  pressure  terhadap dprd dalam melakukan kontrol dan termasuk kepada penyelenggara pendidikan.