ibnu mengemukakan, dpr maupun dprd praktis menjadi kekuasaan baru yang sangat digdaya dan nyaris tidak ada kontrol.
partai tidak bisa mengontrol anggotanya, karena tidak ada mekanisme  recall .
pemerintah tidak bisa membubarkan.
masyarakat tidak bisa menjangkau.
banyak pelanggaran yang tidak bisa dijangkau hukum.
 mengikuti paradigma  power tends to corrupt  (kekuasaan cenderung diselewengkan), maka tanpa adanya kontrol, dpr dan dprd akan mudah sekali tergelincir dalam penyalahgunaan kekuasaan. "
di dprd jauh lebih bahaya.
dprd bisa memberhentikan wali kota atau bupati, sementara bupati atau wali kota tidak bisa membubarkan dprd.
partai pun tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.