penataan kawasan puncak, selama ini masih mengacu kepada  keppres no 48/1983 jo  keppres no 79/1985, tentang penetapan rutr kawasan puncak.
berdasarkan keppres tersebut, dari 18.000 herktar lahan di kawasan puncak, 30 persen ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sisanya merupakan kawasan budidaya.