menteri kehakiman dan hak asasi manusia (menkeh dan ham) marsillam simanjuntak akan memegang jabatan jaksa agung menggantikan almarhum baharuddin lopa.
jabatan menkeh dan ham akan dipegang mahfud md, yang kini menjabat menteri pertahanan.
adapun menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam) agum gumelar untuk sementara akan merangkap sebagai menteri pertahanan sampai diputuskan pejabat tetapnya.
 pengumuman ini disampaikan juru bicara kepresidenan wimar witoelar kepada wartawan di bina graha, jakarta, selasa (10/7) siang.
  menanggapi pergantian tersebut, anggota komisi ii dpr, agun gunandjar sudarsa, mengatakan, pergantian anggota kabinet presiden abdurrahman wahid dengan memindah-mindah seorang menteri atau pejabat setingkat menteri ke jabatan yang lain menunjukkan pola kepemimpinan yang kurang konsepsional.
langkah itu menunjukkan tak ada konsep kebijakan dan kepemimpinan yang konsisten dari presiden.
 senada dengan agun, praktisi hukum adhyaksa dault yang dihubungi terpisah mengatakan, langkah presiden menggeser-geser jabatan anggota kabinet menunjukkan dirinya tidak bekerja dalam sistem dan tak lagi memiliki kepercayaan kepada orang lain.
sebaliknya, dapat pula kalangan profesional tidak mempercayai presiden lagi sehingga mereka enggan menerima tawaran jabatan.
 "saya menyesalkan kenapa presiden hanya memindah-mindah orang.
untuk jabatan jaksa agung, semestinya presiden dapat meminta artidjo alkostar, soeparman, atau achmad ali.
sayangnya, menteri yang dipindahkan pun tidak menolak.
semestinya, mereka dapat bersikap seperti artidjo, menekuni lebih dahulu pekerjaan yang baru dijalani menjadi hakim agung dan tidak begitu saja menerima peralihan jabatan," kata ketua ikatan penasihat hukum indonesia (iphi) dki jakarta tersebut.
 namun, juru bicara kepresidenan wimar witoelar justru mengatakan, presiden yakin akan mendapat respons positif.
presiden juga secara khusus berterima kasih kepada masyarakat yang memperhatikan isu ini dan ternyata memberikan dukungan yang kuat kepada nama marsillam simanjuntak.
 menurut wimar, penunjukan simanjuntak mendapat dukungan dari para tokoh hak asasi manusia, seperti dari munir sh. "
mudah-mudahan ini akan memperkuat perjuangan kita semua, perjuangan pak marsillam untuk menegakkan hukum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata wimar.
  tanpa keppres   menjawab pertanyaan wartawan tentang keppres (keputusan presiden) untuk pergeseran posisi ini, wimar mengatakan, "masih dipersiapkan."
  dia mengatakan, serah terima jabatan tidak akan segera dilakukan. "
bisa pertengahan bulan atau bisa bergeser lagi sesuai perkembangan situasi.
seperti kita ketahui, kejaksaan agung sekarang sedang melanjutkan pekerjaan pak lopa dalam persiapan kasus-kasus korupsi," ujarnya.
 selain itu, kata wimar, marsillam simanjuntak juga masih akan menyelesaikan beberapa hal di departemen kehakiman dan ham. "
jadi, tidak dalam hari-hari ini.
barangkali seminggu, sepuluh hari.... keppres-nya, saya tidak tahu statusnya, sedang dipersiapkan," kata wimar, yang untuk pertama kalinya bertugas kembali di istana setelah beristirahat selama beberapa minggu.
 ditanya bagaimana bisa penetapan seorang jaksa agung dan lain-lainnya tanpa dibuat keppres-nya terlebih dahulu, wimar mengatakan, "ini pengumuman dari presiden untuk menghormati keingitahuan anda mengenai keputusan beliau.
jadi, daripada membuat orang bertanya-tanya, berspekulasi, bermain dengan nama-nama.
ini keputusannya.
dalam bahasa inggris,  this is the decision ."
 wartawan juga mempertanyakan posisi menteri pertahanan yang sementara dipegang oleh agum. "
temporary , dan lebih panjang dari sekadar seminggu, saya rasa.
tapi, itu semua tergantung dari adanya figur yang dipercaya dan disepakati oleh semua pihak yang terkait untuk menjabat menteri pertahanan."
    tak optimal   baik agun gunandjar sudarsa maupun adhyaksa dault menilai langkah presiden yang cuma memindah orang kepercayaannya akan mengganggu manajemen pemerintahannya sendiri.
langkah itu sekaligus menunjukkan rendahnya kemampuan manajemen dari presiden.
dengan cuma memegang jabatan beberapa bulan, dikhawatirkan simanjuntak maupun mahfud tidak dapat optimal menjalankan tugasnya.
 "apa tak ada yang lain?
pak mahfud sedang serius membahas undang-undang (uu) pertahanan negara tiba-tiba diganti menjadi menteri kehakiman dan hak asasi manusia (ham).
pak marsillam masih membenahi departemen kehakiman dan ham, kini jadi jaksa agung.
ini bisa menghambat segala pembahasan perundang-undangan," kata agun.
 secara terpisah, ketua dpr akbar tandjung menyambut baik penunjukan simanjuntak.
dia berharap, simanjuntak meneruskan upaya yang dirintis lopa dalam memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).
 tandjung, yang juga ketua umum dpp partai golkar, memandang pergeseran komposisi kabinet lebih karena meninggalnya baharuddin lopa, bukan karena  reshuffle  kabinet.
ditanya apakah dirinya tidak takut diperiksa simanjuntak berkaitan dengan kasus golkar yang diduga menerima dana rp 90 milyar, tandjung menyatakan tidak takut. "
selama itu sesuai hukum, saya siap.
marsillam pun harus berpegang pada hukum," katanya.
 kalau pemeriksaan terhadap anda dipercepat, tanya pers, dijawab tandjung, "saya akan konsultasi dengan pengacara saya.
saya akan ikuti sesuai prosedur hukum.
tidak mungkin saya melawan hukum.
kalau memang saya dibutuhkan, saya akan merespons."
     benahi hakim kkn   ketika diumumkan menjadi menkeh dan ham, mahfud md berada di ruang rapat pansus ruu pertahanan negara sekitar pukul 14.30.
ia mendapat kabar pengumuman itu dari panglima tni laksamana widodo as yang duduk di sebelahnya.
 "saya akan terus datang sebelum saya serah terima.
jadi sampai hari kamis saya masih menteri pertahanan," kata mahfud dalam forum tersebut.
anggota pansus dari fraksi reformasi secara berseloroh meminta mahfud tetap serius membahas ruu pertahanan negara. "
o ya, saya tetap serius," ujar mahfud.
 sebelum mengikuti rapat di gedung mpr/dpr, sekitar pukul 12.30, mahfud menggelar jumpa pers "perpisahan" dengan wartawan yang biasa meliput kegiatan departemen pertahanan (dephan).
ia menyampaikan kesan selama bertugas di dephan, terutama menyangkut disiplin apabila seorang pejabat diberhentikan.
ia mengungkapkan pengalaman ketika akan memberhentikan pejabat yang berasal dari kalangan militer di dephan.
pejabat itu langsung menerima tanpa protes.
 "saya belajar disiplin itu.
kalau itu sudah pertimbangan atasan, presiden mengatakan saya diperlukan di suatu tempat dan saya tidak diperlukan di departemen pertahanan, saya katakan akan saya laksanakan," katanya.
 sore harinya, setelah rapat pansus, mahfud menjamu wartawan di kediaman resminya di kompleks widya chandra.
dalam tanya jawab antara lain mahfud mengatakan, sejak dulu penyakit dunia peradilan tetap sama.
sekarang pembenahannya dimulai dari kejaksaannya dengan menempatkan almarhum baharuddin lopa dan marsillam simanjuntak sebagai permulaan yang bagus untuk menata kejaksaan.
  "di peradilan banyak hakim korupsi dan menerima suap akan menjadi perhatian saya.
kalau saya masih punya kekuasaan untuk melakukan itu berdasar undang-undang, saya akan segera mengadakan pembenahan terhadap hakim-hakim terutama di tempat-tempat yang dianggap basah dan rawan dengan penyakit kkn seperti di kota-kota besar jakarta dan surabaya," katanya.