penyelesaian kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (ham) juga dipenuhi pertimbangan kepentingan politis.
ambil contoh kasus 27 juli, ketika para korban peristiwa lebih dari enam tahun lalu itu masih dalam kondisi memprihatinkan, megawati soekarnoputri, ketua umum dpp pdi-p yang kini menjadi presiden malah "berdamai" dengan salah satu orang yang harusnya ikut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu, mantan panglima kodam jaya sutiyoso.
megawati justru mendukung sutiyoso untuk menjadi gubernur dki jakarta.
kasus 27 juli itu pun baru pada tahap pengumuman tersangka pelaku lapangan, tanpa diketahui kapan masalah itu akan dibawa ke pengadilan.