ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung, selasa (15/5), mengatakan, apabila sidang istimewa (si) mpr jadi dilaksanakan karena adanya permintaan dari dpr berkaitan dengan kelanjutan memorandum pertama dan kedua, maka agenda si mpr ialah meminta pertanggungjawaban presiden.
itu berarti, akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional, sebab sidang istimewa mpr direkomendasikan oleh dpr dengan alasan presiden melanggar haluan negara.
sedangkan mpr itu sebagian besar anggotanya adalah anggota dpr.
 "sidang istimewa dilaksanakan nantinya untuk minta pertanggungjawaban presiden terhadap apa yang dianggap dewan sebagai sungguh melanggar haluan negara, melanggar sumpah jabatan, dan melanggar ketetapan mpr," kata tandjung, rabu (15/5).
  tandjung ditanya berkaitan dengan pernyataan wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri bahwa mekanisme menuju sidang istimewa mpr tidak bisa dihentikan, karena mekanisme itu merupakan sesuatu yang mengalir sesuai dengan konstitusi bangsa.
pernyataan itu disampaikannya saat bertemu dengan pimpinan pusat pemuda muhammadiyah hari senin.
 menanggapi perkembangan terakhir, presiden abdurrahman wahid, kemarin, menegaskan, ia tidak akan turun dari kursi kepresidenan.
menurut dia, ia bukannya tidak mau turun, tetapi tidak bisa, karena ada enam daerah yang akan mengumumkan kemerdekaan bila abdurrahman wahid turun dari jabatannya saat sekarang.
  presiden menambahkan, bila konsekuensi dari tidak turun ini adalah diadakan sidang istimewa mpr, dan ia di- impeach , ia tidak takut.
bahkan, ia akan mengadakan kampanye langsung dalam pemilihan umum mendatang untuk menjadi presiden.
 di depan para peserta kursus lembaga pertahanan nasional di bina graha, presiden mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang sangat besar, yaitu dpr mengatakan akan mengadakan si mpr. "
beberapa pihak menghendaki itu.
ini berarti dpr tidak mengindahkan sama sekali jawaban pemerintah terhadap memorandum pertama.
bahkan, memorandum kedua ini kelihatannya asal dibikin untuk menjatuhkan pemerintah.
ini, kan, suatu preseden yang tidak baik sama sekali," ujar presiden.
 pernyataan megawati tentang si mpr juga memperoleh tanggapan pro dan kontra.
di satu sisi ada yang menganggap pernyataan itu terlalu dini dan tidak etis karena megawati masih menjabat sebagai wakil presiden.
namun, ada juga pihak yang menilai bahwa pernyataannya itu merupakan cerminan komitmennya terhadap konstitusi.
  final   akbar tandjung mengemukakan, dalam si mpr itu, dpr akan meminta pertanggungjawaban menyangkut apa yang oleh dpr dianggap melanggar haluan negara.
dalam sidang istimewa mpr itu, mpr akan mengeluarkan kata putus yang sifatnya final, apakah presiden itu sungguh melanggar haluan negara atau tidak.
  "jadi, kalau dpr sudah merekomendasikan sidang istimewa mpr dan kemudian dpr menganggap presiden melanggar haluan negara, maka di mpr pun putusan melanggar haluan negara itu ditetapkan, sebab sebagian besar anggota mpr adalah anggota dpr," kata tandjung.
 tandjung menjelaskan, jika pertanggungjawaban presiden ditolak majelis, maka wapres akan menggantikan presiden.
sedangkan majelis akan menentukan apakah akan ditentukan memilih wapres baru atau dibiarkan kursi wapres itu kosong. "
itu tergantung kepada mpr," katanya.
  yang saat ini terus berproses, memang mengarah kepada pelaksanaan sidang istimewa mpr.
apakah sidang istimewa dilaksanakan, katanya, akan ditentukan 15 hari lagi, yakni pada saat rapat paripurna dpr, 30 mei 2001.
   bukan gertak   presiden abdurrahman wahid menegaskan bahwa ancaman adanya daerah-daerah yang akan memerdekakan diri bukanlah gertak sambal. "
silakan hubungi sendiri saja daerah masing-masing.
ada seorang wakil gubernur mengatakan itu kepada saya.
lainnya lsm, ada lagi unsur-unsur lain dari pemerintahan daerah.
bukan saya.
bahkan sekarang sudah menjadi enam.
seorang tokoh daerah yang sangat disegani datang pada saya, daerahnya akan melakukan hal ini juga kalau sampai saya turun.
maka itu saya tidak bisa turun.
bukannya tidak mau, tidak bisa," kata presiden.
 kalau sebagai konsekuensinya harus diadakan si mpr, lanjut presiden, "dan kemudian saya di- impeach , ya, silakan, tidak mengapa.
saya tidak takut untuk itu, karena kita menunjukkan kedaulatan mpr."
 "tapi, juga hak menurut undang-undang dasar, kalau itu terjadi, saya akan kampanye lagi di dalam pemilu yang akan datang untuk menjadi presiden.
langsung malah, kalau tadinya saya tidak kampanye sama sekali.
ini karena dihina di muka orang banyak, saya akan melakukan kampanye.
terus terang, mulai dari saat di- impeach  sampai akhir pemilihannya, saya akan melakukan kampanye terus-menerus.
ini suatu pernyataan dari seorang warga negara yang akan di- impeach ," lanjut abdurrahman wahid.
  tugas dpr   presiden juga mengatakan, kini telah terjadi pelanggaran, yaitu dpr tidak lagi hanya mengawasi, tetapi juga mengadili yang tidak pada tempatnya. "
bukan mengawasi, tapi memeriksa.
ini bukannya tugas dpr untuk memeriksa.
memeriksa itu tugasnya pengadilan.
ini sudah ditunjukkan dalam jawaban yang saya buat terhadap memorandum pertama.
bahwa pengadilan yang menentukan pemeriksaan.
kalau mereka sudah memeriksa, kemudian hasilnya pemerintah melakukan pelanggaran, baru diadakan yang namanya pengawasan, dpr mengawasi.
di sini telah terjadi melampaui wewenangnya yang diberikan undang-undang dasar," jelas abdurrahman wahid.
 pelanggaran lain yang sangat besar, lanjut presiden, bahwa dpr mengatakan akan mengadakan si mpr. "
ini artinya dpr tidak mengindahkan sama sekali jawaban pemerintah terhadap memorandum pertama, sedangkan memorandum kedua tampaknya asal dibikin untuk menjatuhkan pemerintahan," kata presiden.
  pernyataan pdi-p   di tempat terpisah, ketua fraksi pdi perjuangan (pdi-p) dpr arifin panigoro mengatakan, apa yang dikemukakan wapres megawati bahwa mekanisme si mpr tak bisa dihentikan, itu sudah merupakan persetujuan dpp pdi perjuangan dan dinyatakan sebagai pernyataan politik pdi perjuangan.
selain itu, ucapan megawati berpijak pada konstitusi.
arifin menambahkan, megawati tidak lagi ingin mengadakan kompromi, tetapi hanya menjalankan apa yang dikehendaki konstitusi.
  sedangkan sekjen dpp partai kebangkitan bangsa muhaimin iskandar menilai ucapan megawati sebagai terlalu dini.
alasannya, ke arah penentuan apakah sidang istimewa mpr dilaksanakan atau tidak masih 15 hari lagi. "
saya yakin itu tidak akan berakhir pada sidang istimewa," katanya.
  wakil ketua pp muhammadiyah malik fadjar juga menyayangkan pernyataan megawati.
menurut dia, sebagai wapres, pernyataan itu tidak etis.
kalau posisinya sebagai ketua partai, megawati boleh menyatakan demikian.
namun, dalam posisinya sebagai wapres, ketika ia menerima rombongan pemuda muhammadiyah, hal itu mestinya tidak bisa disampaikan.
 menurut malik fadjar, kompromi para elite politik merupakan salah satu solusi yang paling baik untuk mengatasi kebuntuan politik saat ini.
kompromi seperti ini harus dilakukan, karena pada awal pemerintahan ini pun dibentuk melalui kompromi politik.
  sedangkan guru besar ilmu politik dari universitas gadjah mada (ugm) prof dr ichlasul amal menegaskan, pernyataan megawati menunjukkan konsistensinya pada konstitusi.
kalau memorandum kedua sudah dijatuhkan kepada presiden, memang si mpr tidak mungkin dihindari lagi.
megawati juga tampaknya ingin memberikan klarifikasi tentang sikapnya yang selama ini dianggap tidak jelas.
  rektor ugm itu mengatakan, selama ini memang banyak pihak yang meragukan dan bertanya-tanya atas sikap megawati.
akan tetapi dengan pernyataan seperti yang dikutip pemuda muhammadiyah tersebut, ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) tersebut ingin menunjukkan sikapnya, yakni proses konstitusi tak tertahankan lagi.