pemerintah meminta dewan perwakilan rakyat (dpr) lebih dahulu membahas rancangan undang-undang (ruu) antiterorisme sebelum membahas ruu pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) nomor 1 tahun 2002 serta ruu pemberlakuan perpu nomor 2 tahun 2002 untuk kasus bali.
dengan demikian, pemerintah lebih leluasa mengungkapkan kasus bali dengan tetap menggunakan perpu ini supaya tidak terjadi kekosongan hukum.
demikian dikemukakan menteri kehakiman dan hak asasi manusia yusril ihza mahendra yang mendampingi menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) susilo bambang yudhoyono dalam rapat gabungan komisi i dan komisi ii dpr di gedung mpr/dpr, kamis (31/10) malam.
rapat dipimpin ketua komisi i ibrahim ambong (fraksi partai golkar), didampingi ketua komisi ii agustin teras narang (fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan).