siang kemarin, tepatnya pukul 12.00, presiden abdurrahman wahid berencana mengeluarkan dekrit presiden yang intinya membubarkan atau membekukan dewan perwakilan rakyat (dpr) dan majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
namun, menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan (menko polsoskam), panglima tentara nasional indonesia (tni), kepala kepolisian ri, kepala staf angkatan, dan sejumlah menteri sepakat tidak merekomendasikan hal tersebut.
akhirnya, presiden -tanpa sepengetahuan menko polsoskam-mengeluarkan maklumat yang ditujukan pada menko polsoskam.
 berikut wawancara  kompas  dengan menko polsoskam susilo bambang yudhoyono yang berlangsung semalam di jakarta.
  apa latar belakang pengeluaran maklumat presiden pukul 12.00, tanggal 28 mei 2001, kemarin?
   kronologisnya begini, pukul 10.00 (kemarin) saya dipanggil oleh presiden bersama menko perekonomian, menteri pertahanan, panglima tni, kepala polri, kepala badan intelijen negara, dan sekretaris kabinet.
intinya, presiden melihat tidak ada cara-cara yang efektif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan.
oleh karena itu, presiden akan memberlakukan keadaan darurat yang disertai dengan langkah pembekuan dpr dan pembekuan mpr, tentunya dengan segala aktivitas untuk mengimplementasikan keputusan itu, dan sebenarnya hal itu akan dilaksanakan pada pukul 12.00 (kemarin).
 presiden berkeyakinan, itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan negeri ini dari penyimpangan konstitusi yang dilakukan oleh anggota legislatif -yang membahayakan kehidupan demokrasi.
  apa reaksi anda?
   saya tanyakan, apakah ini sudah keputusan?
presiden mengatakan, ya, keputusan, sepanjang tidak ada hal-hal lain yang mengubah keputusan saya.
  setelah itu, saya bersama panglima tni, kepala polri, dan sekretaris kabinet langsung ke wakil presiden megawati soekarnoputri untuk melaporkan hal ini.
wakil presiden kemudian hanya mengatakan, ya, kalau itu yang akan diambil oleh presiden, silakan saja.
akan tetapi, ingat saran tim tujuh-di mana beliau juga bersama-sama tim tujuh menyarankan untuk tidak memberlakukan keadaan bahaya atau keadaan darurat itu.
kira-kira begitulah.
singkat sekali.
  selanjutnya, saya mengadakan rapat di kantor saya.
ya...,  crisis center -lah.... para menteri dan pejabat terkait, termasuk panglima tni, kepala polri, dan kepala staf angkatan.
kami membahas semua ini.
kesimpulannya, kalau memang presiden mengambil keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat dengan langkah-langkah pembubaran dpr, pembubaran mpr, dan sejumlah aksi lainnya, maka kami akan merekomendasikan agar hal tersebut tidak diberlakukan, dengan segala konsekuensi dan risikonya.
  jadi, pada posisi tadi, baik saya, panglima tni, kepala polri, kepala staf angkatan, bulat, bahwa kami tidak mendukung dan terus terang tidak setuju dengan diberlakukannya dekrit itu.
beberapa menteri yang hadir lebih kurang juga sama meskipun mereka mengatakan, barangkali ada opsi yang lain untuk tidak melakukan keadaan darurat itu.
nah, akhirnya kami semua kembali ke istana untuk menyampaikan posisi kami itu bahwa kami tidak mendukung dan tidak setuju dengan dekrit itu.
 pada proses itulah-semua sedang di ruang tunggu, beberapa menteri dan sekretaris kabinet berkonsultasi dengan presiden, namun saya tidak ikut berkonsultasi, saya berdiskusi dengan panglima tni, kepala polri, dan kepala staf angkatan di situ-presiden mengubah keputusannya-barangkali sikap kita (menolak dekrit) sudah dilaporkan.
  kemudian presiden menugaskan saya untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, di bidang polsoskam, untuk mengatasi krisis, memelihara keamanan, ketertiban, dan hukum.
jadi, sebenarnya tugas itu, menurut saya, ya memang merupakan lingkup dan otoritas saya sebagai menko polsoskam.
  apakah itu bukan berarti bahwa presiden memprediksi akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam waktu dekat ini?
   memang, analisis yang dilakukan oleh intelijen kita dan juga tni dan polri, pengeluaran dekrit presiden maupun penggelaran sidang istimewa (si), sama-sama berimplikasi pada keamanan.
tidak berarti bahwa kami mencegah terjadinya si.
kami tidak pada posisi dan tidak punya alasan yang sah untuk menghalang-halangi proses politik di lembaga legislatif seperti itu.
namun,  assessment  kita mengatakan, kedua peristiwa politik itu, kalau terjadi, memang ada implikasi keamanannya, apalagi kalau kedua-duanya memang ada.
barangkali, presiden juga memiliki  assessment , kalau tidak dilaksanakan dekrit, maka pendukung presiden bisa melakukan aksi-aksi, seperti yang belakangan ini terjadi di jawa timur dan jawa tengah.
ya..., dikhawatirkan konflik horizontal terjadi.
   menurut anda, apa yang dimaksud dengan situasi politik darurat dan langkah-langkah khusus yang harus diambil dalam maklumat presiden itu?
   situasi politik darurat itu saya tafsirkan, ya, situasi politik yang tidak normallah.
sebab, kalau darurat itu dikaitkan dengan status keadaan darurat menurut undang-undang (uu) nomor 23 tahun 1959, menjadi tidak kena, karena ada syarat-syaratnya.
 sedangkan langkah-langkah khusus, menurut saya, tetap berkisar pada bidang politik, hukum, dan keamanan, yang memang harus kami lakukan.
akan tetapi, saya tentukan pagarnya.
tidak boleh menabrak konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan nilai demokrasi, kemudian harus pada koridor hukum dan menghormati aturan main dan etika.
saya tidak mungkin, meskipun memiliki otoritas untuk mengatur dan menangani ini semua, lantas menabrak aturan demokrasi, konstitusi, dan hukum yang ada.
  ada yang berpendapat bahwa presiden melempar bola yang "ditolak" megawati kepada anda?
   beda sekali.
tawaran presiden kepada wakil presiden itu kan sebetulnya pengelolaan pemerintahan.
jadi, seluruh bisnis pemerintahan dilimpahkan kepada wapres.
nah, yang saya terima ini, kalau terjadi sesuatu yang mengganggu keadaan politik dan keamanan, saya diperintahkan untuk mengatasi.
syukur-syukur bisa mencegah dan menangkal.
akan tetapi, kalau terjadi, ya harus bisa menanggulangi.
jadi, betul-betul pada  portfolio  politik dan keamanan.
bentuk implisit di situ, saya juga diharapkan bisa mendorong seluruh komponen bangsa, pemimpin politik, dan elite, untuk seelok-eloknya mencapai suatu solusi yang damai dan konstitusional sehingga tidak terjadi kekerasan dan gangguan keamanan.
   khusus soal si, mungkin karena megawati tidak bersedia mencegah si, sekarang hal itu diserahkan kepada anda?
   saya tidak menafsirkan maklumat presiden seperti itu.
mungkin kalau situasinya terus berkembang, keamanan terganggu dan politik terguncang akibat si itu, tentunya kami akan melaksanakan konsultasi dan komunikasi.
ini kan bangsa sendiri.
hubungan kami dengan mpr/dpr kan bisa setiap saat dilakukan.
kalau misalkan sebuah peristiwa politik nyata-nyata akan menimbulkan anarki, kekerasan besar dan terguncangnya stabilitas dan keamanan nasional, kami bisa berbicara bagaimana menghindari hal-hal seperti itu, atau barangkali ada jalan lain, di satu sisi proses politik bisa berjalan dan sasaran yang dikehendaki bisa dicapai, tanpa sekali lagi menimbulkan gangguan keamanan yang amat besar skalanya.
  ada juga yang berpendapat, ini  conditioning  untuk keluarnya dekrit.
menurut anda bagaimana?
   sebetulnya saya tidak bisa menjangkau apa yang ada dalam pikiran presiden secara utuh.
namun, saya akan tetap konsisten, kalau suatu saat, misalkan, presiden berpikir kembali untuk memberlakukan dekrit dengan rangkaian yang tadi, saya tetap pada posisi tidak setuju.
kecuali ada alasan-alasan yang sangat dapat dipertanggungjawabkan dan masuk akal untuk pemberlakuan keadaan darurat, pembubaran mpr/ dpr, dan lain lain.
akan tetapi, sekarang ini saya belum melihat adanya sesuatu yang harus diselesaikan dengan dekrit presiden semacam itu.
  konon dari sabtu lalu presiden sudah memberi  warning  tentang akan dikeluarkan keputusan baru ini, apa anda tidak mendapat informasi tentang itu?
   belum.
minggu lalu kami bekerja sebagaimana biasa.
  menurut anda si bisa dicegah?
   saya harus mengatakan bahwa misi saya secara krisis seperti yang saya jelaskan tadi, dan dibedakan betul tinjauan atau aspek politik dan keamanan yang mengganggu stabilitas negeri ini dengan proses politik yang ada di lembaga legislatif.
saya akan menarik garis yang cukup tegas di situ.
yang saya ingin dorong kepada para elite, para pemimpin politik, adalah agar semua itu dipikirkan masak-masak, dilihat dari berbagai sudut termasuk implikasi dan komplikasinya terhadap kehidupan masyarakat secara utuh menyeluruh.
kalau mereka berpendapat justru si itu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan politik yang ada, dijamin betul tidak ada masalah keamanan yang serius, substansinya juga kena dalam si itu, di samping prosedurnya, dan kira kira justru dengan si itu bisa mengatasi masalah secara fundamental sampai dengan tahun 2004, barangkali bangsa itu akan menerimanya.
namun, kalau persyaratan-persyaratan itu tidak dapat dipenuhi oleh kami semua, ya, tentunya barangkali itu bukan yang terbaik.
akan tetapi, sekali lagi, saya tidak ingin mencampuri proses politik itu, silakan dengan hati nurani dan kejernihan berpikir, semua kami letakkan dalam konteks kepentingan bangsa dan negara.