di tempat terpisah, ketua bagian hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia (fhui) ramly hutabarat mengemukakan, suatu kemunduran bila mpr menghentikan pembahasan amandemen uud 1945.
karena itu, sebaiknya mpr tetap melanjutkan proses perubahan konstitusi, sambil menyiapkan rancangan ketetapan (rantap) mengenai pembentukan komisi konstitusi untuk melanjutkan proses amandemen uud.
komisi konstitusi yang independenlah yang sebaiknya meneruskan proses perubahan konstitusi sebelum nantinya disahkan mpr.