argumen bahwa recovery rate di indonesia cukup tinggi tidak begitu relevan.
harus dibedakan recovery rate untuk utang dan untuk pemenuhan kewajiban pemilik bank dalam kaitannya bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (bmpk).
sebab, aset yang diserahkan kepada pemerintah, secara teoretis harusnya sama besarnya kewajiban mereka.
aset-aset yang diserahkan pun seharusnya yang layak investasi, dan bukan bad debt.
dengan demikian, kecuali terjadi pemburukan dari kondisi perusahaan, tidak ada alasan yang benar-benar valid untuk mendapatkan recovery rate kurang dari 100 persen.