hal lain, mestinya pemerintah sebagai pemegang saham mewakili negara juga membuat kontrak terhadap pt kai, direksinya dan masyarakat.
kontrak itu untuk memberi keseimbangan antara tuntutan pemegang saham terhadap pt kai sebagai pesero, bentuk konsekuensi karena memberi tugas pt kai melayani angkutan publik.