seperti dinyatakan pj mandagi, pada dasarnya masyarakat maluku sudah jenuh dengan janji penyelesaian konflik.
semua pihak sebenarnya tidak pernah menginginkan perjanjian malino diulang kembali.
hanya saja, dalam penyelesaian tersebut, pemerintah pusat jangan membebankan tanggung jawab sepenuhnya penyelesaian konflik maluku kepada pemerintah daerah.
perjanjian malino merupakan landasan penyelesaian konflik yang bersifat mengikat dan karenanya harus dilaksanakan secara konsekuen.
masalahnya, dalam perjanjian tiga pihak itu, pemerintahlah yang dinilai masih kurang berperan optimal.