pertemuan para pimpinan partai politik (parpol) yang diselenggarakan presiden abdurrahman wahid di istana bogor, senin (9/7), gagal berlangsung karena sebagian besar pimpinan partai yang diundang tidak hadir.
hanya ketua umum partai kebangkitan bangsa (pkb) matori abdul djalil yang muncul di istana bogor.
 ketidakhadiran para pimpinan partai itu dianggap oleh presiden sebagai bukti adanya keinginan dari beberapa partai di dpr untuk mewujudkan pemerintah parlementer, sesuatu yang melanggar undang-undang dasar 1945.
meski demikian, presiden mengatakan masih akan berusaha lagi untuk melakukan rekonsiliasi dengan sejumlah partai itu sampai tanggal 20 juli 2001 mendatang.
  "kalau itu tidak dapat dicapai, maka diberlakukan negara dalam keadaan bahaya.
diumumkan oleh pemerintah hal itu, dengan ketentuan dpr/ mpr akan dibekukan, pemilihan umum akan dipercepat satu tahun, dan pemilihan umum diselenggarakan dengan menggunakan sistem yang ada sekarang, bukan sistem distrik," kata presiden, dalam jumpa pers selama 20 menit di istana bogor.
 tanda-tanda "pemboikotan" para pimpinan parpol sebetulnya sudah terlihat ketika, minggu malam, para fungsionaris lima partai besar -pdi perjuangan, partai golkar, partai persatuan pembangunan, partai amanat nasional, partai bulan bintang- melakukan pertemuan tertutup di hotel santika, jakarta.
juru bicara pertemuan, sekjen dpp pdi perjuangan sutjipto, usai acara menegaskan, kelima partai besar itu dipastikan tidak akan menghadiri undangan presiden.
  meski demikian, juru bicara kepresidenan adhie massardi, semalam, mengatakan telah terjadi pertemuan antara presiden dengan wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri di istana merdeka.
pertemuan dimulai sekitar pukul 16.30 dan berlangsung sekitar satu jam.
 gagalnya pertemuan di bogor membuat kecewa sekjen dpp pkb muhaimin iskandar.
muhaimin menyebut tindakan tersebut sebagai suatu konspirasi para elite parpol untuk menjatuhkan presiden.
 di sisi lain, peneliti pada puslitbang politik lipi, mochammad nurhasim, menilai ketidakhadiran sebagian besar pimpinan parpol itu menunjukkan bahwa legitimasi presiden di mata partai politik sudah luntur.
  opsi pertama   meskipun sudah memikirkan kemungkinan memberlakukan negara dalam keadaan bahaya, presiden mengatakan bahwa ia belum akan mengambil keputusan ke arah itu.
 "ini adalah apa yang kita pikirkan.
tapi, saya belum mau ke sana sekarang ini karena yang terpenting kita masih berusaha dengan opsi pertama tadi, yaitu mengusahakan supaya tercapai adanya penyelesaian damai daripada masalah yang kita hadapi, yaitu pelanggaran konstitusi," kata presiden.
 presiden menolak kemungkinan diumumkan negara dalam keadaan bahaya itu sebagai dekrit. "
tidak ada dekrit," katanya.
presiden juga menolak istilah tanggal 20 juli itu sebagai  deadline  untuk keputusan mengumumkan negara dalam keadaan bahaya. "
saya tidak tahu.
belum tentu dalam keadaan bahaya.
kalau dalam beberapa hari ini mereka semua mau rekonsiliasi, bagaimana," kilahnya.
 presiden menyebutkan pertemuan bogor ini adalah usaha mencari solusi atau pemecahan masalah dari berbagai pelanggaran konstitusi yang terjadi saat ini.
pertemuan ini, katanya, adalah usaha pemerintah untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dan tidak menyelesaikan masalah pelanggaran konstitusi secara konfrontatif.
  menurut presiden, ketua partai persatuan pembangunan (ppp) dan ketua partai golongan karya akbar tandjung tidak hadir dalam pertemuan karena ketua umum partai demokrasi indonesia (pdi) perjuangan megawati soekarnoputri tidak hadir.
megawati dan ketua umum partai amanat nasional (pan) amien rais, kata presiden menjawab pertanyaan wartawan, tidak hadir tanpa memberi alasan.
akan tetapi, presiden mengatakan, ia akan bertemu megawati hari itu juga.
  sementara itu, ketua umum partai bulan bintang yusril ihza mahendra tidak hadir dengan pemberitahuan bahwa ia sedang ke singapura. "
saya tidak tahu apa maksudnya kata-kata itu," ujar presiden.
   sudah bersiap   presiden dan rombongan tiba di istana bogor, kemarin sekitar pukul 12.15.
susunan kursi di ruang garuda yang telah dipersiapkan untuk pertemuan para pimpinan partai itu segera diubah untuk jumpa pers beberapa menit kemudian setelah diketahui yang hadir hanya ketua umum pkb matori abdul djalil.
  sekitar pukul 12.40, presiden dan matori bersama rombongan makan siang di ruang tertutup.
sekitar 100 wartawan makan di teras.
jumpa pers dimulai sekitar pukul 13.37 dengan diawali pengantar dari presiden selama 10 menit dan kemudian disusul tanya jawab hingga pukul 13.57.
 ditanya rekonsiliasi apa yang diinginkannya, presiden mengatakan, "ya, yang tidak ada persoalan pertanggungjawaban presiden kepada mpr karena itu bertentangan dengan uud 1945."
katanya, hal itu telah disampaikan kepada akbar tandjung dan disambut baik. "
karena itu, kita tidak usah perhatikan nama acara, tapi yang penting tap (ketetapan- red ) mpr-nya jangan berbunyi tentang pertanggungjawaban presiden sebab itu melanggar uud 1945 dan presiden berkewajiban untuk mempertahankan uud 1945," lanjutnya.
 ketika seorang wartawan meragukan dukungan dari militer terhadap keinginan presiden memberlakukan negara dalam keadaan bahaya, abdurrahman wahid mengatakan, "siapa bilang.
itu, kan, atasannya, bawahnya lain."
kemudian presiden mengatakan, "seandainya betul demikian, masyarakat terpaksa mengambil tindakan sendiri."
 ditanya apakah turunnya masyarakat tidak akan menimbulkan anarki, presiden mengatakan, " lho , jangan tanya saya.
itu masyarakat sendiri.
saya, kan, sudah menahan sekuat-kuatnya."
  sulit dihadang   peneliti lipi, mochammad nurhasim, menilai, jalan ke sidang istimewa (si) mpr tidak dapat dihadang lagi oleh presiden. "
legitimasi presiden dari partai lain melorot karena dia sudah telat membuka kompromi politik.
langkah menuju kompromi semestinya dilakukan presiden sebelum memorandum kedua dari dpr diberikan.
kini sudah terlambat sehingga tawaran presiden tidak dihiraukan lagi.
ia kini dalam kesulitan," ujar nurhasim kepada  kompas  semalam.
 "namun, jangan dilupakan, proses demokrasi itu tak hanya terjadi di parlemen.
demokratisasi bisa terus berlanjut bila ada kompromi dan negosiasi.
ini memang sulit karena saat ini orang menilai ini momentum pdi-p untuk memimpin bangsa.
di sisi lain, ada yang ingin mempertahankan kekuasaan," kata peneliti pada research institute for democracy and peace (ridep) itu.
 dikeluarkannya dekrit, urai nurhasim, tampaknya menjadi senjata terakhir presiden untuk mempertahankan kekuasaannya.
namun, ia memperkirakan rakyat tidak akan mematuhi itu.
sebab, masyarakat melihat dikeluarkannya dekrit bukan untuk kepentingan penyelamatan bangsa, namun penyelamatan kekuasaan.
  menurut muhaimin iskandar, konspirasi sejumlah elite untuk melakukan perebutan kekuasaan sudah sangat jelas. "
ada seseorang yang berkemauan baik, yakni presiden mengundang secara resmi, tetapi itu tidak ditanggapi.
padahal, pertemuan itu tidak untuk menentukan hidup-matinya negara," katanya.
  di tempat terpisah, ketua dpp partai golkar mahadi sinambela dan slamet effendy yusuf serta ketua fraksi partai golkar di dpr syamsul muarif menggelar jumpa pers.
mereka menyatakan bahwa ketua umum dpp partai golkar akbar tandjung tidak hadir dalam pertemuan dengan presiden, karena ketua umum dpp pan amien rais, ketua umum dpp pbb yusril ihza mahendra, ketua umum dpp pdi perjuangan megawati, ketua umum dpp ppp hamzah haz, juga tidak hadir.