asosiasi pimpinan dprd provinsi se-indonesia dalam musayawarah nasional (munas) ii di yogyakarta, yang berlangsung jumat  hingga minggu (22-24/3), mengajukan sejumlah gagasan dalam kaitan revisi peraturan maupun undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
di antaranya, meminta diperjelas hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.