sebelumnya, dalam surat, ahli hukum kartini muljadi, anggota oversight committee (oc/komite pemantau pelaksanaan tugas) bppn, yang juga anggota tim pengarah bantuan hukum (tpbh), kepada ketua oc bppn mar'ie muhammad, tertanggal 23 oktober 2002, pernah mengusulkan agar piutang bppn kepada para penanda tangan msaa, mrnia, dan apu dijual secara per obligor seperti dalam ppak.
usulan tersebut disampaikan karena bppn merasa pesimistis dengan langkah penegakan hukum yang ditempuh pemerintah terhadap para penanda tangan perjanjian tersebut.