menteri pertahanan mohammad mahfud md menegaskan, gagasan pembuktian terbalik yang sekarang ini digulirkan presiden abdurrahman wahid sesungguhnya hanya pengulangan dari wacana yang mencuat 2-3 bulan setelah jatuhnya presiden soeharto tahun 1998.
itu dimaksudkan sebagai penegakan supremasi hukum bagi para pelaku kkn tanpa toleransi, seperti memeriksa dan menahan mantan mentamben ginandjar kartasasmita.
 "kita yakini bahwa penegakan supremasi hukum merupakan prasyarat bagi perbaikan negara di segala bidang.
sayangnya, upaya ke arah tersebut ditolak mentah-mentah oleh sekelompok orang yang tidak senang kepada presiden.
artinya, penegakan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan kkn, mulai terancam oleh permainan, persaingan, dan kebencian politik," ujar menhan mahfud saat memberi kuliah di program pascasarjana universitas gadjah mada (ugm), yogyakarta, sabtu (14/4).
 berbicara dalam kapasitas sebagai dosen hukum tata negara di ugm, mahfud berpendapat, sejumlah pihak tertentu sering apriori dan menolak mentah-mentah sebuah gagasan hanya karena gagasan itu dilontarkan oleh lawan politiknya.
timbullah berbagai tuduhan macam-macam.
dalam keadaan demikian, kata dia, sebetulnya terjadi hal yang sangat berbahaya dalam pembangunan supremasi hukum di masa depan.
  politisasi hukum   menurut mahfud, tekad pemerintah untuk membuat produk hukum tentang pembuktian terbalik dianggap sebagai politisasi hukum untuk menangkap lawan-lawan politik presiden.
padahal, tak lama setelah  lengsernya presiden soeharto tahun 1998, gagasan itu telah banyak disuarakan oleh para pakar hukum.
alasannya, banyak koruptor dan pelaku kkn yang lolos dari jeratan hukum dan berlindung di balik formalitas prosedural dan asas praduga tak bersalah.
hal itu termasuk dengan cara menghilangkan bukti-bukti formal, bahkan membuat pembenaran formal atas kkn yang dilakukannya.
 "karena itu, jalan terbaik adalah membuat hukum pembuktian terbalik.
tetapi sekarang, ketika presiden melontarkan gagasan itu, banyak yang menganggapnya sebagai manuver presiden untuk mencari kredit politik.
politisi yang korup dan pelaku kkn di zaman orde baru turut berteriak, karena ketakutan jika asas pembuktian terbalik diberlakukan," papar mahfud.
 padahal, lanjut mahfud, dengan produk hukum yang ada sekarang, sangat sulit untuk menyeret pelaku kkn ke pengadilan.
produk hukum dalam bentuk uu no 31/1999 sebenarnya mengandung perlindungan atas pelaku kkn di masa lalu.
ini harus diterobos secara berani dengan mengeluarkan hukum-hukum baru yang lebih revolusioner.
  kasus ginandjar   dalam kaitan dengan pemeriksaan dan penahanan mantan mentamben ginandjar kartasasmita dan rencana penangkapan pelaku kkn lainnya, mahfud melihat, lagi-lagi hal itu dianggap sebagai tindakan politik dan bukan tindakan hukum.
padahal, sejak dulu, jauh sebelum abdurrahman wahid menjadi presiden, bahkan ketika soeharto masih berkuasa, telah banyak orang yang mencium bau kkn dalam berbagai proyek trilyunan rupiah yang ditangani ginandjar.
 "kasus freeport dan kasus busang dengan getolnya diungkap oleh amien rais, sampai-sampai yang bersangkutan disingkirkan oleh habibie dari icmi.
tetapi, sekarang ini, oleh politisi lawan politik presiden, ginandjar dibela ramai-ramai dengan alasan bukan substansi hukum, melainkan formalitas proseduralnya," urai mahfud.
 menhan bahkan melihat beberapa partai reformis bergabung dengan kekuatan orde baru untuk membela tersangka hanya dari sudut formalitasnya semata.
persaingan dan kebencian politik tanpa disadari telah membuat orang "setengah mabuk" sehingga cenderung menjadikan tersangka koruptor sebagai pahlawan.
 "tentu saja, membela tersangka sangat dibolehkan dan memang menjadi hak bagi seorang tersangka.
tapi hal itu jangan sampai mengorbankan kebenaran dalam posisi kasus itu sendiri," ujar mahfud.
 ditemui pers secara terpisah, mahfud mengakui bahwa sejumlah pelaku kkn di bidang perbankan, memang belum diperiksa secara serius, seperti prajogo pangestu, nursalim, dan sinivasan.
tetapi, terhadap ketiga orang itu, presiden pun telah memerintahkan pemeriksaan lanjutan.
  "jika hal itu dipersoalkan, kita anggap itu sebagai kritik, dan presiden pun harus konsisten dan tidak pandang bulu," tandas mahfud.