"banyak sekali kelemahan rancangan undang-undang itu, dan menjadi kewajiban dpr untuk membuka ruang publik untuk sosialisasi dan mengkritisinya.
kami meminta dpr menunda pengesahan ruu itu.
wahai dpr dengarlah suara rakyatmu," ujar bambang widjojanto, ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia.