hal itu dikatakan menteri dalam negeri hari sabarno menjawab pers tentang kemelut pemilihan wali kota kendari, seusai meresmikan 12 kota di indonesia di gedung depdagri jakarta, rabu (17/10).
ia ditanya sikapnya terhadap keputusan penetapan wali kota dan wakil wali kota kendari terpilih periode tahun 2001-2006 yang dibatalkan oleh gubernur sulawesi tenggara la ode kaimoeddin.