namun akhirnya st mpr 2001 mengeluarkan ketetapan mpr nomor xi/mpr/2001 tentang penugasan bp mpr untuk mempersiapkan rancangan perubahan uud 1945 karena memang yang masih berwenang untuk mengadakan amademen hingga st mpr agustus 2002 adalah bp mpr, dalam hal ini pah i bp mpr. "
jadi kita harus konsisten dengan itu karena merupakan amanat ketetapan mpr," kata ketua dewan pimpinan pusat (dpp) partai golkar itu.