persoalan yang muncul selama ini sering disebabkan oleh penolakan kelompok-kelompok tertentu atas keputusan apa pun yang diambil pemerintah.
untuk mengatasi krisis kredibilitas, pemerintah harus meminjam tangan pihak lain yang memiliki kredibilitas sangat tinggi.
mereka diberi wadah, katakanlah bernama komisi privatisasi, yang terdiri dari lima sampai tujuh tokoh, yang reputasinya tak diragukan lagi serta bersih dari skandal dan berbagai macam tindakan tercela lainnya.
komisi inilah yang nantinya mengambil keputusan-keputusan strategis seperti harga saham terendah, pilihan terbaik privatisasi.
komisi ini pula yang akan menampung aspirasi berbagai kelompok kepentingan yang berbeda.