pertamina unit pembekalan dan pemasaran dalam negeri (uppdn) vi diharapkan segera melakukan inventarisasi kebutuhan bahan bakar, terutama solar, bagi kalangan industri di kalimantan timur (kaltim).
hal itu mendesak untuk dilakukan menyusul diberlakukannya harga bahan bakar minyak (bbm) baru agar tidak terjadi lagi kelangkaan bbm di kaltim.
 ketua dprd kaltim sukardi jarwo putro di samarinda, minggu (17/6), menyatakan, inventarisasi kebutuhan bbm untuk industri itu mendesak dilakukan untuk menghindari penyelundupan bbm yang berasal dari kelebihan pasokan ke industri.
sebab, selain merugikan negara, kelebihan pasokan ke industri yang kemudian dijual ke pasar internasional itu akan mengurangi pasokan untuk masyarakat.
 jarwo juga mengakui, masih melihat adanya pengusaha yang berbuat curang dengan mendapatkan solar bersubsidi jatah masyarakat.
caranya, membeli dengan jeriken-jeriken di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau membeli dalam partai besar dari pangkalan-pangkalan bbm.
akibatnya, pasokan solar untuk masyarakat sering kali kurang.
 untuk itu, komisi a dprd kaltim saat ini sedang mengkaji kemungkinan menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang distribusi bbm.
dalam perda itu akan ditetapkan kewajiban membawa izin untuk mengangkut bbm dalam volume tertentu.
 perda seperti itu sudah pernah diminta oleh pertamina uppdn vi agar diterbitkan setiap daerah untuk mencegah terjadinya penyelundupan bbm atau distribusi bbm kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
 ketiadaan peraturan yang mengikat dalam distribusi bbm antardaerah dan antarpulau selepas agen/spbu itu selama ini menjadi kendala bagi aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penyelundupan bbm.
sebab, ketika ditangkap pada umumnya kapal bersangkutan masih berada di perairan indonesia.
 dalam kasus-kasus seperti itu, yang bisa diproses secara hukum akhirnya hanya awak kapal karena melanggar undang-undang pelayaran, yakni berlayar tanpa membawa surat izin berlayar (sib) dari syahbandar pelabuhan keberangkatan.
 kasus terakhir, kepolisian kota besar samarinda yang menangani dugaan penyelundupan solar itu akan mengenakan pasal korupsi bagi agen yang menjual solar kepada pedagang pengumpul yang kemudian memasok solar ke sebuah kapal tangker yang diduga akan menyelundup ke malaysia.
namun untuk itu, polisi harus bekerja keras memeriksa dari mana saja solar itu dibeli oleh pemiliknya, h asikin.
 "h asikin sendiri bukan agen, sehingga tidak bisa dikenai pasal korupsi.
kalau ia membeli dari agen, baru agen resmi itu yang bisa dikenai pasal korupsi," kata kepala poltabes samarinda komisaris besar setyanto.