ketidakjelasan uud 1945 tersebut, menurut sri soemantri, dapat dipahami mengingat uud 1945 merupakan produk politik.
pembuat dan penyusun uud 1945 adalah orang-orang yang mewakili kepentingan politik tertentu.
dapat dimengerti kalau kemudian dalam uud 1945 tidak jelas diatur soal sistem pemerintahan yang dianut indonesia, apakah presidensial ataukah parlementer.
dalam uud 1945 disebut sistem pemerintahan presidensial, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya presidensial.
meski demikian, uud 1945 harus diikuti sebagai sebuah sumber hukum yang berlaku saat ini.