menteri pertahanan moh mahfud hari sabtu (17/3), mengatakan, terdapat enam butir masalah yang menjadi inti jawaban presiden abdurrahman wahid terhadap memorandum i dewan perwakilan rakyat (dpr) yang disampaikan 1 februari 2001 lalu.
sedangkan bentuk maupun waktu penyampaian jawaban presiden tersebut, sepenuhnya tergantung pada dpr.
  respons presiden atas memorandum dpr yang mengacu pada tap mpr no iii/mpr/1978 baru pertama kali terjadi dalam sejarah republik indonesia sehingga aturan bakunya belum ada.
yang pernah terjadi dalam sejarah adalah memorandum dpr berkaitan dengan pembangunan taman mini indonesia indah (tmii), memorandum dpr berkaitan dengan penetapan harga gula, dan memorandum dpr berkaitan dengan percepatan industri dalam negeri.
memorandum itu muncul dari hak pernyataan pendapat yang dilakukan dpr dan kemudian dijawab oleh menteri yang membidangi masalah itu.
ketiga memorandum itu muncul sebelum tap mpr no iii/mpr/ 1978 lahir.
 "sekarang mungkin perlu dibuat aturan baru, karena di kalangan dpr sendiri masih dibicarakan formulasinya dan sejauh ini belum ada kesamaan pendapat.
ya, jadinya semacam yurisprudensi-lah," ujar satya arinanto, ahli hukum tata negara universitas indonesia kepada  kompas , minggu malam, ketika ditanya prosedur pembahasan tanggapan presiden atas memorandum.
 substansi yang menjadi titik penilaian dpr setelah memorandum i dijatuhkan juga belum jelas karena masalah yang disampaikan dpr sangat makro, yaitu melanggar sumpah jabatan dan tidak serius melaksanakan ketetapan mpr no xi/mpr/1998.
  jawaban presiden sendiri   menhan mahfud yang juga seorang ahli hukum tata negara di istana negara mengatakan, enam butir jawaban yang disusun presiden bisa saja ditambah oleh presiden sendiri.
ia mengatakan, ada salah persepsi dalam masyarakat, seakan-akan menteri yang membuat jawaban presiden atas memorandum dpr. "
itu salah.
presiden yang membuat jawaban dan sudah ditulis dalam bentuk enam butir masalah.
lalu kita urai kemudian diberi bingkai hukum," kata mahfud.
  hal senada diungkapkan menko polsoskam susilo bambang yudhoyono.
menurut yudhoyono, jawaban atas memorandum dpr disiapkan presiden sedangkan para menteri yang tergabung dalam tim hanya memberi pandangan dan menjelaskan konteks memorandum pertama dengan memorandum kedua serta sidang istimewa sebagai proses konstitusi.
  "para menteri juga menjelaskan kepada presiden tentang opini masyarakat dan harapan rakyat agar presiden dapat menjelaskan dengan tepat mengenai memorandum dpr.
penjelasan presiden sangat ditunggu agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik," kata yudhoyono.
  para menteri yang terlibat dalam proses penyusunan jawaban presiden, terdiri menko polsoskam sebagai ketua tim, menhan, mendagri dan otonomi daerah surjadi sudirdja, menkeu prijadi praptosuhardjo, menko perekonomian rizal ramli, dan menkeh dan ham baharuddin lopa.
  menko polsoskam sekali lagi mengatakan, yang menjawab memorandum dpr hanya presiden abdurrahman wahid termasuk substansi dan titik beratnya. "
kami hanya memberi pandangan dan merumuskan pemikiran presiden secara tertulis karena presiden memiliki hambatan.
jadi wajar kalau dia meminta bantuan menterinya," ungkap yudhoyono.
   serahkan ke dpr    menhan menyebutkan, masalah yang dijawab presiden antara lain menyangkut kasus sumbangan sultan brunei darussalam dan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog).
presiden wahid menyerahkan sepenuhnya pada dpr tentang kapan dan bagaimana seharusnya jawaban atas memorandum itu disampaikan, apakah melalui jawaban tertulis atau disampaikan secara lisan.
  ditanya soal suara-suara yang menyebutkan penolakan dari dpr atas jawaban presiden terhadap memorandum, menhan mengatakan lihat saja nanti di lapangan. "
apakah penolakan itu cukup rasional atau tidak setelah mendengar jawaban presiden," tambahnya.
  menjawab pertanyaan, mahfud mengatakan, presiden abdurrahman wahid secara realitas mengakui adanya memorandum dpr. "
sebagai kenyataan politik, memorandum dpr sudah ada.
jadi tidak relevan lagi mengakui atau tidak memorandum dpr itu.
realitas politiknya kan ada," katanya.
  bagi satya arinanto, sebaiknya presiden tak perlu lagi mempersoalkan keabsahan pansus dpr atau terbitnya memorandum karena secara real politik, memorandum dpr itu ada. "
kalau presiden masih saja mempersoalkan keabsahan pansus, pasti akan ditolak karena secara real politik, memorandum itu ada," ujarnya.
 soal apa substansi jawaban, menurut satya, sebenarnya tidak ada keharusan bagi presiden untuk memberikan jawaban tertulis.
yang harus dinilai dpr bukan hanya jawaban tertulis presiden, melainkan juga kinerja presiden sejak memorandum i dijatuhkan (1 februari) hingga tiga bulan setelahnya (1 mei).
 namun, menurut satya, bisa saja dalam jawaban tersebut, presiden melaporkan apa yang telah dikerjakannya guna menanggapi memorandum i dpr. "
jadi sebaiknya, jawaban presiden lebih melangkah ke depan, bukan mempermasalahkan yang lalu-lalu," ujar satya.
 bagaimana dpr menilai jawaban presiden atas memorandum, menurut satya, juga belum jelas benar. "
apakah selama ini ada lembaga dpr yang memantau kinerja presiden dalam merespons memorandum, sehingga dpr bisa sampai memberikan penilaian apakah presiden telah mengindahkan atau tidak mengindahkan," kata satya.
  jika presiden memberikan tanggapan tertulis atas memorandum i, dpr tentu harus membahasnya.
menurut satya, tak mungkin dpr membahas itu dalam sebuah rapat paripurna dengan jumlah anggota 500 orang.
artinya, substansi pembahasan akan diserahkan kepada pansus atau komisi dalam dpr.
sedang pengambilan keputusan tetap akan dilakukan dalam rapat paripurna dpr.
 keputusan dpr bisa berupa pendapat dpr bahwa presiden telah mengindahkan memorandum dpr sehingga dpr berpendapat tidak perlu diterbitkan memorandum kedua.
namun, dpr juga bisa berpendapat, presiden tidak mengindahkan memorandum dpr, maka terbitlah memorandum kedua dpr.