"mestinya, karena memiliki dana yang banyak, kalau perlu biaya pendidikan, mulai dari tk, sd, sltp, dan smu di kabupatennya gratis alias tidak bayar.
adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia," ujarnyanya lagi.