secara terpisah, pemerintah provinsi kalimantan barat (kalbar) menyatakan akan segera membentuk tim untuk meneliti sinyalemen penyimpangan dau di wilayahnya.
tim ini sekaligus juga akan meneliti berbagai perda di seluruh kabupaten/kota di kalbar dan memberi masukan mengenai apakah perda-perda itu perlu diubah, direvisi, atau dicabut.