indikasi keretakan di antara anggota kabinet, khususnya kabinet ekonomi, semakin terlihat.
penundaan berkali-kali penyampaian revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001 adalah satu contoh akibat perbedaan pandangan menteri-menteri ekonomi.
kepergian menteri keuangan (menkeu) prijadi praptosuhardjo ke hawaii juga pertanda lain dari ketidakkompakan kabinet.
 namun, hal itu dimaklumi karena posisi politik presiden abdurrahman wahid juga tidak menentu. "
keretakan itu cuma terdengar, tetapi saya tidak tahu persis," kata prof dr m sadli di jakarta, selasa (8/5), ketika ditanyai komentarnya soal indikasi keretakan di antara para anggota kabinet.
 menurut sadli, rampungnya revisi apbn 2001 antara pemerintah dan dpr adalah salah satu syarat agar dana moneter internasional (imf) bersedia datang kembali ke indonesia, untuk membahas isi  letter of intent  (loi/kesepakatan tentang jadwal dan langkah reformasi ekonomi).
  karena itu, penundaan penyampaian revisi ke dpr akan menunda lagi kedatangan tim imf membahas loi, dan akan menunda lagi pengucuran bantuan imf sebesar 400 juta dollar as.
  "oleh karena beberapa keadaan, dan sejumlah perkembangan, revisi apbn memang tidak bisa dibahas cepat.
masalah politik yang lebih besar, yang menghinggapi presiden abdurrahman wahid, merupakan salah satu penyebabnya.
hal itu setidaknya juga berkaitan dengan hubungan presiden abdurrahman wahid dengan wapres megawati soekarnoputri," kata sadli diplomatis.
 "ya, terdengar memang sedikit perbedaan pandangan antara menko rizal ramli dan menkeu prijadi praptosuhardjo.
akan tetapi, payung politik bagi mereka untuk bekerja tenang memang tidak kondusif," kata sadli.
 "para menteri, saya kira kini berpikir dua kali sebelum bertindak.
selain karena mereka tidak ada di satu kubu, posisi mereka juga tidak  secure  sehingga tidak solid," katanya.
 sadli berpendapat, ketidakkompakan kabinet tidak lagi bisa diatasi dengan melakukan penggantian terhadap satu atau dua orang anggota kabinet saja. "
bagi saya jelas,  nothing is still possible  (tidak ada lagi yang mungkin- red ) untuk dilakukan pemerintahan sekarang, termasuk penggantian sebagian kabinet untuk memperkuat posisi presiden secara politis," kata sadli.
 "yang lebih pasti adalah payung politik lebih besar itu harus diatasi lebih dulu.
itu adalah terbentuknya kabinet baru dengan pemerintahan baru pula.
itu saja," ujar sadli.
 "namun, melihat gelagatnya, hal itu tidak mudah diwujudkan.
masih banyak ranjau-ranjau.
hari demi hari, dalam sebulan terakhir dan beberapa bulan ke depan, perkembangan demi perkembangan baru masih bisa terjadi.
keadaan serba tidak bisa ditebak.
bisa saja yang kita yakini hari ini besok sudah berubah lagi, dan seterusnya, serta bisa juga melahirkan sebuah krisis politik," ujar sadli.
 "dari luar kelihatan ada benturan halus antara presiden dengan wapres, yang melahirkan kebingungan lain bagi para anggota kabinet.
namun, benturan dan persoalan politik lebih terletak pada presiden.
maklumlah jika kabinet juga tidak bisa bekerja tenang dan tidak solid karena terpecah di dua kubu," katanya.
 "mengapa demikian, karena ada di antara kabinet pendukung 100 persen presiden, dan ada yang setengah mendukung.
namun, yang tidak mendukung berusaha agar tidak terlihat pendiriannya," ujar sadli.
 "mungkin kepergian menkeu ke hawaii adalah bagian dari kebingungan itu.
daripada tidak bisa melakukan sesuatu, ya lebih baik jalan-jalan ke hawaii sajalah, barangkali," ujar sadli.
 namun, dari sisi kacamata ekonomi, kata sadli, tidak usah terlalu dikhawatirkan hal itu akan merunyamkan perekonomian.
  dilihat dari berbagai indikator ekonomi, seperti keramaian di mal-mal masih saja terjadi, ekspor masih naik, konsumsi juga masih naik. "
mungkin itu akan dijadikan kabinet dan pemerintah sekarang sebagai hasil kinerja mereka.
biasanya menko rizal ramli yang suka mengatakan itu, tetapi sebenarnya tidak demikian."
 "meski pemerintah tidak bekerja, sedikitnya perekonomian masih bisa jalan.
tentu perekonomian tidak bisa dikatakan bagus juga, tetapi masih jalanlah.
jadi, istilahnya, jika pemerintah memilih untuk tidur saja, ekonomi bisa jalan, malah mungkin lebih baik."
 sementara itu, ketua komisi ix dpr benny pasaribu menilai, menkeu tidak memiliki kepekaan terhadap krisis, dan lebih memilih menghadiri pertemuan tahunan bank pembangunan asia (adb) di hawaii (berlangsung tiga hari dan dimulai rabu, hari ini) ketimbang fokus pada pembahasan revisi apbn 2001 bersama dpr.
 lebih jauh benny menilai, kepergian menkeu ke hawaii semakin memperlihatkan belum adanya kesatuan pandang mengenai revisi apbn di antara menteri-menteri ekonomi.
     tidak menentu    di tempat terpisah, mantan menkeu frans seda juga mengatakan, sekarang ini keadaan memang tidak menentu.
namun, dia tidak mengatakan, kabinet tidak kompak. "
sekarang sejumlah anggota kabinet sedang ditugasi menyusun jawaban presiden terhadap memorandum kedua," kata frans seda.
 soal revisi apbn 2001 yang tertunda-tunda, kata frans seda, lebih disebabkan adanya perbedaan pandangan di antara para anggota kabinet.
 namun, dia mengatakan, pergantian sebagian anggota kabinet juga tidak bisa dilakukan tersendiri. "
itu harus satu paket dengan yang lainnya," kata frans seda.
namun, dia tidak menjawab ketika ditanya, apakah yang dimaksud dengan paket itu adalah pergantian pemerintahan.
 ketika ditanyakan, apakah (bertahan atau mundurnya presiden) tidak dibiarkan saja dilalui lewat proses di lembaga dpr/mpr, ia mengatakan, "itu, kan, baru salah satu dari pandangan politik yang ada."
 sementara itu, kwik kian gie juga mendengar adanya tekanan-untuk tidak mengatakan keretakan-pada anggota kabinet tertentu dan juga ketidakjelasan arah politik. "
menurut saya, dengan situasi itu, maka yang berhak mengambil inisiatif untuk mencari jalan keluar dari kemelut adalah mpr."
 "itu kami coba lakukan, tetapi dihujat segala macam, dan dinilai sebagai bagian dari penjungkalan.
saya heran, tindakan anggota mpr mencari jalan untuk mengakhiri kemelut politik, tidak bisa diterima dengan lapang dada," katanya.