kestabilan politik, sosial, keamanan (polsoskam), dan ekonomi makro menjadi syarat bagi indonesia untuk bisa melepaskan diri dari jebakan krisis fiskal yang diperkirakan akan semakin memburuk hingga tahun 2004.
terguncangnya kestabilan polsoskam dan ekonomi makro membuat beban keuangan negara akan semakin besar.
 demikian kata mantan menteri keuangan (menkeu) bambang sudibyo di jakarta, jumat (29/6), menanggapi akan memburuknya krisis fiskal yang akan dihadapi indonesia pada tahun-tahun mendatang.
sementara kalangan pasar modal sendiri berharap tidak ada kompromi-kompromi politik yang tidak memperhitungkan dampak kelangsungan dari pemulihan ekonomi dan keselamatan perekonomian, dalam sidang istimewa (si) mpr mendatang.
 "sejak saya menjadi menkeu, prediksi itu sudah ada, dan diperkirakan tahun 2002 adalah puncak dari krisis fiskal kita," ujarnya kepada  kompas .
bahkan, lanjutnya, dana moneter internasional (imf) telah mengingatkannya dan meminta pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan defisit dan menciptakan kondisi agar asumsi-asumsi apbn terpenuhi.
dalam hal ini, kuncinya adalah kestabilan.
  terguncangnya stabilitas akan menambah berat beban keuangan negara dan membuat target-target apbn tidak terpenuhi. "
kestabilan akan membuat kurs rupiah menguat, dan itu akan meringankan beban kewajiban membayar utang.
indeks harga saham pun akan naik, yang membuat privatisasi bumn dan penjualan aset bbpn (badan penyehatan perbankan nasional) mencapai hasil yang lebih signifikan," kata bambang.
 oleh karena itu, kemampuan keluar dari jeratan krisis fiskal akan sangat tergantung pada langkah penyelesaian masalah politik. "
penyelesaian politik harus dapat membentuk pemerintahan yang bisa menciptakan kestabilan, yaitu pemerintahan yang punya legitimasi kuat dan didukung oleh mayoritas bangsa," ujarnya.
  "sidang istimewa mpr bulan agustus harus menetapkan legitimasi baru bagi pemerintahan yang kokoh, yang punya visi jelas, untuk melakukan program-program perbaikan ekonomi.
legitimasi itu bisa saja diberikan lagi kepada gus dur (abdurrahman wahid- red ) atau kepada ibu megawati.
kompromi-kompromi yang 'kabur' hanya akan menambah ketidakpastian," ungkapnya.
  tidak suka   pengamat pasar modal jasso winarto melihat, sekarang ini sudah ada optimisme di kalangan pelaku pasar.
mereka melihat si mpr sebagai suatu momentum untuk mengganti presiden abdurrahman wahid yang sudah tidak disukai pasar.
dari pengamatan dan pembicaraannya dengan pelaku pasar, mereka menilai bola ada di tangan mpr dan dpr sekarang ini.
  "saya kira kalau gus dur mau tetap bertahan sampai 2004, kacau.
orang sudah enggak suka.
trend pasar juga membaca seperti itu," kata jasso.
menurut jasso, sikap pelaku pasar itu karena mereka menunggu si menghasilkan suatu keputusan tepat, tidak ada lagi kompromi-kompromian. "
tetapi, ada catatan, si dan sesudahnya harus aman, tidak ada gerakan dan bentrokan antarpendukung elite," katanya.
  jasso menambahkan, karena itulah volume perdagangan saham agak membesar beberapa waktu lalu.
ada bom, ada demo, tidak terlalu signifikan mempengaruhi melemah maupun menguatnya harga saham dan nilai tukar rupiah.
perombakan kabinet pun beberapa waktu lalu, pun tidak signifikan mempengaruhi aktivitas investor. "
enggak goyang, tuh, karena kunci pemulihan bukan lagi di kabinet, tetapi presidennya," kata jasso.
 sekarang jika rupiah relatif stabil, kata dia, itu karena pelaku pasar lebih memilih memegang dollar, tidak memburu dollar lagi. "
begitu si aman dan sesuai harapan pasar tadi, maka rupiah akan langsung menguat karena pemegang (spekulan) dollar akan segera langsung melepas dollarnya," ujar jasso.
  tidak tegar   sementara itu, ekonom pande radja silalahi menyatakan, krisis fiskal karena pengeluaran yang terus membengkak dari tahun ke tahun akan menekan indonesia, sebab sumber pendapatan dari minyak dan gas serta sumber daya alam lainnya tidak sebesar masa-masa lalu.
 "selain itu, struktur apbn kita memang rentan dari sisi kurs dan komposisinya.
pengeluaran pembangunan lebih kecil dari pengeluaran untuk subsidi.
karena itu, jika tidak ada ketegaran pemerintah untuk mengurangi subsidi, tekanan akan semakin besar," kata silalahi.
 sayangnya, pemerintah tidak tegar dalam melaksanakan keputusan politik yang diambilnya. "
seperti soal pengenaan pajak ppn (pajak pertambahan nilai) di batam.
keputusan itu dianulir sendiri oleh pemerintah hanya karena mau menyenangkan sekelompok masyarakat.
padahal, apa benar kalau itu diberlakukan akan ada revolusi di batam?
masih banyak lagi contoh ketidaktegaran pemerintah," ungkapnya.
 sikap pemerintah yang tidak konsisten tersebut, menurut silalahi, karena pemerintah dibelit oleh pertimbangan-pertimbangan untuk mempertahankan kekuasaannya. "
jadi, bukan benar-benar ingin menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana kekuasaannya dapat bertahan.
padahal, pemerintah seharusnya memiliki posisi membawa bangsa ini ke arah yang benar.
jangan membuat  statement  yang kontradiktif.
kalau memang mau menolong, rakyat lakukan dengan konsisten, jangan cuma pura-pura," tegasnya.
 silalahi mencermati, penerimaan negara masih bisa ditingkatkan dengan mengintensifkan pajak dengan cara yang benar dan memaksa bumn memberi keuntungan kepada negara. "
pilihan-pilihan politik itu ada, dan untuk menetapkan itu butuh ketegaran pemerintah untuk melaksanakan keputusan-keputusan politik yang diambilnya," ujarnya.
   bukan untuk apbn   di sisi lain, bambang juga mengingatkan agar penerimaan dari privatisasi bumn dan penjualan aset bppn tidak digunakan untuk menutup defisit apbn.
hasil privatisasi bumn seyogianya digunakan untuk membayar utang, baik pokok maupun bunganya.
sementara hasil penjualan aset bppn ditujukan untuk pembayaran bunga obligasi maupun obligasi yang telah jatuh tempo.
 "privatisasi bumn dan penjualan aset bppn itu sumber keuangan jangka panjang, harus digunakan untuk pembayaran jangka panjang, tidak untuk menutup apbn," katanya.
 ia mengakui bahwa pemerintah memiliki kebutuhan mendesak untuk menutup apbn.
namun, langkah untuk itu seharusnya tidak dengan meninggalkan "bom waktu" bagi tahun-tahun berikutnya.
 bambang juga menilai, mustahil "mengisolasi" penyelesaian ekonomi dari politik.
dari pengalamannya menjadi menkeu, sulit untuk melakukan  decoupling  antara ekonomi dan politik, apalagi ketika politik tidak memberi kepastian.