masalah itu justru ditanyakan penasihat hukum terdakwa yang mempertanyakan apakah wiranto diberi laporan soal kejadian penyerangan oleh massa pro-integrasi.
wiranto mengaku menerima laporan tersebut.
namun, dalam laporan yang diterima, tidak disebutkan adanya aparat keamanan indonesia yang terlibat.
sementara, dalam dakwaan primer disebutkan, silaen dianggap mengabaikan informasi bahwa bawahannya baru saja melakukan pelanggaran ham, namun tidak mengambil tindakan layak untuk mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat berwenang sesuai pasal 42 (2) a, b undang-undang nomor 26 tahun 2000.