tentara nasional indonesia (tni) tidak bisa serta-merta menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya dalam pemilihan umum (pemilu), jika rancangan undang-undang pemilu yang baru-baru ini diajukan pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat (dpr) disahkan apa adanya.
untuk menggunakan kedua hak itu, tni membutuhkan waktu cukup untuk mempersiapkan penataan ke dalam agar tidak mengganggu reformasi internal yang tengah dijalankan.
kepala pusat penerangan (puspen) tni mayor jenderal sjafrie sjamsoeddin mengatakan hal itu kepada kompas hari senin (17/6) usai panglima tni laksamana widodo as mengadakan konferensi pers menjelang serah terima jabatan panglima tni di markas besar (mabes) tni cilangkap, jakarta timur.
upacara serah terima jabatan panglima tni itu akan dilaksanakan hari selasa ini di cilangkap.