pemerintah harus segera memberikan kepastian hukum kepada para obligor dan debitor yang telah memenuhi kewajiban penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps)-nya.
bentuk kepastian hukum yang dimaksud adalah pemberian surat jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman ( release and discharge/r&d ).
demikian ditegaskan oleh menteri negara badan usaha milik negara (menneg bumn) laksamana sukardi menjawab pertanyaan wartawan usai rapat komite kebijakan sektor keuangan (kksk) di gedung departemen keuangan (depkeu) jakarta, kamis (19/12).
 "koridornya sudah ada, yaitu ketetapan (tap) mpr dan undang-undang (uu) program pembangunan nasional (propenas)," ujarnya.
 diingatkan, pemerintah tidak akan dapat mengambil keputusan jika semua tuntutan rasa keadilan didengarkan. "
soal adanya pertimbangan rasa keadilan dan kepentingan ini dan kepentingan itu, jika itu semuanya didengar, tidak akan ada keputusan," ujarnya.