selama ini, dengan adanya otonomi daerah, sering terjadi peraturan yang bertolak belakang antara pemerintah pusat dan daerah.
misalnya, pemerintah, melalui surat keputusan bersama (skb) dua menteri, yaitu menteri kehutanan dan menteri perindustrian dan perdagangan, melarang ekspor kayu ke luar negeri.
akan tetapi, dengan alasan otonomi daerah, gubernur mengeluarkan surat keputusan (sk) yang mengizinkan ekspor kayu ke luar negeri.