akhir minggu lalu, tim pemerintah telah menyelesaikan perundingan dengan tim kajian dana moneter internasional (imf) dan berhasil menyusun suatu rancangan  letter of intent  (loi) pemerintah republik indonesia kepada imf yang akan dibahas di washington akhir bulan agustus mendatang.
 perundingan dengan imf yang telah sempat tertunda selama lebih dari enam bulan itu dilakukan oleh tim ekonomi dengan format baru di bawah kepemimpinan menko perekonomian burhanuddin abdullah dengan menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) rizal ramli sebagai posisi yang paling menentukan.
alasannya, karena seperti pada program-program sebelumnya, sebagian besar materi program loi berada dalam wewenang menteri keuangan.
 dari segi waktu, perundingan yang dilakukan saat ini ditanggapi dengan berbagai interpretasi yang kurang menguntungkan.
perundingan yang dilangsungkan dalam kondisi politik dalam negeri yang memuncak menuju sidang istimewa (si) mpr menjadi kurang mendapatkan bobot substansi karena semua pihak mendiskon peranan pemerintah saat ini, akibat spekulasi bahwa perubahan pemerintahan akan segera terjadi setelah sidang istimewa.
  bahkan, kecenderungan presiden abdurrahman wahid mengganti menteri secara mendadak dan sering juga menurunkan bobot wibawa para menterinya saat ini.
pertanyaan yang muncul adalah apakah persetujuan yang dilakukan saat ini akan bisa dijaga konsistensi dan komitmennya bila pemerintahan (diperkirakan) akan segera berubah.
              hal lain yang lebih serius adalah apakah kita bisa mempercayai bahwa pemerintah yang dilanda ketidakpastian politik mampu berunding dan benar-benar memperjuangkan suatu paket kebijakan ekonomi yang terbaik dan kredibel bagi kepentingan jangka panjang pemulihan ekonomi bangsa ini.
  kepentingan politis pemerintah yang bersifat jangka pendek dan cenderung bias terhadap kepentingan sesaat (menjelang sidang istimewa) dikhawatirkan mendominasi suasana perundingan.
dari sisi imf, kekhawatiran yang sama juga bisa saja terjadi.
  karena khawatir akan dituduh mempersulit posisi politik pemerintah yang sedang di ujung tanduk, imf bisa saja bersikap terlalu fleksibel dan lunak sehingga format kebijakan sangat minimal dan kurang mampu menerbitkan kepercayaan terhadap langkah-langkah pemulihan ekonomi.
  spekulasi di atas dapat dilihat dan diuji dengan melihat hasil perundingan yang telah dicapai pemerintah dan imf yang berakhir jumat lalu.
secara obyektif, perkembangan perekonomian indonesia telah menunjukkan kemunduran secara konsisten sejak satu tahun terakhir, atau bisa dikatakan perekonomian kita telah meluncur ke luar dari jalur (rel) pemulihan secara memprihatinkan.
  pertumbuhan ekonomi sektor riil menunjukkan kecenderungan perlemahan serius hampir di seluruh sektor, termasuk sektor penting seperti manufaktur, konstruksi, transportasi-hotel-telekomunikasi, dan juga jasa keuangan.
  inflasi melonjak secara serius di atas 12 persen per tahun.
selain akibat biaya produksi yang meningkat ( cost push ), hal itu juga disebabkan  imported inflation  akibat kurs yang terus bertahan di atas rp 11.300 per dollar as serta akibat pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu longgar.
  akibatnya, suku bunga (sertifikat bank indonesia/bi) tidak mungkin turun dalam waktu dekat.
suku bunga sbi ini diperkirakan akan terus di atas 16,5 persen atau bahkan melewati 17 persen yang akan mengancam kesehatan perbankan melalui  negative spread  maupun melalui kemungkinan macetnya restrukturisasi dan melonjaknya kredit macet ( non-performing loan ) mereka.
 kondisi neraca pembayaran juga makin mengkhawatirkan akibat masih berlangsungnya arus modal swasta keluar dalam jumlah yang tidak menurun sejak 1998.
sepanjang tahun 2000, neraca modal menunjukkan arus modal keluar dari pelaku swasta dalam bentuk  foreign direct investment  (penanaman modal langsung) mencapai di atas 8,1 milyar dollar as, dan 6,4 milyar dollar as dalam bentuk lain.
  angka ini jauh lebih besar dari bantuan consultative group on indonesia (cgi) maupun pencairan dana imf yang tak kunjung tiba, yang menggambarkan makin hilangnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap prospek ekonomi indonesia maupun kemampuan pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan.
dari neraca perdagangan, kecenderungan sama juga terjadi.
  menteri perindustrian dan perdagangan sudah merevisi target ekspor dari 10 persen menjadi 7,5 persen untuk tahun ini.
sedangkan pertumbuhan impor masih kuat, di atas 30 persen, yang pasti mengakibatkan merosotnya surplus neraca perdagangan.
kemerosotan neraca modal dan neraca perdagangan di atas jelas makin memperburuk nilai tukar rupiah kita.
  bila dikaitkan dengan jumlah utang luar negeri pemerintah dan swasta yang mencapai di atas 125 milyar dollar as yang belum pasti kemampuan bayar dan restrukturisasinya, makin tidak ada alasan bahwa nilai tukar kita bisa menguat secara signifikan, tanpa ada langkah yang serius dan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan.
 kalau kita kaitkan pula dengan kondisi apbn 2001 yang masih belum pasti, meskipun sudah dilakukan beberapa langkah penting seperti penurunan subsidi dan pemotongan pengeluaran, rasanya asumsi revisi apbn 2001 masih jauh dari kenyataan, dan masih akan menghasilkan defisit di atas traget awal 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb).
              pertanyaan serius yang muncul adalah bagaimana kemampuan pembiayaan pemerintah, setelah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 2,5 persen batal dan kemajuan privatisasi serta setoran badan penyehatan perbankan nasional (bppn) sangat dipertanyakan.
  ada kecenderungan pemerintah mengambil langkah membabi buta seperti pemungutan pajak pokok deposito seperti yang dinyatakan dalam dengar pendapat menkeu dengan komisi ix dpr yang justru makin memperkuat ketakutan pemodal dalam negeri dan bisa mengancam serius sendi keseimbangan neraca pembayaran dan perbankan.
  sungguh sukar dimengerti dan tidak habis pikir, kita memahami kemampuan pemerintah yang ternyata sangat minimal dalam memahami masalah ekonomi kita secara komprehensif.
  buruknya kondisi di atas jelas membutuhkan paket kebijakan ekonomi dengan dosis yang serius.
celakanya, pemerintah sepanjang perundingan dengan imf hanya sibuk dengan pernyataan kepada publik mengenai berapa jumlah paragraf dalam loi yang dikatakan menurun.
pemerintah juga sibuk dengan retorika lama yang tidak menyelesaikan masalah dan bahkan makin menerbitkan ketidakpercayaan pasar mengenai arah kebijakan makro dan mikro yang tidak jelas.
idealnya, pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik langkah nyata, detail, dan konstruktif apa yang dipersiapkan untuk menanggulangi kecenderungan ekonomi yang merosot.
 perekonomian indonesia tidak dalam keseimbangan yang sehat karena pemerintah mengambil alih dan menanggung seluruh beban kerusakan ekonomi yang menyebabkan utang pemerintah melonjak di atas 130 persen dari pdb (75 milyar dollar as utang luar negeri dan rp 655 trilyun utang dalam negeri), dengan penguasaan aset ekonomi yang begitu dominan melalui bppn dan bumn.
  langkah untuk menyehatkan perekonomian harus dipusatkan pada mengurangi beban pemerintah, dengan mengembalikan keseimbangan ekonomi dan menyertakan swasta kembali dalam pengelolaan ekonomi.
pembagian beban ekonomi harus dilakukan dengan pertimbangan keadilan ekonomi untuk semua dan bukan dengan motif balas dendam apalagi motif politik untuk menjerat segelintir pelaku.
             dalam bidang makro-ekonomi, seharusnya pemerintah siap dengan loi yang menunjukkan arah detail kebijakan menjaga stabilitas makro yang makin terancam.
selain pernyataan mengenai arah kebijakan moneter yang akan ketat, rasanya pemerintah tidak pernah jelas memberikan jawaban konkret mengenai langkah kontinjensi bila apbn 2001 akan meleset dan arah kebijakan apbn 2002.
  langkah persiapan untuk mengelola utang yang besar melalui penerbitan  treasury bills  juga tidak pernah mendapat perhatian.
bagaimana koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam era yang berubah, tidak pernah disentuh.
juga kebijakan penjaminan perbankan oleh pemerintah yang masih rawan  moral hazard , tidak menjadi perhatian serius.
 dalam area kebijakan mikro, kebijakan dalam lingkup bppn dengan pemimpin barunya juga masih belum jelas dalam rangka mencapai target apbn-nya.
bppn yang makin merosot reputasinya juga harus menjelaskan arah kebijakan restrukturisasinya, terutama terhadap 21 obligor besarnya.
  kesimpulan oversight committee bppn yang menyatakan bahwa pola restrukturisasi yang diputuskan komite kebijakan sektor keuangan (kksk) selama ini tidak mengikuti prinsip restrukturisasi yang sehat dan tidak memaksimalkan pemulihan ( recovery ) bagi pemerintah, namun lebih menguntungkan para debitor, sungguh sangat memprihatinkan dan makin menghancurkan kepercayaan kita terhadap niat baik pemerintah (kksk).
  kebijakan privatisasi bumn tidak pernah terdengar dijelaskan oleh dirjen bumn maupun menteri keuangan.
justru yang lebih sibuk dilakukan adalah penggantian direksi bumn dengan kriteria tidak pernah jelas, kecuali arena dagang sapi yang makin nyata menjelang sidang istimewa.
  kebijakan di bidang mikromanajemen pemerintah inilah yang selama ini paling menusuk bau busuknya.
apakah tidak secara kebetulan pemerintah menginginkan imf tidak turut campur dalam kebijakan mikro karena pemerintah tidak ingin diganggu rencana mereka yang selama ini terbukti sangat mencurigakan dan makin melenceng dari kepentingan publik.
  pemerintah pintar memainkan bahasa politik dengan pola sama, yaitu merangsang rasa nasionalisme yang salah dan sempit dan menuduh intervensi kedaulatan negara kepada imf, bahkan kepada pengamat ekonomi yang kritis juga digunakan tuduhan sama.
  semua ini tidak lain hanya untuk menutupi manuver mikro untuk kepentingan segelintir debitor dan sekelompok oknum pemerintah yang sangat merugikan negara.
semua ini makin komplet bila kejaksaan agung menyediakan dirinya hanya sebagai alat untuk intimidasi politik, dan bukan untuk menegakkan kepentingan negara secara tidak diskriminatif pada seluruh pihak (obligor) yang merugikan negara.
  bahasa politik yang dimainkan pemerintah ternyata memesona banyak pihak, bahkan disokong oleh sekelompok anggota dpr yang justru mendukung ketidaktransparan pemerintah dengan mengatasnamakan kedaulatan negara.
sungguh sangat disayangkan bahwa banyak dari kita lupa musuh yang paling nyata dalam reformasi ini justru ada di antara kita sendiri.
  mereka yang memainkan kepentingan kelompok dan makin memperberat beban negara dan rakyat, dengan bahasa politik yang mentereng dan populis.
rasanya empat tahun terakhir kita tidak belajar banyak.
sungguh bebal bangsa ini sehingga kesempatan untuk bangkit kembali makin lepas dari genggaman.