peningkatan konflik bersenjata di aceh belakangan ini tak dapat dinilai sebagai wujud penolakan terhadap undang-undang (uu) nomor 18 tahun 2001 mengenai nanggroe aceh darussalam (nad).
sebab, sebagian terbesar rakyat aceh yang merupakan  silent majority  menerima uu tersebut.
apalagi, pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih untuk menyelesaikan persoalan aceh.
justru yang terpenting adalah pemerintah harus mengupayakan konflik bersenjata yang meningkat itu dihentikan atau ditekan seminimal mungkin.
 demikian dikemukakan dosen institut agama islam negeri (iain) gunung djati, bandung, prof dr baihaqi ak, maupun direktur eksekutif lembaga studi dan advokasi masyarakat (elsam) ifdhal kasim kepada  kompas  di jakarta, sabtu (25/8).
keduanya sependapat, gerakan aceh merdeka (gam)-lah yang keberatan dengan diundangkannya uu nad.
 "uu nad dari sisi gerakan aceh merdeka (gam) pasti tidak cocok.
tetapi, rakyat terbesar aceh yang merupakan mayoritas diam menerima uu itu.
kalau masih ada konflik bersenjata, kami tak tahu siapa lagi yang melakukan.
mungkin, ada kelompok ketiga yang melakukannya.
kami hanya bisa meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik itu dan jangan ada korban lagi," jelas baihaqi.
 sementara itu, mantan ketua panitia khusus (pansus) rancangan uu nad ferry mursidan baldan, seperti dikutip  antara , menegaskan, kepolisian republik indonesia (polri) dan tentara nasional indonesia (tni) tak bisa lain harus bertindak tegas terhadap gam garis keras yang diduga sering membuat kekacauan di aceh.
   sosialisasikan nad   baihaqi mengakui, sampai sekarang memang masih ada rakyat aceh yang dijemput sekelompok orang bersenjata dan hilang.
peristiwa ini tidak hanya terjadi di aceh tengah, tetapi juga di daerah pidie dan wilayah aceh lainnya.
karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus semakin gencar menyosialisasikan uu nad dan meyakinkan rakyat aceh bahwa dengan uu itu kesejahteraan mereka lebih terjamin.
tak ada kebohongan lagi seperti masa lalu.
 "jika pemerintah terus-menerus menyosialisasikan uu itu dan rakyat dapat diyakinkan akan lebih makmur dan sejahtera dengan uu nad, saya percaya kekerasan akan berkurang, karena uu nad merupakan obat yang lebih mujarab untuk menyembuhkan luka rakyat aceh yang sempat merasa dibohongi.
uu nad lebih menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat aceh, namun tetap dalam rangka negara kesatuan republik indonesia (nkri)," papar wakil rakyat dari aceh tengah tersebut.
 walaupun demikian, baihaqi mengingatkan, uu nad memang tak akan banyak berarti untuk menyelesaikan masalah aceh, apabila pemerintah tidak mengembangkan dialog, karena uu nad cuma merupakan salah satu obat.
akan tetapi, penyelesaian masalah aceh tetap harus diupayakan lewat cara-cara dialog.
 ferry mengutarakan, rasanya tidak mungkin rakyat aceh melakukan kekacauan. "
secara politis apa yang diharapkan masyarakat aceh sudah direspons oleh dpr dan pemerintah melalui uu nad," katanya.
tampaknya ada pihak lain yang tidak ingin aceh aman serta damai.
  "mungkin saja ada orang yang menginginkan keadaan tetap begini," ujarnya, seraya mengindikasikan kemungkinan keterlibatan gam garis keras.
walaupun begitu, ia optimistis, uu nad bisa dilaksanakan dengan baik, karena pemerintah daerah serta masyarakat aceh pun sudah siap dengan rancangan  qanun  (peraturan daerah) untuk melaksanakan uu itu.
     hukum humaniter   ifdhal menambahkan, uu nad disusun oleh elite aceh dengan tidak melibatkan gam.
uu itu memang menampilkan kekhasan aceh sehingga mayoritas rakyat mendukungnya.
karena aspirasinya tak terwakili, gam tidak menerima uu itu sehingga ketegangan dan konflik bersenjata di aceh tidak mereda.
 dalam konteks ini, lanjut ifdhal, pemerintah harus mempertegas sikapnya terhadap apa yang terjadi di aceh.
sebaiknya, pemerintah menyatakan aceh sebagai wilayah konflik bersenjata internal.
dengan begitu, untuk sementara hukum humaniter dapat diberlakukan.
 "dengan hukum humaniter, kita tak lagi berbicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia (ham), tetapi pelanggaran hukum humaniter yang berlaku bagi aparat maupun gam.
tetapi, dalam hukum humaniter tegas dinyatakan sekolah, rumah sakit, kepentingan dan keselamatan sipil dilindungi," papar ifdhal lagi.
 dengan menempatkan gam bukan sebagai pengacau keamanan, tetapi sebagai perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan yang sah, maka peperangan dapat dilokalisasi.
dalam hukum humaniter, peperangan tak boleh melewati wilayah konflik. "
ini akan melindungi kepentingan rakyat.
penerapan hukum humaniter berbeda dengan pemberlakuan daerah operasi militer (dom) karena harus ada pertanggungjawaban publik," urai direktur eksekutif elsam lagi.
  dihentikan   di semarang, menteri koordinator politik dan keamanan (polkam) susilo bambang yudhoyono mengatakan, pemerintah indonesia akan segera melakukan tindakan untuk menghentikan gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok bersenjata gam.
ia dengan tegas menambahkan, tindakan kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh gam tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog saja.
  "dunia harus tahu!
bangsa indonesia harus tahu, siapa saja yang tidak mau berdamai dan terus-menerus melakukan kekerasan tidak bisa dihentikan dengan cara berdialog," kata yudhoyono usai acara dies natalis ke-38 universitas tujuh belas agustus (untag) di kampus untag semarang, sabtu lalu.
  ditanya tentang tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah indonesia untuk menyelesaikan masalah aceh, yudhoyono hanya menjawab, "di negara mana pun bila ada sekelompok orang bersenjata dan terus-menerus melakukan teror, cara yang diambil tidak dengan berdialog."
  solusi komprehensif   yudhoyono mengatakan, pemulihan keamanan di aceh tidak bisa berjalan sendiri tanpa menyentuh persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat aceh, seperti percepatan pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan perekonomian yang bisa mendatangkan kesejahteraan.
  "separatis kita hentikan, tetapi persoalan lain juga akan kami tangani," kata yudhoyono.
  ia menegaskan bahwa persoalan aceh tidak bisa hanya dengan sekali kunjungan.
untuk itu, ia meminta masyarakat dan kalangan dpr memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menangani masalah ini.
  pemerintahan megawati soekarnoputri, kata yudhoyono, bertekad kuat untuk menyelesaikan gerakan separatis gam ini. "
tidak logis bila pemerintahan yang baru beberapa minggu ini diminta secepatnya mengatasi persoalan aceh.
ini di luar  common sense  kita.
lagi pula namanya gerakan separatis, pemerintah butuh upaya luar biasa untuk mengatasinya," kata yudhoyono.