"telah jelas bahwa persetujuan presiden dan penunjukan pt goro batara sakti secara resmi baru ada tanggal 11 oktober 1995, sesuai surat menteri sekretaris negara.
sedangkan izin prinsip dari menteri keuangan baru turun tanggal 22 desember 1995.
namun, jauh sebelumnya menteri pangan/kepala bulog ibrahim hasan dan hutomo mandala putra selaku direktur utama pt sekar artha sentosa (sas) telah membicarakan masalah ini dan tanggal 17 februari 1995 terdakwa menandatangani memorandum of understanding (mou) yang tidak dikenal dalam proyek ruilslag.
jadi tidak benar, penunjukan pt goro batara sakti atas perintah presiden," demikian majelis hakim.