seperti diberitakan, menkeh dan ham yusril ihza mahendra mengatakan, rencana pemberian abolisi terhadap mantan presiden soeharto adalah ide dan kewenangan dari presiden megawati soekarnoputri.
namun, presiden sebaiknya meminta pendapat dari dpr sebelum memutuskan atas abolisi tersebut. (
kompas, 26/12)