dengan demikian, penundaan tersebut bukan karena masalah teknis, dan sama sekali tidak ada implikasi atau kealpaan dalam keputusan tersebut.
apalagi, periode tersebut sempat diselingi pergantian pemerintahan dengan menteri-menteri yang baru, sehingga diperlukan waktu untuk mempelajari kembali masalah tersebut.
selain itu, juga karena persetujuan dari dpr untuk menambah saldo rekening dana penjaminan baru diperoleh belakangan.