menteri negara (menneg) bumn laksamana sukardi menyambut baik gagasan wakil ketua komisi ix dpr faisal baasir menyangkut perubahan undang-undang untuk mendukung peradilan khusus secara ad hoc para obligor yang melanggar perjanjian pkps.
namun, pihaknya meminta agar gagasan tersebut dibahas lebih dulu dengan melibatkan departemen lainnya, seperti departemen kehakiman dan hak asasi manusia (depkeh dan ham).