langkah selanjutnya, mengundang anggota bp mpr untuk mengadakan sidang (dasar hukum pasal 29 ayat 1 e tatib mpr).
baru kemudian mpr menyelenggarakan si dengan agenda utama meminta pertanggungjawaban presiden.
landasan hukum yang dipakai untuk menyelenggarakan si ini adalah pasal 5 ayat 2 dan pasal 7 ayat 4 tap no iii/mpr/ 1978 dan pasal 50 ayat 3 tatib mpr.