menurut pelaksana sekretaris jenderal dpp apindo pusat hasanuddin rachman, pengusaha diajurkan untuk melakukan musyawarah secara bipartit guna membicarakan ump 2002. "
pengusaha sebaiknya mematuhi penetapan pengadilan sampai ada putusan terakhir.
bila benar-benar tidak mampu, silahkan kompromi dengan buruh di perusahaan masing-masing," katanya.