hal ini dikemukakan ahli hukum tata negara universitas indonesia (ui) satya arinanto mh maupun pengamat militer mt arifin hari sabtu (8/6) kepada kompas.
sedangkan pengamat politik bara hasibuan menilai diberikannya hak memilih kepada para anggota tni/ polri merupakan sesuatu yang wajar, namun diberikannya hak dipilih bagi mereka untuk menjadi anggota dpd merupakan sesuatu yang aneh, berbahaya, dan bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.