kebijakan pemerintah menaikkan pajak pendapatan nasabah dari deposito terbuka untuk dikaji.
pemerintah akan bersikap akomodatif atas reaksi berbagai pihak, yang mengeluhkan kebijakan kenaikan bunga deposito dari 15 persen menjadi 20 persen.
 demikian kata staf ahli menteri keuangan (menkeu) dr anggito abimanyu ketika dimintai konfirmasi tentang hal itu di jakarta, jumat (12/1).
  hari kamis lalu, menkeu prijadi ps menerima kedatangan kalangan perbanas bank-bank pemerintah, dan eksekutif bank-bank asing.
kalangan perbanas menyampaikan keberatan soal kenaikan pajak karena harus mengompensasikannya dengan menaikkan suku bunga deposito, yang selanjutnya memberatkan nasabah peminjam kredit.
 "saya tidak mau berspekulasi soal hasilnya.
yang jelas, kalangan perbankan itu diberi kesempatan melakukan kajian soal pajak atas pendapatan dari bunga deposito.
intinya, soal pajak deposito itu pemerintah memiliki sikap  subject to review  (terbuka untuk dikaji- red )," kata anggito.
 "pendapat dari kalangan perbankan itu akan kami jadikan rekomendasi kepada menkeu," tambah anggito.
 secara terpisah, menko perekonomian rizal ramli menyampaikan hal yang berbeda ketika ditanyakan soal kemungkinan peninjauan kenaikan pajak suku bunga, yang diluncurkan 15 desember 2000.
  "ah,  ndak .
hari senin mendatang, kami akan rapat dengan ditjen pajak.
kami akan tekankan kembali supaya lebih fokus pada kenaikan pajak deposito," katanya menjawab pertanyaanpers di gedung dpr, jumat.
  suku bunga   sementara itu, gubernur bank indonesia (bi) syahril sabirin menilai, tingkat suku bunga yang cenderung naik saat ini masih dalam batas kewajaran.
  menurut syahril, bi tidak dapat berbuat banyak terhadap kenaikan tingkat suku bunga karena kenaikan tingkat suku bunga merupakan produk pasar.
kenaikan tingkat suku bunga mencerminkan risiko perekonomian indonesia.
 "kenaikan tingkat suku bunga merupakan suatu produk pasar, tidak dapat dikatakan wajar atau tidak.
namun, dari sisi kebutuhan kredit, kenaikan suku bunga itu belum terlalu tinggi bagi pihak yang memerlukan dana," kata syahril.
 menurut syahril, tingkat suku bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor moneter dan psikologis.
jika tingkat risiko dalam perekonomian tinggi, lanjutnya, tingkat suku bunga pun akan tinggi.
   kritikan   sementara itu, kalangan pelaku usaha menyampaikan kritik soal kenaikan pajak deposito.
itu dinilai sebagai langkah yang tidak tepat dan hanya akan memunculkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri.
  sofjan wanandi dan ketua kamar dagang dan industri (kadin) soy m pardede, misalnya, mengatakan setuju bahwa pemerintah harus memperbaiki arus dana yang masuk ke kas negara, tetapi harus dengan cara yang berpeluang mempercepat roda pemulihan ekonomi.
 sofjan wanandi menilai, kebijakan menaikkan pajak atas bunga deposito sebagai tidak tepat.
soalnya, masih banyak korban pemutusan hubungan kerja (phk) di masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada bunga deposito di saat roda ekonomi belum sepenuhnya lancar. "
pemerintah cuma mau cari gampangnya saja," tutur sofjan.
 menurut dia, masih banyak hal yang bisa dikenai pajak oleh pemerintah, dari penjualan mobil hingga rumah-rumah mewah.
selain itu, optimalisasi penerimaan pajak juga dapat dilakukan dengan pembenahan aparat pajak.
 sofjan mengatakan, kenaikan pajak atas bunga deposito ini akan berdampak pada pelarian modal ke luar negeri.
 senada dengan itu, soy m pardede menjelaskan, modal yang dibawa ke luar negeri itu bisa dialihkan ke dollar as maupun mata uang regional asean yang saat ini lebih menguntungkan daripada simpanan rupiah.
 menurut pardede, pajak sebesar 20 persen itu terlalu tinggi.
ia juga mengatakan, kenaikan pajak itu akan membuat bi menaikkan suku bunga dan pada akhirnya membebani pengusaha yang sedang sekarat.
 "bi dengan inisiatifnya sendiri mengompensasi kenaikan pajak itu dengan kenaikan bunga," katanya.
padahal, komitmen pemerintah pada pemulihan ekonomi adalah penurunan suku bunga, laju inflasi, dan stabilisasi nilai tukar rupiah.