dari tingkat kekuatan hukumnya, juwono juga melihat bahwa seharusnya pembuat rancangan undang-undang (ruu) pemilu menghormati adanya ketetapan (tap) mpr no vii/mpr/2000 tentang peran tni dan peran polri.
pasal 5 ayat (4) tap itu menegaskan bahwa anggota tni tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
keikutsertaannya di mpr pun paling lama sampai tahun 2009.
karena itu, juwono mengusulkan agar ketika dibahas di dpr, ruu pemilu itu dirumuskan ulang. "
terutama pada hak dipilih, seharusnya mereka berhenti langsung dan bukannya berhenti sementara," kata juwono.