sementara kepala dinas penerangan (dispen) tni ad brigjen ratyono mengatakan, gubernur maluku selaku pdsd maluku bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi koordinasi dengan panglima kodam xvi/pattimura, kepala polda maluku, dan kepala kejaksaan tinggi maluku. "
satu sasaran seharusnya tidak boleh diperebutkan oleh dua satuan yang berbeda.
kalau itu terjadi, berarti koordinasi di bawah pdsd tidak berjalan," kata ratyono, yang mendampingi sjafrie.