ketidakpuasan massa terhadap hasil pemilihan bupati banjarnegara periode 2001-2006 masih berbuntut panjang.
sekitar 300 orang massa pdi-p, sabtu (14/4) kembali mendatangi gedung dprd banjarnegara untuk menggelar "pengadilan rakyat" terhadap panitia pemilihan kepala daerah (pilkada).
 ketidakpuasan ini dipicu kekalahan dua calon dari pdi-p, yakni h satriyo yudiarto dan mardjono dalam pemilihan bupati banjarnegara, kamis lalu.
kekalahan ini langsung disambut dengan insiden penyanderaan terhadap 17 anggota fraksi pdi-p serta mengakibatkan ketua dprd banjarnegara sri ruwiyati, ketua fraksi pdi-p bambang sukarso, dan salah seorang anggota fraksi pdi-p harsono, dilarikan ke rumah sakit karena  shock  berat akibat tekanan dan hujatan massa. (
kompas , 14/4)  suasana di sekitar gedung dprd banjarnegara kemarin mencekam karena ratusan orang mencoba memaksa masuk ke halaman gedung tersebut.
namun, karena penjagaan aparat keamanan yang ketat, mereka sulit masuk ke kompleks gedung dprd.
meski demikian, panitia pilkada bersedia menerima perwakilan massa untuk berdialog.
 saat perwakilan massa berdialog, ratusan orang di luar gedung melakukan aksi demo dan mengusung keranda untuk menunjukkan kejujuran pelaksanaan pilkada telah mati.
massa kemudian membakar keranda tersebut.
  memanas   dialog antara perwakilan massa dengan panitia pilkada yang berlangsung di ruang anggaran dprd kemudian memanas dan berkembang menjadi peradilan rakyat terhadap praktik politik uang berkaitan pemilihan bupati itu.
desakan massa ini serta merta membuat kecut wajah anggota pilkada yang juga anggota dewan.
satu per satu akhirnya mereka memenuhi keinginan massa.
  "saya mengaku dihubungi dan diajak makan oleh para calon bupati.
tapi saya tidak pernah menjual suara kepada mereka.
paling-paling diberi sangu rp 50.000," tutur abdul kholik, yang mengaku apa yang disampaikannya keluar dari hati nurani.
  hal senada juga diungkapkan basri dari fraksi partai golkar.
tegasnya, "sungguh saya tidak pernah menjual suara."
 sementara itu, 17 anggota dprd dari fraksi pdi-p tidak ada yang hadir dalam pertemuan itu.
dari 17 anggota fraksi pdi-p, 14 orang di antaranya telah membuat pernyataan tertulis di depan massa untuk mengundurkan diri akibat kekalahan calon dari pdi-p.
 perwakilan massa kemudian menyerahkan fotokopi pernyataan di atas meterai yang dibuat h jasri-calon bupati terpilih- tanggal 2 april 2001 yang menyanggupi akan memberikan gaji kepada tujuh anggota fraksi pdi-p sampai tahun 2004 apabila ketujuh anggota itu dikenai sanksi oleh partai karena memilih dirinya.
  dalam pernyataan lainnya, jasri juga menyanggupi akan menghibahkan sebidang tanah dan bangunan seluas 600 m2, sebuah kendaraan roda empat, sebuah kendaraan roda dua dan operasional tahunan kepada pdi-p apabila fraksi pdi-p mencalonkan dan memenangkan dirinya menjadi calon bupati terpilih.
lembaran fotokopi itu kemudian dibagi-bagikan kepada warga masyarakat yang kebetulan lewat di di depan gedung dprd setempat.
 dalam gelar peradilan rakyat yang berlangsung hampir dua jam, perwakilan massa mempertanyakan definisi praktik politik uang.
menurut mereka praktik politik uang tidak dalam pengertian harus berbentuk uang.
  "iming-iming, janji akan memberikan sesuatu sepanjang masih dalam kaitannya dengan proses pemilihan yang diberikan para calon bupati kepada anggota dewan itu termasuk dalam praktik kotor tersebut," tandas salah seorang perwakilan massa.
 dari data dan fakta adanya praktik kotor itu, perwakilan massa meminta agar panitia pilkada menindaklanjuti temuan itu dan mendesak hasil pilkada dibatalkan.
  wakil ketua dprd banjarnegara soeparno yang juga wakil ketua pilkada menyatakan, masyarakat masih mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan sebagai wacana uji publik sampai hari senin mendatang.
  "masukan-masukan dari warga masyarakat yang disertai bukti-bukti akan diteliti panitia pilkada.
hasil akhir uji publik itulah yang akan menentukan apakah hasil pemilihan calon bupati banjarnegara itu sah atau batal," ujar soeparno.