menurut ketua komisi iii dpr ri awal kusumah, maraknya penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal antara lain disebabkan belum ditetapkannya peraturan pemerintah tentang penjabaran uu no 41/ 1999 tersebut.
masalah itu, lanjutnya, diperparah lagi dengan belum sinkronnya pelaksanaan sejumlah undang-undang tersebut akibat masih terjadinya tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama yang menyangkut masalah kewenangan.