miriam budiardjo juga berpendapat, ma dan mk sama tingginya, tetapi kedudukannya dengan mpr memang menjadi masalah.
karena itu, pengaruh dari mk ini akan banyak bergantung pada hasil perubahan uud 1945 yang masih akan dirumuskan nanti dalam sidang tahunan mpr agustus 2002. "
kalau secara teoretis dan sesuai perubahan uud 1945, memang mk berwenang mengadakan judicial review.
hal ini akan menimbulkan friksi dengan mpr dengan ketetapan-ketetapan mpr yang ada.
jadi memang bergantung sekali bagaimana nanti mpr bentuknya seperti apa," katanya.