tindakan hukum pidana yang direkomendasikan itu sendiri meliputi pemeriksaan dan penuntutan atas tindak  pidana korupsi, penggelapan, penipuan, hingga pencegahan ke luar negeri.
sementara tindakan hukum perdata yang direkomendasikan meliputi pemberian surat peringatan, gugatan perdata untuk cedera janji, eksekusi jaminan, pernyataan kepailitan, pengambilan aset, sampai upaya paksa badan (gijzeling).