rapat paripurna mpr hari sabtu (21/7) yang menyetujui percepatan sidang istimewa (si) mpr menimbulkan pro kontra antara politisi di mpr dengan presiden abdurrahman wahid.
presiden abdurrahman wahid menilai rapat paripurna mpr sebagai rapat ilegal.
sedangkan di sisi lain, politisi di dpr menganggap rapat itu sah.
 pakar hukum tata negara universitas airlangga, surabaya, prof dr soewoto mulyosudarmo yang dihubungi  kompas  sabtu (21/7) menilai, yang menjadi masalah adalah belum ada kejelasan apakah si mpr yang digelar itu atas permintaan dpr karena presiden melanggar haluan negara, atau atas permintaan mpr.
 presiden abdurrahman wahid dalam jumpa pers mengungkapkan adanya undangan dari ketua mpr amien rais pada hari jumat malam. "
sebagaimana kita ketahui, mas amien rais selaku ketua mpr, sudah mengatakan jumat malam, akan memanggil anggota mpr untuk hadir dalam rapat paripurna untuk memutuskan si pada hari ini.
terus terang, ini semua melanggar tatib mpr dan uud 1945," kata presiden.
 rapat paripurna mpr yang diselenggarakan sabtu (21/7), jelas presiden, tidak dikenal dalam tatib mpr.
dalam putusan mpr tentang tatib mpr, disebutkan hanya ada tiga jenis sidang, yaitu sidang umum (su), sidang tahunan (st) dan sidang istimewa (si).
  sah   beberapa politisi di mpr menganggap percepatan si mpr adalah sah.
ketua dpr yang juga ketua umum partai golkar akbar tandjung, menyatakan, keputusan hasil rapat paripurna mpr kemarin yang mayoritas peserta rapatnya telah menyetujui ide percepatan si mpr itu sah.
menurut tandjung, rapat paripurna mpr itu legal karena telah memenuhi aturan tata tertib.
 ditanya pers bukankah tidak ada istilah "rapat paripurna mpr" selain hanya sidang umum dan/atau sidang istimewa mpr, tandjung menjawab, "itu 'kan sidang paripurna (mpr) dalam rangka sidang istimewa mpr.
pokoknya, apa yang tadi telah disampaikan oleh pimpinan mpr (amien rais- red. )
itulah yang kini menjadi pegangan kita.
dan itu pula yang juga telah direkomendasikan oleh badan pekerja mpr."
 "jadi apa yang telah diputuskan pimpinan (mpr) itu adalah sesuatu yang telah direkomendasikan oleh badan pekerja (kepada pimpinan majelis- red ).
jadi (telah) diberikan kewenangan kepada pimpinan majelis untuk mengambil langkah-langkah.
dan itulah yang telah diambil pimpinan (majelis) tadi," jelas tandjung.
 ketua fraksi tni/polri hari sabarno menegaskan, markas besar tni telah memberikan koridor kepada fraksi tni/ polri mpr dalam mengambil sikap tentang percepatan si mpr, dan karena mayoritas anggota mpr menghendaki si mpr dipercepat, maka si mpr itu adalah sah. "
legal tidaknya si mpr harus dilihat berdasarkan konstitusi.
mpr merupakan lembaga tertinggi, dan mayoritas kekuatan politik menghendaki si mpr dipercepat.
karena itu, si mpr yang dipercepat itu adalah legal," kata hari.
  wajib hadir    mengenai kemungkinan tidak hadirnya presiden abdurrahman wahid, soewoto mengemukakan, presiden wajib hadir untuk memberikan pertanggungjawabannya di si mpr jika si mpr itu atas permintaan dpr.
jika presiden tidak hadir dengan alasan si mpr tidak legal maka tindakan presiden ini melanggar konstitusi.
 "kalau presiden tidak hadir (ke si), padahal itu merupakan kewajiban konstitusional, maka akan ada persoalan.
pertama, ketidakhadiran presiden merupakan penyimpangan konstitusional.
kedua, presiden menjadi tidak bertanggung jawab karena tidak mau menyampaikan pertanggungjawabannya ke mpr," kata soewoto.
 dengan sikap presiden yang demikian, lanjut soewoto, mpr berhak melanjutkan si sesuai agenda yang telah disepakati.
lain jika alasan ketidakhadiran presiden adalah karena masalah kesehatannya, maka mpr harus menangguhkan si.
  belum jelas   permasalahannya sekarang ini, kata soewoto, belum ada kejelasan apakah si kali ini diadakan atas permintaan dpr karena presiden melanggar hukum, ataukah semata keputusan mpr.
jika si ini atas permintaan dpr dan presiden tidak mau hadir, maka yang akan terjadi kemudian adalah mpr memilih dan mengangkat presiden baru.
presiden tidak mempunyai alasan untuk tetap bertahan di istana negara.
 "prediksi saya, akan keluar perintah eksekusi (untuk memaksa presiden keluar istana).
tetapi gus dur pasti akan menggunakan kekuatannya, dalam hal ini polri, untuk mengatasi senayan.
ini bisa menimbulkan persoalan dalam tubuh militer.
tetapi nanti akan terlihat siapa yang memberikan dukungan pada presiden baru, dan siapa yang memberikan dukungan pada gus dur.
pengaruhnya pada masyarakat, akan terjadi konflik horizontal di tingkat pendukung mereka yang dapat melebar menjadi masalah disintegrasi bangsa," kata soewoto.
 jika pelaksanaan si hanya semata keputusan mpr, maka keputusan si untuk minta pertanggungjawaban presiden tersebut merupakan keputusan yang cacat. "
kita tidak bisa menilai si ini ilegal karena ini merupakan keputusan lembaga tertinggi negara.
kita hanya bisa mengatakan bahwa keputusan si melalui proses yang cacat," kata soewoto.
  dalam keadaan demikian, jelas soewoto, maka yang berbicara adalah politik.
dalam dunia politik, siapa yang mendapat dukungan kuat akan dengan mudah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
sebaliknya, tanpa adanya dukungan maka sulit untuk mempertahankan kekuasaan.
demikian juga kalau mau mengukur moral politik, harus dengan kacamata politik dan tidak bisa dengan kacamata agama.
  "ini yang terjadi sekarang.
dan harus diingat, suara mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan.
kalau sudah begini, solusinya adalah seperti yang dikatakan cak nur (nurcholish madjid) bahwa orang itu harus kembali ke porsinya masing-masing.
kalau mau begitu, masyarakat pasti akan menerima," ujar soewoto.