sekitar bulan november 1999, tambah muhajirin, difasilitasi oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kendal, ptpn ix dan masyarakat desa banyuringin dan kaliputih menyepakati ketentuan yang memperbolehkan masyarakat kedua desa itu menggarap tanah yang dulu dibuka nenek moyang mereka.
kesepakatan itu juga menyetujui pengukuran kembali tanah yang dikuasai ptpn ix secara hak guna usaha (hgu).
kesempatan masyarakat menggarap tanah seluas sekitar 420 hektar itu diperkuat dengan surat izin dari dpu pengairan jateng yang memperbolehkan penduduk menggarap tanah sempadan sungai wringin dan sungai katul, di banyuringin, selebar 50 meter dari bibir sungai.