karenanya, peran pemerintah pusat tidak boleh kendur untuk membantu masyarakat poso dan sulteng dalam mengagendakan rekonsiliasi dan rehabilitasi.
seperti disebutkan darwis waru, peran pemerintah pusat tidak boleh terhenti dengan sekadar memediasi dua kelompok yang bertikai di poso dalam meja perundingan di gowa, sulawesi selatan yang kemudian melahirkan deklarasi malino itu.