pembahasan rancangan undang-undang (ruu) tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) yang seharusnya dimulai akhir september lalu tertunda sampai pada masa persidangan dewan perwakilan rakyat (dpr) mendatang, yang baru dimulai pada pertengahan november 2002.
badan musyawarah (bamus) dpr semula menugaskan komisi ix dpr untuk membahas ruu tersebut dengan menteri kehakiman dan hak asasi manusia (menkeh dan ham) yusril ihza mahendra pada tanggal 23 september lalu, tetapi yusril meminta pembahasan itu ditunda.