kepala perwakilan bank dunia untuk indonesia mark baird, jumat (26/1), mengungkapkan di washington bahwa bank dunia kemungkinan akan mengurangi pinjaman bagi indonesia.
sebagai gantinya, bank dunia akan menyediakan pinjaman dengan persyaratan lebih lunak, yang akan disalurkan melalui international development agency (ida).
 pergeseran kebijakan ini, menurut baird, didasarkan pada kekhawatiran bank dunia terhadap membengkaknya secara tajam beban utang indonesia dan terus maraknya korupsi di negara ini.
selain itu, pergeseran ini juga mencerminkan keinginan bank dunia untuk mengubah pendekatan dalam penyaluran pinjaman ke indonesia, dari yang sebelumnya "pendekatan krisis" ke penekanan pada pendanaan untuk pembangunan dan pengentasan rakyat dari kemiskinan ( community-based development assistance ).
 berdasarkan rencana, volume pinjaman untuk indonesia akan dipangkas, dari sebelumnya yang mencapai rata-rata 1,30 milyar dollar as setahun selama kurun 1990-an.
sebagai gantinya, indonesia dimungkinkan mendapatkan pinjaman sebesar antara 400 juta hingga  1 milyar dollar as setahun, yang akan disalurkan melalui lembaga tangan kanan bank dunia, ida.
 pinjaman ida ini merupakan pinjaman konsesional dengan persyaratan sangat lunak, tanpa bunga ( interest-free ), berjangka waktu hingga 40 tahun, dengan pihak debitor hanya akan dikenai  access charge  yang sangat rendah untuk mendapatkannya.
selama ini, ida hanya ditujukan pada negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan kronis, dan memiliki peluang kecil untuk bisa menggaet investasi swasta atau mendapatkan pendanaan guna membiayai proyek-proyek pembangunannya.
 baird antara lain menyebut tingkat utang pemerintah yang sudah mencapai 99 persen dari produk domestik bruto (pdb) per tahun sebagai salah satu alasan kelayakan indonesia untuk memperoleh pinjaman ida.
tingginya utang pemerintah itu sendiri adalah akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk merekapitalisasi perbankan dan bank sentral.
 indonesia sebenarnya tidak masuk dalam kelompok negara yang layak memperoleh keringanan utang berdasarkan program yang disebut inisiatif hipc ( heavily indebted poor countries /negara-negara miskin pengutang berat) yang diprakarsai oleh bank dunia dan dana moneter internasional (imf).
namun, sejauh ini, indonesia sudah berhasil mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan paris club dan london club.
 bank dunia sendiri berharap, dengan pinjaman ida ini, kesinambungan arus pendanaan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan pengentasan kemiskinan di indonesia akan berlanjut, tanpa harus membuat beban cicilan utang indonesia dalam jangka pendek meningkat.
 "pemerintah sudah menunjukkan alasan yang kuat untuk bisa memperoleh akses ke ida," ujarnya, menunjuk pada pendapatan per kapita indonesia yang anjlok tajam selama dan sejak krisis finansial 1997.
pendapatan per kapita indonesia yang pernah mencapai di atas 1.000 dollar as per tahun sebelum krisis saat ini diperkirakan baird tinggal sekitar 580 dollar as setahun.
  pemberantasan korupsi    baird menegaskan, usulan pergeseran ke jenis pinjaman lebih lunak bagi indonesia itu sendiri belum tentu disetujui oleh dewan direktur bank dunia. "
akan ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka mengenai apakah indonesia layak untuk (mendapatkan pinjaman) ida sekarang ini," ujar baird.
 baird antara lain menunjuk pada upaya pemberantasan korupsi yang tersendat-sendat dan kinerja indonesia yang buruk dalam langkah reformasi.
hal-hal tersebut, menurut baird, merupakan penghalang yang harus bisa diatasi indonesia untuk bisa mendapatkan kepercayaan bukan saja dari dewan direktur bank dunia, tetapi juga investor asing dan donor-donor lain.
 ia antara lain merujuk pada kasus yang dialami oleh perusahaan asuransi kanada, manulife finance corp, yang frustrasi dalam upaya memperoleh keadilan berkaitan dengan kasus penjualan kepemilikan saham pt dharmasa sakti sejahtera di pt asuransi jiwa manulife indonesia.
  ditegaskan oleh baird, kesinambungan pinjaman untuk indonesia akan sangat tergantung pada kemajuan yang dicapai indonesia dalam penerapan reformasi fiskal, finansial, dan peradilan, sebagaimana disepakati dalam  letter of intent  (loi) dengan imf.
  seperti diketahui, akibat ketidakmampuan indonesia memenuhi jadwal-jadwal loi, imf telah menunda pencairan pinjaman bagian ketiga senilai 400 juta dollar as sebagai bagian dari paket 5 milyar dollar as untuk tiga tahun yang dijanjikan imf bulan februari 2000.
 ditegaskan oleh baird, meskipun sejumlah kemajuan berhasil dibuat di sejumlah bidang, pemerintah masih belum bisa memenuhi sejumlah aspek kunci dari agenda reformasi yang digariskan dalam loi.
termasuk di dalamnya adalah menjamin adanya bank sentral yang independen dan kuat, membersihkan kredit macet di sektor finansial melalui badan penyehatan perbankan nasional (bppn), pendesentralisasian wewenang pemerintah pusat ke daerah, serta penanganan kasus korupsi.
  risiko inflasi   pada bagian lain, baird juga mengingatkan, meskipun fondasi pemulihan indonesia semakin kokoh ( broad-based ), tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai indonesia masih belum cukup untuk bisa memperbaiki nasib lebih dari 100 juta penduduk yang saat ini masih hidup dalam kemiskinan.
baird memperkirakan setelah pertumbuhan hampir nol persen tahun 1999, tahun lalu indonesia mencatat pertumbuhan pdb sekitar 4,7-4,8 persen, dengan inflasi sekitar 10 persen.
  "memang bukan lagi suatu perekonomian dalam krisis.
di sebagian wilayah bahkan benar-benar terjadi  booming  ekonomi.
namun, dengan pertumbuhan 4,7 persen sekalipun, itu masih rendah dari yang dibutuhkan agar bisa mengembalikan indonesia ke level sebelum krisis," ujarnya.
diingatkan, menarik investasi asing merupakan kunci agar indonesia bisa kembali ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah menempatkannya sebagai salah satu "macan asia".
 lebih jauh, baird juga mengingatkan ancaman inflasi yang masih akan menghadang indonesia, terutama akibat melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga bbm, serta kenaikan upah.
 tingginya skeptisme dan ketidakpastian menyangkut masa depan ekonomi indonesia itu antara lain dikaitkan dengan terus merosotnya nilai tukar rupiah, yang tercatat melemah dari sekitar rp 7.450 per dollar as setahun lalu menjadi sekitar rp 9.450 per dollar as saat ini.