pada tahun 1990-an pernah ada perhitungan kasar bahwa seluruh uang di indonesia itu, sebanyak 70 persennya hanya beredar di seputar jakarta.
sisanya sekitar 30 persen baru dibagi rata ke seluruh daerah lainnya.
dalam otonomi daerah, pemerintah pusat ingin mengubahnya.
daerah diberi kesempatan untuk mendapatkan dana lebih besar dan diberi kebebasan untuk mengelolanya sendiri.
 untuk itu pun pemerintah telah menyiapkan seperangkat peraturan pemerintah (pp) bidang keuangan sebagai turunan dari undang-undang (uu) nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
inilah barangkali satu-satunya uu pada masa kini yang secara rinci membagi mana yang menjadi hak pemerintah pusat dan mana yang menjadi hak pemerintah daerah, lengkap dengan angka-angka bahkan rumus-rumus atau persamaan matematikanya.
  uu no 25/1999 tersebut merupakan pasangan uu no 22/ 1999 tentang pemerintahan daerah.
kedua uu itu merupakan paket uu mendukung otonomi daerah yang dimulai 1 januari 2001, sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku saat ini.
 dalam uu no 25/1999 disebutkan bahwa penerimaan daerah di antaranya pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
  sumber pad yang dimaksud adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pad yang sah.
 dana perimbangan terdiri atas bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), dan penerimaan dari sumber daya alam.
selain itu dana perimbangan juga berasal dari dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak).
sumber daya alam yang dimaksud adalah dari sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, sektor perikanan, minyak bumi, dan gas alam.
             uu no 25/1999 tersebut kini setidaknya telah didukung empat pp, yaitu pp no 104/2000 tentang dana perimbangan, pp no 105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pp no 106/ 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan pp no 107/2000 tentang pinjaman daerah.
 dari keempat pp tersebut, pp tentang dana perimbangan lebih merinci lagi angka-angka perimbangan yang tertuang dalam uu no 25/1999, khususnya tentang dana perimbangan ( lihat tabel ).
 khusus untuk hasil sumber daya alam dari sektor perikanan, bagian daerah dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh indonesia.
penerimaan negara dari sektor perikanan itu terdiri atas penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
 tidak seperti sektor-sektor sumber daya alam lainnya, rupanya pemerintah pusat masih "menguasai" sumber penghasilan negara terbesar selama ini yaitu minyak bumi dan gas alam.
penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas alam berasal dari kegiatan operasi pertamina sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil ( production sharing contract ) dan kontrak kerja sama selain kontrak bagi hasil.
 ada satu hal lagi yang menarik dalam desentralisasi keuangan ini, bahwa daerah diperkenankan mencari pinjaman luar negeri, tetapi setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.
             angka-angka eksak dalam uu 25/1999 dan pp-pp turunannya itu tentu akan membawa implikasi yang cukup luas, karena penghasilan daerah sudah dihitung sedemikian rincinya.
rincinya angka-angka dalam uu sempat menimbulkan kritik, karena seharusnya dalam uu cukup diatur ketentuan secara umum saja, sedang rincian angkanya cukup dijelaskan dalam peraturan pemerintah.
 namun, kalau menilik sejarah perimbangan keuangan pusat-daerah ini, sebenarnya sejak tahun 1950-an ketika daerah-daerah banyak bergolak, sudah ada uu yang mengatur secara rinci lengkap dengan angka perimbangan, yaitu uu no 32/1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
di situ antara lain disebutkan kepada daerah diserahkan minimum 75 persen dan maksimum 90 persen dari pajak-pajak seperti pajak peralihan, pajak upah, dan pajak meterai.
 dengan adanya rincian ini daerah akan tahu dengan jelas, sebetulnya berapa bagian yang "direlakan" oleh pemerintah pusat.
dari situ juga akan diketahui seberapa jauh niat pemerintah pusat membagi-bagi uangnya kepada daerah.
  menyimak angka-angka tersebut tampak bahwa pemerintah pusat memberi perimbangan yang cukup besar dalam bentuk dana alokasi umum (dau).
akan tetapi, tampak masih berusaha menguasai sumber daya alam yang vital terutama minyak bumi dan gas alam.
  masuk akal, karena dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2001, penerimaan dari minyak bumi dan gas alam besarnya masing-masing rp 45,944 trilyun (3,2 persen dari produk domestik bruto/pdb) dan rp 13,792 trilyun (satu persen dari pdb).
bandingkan dengan bphtb dan pbb yang diserahkan daerah, masing-masing rp 1,175 trilyun (0,1 persen dari pdb) dan rp 4,466 trilyun (0,3 persen dari pdb).
 meskipun demikian, upaya pemerintah pusat tersebut cukup signifikan jika melihat struktur rapbn 2001 yang mulai berjalan per 1 januari 2001 ini.
untuk mendukung dana perimbangan misalnya, pemerintah pusat mentransfer dana ke provinsi/kabupaten/kota yang meningkat dua kali lipat lebih, yakni dari rp 33,522 trilyun (3,7 persen dari pdb) dalam apbn 2000, menjadi rp 81,676 trilyun (5,7 persen dari pdb) pada tahun anggaran 2001.
 hampir seluruh dana perimbangan itu (99,2 persen) bersifat umum ( block grant ).
artinya kewenangan pemanfaatannya sepenuhnya berada pada pemerintah daerah.
pemda akan memperoleh ruang gerak, tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakannya di daerah.
 namun yang perlu diingat pula, kehati-hatian sangat mutlak di sini.
jangan sampai perhitungan-perhitungan yang rumit itu justru menimbulkan masalah dalam praktiknya.
perlu diingat para kepala daerah saat ini adalah kader-kader partai yang baru saja mengalami eforia demokrasi, sehingga kadangkala tidak dibekali dengan kemampuan yang cukup untuk memahami otonomi daerah.
akan tetapi, apa salahnya dimulai?