kedatangan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn) di daerah akhir-akhir ini ternyata mendapat tentangan anggota dprd di beberapa daerah.
sosialisasi dan pembagian brosur pendataan kekayaan pejabat oleh kpkpn itu dinilai bertentangan dengan uu no 28 tahun 1999 pasal 15 ayat 8 dan keputusan presiden (keppres) 127 tahun 1999.
  ketua dprd dki jakarta edy waluyo selaku ketua asosiasi pimpinan dprd provinsi se-indonesia, mengungkapkan hal itu di bandung, jumat (11/5) malam, dalam pertemuan menjelang rapat kerja nasional pimpinan dprd se-indonesia.
 hadir dalam pertemuan tertutup itu antara lain ketua dprd jabar eka santosa, ketua dprd jawa timur bisjrie abdul djalil, ketua dprd kalimantan timur sukardi jarwo putro, dan wakil ketua dprd daerah istimewa yogyakarta totok daryanto.
 menurut edy, berdasarkan uu no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) pada pasal 15 ayat 8 menyebutkan, kpkpn harus membentuk komisi pemeriksa di daerah dengan persetujuan dprd setempat.
hal ini juga tercantum dalam keppres no 127 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara pada bagian keenam tentang komisi pemeriksa di daerah pada pasal 21 ayat 1 dan 2.
 "jadi, peraturannya sangat jelas.
kalau sekitar 25 pejabat kpkpn itu sekarang berkeliling ke daerah langsung, itu bertentangan dengan kedua peraturan tersebut," kata edy.
 edy menegaskan, pihaknya ingin mendudukkan persoalan ini sesuai kedua peraturan tersebut.
yang berhak melakukan pemeriksaan itu komisi pemeriksaan kekayaan di daerah. "
ini sama sekali bukan berarti anggota legislatif di daerah tidak bersedia diperiksa menyangkut kekayaan yang dimiliki," tutur edy.
 ketua asosiasi pimpinan dprd itu mengakui, anggota dewan baru sadar mengkritisi kedua peraturan tersebut terlambat dilakukan karena dprd di daerah disibukkan dengan pembuatan peraturan daerah baru untuk menyesuaikan dengan uu no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
 tetapi, kata edy, berdasarkan uu yang membentuk komisi pemeriksa di daerah itu adalah kpkpn dan harus mendapat persetujuan dprd.
karena belum dibentuk, masing-masing dprd berhak mengusulkan kepada kpkpn untuk segera membentuk, seperti usulan dprd jatim.
 ditanya soal kpkpn yang tengah membagi-bagikan formulir pendataan kekayaan pejabat, edy mengatakan, semestinya itu tidak dilakukan sampai terbentuknya komisi pemeriksaan di daerah. "
banyaknya anggota dprd dki jakarta yang belum mengumpulkan kembali formulir tersebut juga salah satunya disebabkan penilaian yang sama, yakni kegiatan kpkpn belum sesuai dengan uu yang ada," tuturnya.
  edy menambahkan, usulan pembentukan pemeriksa kekayaan di daerah ini akan dilakukan dua jalan, yakni diajukan masing-masing dprd dan yang dilakukan asosiasi pimpinan dprd provinsi se-indonesia.
  pertemuan informal tersebut, kata edy, selain membicarakan masalah kpkpn, juga membahas persiapan pertemuan nasional asosiasi pimpinan dprd provinsi se-indonesia di kaltim pada 25 juni mendatang.