makin merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) pada masa era reformasi ini terjadi karena kuatnya kepentingan politik golongan dan masih kokohnya budaya paternalisme.
sementara pada sisi lain, institusi hukum tidak cukup berdaya.
 demikian pandangan rektor institut agama islam negeri (iain) alauddin makassar prof dr muin salim.
dihubungi  kompas , selasa (23/1), muin salim mengatakan, korupsi di indonesia bukan sekadar kejahatan individual.
korupsi merupakan kejahatan kelompok yang memiliki jaringan kuat.
dengan demikian, setiap upaya pembongkaran dihadapkan pada suatu tangkalan yang kuat.
karena itulah betapa banyak kasus korupsi yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas.
pandangan serupa pernah disampaikan sosiolog hukum satjipto rahardjo.
 sementara sosiolog dari universitas airlangga, surabaya, hotman siahaan, mengemukakan, praktik korupsi di indonesia tidak akan hilang karena  benefit  (keuntungan) yang didapat dari korupsi lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung.
struktur masyarakat dan sistem budaya yang ada sekarang ini sangat tidak kondusif untuk mengeliminir praktik korupsi.
 "struktur masyarakat dan sistem budaya kita membuat orang lebih senang menyimpang, korupsi, daripada tidak menyimpang.
kebudayaan itu merupakan respons untuk kualitas manusia.
korupsi secara kebudayaan merupakan respons yang rasional dari pelaku korupsi terhadap struktur dan sistem budaya.
struktur yang ada sekarang ini sangat tidak kondusif untuk mengeliminir korupsi, bahkan struktur ini pula yang melahirkan korupsi," tandas siahaan.
  masyarakat jengkel   muin salim mengemukakan, kelihatannya pemerintah sekarang memang mempunyai itikad memberantas korupsi, tetapi pada operasionalnya belum sama sekali. "
lihat saja sekarang, penanganan kasus korupsi seperti sandiwara saja," katanya.
 muin salim melihat, masyarakat sudah mulai semakin jengkel terhadap ketidakseriusan pemerintah dan lemahnya aparat hukum dalam memberantas korupsi.
kejengkelan masyarakat ini lantas diekspresikan dalam bentuk melakukan pengadilan sendiri terhadap tersangka pelaku kejahatan.
 sebenarnya, menurut muin salim, untuk mengatasi korupsi harus dengan meningkatkan daya kritis masyarakat.
daya kritis ini akan dapat dikembangkan dengan saksama dalam suasana kehidupan yang demokratis.
akan tetapi, masalahnya sekarang, sistem sosial paternalisme masih sangat kuat sehingga masyarakat tidak berani mengkritik elite pimpinannya.
 "kalau ada masyarakat yang mengkritik, maka kelompok atau golongan pendukung pimpinan itu akan membela secara tidak rasional.
pembelaan sebenarnya juga dilakukan untuk melindungi kepentingan golongan itu," tambahnya.
 padahal, mestinya, seorang pejabat negara itu harus terbuka dan rasional terhadap kritik.
kalau memang kritik itu salah, hendaknya bisa memberikan penjelasan secara transparan.
kalau memang bersalah, ia harus meminta maaf atau mundur untuk mencegah kerusakan lebih parah.
 kondisi ini diperparah dengan pola kritik yang tidak bertengger pada norma-norma.
pada masa era reformasi ini, kata muin salim, orang menyampaikan kritik karena ada muatan kepentingan individu dan golongan.
  struktur penegak hukum   menurut siahaan, hingga kini, walau telah berganti pemerintahan, indonesia belum mempunyai struktur yang cukup kuat untuk menegakkan hukum pada orang yang melakukan korupsi.
 benefit  yang didapat dari korupsi lebih besar daripada  cost  atau biaya. "
kalau orang korupsi rp 100 milyar, dan akan dihukum, tetapi hukum itu bisa diselesaikan dengan rp 10 milyar, ya, lebih baik korupsi saja.
jadi, hukuman yang diterima tidak setimpal dengan keuntungan korupsi yang diperoleh, hukumannya lebih rendah," katanya.
  menurut survei yang dilakukan transparency international, indeks korupsi indonesia masih saja yang paling buruk.
pergantian kepemimpinan nasional dari soeharto, bj habibie, dan kh abdurrahman wahid ternyata tidak mengurangi praktik korupsi di indonesia.
 siahaan menilai, korupsi inheren dalam sebuah birokrasi, di mana pun,  benefit -nya lebih besar daripada  cost -nya.
sementara yang tidak korupsi,  cost- nya lebih besar daripada  benefit- nya.
orang-orang yang tidak korupsi akan menanggung kerugian yang lebih besar daripada mendapat keuntungan. "
orang yang jujur justru diledek orang, tetapi orang yang melakukan penyimpangan justru untung.
ya, orang akan menyimpang," ujarnya.
 menurut siahaan, korupsi adalah kebudayaan.
persepsi kebudayaan adalah struktur.
struktur itulah menghasilkan birokrasi yang korup.
struktur birokrasi yang korup itu akan sangat sulit dihilangkan kalau tidak terjadi pembongkaran struktural dalam pengertian ada institusi hukum yang lebih kuat dan maksimal.
selama ini di dalam birokrasi sudah ada institusi yang mengawasi, tetapi tidak maksimal.
mekanisme tidak berjalan.
birokrasi yang sudah tidak mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam tubuhnya, berarti sudah terjadi pembusukan.
dan birokrasi kita sudah berada di tingkat pembusukan yang luar biasa.
  banyak orang sudah mulai meneriakkan adanya  law enforcement , penegakan hukum, supaya orang tidak lagi korupsi. "
namun, apa yang akan ditegakkan?
tidak satu pun hukum kita yang bisa menghukum dengan benar dan proporsional pelaku korupsi.
berapa pun nilai korupsinya, pelaku itu akan dihukum sama.
hukuman untuk korupsi rp 1 juta sama dengan rp 100 milyar.
kondisi ini membuat korupsi jadi kebudayaan.
struktur itu membentuk kebudayaan.
maka tugas kita sekarang adalah membangun struktur yang bisa membuat penyimpangan yang menimbulkan biaya, bukan  benefit ," tandasnya.
 menurut siahaan, membicarakan bagaimana menyelesaikan masalah korupsi hingga kini masih sebatas wacana saja.
persoalan kita hanya diam di sini dan tidak bisa diselesaikan.
belum ada langkah-langkah besar seperti membongkar struktur yang telanjur meresap dalam.