kekecewaan masyarakat dan sebagian anggota komisi ii dpr pada kinerja jaksa agung ma rachman dalam pemberantasan korupsi memang bisa dimengerti.
namun, solusi yang ditawarkan, yaitu dilibatkannya anggota dpr dalam gelar perkara korupsi di kejaksaan, dinilai malah bisa menimbulkan masalah baru.
keterlibatan anggota dpr dalam gelar perkara korupsi potensial menimbulkan konflik kepentingan, karena dpr merupakan lembaga perwakilan politik yang memiliki kepentingan bermacam-macam, termasuk berkaitan dengan perkara korupsi.