komandan kodim 108/aceh tenggara, aceh, letkol mochamad sakeh dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam penebangan liar di kawasan taman nasional gunung leuser (tngl).
  hal itu dikemukakan panglima kodam i/bukit barisan mayjen i gde purnawa dalam dengar pendapat dengan komisi ii, iv, dan vii dprd sumatera utara (sumut) di medan, senin (30/7).
  turut hadir dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin wakil ketua dprd asrul azwar tersebut, antara lain gubernur sumut t rizal nurdin, kepala balai tngl m awriya ibrahim, direktur utama unit manajemen leuser prof dr m ali basyah amin ma, dan mantan kepala kantor wilayah kehutanan sumut darori.
  "karena saya anggap terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum, komandan kodim aceh tenggara saya pecat dari jabatannya.
proses selanjutnya dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku," katanya.
  menurut purnawa, saat ini sakeh ditempatkan di markas kodam bukit barisan sebagai perwira menengah guna memudahkan pemeriksaan.
sementara itu, jabatan yang ditinggalkan sakeh selanjutnya diisi oleh letkol anang d.   "kalau ada anak buah saya yang terlibat, tolong langsung beri tahukan kepada saya, akan saya tindak tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku," katanya.
  sementara itu, dalam kesempatan yang sama, ali basyah amin mengungkapkan, hutan alam di sumatera utara, saat ini, tinggal 10 persen, dan sebagian besar di antaranya terdapat di sumatera utara dan aceh.
khususnya mengenai hutan di kawasan aceh, ali menyatakan bahwa 80 persen kawasan hutan yang diberikan izin hph (hak pengusahaan hutan) adalah kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti hutan kawasan ekosistem leuser (kel) maupun hutan lindung.
  "jadi,  illegal logging  sebenarnya bukan hanya penebangan pohon dari kawasan tngl saja, tetapi juga penebangan pohon dari hutan lindung, hutan penyangga, hutan di daerah yang memiliki kemiringan tanah terlalu curam, atau daerah tangkapan air," jelasnya.
  libatkan semua unsur   berkaitan dengan maraknya penebangan kayu secara ilegal, mantan sekretaris jenderal departemen kehutanan suripto menyatakan, penebangan kayu ilegal terjadi di hampir seluruh wilayah indonesia, tidak hanya di kalimantan.
kegiatan yang merugikan negara ratusan milyar ini memiliki jaringan seperti mafia dengan melibatkan oknum dari semua unsur.
  "tidak mudah memberantasnya.
jaringannya sudah seperti mafia, dan semua terlibat.
bahkan, yang terjadi di perbatasan kalbar dan kaltim melibatkan pihak asing," tuturnya di jakarta, senin kemarin.
 suripto, yang mantan ketua tim penanggulangan penebangan liar, memaparkan, keterlibatan oknum-oknum di semua unsur yang seharusnya bertanggung jawab memberantas penebangan liar mempersulit pembuktian secara hukum kegiatan yang merugikan negara tersebut. "
hampir di semua jajaran dan di semua instansi ada oknum yang terlibat, mulai dari jajaran kehutanan, kepolisian, bea cukai, pemerintah daerah, bahkan tni," ungkapnya.
 hal ini dibenarkan oleh direktur perlindungan hutan departemen kehutanan suharyanto.
keterlibatan oknum-oknum di semua jajaran dan unsur ini telah membuat pembuktian secara hukum sulit dilakukan. "
apalagi para cukong ini pandai menggunakan rakyat sebagai tamengnya, ditambah kemampuan penasihat hukum yang mereka gunakan sangat canggih, bisa mencari celah-celah kelemahan hukum kita.
dengan demikian, mereka bisa lolos dari jerat hukum," ujarnya.
 suharyanto mengakui, departemen kehutanan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kegiatan penebangan liar tanpa bantuan dari instansi-instansi lain. "
untuk memberantas  illegal logging  harus dikeroyok ramai-ramai.
tanpa itu, sampai kapan pun tidak akan bisa diatasi," katanya.
 perlunya kesatuan langkah dan komando dalam memberantas  illegal logging  juga dikemukakan oleh suripto.
dikatakan, tim yang dipimpinnya di masa kepemimpinan menteri kehutanan nurmahmudi ismail mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti setiap temuan yang didapat di lapangan karena tidak adanya kewenangan melakukan eksekusi.
sementara di sisi lain, instansi-instansi lain yang diharapkan dapat menindaklanjuti temuan tersebut tidak memberi respons yang memadai.