berkaitan dengan kecenderungan relokasi kegiatan produksi sejumlah industri ke luar negeri akhir-akhir ini, menko perekonomian rizal ramli telah meminta dua menteri, yakni menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) al-hilal hamdi dan menteri perindustrian dan perdagangan (menperindag) luhut b panjaitan, untuk mengambil tindakan guna mengatasinya.
 menko perekonomian menjawab pertanyaan pers di jakarta, selasa (23/1), mengatakan, rapat koordinasi bidang perekonomian (dilangsungkan senin  -red ) telah meminta menakertrans untuk mengambil sejumlah langkah guna mencegah jangan sampai suasana perburuhan di indonesia mengakibatkan investor merelokasi usahanya ke negara lain.
menakertrans antara lain diminta bertemu dengan pimpinan buruh untuk mencari jalan tengah supaya dapat tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
 selain meminta menakertrans bertemu dengan pimpinan buruh, pemerintah juga meminta menperindag menarik masuk ke indonesia sejumlah industri komponen yang masih berada di luar negeri.
 dijelaskan, beberapa industri, seperti sepatu, mempunyai nilai tambah hanya antara 5-10 persen, karena terdapatnya sejumlah komponen yang masih harus diimpor dari luar negeri.
dengan keadaan demikian, pada saat terjadi masalah perburuhan di indonesia, investor dapat dengan mudah merelokasi industrinya ke luar negeri.
jika komponen dapat dipenuhi dari dalam negeri, diperkirakan investor tidak akan dengan mudah dapat melakukan relokasi usaha.
  menperindag sendiri membantah terjadinya relokasi industri sejumlah perusahaan sepatu, tekstil, dan elektronik ke luar negeri. "
ndak  benar itu.
kita akan memberikan insentif yang baik bagi mereka (industri)," kata panjaitan menjawab pertanyaan pers usai mendampingi presiden abdurrahman wahid melakukan pembicaraan dengan presiden brasil fernando henrique cardoso di istana merdeka jakarta, selasa.
menperindag tidak menjawab lebih detail soal insentif bagi industri agar tidak hengkang dari tanah air.
   ketidakpastian   sementara itu, mantan mennaker bomer pasaribu yang dimintai komentar usai mempertahankan desertasi doktornya dengan predikat  cum laude  di ipb, bogor, selasa, mengatakan, hengkangnya para pengusaha dari indonesia ke luar negeri tidak hanya disebabkan masalah perburuhan.
  menurut dia, banyak masalah lain yang lebih signifikan yang memicu investasi lari ke luar, seperti masalah keamanan dan ketidakpastian. "
saya kira kita harus memahami hal itu sebagai akibat dari berbagai masalah.
ada banyak hal yang menjadi penyebab larinya mereka, seperti keamanan, ketidakpastian politik, dan banyak risiko investasi," ujarnya.
 pasaribu menegaskan, masalah perburuhan hanya sebagian kecil dari penyebab larinya investor.
upah buruh di indonesia dinilai masih merupakan pertimbangan para investor untuk bertahan di indonesia.
  ia mencontohkan, upah buruh pabrik elektronik di indonesia masih 5-5,3 persen dari total biaya per unit.
ini masih rendah dibandingkan dengan thailand yang berkisar antara 11-13 persen.
sedangkan malaysia berkisar antara 20-23 persen.
 bila dilakukan pembenahan, kata pasaribu, maka lebih baik bila membenahi masalah utama, seperti keamanan, ekonomi biaya tinggi yang merajalela, serta kepastian soal otonomi. "
ini menimbulkan risiko investasi yang tinggi.
apalagi ditambah dengan kebijakan fiskal dan moneter yang kontroversial," katanya.
  sementara itu, kalangan pengembang kawasan industri juga meminta jaminan kepastian hukum dan keamanan dari pemerintah.
ketua himpunan kawasan industri (hki) yang juga presdir pt jababeka sd darmono mengatakan, tanpa adanya jaminan tersebut, investor akan sulit untuk masuk dan bahkan bisa berakibat pada hengkangnya para pengusaha yang sudah ada di lokasi kawasan industri.
  gsbi: pernyataan emosional    dewan pengurus pusat gabungan serikat buruh independen (dpp gsbi) dalam siaran pers, selasa, menuding pernyataan sekjen asosiasi persepatuan indonesia (aprisindo) djimanto, sekjen asosiasi pertekstilan indonesia (api) irwandy m amin, dan ketua gabungan elektronika (gabel) lee kang hyun sebagaimana dilansir  kompas , 23 januari 2000, sebagai pernyataan emosional pengusaha, yang kemudian dijadikan alasan pemodal untuk menarik investasinya dari indonesia.
 pernyataan emosional yang dimaksud adalah yang menuding konflik perburuhan sebagai penyebab hengkangnya investor, serta tuduhan bahwa buruh diprovokasi oleh pihak ketiga dan tuntutan yang diajukan buruh selama ini melebihi kemampuan pengusaha.
 menurut ketua dpp gsbi sobirin dan sekjen dpp gsbi bandung eko saputro, pernyataan djimanto, irwandy, dan lee, tak lebih hanya pretensi yang dimaksudkan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan proteksi terhadap kepentingan pemodal asing.
mereka antara lain mencontohkan desakan asosiasi pengusaha agar keputusan mennaker nomor 150 tahun 2000 dicabut.
 menurut sobirin dan bandung, munculnya tuntutan buruh selama ini lebih disebabkan minimnya perhatian pemodal terhadap kesejahteraan buruh.
alasan pengusaha tidak sanggup memenuhi tuntutan buruh -meskipun tuntutan normatif sekalipun- dinilai juga tak beralasan.