bachtiar berpendapat, kebijakan pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap tunggakan kut adalah sikap tidak mau repot. "
kebijakan itu sama sekali tidak mendidik bangsa ini.
pemerintah seharusnya tidak hanya membuat statement yang populis, tapi merusak sistem.
pemerintah seharusnya aktif turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sehingga dapat mengambil tindakan memberi sanksi kepada koperasi atau lsm yang nakal yang menyelewengkan kut," kata anggota dpr dari fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) ini.