adapun mantan ketua dewan pengurus yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) bambang widjojanto mengemukakan, dpr sebaiknya segera membuat keputusan politik, baik melalui dewan kehormatan maupun melalui sidang paripurna, untuk memberhentikan sementara akbar tandjung sebagai ketua dpr.
menurut bambang, keputusan itu perlu diambil untuk menunjukkan komitmen dpr melaksanakan tap mpr no viii/mpr/ 2001 tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.