pada prinsipnya presiden abdurrahman wahid tidak keberatan dengan usulan kompromi politik, namun konteksnya untuk kepentingan bangsa, melalui kerja sama dan pembagian tanggung jawab yang jelas dengan legislatif, bukan dengan membagi-bagi kekuasaan.
presiden abdurrahman wahid juga setuju dengan usulan pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan asal uud 1945 diubah dulu.
  demikian juru bicara kepresidenan adhi massardie, menjawab pertanyaan  kompas  dan  rakyat merdeka  di istana merdeka, jakarta, sabtu (31/3).
menurut adhi, usulan pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan sebelumnya pernah disampaikan dewan pertimbangan agung (dpa), namun diabaikan oleh presiden abdurrahman wahid sebab menyimpang dari konstitusi.
katanya, "bagaimana dpa bisa mengajari presiden untuk melanggar konstitusi.
oleh karena itu presiden mengatakan, saran dpa dianggap tidak pernah ada."
 presiden abdurrahman wahid setuju dengan pemisahan itu, asal uud 1945 diubah terlebih dulu.
tambah adhi, "prinsipnya presiden setuju tetapi mekanisme konstitusinya harus diubah dan itu harus dilakukan melalui dpr.
kemudian harus dijelaskan mekanisme pertanggungjawabannya seperti apa.
pemberlakuannya pun tidak bisa sekarang tetapi pada tahun 2004."
    konstitusi   saat ini, jelas adhi, munculnya ide pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan lebih dikarenakan abdurrahman wahid yang menjadi presiden. "
kemudian dasar hukumnya berusaha untuk dibuat, nanti kalau presidennya bukan gus dur (abdurrahman wahid), aturannya dicopot lagi.
kalau begini artinya mempermainkan konstitusi untuk kepentingan politik praktis," kata adhi massardie.
  ia menyebutkan, ide pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan, dasar hukumnya sampai sekarang belum ada, sebab dalam uud 45 tidak diatur mengenai itu.
  adhi menjelaskan, pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak cukup dengan ketetapan mpr (tap mpr), tetapi harus melalui uud.
akan tetapi pembuatan atau perubahan terhadap uud seharusnya dilakukan bukan karena faktor orang (presiden) tetapi harus didasarkan pada suatu kebutuhan.
  presiden wahid, jelasnya, menolak ide kompromi politik kalau diwujudkan dalam bentuk membagi-bagi kekuasaan karena hal itu hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. "
tetapi kalau masing-masing pihak berbagi tanggung jawab, itulah yang diharapkan presiden," tambahnya.
  adhi mengatakan, jika kompromi politik diwujudkan dalam bentuk koalisi, misalnya seperti pada pembentukan jajaran menteri pada kabinet persatuan nasional bulan oktober 1999, yang terjadi sikap parpol tertentu di parlemen ternyata tidak sebangun dengan posisi menteri dari parpol itu. "
sampai sekarang kita belum mempunyai etika berkoalisi," katanya.
  apakah sampai sekarang presiden wahid pernah menawarkan bentuk kompromi politik kepada parpol tertentu, tanya pers.
menurut adhi, meskipun presiden wahid sudah membuka diri untuk saling berbagi tanggung jawab dalam mengatasi masalah bangsa namun dari pihak politisi yang ada di dpr, belum ada.
  implementasi dari kompromi politik, tutur adhi, bisa dilakukan dengan semua pihak.
misalnya, jika suatu partai mempunyai sumber daya manusia (sdm) di bidang pendidikan yang handal dan mengetahui cara mengimplementasikan gagasan pendidikan bagi kepentingan bangsa, hal itu bisa dirundingkan bersama.
  "yang terjadi sekarang, kalau ada orang dari partai tertentu di departemen a, kemudian departemen a seolah-olah menjadi milik partai itu," demikian juru bicara kepresidenan adhi massardie.
   wahid pernah usulkan   menurut catatan  kompas , tanggal 18 juni 1999, abdurrahman wahid sebagai ketua umum pb nahdlatul ulama dalam suatu jumpa pers di kantor pbnu jakarta mengusulkan agar jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan dipisahkan.
alasannya waktu itu adalah agar kebuntuan dalam proses pemilihan presiden akibat tarik menarik antara pendukung partai politik dapat dihindarkan.
 penafsiran tentang pemisahan kekuasaan, menurut wahid kala itu, semata-mata untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemelut menyusul kemenangan pdi perjuangan yang memberikan peluang bagi   megawati soekarnoputri memegang kekuasaan, tetapi terhambat karena tentangan berbagai pihak.
  "bagi saya, itu memberikan dorongan besar untuk meneliti pasal-pasal dalam uud 1945.
penafsiran saya terhadap uud 1945, presiden tidak otomatis dikaitkan dengan fungsi kenegaraan sebagai kepala negara.
untuk itu kepala negara dan kepala pemerintahan harus dipisah," kata abdurrahman wahid, seperti dikutip  kompas  tanggal 19 juni 1999.
  pada saat itu (18 juni 1999  -red)  wahid menjelaskan, kepala negara hanya menjalankan tugas-tugas protokoler yang harus dibedakan dengan tugas-tugas yang diemban kepala pemerintahan.
presiden, menurut dia, adalah kepala pemerintahan yang dipilih mpr.
sedangkan tugas kepala negara yang memiliki tugas-tugas protokoler itu diberikan kepada ketua mpr.
  wahid meyakinkan bahwa penafsiran terhadap uud 1945 tentang pemisahan kekuasan itu tidak menyimpang dari pasal-pasal dalam uud 1945 yang justru banyak memberikan peluang penafsiran tanpa harus melakukan amandemen.
  ia juga mengatakan bahwa pemisahan tugas tersebut memungkinkan kepala pemerintahan tidak memiliki kekuasaan yang terlalu besar, tugasnya hanya sebatas pada soal eksekutif.
menurut dia, ini terjadi di banyak negara, antara lain india, singapura, dan malaysia.
   menyerahkan   sementara itu pengamat politik universitas gadjah mada prof dr afan gaffar usai seminar sehari di yogyakarta hari sabtu (31/3) mengatakan sebaiknya presiden abdurrahman wahid secara tulis ikhlas menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada wakil presiden megawati soekarnoputri.
hal ini bukan berarti presiden wahid lalu turun dari jabatannya.
 afan menilai pemerintahan sekarang tidak efektif yang tampak dari banyak persoalan termasuk di daerah-daerah yang tidak bisa selesai tuntas. "
gus dur sebaiknya dengan sikap legowo (besar hati) memberi kepercayaan sepenuhnya kepada megawati membentuk kabinetnya sendiri berdasarkan keahlian masing-masing, bukan akomodasi dan patronase politik lagi."
 menurut afan, tidak bisa meminta megawati langsung mengambil inisiatif sebab menurut orang jawa sikap itu  ora ilok , kecuali inisiatif itu datang dari lembaga legislatif.
afan juga menambahkan, solusi itu  win-win  untuk negara.
abdurrahman posisinya masih kepala negara sehingga tidak kehilangan muka, para pendukungnya tidak kehilangan muka, walaupun bisa merasa kehilangan peluang.