desakan agar pemerintah memperbaiki atau merevisi undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 dan uu nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah ditanggapi beragam di berbagai daerah.
meski ada yang menilai mutlak dilaksanakan, ada pula yang justru menilai bahwa yang harus direvisi adalah keputusan presiden (keppres) dan peraturan pemerintah (pp) sebagai pelaksanaan uu tentang otonomi daerah.
 demikian antara lain komentar yang dirangkum  kompas  dari berbagai daerah hari senin (13/8) dan selasa sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan delapan bulan.
  ketua asosiasi pemerintahan kabupaten seluruh indonesia (apkasi) syaukani hr dengan tegas menolak keinginan pemerintah pusat merevisi uu no 22 dan no 25/1999.
dikatakan, revisi tidak tepat dilakukan sekarang karena pelaksanaan otonomi daerah baru seumur jagung. "
kami menilai revisi kedua uu itu kemungkinan bisa dilakukan setelah 2-3 tahun otonomi daerah berjalan," katanya.
 menurut syaukani, revisi kedua uu tersebut sekarang ini sarat kepentingan tertentu.
seharusnya, yang dilakukan sekarang adalah menyempurnakan dengan mengeluarkan pp sebagai peraturan pelaksana.
 hal senada diungkapkan bupati kutai timur awang faroek ishak agar pemerintah tidak buru-buru merevisi kedua uu tersebut.
revisi ini nantinya bisa menimbulkan permasalahan baru. "
sekarang, masih banyak pp yang belum diturunkan menyangkut pelaksanaan kedua uu tersebut," katanya.
 awang faroek mencontohkan, kasus rebutan pembagian dana perimbangan keuangan dari migas antara pemerintah daerah kutai dan kutai timur belum lama ini akibat pp tidak jelas.
   merevisi keppres dan pp   masih lambannya perjalanan otonomi daerah, menurut asisten ketataprajaan pemerintah provinsi sulawesi selatan (sulsel) h sjamsul alam bulu, lebih disebabkan banyaknya pp atau keppres yang tidak sesuai dengan semangat otonomi.
bagi alam bulu, merevisi uu otonomi bukan jalan keluar sebab yang harus direvisi justru keppres dan pp-nya.
  yang lebih penting, pemerintah pusat harus ikhlas memberi keleluasaan daerah mengembangkan daerahnya dengan ide-ide kreatif sepanjang masih dalam rel otonomi.
jangan lagi terjadi departemen yang merasa memiliki daerah berikut pejabat di dalamnya.
 alam bulu mencontohkan, yang perlu direvisi pp nomor 20 dan 47 tentang pembinaan dan pengawasan oleh gubernur.
juga pp nomor 108 tentang gubernur yang harus membuat rencana strategis (renstra) dan menjadi acuan daerah, serta sejumlah pp dan keppres lainnya.
 "misalnya saja gubernur berhak membatalkan perda yang dibuat daerah atau gubernur diwajibkan membuat renstra yang harus menjadi acuan daerah.
kenapa gubernur tidak membuat renstra untuk apa yang akan dilakukan atau program kerjanya, kenapa harus dijadikan acuan daerah.
ini, kan, sangat rancu dan mengada-ada," jelas alam bulu.
  kepala daerah   revisi uu no 22 dan 25/ 1999,dinilai mutlak dilakukan seperti dikemukakan gubernur kepulauan bangka belitung amur muchasim dan ketua dprd kalimantan barat gusty syamsumin.
perlunya dilakukan revisi antara lain karena pemberlakuan uu otonomi daerah telah "menobatkan" kepala daerah kabupaten/kota sebagai "raja".
kewenangan dan peran mereka semakin besar serta leluasa sehingga keberadaan gubernur nyaris tidak dipedulikan, dan dipatuhi.
  "untuk itu, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kelemahan dan kekurangan undang-undang ini.
kemudian merevisi dan diupayakan agar hasilnya memuaskan semua pihak," kata gusty syamsumin.
  prinsip dan motivasi memberdayakan pembangunan daerah dengan menggalang investasi dan kebijakan lainnya, ternyata mengabaikan keberadaan pemerintah provinsi yang secara hierarkis memayungi dan mengorganisasi kabupaten/kota dalam wilayahnya.
keberadaan gubernur bersama instansi teknis tingkat provinsi semakin terbaikan dan tidak diperhitungkan lagi oleh kabupaten/kota.
  bahkan, dalam beberapa urusan tertentu, seperti penggalangan investasi atau perjalanan bupati/wali kota ke luar negeri tak lagi disampaikan atau minta izin gubernur.
berbagai kegiatan, atau kebijakan instansi teknis terkait di kabupaten/ kota pun hanya dilaporkan kepada bupati/wali kota.
  gubernur kepulauan bangka belitung amur muchasim menilai, selain ada beberapa klausul dalam uu otonomi daerah yang rancu, dalam penerapan di daerah sering dirasakan pemerintah provinsi sama sekali tidak sesuai dengan semangat otonomi dalam bingkai sebuah negara kesatuan.
 menurut gubernur, tuntutan revisi uu otonomi daerah bukan atas dasar kerisauan pemerintah provinsi yang tanggung jawab dan kewenangannya "dikebiri", namun semata-mata untuk menyelamatkan jalannya roda otonomi.
ada beberapa klausul yang diamanatkan undang-undang ternyata sampai sekarang tidak bisa diterapkan.
 ia memberi contoh dalam pembentukan dan susunan daerah khusus pasal 4 ayat 2 uu no 22/1999 secara tegas dinyatakan, daerah masing-masing (daerah provinsi, kabupaten, dan kota) berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.
ketentuan itu dipahami dan diterjemahkan secara tidak seragam oleh masing-masing daerah.
bahkan, tiap daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai persepsi dan sikap berbeda.
akibatnya, kini malah memancing munculnya gejala arogansi individual pejabat di setiap daerah.