untuk menyelamatkan kesepakatan malino ii, pemerintah perlu segera memperkuat struktur penguasa darurat sipil dan menyatukan aparat kepolisian maupun militer di maluku dalam satu komando bersama.
hal itu penting dilakukan karena jelas terlihat adanya  ketidakkompakan di antara gubernur, panglima komando daerah militer (kodam), dan kepala kepolisian daerah (polda) maluku dalam menangani konflik di maluku.
demikian dikemukakan oleh sosiolog universitas indonesia dr imam prasodjo di jakarta, kamis (4/4).
ia mengusulkan agar dibentuk sebuah kepemimpinan kolektif, semacam dewan eksekutif, yang diketuai oleh gubernur guna menjalankan tugas-tugas pemerintahan darurat sipil.