dewan perwakilan rakyat (dpr) secara resmi mengajukan usul kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia (ham) ad hoc yang akan mengadili pelanggaran ham berat di timor timur (timtim) pasca penentuan pendapat tahun 1999 serta tragedi tanjung priok tahun 1984.
usulan pembentukan kedua pengadilan ham ad hoc tersebut mengacu pada undang-undang (uu) nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham.