belum adanya hasil audit terhadap dana kompensasi subsidi bahan bakar minyak (bbm) tahun 2000 dan 2001, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak serta-merta menyalurkan kembali dana kompensasi untuk tahun 2002.
demikian mantan kepala badan koordinasi penanggulangan kemiskinan (bkpk) hs dillon menanggapi kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan dana kompensasi subsidi bbm sebesar rp 2,8 trilyun setahun, kamis (17/1).