para menteri yang ditunjuk presiden kh abdurrahman wahid hari senin (11/6) ini akan menemui pimpinan partai politik (parpol) guna menyampaikan pandangan presiden soal sidang istimewa (si) mpr.
pertemuan akan dimulai dengan ketua umum partai golkar akbar tandjung, ketua umum partai persatuan pembangunan (ppp) hamzah haz, dan sejumlah pimpinan parpol lainnya, termasuk megawati soekarnoputri yang juga wakil presiden (wapres).
 rencana itu disampaikan menteri pertahanan (menhan) mohammad mahfud md kepada pers, minggu pagi, setelah bertemu presiden abdurrahman wahid di istana merdeka.
dalam acara kepresidenan yang disusun sekretaris presiden abdul mudjib manan tercantum menhan mahfud akan mendampingi presiden abdurrahman wahid menerima deliar noer di istana merdeka, jakarta, minggu.
  akan tetapi, menhan membantah tentang adanya rencana pertemuan dengan deliar noer, yang juga ketua forum aliansi partai-partai islam.
sebelum bertemu mahfud, presiden melakukan shalat subuh berjamaah di masjid al-munawaroh, ciganjur, jakarta selatan.
  menurut menhan, tujuan pertemuan dengan pimpinan parpol untuk menyampaikan pikiran presiden tentang si mpr.
selain menhan, anggota kabinet lain yang akan melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol adalah menko polsoskam agum gumelar dan jaksa agung baharuddin lopa.
  "para menteri mulai besok (senin- red ) akan bertemu pimpinan partai.
akan dimulai dengan pak akbar, pak hamzah, dan semua pimpinan partai akan ditemui sejauh mereka  welcome  terhadap gagasan-gagasan untuk didiskusikan, tapi bukan untuk dipaksakan," jelas menhan.
  sampai sekarang, demikian mahfud, belum diputuskan orang yang akan melobi ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri. "
belum diputuskan.
nanti saya akan bicarakan dengan pak agum (menko polsoskam- red )," kata menhan menjawab pertanyaan pers.
   tiga hal   pesan presiden abdurrahman wahid soal si mpr yang akan disampaikan kepada para pemimpin parpol, ujar mahfud, antara lain mengenai tiga hal, yakni soal hubungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
kemudian soal pertanggungjawaban presiden dan hubungan ketatanegaraan antara presiden dan wapres.
  ditanya apakah ia optimistis pertemuan itu dapat mencapai hasil optimal, ia mengatakan, "saya tidak pesimistis, tetapi juga tidak optimistis.
saya akan menyampaikan apa adanya saja dan saya akan mati-matian untuk meyakinkan mereka (pimpinan parpol) tentang apa yang sebenarnya dipikirkan presiden.
soal mereka nanti setuju atau tidak, sepenuhnya merupakan hak dan sikap politik mereka," katanya.
  ditanya lagi, apakah yang akan dilakukan jika tidak ada titik temu dalam lobi-lobi politik tersebut, ia mengatakan, "saya akan lapor kepada presiden bahwa itu sudah disampaikan dan hasilnya seperti itu.
saya tidak mengetahui apa yang akan dilakukan presiden ataupun parpol," katanya.
  tak minta pertanggungjawaban   dalam dialog dengan jemaah usai shalat subuh, minggu pagi, presiden mengatakan, si mpr boleh saja dilaksanakan asal tidak meminta pertanggungjawaban presiden.
presiden kembali mengungkapkan niatnya untuk melakukan kompromi politik dengan mengutus sejumlah menterinya untuk membicarakan maksud tersebut.
 adapun dalam dialog dengan jemaah usai shalat jumat, presiden merasa yakin si mpr tidak akan meminta pertanggungjawaban presiden.
si mpr yang rencananya akan digelar 1 agustus 2001 juga diyakini presiden tidak akan menilai kinerja pemerintah karena hal itu baru akan dilakukan tahun 2004.
  menurut kepala negara, dalam si mpr nanti tidak perlu dibicarakan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
lalu, ketetapan mpr yang dihasilkan nanti jangan sampai bersifat penilaian terhadap presiden atau pemerintah.
  "saya yakin ini akan diikuti oleh mpr karena itu saya tidak keberatan adanya si mpr, namun yang terpenting ketiga hal tersebut jangan dibuat.
saya sudah menyatakan hal itu kepada utusan-utusan yang sebentar lagi akan berunding dengan teman-teman dari berbagai partai," kata presiden.
  pada kesempatan itu, kepala negara tidak mau menjawab pertanyaan seorang jemaah yang menanyakan, bagaimana kalau si mpr meminta abdurrahman wahid mundur dari jabatan sebagai presiden. "
saya tidak akan menjawab pertanyaan kalau-kalau," tegas presiden.
  presiden menjelaskan, menurut undang-undang dasar 1945, dirinya ditugaskan sebagai presiden untuk mempertahankan keutuhan wilayah indonesia.
selain itu, juga untuk menjaga dan mencapai kemerdekaan.
kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, mengusahakan perdamaian internasional, mencapai keadilan dan kemakmuran.
  "ini yang menjadi pegangan saya, bukan yang lain-lainnya.
jadi, karena itu jawabannya jelas sekali, kalau ada gangguan terhadap kepresidenan dalam arti keutuhan wilayah indonesia, maka menjadi kewajiban saya untuk mempertahankan keutuhan wilayah ri," ungkap presiden.