wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri menyatakan, negara-negara berkembang anggota g-15 harus benar-benar meningkatkan kerja sama, tidak lagi sekadar retorika.
tidak ada gunanya meminta bantuan dari pihak lain jika di antara para anggotanya sendiri tidak bisa menumbuhkan kerja sama itu.
  demikian dikatakan wapres dalam pembukaan pertemuan sektor swasta negara-negara kelompok 15 (g-15) di jakarta convention center (jcc), jumat (25/5).
 terdapat tiga pertemuan antarsektor swasta kelompok 15, yakni lokakarya usaha kecil dan menengah, teknologi informasi dan komunikasi, dan forum bankir dan pembiayaan perdagangan.
ketiga pertemuan tersebut merupakan upaya dari negara-negara anggota kelompok 15 untuk bersama-sama menanggulangi masalah pembangunan yang melingkupi negara-negara berkembang.
 wapres mengungkapkan, sampai saat ini ratusan juta rakyat di negara berkembang masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, dan untuk beberapa waktu mendatang, mereka masih akan mengalami kesulitan untuk dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi.
sementara mereka yang hidup di negara maju telah memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan terus menikmati kemakmuran yang tumbuh dengan cepat.
 menurut wapres, dari keseluruhan jumlah penduduk bumi yang hampir enam milyar, hanya kurang dari lima persen yang benar-benar memiliki kemampuan menguasai dan memanfaatkan informasi.
kondisi tersebut, lanjut wapres, dimungkinkan karena merekalah yang memiliki kemampuan untuk benar-benar menguasai teknologi informasi dan komunikasi tadi. "
gambaran yang lebih memprihatinkan muncul ketika ternyata 90 persen dari jumlah lima persen tadi adalah saudara-saudara kita yang hidup di negara-negara maju," katanya.
   kesenjangan   kenyataan tersebut, lanjut wapres, juga menunjukkan betapa penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta informasi yang disalurkannya belum tersebar secara berimbang dan merata.
kesenjangan seperti itu yang sepantasnya menjadi perhatian dan menjadi titik tolak upaya bersama untuk segera memperbaikinya.
 "saya mengetahui, imbauan seperti ini telah banyak dikemukakan dalam hampir setiap pertemuan semacam ini.
saya juga tahu, dalam ungkapan yang sering kali bernada putus asa, imbauan tadi pada akhirnya memang tinggal sekadar retorika belaka," papar wapres.
 akan tetapi, lanjut wapres lagi, kemauan saja juga belum cukup.
diperlukan kerangka kerja yang jelas dan realistis di samping agenda pelaksanaan yang pasti untuk mewujudkannya.
   forum bankir    forum bankir dan pembiayaan perdagangan kelompok 15 (g-15) sepakat meminta sektor perbankan di negara-negara anggotanya agar mengurangi ketergantungan yang teramat tinggi terhadap transaksi perdagangan berbasis dollar as.
sebaliknya, forum tersebut sepakat untuk lebih banyak menggunakan  letter of credit  dalam mata uang lokal, seperti skema perdagangan secara imbal dagang ( counter trade ) maupun skema transaksi lain yang cocok.
 butir kesepakatan tersebut tertuang dalam "pernyataan" seluruh peserta forum yang berisikan komitmen dan agenda kerja sama antarsektor swasta 19 negara anggota setelah mereka bersidang lebih dari delapan jam.
 pernyataan itu berisi dua butir utama, yakni kesepakatan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi prosedur perbankan serta membangun pengaturan antarbank dengan saling menyediakan saluran-saluran dan persetujuan-persetujuan kredit.
forum tersebut juga menekankan perlunya dukungan pemerintah dalam menjamin pengaturan-pengaturan sektor perbankan berkaitan dengan upaya menurunkan biaya-biaya transaksi.
 forum itu juga sepakat untuk mewujudkan kerja sama sektor swasta negara-negara anggota kelompok yang dibentuk tahun 1989 itu dengan memperbanyak fasilitas pembiayaan perdagangan langsung di negara-negara anggota.
sebagai pengusul butir kesepakatan ini, bank-bank besar di indonesia akan memulainya dengan menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan perdagangan langsung bersama bank-bank lain di negara anggota  g-15, seperti argentina, cile, mesir, india, kenya, malaysia, nigeria, dan zimbabwe.
 para peserta forum, dalam pernyataannya itu, juga mengungkapkan permintaan masyarakat perbankan negara anggota g-15 agar pemerintah dan bank sentral masing-masing saling mendukung dengan menjamin fasilitas-fasilitas dalam mata uang lokal/ dollar as (dalam jumlah yang memadai) guna mendukung terwujudnya perdagangan langsung antarnegara g-15. "
standard chartered bank disiapkan untuk menyediakan bantuan teknis jika diperlukan," kata pernyataan itu.
  imbal beli   pembahasan tentang "pernyataan" ini sempat berlangsung alot.
itu terjadi karena ketua kadin indonesia bidang perdagangan soy m pardede meminta forum untuk mempertimbangkan butir tentang perlunya merekomendasikan agar pemerintah menyetujui program perdagangan melalui imbal dagang ( counter-trade scheme ) guna mendukung peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota g-15. "
tanpa inisiatif pemerintah (masing-masing negara anggota), dikhawatirkan tak satu pun akan berjalan.
kita sudah membahas masalah ini sejak tiga tahun lalu," katanya.
 kalangan swasta tetap meminta dukungan dan fasilitas pemerintah karena, menurut wakil kadin juga, iman taufik, diperlukan untuk menghilangkan keraguan dalam pelaksanaan imbal dagang.
melalui sistem imbal dagang yang menggunakan mata uang masing-masing negara dan pembiayaan perdagangan, negara berkembang dapat keluar dari penjajahan negara maju.
 masalahnya, ada bank sentral di negara berkembang yang tidak memiliki kebebasan dalam menentukan sistem untuk mendukung kegiatan ini karena terbelenggu rantai dana moneter internasional (imf).
 total nilai ekspor negara-negara anggota g-15 saat ini diperkirakan mencapai 925 milyar dollar as, namun nilai perdagangan antarnegara anggotanya justru masih di bawah 10 persen dari total nilai itu.
sementara total nilai perdagangan indonesia dengan negara anggota g-15 kini diperkirakan hanya enam milyar dollar as.
 g-15 yang dibentuk dalam ktt gerakan non-blok di beograd tahun 1989 itu kini beranggotakan 19 negara: indonesia, aljazair, argentina, brasil, cile, mesir, india, jamaika, kenya, malaysia, meksiko, nigeria, peru, senegal, sri lanka, venezuela, zimbabwe, kolombia, dan iran.