usul agar pejabat eksekutif (presiden dan anggota kabinet) melepaskan jabatan mereka di partai politik (parpol) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.
selain itu, dengan melepaskan jabatannya di parpol, pejabat eksekutif bisa memusatkan perhatian pada tugas-tugas pemerintahan karena mengurus partai dan mengurus negara sama-sama menuntut konsentrasi penuh.
 pandangan itu disampaikan presiden partai keadilan hidayat nurwahid yang dihubungi  kompas  di jakarta, senin (13/8).
sedang ketua dpp partai persatuan pembangunan (ppp) tosari wijaya dan sekjen pdi perjuangan (pdi-p) sutjipto menilai, tidak ada aturan yang melarang pejabat eksekutif tetap menjadi pimpinan partai politik.
 "itu baru wacana yang belum bisa dilaksanakan karena undang-undangnya belum ada," kata tosari menanggapi desakan agar pejabat eksekutif melepaskan jabatan mereka di parpol.
 hidayat nurwahid mengemukakan, ada tiga alasan yang membuat ia berpendapat sebaiknya pejabat eksekutif melepaskan jabatannya di partai politik.
pertama, menutup peluang penyalahgunaan kekuasaan sebagai pejabat publik di tengah realitas hukum nasional yang masih carut-marut.
kedua, mereka bisa lebih memusatkan perhatian pada satu tugas dengan memanfaatkan waktu yang lebih efektif.
ketiga, membangun kompetisi sehat di antara partai untuk menyiapkan para pemimpin publik terbaik untuk negara.
 "realitas hukum nasional kita masih carut-marut.
tidak ada batas yang tegas antara kepentingan pribadi, kelompok atau partai, dan publik.
peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan sebagai pejabat publik pun terbuka lebar.
oleh karena itu, saya sangat mendukung pendapat para pakar mengenai kedua pilihan tersebut," papar hidayat.
  hidayat berpendapat, mengurus partai butuh banyak waktu, apalagi mengurus negara.
keduanya sama-sama membutuhkan waktu lebih dari 24 jam sehari. "
jadi, mustahil seorang menteri bisa memusatkan perhatian, sementara di belakang 'punggungnya' ada setumpuk tugas partai yang sama pentingnya.
lebih baik dia menanggalkan jabatannya di partai dan menjadi pejabat publik yang baik yang mampu memanfaatkan waktunya secara efektif," tandasnya.
  kemauan sendiri   ketua umum partai golkar akbar tandjung, yang juga ketua dpr, juga berpendapat, pejabat eksekutif yang merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai politik sebaiknya menyatakan diri keluar dari partainya dan berkonsentrasi penuh untuk jabatan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
meskipun demikian, pernyataan keluar dari parpol itu harus datang dari diri sendiri.
  demikian juga pengusaha yang kebetulan duduk sebagai pejabat publik, seperti menteri, harus rela melepaskan jabatan eksekutifnya di perusahaan yang bersangkutan. "
tetapi, sebaiknya yang bersangkutan sendirilah yang menyatakan keluar dari partai politik," kata tandjung.
 undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan (susduk) mpr/ dpr/dprd tidak mengatur perihal seorang pejabat eksekutif harus melepaskan jabatannya di partai politik.
namun, seorang anggota dpr yang diangkat atau menjadi pejabat eksekutif harus melepaskan keanggotaannya di dpr.
sebab, pasal 41 ayat 2 uu susduk tersebut mengatakan, keanggotaan dpr dan dprd tidak boleh dirangkap dengan jabatan apa pun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.
  ditanya apakah presiden megawati soekarnoputri dan wakil presiden (wapres) hamzah haz harus melepaskan jabatan ketua partai, tandjung menjawab, "pertanyaan itu semakin penting karena jabatan itu (presiden dan wapres) begitu tinggi dan begitu mempunyai dampak terhadap publik."
 tandjung mengatakan, sebenarnya tidak ada apa-apa apabila pejabat eksekutif seperti presiden menjabat sebagai ketua parpol.
dia mencontohkan perdana menteri di malaysia dan juga sejumlah negara eropa yang menjadi pimpinan parpol.
saat ditanya bahwa malaysia dan eropa menganut sistem pemerintahan parlementer, tandjung menjawab, "ini, kan, masukan saja."
 apakah sebaiknya ketua dpr dan ketua mpr juga melepaskan jabatan sebagai ketua umum parpol, tandjung berkilah bahwa ketua mpr maupun ketua dpr tidak ada kaitannya dengan kebijakan publik. "
jadi, tidak ada kepentingannya," katanya.
 tandjung berpendapat, sebagai pejabat publik, seorang presiden, wapres, atau menteri harus dapat melepaskan diri dari kepentingan pribadi dan golongan dan lebih mengabdikan diri untuk kepentingan publik atau orang banyak.
kalaupun pejabat publik masih merangkap sebagai ketua umum partai, katanya, maka pengawasan dari masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.
   hanya wacana    wakil ketua dpr tosari wijaya menganggap, tuntutan agar ketua umum partai yang menjabat di eksekutif mundur dari kepengurusan partai hanya wacana dan belum bisa dilaksanakan. "
karena aturan perundang-undangan yang mengatur belum ada," katanya menjawab pertanyaan pers di gedung mpr/dpr jakarta, senin.
 tosari yang juga salah seorang ketua dpp ppp itu mengatakan, sejauh fungsionaris partai yang duduk di eksekutif itu tidak mengalahkan kepentingan negara, maka rangkap jabatannya di partai tidak menjadi masalah.
 ppp menempatkan tiga pimpinan partai di kabinet.
mereka adalah hamzah haz (wapres, ketua umum ppp), alimarwan hanan (menneg koperasi, sekjen ppp), dan bachtiar chamsyah (mensos, wakil sekjen).
pdi perjuangan menempatkan megawati soekarnoputri (presiden, ketua umum), kwik kian gie (kepala bappenas, ketua dpp), jacob nuwa wea (mennakertrans, wakil ketua dpd pdi jakarta).
partai bulan bintang menempatkan yusril ihza mahendra (menteri kehakiman dan ham, ketua umum pbb), hatta radjasa (menneg ristek, sekjen pan).
golkar menempatkan syamsul muarif (menteri informasi, wakil sekjen).
 "yang dikhawatirkan itu adalah jika integritas mereka sudah condong kepada partai daripada kepentingan negara," kata tosari.
 meskipun demikian, katanya, sekarang masyarakat perlu melihat secara cermat apakah integritas fungsionaris partai yang sekarang menjadi pejabat di pemerintahan itu sudah berkurang atau tidak.
apabila kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan itu terwujud, masyarakat berhak mengritik dan mengoreksinya.
 ia mengatakan, dpr sebagai lembaga institusi legislasi (penyusun undang-undang) tampaknya perlu mengatur masalah rangkap jabatan fungsionaris partai di eksekutif.
   bukan lembaga    sekjen dpp pdi perjuangan sutjipto menegaskan, permintaan agar presiden megawati soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai ketua umum dpp pdi perjuangan merupakan wacana pribadi, bukan kelembagaan pdi perjuangan. "
namun, jika memang ada permintaan resmi dari dewan pimpinan daerah (dpd) dan dewan pimpinan cabang (dpc) pdi-p tentang hal itu, dpp akan membahasnya," kata sutjipto.
 "permintaan agar mbak mega mundur dari ketua umum itu pribadi, bukan kelembagaan dpd atau dpc.
itu bermuatan kepentingan pribadi.
 selama ini, ibu mega menjadi wakil presiden, tidak pernah mengganggu kegiatannya di kepengurusan dpp," katanya.
 sutjipto menjelaskan fungsi mega selama ini di dpp pdi-p adalah sebagai pemersatu partai. "
beliau hanya sebagai pengarah atau mengonsolidasikan partai.
bila (dpp) ditinggalkan, maka soliditas partai akan berantakan," katanya.
namun, jika memang ada permintaan dari dpd dan dpc agar megawati mundur, maka dpp pdi-p akan serius membahasnya. "
tapi, sampai saat ini belum ada," ujarnya.