ruu ini masih mengadopsi hak sub poena, yakni dalam menjalankan fungsinya dpr berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberi keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pembangunan.
mereka yang menolak permintaan dpr tanpa alasan diancam dengan pidana kurungan satu tahun karena dianggap telah merendahkan martabat dan kehormatan dpr.