sebaliknya, pihak obligor/ debitor menuding terus berubah-ubahnya kebijakan bppn/pemerintah dalam pkps sebagai penyebab tidak kunjung tuntasnya penyelesaian restrukturisasi utang mereka di bppn.
saling tuding dan tidak adanya ketegasan dari pihak pemerintah ini menyebabkan penanganan obligor terus terkatung-katung selama bertahun-tahun.
padahal pemerintahan sudah tiga kali berganti.
akibatnya, sejak ditandatangani tahun 1998, belum ada satu pun obligor yang diberikan r&d.