kenaikan gaji pegawai negeri sipil (pns) di sumatera utara (sumut) untuk bulan juli sudah dibayarkan tuntas, tepatnya tanggal 2 juli 2001.
namun, rapel kenaikan gaji bulan januari sampai juni sedang dilengkapi perhitungannya.
 "insya allah, pertengahan bulan ini rapel sudah bisa dibayarkan.
pembayaran kenaikan gaji termasuk rapel di sumut akan tetap berjalan.
namun, sebagai konsekuensinya dana untuk pembangunan menjadi kecil," jelas kepala bagian anggaran abdul gani sitepu dan kepala bagian perbendaharaan fachruddin nasution dari biro keuangan pemerintah provinsi sumut kepada wartawan di medan, senin (9/7).
 berkaitan dengan pembayaran rapel kenaikan gaji pns di sumut, sitepu mengakui, jika melihat dana alokasi umum (dau) yang ada maka beban daerah makin berat.
namun, menurut dia, karena kebijakan nasional demikian, pemda sumatera utara mengupayakan untuk mengatasinya.
  sementara itu, di jawa barat (jabar), agar bisa membayar rapel kenaikan gaji pns, pemerintah kabupaten dan kota di jabar harus melakukan perubahan mata anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) masing-masing.
jika ini tidak dilakukan, maka akan kesulitan membayar rapel kenaikan gaji mereka.
 gubernur jabar r nuriana di bandung, senin kemarin mengatakan, masing-masing daerah sekarang ini masih melakukan penghitungan.
masalahnya, ada daerah yang sudah mengantisipasi kenaikan gaji tersebut dengan menyediakan dana cadangan, tetapi banyak juga daerah yang tidak cukup memiliki dana cadangan untuk membayar rapel gaji pns-nya.
 untuk mengatasi keadaan tersebut, kata nuriana, bisa dilakukan perubahan mata anggaran pada apbd masing-masing.
ini perlu dilakukan konsultasi dengan dprd setempat untuk diadakan perubahan.
ini diperlukan, karena sebagian dana rutin dan pembangunan sudah berjalan, namun belum semuanya dipakai.
 nuriana mengakui, beberapa pemerintah kabupaten di jabar sudah mengajukan permintaan tambahan dana, terutama penambahan dana alokasi umum (dau) kepada pemerintah pusat untuk membayar rapel kenaikan gaji pns.
tetapi, pemerintah pusat sendiri tampak tidak akan melakukan penambahan.
   belum dibayar   direktur jenderal anggaran departemen keuangan anshari ritonga di jakarta, senin kemarin, mengakui, hingga saat ini tambahan dana alokasi umum (dau) sebesar rp 1,106 trilyun yang akan diberikan sebagai tambahan terhadap 15 provinsi, 8 kabupaten dan 7 kota belum dapat ditranfer kepada daerah masing-masing.
ini disebabkan surat edaran tentang penambahan dana dau tersebut, belum ditandatangani seluruhnya oleh pejabat terkait.
 ritonga mengemukakan, penyebab tertundanya pembayaran rapel kenaikan gaji di daerah, selain karena adanya sebagian dana dau yang juga digunakan untuk pembiayan pembangunan lainnya (bukan prioritas untuk gaji), juga karena perhitungan rata-rata kenaikan gaji 15 persen belum dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) masing-masing.
  namun, ritonga menjanjikan dalam waktu dekat ini, se tersebut sudah dapat ditandatangani dan dapat dilakukan segera transfer dana tambahan dau. "
memang seperti yang sudah saya sampaikan rapel tersebut baru dapat diberikan antara juli dan agustus mendatang," katanya.