melakukan kkn.
apalagi, kalau sanksinya hanya memutasikan maupun me-non-aktifkan hakim-hakim nakal tersebut.
  libatkan publik   asrun menilai, niat membersihkan kkn di pengadilan amat mungkin berhasil terwujud, bila dalam melakukannya mahfud melibatkan publik.
sebagai menkeh dan ham, mahfud harus bersedia melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang selama ini mengamati peradilan seperti indonesian corruption watch (icw) dan judicial watch.
 "pembersihan kkn di pengadilan akan berhasil jika mahfud tegas melarang hakim dan staf pengadilan menerima tamu yang terkait dengan perkara.
larangan ini harus dikeluarkan bersama mahkamah agung (ma).
mahfud bisa mengetahui pola dan peta korupsi di pengadilan dan hakim yang biasa memainkan putusan dari masukan masyarakat," katanya lagi.
 asrun mengakui, memang tak mudah memberantas kkn di pengadilan sampai tuntas. "
tetapi, kalau mahfud dapat menurunkan kkn di pengadilan sebesar 30 persen saja, harus diakui itu sudah baik," ungkapnya.