nursyahbani katjasungkana lebih jauh mengatakan, ketika anggota dpr mendapati korban disekap dan mereka meminta agar dibebaskan dari tempat penampungan, seharusnya wakil rakyat itu langsung memanggil polisi untuk membebaskan para tkw. "
soal pembayaran itu diurus belakangan, karena menyangkut perdata, walau sebenarnya perusahaan itu tidak bisa membebankan semua biaya kepada para calon tkw tersebut," tuturnya.