anggota f-pg akil mochtar mengakui, dari 10 fraksi dpr, memang hanya tiga fraksi yang menolak pembentukan pansus. "
golkar menolak pembentukan pansus, bukan karena diduga melibatkan ketua umumnya (akbar tandjung-red).
namun, pembentukan pansus ini tidak sejalan dengan ketetapan (tap) nomor viii/mpr/2001 yang menegaskan penyelesaian kasus kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada masa kini maupun masa lalu dengan proses hukum," tegasnya.