pemerintah tak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian manulife kepada lembaga peradilan.
memang pemerintah tak diperkenankan melakukan interversi langsung ke lembaga yudikatif, tapi harus diingat bahwa lembaga yudikatif hanya berperan melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan dpr.