"tugas itu sudah kami lakukan.
berdasarkan hasil kajian kami, kesemua obligor tersebut sudah default (gagal bayar-red).
sebab itu, kami mengeluarkan rekomendasi dari sisi yuridis.
akan tetapi, kalau pemerintah kemudian melihatnya dari sisi ekonomi, sosial, dan lain-lain dengan memberikan kesempatan selama tiga bulan, bisa saja.
karena pemerintah mempunyai sudut pandang yang lain.
bagi tbh, yang disoroti adalah masalah hukumnya.
jadi, itu hak pemerintah," katanya.