menurut yusril, memang pemerintah menyadari adanya benturan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya dengan ketetapan mpr no vii/mpr/2000 tentang peran tni dan peran polri, dan uu no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia (polri).
pasal 28 ayat (2) uu itu menyebutkan, anggota polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
ayat (3) mengatur bahwa anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.