pemkot (pemerintah kota) samarinda yang cukup mempunyai 4.000 pegawai negeri terpaksa menanggung kelebihan 7.000 pegawai yang meliputi pegawai tetap dan honorer.
keadaan itu membebani keuangan daerah karena menyedot lebih dari separuh apbd tahun 2002 sebesar rp 561 milyar untuk membiayai para pegawai itu.