badan penyehatan perbankan nasional (bppn) membantah sinyalemen bahwa ada oknum di lembaga tersebut yang meminta diberikan saham dalam proyek perkebunan inti rakyat (pir) transmigrasi kelapa sawit pt multi jaya perkasa (mjp) di kabupaten sanggau, kalimantan barat.
keterlambatan penuntasan proyek itu lebih disebabkan masih ada perbedaan pendapat bppn dan pimpinan pt mjp.
 "sinyalemen yang menyatakan bahwa sejumlah oknum bppn pernah minta diberikan saham dalam pt mjp adalah tidak benar sama sekali, dan sangat tidak mendasar serta tidak disertai bukti-bukti otentik.
isu tersebut sengaja dilontarkan untuk maksud-maksud tertentu," kata danang kemayan jati, public relation group head bppn dalam surat yang diterima  kompas , sabtu (11/8).
 sebelumnya, makarius sintong, ketua fraksi pdi/pdkb dprd kalbar, mengatakan, ada sinyalemen yang menyebutkan sejumlah oknum bppn pernah minta diberikan saham dalam pt mjp.
permintaan tersebut ditolak sehingga manajemen pt mjp dinilai tidak kooperatif sehingga penyelesaian persoalan pir-transmigrasi kelapa sawit pt mjp terus diulur. (
kompas  7/8)  danang menjelaskan, bppn dan pt mjp menandatangani nota kesepakatan (mou) restrukturisasi utang perusahaan pada 19 desember 2000.
namun, pt mjp tidak dapat memenuhi ketentuan dalam mou tersebut dan melakukan negosiasi ulang.
komitmen untuk membangun pabrik kelapa sawit walaupun dalam skala kecil, 10 ton tandan buah segar (tbs) per jam semula disanggupi pemegang saham pt mjp.
namun, hal ini ternyata tidak dapat dilaksanakan juga.
 selain itu, sertifikat hak guna usaha (hgu) yang merupakan jaminan atas kredit yang telah diperoleh tidak diserahkan kepada bppn. "
pt mjp selalu berdalih bahwa sertifikat tersebut akan diserahkan apabila ada kesepakatan baru.
sertifikat hgu itu diduga digunakan sebagai alat untuk menekan bppn dalam negosiasi ulang terhadap apa yang sudah dijadikan kesepakatan awal," tegas danang.
 mengingat proyek pir-trans lebih banyak mengandung aspek sosial daripada aspek komersial serta banyak melibatkan instansi terkait, penyelesaiannya harus dengan konsensus bersama sehingga lebih cepat dan terarah.
  tidak konsisten    direktur pt mjp, tardiono tan ketika dikonfirmasi mengatakan, semua instansi terkait di pusat maupun daerah sebetulnya memiliki kesamaan pendapat.
bahkan, sangat mengharapkan penanganan masalah ini segera tuntas sehingga ribuan transmigran setempat yang sudah 11 tahun ditempatkan di lokasi itu segera mendapatkan kebun plasma.
lalu pt mjp juga segera membangun pabrik sehingga kelapa sawit petani ditampung dan diolah.
 hanya saja, yang selalu tidak konsisten terhadap kesepakatan bersama dengan instansi terkait itu adalah bppn.
misalnya, jelas tardiono, dalam mou sudah disepakati bahwa untuk pembangunan pabrik kelapa sawit, perusahaan inti menanggung 35 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
kemudian 65 persen sisanya dipinjam dari bank.
dan pinjaman itu akan mendapat persetujuan tertulis dari bppn.
 namun ketika hendak ditindaklanjuti, bppn ingkar janji.
bppn menghendaki seluruh biaya pembangunan pabrik kelapa sawit menjadi tanggungan perusahaan inti, dan pt mjp tidak diperkenankan meminjam dari bank.
ketika diminta alasan, bppn mengatakan perjanjian itu hanya formalitas belaka.
  "itu yang kami tidak terima.
bagaimanapun proyek pir-trans ini merupakan proyeknya pemerintah yang sesuai ketentuan inpres nomor 1 tahun 1986 di mana biaya kebun plasma 100 persen ditanggung bank pelaksana dan bank indonesia.
sedangkan untuk kebun inti 65 persen dari bank pelaksana dan bi, serta 35 persen dari perusahaan," jelas tardiono yang mengaku sangat kecewa dituduh bppn tidak kooperatif.
 jika mau jujur, tambah tardiono, pihaknya kehilangan hak sebagai debitor akibat dialihkan proyek secara sepihak dari bapindo ke bppn.
selain itu, manajemen ketiga pt mjp yang meneruskan proyek pir-trans semenjak tahun 1997 ini, diposisikan sebagai pihak yang bersalah.