pendapat senada disampaikan pengamat politik lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi) sjamsuddin haris.
dalam acara debat publik "kontroversi daftar kekayaan pejabat negara" di jakarta, kamis, sjamsuddin menegaskan, presiden harus memberhentikan jaksa agung ma rachman bila ada indikasi yang bersangkutan sengaja tidak melaporkan hartanya kepada kpkpn.
pencopotan jabatan hanyalah sanksi administrasi, sedangkan proses hukum harus diteruskan sampai ke pengadilan.