guru besar hukum pidana internasional prof dr romli atmasasmita mengemukakan, sampai saat ini belum ada perkara pelanggaran hak asasi manusia (ham) di masa lalu yang selesai ditangani.
padahal, penyelesaian perkara pelanggaran ham itu amat menentukan wajah indonesia di forum internasional.
karena itu, sidang istimewa (si) juga perlu merumuskan ketetapan (tap) mpr yang memberikan guidance (arahan) penyelesaian pelanggaran ham masa lalu, termasuk memberikan batasan waktu kapan berbagai pelanggaran itu harus terselesaikan.