"pendeponiran memang dinilai yang memungkinkan untuk bisa diterapkan dalam r&d para obligor tersebut.
namun, yang namanya pendeponiran itu adalah jika perkaranya dihentikan oleh kejaksaan agung karena dianggap kekurangan alat bukti-bukti.
sedangkan untuk pelanggaran bmpk dan pelanggaran blbi, kan, faktanya sudah jelas.
ada pelanggaran legal lending limit (3l atau bmpk) dan sudah ada laporan badan pemeriksa keuangan (bpk) menyangkut audit investigasi penyimpangan penyaluran dan penggunaan blbi," ujarnya.
menurut didi, penanda tangan r&d tidak usah diperdebatkan. "
kembalikan saja kepada msaa-nya semula.
jadi, yang menandatangani adalah kepala bppn sendiri, seperti msaa yang pernah ditandatangani oleh bambang subianto selaku menteri keuangan dan glen m yusuf sebagai kepala bppn atau farid harianto, pejabat bppn yang pernah menandatangani msaa tersebut.
jadi, bukan presiden megawati ataupun menko perekonomian dan jaksa agung.
untuk apa ada kepala bppn?"
katanya.