krisis fiskal yang dihadapi perekonomian indonesia saat ini diperkirakan akan terus memburuk dan semakin berat pada tahun-tahun mendatang, dengan puncaknya akan terjadi pada tahun 2004.
kegagalan mengatasi krisis fiskal ini akan membawa indonesia masuk pada jebakan krisis ekonomi kedua.
hanya pemerintahan yang memiliki kredibilitas tinggi dan terpercaya yang dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis.
demikian institute for development of economics and finance (indef) dalam kajian tengah tahunnya yang disampaikan di jakarta, kamis (28/6).
  kajian tersebut disajikan oleh direktur utama indef bustanul arifin dan para peneliti indef, dradjad h wibowo, m nawir messi, didik j rachbini, iman sugema, aviliani, rina octaviani, achmad munir, dan idgan fahmi dalam seminar  ekonomi dan bisnis indonesia 2001: stabilisasi ekonomi makro & strategi business survival dunia usaha .
tampil sebagai pembanding, ekonom anton gunawan dan pengusaha sugeng sarjadi.
 diungkapkan, beban bunga obligasi tahun 2001 sebesar  rp 53,5 trilyun masih bisa membengkak hingga rp 63 trilyun.
namun, jumlah itu relatif lebih ringan dibanding beban bunga obligasi tahun-tahun mendatang (2002-2004).
dengan asumsi yang paling optimis sekalipun, menurut indef, beban bunga obligasi tahun 2002, termasuk pembayaran pokok yang harus dibayar, mencapai rp 75 trilyun.
  kendati penyesuaian apbn 2001 sudah menargetkan defisit fiskal sebesar 3,7 persen dari produk domestik bruto (pdb), target ini diperkirakan sulit dicapai, dilihat dari kemampuan untuk meningkatkan potensi penerimaan yang tinggal enam bulan lagi.
oleh sebab itu, potensi pembengkakan defisit fiskal tahun 2001 dapat mencapai 4,9 persen dari pdb.
  bahkan, defisit bisa melambung lebih tinggi bila para kreditor paris club jadi mewujudkan ancamannya untuk menunda penjadwalan kembali ( rescheduling ) utang indonesia sebesar 5,8 milyar dollar yang disetujui di paris, april 2000 lalu.
jika ini terjadi, defisit fiskal dapat meningkat menjadi 6,53 persen dari pdb.
ini angka yang sangat tinggi, bahkan untuk sebuah perekonomian yang berjalan normal sekalipun.
batas psikologis yang masih dianggap bisa diatasi adalah lima persen dari pdb.
 "karena tahun ini tidak ada pembayaran pokok  hedge bonds  (obligasi lindung nilai) yang semestinya jatuh tempo, maka kalau  hedge bonds  itu di- roll over , beban pokok dan bunga obligasi tahun 2002 bisa mencapai rp 87 trilyun.
dan, tahun 2004 akan lebih besar lagi, minimal mencapai rp 102 trilyun," tutur dradjad.
   115 persen dari pdb    situasi tersebut diperburuk dengan besarnya tingkat utang luar negeri, baik yang jangka panjang maupun pendek.
utang luar negeri jangka panjang indonesia saat ini telah mencapai 115 persen dari pdb.
kondisi buruk utang luar negeri itu sendiri sebenarnya telah dihadapi sejak tahun 1996, yakni mencapai 57 persen dari pdb saat itu.
sebagai perbandingan, angka psikologis yang aman untuk utang jangka panjang adalah sekitar 30-40 persen.
 indef memperkirakan keadaan akan semakin memburuk dengan tingginya potensi depresiasi rupiah, yang membuat utang jangka pendek yang tinggi dapat mengubah krisis fiskal menjadi krisis utang.
jika itu terjadi, maka akan muncul serentetan dampak buruk, termasuk di antaranya krisis nilai tukar, yang sebenarnya saat ini pun telah dihadapi.
 tumpukan situasi yang menekan itu akan membuat indonesia dibayangi oleh krisis ekonomi kedua, yang berawal dari kegagalan mengatasi krisis fiskal.
oleh karena itu, indef mengingatkan agar pemerintah mengoptimalkan semua alternatif untuk menekan defisit fiskal dan mengurangi utang jangka pendek.
 politisi, lanjut indef, dapat memulainya dengan mengembalikan dana-dana nonbudgeter ke anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
pemerintah dan dpr harus menunjukkan empati yang mendalam kepada rakyat.
ini bisa dilakukan antara lain dengan mengurangi fasilitas finansial bagi politisi, meniadakan biaya-biaya yang terkesan mewah, termasuk di antaranya perjalanan ke luar negeri.
  indef mengakui bahwa penghematan hanya akan berdampak kecil kepada penutupan defisit fiskal.
namun, secara psikologis akan membangun kepercayaan rakyat terhadap langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, dan menumbuhkan kesediaan rakyat untuk bersama-sama menanggung biaya sosial akibat tekanan defisit fiskal.
  sebab, beban fiskal tersebut akan dialihkan kepada masyarakat, baik dalam bentuk kenaikan pajak, cukai, maupun pengurangan subsidi.
dampak dari kebijakan itu, biaya produksi akan naik dan profitabilitas terkoreksi, kemudian pada gilirannya rakyat akan menanggung biaya hidup yang lebih tinggi.
ditekankan, ajakan agar semua elemen bangsa bersedia melakukan pengorbanan finansial hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang kredibel.
   3,32 persen    untuk pertumbuhan ekonomi, indef memprediksi perekonomian hanya akan tumbuh 3,32 persen tahun 2001, lebih rendah dari target pertumbuhan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam penyesuaian apbn 2001, yaitu 3,5 persen.
 menurut indef, pertumbuhan 3,32 persen itu disebabkan adanya penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor.
sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang pada tahun 2000 tumbuh 1,67 persen, tahun 2001 hanya 1,09 persen.
pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 0,95 persen.
sementara, industri pengolahan 5,91 persen, listrik, gas, dan air bersih 9,07 persen; bangunan 3,51 persen; perdagangan, hotel, dan restoran 3,43 persen; pengangkutan dan komunikasi 5,10 persen; keuangan dan jasa perbankan 0,01 persen, serta jasa lain 2,07 persen.
 dihadapkan pada situasi yang memburuk dan penuh ketidakpastian ini, indef memperkirakan hanya dunia usaha yang mampu melakukan reposisi terhadap strategi bisnisnya yang bisa bertahan.
reposisi itu meliputi perubahan orientasi, dari berorientasi suplai dan produksi menjadi orientasi permintaan atau orientasi pasar.
ditegaskan, dunia usaha harus memiliki informasi yang akurat tentang tingkat permintaan pasar yang sebenarnya, bukan permintaan semu.
 selain itu, mereka juga harus melakukan reposisi dari strategi konvensional membuat dan menjual menjadi "mengendus" dan merespons.
untuk itu, harus terus-menerus dilakukan penginderaan pasar melalui  market intelligence  yang lebih sistematis dan terencana.
untuk situasi saat ini, terlalu riskan bagi dunia usaha untuk melakukan penetrasi dan penciptaan pasar-pasar baru yang belum dikuasai sepenuhnya.
 dunia usaha hendaknya juga melakukan reposisi terhadap peran pemerintah, yaitu dari posisi sebagai "penyakit" atau penghalang menjadi partner berkompetisi.
sebab, jika tidak, akan terlalu banyak energi yang harus dikeluarkan oleh dunia usaha untuk menyesali setiap keputusan pemerintah, apalagi dengan tingkat inkonsistensi yang tinggi seperti rezim sekarang.