dijelaskan, kasus pkps sebenarnya "hanya" menyangkut utang dalam negeri pemerintah sebesar rp 103,6 trilyun, atau kurang dari 20 persen.
dari total utang dalam negeri pemerintah sebesar rp 659 trilyun, sejumlah rp 218 trilyun di antaranya menyangkut di bank indonesia (bi), dan rp 435 trilyun sisanya akibat rekapitalisasi dan program restrukturisasi bank-bank.