menurut didi, pemanggilan tidak hanya bisa dilakukan oleh komisi ix dpr, tetapi juga oleh komisi ii dpr.
komisi ii dpr dapat meminta penjelasan dari pemerintah berkaitan dengan masalah pkps dari sisi hukum.
hal senada diungkapkan pasaribu.
dikatakan, masalah non-aktif kepala bppn