demikian ditegaskan praktisi hukum dr todung mulya lubis kepada kompas di jakarta, rabu (4/4). "
kekurangan dari pemerintahan abdurrahman wahid, adalah tidak adanya kebijakan yang jelas dalam pemberantasan kkn.
di sisi lain, aparat penegak hukum-hakim, jaksa, dan polisi-yang diharapkan mendukung pemberantasan kkn itu justru termasuk yang selama ini menikmati kkn," tandasnya.