mantan menteri negara otonomi daerah itu menjelaskan, dalam hal pemberhentian kepala daerah berdasarkan pasal 49, antara lain melanggar sumpah dan jabatan (pasal 42), tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani (pasal 33), dan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam pasal 48, dprd bisa langsung membuat keputusan untuk memberhentikannya yang selanjutnya disahkan presiden. "
untuk kasus seperti ini, kewenangan dprd tidak hanya sekadar mengusulkan, tapi bisa langsung menetapkan," tandasnya.