lebih dari 20.000 siswa di aceh utara kini terpaksa belajar secara darurat di tempat terbuka, halaman  meunasah  (surau/ langgar), masjid, dan bangunan kosong lainnya akibat terbakarnya sekitar 200 sekolah mereka, mulai dari sekolah dasar (sd) hingga sekolah menengah umum (smu) selama tiga tahun terakhir ini.
 bupati aceh utara tarmizi a karim yang dihubungi di lhok seumawe, jumat (24/8), mengemukakan, menjelang perayaan 17 agustus lalu saja, 48 sekolah, yakni 29 sd, 12 sltp, dan tujuh smu terbakar habis.
selain yang terbakar, terdapat pula beberapa sekolah rusak berat dan belum sempat diperbaiki selama konflik berlangsung. "
semua sekolah yang terbakar dan rusak itu harus kita bangun baru kembali," katanya.
 lokasi sekolah-sekolah yang terbakar itu, mulai dari perbatasan aceh utara, aceh timur, sampai perbatasan kabupaten bireun-kabupaten pidie, dua tahun lalu masih masuk dalam wilayah kabupaten aceh utara di bawah kantor inspeksi depdiknas kabupaten aceh utara.
sekarang, bireun telah menjadi kabupaten sendiri.
 tarmizi berharap alokasi dana pendidikan dari pemerintah provinsi nanggroe aceh darussalam (nad) akan ditambah lebih besar untuk mengganti semua sekolah yang terbakar atau rusak itu.
sekolah yang terbakar di kabupaten aceh utara selama tiga tahun terakhir belum satu pun yang diperbaiki atau dibangun baru, karena itu tidak dapat dipergunakan lagi.
   anggaran rp 1 trilyun    sementara itu, anggota dpr farhan hamid yang sedang berada di banda aceh untuk menghadiri acara sosialisasi pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang otonomi khusus nad yang sekarang disebut  qanun  mengatakan, provinsi nad menetapkan anggaran pendidikan untuk tahun 2001/2002 sebesar rp 1 trilyun lebih atau naik hampir 10 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.
  dengan anggaran pendidikan sebesar itu, provinsi nad sudah dapat melaksanakan pendidikan secara gratis terutama untuk tingkat sd sampai smu.
dana itu juga bisa digunakan untuk merehabilitasi semua sarana pendidikan di aceh.
  selain sekolah-sekolah umum, pesantren dan berbagai lembaga pendidikan agama islam di aceh juga harus mendapat alokasi dana yang lebih besar dari apbd aceh sekarang.
ia berharap masyarakat ikut mengontrol penyelenggaran pendidikan gratis ini agar penyaluran dananya tepat sasaran.
 dikatakan, aceh harus membenahi total sistem pendidikannya yang sudah mengalami kemunduran besar dalam tiga tahun terakhir sebagai dampak konflik aceh yang terus-menerus.
 penyelenggaraan pendidikan secara gratis itu sudah memungkinkan sekarang ini karena cukup tingginya anggaran pendidikan dalam apbd aceh tahun 2002.
menurut farhan, kemunduran mutu pendidikan di aceh terjadi sudah cukup lama karena terbatasnya biaya pendidikan dalam apbn.
hal itu juga disebabkan terbatasnya subsidi dari apbn yang mengakibatkan terbatasnya fasilitas dan sarana sekolah, kekurangan tenaga guru dan dosen dalam bidang iptek.
 akan tetapi, kemunduran itu makin terasa lagi akibat konflik antara pemerintah yang menginginkan aceh tetap berada dalam negara kesatuan republik indonesia dan gerakan aceh merdeka (gam) yang menuntut kemerdekaan bagi aceh.
konflik itu sudah dimulai sejak tahun 1976, dan kemudian memanas pada periode 1998 sampai sekarang.
 dprd aceh, kata farhan, harus segera menyusun rencana penyelenggaraan pendidikan gratis tersebut meskipun usulan itu belum datang dari gubernur aceh.
perbaikan sistem pendidikan di aceh sudah sangat mendesak mengingat rusaknya hampir separuh gedung sekolah, fasilitas belajar, dan berbagai sarana sekolah, baik akibat terbakar maupun karena sudah ketinggalan zaman dan rusak.
 untuk pendidikan di perguruan tinggi di aceh, lanjutnya, meski tidak mungkin semuanya diselenggarakan secara gratis, dengan anggaran yang cukup besar itu, setidaknya biaya kuliah sudah dapat diselenggarakan secara gratis.
adapun untuk keperluan lain, misalnya untuk pengadaan buku-buku, praktik, dan lain-lain bisa ditanggulangi oleh mahasiswa sendiri, karena mereka tidak lagi diberatkan dengan biaya kuliah.