analisis ekonomi bambang sudibyo      namanya juga rencana, belum menjadi produk hukum final, layak kalau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2002 yang dipidatokan presiden megawati soekarnoputri di dpr masih banyak memberikan ruang bagi penyempurnaan.
bahkan, penulis mempunyai kesan bahwa rapbn ini memang sengaja disusun suboptimal untuk memberi peluang kepada dpr, yang pada saat ini posisi tawarnya tinggi, berpartisipasi dan bernegosiasi bagi penyempurnaan apbn.
 dengan taktik itu, tugas mengegolkan apbn di dpr bagi pemerintah menjadi lebih ringan.
paling tidak, itulah taktik penulis dulu ketika menjadi menteri keuangan (menkeu), yang mungkin saja taktik itu dilestarikan para pembantu menkeu yang sekarang, yang notabene adalah bekas pembantu penulis.
 penulis mencoba menganalisis rapbn ini dengan semangat ingin ikut memberikan  input  bagi perbaikannya.
pokok dari analisis adalah (1) seberapa realistis dan kredibelkah rapbn ini? (
2) seberapa kuat daya stimulasi rapbn bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi?
  selain itu, (3) bagaimana potensi dampak rapbn pada stabilitas ekonomi makro? (
4) apakah rapbn ini mencerminkan adanya kesinambungan upaya konsolidasi menuju apbn yang  sustainable ?
dan (5) adakah ketidakpastian yang masih menggantung dalam rapbn ini?
             apbn yang kredibel adalah yang di satu sisi realistis dan tidak terlalu ambisius, dan di sisi lain tidak merupakan anggaran yang terlalu longgar sehingga terlalu mudah untuk merealisasikannya.
kredibilitas rapbn ini masih belum optimal karena asumsi serta target besaran ekonomi makro yang mendasarinya masih bisa diperbaiki, di samping target-target penerimaan yang masih terlalu rendah.
asumsi harga minyak mentah yang 22 dollar as/barrel, menurut hemat penulis, bisa dinaikkan sampai maksimal 24 dollar as/ barrel.
  asumsi harga 24 dollar as/ barrel masih cukup konservatif dan masih berada dalam kisaran harga yang ditargetkan opec, yaitu 22-28 dollar as/ barrel.
perubahan asumsi ini akan berdampak pada naiknya anggaran penerimaan sebesar rp 3,45 trilyun.
 target kurs rupiah yang rp 8.500/dollar as, pada hemat penulis, cukup realistis.
di satu sisi cukup konservatif, sementara di sisi lain cukup mencerminkan rasa percaya diri pemerintah untuk mengendalikan nilai tukar rupiah yang saat ini berada pada sekitar angka rp 9.000/ dollar as.
 target tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi) 14 persen, pada hemat penulis, masih bisa diturunkan jika pemerintah bersama bi segera menerapkan  policy mix  yang tepat untuk mengendalikan inflasi.
selama ini, inflasi dipandang sebagai murni peristiwa moneter dan karena itu dikendalikan dengan instrumen moneter, yaitu sbi.
  meskipun suku bunga sbi sudah dinaikkan hingga untuk waktu yang agak lama melampaui batas ambang  spread  negatif perbankan 17 persen, toh hasilnya kurang memuaskan.
  pada hemat penulis, di samping faktor jumlah uang beredar, inflasi di indonesia akhir-akhir ini juga disebabkan oleh kebijakan fiskal yang inflatoir dan peristiwa-peristiwa nonfiskal dan nonmoneter yang mengganggu kelancaran pasok barang dan jasa di pasar.
 kebijakan fiskal mengurangi subsidi 30 persen jelas inflatoir.
subsidi memang merupakan salah satu penyakit apbn yang serius, tetapi pengurangannya tidak bisa terlalu drastis dan  timing  pengurangan itu harus tepat agar tidak menimbulkan gejolak pada tingkat harga umum.
  sudah menjadi rahasia umum, penyelundupan bbm, minyak sawit mentah (cpo), kayu, ikan, dan barangkali pupuk dan semen serta banyak komoditas strategis lainnya di negeri kita sekarang ini merajalela.
hal itu menyebabkan kelangkaan pasok barang di banyak wilayah, yang tentu saja berujung pada inflasi.
perlu juga diteliti apakah bulog telah menjalankan fungsinya untuk menjaga kelancaran pasok komoditas strategis di pasar.
  di samping itu, sengketa buruh yang marak di mana-mana telah menyebabkan inflasi melalui dua sisi.
di satu sisi perselisihan itu cenderung menaikkan biaya tenaga kerja ( cost-push inflation ), sementara di sisi lain mengganggu kelancaran produksi dan pasok barang di pasar.
  kombinasi yang tepat antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan penegakan supremasi hukum (termasuk terhadap para buruh), diharapkan di satu sisi bisa menekan inflasi, di sisi lain bisa mengurangi tekanan penggunaan sbi yang berlebihan dalam pengendalian inflasi sehingga suku bunga sbi bisa mulai diturunkan.
 target pertumbuhan ekonomi 5 persen untuk kondisi sekarang terasa terlalu optimistis, karena beberapa pertimbangan.
pertama, stimulasi dari rapbn yang kontraktif 11,6 persen (kontraksi nominal 3,6 persen plus inflasi 8 persen) ini tentu saja amat lemah.
kedua, ekonomi dunia sekarang ini sedang terkena resesi, terutama karena melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju.
   ketiga, kedua observasi itu mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi 5 persen yang ditargetkan pemerintah diharapkan bersumber dari investasi dan konsumsi masyarakat.
masalahnya, apakah memang sudah ada gelagat pulihnya  investment confidence  yang cukup untuk menjustifikasi target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada tahun 2002?
  satu-satunya faktor yang menjustifikasi prediksi pertumbuhan ekonomi 5 persen pada tahun 2002 barangkali adalah konjungtur ekonomi indonesia yang sejak kuartal terakhir tahun 1998 memang terbukti senantiasa berpihak kepada pemerintah.
meskipun begitu, dari segi strategi penyusunan anggaran, angka yang lebih  modest , katakan 3,5 persen, akan lebih membuat apbn kredibel daripada 5 persen.
 di samping itu, asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen itu tidak  internally consistent  dengan volume penerimaan yang ditargetkan rapbn.
bukankah dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 8 persen, mestinya volume penerimaan rapbn mendekati angka rp 324 trilyun, dan bukannya menurun menjadi rp 289,4 trilyun dari rp 286 trilyun pada apbn 2001?
  jika toh target pertumbuhan ekonomi itu dibikin menjadi lebih konservatif, 3,5 persen, maka target penerimaan negara akan berada pada sekitar angka rp 320 trilyun.
 exercise  sederhana ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (pnbp) dalam rapbn 2002 ini masih terlalu rendah.
demikian juga dengan target penerimaan dari bppn dan bumn.
  tampaknya, belajar dari pengalaman pada pembahasan rapbn 2000 dan 2001 di dpr, pada lima pos penerimaan ini pemerintah memang sengaja menaruh tawaran rendah yang masih bisa dinegosiasi, dengan harapan angka yang disepakati nanti tidak akan terlalu memberatkan pemerintah.
kepiawaian dpr akan berperan besar dalam mewarnai kredibilitas pos-pos penerimaan ini.
             seperti diutarakan di muka, rapbn ini pada tingkat riil kontraktif 11,6 persen, jadi stimulasinya pada pertumbuhan ekonomi tentu amat lemah.
yang patut dipuji adalah keberaniannya untuk memberikan apropriasi yang lebih besar pada program-program kesejahteraan sosial yang diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial.
  sementara itu, komitmen menko perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, dan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang diucapkannya ketika baru saja dilantik menjadi menteri, kurang terefleksi dalam rapbn ini.
  memang pos pengeluaran pembangunan untuk sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dinaikkan 75,8 persen dibanding tahun 2001.
akan tetapi, karena basisnya pada tahun 2001 amat kecil, yaitu hanya rp 246,5 milyar, anggaran untuk pos ini pada rapbn 2002 tetap saja kecil.
  perlu disadari kiranya bahwa derajat kebebasan pemerintah kali ini dalam melakukan apropriasi amat terbatas.
itu karena sangat besar dan rigidnya apropriasi untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dana perimbangan, dan pengeluaran rutin yang keseluruhannya memakan 83 persen dari total apropriasi dalam rapbn 2002.
 penulis mengidentifikasikan dua potensi dampak negatif yang harus diupayakan untuk dihilangkan atau dimoderasikan.
pertama, inflasi yang bakal dipicu oleh penurunan subsidi sebesar 30 persen.
  kedua, jika pasar memandang apbn 2002 yang final nanti sebagai apbn yang kurang atau tidak kredibel, maka kepercayaan pasar dan investor terhadap pemerintah akan menurun dan itu akan segera terekspresi pada merosotnya nilai tukar rupiah dan indeks harga saham, yang jika berlangsung lama akhirnya juga akan merembet pada meningkatnya inflasi dan suku bunga sbi.
  oleh karena itu, kiranyamasih ada waktu cukup, pemerintah bersama dpr seyogianya berupaya keras untuk menyempurnakan kredibilitas apbn 2002.
 konsolidasi fiskal dimulai pada tahun anggaran 2000 dan ditujukan untuk menyelamatkan sustainabilitas apbn sebagai instrumen fiskal dari beberapa entropi yang menggerogoti tubuhnya, terutama utang luar negeri, utang dalam negeri, defisit, dan subsidi.
  target konsolidasi fiskal jangka menengah yang dicanangkan pemerintah pada tahun 1999/2000 ketika menyiapkan apbn 2000 adalah untuk mencapai kondisi fiskal pada tahun 2004.
di antaranya, (1) defisit anggaran nol persen dari produk domestik bruto (pdb), (2) rasio utang pemerintah terhadap pdb di bawah 60 persen, (3) rasio penerimaan pajak dan cukai terhadap pdb 16 persen, dan (4) mulai digantikannya peran utang luar negeri dengan utang dalam negeri secara bertahap jika apbn terpaksa defisit.
  defisit rapbn 2002 yang 2,5 persen dari pdb, dan diturunkannya subsidi dengan kenaikan harga 30 persen, sudah sejalan dengan target konsolidasi itu.
meski demikian,  tax ratio  yang hanya 12,8 persen dari pdb jelas terlalu rendah.
untuk mencapai target 16 persen pada 2004, pada tahun 2002 rasio itu harus sudah mencapai 13,6 persen.
dan target itu sudah dituangkan dalam repeta.
  itu berarti target penerimaan pajak dan cukai masih perlu dinaikkan sebesar rp 12 trilyun.
di samping itu, struktur pembiayaan defisit juga belum mendukung upaya konsolidasi itu.
sumber pembiayaan domestik yang dalam apbn 2001 mengambil peran 63,3 persen dari total pembiayaan, pada rapbn 2002 menurun perannya menjadi 59,1 persen.
  sebaliknya, sumber pembiayaan luar negeri yang pada apbn 2001 mengambil peran 36,7 persen, pada rapbn 2002 perannya meningkat menjadi 40,9 persen.
seharusnya pada apbn 2002 peran sumber dalam negeri menjadi semakin besar, sementara peran sumber luar negeri semakin kecil.
di samping itu, komitmen pemerintah untuk membenahi dan menegakkan supremasi hukum mestinya terefleksi pada peningkatan pnbp di luar minyak dan gas, yang pada rapbn 2002 justru menurun.
  yang masih belum jelas dari rapbn 2002 adalah angka yang pasti tentang besarnya pinjaman baru dari consultative group on indonesia (cgi) dan besarnya utang yang akan dijadwal ulang melalui paris club iii.
dalam rabpn 2002, kedua hal itu masih digabung.
tampaknya pemerintah belum mendapat sinyal yang meyakinkan dari imf tentang dukungannya pada kedua hal tersebut.