presiden abdurrahman wahid berpesan kepada para pendukungnya-terutama yang berasal dari jawa timur-untuk tidak berbondong-bondong berunjuk rasa ke jakarta.
kepada para massa "pro-gus dur" tersebut diminta untuk mengikuti mekanisme konstitusi memorandum i dewan perwakilan rakyat (dpr) yang menurut rencana akan dijawab presiden pada hari rabu (28/3).
 berkenaan dengan hal tersebut, anggota tim enam penyusun jawaban memorandum i dpr menteri pertahanan moh mahfud md, secara khusus menemui sejumlah ulama nahdlatul ulama (nu) berpengaruh di jawa timur-termasuk madura-untuk menyampaikan pesan presiden tersebut.
selain mahfud, anggota tim enam itu adalah menteri koordinator politik sosial dan keamanan susilo bambang yudhoyono, menko perekonomian rizal ramli, menteri kehakiman dan hak asasi manusia baharuddin lopa, menteri dalam negeri dan otonomi daerah surjadi soedirdja, serta menteri keuangan prijadi praptosuhardjo.
  pada sabtu pekan lalu, sebelum bertatap muka dengan masyarakat madura di gedung grahadi surabaya, mahfud berbicara dengan ketua pengurus wilayah nu jatim kh ali maschan moesa.
pada hari minggu pagi, mahfud bertatap muka dengan ulama nu se-sumenep, di pondok pesantren al-amien prenduan, sumenep.
di sana, ia juga berbicara dengan pengasuh ponpes al-amien kh tidjani djauhari ma dan kh idris djauhari.
  pada minggu malam, mahfud bertatap muka dengan ulama nu jatim lainnya di ponpes al-hikam malang asuhan kh hasyim muzadi yang juga ketua umum pengurus besar nu.
selain hasyim muzadi, sejumlah ulama berpengaruh dan punya massa besar juga hadir dalam pertemuan tertutup tersebut di antaranya kh fawaid as'ad dari situbondo, kh muchid muzadi dari jember, kh ahmad subadar dari pasuruan, dan kh imam zarkasih dari genteng, banyuwangi.
 untuk mengetahui hasil pertemuan dengan para ulama nu berpengaruh tersebut, berikut petikan wawancara  kompas  dengan menhan mahfud md yang juga ahli hukum tata negara itu di malang sebelum bertolak ke jakarta, hari senin pagi kemarin;   apa hasil pertemuan dengan para ulama nu tersebut?
   dalam pertemuan tadi malam itu (minggu malam) intinya kita memberi pengertian bahwa dalam pertikaian politik ini kedua pihak merasa sama-sama benar.
yang ingin menurunkan gus dur (abdurrahman wahid- red ) benar, yang menginginkan gus dur bertahan juga benar.
oleh sebab itu, dalam situasi ini sebaiknya diberi jalan ke arah proses penyelesaian menurut ukuran dan cara yang konstitusional.
nah, kalau itu ditempuh, apa pun hasilnya tidak ada alasan untuk menolak.
seumpama gus dur harus bertahan, ya, orang harus menerima karena itu produk konstitusi.
seumpama pun gus dur harus berhenti dan dinyatakan bersalah, pendukungnya juga harus menerima karena sudah konstitusional.
 dalam kaitan ini saya membawa pesan khusus dari presiden agar para pendukung gus dur itu tidak berbondong-bondong ke jakarta dan memberi jalan sebaik-baiknya kepada dpr dan presiden untuk menyelesaikan menurut cara dan ukuran dan konstitusional itu.
 kami mencatat dengan saksama bahwa pendukung gus dur yang terlalu fanatik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai banyak orang anarkis itu tidak menguntungkan gus dur.
dalam beberapa kejadian, itu justru menimbulkan reaksi drastis.
misalnya, begitu ada tindakan seperti itu besoknya muncul usul memorandum ii dipercepat.
komentar juga makin miring setiap hari.
jadi saya datang ke jatim itu untuk memberi pengertian mari beri kesempatan kepada gus dur untuk menyelesaikan dan menjawab secara konstitusional.
  apakah ada jaminan mereka tidak ke jakarta?
   memang tidak, tetapi mereka sudah mengerti.
saya yakinlah, meskipun tidak eksplisit, mereka sudah mengerti.
kecuali nanti ternyata lawan-lawan politik gus dur melakukannya secara tidak konstitusional.
   pendukung presiden ini kan minta kalau mereka dilarang ke jakarta, maka yang anti-gus dur juga dilarang?
   tidak juga, karena kelompok satunya itu kan orang jakarta.
ngapain dilarang.
yang di sini (jatim) juga tidak dilarang untuk unjuk rasa di sini.
yang penting itu jangan merusak.
masak rumahnya orang dikasih tanda, kan orang jadi takut.
semua pihak, termasuk dpr pun, mulai sekarang harus berpikir jernih untuk menilai (jawaban presiden) berdasarkan konstitusi dan menempuh cara-cara yang konstitusional juga.
  bagaimana persiapan pemerintah untuk menghadapi tanggal 28 maret itu?
   secara teknis, di dpr kan sudah prosedur tetap, tetapi mungkin massa yang akan memberi dukungan maupun yang akan menentang itu juga akan berdatangan hari itu.
karena itu lebih teknis, itu urusan kepala kepolisian republik indonesia (kapolri).
tetapi saya sudah diminta gus dur menelepon kepala polri soal itu.
saya lihat persiapannya sudah cukup, karena saya lihat pagar-pagar di kompleks dpr sudah diubah dari kawat berduri menjadi pagar plastik yang lebih kuat.
  kabarnya dalam pertemuan tadi malam ada yang mengusulkan diadakannya islah atau rekonsiliasi di antara elite politik.
bagaimana tanggapan anda?
   ada dua wacana yang sekarang ini yang berkembang di kalangan ulama-ulama nu, yaitu wacana  bughot  dan  islah .
 bughot  itu artinya harus dilawan habis, karena makar.
tetapi dalam kondisi seperti ini misalnya menurut kh anwar iskandar dari banyuwangi itu belum  bughot , artinya masih bisa dilakukan melalui  islah .
  saya sendiri melihatnya begitu, karena ini politik.
politik itu soal kekuasaan dan soal kemungkinan-kemungkinan.
oleh sebab itu, menurut saya  islah  itu jalan yang paling realistis sekarang.
meskipun dari sudut rencana pengembangan politik yang demokratis ke depan, sebenarnya  islah  dalam artian membagi-bagi posisi itu sebenarnya kurang pas dengan reformasi.
tetapi itu yang realistis.
   jawaban presiden pada tanggal 28 maret 2001 itu apakah akan memuaskan pendukung atau pun yang anti-gus dur?
   pada saat itu yang terpokok, pertama, gus dur akan menyatakan tidak ada bukti bersalah, dan dia punya bukti baru yang dikemukakan.
kedua, dia sama sekali tidak menghalangi untuk diproses secara hukum, untuk membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak.
untuk itu dia pernah memanggil kepala polri dan kejaksaan agung untuk memeriksa dia dan memproses secara benar.
itu yang antara lain akan dikemukakan gus dur.
  mengapa ada menko perekonomian dan menkeu di tim enam?
   dulu rencananya tim ini juga akan menjawab persoalan-persoalan ekonomi.
tetapi sesudah tim berdiskusi, ya sudah jawabannya difokuskan pada isi memorandum.
karena timnya sudah telanjur dibentuk, ya anggota timnya itu, meskipun soal ekonomi tidak disinggung.