"selama ini negara diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen, untuk mematai-matai warganya melalui badan-badan intelijen pada berbagai lembaga pemerintah.
pada masa orde baru tidak ada yang mempermasalahkan, karena dianggap sebagai sesuatu yang given.
akan tetapi dalam konteks demokrasi, tidak bisa lagi ada satu kewenangan tanpa ada kewenangan lain yang diberikan kepada pihak lain untuk melakukan checks and balances," tutur alifian.