pemerintah belum berniat untuk membatalkan (menganulir) keputusan perpanjangan kontrak selama satu tahun kepada pt caltex pacific indonesia (cpi) dalam pengelolaan ladang minyak blok coastal plain pekanbaru (cpp).
 langkah perpanjangan sebagaimana sudah disetujui oleh presiden megawati soekarnoputri (persetujuan bukan lewat keputusan presiden seperti dilaporkan sebelumnya -red ) itu harus diambil untuk menjaga kesinambungan produksi lapangan blok cpp, karena secara teknis, pertamina belum siap untuk mengelola lapangan tersebut.
pemerintah juga sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di riau, yang bisa mengganggu operasi lapangan minyak tersebut.
 staf ahli menteri energi dan sumber daya mineral (esdm), kardaya warnika, senin (6/8), menjelaskan, kalau kontrak tidak diperpanjang, secara hukum tidak akan ada pihak yang mengelola ladang minyak tersebut.
akibatnya, secara otomatis produksi pun akan terhenti.
akibatnya, minyak di ladang tersebut akan membeku karena tidak ada pemanasan.
hal ini selanjutnya akan menyulitkan operator untuk mengencerkan kembali minyak yang ada.
 "jadi, secara teknis, tidak ada pilihan lain kecuali memperpanjang kontrak pengelolaan blok cpp kepada caltex selama satu tahun.
sebab, kalau diberikan kepada pertamina, akan menimbulkan protes dari daerah.
tetapi kalau diberikan ke daerah, bagaimana dengan pertamina," ujar kardaya, usai mengikuti rapat persiapan pertemuan dengan tokoh masyarakat riau di jakarta, senin.
pertemuan dengan tokoh masyarakat riau itu sendiri dijadwalkan akan berlangsung hari ini di jakarta.
 kardaya mengibaratkan blok cpp seekor "ayam" yang bertelur di riau.
yang kini sedang diperebutkan adalah ayamnya, bukan telurnya.
ditegaskan, pemerintah tidak ingin membiarkan ayam tersebut terganggu untuk tetap bertelur, tetapi pada saat yang sama juga tidak menghentikan negosiasi mengenai siapa-siapa saja pemilik dari ayam tersebut.
 secara terpisah, sekjen departemen esdm djoko darmono mengatakan, pemerintah sudah membahas berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi di provinsi riau.
segala antisipasi juga sudah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan pada operasional ladang minyak di daerah tersebut.
 "bagi kita, yang terpenting adalah obyek vital untuk produksi minyak cpi bisa diamankan oleh polri dibantu oleh tni ad.
kini belum ada penambahan pasukan keamanan di wilayah tersebut, tetapi tiga perwira polri dari jakarta sudah diberangkatkan ke lokasi untuk memantau masalah keamanan di riau," ujar djoko.
 ditanya mengenai ancaman masyarakat riau untuk memblokir produksi blok cpp, djoko mengatakan, pemerintah akan meminta bantuan aparat jika terjadi sesuatu.
menurut dia, persoalan yang ada tidak dapat diselesaikan dengan ancam-mengancam.
  dijelaskan oleh djoko, persoalan blok cpp sebenarnya merupakan masalah yang sudah lama berlangsung, namun belum terselesaikan hingga saat ini.
penyebabnya, karena tuntutan yang muncul dari riau datang dari berbagai kelompok yang selalu berbeda-beda suara dan berubah-ubah keinginannya.
  pertamina tidak siap   direktur utama pertamina baihaki hakim menegaskan, pihaknya tidak siap untuk mengelola ladang minyak blok cpp bila pemerintah tidak memperpanjang kontrak pt cpi.
sebab, pertamina memerlukan waktu yang relatif cukup lama untuk mempersiapkan sumber daya manusia (sdm) yang akan ditempatkan di ladang minyak tersebut.
 pertamina sendiri sudah kehabisan waktu untuk mempersiapkan diri karena sebelumnya sibuk bernegosiasi mengenai kepemilikan ladang minyak tersebut.
setelah masalah perebutan blok cpp dituntaskan pemerintah, pertamina diperkirakan masih akan membutuhkan waktu sekitar 12 bulan untuk mempersiapkan tenaga kerja.
 baihaki juga mengatakan, dirinya memahami tuntutan masyarakat riau, karena saat ini ada perbedaan yang signifikan antara tuntutan pemda riau yang meminta bagian 70 persen, sementara pemerintah pusat sendiri hanya bersedia memberikan 10 persen.
kendati demikian, ditambahkan, perpanjangan kontrak harus dilihat sebagai masa transisi.
untuk kontrak normal selama 20 tahun, perpanjangan selama setahun dinilai bukan hal yang luar biasa.
 baihaki juga menegaskan, pemerintah harus tetap menjaga produksi di blok cpp karena memberikan masukan bagi pemerintah sebesar 260 juta dollar as.
oleh karena itu, perpanjangan kontrak hendaknya tidak dilihat sebagai upaya menutup "pintu" bagi kesepakatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat riau.
 sementara itu, presiden direktur pt cpi humayun bosha mengatakan, jika perpanjangan kontrak dibatalkan, cpi akan kehilangan pendapatan sekitar 30-40 juta dollar as.
   angkat senjata   gubernur riau saleh djasit sh dan ketua dprd riau drh chaidir mm mengatakan, untuk memperoleh hasil minyak, termasuk pengelolaan blok cpp, masyarakat riau sudah menempuh berbagai cara yang demokratis dan santun, lewat berbagai pendekatan sejak tahun 1950-an.
sejauh ini, hanya angkat senjata saja yang belum dilakukan.
 "selama ini masyarakat riau sangat kooperatif dalam berbagai hal, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak riau terhadap minyak, seperti juga yang diperlihatkan dalam memperoleh hak mengelola blok cpp itu," kata chaidir.
 namun, baik saleh maupun chaidir sendiri berharap agar perjuangan untuk memperoleh hak itu tidak dilakukan secara anarkis, apalagi sampai mengangkat senjata. "
ini harus dihindari seraya menunjukkan kedewasaan masyarakat riau yang seharusnya direspons dengan baik oleh pemerintah pusat," kata saleh.
 saleh juga mengakui, negosiasi bukan sesuatu yang mudah, mengingat kabinet sekarang ini belum terbentuk dan menteri-menteri yang ada dalam status demisioner.
dengan demikian, secara teknis, tidak ada menteri yang dapat menangani hal ini dengan tindakan yang memuaskan masyarakat riau.
  menurut chaidir dan saleh, selama ini riau hanya menjadi penonton dalam eksploitasi minyak di riau yang sudah diusahakan sebelum perang dunia ii.
pada tahun 1997 misalnya, hasil dari minyak riau sekitar rp 17 trilyun, tetapi pemerintah pusat hanya menyediakan dana sekitar rp 350 milyar dalam bentuk proyek pembangunan di riau.
 saleh sendiri mengatakan, riau sudah siap mengelola ladang minyak karena sdm dan dana, baik dari dalam maupun luar negeri, sudah mendukung. "
jual minyak ini bukan seperti menjual kerupuk.
pembeli minyak itu sudah ada jauh sebelum minyak ditambang," kata saleh dan chaidir  sementara itu, hari senin, kelompok masyarakat yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, eksekutif, dan legislatif berangkat ke jakarta untuk menyampaikan sekaligus mendesak pemerintah pusat agar menampung aspirasi rakyat riau, sesuai dengan hasil rapat akbar rakyat riau hari sabtu lalu.
mereka antara lain chaidir (ketua dprd riau), drs asparaini rasyad (asisten ii setwilda riau), dan prof dr tabrani rab (tokoh masyarakat).
 aspirasi rakyat riau yang dihasilkan dari rapat akbar hari sabtu lalu itu adalah menolak perpanjangan kontrak blok cpp karena keputusan pemerintah itu dinilai tidak memuat kompensasi bagi rakyat riau dari pengelolaan blok cpp, yakni 30 persen dari keuntungan bersih dan penempatan tenaga lokal dalam pengelolaan blok cpp.