kejagung juga meragukan keabsahan laporan kpkpn kepada mabes polri.
alasannya, jika pemeriksaan terhadap rachman tidak ada izin dari presiden, maka pemeriksaan yang dilakukan kpkpn akan dianggap batal.
pemeriksaan kpkpn akan dianggap sah jika sesuai dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 65 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara.