ia menyebutkan beberapa pasal yang tidak cocok diterapkan di indonesia, misalnya yang mengatur bahwa seseorang yang memiliki saham pada suatu badan usaha milik negara (bumn) tidak boleh memiliki saham di bumn lain lebih dari satu persen.
contoh lain adalah pasal yang mengatur bahwa seseorang tidak dibolehkan memiliki dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. "
jumlah penduduk usia produktif di indonesia sangat tinggi, memungkinkan banyak orang memiliki lebih dari satu perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama," katanya.