ditanya kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan presiden bj habibie, kepala pusat penerangan hukum kejagung muljohardjo mengatakan bahwa hal itu tergantung penyidik. "
yang jelas fokus penyidikan kasus ini adalah untuk membuktikan hubungan klausal antara si pemberi perintah dan pelaksana perintah.
misalnya jika benar dana nonbudgeter bulog itu tidak bisa dikeluarkan (untuk program bantuan pangan karena sudah ada keputusan presiden no 190 tahun 1998 tentang jaring pengaman sosial/jps-red) dan pak habibie tahu soal itu tetapi tetap ada perintah pengeluaran dana, maka pak habibie bisa kena," kata muljohardjo.