karena itu, eka berpendapat, kelangkaan pupuk disebabkan kurangnya koordinasi antara kantor pusri pemasaran kabupaten (ppk) dengan distributor di tiap kabupaten dan subdistributornya.
diduga kuat, 35 distributor yang tersebar di 28 kabupaten di jatim telah mendistribusikan pupuknya ke daerah di luar wilayah kerjanya.
padahal, sesuai aturan yang berlaku, hal itu sama sekali tidak dibenarkan. "
kami akan memberikan sanksi tegas kepada distributor yang melakukan pelanggaran semacam ini," katanya.