"mungkin beban beratnya di kemudian hari, kalau mereka tidak memenuhi kewajibannya lagi.
ketika diputuskan kksk, ditegaskan bahwa perpanjangan ini untuk menjamin penerimaan bppn sebesar rp 42 trilyun tahun 2002.
pertanyaannya, bagaimana lebih bisa menjamin kalau kewajibannya diundur?
kok aneh, semakin memperpanjang kewajibannya, kok makin bisa terkumpul rp 42 trilyun.
ataukah sudah ada deal tertentu?"
ujarnya.