mengenai hak pemegang saham publik, laksamana mengutarakan, pemerintah akan tunduk pada peraturan badan pengawas pasar modal (bapepam) dan akan memenuhi semua peraturan yang ada.
mengenai kemungkinan akan terjadi benturan kepentingan dalam transaksi tersebut, tambahnya, rapat umum pemegang saham memang harus dilaksanakan terlebih dahulu.