menurut catatan kompas, dalam enam bulan terakhir, sedikitnya terdapat enam kasus tentang perselisihan antara kepala daerah dan dprd setempat.
kasus paling hangat adalah pemecatan wali kota surabaya bambang dwi hartono oleh dprd surabaya, 11 juli 2002, berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban (lpj) wali kota atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2001 yang menjadi tanggung jawab wali kota pendahulunya.