pemerintah sedang melakukan pemetaan terhadap perbankan nasional.
itu dimaksudkan untuk memantau bank-bank mana saja yang pantas digabung (merger) dan mana yang tidak.
demikian dikemukakan menkeu prijadi praptosuhardjo menjawab pertanyaan pers setelah bertemu presiden abdurrahman wahid di bina graha, jakarta, selasa (10/4).
  "kalau merger bisa dilakukan, bagus.
hanya saja, bank-bank mana, kami belum tahu," katanya.
 isu soal perbankan, kini, menghangat kembali sehubungan dengan merebaknya potensi kebangkrutan kedua, setidaknya untuk bank-bank tertentu, hal itu semakin mendekati kenyataan.
pekan lalu, pihak bank indonesia juga sudah memberikan sinyalemen bahwa ada dua atau tiga bank yang sudah menyerah, tak mampu menyuntikkan modal.
 di tempat terpisah, menko perekonomian rizal ramli mengatakan, konsep perbankan dengan penggabungan bank masih dalam pengkajian.
  sementara itu, ekonom sjahrir mengingatkan indikator  capital adequacy ratio  (car)-perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko-bukan ukuran utama untuk menunjukkan kuat atau tidaknya sebuah bank.
  sebuah bank yang tidak direkapitalisasi dengan car lima persen, katanya, masih bisa lebih baik posisinya daripada bank yang direkapitalisasi meski memiliki car lebih dari delapan persen.
 "meski car dari sebuah bank yang tidak direkapitalisasi hanya lima persen, itu sudah mencerminkan kekuatan yang sesungguhnya dari bank tersebut.
sementara, pada bank yang direkapitalisasi, walaupun car-nya lebih dari delapan persen, itu lebih karena adanya suntikan modal lewat penerbitan obligasi oleh pemerintah," katanya.
 untuk mencerminkan kuat atau tidaknya sebuah bank, lanjut sjahrir, masih harus dengan melihat kualitas kapital, aktiva, serta bisa tidaknya sebuah bank berperan sebagai lembaga intermediasi.
 sjahrir mengatakan itu untuk mengingat pemerintah agar tidak terjadi kemungkinan salah penilaian terhadap perbankan.
  bukan prioritas   di tempat terpisah, direktur jenderal (dirjen) lembaga keuangan departemen keuangan (depkeu) darmin nasution mengatakan, prioritas utama pemerintah bukan melakukan merger atas sejumlah bank yang dinilai bermasalah. "
prioritas pemerintah adalah menyusun langkah-langkah dan mengeluarkan kebijakan konkret untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara."
 sebab, kata nasution, jika situasi dan kondisi perekonomian saat ini tidak segera diatasi dengan langkah dan kebijakan yang konkret, bukan hanya anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yang mengalami tekanan, tetapi juga nasib bank.
 "tidak ada jalan lain, kecuali memperbaiki keadaan perekonomian saat ini," kata nasution.
 menyangkut pernyataan kepala badan penyehatan perbankan nasional (bppn) edwin gerungan, soal ditetapkannya lima bank sebagai bank induk, antara lain bank rakyat indonesia (bri), bank mandiri dan bank negara indonesia (bni) sebagai bank induk, menurut nasution, itu belum menjadi keputusan pemerintah dan masih dikaji.