dalam arti, proses pelaksanaan revisi harus dilakukan melalui konsultasi dengan dpr dan pemerintah ri.
sedang secara substantif, revisi hanya bisa dilakukan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia (nkri) dan tidak bisa keluar dari kerangka tersebut. "
kita akan memaknai pelaksanaan itu ke sana," tegasnya.