sementara itu, mas achmad santosa mengatakan, gugatan terhadap gubernur dki jakarta bisa diarahkan pada dikeluarkannya peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 1999.
sebab, lewat perda tersebut, pemerintah provinsi dki jakarta mengubah rencana tata ruang wilayah (rtrw) 2005 menjadi rtrw 2010 yang keberpihakannya terhadap lingkungan sangat kurang.