gintings menegaskan, semestinya perubahan keempat uud 1945 ini lebih terfokus pada persoalan pemilihan presiden/wakil presiden dan perwakilan rakyat secara langsung. "
tidak perlu mempersoalkan pasal 29 uud 1945 atau pasal-pasal lain yang tidak krusial.
serahkan saja pembentukan perubahan konstitusi itu, setelah tahun 2002, kepada komisi konstitusi, sehingga lebih komprehensif.
tetapi, tetap yang memutuskan perubahan konstitusi adalah mpr.
jikalau mpr dan komisi konstitusi berbeda pendapat, biarlah rakyat yang menentukan secara langsung," tandas pimpinan institute for policy and community development studies (ipcos), jakarta, tersebut.