"artinya, kmk itu dikeluarkan setelah menteri esdm menetapkan lifting untuk bagi hasil setiap daerah.
sebelumnya, lifting tersebut sudah dibicarakan bersama dengan pertamina dan kontrak production sharing (kps).
hasil dari pembicaraan itu sebelumnya sudah dikonsultasikan juga kepada menteri dalam negeri dan dewan pertimbangan otonomi daerah.
dari situ, baru menteri energi mengeluarkan surat keputusan tentang lifting daerah penghasil," katanya.