bank indonesia (bi) disarankan untuk menempuh beberapa kebijakan lanjutan, dalam rangka membuat peraturan bank indonesia (pbi) nomor 3/3/pbi/ 2001 tentang pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank lebih efektif.
setidaknya ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh bi, yang dinilai efektif untuk mengisolasi rupiah dari tekanan-tekanan faktor non-ekonomi, namun sampai sekarang bi tampaknya masih enggan untuk menerapkannya.
  demikian diungkapkan oleh pengamat pasar uang farial anwar yang dihubungi  kompas  di jakarta, kamis (18/1).
di antara langkah tersebut, yakni membatasi transaksi valas di dalam negeri (transaksi  spot ) yang saat ini masih sangat bebas, dalam arti siapa saja boleh membeli atau menjual dollar/rupiah untuk kepentingan apa saja dan dalam jumlah berapa saja.
 selain itu, indonesia juga perlu menerapkan kebijakan sebagaimana sudah ditempuh beberapa negara lain seperti thailand, yakni mewajibkan eksportir untuk merepatriasi perolehan devisa ekspornya, yang selama ini diparkir di luar negeri.
  diungkapkan oleh farial, selama ini bi enggan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut karena khawatir akan konsekuensi negatifnya.
untuk usulan pertama, misalnya, bi khawatir langkah tersebut tidak akan efektif karena besar kemungkinan akan terjadi manipulasi dokumen untuk mengakali peraturan tersebut.
 "menurut pendapat saya pribadi, lebih baik perdagangan dollar/rupiah di dalam negeri ini juga dibatasi ketimbang dibiarkan bebas sebebas-bebasnya seperti sekarang," ujarnya.
 untuk usulan menerapkan kewajiban bagi eksportir untuk merepatriasi devisa ekspornya, bi keberatan karena ini dinilai juga tak akan efektif, sebab dengan mudah eksportir bisa mengonversikan kembali rupiah tersebut ke dollar di pasar uang dalam negeri.
bi juga khawatir langkah tersebut justru akan membuat investor yang masuk membawa dollar, namun belum tahu akan investasi di bidang apa, menjadi mengurungkan niatnya.
  "menurut saya, bi dan pemerintah sekarang ini harus duduk bersama membahas mengenai apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan rupiah.
jika memang ada kendala atau kekhawatiran seperti itu dari eksportir, itu yang harus dibicarakan bagaimana penyelesaiannya, misalnya dengan memberikan jaminan khusus," ujarnya.
 menurut farial, untuk menarik dana parkir para eksportir ini, bi pernah menawarkan fasilitas  swap , namun tidak berjalan karena para eksportir menginginkan premi yang sangat rendah yang dinilai tidak realistis oleh bi.
 farial sendiri menilai sistem nilai tukar mengambang bebas yang dianut indonesia sekarang ini tidak cocok untuk indonesia karena situasi ekonomi dan politik yang labil.
kondisi seperti itu menyebabkan setiap berita negatif akan dimainkan pasar. "
itu konsekuensi logis jika menyerahkan sepenuhnya ke pasar," ujarnya.
    permintaan dollar   farial sendiri berpendapat, dengan pbi tersebut, seharusnya rupiah bisa menguat, kalau tak ada gangguan politik, keamanan, atau permintaan yang sangat besar.
namun, dengan kondisi politik dan keamanan serta permintaan dollar yang masih sangat kuat seperti sekarang, kebijakan bi itu diragukan akan efektif.
 permintaan dollar diperkirakan terus meningkat, terutama dengan dibukanya keran-keran impor dan masih tingginya kebutuhan sektor dunia usaha akan dollar untuk membayar utang luar negerinya.
sebagai gambaran, nilai impor tahun 2000 mencapai 37 milyar dollar, melonjak dari tahun 1999 yang hanya 21 milyar dollar.
  "indonesia sekarang ini, kan, kebanjiran impor, mulai dari mobil mewah, barang-barang elektronik, sampai motor cina, baik yang masuk secara legal maupun selundupan.
semua ini, kan, membutuhkan dollar.
trend ini akan berlanjut, terutama dengan banyak dibukanya keran impor seperti rencana pemerintah untuk ekspor bus dari cina dan mengimpor taksi dari luar," ujarnya.
 demikian pula kebutuhan dollar untuk membayar utang.
tahun ini saja, utang luar negeri sektor swasta indonesia yang jatuh tempo mencapai 18,9 milyar dollar.
sementara di sisi lain, suplai dollar sangat terbatas, sehingga kondisi penawaran dan permintaan dollar di dalam negeri menjadi sangat tak berimbang.
dollar yang masuk saat ini hanya berasal dari ekspor migas dan pinjaman luar negeri, karena dana perolehan ekspor -yang tahun lalu realisasinya mencapai 60 milyar dollar- banyak diparkir di luar negeri, sementara investasi asing pun belum masuk.
 mengenai pbi itu sendiri, farial mengakui masih ada banyak ketidakjelasan dalam peraturan tersebut sehingga diperlukan peraturan penjelasan.
namun, farial menilai, langkah bi ini sudah merupakan suatu kemajuan.
langkah ini dinilai akan bisa meredam aksi para  dealer  untuk memainkan rupiah di pasar luar negeri ( offshore ), yang berarti mengeliminir tekanan rupiah dari luar (eksternal).
 meskipun komposisinya -berdasarkan data yang terekam di pusat informasi pasar uang (pipu) bi- lebih kecil, yakni hanya sekitar 30-40 persen terhadap total transaksi dollar/rupiah, dibandingkan transaksi dollar/rupiah oleh bank-bank dalam negeri yang menyumbang 60-70 persen, selama ini justru bank-bank asing yang mendikte trend pergerakan kurs dollar/rupiah.
 penyebabnya, karena sejak ada likuidasi/pem-bbku (bank beku kegiatan usaha)/pem-bto (bank  take over )-an bank, peranan bank-bank dalam negeri dalam perdagangan valas memang sangat merosot.
akibatnya, bank-bank asing yang menguasai sebagian besar transaksi valas, baik dengan bank-bank dalam negeri maupun bank-bank luar negeri.
  "dengan demikian, persoalannya tinggal potensi di dalam negeri, yakni permintaan dollar as yang memang masih sangat tinggi," ujarnya.
tanpa ditempuhnya langkah-langkah seperti diusulkan di atas, farial pesimistis  range  kurs rupiah/dollar yang ditargetkan bi, yakni  rp 7,750-rp 8.250/dollar akan tercapai, karena faktor lain seperti politik dan keamanan tidak mendukung.
 "bahkan komentar pemerintah termasuk presiden sendiri sekarang ini sudah bisa jadi pemicu  panic buying .
tanpa langkah-langkah tersebut, bayangkan kalau pemerintah ini bertahan sampai 2004, rupiah akan terus menjadi bulan-bulanan.
langkah-langkah seperti diusulkan di atas setidaknya bisa mengisolasi rupiah dari gangguan faktor-faktor non-ekonomi tersebut," ujarnya.
     tidak sembuh    secara terpisah, pengamat ekonomi dari universitas indonesia (ui) mohammad ikhsan membenarkan pembatasan transaksi rupiah agak mempersulit bank-bank asing.
namun, menurut ikhsan, hal itu bukanlah masalah karena selama ini bank-bank asing sempat menikmati "kebanjiran" nasabah yang tidak percaya pada perbankan nasional.
 "memang bisa saja bank-bank asing kesulitan, tetapi itu tidak apa-apa.
toh, selama ini bank-bank asing sempat menikmati melimpahnya nasabah yang tidak percaya pada bank-bank nasional," kata ikhsan.
mengenai ketentuan bi membatasi transaksi rupiah, ikhsan menilainya sebagai kebijakan yang tepat.
 "kebijakan bi itu tepat, tetapi terlambat diambil.
seharusnya pembatasan transaksi rupiah dilakukan pada saat rupiah berada pada level  rp 7.000-rp 8.000 per dollar as.
akan tetapi, memang tidak ada yang tahu rupiah akan kian melemah seperti sekarang ini," katanya.
 lebih lanjut ikhsan mengemukakan, ketentuan pembatasan transaksi rupiah oleh bi hanyalah salah satu instrumen menstabilkan rupiah.
di lain pihak, ketidakstabilan rupiah itu sendiri disebabkan oleh ketidakpastian faktor-faktor non-ekonomi. "
ibarat penderita sakit lever yang merasakan demam, dan hanya diberi obat demam.
sakit levernya tetap tidak sembuh," ujarnya.
  sementara, kepala perwakilan dana moneter internasional (imf) untuk jakarta john dodsworth ketika dimintai tanggapannya mengenai pembatasan transaksi rupiah oleh bi, hanya berkomentar singkat. "
bi sedang mengklarifikasi ketentuan itu, dan kami sedang mendiskusikannya.
itu saja yang dapat saya katakan," ujarnya.