polsoskam, tarif baru telepon akan diberlakukan mulai 10 juni 2001.
  isyarat penundaan itu disampaikan menhubtel budi mulyawan suyitno kepada wartawan usai sidang kabinet di bina graha jakarta, kamis (7/6).
sidang tersebut tidak dihadiri wakil presiden megawati soekarnoputri, namun dihadiri presiden abdurrahman wahid.
  sebagaimana diminta oleh komisi iv dpr, pemerintah, menurut budi, tengah melanjutkan untuk mengkaji ulang besaran tarif yang merupakan lampiran dari keputusan menhubtel no km 19/2001.
pemerintah akan mencari masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan sosialisasi tarif telepon secara lebih intensif.
  pada prinsipnya, kata menhubtel, pemerintah sangat memperhatikan aspirasi masyarakat dan dpr sebagai  stake holder .
ditanya soal kenaikan tarif telepon sebesar 2.700 persen yang dilakukan secara diam-diam, budi mulyawan mengatakan, analis telematika rm roy suryo memang menyebutkan angka sebesar itu.
  "namun, setelah kami  cross check , perhitungan dia (roy suryo) ada yang perlu diperbaiki," ujar budi mulyawan.
mantan menhubtel agum gumelar menambahkan, kalau tarif telepon naik sampai 2.700 persen, dirinya merasa berdosa bukan hanya kepada pemilik dan pengguna telepon, tetapi juga kepada rakyat indonesia. "
untuk itu, sebaiknya kita menunggu hasil kaji ulang dari menhubtel," katanya.
  telkom curang   secara terpisah, roy suryo mengatakan, hasil perhitungan kenaikan tarif telepon yang sangat fantastis sebesar 2.798,7 persen diperoleh melalui perhitungan bila seseorang menelepon selama tiga menit pada jarak lokal di atas 30 kilometer (lokal-iii) pada pukul 08.00-18.00, dengan tarif per pulsa  rp 215 per delapan detik.
  untuk hubungan tiga menit tersebut, orang itu akan dikenai tarif rp 4.837,5.
cara menghitungnya, 180 detik (tiga menit) dibagi delapan detik, kemudian hasilnya sebesar 22,5 dikalikan rp 215 sehingga diperoleh angka rp 4.837,5.
bila dibandingkan secara langsung dengan tarif lama untuk waktu tiga menit yang sama yang hanya rp 167, maka memang akan diperoleh kesimpulan kenaikan sebesar 2.798,7 persen, seperti yang ia ungkapkan sebelumnya.
 menurut suryo, bila perhitungan tersebut dikatakan tidak tepat, kesalahan tersebut dikarenakan sejak lama pt telkom telah menerapkan klasifikasi lokal-iii sehingga kenaikannya tetap sekitar 21,67 persen dan bukan 2.798,7 persen.
  jika hal tersebut dianggap salah, atau pt telkom sudah sejak lama menggunakan klasifikasi lokal-iii tersebut, berarti perusahaan ini telah menipu dan membohongi rakyat, karena dalam buku petunjuk telepon (bpt) edisi terakhir pun klasifikasi lokal-iii tersebut tak pernah ada.
 artinya, selama ini telah terjadi perhitungan lokal-iii.
padahal, hal tersebut tidak pernah diumumkan dalam bpt sehingga telah terjadi kecurangan perhitungan.
sebelumnya, tarif lokal-iii direncanakan akan diberlakukan di wilayah dki jakarta pada tahun 2000, namun keputusan tersebut telah dibatalkan.
 roy juga mengutarakan, untuk tarif lokal jakarta (021), dirjen postel dephub djamhari sirat telah mengakui bahwa benar-benar terjadi kenaikan sebesar 169,46 persen.
jika dihitung dari tarif lama yang rp 167 per tiga menit, jelas bahwa kenaikan menjadi rp 450 tersebut tidak hanya sebesar 21,67 persen seperti yang selama ini diumumkan ke masyarakat.
      benahi dulu   tim pemantau kenaikan tarif telepon yayasan lembaga konsumen indonesia (tpktt ylki) menilai, perlu dilakukan beberapa langkah sebelum kenaikan tarif diberlakukan.
beberapa langkah tersebut adalah pembenahan lebih dulu terhadap sistem perhitungan tarif dan penyempurnaan peraturan pemerintah (pp) yang akan diberlakukan agar lebih konsisten dan bisa dijadikan acuan oleh masyarakat banyak.
 selain itu, perlu pembenahan dalam penagihan dan pencatatan  billing  konsumen agar tidak merugikan konsumen.
kalaupun tarif ini terpaksa dinaikkan, maka demi solidaritas sesama konsumen diperlukan suatu kesepakatan tertulis dari pihak pemerintah menyangkut pembangunan jaringan baru, berapa yang akan dibangun, bagaimana kualitasnya, di daerah mana akan dibangun, siapa yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jaringan tersebut, serta sanksi jika pembangunan jaringan tidak bisa dipenuhi secara konkret.
 hal yang harus dikaji kembali oleh pt telkom, menurut tpktt ylki, adalah besarnya persentase kenaikan serta waktu yang ditetapkan dalam pemberlakuan tarif baru ini.
  tpktt ylki juga melihat masih adanya dualisme perhitungan tarif yang dituangkan dalam setiap sk menhubtel, baik yang lama maupun yang baru akan diberlakukan.
dualisme antara perhitungan dengan satuan pulsa dan satuan menit tersebut jika tidak diklarifikasi bisa menimbulkan kerugian semakin besar pada masyarakat.
  mengenai pemberlakuan zona tunggal, tpktt ylki melihat adanya keuntungan di pihak konsumen, khususnya konsumen yang berada di pinggiran kota metropolitan (021).
 alasannya, karena besaran tarif zona tunggal ini dihitung berdasarkan rata-rata  charging  tarif percakapan lokal, tanpa mengubah basket lokal ( price cap ) yang menggunakan pola  call recal  pada kode area 021 yang sebagian besar berdurasi di bawah satu menit.
dengan demikian, besaran rp 150 per menit ekuivalen dengan tarif per pulsa baru, yaitu rp 215.
  adapun bila menggunakan cara perhitungan dengan lokal-iii, maka biaya per menit pada waktu ekonomi justru lebih mahal (setara sljj zona-1), yaitu rp 1.390 per menit.
  secara terpisah, ketua umum badan pengurus pusat himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) hariyadi sukamdani mengatakan, tidak bijaksana dan tidak ada alasan bagi pt telkom untuk menaikkan tarif telepon karena perusahaan tersebut sudah meraup keuntungan.
diungkapkan, dalam biaya produksi perusahaan, komponen telepon, air, listrik, atau bahan bakar minyak (bbm) memang tidak besar, yakni sekitar delapan persen.
akan tetapi, kalau itu naik secara bersamaan, tetap akan memberatkan perusahaan.
kalau komponen penunjang biaya produksi naik, maka gaji karyawan pun akan ikut naik, sementara omzet penjualan barang menurun.
jika demikian keadaannya, dunia usaha terpaksa akan melakukan langkah pemutusan hubungan kerja kepada karyawan (phk).