kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi warga pasca kerusuhan di poso, kata yus, terlihat dari dana alokasi umum (dau) yang menyentuh pemulihan akibat kerusuhan itu sangat minim. "
dari sekitar rp 157 milyar dau kabupaten poso, yang dianggarkan untuk pemulihan akibat kerusuhan hanya sekitar dua persen saja," ungkapnya.