hadirnya mahkamah konstitusi itu melengkapi sistem pemilihan presiden/wapres secara langsung.
dengan sistem pemilihan presiden secara langsung, maka presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga majelis hanya dapat memberhentikannya apabila ada indikasi pelanggaran ketentuan dalam konstitusi, setelah mendapat putusan dari mahkamah konstitusi.
demikian juru bicara fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) ny hj nudahri ibrahim nain.