ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama (pb nu) kh hasyim muzadi meminta semua pemimpin bangsa akur, tidak bertikai terus-menerus, karena pertikaian itu langsung mengalir dan dirasakan oleh masyarakat bawah.
  "saya mengetuk hati para pemimpin bangsa bahwa apa yang dilakukan di atas sana berpengaruh terhadap masyarakat bawah.
kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat bawah yang langsung merasakan," ujar kh hasyim muzadi kepada presiden abdurrahman wahid yang hadir pada acara silaturahmi ulama se-jawa dan pengurus nu se-jawa timur di pesantren al hikam, malang, selasa (17/4).
juga hadir pada acara tersebut sejumlah menteri kabinet.
 beberapa hari lalu, dalam rapat pleno pb nu yang berlangsung di cilegon, banten, pb nu juga mengimbau seluruh elite politik untuk memikirkan keselamatan bangsa.
pb nu menilai, perilaku elite politik di eksekutif, yudikatif dan legislatif lebih mengesankan perebutan kepentingan politik jangka pendek.
pb nu juga menegaskan tidak akan pernah menolerir tindak kekerasan oleh siapa pun karena, selain dilarang agama, juga akan menghasilkan kenestapaan bagi bangsa.
  imbauan senada kemarin juga dilontarkan ketua umum dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (dpp pdi-p) megawati soekarnoputri, yang meminta semua pihak menghindari cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
ia mengharapkan penyelesaian persoalan itu dilakukan melalui lembaga-lembaga formal kenegaraan secara konstitusional.
 kekhawatiran akan munculnya konflik horizontal mulai merebak di masyarakat ketika para pendukung presiden abdurrahman wahid, khususnya di jawa timur, mulai melakukan latihan-latihan fisik untuk mengantisipasi sidang paripurna dpr pada tanggal 30 april mendatang yang diperkirakan akan menjatuhkan memorandum kedua bagi presiden.
mereka juga membuka pendaftaran relawan "berani mati" untuk membela presiden.
  sesama korban   pb nu dan seluruh ulama, tegas kh hasyim, tidak ingin melihat terjadi pertengkaran antar-rakyat. "
kalau itu terjadi, berarti yang berkelahi adalah sesama korban.
pb nu akan melakukan berbagai upaya agar apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi," ujarnya.
 menurut kh hasyim, hasil rapat pleno pb nu hendaknya menjadi pegangan bagi seluruh pengurus dan warga nu dalam suasana yang rumit ini.
  pada tingkat kesulitan yang mungkin sudah melampaui kemampuan masyarakat mengatasinya, kata kh hasyim, pb nu ingin menggelar doa bersama (istighotsah). "
jadi, perlu saya ulangi sekali lagi bahwa pada istighotsah nanti tidak ada dukung-mendukung, hujat-menghujat.
suasananya harus benar-benar suasana doa," tegasnya.
 ketika menyampaikan ceramah  peranan pesantren di tengah perubahan , presiden abdurrahman wahid sama sekali tidak menjawab permintaan kh hasyim. "
saya tahu para kiai mengharapkan cerita soal situasi politik.
ada yang lebih penting dari sekadar bicara soal politik, yaitu peranan pesantren di tengah pergumulan masyarakat.
tetapi, saya tetap mohon doa restu para ulama untuk mengatasi persoalan politik yang tinggal sedikit lagi ini akan selesai.
semoga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.
  minta dihentikan   rais syuriah pb nu kh muchid muzadi mengatakan, pb nu akan meminta agar pendaftaran relawan berani mati dihentikan, sesuai dengan amanat rapat pleno pb nu. "
saya kira sebaiknya itu memang dihentikan, walaupun kami tahu bahwa pendaftaran itu murni inisiatif dari kalangan bawah," ujarnya.
 menurut kh muchid, imbauan penghentian pendaftaran datang dari presiden abdurrahman wahid, tetapi terus berjalan karena memang yang punya inisiatif adalah kalangan bawah. "
usai rapat pleno di cilegon, keadaan sudah membaik.
tetapi, tadi pagi saya dengar laporan, mereka menghangat kembali karena berita dari denpasar," katanya.
  ketua umum gp ansor syaifullah yusuf mengatakan setuju dengan imbauan kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro agar latihan perang di berbagai daerah di jatim dihentikan. "
saya setuju dengan kepala polri, sebab saya belum melihat signifikansi bagi kepentingan nasional dari latihan itu," ujarnya.
  berkaitan soal itu, kepala polda jatim inspektur jenderal (pol) sutanto kemarin menegaskan, pembubaran atau penghentian latihan perang di jatim akan dilakukan dengan pendekatan persuasif. "
saya tidak akan melakukannya dengan pendekatan represif," katanya.
  harus konstitusional   wakil sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan pramono anung mengutip megawati usai rapat dpp pdi perjuangan di jakarta kemarin, mengatakan, penyelesaian masalah bangsa yang berlangsung secara konstitusional ini jangan sampai dilakukan dengan cara-cara kekerasan. "
berilah kepercayaan kepada lembaga formal untuk bersidang dan memutuskan sesuai konstitusi yang mengaturnya," katanya.
  tidak seperti biasanya, tidak diadakan jumpa pers usai rapat dpp yang dipimpin megawati kemarin, tetapi wartawan memperoleh keterangan dari jajaran dpp yang dicegat usai rapat.
menurut anung, soal kekerasan itu juga dibahas dalam pertemuan delapan fraksi dpr di bali hari senin lalu.
dalam pertemuan itu disamakan persepsi bagaimana agar proses konstitusional ini berjalan tanpa kekerasan.
 "prinsip pdi perjuangan adalah antikekerasan, konstitusional, dan demokratis.
jangan sampai konstitusi ini ternodai oleh kekerasan.
untuk itu kita berharap semua elemen bangsa, mari kita menyelesaikan masalah bangsa secara konstitusional.
berkali-kali bu mega menegaskan itu, baik dalam rapat tadi maupun dalam berbagai kesempatan," kata anung lagi.
 "dpp perjuangan mengharapkan bahwa jangan sampai proses yang telah kita bangun dengan baik ini dikorbankan hanya karena kepentingan kekuasaan semata-mata.
maka berilah kesempatan kepada partai-partai, lembaga-lembaga formal, tokoh-tokoh yang berkompeten untuk menyelesaikan itu melalui jalur formal melalui lembaga yang kita sepakati," katanya.
 anung menegaskan bahwa pdi perjuangan tidak terlibat dalam persoalan mendukung atau menolak abdurrahman wahid, tetapi proses konstitusi yang sekarang sedang dibangun itu yang lebih diutamakan pdi perjuangan.
 tentang perkembangan rencana pertemuan tokoh-tokoh politik seperti diusulkan presiden abdurrahman wahid, ia mengatakan, "agenda yang disampaikan presiden belum dibahas sama sekali karena ibu mega belum pernah dihubungi untuk pertemuan tersebut."