"kalau anggota tni/polri mempunyai hak dipilih, mereka harus diperlakukan seperti pegawai negeri sipil (pns).
artinya, mereka pun pensiun sehingga tak ada wakil tni/ polri di mpr/dpr," ujar malo, yang juga ketua umum partai demokrasi kasih bangsa (pdkb).