namun, baik malik fadjar maupun satryo tidak secara tegas menyatakan apakah ada sanksi hukum bila para pengelola ptn tetap melaksanakan umptn secara bersama.
apalagi bila kebijakan para rektor ptn itu dilandasi pemikiran, justru inilah wujud dari kebebasan yang diberikan mendiknas kepada pimpinan perguruan tinggi untuk memilih cara terbaik dalam proses penerimaan calon mahasiswa pada perguruan tinggi masing-masing.