pimpinan mpr meminta seluruh anggota mpr berada di jakarta karena sewaktu-waktu rapat paripurna mpr segera dilaksanakan.
anggota mpr yang sudah berada di jakarta diminta untuk tidak meninggalkan jakarta, sedangkan anggota mpr yang masih berada di daerah segera mempersiapkan diri sehingga sewaktu-waktu dapat segera menuju jakarta.
 "kita (mpr) memantau jam-jaman, bukan lagi hari ke hari.
jadi kita ini  alert , melek terus kecuali kalau  ngantuk  dan tidur.
begitu insya allah sudah  yes  (rapat paripurna mpr- red ), kemudian akan segera kita kumandangkan, kita beritakan," kata ketua mpr amien rais, dalam jumpa pers usai memimpin rapat pimpinan (rapim) mpr, kamis (12/7) petang.
sebelumnya, pimpinan mpr menerima pimpinan fraksi dpr dan fraksi mpr.
 rapat pimpinan mpr itu mengantisipasi perkembangan politik mutakhir, setelah presiden abdurrahman wahid siang harinya -melalui juru bicara kepresidenan yahya staquf- memerintahkan menko polsoskam agum gumelar dan wakil kepala polri komisaris jenderal chaeruddin ismail mengambil tindakan tegas secara hukum terhadap pelaku-pelaku tindakan insubordinasi di tubuh polri.
  perintah presiden ini kemudian dianggap berbagai kalangan sebagai upaya untuk menangkap kepala polri (nonaktif) jenderal (pol) surojo bimantoro dan kepala polda inspektur jenderal sofjan jacoeb.
reaksi keras langsung berdatangan, baik dari kalangan parlemen, politisi, maupun pihak polri.
 bimantoro, yang dihubungi  kompas , semalam, di singapura, mengatakan, ia akan kembali ke jakarta hari jumat ini dan langsung akan berkantor.
menurut bimantoro, walaupun ia masih dalam kondisi cuti 10 hari yang digunakan untuk  medical checkup , namun karena ada pengumuman dari presiden, ia akan segera kembali.
 ditanya komentarnya tentang pengumuman tersebut, ia mengatakan, "ah, tidak usahlah.
biar orang lain saja yang berbicara," kata bimantoro.
 wakil presiden megawati soekarnoputri, seperti dikutip ketua dpa achmad tirtosudiro, terkejut mendengar pengumuman presiden.
 "wapres tampak terkejut ketika kami bicara soal penangkapan itu.
beliau bilang, apa gunanya (penangkapan itu)?"
kata achmad.
 berita penangkapan bimantoro juga langsung "dijawab" dengan datangnya puluhan anggota korps brigade mobil (brimob) bersenjata lengkap di kediaman resmi bimantoro di jalan pattimura no 37, kebayoran baru, jakarta selatan, untuk menjaga rumah tersebut.
 malam harinya, pihak istana mengklarifikasi perintah presiden tersebut.
menurut sekretaris kabinet marzuki darusman, belum ada perintah definitif untuk menjalankan proses penahanan terhadap jenderal bimantoro.
 "apa yang disampaikan yahya staquf tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saya.
hanya penekanannya, pemberitaan yang disampaikan juru bicara presiden telah berkembang lebih jauh," katanya.
marzuki menegaskan, penekanan dalam pengumuman presiden adalah, presiden telah memerintahkan menko polsoskam agum gumelar untuk menyelesaikan masalah ini.
 namun, dalam keterangan persnya semalam, agum mengatakan, dirinya tidak berhak menangkap bimantoro karena dirinya bukan atasan hukum (ankum). "
saya tidak bisa melakukan penangkapan atau tindakan hukum lainnya," katanya.
 senada dengan agum, anggota fraksi tni/polri dpr, taufiequrochman ruki menegaskan, dari sisi hukum acara, menko polsoskam dan wakil kepala polri tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tegas -penangkapan dan penahanan- terhadap anggota polri yang dinilai melakukan tindakan insubordinasi.
kewenangan itu berada di tangan presiden dan perwira atasan langsung (ankum).
  "jika ingin menindak tegas anggota polri yang dituduh melakukan insubordinasi, presiden seharusnya memerintahkan pada komandan pusat polisi militer (puspom).
sesuai dengan hukum, puspom yang bisa memeriksa siapa pun anggota polri yang diduga melanggar hukum," katanya.
  latar belakang    wakil ketua panitia ad hoc i mpr slamet effendy yusuf mengungkapkan, keinginan presiden untuk menangkap kepala polri dilatarbelakangi pragmatisme politik akibat bimantoro mencegah massa pendukung presiden untuk masuk ke gedung mpr/dpr saat berlangsungnya rapat paripurna dpr untuk menentukan memorandum pertama, memorandum kedua, dan permintaan dpr kepada mpr melaksanakan sidang istimewa. "
maksud massa pendukung presiden itu untuk menggagalkan rapat paripurna, tetapi polri tidak memberi masuk.
saya tahu bahwa presiden meminta bimantoro untuk mengizinkan pendukungnya masuk, tetapi bimantoro tidak memberi," kata slamet, kamis.
 ketika wartawan bertanya kepada juru bicara kepresidenan yahya staquf apakah perintah presiden itu berarti akan ada tindakan terhadap jenderal bimantoro dan irjen sofjan jacoeb, dia menjawab, "tidak, itu penanganannya sepenuhnya diserahkan kepada wakil kepala polri yang akan melihat secara keseluruhan dan memutuskan tindakan hukum apa saja yang perlu dilakukan dan terhadap siapa."
 apakah itu berarti akan ada penahanan terhadap bimantoro dan sofjan, yahya mengatakan, "apabila hukum memang meminta harus ada yang ditahan, ya, itu bisa dilakukan.
yang jelas semuanya harus diproses secara hukum, termasuk bila hukum mengharuskan adanya penangkapan terhadap sejumlah orang."
  lengkap   dalam jumpa pers usai rapim mpr, amien didampingi lengkap seluruh wakil ketua mpr, yakni nazri adlani, hoesni thamrin, matori abdul djalil, hari sabarno, ginandjar kartasasmita, jusuf amir faisal, dan sutjipto.
sedangkan pimpinan fraksi dpr dan mpr yang hadir dalam rapat tertutup antara lain fahmi idris, syamsul muarif, alvin lie, ade komarudin, mudahan hazdi, julius usman, arifin panigoro, rambe kamarulzaman, rulli chaerul azwar, hafiz zawawi, ahmad sumargono, freddy latumahina, dan daryatmo.
 amien kemudian membacakan hasil rapat pimpinan. "
rapat paripurna mpr 12 juli 2001 yang dihadiri lengkap delapan unsur pimpinan menilai bahwa langkah-langkah presiden sudah cenderung semakin membahayakan keselamatan dan integritas bangsa, terutama yang menyangkut kebijakan dan tindakannya terhadap polri yang membuat semakin rapuh dan kacau jajaran -bukan saja pimpinan polri- tapi juga di jajaran anggota."
 hasil rapat pimpinan adalah, pertama, kepada seluruh anggota mpr yang sudah berada di jakarta untuk tidak meninggalkan ibu kota (jakarta).
kedua, kepada para anggota mpr yang masih berada di daerah agar segera mempersiapkan diri sehingga sewaktu-waktu dapat segera menuju jakarta.
  ketiga, kepada pimpinan 11 fraksi mpr agar segera menghubungi anggota-anggota fraksi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan rapat paripurna mpr tersebut yang dapat segera diselenggarakan.
keempat, pimpinan mpr meminta agar presiden tidak terus membuat kebijakan dan tindakan yang semakin memperburuk situasi.
kelima, kepada masyarakat luas, pimpinan mpr meminta agar selalu tenang dan memercayakan pemecahan masalah bangsa lewat jalur dan saluran konstitusi, dalam hal ini si mpr merupakan jalur dan saluran konstitusi yang masuk akal yang disepakati tanpa ada kontroversi di dalamnya.
  belum ada perintah   dalam jumpa pers semalam, sekretaris kabinet marzuki darusman mengatakan, pada pertemuan selasa di istana merdeka dengan menko polsoskam agum gumelar, sekretaris militer budi santoso dan sekretaris kabinet, presiden abdurrahman wahid menyampaikan keinginan untuk menahan jenderal bimantoro karena presiden menganggap telah terjadi tindakan insubordinasi.
namun, menko polsoskam menyarankan agar penahanan tidak dilakukan dan dicarikan alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan di tubuh polri. "
karena itu, presiden menyetujui bahwa menko polsoskam mencari jalan yang lain untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
 dengan demikian, kata marzuki, belum ada perintah yang definitif untuk menjalankan proses penahanan terhadap jenderal bimantoro.
  marzuki mengatakan, presiden menganggap bimantoro telah melakukan insubordinasi karena terkait dengan keputusan presiden yang memberhentikan jenderal bimantoro yang tidak segera dilakukan. "
karena itu, secara teknis memang telah dipenuhi bahwa telah terjadi insubordinasi," ujarnya.
   tidak berhak   dalam keterangan persnya, menko polsoskam agum gumelar menjelaskan, dirinya tidak berhak menangkap bimantoro karena dirinya bukan atasan hukum (ankum)-nya. "
yang jadi ankum kepala polri adalah presiden sendiri.
presiden yang memerintahkan penangkapan dan sebagai pelaksananya sesuai undang-undang (nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer) adalah polisi militer seperti disebut dalam pasal 103.
malam ini saya akan menghadap presiden untuk mengklarifikasi soal ini," lanjut agum.
 dalam pasal 103 disebutkan,  penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan, dan tanggal seseorang diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
   selanjutnya dalam pasal 69 dan 70 disebutkan,  penyidik adalah polisi militer dengan penyidik pembantu provos kepolisian negara republik indonesia.
persyaratan pengangkatan dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud...  diatur lebih lanjut dengan keputusan panglima (tni).
   agum mengatakan, kamis pekan lalu dirinya telah mengadakan pertemuan dengan bimantoro, chaeruddin ismail, inspektur jenderal didi widayadi, dan sekretaris jenderal polri komisaris jenderal yun mulyana.
menurut agum, dalam pertemuan tersebut bimantoro sudah menyatakan akan taat pada presiden.
oleh karena itu, agum bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba muncul perintah penangkapan dengan alasan bimantoro melakukan tindakan insubordinasi. "
saya akan tanya langsung kepada pak bimantoro setelah beliau pulang," tuturnya.
 sebelum jumpa pers, agum bertemu dengan menteri kehakiman dan hak asasi manusia (menkeh dan ham) marsillam simanjuntak, menteri pertahanan mahfud md, pelaksana tugas jaksa agung soeparman, dan chaeruddin ismail.
pertemuan berlangsung pukul 16.30-17.30.
  tak lama kemudian, panglima tni laksamana widodo as datang didampingi komandan pusat polisi militer (puspom) mayjen djasri marin.
kedatangan widodo diikuti kedatangan ksau marsekal hanafie asnan, ksad jenderal endriartono sutarto, dan ksal laksamana indroko sastrowiryono.
pertemuan selesai pukul 19.00.
  sudah kirim surat   menurut taufiequrochman ruki, insubordinasi hanya terjadi kalau ada perintah yang sah yang tidak dijalankan.
bimantoro belum menyerahkan tongkat dan atribut kepala polri, karena perintah itu belum sah.
bimantoro menerima putusan presiden yang memberhentikannya.
namun, meminta prosedur dipenuhi.
 "presiden sudah mengirimkan surat kepada dpr minta persetujuan pemberhentian bimantoro, selasa lalu.
karena dpr belum memberikan jawaban, ya pemberhentian bimantoro itu belum berlaku.
dia kepala polri, sampai dpr menyetujui pemberhentiannya," tandas ruki lagi.