mahkamah internasional mengambil putusan itu didasarkan pada pertimbangan pengelolaan secara efektif, yaitu adanya kenyataan pemerintah inggris telah melakukan tindakan administratif di kedua pulau tersebut.
misalnya, sekitar tahun 1930-an, inggris menerbitkan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu, serta operasi mercusuar sejak awal tahun 1960-an.