secara terpisah, wakil ketua komisi ix dpr faisal baasir menyatakan, meskipun pemerintah akan mengeluarkan r&d untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para obligor, r&d yang akan dikeluarkan itu seharusnya tidak semuanya diberikan kepada penanda tangan perjanjian msaa maupun master of refinancing and note issuance agreement (mrnia/perjanjian pengembalian blbi dengan jaminan aset dan jaminan pribadi).