karena itu, alternatif kedua pasal 6a ayat (4)-yang bunyinya dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden-dinilai sebagai sistem paling demokratis ketimbang alternatif pertama yang mengembalikannya kepada mpr.
menurut kristiadi, hal ini perlu terus diperjuangkan agar dapat ditetapkan dalam st mpr agustus 2002.