dewan pengurus pusat serikat buruh sejahtera indonesia (dpp sbsi) berpendapat, penilaian kelompok pengusaha yang menduga gerakan buruh di indonesia sebagai penyebab hengkangnya investasi merupakan penilaian yang tidak mendasar dan cenderung mendiskreditkan citra buruh indonesia yang kondisinya masih jalan di tempat.
dpp sbsi juga menolak maksud pemerintah untuk merevisi keputusan menteri tenaga kerja (kepmenaker) nomor 150 tahun 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan karena kepmenaker tersebut dinilai sudah sesuai bagi buruh.
  sebaliknya, kamar dagang dan industri (kadin) indonesia, melalui ketua umum kadin aburizal bakrie, justru menyatakan akan mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut kepmenaker tersebut. "
kadin segera mengusulkan pencabutan kepmenaker no 150/2000," ujar aburizal di jakarta, rabu (24/1).
ditambahkan, usulan ini disampaikan untuk mengantisipasi terjadinya relokasi kegiatan produksi dari indonesia ke negara lain secara besar-besaran.
  sekretaris departemen humas dpp sbsi andy william sinaga yang dihubungi  kompas  di jakarta, rabu, mengatakan, penilaian yang dilakukan oleh kalangan pengusaha tersebut tidak  fair  karena seluruh komponen buruh telah bekerja semaksimal mungkin.
kinerja inilah yang tidak dihargai oleh pengusaha. "
upah yang diterima buruh saat ini sebenarnya belumlah cukup karena harga dan kebutuhan bahan pokok saat ini bergerak cukup tajam," katanya.
 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sbsi di negara-negara asia, buruh di indonesia mendapatkan upah yang sangat rendah, lebih rendah dibandingkan negara seperti vietnam, laos, malaysia, dan thailand.
sebagai perbandingan, jika buruh indonesia digaji 1 dollar as per hari, maka buruh malaysia mendapatkan 5-10 dollar as per hari.
kenyataan ini menurut sbsi sangat menyakitkan sehingga ancaman pihak investor dinilai tidak perlu ditanggapi.
 menurut dpp sbsi, pemerintahan presiden abdurrahman wahid tidak memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh.
pemerintah selalu mengambinghitamkan buruh sebagai penyebab hengkangnya para investor ke luar negeri.
  pemerintah, menurut sbsi, masih selalu berada di balik kepentingan pengusaha dalam membuat kebijakan ekonomi nasional, tanpa mengikutsertakan peran serikat buruh sebagai wadah organisasi perjuangan buruh.
dari 10 program ekonomi pemerintah, menurut sbsi, tak satu pun mengenai buruh.
  mengenai kecenderungan relokasi industri yang muncul akhir-akhir ini, dpp sbsi berpendapat itu lebih disebabkan, walaupun rezim telah berganti menjadi rezim reformasi, arah pemerintahan tidak jelas.
demikian pula pemberantasan kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme) juga tidak tuntas, penegakan hak asasi manusia (ham) tersendat-sendat, penciptaan lapangan kerja, dan pengaturan hubungan industrial tidak satu pun berjalan.
hal itulah, menurut sbsi, yang menyebabkan investor lari dari indonesia.
 dpp sbsi sendiri berpendapat, jika investor asing ingin menanamkan modalnya ke dalam negeri, sudah semestinya mereka harus terlebih dahulu paham benar akan situasi dan kondisi buruh dan hukum perburuhan di indonesia.
investor tersebut harus memberikan gaji yang layak, situasi kerja yang nyaman, dan bersedia untuk membagi teknologinya kepada buruh agar taraf pengetahuan buruh meningkat.
 sbsi juga mengimbau kepada para pengusaha di indonesia agar benar-benar menghargai posisi buruh, dengan menghilangkan perlakuan bahwa buruh hanyalah mesin hidup belaka.
posisi buruh dan pengusaha, menurut dpp sbsi, haruslah sejajar dan saling membutuhkan satu sama lain.
  dicermati hati-hati   ketua umum kadin aburizal bakrie mengatakan, kecenderungan relokasi kegiatan produksi ke negara lain harus dicermati secara hati-hati. "
kalau tidak, indonesia tidak menarik lagi untuk para investor dan mereka pasti pindah ke tempat lain," katanya.
 selain itu, adanya pengalihan order ini juga harus disikapi dengan bijak.
dalam keadaan seperti ini, kata aburizal, sebaiknya jangan ada pihak yang mengatakan bahwa semua investor akan masuk ke indonesia. "
setelah ada kejadian begini, kita semua harus berpikir baik-baik apakah benar kita berbuat kesalahan," ujarnya lagi.
 menurut kalangan pengusaha, ada beberapa masalah krusial yang ditimbulkan oleh kepmenaker no 150/2000 yang diterbitkan pada tanggal 20 juni 2000 tersebut.
di antaranya adalah pasal yang mewajibkan pengusaha membayar upah sebesar 75 persen gaji selama skorsing, sebelum ada izin pemutusan hubungan kerja (phk) dari panitia daerah maupun pusat.
upah ini dapat diberikan paling lama enam bulan.
 selain itu, ada juga pasal yang mengatur jika pekerja ditahan oleh pihak berwajib, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi memberikan bantuan kepada keluarganya.
salah satu ketentuannya adalah jika pekerja memiliki satu orang tanggungan, besarnya bantuan 25 persen dari upah, sedangkan untuk empat orang atau lebih bantuan sebesar 50 persen.
  tidak tegas   tanggapan kadin sebagaimana disampaikan aburizal itu tampaknya tidak mewakili sikap semua pengusaha.
pengusaha anton j supit misalnya berpendapat, kepmenaker tidak perlu dicabut.
  "karena ada hal-hal baik yang kita setuju, seperti kewajiban perusahaan memberi penghargaan kepada karyawan yang meninggal dunia.
tetapi, kalau orang minta berhenti  voluntary  (suka rela), masa kita mesti bayar.
di situ juga tidak diatur bahwa kalau keluar akibat tindak kriminal, tidak dibayar.
ini, kan, kontraproduktif, tidak mendidik," ujarnya.
 dengan kondisi seperti ini, anton tidak yakin nilai ekspor sepatu bisa sesuai target. "
kalau tidak ada perubahan yang signifikan, terus terang agak susah.
kedua, ekonomi as dikhawatirkan akan melemah.
itu pasti akan merembet ke eropa dan jepang.
kalau itu terjadi, ada dua pukulan sekaligus.
saya kira, jangan lupa, kompetitor kita, vietnam akan mengambil porsi yang mestinya bisa kita raih," ujarnya.
 anton sendiri membantah adanya fenomena relokasi industri sepatu, tekstil, dan sejenisnya.
menurut dia, persoalan perburuhan muncul lebih akibat kepmenaker no 150/2000 tidak tegas mengatur mana masalah perburuhan dan kriminal.
  diungkapkan, dengan kurs rupiah sekitar rp 9.500 per dollar as, mestinya dunia usaha bisa meningkatkan kemampuan produksi.
namun, hal ini tidak terjadi karena ada masalah keamanan dan otonomi daerah. "
namun, yang paling merisaukan mereka ini adalah masalah perburuhan, yaitu kepmenaker no 150," ujar anton kepada wartawan di istana merdeka, jakarta, rabu.
 "karena itu, dia (pemilik merek -red ) tidak ingin menambah porsi di indonesia, dia tambah besar di vietnam.
orang kita tidak mau kehilangan peluang daripada jatuh ke orang, ke korea selatan, atau orang vietnam, mendingan orang kita yang inves di sana.
jadi, bukan relokasi," ujarnya.
  sementara itu, menteri perindustrian dan perdagangan luhut b panjaitan kembali membantah adanya relokasi industri kendati mengakui saat ini ada beberapa importir dari negara lain yang semula memesan barang ke indonesia mengalihkan pesanannya ke negara tetangga.
namun, hal itu tidak sampai menyebabkan terjadinya relokasi sejumlah pabrik dari tanah air.
 "setelah saya cek, tidak ada investor yang melakukan relokasi perusahaan ke negara lain.
hanya ada beberapa pesanan yang dialihkan," kata panjaitan di jakarta, rabu.
ia mengakui, faktor keamanan memang cukup menjadi sorotan para investor yang menanamkan modalnya di indonesia, menyusul terjadinya kasus perburuhan di sejumlah pabrik, seperti pabrik sepatu dan tekstil. (
mar/mba/gun/joe/drm/tat)         beberapa pasal kepmenaker no 150/2000 keputusan menteri tenaga kerja nomor 150 tahun 2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja (phk) dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan, kembali dipersoalkan kalangan pengusaha.
berikut sejumlah pasal yang dipersoalkan tersebut:   pasal 16 ayat 1 ,  sebelum ijin phk diberikan oleh panitia daerah atau panitia pusat dan apabila pengusaha melakukan skorsing sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama, maka pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sebesar 75 persen dari yang diterima pekerja .
 ayat 3 ,  pembayaran upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama enam bulan .
  pasal 19 ayat 3 ,  dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: untuk satu orang tanggungan maka besarnya 25 persen dari upah, untuk dua orang tanggungan 35 persen dari upah, untuk tiga orang tanggungan 45 persen dari upah, dan untuk empat orang tanggungan atau lebih 50 persen dari upah.
    pasal 21 ,  dalam hal panitia daerah atau panitia pusat memberikan ijin phk, maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan uang pesangon dan atau uang penghargaan sesuai dengan masa kerja dan atau kerugian .
   pada pasal 22, 23, dan 24 , ditetapkan besarnya uang pesangon, uang penghargaan, dan ganti rugi.
contoh uang pesangon adalah untuk masa kerja kurang dari setahun sama dengan satu bulan upah.
sedangkan uang penghargaan, untuk masa kerja tiga tahun atau lebih kurang dari enam tahun, maka uang penghargaannya dua bulan upah.
  sementara untuk ganti kerugian, antara lain meliputi untuk istirahat tahunan yang belum diambil, istirahat panjang, dan biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja.