dengan demikian, mau tidak mau, bkkbn harus mengubah konsep program kb yang selama ini dijalankan.
pada saat bersamaan, indonesia dihadang krisis ekonomi dan politik sejak tahun 1997, menyebabkan turunnya kuantitas dan kualitas pelayanan kb di banyak daerah.
sementara itu, mulainya implementasi undang-undang (uu) nomor 22 dan 25 tahun 1999 mengenai otonomi daerah membuat berkurangnya otoritas dari inisiatif dan arahan atas berbagai program, termasuk program kb seperti yang selama ini dijalankan.