sementara itu, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) dalam siaran persnya menyatakan bahwa langkah penempatan tni sebagai penanggung jawab keamanan di maluku sama saja dengan menempatkan militer sebagai penguasa darurat sipil di lapangan.
dan, dalam praktiknya akan sama dengan darurat militer karena dalam pelaksanaan segala sesuatunya akan berada di bawah komando militer.