wakil sekretaris majelis ulama indonesia (mui) din syamsuddin mengatakan, status halal atau haramnya sebuah produk haruslah mengacu kepada fatwa mui yang merupakan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa tersebut.
 din mengatakan hal itu kepada  kompas , kamis (9/8) malam, untuk menanggapi penghentian penyidikan kasus ajinomoto oleh pihak kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti. (
kompas , 9/8)  seperti diberitakan, dalam diskusi "mencari titik temu kasus ajinomoto" yang diselenggarakan ylki, rabu, di jakarta, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan pusat laboratorium forensik polri maupun laboratorium pengawasan obat dan makanan departemen kesehatan (waktu itu) yang bekerja sama dengan lembaga ilmu pengetahuan indonesia menunjukkan, tidak terdapat unsur babi dalam penyedap masakan (monosodium glutamat/msg) produksi pt ajinomoto.
 namun, dalam kesempatan itu, komisi fatwa mui tetap berkeyakinan, msg yang dibuat dengan bahan penolong  bacto soytone  adalah haram.
kalaupun tidak terdeteksi, bukan berarti unsur babi tidak ada.
yang jelas  bacto soytone  sudah tercemar najis dan tidak disucikan secara islam, sehingga produk akhirnya juga terkena najis.
 menurut din syamsuddin, memang hak pihak kepolisian untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan sebuah kasus.
namun, jika dikaitkan dengan status halal atau haram sebuah produk, maka pihak kepolisian harus mengacu pada fatwa mui.
  "seyogianya pihak polri tidak melakukan pemeriksaan melalui laboratorium sekalipun, karena karena status produk pangan tersebut, sudah sangat jelas berdasarkan fatwa mui," kata din.
 din menegaskan, menyangkut ajinomoto, mui sudah menetapkan fatwa bahwa produk msg ajinomoto antara bulan juni-september 2000 yang mengandung  bacto soytone , adalah haram.
oleh karena itu, sekalipun produk tersebut sedang dalam proses pemeriksaan hukum, statusnya tetap dalam keadaan haram.
 ditambahkan din, ajinomoto sudah mengubah bahan untuk produk baru msg ajinomoto, dan atas dasar itu mui juga sudah mengeluarkan fatwa halal untuk produk baru itu. "
tapi untuk produk juni sampai september 2000, haram," tegasnya.