gagasan presiden memberlakukan pembuktian terbalik merupakan angin segar.
secara sayup-sayup gagasan ini pernah dilontarkan, tetapi tidak ada gaungnya.
baru setelah presiden melontarkannya dalam pidato jawabannya terhadap memorandum tanggal 28 maret lalu, gagasan ini mulai menggelinding.
paling tidak, bagi saya, gus dur (abdurrahman wahid- red ) sudah tidak sabar lagi terhadap kilah aparat penegak hukum yang selalu saja mengatakan tidak dapat berbuat banyak dalam pemberantasan kkn karena sulit dibuktikan.
 ketika saya masih menjadi pembantu presiden, memang ada pembicaraan dengan jaksa agung dan polri.
mereka mengatakan, mudah mengenali dan membuktikan seseorang mencuri mobil atau ayam.
akan tetapi, kalau pencurinya berdasi, bahkan berjas setiap harinya, melalui rekayasa keuangan yang sangat rumit, mereka merasa tidak terlatih untuk itu.
maka, kejaksaan agung dan polri mengajak tim ekonomi membentuk badan yang dapat mengenali dan syukur membuktikannya.
tim ekonomi menyambut antusias ajakan tersebut ketika itu.
  supaya badan pencari fakta tindak kriminal ekonomi tadi kuat, rencananya diterbitkan keputusan presiden (keppres).
ada yang protes.
katanya, sudah ada demikian banyak dasar hukum, seperti ketetapan (tap) mpr, undang-undang antikorupsi, dan sebagainya.
memang, tetapi yang dimaksud jaksa agung, tim ekonomi dan polri, keppres sebagai dasar hukum pembentukan badan pencari fakta tindak kriminal ekonomi.
  akan tetapi, ya, memang begitulah birokrasi.
saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya.
yang jelas, sangat banyak argumen dikemukakan bahwa para penjahat ekonomi yang jelas membangkrutkan keuangan negara itu tidak ditindak.
dalihnya selalu adalah sulit dibuktikan!
  bagaimana sulit dibuktikan kalau semua data dan informasi tersedia di badan penyehatan perbankan nasional (bppn), kalau bpkp dan bpk menemukan demikian banyak penyimpangan, kalau perusahaan-perusahaan audit paling ternama di dunia menghasilkan demikian banyak laporan keuangan yang didasarkan atas audit investigatif dan menemukan demikian banyak penyelewengan?
jawabannya juga jelas.
kkn sudah telanjur berakar sangat dalam dan menyebar sangat luas.
  jadi, yang berteriak maling itu adalah maling juga.
sepanjang masih sebatas berteriak saja tidak apa-apa.
kalau setelah berteriak lalu disuruh menangkap maling yang diteriaki, langsung saja berkilah tidak ada buktinya.
mengapa?
karena kalau diusut betul, akan terjadi dampak domino sehingga pengusutnya atau kerabatnya akan terkena.
             dengan gagasan pembuktian terbalik yang dibarengi dengan lembaga paksa badan atau  gijzeling , ada titik terang untuk mulai memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh.
namun, penangkapan tidak dapat dilakukan sembarangan.
harus ada indikasi kuat bahwa yang ditangkap kriminal.
datanya sangat lengkap, tetapi ditutup rapat-rapat oleh bppn dan bank-bank bumn.
  maka, kalau presiden tidak basa- basi dengan niatnya memberantas kkn melalui pembuktian terbalik, beliau harus memerintahkan bppn dan bank-bank bumn bahwa data harus diberikan kepada yang berminat menemukan indikasi kuat untuk disumbangkan kepada penegak hukum.
paling tidak, semua data harus terbuka buat dpr, terutama komisi ix.
komisi ix sudah minta, tetapi dianggap angin lalu.
 menteri kehakiman baharuddin lopa tadinya mengatakan bahwa akhir april, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) akan selesai.
saya agak kecewa.
mengapa membuat perpu harus demikian lamanya?
kalau mau menugaskan satu kelompok kecil yang ahli dan berpengalaman betul, paling lama dua hari pasti selesai, sedangkan tanda tangan presiden paling lama lima detik.
lebih kecewa lagi ketika menteri kehakiman mengatakan bahwa belum jelas apakah sebaiknya undang-undang atau perpu.
  betapa lamanya proses pembuatan undang-undang, sedangkan masalahnya demikian mendesak.
saya mohon presiden supaya kali ini jangan ragu-ragu.
jangan dengarkan pembisik terakhir, siapa pun dia.
maju terus, perintahkan supaya perpu disiapkan secepatnya.
  dengan pembuktian terbalik, tidak berarti asal main tangkap.
tentu harus ada indikasinya dan harus cukup kuat.
jangan khawatir tentang ini.
sangat banyak orang yang dapat menganalisa ada akal busuk apa di balik angka-angka laporan keuangan dan informasi lainnya.
mereka dapat dikerahkan untuk menemukan indikasi-indikasi kuat guna menangkap para penjahat ekonomi yang harus membuktikan secara terbalik.
 sebenarnya, sudah sangat banyak terungkap di media massa bahwa bagian terbesar dari pengusaha kita yang sangat ternama dan ketika itu dipuja  fund managers  seluruh jagat itu, betapa mereka melakukan penipuan dan pencolengan melalui rekayasa keuangan, menghabisi investor di bursa efek jakarta.
uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank milik para konglomerat jahat itu dirampok habis-habisan sampai pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (bmpk)-nya mencapai ribuan persen.
setelah itu, uang di bank-bank bumn dihabiskan.
tidak puas dengan itu, dikerahkanlah perusahaan-perusahaan  public relations  dari seluruh dunia sehingga para investor di seluruh dunia kejeblos sampai senilai 65 milyar dollar as.
  sekarang, dana rekapitalisasi bank-bank saja sudah mencapai rp 650 trilyun dengan beban bunga yang meningkat terus.
dalam apbn 2001, yang tercantum sudah rp 53,46 trilyun.
siapa yang membayar?
para pembayar pajak yang bekerja dengan tekun, tidak mempunyai kredit macet, tidak membutuhkan bantuan pemerintah.
mereka tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak bersalah.
akan tetapi, mereka harus membayar pajak untuk menomboki bolongnya uang negara yang dibawa lari para penjahat, dan sekarang bermewah-mewah di singapura.
ambrolnya apbn, tim ekonomi pemerintah mengumumkan bahwa pajak akan digenjot lebih hebat lagi.
terus presiden memerintahkan supaya pembayar pajak dikejar habis-habisan.
 jadi, bapak presiden, bravo!
jangan mau disuruh menunggu lama-lama.
dua hari untuk membuat perpu dan lima detik untuk teken.
setelah itu, semua orang yang mempunyai indikasi akan bermunculan.
ini sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah.
dengan prinsip ini pun, penyidikan dan pembuktian selalu dimulai dari indikasi yang kuat.
indikasi masih belum bukti.
justru dengan penahanan dan interogasi, bukti-bukti akan terkumpul.
  jangan lupa pula, lembaga paksa badan atau  gijzeling  telah cukup lama dihidupkan kembali oleh mahkamah agung.
jadi, penahanan didasarkan atas indikasi, belum bukti, walaupun yang berlaku adalah asas praduga tak bersalah.
mengapa kalau penahanan untuk pembuktian terbalik, yang juga didasarkan atas penahanan berdasarkan indikasi kuat, tidak boleh?
lagi-lagi pokrol bambu yang merajalela.
 memberantas kkn dengan cara pembuktian terbalik hendaknya jangan pandang bulu.
kalau ada indikasi kuat bahwa konglomerat yang selama ini presiden minta ditunda proses hukumnya, terimalah indikasi-indikasi itu untuk menahannya.
tentang kekhawatiran bahwa perusahaannya akan hancur kalau mereka ditahan supaya bisa dimulai proses pembuktian terbalik, tidaklah benar.
  bagaimana mereka dan semua konglomerat yang praktis semuanya punya masalah di bppn dianggap hebat, piawai,  indispensable , kalau perusahaannya hancur lebur dengan kredit macet?
ketika nilai rupiah ambrol tidak kepalang, utangnya membengkak, dan terus menjadi cengeng merengek-rengek minta dikasihani.
  para pejabat tinggi terus termakan dan membela bahwa kerugian harus ditanggung pemerintah yang memantulkannya kepada pembayar pajak, yang justru mampu mengantisipasi tentang akan merosotnya nilai rupiah.
eh, sekarang orang-orang yang genah ini yang disuruh merengkuk-rengkuk membayar pajak, menomboki uang yang dilarikan.