presiden abdurrahman wahid menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatannya sebagai presiden meskipun sebagian mahasiswa dan masyarakat memintanya turun dari kursi kepresidenan. "
saya tidak akan mundur karena yang mengangkat saya adalah majelis permusyawaratan rakyat (mpr)," ujar presiden ketika dicegat wartawan di bina graha, jakarta, senin (29/1).
 sambil berlari kecil, wartawan terus memburu presiden abdurrahman wahid yang naik  golf car  menuju istana merdeka.
ditanya tentang situasi terakhir, abdurrahman wahid mengatakan, "tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan."
presiden juga mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak mengambil tindakan apa pun agar tidak memperkeruh suasana. "
ya enggak usah bertindak apa-apalah," katanya.
 juru bicara kepresidenan wimar witoelar menambahkan, presiden belum bisa memberikan penjelasan apa pun karena masih harus menunggu hasil resmi panitia khusus (pansus) dpr. "
lagipula, masih banyak pekerjaan presiden yang harus diselesaikan di luar pansus," ujarnya.
  wimar berharap semua pihak menahan diri untuk tidak makin mempertajam suasana. "
saya berharap suasana tenang di masyarakat bisa terus terpelihara," ujarnya.
 dalam perkembangannya, sidang paripurna dpr hari senin menyerahkan laporan hasil pansus kepada pimpinan dpr.
sidang paripurna dpr itu ditandai aksi  walk-out  beberapa anggota dpr dari fraksi kebangkitan bangsa (f-kb).
  ujian demokrasi   ketua mpr amien rais dalam jumpa pers di kediamannya, senin malam, mengatakan, penyelesaian kasus dugaan penyimpangan dana yanatera bulog yang sedang dikerjakan pansus dpr merupakan ujian bagi demokrasi indonesia. "
mohon kita sadari inilah ujian yang sangat krusial bagi demokrasi kita.
 kalau seluruh penyelesaian  buloggate ,  bruneigate,  dan lainnya itu diserahkan sepenuhnya kepada dpr, insya allah hasilnya akan mantap, akan rasional, dan bisa diterima oleh seluruh bangsa indonesia," kata amien rais.
 amien mengingatkan semua warga masyarakat bahwa yang namanya wakil rakyat adalah anggota mpr/dpr di gedung mpr/ dpr.
kita telah melalui pemilu yang ratusan milyar biayanya dan semua warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sudah mencoblos partai masing-masing, jadi jangan sampai dimentahkan dpr bukan wakil rakyat. "
itu omongan yang tidak bertanggung jawab. "
wakil kita, ya, dpr itu.
bukan orang yang hanya bisanya bicara keras di pinggir jalan kemudian seolah-olah sudah menjadi wakil rakyat," katanya.
  proporsional   menteri pertahanan mohammad mahfud, yang juga ahli hukum tata negara, berharap agar baik masyarakat maupun dpr sekarang bisa menyikapi keberadaan pansus bulog secara wajar dan proporsional.
itu artinya, masyarakat harus mau melihat hal itu sebagai kegiatan atau proses yang wajar dalam berdemokrasi.
  "ini dpr punya kecurigaan tertentu kepada eksekutif, lalu membuat pansus, ya, silakan saja.
tetapi dpr juga perlu dituntut harus mau bersikap proposional dalam pengertian begini.
sebuah kasus seperti itu tidak bisa diarahkan menuju terselenggaranya sidang istimewa mpr," kata mahfud kepada pers usai menghadiri acara  dialog nasional anak bangsa  di jakarta kemarin.
 "menurut ketetapan mpr nomor vi/mpr/1978, kasus yang bisa mengarah pada terselenggaranya sidang istimewa mpr hanyalah bila presiden terbukti melakukan pelanggaran konstitusi dan atau gbhn.
nah, pansus itu, kan, hanya menyatakan (presiden) diduga telah ikut berperan.
jadi, belum ada bukti pelanggaran konstitusi maupun gbhn," tambahnya  kalau saja dpr -dalam hal ini para anggota pansus bulog- mau bersikap sedikit lebih bijak, maka keputusannya jangan sampai mengarah pada terselenggaranya sidang istimewa mpr, juga bukan mengarah pada memorandum.
  "mereka lebih baik hanya membuat nota, semacam catatan teguran, seperti yang pernah dilakukan dpr kepada pemerintah dalam kasus kamra (keamanan rakyat) di mana kami telah ditegur, begitu pula dalam kasus ruu pkb (rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya).
ya seperti itulah bentuk notanya, yakni berupa teguran dpr kepada pemerintah," jelasnya.
 senin malam, presiden abdurrahman wahid menghadiri acara yang digelar forum silaturahmi organisasi massa islam, pemuka agama, tokoh tni/polri, serta tokoh nasional di hotel indonesia, jakarta.
dalam pidatonya, presiden mengemukakan, saat ini bangsa indonesia harus mengembangkan etika dalam berdialog satu dengan yang lain, bukan saling mencaci atau saling menjatuhkan. "
kita harus berada dalam suasana saling tenggang rasa, bukan saling menjatuhkan, tapi saling mendukung serta saling menolong," kata presiden.