sekretaris jenderal (sekjen) dpr sri sumarjati, kamis (21/6), belum bersedia menjelaskan tentang tunjangan komunikasi intensif sebesar rp 35 juta dan tunjangan pembelian mesin cuci rp 6 juta untuk setiap anggota dpr.
kedua jenis tunjangan untuk 500 anggota dpr itu jumlahnya mencapai rp 20,5 milyar.
sedangkan ketua dpr akbar tandjung menjelaskan, tunjangan komunikasi intensif dan pembelian mesin cuci sudah dianggarkan sebelumnya.
 berdasarkan penelusuran  kompas , lebih dari sepuluh tunjangan resmi diterima anggota dpr selain gaji yang biasa disebut uang kehormatan.
dana lain yang diperoleh anggota dewan antara lain, tunjangan keluarga, tunjangan kehormatan, uang kunjungan kerja, uang persidangan, tunjangan reses, uang panitia khusus, tunjangan listrik, tunjangan pam (air bersih), tunjangan telepon, tunjangan kesehatan, tunjangan pembelian kendaraan, tunjangan jemputan, tunjangan renovasi rumah, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan inventaris rumah tangga.
  pencairan dana yang terkesan mudah ini dimungkinkan karena sekretariat negara (setneg) tidak lagi mengurusi anggaran untuk dpr, tetapi dpr sendiri yang mengelola dan menentukannya.
 "semua urusan itu (tunjangan) ada pada badan urusan rumah tangga (burt) dan sudah diserahkan kepada pimpinan proyek.
silakan tanya ke sana," kata sri, saat wartawan meminta komentarnya atas tunjangan rp 17,5 milyar untuk tunjangan komunikasi intensif dan rp 3 milyar untuk pembelian mesin cuci.
tunjangan komunikasi intensif dimaksudkan dana untuk anggota dewan saat reses menemui konstituen di daerah.
dana sebesar rp 35 juta per tahun untuk setiap anggota dpr itu dibayarkan secara rapel melalui transfer bank.
 sri mengaku tidak tahu-menahu soal dana untuk kedua jenis tunjangan.
alasannya, tunjangan itu sudah diatur dan diselesaikan burt sebagai alat kelengkapan dpr.
dia mempersilakan pers untuk menanyakannya kepada wakil ketua burt danial tanjung atau kepada pimpinan proyek (pimpro) urip.
saat ditemui di ruang kerjanya di lantai vi gedung mpr/ dpr, urip tidak berada di tempat. "
bapak sedang pergi," kata seorang stafnya.
 danial tanjung, rabu lalu, membenarkan adanya dana untuk pembelian mesin cuci, tetapi tidak tahu persis berapa dana yang dikeluarkan untuk harga setiap mesin cuci itu.
meski demikian, tanjung mengaku bahwa kapasitas mesin cuci tujuh kilogram.
disebutkan pula, mesin cuci merupakan salah satu alat rumah tangga yang menjadi hak anggota dpr, selain perlengkapan furnitur, penyejuk ruangan (ac), biaya renovasi rumah, pembelian kompor, dan pesawat televisi.
  banyak tunjangan   kamis kemarin, pihak sekretariat jenderal (setjen) dpr mengadakan rapat dengan pimpinan burt.
sumber  kompas  mengungkapkan, dalam pertemuan itu diupayakan koreksi terhadap harga mesin cuci yang semula rp 6 juta per mesin cuci diturunkan menjadi rp 4,5 juta atau rp 1,5 juta lebih murah.
akan tetapi, turunnya harga ini belum dapat diputuskan saat itu.
 selama ini sebanyak 500 anggota dpr menikmati berbagai macam tunjangan -selain gaji pokok rp 9,7 juta per bulannya- yang jumlahnya lebih dari sepuluh macam.
selain menikmati fasilitas listrik, telepon, dan air minum yang ditanggung sesuai plafon, anggota dewan juga menerima tunjangan keluarga, kesehatan, renovasi rumah, dan keperluan rumah tangga.
  umumnya anggota dewan tidak bersedia merinci berapa besarnya tunjangan tersebut.
namun, yang sudah diketahui umum, antara lain gaji bulanan rp 9,7 juta, tunjangan kendaraan rp 70 juta, tunjangan komunikasi intensif rp 35 juta per tahun, dan tunjangan renovasi rumah rp 20 juta per tahun.
  tunjangan reses ke berbagai daerah bervariasi, tergantung tiket pergi pulang pesawat terbang.
akan tetapi, setiap reses, disediakan dana menginap di hotel selama lima sampai delapan hari yang per malamnya rp 150.000.
  untuk listrik, telepon, dan pam, diberlakukan plafon tertentu.
apabila pembayaran lebih dari plafon yang ditentukan, maka itu menjadi tanggungan anggota dewan.
tunjangan kesehatan berupa asuransi kesehatan (askes) kartu  gold .
  biar bersih   soal pembelian mesin cuci, ketua dpr akbar tandjung yang ditemui pers mengatakan, dana untuk keperluan itu memang sudah dianggarkan sebelumnya.
ditanya mengapa anggota dewan masih harus ditunjang negara dalam hal pembelian mesin cuci, tandjung menjawab, "kan supaya pakaian anggota dpr itu bersih-bersih."
tandjung mempersilakan pers bertanya kepada burt soal wajar-tidaknya uang rp 3 milyar untuk 500 mesin cuci anggota dewan itu.
  bukankah uang rp 3 milyar itu besar, pak, tanya wartawan yang dijawab tandjung, "itu tergantung dilihat dari sisi mana."
tentang dana komunikasi intensif sebesar rp 35 juta atau rp 17,5 milyar untuk 500 anggota dpr, tandjung menjelaskan, dana itu memang sudah ada sejak lama dan biasa digunakan untuk keperluan reses.
 anggota dpr umumnya tidak bisa menjelaskan secara rinci tunjangan apa saja yang mereka terima.
pada slip gaji, misalnya, seorang anggota dpr menerima gaji bersih sebesar rp 12.615.000. "
saya tidak tahu berapa gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan beras yang diterimakan dalam bentuk uang tunai," katanya.
  dia menambahkan, meskipun mendapat tunjangan kesehatan lewat jasa askes, anggota tetap diharuskan mengganti jika yang digunakan di atas plafon. "
bahkan, komisi ii baru saja menyelesaikan ruu pembentukan 12 kota.
mestinya, kan, tiap ruu dapat rp 750.000.
kalau 12 ruu, kan, banyak itu.
tetapi, nyatanya saya tidak mendapat sebanyak itu.
tidak tahu di mana  nyelipnya ," kata sumber tersebut.
  anggota dewan, slamet effendy yusuf, mengaku uang sebesar rp 35 juta itu tidak cukup untuk dana komunikasi intensif bagi konstituen di daerah-daerah.
seharusnya, kata slamet, pemerintah menyediakan dana bagi anggota dewan untuk membayar staf ahli.
menurut slamet, dana ini perlu untuk menunjang kualitas kerja setiap anggota dewan.
menurut slamet, gaji yang diperoleh sebagai anggota dewan tidak cukup untuk membayar staf ahli.
   bukan urusan setneg   sekretaris kabinet marsillam simanjuntak mengatakan, sekretaris di lingkungan kepresidenan tidak lagi mengurusi keuangan lembaga tinggi dan tertinggi negara serta kementerian negara. "
dulu setneg memang mengurusi keuangan seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara, bahkan kementerian negara," ujarnya.
  simanjuntak mengaku tidak tahu aturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan lembaga tinggi negara dan tertinggi negara.
simanjuntak menyebut undang-undang (uu) nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd, sebagai acuan. "
kalau keppres, rasanya kok, belum ada," katanya.
  pasal 39 uu no 4/1999 menyebutkan,  kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota mpr, dpr, dan dprd diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.