nursyahbani yang juga sekjen koalisi perempuan indonesia menambahkan, sanksi terhadap pt adisanta bisa ditambah dengan izin penempatan tenaga kerja yang sebenarnya sudah dicabut, tetapi ternyata mereka masih beroperasi. "
jadi, sebenarnya ia bisa dijerat dengan dua pelanggaran, hukum pidana dan hukum administrasi," tuturnya.