aturan main lainnya, lanjut said muchsin, adalah adanya keterlibatan pihak sipil di meja perudingan karena selama ini perundingan-perundingan dikendalikan oleh tni/polri, terutama di daerah-daerah.
untuk ke depan, diharapkan sipil harus berada di depan dan militer ikut dalam tim perunding.