pengamat ekonomi sri mulyani indrawati mengatakan, ketidakpastian di bidang politik telah membuat berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa tidak bisa dipecahkan.
akibatnya, bukan saja pemulihan ekonomi hilang dan tak ada lagi keajaiban yang dapat diharapkan untuk memperbaiki keadaan, tetapi perekonomian juga sudah terperosok ke awal krisis kedua.
  langkah perombakan ( reshuffle ) kabinet oleh presiden abdurrahman wahid, terutama pergantian pucuk pimpinan kepolisian ri (polri), dinilai akan jauh lebih mempersulit pemulihan ekonomi karena menimbulkan spekulasi negatif dalam dunia politik.
 "pasar mengharapkan ada keajaiban untuk memulihkan ekonomi indonesia.
keajaiban tersebut sejak dulu diasosiasikan pada masalah politik.
namun, masalah politik tak berjalan dengan baik, bahkan telah masuk ke lubang siklus yang memburuk," ujar sri mulyani menjawab pertanyaan  kompas , senin (4/6).
 sri mulyani melihat pertumbuhan ekonomi pada semua sektor mengalami penurunan.
hal ini merupakan satu pertanda bahwa momentum pertumbuhan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sementara, perkembangan indeks saham dan rupiah juga terus menunjukkan trend yang sangat memprihatinkan dalam sembilan bulan terakhir.
 menurut sri mulyani, indonesia bukan hanya terancam terperangkap dalam situasi kontraksi pertumbuhan ekonomi seperti tahun 1998, tetapi bahkan sudah masuk pada awal krisis ekonomi kedua.
 diungkapkan, meskipun wakil presiden megawati soekarnoputri sudah berupaya memperbaiki keadaan dengan melakukan revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2001, situasi politik dan ketidakkompakan dari para eksekutif (pemerintah) telah melumpuhkan implementasi dari kebijakan tersebut.
 ia mengingatkan, selama nilai tukar tidak membaik secara serius, sangat tidak mungkin bagi bank indonesia untuk menurunkan suku bunga.
bila sertifikat bank indonesia (sbi) tidak bisa turun, maka ekonomi riil juga akan terancam.
menurut dia, hanya pemerintahan yang efektif dan kebijakan yang kredibel yang bisa mengembalikan momentum pemulihan ekonomi.
perpecahan di dalam pemerintahan itu sendiri memunculkan keraguan dana moneter internasional (imf) bisa segera mengirimkan misinya ke jakarta sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sebelumnya.
kedatangan imf pun tidak akan menolong jika pemerintah terpecah dan situasi politik masih seperti ini.
 padahal, imf sendiri sudah bersikap lebih fleksibel dengan mengurangi prasyarat teknis bagi indonesia, dengan hanya memfokuskan pada persoalan amandemen undang-undang bank indonesia dan revisi apbn. "
sebelumnya, syarat begitu luas, tetapi sekarang begitu sempit, semampu yang indonesia dapat lakukan," ujarnya.
 melihat perpecahan di tubuh pemerintahan sekarang ini, sri mulyani menyarankan, sebaiknya pemerintah menentukan lebih dulu siapa pemimpin negosiasi dari pihak pemerintah sebelum imf datang. "
jangan sampai imf datang ke departemen keuangan di lapangan banteng mendapatkan versi a dan kemudian datang ke menko perekonomian di (taman) suropati mendapatkan versi b," ujarnya.
  turunkan kredibilitas   pengamat ekonomi pande radja silalahi juga berpendapat, perombakan kabinet oleh presiden, pekan lalu, tidak akan memperbaiki kepercayaan pasar, sebaliknya justru menurunkan kredibilitas pemerintah.
apalagi, imf sendiri lebih menanti kabinet yang baru daripada berharap kepada kabinet yang ada saat ini.
 " reshuffle  harapannya agar keadaan lebih baik, tetapi tidak cukup karena tanggapan dari dpr seolah merupakan bentuk perlawanan baru oleh eksekutif," ujarnya.
pasar justru melihat ini sebagai ketidakpastian baru karena tidak ada perbaikan hubungan antara dpr dengan presiden.
akibatnya, kepercayaan semakin merosot. "
tidak ada faktor positif dari  reshuffle  itu," katanya.
 bahkan, kalaupun  reshuffle  dilakukan terhadap tim ekonomi, tetap saja tidak akan berdampak positif bila tidak memberi arah baru. "
kalau kepercayaan tidak ada, maka pemerintah tidak bisa bekerja.
justru pemerintah sudah kehilangan kepercayaan setelah imf memberi tanggapan akan menunggu tim ekonomi yang baru.
ini menyedihkan," katanya.
  sebagaimana sri mulyani, silalahi juga melihat kedatangan imf pada saat ini tidak akan membuat perubahan yang mendasar. "
kalau mereka datang, tetapi tidak memberi sesuatu payung yang baru, maka tidak ada artinya," katanya.
yang terjadi, menurut dia, seperti sebelumnya, yakni imf datang, tetapi tidak ada hasilnya.
 "mereka sudah meyakini akan terjadi perubahan.
ini yang sebenarnya mendasari keputusan imf (untuk tidak datang pada saat ini) meski hal itu bisa ditafsirkan lain," katanya.
 hal senada diungkapkan pejabat sementara ketua umum kamar dagang dan industri indonesia imam taufik.
menurut dia, pergantian lima menteri dan jaksa agung serta permintaan presiden agar kepala polri mengundurkan diri membuat kalangan pengusaha semakin bingung.
akibatnya, investor yang sudah mempunyai harapan untuk berinvestasi kembali membatalkan niatnya untuk investasi di indonesia.
 "waktu sidang pleno (dpr) memutuskan akan ada sidang istimewa (si), ada harapan dari pengusaha, termasuk dari luar negeri bahwa ada kepastian.
paling tidak ada kepastian bahwa ada si.
tapi, tahu-tahu, ada pergantian kabinet dan menonaktifkan kepala polri.
pengusaha jadi bingung.
kok, sudah bagus-bagus dikacau lagi," katanya.
seharusnya, menurut dia, dengan keputusan dpr itu, pemerintah menyusun suatu strategi yang baik sehingga ada rekonsiliasi.