kedua, pendekatan paradigmatis seperti terhadap soal utusan golongan di pasal 2 ayat (1), dan pemilihan presiden langsung putaran kedua (pasal 6a ayat 4).
ketiga, pendekatan politis untuk dewan pertimbangan agung (bab iv), soal bank sentral (pasal 23d), serta aturan peralihan.