hingga saat ini, pemerintah belum mengkaji dan menyosialisasikan secara mantap rencana kenaikan tarif telepon, yang pemberlakuannya sempat ditunda hingga batas waktu yang tak ditentukan.
padahal, penundaan dari tanggal 1 juni lalu adalah karena komisi iv dpr meminta tarif baru harus dikaji dan disosialisasikan terlebih dahulu.
 menurut analis telematika, rm roy suryo, yang dihubungi  kompas , minggu (1/7), pemerintah malah terkesan diam dan membuang-buang waktu untuk memperbaiki formula tarif dan sosialisasi.
ini memunculkan kesan ada sesuatu rencana yang tersembunyi, menunggu keputusan tarif yang membingungkan tersebut bisa digolkan secara mulus.
 sementara itu, ketua komisi iv dpr h sadjarwo soekardiman yang dihubungi secara terpisah mengatakan, yang terpenting bagi komisi iv adalah bagaimana akses telekomunikasi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat seluas-luasnya.
ia mengatakan, tarif telepon yang baru dapat disetujui asalkan mampu membuka akses telepon bagi seluruh masyarakat secara meluas.
  sebelumnya, direktur operasi dan perencanaan pt telkom komarudin sastrokoesoemah dikutip  dow jones newswire , pekan lalu, menyebutkan, pt telkom telah merevisi formula tarif baru telepon yang sebelumnya sudah disetujui kenaikannya sebesar 21,67 persen.
  telkom sendiri berharap pemerintah menyetujui pemberlakuan tarif baru tersebut mulai juli ini karena tarif baru ini sudah merupakan hasil pembicaraan dengan para operator lokal, selain juga dengan para mitra  joint venture  asing telkom. "
draf skema tarif baru itu disampaikan kepada pemerintah 1 juli," ujarnya.
  roy, yang ditanya apakah ia pernah dimintai masukan oleh pemerintah, mengatakan, pernah diundang bersama masyarakat telekomunikasi indonesia (mastel) untuk membahas kenaikan tarif telepon pada tanggal 12 juni 2001.
namun, ia tidak dapat hadir karena undangannya terlalu mendadak.
     belum diubah    roy juga melihat mastel ditelikung karena pada butir pertama risalah pertemuan dengan mastel disebutkan bahwa mastel menyetujui hasil pertemuan.
padahal, sebenarnya mastel belum sepaham dengan apa yang dibuat oleh pemerintah dalam menetapkan tarif telepon yang baru.
 menurut roy, setelah kenaikan tertunda selama sebulan, pemerintah belum mengubah formula kenaikan tarif yang sebelumnya diusulkan kepada komisi iv dpr.
semua formula penarifan masih rumit dan sulit dimengerti oleh konsumen sehingga nyaris tak ada pengkajian.
 berbeda dengan roy, komisi iv dpr sudah menyinyalkan "lampu hijau".
menurut sadjarwo, yang menikmati jaringan telepon di indonesia, baru tiga persen dari seluruh penduduk indonesia, selebihnya yang berada di daerah terpencil, tak terjangkau jaringan telepon.
oleh karena itu, komisi iv akan menyetujui penyesuaian jika tarif tersebut dapat menggairahkan investasi di bidang telekomunikasi.
 sadjarwo menolak jika tarif yang baru disebut sebagai kenaikan.
dia lebih mengistilahkan bahwa tarif baru adalah penyesuaian untuk mencapai tarif yang ekonomis, sebab tarif yang ekonomis mampu merangsang pertumbuhan investasi di bidang telekomunikasi.
 ketika ditanyai apakah komisi iv dpr melakukan pemantauan terhadap kajian dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap tarif telepon yang ditunda beberapa waktu lalu, sadjarwo mengatakan, hanya sebagian masyarakat yang belum mengerti dengan formula tarif yang dibuat pemerintah.
yang jelas, dpr sendiri akan menyetujui jika ada aturan yang jelas mengenai hubungan tarif baru dengan jumlah investasi secara signifikan.
  sulit dihitung   roy menegaskan, sistem formula tarif telepon yang dibuat pemerintah masih sangat sulit dihitung, bahkan oleh sistem komputerisasi penghitungan pemakaian pulsa milik pt telkom sekalipun.
sebab, formula ini masih memakai empat parameter, untuk menghitung tarif, di antaranya  zone ,  time band ,  duration  dan nilai pulsa.
 menurut roy, seharusnya sistem perhitungan pulsa harus satu parameter, dan penetapan tarifnya jangan seperti minyak tanah yang berbeda di setiap daerah.
bila hal ini tidak diubah, berarti sistem tarif telepon tetap rumit.
 sebagai contoh, menurut roy, operator telepon selular sudah mengambil kebijakan untuk menyederhanakan sistem penarifan dengan menggunakan satu parameter.
misalnya, sudah ada operator yang menghapus sistem  roaming .
 "saya kurang yakin  software  (perangkat lunak) pt telkom mampu menghitung biaya pemakaian telepon pengguna internet pada pukul 05.00 hingga 10.00 pagi.
sebab, pada waktu itu melewati beberapa jenis  time band .
kalau sudah bingung, kemungkinan perhitungannya asal-asalan saja, yang menguntungkan telkom," ujar roy.
 sementara itu menyinggung masalah zona tunggal, roy mengatakan, telkom setuju asal tarifnya tidak terlalu tinggi.
sebab, kenaikan akibat penetapan zona tunggal masih terlalu tinggi, dari rp 167 per tiga menit menjadi rp 450 per menit atau kenaikannya 169 persen.