wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri tidak mau disamakan dengan presiden filipina yang baru, gloria macapagal arroyo, berkaitan dengan situasi politik indonesia saat ini.
wapres tidak ingin meniru perubahan kepemimpinan di indonesia seperti yang telah dilakukan arroyo terhadap mantan presiden filipina joseph estrada. "
filipina ya filipina, indonesia ya indonesia, arroyo adalah arroyo, megawati adalah megawati.
jangan disamakan, ada perbedaan-perbedaannya," ujar wapres megawati seperti dikutip ketua dewan pertimbangan agung (dpa) achmad tirtosudiro, kamis (3/5), di kantor wapres jakarta.
 secara terpisah, sekjen dpp pdi perjuangan (pdi-p) sutjipto mengatakan, sampai saat ini pdi-p belum dapat memastikan tanggal berapa pertemuan antarpimpinan partai politik (parpol) akan dilaksanakan mengingat penetapan tanggal harus terlebih dahulu disepakati pimpinan parpol.
demikian pula masalah agenda pembicaraan yang juga harus dirembukkan bersama.
  "pdi perjuangan memilih agenda mencari solusi untuk mencegah benturan-benturan sosial sehingga proses politik bisa berjalan dengan penuh ketenangan," kata sutjipto, kemarin, menjawab pertanyaan pers soal inisiatif pdi-p menyelenggarakan pertemuan antarpimpinan partai politik.
sejumlah pimpinan partai politik sudah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
 mengenai usulan  reshuffle  kabinet yang disarankan sejumlah menteri kepada presiden, juru bicara kepresidenan wimar witoelar, kemarin, tidak menjawab langsung.
menurut dia, banyak hal yang dibahas presiden saat ini bersama para menteri.
sedangkan sutjipto menyatakan bahwa permasalahannya bukan pada soal  team work  kabinet, tetapi lebih pada presiden. "
persoalannya bukan pada  team work  kabinet, tetapi lebih pada presiden.
mengapa ini bisa terjadi, karena kondisi kesehatan presiden sendiri," katanya.
  senyuman wapres   pimpinan dpa yang berjumlah tujuh orang bertemu wapres megawati untuk melaporkan kondisi di aceh dan irian jaya berkaitan dengan rancangan undang-undang (ruu) nanggroe aceh darussalam dan ruu otonomi khusus irian jaya.
dpa juga menyinggung masalah politik yang tengah terjadi saat ini khususnya setelah dpr menjatuhkan memorandum kedua.
  dalam pertemuan dengan wapres, achmad tirtosudiro menyatakan, situasi yang dihadapi indonesia sekarang sama dengan filipina.
akan tetapi, wapres tidak menginginkan perubahan kepemimpinan seperti yang terjadi di filipina.
  menurut ketua dpa, wapres megawati hanya tersenyum manis ketika disinggung mengenai memorandum kedua dpr.
  sikap dpa mengenai memorandum kedua dpr tetap tidak berbeda dengan saran yang pernah disampaikan kepada presiden abdurrahman wahid tanggal 6 februari 2001.
  dpa, waktu itu, antara lain menyarankan agar presiden abdurrahman wahid menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepala pemerintahan kepada wapres.
selanjutnya, presiden berperan sebagai kepala negara.
 saran dpa lainnya, meminta presiden untuk menyatakan diri sebagai presiden non-aktif atas pertimbangan kesehatan dan menyerahkan kewenangan kekuasaan kepada wapres, baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan. "
kalau saja saran kami waktu itu diterima, barangkali keadaan saat ini akan berbeda," ujar tirtosudiro.
  saat ini, tutur tirtosudiro, yang diperlukan adanya ketegasan sikap dari presiden apakah akan menerima atau menolak memorandum kedua dpr.
kalau tidak menerima, yang diharapkan dari presiden memperbaiki kinerja dari pemerintahan yang dipimpinnya, kemudian mengupayakan agar sikap dan ucapannya tidak menimbulkan banyak kontroversi.
  jika presiden abdurrahman wahid menghendaki penyelesaian secara damai, lanjut tirtosudiro, seharusnya presiden memberikan respons yang  favourable .
sedangkan jika presiden menghendaki sebaliknya, tinggal menunggu sidang paripurna dpr pada awal juni 2001 mendatang untuk menjatuhkan sidang istimewa (si).
    soal "reshuffle"   di tempat terpisah, wimar witoelar mengatakan, pada prinsipnya presiden abdurrahman wahid lebih mengambil sikap untuk membantu masyarakat menjadi tenang.
  "karena semua tahu apa yang harus dikerjakan tapi semua perlu ketenangan.
presiden dan pemerintah  concern  ingin mencari kerja sama politik yang lebih baik, tetapi itu tidak bisa dicapai melalui pernyataan pers atau usaha-usaha yang menggelegar," kata wimar menjawab pertanyaan pers di istana merdeka, jakarta.
  ditanya apakah presiden sudah membahas kemungkinan  reshuffle  kabinet, wimar mengatakan, "saya kira banyak sekali hal-hal yang dibahas presiden bersama para menteri bersama menko polsoskam susilo bambang yudhoyono, setiap hari.
pilihan-pilihan itu banyak, yang penting bukan pilihan yang lahir dari satu pihak, tetapi yang bisa disepakati bersama dengan pihak lain.
yang penting penyelesaian yang baik untuk seluruh rakyat," tambah wimar  .
   benturan sosial   menurut sutjipto, pdi perjuangan belum melakukan langkah-langkah dan terlebih dahulu akan melakukan  cooling down  (pendinginan) selama seminggu sampai sepuluh hari.
selama itu, pdi perjuangan akan melihat kebijakan, perilaku, dan pernyataan-pernyataan presiden. "
baru setelah itu melangkah bagaimana komunikasi intensif dengan parpol lain dilakukan," katanya.
 walau tidak menyebut tanggal pastinya, sutjipto menegaskan bahwa pertemuan itu harus berlangsung selama masa memorandum kedua atau satu bulan ke depan.
ditanya apakah pdi perjuangan setuju dengan sidang istimewa apabila memorandum kedua tidak diindahkan presiden, sutjipto mengatakan, itu terpulang pada presiden sendiri.
  sutjipto mengingatkan, memorandum itu sifatnya peringatan.
maka, kalau ada kepatuhan terhadap memorandum, tidak akan ada si mpr.
sebaliknya, kalau mengabaikan memorandum, si mpr bisa digelar karena konstitusinya (ketetapan mpr nomor iii/mpr/1978) mengatur demikian.
  tentang rencana pertemuan antarpimpinan parpol, sutjipto mengatakan, partainya tidak ingin menguasai pemerintahan, tetapi bagaimana menyelesaikan persoalan ini. "
orang beranggapan, pdi perjuangan ingin cepat merebut atau menggantikan kekuasaan,  tetapi ibu mega bukan tipe seperti itu," katanya.