meski secara hukum perda sudah dinyatakan sah setelah tidak mendapat tanggapan dari pusat, niel makinuddin juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat berwenang untuk membatalkannya, sesuai dengan pasal 14 uu no 22/1999.
namun, penggunaan hak tersebut diminta agar sangat hati-hati karena bisa memicu munculnya perlawanan dari para bupati.