atas dasar itu, menurut hasibuan, mpr yang tidak mampu lagi mengamandemen uud 1945 secara lengkap, ideal, dan sempurna pada waktunya karena pro dan kontra, jangan membuat kesalahan historis seperti membuat dekrit presiden 5 juli 1959.
harus dicari alternatif lain termasuk menyerahkan tugas itu kepada komisi konstitusi.