perpanjangan kontrak bagi hasil untuk mengelola ladang minyak blok costal plain pekanbaru (cpp) antara pertamina dan pt caltex pacific indonesia (cpi) melalui keputusan presiden (keppres) yang ditandatangani megawati soekarnoputri ditolak berbagai komponen masyarakat di riau.
presiden diberi batas waktu 3 x 24 jam, mulai hari sabtu (4/8) sore, untuk meninjau keputusan itu.
 hal itu merupakan keputusan di antara isi rumusan rapat akbar masyarakat riau di pekanbaru, hari sabtu.
dalam rapat tersebut tampil sebagai pembicara prof dr tabrani rab, drh chaidir mm, drs al azhar ma, t amir sulaiman, dan repol.
rapat diikuti sekitar 200 orang dari berbagai unsur masyarakat riau.
 dalam rapat itu terungkap, presiden megawati soekarnoputri memperpanjang masa kontrak bagi hasil pengelolaan blok cpp antara pertamina dan cpi akhir pekan lalu selama setahun.
masa kontrak bagi hasil sebelumnya berakhir 8 agustus 2001.
 blok cpp merupakan salah satu ladang minyak di riau yang terletak sekitar 175 kilometer dari pekanbaru.
produksinya sekitar 70.000 barrel per hari, tidak sampai 10 persen dari produksi minyak yang dikelola cpi di riau yang mencapai 750.000 barrel per hari.
setelah pemekaran kabupaten bengkalis, ladang minyak ini berada dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten siak.
 menurut catatan  kompas , berbagai komponen masyarakat di riau, termasuk eksekutif dan legislatif, lebih dari satu tahun lalu berupaya agar kontrak bagi hasil antara pertamina dan cpi tidak diperpanjang.
mereka menginginkan agar blok cpp dikelola oleh riau dengan berbagai sistem.
  hal baru sebagaimana diungkapkan dalam rapat akbar itu adalah, kalaupun kontrak diperpanjang satu tahun untuk memberi kesempatan pengalihan pengelolaan ke riau, cpi harus menyediakan dana 30 persen dari keuntungan bersih blok cpp untuk daerah ini.
selain itu, sumber daya manusia lokal harus ditempatkan dalam pengelolaan blok cpp.
      tidak aspiratif   rumusan yang dibacakan oleh edyanus halim, salah seorang dari sembilan anggota tim perumus rapat akbar, menyebutkan, penolakan dilakukan karena keppres itu tidak aspiratif.
pasalnya, dalam keppres itu tidak tercantum kompensasi yang diharapkan dalam masa perpanjangan kontrak setahun tersebut, yakni pendapatan riau 30 persen dari keuntungan bersih dan penempatan tenaga lokal dalam pengelolaan blok cpp.
 kompensasi yang diharapkan itu sangat berarti bagi riau sehingga daerah ini memperoleh penghasilan yang memadai dari blok cpp.
selama satu tahun, kalau saja 30 persen dari keuntungan bersih diperoleh riau, daerah ini memperoleh dana sekitar 27 juta dollar as.
ini belum lagi dana yang diperoleh dari perhitungan perimbangan keuangan pusat-daerah sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 25 tahun 1999 yang menetapkan bahwa daerah memperoleh 15 persen dari pertambangan minyak.
 akibat tidak aspiratif tersebut, presiden megawati diberi waktu 3x24 jam untuk meninjau kembali keppres tersebut dan memasukkan kompensasi di atas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan yang mengatur perpanjangan kontrak bagi hasil itu.
jika tidak dilakukan, aktivitas blok cpp segera diblokir.
 untuk aksi tersebut, al azhar yang juga ketua badan pekerja kongres rakyat riau ii dengan tujuan mencapai riau merdeka secara damai ditugaskan membentuk aksi riau untuk kuasai (aruk) blok cpp. "
tanggal 9 agustus, aruk blok cpp sudah dikumandangkan dan segera beraksi kalau presiden tidak meninjau keppres perpanjangan kontrak bagi hasil itu dan tidak pula memuat kompensasi bagi masyarakat riau terhadap keputusan perpanjangan kontrak tersebut," kata al azhar kepada  kompas .
     tuntutan damai   sehubungan dengan rencana aksi pemblokiran blok cpp  9 agustus 2001 mendatang, gubernur riau saleh djasit mengimbau masyarakat agar dapat memahami kondisi dewasa ini.
karena itu, ia berharap agar masyarakat tidak bertindak anarkis dan tidak mengganggu produksi minyak pt cpi.
 "sebaiknya masyarakat mempertimbangkan lagi rencana untuk melakukan pemblokiran, tapi melakukan tuntutan dengan damai tanpa merusak, apalagi sampai mengganggu produksi caltex," ungkap gubernur yang dihubungi minggu sore.
 gubernur memahami keputusan hasil rapat akbar yang menunjukkan upaya masyarakat riau menuntut hak mengelola ladang minyak cpp.
perjuangan masyarakat riau ini hendaknya dipahami pula oleh semua pihak karena keinginan memperoleh hak-haknya itu sudah dilakukan sejak lama.
 gubernur juga mengakui upaya masyarakat riau mendapatkan haknya melalui lobi dan pendekatan lainnya hingga sekarang belum berhasil.
karena itu, gubernur mengajak masyarakat meneruskan lagi upaya itu melalui cara-cara yang demokratis.
 "kita berharap agar jangan sampai upaya tersebut menyebabkan riau dianggap tidak aman oleh dunia internasional.
apalagi hal itu berdampak pada usaha lain yang masih mencari investor," jelasnya.
 menanggapi keppres perpanjangan kontrak pt cpi, gubernur saleh djasit menyatakan secara resmi belum menerima.
setelah keppres diterima nanti, masih diperlukan pertemuan dengan dprd untuk membahas keppres tersebut.