analisis ekonomi sjahrir      fungsi anggaran dalam buku teks adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas.
kali ini, praktis fungsi stabilitas mendominasi anggaran.
tampaknya  survival  kita dipertaruhkan, dan pengorbanan ekstra, kini dituntut.
  dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2002 yang disampaikan pemerintah, jumat (8/9), nada kontraksi ekonomi betul-betul tajam.
bukan saja volume rapbn terhadap produk domestik bruto (pdb) turun dari 19,5 persen menjadi 17,1 persen, tetapi juga pajak penghasilan (pph) dan pajak pertambahan nilai (ppn) meningkat amat tajam, melampaui perkiraan peningkatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
  selain itu, berkurangnya subsidi bahan bakar minyak (bbm) mengakibatkan peningkatan harga bbm sebesar 30 persen, dan tarif listrik akan meningkat pula.
sementara itu, pembayaran utang luar negeri tetap dipenuhi sebisa mungkin sehingga yang tersisa bagi anggaran keperluan ekspansi ekonomi sama sekali tidak bisa mengimbangi faktor kontraksi ekonomi yang demikian tajamnya itu.
  komponen anggaran yang mempunyai efek mikro-ekonomi dan perbankan juga telah diubah strateginya sehingga penjualan aset bppn dan privatisasi bumn tidaklah semata-mata untuk menutupi defisit anggaran.
sebagian cukup besar dari penjualan tersebut akan digunakan untuk menarik surat utang pemerintah yang dikeluarkan untuk rekapitalisasi perbankan.
meskipun pada gilirannya hal tersebut amat membantu pengurangan tekanan terhadap anggaran karena berkurangnya pengeluaran bunga utang pemerintah, di situ sifat kontraksi ekonomi dirasakan amat sangat tajamnya.
  jelas diperlukan keberanian amat tinggi pihak pembuat kebijaksanaan ekonomi untuk membuat apbn yang demikian ketat, yang sama sekali tentunya tidak bisa diandalkan bagi upaya ekspansi ekonomi.
dari sini memang agak mengherankan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen.
semua orang tahu, keadaan ekonomi dunia di tahun 2002 tetap masih amat buruk, terutama amerika serikat (as) dan jepang.
di tahun 2002, peran as sebagai importir produk negara-negara sedang berkembang akan kembali merosot, sementara jepang menghadapi guncangan dahsyat bila perdana menteri koizumi benar-benar mereformasi perbankan yang bergelimpangan karena kredit macet beratus-ratus milyar dollar as.
  sementara itu, bahaya cina yang bagaikan mesin duit terus menggebrak dengan pertumbuhan pada level 7-9 persen tentunya akan berpengaruh buruk terhadap daya saing indonesia yang sudah demikian tumpul karena sulitnya masalah pembiayaan, baik untuk ekspor maupun impor.
kita melihat di sini kondisi eksternal yang amat berbeda dengan ekonomi tahun 2000, yang jauh dari ramah.
pada tahun lampau, ekspor dunia bertumbuh 12,5 persen dan peran as sebagai pemborong barang impor dan jasa sedang dalam puncak kejayaannya.
             bila kita memuji keberanian tim ekonomi dalam membuat rapbn 2002 yang begitu kontraksioner, beberapa hal patut dipersoalkan.
 pertama, dukungan terhadap pemerintahan megawati soekarnoputri telah meluas, terutama bila dibandingkan dengan dukungan yang diperoleh abdurrahman wahid di akhir masa dia memerintah.
tetapi, dukungan tersebut bukanlah dukungan yang dalam ( deep ).
artinya, bila rakyat diinginkan untuk membayar pajak lebih banyak, membayar bbm lebih mahal, membayar tarif listrik lebih tinggi, membayar ongkos transportasi yang pasti lebih mahal, dan tetap membayar utang luar negeri, maka kesediaan berkorban yang dituntut pada rakyat haruslah diimbangi persepsi rakyat tentang bagaimana pemerintah sendiri berkorban.
  salah satu indikator bahwa pengorbanan itu ada adalah berlakunya  sense of urgency  yang dirasakan masyarakat luas.
adakah itu dirasakan?
dari situ kita sampai pada hal yang menyangkut kelembagaan pemerintahan atau masalah institusional.
  kita melihat di sini bahwa  sense of urgency  itu belum terasa karena hal-hal yang konkret di depan mata tetap saja tak kunjung terselesaikan.
saya menyebut contoh peraturan pemerintah (pp) nomor 17 tentang bppn yang belum direvisi sehingga secara formal bppn masih berada di bawah menteri keuangan.
kalau kita ingin mempercepat proses penjualan aset, janganlah aspek-aspek legal ini nantinya mengganggu keabsahan suatu transaksi, apalagi bila transaksi itu menyangkut nilai trilyunan rupiah.
  kedua, yang perlu dicatat adalah belum dirasakannya kaitan ( linkages ) yang efektif antara masalah makro dan mikro-ekonomi dalam anggaran.
anggaran kita bukanlah instrumen makro yang biasa karena anggaran ini berkaitan erat dengan masalah mikro yang amat penting, seperti masalah mikroperbankan, restrukturisasi utang, dan masalah privatisasi bumn.
di sini, amat penting melihat, bukan saja kuantitas dari penjualan aset dalam bentuk harga penjualan, tetapi juga faktor kualitasnya.
  bppn punya fungsi yang bersifat dualistis yang terkadang dapat dipertentangkan.
di satu pihak bppn harus mencapai target penjualan aset seperti yang diamanatkan apbn.
tetapi, di pihak lain, bppn juga berfungsi menjaga kualitas aset, jangan sampai kualitas tersebut dikorbankan sehingga penjualan dinilai merugikan negara, tetapi penundaan penjualan dapat pula menimbulkan kemerosotan harga perusahaan.
  contoh konkretnya, kasus bca yang menurut menneg bumn laksamana sukardi akan menguntungkan pemerintah bila menjual 51 persen saham.
terlepas bahwa aktiva bca mayoritasnya adalah surat utang, tetapi dengan  price earning ratio  yang amat rendah, katakan empat kali (4x), bijaksanakah menjual saham bca?
 sementara itu, kita juga tahu bahwa industri semen telah makin dikuasai asing seperti pt semen cibinong dan pt indocement.
bilamana proses pembelian cemex berlangsung dan hal tersebut terjadi tanpa dirasakan sebagai kerugian bagi masyarakat di sekitar pt semen padang, semen tonasa, dan semen gresik, maka uang yang bisa didapatkan akan lebih besar daripada yang diperoleh dengan penjualan 51 persen saham bca.
  begitu juga dengan kasus grup sinar mas dan bank internasional indonesia (bii) yang perlu dicermati apakah penyelesaian dengan membuat  hedge bond  yang ditukar dari  recycled bond  merupakan penyelesaian yang propasar.
untuk membuat pasar sekunder bagi  hedge bond , jauh lebih sulit ketimbang pasar utang pemerintah biasa.
sementara pembicaraan tentang pt bank mandiri yang mengambil alih bii perlu diperhatikan seberapa jauh manfaatnya mengingat kedua bank sama-sama menghadapi masalah struktural yang tidak kecil.
diperlukan inovasi untuk mengatasi masalah sinar mas ini.
tentunya tidak bisa kita baca dari nota keuangan yang hanya menyebut jumlah dalam bentuk nilai aset tanpa menguraikan upaya-upaya konkret dalam menjaga kualitas aset yang dimiliki.
  bilamana betul bahwa jaminan grup sinar mas di bii adalah 145 persen dari nilai utang, kita dapat membayangkan skenario di mana penjualan tersebut bisa ditukar menjadi kepemilikan saham bii, sehingga jumlah saham grup sinar mas meningkat dari 20 persen menjadi 51 persen.
setelah itu dapat secara otomatis dibuat sebuah msaa ( master of settlement and acquisition agreement ) yang "memaksa" kelompok sinar mas menjual asetnya, seraya mempertahankan aset yang dianggap perlu ditingkatkan kualitasnya, dan kemudian menidurkan surat utang pemerintah sejalan dengan penjualan aset-aset itu.
  pendek kata, kita melihat 1001 persoalan ekonomi.
penyelesaiannya harus dipikirkan dengan visi jernih, seperti kasus-kasus chandra asri, texmaco, bdni, dan grup gajah tunggal, sebagai contoh konkret.
  hal ketiga, yang pantas diberi perhatian khusus adalah masalah peningkatan pajak yang tidak main-main sulitnya.
inisiatif dirjen pajak untuk mengumpulkan para artis bisa saja ditanggapi secara sinis.
tetapi, apa yang berlangsung betul-betul menunjukkan persoalan besar bangsa ini bahwa  tax ratio,  yang dalam pertemuan dpr dengan pemerintah yang dikatakan akan diupayakan sebesar 13,6 persen, ternyata oleh rapbn ditargetkan hanya 12,8 persen.
  sesungguhnya, bila kita berbicara tentang pajak, itu sama musykilnya upaya penegakan hukum.
bahwa panitia anggaran dpr dan pemerintah ingin mengupayakan ekstensifikasi pajak dengan cara-cara seperti  canvassing  terhadap pengusaha-pengusaha, atau kerja sama dengan rt/ rw/ kelurahan di daerah permukiman, ataupun ekstensifikasi dengan mewajibkan pemegang kartu kredit untuk mempunyai npwp, itu boleh-boleh saja.
tetapi, yang terpenting harus diingat, seluruh kebudayaan politik dan sistem politik kita secara esensial merupakan kebudayaan yang korup.
ini yang membedakan kita dengan negara-negara bersih.
karena itu, paling tidak, pencanangan peningkatan pajak, baik melalui ekstensifikasi ataupun intensifikasi, itu semua haruslah datang dari presiden ri dan dipersiapkan secara matang tahapan-tahapan yang dapat memungkinkan rakyat mendukung suatu pemerintahan.
syarat terpenting di sini adalah ditimbulkannya persepsi bahwa pemerintah (juga dpr) adalah pemerintah yang bersih.
  tapi, justru di sinilah persoalannya.
dengan demikian, ketika presiden megawati menyebut adanya peningkatan anggaran bagi lembaga hukum dan militer, dan polri, itu semua tidaklah menyebabkan publik percaya akan munculnya perbaikan di bidang keamanan dan penegakan hukum.
  singkatnya, bila kita menilai rapbn 2002, maka sebagai kebijaksanaan, instrumen anggaran ini adalah baik.
tetapi bila ditanya lagi di mana visi pemerintah tentang bagaimana keluar dari krisis, khususnya tentang masalah-masalah mikroperbankan dan mikro-usaha, maka jawaban untuk pertanyaan tersebut tetap tidak kunjung  nongol.
 kita tidak akan bisa melanjutkan kebijakan tanpa visi di masa-masa mendatang.