"serangan terhadap fondasi keuangan teroris" kembali dilancarkan, jumat (28/9), ketika dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (pbb) secara bulat menyetujui resolusi yang disponsori amerika serikat untuk mengambil tindakan keras terhadap sumber-sumber finansial serta dukungan logistik bagi kelompok-kelompok teroris.
 melalui resolusi ini, pbb meminta kepada seluruh 189 anggotanya termasuk indonesia-agar menolak uang, dukungan maupun perlindungan terhadap para teroris.
 resolusi yang secara legal mengikat anggota-anggota pbb ini disetujui secara bulat dalam sidang konsultasi kilat, hanya dalam 24 jam jumat malam (sabtu pagi wib), sebuah respons internasional signifikan terhadap aksi serangan teror di new york dan washington dc yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 6.500 jiwa tewas atau hilang.
 resolusi ini divoting untuk diundangkan secara internasional, hanya kurang dari tiga pekan setelah aksi kamikaze para teroris, yang menggunakan pesawat penumpang sipil bajakan untuk menghancurkan menara kembar pencakar langit world trade center new york dan sebagian markas pertahanan as pentagon di dekat washington dc, 11 september lalu.
 dewan keamanan pbb juga mengecam aksi serangan yang menelan korban jiwa lebih dari 6.500 jiwa hilang atau mati di new york dan washington itu sebagai "sebuah ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional".
  tidak seperti biasanya, sekretaris jenderal pbb kofi annan duduk di meja yang berbentuk tapal kuda di ruang dewan yang bercat biru di dindingnya.
kehadiran sekjen pbb di dalam sidang pbb kali itu menambah bobot pada putusan yang diambil dewan keamanan.
 resolusi, yang diusulkan ke dk pbb, jumat oleh dubes as untuk pbb yang baru saja ditunjuk, john negroponte kamis lalu itu, diadopsi berdasarkan pasal tujuh (chapter seven) dalam piagam pbb, memungkinkan diterapkannya sanksi ekonomi maupun diplomatik bagi negara-negara anggota pbb yang tidak melaksanakan keputusan dewan keamanan pbb itu.
resolusi pbb itu juga memungkinkan digunakannya kekuatan militer apabila negara-negara (anggota pbb) gagal memenuhi permintaan dewan.
 resolusi itu juga menetapkan dibentuknya sebuah komisi dewan keamanan untuk memantau sejauh mana negara-negara anggota menaati resolusi ini, serta mengungkapkan pada seluruh pemerintahan (negara anggota) untuk melaporkan dalam waktu 90 hari, tentang langkah-langkah pelaksanaan keputusan dewan keamanan pbb itu.
  bekukan aset   pemerintahan-pemerintahan negara anggota, berdasarkan resolusi pbb 28 oktober 2001 itu juga diharuskan: mengkriminalkan pengumpulan uang dengan sengaja, langsung atau tak langsung, dari dana yang diketahui digunakan untuk mendanai tindakan teroris.
 pemerintah negara anggota juga harus membekukan serta merta aset finansial serta sumber-sumber ekonomi dari mereka yang melakukan atau mencoba melakukan tindakan-tindakan teroris.
 resolusi itu juga meminta para negara anggota, agar melarang kewargaan mereka atau bahkan wilayahnya untuk pengumpulan dana, atau pelayanan serupa yang bisa diperoleh para teroris.
 negara anggota juga diminta untuk menolak memberikan bebas pajak bagi mereka yang mendanai, merencanakan ataupun melakukan tindak teroris, dan juga mereka yang melindungi para teroris.
 negara anggota juga harus menjamin bahwa para teroris akan dibawa ke pengadilan, serta dihukum dengan hukuman yang pantas.
dan di antara sesama anggota, menurut resolusi ini, hendaknya saling memberikan bantuan dalam kaitan investigasi kriminal menyangkut terorisme.
 namun, resolusi itu tidak secara khusus mendefinisikan apa itu seorang teroris, dan tidak juga mengidentifikasi seseorang yang diduga melakukan serangan ke amerika serikat.
 kalangan ahli hukum hak-hak asasi manusia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa rezim-rezim yang represif bisa menggunakan resolusi pbb itu seolah blangko cek untuk menindak keras para pembangkang.
 menurut dubes as untuk pbb, negroponte, as akan bekerja keras untuk mengimplementasikan resolusi yang untuk pertama kalinya, menyangkut konflik, tetapi tidak menyebutkan satu nama negara pun, masyarakat ataupun kelompok orang.
 namun, selain mengutuk tindakan serangan teror di new york dan washington sebagai sebuah ancaman untuk perdamaian dan keamanan dunia, juga resolusi pbb itu mendukung hak amerika serikat untuk "mempertahankan diri secara individual maupun kolektif".
 "malam ini dewan keamanan mungkin membuat sejarah," ungkap dubes perancis untuk pbb, jean-david levitte yang kini tengah menjabat sebagai ketua dewan keamanan pbb.
 "malam ini, kita mengadopsi sebuah strategi yang sangat ambisius, komprehensif untuk memerangi terorisme dalam segala bentuknya di seluruh dunia," ungkap dubes perancis pula.
 resolusi itu juga memaktubkan tindakan-tindakan melawan terorisme yang diambil dari berbagai instrumen legal yang sudah disepakati oleh majelis umum pbb sejak 1963.
 hanya lima dari sekian konvensi dan protokol pbb yang telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara.
dan yang terbaru, adalah "menyerang fondasi keuangan teroris" yang belum resmi berlaku, karena masih memerlukan ratifikasi dari negara-negara anggota pbb.
 namun, menurut kalangan diplomat, memaktubkan tindakan-tindakan penting dalam sebuah ikatan legal resolusi dewan keamanan, mewajibkan negara-negara anggota untuk segera mengimplementasikannya.
 resolusi pbb 28 oktober itu tidak mengungkapkan rekomendasi untuk dilakukannya serangan militer sebagai serangan balasan terhadap aksi teror, tetapi hanya menyiratkan bahwa dewan keamanan pbb mengakui hak sebuah bangsa untuk "melakukan pertahanan secara individual ataupun kolektif".