secara terpisah, menko perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti sendiri selaku ketua komite kebijakan sektor keuangan (kksk) menyatakan menolak menandatangani surat jaminan pembebasan ( letter of release and discharge ) tersebut, sebelum ada laporan dalam bentuk berita acara pemenuhan (bap) penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) yang ditandatangani oleh kepala bppn syafruddin temenggung.