"harus diakui kekuatan prodem (prodemokrasi - red ) saat ini masih tercerai-berai, saling meniadakan satu sama lain," kata amiruddin.
ia juga menyatakan ketidakseriusan anggota dpr dalam mengagendakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran ham di masa lalu dengan merujuk penolakan pansus untuk merekomendasikan pengadilan ham ad hoc untuk kasus trisakti.
dalam situasi seperti itu tidak bisa diharapkan mpr dengan kesadarannya sendiri mengagendakan kembali pembicaraan penuntasan penanganan kasus-kasus pelanggaran ham di masa lalu yang hingga kini masih terkatung-katung.