cendekiawan nurcholish madjid, senin (16/7), menyatakan keyakinannya tidak akan terjadi apa-apa atau huru-hara dalam sidang istimewa (si) mpr yang akan dilaksanakan bulan agustus mendatang.
persoalan apakah presiden abdurrahman wahid jatuh atau tidak, mengundurkan diri secara sukarela atau tidak, menurut nurcholish, merupakan soal sekunder.
persoalan fundamental yang harus diselesaikan adalah perombakan konstitusi dengan menghilangkan inkonsistensi sistem presidensial dan sistem parlementer yang terjadi selama ini.
 "ini sudah nasib bangsa kita sehingga kita tidak usah panik atau takut.
yang penting kita melihat ke depan bagaimana menyelesaikannya," kata nurcholish usai memberikan ceramah di kantor menteri negara pendayagunaan aparatur negara (menneg pan).
 nurcholish mengungkapkan, ketika soeharto jatuh, sempat terjadi peristiwa yang mengerikan, tetapi jauh di bawah perkiraan orang asing.
demikian pula ketika orang memperkirakan pemilu 1999 akan rusuh, ternyata tidak terjadi.
dalam sidang umum mpr 1999, semua juga berjalan lancar. "
bangsa kita elastis dan lebih dewasa daripada perkiraan orang," tuturnya.
 menurut nurcholish, ketegangan yang terjadi akibat penerapan tidak konsisten sistem presidensial dan parlementer itu, kini, memukul abdurrahman wahid.
di samping itu, abdurrahman wahid mengalami problem  image  karena kekurangan fisik yang dialaminya.
  inkonsistensi    dalam banyak hal, kata nurcholish, indonesia banyak mencontoh amerika serikat dalam proses pembentukan negara, seperti dalam pengakuan pada pluralisme, sistem pemerintahan presidensial, sampai pemilihan lambang negara.
namun, dua hal yang tidak ditiru dan kini harus dibayar mahal oleh bangsa indonesia adalah sistem pemilihan langsung yang terkait dengan sistem presidensial dan penolakan pada federalisme.
 pemilu 1955, kata nurcholish, merupakan pemilu yang dilakukan dalam sistem parlementer.
sistem pemilihan itulah yang kemudian diadopsi oleh soeharto, padahal ia merupakan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. "
mestinya soeharto mengadopsi sistem pemilu distrik dengan pemilu langsung sebagaimana disarankan dalam seminar angkatan darat," kata nurcholish.
  tidak diterapkannya sistem federalisme, menurut rektor universitas paramadinamulya itu, juga merupakan suatu kesalahan bagi bangsa indonesia.
indonesia, kata nurcholish, merupakan sebuah bangsa yang artifisial, imajiner, yang menggabungkan sejumlah bangsa besar.
indonesia boleh dikatakan merupakan perserikatan bangsa-bangsa (pbb) dalam format kecil.
dalam keadaan itu, persatuan diperlukan, tetapi bukan regimentasi atau penyeragaman.
dalam konteks itu, federalisme sangat penting.
 nurcholish menyatakan bahwa agenda tersebut merupakan hal fundamental yang mesti diselesaikan dalam pembahasan amandemen konstitusi.
undang-undang dasar 1945, menurut dia, terlalu pendek untuk mengatur bangsa yang sedemikian besar dan kompleks sehingga memunculkan berbagai ketegangan dalam interpretasi.
soal sah-tidaknya sidang istimewa mpr yang akan digelar dalam waktu dekat pun menjadi bahan perdebatan di antara para ahli hukum tata negara.
 "di amerika serikat, negeri yang mempunyai komunitas yang canggih dari indonesia memiliki konstitusi yang panjang dan telah beberapa kali diamandemen.
jadi, tidak ada harga mati, segala sesuatu harus dinamis, harus ada kemauan untuk berubah," tutur nurcholish.
  lompatan demokrasi   meski bangsa indonesia saat ini masih menghadapi multikrisis, menurut nurcholish, bangsa indonesia mengalami lompatan dalam berdemokrasi.
pergolakan yang terjadi di berbagai daerah merupakan ledakan dari perasaan tertekan selama lebih dari 30 tahun.
ledakan paling lunak dan bersifat positif adalah ledakan dalam kebebasan pers dan partisipasi melalui pembentukan partai-partai politik.
  lompatan dalam berdemokrasi itu, lanjut nurcholish, sangat menonjol dalam unsur kesamaan ( equality ) belum pada kualitas.
sosok abdurrahman wahid, kata nurcholish, mengangkat masyarakat paling bawah pada posisi di atas yang belum terjadi pada periode sebelumnya.
pni meski berideologi marhaen, kenyataannya menjadi partai priayi.
soeharto juga menjadikan partai golkar sebagai partai priayi.
 sepuluh atau dua puluh tahun mendatang, kata nurcholish, abdurrahman wahid akan dikenang sebagai presiden pertama yang membiarkan dirinya menjadi sasaran kritik.
ia yang menampilkan presiden sebagai sosok "hanya seseorang di antara kita".
 "bayangkan bila kritik-kritik itu disampaikan pada zaman soeharto.
berapa wartawan yang harus dipenjara karena kritik semacam itu," katanya.