memang betul penunjukan pejabat adalah hak prerogatif presiden atau menteri keuangan.
namun, perlu diingat ada kepentingan yang lebih besar dan mendesak, yaitu kepentingan negara dan bangsa indonesia yang sebagian besar tengah dalam kesulitan. "
tanpa adanya fit and proper test, jelas memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan yang ongkosnya akan mahal sekali.
biaya pemulihan pun tidak akan tertanggungkan besarnya.
siapa yang akan terbebani kalau bukan rakyat lagi?"
gugat sri adiningsih.