sri soemantri menandaskan, karena tolok ukur yang jelas tindak lanjut memorandum dpr itu adalah pelaksanaan tap mpr xi/mpr/1998, dewan tidak bisa menyangkal dan keberatan apabila presiden menindak pelaku kkn. "
bila misalnya yang diperiksa terkait kkn itu ketua dpr akbar tandjung, wakil ketua mpr ginandjar kartasasmita, serta tokoh nasional yang lain, anggota dpr harus menerima.
karena presiden, kan, harus melaksanakan tap mpr xi/mpr/ 1998 itu," jelasnya.