gerakan masyarakat peduli harta negara (gempita) meminta kepada jaksa agung marzuki darusman untuk memeriksa mantan presiden bj habibie serta mantan menteri pertahanan dan keamanan/panglima abri (menhankam/pangab) jenderal (purn) wiranto, menyusul pengakuan mantan jaksa agung letjen andi muhammad ghalib pada buku  menepis badai, menegakkan supremasi hukum .
habibie dan wiranto dapat dianggap melanggar ketetapan (tap) mpr nomor xi/mpr/ 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn).
 ketua gempita albert hasibuan kepada  kompas  di jakarta hari jumat (19/1) menyebutkan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada jaksa agung marzuki darusman.
pada surat tertanggal 17 januari 2001 tersebut ditegaskan, habibie dan wiranto dinilai melanggar tap mpr no xi/mpr/1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan kkn.
 sangkaan gempita kepada kedua pejabat itu, dikatakan hasibuan, mengacu pada buku memoar ghalib yang diluncurkan hari selasa lalu.
buku itu mengungkapkan pula penanganan kasus dugaan kkn atas mantan presiden soeharto, terutama yang terkait dengan berbagai yayasan yang dipimpin mantan presiden itu, saat ghalib masih menjabat jaksa agung.
 pada halaman 342 bukunya, ghalib menuliskan,  sesudah sidang kabinet membahas masalah timtim.
saya bersama menko polkam, menko wasbang/pan, menkeh, dan menhankam/pangab menyusul setelah dipanggil oleh presiden untuk membicarakan masalah penyelesaian kasus hm soeharto.
dalam pertemuan tersebut saya menyampaikan laporan sebagai berikut:  "bahwa pemeriksaan terhadap mantan presiden soeharto sudah ditingkatkan menjadi tersangka, karena sudah cukup bukti-bukti pendukung dari    hasil pemeriksaan pada yayasan dan mobnas.
mendengar saran itu pada mulanya presiden  (habibie -red )  setuju.
setelah itu, presiden mencari pak wiranto.
setelah pak wiranto datang, saya ulangi kembali laporan itu.
setelah mendengar laporan itu, menhankam/pangab menyampaikan pendapatnya, tidak setuju bila hm soeharto dijadikan tersangka, karena akibatnya bisa jelek bagi pak harto" .
 lebih lanjut ghalib menuturkan dalam bukunya,  "mendengar saran itu, presiden berubah putusannya, dan setuju pada pendapat menhankam/ pangab.
akhirnya, bapak presiden memutuskan hm soeharto jangan dijadikan tersangka.
presiden akan mengambil keputusan, bila menang dalam pemilu akan mengunci kasus hm soeharto.
demikian pula bila kalah, akan menguncinya" .
 bila pemaparan ghalib dalam bukunya itu betul, lanjut hasibuan, sikap habibie dan wiranto jelas melanggar tap mpr no xi/mpr/1998 dan aturan hukum lain yang terkait dengan pemberantasan kkn.
sebab pada tap mpr itu jelas dikatakan, pemerintah berkewajiban mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kkn, antara lain dengan berani mengadili mantan presiden soeharto beserta keluarga dan kroninya.
  harus menjawab   sementara ketua perhimpunan bantuan hukum dan ham indonesia (pbhi) hendardi mengemukakan, semua pihak yang ikut hadir dalam pertemuan itu harus memberikan jawaban tentang apa sebenarnya yang terjadi.
dalam pertemuan itu, seperti ditulis ghalib, hadir habibie, feisal tanjung, hartarto, muladi, dan wiranto. "
kalau tak ada yang memberikan klarifikasi dan memberikan tanggapan, apa yang ditulis ghalib menjadi kebenaran," ujar hendardi.
 hendardi mengemukakan bahwa saat ini memang banyak pejabat orde baru yang berupaya membersihkan diri dengan melemparkan kesalahan pada orang lain. "
ini gejala yang sedang terjadi," ucapnya.
 dikatakan, jika wiranto membantah, wiranto harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga habibie sampai pada keputusan untuk menutup kasus soeharto. "
jangan sekadar membantah, tapi tidak menjelaskan apa yang terjadi," ujarnya seraya menambahkan, "kalau wiranto membantah, kan, masih ada muladi, feisal tanjung, hartarto, dan habibie.
mereka harus memberi kesaksian."
   "obstruction of justice"   hasibuan menambahkan, habibie dan wiranto paling tidak bisa dinilai melakukan  obstruction of justice  atau menghalang-halangi dan menggagalkan upaya menempuh keadilan secara hukum.
ini jelas tampak pada sikap serta kebijakan keduanya yang menolak menjadikan soeharto tersangka, padahal kejaksaan sudah menyatakan mantan presiden itu sudah memenuhi persyaratan pembuktian untuk dijadikan sebagai tersangka.
 "gempita meminta jaksa agung untuk menindaklanjuti fakta itu dengan memeriksa habibie dan wiranto, serta kemudian menuntutnya ke pengadilan," tegas hasibuan.
langkah kejaksaan itu perlu karena masyarakat berhak mengetahui motivasi politik di balik  policy  itu.
kejaksaan berkewajiban memberikan pertanggungjawaban secara hukum kepada masyarakat pula.