prioritas utama ketua mahkamah agung (ma) bagir manan adalah melibas praktik mafia peradilan, yang terjadi di lingkungan peradilan dari tingkat pertama hingga tingkat ma.
bagir tak perlu bersilat lidah soal terminologi "mafia peradilan" tepat atau tidak tepat karena praktik mafia peradilan sudah menjadi kenyataan sosial yang sudah memasyarakat.
jika dalam satu tahun, praktik mafia tak bisa diberantas, sebaiknya bagir manan mengundurkan diri.
 pandangan itu disampaikan sekretaris eksekutif lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan (leip) rifqi sjarief assegaf dan praktisi hukum kamal firdaus hari senin (7/5) di jakarta dan yogyakarta.
 pengumuman bagir manan sebagai ketua mahkamah agung yang ditolak oleh pdi perjuangan disampaikan sendiri oleh presiden kh abdurrahman wahid saat melantik ketua muda ma urusan lingkungan peradilan agama syamsul hadi dan ketua muda ma urusan pengawasan dan pembinaan mariana sutadi, sabtu lalu.
keputusan presiden itu sekaligus mengakhiri kontroversi kekosongan ketua ma yang ditinggalkan sarwata sejak 1 agustus 2000.
 pada saat menyampaikan visi dan misinya di depan komisi ii dpr, bagir manan tercatat mempunyai sebelas langkah untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman sebagai tempat menemukan keadilan dan menjadikannya kembali sebagai lembaga terhormat dan dihormati.
 fraksi pdi perjuangan (f-pdip) melalui sekretaris f-pdip tjahjo kumolo, yang dihubungi minggu malam, menyatakan, tetap konsisten dengan sikap politik partainya, yaitu menolak muladi dan bagir manan sebagai calon ketua ma. "
kami tidak mendukung keduanya, namun kami menghargai keputusan yang telah diambil," ujar tjahjo.
 ketika ditanya apa yang harus dilakukan bagir manan sebagai ketua ma, tjahjo mengatakan, " no comment .
sejak awal kami menolaknya."
ketika ditanya apakah pdi perjuangan mempunyai preferensi calon jika tetap menolak keduanya, tjahjo mengemukakan, "kami belum berpikir ke arah itu."
 dpr mengusulkan muladi dan bagir manan sebagai calon ketua ma.
pada saat pengesahan kedua nama itu dalam rapat paripurna dpr, f-pdip melakukan  walk out .
muladi sendiri pernah menyatakan akan mundur sebagai hakim agung jika tak terpilih sebagai ketua ma.
apakah muladi benar akan merealisasikan niatnya untuk mundur sebagai hakim agung setelah tak terpilih sebagai ketua ma, belum diketahui. "
bapak sedang ada acara di luar rumah," ujar penerima telepon di rumah muladi kepada  kompas .
  pemberantasan kkn   perlunya bagir memprioritaskan pemberantasan kkn di lingkungan peradilan disuarakan rifqi sjarief assegaf (sekretaris eksekutif lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan) dan advokat kamal firdaus.
rifqi mengemukakan, ketua ma harus menyatakan komitmennya untuk memberantas kkn di pengadilan, baik yang dilakukan hakim agung, hakim, maupun pegawai pengadilan dengan prinsip tanpa kompromi ( zero tolerance to corruption ).
 kamal mengemukakan, bagir manan harus yakin sepenuhnya bahwa praktik mafia peradilan itu memang ada.
sebagai ketua ma, bagir harus sudi menerima masukan dari mana pun tentang adanya praktik mafia peradilan.
ia mengingatkan, pelaku mafia peradilan bukan orang bodoh.
maka, untuk membuktikan praktik mafia peradilan, bagir jangan terpaku pada pembuktian versi hukum acara pidana.
  "kalau tentang praktik mafia peradilan diharuskan ada bukti hitam di atas putih, harus ada minimal dua saksi, maka sampai dunia kiamat, jajaran ma akan terus dinodai praktik mafia peradilan," ujar kamal.
 "kalau dalam tahun pertama masa jabatannya, bagir manan gagal membasmi praktik 'mafia peradilan', lebih arif dan bijaksana kalau bagir mengundurkan diri saja sebagai ketua ma," kata kamal.
  keluarkan perma   rifqi sjarief assegaf mengemukakan, untuk mendukung pemberantasan kkn, dalam masa awal 30 hari jabatannya, ketua ma harus segera menyusun dan mengeluarkan peraturan mahkamah agung (perma) mengenai mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi hakim dan pegawai yang melanggar.
  perma itu minimal berisi mekanisme pelaporan masyarakat, mekanisme mengenai proses tindak lanjut dan laporan masyarakat, mekanisme pemeriksaan, serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi bagi hakim dan pegawai pengadilan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik.
harus juga ditegaskan bahwa pelanggar mesti dijatuhkan sanksi yang tegas, melalui proses yang  fair .
 rifqi mengemukakan, keseluruhan pengaturan hal-hal di atas harus memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
dengan prinsip-prinsip itu, masyarakat dapat mengetahui laporan yang masuk ke ma, tindak lanjut dari laporan tersebut (termasuk alasan apabila laporan tidak ditindaklanjuti), proses 'pengadilan' bagi hakim yang dituduh kkn dan alasan ma menghukum atau membebaskan hakim atau pegawai pengadilan bagi hakim yang dituduh kkn.
 dalam waktu 100 hari, demikian rifqi, mengingat banyak hakim dan pegawai pengadilan yang selama ini leluasa melakukan praktik kkn, ketua ma sudah harus mampu menunjukkan hasil kerjanya kepada masyarakat, misalnya dengan mengumumkan hakim-hakim atau pegawai pengadilan yang sudah dalam tahap pemeriksaan atau yang sudah dijatuhi sanksi.
  langkah   bagir manan, dalam makalah berjudul  kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab  yang disampaikan saat  fit and proper test  (tes kepatuhan dan kelayakan) calon ketua ma, mempunyai sejumlah langkah untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang harus dihormati.
 langkah yang diambil meliputi peningkatan mutu putusan.
peningkatan putusan itu bisa disebabkan integritas hakim, pengetahuan hakim, dan pengadaan hakim, serta sistem promosi hakim yang selama ini menitikberatkan pada  administrative and normative oriented  harus diubah menjadi  merit oriented .
 langkah lain yang akan dijanjikan akan diambil adalah penataan administrasi badan peradilan, pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman, pembaruan peraturan perundang-undangan, perbaikan fasilitas, penunggakan perkara, hambatan eksekusi, inkonsistensi substansi putusan dan hakim sebagai mulut hukum positif, putusan yang didasarkan bukti yang salah, keterbukaan dan  dissenting opinion , serta peranan penasihat hukum.