yusril kepada wartawan mengaku, memang mengusulkan pada ketua komisi ix dpr supaya pembahasan ruu kepailitan itu ditunda.
ia juga mengusulkan agar pembahasan ruu yang dimaksudkan untuk merevisi undang-undang (uu) nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan itu bukan dilakukan dengan komisi ix dpr yang membidangi keuangan, melainkan dengan komisi ii dpr yang membidangi hukum dan dalam negeri.