beberapa substansi ruu kepolisian yang dianggap bermasalah, antara lain menyangkut perpanjangan usia pensiun anggota polri dari 55 tahun menjadi 58 tahun; ruu itu menempatkan polri lebih berperan sebagai alat keamanan dan bukan pengayom masyarakat; polri sebagai super power, termasuk tidak adanya kontrol eksternal terhadap kepolisian; maupun kewenangan polri dalam penerbitan surat izin mengemudi (sim), surat tanda nomor kendaraan (stnk), dan buku pemilikan kendaraan bermotor (bpkb).
dalam pansus dpr, f-pdip sudah sempat menyampaikan keberatan terhadap berbagai persoalan tersebut.