entah apa lagi yang harus diperbuat endin saepudin (39) untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya.
sejak kehilangan pekerjaan sebagai karyawan perusahaan ekspedisi karena terkena hantaman krisis ekonomi hampir tiga tahun lalu, dia menjadi pedagang nasi dengan menggunakan gerobak dorong.
 setiap pagi hingga sore hari, dia mangkal di jalan jenderal sudirman, jakarta pusat, melayani tukang ojek, pedagang kaki lima, satpam, dan karyawan rendahan.
sasaran pembelinya memang golongan bawah dengan harga rp 2.500 hingga rp 4.000 per porsi karena menu yang disajikan sangat sederhana, berupa sayur, tempe, tahu, telur, dan beberapa potong daging ayam.
  tempat berjualan ala kadarnya, hanya berupa gerobak dorong yang bagian atasnya ditutupi plastik, sedangkan bagian sampingnya dibiarkan terbuka.
pembeli yang sedang lahap makan bisa terlihat dari segala penjuru bahkan sewaktu-waktu bisa terkena semburan asap hitam yang disemburkan knalpot bus kota.
 "memang begitu keadaannya, tetapi pelanggan dan keuntungannya cukup lumayan.
sehari bisa mendapat untung rp 30.000-rp 40.000 setelah dipotong buat belanja," kata endin, yang mengontrak rumah petak di jalan pejompongan.
 namun, keuntungan sebesar itu sekarang tidak bisa dinikmati lagi.
sejak tiga hari lalu, petugas gabungan dari ketentraman dan ketertiban (tramtib) pemda dki jakarta, hansip, dan polisi yang jumlahnya ratusan orang melakukan operasi penertiban.
pedagang yang biasa mangkal di sekitar jalan jenderal sudirman dan jalan mh thamrin harus menyingkir tak boleh berjualan di jalan protokol itu.
 "kami tidak bisa terus-menerus begini.
kalau dikejar-kejar terus, anak-istri mau dikasih makan apa?"
kata engkus (45), yang membuka kios rokok dan minuman mineral di jalan jenderal sudirman.
selama dua hari ini, kiosnya terpaksa disembunyikan di tempat parkir sebuah perkantoran.
 nasib yang sama dialami diding (32), pedagang dompet, ikat pinggang, dan topi kulit imitasi yang biasa menggelar dagangannya di atas jembatan penyeberangan jalan mh thamrin.
ayah seorang anak asal garawangi, kabupaten kuningan, jawa barat, ini mengakui bersalah telah berjualan di atas jembatan penyeberangan yang menjadi hak pejalan kaki.
 "namun, ini terpaksa, betul-betul terpaksa hanya untuk sekadar mencari sesuap nasi bagi anak-istri.
kalau berusaha halal saja tidak boleh, apa pak gubernur mau  ngasih  makan anak-istri saya," ujarnya dengan nada sewot.
             kepala humas pemda dki jakarta muhayat mengakui ada beberapa pihak yang dirugikan dengan dilaksanakannya operasi penertiban ini.
namun, operasi ini tetap harus dilakukan untuk menegakkan peraturan serta menciptakan ketertiban di ibu kota.
apalagi, jumlah pedagang kaki lima dan pedagang asongan sekarang ini terus meningkat.
 jika tahun 2000 lalu, berdasarkan data pusat pengendalian dan gangguan sosial (pusdalgangsos) dki jakarta, jumlah pedagang kaki lima dan pedagang asongan tercatat 123.475 orang yang tersebar di lima wilayah jakarta, sekarang meningkat menjadi 142.637 orang.
sebagian di antara mereka justru berjualan di trotoar atau jembatan penyeberangan jalan-jalan protokol yang menjadi "etalase" ibu kota.
 "berdagang di trotoar itu jelas dilarang.
trotoar adalah tempat pejalan kaki, sedangkan kalau mau berjualan, ya, di pasar," kata muhayat.
meski demikian, muhayat menegaskan, dalam operasi penertiban kali ini petugas lebih persuasif sehingga sampai saat ini tidak terjadi bentrokan antara petugas dan pedagang di berbagai wilayah ibu kota.
 sementara itu, menurut dosen teknik planologi universitas trisakti, jakarta, yayat supriatna, operasi penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan pemda dki jakarta membuktikan bahwa pemda masih memandang kaki lima sebagai beban dan bukan katup pengaman ekonomi bagi sebagian rakyatnya yang terkena krisis ekonomi.
lebih parah lagi, pemda dki jakarta tidak mempunyai program dan perencanaan yang jelas serta matang dalam soal penanganan pedagang kaki lima.
  penertiban pedagang kaki lima yang hanya dilakukan di jalan-jalan protokol ibu kota membuktikan bahwa pemda hanya ingin melihat wajah jakarta yang cantik dan indah di permukaannya, tetapi menyimpan banyak masalah di dalamnya.
 "semestinya pemda mempunyai program dan rencana yang jelas dalam soal penanganan kaki lima di seluruh wilayah jakarta, bukan di jalan-jalan protokol saja," tegasnya.
 jika dilakukan secara represif seperti sekarang ini, pedagang hanya tertib ketika ada petugas yang menjaga kawasannya.
jika petugas pergi, pedagang kaki lima akan berdagang kembali di lokasi yang dilarang. "
siapa yang kuat daya tahannya, dia akan menang.
tetapi, pedagang kaki lima pasti lebih tahan karena dia berjuang untuk mempertahankan hidupnya," kata yayat supriatna.
  ia mengusulkan agar pedagang kaki lima semestinya ditangani komprehensif dan dijadikan ciri khas kota seperti halnya di malioboro, yogyakarta, "cimol" bandung, atau kota-kota besar dunia lainnya.
tentu saja, pedagang kaki lima harus diarahkan agar menjual jenis dagangan yang khas. "
selain itu, pemda harus menyediakan lokasi yang layak, tertata rapi, tidak di pinggiran kota, dan diperkirakan bakal banyak dikunjungi pembeli," ujar yayat.
 dengan cara seperti itu, berarti untuk memoles wajah jakarta, tidak harus menggusur pedagang kaki lima.