mantan wakil ketua panitia ad hoc (pah) iii badan pekerja mpr (sekarang bernama pah i bp mpr) slamet effendy yusuf (fraksi partai golkar) yang membahas soal perubahan pertama uud 1945 tahun 1999 lalu itu menuturkan, pasal 13 ayat (2) itu dibuat dengan latar belakang bahwa penugasan dubes hendaknya benar-benar diisi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria dan mumpuni di bidangnya.
tidak asal diisi oleh orang-orang "buangan" seperti pensiunan, tokoh politik, atau tni/polri.