gintings mengungkapkan, mpr memang sudah mengeluarkan ketetapan (tap) nomor v/mpr/1999 tentang penentuan pendapat di timtim.
dalam tap itu, mpr memang mengakui hasil penentuan pendapat di timtim yang menempatkan bekas provinsi ke-27 indonesia itu sebagai negara baru.
tetapi, pasal 5 ayat (3) tap mpr itu sampai kini belum dilaksanakan.