dalam melakukan tugas pemetaan daerah pemilihan, kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota dapat membentuk panitia pemetaan daerah pemilihan dalam wilayah kerja masing-masing yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
panitia beranggotakan orang-orang yang independen terhadap parpol peserta pemilu dan calon anggota dewan di semua tingkatan.
jumlah panitia ditetapkan lima orang yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, lembaga pemantau pemilu, dan unsur aparat pemerintah yang membidangi statistik kependudukan atau pemerintahan desa.
daerah pemilihan anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/ kota tidak harus sama dengan wilayah administrasi pemerintahan.