"hak perorangannya tidak bisa dikebiri, lalu diskriminasi, haknya tidak diberikan.
ini soal kesepakatan.
artinya, kami dari pihak pemerintah melalui depdagri menyodorkan satu konsep yang ideal dari segi demokrasi.
soal nanti keputusannya lain dan akhirnya tni/polri mengatakan tidak perlu menggunakan hak memilih, itu terserah, lain cerita.
tetapi kami harus menyodorkan sesuatu yang ideal normatif sesuai dengan ukuran-ukuran demokrasi di negara-negara yang banyak militer dan kepolisiannya menggunakan hak memilihnya," kata hari sabarno.