dari segi hukum, dasar hukum pemberhentian yang diajukan dprd dinilai juga sangat lemah karena tidak tepat.
dalil yang digunakan adalah pasal 50 ayat (2) undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 bukan sebagai landasan hukum untuk pemberhentian kepala daerah terkait lpj tahun anggaran, tetapi landasan hukum pemberhentian kepala daerah pada akhir masa jabatan (pasal 49).