"saya rasa dpr tidak akan gegabah.
dasar pelanggaran ham berat adalah penyelidikan komnas ham.
namun, penuntut umum harus yakin bahwa ada pelanggaran ham berat dalam kasus itu lalu dilanjutkan ke dpr.
kalau kejaksaan mengatakan bahwa penyelidikan belum memenuhi standar, harus diungkapkan secara terbuka.
harus disampaikan kepada masyarakat termasuk bila kasus itu tidak bisa diteruskan.
berilah alasan yuridis," papar muladi mengingatkan.