pada pasal 1 rancangan keppres tersebut disebutkan tentang siapa saja yang masuk lingkup debitor, yang dimaksud pkps, pengertian soal perjanjian msaa, mrnia dan apu, dan pengertian mengenai r&d.
juga disinggung dasar pemberian r&d sebagaimana diamanatkan dalam tap mpr dan uu no 25/2000, serta keputusan sidang kabinet pada 7 maret 2002.