internal polri.
ferry mengaku bingung dengan istilah "pe-non-aktifan" yang menurut dia sama dengan pemberhentian. "
kalau itu persoalannya, jelas salah prosedur karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dpr," katanya.
  kemungkinan dekrit   usai acara pelantikan empat menteri di istana negara, menteri pertahanan moh mahfud md mengatakan, di mana pun di dunia, dekrit pernah dikeluarkan meskipun semuanya inkonstitusional. "
tetapi, itu bisa menjadi konstitusional bila kekuatan politik dan rakyat bisa diajak menerima, mendukung secara sukarela, maupun menggunakan tindakan penguasa," tegasnya.
  namun, mahfud mengakui belum bisa menerima kemunculan dekrit. "
ya, karena di lapangan itu tidak fisibel.
dalam arti dukungan tidak terlalu kuat sehingga nanti bisa menimbulkan konflik.
itu saja.
kalau dukungan kuat, silakan lakukan saja.
jadi, saya hanya meyakinkan presiden.
kalau memang mau dekrit, ya, cari menteri yang kuat, menghimpun dukungan panglima dan kepala staf yang kuat."
 di tempat terpisah, wakil ketua dpr muhaimin iskandar yang juga sekjen dpp pkb mengatakan, ada tiga hal yang memungkinkan presiden mengeluarkan dekrit.
pertama, jika tidak ditemukan titik temu hubungan antara legislatif dan eksekutif.
kedua, terjadi kebuntuan ketatanegaraan yang permanen.
ketiga, munculnya kekuatan orde baru yang mungkin akan mengambil alih kekuasaan.
  fraksi kebangkitan bangsa seperti ditegaskan muhaimin belum mengakui kebenaran memorandum pertama dan kedua dpr karena substansinya amat berlawanan dengan aspek hukum. "
oleh karena itu, presiden akan menganggap si mpr sebagai angin lalu saja," katanya.