contoh lainnya yaitu pada pasal 3 ayat 2 suara fraksi-fraksi masih terpecah.
f-pdip, f-ug, f-tni/polri, f-pdu, dan f-kki memilih alternatif pertama, di mana mpr masih berwenang memilih presiden/wakil presiden.
namun, f-ppp, fraksi reformasi, f-pg, f-kb, dan f-pdkb memilih alternatif kedua bahwa mpr hanya berwenang menetapkan dan melantik presiden dan/atau wakil presiden.