tim kerja departemen dalam negeri (depdagri) telah menyelesaikan draf penyempurnaan undang-undang (uu) nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
revisi tersebut dilakukan secara mendasar dan cenderung mengubah seluruh isi uu no 22/1999.
dalam perubahan mendasar itu, misalnya, diatur bahwa presiden dapat membubarkan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), yang tidak terdapat dalam uu no 22/1999.