mahendra mengakui berdasarkan loi yang dikirim pemerintah pada juni lalu, masih ada sejumlah program yang masih luput dari jadwal yang semula ditetapkan.
program tersebut di antaranya masalah pembagian beban dalam bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) antara pemerintah dengan bi. "
selain masih harus ada persetujuan dpr sendiri, juga harus ada persetujuan dari bpk," katanya.