ketua perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) hendardi mengemukakan hal itu di jakarta, sabtu (13/7). "
kebiasaan rezim otoriter orde baru lebih tertarik mempersoalkan cara orang berdemonstrasi dan kebebasan pers, daripada menanggapi substansi yang dikritik dalam demonstrasi maupun melalui pemberitaan media massa.
kecaman presiden itu dapat diartikan untuk membungkam demokrasi, jika polisi mengartikannya sebagai perintah," ucap hendardi.