dalam pernyataan usai rapat kerja dengan menteri keuangan boediono, senin lalu, ketua panitia anggaran dpr melontarkan dugaan bahwa 40 persen dau diselewengkan oleh hampir seluruh daerah penerimanya.
dana yang seharusnya dipakai untuk menggaji pegawai negeri sipil (pns) pusat di daerah dan untuk anggaran pembangunan daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan tersebut, termasuk untuk membeli mobil mewah bagi kepala daerah maupun anggota dprd. (
kompas 27-29/11)