kewenangan membuat dan mengubah (amandemen) konstitusi, sebagaimana diatur dalam uud 1945, ada pada majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
jika kewenangan itu diserahkan kepada komisi konstitusi yang bertugas mengamandemen atau membuat konstitusi baru, diperlukan konsensus antara mpr dan presiden selaku kepala negara.
  "bila memang ada pembicaraan atau konsensus antara mpr dengan pemerintah -dalam hal ini presiden sebagai kepala negara- untuk membuat komisi konstitusi, saya pikir itu hal yang bagus," kata sekretaris panitia ad hoc (pah) i badan pekerja (bp) mpr ali masykur musa, senin (20/8).
ali diminta tanggapannya berkaitan dengan pidato presiden megawati soekarnoputri pada 16 agustus lalu soal pentingnya amandemen konstitusi secara komprehensif dan lebih konseptual.
 di tempat lain, wakil ketua pah i slamet effendy yusuf mengatakan, apabila proses amandemen konstitusi tidak selesai tahun 2002 sebagaimana diamanatkan ketetapan (tap) mpr nomor ix/mpr/2000, mpr berpeluang menyusun tap baru yang isinya memperpanjang proses amandemen konstitusi setelah tenggat waktu tahun 2002 tidak tercapai. "
bila memang (proses amandemen konstitusi) belum selesai, akan dibuat tap mpr baru," kata slamet saat beraudiensi dengan mahasiswa pascasarjana jurusan hukum tata negara universitas gadjah mada.
 pernyataan slamet itu bertentangan dengan pernyataan jacob tobing yang pernah dikemukakan kepada  kompas  beberapa waktu lalu.
tobing mengatakan, sidang tahunan 2002 merupakan batas akhir pembahasan amandemen konstitusi.
apabila pasal-pasal amandemen konstitusi tidak dapat diputuskan secara musyawarah, keputusan diambil lewat voting.
  dengan demikian, kejadian seperti pada sidang tahunan 2000, di mana hampir seluruh pasal dimentahkan, tidak akan terulang lagi. "
bila musyawarah tidak tercapai, ya, voting.
kalau sudah sampai pada tahap voting, apa pun alternatif pasal-pasalnya harus komprehensif dan holistik," katanya. (
kompas , 19/7)   kewenangan mpr   ali masykur musa yang kini ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dpr mengakui, kewenangan membuat dan mengamandemen uud 1945 ada pada mpr.
soal apakah mpr perlu mengubah pasal 37 uud 1945 terlebih dahulu agar kewenangan mpr bisa beralih kepada komisi konstitusi, ali mengatakan, hal itu merupakan bagian menyeluruh dari hal-hal yang harus dirumuskan mengenai perlunya komisi konstitusi.
 pasal 37 ayat 1 uud 1945 menyebutkan, untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat harus hadir.
ayat 2 mengatakan, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
  ditanya apakah mpr bersedia memberikan kewenangannya membuat dan mengubah undang-undang dasar pada komisi konstitusi, ali menjelaskan, itu sebenarnya kembali kepada mekanisme siapa yang menentukan, membuat, dan mengamandemen uud 1945.
  "tetapi dalam meramu dan meminta masukan, tentu tidak otomatis harus mpr sendiri.
bisa saja melalui semacam komisi pembuat konstitusi -atau apa pun namanya- di mana di dalamnya ada pakar, anggota mpr, dan tokoh-tokoh adat.
nanti pengesahannya tetap di dalam lembaga mpr, karena menurut uud 1945 yang menentukan dan mengesahkan konstitusi adalah majelis," ujarnya.
 ali mengakui, masih ada lubang-lubang yang disebutnya sangat menganga tentang uud 1945.
bahkan, katanya, situasi politik yang tidak menentu selama ini terjadi karena reformasi konstitusi yang setengah hati.
akibatnya, ada pendulum yang lebih kuat kepada parlemen untuk melakukan gerakan-gerakan politik yang tidak sesuai pakem ketatanegaraan.
  "pelajaran seperti itu harus menjadi catatan kita semua sehingga adanya keinginan untuk dibuat sebuah komisi konstitusi yang merumuskan secara holistik, sistematik, dan berupaya menghindarkan konflik kepentingan antarpartai yang ada di mpr, itu sebuah gagasan yang benar-benar positif dan bagus," kata ali lagi.
  tidak haram   slamet effendy yusuf saat beraudiensi dengan mahasiswa pascasarjana universitas gadjah mada di forum pah i bp mpr -juga dihadiri ketua pah i jacob tobing, wakil ketua harun kamil, dan sekretaris ali masykur musa- mengatakan, meski ada usulan berbagai pihak untuk membentuk komisi konstitusi, kewenangan membuat dan mengubah konstitusi tetap ada pada mpr.
akan tetapi, slamet menyatakan  welcome  terhadap gagasan tersebut. "
komisi konstitusi tidak haram hukumnya asalkan yang menetapkan mpr," katanya.
 meski slamet mengatakan bahwa mpr bisa membuat tap mpr baru untuk memperpanjang masa kerja pah i bp mpr dalam mengamandemen konstitusi, dia berharap tahun 2002 proses itu sudah selesai sesuai target waktu. "
harapan kami (mpr) tentunya selesai sampai tahun 2002 saja," katanya.