menurut muis, potensi munculnya otoritarianisme baru itu tercermin pada keberadaan kpi yang terkesan kurang proporsional.
misalnya, kpi memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.
jika itu dilakukan, bisa mengulang pada mekanisme bredel yang terjadi sebelum masa reformasi. "
sanksi terhadap lembaga penyiaran harus melalui proses peradilan," katanya.