alasannya, menurut wakil ketua komisi ix dpr bidang perbankan faisal baasir, jumat (14/12), dalam tap mpr nomor 10 tahun 2001, pemerintah diminta melaksanakan secara konsisten master of settlement and acquisition agreement (msaa) dan master refinancing and note issuance agreement (mrnia).
pemerintah bahkan diminta bertindak tegas kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban perjanjian itu sebagaimana digariskan dalam undang-undang program pembangunan nasional (propenas) nomor 25 tahun 2000.