dasa juga menyatakan, persetujuan yang diberikan oleh komite kebijakan sektor keuangan (kksk) sebenarnya harus dibedakan dan tidak bisa digeneralisasikan. "
terhadap penjualan aset bppn di atas rp 1 trilyun tidak harus meminta persetujuan kksk.
akan tetapi, restrukturisasi aset bppn di atas rp 1 trilyun, harus melalui persetujuan kksk.
jadi, antara penjualan dan restrukturisasi harus dibedakan," katanya.