sepuluh fraksi dpr seluruhnya, hari senin (10/12), menyetujui ruu pertahanan negara diundangkan.
tetapi, sebelum wakil ketua dpr tosari wijaya yang memimpin sidang paripurna itu mengetukkan palu tanda persetujuan dpr, anggota fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (f-pdip) r permadi mengajukan keberatan dan menuntut persetujuan dpr atas ruu tersebut dibatalkan.
karena, ruu pertahanan negara dianggap telah melanggar konstitusi undang-undang dasar (uud) 1945 beserta perubahannya dan ketetapan (tap) mpr.