dari 43 pasal yang diusulkan dalam undang-undang itu, menarik diketahui bahwa koni pusat menginginkan agar pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam bidang olahraga.
pemerintah disebut bertugas dan berwenang membuat kebijakan, mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya keolahragaan (pasal 10).