presiden abdurrahman wahid bersedia berdialog dengan panitia khusus (pansus) yang menyelidiki dugaan penyimpangan pengunaan dana yayasan bina sejahtera (yanatera) badan urusan logistik (bulog) di luar istana negara jakarta.
namun, presiden tidak bersedia kalau hal itu dilakukan di gedung dpr.
sekarang terserah kepada dpr untuk menetapkan waktu dan tempat pertemuan dialog antara presiden dengan pansus bulog dpr.
 demikian juru bicara kepresidenan wimar witoelar menjawab pertanyaan wartawan di jakarta, minggu (21/1).
dijelaskan oleh wimar witoelar, jika pansus dpr tidak bersedia datang ke istana negara jakarta, presiden menyatakan kesediaannya untuk berdialog di tempat lain di luar gedung dpr.
  di tempat terpisah, ketua pansus dpr bachtiar chamsyah mengemukakan, pertemuan antara presiden dengan pansus dpr akhirnya dipastikan bakal terjadi pada hari senin, pukul 16.00, di jakarta convention center (jcc) senayan.
 dalam pertemuan nanti, pansus akan meminta klarifikasi langsung kepada presiden berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan sejumlah saksi sebelumnya dalam rapat-rapat pansus soal penyalahgunaan dana yanatera bulog dan sumbangan sultan brunei darussalam.
  tak bisa dipanggil   alasan presiden menolak untuk datang ke dpr memenuhi panggilan pansus bulog, jelas wimar, menurut ahli hukum kepresidenan, presiden tidak bisa dipanggil pansus dpr. "
akan tetapi, presiden bersedia berdialog dengan pansus dpr," katanya seraya menambahkan surat-menyurat antara presiden dengan dpr yang dilakukan selama ini antara lain dimaksudkan untuk menjalin dialog.
 kesediaan kepala negara untuk berdialog dengan pansus dpr, ujar wimar, lebih untuk memenuhi  fatsoen  atau tata krama politik dan bukan atas dasar hukum sehingga tidak mengikat.
  "di tempat lain, boleh saja, tetapi tolong carikan tempatnya dan ruangannya.
soal waktu, terserah dpr.
namun, kalaupun harus dilakukan pada malam hari di tengah kesibukan, presiden menyatakan kesediaannya.
nanti bisa diatur dengan sekretaris presiden," ujar wimar lagi.
  enggan berkomentar   sekretaris kabinet marsillam simanjuntak menolak berkomentar tentang pertemuan antara pansus dpr dengan presiden abdurrahman wahid.
ditemui usai mengikuti acara halal bihalal komisi i dengan mitra kerjanya di jakarta, minggu, ia menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui bagaimana perkembangan terakhir pertemuan antara presiden abdurrahman wahid dengan pansus dpr itu.
  "saya belum tahu itu (perkembangan terakhirnya- red )," ujarnya seraya meminta pers agar bertanya saja kepada sekretaris negara djohan effendi.
 "belum jelas itu.
barangkali masih akan diatur lagi sesuai dengan kecocokan waktu masing-masing.
coba ditanya kepada pak djohan effendi saja mengenai hal itu," ucapnya.
 marsillam simanjuntak juga menolak berkomentar ketika pers terus mendesaknya dengan pertanyaan "apakah presiden benar-benar bersedia hadir memenuhi panggilan pansus dpr itu?" "
makanya tanya saja langsung ke sana (djohan effendi- red ) dan saya kira surat balasannya sudah dikirim ke dpr kemarin," ujarnya.
  minta legitimasi   di serang (banten), ketua umum pb nahdlatul ulama kh hasyim muzadi, sabtu, mengingatkan agar anggota dpr yang duduk dalam pansus bulog bersikap dewasa dan jangan meminta legitimasi massa untuk kepentingan sendiri seperti dalam masalah undangan terhadap presiden abdurrahman wahid.
  "orang pansus yang mengundang, kok malah menyuruh orang teriak mendukung langkah pansus.
ini, kan, srimulat.
padahal, pansus itu masih merupakan bagian dari dpr dan tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada presiden kecuali melalui keputusan pleno dpr," katanya seperti dikutip  antara  seusai melantik pengurus wilayah nu banten beserta badan-badan otonomnya.
 menurut hasyim, kalau dpr memberi peluang untuk mobilisasi massa, maka rakyat yang tidak merasa mendukung pansus juga berhak datang ke gedung dpr. "
dpr kenapa tidak memandang dari dua sisi, tetapi hanya satu sisi saja.
massa yang mendukung pansus dikatakan demokratis, tetapi kalau banser baru mau datang saja sudah dikatakan primitif, anarkis, padahal itu belum datang," katanya.
 ia menjelaskan, menurut ketentuan konstitusi, dpr itu sejajar dengan presiden dan dpr yang dimaksud itu adalah dpr dengan 500 anggota dan bukan pansus yang merupakan perangkat dpr.
 "ini yang tidak disadari sehingga ketika gus dur (abdurrahman wahid -red ) tak mau datang ke sidang, pansus merasa dilecehkan.
kan, ini tidak benar.
mestinya pansus rapat sendiri, mengambil keputusan di sidang pleno dpr, nah baru dikonsultasikan dengan presiden melalui ketua dpr," katanya.