sementara ironisnya, sang menteri yang gagal melaksanakan privatisasi ini tidak sedikit pun menganggap dirinya sebagai orang yang bersalah.
     bilamana seorang menteri melanggar letter of intent (dalam loi, privatisasi indosat jelas merupakan program di mana saham perusahaan pemerintah harus dijual kepada perusahaan swasta, baik asing maupun domestik), namun baik pihak dana moneter internasional (imf) maupun pihak dpr sama sekali tidak mempermasalahkan.
tentu saja apa yang dilakukannya akan merupakan isu kampanye yang cukup menarik bagi pemilu 2004.