aspek pidana baru dapat dihapuskan jika ketentuan-ketentuan hukum, seperti undang-undang pokok perbankan maupun kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan bmpk, blbi, maupun tindak pidana korupsi tersebut dihapuskan pula.