rancangan undang-undang (ruu) kepolisian yang selesai dibahas di tingkat panitia kerja (panja) dan segera akan disahkan pada rapat paripurna dpr, rabu (24/10) mendatang, makin mengukuhkan kekuasaan kelembagaan polri yang ditempatkan langsung di bawah presiden.
kewenangan yang diberikan polri pun begitu luas, termasuk kewenangan menyidik semua tindak pidana, sehingga berpotensi menimbulkan bentrokan dengan lembaga penegak hukum lain.
sementara kontrol eksternal terhadap polri tidak diberikan tempat yang memadai.