majelis hakim yang mengadili kasus penyalahgunaan dana nonbudgeter badan urusan logistik (bulog) harus berani menelusuri fakta baru yang terungkap dalam persidangan.
kebenaran materiil harus terus dikejar dan terbuka kemungkinan bagi hakim untuk membuat perkara baru sehubungan dengan terungkapnya beberapa kejanggalan.
demikian pandangan ahli hukum hamid awaludin dan anggota komisi ii dpr dwi ria latifa secara terpisah di jakarta, rabu (8/5), menanggapi munculnya fakta baru berkaitan dengan persidangan penyalahgunaan dana nonbudgeter bulog, yang melibatkan dua mantan menteri pada era presiden bj habibie, akbar tandjung dan rahardi ramelan.
fakta terakhir muncul dalam persidangan rahardi ramelan hari selasa, di mana saksi winfried simatupang mengaku soal adanya skenario penyelamatan mantan menteri sekretaris negara (mensesneg) akbar tandjung.