sementara itu, anggota komisi i dpr laksma franklin william kayhatu berpendapat, jika tni/polri dpr tidak lagi berada di dpr pada tahun 2004 dan di mpr pada tahun 2009 (tap mpr no 7/mpr/ 2000 tentang peran tni dan polri pasal 5 ayat 4 dan pasal 10 ayat 2), maka sewajarnya anggota tni/polri ikut memberikan suaranya pada pemilihan umum. "
kalau kita sudah tidak di dpr, seharusnya berhak memilih.
sebagai warga negara sewajarnya berhak menentukan sikap.
di negara-negara lain pun tentaranya ikut memilih," katanya.