menanggapi penangkapan para aktivis dengan menggunakan pasal 134 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) mengenai penghinaan terhadap kepala negara, ketua perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) hendardi mengatakan, hal tersebut tidak dapat dilakukan.
alasannya, pasal tersebut merupakan peninggalan dari kolonial yang seharusnya tidak diberlakukan seiring dengan terjadinya berbagai perubahan hukum.
dikatakan, terdapat puluhan pasal peninggalan kolonial, yaitu mulai dari pasal 130 sampai dengan pasal 150-an.