pemerintah sebenarnya dapat mulai membangun lobi tingkat tinggi untuk menghindari pernyataan  default  (tidak mampu membayar utang) dari para kreditor internasional yang tergabung dalam paris club.
perkembangan sikap paris club ini juga tergantung dari hasil kaji ulang ( review ) tim dana moneter internasional (imf).
 "sikap mereka belum sampai ke sana.
tetapi untuk mengantisipasi, perlu adanya lobi tingkat tinggi, berkoordinasi dengan rapi mengirim utusan ke negara kreditor dengan pesan yang seragam," ujar pengamat ekonomi dr sri mulyani di jakarta, sabtu (21/4).
 namun demikian, ia menilai surat peringatan dari paris club kepada indonesia tidak juga ditanggapi serius oleh pemerintah indonesia.
bahkan belum terdengar ada rapat kabinet yang membahasnya.
penjadwalan kembali paket ke dua dari paris club yang berjumlah 2,9 juta dollar as hanya akan diberikan jika indonesia masih berjalan seiring dengan imf, dan tergantung juga dari hasil  review  imf. "
namun, dalam salah satu alinea dikatakan juga, bila sudah lewat dari tanggal 31 maret juga tidak ada perkembangan, tiap negara kreditor dapat menagih utang yang telah jatuh tempo," lanjut sri mulyani.
 setiap negara mempunyai mekanisme yang berbeda dalam menanggapi surat paris club ini.
as misalnya, begitu mendapatkan surat ini secara otomatis dalam waktu 60 hari dapat menagih utangnya ke indonesia.
melihat keadaan apbn yang sedang bertambah defisitnya, sangat sulit bagi indonesia untuk membayar utang-utang tersebut.
  kegagalan indonesia membayar utang akan berdampak pada neraca pembayaran, karena salah satu komponennya, yaitu  capital inflow  tidak akan terjadi. "
jika  capital inflow  dari pemerintah saja sulit, bagaimana mengharapkan  capital inflow  dari sektor swasta.
selain itu, negara kreditor akan mengucilkan kita, tidak ada lagi yang mau memberikan utang.
bisa-bisa cadangan kita jadi nol," kata sri mulyani.
  tergantung menkeu   dalam pertemuan pra-consultatif group for indonesia (cgi) yang akan dilaksanakan senin dan selasa ini, akan ada tiga masalah yang dibicarakan, yaitu aspek fiskal, pemerintahan, dan lingkungan hidup.
 menurut sri mulyani, mengenai masalah fiskal, jika tidak ada komitmen positif dari imf, indonesia akan mendapatkan kesulitan. "
bagaimana kelanjutannya, tergantung dari presentasi menteri keuangan.
jika dalam presentasi tersebut dapat meyakinkan bahwa kita dapat mengatasi defisit apbn sebesar 3,7 persen, negara donor akan rileks," katanya lagi.