kebijakan politik luar negeri pemerintahan megawati soekarnoputri dinilai lebih memberikan harapan daripada pemerintahan sebelumnya.
akan tetapi, pemerintahan megawati diingatkan segera membuat rencana strategi dan cetak biru politik luar negeri indonesia dan tetap memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan dalam negeri, khususnya pemulihan di bidang ekonomi.
  "bagi megawati, justru lebih penting mengunjungi daerah-daerah.
yang penting dilakukan bukanlah fungsi  public relation,  tetapi substansi kerja dalam menyelesaikan masalah.
bila pekerjaan rumah tidak diselesaikan, jangan harap ada sambutan dari luar," kata peneliti senior lipi dr mochtar pabottingi kepada  kompas  di jakarta, rabu (15/8).
 optimisme terhadap politik luar negeri pemerintahan megawati juga dikemukakan oleh pengamat hubungan internasional ui prof dr juwono sudarsono dan dr rizal sukma dari centre for strategic and international studies (csis).
ketiga pengamat itu sepakat bahwa kunjungan megawati ke negara-negara asean, amerika serikat, jepang, dan sejumlah negara uni eropa memang diperlukan.
  rizal menyatakan bahwa politik luar negeri pemerintahan megawati akan lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
hal itu didukung oleh figur menteri luar negeri yang berlatar belakang diplomat karier. "
saya percaya hassan wirayuda akan segera menyusun prioritas politik luar negeri dan cetak birunya seperti apa," katanya.
  ia berpendapat, kunjungan megawati ke negara-nagara asia tenggara merupakan sebuah kewajiban sebagai kepala pemerintahan yang baru.
apalagi dalam beberapa tahun terakhir indonesia merupakan sumber stagnasi di kawasan asia tenggara.
selain untuk memperkenalkan diri, kunjungan ini penting untuk menyatakan kesiapan indonesia bersama-sama bekerja membangun stabilitas asia tenggara.
kunjungan ini juga dapat dimanfaatkan untuk meminta negara-negara tetangga tidak memberikan dukungan kepada gerakan separatis dan mencegah penyelundupan senjata.
 kunjungan ke amerika serikat, jepang, korea selatan, dan rrc juga diperlukan karena negara-negara itu diharapkan bisa membantu indonesia, sedangkan kunjungan ke negara-negara uni eropa cukup dilakukan ke brussel. "
kunjungan ke negara-negara kecil tidak perlu karena lebih bersifat retorika dan jalan-jalan saja," kata rizal.
 meski sepakat negara-negara itu perlu dikunjungi, mochtar mengharapkan agar jadwal kunjungan diatur sedemikian rupa sehingga persoalan dalam negeri dapat segera diselesaikan.
kunjungan ke negara-negara asean, misalnya, tidak perlu dilakukan ke seluruh negara anggota.
  pemerintahan megawati, kata rizal, jangan sampai mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya.
pada awalnya ada ekspektasi yang tinggi kepada pemerintahan abdurrahman wahid.
akan tetapi, karena tidak ada cetak biru, tidak ada rencana aksi, harapan itu dengan cepat hilang. "
ini kesempatan yang terakhir.
bila gagal, rakyat tidak akan percaya lagi pada pemerintah dan kita bisa kembali ke kekuasaan otoriter," kata rizal.
 mochtar menekankan bahwa politik luar negeri harus melayani politik dalam negeri.
sejumlah pekerjaan rumah harus diselesaikan oleh megawati.
dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri dan melaksanakan program pemerintahan secara efektif, pemerintah akan memiliki kredibilitas dan wibawa sehingga kontrak-kontrak dan investasi dari luar akan kembali bergairah.
 ia juga mengingatkan bahwa pemerintah megawati harus memberikan perhatian yang besar kepada daerah-daerah, khususnya dengan menyelesaikan persoalan aceh.
pelanggaran ham di aceh mesti diselesaikan dan operasi militer harus benar-benar bersih.
kemampuan untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri, penghormatan hak-hak warga negara, dan cita-cita nasional perlu dikembangkan agar politik luar negeri tidak menjadi sekadar fungsi  public relation  ke dunia luar.
  ekonomi dalam negeri   senada dengan mochtar, mantan menteri pertahanan juwono sudarsono juga mengatakan, prioritas utama bagi pemerintahan baru harus diletakkan pada upaya rehabilitasi ekonomi dalam negeri. "
jadi, kembali ke awal tahun 1966-1967, politik luar negeri kita adalah untuk kepentingan nasional dengan fokus ekonomi dalam negeri," katanya kepada  kompas .
 langkah itu penting, karena bobot satu negara juga diukur dari kemampuan mengelola ekonomi dalam negeri, mempertahankan kesatuan teritorial, serta kemampuan mengelola hubungan luar negeri di bidang politik, ekonomi, dan keamanan sehingga tercapai keadilan sosial di dalam negeri.
 dengan kata lain, tantangan terbesar diplomasi saat ini justru terletak pada upaya membawa diplomasi itu ke dalam sehingga hasilnya bisa benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat.
  dalam pandangannya, batasan antara masalah dalam negeri maupun luar negeri telah kabur.
terutama dengan masuknya investor asing. "
ini tali-temali sebagai dampak globalisasi," ujarnya.
ia memberi contoh tentang sumber daya alam di aceh, irian jaya, kaltim, dan riau.
di empat provinsi itu, teknologi pertambangan emas dan batu bara umumnya dilakukan swasta internasional.
 ia pun mengkhawatirkan, tanpa penanganan secara baik, modal yang terlalu deras justru bisa mengakibatkan ketidakadilan. "
misalnya pembagian hasil bumi.
ini ada pusat dan daerah, nah bagaimana politik luar negeri itu justru mampu membuat modal asing bisa benar-benar dirasakan oleh orang-orang setempat," lanjutnya.
  "ini tugas terberat diplomasi," tegas juwono.
  ia menilai, selama pergantian era, dari soeharto ke habibie, abdurrahman wahid hingga megawati sekarang ini, belum ada yang benar-benar mengungkapkan keinginan memisahkan diri dari indonesia. "
yang ada adalah kemarahan karena ketidakpuasan dan ketidakadilan politik dan kultural.
mereka (warga di daerah) umumnya merasa kurang diperhitungkan," kata juwono.
 "memang ada yang karena merasakan ketidakadilan itu lalu menggunakan isu separatisme, tetapi itu sebenarnya lebih untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan secara kultural di pusat," lanjutnya.
ia menyarankan, ada baiknya bila kemudian menteri luar negeri mengacu pada menteri dalam negeri (mendagri), karena mendagri bertanggung jawab pada penjabaran politik luar negeri di lapangan dan daerah.
  walau begitu, juwono menekankan, bukan berarti megawati tidak perlu melakukan kunjungan keluar negeri. "
ke luar negeri penting juga, tetapi jangan terlalu lama.
pentingnya adalah untuk memberi isyarat adanya pemerintahan yang mantap sekarang," tegasnya.
kemantapan pemerintahan itu penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan kepada asean.
situasi indonesia, lanjutnya, membawa imbas bagi negara lain di asean.