ketua mpr amien rais mengatakan, setelah sidang tahunan (st) 2002, mpr tidak lagi memiliki kewenangan membuat garis-garis besar haluan negara (gbhn) dan membuat ketetapan (tap) mpr.
setelah dilakukan evaluasi, tap mpr yang masih relevan akan diatur oleh undang-undang (uu)