kalaupun ada perbedaan dengan imf, tambah rizal, perbedaan itu terkait dengan adanya perubahan konteks di indonesia.
sekarang ini, sebagai negara yang demokratis, pemerintah harus meyakinkan publik dan parlemen dalam menentukan kebijakan. "
kita bukan negara otoriter lagi sehingga ada hal-hal yang pemerintah bisa lakukan sendiri, tetapi ada hal-hal yang harus mendapat persetujuan dari dpr dan membutuhkan waktu," katanya.