tawaran pelimpahan tugas yang ditawarkan presiden abdurrahman wahid kepada wakil presiden megawati soekarnoputri adalah tawaran terbaik, karena memiliki  political cost  yang paling rendah.
demikian ketua umum pb nahdlatul ulama (pbnu) kh hasyim muzadi, sabtu (26/5), di surabaya. "
bola panas sekarang berada di tangan mega," kata hasyim muzadi.
  menurut hasyim, apa pun keputusan megawati terhadap tawaran pelimpahan tugas itu pasti akan memiliki akibat terhadap masyarakat.
hasyim mengaku lega karena kini tanggung jawab moral tidak lagi berada di tangan nahdlatul ulama.
ia berharap, keputusan megawati akan bijaksana, karena keputusan ini akan memiliki ekses ke bawah. "
saya harap, tidak terjadi ekses yang buruk, tapi masyarakat bisa menilai," katanya.
  kh hasyim muzadi menyatakan, ia lega karena presiden abdurrahman wahid menawarkan pelimpahan tugas kepada wakil presiden megawati.
keputusan ini sesuai dengan pertimbangan yang disampaikan pbnu, bahwa kompromi adalah jalan terbaik bagi bangsa. "
yang penting sudah ditawarkan," kata hasyim.
   tawaran kompromi ini, menurut hasyim, menunjukkan niat baik presiden abdurrahman wahid kepada pdi perjuangan sebagai pemenang pemilu.
tawaran ini adalah tindakan yang berlandaskan keadilan dengan membagi kekuasaan dengan pdi-p, karena pdi-p adalah partai pemenang pemilu.
 "sidang istimewa dan dekrit ada ekses yang lebih besar," kata hasyim.
menurut hasyim, sidang istimewa dan dekrit presiden akan menimbulkan pro dan kontra serta perpecahan di dalam masyarakat.
 hasyim juga menyesalkan ksad yang terlalu cepat membuat komentar di media massa, padahal duduk perkara akan muncul atau tidaknya dekrit itu sendiri belum jelas. "
seharusnya ksad konfirmasi dulu kepada presiden sebagai panglima tertinggi," kata hasyim.
  penggusuran   hasyim melihat, dalam proses "penggusuran" presiden abdurrahman wahid yang terjadi saat ini, ada dua sisi yang harus dilihat, yaitu sisi formalitas dan sisi substansional.
sisi formalitas adalah saat penggusuran itu dilakukan dengan menggunakan suara terbanyak.
sementara, sisi substansial adalah apakah benar presiden abdurrahman wahid tidak menjalankan permintaan parlemen lewat memorandum.
  "rakyat mau substansi, bukan formalisasi politik," kata hasyim muzadi.
menurut hasyim, jika keinginan masyarakat tidak terpenuhi, ia khawatir akan timbul konflik dalam masyarakat. "
masyarakat akan mempertanyakan, mengapa parlemen tidak mau melihat substansi permasalahan," kata hasyim.
 ia mengatakan, dalam pertemuannya dengan kapolda jatim irjen sutanto, sabtu (26/5) siang, keduanya sepakat untuk menjaga masyarakat jatim dari gejolak yang terjadi di jakarta. "
gejolak massa dibatasi eksesnya," kata hasyim.
 mengenai gejolak politik yang cenderung disebabkan oleh ulah elite politik, hasyim mengatakan, inilah saat yang tepat bagi wakil-wakil rakyat untuk turun ke masyarakat.
dengan demikian, mereka akan tahu bagaimana aspirasi masyarakat dan tidak kosong. "
mereka jangan hanya teriak-teriak di gedung mpr saja," demikian ketua umum pbnu.