presiden harus mengeluarkan keputusan presiden (keppres) untuk pembentukan pengadilan ham ad hoc tersebut.
ini sesuai dengan pasal 43 ayat 2 uu nomor 26 tahun 2000 yang berbunyi, pengadilan ham ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul dewan perwakilan rakyat republik indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan  presiden.