abdullah zainie yang juga wakil ketua komisi ix dpr jelas-jelas meragukan kemampuan pemerintah dapat menyediakan dana rp 1,2 trilyun sebagai pengganti atau dana kompensasi sosial dan ekonomi kepada masyarakat akibat kenaikan harga bbm sebesar 30 persen pada 15 juni mendatang.
sebab, sumber pendanaan dana kompensasi itu belum diketahui dialokasikan dari mana dalam revisi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2001.