"ini sudah tiga kali ditetapkan perubahan uud 1945, tetapi tak pernah ada klausa peralihannya.
selalu ditetapkan, perubahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
ini kan bisa merepotkan semua dan bisa menimbulkan sejumlah pertanyaan, seperti menyangkut keberadaan mpr sendiri.
saya amat concern dengan soal-soal ini," ujarnya.
ahli selama ini hanya sebatas memberikan saran, tetapi sering kali mpr menetapkan sendiri keputusan serta ketetapannya sehingga tidak jarang merepotkan masyarakat.