ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) akbar tandjung berpendapat, apabila ada tuntutan mundur terhadap menteri perhubungan (menhub), sebaiknya hal itu diserahkan kepada presiden -karena itu berkaitan dengan hak prerogatif presiden.
namun, menhub yang bertanggung jawab atas kecelakaan transportasi umum- khususnya kecelakaan kereta api yang terjadi berkali-kali tahun ini diharapkan berkoordinasi dengan menteri negara badan usaha milik negara dan manajemen pt kereta api indonesia, dalam rangka mempelajari secara mendalam tentang terjadinya kecelakaan terkait, terutama kecelakaan kereta api di brebes 25 desember 2001 lalu.