namun, masih adanya sisa apbd 2001 sebesar rp 66,375 milyar itu dinilai kalangan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dan lembaga swadaya masyarakat (lsm) setempat sebagai wujud ketidakmampuan pemerintah kabupaten (pemkab) tangerang dalam mengelola keuangan daerah. "
seharusnya dana yang terhimpun dari publik, seperti pajak, secepatnya dimanfaatkan bagi kepentingan publik juga.
dana sebesar itu tidak seharusnya lama-lama mengendap di kas pemerintah daerah," kata samsudin, anggota dprd dari fraksi partai bulan bintang (f-pbb), kamis (11/7).