menurut hamzah, ruu penyiaran sudah dibicarakan antara dpr dan pemerintah. "
pemerintah sebenarnya ingin bagaimana demokrasi yang sedang berjalan tetap dipelihara.
dinamika demokrasi dapat diarahkan kepada soal pembangunan kritik.
pers kan juga demikian, tidak sebaliknya, hanya bersifat meresahkan.
jadi, bagaimana membangun kritik itu.
media massa tetap diperlukan oleh pemerintah.
itu adalah bagian kontrol di luar institusi yang formal," katanya.