majelis ulama indonesia (mui) mendesak pemerintah menyelesaikan kasus-kasus terorisme secara tuntas, hati-hati, adil dan transparan agar tidak terkesan mendiskreditkan pihak tertentu.
dengan demikian, aktor intelektual di belakan terorisme itu dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
desakan tersebut merupakan salah satu taushiyah (rekomendasi) yang dihasilkan rapat kerja nasional (rakernas) mui 2002.