dijelaskan oleh rizal, pemerintah melalui badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) telah mengaudit program kut itu, namun hasilnya belum diumumkan.
secara terpisah, jaksa agung marzuki darusman mengatakan, kejaksaan agung akan segera memproses kasus tersebut setelah laporan hasil audit diserahkan oleh menko perekonomian kepadanya.
jaksa agung juga mengatakan, tidak akan pilih-pilih dan diskriminatif dalam menindak mereka yang dinilai telah merugikan negara meskipun mereka dari partai golkar.