setelah lama terkatung-katung, akhirnya presiden abdurrahman wahid memutuskan untuk mengangkat prof dr bagir manan sh sebagai ketua mahkamah agung (ma) yang baru.
padahal, sebelumnya bagir manan dan prof dr muladi, dua calon ketua ma yang diusulkan dpr, telah ditolak presiden. "
saya sudah menandatangani surat keputusan pengangkatan prof dr bagir manan sebagai ketua ma.
hal ini saya lakukan karena dpr beberapa waktu lalu telah menyampaikan dua nama, muladi dan bagir manan, tetapi ketika saya  sounding  prof muladi, dia menyatakan akan aktif di habibie center," kata presiden ketika melantik dua orang ketua muda ma di bina graha, jakarta, sabtu (5/5).
  pada kesempatan itu, hadir wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri, menkeh dan ham baharuddin lopa, menteri agama tolchah hasan, sekretaris kabinet marsillam simanjuntak, jaksa agung marzuki darusman, dan bagir manan.
melalui keppres no 87/m/01, presiden mengangkat syamsul hadi sebagai ketua muda ma urusan lingkungan peradilan agama.
  sedangkan dalam keppres no 131/m/01, presiden mengangkat mariana sutadi sebagai ketua muda ma urusan pengawasan dan pembinaan.
ini merupakan bagian yang baru di dalam struktur organisasi ma.
   "walk out" f-pdip   muladi dan bagir manan meraih nilai tertinggi sebagai calon ketua ma berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh komisi ii dpr.
kemudian keduanya ditetapkan sebagai ketua ma dalam sidang paripurna dpr yang dipimpin wakil ketua dpr soetardjo soerjogoeritno pada 7 desember 2000.
bersamaan itu pula taufik dan abdulrahman saleh ditetapkan sebagai calon wakil ketua ma.
  penetapan empat calon pimpinan ma tersebut tak disetujui fraksi pdi perjuangan sehingga seluruh anggotanya-kecuali soetardjo dan marah simon- walk out  sebelum penetapan calon diputuskan.
sedangkan fraksi lain menyetujui penetapan itu.
 saat berada di geneva 4 januari 2001, wapres megawati soekarnoputri menyatakan ketidaksetujuannya atas muladi dan bagir.
presiden abdurrahman wahid kemudian berkirim surat kepada dpr yang isinya meminta dpr untuk mengajukan calon ketua ma yang lain di luar muladi dan bagir manan.
tetapi, dpr menyatakan tidak dapat menerima keinginan presiden dan wapres.
dengan alasan tidak ada kekompakan di dpr dan terjadinya pro kontra di masyarakat, presiden memutuskan tidak menggunakan hak prerogatif untuk memilih/mengangkat ketua ma.
  sesuai dengan pasal 8 ayat 3 uu nomor 14 tahun 1985 disebutkan, ketua dan wakil ketua ma diangkat oleh presiden selaku kepala negara di antara hakim agung yang diusulkan dpr.
sedang dalam pasal 8 (5) disebutkan, untuk mengisi jabatan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota mahkamah agung, diusulkan masing-masing dua orang calon.
  tanpa pandang bulu   tugas ketua ma yang baru, kata presiden, untuk memimpin ma secara keseluruhan tanpa melihat atau tanpa pandang bulu.
selain itu dapat mengambil keputusan-keputusan secara obyektif dan terutama harus memimpin upaya untuk menyederhanakan perkara-perkara dan menetapkan kriteria hal-hal apa saja yang dapat diperiksa ma.
  menurut presiden, ma bertugas untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dan menyederhanakan perkara-perkara hukum, di antaranya dengan membatasi jumlah perkara yang harus diperiksa ma. "
kalau dibiarkan seperti sekarang, segala hal bisa diperiksa ma, maka ma akan menjadi keranjang sampah.
nanti bisa jadi ratusan hakim agung harus kita angkat.
ini tidak benar," kata presiden.
  untuk itu, sambung kepala negara, harus diadakan perbaikan dan kriteria sedikit demi sedikit. "
saya gembira rancangan undang-undang tentang ma juga akan berisikan persoalan tentang bagaimana membatasi perkara-perkara yang harus diperiksa ma sesuai dengan kriteria-kriteria sendiri," ungkap presiden.
  menurut bagir manan, pihaknya baru diberi tahu secara lisan oleh presiden, jumat (4/5), karena itu sampai sekarang dirinya belum menerima surat keputusan pengangkatan sebagai ketua ma.
tidak ada pesan khusus yang disampaikan presiden kepada bagir manan ketika memberitahukan keputusan tersebut.
  "saya mengucapkan syukur kepada allah swt.
ini merupakan amanat, bukan hanya amanat negara, tetapi amanat allah.
saya akan mencoba melakukan dan menjalani amanat itu sebaik-baiknya.
tetapi tentu, saya sendiri apalah artinya kalau semua komunitas di dalam masyarakat tidak saling membantu," kata bagir manan yang juga rektor universitas islam bandung (unisba).
  hikmah penundaan   bagi bagir manan, ada hikmah tersendiri dengan penundaan pengangkatan dirinya sebagai ketua ma.
dengan begitu, justru dia menjadi lebih mengenal lingkungan kerja ma. "
saya juga sudah memutus perkara dan bertemu hakim-hakim agung lain.
sehingga lingkungan dan suasana kerja sudah saya kenali," tambahnya.
  langkah apa yang akan dilakukan dalam lingkungan kerja ma, yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai "sarang mafia" peradilan?
tanya pers.
bagir manan mengatakan, ada dua macam persoalan yang dihadapi, yakni memperbaiki sistem dan melakukan penindakan.
  "kalau anda mengatakan ada sarang ini atau sarang itu, tentu itu harus kita lakukan, dan beruntung presiden menyetujui adanya ketua muda ma bidang pengawasan dan pembinaan.
ini bidang baru di ma.
kita akan mulai mengorganisasikan pengawasan itu sehingga dapat segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan," kata bagir.
  penindakan tersebut tidak hanya terbatas pada hakim, kata bagir manan, tetapi juga untuk segenap komponen yang ada di badan peradilan yang telah melakukan tindakan tidak terpuji, seperti di antaranya praktik suap. "
mesti kita tindak!"
tegas bagir.
  mengapa hampir semua perkara hukum naik ke ma?
tanya wartawan.
menurut bagir manan, hal itu tidak semata-mata karena uu tidak membatasi tetapi juga ada faktor-faktor lain, yaitu ketidakpercayaan dari pencari keadilan terhadap putusan-putusan di tingkat bawah yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
   satu atap   sekarang ini, jelas bagir, ada beberapa tim di ma untuk menyiapkan proses pelayanan dan penyelesaian hukum dalam satu atap.
di dalamnya antara lain dirumuskan tentang bagaimana pengorganisasian dan sistem pengawasan serta perbaikan fasilitas.
yang terakhir menjadi mutlak diperlukan karena dengan begitu bisa bekerja lebih cepat.
misalnya, penggunaan komputer yang baik.
  hal lain yang juga perlu dibenahi adalah menyangkut sumber daya manusia yang mencakup aspek mutu keilmuan dan mutu pribadi atau integritas.
masalah besar yang dihadapi saat ini, ujar bagir manan, menjamin independensi peradilan dari tekanan publik maupun intervensi pemerintah.
  pemerintah, demikian bagir, berada pada posisi dominan yang dapat menyebabkan badan peradilan menjadi tidak independen.
akan tetapi pengaruh dari tekanan publik yang berlebihan juga bisa menyebabkan hakim tidak independen.
  "karena itu publik juga perlu dididik mengenai batas-batas mereka mencampuri itu.
hal lain, campur tangan dari pihak yang berperkara yang sifatnya tidak terpuji, seperti melakukan praktik suap.
dalam kaitan ini, lagi-lagi fungsi pengawasan harus mendapat prioritas yang tinggi," demikian bagir manan.