presiden megawati soekarnoputri dan dewan perwakilan rakyat (dpr) didesak untuk mempercepat lahirnya undang-undang (uu) tentang komisi antikorupsi yang memuat adanya pengadilan ad hoc korupsi.
dihentikannya persidangan suap kasus hakim agung oleh pengadilan negeri jakarta barat dan pengadilan negeri (pn) jakarta pusat serta diadilinya para saksi pelapor korupsi merupakan ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air.