memboikot rapat paripurna mpr,  yang diselenggarakan hari sabtu (21/7) telah berubah menjadi sidang istimewa (si) mpr.
sebanyak 592 anggota mpr dari 601 anggota mpr yang hadir setuju percepatan si mpr.
padahal, sebelumnya badan pekerja mpr mengagendakan si mpr akan dilangsungkan1 hingga 7 agustus 2001.kelompok-kelompok masyarakat yang berniat "berpartisipasi" dalam ajang si mpr seakan terdadak dengan keputusan percepatan tersebut.
presiden abdurrahman wahid pun dalam jumpa pers sabtu pagi, bereaksi keras atas rapat paripurna yang mempercepat pelaksanaan si mpr.
  kendati percepatan si mpr baru dimintakan persetujuan anggota mpr dalam rapat paripurna mpr hari sabtu, ketua mpr amien rais dalam surat bernomor mj.950/69/2001 pada hari jumat, telah menyurati presiden abdurrahman wahid untuk mempersiapkan pertanggungjawaban pada hari senin depan.
persetujuan si mpr dan penetapan jadwal si mpr juga baru disetujui pada rapat paripurna hari sabtu.
  pelaksanaan percepatan si mpr juga masih menyisakan pertanyaan.
apakah si mpr itu masih dalam jalur memorandum i dan ii dpr sesuai dengan ketetapan mpr no iii/mpr/ 1978 yang dimintakan dpr, atau atas permintaan mpr akibat tindakan presiden abdurrahman wahid melantik chaeruddin ismail sebagai pemangku sementara jabatan kepala kepolisian ri.
             dinamika politik yang begitu cepat, tak lepas dari keputusan nekat presiden abdurrahman wahid yang pada hari jumat, pukul 17.30, melantik wakil kapolri komisaris jenderal chaeruddin ismail sebagai pemangku sementara jabatan kapolri dan menaikkan pangkatnya menjadi jenderal.
pimpinan mpr mengantisipasi dan kemudian mengundang rapat paripurna, dan terjadilah si mpr.
presiden abdurrahman wahid  kepleset  dengan melantik chaeruddin.
 saat memberikan sambutan, presiden abdurrahman wahid mengemukakan, pelantikan chaeruddin ismail atas persetujuan ketua dpr akbar tandjung.
namun, itu dibantah akbar tandjung. "
tidak pernah saya mengatakan demikian," kata tandjung.
 belum jelas betul apakah tandjung berkonsultasi langsung dengan presiden abdurrahman wahid atau hanya melalui sekretaris kabinet marzuki darusman.
karena menurut wakil sekjen partai kebangkitan bangsa (pkb) chotibul umam wiranu, dalam jumpa pers jumat pukul 23.00, konsultasi terjadi antara tandjung, ketua umum partai golkar, dengan marzuki darusman salah seorang ketua partai golkar yang duduk dalam posisi sekretaris kabinet. "
jadi, itu (pelantikan pemangku sementara jabatan kapolri) merupakan saran akbar tandjung melalui marzuki darusman," kata chotibul.
hari sabtu, tandjung tetap membantah.
bahkan ia mengatakan, atribut pemangku sementara jabatan kapolri berasal dari marzuki darusman.
 faktanya, presiden abdurrahman wahid melantik chaeruddin sebagai pemangku sementara jabatan kapolri.
dan karena langkah presiden itu, dinamika politik berkembang begitu cepat.
pimpinan mpr bersidang dan kemudian mengundang anggota mpr untuk melangsungkan rapat paripurna.
dalam rapat konsultasi pimpinan mpr dengan pimpinan fraksi mpr, partai golkar sempat keberatan dengan percepatan si mpr, meski akhirnya ia harus mengalah dengan arus mayoritas fraksi yang menghendaki percepatan si mpr.
 realitas politik menunjukkan bahwa 592 anggota mpr menyetujui percepatan si mpr. "
itu forum pengambil keputusan tertinggi," ujar ketua mpr amien rais usai rapat paripurna menanggapi orang yang mempertanyakan keabsahan percepatan si mpr.
 dalam pemandangan umumnya, mayoritas fraksi berpendapat, pelantikan chaeruddin telah melanggar haluan negara dan membahayakan keselamatan negara.
presiden oleh fraksi-fraksi di mpr dinilai telah menciptakan dualisme pimpinan di tubuh polri.
 secara yuridis, keabsahan pelantikan chaeruddin ismail sebagai pemangku sementara jabatan kapolri masih bisa diperdebatkan.
apakah tap mpr no vii/mpr/2000 itu efektif atau tidak efektif sangat tergantung kepada siapa yang menafsirkannya. "
orang indonesia itu sering menafsirkan hukum sesuai kepentingannya.
kadang ditafsirkan secara parsial, kadang secara sistematikal," ujar prof dr soewoto mulyosudarmo, pakar hukum tata negara dalam wawancara dengan sebuah stasiun radio di jakarta.
 presiden abdurrahman wahid berpendapat, tap mpr no vii/mpr/2000 belum efektif karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.
pasal lain dalam tap mpr yang sama juga mensyaratkan perlunya lembaga nasional kepolisian yang memberikan saran soal sosok kapolri kepada presiden.
lembaga itu belum ada dan pembentukannya masih memerlukan undang-undang.
di tempat lain, mayoritas fraksi menafsirkan hanya satu pasal, bahwa pelantikan dan pemberhentian kapolri harus sepersetujuan dpr.
kalangan dpr berpendapat, tap mpr itu sudah efektif dan tak memerlukan undang-undang pelaksanaannya.
 penafsiran kalangan dpr terhadap tap mpr itu berbeda ketika kejaksaan akan memeriksa ginandjar kartasasmita, politisi partai golkar, yang juga wakil ketua mpr.
purnawirawan tni au itu dan kalangan dpr menolak diperiksa oleh kejaksaan karena sesuai uu no 31/1997 tentang peradilan militer, pemeriksaan anggota militer yang bersama sipil tersangkut pidana diperiksa tim koneksitas.
sedang dalam tap mpr yang sama disebutkan, pemeriksaan anggota militer yang tersangkut perkara pidana diperiksa di peradilan sipil.
  kalau dalam pemberhentian kapolri dan pengangkatan pemangku sementara jabatan kapolri oleh fraksi-fraksi dpr, tap mpr itu sudah dianggap efektif dan tak membutuhkan undang-undang.
sementara dalam kasus ginandjar, tap mpr itu dianggap belum efektif.
yang efektif adalah uu no 31/1997.
 masyarakat mencatat semua ambivalensi sikap politisi tersebut.
perubahan rapat paripurna mpr menjadi si mpr dengan persetujuan mayoritas, adalah sebuah fakta politik yang suka atau tidak suka, harus diterima.
bagaimana proses politik selanjutnya, sangat tergantung bagaimana presiden abdurrahman wahid merespon proses politik yang sedang terjadi di senayan.
langkah yang akan diambil oleh presiden akan sangat menentukan nasib bangsa ini di kemudian hari dan masa depan presiden abdurrahman wahid sendiri.
bisa mulus dan damai tapi bisa juga terjal dan berdarah-darah.
semuanya akan tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa.
namun yang penting, kepentingan masyarakat dan bangsa untuk keluar dari krisis harus tetap menjadi yang utama daripada sekadar pertarungan kekuasaan.