"kalau perubahan ini gagal, ya kita harus mau menyerahkan kepada institusi yang lain, yaitu komisi konstitusi yang dalam usul kami disebut panitia nasional perubahan uud.
syaratnya harus diberi wewenang penuh dan mpr tinggal melaksanakan.
jangan membahas lagi di mpr.
kalau dibahas di mpr mandek lagi," kata ketua dpp partai golkar itu.