fungsi teritorial sebenarnya merupakan fungsi pemerintahan sipil di daerah.
namun, karena pengalaman pada masa lalu fungsi itu sepenuhnya ditangani oleh militer, maka ketika militer ingin mengembalikannya kembali ke pemerintahan, militer pun dicurigai.
padahal, pada hakikatnya tentara nasional indonesia (tni) ingin mengembalikan fungsi pembinaan teritorial kepada pemilik fungsi yang sebenarnya, yaitu pemerintahan.
 demikian dikemukakan kepala staf teritorial (kaster) tni letjen agus widjojo kepada  kompas  hari senin (20/8) di markas besar tni cilangkap.
ia diminta menjelaskan apa saja yang dihasilkan dari lokakarya teritorial tni yang dilaksanakan tanggal 13-15 agustus lalu di gedung pewayangan kautaman, taman mini indonesia indah.
 tema lokakarya itu adalah "refungsionalisasi dan restrukturisasi teritorial sebagai pemantapan fungsi pemerintahan dalam rangka pertahanan negara".
intinya, tni ingin menyerahkan urusan pembinaan teritorial yang selama ini menjadi urusan tni kepada pemerintah daerah (pemda).
pembinaan teritorial sendiri dimaksudkan untuk menyiapkan potensi wilayah untuk mendukung pertahanan.
berikut petikan wawancaranya:   apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengalihan fungsi teritorial jadi fungsi pemerintahan?
   kami mengidentifikasi bahwa fungsi teritorial pada hakikatnya adalah pembinaan atau manajemen potensi nasional di daerah untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan, yang pada dasarnya dia merupakan fungsi pemerintahan.
di masa lalu, itu dilakukan langsung oleh komando teritorial sebagai aparat tni, sebagai kelanjutan dari tatanan yang berasal dari tahapan perjuangan kemerdekaan dalam bentuk pemerintahan gerilya.
  sebuah pemerintahan gerilya mempunyai dua fungsi, yaitu pertama untuk melancarkan dan mengendalikan operasi militer gerilya, dan kedua berfungsi sebagai pemerintahan gerilya.
maka, itu memberikan latar belakang tatanan fungsi teritorial yang kita warisi sampai dengan era orde baru kemarin, yang belum pernah kita kaji kembali untuk dicari wujud implementasinya dalam sebuah tatanan indonesia yang lebih demokratis dan lebih modern.
  mengapa ada kesan militerisasi pada birokrasi sipil, karena nanti yang melaksanakan militer juga?
   fungsi teritorial itu terdiri atas dua dimensi.
fungsi operasional militer yang merupakan fungsi pertahanan, yang merupakan fungsi pemerintah pusat dan tidak pernah akan diberikan kepada daerah.
itu disebut aspek penggunaan kekuatan.
ada aspek lain, yaitu fungsi pembinaan dan pendayagunaan potensi di daerah untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan.
  periksa undang-undang nomor 22 tahun 1999, siapa yang punya kewenangan untuk mengelola potensi nasional di daerah?
itu adalah kewenangan pemda.
di masa lalu, karena merupakan bentuk pemerintahan darurat, abri pada waktu itu melalui komando teritorial (koter)-nya mempunyai kewenangan yang menjangkau langsung ke masyarakat.
sekarang, dengan refungsionalisasi tersebut, abri tidak punya kewenangan untuk menjangkau langsung ke masyarakat.
  siapa nanti yang mengurusi soal itu di pemda.
apakah dari militer?
   itu terserah.
ada satu pandangan yang mengatakan bahwa diperlukan sebuah kantor wilayah (kanwil) pertahanan di daerah.
mari kita uji.
kalau itu sebuah kanwil, tidakkah itu menggantikan kedudukan kodam (komando daerah militer)?
kalau dia menggantikan kedudukan kodam, punyakah dia kewenangan untuk mengatur sumber daya dan potensi nasional di daerah?
karena dia akan berada di bawah kewenangan pemda, maka kelihatannya ini tidak akan efektif kalau kanwil.
 kalau itu dijatuhkan langsung kepada pemda, maka dia akan langsung mengelolanya, dan kewenangan itu memang ada pada pemda.
mungkin untuk kepala daerah terserah pada tingkat mana akan kita letakkan itu, perlu ditempelkan seorang asisten yang memikirkan soal masalah pertahanan di daerah.
  jadi, komando teritorial (koter) yang ada di daerah ditarik?
   diperkirakan koter di masa depan paling rendah pada tingkat korem (komando resor militer) untuk melaksanakan fungsi pertahanan.
artinya, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, kodam dan korem di situ akan melaksanakan fungsi pertama, sebagai penyanggah dan penindak awal terhadap ancaman dari luar dan sebagai pelatih rakyat.
 jadi, isunya sekarang adalah bukan koter itu dipertahankan atau dibubarkan, tetapi kepada koter itu kita berikan tugas dan kewenangan apa?
itu masalahnya.
kalau tugas itu masih di dalam cakupan lingkup fungsi pertahanan, tanpa ada kewenangan yang menjangkau dan bisa mengatur potensi nasional dan masyarakat yang berstatus sipil, maka itu masih dalam rambu-rambu yang bisa diterima.
  kalau ke depan koter menjadi penangkal awal, berarti lokasi kodam dan korem tidak seperti sekarang.
mestinya akan ada di lokasi yang ada ancamannya?
   kita, kan, tidak tahu musuh akan muncul dari mana.
enggak pernah ada pembicaraan dengan musuh bahwa ia muncul dari timur atau barat.
setiap saat dari mana pun dia bisa datang.
 oleh karena itu, pintar-pintar kita untuk merumuskan sebuah rencana dan strategi pertahanan yang bisa merespons dari mana pun dan kapan pun datangnya ancaman tersebut.
setiap daerah tingkat i itu punya rencana pertahanan tingkat daerah sebagai bagian rencana pertahanan nasional.
 jadi, nanti tugas kodam siliwangi, misalnya, bukan mengatur organisasi masyarakat (ormas), bukan mengatur politik, tetapi merencanakan, menyiapkan, dan melatih batalyon-batalyon yang ada di jawa barat, bagaimana caranya mempertahankan jawa barat, dan melatih wajib-wajib militer dan cadangan yang diserahkan oleh pemda kepada kodam.
  kodam dan korem itu, kan, hanya angkatan darat.
bagaimana dengan angkatan laut dan angkatan udara?
   nanti terpulang bahwa komando utama operasional (kotamaops) harus merupakan komando gabungan.
kalau dulu kita miliki itu dalam bentuk komando wilayah pertahanan (kowilhan).
  sekarang ini kita punya komando yang murni komando gabungan hanya satu, yaitu di cilangkap.
apa cirinya?
asisten itu campuran dari berbagai angkatan.
nah, karena kita menganut doktrin gabungan, di mana operasional itu memang merupakan kewenangan tni, bukan kewenangan angkatan darat, laut, atau udara.
tugas angkatan adalah merawat, melatih, mendidik, menyiapkan.
 kalau diperlukan nanti diminta dan diserahkan kepada panglima tni.
panglima tni yang menggunakan.
perlu ada komando gabungan yang memenuhi persyaratan bahwa stafnya bersifat gabungan.
apabila itu terjadi, maka baru kelihatan jelas bahwa kodam itu adalah komando komponen darat yang bertugas menyiapkan satuan.
apabila nanti diperlukan yang menggunakan adalah garis dari mabes tni, kotamaops tni.
dulu jelas karena ada kowilhan.
sekarang ini agak rancu karena sementara kowilhan dibekukan.
  dalam uu no 22/1999, bidang pertahanan keamanan merupakan wewenang pemerintah pusat.
tidakkah berbahaya kalau bidang pertahanan didaerahkan?
   walaupun ada nanti institusi-institusi pertahanan di daerah, institusi tersebut adalah institusi pusat.
sekarang pun begitu.
tni bukan milik gubernur.
tni milik panglima tni dan panglima tni itu di jakarta.
tni tunduk kepada presiden, bukan kepada gubernur.
 nah, kalau ada perkecualian (politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama) di antaranya hankam, kita perlu bertanya masih valid enggak perkecualian ini, karena uu no 22/1999 dibuat ketika departemen fungsional bernama departemen pertahanan dan keamanan, sekarang namanya departemen pertahanan.
 fungsi pertahanan adalah fungsi pemerintah pusat yang tidak akan pernah didelegasikan kepada daerah, dengan aparat atau alat pelaksananya adalah tni.
utamanya dia untuk menghadapi ancaman dari luar.
mengapa tidak pernah diberikan kepada daerah?
kalau menghadapi ancaman dari luar dan sebuah daerah kalah, kekalahan terhadap ancaman dari luar itu tidak hanya merupakan kekalahan daerah, itu merupakan kekalahan bagi bangsa.
itu logikanya.
 kalau keamanan, maka kita patut berpikir apakah kepala daerah bisa dibebaskan dari tanggung jawab keamanan?
apakah betul bahwa kewajiban dan tugas ini bisa dilepaskan dari pemerintah kepala daerah, karena kalau kita melihat penguasa darurat sipil di daerah adalah gubernur.
berarti dia bertanggung jawab atas pemulihan keamanan dan kondisi keamanan di daerah.
 masalahnya, untuk sementara ini polisi mengklaim dirinya sebagai penanggung jawab keamanan di daerah juga sehingga ada dua penanggung jawab keamanan.
yang mana ini?
ini juga harus diputuskan.
tetapi yang jelas keamanan itu didelegasikan kepada daerah.
hanya pertahanan yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
  konsep ini mau diterapkan kapan?
katanya 2002?
   kalau tahun 2002 terlalu cepat.
ternyata dari lokakarya tersebut dapat dikatakan berhasil baru pada tingkat sosialisasi.
mereka pun baru sadar bahwa fungsi teritorial merupakan fungsi pemerintahan.
jadi, pengalihan dari fungsi ini juga akan sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan institusi pengganti.
oleh karena itu, saya tidak ingin terburu-buru mengatakan berapa tahun diperlukan karena keadaan tiap daerah tidak sama.