di tingkat nasional, dibutuhkan komitmen politik dan dukungan bidang-bidang yang baik langsung maupun tak langsung memperkokoh landasan bagi tumbuh dan berkembangnya ukm.
komitmen politik dari eksekutif dan parlemen (dpr) paling tidak mencakup tiga hal.
pertama, keberpihakan yang dilandasi prinsip-prinsip pemberdayaan usaha yang sehat lewat penguatan daya saing dan arah (direction) pengembangan ukm.
kedua, alokasi dana apbn/apbd yang memadai untuk ukm sebagai cerminan dari politik anggaran.
ketiga, pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang gerak seluas-luasnya di satu pihak dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi ukm.