yang terjadi justru "perampokan" terus berlangsung.
beban akhirnya ditanggung rakyat.
saya yakin yang sejenis ini banyak sekali terjadi karena otoritas penjualan aset berada di tangan para "pencoleng" yang ironisnya sudah diberi gaji ratusan juta rupiah sebulan.
apakah perampokan atas aset-aset negara secara besar-besaran secara terang-terangan terus kita biarkan?
kalau perangkat hukum sudah mandul, paling tidak tindakan politik harus dilakukan.