sidang kabinet yang tidak dihadiri presiden abdurrahman wahid dan wakil presiden megawati soekarnoputri, hari sabtu (28/4) antara lain menyimpulkan, dengan diutusnya menteri kehakiman dan hak asasi manusia baharuddin lopa bertemu pimpinan dewan perwakilan rakyat (dpr), berarti pemerintah sudah melakukan tugasnya untuk mengingatkan dpr agar proses politik tetap berada di jalur konstitusi.
 adanya permintaan kabinet agar dpr tidak mengeluarkan memorandum kedua, tampaknya tidak ditanggapi serius oleh fraksi-fraksi di dpr.
beberapa fraksi seperti fraksi pdi perjuangan, fraksi partai golkar, dan fraksi reformasi, hingga sabtu malam menyatakan, fraksinya tetap akan mengeluarkan memorandum kedua, meskipun sikap fraksi baru akan difinalkan minggu malam.
 lopa yang juga ketua dewan pakar partai persatuan pembangunan (ppp), hari jumat menemui pimpinan dpr dan menyampaikan keputusan kabinet agar dpr tidak mengeluarkan memorandum kedua pada sidang paripurna dpr, tanggal 30 april 2001.
dihentikannya proses memorandum akan menciptakan perdamaian, sehingga segala sesuatunya akan berjalan mulus.
  evaluasi   sidang kabinet dari pukul 14.00 hingga 16.45 wib dipimpin menteri koordinator politik, sosial dan keamanan (menko polsoskam) susilo bambang yudhoyono.
presiden abdurrahman wahid berada di jawa timur, sedangkan wapres megawati soekarnoputri sedang sakit flu.
 usai sidang kabinet, baharuddin lopa dan sekretaris kabinet marsilam simanjuntak memberi keterangan kepada wartawan.
menurut simanjuntak, sebagian besar waktu yang dipakai dalam sidang adalah mendengarkan laporan rinci dari menkeh dan ham baharuddin lopa yang menjadi utusan sidang kabinet hari kamis ke dpr.
kabinet kemudian mengadakan evaluasi keamanan.
  "evaluasi sidang kabinet, sampai hari ini (sabtu- red ), keadaan tenang dan keamanan masih baik.
dan bahwa dengan diutusnya pak lopa, sidang kabinet menganggap bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya untuk mengingatkan agar proses politik tetap di dalam jalur konstitusi.
itu adalah kesimpulan dari sidang kabinet," demikian simanjuntak.
 beberapa hal lain yang perlu dilakukan, lanjut simanjuntak, adalah membuat sosialisasi lebih luas mengenai alasan dari sidang kabinet yang lalu untuk meminta agar memorandum kedua dpr tidak perlu dilanjutkan, atau tidak perlu berkonsekuensi kepada meminta pertanggungjawaban dari presiden.
 usai jumpa pers resmi, wartawan bertanya tentang tuntutan dari pihak-pihak tertentu agar presiden mundur.
menjawab ini, lopa dengan semangat mengatakan, "presiden masih mampu, masih ada program, kabinet masih mendukung, solid."
   fraksi menolak   fraksi pdi perjuangan, fraksi partai golkar dan fraksi reformasi dpr menolak permintaan pemerintah agar proses memorandum kedua dihentikan.
alasannya, dpr secara kelembagaan tidak bisa memutuskan untuk menerima permintaan itu dengan serta-merta, tetapi harus melalui proses dan mekanisme dpr, yakni harus mendengar pendapat-pendapat fraksi dan diputuskan dalam rapat paripurna.
 demikian ketua fraksi partai golkar syamsul muarif, wakil sekretaris fraksi pdi perjuangan tjahjo kumolo dan anggota fraksi reformasi alvin lie, sabtu. "
cara untuk menunda apalagi menghentikan proses memorandum tidak bisa dilakukan.
memorandum adalah proses politik yang diatur dalam ketetapan mpr nomor iii/mpr/ 1978.
jadi, secara kelembagaan permintaan itu sulit diterima.
apalagi rapat pimpinan dpr dengan fraksi-fraksi dpr jumat malam lalu memutuskan untuk menolak permintaan itu," kata syamsul muarif.
 fraksi reformasi lewat 'vokalis'-nya, alvin lie, tegas menolak permintaan kabinet yang kemudian dikatakannya mengatasnamakan pemerintah agar proses memorandum dihentikan.
bahkan ia menilai, tidak pantas baharuddin lopa yang dikenal memiliki integritas itu datang ke dpr sebagai 'pembantu' dalam arti sebenarnya.
alasannya, proses memorandum itu ditujukan buat presiden pribadi, bukan kepada pemerintah.
 "seharusnya yang dilakukan presiden atas memorandum itu adalah introspeksi diri.
apalagi permintaan agar memorandum dihentikan itu disertai ancaman segala, yakni dengan mengatakan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bila proses memorandum terus berjalan.
kabinet pun kini melakukan premanisme politik.
terus terang, saya juga kecewa kepada pak lopa yang selama ini dikenal punya integritas tinggi, tetapi sekarang sudah buta tuli nurani," tambah alvin.
  tjahjo juga menyatakan, lopa seharusnya tidak perlu datang ke dpr. "
kalau mau menyampaikan imbauan kabinet, kan, bisa lewat jumpa pers.
kedatangan lopa ke dpr itu bisa merendahkan martabat pemerintah karena sebenarnya dpr dan pemerintah sederajat.
dan kedua lembaga harus mengakui hak dan kewenangan masing-masing lembaga," katanya.
 tjahjo mengemukakan, fraksi pdi perjuangan sama sekali tak terpengaruh dengan adanya permintaan pemerintah kepada dpr untuk tidak mengeluarkan memorandum kedua. "
kami tak terpengaruh pada tekanan politik," kata tjahjo, meski finalisasi sikap politik pdi perjuangan baru akan dilakukan minggu malam bersama ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri.
 tjahjo melihat langkah pemerintah meminta dpr untuk tidak mengeluarkan memorandum kedua merupakan wujud ketakutan dari pemerintah.
kedatangan lopa ke dpr bisa ditafsirkan pemerintah ingin mengintervensi kekuasaan legislatif.
padahal, eksekutif dan legislatif sama derajatnya.
   tak berubah   menyinggung soal draf pandangan akhir fraksi terhadap jawaban presiden atas memorandum pertama dpr, fraksi partai golkar, sebagaimana dijelaskan syamsul muarif, masih tetap pada pendirian semula, yakni tetap menjatuhkan memorandum kedua.
menurut syamsul, tidak ada perubahan yang signifikan atas draf yang disusun tim sebelas itu.
 ditanya apakah sikap fraksi partai golkar akan berubah-yang semula menjatuhkan memorandum kedua-jika pdi perjuangan berubah sikap di saat-saat terakhir, syamsul mengatakan, pada prinsipnya masing-masing fraksi dpr bersifat mandiri dan tidak tergantung kepada fraksi tertentu. "
saya kira pdi perjuangan tetap pada pendirian semula, yakni menjatuhkan memorandum kedua.
poros tengah malah bukan hanya menjatuhkan memorandum kedua, tetapi langsung minta sidang istimewa mpr," katanya.
 tentang draf pandangan akhir fraksi partai golkar, syamsul mengungkapkan, draf tersebut masih terus diperbarui dan disempurnakan.
dari tim sebelas yang dipimpin yahya zaini, draf itu sudah berada di dpp partai golkar.
kemudian, lanjut syamsul, dpp partai golkar akan memberikan saran dan pertimbangan. "
saran dan pertimbangan itu akan kembali digodok senin dini hari nanti," katanya.
 alvin mengungkapkan, substansi draf pendapat akhir dari fraksi reformasi tidak berubah, yakni tetap menjatuhkan memorandum kedua.
hanya saja ada perbaikan redaksional menyangkut frase atau kalimat.
saat ditanya apakah fraksi reformasi sangat bergantung pada pdi perjuangan, alvin menjawab, "masing-masing fraksi dpr itu independen.
jadi, tidak usah saling menunggu atau mempengaruhi."
   analisis hukum   menteri pertahanan mohammad mahfud md, jumat malam mengungkapkan, kedatangan lopa ke dpr merupakan keputusan sidang kabinet.
berdasarkan analisis hukum lopa terhadap perkembangan politik nasional, memorandum yang mengarah pada  impeachment  presiden itu secara hukum tidak sah.
 dalam sidang kabinet yang tidak dihadiri wakil presiden megawati soekarnoputri karena sakit flu itu, menko polsoskam yudhoyono meminta lopa menyampaikan analisis hukum terhadap perkembangan politik dewasa ini.
menurut mahfud, lopa lalu membacakan empat lembar  paper  analisisnya.
 "ketika pak lopa membacakan itu, presiden mendengarkan, dan ketika pak lopa mengusulkan agar ini diputuskan sebagai sikap resmi pemerintah, presiden minta pamit.
presiden mengatakan, karena ini menyangkut saya, nanti ada saudara menteri yang agak rikuhlah menanggapi, maka saya keluar dari sidang.
silakan sidang dipimpin pak yudhoyono.
saya menunggu keputusannya," tuturnya.
 mahfud melukiskan, diskusi dalam sidang kabinet itu obyektif.
semua anggota kabinet berbicara.
kecenderungannya hampir semua pembicara tetap minta agar masalah ini tidak bisa diselesaikan secara hitam putih, melainkan melalui kompromi.
  "ini soal politik.
hampir semua menteri bicara ini soal politik.
kalau bicara hitam putih hukum, ya, seperti itu, tetapi politiknya, ya, kesalahan yang didukung mayoritas dalam politik itu yang dianggap benar," katanya.
 ia menyatakan sangat  surprised  terhadap analisis lopa, karena isinya sama dengan apa yang selama ini selalu ia katakan bahwa dari sudut konstitusi, memorandum pertama dan kedua itu tidak dapat diterima. "
saya  surprised  karena selama ini yang bicara seperti di kabinet, kan hanya saya, sehingga saya dikesankan seakan-akan juru bicara.
padahal yang saya inginkan agar tidak terjadi kekisruhan ketika sebuah keputusan politik sudah dijatuhkan, maka kembali ke konstitusi," katanya.
 menurut mahfud, memorandum, dari sudut konstitusi, tidak memenuhi syarat. "
pak lopa melihat dari sudut hukum kalau ada memorandum, harus dianggap tidak sah.
itu diminta sebagai sikap kabinet dan disetujui," tuturnya.
 alasan tidak sahnya itu, seperti dikutip mahfud, untuk dijatuhkan berdasarkan memorandum itu tidak boleh berbentuk dugaan.
kalau dianggap melanggar sumpah jabatan, sumpah yang mana yang dilanggar oleh presiden.
itu tidak jelas dalam memorandum pertama.
oleh sebab itu, apabila memorandum pertama selesai, memorandum kedua konteksnya harus sesuai dengan memorandum pertama, sedangkan dalam memorandum pertama tidak ditemukan bukti hukumnya.