salah satu pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah pasal 13, ayat (2) dan (3) dalam perubahan pertama uud 1945.
pasal itu menjelaskan tentang kewenangan presiden dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara dengan memperhatikan pertimbangan dpr.
pasal ini diusulkan untuk direvisi karena mendapat banyak sorotan masyarakat.