"penolakan (darurat militer) ini dirumuskan berdasar-kan pendapat tokoh masyarakat," kata ketua dprd kota ambon lucky wattimury dengan menambahkan bahwa dprd kota ambon juga meminta diadakannya evaluasi transparan dengan melibatkan dprd setempat beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai masukan obyektif dalam evaluasi. "
mereka itu harus berpikir seribu kali lagi.
kita orang maluku saja yang tahu dan merasakan penderitaan seluruh umat, baik itu islam dan kristen selama ini," tambah hendriks.