dradjad juga mengemukakan, argumen lain yang disampaikan oleh tim ekonomi pemerintah yang mendukung master of settlement and acquisition agreement (msaa-perjanjian penyelesaian bantuan likuiditas bank indonesia/blbi dengan jaminan aset), juga menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi akan terganggu jika r&d tidak segera dikeluarkan.
 padahal, faktanya tanpa r&d, grup salim (misalnya) telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan di cina, meskipun tidak di indonesia.
namun, menurut dradjad, jika para obligor ini berkomitmen untuk menanamkan modalnya kembali ke tanah air, pemerintah harus menelusuri dananya.
sebab, sebelumnya pembayaran utang melalui  asset settlement  (penyerahan aset) belum  closing  karena pembayaran bukan melalui pola  cash settlement  atau setiap rupiah dibayar rupiah.
 setelah r&d diberikan, para obligor bisa berinvestasi lagi secara terbuka sehingga sama saja pemerintah memberikan subsidi kepada mereka atas utang yang belum terbayar.
misalnya, dengan salim group yang masuk tidak jauh dari bisnis makanan, berarti pemerintah memberikan subsidi yang sebenarnya menjadi tanggungan rakyat.