pemerintah diingatkan untuk jangan hanya memperhatikan rekomendasi tim bantuan hukum (tbh) mengenai penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) para obligor eks bank-bank bermasalah penanda tangan akta pengakuan utang (apu), tetapi juga harus mengejar perbedaan valuasi aset obligor bersangkutan dengan utang mereka.
sebab, yang terjadi saat ini tbh hanya melihat apakah dokumen master of settlement and acquisition agreement (msaa-perjanjian penyelesaian bantuan likuiditas bank indonesia dengan jaminan aset) yang sudah ditandatangani itu sah atau tidak, dan apakah kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi.