perdebatan serupa pernah terjadi di awal tahun 2002 tatkala pemerintah berniat memperpanjang penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) menjadi 10 tahun.
argumen yang digunakan waktu itu persis sama dengan yang disampaikan menneg bumn untuk kasus pemberian r&d.
ada satu lubang pada argumen pemerintah-baik untuk perpanjangan pkps maupun pemberian r&d-yaitu tidak menyentuh perilaku para obligor yang nyata-nyata berulang kali tidak menunjukkan itikad baik, sesuatu yang dipersyaratkan pula oleh ketetapan (tap) mpr dan uu propenas.
betapa sangat gamblang tindakan tak terpuji (tak kooperatif dan tak menunjukkan itikad baik) yang telah dilakukan para perusak peradaban itu.
betapa sangat nyata tindakan kriminal yang telah mereka lakukan.
jangan lagi digunakan alasan klise bahwa r&d bisa dicabut kalau di kemudian hari ada bukti-bukti baru obligor melanggar hukum.