rencana pemerintah untuk mengimpor 400 mobil mewah bagi keperluan konferensi tingkat tinggi (ktt) negara anggota g-15 (ktt g-15) mei mendatang ada kemungkinan tidak akan jadi dilaksanakan.
keputusan itu diambil menyusul sejumlah kritik tajam terhadap langkah yang dinilai menusuk rasa keadilan dan tidak menunjukkan adanya  sense of crisis  dari pemerintah.
  dua menteri kunci yang terlibat dalam pembuatan rencana itu, yakni menteri luar negeri (menlu) alwi shihab dan menteri keuangan dan pemberdayaan bumn prijadi praptosuhardjo, melalui pernyataan terpisah hari selasa (27/3) menunjukkan sikap melunak soal rencana mengimpor mobil mewah itu.
 kepada pers usai rapat koordinasi bidang perekonomian di bappenas, menlu alwi shihab mengatakan, rencana impor mobil mewah itu bisa saja dibatalkan.
namun, sebagai gantinya departemen luar negeri (deplu) menginginkan pemerintah menyediakan mobil yang representatif untuk para delegasi ktt g-15 tersebut.
  "deplu hanya mau siap ada mobil.
sekarang, umpamanya mau dibatalkan, oke.
tidak ada masalah, yang penting ada mobil yang representatif untuk rombongan," kata shihab.
menurut shihab, presiden abdurrahman wahid sendiri belum memberikan putusan resmi tentang hal itu.
sementara prijadi menjawab pertanyaan anggota komisi iv dpr dalam rapat kerja (raker) dengan pemerintah, selasa, menyatakan, rencana impor mobil mewah untuk ktt g-15 itu sebenarnya belum final.
sampai saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan mengenai hal tersebut.
 "pemerintah masih mengkaji dan menimbang-nimbang keputusannya.
memang disarankan pemerintah tidak menggunakan mobil yang terlalu mewah.
namun, ada standarnya untuk kendaraan tamu-tamu kepala negara.
sebab itu, sampai saat ini pemerintah masih membicarakannya dan dicarikan alternatif lainnya yang tidak merugikan negara," ujar prijadi.
 raker dengan komisi iv dpr itu juga dihadiri oleh menko perekonomian rizal ramli, menteri perhubungan dan telekomunikasi agum gumelar, menteri permukiman dan prasarana wilayah (menperkim) erna witoelar, dan kepala badan penyehatan perbankan nasional (bppn) edwin gerungan.
  dalam pernyataan sabtu lalu, shihab menegaskan, pemerintah tidak akan mengurungkan rencana untuk mengimpor 400 mobil mewah, karena mobil mewah itu, menurut dia, untuk menghormati tamu dan sudah menjadi standar internasional untuk setiap penyelenggaraan konferensi yang menghadirkan para kepala pemerintahan atau pimpinan negara. (
kompas , 27/3)   dalam pernyataan, selasa, alwi shihab mengatakan, setuju jika mobil yang disita direktorat jenderal (ditjen) bea dan cukai digunakan untuk keperluan ktt g-15 itu.
meskipun demikian, ia masih mempertanyakan legalitas dari mobil-mobil tersebut. "
apa sudah bisa dipakai.
kalau bisa, bagus," katanya.
sedangkan terhadap usulan agar untuk ktt g-15 digunakan saja mobil dinas para menteri, shihab mengatakan, "mobil saya dua kali mogok di jalan  lho. "
  tidak permanen   prijadi yang ditanya  kompas  soal surat no r9/pres/2/2001 tertanggal 9 februari yang sudah dikeluarkan presiden, yang intinya menyetujui impor mobil mewah dan disposisi pihaknya untuk memberikan keringanan bea masuk hanya sebesar lima persen kepada dua importir yang sudah ditunjuk, mengatakan, disposisi itu tidak bersifat permanen. "
disposisi itu, kan, bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktunya," ujar prijadi.
  prijadi sendiri mengaku tidak setuju kalau impor 400 unit mobil tersebut harus mengorbankan penerimaan negara. "
bukan hanya keringanan saja yang bisa merugikan negara, tetapi juga jumlahnya yang harus dihitung kembali," ujarnya.
 menyangkut usulan dirjen bea dan cukai agar pemerintah untuk sementara menggunakan mobil-mobil bekas selundupan yang kini disita pemerintah, prijadi mengatakan bisa saja itu dilakukan. "
namun, masalahnya, apakah jumlahnya memadai dan itu, kan, macam-macam jenisnya.
masak untuk tamu negara jenisnya bermacam-macam.
nantinya susah," tambahnya.
 secara terpisah, dirjen pajak hadi purnomo di sela-sela acara penyerahan surat pemberitahuan pajak (spt) terutang oleh wakil presiden megawati soekarnoputri dan ketua dpr akbar tandjung, memperkirakan, total kerugian yang akan muncul akibat adanya fasilitas bea masuk (bm) dan pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm) dari impor mobil mewah itu mencapai rp 144 milyar.
  sebaiknya dipertimbangkan   ketua dpr akbar tandjung yang dimintai komentarnya mengatakan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali rencana pengadaan mobil mewah itu.
selain menyebabkan pemasukan negara berkurang (karena adanya fasilitas pajak), dilihat dari situasi sekarang ini, mobil-mobil di dalam negeri, menurut dia, sudah memadai untuk kepentingan pelayanan tamu-tamu ktt yang akan datang.
 ketua komisi v dpr bachtiar chamsjah menegaskan, komisi v dpr tidak setuju dengan rencana pemerintah mengimpor mobil mewah untuk kepentingan ktt g-15. "
kalau dilakukan, itu akan melukai perasaan masyarakat indonesia yang saat ini sedang hidup penuh keprihatinan," tegasnya.
 anggota komisi i dpr sophan sophiaan mengatakan, alasan untuk menghormati tamu negara jangan dijadikan alasan untuk mengimpor mobil mewah. "
waktu saya ikuti perjalanan ibu wakil presiden megawati ke banglades, mereka sangat terbuka dan tanpa malu memperlihatkan kemiskinannya.
jangan memperlihatkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak mampu," tambahnya.
  importir bisa klaim   kedua perusahaan yang ditunjuk sebagai importir mobil mewah, hingga selasa, belum bisa dihubungi  kompas .
ketua umum gabungan industri kendaraan bermotor indonesia (gaikindo) bambang trisulo mengatakan, pembatalan impor-jika dilakukan-merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi pameran kemewahan di tengah krisis ekonomi saat ini. "
sebenarnya saat ktt g-15 adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan produk kendaraan nasional kepada para tamu.
bukan sebaliknya," tegas bambang.
 meskipun demikian, bambang mengingatkan, pemerintah harus siap mengantisipasi kemungkinan pt csa dan pt hrm mengajukan klaim ganti kerugian atas pembatalan pesanan impor 400 kendaraan mewah ini.
 "kalau atpm pt csa dan importir pt hrm sudah membuka  letter of credit  (l/c) atau sudah membayar uang muka, maka beban kerugian yang sudah dikeluarkan dapat ditagih ke pemerintah," papar bambang trisulo.
  sementara itu, pt citra langgeng otomotif menyatakan, selasa, sebagai agen tunggal pemegang merek (atpm) ferrari dan maserati, pihaknya tidak pernah meminta keringanan pajak dari pemerintah.
juga ditegaskan, kedua merek sedan  sport  ini juga bukan untuk keperluan ktt g-15.
 "tidak masuk di akal, kendaraan sedan  sport  seperti ferrari dan maserati akan dipergunakan untuk ktt g-15," ujar managing director pt citra langgeng otomotif indradjit sardjono dalam penjelasan kepada  kompas.