menurut pj gubernur, sejak tahun 1999 penghasilan negara dan daerah dari penambangan timah sangat kecil dibanding kerusakan yang ditimbulkan.
hal ini terutama sejak keluarnya keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 558 tahun 1998 dan kepmen perindag nomor 146 tahun 1999 tentang ketentuan umum di bidang ekspor.
dengan kepmen 146, timah merupakan komoditas yang bebas diekspor sehingga tidak ada pengawasan dan pengaturan ekspor bahan tambang tersebut.