di sukabumi, presiden abdurrahman wahid kembali menegaskan yang berhak mengevaluasi kinerja pemerintah adalah majelis permusyawaratan rakyat (mpr) pada akhir masa jabatan tahun 2004. "
seandainya dpr mengeluarkan memorandum kedua untuk menilai kinerja pemerintahannya, maka pemerintah tidak akan melayani karena hal itu bertentangan dengan undang-undang," kata presiden menjawab pertanyaan endang sukardi, seorang jemaah, usai shalat jumat di masjid agung pelabuhanratu, sukabumi, jumat.
warga pelabuhanratu itu secara terus terang mengatakan kecemasannya kepada presiden terhadap perseteruan politik antar-elite.