ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) dpr ali masykur musa yang ditemui pers, kemarin, mengatakan, penolakan sebagian besar anggota dpr dan fraksi-fraksi terhadap pembentukan pansus bulog menunjukkan adanya ambivalensi dan inkonsistensi dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme.
hal itu menyebabkan dpr, secara institusi, akan mengalami deligitimasi di mata rakyat.