perubahan ketiga undang-undang dasar (uud) 1945 belum cukup memadai untuk menampung sistem politik yang betul-betul mampu menjamin demokrasi dan belum menampung partisipasi publik.
untuk itu, jika sidang tahunan (st) mpr tanggal 1-10 november 2001 belum bisa mengesahkan perubahan ketiga konstitusi, tidak perlu khawatir.
namun demikian, kegagalan mpr menyepakati perubahan ketiga uud 1945 mengindikasikan makin perlunya sebuah komisi konstitusi.