dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (dpp pdi-p) secara prinsip masih berpegang pada hasil kongres i pdi-p pada akhir maret 2000 di semarang, jawa tengah, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres) dilakukan secara langsung di dalam majelis permusyawaratan rakyat (mpr).
 "sikap resmi partai tidak ada perubahan.
bagaimanapun kongres telah memutuskan untuk tahun 2004, pemilihan umumnya adalah pemilu seperti semula, di mana presiden dipilih melalui mekanisme mpr," kata wakil sekretaris jenderal dpp pdi-p pramono anung wibowo kepada pers di kantor dpp pdi-p, selasa (11/9).
 semula, rapat pdi-p kemarin dimaksudkan untuk mengambil keputusan soal sikap partai terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden.
namun, karena ketua umum dpp pdi-p megawati soekarnoputri ada acara lain, dpp akan memutuskan soal tersebut pada rapat berikutnya, pekan depan.
 juru bicara f-pdip mpr soewarno dalam rapat pleno panitia ad hoc i badan pekerja (bp) mpr hari senin menjelaskan tahap-tahap pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutnya pemilihan langsung plus atau gabungan. (
kompas , 11/9)  pertama, menjelang pemilu, satu partai politik atau gabungan sejumlah partai politik mengajukan pasangan presiden/wapres.
kedua, pasangan-pasangan calon presiden/wapres itu dikampanyekan dalam pemilu.
ketiga, apabila dalam pemilu ternyata ada pasangan calon presiden/wapres yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka mpr tinggal menetapkan dan melantik pasangan presiden/wapres tersebut.
  keempat, apabila tidak ada pasangan presiden/wapres meraih dukungan suara lebih dari 50 persen, maka pasangan yang memperoleh urutan pertama dan kedua terbanyak diserahkan kepada mpr, kemudian mpr memilih satu pasang presiden/wapres untuk ditetapkan.
  sementara rekomendasi politik dan pemilu butir lima kongres i pdi-p di semarang 26 maret-1 april 2000 menyebutkan,  pdi-p bertekad bulat pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung di dalam majelis permusyawaratan rakyat .
  secara terpisah, direktur lembaga bantuan hukum (lbh) jakarta irianto subiakto mengatakan mendukung ide pemilihan presiden secara langsung.
sebab, hal itu sesuai harapan rakyat.
akan tetapi, tidak perlu lagi diatur peran dari mpr untuk ikut memilih presiden/ wakil presiden apabila tidak ada calon presiden/wapres yang pada pemilu meraih suara lebih dari 50 persen pemilih.
 "kalau mpr masih diberikan peran untuk memilih presiden/ wapres, bila tidak ada calon yang meraih suara lebih dari 50 persen dalam pemilu, ya tidak ada artinya lagi pemilihan langsung itu.
sebaiknya, calon presiden/wapres dibatasi sehingga tak muncul calon sebanyak-banyaknya dalam pemilu.
kalau setiap partai politik diizinkan untuk mengajukan calon presiden/wapres, memang akan terjadi calonnya sangat banyak," jelas irianto di jakarta, kemarin.
  sudah dilaporkan   menurut pramono anung, konsep yang diajukan f-pdip dalam rapat pleno pah i bp mpr itu sudah dilaporkan kepada megawati. "
mereka (f-pdip) sudah memberikan laporan kepada ketua umum.
oleh karena itu, respons yang diberikan kepada panitia ad hoc i bp mpr merupakan respons yang sudah dibicarakan internal partai.
meskipun demikian, kami tidak memungkiri ada perkembangan di badan pekerja mpr, dan tentunya bp mpr akan memberikan laporan kepada dpp pdi-p," katanya.
 munculnya gagasan soal pemilihan presiden/wapres tersebut, kata dia, belajar dari pengalaman sidang umum mpr lalu di mana tidak ada partai pemenang pemilu memperoleh suara melebihi 50 persen plus satu.
  "maka dari itu, f-pdip mengajukan usulan, kalau lebih dari 50 persen plus satu dan partai-partai politik sejak awal telah mencalonkan presiden dan wakil presidennya, maka itu dianggap presiden dan wakil presiden terpilih.
akan tetapi, kalau kurang dari 50 persen plus satu, maka mekanismenya diambil dari pemilihan mpr," ujar pramono.
  dua pemilu   supaya terjadi pembatasan jumlah calon presiden/wapres, irianto mengusulkan dilakukan dua tahap pemilu seperti yang dilakukan di banyak negara.
pemilu pertama dilakukan untuk memilih wakil rakyat, baik anggota dpr maupun mpr.
presiden/wapres ditentukan dalam pemilu kedua.
akan tetapi, tidak semua partai boleh mencalonkan presiden/wapres.
 "dalam undang-undang (uu) tentang kepresidenan maupun uu pemilu ditegaskan saja, hanya tiga partai peraih suara terbanyak dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat yang berhak mengajukan calon presiden/wapres.
dengan begitu, paling banyak akan ada tiga pasangan calon presiden/wapres.
calon inilah yang dipilih rakyat dalam pemilu kedua," ungkap irianto.
  dalam pemilu kedua, siapa pun calon yang meraih kemenangan akan ditetapkan menjadi presiden/wapres dan tidak perlu harus memenuhi 50 persen plus satu.
  "pemenang pemilu kedua juga belum tentu dari calon yang diajukan partai pemenang pemilu.
hal ini harus diterima sebagai kenyataan kehendak rakyat yang ingin dipimpin presiden/wapres bukan dari pemenang pemilu.
jikalau ini terjadi, parlemen bakal kuat untuk mengontrol eksekutif.
tetapi, bisa juga presiden/wapres terpilih itu dari calon usulan partai pemenang pemilu," katanya lagi.