tuntutan kenaikan gaji pegawai pt pos indonesia (posindo) akhirnya terpenuhi, meski tidak sepenuhnya.
manajemen akan menaikkan gaji pokok pegawai sebesar rp 300.000, lebih rendah dari tuntutan mereka, yakni kenaikan minimal rp 500.000.
kenaikan ini berlaku terhitung 1 januari 2001 dan berlaku surut.
 meski gaji sudah disetujui untuk dinaikkan, namun pegawai masih mengancam melakukan aksi unjuk rasa, jika tuntutan agar manajemen segera menandatangani kesepakatan kerja bersama (kkb) tidak dipenuhi.
aksi itu akan dilakukan, kamis (5/4), oleh seluruh karyawan kantor pos (kp) ii daerah istimewa yogyakarta (diy) beserta seluruh cabangnya.
 tak kurang dari 2.000 karyawan pt posindo melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor menhubtel dan menkeu di jakarta, senin, menuntut kenaikan gaji minimal rp 500.000, sebab sejak tahun 1993 gaji pokok mereka tidak pernah naik, meski diakui tunjangan tetap dinaikkan.
aksi itu sempat menghentikan pelayanan, terutama di kantor pos besar jakarta.
 "operasi pt posindo sudah normal.
keinginan pegawai agar gajinya naik dipenuhi oleh manajemen sebesar rp 300.000 dan para pegawai menerima keputusan ini," kata kepala humas pt posindo m sabarudin yang dihubungi  kompas  di bandung, selasa.
 sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji tersebut, manajemen posindo tengah mencari cara agar kondisi keuangan tetap sehat.
salah satu alternatifnya adalah penghapusan layangan gratis kepada pemerintah.
 sabarudin mengatakan, kenaikan itu sesungguhnya berat. "
tetapi ini jadi konsekuensi untuk mampu mendapatkan uang itu.
kalau pendapatan tidak mampu mengimbangi tambahan pengeluaran itu maka kita khawatir ada dampaknya.
kita optimis bisa," katanya.
  dia tidak menjelaskan berapa besar tambahan anggaran dari kenaikan gaji itu.
akan tetapi, jika total karyawan di seluruh tanah air mencapai 26.900 orang, berarti perusahaan harus menyediakan tambahan anggaran minimal sebesar rp 8,070 milyar.
dia menyatakan laba perusahaan tahun 2000 mencapai rp 54 milyar.
sementara gaji paling rendah karyawan sebesar rp 400.000.
 keputusan itu bukan hanya keputusan manajemen pt posindo saja, tetapi juga disetujui pemerintah yaitu menteri perhubungan dan telekomunikasi serta menteri keuangan dan pembinaan bumn. "
pemerintah akan mem-back up .
sekarang yang lagi dikaji adalah bagaimana bentuk komitmen pemerintah terhadap hal ini," kata sabarudin.
 beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah antara lain, pt posindo tidak dibebani target harus untung serta penugasan-penugasan yang bersifat menyukseskan program pemerintah harus ada perhitungan. "
meski kita selalu berusaha agar tetap untung," katanya.
 selama ini terdapat pelayanan jasa kiriman gratis yang merupakan program pemerintah, seperti pembayaran jaminan hidup transmigran, dana jaring pengaman sosial, dan inpres desa tertinggal.
penugasan pemerintah lainnya yang meski bersifat komersial, tetapi ongkosnya rendah seperti penjualan meterai yang hanya dihargai rp 65 per lembar akan ditinjau ulang dengan departemen teknis.
  realistis   hal yang sama dikemukakan anggota dpr yosef umarhadi. "
banyak hal pt posindo dirugikan seperti perhitungan dinas bebas bea.
memang tidak gratis, tetapi selalu lebih rendah," katanya.
  perhitungan selama ini menggunakan sistem acak dan pembayarannya dilakukan setahun dua kali.
untuk itu harus dilakukan perhitungan agar beban pt posindo lebih realistis.
beban bumn ini untuk melayani jasa pengiriman surat pemerintah juga harus dihapuskan.
 "saya agak terkejut dengan demo itu.
selama ini karyawan pos dikenal sebagai karyawan yang paling loyal dan tak pernah mengeluh.
kita berharap dengan kenaikan gaji karyawan pelayanan bisa ditingkatkan," kata yosef.
 menurut yosef, kinerja keuangan pt posindo sendiri dalam kondisi pas-pasan. "
agar bisa menaikkan gaji karyawan harus dicari terobosan untuk memperbesar pendapatan seperti efisiensi dan peningkatan mutu produk.
masalahnya tingkat persaingan makin tinggi," katanya.
  sedangkan soal monopoli jasa pengiriman, menurut yosef masih diperlukan karena hingga saat ini tidak ada perusahaan yang mau melayani daerah terpencil karena tidak memiliki jaringan.
  sementara itu, pengamat masalah ketenagakerjaan yang juga anggota badan pengurus lsm akatiga juni thamrin mengatakan, peningkatan kesejahteraan pegawai pos diperlukan karena melihat kondisi ujung tombak pt posindo yaitu para pengantar surat tergolong masih memprihatinkan.
 "namun, karyawan juga perlu mengingat bahwa mereka mempunyai tugas sosial, yaitu melayani kepentingan publik.
jangan sampai tindakan mereka mengganggu pelayanan," kata juni.
  ia malah mengusulkan monopoli jasa pos dibuka agar  pt posindo tertantang untuk bermain di pasar sehingga memiliki produk yang unggul.
untuk itu produk pt posindo yang tidak bisa bersaing lebih baik dihapus bila tidak efisien.
   sudah lama   ketua serikat pekerja cabang kantor pos ii diy sudarrahardjo kepada  kompas  di yogyakarta, selasa, menyatakan, tuntutan-tuntutan sudah lama diajukan, tetapi ternyata pihak manajemen begitu lambat dalam membuat keputusan, sehingga waktu yang telah dijanjikan, yakni 30 maret, menjadi sempit sekali.
 akan tetapi, lanjutnya, saat ini seluruh karyawan sudah sedikit lega dan gembira, sebab sebagian keputusan menyangkut finansial (keuangan) sudah dikeluarkan.
keputusan yang belum dapat direalisasikan adalah kesepakatan kerja bersama (kkb).