menurut abdullah, seharusnya pemerintah berkonsultasi lebih dulu dengan dpr berkaitan dengan rencana restrukturisasi tunggakan kut.
sebab, secara tidak langsung, restrukturisasi itu berkaitan dengan apbn. "
apa pun yang berkaitan dengan pembebanan terhadap apbn, seharusnya melalui pembicaraan dengan dpr.
hak budget itu, kan, ada pada dpr," ujarnya.