menurut yudhoyono, pemerintah tidak ingin keputusan politik yang didukung dpr dan seluruh elemen masyarakat membebani aparat keamanan. "
kalau suatu saat ada apa-apa, misalkan korban yang tidak bisa dihindari dalam sebuah operasi itu, tni dan polri serta-merta disalahkan dan dianggap melanggar ham," katanya.