menurut mukti, proses yang dijalankan dalam perubahan uud 1945 itu tidak ilmiah.
banyak langkah yang diambil tidak berdasarkan paradigma hukum yang tepat.
beberapa perubahan, menurut dia, hanya mengedepankan kepentingan golongan.
namun, daripada kembali ke uud 1945 yang selama ini banyak menimbulkan krisis ketatanegaraan, pihaknya lebih memilih untuk memakai hasil panitia ad hoc i tersebut untuk sementara. "
kita perlu kontrak sosial yang baru," katanya.