rancangan ketetapan (rantap) tentang pertanggungjawaban presiden diterima dengan ketentuan, atau dikenal sebagai rantap "kompromi" yang diajukan fraksi kebangkitan bangsa (f-kb), akhirnya didrop, alias terpental, dalam rapat pleno badan pekerja (bp) mpr, selasa (3/7).
rantap itu gagal dijadikan salah satu materi sidang istimewa (si) mpr 1 agustus 2001.
dengan begitu, hanya empat rantap dan satu rancangan keputusan (rantus) yang akan dibahas.
 rapat pleno bp mpr untuk menentukan materi-materi persidangan itu dipimpin ketua mpr amien rais, yang sekaligus ketua bp mpr, didampingi lengkap wakil-wakilnya, yakni nazri adlani, jusuf amir faisal, hoesni thamrin, sutjipto, ginandjar kartasasmita, matori abdul djalil, dan hari sabarno.
rapat yang dimulai pukul 09.15 dan berakhir pukul 12.00 itu sempat di- break  selama 30 menit setelah amien menyiapkan voting untuk materi yang belum bulat disetujui.
  keputusan diambil setelah mendengarkan laporan tiga pimpinan panitia ad hoc (pah) bp mpr, yakni ketua pah i bp mpr jakob tobing, ketua pah ii rambe kamarul zaman, dan ketua pah khusus ali hardi kiaidemak.
sebelumnya, ketua mpr amien rais memberi pidato pengantar persidangan.
secara keseluruhan, rapat pleno bp mpr yang merupakan representasi mpr itu berjalan lancar dan sesuai jadwal.
 sejumlah anggota bp mpr bahkan mengusulkan lobi untuk menghindari voting.
lobi akhirnya diterima dan dalam lobi tertutup disepakati, keputusan diambil lewat musyawarah mufakat.
  meski demikian, f-kb memberi enam catatan untuk dibacakan bp mpr dalam si mpr nanti.
salah satu catatan fraksi mpr yang dikenal sebagai pendukung presiden abdurrahman wahid itu adalah perlunya dicantumkan kalimat "dana yanatera bulog dan sumbangan sultan brunei" dalam konsiderans rantap tentang pertanggungjawaban presiden.
 "ini musyawarah sejati, sangat demokratis," kata amien usai mengetukkan palu tanda rapat pleno berakhir.
rapat pleno itu sendiri memunculkan sejumlah interupsi, khususnya dari anggota bp mpr dari f-kb.
syafrin romas, anggota f-kb, mengusulkan agar proses pengesahan materi si mpr tidak hanya dilakukan oleh 90 anggota bp mpr, tetapi oleh 700 anggota bp mpr.
akan tetapi, rully chaerul azwar mengingatkan bahwa acara rapat pleno bp mpr hanya untuk mengesahkan materi persidangan.
 ahli ilmu politik universitas gadjah mada riswandha imawan menilai, secara realitas politik, posisi presiden abdurrahman wahid sudah di ujung tanduk karena mayoritas kekuatan politik di mpr sudah memberi isyarat akan terjadinya pelengseran pada saat sidang istimewa mpr agustus nanti.
namun, riswandha mengingatkan, proses itu harus dilakukan dengan cara bijak dan tidak mempermalukan serta memberikan tempat terhormat bagi abdurrahman wahid.
  jadwal fleksibel   dengan terpentalnya rantap "kompromi", pah i hanya meloloskan satu rantap tentang pertanggungjawaban presiden kh abdurrahman wahid dengan dua varian, yakni rantap pertanggungjawaban diterima dan rantap pertanggungjawaban ditolak.
pah ii meloloskan dua rantap, yakni rantap tentang penetapan wakil presiden republik indonesia megawati soekarnoputri sebagai presiden republik indonesia dan rantap tentang pengangkatan wakil presiden republik indonesia.
  adapun pah khusus meloloskan satu rancangan keputusan (rantus) tentang jadwal acara si mpr tahun 2001.
rantus ini pun berisi tiga kemungkinan jadwal acara persidangan, yakni jadwal acara apabila pertanggungjawaban presiden ditolak mpr, apabila jawaban presiden diterima mpr, dan apabila jawaban presiden ditolak mpr.
 ketua pah khusus ali hardi kiaidemak menjelaskan, jadwal persidangan sifatnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan keadaan. "
kalau presiden tidak datang dan tidak bersedia memberi pertanggungjawaban, maka jadwal acara bisa lebih singkat lagi," katanya.
  meski rantap "kompromi" terpental dan gagal untuk dijadikan salah satu materi persidangan, sekretaris pah i ali masykur musa, yang juga anggota bp mpr dari f-pkb mengatakan, rapat pleno bp mpr memberi catatan resmi bahwa rantap "kompromi" itu bisa dimunculkan atau dihidupkan kembali saat si mpr.
   rantap "pemberhentian"   menanggapi soal dipersiapkannya rantap "antisipatif" yang tidak lain rantap "pemberhentian" presiden kh abdurrahman wahid apabila presiden tidak bersedia memberi pertanggungjawaban, ali masykur musa menegaskan, sejauh ini pah belum membahas rantap tersebut.
kalaupun rantap "pemberhentian" itu akan dimunculkan dalam si mpr, katanya, itu perlu pembicaraan ulang.
f-kb, menurut dia, belum tahu apakah presiden akan hadir atau tidak.
 "tetapi, kami (pkb), kan, tidak  suudzon .
maka kita lihat perkembangannya nanti," katanya.
 ali mengatakan, tidak pada tempatnya dan tidak etis mempermasalahkan serta mempersiapkan rantap "pemberhentian" yang sifatnya berandai-andai sejak dini.
saat ditanya bahwa rantap itu sudah disiapkan dan siap pula dimunculkan sebagai antisipasi atas ketidakhadiran presiden dalam si mpr, ali menjawab, "biarkan mereka berandai-andai."
 wakil ketua pah i slamet effendy yusuf mengatakan, rantap "pemberhentian" itu sudah dibicarakan dalam rapat konsultasi bp mpr dengan pimpinan pah serta pimpinan fraksi mpr.
perlunya rantap "pemberhentian" tersebut untuk mengantisipasi jika presiden tidak hadir, tidak hadir tetapi mengirim orang untuk menyampaikan pertanggungjawaban, tidak hadir dan tidak memberi pertanggungjawaban, hadir tetapi tidak memberi pertanggungjawaban, sakit, dan tidak hadir karena bepergian.
 apabila presiden menyatakan mengundurkan diri saat si mpr, slamet berpendapat, tidak perlu disiapkan rantap khusus untuk keperluan itu. "
kalau presiden menyatakan mundur, berlaku pasal 8 uud 1945 yang mengatur presiden berhalangan," katanya.
 (pep/nar)     enam catatan materi si mpr dari f-kb      1.
dalam konsiderans "menimbang" rantap pertanggungjawaban presiden, di mana presiden dituduh melanggar pasal 9 uud 1945 tentang sumpah jabatan dan tap no xi/mpr/1998 tentang kkn, konteksnya harus disebutkan, yakni dugaan penyelewengan dana yanatera bulog dan sumbangan sultan brunei.
 2.
perlu ada pembahasan terlebih dahulu dalam si mpr mengenai pasal 8 uud 1945, khususnya tidak adanya kata "diberhentikan" karena yang ada hanya kata "berhenti".
 3.
perlu dibahas bahwa kalau pertanggungjawaban presiden ditolak, belum tentu secara otomatis presiden diberhentikan karena masa jabatan presiden lima tahun dan pertanggungjawaban diberikan setelah lima tahun.
 4.
perlu forum khusus dalam si mpr nanti untuk membahas permintaan dpr menyelenggarakan si mpr, sebab forum itu selama ini belum terbentuk.
 5.
dalam konsiderans seluruh rantap yang menyebut uud 1945, perlu ditulis dengan penjelasan, sebab uud 1945 tidak dapat dilepaskan dari penjelasan.
 6.
meski sudah didrop di rapat pleno bp mpr, rantap pertanggungjawaban diterima dengan ketentuan atau dikenal sebagai rantap "kompromi" masih tetap diperlukan dan bisa dimunculkan dalam si mpr.