mahkamah agung (ma) diharapkan melakukan judicial review terhadap peraturan daerah (perda) yang dinilai dana moneter internasional (imf) bermasalah.
ini untuk membuktikan, apakah perda-perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya atau tidak.
perda yang sudah disahkan dan dibuat dengan cara yang benar untuk kepentingan rakyat, tidak bisa begitu saja dibatalkan.