pasal 29 ayat (1) menambahkan, partai politik yang menurut undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang parpol telah disahkan sebagai badan hukum oleh menteri kehakiman republik indonesia diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya undang-undang ini .
ayat (2) menegaskan, parpol yang tidak memenuhi persyaratan dibatalkan keabsahannya sebagai badan hukum dan tidak diakui keberadaannya.