"malah, berencana menyampaikan kepada mendagri yang tidak ada aturannya dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999.
sepertinya antara bupati dan ketua dprd ada kongkalikong saja, seolah-olah di permukaan mereka berseteru, tapi di pihak lain mereka sama-sama memanfaatkan uang rakyat," kata zamzami, yang juga ketua program studi ilmu pemerintahan, sekolah tinggi ilmu politik dan ilmu sosial tanjung pinang.