farid mengatakan, pembedaan itu disebabkan status yang dimiliki orang tersebut sehingga ia memiliki posisi tawar untuk mempengaruhi putusan pengadilan.
status itu dapat berupa kekuasaan secara politis, pemerintahan, maupun karena memiliki uang. "
seharusnya perlakuan tiap orang di pengadilan sama, tidak peduli dia gembel atau pejabat.
kalau yang satu langsung dihukum, kenapa yang lain tidak?"
kata farid.
 ia mencontohkan, bagaimana akbar tandjung yang notabene ketua dpr tetap bebas dalam menunggu putusan akhir setelah divonis tiga tahun penjara, karena kasus dana nonbudgeter badan urusan logistik (bulog) sebesar rp 40 milyar oleh pengadilan negeri jakarta pusat.
begitu juga dengan rahardi ramelan yang masih membuat jumpa pers di sebuah kafe di kawasan blok m meskipun telah divonis dua tahun penjara.