pada tahun 1992, presiden soeharto kembali mengeluarkan keppres nomor 47/1992 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.
pasal 1 (2) menyebutkan, mengubah ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) pegawai negeri, anggota abri dan pejabat instansi pemerintah dilarang menguasai/menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas. (
3) pegawai negeri, anggota abri dan pejabat instansi pemerintah yang menguasai/menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas, wajib menyerahkan kembali kepada kepada instansinya.