"pemerintah telah menyalahi kesepakatan dalam pertemuan antara fkdpm dengan menteri esdm, menteri dalam negeri, serta menteri keuangan di cikarang akhir tahun lalu bahwa akan dibuat sebuah tim untuk menetapkan bagi hasil migas secara bersama-sama.
tiba-tiba, menkeu sudah mengeluarkan sk yang ditetapkan tanpa melibatkan fkdpm.
bahkan, sama sekali tidak ada penjelasan mengenai bagian daerah yang menjadi lebih kecil," ujar drajat.