terhitung hari minggu 1 april 2001 pukul 00.00, pemerintah menaikkan harga bbm untuk sektor industri dan sektor pelayaran internasional, khususnya kapal berbendera asing tujuan luar negeri dan sektor industri pertambangan.
melalui keputusan presiden (keppres) nomor 45 tahun 2001 tertanggal 30 maret 2001 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri, harga bbm industri naik antara 50 dan 100 persen dari harga pasar internasional.
untuk sektor industri secara umum dan industri perikanan, kenaikan ditetapkan sebesar 50 persen dari harga pasar internasional.
sedangkan untuk sektor pelayaran internasional dan pertambangan umum seperti kontrak karya (kk) dan kontraktor  production sharing  (kps) pertamina, kenaikan ditetapkan sebesar 100 persen atau sama dengan harga pasar internasional.
  volume konsumsi bbm yang disubsidi 76,5 persen dari 51 juta kiloliter total konsumsi bbm nasional.
kelompok ini kenaikannya diputuskan ditunda hingga bulan oktober mendatang.
  sedangkan 23 persen lainnya merupakan konsumsi sektor industri dan sektor perikanan.
kelompok ini akan merasakan kenaikan harga 50 persen.
  sisanya 0,3 persen untuk industri pelayaran internasional dan sektor pertambangan.
kelompok ini akan merasakan kenaikan sebesar 100 persen.
 menyusul kenaikan itu, tim pemantau harga (tph) diminta bekerja serius melihat dampak kenaikan harga dari produk terkait.
tim itu hendaknya dilengkapi perangkat sanksi hukum yang berat bagi industriawan yang melakukan spekulasi menaikkan harga.
tph berada di bawah koordinasi menteri perindustrian dan perdagangan (menperindag) luhut binsar panjaitan.
 ini ditegaskan wakil ketua sub komisi energi dan sumber daya mineral (esdm) komisi viii dewan perwakilan rakyat (dpr) ramson siagian (f-pdi perjuangan) menjawab  kompas , sabtu (31/3).
dengan kenaikan 50 persen untuk industri umum dan perikanan, serta 100 persen untuk pelayaran dan investasi pertambangan, akan tetap dapat dicapai penghematan devisa sebesar rp 3 trilyun.
  "kenaikan harga bbm untuk kalangan industri sebesar 50-100 persen jangan sampai membebani produk yang dihasilkan dan dikonsumsi rakyat banyak.
kenaikan komponen biaya bbm untuk industri yang berorientasi domestik jangan melebihi 2 persen.
untuk itu tim pemantau harga (tph) di bawah komando menperindag luhut panjaitan diminta bekerja serius melihat dampak kenaikan harga," tegas siagian.
 kepala humas pertamina ramli djafaar menyebutkan, kenaikan harga jual 50 persen dari harga pasar internasional berlaku bagi sektor industri, bungker kapal ikan, dan pengambilan bbm yang menggunakan tanker/tongkang untuk kapal ikan.
  harga jual yang naik 100 persen diberlakukan untuk kegiatan pertambangan umum (kontrak karya), kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (kontrak bagi hasil), kapal berbendera asing, dan bungker kapal tujuan luar negeri.
 siagian juga minta agar dampak kenaikan bbm industri sebesar 50-100 persen, tidak membebani komponen industri dalam negeri.
  "kalau untuk tujuan ekspor, memang tujuannya adalah untuk dapat bersaing dengan harga pasar internasional.
tapi jangan berdampak pada kenaikan harga produk industri di dalam negeri," paparnya.
  berdasarkan data bank indonesia selama ini, setiap kenaikan satu persen harga bbm akan mendorong kenaikan tingkat inflasi sebesar 0,1 persen.
  sanksi   siagian juga minta memperindag menerapkan sanksi berat kepada industriawan yang melakukan praktik spekulasi menaikkan harga jual produknya kepada masyarakat. "
korbannya rakyat juga," tegas siagian.
 di lain pihak, ketua komisi v dpr bachtiar chamsyah mengatakan, keputusan untuk menaikkan tarif bbm bagi industri per 1 april 2001 dan menunda kenaikan tarif bbm bagi masyarakat hingga 1 oktober 2001 harus diikuti rincian penjelasan tentang mekanisme pengawasan dan distribusinya secara jelas dan transparan.
  "jika tidak, hanya akan membuka peluang terjadinya 'kejahatan' baru di bidang distribusi bbm.
bisa saja industri memakai berbagai cara untuk mengalihkan bbm bagi masyarakat untuk kepentingannya.
dpr harus meminta penjelasan dari pemerintah tentang mekanisme pengawasan distribusi bbm itu," kata bachtiar.
   gugatan class action   wakil ketua harian yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) agus pambagio dan ketua umum asosiasi penasihat hukum dan hak asasi manusia (aphi) hotma timbul hutapea secara terpisah membenarkan kemungkinan masyarakat mengajukan gugatan  class action  kepada pemerintah menyusul kenaikan harga bbm industri yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari.
  agus pambagio menegaskan, "sangat terbuka rakyat mengajukan gugatan  class action  kepada pemerintah, jika kenaikan itu berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
tetapi hendaknya semua komponen apakah itu rakyat, ylki, lembaga swadaya masyarakat lainnya bersatu menghadapi kemungkinan dampak negatif ini."
 sementara hotma timbul hutapea menegaskan, "rakyat harus mulai diberdayakan melalui gugatan  class action  jika haknya terbebani akibat kebijakan pemerintah.
gugatan  class action  tidak mutlak harus didaftarkan ke pengadilan tata usaha negara (ptun) tetapi bisa lewat badan peradilan umum, pengadilan negeri."