pengamat ekonomi dari centre for strategic and international studies (csis) pande radja silalahi, jumat (26/1), mengatakan, untuk mempertahankan daya tarik investasi, semua kasus yang terkait dengan penanaman modal harus dituntaskan.
ditegaskan, tidak semua kasus itu karena konflik perburuhan sehingga masing-masing kasus harus dilihat dengan pendekatan yang berbeda.
 "ada banyak masalah yang harus dijernihkan.
tidak hanya karena masalah buruh, tetapi ada juga investasi yang terganggu karena biaya birokrasi yang tinggi, dan ada pula karena keamanan.
masing-masing didekati dengan cara berbeda," kata silalahi menjawab pertanyaan  kompas  di jakarta, jumat (26/1).
ia mengungkapkan ini menanggapi maraknya kecenderungan diversifikasi lokasi kegiatan produksi sejumlah industri ke luar negeri.
 ditegaskan oleh silalahi, semua faktor tersebut telah menyebabkan iklim usaha di indonesia tidak lagi kondusif.
oleh karena itu, ia menganggap pernyataan yang menyebutkan diversifikasi lokasi kegiatan industri ke luar negeri adalah akibat masalah buruh sebagai pernyataan yang berlebihan dari kalangan pengusaha.
 soal pesaing indonesia dalam hal lokasi usaha, silalahi mengatakan, di negara lain juga ada ketidakpastian, namun ketidakpastian tersebut masih bisa diperhitungkan. "
di indonesia, masalahnya, ketidakpastian itu sulit dihitung sehingga premi risiko sulit diprediksi," katanya.
 stabilitas keamanan dan politik, menurut pengamatan silalahi, masih tetap menjadi pertimbangan utama para investor.
di luar masalah keamanan dan politik, indonesia tetap merupakan negara yang mempunyai daya tarik di semua sektor. "
dibanding negara pesaing, sebenarnya indonesia lebih baik, namun itu telah hilang (karena tak adanya stabilitas keamanan dan politik)," katanya.
  silalahi menegaskan, penuntasan semua kasus yang menghambat investasi merupakan kunci agar order yang telah lari ke luar negeri bisa kembali ke indonesia. "
untuk balik bukan hal yang mudah, bukan seperti membalikkan telapak tangan.
saat ini yang bisa dilakukan adalah menjaga yang sudah ada agar tidak ke luar negeri.
ini bisa dilakukan kalau semua masalah dijernihkan," ujarnya.
  bertujuan politis   mantan kepala divisi perburuhan yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi), yang kini koordinator badan pekerja indonesia corruption watch (icw), teten masduki, berpendapat, isu yang menuding para buruh sebagai penyebab diversifikasi lokasi industri keluar dari indonesia merupakan isu yang sengaja diembuskan dan mempunyai tujuan politik.
  dengan pengambinghitaman para buruh itu, diharapkan pemerintah akan melakukan pengetatan terhadap aturan-aturan perburuhan yang saat ini sudah mulai longgar, yang dampaknya justru akan memunculkan aksi besar-besaran para buruh untuk melawan pemerintah.
oleh karena itu, diingatkan, pemerintah harus berhati-hati dan tidak termakan isu ini karena pada kenyataannya pemogokan buruh itu sendiri sekarang sangat jarang terjadi.
 dari 160 industri garmen yang dipantaunya, kata teten, sepanjang tahun 2000 hanya buruh di satu atau dua pabrik saja yang melakukan pemogokan.
selebihnya adalah aksi masyarakat sekitar pabrik yang menuntut pekerjaan dari pabrik.
  senada dengan silalahi, teten berpendapat, menyalahkan buruh dalam soal dugaan relokasi industri sama sekali tidak tepat.
apalagi jika melihat upah buruh sebenarnya semakin kecil dibandingkan pada masa sebelum krisis dulu.
sebelum krisis, upah buruh di indonesia rata-rata minimal masih sekitar 30 dollar as per bulan. "
sekarang, rata-rata paling 18 dollar as.
jadi, tidak betul kalau upah buruh yang tinggi itu yang menjadi sebab, karena faktanya upah buruh masih jauh lebih rendah," paparnya.
 hal serupa diungkapkan oleh direktur lembaga bantuan hukum (lbh) bandung haneda s lastoto yang juga menganggap pernyataan para pengusaha yang mengaitkan diversifikasi lokasi usaha mereka ke luar negeri dengan gejolak dan gerakan buruh serta keputusan menteri tenaga kerja (kepmennaker) nomor 150 tahun 2000 tidak cukup beralasan.
  menurut lastoto, tuntutan buruh selama ini masih pada tataran yang bersifat pelanggaran hak normatif buruh oleh pengusaha.
oleh karena itu, kekuatan gerakan buruh indonesia sama sekali tidak mengancam para pemilik modal, baik secara ekonomi maupun politik.
  sebagaimana teten, lastoto juga berpendapat, pernyataan pengusaha lebih merupakan strategi dan amunisi investor untuk menekan pemerintah, semata-mata untuk kepentingannya sendiri.
masalahnya, sikap pemerintah yang ambivalen dalam setiap kebijakan politiknya, dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha, membuat para pemilik modal gampang menekan pemerintah.
  di samping itu, sudah menjadi kecenderungan pemilik modal untuk menempatkan modalnya di suatu negara dengan syarat negara tersebut bersikap represif terhadap buruh, upah buruh rendah, dan buruh tidak punya kekuatan politik dengan organisasinya.
inilah antara lain alasan vietnam, kamboja, dan cina menjadi sasaran para pemilik modal.
  berkaitan dengan ini, lastoto berpendapat, rencana pemerintah untuk merevisi kepmennaker no 150/2000 hanya akan membuktikan kelemahan pemerintah terhadap pemilik modal, dan tetap akan menjadi persoalan di kemudian hari.
menurut lastoto, seharusnya pemerintah memperhatikan nasib buruh, yang sampai saat ini masih sangat lemah posisi tawarnya terhadap pemilik modal dan tidak terlindungi oleh negara.
  reaksi keras juga disampaikan oleh biro advokasi buruh institut sosial jakarta (babisj) dan asosiasi serikat pekerja indonesia.
babisj meminta sejumlah asosiasi pengusaha, terutama asosiasi pengusaha indonesia (apindo) yang pernah mengungkapkan adanya sejumlah perusahaan yang memindahkan sebagian kegiatan usahanya ke luar negeri, untuk mengumumkan nama-nama perusahaan dimaksud.
tujuannya agar depperindag, menko perekonomian rizal ramli, dan depnakertrans bisa meneliti apa yang sebenarnya terjadi.
  tidak anti   secara terpisah, wakil ketua apindo djimanto mengatakan, kalangan pengusaha tidak alergi pada unjuk rasa buruh asalkan hal itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
misalnya dengan dialog terlebih dulu dan pemberitahuan akan menggelar unjuk rasa.
 "jika tiba-tiba unjuk rasa dan mogok bekerja, industri akan kesulitan memenuhi ketepatan waktu pengiriman order.
ini akan berbuntut meningkatnya biaya produksi," katanya.
akibat aksi seperti itu, menurut djimanto, dibutuhkan waktu sedikitnya satu bulan bagi perusahaan bersangkutan untuk mengembalikan produktivitas seperti posisi sebelum unjuk rasa.
 apindo sendiri, seperti dikatakan djimanto, berharap wacana hubungan pengusaha dan buruh ini tidak melupakan angka pengangguran nasional yang sudah mencapai 38 juta jiwa.
 sementara ketua hubungan industrial dan pembelaan anggota apindo hasanuddin rachman menilai, selain telah memunculkan keresahan serius di kalangan pengusaha karena tidak adanya unsur keadilan, kepmennaker no 150/2000 juga memiliki cacat yuridis formal.
  cacat yuridis formal yang dimaksud adalah kepmennaker itu bertentangan dengan peraturan mennaker no 03/1996.
selain itu, rancangan kepmennaker tersebut tidak dikonsultasikan dengan apindo sebagai unsur tripartit. "
ini berarti melanggar keputusan presiden no 26/1990 tentang ratifikasi konvensi organisasi perburuhan internasional no 144," ujarnya.