pemerintah perlu segera mengajukan rancangan undang-undang (ruu) sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan hukum yang sudah ada yang mengatur penindakan terhadap konglomerat yang melanggar perjanjian.
demikian kata wakil ketua komisi ix dewan perwakilan rakyat (dpr) faisal baasir di jakarta, kamis (7/3).