"selama presiden dan jaksa agung tidak mengambil sikap, maka kita akan terjebak dengan persoalan mengapa 10 tahun, 12 tahun, ketika msaa diteken ada kesepakatan realize and discard, kalau ini dilaksanakan, tidak ada lagi pengadilan leo tanubrata dan kaharudin ongko.
dalam hal ini pemerintah tidak tahu atau tidak mau tahu agar tetap bisa cubit itu lagi," ujarnya.