tiga hari menjelang dimulainya sidang tahunan majelis permusyawaratan rakyat (st mpr) 2002 tanggal 1 agustus, semakin kuat desakan agar mpr tidak begitu saja mengesahkan perubahan undang-undang dasar (uud) 1945 sebelum melalui pengkajian ulang oleh komisi konstitusi.
diharapkan, komisi konstitusi itu terdiri dari para ahli hukum tata negara dan ahli ilmu politik yang nonpartisan, tetapi bisa menghimpun pendapat rakyat secara luas.