direktur utama bursa efek surabaya (bes) anton natakoesoemah, selasa (9/1) di jakarta, mengatakan peraturan pemerintah nomor 139 tahun 2000 tentang pajak obligasi, tidak mudah dimengerti dan masih banyak menimbulkan pertanyaan dan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan pelaku pasar.
namun diakui, semangat pp baru ini pada dasarnya adalah kenaikan pendapatan pajak bagi direktorat pajak serta adanya transparansi perdagangan obligasi.
 karena itu, bes akan segera mensosialisasikan pp 139/ 2000 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.
pp ini tetapkan pada 21 desember 1999 yang lalu dan mulai berlaku pada 1 januari 2001.
 "kami sedang merancang sosialisasi peraturan baru ini sehingga dapat dimengerti pelaku pasar dan tidak terjadi salah interpretasi atas pp baru ini," ujar anton. "
salah satu rancangan sosialisasi tersebut adalah bagaimana mengubah bahasa peraturan tersebut menjadi bahasa yang sederhana dan mudah dipahami."
 sebelumnya, dalam pp no 46 tahun 1996 mengenai pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final hanya mencakup pajak atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek melalui emiten (pihak penerbit obligasi) serta bank, dana pensiun dan reksadana dan tidak melibatkan penyelenggara bursa.
 dalam pasal 3 pp no.139 tahun 2000 tersebut dikatakan bahwa pajak penghasilan ditetapkan 15 persen dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap serta 20 persen dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
 pajak penghasilan ini harus dipotong atas penghasilan berupa diskonto yang diterima atau diperoleh pembeli obligasi tanpa bunga pada saat emisi perdana dan bunga yang diterima atau diperoleh pemilik obligasi dan penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh pemilik obligasi pada saat jatuh tempo pembayaran, atau penghasilan bunga berjalan yang diperoleh pada saat pengalihan obligasi.
 selain itu, pajak penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan berupa keuntungan modal ( capital gain ), bunga dan atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemilik obligasi pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek, dan atau yang dilaporkan ke bursa efek ditetapkan sebesar 0,03 persen dari nilai transaksi.
selisih nilai konversi obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham ( convertible bond ) di atas nilai buku obligasi pada saat terjadinya pertukaran dianggap keuntungan modal bagi pemilik obligasi sehingga dikenakan pajak.