ketua dpr akbar tandjung menyatakan, pihaknya tidak dapat menerima pernyataan wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri yang menolak dua calon ketua ma -muladi dan bagir manan- yang sudah lulus seleksi dpr.
pernyataan megawati itu tidak bisa digunakan sebagai pertimbangan dpr dalam mengambil keputusan lebih lanjut.
 "dpr hanya bersandar pada konsiderans surat resmi presiden (abdurrahman wahid).
bila kapasitas ibu mega itu sebagai ketua partai politik, mungkin pernyataannya bisa kami (dpr) terima.
tetapi kalau itu diucapkan selaku wapres, sulit bagi dpr untuk menerimanya sebagai konsiderans (pertimbangan)," kata tandjung, jumat (5/1).
  tandjung mengaku tidak menduga megawati akan menyatakan penolakannya.
dia menganggap wapres sudah terbawa keinginan presiden abdurrahman wahid.
dpr sendiri, menurut tandjung, sudah melakukan tugasnya dengan memilih dua nama calon ketua ma.
wakil ketua ma sudah terpilih, yakni taufik, dan sudah dilantik.
  "secara formal kami (dpr) masih menunggu jawaban presiden.
bagaimana bentuk jawabannya, itulah dasar bagi dewan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya.
jawaban presiden kami harap sudah kami terima sebelum 15 januari 2001, sebelum pembukaan masa sidang ketiga dpr," kata tandjung lagi.
 seperti diberitakan, megawati menjawab pertanyaan pers di pesawat garuda indonesia, dalam penerbangan geneva-dhaka, jumat dini hari, mengatakan bahwa pihaknya menolak calon ketua ma muladi. "
mengapa pdi perjuangan juga tidak bisa menerima pak muladi?
karena -saya yakin kalau masyarakat mendengar ini akan menyetujuinya- kita itu menginginkan seorang hakim yang memutuskan kebijakan hukum dengan suatu keagungan sikap," kata megawati.
  karena itu, kata megawati, ia melihat dalam pemilihan ketua ma itu yang paling utama bukan lagi proses pemilihannya, melainkan siapa orangnya. "
jadi memang agak sulit untuk menentukan pilihan dewasa ini," katanya.
 "saya tidak menganggap proses pemilihan ketua ma itu tidak penting.
itu penting.
tetapi bukan lagi yang terpenting.
kalau kita mau obyektif, sebetulnya tidak terlalu perlu mempermasalahkan cara atau proses pemilihannya karena yang terpenting adalah apakah orangnya atau hasil akhirnya itu betul-betul dapat dilihat masyarakat sebagai suatu pilihan yang tepat untuk menjadi seorang ketua ma," ujar megawati, seperti dilaporkan wartawan  kompas   taufik mihardja .
  segera tentukan sikap   di tempat terpisah, wakil ketua dpr, yang juga sekjen partai kebangkitan bangsa, muhaimin iskandar, mendesak presiden untuk menentukan sikapnya, yakni menolak kedua calon ketua ma tersebut dengan mengirim surat resmi kepada dpr.
langkah selanjutnya yang harus dilakukan presiden, kata muhaimin, presiden segera memilih calon alternatif lain.
 menurut pakar hukum dr todung mulya lubis, jumat, di jakarta, dengan adanya pernyataan penolakan wakil presiden terhadap dua calon ketua mahkamah agung (ma) yang disampaikan dpr, maka presiden harus secara formal menyampaikan penolakan atas kedua calon ketua ma itu kepada dpr.
selanjutnya, untuk memilih calon ketua ma ini, dpr dan presiden perlu membuat suatu kesepakatan konstitusional yang baru, dengan dasar komitmen bersama untuk mencari ketua ma yang benar-benar kredibel dan independen.
 "komitmen kita, ketua ma jangan jadi ajang kepentingan politik.
partai politik mana pun harus berkomitmen mencari ketua ma yang independen dan integritasnya tidak diragukan.
dalam hal ini saya kira presiden dan dpr mempunyai komitmen yang sama, mengapa tidak dipertemukan, dicari calon-calon lain yang tidak terbatas pada calon-calon hakim agung yang ada di mahkamah agung," paparnya.
 menurut lubis, perlu ada terobosan konstitusional untuk mencari calon ketua ma dari luar lingkungan ma, karena calon ketua ma yang memenuhi syarat independen dan kredibel itu ada, antara lain prof dr mardjono reksodiputro dari universitas indonesia.
  sementara proses mencari ketua ma itu berjalan, lanjutnya, bisa saja ditunjuk terlebih dulu penjabat sementara ketua ma sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan di ma.
  f-pdip siap bahas   sikap fraksi pdi perjuangan (f-pdip) dpr terhadap calon ketua mahkamah agung sudah jelas, yaitu menolak muladi dan bagir manan.
untuk itu, f-pdip secara resmi siap membahas kembali calon baru ketua ma dalam masa persidangan dpr mendatang jika presiden abdurrahman wahid menolak kedua calon tersebut.
 sekretaris f-pdip dpr heri akhmadi di jakarta, jumat, mengakui memang persoalannya menjadi ruwet karena megawati yang ketua dpp pdi-p dan wakil presiden oleh presiden diminta pendapatnya soal kedua calon ketua ma tersebut.
meskipun demikian, f-pdip dpr tetap siap membahasnya kembali.
 sedangkan ketua fraksi perserikatan daulatul ummah (f-pdu) dpr asnawi latief menandaskan, kalau presiden akhirnya -setelah ada persetujuan wakil presiden megawati soekarnoputri- mengembalikan kedua calon ketua mahkamah agung kepada dpr, dipastikan akan terjadi  deadlock .
karena mayoritas fraksi di dpr dipastikan menolak membahas kembali pencalonan ketua ma.
 "kecuali f-pdip dan f-kb (fraksi kebangkitan bangsa), saya yakin sebagian besar fraksi dpr akan menolak membahas ulang pencalonan ketua ma.
karena proses pemilihan calon ketua ma, kan, sudah sesuai prosedur dan semua fraksi mengikutinya," ujar asnawi yang menandaskan bahwa f-pdu tidak akan membahas apabila presiden benar-benar mengembalikan calon ketua ma kepada dpr, walaupun diakui undang-undang (uu) nomor 14 tahun 1985 tentang ma memungkinkan adanya perbedaan penafsiran.
  puncak ketegangan   sementara itu ahli hukum tata negara dr albert hasibuan menyatakan, tarik-menarik pemilihan ketua ma antara presiden dan dpr menjadi puncak ketegangan politik antara kedua lembaga tinggi negara itu.
keadaan ini bukan hanya semakin memperburuk citra penegakan hukum di indonesia, tetapi juga merugikan masyarakat pencari keadilan.
karena itu, lebih baik presiden dan dpr melakukan kompromi.
 "saya percaya, kalau presiden dan dpr tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, akan terjadi  deadlock  dalam pemilihan ketua ma ini.
karena masalah ini sudah menjadi persoalan politik, sebaiknya keduanya bertemu dan berkompromi untuk memilih ketua ma yang nonpartisan dan kapabel.
namun, kompromi politik itu tak boleh mempengaruhi kemandirian ma," jelas hasibuan.