rancangan undang-undang (ruu) otonomi khusus tentang nanggroe aceh darussalam yang dipersiapkan masyarakat dan pemerintah daerah provinsi di aceh dinilai pengamat fachry ali sebagai usulan yang paling moderat yang pernah diajukan masyarakat aceh.
dengan begitu, dpr yang sedang membahas ruu itu harus mempertimbangkan untuk mengabulkannya.
 "rancangan undang-undang itu kalau dilihat bunyinya bukan berasal dari gerakan aceh merdeka (gam).
saya kira masuk akal kalau dpr mengabulkannya," kata fachry, rabu (18/4), saat diminta tanggapannya mengenai kemungkinan segera diterapkannya syariat islam di aceh.
 ketua dpr akbar tandjung saat ditemui  kompas  berpendapat, penerapan syariat islam di aceh masih dalam perdebatan di panitia khusus (pansus) ruu otonomi khusus aceh.
pada prinsipnya dpr maupun pemerintah dapat saja memberikan kekhususan bagi daerah-daerah sesuai nilai budaya yang berkembang di daerah setempat.
  "soal kondisi religius seperti penerapan syariat islam di aceh, kita serahkan saja kepada keinginan daerah aceh, namun tetap harus pada konteks negara kesatuan republik indonesia (nkri) yang mengikat kita sebagai bangsa," kata tandjung.
 seperti diberitakan, pansus dpr saat ini sedang membahas ruu otonomi khusus aceh yang berasal dari masyarakat dan pemda aceh.
dalam pembahasan yang tertutup itu mengemuka tentang kemungkinan syariat islam di aceh yang diperkuat dengan undang-undang segera diterapkan.
meski syariat islam diterapkan, hal itu tidak harus menjadikan aceh sebagai daerah eksklusif atau tertutup, di mana orang non-islam tidak bisa hidup di sana.
esensi ajaran islam mengajarkan, penerapan syariat islam tidak menjadikan orang di luar agama islam tidak bisa hidup. (
kompas , 17/4)   pengaruh pemerintah hilang   fachry, pengamat politik dan ekonomi asal aceh, menjelaskan, masyarakat yang tidak bersenjata di aceh dibimbangkan oleh dua kekuatan, yakni kekuatan gam dan pemerintah.
ini akan menjadi krusial mengingat peran pemerintah di aceh sudah jauh menurun dan bahkan sudah hilang.
untuk itulah, menurut fachry, gagasan yang tertuang dalam ruu harus dipikirkan semua pihak, termasuk dpr yang sedang membahasnya.
 fachry menjelaskan, ada dua hal yang perlu ditekankan untuk menyelesaikan masalah aceh.
pertama, bukan saja persoalan agama yang perlu diperhatikan, tetapi juga kenyataan bahwa perekonomian di aceh sudah lumpuh.
lumpuhnya ekonomi ditandai dengan kosongnya sebagian besar toko dan tidak adanya perputaran uang yang menggerakkan roda ekonomi.
akibatnya, rakyat aceh terancam kemiskinan dan bahkan sudah menjadi miskin. "
harus ada upaya menumbuhkan perekonomian aceh," katanya.
 kedua, lanjut fachry, itikad baik pemerintah dalam menghukum pelaku pelanggaran ham saat dom (daerah operasi militer) diberlakukan harus benar-benar dilakukan dan tidak dengan basa-basi.
dua bentuk perhatian pemerintah ini, menurut fachry, akan bisa menenangkan rakyat aceh. "
tetapi, kenyataannya, penyelesaian terhadap pelanggaran ham di aceh sampai sekarang belum jelas," ujarnya.
 secara kultural, kata fachry, di aceh sedang terjadi pertarungan pengaruh antara gam dan pemerintah.
yang bisa menjawab keadaan ini sesungguhnya hanya orang yang hidup di aceh.
sayangnya, sampai saat ini belum ada persepsi masyarakat yang jelas.
fachry tidak yakin pemerintah lewat menteri dalam negeri, panglima tni, dan presiden, bisa mengetahui secara detail keadaan masyarakat aceh yang sebenarnya.
  tak berkorelasi   anggota komisi ii dpr firman jaya daely menilai, solusi yang ditawarkan dengan menerapkan syariat islam di aceh kurang memiliki korelasi yang signifikan dengan problem sosial, politik, ekonomi, dan hukum di aceh.
  ketidakadilan ekonomi dan budaya yang dialami masyarakat aceh, menurut dia, responsnya harus dengan penghargaan yang sungguh-sungguh terhadap persoalan ekonomi dan budaya aceh.
 selain kurang responsif dan kurang berkorelasi dengan problem yang sesungguhnya, kata firman, penerapan syariat islam sepadan dengan gagasan menempatkan aceh sebagai sebuah enklave atau daerah tertutup. "
ini menjadi preseden buruk bagi kebersamaan dan keberagaman kita sebagai masyarakat bangsa.
bagaimana kalau daerah-daerah lain minta perlakuan serupa, apa kita kabulkan juga?"
katanya.
  menurut firman, secara konstitusional dan subtansial, otonomi khusus untuk aceh yang ditawarkan ketetapan (tap) nomor iv/mpr/1999 pada dasarnya terminologi otonomi khusus untuk mengakomodasi dan membuka ruang partisipasi, kreasi, dan inisiatif masyarakat aceh terhadap pendekatan kebudayaan dan sosial dalam kerangka kebersamaan dengan lapisan masyarakat bangsa indonesia lainnya.
 firman juga mengingatkan implikasi dari penerapan syariat islam di aceh terhadap sistem hukum, sistem politik, dan sistem pertahanan dan keamanan, yang mungkin bisa berubah total. "
saya setuju apabila sistem budayanya saja yang diterapkan secara khusus pada masyarakat aceh," ujarnya.
  meski tap no iv/mpr/1999 tentang garis-garis besar haluan negara itu mengamanatkan penerapan otonomi khusus untuk aceh-dan juga irian jaya-harus dilaksanakan paling lambat pada 1 mei 2001, kenyataannya dpr baru membahasnya saat dpr sedang reses.
pada masa-masa sebelumnya, ruu otonomi khusus, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat aceh, "ditelantarkan".
bahkan, rapat paripurna untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dibatalkan karena tidak memenuhi kuorum.