wahid mundur, ia mengatakan, pada prinsipnya tni ad, termasuk kesepakatan tni, dalam kaitan kepemimpinan nasional harus melalui tatanan konstitusi.
  menurut endriartono, kalau memang masyarakat banyak menghendaki abdurrahman wahid mundur, lakukan itu melalui konstitusi.
kalau kemudian dalam langkah konstitusi itu keputusan akhirnya adalah abdurrahman wahid mundur, itu adalah suatu yang memang harus dihormati sejauh itu merupakan keputusan konstitusional.
  "bahwa kemudian keputusan konstitusional mengatakan bahwa rakyat dalam kaitan ini mpr/ dpr masih menghendaki gus dur (abdurrahman wahid) untuk terus sampai dengan 2004, itu juga kita hormati, karena kita tidak berada pada koridor bermain dan menentukan hal seperti itu.
sekali lagi, kita tidak punya keinginan ada upaya-upaya menurunkan seorang presiden dengan cara-cara inkonstitusional," tegasnya.
 berkaitan dengan kepergian presiden ke luar negeri, endriartono mengatakan, "yang saya inginkan adalah kepergian beliau ini hendaknya tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu melakukan tindakan-tindakan untuk apakah itu tidak menginginkan beliau kembali, atau justru menginginkan kembali tetapi mundur.
yang berkaitan dengan perjalanan (proses) dpr dalam kaitan dengan konstitusi, ya, lanjutkan itu dengan cara-cara (konstitusional) itu tanpa melakukan tindakan yang tni tidak menghendakinya," paparnya.
 endriartono mengatakan, kalau semua pihak sadar bahwa konflik pada level apa pun dan kondisi apa pun pasti akan memperpuruk bangsa ini, maka diharapkan konflik politik itu segera selesai, agar krisis tidak berlarut-larut.
pada akhirnya yang harus merasakan dan menderita adalah rakyat banyak.
 pengamat politik dari universitas indonesia, arbi sanit, menilai apa yang dilakukan para jenderal untuk berkonsolidasi itu benar apabila mereka tetap menjaga jarak dari seretan politisi sipil yang haus kekuasaan.
akan tetapi, kalau diseret apa pun alasannya, mengambil alih sendiri atau memperalat politisi sipil, maka pertemuan konsolidasi itu menjadi tidak baik.
 arbi mengamati, dalam seminggu terakhir ini ada suatu perasaan bahwa kekuatan politik yang ada amat haus kekuasaan. "
lihat saja permainan memorandum, lalu sidang istimewa yang gagal.
lalu ada koalisi permanen, yang belum juga efektif.
lalu ada manuver ke poros tengah," tuturnya.
 dalam kaitan itu, arbi melihat ada kemungkinan para politisi sipil ini akan menyeret-nyeret tni ad.
secara institusi tni ad memang tidak ikut "bermain", tetapi kalau tni ad dibekingi oleh kekuatan politik sipil, sebagian dari tni ad akan tertarik. "
oleh karena itu, mereka konsolidasi supaya jangan sampai tertarik.
tetapi, kalau negara amburadul, mereka bisa bergerak kompak.
karena kalau ancaman disintegrasi, lalu mereka mengambil sikap bersama.
dalam kaitan itu, mereka memilih politisi sipil yang dapat mereka dukung atau menyediakan diri untuk mendukung suatu kekuatan sipil," kata arbi.