dalam amar putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan keterangan terdakwa bahwa pengeluaran dana nonbudgeter sesuai dengan kebiasaan kepala bulog sejak lama.
alasan bahwa kebiasaan itu merupakan bagian dari hukum ketatanegaraan atau konvensi atau hukum tidak tertulis juga tidak diterima majelis. "
pendapat itu tidak jelas, karena kebijakan kepala bulog bukan kebijakan tata negara, melainkan kebijakan keuangan badan usaha, bukan kebijakan negara," ujar majelis hakim.