menurut yusril, teleconference dalam pengadilan kasus teroris, berbeda dengan teleconference yang dilakukan pengadilan negeri jakarta selatan terhadap mantan presiden bj habibie pada waktu lalu. "
hal itu masih ada perbedaan pendapat, karena belum jelas hukum yang mengatur tentang teleconference.
tetapi, sekarang ini, kalau misalnya teleconference masuk dalam uu terorisme dan disetujui dpr, hal itu akan menjadi sesuatu yang telah diatur oleh uu," jelasnya.