majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan (pn jaksel), selasa (20/3), menghukum terdakwa mantan wakil kepala badan urusan logistik (bulog) sapuan dengan hukuman dua tahun penjara.
ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
tindakan sapuan itu mengakibatkan keluarnya dana yayasan bina sejahtera (yanatera) bulog sebesar rp 35 milyar.
  putusan majelis hakim yang diketuai lalu mariyun itu cukup mengejutkan karena lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum nulis sembiring, yang sebelumnya menuntut hukuman 18 bulan penjara.
sembiring menyatakan, sapuan terbukti melanggar dakwaan subsider yakni penggelapan biasa.
namun, lalu mariyun menyatakan, sapuan melanggar dakwaan primer, yakni penggelapan dalam jabatan.
 meski vonis hakim lebih berat daripada tuntutan jaksa, vonis tersebut tiga tahun lebih ringan dari hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan kepada sapuan, sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo pasal 55 (1) ke 2e jo pasal 64 (1) kuhp tentang penggelapan dalam jabatan.
  sebelum menjatuhkan vonis, lalu mariyun bersama hakim anggota usman dani achmad dan m munawir memberikan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan.
pertimbangan yang meringankan adalah bahwa sapuan tidak menikmati hasil perbuatannya.
sedang yang memberatkan, antara lain, sikap sapuan yang hingga akhir sidang tetap mungkir bersalah meski bukti yang terungkap di persidangan membuktikan kesalahannya.
perbuatan terdakwa yang kemudian menjadi masalah yang berdampak pada kondisi nasional yang menimbulkan pro kontra dalam masyarakat juga menjadi pertimbangan yang memberatkan.
  tiga tokoh    skandal keuangan yanatera bulog paling tidak melibatkan tiga tokoh kunci, yaitu sapuan yang sudah dijatuhi hukuman, soewondo yang sedang diadili di pengadilan negeri jakarta utara, dan presiden abdurrahman wahid yang sedang dalam tahap pemberian memorandum oleh dpr.
 dalam persidangan di pn jakarta selatan, keterlibatan presiden baru terungkap secara terbatas, yaitu adanya pertemuan antara presiden dan sapuan di istana.
dalam pertemuan itu, presiden menanyakan dana nonbudgeter bulog dan kemungkinan pengunaannya.
sapuan mengatakan, dana nonbudgeter itu ada, tetapi penggunaannya harus melalui keppres (keputusan presiden).
presiden tidak tertarik dengan mekanisme keppres.
sejauh yang terungkap di persidangan, keterlibatan presiden baru terungkap sebatas itu.
 "mata rantai gus dur (abdurrahman wahid- red ) dan sapuan terputus dan gus dur selanjutnya mengatakan tidak tahu-menahu," ujar mohammad assegaf, pengacara sapuan, kepada  kompas .
  peran selanjutnya dimainkan soewondo yang sedang diadili di pn jakarta utara.
soewondo, yang mengaku orang dekat presiden abdurrahman wahid, berhasil meyakinkan sapuan bahwa presiden membutuhkan uang dan minta dicarikan sumber dana lain untuk kemudian diganti.
sapuan pun kemudian mencairkan dana yanatera bulog sebesar rp 35 milyar sebagai dana talangan dan diberikan kepada soewondo yang kemudian didasari perjanjian pinjam-meminjam.
dalam persidangan, sapuan yakin apa yang disampaikan soewondo adalah keinginan presiden.
peranan sapuan untuk mencairkan dana yanatera dianggap sebuah tindakan penggelapan dalam jabatan.
namun, menurut sapuan kepada pers, kasus yanatera adalah kasus perdata biasa.
 presiden sempat diperiksa penyidik sebagai saksi.
namun, jaksa penuntut umum tidak menghadirkan presiden ke persidangan.
berita acara pemeriksaan (bap) presiden hanya dibacakan di depan persidangan.
akibatnya, keterangan sapuan dan presiden tidak sempat dikonfrontasikan.
 sementara itu, proses di pansus dpr menyimpulkan, presiden abdurrahman wahid patut diduga berperan dalam kasus yanatera bulog.
namun, pada tingkat paripurna, dpr menyimpulkan, presiden sungguh melanggar haluan negara dan karena itu perlu diberikan memorandum.
 soal keterlibatan presiden abdurrahman wahid berdasarkan fakta persidangan di pn jaksel, menurut assegaf, memang masih perlu dicarikan bukti-bukti lain.
  "satu-satunya saksi kunci yang didapat pansus dpr adalah kesaksian rusdihardjo, mantan kepala polri," ujar assegaf.
di depan pansus, rusdihardjo mengungkapkan pertemuannya dengan presiden abdurrahman wahid.
dalam pertemuan itu, presiden mengungkapkan bahwa ia telah memberikan cek senilai rp 5 milyar kepada siti farikha.
padahal, menurut presiden kepada rusdihardjo, cek itu dari bulog.
fakta berbeda terungkap di pn jaksel.
menurut versi pn jaksel, siti farikha menerima cek rp 5 milyar dari aris junaidi.
  tidak berwenang   saat membacakan pertimbangan, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum dan juga terdakwa yang menyatakan bahwa kasus sapuan adalah kasus perdata, menyangkut pinjam-meminjam antara soewondo dan yanatera.
dilihat dari dialog presiden abdurrahman wahid dan sapuan-seperti dalam bap presiden dan keterangan sapuan-tidak tergambar rencana peminjaman, baik dana yanatera maupun dana nonbudgeter bulog.
  "kalau meminjam, mengapa disarankan untuk memakai keppres.
menurut majelis hakim, niat membuat perjanjian (pinjam-meminjam) setelah terdakwa sapuan tahu bahwa yanatera akan diaudit oleh bpkp.
seharusnya terdakwa mengikuti perkataan presiden abdurrahman wahid, bukan soewondo," demikian majelis hakim.
dalam hal ini, sapuan bersalah karena percaya pada perkataan soewondo dan tidak mengecek lagi ke presiden.
  menurut hakim, sapuan tidak berhak mengeluarkan dana yanatera sebesar rp 35 milyar.
ini mengacu pada keterangan mantan kepala bulog rahardi ramelan sebagaimana termuat dalam bap yang dibacakan di persidangan, serta keterangan mantan kepala bulog jusuf kalla dan beberapa pengurus yanatera di persidangan.
bahwa untuk mengeluarkan uang yanatera lebih dari rp 500 juta harus ada izin tertulis pendiri yanatera, yang dalam hal ini adalah kepala bulog.
  kaget   atas putusan tersebut, baik sapuan maupun mohammad assegaf mengatakan terkejut. "
angka dua tahun itu sangat-sangat mengagetkan.
perkiraan kami sebelumnya, paling pahit vonis hakim sama dengan tuntutan jaksa," kata assegaf.
 usai hakim membacakan putusan, sapuan yang masih duduk di kursi terdakwa setelah berunding dengan assegaf mengatakan bahwa ia tidak menerima putusan hakim dan untuk itu menyatakan banding.