ada lagi kasus yang nyaris luput dari pemberitaan media.
kepala bppn baru-baru ini mengeluarkan sk-2650/bppn/ 1201 tentang penjualan aset dalam restrukturisasi dengan pembayaran obligasi rekapitalisasi pemerintah (asset bond swap/abs).
bagaimana mungkin pemerintah selama ini telah melakukan program abs, padahal peraturannya baru dikeluarkan minggu lalu?
jadi, apa dasar pijakan bppn atau pemerintah selama ini dalam menjual aset inti yang dikelola bppn dengan seluruh atau sebagian pembayarannya dalam bentuk obligasi rekapitalisasi?
mengapa kksk tak bersuara?
apakah praktik ini luput pula dari pengamatan oversight committee?