menurut sudarsono, dalam konsep revisi, dprd bukan lembaga legislatif di samping pengaturan pembubaran dprd itu dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. "
jangankan dprd, wong dalam uu no 22/1999 daerah otonom saja bisa dibubarkan, kok dprd dibubarkan tidak bisa?
begitu dibubarkan, kan, ada pemilihan lagi.
ada pemilu lokal," katanya.