di antara sekian pasal dalam draf revisi tersebut, salah satu pasal yang cukup menarik perhatian dari penyusun uu no 22/1999 prof dr ryaas rasyid adalah pasal 41 draf revisi yang menyebutkan, dprd dapat dibubarkan oleh presiden dengan tiga syarat.
pertama, apabila dalam setiap sidangnya 5 (lima) kali berturut-turut tidak memenuhi kuorum yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan.
kedua, apabila menghambat penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.
ketiga, apabila ada mosi tidak percaya diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah pemilih.