anggota majelis permusyawaratan rakyat (mpr) seharusnya menghormati keputusan yang telah disepakatinya sendiri dalam hal amandemen undang-undang dasar (uud) 1945.
oleh karena itu, jika terdapat keberatan terhadap hasil amandemen itu, maka harus dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat anggota mpr itu sendiri.