dari hasil penyidikan, klaim tersebut menyalahi peraturan karena dalam perjanjian disebutkan bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai, berdasarkan persentase minyak yang dialirkan.
selain itu dari penilaian pertamina diketahui bahwa nilai pekerjaan yang sebenarnya tidak sebesar itu tetapi baru mencapai 6,4 persen atau senilai 14 juta dollar as.
karena itu, dalam hal ini negara telah dirugikan.