presiden abdurrahman wahid meminta kesabaran para ulama dan santri untuk memberi pemahaman kepada warganya untuk tidak berangkat ke jakarta. "
ini penting sekali karena kalau itu sampai terjadi dan terjadi tindak kekerasan, maka nahdlatul ulama (nu) yang kita cintai yang akan disalahkan orang.
tanpa  tedeng aling-aling  (terus terang) saya katakan ini," ujar presiden di depan ratusan ulama jawa timur (jatim) di pesantren lirboyo, kediri, jatim, kamis (19/7).
  presiden menegaskan hal itu setelah mendengar taushiyah (wasiat) hasil rumusan ulama jatim dan himpunan alumni santri lirboyo (himasal) yang dibacakan pengasuh pondok pesantren lirboyo kh idris marzuki.
dalam taushiyahnya, idris mengatakan, "bila segala upaya solusi (yang diupayakan presiden) tidak tercapai dan menyebabkan terjadinya keresahan sosial di kalangan rakyat, maka sudah semestinya kami, ulama jatim dan himasal, berada di belakang rakyat."
 "mendengar taushiyah yang tadi dibacakan kh idris, saya sudah bisa membayangkan bahwa di jakarta akan dikatakan itu, kan, buatannya gus dur (abdurrahman wahid -red ).
padahal, saya mendengar saja baru ini,  lho .
saya cuma diberi tahu kh idris, di kediri akan kumpul ulama-ulama tanggal 19, jamnya saja tidak diberi tahu.
apalagi, soal taushiyah.
itulah politik selalu penuh persangkaan.
nah, sekarang kiai-kiai supaya tahulah, kalau terjadi apa-apa, itu yang  diarani  (dikira) presidennya.
bagi saya tidak apa, pegangan saya  becik ketitik olo ketoro  (salah benar nantinya akan terlihat)," tutur presiden.
 menurut presiden, perkembangan keadaan tidak akan sampai demikian. "
kalau ulama seperti ini,  jungkir walik , karena mereka tidak mengerti keadaan, khawatir ada apa-apa dengan presidennya, terus  ngamuk   karepe dewe .
kalau itu ditumpahkan lewat munajat (berdoa), tidak apa-apa," tegasnya.
 "tetapi, mudah-mudahan jangan sampai mengerahkan massa untuk datang ke jakarta, karena kalau itu terjadi,  nambahi  repot saja.
tidak diurusi,  podo pondoke  (satu pondok).
kalau diurusi, nanti saya yang dituduh mengundang.
kalau ada orang berangkat ke jakarta mau  mbelani  presiden, dengan kekerasan, artinya itu tidak berpegang kepada al quran dan hadis," katanya.
  di samping itu, kata presiden, pendiri nu kh hasyim asy'ari ketika dimintai pendapat siapa yang layak menjadi pemimpin indonesia menyebut nama soekarno. "
beliau dan bung karno itu penganut antikekerasan seperti yang dicontohkan mahatma gandhi.
saya pengikut mbah hasyim dan soekarno, jadi karena itu kekerasan bagi saya adalah sesuatu yang sangat jauh dari pikiran.
 wong  tanpa kekerasan sudah tercapai, kok, maksud kita," katanya.
  sebelum acara dimulai, bertempat di rumah kh idris marzuki, presiden bertemu sejumlah ulama antara lain ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama (pb nu) kh hasyim muzadi, ketua fraksi kebangkitan bangsa (f-kb) mpr kh yusuf muhammad, kh abdullah faqih (langitan), kh muhith muzadi (jember), kh masduki mahfud (malang), kh fawaid as'ad (asembagus), kh mas subadar (pasuruan), dan kh nurudin abdurrahman (bangkalan).
  ketika mempersilakan presiden menyampaikan pidato, pembawa acara dengan tegas mengatakan, "kepada kh abdurrahman wahid, presiden ri periode 1999-2004, kami persilakan."
 sebelum membacakan taushiyah, kh idris memuji abdurrahman wahid yang selalu sabar dan tawakal meski dicaci maki oleh lawan-lawan politiknya. "
saya kagum pada gus dur karena biar  dikuyo-kuyo , beliau tetap sabar," ujarnya.
   dekrit   presiden menyatakan akan menandatangani dekrit keadaan darurat hari jumat (20/7) pukul 18.00. "
namun, dekrit itu baru akan berlaku efektif tanggal 31 juli jika kompromi tidak bisa dicapai," tegasnya.
 soal pernyataan keadaan bahaya, hal itu diatur dalam undang-undang (uu) nomor 23/ prp/1959 tentang keadaan bahaya.
menurut uu no 23/prp/ 1959, presiden/panglima tertinggi angkatan perang mempunyai kewenangan menyatakan keadaan bahaya, apabila (1)  keamanan atau ketertiban umum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara republik indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; (2) timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara republik indonesia dengan cara apa pun juga; (3) hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.
   menurut pasal 2 ayat 1,  keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut.
   selanjutnya presiden mengatakan, apabila dekrit berlaku efektif, mpr dan dpr akan dibekukan, serta pemilu dipercepat. "
sesuai pendapat kpu (komisi pemilihan umum), pemilu dipercepat baru bisa dilaksanakan setahun lagi," katanya.
 presiden menjelaskan, pada sidang istimewa (si) mpr ia akan menyampaikan pidato tantangan apa saja yang akan dihadapi indonesia di masa mendatang. "
kalau saya menyampaikan pidato pertanggungjawaban, harus ada bukti hukum terlebih dahulu terhadap apa yang saya langgar," katanya.
 usai menyampaikan pidato, presiden didamping menteri kehutanan marzuki usman, gubernur jatim imam oetomo, dan kh idris marzuki menanam pohon jati emas dan peletakan batu pertama balai pengobatan lirboyo.
  bersamaan dengan kunjungan presiden ke lirboyo, di alun-alun kota kediri (sekitar lima kilometer dari lirboyo) berlangsung unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa.
mereka mendukung pemberlakuan keadaan darurat oleh presiden.
kendati berlangsung damai, aparat bertindak cukup keras, terbukti lima mahasiswa terluka akibat pukulan aparat.
     teks lengkap taushiyah yang dibacakan kh idris marzuki, pengasuh pondok pesantren lirboyo, kediri.
   demi keutuhan bangsa dan negara, sebagai perwujudan amanat kemerdekaan ri, dan menyukseskan agenda reformasi bagi terwujudnya indonesia baru, maka ulama jatim dan himasal memandang perlu untuk memberi taushiyah kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai berikut:   1.
bertekad tetap membela dan mempertahankan pancasila dan uud 1945 serta berupaya menempuh jalan kompromi untuk memecahkan kebuntuan politik yang terjadi selama ini;   2.
menolak agenda sidang istimewa (si) yang meminta pidato pertanggungjawaban presiden;   3.
mendukung segala ikhtiar presiden dan pemimpin parpol dalam memecahkan problem nasional untuk menegakkan supremasi hukum demi keselamatan bangsa dan negara;  4.
memohon kepada tni dan polri untuk senantiasa kembali kepada peran dan fungsinya;  5.
merekomendasikan kepada dpr dan mpr untuk kembali kepada peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang senantiasa mempunyai komitmen kerakyatan demi tercapainya indonesia baru yang adil dan makmur;  6.
bila upaya kompromi mengalami kebuntuan maka kami para ulama jatim dan himasal siap mendukung upaya presiden untuk mengambil tindakan darurat;  7.
bertekad menjaga wibawa presiden, lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara, demi terciptanya pemerintahan yang berwibawa sebagai perwujudan agenda reformasi.
 bila segala upaya solusi itu tidak tercapai dan menyebabkan terjadinya keresahan sosial di kalangan rakyat, maka sudah semestinya, kami ulama jatim dan himasal berada di belakang rakyat.