terjadinya "kemacetan konstitusional" sebagaimana disinyalir forum demokrasi (fordem) membuat indonesia memerlukan suatu konstitusi baru yang utuh, bukan konstitusi sebagai hasil tambal sulam.
untuk membuat konstitusi yang utuh, tidak cukup diserahkan kepada badan pekerja majelis permusyawaratan rakyat (bp mpr).
 hal itu dikemukakan pakar hukum tata negara jimly ashidiqie, jumat (12/1), saat diminta tanggapannya atas usul forum demokrasi yang mengusulkan agar dibentuk semacam komisi nasional konstitusi untuk menghindarkan "kemacetan konstitusi" dan masyarakat tanpa negara yang kini dialami indonesia.
indikasi ke arah kemacetan konstitusi itu antara lain ditunjukkan oleh perseteruan antara eksekutif dan legislatif.
  jimly menambahkan, "tanpa mengurangi rasa hormat saya, bp mpr itu berisi orang-orang partai politik yang sarat dengan kepentingan jangka pendek dan sesaat.
membentuk undang-undang dasar atau konstitusi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak cukup diserahkan kepada orang-orang partai ini.
harus ada komisi yang memang ahli dalam membuat rancangan konstitusi," kata jimly.
 ia menyatakan setuju dengan gagasan yang dikemukakan fordem tentang perlunya komisi nasional konstitusi, yang menurutnya pula bukanlah ide baru, melainkan ide lama yang sudah dibicarakan para ahli hukum tata negara. "
sudah sejak lama ide membentuk komisi semacam ini dilontarkan, termasuk menjadi bahan kajian di universitas indonesia.
jadi, saya setuju dengan fordem," kata jimly, yang juga guru besar hukum tata negara di universitas indonesia ini.
  draf akademis   merujuk pada proses penyusunan amademen pertama dan kedua uud 1945 yang dilakukan bp mpr, jimly mengatakan, sebaiknya hal itu didahului oleh draf akademis yang komprehensif hasil pemikiran sejumlah pakar hukum tata negara, tidak cukup dengan studi banding atau menghadirkan para pakar untuk sebuah seminar.
  "dengan draf konstitusi yang komprehensif, maka akan dihasilkan sebuah konstitusi yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yakni undang-undang dasar yang bisa dijadikan hukum dasar bagi bangsa ini.
kita tahu, uud 1945 pun sifatnya sementara.
jadi kita memang memerlukan konstitusi yang sama sekali baru," papar jimly.
  dipilih mpr   tentang siapa orang yang pantas duduk sebagai anggota komisi nasional konstitusi, jimly mengatakan, pilihan itu harus dilakukan hati-hati, sebab bagaimanapun kewenangan mengamandemen konstitusi ada pada bp mpr. "
saya sarankan, anggota komisi nasional konstitusi ini dipilih oleh mpr," katanya.
  sedangkan anggota komisi nasional konstitusi yang jumlahnya, menurut jimly, cukup sembilan orang itu adalah orang-orang yang memiliki otoritas ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak mewakili aspirasi partai dan benar-benar orang yang independen. "
siapa orangnya, mpr-lah yang menentukan," katanya.
 ditanya apa yang dilakukan komisi nasional konstitusi sebagai langkah awal, jimly mengatakan, komisi nasional konstitusi ini akan menyusun draf konstitusi yang komprehensif dan menyeluruh.
draf ini kemudian akan dibawa ke bp mpr untuk dibahas bersama.
akan tetapi, katanya, bp mpr tidak boleh melenceng jauh dari semangat yang diusulkan dalam draf itu.
 lebih detail jimly mengatakan, orang yang akan duduk sebagai anggota komisi nasional konstitusi ini adalah orang yang tidak punya semangat menjatuhkan presiden atau siapa pun, tidak berpikir untuk kepentingan jangka pendek, dan berorientasi kepada kepentingan masa depan untuk bangsa dan negara.
 diharapkan, pada sidang tahunan mpr agustus 2001, draf hasil komisi nasional konstitusi ini sudah bisa dibahas secara komprehensif dan akan dijadikan salah satu materi sidang tahunan.
  tentang siapa yang berhak mengusulkan adanya komisi nasional konstitusi ini, jimly mengatakan, inisiatif bisa datang dari mpr atau bisa saja dari presiden.