sidang istimewa (si) mpr untuk meminta pertanggungjawaban presiden abdurrahman wahid hampir dipastikan akan digelar jika dpr mengeluarkan memorandum kedua, kata ketua mpr amien rais. "
kalau memorandum kedua itu jatuh, hampir bisa dipastikan sebulan kemudian dpr berkirim surat ke mpr untuk menggelar sidang istimewa," kata amien dalam jumpa pers usai rapat pimpinan mpr di gedung mpr/ dpr jakarta, rabu (21/3).
 dikatakannya, sesuai dengan ketetapan (tap) mpr no iii/ mpr/1978 tentang tata hubungan antar lembaga tinggi negara, kalau ternyata pemerintah tidak mengindahkan memorandum pertama setelah tiga bulan, maka otomatis dpr akan mengeluarkan memorandum kedua.
 amien menambahkan, pimpinan mpr sependapat bahwa usulan enam fraksi di dpr untuk mengeluarkan memorandum kedua kepada presiden abdurrahman wahid sudah sesuai dengan mekanisme dan tap mpr no iii/mpr/1978 tersebut.
 "tidak ada yang aneh dan tidak ada yang istimewa dari usulan itu kecuali ada kontroversi dari pemerintah yang mempertanyakan bahwa jawaban presiden atas memorandum pertama belum dijawab, belum dibacakan, dan belum dilayangkan ke dpr," ujarnya.
 dalam rapat tersebut, pimpinan mpr sepakat bahwa gonjang-ganjing kepemimpinan nasional akan dikembalikan ke jalur yang paling aman, yaitu jalur memorandum. "
karena hanya jalur memorandum itulah yang paling aman, sebab kalau tidak akan ada 'ekor' yang berkepanjangan," tambah amien.
 menanggapi pernyataan presiden abdurrahman wahid bahwa dirinya bersedia mundur bila ada aturan konstitusinya, amien menyatakan tidak mau berkomentar tentang hal itu.
 "saya tak usah memberikan komentar, nanti malah mengurangi kemantapan proses di dpr.
mungkin maksudnya memang tidak ada pasal atau ayat di konstitusi kita yang menyuruh presiden mundur.
jadi tidak akan ketemu sampai kapanpun," ujar amien.
 mengenai hasil rapim mpr, amien rais menyatakan pimpinan mpr akan mengundang badan pekerja mpr untuk melakukan evaluasi atau memantau perkembangan situasi mutakhir, khususnya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara.
 "kita bersabar supaya tidak ada kesan seolah-olah mpr ikut melakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi kemantapan apa yang sudah disepakati dpr, yaitu jalur memorandum yang kemungkinan besar menuju sidang istimewa," katanya.
 mengenai rencana pertemuan informal pimpinan mpr dan pimpinan fraksi-fraksi mpr dengan presiden abdurrahman wahid, amien menyatakan pertemuan itu bersifat sukarela dan pribadi, tidak membawa-bawa nama lembaga negara. "
siapa yang mau ikut silakan, yang tidak, ya, enggak apa-apa," tambahnya.
 sementara itu, dalam rapim tersebut, menurut amien rais, wakil ketua mpr dari fraksi partai golkar ginandjar kartasasmita sempat menyampaikan kepada pimpinan mpr lainnya mengenai status dirinya dalam kasus pertamina.
 amien mengatakan, ginandjar menolak dipanggil sebagai tersangka, tetapi sebagai saksi. "
dia (ginandjar) juga menyatakan hanya bersedia menyelesaikan kasus itu lewat pengadilan militer karena saat peristiwa itu terjadi dia masih aktif berdinas di tni angkatan udara," ujarnya.