majelis hakim banding pengadilan tinggi dki jakarta yang diketuai i gede sudharta, rabu (14/3), menolak permohonan banding yang diajukan mohammad "bob" hasan melalui penasihat hukumnya.
majelis hakim menilai bob hasan bersalah dalam kasus korupsi dana reboisasi dalam proyek pemotretan dan pemetaan hutan lindung yang dilakukan pt mapindo parama (mp), karena itu memutuskan, menghukum bob hasan dengan hukuman enam tahun penjara.
 selain itu, majelis hakim juga memutuskan bob hasan untuk membayar denda sebesar rp 15 juta subsider tiga bulan kurungan serta membayar ganti rugi keuangan negara sebesar 243 juta dollar as. "
putusan dibacakan sekitar pukul 11.00 tadi (rabu- red ) dalam sidang yang dipimpin pak sudharta dengan anggota (majelis hakim- red ) pak hartomo dan pak ismun," kata humas pt dki jakarta agustinus hutahuruk ketika dihubungi  kompas  di jakarta, rabu.
 putusan tersebut empat tahun lebih berat dibanding putusan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat yang menghukum bob hasan dengan hukuman dua tahun penjara.
namun, masih dua tahun lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) arnold angkouw yang menuntut bob hasan delapan tahun penjara.
selain menuntut delapan tahun penjara, jpu juga menuntut bob hasan membayar denda sebesar rp 30 juta serta membayar ganti rugi pada negara sebesar sekitar 243 juta dollar as.
bob hasan kini mendekam di lp cipinang.
  adil   dihubungi secara terpisah, i gede sudharta mengatakan, hukuman enam tahun penjara tersebut sesuai dengan kesalahan bob hasan.
dari hasil pemeriksaan majelis hakim banding, dakwaan primer i dan ii terbukti.
bob hasan terbukti melakukan tindak pidana berkaitan dengan pekerjaan kontrak antara asosiasi pengusaha hutan indonesia (aphi) dengan pt mp, dan dalam pekerjaan kontrak antara departemen kehutanan dengan pt mp.
 "uang yang dipakai bob hasan (dalam kedua kontrak tersebut) sebagian dari pt inhutani yaitu uang negara yang disisihkan untuk perusahaan tersebut (inhutani).
jadi tindak pidana korupsi terbukti.
karena itu kita putuskan menghukum enam tahun.
hukuman itu kita rasa sudah cukup adil bagi bob hasan.
kalau dua tahun kan menyinggung rasa keadilan masyarakat," kata sudharta.
 atas putusan majelis hakim banding tersebut, penasihat hukum bob hasan, agustinus hutajulu, mengatakan, belum bisa memberikan tanggapan karena belum mendapat salinan putusan banding tersebut.
selain itu, juga belum mengetahui alasan hukum majelis hakim banding dalam memutus kasus kliennya. "
saya juga baru mendengar dari wartawan soal putusan pengadilan tinggi itu," kata hutajulu.
  sebab itu, kata hutajulu, sampai saat ini pihaknya belum memutuskan langkah hukum apa yang akan diambil. "
yang jelas kami tetap akan mengajukan upaya hukum yang dimungkinkan undang-undang.
apakah akan mengajukan kasasi atau tidak, itu tergantung klien saya (bob hasan).
dulu waktu mengajukan banding kan juga atas permintaan pak bob," jawab hutajulu.
 menurut hutahuruk, saat ini petikan putusan masih berada di tingkat minutasi atau pemeriksaan berkas putusan. "
tahap minutasi bisa satu bulan.
setelah selesai, petikan putusan kita kirim ke pengadilan (pn jakpus) untuk kemudian salinannya dikirim ke pihak bob hasan dan jaksa," jelas hutahuruk.