menurut kajian hukum tersebut, dalam tap mpr no x/2001 huruf c, setelah butir 2 "ekonomi dan keuangan", disebutkan presiden ditugaskan antara lain untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyimpangan bantuan likuiditas bank indonesia (blbi), penyelewengan pajak, penyelundupan, dan lain-lain.