kejaksaan agung hari kamis (22/3) melarang mantan menteri pertambangan dan energi ginandjar kartasasmita bepergian ke luar negeri.
keputusan itu dituangkan dalam surat keputusan jaksa agung ri no kep 042/d/dep.3/03/20001 yang ditandatangani jaksa agung muda intelijen chalid karim leo atas nama jaksa agung marzuki darusman.
 ginandjar hari kamis tidak datang memenuhi panggilan kejaksaan agung.
wakil ketua mpr dari partai golkar itu seharusnya diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi technical assistance contract (tac) antara pertamina dan pt ustraindo petro gas (upg) tahun 1991-1992.
pada hari yang sama, kuasa hukum ginandjar muchyar yara menggelar jumpa pers di sebuah hotel di jakarta untuk menjelaskan ketidakhadiran ginandjar.
 kemarin, gedung bundar kejaksaan agung-tempat pemeriksaan kasus-kasus korupsi-dilangsungkan serangkaian pemeriksaan kasus korupsi.
mereka yang diperiksa adalah probosutedjo, kaharuddin ongko (wakil presiden komisaris bank umum nasional), david nusa widjaya (mantan dirut bank servitia), dan samadikun hartono (mantan preskom bank modern).
kaharudin ongko, david nusa widjaja, dan samadikun hartono akhirnya ditahan kejaksaan agung berkaitan dengan kasus bantuan likuiditas bank indonesia (blbi).
sehari sebelumnya, kejaksaan menahan mantan dirut pertamina faisal abda'oe.
 hari senin lalu, presiden abdurrahman wahid memanggil jaksa agung marzuki darusman, kepala polri jenderal (pol) surojo bimantoro serta menteri kehakiman dan ham baharuddin lopa.
dalam pertemuan itu, presiden abdurrahman wahid meminta jaksa agung marzuki darusman untuk mempercepat proses pemeriksaan kasus kkn.
 menghadapi sangkaan korupsi atas dirinya, ginandjar menemui panglima tni laksamana widodo as untuk membicarakan hal itu. "
pak ginandjar bertemu dengan panglima tni untuk mencari perlindungan.
bukan perlindungan politik, tetapi perlindungan hukum.
sebab, kami melihat ada prosedur yang keliru dari pemanggilan pak ginandjar.
kami ingin meluruskan prosedur itu," ungkap muchyar yara.
  menanggapi keputusan jaksa agung melarang ginandjar ke luar negeri, muchyar yara akan mempersoalkan pencegahan terhadap kliennya pula.
larangan bepergian ke luar negeri terhadap ginandjar tidak mempunyai dasar hukum.
karena itu, ada kemungkinan ginandjar akan mempersoalkan melalui praperadilan.
   problema hukum   pemeriksaan mantan menteri pada zaman presiden soeharto dan presiden bj habibie itu memang menimbulkan problematika hukum.
pada saat tindak pidana terjadi, ginandjar masih berstatus dinas aktif tni au.
atas dasar itu, ia meminta pemeriksaan dirinya mengacu pada uu no 8/1981 tentang hukum acara pidana dan uu no 31/1997 tentang peradilan militer.
pada intinya, peraturan itu mengatakan, tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer dan warga sipil penyidikannya dilakukan oleh tim koneksitas.
dalam konteks itu, kejaksaan agung tidak berwenang menetapkan status tersangka atas ginandjar.
  sebelumnya, kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, muljohardjo mengatakan, "pada saat kita menyatakan ginandjar sebagai tersangka, kita tidak tahu bahwa pada saat kejadian ginandjar masih tni aktif.
kita hanya menunjukkan ginandjar pantas ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata muljohardjo.
 sebagaimana dikutip  antara , kepala dinas penerangan tni au marsma imam wahyudi mengatakan, untuk memeriksa ginandjar maka kejaksaan agung harus lebih dahulu harus meminta izin kepada kepala staf tni au (ksau).
  menanggapi langkah ginandjar yang mempersoalkan prosedur hukum, muljohardjo menyodorkan pasal 26 uu no 3/ 1971.
pasal itu berbunyi,  jaksa agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seseorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
       tidak sesuai prosedur   selain bertemu dengan panglima tni laksamana widodo as, ginandjar juga bertemu ketua mpr amien rais.
pertemuan dengan amien rais bukan dalam acara khusus, melainkan dalam rapat pimpinan mpr. "
ya, barangkali dalam pertemuan itu pak ginandjar, yang hadir sebagai wakil ketua mpr ditanyai tentang masalahnya.
dan, pak ginandjar bercerita.
tetapi ini bukan untuk mencari perlindungan politik," tandasnya.
 ginandjar selain dinyatakan sebagai saksi pada perkara korupsi itu oleh kejaksaan juga ditetapkan sebagai tersangka.
menurut muchyar, saat peristiwa yang disangkakan itu kliennya berstatus sebagai prajurit tni aktif, sehingga apabila akan dimintai keterangan sebagai saksi harus mendapatkan izin dari panglima tni.
 tanpa ada izin dari panglima tni, tak mungkin beliau memberikan keterangan," tandas muchyar.
  sudah minta izin    sebenarnya, lanjut muchyar, kliennya sudah meminta izin kepada panglima tni untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
bahkan, panglima tni sudah menugaskan empat perwira dari badan pembinaan hukum tni untuk mendampingi ginandjar.
karena kejaksaan belum mengajukan permintaan izin secara resmi, dia belum bisa memenuhi panggilan kejaksaan agung untuk diperiksa sebagai saksi.
 menurut muchyar, tim tetap koneksitas itu sudah ada mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai mahkamah agung (ma).
karena itu, kejaksaan agung sebaiknya berkoordinasi dulu dengan tim koneksitas.
kalau tidak, pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan-itu kalau ginandjar bersedia datang- akan batal demi hukum.
 walau ginandjar pada saat perkara tac terjadi berstatus anggota tni aktif, katanya, sidang perkara itu tetap dilakukan di pengadilan umum, dan bukan di pengadilan militer.
karena sesuai ketentuan koneksitas, muara pemeriksaan kasus koneksitas memang ke pengadilan umum dengan penuntut dari kejaksaan.