untuk menyelesaikan konflik di aceh, kelompok sipil harus dilibatkan dalam berbagai perundingan antara pemerintah indonesia dengan gerakan aceh merdeka (gam).
pemerintahan megawati soekarnoputri juga harus membentuk tim khusus untuk meneliti akar permasalahan di aceh.
direktur eksekutif divisi asia human right watch, sydney jones, mengemukakan hal itu kepada wartawan di jakarta, minggu (19/8).
jones mengatakan, gam dan pemerintah indonesia merupakan dua kelompok besar dalam konflik di aceh.
tetapi, kedua kelompok ini belum cukup mampu memahami dan menampung semua permasalahan yang terdapat dalam konflik di aceh.
untuk itu, diperlukan adanya kelompok sipil yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya (lsm) dalam proses perundingan antara gam dengan indonesia.
 "masalahnya, pihak gam kurang berminat dalam penyertaan kelompok sipil ini.
gam ingin perundingan yang terjadi dipandang antara  state  dengan  state.
 pelibatan kelompok sipil membuat perundingan yang terjadi tidak dapat lagi dipandang demikian, dan itu melemahkan eksistensi gam dalam konflik aceh," ujar jones.
 mekanisme pemilihan juga menjadi masalah dalam penentuan kelompok sipil mana yang harus dilibatkan dalam proses perundingan penyelesaian konflik di aceh.
banyak lsm yang bingung dan takut disebut tidak netral jika harus terlibat dalam perundingan tersebut. "
jika dipilih pemerintah indonesia, mereka takut disebut mewakili indonesia.
demikian pula sebaliknya.
namun, tetap harus ditemukan cara untuk menentukan pihak ketiga ini," kata jones.
   kurang paham   jones juga mengungkapkan, selama ini pemerintah indonesia kurang memahami akar permasalahan konflik di aceh. "
banyak pejabat yang berpendapat, pemberlakuan syariat islam merupakan hal yang penting dalam penyelesaian konflik di aceh.
syariat islam memang penting, namun tidak cukup untuk menyelesaikan masalah di aceh.
demikian pula halnya dengan otonomi," ujarnya.
 ditanya apa yang menjadi akar permasalahan konflik di aceh, jones menyatakan tidak dapat memastikan, karena masalah aceh amat kompleks. "
oleh karena itu, perlu tim khusus untuk meneliti apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat aceh.
tim ini jangan diisi oleh orang aceh yang ada di jakarta seperti yang selama ini terjadi.
sebab, mereka ini tidak memahami dan mewakili aspirasi masyarakat aceh," ujar dia.
  sama-sama melanggar   jones juga mengungkapkan, berdasarkan hukum internasional, baik pemerintah indonesia maupun gam sama-sama melakukan pelanggaran hak asasi manusia (ham) dalam konflik di aceh.
kedua pihak sama-sama melanggar hak orang sipil untuk tidak disiksa, disandera, dan diadili secara sewenang-wenang.
  "saya sudah mengatakan kepada hasan tiro di swedia untuk menghormati ham.
dia menjawab, akan memperhatikan hal itu.
hal yang sama juga telah saya katakan kepada pemerintah indonesia," ujar jones.
 dikatakan, satu-satunya langkah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ham ini adalah membawa semua pelaku pelanggaran ham ke pengadilan. "
hal ini yang selama ini sepertinya sulit dilakukan.
tetapi, harus diingat bahwa kegagalan membawa semua pelanggar ham ke pengadilan berkorelasi dengan tuntutan masyarakat sipil aceh untuk referendum," ujar jones.