sementara saat ini ruu pemilu di indonesia yang diajukan ke dpr memberikan peluang kepada tni memperoleh dua hak politik, memilih (pasal 93 ayat 2) dan dipilih (tersirat dalam pasal 24 ayat (1) dan (2).
yang menjadi persoalan, kedua hak itu bertentangan dengan tap no vii/ mpr/2000 yang menegaskan pasal 5 ayat 2 bahwa tni bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; serta pada pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa anggota tni tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
selain itu, keikutsertaan tni pun di mprdibatasi paling lama sampai tahun 2009.