"kita ini, kan, menganut sistem presidensial.
kalau megawati menjadi kepala pemerintahan, berarti sistem pemerintahannya harus diubah.
dasarnya adalah uud 1945 harus diamandemen dalam sidang (mpr) mendatang.
keputusan (wakil presiden sebagai kepala pemerintahan) ini harus dicantumkan dalam produk yang halal, yaitu uud.
jadi, aturan mainnya harus diubah," kata harun alrasid.