langkah komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (kpkpn) segera mengumumkan kekayaan pejabat yang sudah diterimanya pantas didukung.
ini mendorong rakyat turut mengawasi penyelenggara negara dengan memberikan masukan kepada kpkpn.
sayangnya, dari pejabat yang kekayaannya sudah diumumkan kpkpn itu hanya sedikit yang anggota dpr.
padahal, mereka berkewajiban memberikan teladan kepada rakyat.
 staf ahli menteri kehakiman dan hak asasi manusia, anak agung oka mahendra, mengungkapkan itu di jakarta, kamis (19/4). "
langkah kpkpn itu, meskipun mungkin belum memuaskan rakyat, pantas didukung.
sayangnya, masih ada sejumlah pejabat yang selama ini diperhatikan rakyat, termasuk sebagian besar anggota dpr, yang belum melaporkan kekayaannya.
padahal, seharusnya mereka itu memberikan teladan kepatuhan pada peraturan," jelas oka.
 sementara itu, ketua kpkpn jusuf syakir mengingatkan kembali, penyelenggara negara yang sengaja tidak melaporkan hartanya kepada kpkpn harus rela dan ikhlas mengundurkan diri dari jabatannya.
tindakan tidak melaporkan harta bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana, yakni memberikan keterangan palsu.
  "dalam formulir daftar kekayaan dari kpkpn yang ditandatangani setiap pejabat penyelenggara negara ada kewajiban mengisinya secara jujur, apa adanya.
apabila terbukti mereka sengaja tidak melaporkan hartanya kepada kpkpn, pejabat itu harus rela dan ikhlas mengundurkan diri dari jabatannya," kata jusuf.
 kpkpn, rabu lalu, mengumumkan kekayaan 47 pejabat negara yang sudah diterimanya.
mereka antara lain presiden abdurrahman wahid, wakil presiden megawati soekarnoputri, hampir seluruh anggota kpkpn, dan anggota mpr/dpr.
dari wakil rakyat, hanya delapan orang yang sudah melaporkan hartanya, tidak termasuk ketua mpr amien rais dan ketua dpr akbar tandjung.
megawati dan suaminya, taufik kiemas, merupakan pejabat terkaya yang diumumkan kpkpn, dengan harta senilai rp 59,8 milyar lebih. (
kompas  19/4)  jusuf mengutarakan, kpkpn belum melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara yang sudah diumumkan itu.
kpkpn belum melihat bukti kepemilikan harta itu serta memeriksa fisiknya.
kpkpn menanti laporan masyarakat sebagai pembanding pada saat pemeriksaan nanti.
laporan masyarakat bisa dikirim lewat kotak pos 1000 jakarta pusat.
  kesulitan pengisian   oka memperkirakan, banyaknya anggota dpr dan pejabat lain yang belum menyerahkan laporan kekayaannya kepada kpkpn, karena mereka kesulitan mengisi formulir yang diberikan kpkpn.
apalagi, dalam formulir itu dicantumkan kesediaan memberikan kuasa kepada kpkpn untuk membuka rekening bank pejabat tersebut serta mengundurkan diri dari jabatan itu apabila diketahui kekayaan yang dilaporkannya tidak benar.
 "mungkin mereka kesulitan mengisi formulir dari kpkpn sehingga belum menyerahkan daftar kekayaannya.
kpkpn bisa mengingatkan mereka yang belum menyerahkan formulir itu sampai batas waktunya.
kalau tak diserahkan juga, ya, tidak ada salahnya diumumkan kepada publik.
toh, mereka memang harus memberikan teladan kepada rakyat," ujar mantan anggota dpr tersebut.
 menurut oka, setiap pejabat negara memang harus siap disorot masyarakat. "
kalau pejabat yang sudah menyerahkan daftar kekayaannya kepada kpkpn diumumkan, ya, pejabat yang lain, yang sudah menerima formulir kpkpn, harus segera menyerahkan daftar hartanya sehingga bisa diumumkan pula.
ini  fair  karena masyarakat bisa menyoroti dan menilai siapa pun pejabat itu," tegas oka lagi.
 pengajar fakultas hukum universitas indonesia (fhui), jakarta, achmad zen umar purba juga mendukung langkah kpkpn yang selekasnya mengumumkan kekayaan pejabat yang sudah diterimanya.
selain amanat ketetapan (tap) nomor xi/mpr/1998 serta undang-undang (uu) nomor 28 tahun 1999-keduanya tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn)-pengumuman harta pejabat itu akan mendorong pemerintahan yang bersih.
masyarakat tak perlu ragu melaporkan harta pejabat yang diketahuinya kepada kpkpn sehingga mendorong pejabat jujur melaporkan kekayaannya.
 "ini bagus karena pejabat tidak bisa lagi menyembunyikan kekayaannya dari rakyat," jelas purba, yang juga dirjen hak atas kekayaan intelektual (haki) departemen kehakiman dan hak asasi manusia (depkeh dan ham) tersebut.
 walaupun begitu, oka dan purba sebagai pejabat eselon i depkeh dan ham yang juga wajib melaporkan kekayaannya kepada kpkpn mengakui belum melaporkan kekayaannya kepada komisi tersebut.
sebab, sampai sekarang keduanya mengaku belum mendapatkan formulir laporan kekayaan dari kpkpn.
  kekayaan amien   jusuf mengemukakan pula, laporan kekayaan amien rais dan akbar tandjung sebenarnya sudah diterima kpkpn.
amien menyerahkan daftar kekayaannya tanggal 12 april lalu, sedangkan tandjung baru menyerahkan tanggal 16 april 2001.
padahal, formulir kpkpn sudah disampaikan kepada anggota mpr/ dpr, termasuk amien dan tandjung, pada minggu pertama maret 2001.
 peraturan pemerintah (pp) nomor 65 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara mewajibkan pengembalian formulir kekayaan pejabat selambat-lambatnya 14 hari sejak formulir diterima (pasal 4 ayat 1).
kpkpn memberikan tenggang sampai 30 hari, tetapi itu juga masih dilanggar wakil rakyat.
keterlambatan pengembalian formulir tidak memiliki sanksi.
  menyinggung mobil new beetle nomor polisi m 3 ga (dibaca: mega) yang sering dipakai megawati, tetapi belum dicantumkan dalam daftar kekayaan wakil presiden yang diserahkan kepada kpkpn, jusuf memastikan akan memeriksa hal itu.
apakah mobil itu benar-benar milik megawati atau milik orang lain.
  tentang harta presiden berupa koleksi logam mulia, barang seni, dan barang antik senilai rp 1,722 milyar yang merupakan hibah selama tahun 1999-2000, jusuf tak menjawab pertanyaan wartawan, melainkan malah tertawa.
dia menilai, presiden sudah berlaku jujur dan menulis kekayaan yang dimiliki apa adanya sekalipun nilai hibah itu nyaris setengah dari total hartanya.
  "masukan dari pers atau masyarakat yang begini ini akan menjadi bahan kpkpn untuk mempertanyakan kekayaan penyelenggara negara itu," kata jusuf lagi.