mekanisme pemberhentian presiden, dalam perubahan ketiga uud 1945 diatur dalam pasal 7a, presiden dan/ atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh mpr atas usul dpr, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.