lima masalah yang disampaikan ketua dpr akbar tandjung dalam pengantar rapat adalah tindak lanjut undang-undang otonomi khusus untuk provinsi nanggroe aceh darussalam dan provinsi papua; antisipasi pemerintah terhadap dikeluarkannya keputusan mahkamah internasional menyangkut sengketa pulau sipadan dan ligitan; masalah pinjaman luar negeri; kerja sama pemerintah dengan dpr dalam pembuatan uu; dan tindak lanjut ketetapan mpr nomor v/mpr/2000 tentang pemantapan persatuan kesatuan nasional.