defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2001 telah terasakan dampaknya di beberapa departemen.
beberapa proyek terpaksa "dipadatkan" jadwalnya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor ada yang harus berutang terlebih dahulu.
dari hasil penelusuran  kompas  pekan lalu, terungkap bahwa semua pengeluaran pemerintah diperketat.
menteri keuangan dan pemberdayaan bumn (menkeu) prijadi praptosuhardjo mempertegas ketentuan perjalanan dinas menteri, ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara, ketua lembaga pemerintah nondepartemen, dan pejabat eselon i.   dalam ketentuan yang tertuang dalam surat menkeu nomor s-598/mk.03/2000 tertanggal 1 desember 2000 dinyatakan, untuk perjalanan dinas dengan transportasi udara, untuk menteri cukup menggunakan kelas bisnis, sementara pejabat eselon i menggunakan kelas ekonomi.
 dalam lampiran surat menkeu tersebut dirinci, menteri, ketua, dan wakil ketua lembaga tertinggi/tinggi negara yang menggunakan transportasi udara cukup dengan kelas bisnis jika sebelumnya menggunakan kelas utama ( first class ).
hal yang sama berlaku untuk anggota lembaga tertinggi/tinggi negara, gubernur, dan wakil gubernur.
sementara bupati dan wali kota ditetapkan kelas ekonomi, dari sebelumnya kelas bisnis.
 sementara itu, bagi pejabat eselon i, perjalanan menggunakan transportasi udara menggunakan kelas ekonomi, sebelumnya kelas utama.
eselon ii, iii, dan iv yang semula menggunakan kelas bisnis, kini di kelas ekonomi.
adapun untuk perjalanan menggunakan transportasi kapal laut bagi eselon i dan ii ditetapkan menggunakan kelas pertama, eselon iii kelas ii, dan eselon iv kelas iii.
perjalanan dengan kereta api, eselon i dan ii kelas spesial, eselon iii kelas eksekutif, dan eselon iv kelas bisnis.
  penyesuaian   beberapa departemen juga terpaksa melakukan beberapa penyesuaian.
menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil menengah (menkop dan ukm) zarkasih nur menyatakan, "hal-hal yang tidak terlalu penting dan mendesak kami batasi, bahkan ditunda atau ditiadakan."
ia mengatakan hal itu kepada  kompas  di jakarta, jumat (6/4).
 program-program kunjungan kerja, khususnya ke luar negeri, dibatasi atau dibatalkan. "
kunjungan kerja ke luar negeri untuk promosi kami batasi, bahkan beberapa dibatalkan.
kecuali, bila itu memberi dampak langsung, misalnya kita bawa barang dagangan dengan modal 100, kembali membawa 500.
studi banding ditiadakan," ujar zarkasih.
 pembatasan dilakukan sejak bulan januari 2001.
deputi-deputi di jajaran menkop dan ukm diminta untuk menyusun prioritas seketat mungkin dalam penggunaan anggaran. "
sebab, dalam setiap rapat kabinet, menkeu selalu mengingatkan akan hal ini.
tetapi, kunjungan ke rrc tidak bisa kami batalkan karena menindaklanjuti mou ( memorandum of understanding - red ) yang telah dibuat untuk pengembangan ukm," tutur menkop dan ukm.
 di departemen pertanian (deptan), keterbatasan anggaran dirasakan terutama dalam pengucuran anggaran pembangunan tahun 2001.
anggaran tersebut baru turun pada minggu ketiga bulan maret, tidak sesuai dengan jadwal anggaran.
itu pun hanya sebagian.
akibatnya, proyek-proyek yang dijadwalkan pelaksanaannya untuk 12 bulan, yaitu januari-desember 2001, dipadatkan pelaksanaannya menjadi sembilan bulan, yaitu april-desember 2001.
  menurut kepala biro humas departemen pertanian darman hasibuan, keterlambatan terjadi sejak penyusunan hingga persetujuan.
untuk mengatasi hal itu, deptan membuat surat keputusan proyek terlebih dulu untuk daftar isian proyek (dip) sebesar rp 900 milyar. "
ini antara lain dengan percepatan surat keputusan penunjukan pimpinan proyek, sehingga saat dana cair, bisa langsung mulai," katanya.
 meski untuk anggaran rutin relatif tidak ada masalah, menurut hasibuan, pihaknya tetap melakukan penghematan.
alat pendingin ruangan, komputer, dan lift dihentikan operasinya pada pukul 16.00.
   berutang   di beberapa departemen lain, persoalan tidak hanya menghadang anggaran pembangunan, tetapi juga anggaran rutin, termasuk anggaran belanja peralatan kantor.
akibatnya, beberapa peralatan kantor yang tidak bisa ditunda lagi pengadaannya, seperti kertas, pensil, tinta, dan sebagainya harus dibeli dengan cara berutang pada rekanan pengadaan.
  "peralatan kantor seperti kertas, tinta printer, dan sebagainya yang nilainya mencapai rp 4 juta terpaksa kami  ngutang  dulu, dan membayar kalau anggarannya sudah turun," tutur seorang karyawan bagian tata usaha sebuah departemen teknis.
  ironisnya, ketika anggaran itu turun, pihaknya tidak bisa segera melunasi utang karena kebutuhan lain segera muncul. "
kami harus membeli tinta printer baru dan beberapa peralatan lain yang jumlahnya sekitar rp 800.000.
ya, akhirnya harus  ngutang  lagi," ujar sumber  kompas .
  kesulitan pendanaan juga terasakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas departemen.
pemangkasan-pemangkasan dilakukan, misalnya untuk pegawai eselon iv yang melakukan perjalanan dinas.
uang penginapan dan uang makannya hanya rp 130.000, sementara uang saku dan uang transpor setempat rp 20.000.
dengan demikian, total uang perjalanan dinas pegawai golongan iv rp 150.000 per hari.
  "coba bayangkan berapa sih tarif hotel yang layak sekarang.
apakah cukup dengan uang sebanyak itu?"
kata seorang pegawai golongan iv.
  untuk mengatasi dana yang sangat minim, khususnya untuk biaya penginapan, maka untuk satu orang pejabat yang melakukan perjalanan dibuat tiga laporan perjalanan dinas, sehingga dana yang diterima bisa menutup biaya akomodasinya.
kiat lain, beberapa staf menanggung secara bersama-sama biaya penginapan.
dalam sebuah perjalanan kunjungan kerja ke daerah jawa tengah, misalnya, satu kamar digunakan untuk empat orang.
  "atau ada lebih dari satu nama dalam sekali perjalanan dinas meski yang melakukan perjalanan dinas hanya satu orang.
atau, mengambil dana dari dua sumber, yaitu dari anggaran rutin dan anggaran proyek," ungkapnya.
 keprihatinan terhadap terjadinya defisit anggaran tidak merata di setiap departemen.
ada beberapa departemen yang tidak terkena imbasnya, antara lain departemen energi dan sumber daya mineral.
  sekjen departemen energi dan sumber daya mineral djoko darmono menyatakan, anggatan rutin departemennya untuk tahun 2001 tercatat rp 301,4 milyar, dan anggaran pembangunan rp 667,6 milyar.