menko perekonomian menyadari sepenuhnya bahwa eksekutif tidaklah dapat memasuki daerah wilayah yudikatif dan legislatif.
sayangnya, di dalam masalah pkps, konsistensi itu tidak terlihat.
          dengan memaksakan perpanjangan pkps, berarti eksekutif percaya bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah akan dapat menutupi defisiensi sistem hukum kita yang lemah.
hal ini berarti pemerintah mencoba untuk menggantikan peranan yudikatif.
penetapan gizjeling (hukum badan) terhadap debitor yang tidak kooperatif patut untuk benar-benar dipertimbangkan.