sesuai uu no 2/1999, pen-daftaran parpol ke depkeh dan ham cuma mensyaratkan adanya akta notaris dan parpol itu didirikan oleh tidak kurang dari 50 warga negara indonesia.
jika memenuhi persyaratan ini, menkeh dan ham akan mengesahkan pendaftaran parpol itu.
sebaliknya, di ruu parpol syarat partai yang bisa disahkan pendaftarannya, selain memiliki akta notaris dan didirikan oleh minimal 50 orang, pun harus memiliki kepengurusan minimal di separuh dari jumlah provinsi, separuh di kabupaten/kota pada provinsi bersangkutan, dan kepengurusan tidak kurang dari 25 persen pada kecamatan di kabupaten/kota tersebut.