yang lebih parah lagi, pertarungan kepentingan di tubuh dpr telah merambah institusi lain.
proses hukum kasus korupsi yang melibatkan ketua dpr akbar tandjung dalam kasus penyalahgunaan dana nonbudgeter bulog banyak diwarnai dengan benturan kekuatan.
upaya pembentukan panitia khusus (pansus) menjadi terhambat dan gagal menyusul ketakutan partai besar kehilangan pengaruh.
tidak seiramanya suara wakil pdi-p di dpr dengan publik terbukti dari hasil jajak pendapat maret lalu yang mayoritas respondennya (78 persen) menilai perlunya dibentuk pansus untuk menyelidiki kasus penyelewengan dana nonbudgeter bulog.