di sisi lain, kata halim, akbar tandjung, di mana dpr menjadi lalu lintas peraturan, ternyata aktif mengomentari soal yang tidak terkait dengan undang-undang (uu), padahal banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. "
agenda ini sama sekali belum digarap dpr.
misalnya bagaimana menciptakan uu pemilu yang lebih baik, uu kepresidenan, dan sebagainya," lanjutnya.