tentang siapa yang akan menandatangani r&d, yusril mengatakan tidak harus presiden. "
karena dasarnya adalah tap mpr dan propenas, itu perintah dari majelis kepada presiden, tentu presiden yang memikul tanggung jawab.
tetapi, sifat perjanjian msaa itu adalah perjanjian antara pemerintah dan debitor dan dalam melaksanakan perjanjian itu presiden dapat menunjuk pejabat di bawahnya, bisa menteri ataupun kepala bppn," katanya.