ia menambahkan, mengesampingkan tuntutan pidana bagi obligor bppn yang sudah menyelesaikan kewajibannya tidaklah bertentangan dengan hukum, karena jaksa agung mempunyai kewenangan untuk mengesampingkan sebuah perkara untuk kepentingan umum.
tetapi, jaksa agung harus terlibat aktif dan turut dalam menentukan pemberian r&d.