"beberapa anggota f-pdip telah menyampaikan aspirasinya agar dibentuk pansus tersebut dan itu merupakan aspirasi anggota dpr orang per orang.
mengenai sikap resmi partai belum diputuskan, tetapi buat pdi-p keinginan untuk membangun pemerintahan yang bersih itu merupakan komitmen partai.
jadi, siapa pun yang melakukan pelanggaran, abuse of power, harus mempertanggungjawabkannya kepada publik," ucap pramono.