seluruh fraksi dewan perwakilan rakyat (dpr) hari kamis (28/11) menyetujui rancangan undang-undang (ruu) partai politik untuk disahkan menjadi undang-undang.
namun, persetujuan fraksi itu dibanjiri dengan berbagai catatan keberatan ( minderheidsnota ) sejumlah anggota dpr terhadap penolakan panitia khusus (pansus) partai politik soal kuota minimal 30 persen perempuan untuk kepengurusan partai politik dalam ruu partai politik.
demikian mengemuka dalam rapat paripurna dpr yang dipimpin wakil ketua dpr dari fraksi reformasi am fatwa di gedung nusantara v mpr/dpr, jakarta, kamis.
rapat tersebut dihadiri pula oleh menteri dalam negeri (mendagri) hari sabarno.
di luar gedung, sejumlah aktivis perempuan juga menggelar aksi menentang penolakan terhadap kuota perempuan.