soal mengapa f-pg tetap bersikeras menggagalkan terbentuknya pansus bulog ii, kata akil, alasannya karena ketetapan mpr nomor viii/mpr/ 2001 jelas mengamanatkan penyelesaian kasus kkn pada masa sekarang ataupun masa lalu haruslah melalui jalur hukum.