rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2002 yang akan disampaikan presiden megawati soekarnoputri pada sidang paripurna dpr, jumat (7/9) ini, merupakan kombinasi keseimbangan antara tujuan konsolidasi fiskal dan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 rapbn 2002 ini diharapkan semakin sehat, dapat dipertahankan kesinambungannya, dan lebih didasarkan pada kemampuan penyediaan sumber-sumber pembiayaan di dalam negeri.
pada rapbn 2002 ini, anggaran pembangunan mengalami peningkatan secara moderat, dengan porsi terbesar dari anggaran pembangunan akan dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, termasuk untuk sektor transportasi.
  demikian menko perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti kepada wartawan, usai sidang kabinet di gedung utama sekretariat negara (setneg), jakarta, kamis (6/9).
sidang kabinet dipimpin presiden megawati soekarnoputri, serta dihadiri wapres hamzah haz dan para menteri kabinet gotong royong, dengan agenda utama pembahasan dan laporan terakhir rapbn 2002.
  secara terpisah, menneg perencanaan pembangunan nasional/bappenas kwik kian gie mengatakan, menkeu sudah melakukan lobi untuk mengurangi utang pemerintah. "
menkeu dalam sidang kabinet melaporkan telah melakukan lobi kiri-kanan dan hasilnya positif semua.
tapi saya sendiri tidak ikut dalam lobi itu," ujar kwik.
  "cgi (consultative group on indonesia) positif, paris club iii positif.
walaupun pengelompokan negara dalam paris club iii berbeda, anggotanya sama dengan cgi, sebanyak 23 negara.
dengan demikian, rumah tangga negara atau apbn akan menjadi mulus dan aman," kata kwik kian gie.
  pada kesempatan itu, baik kwik maupun menkeu boediono yang mendampingi dorodjatun tidak bersedia membeberkan angka-angka kuantitaif dalam rapbn 2002.
yang jelas, kata dorodjatun, substansi dari rapbn 2002 memberikan gambaran serta aturan main yang lebih rinci mengenai pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.
  "kita ingin sekali memperhatikan masalah sosial yang   berkaitan dengan kesempatan kerja, pendidikan, transportasi, dan kesehatan.
dalam budget itu, juga tergambar tentang ancang-ancang untuk mengurangi beban pembayaran utang dalam negeri dan luar negeri.
dalam rapbn 2002, sudah tampak bagaimana caranya kita akan menyelesaikan beban utang yang hebat ini," papar dorodjatun.
  dalam kaitan itu, pemerintah bertekad untuk tetap bekerja sama dengan negara-negara sahabat dan lembaga multilateral di forum cgi, yang akan mengadakan sidang pada awal bulan november 2001.
   asumsi dasar   mengenai asumsi dasar penyusunan apbn, seperti laju pertumbuhan produk domestik bruto (pdb), laju inflasi, kurs yang dipakai, tingkat suku bunga, serta asumsi harga minyak dan volumenya, dorodjatun mengatakan, angka tersebut merupakan angka rata-rata. "
asumsi yang akan kita gunakan merupakan angka rata-rata.
jadi asumsi itu jangan dibaca seolah-olah kita akan mematok di situ," ujar dorodjatun.
  meski tidak memberikan angka kuantitatif, ketika menjawab pertanyaan wartawan, menkeu mengatakan beberapa pos pengeluaran akan mengalami penurunan seperti subsidi untuk bahan bakar minyak (bbm).
demikian pula penerimaan dalam negeri minyak dan gas (migas).
penurunan itu disebabkan berbagai hal, antara lain karena asumsi kurs yang lebih rendah dibandingkan asumsi kurs dalam apbn 2001.
  "kemudian mengenai produksi dan harga minyak, juga agak sedikit berbeda, sehingga mengakibatkan penerimaan dalam negeri dari migas jadi menurun.
sementara asumsi kurs dalam rapbn 2002, sebelumnya telah disepakati dengan dpr, yakni dalam rentang rp 8.000 sampai rp 9.000 per dollar as," tambahnya.
  menkeu menambahkan, rapbn tahun 2002 ini dimaksudkan untuk mencari keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan stimulus fiskal. "
ini adalah dua sisi yang bisa bertentangan kalau kita ingin konsolidasi yang benar.
itu semuanya harus kita ketatkan.
tapi kalau kita ingin stimulus, kita harus longgarkan.
jadi intinya mencari keseimbangan antara pengetatan dan pelonggaran, dalam batas-batas realita yang dihadapi atau yang diproyeksikan akan dihadapi pada tahun 2002," ujar menkeu.
   sumber dana rapbn   untuk mengisi sisi penerimaan rapbn 2002, jelas menkeu, akan dilakukan langkah-langkah untuk mencari sumber pendanaan dari dunia internasional, yaitu berupa pinjaman luar negeri melalui sidang cgi, di samping mengusulkan pertemuan paris club untuk tahun 2002 dan selanjutnya.
  "pemerintah akan kembali memanfaatkan paris club.
kita akan mengupayakan untuk bertemu donor-donor, untuk membicarakan kemungkinan paris club iii.
namun jadwal pembicaraan paris club iii belum ditentukan.
tapi yang penting bagi pemerintah, persetujuan anggota utama paris club.
ini masih dalam tahap awal, tetapi sudah kita berikan tempat dalam rapbn 2002," tambahnya.
  sama seperti masa-masa sebelumnya, setelah pemerintah menyampaikan rapbn, rapbn 2002 ini selanjutnya akan dibahas pada rapat panitia anggaran, untuk kemudian dibawa dalam pembahasan di tingkat komisi di dpr.
  tahap berikutnya, rapbn ini akan diteruskan ke sidang paripurna dpr untuk disahkan menjadi undang-undang.
direncanakan, rapbn 2002 sudah bisa disahkan menjadi uu pada awal bulan november 2001.