kamar dagang dan industri (kadin) indonesia menemukan adanya 1.006 peraturan daerah (perda) di seluruh indonesia, yang dianggap konyol dan memberatkan dunia usaha.
untuk itu, kadin indonesia telah memberikan rekomendasi sekaligus keberatan kepada berbagai pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
demikian kata ketua umum kadin indonesia aburizal bakrie kepada wartawan setelah bertemu presiden megawati soekarnoputri di istana merdeka, jakarta, rabu (5/9).
aburizal disertai antara lain sekjen kadin sucipto umar, ketua kadin iman taufik dan james riyadi.
  menanggapi keluhan dunia usaha itu, presiden megawati, menurut aburizal, mengatakan otonomi daerah harus terus berjalan namun dalam pelaksanaannya perlu dimonitor.
  "beliau (presiden) meminta kepada departemen dalam negeri (depdagri) untuk melihat dan memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar tidak membebani para pengusaha di daerah, yang pada akhirnya membebani ekonomi secara nasional," kata aburizal.
  menurut aburizal, kadin indonesia telah memiliki daftar perda yang memberatkan dunia usaha.
bahkan, kadin indonesia sudah membentuk komite pemantau pelaksanaan otonomi daerah yang diketuai bambang sujagad susanto.
  "perda yang konyol-konyol, misalnya, tentang pungutan terhadap hasil bumi.
kemudian ada pula pajak reklame terhadap label dalam botol minuman.
lalu, ada pajak parkir dan sebagainya," kata aburizal.
pihaknya, kata ketua umum kadin itu, mengharapkan masalah ini dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah.
  berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah disebutkan, jika perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pemerintah pusat berhak mencabut perda bersangkutan.
  mendagri hari sabarno dua pekan lalu juga menyatakan, saat ini terdapat 3.000 perda yang perlu diverifikasi karena dapat merugikan kabupaten lain.
depdagri kini sedang menilai dan memverifikasi perda-perda tersebut.
  verifikasi ini perlu dilakukan karena terdapat sejumlah kebijakan satu daerah yang merugikan daerah lain, seperti dalam masalah redistribusi hasil pungutan.
contohnya, ada kabupaten yang seolah-olah memiliki pelabuhan sendiri, padahal hal itu dapat merugikan kabupaten lain yang akan melakukan ekspor.
  juga ditambahkan, jika uu tentang otonomi dan uu perimbangan keuangan pusat dan daerah (pkpd) nanti perlu direvisi, maka hal itu harus dilakukan bersama dpr dan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.
  sementara itu, kantor direktorat jenderal (ditjen) otonomi daerah depdagri, menurut direktur bina manajemen pemda ditjen otonomi daerah depdagri syahrir, saat ini sedang meneliti 6.000 perda, 1.139 aturan yang dikeluarkan pemerintah desa, dan 962 perda khusus mengenai pajak dan retribusi daerah.
   "business friendly"   pada bagian lain, ketua umum kadin juga menyatakan, meskipun ada optimisme yang besar dari masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, dengan terpilihnya megawati sebagai presiden dan hamzah haz sebagai wapres, kepercayaan ( confidence ) dari pelaku pasar modal dan pasar uang belum ada.
  "kepercayaan ini perlu diperbaiki agar kurs rupiah tetap stabil dan menguat serta agar ekonomi secara keseluruhan bisa berjalan sebaik-baiknya," kata aburizal.
kadin sendiri menyatakan bersedia dan menyediakan diri untuk menjadi mitra kerja sama pemerintah.
 akan tetapi, lanjut aburizal, dunia usaha pun hingga kini masih menunggu kebijakan yang akan diambil pemerintah di bidang ekonomi.
kadin mengharapkan kebijakan yang akan diambil ke depan adalah kebijakan yang betul-betul akrab dengan dunia bisnis  (business friendly ) karena, kalau tidak, akan berdampak negatif.
  kebijakan yang ditunggu-tunggu dunia usaha mencakup kebijakan dalam dunia ketenagakerjaan, kebijakan bank indonesia (bi) khususnya dalam penyaluran kredit, kebijakan pemerintah yang dapat menunjang kegiatan ekspor, dan kebijakan percepatan restrukturisasi utang swasta di badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
  "kami dan pelaku pasar uang dan pasar modal juga menunggu kebijakan atau realisasi penjualan aset bppn dan privatisasi bumn.
jumlah dana yang harus didapatkan dalam apbn 2001 dari hasil penjualan aset dan privatisasi tersebut hampir rp 34 trilyun.
ini jumlah yang sangat besar," tutur aburizal.
  menanggapi harapan dunia usaha tersebut, presiden mengatakan masalah-masalah tersebut sudah dipikirkan.
kebijakan yang lebih rinci di bidang ekonomi akan diuraikan presiden pada pidato nota keuangan dan rapbn tahun 2002, jumat.
 kepada presiden, kadin juga menyampaikan tentang perlunya jaminan keamanan dan kepastian hukum, untuk meningkatkan kepercayaan calon investor, baik dalam maupun luar negeri.