presiden abdurrahman wahid menyesalkan pemberitaan yang berlebihan mengenai penyimpangan di sekretariat presiden (setpres). "
seolah-olah hal itu terjadi sekarang ini, padahal itu merupakan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) pada tahun anggaran 1999/2000," kata juru bicara kepresidenan adhie m massardi menjawab pertanyaan  kompas  di istana merdeka, jakarta, jumat (6/4).
  menurut adhie, abdurrahman wahid menjadi presiden pada bulan oktober 1999. "
oleh karena itu, presiden juga belum mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi sepanjang masa pemerintahan sekarang.
akan tetapi, presiden tidak akan melindungi orang yang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn)," kata adhie.
  pemberitaan di  kompas , menurut adhie, dinilai presiden tendensius sehingga presiden menjadi curiga terhadap maksud di balik pemberitaan tersebut karena tanpa disertai fakta-fakta.
dijelaskan oleh adhie, pemeriksaan serta pelaporan hasil temuan bpk cukup rumit sebab hasil temuan pada tahun-tahun sebelumnya banyak digabungkan ke dalam penelitian bpk yang terbaru.
  "nah, yang disayangkan, ketua bpk satrio b joedono tidak menjelaskan masalah ini kepada pers.
temuan bpk beberapa waktu lalu yang menyebutkan ada penyimpangan keuangan negara sebesar rp 165 trilyun sebenarnya akibat bantuan likuiditas bank indonesia (blbi) dan bukan dilakukan pemerintahan gus dur (abdurrahman wahid)," ungkap adhie massardi.
  tak melindungi    presiden, demikian adhie, juga telah mengatakan bahwa temuan-temuan bpk harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
presiden tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat dalam penggelapan atau penyimpangan keuangan negara.
  kalau terbukti, lanjut adhie, aparat birokrasi yang melakukan kkn, baik yang merupakan bagian dari pemerintahan lama maupun yang baru, sepenuhnya akan diserahkan kepada aparat hukum untuk ditindak. "
penggelapan keuangan, misalnya, yang tertulis dalam anggaran seharusnya dipakai untuk membeli kopi, tetapi ternyata dibelikan teh," tambahnya.
  ditanya apakah presiden mengetahui adanya praktik korupsi yang dilakukan orang-orang lama di lingkungan sekretariat presiden, adhie mengatakan, "kita tidak bisa menyalahkan orang lama masih melakukan kkn.
kita juga tidak bisa menuduh begitu saja.
karena itu, presiden meminta bantuan bpk untuk mengaudit ini.
kalau ada kebocoran dan ketahuan siapa pelakunya, akan ditindak."
 kamis lalu, ketua bpk dan para wakil ketua bpk bertemu presiden di istana merdeka, jakarta, untuk menyerahkan hasil pemeriksaan semester ii tahun anggaran 2000.
hasil pemeriksaan bpk tersebut juga telah diserahkan kepada dpr tanggal 22 februari 2001.
  di dalam buku hasil pemeriksaan bpk yang dibagikan kepada wartawan, juga dilampirkan tabel daftar rekapitulasi hasil pemeriksaan semester ii tahun anggaran 2000.
total penyimpangan keuangan negara pada tahun anggaran 1999/2000 (april 1999-maret 2000) sebanyak 834 dengan nilai rp 3,8 trilyun.
sedangkan total penyimpangan pada tahun anggaran 2000 (april-desember) sebanyak 925 dengan nilai rp 8,05 trilyun.