pada pernyataan tertulis koalisi ornop yang dibacakan ibrahim assegaf dari pshk (pusat studi hukum dan kebijakan indonesia), saat ini ada upaya untuk membatalkan hasil perubahan ketiga dan menghambat perubahan keempat.
mengingat perubahan terakhir itu berisi ketentuan-ketentuan yang membatasi kewenangan mpr seperti pemilihan presiden langsung, penghapusan monopoli mpr dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dan penghapusan utusan golongan.