guna mewujudkan komitmennya untuk mengurangi utang, pemerintah sebaiknya tidak meminta pinjaman yang lebih besar dibandingkan utang yang sudah ada dan harus dibayar kepada lembaga-lembaga dan negara-negara donor luar negeri, pada pertemuan consultative group on indonesia (cgi) mendatang.
 selain itu, pemerintah juga harus berupaya meminta pengurangan atas bunga utang dan pokok utang ( hair cut ) dalam perundingan-perundingan dengan pihak kreditor di luar negeri.
  demikian diungkapkan oleh pengamat ekonomi umar juoro dan anggota komisi ix paskah suzetta di jakarta, sabtu (1/9).
  secara terpisah, lembaga pemeringkat internasional moody's international services menyebutkan, para donor bilateral di paris club akan dipaksa untuk tidak sekadar mempertimbangkan penjadwalan kembali ( rescheduling ) utang indonesia, tetapi juga memberikan pengampunan ( forgiving ) utang tersebut.
 "pemerintah telah kehilangan seluruh fleksibilitasnya dalam penyusunan kebijakan karena besarnya utang," ujar wakil presiden moody's, steven hess, sebagaimana dikutip  australian financial review , minggu.
menurut hess, indonesia sudah menjadi negara pengutang terbesar ( most indebted country ) di dunia, setelah jepang.
 kalangan perbankan asing sudah menghapusbukukan ( write-off ) pinjaman ( exposure ) mereka ke perusahaan-perusahaan di indonesia, sementara utang pemerintah juga membengkak. "
problem sentralnya tetap utang pemerintah.
para kreditor pada akhirnya harus memberikan  hair cut ," ujar hess.
 hess juga mengingatkan, indonesia dan negara-negara asia timur lain kini terancam mengalami pemburukan ekonomi ke depan, diukur dari produk domestik bruto (pdb), yang lebih buruk dibandingkan pada krisis ekonomi tahun 1997-1998.
bedanya, krisis kali ini bukan akibat  financial shock , tetapi lebih karena pukulan pada sektor ekonomi secara riil yang menimpa ekspor dan industri global.
  secara terpisah, asisten menlu as urusan asia timur dan pasifik james kelly dalam konferensi pers di jakarta, akhir pekan lalu, mengingatkan, meskipun kesepakatan dengan imf (menyangkut  letter of intent / loi) telah dicapai, implementasi dari program-program tersebut kemungkinan akan jauh lebih sulit dari negosiasinya.
  perlu strategi    umar juoro mengatakan, untuk bisa mengurangi utang, pemerintah sebaiknya tidak meminjam dana luar negeri yang melebihi utang yang ada dan harus dibayarkan pada tahun bersangkutan. "
kita tidak bisa meminjam lebih besar di cgi.
paling tidak, sama dan jangan lebih besar.
kalau tidak, hal itu akan terus membebani utang luar negeri," katanya.
 menurut umar, pemerintah juga perlu membuat strategi dengan target-target tertentu dalam menyelesaikan utang luar negeri yang sudah di atas 100 persen dari pdb.
misalnya, sampai tahun 2002, pemerintah perlu berupaya menekan rasio utang terhadap pdb menjadi sebesar 85 persen.
selanjutnya, sampai tahun 2004, beban itu bisa mencapai 50 persen atau di bawah 50 persen.
 dengan demikian, setelah tahun 2004, beban utang luar negeri indonesia dapat dikurangi sehingga kondisi perekonomian bisa lebih bergairah ( viable ) bagi para investor.
ditegaskan oleh umar, para investor kurang berminat menanamkan investasi di negara-negara yang terbebani utang yang besar. "
mereka berpikir, hasil kegiatan usaha yang diperoleh hanya untuk bayar utang," katanya.
  tak selesaikan masalah   menurut paskah, dengan pengurangan bunga pinjaman dan utang pokok, bukan berarti pemerintah meminta penghapusan utang atau  ngemplang .
bagaimanapun, menurut dia, penghapusan utang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan penilaian negatif terhadap indonesia.
 meskipun demikian, ia menilai pengurangan bunga pinjaman dan utang pokok sebenarnya merupakan hal yang wajar dan lumrah dalam hubungan debitor dan kreditor.
persoalannya, selama ini pemerintah tidak pernah meminta itu dalam perundingan-perundingan dengan pihak kreditor, baik di cgi, paris club, maupun dengan dana moneter internasional (imf).
 pemerintah, menurut paskah, hanya melakukan penjadwalan utang yang pada akhirnya menambah beban utang luar negeri karena adanya pinjaman baru. "
selama ini, pemerintah ingin dianggap sebagai  good boy .
setiap  rescheduling , pemerintah tidak berupaya meminta pengurangan bunga dan utang pokok.
setelah melakukan  rescheduling , dikatakan pemerintah telah berhasil melakukan perundingan," ujarnya.
 padahal, menurut dia,  rescheduling  dari segi waktu tidak akan menyelesaikan masalah utang.
jika pengurangan bunga pinjaman dan utang pokok tidak diupayakan dan dilakukan, pemerintah akan terus dibebani utang karena pinjaman yang baru digunakan untuk membayar utang dan bunga.
  selain itu, pinjaman luar negeri selama ini juga digunakan sebagai cadangan devisa untuk melakukan intervensi dalam menangani fluktuasi nilai tukar rupiah.
 paskah menambahkan, jika pemerintah berhasil meyakinkan kreditor, pengurangan bunga pinjaman dan utang pokok itu kemungkinan besar akan diberikan.
ditanya upaya yang harus dilakukan untuk meyakinkan para kreditor, paskah mengatakan, "melakukan efisiensi dalam penggunaan dan pengeluaran pinjaman dan anggaran."