"padahal sudah semestinya pemerintah menempatkan aparat militer dalam kendali aparat keamanan sipil/polisi karena status militer dalam menjaga keamanan adalah diperbantukan.
keputusan ini juga mengabaikan fakta bahwa keterlibatan tni adalah salah satu faktor pemicu konflik di maluku," demikian pernyataan yang ditandatangani koordinator presidium koordinatoriat badan pekerja kontras ori rahman.