demikian juga dalam konteks pengelolaan jakarta, pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta seringkali meninggalkan warga jakarta sebagai stakeholder kota saat menentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
padahal, dalam konsep baru pengelolaan kota seharusnya juga menyertakan warganya.
dengan demikian, pelibatan warga dalam menentukan arah kebijakan kota itu akan menjadikan warga merasa memiliki sendiri kotanya.
akan tumbuh rasa tanggung jawab masyarakat untuk memelihara aset-aset kota.