pp no 110/2000 tentang kedudukan keuangan dprd diusulkan ditinjau kembali karena pp tersebut dinilai tak sesuai dengan jiwa uu no 22/1999, serta tidak mencerminkan kesejajaran antara dprd dengan pemerintah daerah, seolah-olah ketua dprd di bawah gubernur.
uang representasi bagi ketua dprd provinsi paling tinggi 60 persen dari gaji pokok gubernur.
kata waluyo, "usulan perbaikan itu merupakan bagian dari rekomendasi munas kali ini."