partai kebangkitan bangsa (pkb) memprediksikan tahun 2001 merupakan tahun yang berat bagi presiden abdurrahman wahid karena serangan demi serangan akan terus dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik dengan berbagai alasan.
namun, pkb berpendapat tidak ada alasan konstitusional untuk menjatuhkan abdurrahman wahid sepanjang presiden tidak melakukan pelanggaran terhadap uud 1945 dan garis-garis besar haluan negara (gbhn).
demikian dikemukakan sekretaris jenderal pkb muhaimin iskandar dalam jumpa pers awal tahun di jakarta, selasa (2/1).
hadir dalam acara itu sejumlah pimpinan puncak pkb, di antaranya yahya staquf dan taufikurrahman.
 serangan-serangan yang bakal dihadapi abdurrahman wahid, menurut muhaimin, berkaitan kompleksitas masalah berat yang dihadapi antara lain karena belum tuntasnya perbaikan perundang-undangan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya, seperti uu tentang kepolisian, militer, dan hankam.
masalah-masalah yang timbul sebagai akibatnya ditimpakan seluruhnya kepada eksekutif.
selain itu ada sisa-sisa persoalan antara eksekutif dan legislatif yang belum selesai, seperti masalah  buloggate , pemilihan ketua mahkamah agung, dan penggunaan hak interpelasi atas pemberhentian dua orang menteri.
 "semua itu akan mengakibatkan serangan terus-menerus kepada presiden sepanjang 2001.
namun, itu harus dipahami sebagai proses untuk  institutional building  meski itu mengakibatkan rakyat stres dan investor ragu-ragu," kata muhaimin.
  samakan langkah   dalam kaitan itu pkb mengajak seluruh politisi sipil untuk menggunakan tahun 2001 sebagai momentum untuk menyamakan langkah agar tidak mudah dicerai-beraikan dan diadu domba oleh kekuatan-kekuatan di luar partai politik, termasuk kekuatan-kekuatan yang menggunakan teror dan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.
perbedaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif hendaknya dipandang sebagai proses yang wajar dan biasa-biasa saja.
 meskipun demikian pkb mengingatkan agar dialektika antara eksekutif dan legislatif tidak kebablasan karena bila itu terjadi akan menjadi alat untuk mengadu domba anak-anak bangsa yang jauh di luar jangkauan partai-partai politik. "
serangan bom yang terorganisir perlu diakui merupakan salah satu akibat pola interaksi politik yang dikembangkan politisi sipil selama ini," kata muhaimin.
 pkb, kata muhaimin, sejauh ini tetap melarang warganya untuk datang ke jakarta guna memberikan dukungan kepada abdurrahman wahid.
 hal senada dikemukakan staquf.
menurut dia, pkb tetap meminta agar warganya tidak datang ke jakarta untuk menandingi demo anti abdurrahman wahid.
pengerahan massa, kata staquf, hanya bisa dibenarkan dalam kaitan membela konstitusi.