"jadi, putusan mahkamah internasional itu tak bisa dipergunakan untuk menyalahkan pemerintah.
kebetulan saja putusan itu dibacakan pada masa jabatan presiden megawati soekarnoputri.
kalau putusan itu dibacakan saat presiden soeharto, atau presiden bj habibie, atau presiden abdurrahman wahid, ya kondisinya akan sama saja.
namun, ini juga pelajaran bagi kita untuk lebih memperhatikan pulau-pulau yang berada di perbatasan," papar hikmahanto di jakarta, rabu.