selama utang ukm masih ada di badan penyehatan perbankan nasional (bppn) dan direktorat jenderal piutang dan lelang negara (djpln), sulit bagi perbankan untuk dapat memberikan kredit lagi.
pemerintah, demikian dorodjatun, saat ini juga telah merumuskan penanganan masalah ukm di daerah konflik seperti di aceh, maluku, poso, kalimantan barat, dan papua.