sementara itu, dalam rapat kerja gabungan antara komisi i dan ii dpr dengan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) susilo bambang yudhoyono, senin malam, yudhoyono mengemukakan perlunya darurat sipil di provinsi maluku dicabut, kecuali di tiga daerah, yaitu maluku tengah, kota ambon, dan pulau buru.
adapun mengenai provinsi maluku utara, kata menko polkam, sudah saatnya dilaksanakan tertib sipil, tetapi gubernur tetap melaksanakan penegakan hukum dalam status tertib sipil.