pasal 16 ayat 1 dari kepmennaker sebelum revisi menyebutkan, sebelum izin phk (pemutusan hubungan kerja) diberikan oleh panitia daerah atau panitia pusat dan apabila pengusaha melakukan skorsing sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama, maka pengusaha wajib membayar upah paling sedikit sebesar 75 persen dari yang diterima pekerja.
ayat 3 menyebutkan, pembayaran upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama enam bulan.