ia mempertanyakan, kenapa tap nomor 3 mengenai pemberhentian presiden tak diintegrasikan lebih dahulu ke dalam uud seperti tap mpr nomor 13/1978 (yang membatasi masa jabatan presiden).
namun, itulah aturan main yang dipraktikkan oleh dpr sekarang ini.
yaitu mengeluarkan memorandum i, memorandum ii, si, disusul pertanggungjawaban presiden, lalu presiden diberhentikan.
alrasid menilai bahwa itu aturan main yang haram, tidak konstitusional.