sikap tni yang dikemukakan panglima tni yang baru ini sejalan dengan pernyataan panglima tni lama, laksamana widodo as, hari senin.
ketika itu dari aspek legalitas, diakui adanya inkonsistensi legal antara pasal-pasal dalam ruu pemilu dengan ketetapan (tap) mpr no vii/mpr/2000, di mana pasal 5 ayat (4) menyatakan anggota tni tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.