pakar hukum tata negara yusril ihza mahendra mengemukakan, kehadiran komisi konstitusi untuk amandemen uud 1945 atau membuat konstitusi baru akan tergantung kepada keinginan mpr.
kalau mpr menginginkan, komisi konstitusi dapat dibentuk lewat sebuah ketetapan (tap) mpr. "
semuanya tergantung mpr.
kita tidak bisa mendikte mpr.
terserah bunyi tap mpr dan sejauh mana hasil (komisi konstitusi) kekuatannya dapat mengikat.
namun, menurut saya,  komisi  konstitusi  tidak berwenang mengambil keputusan politik untuk mengesahkan (uud)," kata yusril.