pemerintah jepang menetapkan tiga pilar sebagai pedoman dalam kebijakan pemberian pinjaman kepada indonesia di masa mendatang.
ketiga pilar tersebut adalah, bantuan sebagai pendukung upaya stabilitas ekonomi, bantuan bagi berbagai usaha reformasi, dan bantuan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan "kemajuan" seperti penghapusan  bottle-neck  ekonomi.
 ketiga pilar bantuan ini diputuskan oleh pemerintah jepang (kementerian luar negeri), setelah misi perunding kebijakan kerja sama jepang melakukan pembicaraan dengan pemerintah indonesia menyangkut pokok-pokok kebijakan atau pedoman kerja sama pemerintah jepang dengan indonesia.
  di luar ketiga pilar, jepang juga akan membentuk tim pendukung tingkat tinggi ( high level ), yang terdiri dari kalangan akademis dan lain-lain, untuk memberikan usulan kepada pemerintah indonesia berkaitan dengan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.
 demikian diungkapkan oleh direktur informasi dan kebudayaan kedubes jepang shigeya aoyama dalam penjelasan di jakarta, kamis (27/9). "
jepang telah mengirimkan misi perunding kebijakan kerja sama ke indonesia, 19-21 september 2001," demikian disebutkan.
 dijelaskan, untuk pilar pertama (bantuan menuju stabilitas ekonomi), pemerintah jepang akan mengutamakan tanggapan terhadap masalah utang yang dihadapi indonesia. "
jepang bersedia bekerja sama dalam hal penjadwalan kembali pembayaran utang dalam kerangka internasional," ujar aoyama.
bantuan untuk stabilitas ekonomi ini ditekankan antara lain pada langkah pengentasan kemiskinan dan pendidikan.
  mengenai bantuan bagi berbagai usaha reformasi, aoyama menyebutkan, bantuan ini akan diutamakan untuk kepentingan pembinaan sumber daya manusia (sdm) dan penciptaan sistem di berbagai bidang.
antara lain, demokratisasi, penegakan hukum, desentralisasi, reformasi bidang fiskal dan keuangan, pembinaan perusahaan menengah dan kecil serta industri penunjang ( supporting industry ).
 untuk reformasi kepolisian misalnya, jepang sudah memperbantukan seorang  advisor  jangka panjang.
jumlah ini akan ditambah dua orang lagi.
untuk bantuan bagi penegakan hukum, jepang merencanakan akan mengirim misi untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian bantuan baru.
 sedangkan untuk bantuan bagi perusahaan menengah dan kecil, indonesia, menurut jepang, akan memperbaiki sistem pelaksanaan "rekomendasi prof urata", sedangkan jepang sendiri akan memberikan dukungan dari belakang, antara lain melalui perluasan kegiatan pusat pelatihan perdagangan ke daerah.
 sementara berkaitan dengan pilar ketiga, kedua negara akan terus melakukan konsultasi, di mana jepang akan mendukung indonesia melalui skema tertentu seperti bantuan pinjaman dan bantuan hibah secara tepat.
  dukung paris club    sementara itu, para kreditor resmi paris club dilaporkan telah menyatakan dukungannya terhadap implementasi tahap kedua dari kesepakatan penjadwalan kembali ( rescheduling ) utang indonesia senilai 5,8 milyar dollar as, sebagaimana disepakati dalam pertemuan paris club ii pada 13 april 2000.
  "paris club telah menghubungi kami dan negara-negara kreditor lain untuk mengonfirmasikan bahwa saat ini tidak ada lagi perbedaan pendapat menyangkut keputusannya untuk menyetujui kesepakatan tersebut. (
dengan demikian), prosedurnya telah diselesaikan," ujar seorang pejabat kementerian luar negeri jepang di tokyo, sebagaimana dikutip  reuters .
  utang 5,8 milyar dollar yang disetujui penjadwalan kembalinya pada paris club ii itu merupakan utang yang jatuh tempo antara april 2000 hingga maret 2002.
dari jumlah ini, sekitar 2,8 milyar dollar jatuh tempo antara april 2001 hingga maret 2002.
dari utang 5,8 milyar yang dijadwalkan kembali itu, kontribusi jepang sekitar 2,7 milyar dollar.
 pertemuan paris club yang akan membahas implementasi tahap kedua paris club ii itu sendiri sebelumnya direncanakan dilangsungkan awal bulan ini, namun batal karena adanya serangan teroris terhadap as 11 september lalu.
  sementara itu, pada pertemuan dengan presiden megawati soekarnoputri, sebagaimana dilaporkan oleh wartawan  kompas   august parengkuan  dari tokyo, menkeu jepang masajuro shiokawa mengatakan, jepang akan mempertimbangkan hubungan (baik)-nya dengan indonesia dalam peningkatan bantuan pembangunan resmi ( official development assistance /oda).
 jepang sendiri merencanakan memangkas anggaran oda-nya sebesar 10 persen pada tahun fiskal 2002, namun belum jelas apakah oda untuk indonesia termasuk yang dipangkas.
untuk mengimbangi pemangkasan anggaran oda, jepang akan mengupayakan agar oda mendatang lebih berkualitas dan efisien.
   kendala investasi    pada sarapan bersama dengan para ceo ( chief executive officer ) berbagai perusahaan jepang, kamis, megawati juga mengundang pengusaha-pengusaha jepang untuk menanamkan modalnya di indonesia.
presiden juga menjanjikan akan mengatasi beberapa hambatan investasi yang dihadapi para investor.
 kendala tersebut adalah pertama, situasi politik internal, di mana integritas kedaulatan negara terancam.
kedua, masalah keamanan.
ketiga, persoalan berkaitan dengan otonomi daerah.
serta keempat, masalah perburuhan.
 presiden hari kamis petang melakukan pertemuan dengan pm jepang junichiro koizumi, yang dilanjutkan dengan jamuan makan resmi sebagai penghormatan pemerintah jepang kepada presiden megawati.
sebelum itu secara terpisah di tempatnya menginap di tokyo, presiden menerima kunjungan kehormatan menlu jepang ny makiko tanaka, menteri ekonomi, perdagangan dan industri takeo hiranuma, dan menteri keuangan masajuro shiokawa.
 seusai pertemuan itu, seorang pelaku bisnis mengungkapkan kekhawatiran untuk menanam modal di indonesia, karena masalah perburuhan.
misalnya, aksi demonstrasi disertai perusakan-perusakan di pabrik-pabrik.
malahan, mereka yang sudah merusak kalau dikeluarkan tetap harus beri pesangon.
demikian pula untuk pekerja yang pindah dan keluar dengan sukarela, juga harus diberi pesangon.
 menurut megawati, untuk menarik investor sebanyak mungkin, pemerintahannya akan mengeluarkan suatu kebijakan penanaman modal yang akan menjadi panduan guna mendorong penanaman modal.
pertama, dengan memperbaiki berbagai peraturan bagi investor asing dan domestik, sehingga investor asing maupun domestik merasa mendapat perlakuan sama.
  kedua, bebas membawa masuk dan keluar dana dan pendapatan, termasuk pendapatan dan gaji pekerja asing sesuai dengan praktik internasional.
ketiga, peninjauan kembali sistem insentif penanaman modal, termasuk fiskal.