ide pemulihan kekayaan negara bisa menjadi alternatif tercepat untuk mengembalikan kekayaan negara yang pada waktu lalu dikorupsi.
namun, usulan pelaku korupsi melaporkan kejahatannya pada masa lalu dan menyerahkan sebagian harta negara yang dikorupsi tersebut perlu lebih disosialisasikan karena banyak yang menolak atau meragukan ide tersebut.
  anggota komisi ii dpr sjaiful rachman mengemukakan itu kepada  kompas  di jakarta hari selasa (22/5). "
pemulihan kekayaan negara memang lebih memungkinkan pengembalian kekayaan negara dalam waktu cepat.
apalagi, kini anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) defisit dan penyelesaian perkara korupsi melalui pengadilan belum tampak hasilnya dalam mengembalikan harta negara," ujarnya.
 dalam perkembangannya, indonesian corruption watch (icw) dan gerakan peduli harta negara (gempita) dalam pernyataan pers terpisah menolak ide pemulihan kekayaan negara yang dikorupsi.
bahkan, teten masduki (koordinator badan pekerja icw) mencurigai ide tersebut merupakan kepanjangan suara para koruptor.
 albert hasibuan dari gempita berpendapat, selain bertentangan dengan prinsip keadilan dan  fairness,  pemutihan dan pengampunan pelaku korupsi ini juga bertentangan dengan prinsip hukum bahwa kejahatan korupsi sudah merupakan kejahatan  extra ordinary  yang harus mendapat hukuman setimpal.
 dalam praktik selama ini, pengusutan korupsi ternyata tidak mudah.
tujuan memenjarakan terdakwa banyak yang gagal karena penyidikan dihentikan karena berbagai alasan atau terdakwa dibebaskan hakim.
selain itu, tujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi juga tidak mencapai sasaran.
pada sisi lain, negara menaikkan pajak yang membebani masyarakat untuk menutup defisit apbn.
 data dari kejaksaan agung yang disampaikan kepada wartawan pada akhir tahun 2000 menyebutkan, jumlah kerugian negara selama januari-desember 2000-yang dikorupsi atau diselewengkan-sebesar rp 7,9 trilyun dan 354.500 dollar amerika serikat (as).
akan tetapi, yang mampu dipulihkan hanya rp 3,17 milyar.
sebagian besar kekayaan negara itu belum berhasil dikembalikan.
 ide pemulihan kekayaan negara, mengacu pada model komisi kebenaran dan rekonsiliasi (kkr) dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia (ham), mengesankan adanya pengampunan terhadap pelaku korupsi.
ini akan menimbulkan sikap pro dan kontra dalam masyarakat.
sekalipun, kata sjaiful, kalau kekayaan negara yang bisa dipulihkan digunakan untuk menambah keuangan negara, rakyat tidak perlu dibebani dengan pajak yang tinggi maupun kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm), tarif dasar listrik, dan tarif telepon.
 sjaiful mengakui, fraksi partai persatuan pembangunan (f-ppp) dpr kini sedang menyiapkan rancangan undang-undang (ruu) mengenai pengampunan pajak. "
ide pengampunan pajak itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemulihan kekayaan negara.
namun, ruu ini menimbulkan pro dan kontra sehingga perlu dikaji lagi.
sebab itu, ide pemulihan kekayaan negara harus lebih disosialisasikan lagi," ujarnya.
   tidak mengaku   wakil sekjen ikatan penasihat hukum indonesia (iphi) victor w nadapdap yang ditemui terpisah menolak usul pemulihan harta negara.
pelaku korupsi tidak perlu diampuni.
justru kejaksaan agung-lah yang harus ditingkatkan kinerjanya dalam mengejar dan memidanakan pelaku korupsi.
dengan demikian, harta negara lebih banyak lagi yang dapat ditarik kembali.
 "rendahnya pengembalian harta negara terjadi karena kejaksaan kurang profesional dan efektif dalam menangani perkara korupsi.
tak perlu ada pemulihan kekayaan negara dengan mengesampingkan tuntutan bagi pelaku korupsi, kalau kejaksaan efektif bekerja.
ide pemulihan kekayaan negara juga akan menempatkan rakyat pada posisi yang tidak sama di depan hukum," katanya lagi.
 nadapdap pun menambahkan, pelaku korupsi sudah memperhitungkan agar kejahatannya tidak mudah diungkapkan.
karena itu, kalau pelaku korupsi dibuka kesempatan mengakui kesalahan dan menyerahkan harta negara yang dikorupsinya, kemungkinan besar mereka tak akan mengaku dan terus menyembunyikan harta tersebut.
  gagasan kosong   teten menilai gagasan pemutihan itu merupakan gagasan kosong yang tidak mungkin bisa dijalankan di tengah buruknya penegakan hukum. "
bagaimana mungkin ada koruptor yang dengan sukarela akan mengembalikan hartanya ke negara dan mengakui kesalahan-kesalahannya di masa lalu kalau tidak ada ancaman dari pengadilan," ujar teten.
 ia menambahkan, di tengah mafia peradilan yang memacetkan penegakan hukum, mungkin para koruptor akan memilih menyuap aparat penegak hukum untuk lepas dari jerat hukum dan menyucikan diri dari dosa-dosa pada masa lalu daripada harus kehilangan kehormatan di masyarakat.
  teten memandang ide pembentukan komisi antikorupsi yang independen adalah harapan terakhir untuk bisa menyeret koruptor ke pengadilan.
 sementara itu, albert hasibuan mengatakan, setiap kasus korupsi, termasuk korupsi pada masa lalu, harus diperiksa secara hukum dengan pembuktian terbalik yang terkait dengan asas berlaku surut.
kemudian, kasus itu dibawa ke pengadilan dan harta yang berasal dari korupsi dirampas untuk negara.