gubernur provinsi nanggroe aceh darussalam (nad) abdullah puteh dan ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) nad muhammad yus hari jumat (5/7) menyatakan, pihaknya akan menanyakan kepada semua elemen masyarakat setempat apakah menerima atau menolak rencana pemerintah pusat untuk mengubah status dari tertib sipil menjadi darurat sipil atau darurat militer di provinsi itu.
sebaliknya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (lsm) di hari yang sama menyampaikan kepada dprd penolakan terhadap kemungkinan darurat militer.
menurut puteh, hingga kini, pemerintah provinsi nad belum bisa memutuskan menerima atau menolak rencana pemerintah pusat dengan alasan harus memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan semua elemen masyarakat. "
perlu dimusyawarahkan dulu dengan semua komponen masyarakat, lsm, ulama, mahasiswa, kepala polda, dan panglima kodam iskandar muda.
kita tidak perlu kasak-kusuk dan tergesa-gesa.
semua masalah harus kita pikirkan dengan matang," kata puteh.