amatlah mengherankan, kenapa keputusan pemerintah yang hanyalah merupakan konsekuensi logis dari disahkannya undang-undang (uu) apbn 2002, kini dikesankan sebagai hal yang amat merugikan masyarakat.
sampai di mana para anggota parlemen menyadari implikasi politik dari keputusan mereka, ketika membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2002?