menurut temenggung, pemberian waktu selama tiga bulan kepada para obligor tersebut didasarkan pada keputusan rapat kabinet dan keputusan rapat komite kebijakan sektor keuangan (kksk) ketika memutuskan masalah penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps) para obligor eks bank-bank bermasalah di bppn, april lalu.