anggota pah i dari f-pg baharuddin aritonang mengatakan, secara realistis agak sulit untuk membentuk komisi konstitusi dalam waktu dekat ini karena sesuai ketetapan mpr xi/mpr/2001 yang berwewenang mengamandemen uud 1945 adalah pah i. "oleh karena itu menurut saya jalan tengahnya adalah dengan membentuk tim ahli untuk menguji hasil-hasil amandemen yang dilakukan pah i seperti yang lalu pernah dilakukan pah i, tetapi ditentang oleh salah satu fraksi," kata aritonang.