presiden dan wapres memiliki kekebalan hukum untuk tidak dituntut baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat resmi mpr, dpr, dan dalam rapat-rapat resmi yang sifatnya terbuka atau tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis.
ketentuan tersebut tidak berlaku jika presiden/wapres secara sadar atau tidak sadar telah mengumumkan apa yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau yang dimaksud oleh ketentuan negara yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.