nomor 491/06/ humas, jumat (2/3), yang ditujukan kepada wali kota dan bupati se-kalteng, menginstruksikan agar para wali kota dan bupati segera menghentikan aksi penjarahan, seperti pengalihan kepemilikan barang yang tidak bergerak.
misalnya, rumah, ruko, serta kapling tanah.
pemerintah daerah (pemda) setempat juga diperintahkan melakukan koordinasi dengan semua jajaran untuk pemulihan keadaan di setiap daerah.