namun, belakangan ketua kksk dan jaksa agung menolak.
menurut pihak kejaksaan agung, sebaiknya presiden sendiri yang menekennya.
sementara, dorodjatun mengatakan, ia baru akan mau menandatangani r&d tersebut jika kepala bppn syafruddin temenggung sudah menandatangani berita acara pemenuhan (bap) pkps tersebut.
syafruddin sendiri menolak karena ia mengaku tidak berwenang.
menurut menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala bappenas kwik kian gie, masalah r&d menjadi perdebatan karena keinginan obligor melalui bppn agar mereka mendapat kepastian pembebasan hukum setelah membayar utangnya.