"pencopotan jabatan harus dilakukan pada setiap pejabat publik yang terindikasi berbohong.
itu adalah bentuk sanksi administratif yang tidak ada hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah.
praduga tidak bersalah adalah dalam konteks hukum.
jangan terjebak logika atau akal sehat yang dipelintir oleh elite," ujar sjamsuddin.