ketiga, ketika mereka memutuskan untuk menerapkan kebijakan adendum dan karena itu menafikan keniscayaan perombakan dan pergantian rezim. "
keempat, ketika mereka menipu masyarakat dengan membentuk tim ahli untuk konstitusi yang sesungguhnya hanya dijadikan pajangan lantaran tak diberi kuasa deliberasi sepanjang proses amandemen," kata pabottingi.
dan kelima, ketika mereka mengklaim telah melakukan uji sahih, tetapi berbagai masukan itu tidak mengubah posisi yang telah disepakati pah i bp mpr.