"jika dpr memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa katakanlah perubahan status dilakukan dari tertib sipil menjadi darurat sipil, tentunya kewajiban kami, pemerintah, menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa kita sudah lama memberi kesempatan tetapi kalau kenyataannya begini, barangkali ya kita harus melakukan penyesuaian," tegasnya.