keputusan pemerintah dan dpr itu diambil, menyusul penolakan masyarakat sumbar, sulsel, serta para karyawan pt sg yang juga didukung oleh pemerintah daerah dan dprd setempat, terhadap langkah penyelesaian yang akan ditempuh pemerintah berkaitan dengan put option dan tuntutan pemisahan (spin-off) pt sp dan pt st dari pt sg.