fraksi-fraksi mpr, badan pekerja (bp) mpr, dan pimpinan mpr sedang menjajaki kemungkinan dpr sebagai lembaga tinggi negara tidak usah menyampaikan laporan kinerjanya ( progress report ) kepada mpr sebagai lembaga tertinggi negara.
selain terkesan memberi laporan kepada dirinya sendiri (500 dari 700 anggota mpr adalah anggota dpr), dpr juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga tidak harus melaporkan kinerjanya kepada mpr.
 ketua dpr akbar tandjung dan wakil ketua komisi ii dpr hamdan zoelva yang ditemui  kompas , selasa (28/8), menyatakan setuju peniadaan penyampaian  progress report  dpr kepada mpr sebagaimana terjadi pada sidang tahunan (st) mpr 2000.
hal itu dapat dilakukan dengan mengubah tap no ii/ mpr/2000 tentang keharusan lembaga-lembaga tinggi negara seperti presiden, dpr, dewan pertimbangan agung (dpa), badan pemeriksa keuangan (bpk), dan mahkamah agung (ma) menyampaikan kinerjanya.
  pasal 50 ayat 2 huruf b tap mpr tersebut menyebutkan, sidang tahunan majelis adalah sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan majelis.
 "ke depan memang perlu dipertimbangkan apakah penyampaian laporan kinerja dpr kepada mpr masih harus diteruskan.
saya berpendapat tidak perlu diteruskan.
tentang kapan perubahannya, kita serahkan kepada mpr.
namun, bila tidak ada  progress report  memang akan timbul pertanyaan dari mana rakyat bisa tahu kinerja dpr.
meski tidak ada  progress report  secara kelembagaan, tetapi faktualnya dpr terbuka untuk dikoreksi dan diawasi masyarakat," kata tandjung.
   juga yang lain   hamdan zoelva berpendapat, ke depan tidak hanya dpr yang tidak perlu menyampaikan laporan kinerjanya kepada mpr, tetapi juga lembaga tinggi negara lainnya seperti presiden, dpa, bpk, dan ma.
menurut hamdan, selama ini telah terjadi kesalahpahaman dan kerancuan mengartikulasikan mpr sebagai  supreme power  atau lembaga tertinggi negara, di mana masing-masing lembaga tinggi negara harus melaporkan kinerjanya.
padahal, menurut hamdan, masing-masing lembaga tinggi negara memiliki kekuasaan sendiri yang tidak harus dilaporkan kepada mpr.
 "dulu panitia ad hoc (pah) i bp mpr memutuskan bahwa st mpr 2000 hanya mengesahkan perubahan kedua uud 1945.
tetapi, berkembang bahwa semua lembaga tinggi negara harus melapor kepada mpr.
ini diluar pembicaraan, bukan begitu sistem ketatanegaraannya.
st mpr itu harusnya untuk mengesahkan perubahan uud.
setelah proses amandemen selesai dalam st mpr 2002, st mpr berikutnya sudah tidak ada lagi.
untuk membahas amandemen berikutnya uud, tidak harus di st mpr tetapi di sidang-sidang istimewa mpr yang bisa diselenggarakan kapan saja untuk keperluan itu," papar hamdan.
  kepada rakyat   hamdan menyatakan, setuju apabila dpr dalam st mpr 2001 nanti tidak lagi menyampaikan kinerjanya kepada mpr.
menurut dia, 70 persen anggota mpr adalah anggota dpr yang kemudian bisa diartikan bahwa dpr melaporkan kepada dirinya sendiri.
pimpinan dpr merupakan  speaker  yang menyampaikan keputusan-keputusan dewan dan tidak mengambil keputusan.
  namun, kata hamdan, ini berbeda dengan misalnya ma atau presiden yang memiliki  personal responsibility .
meski demikian, sepanjang tap mpr yang mengharuskan adanya kewajiban lembaga-lembaga tinggi negara menyampaikan laporan kepada mpr itu masih berlaku, apa pun alasannya dpr harus tetap melaporkan kinerjanya pada st 2001, kecuali tap mpr mengenai hal itu memang diubah.
 menurut hamdan, dpr bisa langsung menyampaikan kinerjanya kepada rakyat dalam bentuk pidato tahunan ketua dpr setiap tanggal 16 agustus atau pidato ketua dpr saat dpr merayakan ulang tahun setiap tanggal 29 agustus.
dengan begitu, tetap ada semacam penyampaian pertanggungjawaban mengenai aktivitas atau kinerjanya kepada publik.
  hamdan mengakui, secara mendasar struktur pertanggungjawaban dalam sistem ketatanegaraan indonesia sekarang ini menempatkan mpr sebagai sumber kekuasaan dari segala kekuasaan lembaga tinggi negara.
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari rakyat indonesia, kata hamdan, filosofi dasarnya setiap lembaga tinggi negara harus melapor kepada mpr.
  "ini tidak tepat.
meski filosofi dasarnya mpr merupakan pengejawantahan seluruh rakyat indonesia, praktiknya tidak seperti sekarang ini di mana setiap lembaga tinggi negara melaporkan kinernja kepada mpr," ujarnya.
  karena itu, di dalam perubahan uud 1945, kata hamdan, ada pemikiran bahwa kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara itu dibagi-bagi secara tegas dan tidak bersumber dari mpr sehingga perimbangan kekuasaannya jelas.
  "yang terjadi sekarang ini seakan-akan lembaga tinggi negara subordinat dari mpr.
ini tidak tepat, sebab lembaga-lembaga tinggi negara tidak perlu melapor kepada mpr.
ketua ma, dpr, dpa, bpk kan tidak bisa dipecat oleh mpr, jadi untuk apa melapor?
kecuali presiden, ketua lembaga-lembaga tinggi negara juga tidak bisa diberhentikan mpr," katanya.