sejauh yang bisa dibaca dari keterangan pemerintah lewat menteri negara (menneg) badan usaha milik negara (bumn) laksamana sukardi, dasar-dasar pemberian r&d masih mengacu di seputar kontroversi yang terus berlangsung hingga dewasa ini, yakni apakah pemberian r&d sesuai dengan amanat mpr (ketetapan mpr no x/mpr/2001) yang intinya berbunyi, "pemerintah perlu konsisten melaksanakan msaa atau perjanjian pkps dan mrnia." (
kompas , 21 desember 2002).
juga kesesuaiannya dengan undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang propenas yang menetapkan pemerintah perlu mengembangkan mekanisme insentif bagi obligor yang kooperatif, serta penalti bagi obligor yang tidak kooperatif.