menyangkut perhitungan jkps reformulasi, faisal mengatakan, hal itu cerminan dari cara-cara gampang yang selalu ditempuh bppn.
bppn selalu tidak mau terbelit dengan masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, sesuai dengan peraturan pemerintah (pp) no 17 tahun 1999, tentang kewenangan bppn untuk melakukan penyitaan, penjualan, dan penguasaan atas aset-aset debitor maupun obligor yang membandel. "
namun, dengan adanya payung pp 17 tersebut, ternyata bppn tidak secara optimal menempuh cara itu.
bppn lebih suka memilih jalan lain, seperti mengurangi kewajiban debitor, dengan cara merekalkulasi pembayaran bunga dan denda, agar masalahnya cepat diterima debitor dan selesai secara menyeluruh," ujar faisal.