ditanya siapa yang akan menandatangani r&d, laksamana menjawab, "saya kira secara  ex officio  ia juga mewakili pemerintah.
jadi, presiden bisa memerintahkan siapa saja anggota kabinetnya".
 tentang kemungkinan bentuk r&d yang dikeluarkan adalah akta deponering, yaitu yang akan dikeluarkan jaksa agung, laksamana belum mau menjawab. "
akta deponering itu, saya belum bisa mengatakan.
kita lihat saja besok," ujarnya.