oleh karena itu, menurut chusnul, dpr bisa mengambil hak inisiatifnya kalau belum mendapatkan draf dari pemerintah. "
kita sudah setahun yang lalu berbicara dengan dpr, komisi ii dan fraksi-fraksi agar kpu diberi instrumen referensi hukum di dalam menjalankan pekerjaannya," katanya.