dari audit yang dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), program kredit usaha tani (kut) tahun penyediaan (tp) 1998/1999 senilai rp 8,4 trilyun dinyatakan tidak berhasil atau gagal.
kegagalan ini tercermin dari nilai indikator utama kinerja (kpi/ key performance indicator ) kut yang hanya 39,74 dari nilai maksimal 100.
nilai ini jauh di bawah ambang nilai keberhasilan sebuah program, yakni 65.
 "program ini relatif tidak mencapai sasaran.
nilai indikator utama kinerja sangat rendah," kata kepala bpkp arie soelendro kepada wartawan usai pelantikan pejabat eselon satu di jakarta, selasa (6/3).
  hal senada juga diungkapkan oleh deputi pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian bpkp pontas riyanto siahaan.
siahaan bahkan menyebut nilai kpi untuk kut sebesar 34. "
dengan angka sebesar itu, berarti program kut tidak berhasil," ujarnya.
 menanggapi hasil penilaian bpkp terhadap pelaksanaan program kut 1998/1999 itu, mantan menteri koperasi/ pengusaha kecil dan menengah (menkop/pkm) adi sasono mengatakan, bpkp seharusnya tidak hanya melihat aspek-aspek mikro.
menurut dia, dari capaian makro, kut tidak bisa dibilang gagal.
 "saya sulit berkomentar tentang hal itu.
yang bisa menjelaskan adalah pejabat eselon i di kantor menkop/pkm atau di departemen pertanian, sebab mereka yang tahu rinciannya.
sebagai menteri, saya hanya menangani target makro, dan kalau target mikro, itu urusan perbankan yang menyalurkan kredit, sedangkan soal penyuluhannya ditangani oleh departemen pertanian yang membawahi 6.000 ppl (petugas penyuluh lapangan -red )," ujarnya.
 dikatakan, bpkp seharusnya tidak memberi penilaian hanya berdasarkan aspek-aspek mikro, tetapi melihat persoalan secara keseluruhan.
sebab, kut tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan situasi lain yang berada di luar kewenangannya sebagai menkop/pkm waktu itu.
  situasi lain di luar kewenangan menkop/pkm dimaksud antara lain keterlambatan distribusi pupuk, keterlambatan pengucuran kredit, dan sebagainya.
selain itu, dalam situasi yang dihadapi waktu itu, kut adalah salah satu dari berbagai kebijakan lain yang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial, yaitu mencegah urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota dengan menghidupkan perekonomian di desa.
 diakui, memang tidak mudah menangani kut yang menjangkau enam juta petani yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. "
itu pekerjaan rumit dan kecurangan bisa saja terjadi.
karena itu, kita pakai tenaga pendamping, dan saya harus ambil risiko itu.
itu pilihan politik yang harus diambil, dan kalau dilihat dari capaian makro, kut cukup berhasil.
kalau tidak, mana bisa pemilu 1999 berjalan aman dan baik.
salah satu fungsi kut adalah meredakan ketegangan," ungkap adi sasono.
 dijelaskan, pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus 14 persen.
jika situasi itu diikuti dengan produksi pangan, maka situasi akan lebih rumit.
oleh karena itu, diambil kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan, dan tahun 1999 produksi padi mencapai 52 juta ton atau sama dengan sebelum krisis. "
kebijakan peningkatan produksi itu diikuti dengan kebijakan pengadaan sehingga harga gabah petani dapat dijaga, setidaknya sama dengan harga dasar," ujarnya.
 situasi yang dihadapi petani memburuk, lanjut adi, justru setelah berganti pemerintahan, yaitu dari presiden habibie kepada presiden abdurrahman wahid.
masalahnya, pemerintahan abdurrahman wahid tidak melakukan pembelian gabah petani, bahkan tahun 2000 saat panen sukses melakukan impor beras.
adi menolak pendapat bahwa kebijakan impor beras tahun 2000 adalah sisa dari kebijakan habibie.
 adi sendiri mempertanyakan hasil penilaian bpkp.
sebab, di akhir pemerintahan habibie, bpkp telah melakukan penilaian dan dalam laporannya menyatakan, penyelewengan kut hanya sekitar lima persen, dan tujuh persen jika dihitung dari yang belum jatuh tempo.
  "dan kalau melihat sikap petani, mereka akan dapat mengembalikan kut jika waktunya diperpanjang, setidaknya satu tahun.
kecuali untuk petani yang berada di daerah-daerah kerusuhan, yang tidak mungkin mengembalikannya, dan jumlahnya sekitar rp 872 milyar.
dan jumlah itu jauh lebih kecil dari kredit kepada konglomerat yang jumlahnya mencapai rp 700 trilyun dengan tingkat kemacetan sampai 65 persen," tuturnya.
   tidak tepat    dari audit bpkp terungkap bahwa penyelenggaraan program kut waktu itu tidak berhasil memfasilitasi modal usaha tani dalam rangka penerapan berbagai paket teknologi.
selain tidak berhasil disalurkan tepat waktu.
program kut juga tidak memenuhi kualitas pelaksanaan dalam bentuk penyampaian kepada sasaran, dan tingkat ketepatan pengembaliannya juga sangat rendah.
 audit kinerja program kut itu sendiri tidak dilakukan menyeluruh di semua tempat, namun menggunakan metode acak ( sampling ).
sebanyak 106 kabupaten menjadi sampel untuk audit bpkp itu. "
kami temukan terdapat masalah kebijakan yang tidak memenuhi prosedur.
sejumlah penyimpangan di beberapa kabupaten telah disampaikan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti," kata arie soelendro.
 sementara itu, pontas siahaan mengatakan, salah satu kontribusi kegagalan kut adalah tidak berhasilnya kut disalurkan secara tepat waktu atau melewati jadwal tanam.
nilai pencapaian ketepatan waktu kut sangat rendah, yaitu 16,50 persen.
  menanggapi hasil audit bpkp itu, direktur eksekutif indef bustanul arifin mengatakan, audit kinerja itu harus ditindaklanjuti dengan audit investigatif. "
lebih bagus kalau dilanjutkan dengan audit investigatif secara utuh karena kalau berdiri sendiri kurang begitu kuat," katanya.