"kita akan melihat perkembangan tindakan konkret dan riil dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.
tenggang waktu penundaan itu ada yang berpendapat satu minggu, ada juga yang menetapkan 10 hari.
kita tidak ingin ada tumpang tindih pengaruh antara proses hukum dan proses politik, dan jangan sampai proses hukum yang berlangsung terlewati oleh mata pandang dpr," kata endin.