smita menolak rancangan undang-undang (ruu) pemilu pasal 24 yang menyebutkan, calon anggota dpd (dari pegawai negeri sipil, anggota tni, anggota polri) diberhentikan sementara dari statusnya selama dalam jangka waktu pencalonan.
menurut dia, prasyarat untuk berhenti sementara tidak akan mampu memutuskan hubungan antara anggota tni/polri sebagai individu dengan institusi.
sebab, hubungan itu sudah terjalin sangat kuat semenjak di akademi militer/kepolisian.