selanjutnya penanganan pkps yang dilakukan melalui master of settlement and acquisition agreement (msaa-perjanjian penyelesaian bantuan likuiditas bank indonesia/blbi dengan jaminan aset), master refinancing and notes issuance agreement (mrnia-perjanjian penyelesaian blbi hingga jaminan pribadi), dan akta pengakuan utang (apu), harus dilaksanakan sesuai masing-masing pola perjanjian.
keputusan pemerintah itu disampaikan menko perekonomian dorodjatun kuntjoro-jakti kepada wartawan setelah sidang kabinet di gedung utama sekretariat negara (setneg) jakarta, kamis (7/3).
dorodjatun didampingi menko politik dan keamanan susilo bambang yudhoyono, menko kesejahteraan rakyat jusuf kalla, menteri negara bumn laksamana sukardi, dan sekretaris kksk syarifuddin tumenggung.