sungguh berat beban yang dipikul oleh menko perekonomian rizal ramli dan dipo alam sebagai juru rundingnya dalam kerja sama dengan dana moneter internasional (imf).
semua kesulitan dan ancaman terjadinya keterpurukan ekonomi ditimpakan kepada mereka, yang dianggap tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan imf.
  yang sangat tidak adil adalah bahwa merosotnya nilai rupiah sampai menembus batas psikologis rp 10.000 per dollar as seolah-olah semata-mata disebabkan oleh tim ekonomi yang tidak becus.
padahal, kondisi politik yang demikian hiruk-pikuk dan semrawut jelas mempunyai andil besar dalam kehidupan ekonomi.
  tidak perlu dijelaskan eratnya hubungan stabilitas sosial politik dengan stabilitas ekonomi yang merupakan syarat mutlak buat tumbuh dan berkembangnya perekonomian setiap bangsa.
maka, sangat melegakan ketika penasihat terdekat menko perekonomian, dr arif aryman, menyatakan telah menemukan cara melakukan isolasi kehidupan ekonomi dari kehidupan politik.
  sayang tidak dimasyarakatkan dengan meyakinkan dan mantap bagaimana penjabaran yang rinci tentang putusnya hubungan kausal atau bahkan interdependen antara politik dan ekonomi.
seandainya itu dilakukan dan dihayati oleh masyarakat, niscaya hiruk-pikuk dan memanasnya politik tidak akan berpengaruh banyak pada ekonomi.
 penjelasan ini sangat perlu karena isolasi ekonomi dari politik rasanya belum pernah ada.
maka, peluang untuk meraih hadiah nobel buat dr arif aryman juga cukup terbuka karena negara-negara lain dapat belajar darinya bagaimana mengisolasi ekonomi dari politik.
             yang lebih sulit dijelaskan adalah mengapa sejak tim ekonomi yang baru menandatangani  letter of intent  (loi) pada tanggal 7 september 2000, pelaksanaannya dianggap masih belum tuntas oleh imf.
kalau kita mau obyektif, dorongan oleh masyarakat dan presiden abdurrahman wahid terhadap tim ekonomi untuk melaksanakan loi tepat waktu jauh berkurang dibandingkan dengan dorongan yang diberikan kepada tim ekonomi sebelumnya.
  ketika itu, tim ekonomi, dan terutama menko ekuin-nya mendapatkan hujatan yang sangat intensif dan bertubi-tubi dari para pengamat dan pers atas keterlambatan 11 hari dari pelaksanaan loi yang pertama kalinya.
  dari presiden, tim ekonomi juga dalam tekanan berat dari demikian banyaknya ekonom dan para pelaku bisnis "unggulan" yang dihimpun dalam tidak kurang dari empat badan, yaitu dewan ekonomi, dewan pengembangan usaha nasional, tim asistensi, dan tim monitoring, yang dipimpin oleh duet dr ir rizal ramli dan dr ir dipo alam.
secara konsisten dan dalam kesempatan rapat apa saja, sebagian atau semua dari mereka selalu hadir.
  dalam hal materi dan substansi pemecahan masalah, tidak ada sedikit pun yang bisa dipelajari dari mereka.
mereka hanya  ngrusuhi  (mengganggu) saja.
akan tetapi, untuk tim ekonomi yang sekarang, di mana menko perekonomian dan deputinya yang penting, dipo alam, pernah berfungsi sebagai tim monitoring mungkin, kalau dikepung oleh dewan-dewan dan mandor-mandor, lebih gesit bekerja.
 mengapa presiden membubarkan dewan-dewan itu?
mengapa presiden tidak marah besar seperti ketika tim ekonomi yang lama terlambat 11 hari?
ketika itu sebuah sidang kabinet mempunyai agenda tunggal, yaitu membahas tentang pelaksanaan loi yang ketika itu terlambat lima hari.
  sekretaris pengendalian pemerintahan bondan gunawan memberi pelajaran melalui proyektor layar besar tentang apa saja yang harus dikerjakan.
formulir dibagikan yang harus diisi oleh menteri-menteri terkait tentang apa alasan keterlambatan.
mengapa presiden tidak melakukan hal yang sama?
mengapa para pengamat dan media massa tidak melakukan kontrolnya seperti yang dulu, dan mengapa presiden tidak marah-marah lagi?
 mungkin setelah berhitung, para pengamat dan media massa merasa bahwa kerja sama dengan imf tidak diperlukan lagi.
suara-suara yang anti imf memang mulai terdengar walaupun sporadis dan sayup-sayup.
kalau demikian halnya, perhitungannya perlu dikemukakan secara jelas dan rinci kepada masyarakat supaya kita merasa tenang dan rupiah segera menguat kembali, tingkat suku bunga menurun, inflasi terkendali, serta bursa efek jakarta (bej) menjadi  bullish  kembali.
 apa yang menjadi ganjalan buat imf?
ini pun tidak terlampau  fair .
amandemen undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia yang tidak ada di dalam loi oleh imf dijadikan krusial, sedangkan prosesnya tidak di tangan pemerintah semata.
dpr mempunyai jadwal dan irama sendiri yang berada di luar jangkauan pemerintah dan imf.
namun, kalau dpr-nya yang berada memang harus "lambat", karena memang harus teliti, apa mau dikata?
  kita tidak dapat mengatakan bahwa dpr bermalas-malas.
pansus dan panja telah mengorbankan reses yang lalu untuk terus bekerja.
namun, terpaksa harus distop karena mitra kerjanya, menko perekonomian, harus ikut dengan rombongan presiden menunaikan ibadah haji.
karena beliau sudah kembali ke tanah air, rasanya proses pembahasan dapat segera dimulai.
akan tetapi, kita ternyata harus menunggu lagi terbentuk dan selesainya panel ahli bekerja, yang disyaratkan oleh imf.
 butir krusial lainnya adalah restrukturisasi utang debitor-debitor macet oleh badan penyehatan perbankan nasional (bppn).
imf tampaknya menentukan aturan main baru tentang hal ini, yang juga tidak  fair  kalau ternyata aturan baru itu tidak termuat dalam loi yang disepakati bersama pada tanggal 7 september 2000.
kita harus memahami bahwa restrukturisasi ini tidak mudah.
  para debitor itu yakin bahwa hampir semua pejabat dapat dibeli.
maka, walaupun sudah terang-terangan melanggar banyak ketentuan undang-undang yang terhitung pidana, mereka masih sangat kukuh dan gagah berani dalam sikap dan pendiriannya.
mengapa?
karena buktinya, mereka tidak diapa-apakan.
  ada konglomerat yang memakai uang yang dipercayakan oleh masyarakat kepada banknya untuk membiayai 25 perusahaan miliknya sendiri.
caranya tentu dengan melanggar batas maksimum pemberian kredit (bmpk) secara sangat keterlaluan.
akan tetapi, ini juga sudah dianggap selesai karena sang konglomerat telah membubuhkan tanda tangannya di atas kertas yang namanya  master of refinancing agreement  (mra/perjanjian penyelesaian bantuan likuiditas bank indonesia dan bmpk hingga jaminan pribadi).
  mra memang perjanjian, tetapi buat konglomerat itu hanyalah secarik kertas.
lebih dari itu, dia sempat ditahan karena 11 dari 25 perusahaannya fiktif alias tidak ada.
ini dinyatakan oleh pihak kepolisian dalam kesempatan dua kali konferensi pers di gedung dpr.
namun, penahanannya hanya beberapa minggu saja.
sekarang ia bebas.
mengapa?
  yang dapat saya tangkap adalah karena para konglomerat itu, walaupun melanggar sangat banyak peraturan, dianggap oleh pemerintah sebagai pengusaha piawai dan rohnya perusahaan-perusahaan besar.
sudah begitu, uang hasil curiannya sangat banyak dan berani menyuap pula.
bahwa mereka mempunyai utang mahabesar yang macet, bukan salahnya.
  mengapa?
utangnya dalam dollar as ketika nilai rupiah masih rp 2.400 per dollar as.
kalau nilai rupiah lalu merosot sampai pernah mencapai  rp 16.000 per dollar, yang setelah itu berfluktuasi antara  rp 7.000 dan rp 10.000 per dollarnya, bagaimana tidak macet?
yang membuat rupiah terpuruk, kan, bukan mereka?
  maka, pemerintahlah yang harus menanggung, yang pencuatannya antara lain terlihat dari biaya rekapitalisasi bank-bank sampai sejumlah rp 650 trilyun, dengan beban bunga yang besarnya lambat laun mendekati 50 persen dari seluruh apbn.
dalam kondisi seperti ini, kalau imf lantas menerapkan standar internasional dalam menyusun prinsip-prinsip restrukturisasi utang swasta yang macet, bukannya imf yang salah?
  korupnya hampir semua pejabat dan pengusaha besar indonesia, kan, sudah lama ada, ketika ekonomi indonesia oleh para ahli internasional dianggap sebagai keajaiban?
kok sekarang ketika para pengusaha ini sudah mendarah daging keyakinannya bahwa semuanya dapat dibeli disuruh menurut dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk orang normal.
 hal krusial lainnya adalah otonomi dalam bidang keuangan, yang menurut imf harus sangat jelas bahwa pemerintah pusat dapat mengendalikan daerah-daerah secara mutlak tidak boleh utang.
bagaimana bisa mengembangkan daerahnya masing-masing kalau tidak boleh utang?
mengapa undang-undang nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 dulu disetujui dan dianggap reformasi yang mengesankan oleh masyarakat internasional?
 yang terakhir adalah penjualan bank central asia (bca) dan bank niaga yang tidak dilakukan sebelum bulan desember 2000 seperti yang tercantum dalam loi.
kalau yang ini salah paham.
memang tidak tercantum dalam loi.
namun, kesepakatannya adalah bahwa kalau bppn menawarkan melalui lelang terbuka, dan menentukan harga minimum yang dirahasiakan, dan ternyata tidak dapat dijual karena penawar tertinggi masih menawar di bawah harga minimum tersebut, pemerintah sudah dianggap memenuhi komitmennya.
  ketika saya mengemukakan ini kepada pemerintah di komisi ix dpr, didengarkan, tetapi lalu diputuskan penjualan melalui pencarian  strategic partner  (mitra strategis).
 lho , ada apa, dan mengapa imf menerima?
bukankah ini membuka peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) lagi karena tidak terbuka?
  nanti kalau media massa meramaikan dan menggugat tentang adanya kelompok-kelompok "mafia" yang melalui  strategic partner  ini ingin mencaplok dua bank tersebut dengan harga murah, imf marah-marah lagi.
sekarang sudah tanggal 12 maret.
semoga dipo alam betul bahwa 18 hari lagi semuanya akan rampung.