"kalau perlu, pemerintah juga segera menyiapkan tata cara dan mekanisme peradilan yang khusus dan ad hoc yang dapat mempercepat proses peradilan dalam hal ada pelanggaran perjanjian pkps.
alasan pemerintah bisa mengacu kepada tujuan kepentingan nasional dan keadaan darurat demi pemenuhan penerimaan apbn," ujarnya.