dalam surat tertanggal 18 januari 2002 itu, mendagri memerintahkan wali kota cilegon segera mengusulkan pencabutan perda nomor 1 tahun 2001 tentang kepelabuhanan di kota cilegon kepada dprd cilegon.
pelaksanaan penghentian dan proses pencabutan perda tersebut harus dilaporkan selambat-lambatnya 15 hari setelah surat tersebut diterima.