isi loi lainnya bertujuan untuk menghapuskan "lemak-lemak" korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) yang menyelimuti pemerintah dan parlemen.
termasuk di dalam kategori ini ialah komisi antikorupsi yang seharusnya sudah terbentuk pada juni 2002.
di tengah korupsi yang merajalela di hampir semua kalangan, sepatutnya pemerintah dan dpr memberikan prioritas utama bagi terbentuknya komisi antikorupsi.
sulit untuk menerima apa pun alasan yang diajukan pemerintah sebagai penyebab tertundanya pembentukan komisi antikorupsi itu.