dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2001, defisit anggaran yang terjadi sampai akhir februari lalu telah mencapai rp 6,1 trilyun.
jumlah ini sekitar 11,6 persen dari perkiraan defisit apbn 2001 yang sebelumnya telah ditetapkan bersama oleh pemerintah dan dpr, yakni rp 52,5 trilyun, atau 3,7 persen dari produksi domestik bruto (pdb).
 defisit apbn tersebut diperkirakan akan meningkat lagi menjadi sekitar rp 83 trilyun sampai rp 85 trilyun, atau sekitar 5,7 persen dari pdb, pada akhir tahun anggaran 2001.
ini bisa terjadi apabila pemerintah tidak berhasil menekan laju peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dollar as yang kini mencapai di atas rp 10.000, dan tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia (sbi) yang kini di atas 15 persen.
 demikian dikemukakan oleh wakil ketua panitia anggaran yang juga wakil ketua komisi ix dpr abdullah zainie kepada  kompas  di jakarta, kamis (5/4).
angka defisit apbn sebesar rp 6,1 trilyun tersebut didasarkan pada perhitungan realisasi angka penerimaan negara per februari sebesar rp 27,726 trilyun yang tidak bisa menutup belanja negara sampai akhir februari yang sebesar rp 33,8 trilyun.
  defisit tersebut terjadi karena sebagian besar asumsi yang digunakan untuk menghitung besaran apbn 2001 meleset.
asumsi tingkat suku bunga sbi dalam apbn 2001 adalah 11,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah rp 7.800/dollar as dan inflasi 7,2 persen.
  abdullah mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi apbn.
di antaranya melalui penghematan dan efisiensi anggaran belanja, penundaan proyek pemerintah yang tidak menjadi prioritas, menekan subsidi non-bbm, kenaikan segera bbm bukan hanya untuk industri, tetapi juga untuk rumah tangga dan angkutan umum.
  defisit rp 83 trilyun hingga rp 85 trilyun itu, menurut abdullah, merupakan skenario terburuk berdasarkan perhitungan pemerintah.
  skenario lainnya, apabila harga minyak mentah per barrel tetap 24 dollar as, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar rp 8.000 dan tingkat suku bunga sbi 14,5 persen, maka defisit apbn 2001 akan mencapai rp 66,5 trilyun atau sekitar 4,7 persen dari pdb.
defisit sebesar itu didasarkan pada perkiraan penerimaan negara rp 254,5 trilyun dan belanja negara rp 321,07 trilyun.
  sedangkan apabila apbn 2001 masih tetap didasarkan pada asumsi harga minyak mentah sebesar 24 dollar as/ barrel, nilai tukar rupiah rp 9.000/dollar as dan suku bunga sbi 14,5 persen, maka defisit apbn 2001 mencapai rp 75,5 trilyun atau 5,3 persen dari pdb.
defisit apbn tahun 2001 sebesar rp 75,5 trilyun itu didasarkan pada proyeksi angka penerimaan negara rp 265,71 trilyun, sedangkan belanja negara mencapai rp 341,11 trilyun.
  tak banyak pilihan   pengamat ekonomi sri mulyani indrawati mengatakan, sebenarnya ada alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi defisit apbn.
namun, setiap pilihan memiliki implikasi yang besar terhadap dampak stabilisasi ekonomi secara makro.
 "saya tidak tahu berapa persisnya defisit apbn, tetapi mungkin sekitar 16 trilyun sampai 30 trilyun rupiah.
dari sumber pendanaan dalam negeri, ada dua yang dapat dilakukan, menekan pos pengeluaran atau menambah pendapatan," ujarnya, sambil menambahkan dirinya juga tidak optimistis penghematan dari pos-pos apbn akan dapat menutup semua defisit apbn.
 setiap pos apbn, menurut dia, mempunyai dana cadangan. "
dari pos desentralisasi, misalnya, ada dana rp 6 trilyun yang bisa digunakan.
tetapi, saya dengar daerah-daerah juga telah meminta bagiannya.
selain itu, pusat juga akan mengirimkan pegawainya ke daerah yang gajinya akan ditanggung daerah.
hal ini berarti penghematan untuk pusat," katanya.
 pemerintah juga dapat menggunakan dana cadangan yang dikumpulkan dari surplus apbn tahun-tahun sebelumnya.
namun demikian, jika langkah ini diambil dan uang yang beredar bertambah, bank indonesia harus menaikkan tingkat suku bunganya untuk menyerap kembali dana tersebut. "
kenaikan suku bunga terlalu tinggi juga tidak baik," lanjutnya.
 cara kedua adalah dengan menerbitkan kembali obligasi pemerintah.
masalahnya, siapa yang akan membeli obligasi pemerintah tersebut.
hingga kini, pasar sekunder obligasi belum juga berjalan sehingga kembali bank sentral yang membeli surat utang tersebut. "
semua pilihan itu mempunyai dampak inflasioner.
kedua pilihan ini sama-sama berat konsekuensinya," jelas sri mulyani.
 mengenai penambahan pendapatan dari penjualan aset badan penyehatan perbankan nasional (bppn), sri mulyani mengkhawatirkan target dari bppn tersebut akan terganggu.
selain menggalang dana dari dalam negeri, menurut sri, dana dari luar negeri merupakan pilihan yang relatif aman.
namun demikian, hingga kini masih belum jelas benar komitmen dari negara-negara donor.
   ambisius   pengamat ekonomi revrisond baswir mengatakan, defisit apbn 2001 sudah diprediksikan sejak saat penyusunannya.
kesalahan telah terjadi sejak apbn itu disusun.
asumsi-asumsi yang dipakai sangat ambisius.
semua besaran yang diasumsikan tidak tercapai, seperti kurs rp 7.300/dollar, padahal saat itu sudah rp 9.000/dollar. "
ada optimisme yang berlebihan, juga dalam menetapkan target pajak," ujarnya.
 dengan kurs rupiah yang terpuruk, stabilitas ekonomi juga terganggu.
dampaknya, sektor riil menjadi terhambat dan target perolehan pajak akan gagal.
belum lagi asumsi tentang tingkat suku bunga, dan inflasi, semuanya tidak tercapai.
  persoalan lain yang juga membuat apbn defisit adalah dengan terpuruknya rupiah, bunga utang luar negeri yang harus dibayar turut membengkak, menjadi sekitar rp 10 trilyun.
batalnya peniadaan subsidi bbm juga ikut membuat pengeluaran membengkak.
  revrisond juga khawatir, pemerintah menjadi gelap mata dalam menghadapi defisit anggaran ini.
ini terlihat antara lain dari rencana pemerintah untuk mempercepat pencairan pinjaman luar negeri sebesar 17 milyar dollar as .
 langkah ini, jika berhasil, menurut dia, hanya akan menambah tumpukan utang yang sudah luar biasa besarnya.
potensi dalam negeri untuk mengatasi defisit anggaran bisa saja digali, tetapi untuk itu diperlukan pemerintahan dan birokrasi yang efektif.
 sementara itu, wakil ketua dpr koordinator bidang ekonomi dan keuangan tosari wijaya menekankan perlunya ada konsolidasi segera terhadap persoalan defisit apbn ini. "
sebab, dengan berbagai perkembangan yang ada, defisit sebesar rp 52 trilyun ini bisa membengkak sampai lebih dari rp 100 trilyun.
jika tidak segera diantisipasi, situasinya akan menjadi sangat gawat, yang akan mengganggu stabilitas.
kita tidak mungkin terus-menerus mencetak uang," ujarnya.