menurut dia, yang telah disepakati bahwa mpr tersebut mempunyai tiga kewenangan yaitu kewenangan konstituante, kewenangan sebagai electoral council, dan kewenangan melakukan impeachment (lihat tabel).
dengan demikian bentuknya nanti apakah berupa joint session antara dpr dan dpd tidak menjadi persoalan, karena yang penting adalah kewenangannya. "
mau joint session mau lembaga permanen kewenangannya kan (tiga) itu.
pimpinan mpr juga tidak harus ada," kata tobing.