menurut yusril yang juga pakar hukum tata negara, secara konstitusional si mpr bisa saja dilakukan, misalnya bila lebih dari setengah anggota mpr menghendaki adanya sidang istimewa.
selain itu, katanya, badan pekerja mpr juga bisa mengusulkan kepada pimpinan mpr dalam rangka mengawasi apa yang dilakukan pemerintah.