wakil ketua dewan perwakilan rakyat (dpr) am fatwa dari fraksi reformasi melayangkan surat kepada menteri negara badan usaha milik negara (menneg bumn) laksamana sukardi yang meminta pemerintah agar menunda divestasi pt indosat.
surat tersebut juga meminta kepada menneg bumn selaku kuasa pemegang saham pemerintah agar menunda pelaksanaan rupslb sampai tuntasnya masalah yang berkaitan dengan privatisasi pt indosat tbk.