wakil presiden (wapres) megawati soekarnoputri masih mempelajari rancangan pelimpahan tugas-tugas konstitusional sampai tahun 2004 yang diberikan presiden abdurrahman wahid.
megawati menginginkan masalah ini diselesaikan secara konstitusional.
 hal itu dikemukakan wakil sekjen pdi perjuangan pramono anung kepada wartawan usai meninggalkan kediaman megawati di jalan teuku umar, jakarta, sabtu dini hari pukul 00.20.
pernyataan anung itu menanggapi rancangan pelimpahan tugas-tugas konstitusional yang dibahas dalam sidang kabinet, kemarin.
 menko polsoskam susilo bambang yudhoyono, selaku ketua tim tujuh, kepada wartawan di istana merdeka jakarta, jumat (25/5) malam, mengatakan, opsi tersebut merupakan opsi yang paling kecil risiko dan ongkosnya bagi bangsa dan negara.
presiden menunggu jawaban definitif dari wapres tentang hal itu, meskipun presiden tidak menentukan batas waktunya.
  menurut sekretaris wakil presiden bambang kesowo, yang mengutip pernyataan megawati, presiden mengatakan bahwa bila sampai jumat tengah malam tidak ada tanda-tanda dpr bahwa dpr akan menghentikan niatnya untuk menggelar sidang istimewa (si) mpr, maka presiden akan mengeluarkan pernyataan keadaan darurat dan akan memerintahkan diselenggarakannya pemilihan umum yang dipercepat.
  namun, dalam penjelasannya, yudhoyono sama sekali tidak menyinggung pernyataan presiden abdurrahman wahid seperti yang disebutkan oleh bambang kesowo.
  ketika dikonfirmasi wartawan tentang kemungkinan memberlakukan keadaan darurat, usai sidang, presiden mengatakan, "malam ini enggak!"
 "namun isu di luar santer, gus (abdurrahman wahid)," tanya pers. "
ah,  biarin  saja," jawab presiden.
  pimpinan mpr rapat   hari jumat malam, pimpinan mpr melakukan rapat mendadak di ruang rapat pimpinan mpr.
rapat dimulai pukul 22.30 dan diikuti oleh seluruh pimpinan mpr, yaitu amien rais (ketua), dan para wakil ketua matori abdul djalil, sutjipto, yusuf amir feisal, husni thamrin, ginandjar kartasasmita, hari sabarno, dan nazri adlani.
 di tengah pertemuan, amien rais didampingi para wakil ketua mengadakan jumpa pers.
dalam jumpa pers, amien mengemukakan, pertemuan jumat malam adalah pertemuan informal biasa sebagai tindakan antisipasi.
  amien mengatakan, jika memang ada dekrit atau maklumat, pimpinan mpr segera mengambil langkah secepatnya.
misalnya, presiden sampai lupa diri mengeluarkan dekrit keadaan darurat dan pembubaran parlemen, maka pimpinan mpr akan minta dpr segera menggelar sidang paripurna untuk meminta mpr menggelar si mpr.
artinya, jika itu terjadi, prosedur dan langkah yang diambil untuk menggelar si mpr, sudah tidak dalam konteks memorandum pertama dan memorandum kedua serta rapat paripurna dpr 30 mei mendatang.
 usai mengadakan jumpa pers, para pimpinan mpr itu masih berada di gedung mpr/dpr.
para pimpinan mpr baru meninggalkan gedung mpr/dpr, pukul 00.00.
kepada wartawan amien rais mengatakan, ia mendapatkan informasi dari menko polsoskam dan kepala polri bahwa presiden tidak akan mengumumkan keadaan darurat malam ini.
sehubungan itu, sabtu pagi ini, pimpinan mpr akan bertemu lagi pukul 09.00.
 suasana kediaman wapres megawati soekarnoputri hingga tengah malam kemarin juga ramai.
beberapa pengurus pdi perjuangan, seperti roy bb janis, mangara siahaan, suparlan, serta wakil sekretaris fraksi pdi perjuangan dpr tjahjo kumolo tampak berada di lingkungan kediaman wapres di jalan teuku umar.
puluhan wartawan dari dalam dan luar negeri terus berjaga-jaga di kediaman megawati.
 pukul 00.30, wakil sekjen pramono anung meninggalkan kediaman megawati.
kepada wartawan ia mengatakan, "ibu mega pada pukul 23.00 sudah mau tidur, tapi pada prinsipnya ibu mega tetap berpegang pada konstitusi.
jadi tawaran apa pun yang diberikan kepada ibu wapres selalu berpegang pada konstitusi.
sekarang konflik yang terjadi bukan antara presiden dan wapres, tapi antara presiden dan dpr.
oleh karena itu, penyelesaiannya melalui jalur yang ada di dpr ataupun mpr," kata anung.
  hanya 20 menit   suasana sidang kabinet kemarin cukup menarik karena baru sekitar 20 menit berlangsung, wakil presiden sudah meninggalkan tempat sidang, dan sekitar 10 menit kemudian presiden juga meninggalkan sidang.
 ketika ditanya wartawan, abdurrahman wahid mengatakan bahwa megawati meninggalkan sidang karena harus mengikuti rapat dpp pdi-p.
namun, pernyataan ini dibantah oleh wakil sekjen dpp pdi-p pramono anung.
menurut dia, kemarin tidak ada rapat dpp pdi-p, dan megawati dari istana langsung menuju kediamannya di jalan teuku umar.
 menurut bambang kesowo, sidang kabinet itu memang sudah berakhir. "
tolong diingat, bukan sidang kabinet ditinggal presiden, wakil presiden, dan kemudian dipimpin oleh menko polsoskam.
bukan.
memang sudah diakhiri (sidangnya)," katanya.
 sebelum sidang berlangsung, panglima tni laksamana widodo as di markas besar tni cilangkap melakukan pertemuan tertutup dengan ketiga kepala staf angkatan, yakni ksad jenderal endriartono sutarto, ksal laksamana indroko sastrowiryono, dan ksau marsekal hanafie asnan.
setelah usai, panglima tni berangkat ke istana untuk mengikuti sidang kabinet.
  menurut  antara , rapat tertutup di cilangkap, kemarin, dihadiri wakil ksad letjen kiki syahnakri, kepala staf teritorial (kaster) tni letjen agus widjojo, kepala staf umum (kasum) tni letjen djamari chaniago, panglima kostrad letjen ryamizard ryacudu, komandan kodiklat tni ad letjen amir sembiring, komandan jenderal kopassus mayjen amirul isnaeni, dan para panglima kodam, termasuk panglima kodam jaya mayjen bibit waluyo.
tidak ada keterangan resmi dari pusat penerangan markas besar tni soal agenda rapat tersebut.
  semalam ksad endriartono sutarto bertemu dengan ketua dpp pdi perjuangan theo syafei di jakarta.
hingga pukul 23.26 pertemuan itu masih berlangsung.
sementara itu, pertemuan juga dilakukan oleh muspida di dki jakarta dan surabaya untuk mengantisipasi perkembangan politik terakhir.
  versi bambang kesowo   kepada para wartawan, bambang kesowo memberi penjelasan bahwa setelah situasi tidak menentu sekian lama, akhirnya presiden mengemukakan beberapa hal yang sangat krusial.
pertama, presiden bermaksud mengeluarkan semacam deklarasi. "
inilah istilah yang saya tadi dengar bahwa presiden akan melimpahkan-ini intinya-setelah beberapa pertimbangan, dasar pemikiran dan selanjutnya, beliau itu akan melakukan pelimpahan tugas konstitusional kepada wakil presiden," ujar bambang.
 yang kedua, lanjut bambang, bila sampai tengah malam tanggal 25 hari ini, tidak ada tanda-tanda bahwa dpr akan menghentikan niatnya untuk menggelar sidang istimewa, presiden akan mengeluarkan pernyataan keadaan darurat dan memerintahkan diselenggarakan pemilihan umum yang dipercepat. "
ini esensinya," kata bambang.
 berkaitan dengan itu, juru bicara (jubir) kepresidenan yahya c staquf dalam siaran pers yang dikeluarkan jumat malam mengemukakan, "hal-hal yang berkaitan dengan sikap presiden akan disampaikan sendiri oleh presiden, maupun melalui jalur resmi, baik melalui jubir kepresidenan atau perangkat kabinet," kata yahya.
   belum bisa terima   ketika wapres memimpin sidang, lanjut bambang, ia mengatakan bahwa ini nampaknya bukanlah sidang kabinet sebagaimana lazimnya.
sehubungan itu, wapres langsung mengemukakan tanggapannya selaku wakil presiden terhadap apa yang disampaikan presiden. "
intinya, wapres belum dapat menerima apa-apa yang dikemukakan oleh presiden," kata bambang.
  ditanya apakah wapres telah menolak gagasan presiden, bambang kesowo menegaskan, "ibu wakil presiden tidak menolak.
tolong jangan dipakai istilah sendiri.
ibu tidak pernah menolak.
ibu tidak pernah menggunakan kata-kata menolak terhadap pemikiran itu.
ibu belum dapat mempertimbangkan ide atau pemikiran yang tadi disampaikan bapak presiden."
 "sebelum menutup rapat, beliau mengatakan belum dapat menerima karena hal itu masih perlu dipelajari dengan baik.
sebab dalam pandangan beliau kedua hal itu masih dapat mengundang perdebatan dari segi hukum," katanya.
  sidang istimewa   menurut bambang, sebelum menyampaikan kedua hal tadi, presiden juga menyampaikan pandangannya mengenai sikap dpr serta keinginannya untuk terus menggelar si mpr.
mengenai hal ini, wapres juga menyampaikan pemikirannya, bahwa masalah ini harus dipahami secara imbang, bahwa soal sidang istimewa ini dpr sudah punya sikap.
  "di lain pihak, ibu wakil presiden menyatakan bahwa tim tujuh itu telah memberikan rekomendasinya agar keadaan darurat itu tidak ditempuh.
ini semua diungkap wapres, dan kemudian beliau menyatakan, karena persoalannya sudah jelas, maka beliau berpikir sidang kabinet ini diakhiri saja.
itu yang terjadi dalam sidang kabinet," ujar bambang kesowo.
  versi yudhoyono   menurut menko polsoskam susilo bambang yudhoyono, sebenarnya prakarsa presiden untuk melimpahkan tugas-tugas konstitusional kepada wapres merupakan salah satu rekomendasi tim tujuh.
  di dalam mengatasi permasalahan politik yang cukup serius di negeri ini, tim tujuh menyampaikan sejumlah pandangan dan pokok pikiran yang intinya agar semua pihak lebih memikirkan dan menyelamatkan negara baru kemudian berbicara tentang orang. "
perlu saya jelaskan, tim tujuh bukan kepanjangan tangan seseorang, termasuk presiden abdurrahman wahid," katanya.
  oleh karena itu, tim tujuh berupaya membangun opsi dan rekomendasi seobyektif dan serasional mungkin.
setelah dilakukan kajian dan analisis yang intensif, tim tujuh menyadari ternyata tidak ada satu opsi pun yang tidak problematik apalagi opsi yang ideal. "
tetapi bagaimanapun kita harus menemukan sebuah opsi dan tentunya kita bersepakat opsi ini bukan opsi tim tujuh dan bukan pula opsi pemerintah, tapi mestinya nanti menjadi opsi kita semua yang layak untuk dipikirkan.
kita semua berharap opsi yang kita pilih adalah yang paling kecil risiko dan ongkosnya bagi bangsa dan negara," ungkap menko polsoskam.
  terdapat lima tujuan dari kerangka solusi yang dibangun tim tujuh.
pertama, untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari perpecahan.
kedua, untuk mencegah terjadinya anarki dan kekerasan berskala besar.
  "ada indikasi dinamika dan perkembangan politik sekarang ini dapat memicu terjadinya konflik horizontal berskala besar.
karena itu, tidak berlebihan kalau upaya pencegahan anarki dan kekerasan menjadi salah satu unsur utama di dalam solusi yang kita bangun," ungkap yudhoyono.
  tujuan ketiga, ingin agar pemerintahan yang dihasilkan dari konsensus baru nanti dapat bekerja secara efektif.
keempat, tim tujuh mengharapkan solusi yang dipilih nanti tetap dalam kerangka nilai-nilai konstitusi.
kelima, memberikan ruang bagi sebuah keadilan. "
syukur tetap dalam suasana yang bersifat  win-win ," katanya.
  menjawab pertanyaan, menko polsoskam mengatakan belum ada detail dari rancangan pelimpahan tugas-tugas konstitusional dari presiden kepada wapres. "
ibu wapres sedang mempelajari dan mendalami pelimpahan tersebut," tutur yudhoyono.
   sesalkan megawati   wakil sekjen partai kebangkitan bangsa (pkb) chotibul umam wiranu kepada  kompas  jumat malam menyesalkan sikap megawati yang tak memberikan respons yang cepat atas pelimpahan tugas itu.
keadaan ini membuat kondisi tidak kondusif.
ia menyesalkan sikap megawati yang masih meragukan pelimpahan tugas konstitusional yang dibacakan dalam rapat kabinet.
  dikatakan umam, dalam draf pelimpahan tugas tersebut, presiden ri melimpahkan tugas konsitusional baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
pelaksanaan tugas-tugas itu diatur dalam keppres yang akan dipertanggungjawabkan pada sidang tahunan mpr.
 ulama nu sekaligus wakil rois aam majelis syuro dpp partai kebangkitan bangsa (pkb) kh cholil bisri berpendapat, inilah saatnya tni bisa bertindak cepat mengambil peran sangat strategis sebagai perekat bangsa.
  dalam konteks kemelut politik segenting seperti sekarang ini, tni harus berani bersikap-demi peran sebagai perekat bangsa itu-menolak keras diterbitkannya sebuah dekrit presiden maupun rencana menggelar sidang istimewa mpr dengan target agenda utama ingin mengganti kepemimpinan nasional.
     tak selesaikan masalah   pada hari jumat, anggota dpr dari fraksi pdi perjuangan melakukan rapat di gedung dpr.
rapat fraksi yang dihadiri 90-an anggota dpr itu dipimpin wakil ketua fraksi pdi perjuangan meilono soewondo.
 salah seorang peserta rapat, imam moendijat, kepada  kompas  mengemukakan, dalam rapat berkembang bahwa sebagian besar anggota mengatakan bahwa pilihan sidang istimewa mpr atau dekrit presiden untuk membubarkan parlemen bukanlah opsi untuk menyelesaikan masalah.
  secara terpisah kepala polri jenderal surojo bimantoro menegaskan, melihat kondisi keamanan jakarta saat ini, keadaan darurat belum layak diberlakukan. "
jakarta saat ini aman-aman saja.
perekonomian berjalan lancar.
saya nilai tidak layak untuk (dinyatakan) darurat," katanya seusai shalat jumat.
 bimantoro menampik membicarakan masalah kemungkinan presiden menyatakan jakarta dalam keadaan darurat pada sabtu ini. "
itu hanya rumor.
lagi pula sikap saya sudah jelas," katanya.