"mafia peradilan" tidak hanya menguasai peradilan pidana, namun juga peradilan perdata dan peradilan niaga. "
mafia peradilan", yang sebenarnya merupakan  judicial corruption  tak cuma menyelimuti proses pengambilan putusan oleh majelis hakim, tetapi terjadi sejak perkara didaftarkan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. "
mafia peradilan" sekalipun ada, ternyata tidak terorganisir secara rapi.
 demikian temuan tim pemantau peradilan indonesian corruption watch (icw) yang disampaikan kepada  kompas  di jakarta, sabtu (9/6).
temuan tim yang dipimpin koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw wasingatu zakiah tersebut sudah dilaporkan kepada jaksa agung baharuddin lopa, minggu lalu. "
lopa berencana menerima kami," ujar zakiah.
 danang widoyoko, anggota tim pemantau peradilan icw yang mengamati praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) di peradilan pidana menjelaskan, apa yang dinamakan "mafia peradilan" dan dinilai menguasai peradilan ternyata tidak terorganisir secara rapi.
mereka berhubungan satu sama lain secara tertutup dan tak dikoordinasikan, berbeda dengan pengertian mafia yang merupakan kejahatan terencana dan terkoordinasikan dengan baik.
 bahkan, lanjutnya, hubungan mereka yang menjadi bagian "mafia peradilan"-hakim, jaksa, pengacara, polisi, panitera, dan pihak lain-diwarnai dengan saling ketidakpercayaan maupun kecurigaan. "
dari pengamatan tim, hakim di peradilan pidana yang sering curiga kepada jaksa atau pengacara.
karena, hakim cenderung merasa bagian kolusi yang diterimanya itu sudah dipotong," ujar danang.
 di peradilan pidana, kata danang lagi, "mafia peradilan" tidak hanya mengatur dan menegosiasikan putusan, tetapi juga menggelapkan perkara dan menghentikannya, mengulur-ulur waktu penyelidikan atau penyidikan, dan menunda pelaksanaan putusan. "
mafia peradilan" juga bisa mengatur keistimewaan terpidana di lembaga pemasyarakatan.
 "kami mempunyai data, misalnya seorang narapidana selama dalam penjara bisa mempunyai tiga anak.
bagaimana dia bisa bertemu dengan istri itu sudah ada yang mengatur.
tentu saja dengan imbalan uang," imbuh zakiah.
 praktik "mafia peradilan" untuk menentukan hakim yang menangani perkara, menentukan putusan, dan mengatur eksekusi terjadi pula pada peradilan niaga dan peradilan perdata.
setiap "pengaturan" itu harus disertai dengan uang.
ini membuat pencari keadilan yang kurang mampu, menurut temuan tim pemantau peradilan icw, kesulitan mendapat keadilan, sebab mereka tidak mampu memenuhi setiap permintaan "mafia peradilan".
 zakiah pun menambahkan, sebagian pengacara mengetahui bagaimana "mengatur" perkara.
mereka mengetahui kebiasaan staf administrasi pengadilan, sehingga selalu memberikan uang melebihi ketentuan untuk melicinkan perkaranya.
tim pemantau peradilan icw juga menemukan ada formulir yang dibuat staf pengadilan, bahwa pencari keadilan itu mau memberikan uang lebih secara sukarela.
formulir itu selalu diberikan kepada pihak yang berperkara, terutama di peradilan perdata.