"inilah repotnya.
sanksi sosial itu baru bisa terjadi ketika masyarakat masih cukup peka terhadap korupsi.
akan tetapi, dalam situasi setelah lebih dari 30 tahun hidup dalam suasana yang penuh korupsi, ketika korupsi sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan kalau ada pejabat tinggi negara yang tidak punya rumah mewah dianggap pejabat yang aneh, sanksi sosial tak akan bisa jalan," kata ketua lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi) ini.