untuk kepastian hukum, kejaksaan agung (kejagung) mengusulkan sebaiknya jaminan pembebasan dari tuntutan dan proses hukum ( release and discharge /r&d) untuk obligor badan penyehatan perbankan nasional (bppn), yang sudah menyelesaikan utang piutangnya, ditandatangani oleh presiden dalam bentuk keputusan presiden (keppres) atau minimal ditandatangani menteri koordinator (menko) yang membidangi hal tersebut.