"dpr memilih orang untuk kepentingan-kepentingan lain.
saya kira ini cerminan dari kasus trisakti, di mana dpr tampil menjadi kekuatan yang mempertahankan impunity (kekebalan hukum-red) aparat keamanan.
pilihan itu berkaitan dengan kebutuhan tni untuk mempertahankan impunity-nya dalam operasi-operasi keamanan, seperti kasus maluku, aceh, dan sebagainya," ujarnya.