sejumlah pejabat di lingkungan kabupaten bogor juga menyatakan pesimistis jika kenaikan pbb vila di daerah puncak itu diberlakukan.
rachmat yasin, ketua komisi c dprd kabupaten bogor, mengatakan, masalah kenaikan pbb merupakan wewenang penuh pemerintah pusat.
pemkab hanya bertugas menarik pbb, dan mendapatkan bagian sebesar 90 persen.
sementara 10 persen sisanya, diserahkan masuk kas pemerintah pusat.