pemerintah amerika serikat (as) merasa yakin bahwa penyelesaian masalah aceh hanya bisa dilakukan dengan cara dialog dan pendekatan kemanusiaan, bukan melalui pendekatan keamanan atau militer.
  duta besar as untuk indonesia robert gelbard mengemukakan hal itu kemarin di aceh setelah bertemu dengan sejumlah tokoh di sana, baik dari kalangan kampus, kepolisian, maupun dari gerakan aceh merdeka (gam).
 gelbard menekankan bahwa pemerintah as tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri indonesia dan pemerintahnya pun mendukung integritas indonesia dan tidak memberi dukungan bagi upaya pemisahan aceh dari indonesia.
namun, sebagai teman, as sangat mengkhawatirkan soal indonesia, terutama konflik yang terjadi di aceh.
  langkah-langkah pemerintah indonesia untuk menyelesaikan masalah aceh terus menjadi sorotan dunia internasional.
ketika pemerintah ri dan gam berhasil menandatangani nota kesepakatan jeda kemanusiaan tanggal 12 mei 2000 di geneva, swiss, masyarakat internasional menyambut gembira.
  uni eropa, as, australia, dan selandia baru adalah negara-negara yang yakin bahwa penyelesaian terhadap konflik separatis hanya dapat diselesaikan melalui meja perundingan.
 di dalam negeri, opsi pemerintah untuk melakukan operasi pemulihan keamanan di aceh selama pekan-pekan terakhir terus menjadi perdebatan, meskipun dewan perwakilan rakyat tanggal 28 maret mendukung secara bulat opsi tersebut, bahkan gam telah ditetapkan sebagai gerakan separatis tanggal 12 maret.
  pendiri komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) munir, pekan lalu, menyatakan bahwa sejarah membuktikan operasi kekerasan gagal untuk menyelesaikan masalah aceh dan hanya akan makin menutup peluang solusi damai di masa datang.
 kemarin, kontras dan lembaga studi dan advokasi masyarakat (elsam) meminta komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) mengeluarkan  assessment  (penaksiran) menyangkut aspek kemanusiaan yang sangat mungkin dilanggar bila operasi keamanan di aceh benar-benar dilaksanakan.
kontras mendesak penilaian komnas ham itu dijadikan patokan pemerintah untuk menentukan apakah sebuah operasi militer layak dilakukan di aceh.
 persoalan layak atau tidaknya operasi keamanan diterapkan di aceh telah membuat tni dan kepolisian menuntut agar pemerintah bersikap tegas dalam hal ini.
hari rabu, panglima kostrad letnan jenderal ryamizard ryacudu menegaskan bahwa prajurit kostrad kapan pun siap dikirimkan ke aceh guna mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia (nkri).
namun, ryamizard menegaskan, bila sampai terjadi korban jiwa, jangan sampai para prajurit kemudian dengan mudahnya disalahkan dan diseret ke pengadilan karena masalah hukum.
 kamis kemarin, markas besar polri bahkan menilai sudah sepantasnya pemerintah memberlakukan darurat sipil atau darurat militer di aceh berdasarkan kondisi faktual yang ada di sana.
itu terjadi karena yang dihadapi kepolisian di aceh, kata kepala pusat penerangan (puspen) mabes polri irjen (pol) didi widayadi, adalah gerombolan sparatis bersenjata, terorganisasi, dan ingin memisahkan diri dari nkri.
  utamakan dialog   robert gelbard dalam jumpa pers yang didampingi sejumlah stafnya juga menyatakan, sebagai teman dan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, as ingin membantu melakukan beberapa pendekatan untuk penyelesaian konflik yang terjadi di indonesia.
 "pendekatan yang sangat diyakini pemerintah as adalah dengan cara merangkul rakyat dan bukan mendorong mereka menjauh dari pemerintah indonesia," ujarnya.
dia mengatakan, orang di aceh membutuhkan sebuah keadilan, dan ini adalah inti masalahnya.
 gelbard mengusulkan, pemerintah indonesia hendaknya terus mengembangkan rasa percaya rakyat aceh terhadap pemerintah karena indonesia masih sangat ingin rakyat aceh tetap jadi bagian dari negara ini.
 gelbard juga menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas tewasnya tiga relawan kemanusiaan akhir bulan lalu di kabupaten aceh selatan.
mereka adalah teungku al-kamal, anggota tim monitoring damai melalui dialog untuk aceh, sufri sulaiman, anggota ngo ham, dan seorang sopir tim monitoring.
  mengenai dihentikannya kegiatan exxonmobil di ladang gas arun sejak 9 maret lalu, gelbard menyatakan penyesalannya karena perusahaan tersebut harus menghentikan sementara kegiatannya dengan alasan keamanan.
  pada kesempatan itu gelbard juga mengakui telah bertemu kelompok gam di sebuah hotel di banda aceh dan meminta dihentikannya aksi-aksi yang merugikan. "
saya bertemu dengan grup (itu) di sana," katanya.
  situasi darurat   menurut kepala puspen mabes polri irjen (pol) didi widayadi, secara logika, sudah sepantasnya situasi darurat, baik itu darurat sipil maupun militer, diberlakukan di aceh dengan keputusan presiden yang disetujui dpr.
 didi memaparkan, yang dihadapi kepolisian di aceh adalah gerombolan sparatis bersenjata dan terorganisasi, sementara personel dan peralatan polri yang ada sekarang ini tidak dirancang untuk menghadapi musuh yang demikian.
  menurut didi, kalau tetap aceh dianggap "normal" seperti sekarang, peningkatan operasi militer di provinsi itu akan menimbulkan persepsi yang kurang baik di dunia internasional.
jadi, pemerintah perlu mempertegas mengenai situasi aceh lebih dulu.
  dari lhok seumawe dilaporkan, dua orang tak dikenal yang bersepeda motor melempar granat ke arah patroli pasukan tni bko komando rayon militer (koramil) 14 tanoh jambo aye yang sedang melakukan patroli di tengah keramaian pasar panton labu, kabupaten aceh utara, 56 kilometer dari lhok seumawe arah ke medan, kamis.
  akibatnya, seorang lelaki tewas karena luka berat yang dideritanya, 9 warga sipil lainnya-di antaranya lima wanita yang sedang belanja di pasar panton labu-menderita luka berat dan ringan.
sementara dari pasukan tni yang sedang patroli, dua orang menderita luka ringan.
pelakunya, yang menurut identifikasi polisi adalah anggota gam, melarikan diri dengan sepeda motor.
hingga berita ini dikirim, tidak ada pernyataan dari pihak gam tentang pelaku pelempar granat tersebut.