celakanya, ongkos itu hampir seluruhnya diambil alih oleh pemerintah dan pada gilirannya dibayar oleh masyarakat karena menggunakan dana anggaran pemerintah.
sementara sebagian besar debitornya tidak dikenakan sangsi apa-apa.
bahkan, melalui upaya perpanjangan penyelesaian kewajiban pemegang saham (pkps), mereka hendak diberi keringanan tambahan.
ini sudah salah kaprah sama sekali.
untung saja gagasan ini dapat dicegah penerapannya.