tari siwi utama dalam laporannya pada rapat paripurna 20 januari 2002 mengatakan, "penyimpanan dan penyelewengan dana tersebut diduga melibatkan para mantan pejabat negara yang berkongsi dengan pihak swasta tanpa melalui mekanisme, prosedur, dan aturan yang ada dan dilaksanakan dengan secara terencana dan sistematis dengan mengatasnamakan program jaring pengaman sosial (jps)."