pemerintah berhati-hati menyikapi perselisihan antara pt telkom dan pt ariawest internasional (awi) dalam kerja sama operasional (kso) di divisi regional (divre) iii jawa barat.
masalah kedua perusahaan murni sengketa bisnis, dan pemerintah tak ingin terseret ke dalam perselisihan tersebut.
 hal itu dikemukakan dirjen postel djamhari sirat kepada wartawan disela-sela diskusi kenaikan tarif telekomunikasi di jakarta, selasa (10/7).
menurut djamhari, pemerintah akan berusaha untuk mendudukkan persoalan sesuai prosedur hukum yang benar.
 djamhari mengatakan, langkah telkom memutuskan hubungan kerja sama operasi dengan awi adalah keputusan perusahaan dengan pertimbangan bisnis.
langkah telkom tersebut, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah.
 tindakan pengakhiran kso oleh telkom kepada awi, karena perusahaan tersebut memiliki alasan sendiri-sendiri dalam mengambil langkah tersebut.
tentu bagi telkom, merupakan  corporate action  dan tidak menyalahi aturan yang tertuang dalam perjanjian kso di antara kedua belah pihak.
 demikian pula dengan tindakan awi yang telah membawa telkom ke lembaga arbitrase internasional, merupakan tindakan berdasarkan keputusan manajemen.
telkom harus siap menghadapi tuntutan tersebut.
 satu-satunya campur tangan pemerintah dalam perselisihan telkom-awi, adalah membentuk manajemen transisi yang akan mempertahankan operasional pelayanan telekomunikasi di wilayah divre iii dan memberikan hak-hak karyawan.
manajemen transisi ini tetap berjalan, meskipun kedua perusahaan ini tetap meneruskan perselisihannya.
 menurut djamhari, langkah pemerintah tersebut hanya untuk mengusahakan agar kasus ini tidak sampai mengorbankan kepentingan nasional, akibat kedua pihak yang bertikai.
makanya, pemerintah merasa perlu membentuk manajemen transisi untuk melancarkan kegiatan operasional selama terjadinya perselisihan.