selaku wakil presiden (wapres), megawati soekarnoputri tetap loyal kepada presiden abdurrahman wahid dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.
namun, selaku ketua umum dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (dpp pdi-p), megawati akan memberdayakan partainya melalui fraksi pdi-p di dewan perwakilan rakyat (dpr).
 demikian dijelaskan wakil sekretaris jenderal (sekjen) dpp pdi-p pramono anung wibowo di jakarta, kamis (17/5).
ia meluruskan berbagai komentar dan wacana yang berkembang seputar posisi megawati dengan abdurrahman wahid yang seolah-olah renggang, menyusul pernyataan megawati bahwa sidang istimewa (si) mpr tidak dapat dihentikan, serta wacana pendelegasian wewenang atau pembagian kekuasaan.
 kemarin petang, tim tujuh, yang menyusun rekomendasi penyelesaian kemelut politik untuk presiden abdurrahman wahid, mengadakan rapat dipimpin menko politik, sosial, dan keamanan susilo bambang yudhoyono di jakarta.
dari tujuh menteri, menteri luar negeri alwi shihab dan menteri kehakiman dan hak asasi manusia baharuddin lopa tidak hadir.
 tidak diperoleh keterangan masalah apa yang dibahas oleh tim tujuh karena semua peserta rapat menolak memberikan keterangan.
  akan tetapi, sebelum rapat, ketika ditanya pers soal hubungan presiden dan wakil presiden, menteri pertahanan mohammad mahfud mengatakan, para menteri sedang dan akan mengusahakan ke arah penyatuan kedua pemimpin itu untuk menghindari konflik di tingkat bawah. "
kalau di tingkat elite, sih, sudah jelas petanya, tetapi kita harus menghitung konflik yang mungkin timbul di bawah," katanya.
 kerangka penyelesaian kemelut politik itu, kata mahfud, yaitu bagaimana meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas persoalan yang ada sehingga yang menyesuaikan adalah orangnya, bukan kepentingan bangsa dan negara menyesuaikan dengan keperluan orang.
  "kerangkanya, bangsa ini harus tetap bersatu.
jangan sampai terjadi konflik horizontal.
lalu kepentingan mbak mega, kepentingan gus dur (abdurrahman wahid- red ), dan kepentingan dpr masuk ke kerangka itu," kata mahfud.
  konsekuensi logis   menurut pramono anung, memorandum pertama dan memorandum kedua merupakan keputusan politik yang sudah diambil secara kelembagaan di dpr.
dalam memorandum, yang diperingatkan ada dua, yaitu masalah penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), sesuai dengan ketetapan mpr nomor xi/mpr/1998 dan pelanggaran sumpah jabatan sesuai pasal 9 undang-undang dasar (uud) 1945.
untuk itu, presiden diminta mengindahkan peringatan yang diberikan.
  "dalam konteks itulah apa yang disampaikan mbak mega, kalau ternyata presiden tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh dpr, tentunya si mpr adalah konsekuensi logis dari tidak diindahkannya peringatan yang diberikan dpr," ujarnya.
 ia juga mengatakan, saat ini muncul wacana mengenai pendelegasian kekuasaan atau pembagian kekuasaan, yang seakan-akan membenturkan antara megawati dan abdurrahman wahid.
padahal, sebagai ketua umum pdi-p maupun sebagai wapres, megawati atau pdi-p tidak pernah mewacanakan isu tersebut.
pramono sangat menyayangkan bahwa sekarang ini muncul tanggapan dari masyarakat dan pengamat seakan-akan ada benturan presiden dan wapres, apalagi kalau sampai orang-orang terdekat presiden ikut meramaikan wacana ini.
 "menurut saya, banyak tudingan yang tidak proporsional kepada mbak megawati ataupun kepada pdi-p karena sikap-sikap yang diambil ini," kata pramono lagi.
 pemisahan kedua fungsi ini, kata dia, memang membutuhkan kearifan dari megawati sendiri dan ternyata megawati sudah mengambil peran untuk tidak selalu menyampaikan gagasan atau idenya kepada publik secara langsung.
ketika megawati bertugas sebagai wapres, ia menyikapinya hanya dalam urusan pemerintahan.
akan tetapi, berkaitan dengan sikap fraksi pdi-p, itu diputuskan dalam rapat dpp pdi-p.
sosialisasinya resmi disampaikan pimpinan dari dpp pdi-p.
  pemerintahan efektif   secara terpisah, ketua dpr akbar tandjung menyatakan dukungannya terhadap hasil kesepakatan sepuluh pimpinan fraksi dpr yang bertemu hari rabu untuk mencari solusi bagi permasalahan bangsa.
menurut tandjung, indonesia memerlukan pemerintahan yang efektif, yang betul-betul mampu merumuskan hal-hal yang akan dilaksanakan, memiliki visi dan implementasi kebijakan yang jelas.
  tandjung mengakui, pelaksanaan agar pemerintahan efektif tetap dilaksanakan oleh dpr.
dalam kaitan inilah tandjung memandang, apa yang ditempuh dpr dengan mengeluarkan memorandum pertama dan kedua dengan alasan presiden dianggap melanggar haluan negara merupakan bagian dari pengawasan itu.
  "presiden itu bisa diganti kalau di tengah jalan dianggap sungguh melanggar haluan negara.
proses memorandum itulah yang berjalan dan mpr yang memutuskan apakah presiden itu melanggar haluan negara atau tidak.
kalau memang betul melanggar haluan negara, presiden bisa diganti.
itulah mekanismenya," kata tandjung.
 pengamat politik bara hasibuan menjelaskan, sebab utama ketidakefektifan pemerintah sekarang ini karena ketidakmampuan presiden dalam memberikan  guidance .
namun, lebih dari itu, hasibuan melihat karena adanya faktor kerancuan sistem politik.
dia mencontohkan, saat ini tidak jelas apakah sistem pemerintah menganut presidensial atau parlementer.
maka terjadilah tokoh dari partai politik yang memenangi 11 persen suara tampil sebagai presiden.