presiden megawati soekarnoputri mengatakan, sesuai dengan undang-undang dasar (uud) 1945, presiden harus bekerja bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat (dpr).
akan tetapi, presiden tidak bertanggung jawab kepada dpr, dalam arti kedudukan presiden tidak tergantung pada dpr.
begitu juga kedudukan menteri negara tidak tergantung pada dpr, tetapi tergantung pada presiden.
 "demikian beberapa di antara prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan negara yang dianut undang-undang dasar kita.
sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis (mpr)," kata presiden yang didampingi wakil presiden hamzah haz, sebelum mengumumkan susunan dan keanggotaan kabinet gotong royong, di istana negara, kamis (9/8).
  selain wapres, tampak pula sekretaris negara demisioner maftuh basyuni, sekretaris presiden (sekpres) demisioner abdul mudjib manan, dan seorang pengusaha maxi gunawan.
suasana pengumuman kabinet baru berlangsung tertib, bahkan bagian protokol berulang kali meminta wartawan untuk mematikan alat komunikasi sebelum presiden membacakan susunan kabinet baru.
   aspirasi bagi kabinet    dengan sistem presidensial, kata megawati, dalam proses penyusunan kabinet dilakukan secara taat asas terhadap sistem itu. "
tetapi, dengan mencermati perkembangan dan aspirasi politik yang semakin mengemuka dalam alam pembaharuan dan demokratisasi seperti akhir-akhir ini, tanpa menyampingkan sistem dan prinsip yang selama ini kita teguhkan sendiri, saya juga memperhatikan secara saksama berbagai pandangan sebagaimana disalurkan dan diungkapkan rakyat melalui partai politik ataupun media massa, atau disampaikan secara langsung kepada saya," katanya.
 "saya sepenuhnya memahami realita politik yang sedang berlangsung, dan begitu pula aspirasi tadi.
untuk itu, sebelum mengambil keputusan akhir tentang susunan dan keanggotaan kabinet, saya selalu mengadakan konsultasi dengan wakil presiden dan para ketua umum partai politik, ketua mpr, ataupun ketua fraksi yang ada di majelis, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama," katanya.
 presiden menyadari besarnya harapan yang ditumpukan dan beratnya tantangan dan tugas yang akan dipikul kabinet. "
tetapi, dengan selalu memohon perlindungan dan kekuatan kepada tuhan, dan dengan semangat kebersamaan dan dukungan baik dari seluruh kekuatan sosial dan politik yang ada di majelis dan dewan maupun dari seluruh rakyat indonesia, insya allah kabinet yang akan saya pimpin dengan bantuan wakil presiden akan mampu melaksanakan tugas yang berat itu," katanya.
     program kerja   di bidang politik, kata presiden, indonesia menghadapi ancaman disintegrasi, baik teritorial, sosial, maupun wawasan. "
kita menghadapi ancaman kebuntuan reformasi karena ketidakpastian lingkup, arah, sasaran, dan tahapan waktu bagi pencapaiannya," katanya.
 terkait dengan kedua persoalan besar tersebut, kata presiden, indonesia membutuhkan kerangka yang lebih jelas dan kokoh dalam penyelenggaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar cita perwujudan otonomi yang tangguh dapat tetap memperkuat persatuan dan kesatuan, serta keutuhan negara ri.
 di bidang ekonomi, tambah presiden, masalah pokok berpangkal pada fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak terkendali dan belum tuntasnya upaya penyehatan perbankan nasional. "
dampak yang ditimbulkannya tidak hanya berhenti pada kesulitan perekonomian di sektor hilir, tetapi pada gilirannya juga meluasnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan ataupun daya beli masyarakat.
kegiatan investasi di sektor publik ataupun swasta juga melemah karena kurangnya kemampuan keuangan negara dan ketidakpastian kebijakan dan hukum," katanya.
 di bidang pertahanan dan keamanan, kata megawati, pemantapan fungsi dan peran tni dan polri yang telah dipisahkan masih belum selesai. "
pada saat yang sama, gangguan terhadap rasa aman dan ketenteraman masyarakat juga makin meningkat," katanya.
 di bidang penegakan hukum, tegas megawati, cita-cita mewujudkan supremasi hukum dan tekad untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku korupsi dan tindak kkn pada umumnya masih jauh dari harapan. "
sementara itu, kewibawaan hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum dalam pandangan masyarakat juga makin merosot," katanya.
 dengan melihat besarnya persoalan yang dihadapi, dan singkatnya masa tugas kepresidenan, presiden megawati menetapkan enam program kerja kabinet.
  usai membacakan susunan kabinet, presiden menyatakan masa bakti kabinet persatuan nasional yang telah dinyatakan demisioner 23 juli 2001 telah berakhir. "
keputusan presiden bagi pengakhiran masa bakti dan pemberhentian anggota kabinet tersebut akan saya keluarkan hari ini dengan ucapan terima kasih serta penghargaan saya yang setinggi-tingginya atas pengabdian mereka," katanya.
 presiden juga memberhentikan dengan hormat letjen (purn) arie kumaat dari jabatannya sebagai kepala badan intelijen negara (bin). "
selanjutnya saya tetapkan saudara letjen (purn) abdullah mahmud hendropriyono sebagai kepala bin yang baru, dan berkedudukan setingkat menteri negara," katanya.
 pelantikan kabinet baru, tegas presiden, akan dilaksanakan hari jumat ini, pukul 10.00 di istana negara. "
tata kerja kabinet akan saya jelaskan kepada para anggota kabinet dalam sidang kabinet yang segera saya adakan minggu depan," ujarnya.