endriartono meminta persoalan perimbangan wewenang antara tni dan polri di maluku dengan mengedepankan kesan penguatan militer ketimbang sipil tidak harus dipermasalahkan.
yang harus disadari, wewenang riil tetap berada di tangan pdsd maluku dengan tni dan polri sebagai badan pembantu dan bertanggung jawab kepada pdsd maluku tersebut.
dalam kondisi darurat sipil seperti yang saat ini diberlakukan di maluku, efektivitas kerja antar-aparat keamanan dalam membantu menyelesaikan konflik merupakan hal terpenting.