akan tetapi, dalam pelaksanaannya, para bupati itu tidak menggubris sehingga gubernur kaltim mengirimkan surat langsung kepada setiap bupati untuk menghentikan izin-izin itu.
namun, dalam rangka otonomi daerah, surat dari gubernur itu tidak digubris karena dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999, gubernur bukan lagi atasan para bupati.