ketua dpr akbar tandjung menilai, penunjukan bimantoro sebagai duta besar ri untuk malaysia belum memenuhi prosedur.
tandjung mengaku belum melihat atau menerima surat tentang pengangkatan bimantoro sebagai duta besar dari presiden.
tandjung berencana meminta komisi i memeriksa sejauh mana pemerintah telah melaksanakan aturan-aturan secara prosedural tentang hal tersebut.
perubahan pertama uud 1945 mengharuskan penempatan seseorang untuk menjadi duta besar harus dibicarakan dengan dpr.
 ketua mpr amien rais menilai tindakan presiden "mendubeskan" bimantoro sebagai salah langkah dan menyalahi konstitusi.
secara etis pun, katanya, tidak tepat. "
bayangkan seorang kepala polri dicopot pada apel ulang tahun bhayangkara di depan anak buahnya.
sama tidak etisnya dengan saat presiden mencopot menteri keuangan ketika yang bersangkutan sedang  hearing  di dpr," katanya.