"saya tidak sependapat, karena perubahan uud ini sudah ada aturannya yaitu pasal 37.
kita taatilah aturan itu.
kalau kita keluar dari itu dasarnya apa memberlakukan uud sebagai konstitusi sementara?
yang berhak melakukan perubahan adalah bp mpr.
kalau mau mengubah juga harus disetujui 2/3 dari 2/3 anggota mpr yang hadir," ujar soewarno.