praktisi hukum yang juga ketua forum diskusi hukum bandung, dindin s maolani, minggu, mengatakan, untuk menindaklanjuti memorandum dpr tentang dugaan keterlibatan presiden abdurrahman wahid, proses hukum dan proses politik mustahil berjalan beriringan atau simultan.
mengingat besarnya pengaruh kekuasaan presiden terhadap lembaga penegakan hukum, maka proses politik haruslah mendahului proses hukum.
apalagi, proses hukum tak hanya mengganggu kinerja lembaga kepresidenan tetapi juga meruntuhkan martabat bangsa di mata internasional.