"namun, mereka (pt cemex) memikirkan ke depan, ada kepastian hukum atau tidak.
kalau di indonesia tidak ada kepastian hukum -di mana kontrak dan kepemilikan bisa diubah setiap saat- tidak ada yang mau," kata laksamana.
kalau pt cemex tidak menerima usulan yang diputuskan itu, pemerintah tidak bisa memaksakannya.