"pemerintah kan maunya juga fair, dalam arti tidak mau gampang saja memberikan r&d.
itu juga berarti, kalau memang sudah lunas kewajibannya, mestinya pemerintah akan memberikan kepastian hukum juga, yang sudah didasarkan pada ketetapan mpr dan undang-undang program pembangunan nasional (propenas)," ujarnya.