menurut haris, langkah luar biasa yang dimaksud prd adalah pembentukan pengadilan ad hoc.
hal itu disebabkan komponen peradilan formal seperti kejaksaan agung dan mahkamah agung sudah tidak dapat dipercaya untuk mengungkap atau mengadili kejahatan politik, ekonomi, atau kemanusiaan di indonesia. "
pembentukan pengadilan ad hoc oleh presiden harus berisi tokoh-tokoh hukum yang teruji dan tidak punya cacat hukum," kata haris.