sebanyak 113 produk pangan asal indonesia yang diekspor ke amerika serikat (as), sejak awal tahun 2001 hingga april 2001 ditahan ( detention ) oleh pihak food and drug administration (fda) as.
penahanan ini dilakukan dengan alasan keamanan pangan.
produk asal indonesia itu dinyatakan tercemar, antara lain oleh mikroorganisme, mengandung racun, dan tanpa label.
 penahanan yang dilakukan oleh fda melalui operational and administration system for import support (oasis) ini meliputi produk perikanan, hortikultura, dan perkebunan.
untuk perikanan antara lain meliputi udang, tuna, dan kepiting.
untuk hortikultura, berupa jamur dan produk perkebunan berupa kakao (biji cokelat).
  jumlah produk yang ditahan ini diperkirakan akan bertambah karena dalam laporan bulan juli terdapat minuman asam ( tamarind drink ) dan siput yang juga terkena penahanan.
alasan penolakan produk itu terkait dengan keamanan pangan, seperti tercemar kotoran, bakteri  salmonella sp , racun, tanpa label, dan mengandung bahan tambahan makanan yang tidak direkomendasi.
para eksportir yang produknya terkena penahanan itu antara lain berasal dari jakarta, medan, lampung, dan makassar.
 volume ekspor indonesia yang terkena penahanan belum diketahui.
namun, untuk kasus komoditas biji cokelat, indonesia dalam setahun bisa terkena penalti akibat penahanan hingga 24,38 juta dollar as.
penalti ini dikenakan untuk 125.000 ton biji cokelat yang diekspor ke as dengan nilai penalti 195 dollar as per ton.
 ketua gabungan pengusaha makanan dan minuman indonesia (gapmmi) thomas darmawan kepada  kompas  di jakarta, kamis, mengatakan, kasus serupa sebenarnya sudah sering terjadi sejak tahun 1991.
namun, selama ini, para pengusaha tidak peduli karena sistem perdagangan yang dipakai adalah sistem perdagangan perantara, melalui eksportir asing, hingga mereka tidak pernah tahu mengenai adanya penahanan tersebut.
 menurut thomas, penalti itu dikenakan akibat adanya penahanan otomatis, yaitu penahanan tanpa pengujian sampel secara fisik ( detention without physical examination ).
setiap biji cokelat yang masuk ke pelabuhan as otomatis terkena biaya penalti itu.
alasannya, pemerintah as telah menetapkan, mutu biji cokelat indonesia sejak tahun 1991 tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fda.
 "biji cokelat yang dikirim dari indonesia banyak tercemar," kata thomas.
sejumlah cemaran yang ikut dalam produk itu antara lain serangga, baik hidup atau mati, jamur, dan logam berat.
hingga sekarang penalti itu belum dicabut.
   pukul ekspor    thomas menyatakan, akibat dari penahanan biji cokelat itu, nilai ekspor produk itu mengalami penurunan.
pada tahun 1998, nilai ekspor biji cokelat sebesar 382,6 juta dollar as, tahun 1999 turun menjadi sebesar 295,8 juta dollar as, tahun 2000 turun lagi menjadi 235,7 juta dollar as), dan pada tahun 2001 hingga bulan maret hanya 42,2 juta dollar as.
ekspor biji cokelat indonesia ke as mencapai 40 persen dari total ekspor produk tersebut.
 menurut thomas, reduksi nilai produk itu hanya salah satu bentuk penalti.
sejumlah penalti lainnya yang mungkin dikenakan terhadap produk indonesia antara lain, kewajiban mengganti label, diekspor ulang, dan status peruntukannya diturunkan dari untuk konsumsi manusia menjadi pakan ternak.
akibatnya, harga produk itu akan dihargai lebih rendah dari harga semestinya.
 penahanan yang sudah lama terjadi, namun baru diketahui pengusaha indonesia itu, disebabkan karena produsen indonesia hanya bertanggung jawab hingga ke kapal ( free on board ).
setelah itu, para pialang asing yang mengurus hingga ke negara tujuan.
  dalam kasus seperti itu, pialang asing telah memperhitungkan kemungkinan terkena penalti, sehingga membeli produk asal indonesia lebih murah.
bila terjadi penalti, maka pialang asing itu yang akan mengurus, dengan telah memperhitungkan penalti sehingga mereka tidak merugi.
 "ini tidak boleh terus terjadi, karena produk pertanian kita akan selalu dihargai rendah," kata thomas.
situasi semacam ini dimanfaatkan oleh para pialang asing untuk mempermainkan harga produk pertanian indonesia.
  as sendiri makin memperketat masuknya produk pangan dari luar negeri, setelah pada 18 desember 1997 mempersyaratkan penerapan hazard analysis critical control point (haccp) dalam proses produksi.