presiden abdurrahman wahid menilai dana moneter internasional (imf) kadang-kadang menjalankan peraturan terlalu kaku.
meskipun demikian, indonesia tetap membutuhkan lembaga keuangan internasional tersebut.
sebab, meskipun pencairan dana pinjaman imf sebesar 400 juta dollar as yang ditunda sejak desember 2000 jumlahnya kecil, dana tersebut tetap dibutuhkan bagi kerja sama pemerintah dan dunia usaha.
 penilaian presiden itu dikemukakan dalam acara  talk show  di istana merdeka, jakarta, selasa (3/7).
acara yang dipandu presenter  tvri , usi karundeng, dan dirut pt astra international tp rachmat tersebut, akan disiarkan sejumlah televisi.
  pada kesempatan itu, presiden ditanya berbagai hal menyangkut masalah ekonomi dan pertanyaan yang dilontarkan tp rachmat lebih fokus menyangkut kejelasan kebijakan pemerintah di sektor riil.
  bahkan beberapa pertanyaan yang dilontarkan tp rachmat juga sekaligus menggambarkan keresahan dunia usaha yang lain, seperti menyangkut masalah keamanan dan kepastian hukum.
dirut astra international itu juga mempertanyakan kelanjutan restrukturisasi utang perusahaan-perusahaan swasta.
pemerintah, demikian presiden, akan terus berusaha menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
   korup   ditanya oleh tp rachmat soal perbankan, presiden mengatakan, hal ini merupakan masalah sensitif yang sampai sekarang masih tarik-menarik. "
menko perekonomian burhanuddin abdullah kebagian warisan masalah kita dengan imf.
kadang-kadang imf menjalankan peraturan terlalu kaku.
sebenarnya bank indonesia (bi) itu sudah korup...," katanya.
 salah satu faktor yang mengganjal hubungan imf dan pemerintah adalah "keinginan" pemerintah mengamandemen pasal 75 uu tentang bi yang dinilai hanya untuk menggusur dewan gubernur bi sekarang dan mengintervensi independensi bi.
 menurut presiden, walaupun gubernur bi syahril sabirin sudah dibawa ke pengadilan, tetap susah untuk mengganti gubernur bi karena harus melalui proses yang lama di pengadilan, mulai di tingkat pertama (pengadilan negeri), tingkat kedua untuk banding (pengadilan tinggi), dan kasasi di mahkamah agung (ma).
 hal itu, lanjut kepala negara, membutuhkan waktu bertahun-tahun. "
masak kita  nungguin  mengganti gubernur, baru bisa kalau terbukti kesalahannya.
ini tidak bisa, harus ada upaya yang memungkinkan pergantian pimpinan bi," ujar presiden.
 akibat masalah ini, tutur presiden, hubungan indonesia dengan imf mengalami kemacetan karena baik pemerintah maupun imf bertahan pada prinsipnya masing-masing.
 presiden menilai, menko perekonomian burhanuddin abdullah yang pernah bekerja selama tiga tahun di kantor pusat imf di washington dc, amerika serikat, bersama para pejabat imf mencari jalan keluar melalui pembentukan dewan pengawas bi. "
dewan pengawas ini akan merekomendasikan jika pimpinan bi tidak jujur, mengusulkan pergantian," jelas presiden.
  pada bagian lain, presiden juga meminta imf hanya membatasi pengembangan dan pengawasan ekonomi makro sedangkan ekonomi mikro, diserahkan pada dunia usaha. "
pemerintah hanya mengatur, tak lebih tak kurang," kata presiden.
  presiden menyatakan setuju terhadap perubahan pasal 75 uu bi tentang klausul pembentukan dewan pengawas yang bisa mengusulkan pergantian pimpinan bi.
akan tetapi, di dpr, pembahasan amandemen uu bi sudah dinyatakan ditunda untuk sementara.
   datang hari kamis   di tempat terpisah, asisten menko perekonomian dipo alam menyatakan, tim imf dipastikan datang ke jakarta pada kamis 5 juli.
tim ini akan mempersiapkan rancangan  letter of intent  (loi) baru, yang di antaranya akan menekankan pada masalah moneter seperti inflasi, nilai tukar, dan reformasi perbankan.
 "mereka akan bekerja selama satu minggu di sini, dipimpin anoop singh.
mempersiapkan draf loi baru, itu yang kita harapkan.
setelah itu mereka akan pulang dan akan dibahas badan eksekutif, bisa makan waktu dua hingga tiga minggu," ujarnya.
  kepala perwakilan imf di jakarta john dodsworth mengatakan, tim imf yang akan datang sekitar 10 orang. "
senin kemarin, waktu washington, telah ada pertemuan informal mengenai indonesia di washington," ujar dodsworth.
 tim imf terakhir datang ke indonesia pada april lalu dan berakhir dengan catatan dan peringatan bahwa defisit anggaran akan mencapai enam persen serta membawa risiko tinggi bagi pemulihan ekonomi indonesia.
 salah satu topik pembahasan adalah revisi undang-undang mengenai bank indonesia. "
pada dasarnya menko perekonomian burhanuddin telah menawarkan dari sisi pemerintahan suatu kompromi yang dapat diterima," ujar dodsworth mengenai pasal 75 uu bi yang tidak kunjung terselesaikan revisinya.
 sedangkan dipo alam mengatakan, pembahasan revisi uu bi mungkin akan dilakukan. "
amandemen uu bi mungkin saja akan dibahas.
artinya itu dilanjutkan setelah sidang istimewa mpr.
penyempurnaan ini juga akan diperlukan kedua pihak.
tidak diperlukan waktu yang tergesa-gesa untuk mendapatkan suatu undang-undang yang sempurna," ujarnya.
  ia menambahkan, untuk akuntabilitas dan independensi tidak berarti kelemahan ini tidak dikoreksi atau tidak diperbaiki dan hal itu yang termasuk dengan kesepakatan dengan imf.
  ketika dikonfirmasi apakah benar pemerintah merencanakan akan membubarkan bi, dipo mengatakan, tidak ada pembicaraan seperti itu. "
tidak ada pembicaraan sampai sejauh itu, tidak ada pembicaraan seperti itu," kata dipo.
 dipo juga beranggapan, pencairan dana sebesar 400 juta dollar as dari imf bukanlah masalah yang paling penting.
masalah kepercayaan badan internasional lebih penting lagi. "
soal 400 juta dollar as itu adalah masalah aspek saja, yang lebih besar adalah masalah kepercayaan badan-badan internasional kepada kita," katanya.