ketakutan itu terbukti dari sejumlah usulan maupun kebijakan yang ditempuh baru-baru ini oleh bppn dan kemudian dilegalisasi dalam keputusan kksk no kep.01/k.
kksk/10/2002, tertanggal 7 oktober 2002, tentang pkps berdasarkan hasil komunikasi bppn dengan para obligor, dan dilaporkan kepada presiden megawati soekarnoputri di kediamannya.