secara terpisah, ketua perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia (pbhi) hendardi juga mengingatkan, presiden tidak cukup hanya meminta publik -terutama generasi muda- untuk berikrar serta memerangi kkn.
dengan kekuasaan yang dimilikinya, presiden justru harus mampu memimpin gerakan publik yang konkret dalam memerangi struktur dan praktik kkn.