separate entity dalam perseroan
perseroan merupakan badan / organisasi bisnis yang kini sangat banyak dikenal dalam lalu lintas perekonomian dunia. bahkan, menurut buku yang disusun oleh metzger, miller, bares dan phillips berjudul “business law and the regulatory environment, concepts and cases”, perseroan modern telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat pada masa 150 terakhir ini. hal ini sebabnya, perseroan dapat memegang peranan dalam membangkitkan perkembangan ekonomi, karena kemampuannya mengumpulkan modal.
lebih lanjut lagi menurut metzger dalam bukunya, dikatakan bahwa hukum perseroan dapat menjadi media dalam menginvestasikan uang seseorang tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas. si investor ini juga tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan perseroan atas diri penanam modal. nah, investasi ini diminati oleh banyak orang, sebab mereka ini hanya dibebani dengan tanggung jawab yang bentuknya terbatas (limited liability).
perseroan sebagai badan hukum, atau dikenal dengan istilah rechtspersondan legal person,dinyatakan pada pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. pembatasan entitas ini diwujudkan dengan saham (share).ayat tersebut sebenarnya membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham atas segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan. adapun pembatasan tersebut adalah terhadap tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan yang bukan tindakan pemegang saham, serta kewajban dan tanggung jawab perseroan yang bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.
sebagai makhluk hukum (a creature of law),sebuah perseroan memiliki kekuasaan dan kapasitas. hal ini didapatkannya atas hukum yang diberikan kepadanya dan kewenangan berbuat serta bertindak sesuai kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. selain itu, perseroan juga mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (express power).seperti untuk kepemilikan karyawan, menggugat dan digugat atas nama perseroan.
namun, berbicara tentang kekuasaan yang terdapat dalam perseroan, terdapat juga kekuasaan yang sifatnya implisit. maksudnya adalah sebuah kekuasaan yang berupa kewenangan melakukan apa saja, asal dilakukan secara reasonabledan penting untuk perseroan. seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberikan sumbangan dan sebagainya.
bagi sebuah perseroan, terjadinya pemisahan dan perbedaan adalah terhitung sejak perseroan memiliki keputusan pengesahan dari menteri hukum dan ham, sebagaimana digariskan dalam pasal 9 ayat (1) uupt. di mana saat itu pula perseroan berbeda dari badan hukum lainnya.
sifat perseroan adalah corporate nature.adapun sifatnya, perseroan meruapakan subyek yang tidak terlihat, tidak teraba dan artifisual. namun demikian, hukum atau undang-undang memberikan kepadanya untuk menikmati semua hak yang dapat dimiliki dan dinikmati manusia atau personalamiah. perseroan memiliki kebangsaan, tempat kedudukan di negara mana perseroan berada. perseroan mempunyai hak untuk diperlakukan dan dilindungi dengan cara yang sama sesuai dengan proses yang dibenarkan hukum (due process of law).
joint venture agreement(jva)adalah suatu landasan perjanjian dalam pembentukan joint venture company (perusahaan patungan). joint venture atau usaha patungan dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing (psl 1c uu no. 25/2007). sehingga pada umumnya, jva dibuat antara badan hukum dalam negeri dengan badan hukum luar negeri untuk membentuk suatu badan hukum baru dalam negeri dengan adanya modal asing (perusahaan pma). meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga terjadi joint venture sesama perusahaan dalam negeri.  hanya saja, pembuatan joint venture antara perusahaan dalam negeri memang sangat jarang terjadi.
perusahaan-perusahaan yang melakukan joint venture memiliki tujuan berbeda-beda. tetapi jika ditarik garis besar tujuan dari adanya joint venture adalah sebagai berikut: memperkecil resiko kerugian, menambah modal, melakukan percepatan pasar, penciptaan unit kompetensi yang kuat, adanya transfer teknologi, diversifikasi dan lain sebagainya.
dalam jva antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri ataupun perusahaan pemilik modal asing, tidak dapat dibuat hanya dengan kesepakatan para pihak. harus ada beberapa peraturan yang menjadi perhatian, yaitu uu penanaman modal, perpres no. 90/2007 dan peraturan-peraturan yang terkait lainnya. selain itu, pembuatan jva harus ada baiknya untuk dapat di koordinasikan dengan bkpm. karena bkpm melalui uu penanaman modal dan perpres no. 90/2007 memiliki tugas utama untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan jva, terutama kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan jva tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat obyektif sahnya perjanjian menurut kuhperdata. pusat pengembangan hukum dan bisnis indonesia (pphbi) menyelenggarakan legal short course dengan tema “” yang akan dilaksanakan pada hari jum'at, 10 februari 2017, pukul 08.30 – 17.30 wib, di hotel mercure jakarta sabang, jalan haji agus salim no. 11, jakarta pusat.
materi dan pembicara
| sesi | materi | pembicara |
| pertama | peranan penting regulasi pemerintah dalam penyusunan  suatu jva yang berupa kontrak multinasional | prof. dr. i.b.r. supancana, sh, mh |
| kedua | tahapan awal menyusun jva
 memahami hal-hal pokok dalam penyusunan jva (dengan meninjau konstruksi hukum perdata internasional, hukum investasi dan hukum perusahaan)
 negosiasi sebagai tahapan awal penyusunan jva | david kairupan, sh, ll.m |
| ketiga | jva dan kaitannya dengan pendirian suatu perseroan terbatas
 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jva 
 tips dan trik penyusunan jva dalam rangka pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing | david kairupan, sh, ll.m |
| keempat | penyusunan jva dan kaitannya pada sektor bisnis
 pentingnya jva sebagai tahap awal perjanjian konstruksi
 pentingnya jva sebagai tahap awal bisnis perminyakan di indonesia | dr. suyud margono, sh, m.hum, fciarb |
nilai investasi bagi tiap peserta yang hadir sebesar :
rp 2.800.000,- untuk umum
rp 2.550.000,- untuk advokat (dibuktikan dengan kartu tanda advokat)
rp 2.300.000,- untuk akademisi (dibuktikan dengan kartu tanda akademisi)
dapatkan harga early bird (bayar dan daftar sampai 3 februari 2017) :
- discount 20% - pembelian satuan (voucher tidak berlaku)
- buy 2 get 3 - pembelian berlaku untuk 3 orang (voucher tidak berlaku)
para peserta mendapatkan : sertifikat, seminar kit, modul dalam bentuk soft copy dan hard copy, coffe break, dan lunch.
pendaftaran dan pembayaran paling lambat kamis tanggal 9 februari 2017, disetor melalui :
- bank btn, cabang cikini no. rekening: 00054 01 30 0000 595; atas nama: pusat pengembangan hukum dan bisnis indonesia.
- bank uob, cabang mangga dua no. rekening: 412 300 5087; atas nama: pt. pphbi indonesia.
- bank bca, cabang sentral cikini no. rekening: 878 020 2298; atas nama: pt. pphbi indonesia.