sistem penerimaan negara secara elektronik
oleh:r & d team; diposkan pada 20 september 2017
pemerintah melalui kementerian keuangan mengubah peraturan menteri keuangan no. 32/pmk.05/2014 tentang  dengan peraturan menteri keuangan no. 115/pmk.05/2017 sebagai upaya menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan untuk melaksanakan kewenangan menteri keuangan, serta proses bisnis . peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 16 agustus 2017.
penerimaan negara apakah yang diatur dalam peraturan menteri ini?
penerimaan negara yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi seluruh penerimaan negara yang disetorkan yang diterima melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan kode billing.
apa yang dimaksud dengan kode billing?
kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
bagaimana cara mendapatkan kode billing?
kode billing dapat diperoleh dengan cara:
1. wajib pajak/wajib bayar/wajib setor melakukan perekaman data ke sistem penerimaan negara; atau
2. diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal bea dan cukai, atau direktorat jenderal anggaran.
bagaimana jika terdapat kesalahan nilai nominal pada kode billing?
dalam hal terdapat kesalahan nilai nominal pada kode billing yang dibuat oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dan terdapat kelalaian petugas bank/pos persepsi dalam melakukan eksekusi kode billing, kppn khusus penerimaan dapat melakukan pembatalan atas transaksi penerimaan negara. pembatalan transaksi penerimaan negara tersebut dapat dilakukan dalam hal telah terdapat transaksi penerimaan negara pengganti. transaksi penerimaan negara pengganti merupakan transaksi penerimaan negara yang disetorkan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor menggunakan kode billing dengan nilai nominal yang benar sebagai pengganti atas transaksi penerimaan negara yang akan dibatalkan.
bagaimana ketentuan pelaksanaan pembatalan transaksi penerimaan negara?
pembatalan transaksi penerimaan negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. wajib pajak/wajib bayar/wajib setor mengajukan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara kepada kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi dilampiri dengan: surat pernyataan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran peraturan ini; dan fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara pengganti;
2. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi tersebut, kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi menerbitkan surat pernyataan kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini;
3. kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi menyampaikan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara kepada kantor pusat bank/pos persepsi dilampiri dengan:
1. surat pernyataan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor;
2. fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara pengganti;
3. fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara yang akan dibatalkan; dan
4. surat pernyataan kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi;
4. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi tersebut, kantor pusat bank/pos persepsi menerbitkan surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini; dan
5. kantor pusat bank/pos persepsi menyampaikan surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara tersebut kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) khusus penerimaan dilampiri dengan:
surat pernyataan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor;
fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara pengganti;
fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara yang akan dibatalkan; dan
surat pernyataan kantor cabang/unit layanan bank/pos
oleh:r & d team; diposkan pada 20 september 2017
dalam melaksanakan pembangunan nasional negara kesatuan republik indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. indonesia pun telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information).
pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan indonesia untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundangundangan lainnya, yang dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak, maka presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada tanggal 8 mei 2017.
kini peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan, untuk kepentingan perpajakan ditetapkan menjadi undang-undang no. 9 tahun 2017 dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 23 agustus 2017.
point-point terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
pengertian
akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
ruang lingkup
perjanjian internasional (nasabah asing) pelaksanaan peraturan perpajakan (nasabah domestik)
sifat pemberian informasi keuangan
1. pelaporan informasi keuangan yang dikelola selama satu tahun kalender secara otomatis
2. sesuai permintaan djp, lk wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diminta djp paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan diterima.
subjek pelapor
1. lembaga jasa keuangan(ljk)
perbankan/pasar modal/perasuransian
2. lembaga jasa keuangan lainnya
yang diawasi ojk selain 3 sektor diatas
contoh: lembaga custodian, lembaga simpanan, perusahaan asurani, entitas investasi
3. entitaslain
contoh: koperasi simpan pinjam, pialang berjangka
informasi keuangan yang dilaporkan secara otomatis
1. identitas pemegang rekening keuangan
2. nomor rekening keuangan
3. identitas lembaga keuangan
4. saldo/nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender
5. penghasilan terkait rekening keuangan
batasan rekening keuangan yang wajib dilaporkan
untuk pemenuhan aeoi
1. bagi rekening keuangan yang dimiliki oleh entitas dan telah dibuka sebelum 1 juli 2017 yang wajib dilaporkan adalah dengan         agregat saldo lebih dari usd 250.000
2. bagi rekening keuangan lainnya: tanpa batasan saldo minimal
untuk tujuan perpajakan
1. yang dimiliki oleh orang pribadi dengan agregat saldo paling sedikit rp 1 miliar
2. yang dimiliki oleh entitas, tanpa batasan saldo minimal
3. sektor perasuransian: nilai pertanggungan paling sedikit rp 1 miliar
4. sektor perkoperasian: dengan agregat saldo paling sedikit rp 1 miliar
5. sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi: tanpa batasan saldo minimal
konsekuensi bagi lk yang tidak melakukan kewajiban
(1) pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain yang:
a. tidak menyampaikan laporan;
b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau
c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain, yang:
a. tidak menyampaikan laporan;
b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau
c. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan,
dipidana denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).