apakah faktur pajak dengan nik bodong bisa dianggap fp cacat?
faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (9) undang-undang ppn stdtd undang-undang cipta kerja. dalam penjelasan pasal 13 ayat (9) antara lain dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6).  
selanjutnya, dalam pasal 1 angka 9 per-24/pj/2012, diatur bahwa faktur pajak tidak lengkap adalah faktur pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) undang-undang ppn dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan direktur jenderal ini.  
dengan demikian, faktur pajak dengan nik “bodong” sebagaimana dimaksud dalam pertannyaan tersebut dapat dikategorikan sebagai faktur pajak tidak lengkap dan berlaku sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
pengusaha yang sudah berstatus pkp sejak undang-undang cipta kerja diundangkan dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pkp termasuk untuk tahun pajak 2017 (sepanjang belum daluarsa penetapan sebagaimana diatur dalam undang-undang kup) menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut.