tujuan pkpu
tujuan pengadilan memberikan status pkpu adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam melakukan pembahasan terkait masalah utang piutangnya kepada seluruh kreditor agar pada akhirnya debitor mampu untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada kreditor.
beberapa  yang berada dalam kesulitan keuangan antara lain:  
terhindar dari pailit  
dalam undang-undang kepailitan terdapat aturan yang menghindarkan debitor dari status pailit dengan mengajukan permohonan pkpu semasa pemeriksaan gugatan pailit.  
dalam praktek banyak debitor yang menggunakan permohonan penundaan sebagai tangkisan dari gugatan pailit yang diajukan oleh kreditor.  
pada prinsipnya pilihan hukum yang berlaku adalah pilihan yang menitikberatkan kepada kepentingan para kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya. sehingga sebagian besar tangkisan ini akan dikabulkan.  
keluasaan waktu yang cukup  
ketika debitor dihadapkan dengan banyaknya utang dan tagihan yang sudah jatuh tempo sedangkan debitor sendiri sendang mengalami kesulitan keuangan maka akan menjadi beban yang cukup berat.  
memberikan prioritas pembayaran ataupun cicilan terhadap salah satu kreditor tidak akan membuat kesulitan keuangan yang sedang dialami debitor akan berakhir, karena kreditor yang lain pasti mengetahui adanya prioritas pembayaran tersebut.  
oleh karena itu dengan adanya penundaan ini, debitor diberikan kelonggaran waktu yang cukup dan wadah komunikasi yang luas untuk membicarakan masalah utang-piutang dengan para kreditornya.  
memberikan kepastian hukum  
pkpu memberikan kepastian hukum kepada debitor dalam menunda membayar kewajiban utangnya. debitor seperti diberikan hak imunitas dalam jangka waktu tertentu untuk tidak ditagih baik di dalam maupun di luar pengadilan.  
selama masa penundaan kewajiban, debitor dibebaskan dari kewajibannya membayar utang kepada kreditor, dan kreditorpun tidak bisa memaksa debitor untuk segera membayar utangnya. sehingga debitor tetap fokus pada penyelesaian masalah kesulitan keuangan