1.4 bagaimana menentukan batas wilayah desa adat?
pada dasarnya semua wilayah indonesia terbagi habis ke dalam wilayah desa, meskipun masih banyak desa di indonesia yang tidak memiliki kejelasan batas-batas wilayahnya. sedangkan masyarakat adat pada umumnya memiliki satuan wilayah geografis yang berskala desa, tetapi yang lebih banyak justru melintasi batas-batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. wilayah masyarakat adat bisa tanpa batas, bisa menggunakan kriteria “sejauh mata memandang”, tetapi untuk wilayah desa adat harus jelas, seperti halnya wilayah desa. wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang akan ditetapkan menjadi desa adat (secara de jure) bisa seluas wilayah desa bisa juga seluas beberapa desa dalam satu kecamatan.  
tetapi ada dua prinsip dasar yang harus dipegang. pertama, tidak ada satu desa adat (yang sudah ditetapkan secara de jure) memiliki wilayah yang melintasi wilayah kecamatan, wilayah kabupaten/kota, dan wilayah provinsi. mengapa? uu desa telah menegaskan bahwa desa atau desa adat berada dalam wilayah kabupaten/kota. uu no. 23/2014 juga menegaskan bahwa wilayah nkri dibagi menjadi wilayah provinsi, wilayah provinsi dibagi menjadi wilayah kabupaten. kedua, wilayah desa adat (de jure) tidak boleh bersinggungan, beririsan, atau bertumpuk sama dengan wilayah desa yang sudah ada.
desa adat merupakan bentuk masyarakat adat yang spesifik dengan batas-batas teritorial yang jelas. masyarakat adat seperti kesatuan suku atau kesatuan bahasa bisa terdiri dari beberapa desa adat. sesuai uu desa, syarat mutlak penetapan desa adat adat adalah wilayah. syarat lainnya bisa mengambil dari salah satu syarat: masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; pranata pemerintahan adat; harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau perangkat norma hukum adat.