sukses penyusunan dan pelaksanaan joint venture agreement
joint venture agreement(jva)adalah suatu landasan perjanjian dalam pembentukan joint venture company (perusahaan patungan). joint venture atau usaha patungan dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing (psl 1c uu no. 25/2007). sehingga pada umumnya, jva dibuat antara badan hukum dalam negeri dengan badan hukum luar negeri untuk membentuk suatu badan hukum baru dalam negeri dengan adanya modal asing (perusahaan pma). meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga terjadi joint venture sesama perusahaan dalam negeri.  hanya saja, pembuatan joint venture antara perusahaan dalam negeri memang sangat jarang terjadi.
perusahaan-perusahaan yang melakukan joint venture memiliki tujuan berbeda-beda. tetapi jika ditarik garis besar tujuan dari adanya joint venture adalah sebagai berikut: memperkecil resiko kerugian, menambah modal, melakukan percepatan pasar, penciptaan unit kompetensi yang kuat, adanya transfer teknologi, diversifikasi dan lain sebagainya.
dalam jva antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri ataupun perusahaan pemilik modal asing, tidak dapat dibuat hanya dengan kesepakatan para pihak. harus ada beberapa peraturan yang menjadi perhatian, yaitu uu penanaman modal, perpres no. 90/2007 dan peraturan-peraturan yang terkait lainnya. selain itu, pembuatan jva harus ada baiknya untuk dapat di koordinasikan dengan bkpm. karena bkpm melalui uu penanaman modal dan perpres no. 90/2007 memiliki tugas utama untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan jva, terutama kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan jva tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat obyektif sahnya perjanjian menurut kuhperdata. pusat pengembangan hukum dan bisnis indonesia (pphbi) menyelenggarakan legal short course dengan tema “” yang akan dilaksanakan pada hari jum'at, 10 februari 2017, pukul 08.30 – 17.30 wib, di hotel mercure jakarta sabang, jalan haji agus salim no. 11, jakarta pusat.
materi dan pembicara
| sesi | materi | pembicara |
| pertama | peranan penting regulasi pemerintah dalam penyusunan  suatu jva yang berupa kontrak multinasional | prof. dr. i.b.r. supancana, sh, mh |
| kedua | tahapan awal menyusun jva
 memahami hal-hal pokok dalam penyusunan jva (dengan meninjau konstruksi hukum perdata internasional, hukum investasi dan hukum perusahaan)
 negosiasi sebagai tahapan awal penyusunan jva | david kairupan, sh, ll.m |
| ketiga | jva dan kaitannya dengan pendirian suatu perseroan terbatas
 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jva 
 tips dan trik penyusunan jva dalam rangka pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing | david kairupan, sh, ll.m |
| keempat | penyusunan jva dan kaitannya pada sektor bisnis
 pentingnya jva sebagai tahap awal perjanjian konstruksi
 pentingnya jva sebagai tahap awal bisnis perminyakan di indonesia | dr. suyud margono, sh, m.hum, fciarb |
nilai investasi bagi tiap peserta yang hadir sebesar :
rp 2.800.000,- untuk umum
rp 2.550.000,- untuk advokat (dibuktikan dengan kartu tanda advokat)
rp 2.300.000,- untuk akademisi (dibuktikan dengan kartu tanda akademisi)
dapatkan harga early bird (bayar dan daftar sampai 3 februari 2017) :
- discount 20% - pembelian satuan (voucher tidak berlaku)
- buy 2 get 3 - pembelian berlaku untuk 3 orang (voucher tidak berlaku)
para peserta mendapatkan : sertifikat, seminar kit, modul dalam bentuk soft copy dan hard copy, coffe break, dan lunch.
pendaftaran dan pembayaran paling lambat kamis tanggal 9 februari 2017, disetor melalui :
- bank btn, cabang cikini no. rekening: 00054 01 30 0000 595; atas nama: pusat pengembangan hukum dan bisnis indonesia.
- bank uob, cabang mangga dua no. rekening: 412 300 5087; atas nama: pt. pphbi indonesia.
- bank bca, cabang sentral cikini no. rekening: 878 020 2298; atas nama: pt. pphbi indonesia.
perubahan atas ketentuan pada kontrak konstruksi bukan hal yang luar biasa, atau dapat disamakan ke-luarbiasa-annya dengan kontrak-kontrak pada umumnya.hal ini merujuk pada variable kontrak konstruksi yang sangat beragam dan kompleks. ditambah pula dengan kondisi-kondisi eksternal kontrak yang seringkali mempengaruhi keberlangsungan kontrak (misalnya pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh direct contractoryang bekerja sinergis dengan pekerjaan kontraktor).
pula, perlu disadari bahwa tidaklahsedikit perusahaan pemerintah (dengan bentuk badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah), yang menggelar pengadaan jasa pemerintah berupa jasa konstruksi. hal demikian menyebabkan implementasi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 sangatlah dekat dengan masyarakat. tidak sekedar undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang mengatur hanya terkait dan terkhusus atas dunia konstruksi.
kontrak dengan cara lump summerupakan salah satu kontrak yang diakui jenisnya berdasarkan pasal 50 ayat 3 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 (“perpres 54/2010”). klasifikasi sebagai kontrak lump sumadalah merujuk pada cara pembayaran pekerjaan tersebut yang dilaksanakan dengan cara lump sumatau sekaligus bayar. cara lain yang diakui adalah kontrak harga satuan, kontrak campuran lump sumdan harga satuan, kontrak prosentase dan kontrak terima jadi.
selanjutnya, berdasarkan pasal 51 perpres 54/2010, dipertegas dan diperjelas bahwa kontrak lump sumtersebut merupakan kontrak atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan menentukan dengan rinci jumlah harga secara pasti dan tetap (sehingga tidak dimungkinkan penyesuaian harga), penanggungan resiko yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, tahapan pembayaran, sifat pekerjaan, total harga penawaran (yang sifatnya mengikat), serta tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambahkurang.
dengan ketentuan pasal 51 perpres 54/2010 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tambah kurang tidak diperbolehkandalam kontrak lump sum.namun, sebagian pihak menganggap bahwa jika memang tidak boleh di-tambah/kurang-kan, maka kontraklah yang diubah ketentuannya (dikenal dengan amandemen atau addendum perjanjian).
sedangkan ketentuan tentang perubahan kontrak diatur dan ditentukan dalam pasal 87 perpres 54/2010, tentang cara melakukan perubahan kontrak. dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak disinggung atau disebutkan adanya larangan perubahan terhadap kontrak lump sum.bahkan dinyatakan bahwa semua kontrakdapat diubah dengan ketentuan terkait volume pekerjaan, serta perubahan administrasi. hal demikian tidak dinyatakan apakah pasal 87 mengesampingkan pasal 51 atau seiring dengan pasal 51?
lalu, jika pekerjaan konstruksi memiliki dinamika perubahan yang cukup tinggi lalu diperkenankan dengan jenis kontrak lump sum?kontrak lump sumini sebenarnya melindungi penyedia jasa dari ketidakpastian atau kesewenang-wenangan dari pemberi tugas. keberadaan kontrak lump sumini juga sudah diimbangi dengan adanya jasa perencanaan pekerjaan, serta suatu hal yang lazim jika diimplementasikan dalam dunia konstruksi fisik bangunan. keinginan untuk terus merubah-rubah isi kontrak hanyalah dampak dari kontrak jenis konvensional yang sifatnya elastic dengan kebutuhan di lapangan.