posisi rups pada perseroan terbatas
rapat umum pemegang saham (selanjutnya disebut “rups”) adalah salah satu dari tiga organ perseroan terbatas (selanjutnya disebut “pt”). organ ini diberi kewenangan yang sifatnya eksklusif, yang mana kewenangan ini tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. kewenangan rups ini ditentukan dalam undang-undang pt dan anggaran dasar pt.
sebenarnya, rups merupakan sebuah forum yang mana didalamnya terdapat para pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. rups ini memberikan ruang bagi para pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengakses informasi, menentukan kebijakan dan langkah strategis untuk perusahaan, serta mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.
berdasarkan uu no. 40 tahun 2007 tentang pt, membuat posisi rups sejajar dengan organ lainnya, yakni direksi dan dewan komisaris. tidak seperti undang-undang tentang pt sebelumnya, yang menjadikan rups sebagai organ tertinggi di atas kedua organ lainnya.
pengaruh peraturan pra uu no. 40 tahun 2007 masih memberikan doktrin dalam masyarakat bahwa rups merupakan organ yang lebih tinggi. hal ini didukung pula dengan disampaikannya laporan tahunan, rencana kerja dan penggunaan laba oleh direksi dalam rups tahunan, sehingga menyebabkan rups seolah-oleh superior dibanding organ lainnya.
namun, walaupun dalam hal-hal tertentu saat direksi dan/atau dewan komisaris bermaksud melakukan suatu tindakan tertentu membutuhkan persetujuan rups, bukan berarti menjadikan rups superior dibanding direksi dan komsiaris. kedua hal ini hanya merupakan prosedur atau aturan main yang berlaku pada pt, sehingga tujuan pt dapat terwujud.
rups berdasarkan berdasarkan pasal 78 uu no. 40 tahun 2007 tentang pt, terdiri atas rups tahunan dan rups lainnya. rups tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. sedangkan rups lainnya, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan/atau kepentingan perseroan.
secara umum, alasan atau motif utama dilakukannya buy backsaham adalah demi menjaga nilai nominal dari total modal yang disetor dan ditempatkan. menurut dr. amrul partomuan pohan, sh, llm dalam short course yang diselenggarakan oleh pphbi. tujuan umum dilakukannya buy backsaham adalah guna memastikan adanya likuiditas dari saham tersebut.
perlu dipahami adanya beberapa hal yang memungkinkan sebuah perseroan untuk dapat membeli kembali saham yang telah ditempatkan. bahwasannya perlu dipastikan bahwa pembelian kembali tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan, yakni sampai dengan mencapai sedikitnya 20% dari modal tersebut.
lalu, bagaimana korelasinya dengan cadangan wajib perusahaan? walau diamanahkan oleh pasal 35 undang-undang perseroan terbatas, namun pada praktiknya cadangan wajib perusahaan tidak mutlak terdapat dalam perusahaan. akhirnya, itu semua bergantung pada amanah anggaran dasar perseroan tersebut. terkait dengan penghitungan 20% dari modal ditempatkan, cadangan wajib ditambahkan terhadapnya.
jadi, misalnya cadangan wajib perusahaan rp 10.000.000,-, namun modal ditempatkannya rp 500.000.000,-. sehingga minimal nominal setelah di buyback adalah 20% dari rp 510.000.000,-. ini berarti cadangan wajib perusahaan turut diperhitungkan dalam penghitungan.
lalu, terhadap laba ditahan terhadap buy backsaham hal tersebut tidak perlu diperhitungkan. sebab jika laba ditahan tersebut ingin digunakan seluruhnya untuk buy backsaham, hal tersebut dimungkinkan. karena penghitungan ini tidak mempengaruhi modal ditempatkan dan cadangan wajib perseroan.
selanjutnya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam buy backsaham adalah dalam hal jumlah nominal seluruh saham yang dibeli kembali diakumulasi dengan jumlah nominal saham yang dipegang oleh perseroan haruslah tidak melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan dalam perseroan.
dalam hal perusahaan melakukan buy back,maka jumlah saham yang dibeli tersebiy adalah milik perseroan serta tidak perlu dicatat atas kepemilikan salah satu pemegang saham. namun hal tersebut memiliki jangka waktu maksimal 3 tahun. setelah 3 tahun, dapat dimintakan rups untuk mengakui kepemilikannya.
selain itu, adapula perlu diperhatikan atas saham yang telah dibuyback,perolehannya terjadi karena hukum, hibah atau hibah wasiat. ini tidak boleh dihitung dalam penentuan kuorum rups dan daripadanya tidak berhak atas suara dalam rups serta tidak bisa mendapat bagian atas deviden.