prinsip-prinsip good governance?
united nations development progra (unpd) menyebutkan prinsip "tata kelola yang baik" yang terdiri dari:
wawasan maju (visioner);
pembukaan dan transparansi (pembukaan dan transparansi);
partisipasi masyarakat (partisipasi);
tanggung jawab;
supremitie hukum (aturan hukum)
demokrasi;
profesionalisme dan kompetensi (profesionalisme dan kompetensi);
reaktivitas (reaktivitas);
efisiensi dan efisiensi (efisiensi dan efisiensi);
desentralisasi (desentralisasi);
kemitraan dengan dunia perusahaan swasta dan masyarakat (sektor swasta dan kemitraan masyarakat sipil);
komitmen terhadap kesenjangan (komitmen untuk mengurangi ketimpangan);
komitmen terhadap perlindungan lingkungan;
komitmen pasar yang adil (komitmen untuk pasar yang adil.
efendi (2005) mengungkapkan bahwa setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menimbulkan masalah dan harus dikoreksi dalam "tata kelola yang baik" di indonesia, antara lain:
integritas pemain pemerintah;
kondisi politik nasional;
kondisi ekonomi masyarakat;
kondisi sosial masyarakat;
tidak adanya sistem akuntansi yang andal;
kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya;
tidak ada standar akuntansi keuangan publik standar.