perubahan pasal 14 ayat (1) huruf d.dan f undang-undang ppn, yaitu: (d) mengubah tidak tepat waktu menjadi terlambat membuat faktur pajak, dan (f) hapus. apakah makna penting perubahan kedua point tersebut?
terkait dengan pasal 14 ayat (1) huruf d undang-undang ppn:  
pengubahan frasa “tidak tepat waktu” menjadi “terlambat” dimaknai bahwa sanksi pasal 14 ayat (4) jo pasal 14 (1) huruf d undang-undang ppn pada dasarnya hanya dikenakan jika pkp terlambat membuat faktur pajak, yaitu membuat faktur pajak setelah saat faktur pajak seharusnya dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1a) undang-undang ppn stdtd undang-undang cipta kerja. sanksi ini tidak dikenakan jika pkp membuat faktur pajak mendahului saat faktur pajak seharusnya dibuat.  
terkait dengan pasal 14 ayat (1) huruf f undang-undang ppn:  
ketentuan ini dihapus karena sejak diterapkannya aplikasi e-faktur maka pada dasarnya ketika pkp akan melaporkan faktur pajak sebagai pajak keluaran dalam spt masa ppn, secara aplikasi sudah mengunci bahwa faktur pajak hanya dapat dilaporkan pada masa pajak dibuatnya faktur pajak tersebut. dengan demikian, pengaturan mengenai sanksi akibat melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa pembuatan faktur pajak sudah tidak relevan lagi.
hal-hal yang diatur dalam undang-undang stdtd undang-undang cipta kerja pada dasarkan bersifat prospektif, artinya hal-hal yang baru diatur dalam undang-undang cipta kerja mulai berlaku sejak undang-undang cipta kerja diterbitkan, sehingga implementasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban ppn bagi pkp sebagaimana diatur dalam undang-undang cipta kerja tidak melihat untuk masa pajak atau tahun pajak tertentu sepanjang dilaksanakan oleh pkp sejak undang-undang cipta kerja berlaku.