apa dasar hukum akreditasi pusat kesehatan masyarakat ?
akreditasi pusat kesehatan masyarakat bukanlah hal yang asal-asalan. hal ini mendapatkan dukungan dari permenkes no. 75 tahun 2014 mengenai puskesmas. pada pasal 39 ayat 1 berbunyi "dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali”.  
selain itu juga pada permenkes no. 46 tahun 2015, mengenai akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter atau dokter gigi. permenkes ini juga yang menjadi pedoman untuk seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) agar mempersiapkan akreditasi pada wilayah masing-masing.
konsep penyelenggaraan kegiatan ini yaitu:  
- peningkatan peran dinas kesehatan dalam melakukan pembinaan dan proses akreditasi.  
- peningkatan fokus pada usaha promotif dan preventif serta program prioritas nasional  
- peningkatan efisiensi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi.