memahami perjanjian kerja waktu tertentu
hubungan kerja terbentuk ketika seseorang mulai bekerja kepada orang lain atau bekerja di suatu perusahaan. menurut undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 15 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. perjanjian kerja yang disebut di atas menurut pasal 1 angka 14 ialah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. terdapat dua jenis perjanjian kerja berdasarkan waktu lamanya hubungan kerja; perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt) dan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt).
pkwtt adalah perjanjian kerja untuk pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, sehingga lama waktunya tidak tertentu dan sifatnya tetap. pekerja/buruh dengan pkwtt sering disebut dengan karyawan tetap atau permanen. sedangkan pkwt menetapkan jangka waktu kerja dan dibuat untuk pekerjaan kegiatan jasa penunjang dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
menurut pasal 59 ayat (1) uu 13/2003, pkwt hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
perlu diingat bahwa pkwt hanya diperbolehkan dibuat untuk jenis-jenis pekerjaan sebagaimana di atas. pkwt tidak dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti menggantikan masa percobaan sebelum pekerja dikontrak dengan pkwtt ataupun dibuat untuk mepekerjakan kembali pekerja yang sudah pensiun.
pkwt dapat ditentukan berakhirnya setelah jangka waktu tertentu atau setelah selesainya pekerjaan tertentu. misalnya, untuk jangka waktu tertentu, ditentukan dalam perjanjian kerja bahwa seorang pekerja dipekerjakan di perusahaan selama 1 tahun dari tanggal 3 februari 2019 sampai dengan 2 februari 2020. sedangkan untuk selesainya pekerjaan tertentu, ditentukan dalam perjanjian kerja bahwa seorang pekerja dipekerjakan untuk suatu proyek tertentu yang diperkirakan akan selesai selama satu tahun sejak tanggal 3 februari 2019. apabila proyek tersebut selesai sebelum jangka waktu 1 tahun, perjanjian kerja tetap berakhir pada saat pekerjaan selesai. ini juga berarti perjanjian kerja harus mendefinisikan dengan jelas dalam keadaan seperti apa pekerjaan itu dianggap telah selesai sehingga terdapat kepastian atas berakhirnya perjanjian kerja.
karena pkwt dibuat untuk pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu, undang-undang mensyaratkan pkwt hanya dapat diberlakukan selama paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun (pasal 59 ayat (4) uu 13/2003). sedangkan apabila pkwt diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak, maka pihak yang mengakhiri harus membayar ganti rugi sebesar upah sisa jangka waktu perjanjian kerja.
undang-undang juga mensyaratkan beberapa hal yaitu, pkwt harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin (pasal 57 uu 13/2003). apabila pkwt yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pkwt itu dinyatakan sebagai pkwtt (pasal 57 ayat (2) uu 13/2003). tentunya hal ini akan menyulitkan pemberi kerja karena dengan demikian, pekerja memiliki hak-hak sebagaimana seorang pekerja tetap seperti tunjangan hari raya serta pengakhiran hubungan kerjanya pun menjadi lebih rumit dengan adanya pesangon yang harus dibayarkan dan tata cara dan prosedur pengakhiran hubungan kerja pkwtt yang harus diperhatikan.
selain itu, berdasarkan pasal 13 kepmenakertrans no. 100 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, pkwt wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari sejak penandatanganan. akibat hukum dari tidak dicatatkannya pkwt menurut putusan mahkamah konstitusi no. 6/puu-xvi/2018 ialah bahwa pkwt tersebut demi hukum berubah menjadi pkwtt.
kepemilikan saham suatu perusahaan tidak hanya dapat dimiliki oleh perseorangan melainkan juga dapat dimiliki oleh perusahaan lain. dalam hal ini muncul lah peran anak perusahaan atau subsidiary company dan induk perusahaan atau yang juga sering disebut dengan holding company. esensi dari hubungan holding company dengan subsidiary company adalah adanya konsep corporate control atau pengendalian perusahaan.
sebenarnya pada dasarnya dalam konsep corporate control, pengendali adalah pihak yang memiliki saham di atas threshold tertentu atau yang dapat dibuktikan melakukan pengendalian perusahaan. namun konsep corporate control tidak diatur secara jelas dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (uupt) dan diatur lebih jelas dalam peraturan tentang perusahaan lainnya. karena itu mengenai konsep pengendalian saham ini dapat berubah pengertiannya berdasarkan konteksnya, di antaranya:
1. untuk perusahaan tbk, menurut pasal 1 ayat (4) peraturan otoritas jasa keuangan (pojk) no. 9/pojk.04/2018 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, pengendali adalah yang memiliki lebih dari 50% saham atau seluruh saham dengan hak suara; atau yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolan dan/atau kebijakan perusahaan.
2. untuk konteks perbankan, menurut pbi no. 11/1/pbi/2009 jo. pbi no. 13/27/pbi/2011 tentang bank umum, pengendali adalah yang memiliki 25% atau lebih saham; atau yang dapat dibuktikan melakukan pengendalian.
3. untuk perusahaan efek, menurut pojk no. 20/pojk.04/2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, pengendali adalah yang paling sedikit memiliki 20% saham atau yang dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian terhadap perusahaan efek.
adanya konsep corporate control ini berpengaruh apabila terjadi pengambilalihan pt di mana pengendalian beralih dari satu pihak ke pihak lain. meskipun undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (uupt) tidak menjabarkan secara eksplisit apa itu holding company, uupt mengenal tiga bentuk kepemilikan saham yang dapat menimbulkan adanya holding company; penggabungan (merger), pengambilalihan (akuisisi) dan pemisahan (spin off). dan berdasarkan definisi kbli 64200 aktivitas perusahaan holding, holding company adalah perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. disebutkan juga bahwa kegiatan holding company mencakup jasa yang diberikan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. sehingga pengambilalihan ini menjadi penting dalam holding company karena terjadinya pengalihan pengendalian itu yang menyebabkan terbentuknya holding company dan terjadi pula saat suatu holding company melepaskan anak perusahaannya.
pengambilalihan pt menurut uupt terdapat dalam pasal 1 angka 11 adalah:
“pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”
perlu diingat dan diperhatikan bahwa pengambilalihan atau akuisisi saham ini tidak sama dengan pembelian saham biasa atau jual-beli saham sederhana. dalam akuisisi saham, jumlah saham yang dibeli itu cukup untuk mengubah posisi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali, dan tidak demikian dengan jual-beli saham biasa.
namun demikian, kembali lagi, karena tidak adanya ketentuan yang jelas tentang apa itu pengendali atau corporate control dalam uupt, kita perlu berhati-hati dalam menentukan ada atau tidaknya pengalihan pengendalian. pengendalian itu tidak beralih hanya karena adanya perubahan persentase saham yang signifikan atau lebih dari 50%.
contohnya, dalam suatu perusahaan bisa jadi terdapat beda-beda jenis saham, misalnya saham biasa dan saham preferen. mungkin terdapat saham preferen yang memberikan semacam veto right bagi pemegang sahamnya sehingga corporate control pada dasarnya berada pada pemegang saham preferen tersebut meskipun persentase kepemilikan sahamnya lebih kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. sehingga meskipun terdapat penjualan saham biasa dengan persentase yang cukup besar, selama pemegang saham preferen itu tetap sama, maka tidak terjadi pengalihan pengendalian.