1.1 bagaimana kedudukan desa dalam ketatanegaraan republik indonesia? apakah desa merupakan pemerintahan bawahan pemerintah kabupaten/kota?
berdasar pada uud 1945 pasal 18 b ayat (2) dan pasal 18 ayat (7), uu no. 6/2014 tentang desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum atau kesatuan organik. desa tidak direduksi sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, melainkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.  
sebagai pemerintahan lokal, desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mampunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (nkri).  
desa sebagai “masyarakat yang berpemerintahan” mempunyai sejumlah ciri khas yang berbeda dengan kedudukan sebagai “pemerintahan lokal”:  
1. desa merupakan kesatuan organik dan kolektif antara pemerintah desa, bpd, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan unsur-unsur masyarakat. jika menyebut desa berarti bukan hanya pemerintah desa, tetapi juga mencakup masyarakat.  
2. desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui dan ditetapkan, bukan diserahkan oleh pemerintah.  
3. penyelenggaraan kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, tidak semata didasarkan pada peraturan dari atas tetapi juga memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya, kearifan lokal dan adat istiadat.  
4. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat mengutamakan asas kegotongroyongan, kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah.  
5. kepala desa berasal dari desa setempat, memperoleh mandat dari masyarakat desa setempat, dan menjadi pemimpin masyarakat.  
6. perangkat desa tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yang diisi oleh warga masyarakat desa setempat.  
7. pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.   
tetapi sebagai pemerintahan lokal, kedudukan desa tidak bisa lepas dari susunan hirarkhi pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. susunan hirarkhis akhirnya juga berdampak terhadap kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum secara utuh. memang uu desa tidak menegaskan bahwa desa merupakan bawahan kabupaten/kota, tetapi pemerintah kabupaten/kota mempunyai sejumlah kewenangan mengatur dan mengurus desa, termasuk berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
uu desa menetapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan yang luas dan besar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. uu ini memberi amanat tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:  
a. penataan desa mulai dari penetapan desa dan desa adat, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penyesuaian kelurahan. pemerintah kabupaten/ kota harus mengeluarkan peraturan daerah.  
b. penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak termasuk pembiayaannya, struktur organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, penghasilan tetap pemerintah desa, dan pengisian bpd. c. alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retrubusi daerah d. penetapan kawasan perdesaan.  
di sisi lain pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang mengatur (mengeluarkan perda) dalam hal kewenangan desa, musyawarah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, badan usaha milik desa, peraturan desa, lembaga kemasyarakatan, dan kerja sama desa. pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek-aspek yang tidak diaturnya itu. sebagai contoh, pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang atau tidak perlu mengeluarkan peraturan daerah tentang bumdesa, tetapi ia berwenang melakukan pembinaan terhadap pendirian dan pengembangan bumdesa, baik melalui fasilitasi, asistensi, pengembangan kapasitas, dukungan modal, dukungan jaringan pasar, dan sebagainya.   
menurut pp no. 43/2014 kewenangan berdasarkan hal asal-usul dan kewenangan lokal masih membutuhkan peraturan kepala daerah. tetapi peraturan bupati/walikota itu bukanlah bermakna mengatur, melainkan membuat daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang mengantarkan dan memfasilitasi penetapan yang akan dilakukan oleh desa melalui peraturan desa.