perlakuan pajak penghasilan atas hibah saham
surat direktur jenderal pajak
nomor s – 473/pj.313/2001
tentang

direktur jenderal pajak,
sehubungan dengan surat saudara nomor xxx perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1.dalam surat tersebut diuraikan bahwa selaku kuasa dari wajib pajak xy saudara meminta penegasan  sebagai berikut:
a. tn a adalah seorang kepala keluarga yang memiliki saham pada pt abc dan juga sebagai direktur utama pada pt abc tersebut.
b. tn x adalah anak dari tn a yang juga memiliki saham pada pt abc dan juga sebagai komisaris pt abc tersebut.
c. mengingat usia tn a yang semakin lanjut dan sakit-sakitan maka tn a bermaksud menghibahkan semua saham pt abc yang dimilikinya kepada tn x sebagai anaknya.
berkaitan dengan pasal 4 (3) huruf a angka 2 uu pph, saudara meminta penegasan apakah yang dimaksud dengan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2) undang-undang pajak penghasilan mengatur bahwa yang tidak termasuk objek pajak antara lain adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
4. pasal 10 ayat (4) huruf b undang-undang pph tersebut mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan harta yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
5. berdasarkan hal-hal dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini dapat ditegaskan bahwa:
a. yang dimaksud dengan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, sebagaimana contoh kasus yang saudara sampaikan adalah apabila tidak ada keterkaitan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberian hibah dengan pemberi hibah atau penerima hibah.
b. adanya fakta bahwa tn a sebagai direktur utama dan pemegang saham (70%) pt abc dan tn x sebagai komisaris dan pemegang saham (10%) pt abc menunjukkan adanya hubungan kerja, hubungan usaha dan hubungan kepemilikan dalam perusahaan yang sama;
c. hibah saham pt abc dari tn a kepada tn x merupakan objek pajak penghasilan bagi tn dan harus dinilai dengan harga pasar yang berlaku;
d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah saham pt abc dari tn a kepada tn x sebesar selisih lebih antara harga pasar yang berlaku dengan nilai buku saham tn a merupakan objek pajak penghasilan bagi tn a yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan.
demikian harap maklum.
a.n. direktur jenderal
direktur,
ttd
ign. mayun winangun.
oleh:r & d team; diposkan pada 20 september 2017
pemerintah melalui kementerian keuangan mengubah peraturan menteri keuangan no. 32/pmk.05/2014 tentang  dengan peraturan menteri keuangan no. 115/pmk.05/2017 sebagai upaya menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan untuk melaksanakan kewenangan menteri keuangan, serta proses bisnis . peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 16 agustus 2017.
penerimaan negara apakah yang diatur dalam peraturan menteri ini?
penerimaan negara yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi seluruh penerimaan negara yang disetorkan yang diterima melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan kode billing.
apa yang dimaksud dengan kode billing?
kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
bagaimana cara mendapatkan kode billing?
kode billing dapat diperoleh dengan cara:
1. wajib pajak/wajib bayar/wajib setor melakukan perekaman data ke sistem penerimaan negara; atau
2. diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal bea dan cukai, atau direktorat jenderal anggaran.
bagaimana jika terdapat kesalahan nilai nominal pada kode billing?
dalam hal terdapat kesalahan nilai nominal pada kode billing yang dibuat oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dan terdapat kelalaian petugas bank/pos persepsi dalam melakukan eksekusi kode billing, kppn khusus penerimaan dapat melakukan pembatalan atas transaksi penerimaan negara. pembatalan transaksi penerimaan negara tersebut dapat dilakukan dalam hal telah terdapat transaksi penerimaan negara pengganti. transaksi penerimaan negara pengganti merupakan transaksi penerimaan negara yang disetorkan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor menggunakan kode billing dengan nilai nominal yang benar sebagai pengganti atas transaksi penerimaan negara yang akan dibatalkan.
bagaimana ketentuan pelaksanaan pembatalan transaksi penerimaan negara?
pembatalan transaksi penerimaan negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. wajib pajak/wajib bayar/wajib setor mengajukan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara kepada kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi dilampiri dengan: surat pernyataan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran peraturan ini; dan fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara pengganti;
2. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi tersebut, kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi menerbitkan surat pernyataan kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini;
3. kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi menyampaikan permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara kepada kantor pusat bank/pos persepsi dilampiri dengan:
1. surat pernyataan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor;
2. fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara pengganti;
3. fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara yang akan dibatalkan; dan
4. surat pernyataan kantor cabang/unit layanan bank/pos persepsi;
4. berdasarkan permohonan pembatalan transaksi tersebut, kantor pusat bank/pos persepsi menerbitkan surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini; dan
5. kantor pusat bank/pos persepsi menyampaikan surat permohonan pembatalan transaksi penerimaan negara tersebut kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) khusus penerimaan dilampiri dengan:
surat pernyataan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor;
fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara pengganti;
fotokopi bpn atas transaksi penerimaan negara yang akan dibatalkan; dan
surat pernyataan kantor cabang/unit layanan bank/pos