konstruksi pinjam meminjam vs penitipan
perbedaan titipan dan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah bersinggungan satu dengan lainnya. namun, secara hukum pengertian titipan dan pinjam meminjam seringkali bersinggungan. ketika transaksi bisnis sudah memberikan hubungan hukum, disinilah pelaku usaha (atau subyek hukum) harus mencermati konstruksi hukum apa yang terjadi pada hubungan hukum tersebut.
dalam pasal 1754 kuhperdata, pinjam meminjam didefinisikan sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan jumlahnya sama dari macam dan keadaan yang sama pula. sedangkan berdasarkan pasal 1694 kuhperdata, penitipanterjadi jika seorang menerima barang dari orang lain, dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal.
persinggungan antara pinjam meminjam dan penitipan ini adalah dalam hal kepemilikannya. dalam hal penitipan, si penitip dapat sewaktu-waktu meminta barang yang dititipkannya tersebut (pasal 1725 kuhperdata). jika barang yang dititipkan tidak dapat dikembalikan, maka si penerima titipan dapat diancam pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 kuhp.
sedangkan dalam hal perjanjian pinjam meminjam, obyek hutang piutang berada di ranah hukum perdata, sehingga tidak bisa ditarik ke ranah pidana sebagaimana terjadi pada pnenitipan. dalam perjanjian pinjam meminjam, ditentukan batas waktu pembayarannya, yang mana menentukan waktu / saat dimana si pemberi pinjaman dapat menagih pengembalian hutangnya secara sepihak, sebab hutang hanya bisa ditagih ketika jatuh tempo pembayaran. dalam hal terjadi sengketa, maka dapat diajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri.
untuk itu, saat transaksi bisnis, sebagai pelaku usaha harus jeli dalam mencermati mana konstruksi pinjam meminjam mana yang berupa penitipan. jangan sampai, dalam hal hubungan hukum yang terjadi adalah penitipan namun yang menerima titipan memperlakukan obyek seperti terjadi pinjam meminjam.
benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak (khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan).
fidusia merupakan agunan (atau jaminan) bagi pelunasan utang, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. untuk itu, suatu perjanjian dengan jaminan fidusia, secara efektif, berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kreditur. sebab, suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditur lain, fidusia juga memiliki keunggulan tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia (pasal 27 ayat (3) uu no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia).
perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian pokok. perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian yang bertujuan untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa pemberian sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.
perjanjian dengan jaminan fidusia setelah didaftarkan akan diikuti dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. sehingga, dalam hal debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dilihat keunggulan jaminan fidusia dibandingkan jaminan-jaminan lain. walaupun jaminan ini baru dikenal sejak tahun 1999, dibanding berbagai jaminan konvensional lain yang sudah dipraktekan di indonesia puluhan tahun sebelumnya, namun jaminan fidusia ini mengambil tempat tersendiri di hati masyarakat indonesia oleh sebab keunggulan yang telah diuraikan di atas.