bagaimana perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan bank?
1. setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bpr dari menteri keuangan, setelah mendengar pertimbangan bank indonesia.  
2. untuk mendapatkan izin usaha, bank umum dan bpr wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam uu ini.  
3. bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari:  
- perusahaan perseroan (persero);  
- perusahaan daerah;  
- koperasi;  
- perseroan terbatas  
4. bentuk hukum suatu bpr dapat berupa salah satu dari:  
- perusahaan daerah  
- koperasi  
- perseroan terbatas  
- bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah  
5. bank umum hanya dapat didirikan oleh :  
- wni dan/atau badan hukum indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh wni dan/atau badan hukum indonesia; atau  
- bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud di atas dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.  
6. bpr hanya hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh wni, badan hukum indonesia yang seluruh pemiliknya wni, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.  
7. bank umum dan bpr yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam uu tentang perkoperasian yang berlaku.  
8. bank umum dan bpr yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.  
9. bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di indonesia.  
10. merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin 11. menteri setelah mendengar pertimbangan bank indonesia.
1. pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank indonesia.  
2. bi menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.  
3. bank wajib memelihara kesehatan bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.  
4. bi melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.  
5. dalam hal suatu bank mengalamikesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka bi dapat melakukan tindakan yang sesuai.  
selengkapnya silahkan baca: uu no. 7 tahun 1992