bagaimana divisi-divisi yang ada di inkoppol berguna secara langsung kepada anggota, terutama divisi pertamina dan divisi penambangan
latar belakang pembentukan divisi usaha tentunya berkenaan dengan usaha yang akan dikelolanya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anggota inkoppol dan bukan bersifat tray and error ( uji coba ), karena dalam operasionalnya   menggunakan  modal  anggota   dan  berimplikasi   kepada perolehan keuntungan dan bukan kerugian.
divisi usaha pemasaran bbm pertamina dan bbg pertamina, beritujuan untuk membantu pemerintah dalam pelayanan kepada  pengguna  moda  angkutan umum yang semula untuk angkutan umum seperti bbm bersubsidi ( premium dan solar ) yang dalam pelaksanaannya diperlukan pengamanan distribusi yang adil dan merata dan distribusinya tidak lebih dari 8.000 kl setiap harinya.
dan untuk bbg pertamina dikhususkan kepada penjualan elpiji 3 kg bersubsidi untuk masyarakat lapis bawah terpilih melalui pangkalan binaan agen inkoppol pada setiap daerah tingkat ii ( perijinan hanya diberikan kepada inkoppol untuk satu wilayah dati ii saja dan tidak boleh diedarkan lintas kabupaten kota ataupun antar propinsi ) dengan jumlah do yang terbatas dan tidak bisa lebih dari 4 do setiap harinya.
berdasarkan uud 1945 pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, yaitu koperasi.
polri   diperbolehkan   untuk  melaksanakan   civic  mission  didalam   upaya meningkatkan kesejahteraan anggota, namun tidak dapat berlangsung dengan baik, sehingga sepakat untuk dibentuk perkoperasian di lingkungan polri mulai dari induk koperasi di mabes polri, pusat koperasi di polda dan primer koperasi di polres.
sesuai instruksi menpangak nomor : 103/ins/mk/65 tanggal 19 november 1965 tentang keharusan bagi segenap anggota / purnawirawan akri ( polri ) menjadi anggota koperasi angkatan kepolisian negara republik indonesia.
perkoperasian di lingkungan polri dibentuk sesuai surat keputusan menpangak nomor : 118/sk/mk/65 tanggal 19 november 1965 tentang bentuk , susunan dan   organisasi   koperasi   di   lingkungan   angkatan  kepolisian   republik indonesia.
berdasarkan surat keputusan menpangak nomor : 119/sk/mk/65 tanggal 19 november  1965  tentang pengangkatan  pengurus induk koperasi angkatan kepolisian republik indonesia, dewan pimpinan, badan pengawas.
perkembangan  perkoperasian di lingkungan  polri  mulai  dari tahun  1965 sampai dengan sekarang, dengan berbagai jenis kegiatan usaha dan pasang surutnya dari masa ke masa.