apa saja beberapa regulasi yang mengatur penerapan kjp?
1.pergub dki jakarta kjp plus no. 4 tahun 2018 mengenai kartu jakarta pintar plus. 2.instruksi kepala dinas pendidikan provinsi dki jakarta, no. 1 tahun 2017, mengenai pendataan calon penerima bantuan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui kjp tahap i tahun anggaran 2017. 3.perda no. 12 tahun 2014 mengenai provinsi dki jakarta, no. 12 tahun 2014 mengenai organisasi perangkat daerah. 4.pergub no. 133 tahun 2014 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja pusat perencanaan dan pengendalian pendanaan pendidikan personal dan operasional. 5.surat edaran dinas pendidikan dki jakarta no. 3/se/2017 mengenai pendataan calon penerima bantuan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu 6.pergub no. 133 tahun 2016 mengenai bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu melalui kjp tahap i tahun anggaran 2017.
●peserta didik berada pada jenjang sekolah dasar hingga menengah, atau yang setara. ●terdaftar dalam salah satu satuan pendidikan di provinsi dki jakarta dan dinyatakan masih aktif mengenyam pendidikan. ●terdaftar dalam dtks daerah, dan/atau data lain yang telah ditetapkan secara resmi melalui keputusan gubernur. ●warga dki jakarta yang berdomisili di jakarta, dan bisa dibuktikan melalui kartu keluarga atau dokumen lain yang bisa dipertanggungjawabkan. ●dinyatakan tidak mampu secara materi akibat penghasilan orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar pendidikan anak-anaknya. kebutuhan dasar ini termasuk sepatu, seragam, tas dan alat sekolah, biaya transportasi, biaya ekstrakurikuler hingga biaya makan. ●tidak merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkotika. ●peserta didik menggunakan kendaraan umum untuk melakukan mobilitas ke dan dari sekolah. ●tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mengakses internet. ●harus diusulkan oleh pihak sekolah.