apakah faktur pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada hari libur dapat diakui sebagai pajak masukan? dan pengenaan sanksi apakah diperhitungkan jika dibuat dari hari libur?
pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang: faktur pajaknya memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (9); dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam pasal 9 undang-undang ppn stdtd undang-undang cipta kerja.  
jadi, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tetap dapat dikreditkan walaupun dibuat pada hari libur.
terkait dengan pasal 14 ayat (1) huruf d undang-undang ppn:  
pengubahan frasa “tidak tepat waktu” menjadi “terlambat” dimaknai bahwa sanksi pasal 14 ayat (4) jo pasal 14 (1) huruf d undang-undang ppn pada dasarnya hanya dikenakan jika pkp terlambat membuat faktur pajak, yaitu membuat faktur pajak setelah saat faktur pajak seharusnya dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1a) undang-undang ppn stdtd undang-undang cipta kerja. sanksi ini tidak dikenakan jika pkp membuat faktur pajak mendahului saat faktur pajak seharusnya dibuat.  
terkait dengan pasal 14 ayat (1) huruf f undang-undang ppn:  
ketentuan ini dihapus karena sejak diterapkannya aplikasi e-faktur maka pada dasarnya ketika pkp akan melaporkan faktur pajak sebagai pajak keluaran dalam spt masa ppn, secara aplikasi sudah mengunci bahwa faktur pajak hanya dapat dilaporkan pada masa pajak dibuatnya faktur pajak tersebut. dengan demikian, pengaturan mengenai sanksi akibat melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa pembuatan faktur pajak sudah tidak relevan lagi.