bagaimanakah cara merumuskan permasalahan yang baik dalam surat gugatan?
mudahnya bisa dilakukan dengan membuat kronologi, antara lain sebagai berikut:  
1. kapan dan dimana pernikahan tersebut tercatat.   
apakah di kua atau di kantor kependudukan dan pencatatan sipil. ini penting agar sejak awal sudah diketahui apakah pengadilan agama atau pengadilan negeri yang berwenang mengadili.   
untuk pernikahan yang tercatat di kua, persidangan perkara perceraian dilakukan di pengadilan agama. sedangkan untuk pernikahan yang tercatat di kantor catatan sipil maka perkara perceraiannya disidangkan di pengadilan negeri.  
2. dimana penggugat dan tergugat terakhir berdomisili.   
bagian ini juga penting untuk meyakinkan bahwa pengadilan agama atau pengadilan negeri yang dipilih penggugat adalah pengadilan yang tepat dan berwenang mengadili perkara.  
3. keberadaan anak.  
jelaskan juga berapa anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat. ini penting jika pihak penggugat juga menuntut hak asuh dan juga nafkah anak.  
4. uraikan awal penyebab permasalahan rumah tangga anda.   
jelaskan secara gamblang permasalahan-permasalahan tersebut sampai kepada puncaknya dimana anda merasa tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga.  
5. tapi ingat, anda jangan asal menulis dalil atau argumentasi. karena nanti anda harus membuktikan dalil atau argumentasi tersebut di depan hakim. kalau anda tidak bisa membuktikannya, kecil peluang hakim untuk mengabulkan gugatan anda.  
baca juga artikel 3 tahap izin atasan untuk perceraian pns bagi anda yang berstatus pns tetapi memiliki masalah rumah tangga dengan pasangan anda.
kata "resmi" dalam suatu pemanggilan memiliki arti suatu panggilan yang dilakukan secara tertulis dilaksanakan jurusita dalam wilayah hukum pengadilan terkait dan disampaikan kepada pihak yang berperkara di tempat yang ditunjuk dalam surat gugatan.   
sedangkan kata "patut" memiliki arti panggilan tersebut telah dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari/tanggal persidangan (pasal 146 r.bg./pasal 122 hir dan pasal 26 ayat (4) pp no. 9 tahun 1975).  
baca juga: mengurus perceraian dari luar negeri tidak perlu bingung, silahkan ikuti langkahnya dalam artikel 10 langkah mengurus perceraian di luar negeri