pentingnya bahasa hukum indonesia dalam menyusun perjanjian
tahukah anda kapan bahasa formil yang kita pakai sehari-hari sekarang ini pertama kali diikrarkan? jawabannya adalah saat kongres pemuda tanggal 28 oktober 1928. selanjutnya, berdasarkan pasal 36 undang-undang dasar 1945, bahasa tersebut resmi menjadi bahasa negara indonesia.
globalisasi menyebabkan peristilahan dalam bahasa indonesia berkembang. hal ini juga memberikan dampak bagi bahasa hukum di indonesia, terutama sehubungan dengan pengadopsian sistem hukum di indonesia, yang mulai condong ke anglo saxon. belum lagi, sistem hukum syariah yang mulai diadaptasi beberapa oleh sejumlah sektor menyebabkan peristilahan baru dan penyerapan kata baru.
karakteristik bahasa hukum indonesia terletak dalam komposis, peristilahan dan gaya bahasa. hal ini ditolak dari adanya perumusan, penyusunan dan penjabaran ketentuan-ketentuan hukum oleh para ahli hukum, yang menyebabkan ketidakseragaman dan kesemerawutan sistem dalam mengkonstruksikan bahasa hukum dalam direktori bahasa indonesia pada umumnya.
melalui adanya undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan (dikenal juga dengan sebutan “uu 24/2009”), dinyatakan bahwa bahasa indonesia wajib digunakandalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah republik indonesia, lembaga swasta indonesia atau perseorangan warga negara indonesia. nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing pun juga ditulis dalam nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa inggris.
kewajiban dalam uu 24/2009 tersebut menyebabkan seluruh praktisi hukum harus pandai dalam berbahasa indonesia maupun berbahasa asing (pada umumnya dengan pengertian akan bahasa inggris). namun oleh karena dalam hal terjadinya sengketa sebuah kontrak bilingual lebih diutamakan penulisan dalam bahasa indonesia, maka sebagai praktisi hukum harus mengedepankan pula pemakaian bahasa indonesia yang baik dan benar.
bahasa hukum indonesia (bhi) yang baik, menurut mahadi dan ahmad tahun 1979 dalam sudjiman tahun 1999, dikatakan harus memenuhi empat kriteria. pertama, bhi merupakan bahasa indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya, mempunyai karakteristik sendiri, sehingga memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa indonesia. kedua, karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi serta gaya bahasanya.
selanjutnya, bahasa hukum indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat estetika. saat itu, simposium melihat adanya ketidaksempurnaan dalam bahasa hukum yang seringkali digunakan, khususnya dalam penataan sematik kata, bentuk dan posisi kalimat.
sejarah membuktikan bahwa bahasa hukum indonesia merupakan produk belanda. pakar hukum indonesia saat itu banyak belajar ke negeri belanda karena hukum indonesia sendiri berakar dari hukum belanda. akan tetapi, dalam penyerapannya, kini bahasa hukum indonesia lebih sering disandingkan dengan bahasa hukum inggris. inilah permasalahannya.
dalam sebuah perjanjian, pengulangan kata, pemilihan kata, sinomim, ejaan, tanda baca merupakan hal penting dalam menentukan arah dan menetapkan posisi para pihak. kebiasaan dalam perjanjian belum tentu sama dengan kaidah-kaidah kebahasaan, yang akhirnya dipakai oleh hakim dalam penafsiran (jika berujung pada sengketa).
hampir semua perjanjian di indonesia banyak didominasi susunan kalimat yang panjang, hingga delapan puluh hingga seratus kata dalam satu kalimat. ini ironis, sebab bahasa indonesia tidaklah demikian, sehingga menunjukkan adalnya keaalahan-kesalahan klise yang terus berulang dan berujung pada ketidakpastian. singkatnya, pemahaman bahasa indonesia bukan lagi tanggung jawab milik ahli bahasa / sastrawan, namun juga milik praktisi hukum sebagai ujung tombak penegakan hukum di indonesia.
properti adalah salah satu objek yang sering diperjualbelikan. dalam transaksi jual-beli properti, terdapat dua hal yang kerap ditemui, yaitu akta jual beli (ajb) dan perjanjian pengikatan jual beli (ppjb). ajb jelas merupakan suatu akta yang berperan sebagai bukti telah terjadinya transaksi jual-beli atas suatu properti tertentu antara 2 pihak yang disebutkan di dalamnya. sedangkan kedudukan dan fungsi dari ppjb kadang masih bisa jadi membingungkan bagi yang pertama kali menemuinya.
ppjb pada dasarnya adalah perjanjian yang dilakukan sebelum dibuatnya ajb, meskipun ajb tidak selalu harus didahului dengan ppjb. lantas untuk apa diadakan ppjb?
dalam suatu transaksi jual-beli properti, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan jual-beli properti itu belum dapat dipenuhi, meskipun para pihak sudah sepakat untuk mengadakan jual-beli. untuk itu dibuatlah terlebih dahulu suatu perjanjian sebagai pengikat bahwa para pihak di masa yang akan datang akan melakukan jual-beli setelah jual-beli itu dapat dilaksanakan. beberapa alasan dibuatnya ppjb di antaranya bisa karena belum dipenuhinya syarat-syarat tertentu atau adanya beberapa masalah seperti pembangunan yang belum selesai atau adanya pemecahan sertifikat.
misalnya, sering terjadi pembuatan ppjb dalam hal penjualan satuan rumah susun atau unit apartemen. pengembang atau developer biasanya sudah mulai melakukan penawaran dan penjualan unit apartemennya pada saat apartemennya sendiri belum selesai 100% dibangun. sehingga pembeli yang berniat untuk memiliki unit apartemen itu melakukan ppjb dengan developer terlebih dahulu selama apartemen itu dibangun. nantinya, setelah apartemen selesai dibuat, barulah dapat dibuat ajb dan serah terima antara pembeli dan developer.
atau contoh lainnya, ppjb juga biasa digunakan untuk transaksi jual-beli properti yang dengan pembayaran angsuran. sebelum pembeli selesai melunasi yang harus dibayarkannya sesuai kesepakatan para pihak, sebaiknya transaksi jual-beli tersebut dituangkan ke dalam ppjb terlebih dahulu dan tidak langsung dalam bentuk ajb. ini karena ajb itu berperan layaknya bukti bahwa pembayaran sudah lunas, yang berarti kepemilikan properti pun sudah pindah dari penjual kepada pembeli sebagai pemilik baru. hal ini tentunya dapat merugikan penjual karena itu berarti meskipun utangnya belum lunas, dengan ajb, jual-beli itu dianggap telah terjadi dan selesai dilaksanakan.
dari ilustrasi di atas, dapat dikatakan bahwa suatu ppjb dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam jual-beli. baik itu untuk melindungi kepentingan pembeli maupun penjual. apabila para pihak sebenarnya sudah sepakat untuk melaksanakan jual-beli tapi terdapat beberapa hal yang harus terlebih dahulu dipenuhi, maka ppjb merupakan solusi untuk mengikat para pihak untuk tetap melaksanakan jual-beli di kemudian hari setelah syarat-syaratnya terpenuhi.