kontrak lump sum versus pekerjaan tambah kurang dan legalitasnya dalam dunia konstruksi pengadaan jasa pemerintah
perubahan atas ketentuan pada kontrak konstruksi bukan hal yang luar biasa, atau dapat disamakan ke-luarbiasa-annya dengan kontrak-kontrak pada umumnya.hal ini merujuk pada variable kontrak konstruksi yang sangat beragam dan kompleks. ditambah pula dengan kondisi-kondisi eksternal kontrak yang seringkali mempengaruhi keberlangsungan kontrak (misalnya pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh direct contractoryang bekerja sinergis dengan pekerjaan kontraktor).
pula, perlu disadari bahwa tidaklahsedikit perusahaan pemerintah (dengan bentuk badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah), yang menggelar pengadaan jasa pemerintah berupa jasa konstruksi. hal demikian menyebabkan implementasi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 sangatlah dekat dengan masyarakat. tidak sekedar undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang mengatur hanya terkait dan terkhusus atas dunia konstruksi.
kontrak dengan cara lump summerupakan salah satu kontrak yang diakui jenisnya berdasarkan pasal 50 ayat 3 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 (“perpres 54/2010”). klasifikasi sebagai kontrak lump sumadalah merujuk pada cara pembayaran pekerjaan tersebut yang dilaksanakan dengan cara lump sumatau sekaligus bayar. cara lain yang diakui adalah kontrak harga satuan, kontrak campuran lump sumdan harga satuan, kontrak prosentase dan kontrak terima jadi.
selanjutnya, berdasarkan pasal 51 perpres 54/2010, dipertegas dan diperjelas bahwa kontrak lump sumtersebut merupakan kontrak atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan menentukan dengan rinci jumlah harga secara pasti dan tetap (sehingga tidak dimungkinkan penyesuaian harga), penanggungan resiko yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, tahapan pembayaran, sifat pekerjaan, total harga penawaran (yang sifatnya mengikat), serta tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambahkurang.
dengan ketentuan pasal 51 perpres 54/2010 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tambah kurang tidak diperbolehkandalam kontrak lump sum.namun, sebagian pihak menganggap bahwa jika memang tidak boleh di-tambah/kurang-kan, maka kontraklah yang diubah ketentuannya (dikenal dengan amandemen atau addendum perjanjian).
sedangkan ketentuan tentang perubahan kontrak diatur dan ditentukan dalam pasal 87 perpres 54/2010, tentang cara melakukan perubahan kontrak. dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak disinggung atau disebutkan adanya larangan perubahan terhadap kontrak lump sum.bahkan dinyatakan bahwa semua kontrakdapat diubah dengan ketentuan terkait volume pekerjaan, serta perubahan administrasi. hal demikian tidak dinyatakan apakah pasal 87 mengesampingkan pasal 51 atau seiring dengan pasal 51?
lalu, jika pekerjaan konstruksi memiliki dinamika perubahan yang cukup tinggi lalu diperkenankan dengan jenis kontrak lump sum?kontrak lump sumini sebenarnya melindungi penyedia jasa dari ketidakpastian atau kesewenang-wenangan dari pemberi tugas. keberadaan kontrak lump sumini juga sudah diimbangi dengan adanya jasa perencanaan pekerjaan, serta suatu hal yang lazim jika diimplementasikan dalam dunia konstruksi fisik bangunan. keinginan untuk terus merubah-rubah isi kontrak hanyalah dampak dari kontrak jenis konvensional yang sifatnya elastic dengan kebutuhan di lapangan.
surety bond merupakan suatu produk perusahaan asuransi (surety), yang merupakan wujud pengambilalihan potensi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh sebuah perusahaan atau subyek hukum lainnya (principal), sebagai wujud keberlangsungan suatu perjanjian antara principal dengan pihak lainnya dalam kontrak (obligee).
secara formal, surety bond merupakan jaminan yang dibuat secara tertulis dengan format sertifikat, yang memberikan kewajiban bagi si surety selaku penjamin untuk melakukan pembayaran kepada oblige jika principal tidak dapat melaksanakan perjanjian berdasarkan kontrak.
 berawal dari konstruksi proyek-proyek yang dibiayai pemerintah, yang mana penawaran pengerjaannya kepada kontraktor dilakukan melalui tender. dalam tender tersebut, umumnya disyaratkan adanya jaminan dari kontraktor yang memenangkan tender tersebut, bahwa dirinya dapat secara pasti menjamin kualitas dari pelaksanaan proyek yang dimenangkannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
namun, surety bond ini akhirnya tidak hanya terbatas pada proyek pemerintah, namun juga pada proyek swasta. permasalahan dimulai ketika penggunaan surety bond ini disimpangi dengan persengkongkolan dalam proyek atau itikad pembobolan lembaga keuangan. salah satu penyebab terbesar dimungkinkan terjadinya penyimpangan ini adalah tidak adanya paying hukum yang menjamin surety bond tersebut dalam framework perusahaan swasta. namun, terhadap proyek asing, surety bond masih kalah pamornya dibanding bank guarantee.
produk  ini terdiri dari 4 (empat) macam jaminan, yaitu jaminan penawaran atau dikenal dengan bid bond,jaminan pelaksanaan atau dikenal dengan performance bond,jaminan pembayaran uang muka atau dikenal dengan advance payment bonddan jaminan pemeliharaan atau dikenal dengan maintenance bond.masing-masing jenis jaminan ini memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. untuk itu, agar dapat menjalankan masing-masing tiap produk tersebut harus disertai dengan izin yang khusus dari pemerintah.
dasar hukum  berdasarkan dari keputusan menteri keuangan ri no. 761/kmk.013/1992, yang merupakan dasar kewenangan perusahaan-perusahaan yang ditetapkan dapat menerbitkan surety bond dalam pekerjaan pemborongan atau perdagangan yang dibiayai oleh apbn dan keputusan menteri keuangan ri no. 108/kmk.01/1995 sebagai dasar wewenang penerbitan customs bond,yang mana tidak mengatur atau memberikan penjelasan tentang prinsip yang dianut oleh lembaga penjaminan. keputusan menteri tersebut mengingatkan dari konsiderannya agar prinsip-prinsip yang berlaku tetap berdasar pada prinsip usaha perasuransian berdasarkan uu no.2 tahun 1992.
namun, disamping hal tersebut di atas, prinsip surety bond sama dengan perjanjian jaminan perorangan yang terdapat pada pasal 1820 – 1850 kuhperdata. sebab, pada prinsipnya surety bond adalah perjanjian penanggungan yang merupakan perjanjian accesoirdari perjanjian induknya. sehingga, perjanjian tersebut lahir, berpindah dan berakhir tergantung pada perjanjian pokoknya.