hal penting dalam buy back saham
secara umum, alasan atau motif utama dilakukannya buy backsaham adalah demi menjaga nilai nominal dari total modal yang disetor dan ditempatkan. menurut dr. amrul partomuan pohan, sh, llm dalam short course yang diselenggarakan oleh pphbi. tujuan umum dilakukannya buy backsaham adalah guna memastikan adanya likuiditas dari saham tersebut.
perlu dipahami adanya beberapa hal yang memungkinkan sebuah perseroan untuk dapat membeli kembali saham yang telah ditempatkan. bahwasannya perlu dipastikan bahwa pembelian kembali tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan, yakni sampai dengan mencapai sedikitnya 20% dari modal tersebut.
lalu, bagaimana korelasinya dengan cadangan wajib perusahaan? walau diamanahkan oleh pasal 35 undang-undang perseroan terbatas, namun pada praktiknya cadangan wajib perusahaan tidak mutlak terdapat dalam perusahaan. akhirnya, itu semua bergantung pada amanah anggaran dasar perseroan tersebut. terkait dengan penghitungan 20% dari modal ditempatkan, cadangan wajib ditambahkan terhadapnya.
jadi, misalnya cadangan wajib perusahaan rp 10.000.000,-, namun modal ditempatkannya rp 500.000.000,-. sehingga minimal nominal setelah di buyback adalah 20% dari rp 510.000.000,-. ini berarti cadangan wajib perusahaan turut diperhitungkan dalam penghitungan.
lalu, terhadap laba ditahan terhadap buy backsaham hal tersebut tidak perlu diperhitungkan. sebab jika laba ditahan tersebut ingin digunakan seluruhnya untuk buy backsaham, hal tersebut dimungkinkan. karena penghitungan ini tidak mempengaruhi modal ditempatkan dan cadangan wajib perseroan.
selanjutnya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam buy backsaham adalah dalam hal jumlah nominal seluruh saham yang dibeli kembali diakumulasi dengan jumlah nominal saham yang dipegang oleh perseroan haruslah tidak melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan dalam perseroan.
dalam hal perusahaan melakukan buy back,maka jumlah saham yang dibeli tersebiy adalah milik perseroan serta tidak perlu dicatat atas kepemilikan salah satu pemegang saham. namun hal tersebut memiliki jangka waktu maksimal 3 tahun. setelah 3 tahun, dapat dimintakan rups untuk mengakui kepemilikannya.
selain itu, adapula perlu diperhatikan atas saham yang telah dibuyback,perolehannya terjadi karena hukum, hibah atau hibah wasiat. ini tidak boleh dihitung dalam penentuan kuorum rups dan daripadanya tidak berhak atas suara dalam rups serta tidak bisa mendapat bagian atas deviden.
anggapan bahwa perseroan yang sudah go publicadalah perusahaan yang juga sudah melakukan penawaran umum di bursa bukanlah anggapan yang benar namun juga tidak seluruhnya salah. tidak semua perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum saham adalah sama dengan perusahaan yang sudah terlisteddi bursa. walaupun pada prakteknya, seringkali hal tersebut sering tercampuradukkan peristilahannya.
perseroan terbatas secara umum terdiri dari beberapa jenis, yakni perseroan terbatas yang seringkali disebut dengan “pt fasilitas”, perseroan terbatas biasa dan perusahaan daerah. pt fasilitas bukan saja identik dengan pt multinasional yang pengurusan start upnya difasilitasi dengan badan koordinasi penanaman modal, tetapi juga pt yang permodalannya dari sumber dalam negeri.
sebenarnya, undang-undang penanaman modal sebenarnya sudah mencakup semua kegiatan usaha, serta berusaha memfasilitasi semua bentuk kegiatan investasi. akan tetapi seringkali dalam kenyataannya tidak semua bidang usaha mampu terangkul dengan baik oleh undang-undang penanaman modal,
banyak literatur asing maupun dalam negeri, serta peraturan yang membahas tentang definisi perseroan terbatas terbuka (pt terbuka). pt terbuka ini tidak harus selalu ada dan ter-listeddi bursa. bahkan bursa sendiri semenjak terdapat undang-undang pasar modal yang baru dipisahkan secara institusional dari bapepam.
sebuah pt terbuka memang tidak harus selalu berstatus listed.untuk sebuah perusahaan yang terlistedbukan hanya telah “terbuka” namun juga harus mengikuti aturan bursanya. pt terbuka tersebut dapat berupa pt publik ataupun pt biasa yang melakukan penawaran umum sahamnya.
pasal 1 angka 2 undang-undang pasar modal mencantumkan kriteria pt terbuka, yakni terdapat batasan jumlah pemegang saham dan modal disetor. dalam prespektif jumlah pemegang saham, minimal sahamnya dipegang oleh 300 pemegang saham. sedangkan dalam prespektif modal disetor, pt tersebut memiliki jumlah modal disetor sebesar 3 milyar rupiah.
adapun semua pt terbuka tersebut harus tunduk pada peraturan otoritas jasa keuangan, sebuah instansi yang telah diamanahkan oleh pemerintah sejak tahun 2013 lalu. jikapun pt tersebut bergerak di bidang-bidang khusus (misalnya perbankan), maka pt tersebut harus tunduk pula pada regulasi khusus bidang tersebut.
pada dasarnya, pt terbuka terdapat 2 (dua) jenis, yakni pt publik dan pt yang melakukan penawaran umum saham. kedua pt tersebut harus mengajukan pernyataan umum pendaftaran. sebelum pernyataan umum pendaftaran, pt tersebut melakukan persiapan khusus agar strukturnya berjalan dengan baik. pernyataan pendaftaran tersebut dilakukan selama 45 hari, dengan hasil letter of command.para konsultan (hukum, keuangan) juga akan memberikan respon dan opini resmi terhadapnya. setelah 45 hari, jika ojk tidak merespon dengan komentar apapun, maka perusahaan tersebut efektif dengan sendirinya. atau, ojk selanjutnya akan memberikan sebuah pernyataan efektif.
dengan adanya pernyataan pendaftaran efektif, maka perusahaan akan ter-listeddi bursa. namun, pada prakteknya, setelah perusahaan telah mendapat pendaftaran efek ini, perusahaan tersebut telah melakukan soundingke publik dan bahkan melakukan perjanjian pendahaluan. padahal, hanya setelah perusahaan ter-listed,maka perusahaan sudah masuk ke pasar perdana. inilah yang akhirnya membingungkan masyarakat terkait peristilahan “pt terbuka” dan “go public”.