12. apakah ada batasan nilai bagi ppk untuk menunjuk penyedia dalam pengadaan barang/jasa penanganan covid-19?
tidak ada batasan nilai pengadaan barang/jasa, besaran nilai disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.
tidak. audit pengadaan barang/jasa untuk penanganan covid-19 dapat dilakukan setelah pembayaran.
tidak ada batasan nilai pengadaan barang/jasa, besaran nilai disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. semua user atau pengguna barang/jasa yang membutuhkan dapat mengusulkan kebutuhannya kepada pa/kpa untuk ditetapkan. pada prinsipnya seluruh barang/jasa dalam rangka penanganan covid-19 yang pemenuhan/pemanfaatannya bersifat mendesak dan harus dipenuhi dalam kurun waktu keadaan darurat. proses pengadaan dan pemanfaatan barang/jasa dapat dilakukan walaupun anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia. namun demikian, k/l/pemda perlu mengupayakan refocussing dan/atau realokasi anggaran baik secara simultan ataupun setelah pelaksanaan pekerjaan. pelaksanaan pengadaan dalam rangka penanganan covid-19 dapat dilakukan secara swakelola oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. dalam pelaksanaan swakelola tersebut, k/l/pd dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau pelaku usaha. kriteria penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang telah berkontrak untuk pengadaan barang/jasa sejenis dengan instansi pemerintah, penyedia dalam katalog elektronik, penyedia pada rantai pasok terpendek (pabrikan, distributor/subdistributor ataupun agen), atau penyedia lain yang dianggap mampu. jaminan uang muka dimaksud dapat diserahkan dalam bentuk/berupa surat pernyataan kesanggupan penyedia barang/jasa (skpbj). yakni, pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak. tidak. ppk dapat melakukan pembayaran sesuai harga penawaran penyedia. pada prinsipnya, kewajaran harga merupakan tanggung jawab pihak penydia dan bukan pihak ppk. selanjutnya, penyedia wajib menyiapkan data/informasi dan bukti kewajaran harga untuk dipertanggungjawabkan pada saat audit. bukti kewajaran harga adalah dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan, antara lain bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. bukti kewajaran harga dapat juga berupa harga yang sudah dipublikasikan. pengadaan barang/jasa dalam rangka untuk penanganan codi-19 tidak diperlukan hps. standar barang/jasa yang digunakan dalam rangka penanganan covid-19 ini pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan dari instansi teknis yang berwenang. semua jenis barang/jasa yang menunjang tugas dan fungsi instansi dalam penanganan covid-19 dan dinyatakan oleh kpa dalam penetapan kebutuhan barang/jasa. tidak wajib, namun ppk dapat melakukan upaya negosiasi atas penawaran penyedia dengan tetap memperhatikan target waktu pemenuhan ketersediaan barang/jasanya. tidak. audit pengadaan barang/jasa untuk penanganan covid-19 dapat dilakukan setelah pembayaran. pembayaran dalam rangka penanganan covid-19 dapat dilakukan secara bulanan, termin, atau sekaligus. ketentuan tata cara pembayaran tersebut dituangkan dalam surat pesanan/sppbj. pengenaan pajak barang/jasa dalam rangka penanganan covid-19 mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. pelaksanaan serah terima barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara keseluruhan sesuai hasil pelaksanaan pekerjaan.