apa itu pengadaan barang/jasa pemerintah?
pengadaan barang jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari apbd dan apbn
1. hps (harga penawaran sendiri)  
2. draf kontrak  
- spmk/ surat perintah pengiriman (spp)  
- spmk : digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi  
- spp     : digunakan untuk barang  
- spk (surat perintah kerja)  
upload di kolom kak/spektek3. kak/spektek  
4. bq  
5. rks  
6. rk3  
7. gambar  
upload di kolom lainnya  
dokumen pendukung hps
pengadaan barang jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari apbd dan apbn pagu
alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pa/kpa
rab (engineer estimate)
rencana anggaran yang disusun oleh konsultan perencana sesuai dengan ssh dan hspk
hps (owner estimate)
harga perkiraan yang dibuat dan ditetapkan oleh ppk berdasarkan hasil survei | pengadaan melalui penyedia yaitu pengadaan barang/jasa yang dipenuhi (dibeli/dikerjakan) dari pelaku usaha.sedangkan pengadaan swakelola yaitu pengadaan barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah, kementrian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. | | - spk digunakan untuk paket pekerjaan konstruksi/barang/jasa lainnya dengan nilai maksimal 200 juta dan jasa konsultansi maksimal 100 juta- sedangkan surat perjanjian dipakai untuk paket pekerjaan konstruksi/barang/jasa lainnya minimal diatas 200 juta dan jasa konsultansi minimal diatas 100 juta | kunci baris berfungsi agar pada kolom yang dikunci tidak ditawar atau diisi harga oleh penyedia 1. hps (harga penawaran sendiri)  
2. draf kontrak  
- spmk/ surat perintah pengiriman (spp)  
- spmk : digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi  
- spp     : digunakan untuk barang  
- spk (surat perintah kerja)  
upload di kolom kak/spektek3. kak/spektek  
4. bq  
5. rks  
6. rk3  
7. gambar  
upload di kolom lainnya  
dokumen pendukung hps pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
e-purchasing
dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring
pengadaan langsung;
dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling banyak 200 juta
penunjukan langsung;
dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan kriteria tertentu sesuai yang tercantum dalam peraturan presiden no. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 38 ayat 5
tender cepat
dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
tender  
dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas 200 juta
pengadaan jasa konsultansi
seleksi
untuk jasa konsultansi paling sedikit diatas 100 juta
pengadaan langsung
untuk jasa konsultansi paling banyak 100 juta
penunjukan langsung
dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan kriteria tertentu seperti yang tercantum dalam peraturan presiden no. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 41 ayat 5 !  
sesuai dengan peraturan presiden no. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah | 1. hps (harga penawaran sendiri)2. draf kontrak  - spmk/ surat perintah pengiriman      - spmk : digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi         - spp    : digunakan untuk barang     - surat perjanjian  - ssuk  - sskk upload di kolom kak/spektek3. kak/spektek4. bq5. rks6. rk37. gambar upload di kolom lainnyadokumen pendukung survei hps | dokumen kelengkapan:  
(1) ktp pemilik usaha  
(2) nib (nomor induk berusaha)  
(3) iumk (izin usaha mikro kecil)  
(4) npwp pemilik usaha
jika perubahan data pelaku usaha tidak berhasil dilakukan, laporkan ke lpse support untuk ditindaklanjuti oleh helpdesk lkpp dengan melampirkan surat permohonan perubahan data dari pelaku usaha 1. merupakan pengelola pengadaan barang/jasa atau pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi pejabat pengadaan;
dalam hal persyaratan sertifikat kompetensi pejabat pengadaan tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar.
2. memiliki integritas dan disiplin; dan
3. menandatangani pakta integritas. untuk ditetapkan sebagai ppk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. memiliki integritas dan disiplin tinggi;
2. menandatangani pakta integritas;
3. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas ppk;
dalam hal persyaratan sertifikat kompetensi dengan bidang tugas ppk tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar.
4. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (s1) atau setara;
dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sarjana strata satu (s1) atau setara tidak dapat terpenuhi, persyaratan sarjana strata satu (s1) dapat diganti dengan paling rendah golongan iii/a.
5. memiliki kemampuan manajerial. persyaratan kemampuan manajerial yang dimaksud adalah:
pejabat struktural eselon iv atau eselon iii;
memiliki pengalaman terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
tidak menjabat sebagai pejabat penatausahaan keuangan skpd (ppk-skpd);
tidak menjabat sebagai pejabat penanda tangan surat perintah membayar (ppspm) atau bendahara; 1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (kak);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan hps;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. menetapkan tim pendukung;
9. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
10. melaksanakan e-purchasinguntuk nilai paling  sedikit di atas rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
11. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
12. mengendalikan kontrak;
13. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pa/kpa;
14. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pa/kpa dengan berita acara penyerahan;
15. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
16. menilai kinerja penyedia. 1. uraian kegiatan
2. spesifikasi teknis dari barang/jasa
3. latar belakang
4. sasaran yang menerima manfaat barang/jasa
5. waktu pelaksanaan (penjelasan mengenai kapan barang/jasa tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan)
6. lokasi dilaksanakan pekerjaan
7. tahapan/ metodologi pelaksanaan pekerjaan sikap (sistem informasi kinerja penyedia)  merupakan aplikasi subsistem dari spse yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa dalam proses tender cepat | bill of quantity (bq) merupakan dokumen yang memuat uraian pekerjaan dan volume masing-masing pekerjaan | bukti kewajaran harga adalah dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan, antara lain bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.  
bukti kewajaran harga dapat juga berupa harga yang sudah dipublikasikan. paket yang telah dibuat harus di finalisasi draf dan di umumkan agar dapat muncul di sirup. format merupakan acuan sehingga dalam pelaksanaannya format dan bentuk kontrak dapat disesuaikan oleh ppk selama tidak merubah atau mengurangi subtansi sebagaimana peraturan presiden dan peraturan kepala lkpp lpse adalah layanan pengadaan secara elektronik yang merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. | pa/kpa dapat merangkap sebagai ppk apabila tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai ppk (sesuai dengan perwal nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan perwal nomor 55 tahun 2020 pasal 4 ayat 8) | pembulatan hps di excel dengan pembulatan di sistem dimungkinkan berpengaruh pada perhitungan satuan penyedia yang memiliki akun/ user id di lpse tidak perlu mendaftar lagi, cukup user id yang sudah aktif dilakukan agregasi data penyedia sistem informasi rencana umum pengadaan, yang selanjutnya disingkat sirup, adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web (web based) yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. dimungkinkan menyebutkan merek
dalam penyusunan spesifikasi teknis/kak  terhadap:
1. komponen barang/jasa
2. suku cadang
3. bagian dari satu sistem yang sudah ada barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring
sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. terkait permasalahan dengan sistem dapat melaporkan kepada lpse untuk selanjutnya diteruskan pada lkpp paket yang dirubah/ direvisi harus diumumkan kembali setelah dilakukan perubahan dengan bukti dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ppk tidak dapat membuat paket baru apabila tidak melengkapi data e-kontrak maksimal 30 hari kalender setelah penandatanganan kontrak berakhir. ppk dapat berkoordinasi dengan pokja pemilihan untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan apabila perubahan terjadi setelah penetapan rup dan sebelum proses pemilihan, maka ppk dapat diganti dengan pejabat/ ppk yang baru
apabila perubahan ppk terjadi akibat ppk mengalami mutasi ke dinas/badan/bagian sebelum serah terima, maka proses lanjutan pekerjaan dapat diserahkan kepada pengguna anggaran yang mengangkat ppk, sebagai bentuk pengembalian kewenangan. pa kemudian menetapkan ppk yang baru dan serah terima penugasan dari ppk lama ke ppk yang baru. format terkait ketetapan penugasan ppk, pptk, pengelola pengadaan barang/jasa akan dituangkan dalam petunjuk operasional kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah | pastikan semua data penyedia yang ada di sikap sudah terisi terutama pada bagian pengalaman. silahkan login pada akun spse yang terdaftar, pada bagian bawah halaman terdapat menu sinkronisasi data dari sikap. klik pada menu tersebut untuk dapat melakukan sinkronisasi data sikap dan spse.  | kompetensi ppk, pejabat pengadaan dan pokja pemilihan yang akan diberlakukan di akhir desember 2023, untuk pemenuhan hal tersebut akan dilakukan perhitungan dalam analisa beban kerja jabatan 1. untuk paket pekerjaan konstruksi/ barang/ jasa lainnya dengan nilai hps paling banyak 200 juta  
2. untuk jasa konsultasi dengan nilai hps paling banyak 100 juta masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen 6 bulan dan pekerjaan semi permanen selama 3 bulan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kondisi darurat tidak diperlukan hps. namun diperlukan kewajaran harga dari penyedia yang dilampiri dengan bukti perolehan harga dari pabrik/distributor/agen. terhadap pelaksanaan apbd dan perubahan apbd di tahun yang sama dapat dilakukan penganggaran dan bukan merupakan usaha untuk pemecahan paket selama berdasarkan kebutuhan pemanfaatan barang/jasa tersebut pekerjaan konstruksi/barang/jasa lainnya dengan nilai hps diatas 200 juta
pekerjaan konsultasi dengan nilai hps diatas 100 juta semua paket pengadaan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan anggaran wajib untuk diumumkan di sirup 1. pastikan paket sudah muncul di sirup.lkpp.go.id
2. ketika ppk melakukan buat paket di spse, klik reload satker di spse untuk mengupdate data satker sesuai data sirup.
3. penulisan nama satker di spse identik dengan nama satker di sirup lkpp
4. jika ada duplikasi nama satker di spse, mohon untuk dicoba satu satu
5. metode pemilihan jangan difilter
6. klik update rup untuk mereload paket dari sirup pphp dalam peraturan presiden sudah dihapuskan.  
namun karena pengadaan blud merupakan salah satu pengadaan yang dikecualikan dan diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan blud maka perlu diperhatikan terkait peraturan pimpinan blud.  
peraturan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam pengadaan barang/jasa diatur dalam peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 5 tahun 2021 pejabat yang memperoleh kuasa dari pa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pada penggunaan anggaran apbn/apbd pejabat yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran kementrian/ lembaga/perangkat daerah. contoh pada perangkat daerah pa dapat dijabat oleh kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat. penandatanganan kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga dilakukan oleh pa/kpa/ppk.  
pa : kepala skpd  
kpa : kepala bagian, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, kepala sekolah, lurah | berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan ditandatangani oleh ppk dan penyedia |