Proyek bekerja untuk menghabiskan alokasi yang sudah ditentukan dan tidak perlu mempertimbangkan apakah dana yang sudah dihabiskan akan kembali atau tidak meskipun dana tersebut adalah dana pinjaman.


The fact indicates that various projects also never consider post project condition.


Kenyataan menunjukkan berbagai proyek juga tidak pernah mempertimbangkan kondisi pasca proyek.


The facts become problems in project approach.


Hal-hal tersebut menjadi persoalan pada pendekatan proyek.


In the second generation, various development initiative put sustainability issue as the first priority.


Dalam generasi kedua, berbagai inisiatif pembangunan meletakkan persoalan keberlanjutan pada prioritas pertama.


Whereas at the other side, development doers should be empowered to be responsible in taking bigger roles.


Sementara pada sisi lain, pelaku-pelaku pembangunan perlu diberdayakan untuk bertanggung jawab mengambil peran yang lebih besar.


In context of the second generation, building cooperation of various parties stakeholders in society is a very important matter.


Dalam konteks pembangunan generasi kedua, menggalang kerjasama berbagai pihak stakeholders dalam masyarakat adalah hal yang sangat penting.


Because of that required a joint forum of doers connected to public business development, so can communicate with, understand each other, create network, and cooperate in benefiting each other.


Oleh sebab itu, diperlukan sebuah forum wadah kebersamaan para pelaku yang mempunyai keterkaitan untuk pengembangan usaha rakyat sehingga bisa saling berkomunikasi, saling memahami, membentuk jaringan, dan bekerjasama secara saling menguntungkan.


One of alternatives that have been conducted according to our experience is establishment of Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia Joint Movement of Indonesian Micro Finance Development.


Salah satu alternatif yang telah dilakukan dalam pengalaman kami adalah pembentukan Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia.


Many problems that eventually can be solved by the related parties due to existence of interaction and intensive communication.


Banyak persoalan yang akhirnya dapat dipecahkan sendiri diantara para pihak yang berkaitan dengan adanya interaksi dan komunikasi yang intensif.


And from traveling reflection that we experience, to assist them which are poor and weak through establishment this kind of forum, good will only is not enough.


Dan dari refleksi perjalanan yang telah kami alami, untuk membantu mereka yang miskin dan lemah melalui semacam terbentuknya semacam forum ini, niat baik saja tidaklah cukup.


In fact required patience, dilligence, and endurance to struggle with various delicate matters, but must keep focus on the objective.


Ternyata dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketahanan bergumul dengan berbagai kerumitan, namun tetap harus fokus pada tujuan.


And of the success key of this kind of forum is participation and proactive attitude of the stakeholders themselves.


Dan salah satu kunci keberhasilan dari forum semacam ini adalah partisipasi dan sikap pro aktif dari para stakeholder sendiri.


And as the closing note, what we decide or not today will not mean a lot for poor people micro businessmen tomorrow or next month.


Dan sebagai catatan penutup, apa yang kita putuskan atau tidak-putuskan hari ini tidak akan berarti banyak bagi orang miskin pengusaha mikro besok atau bulan depan.


They will keep trying to survive with their own ways.


Mereka tetap akan berusaha untuk 'survive' dengan caranya sendiri.


However what we decide or what we do not decide today may impact development of public economy micro business in middle run or long run.


Namun apa yang kita putuskan, atau yang tidak kita putuskan hari ini mungkin akan berakibat bagi perkembangan ekonomi rakyat usaha mikro dalam jangka menengah atau jangka panjang.


However every generation has its own choice, whether we will fight for it, certainly it depends on ourselves.


Tetapi setiap generasi mempunyai pilihannya sendiri, apakah kita akan memperjuangkan hal itu, tentu tergantung pada diri kita sendiri.


However for sure, every choice is a reflection of an attitude.


Namun yang jelas, setiap pilihan merupakan cerminan dari sebuah sikap.


These which will show whether we will be a big and independent nation, or may we are a weak nation and become beggar.


Inilah  yang akan memperlihatkan apakah kita akan menjadi bangsa yang besar dan mandiri, ataukah memang kita adalah bangsa yang lemah dan hanya menjadi peminta-minta.


Those three objectives as the base of Gema PKM and the accompanied three forms of motivations of Gema PKM's members are reflection of vision on micro finance.


Ketiga maksud yang mendasari pengembangan Gema PKM dan tiga bentuk motivasi anggota Gema PKM yang menyertainya merupakan cerminan atas pandangan mengenai keuangan mikro.


More than just 'knowing', many have tried to convince various parties that what they do is LKM development.


Lebih dari pada sekedar 'mengenal', telah banyak pula yang mencoba meyakinkan berbagai pihak bahwa apa yang dilakukannya adalah pengembangan LKM.


In this regard Micro Financial Institution MFI in fact is more famous and has been known since long time.


Dalam hal ini LKM sebenarnya telah jauh lebih 'terkenal' dan sudah 'terkenal' sejak lama.


However, generally the understanding or appreciation is limited to them served by MFI itself.


Namun umumnya pengenalan atau apresiasi itu terbatas pada mereka yang terlayani oleh LKM yang bersangkutan.


The existence of micro finance can not be separated from efforts of poverty eradication.


Keberadaan keuangan mikro tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha penanggulangan kemiskinan.


Even attention and effort to develop micro finance is mainly based on motivation to accelerate poverty eradication effort.


Bahkan perhatian dan usaha untuk mengembangkan keuangan mikro terutama didasarkan pada motivasi untuk mempercapat usaha penanggulangan kemiskinan.


This is the reason of various international institutions to move directly in micro finance activity and development of its finance institution.


Hal ini pulalah yang mendasari berbagai lembaga internasional bergerak langsung dalam kegiatan keuangan mikro maupun dalam pengembangan lembaga keuangan tersebut.


Micro finance can become critical factor in effective poverty eradication effort.


Keuangan mikro dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif.


Improvement of access and provision of efficient storing, funding and insurance can develop independency of poor group and their opportunity to exit from poverty.


Peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan.


That in fact also simultaneously indicates the importance role and need of poor people to service of finance institution which fit their characteristics.


Yang sebenarnya juga sekaligus menunjukkan pentingnya peran dan kebutuhan masyarakat miskin terhadap layanan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik mereka.


Relating to those issues, micro finance in return can also give positive contribution to resource allocation, marketing promotion, and adoption of better technology.


Berkaitan dengan hal-hal tersebut, keuangan mikro pada gilirannya juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap alokasi sumberdaya, promosi pemasaran, dan adopsi teknologi yang lebih baik.


Therefrom, micro finance assists improvement of economy and development, especially for poor people category.


Dengan demikian, keuangan mikro membantu peningkatan ekonomi dan pembangunan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin.


As mentioned above MFI development is believed as important factor in poverty eradication.


Seperti telah dikemukakan diatas pengembangan LKM telah diyakini merupakan faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan.


Moreover for many parties, MFI development is part of the poverty eradication itself.


Bahkan bagi banyak pihak pengembangan LKM merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan itu sendiri.


Both aspects relate to each other, even though attention focus provision at one of them frequently becomes strategy that must be conducted.


Kedua aspek tersebut terkait erat satu dengan lainnya, walaupun pemberian fokus perhatian pada salah satunya sering menjadi strategi yang memang harus dilakukan.


Micro finance development strategy for both interests above seems quite clear and has become test-proof agreement in various discussions.


Strategi pengembangan keuanga mikro untuk kedua kepentingan diatas tampaknya sudah cukup jelas dan telah menjadi kesepakatan yang teruji dalam beberapa pembahasan.


It is embodied via regulation framework development for micro finance.


Hal ini diwujudkan melalui pengembangan kerangka regulasi bagi keuangan mikro.


Micro finance must be acknowledged, appreciated, and protected either the MFI or public related to it, and excluded from situation as an institution which is needed but illegal.


Keuangan mikro harus diakui, diapresiasi, dan dilindungi baik LKMnya maupun publik yang terkait dengannya, serta dikeluarkan dari situasi sebagai lembaga yang dibutuhkan tetapi ilegal.


In this context MFI need to be parts of national financial system, which is supported not only by a Micro Finance Law but also various law and regulation tool.


Dalam konteks inilah LKM perlu menjadi bagian dari sistem keuangan nasional, yang didukung tidak hanya oleh suatu UU Keuangan Mikro tetapi juga berbagai perangkat hukum dan peraturan lainnya.


It is connected with fund availability for MFI activity which is not originated from internal MFI itself.


Hal ini dikaitkan dengan ketersediaan dana bagi kegiatan LKM yang tidak berasal dari dalam LKM yang bersangkutan.


It can be conducted by creating special secondary fund source or relating FMI with other existing financial institutions banking.


Hal ini dapat dilakukan dengan mengadaan sumber dana sekunder khusus atau mengkaitkan LKM dengan lembaga keuangan lain yang sudah ada perbanakan.


In fact what we decide or not today will not mean a lot for poor people tomorrow or next month.


Sebenarnya apa yang kita putuskan atau tidak-putuskan hari ini tidak akan berarti banyak bagi orang miskin besok atau bulan depan.


What we decide or what we do not decide today may impact development of public economy in middle run or long run.


Apa yang kita putuskan, atau yang tidak kita putuskan hari ini mungkin akan berakibat bagi perkembangan keuangan mikro dalam jangka menengah atau jangka panjang.


Because of that hope of the future accompanied by patience and consistency will become important component besides accuracy in selecting steps that will be taken.


Oleh karenanya, harapan akan masa depan disertai kesabaran dan konsistensi akan menjadi komponen penting disamping ketepatan memilih langkah yang akan dilakukan.


Shaking change has shaken axis of values and faith that have benn practiced for sometime.


Geliat perubahan telah menggoyahkan sendi-sendi nilai dan keyakinan yang sekian lama dipraktekkan.


The collapse of New Order power is a bell signing a new start of Indonesian history.


Tumbangnya kekuasaan Orde Baru, merupakan lonceng yang menandai dimulainya babakan baru sejarah Indonesia.


Tide current of awareness on emancipation and democratization as if uncontained to penetrate and infiltrate awareness paradigm in managing various aspects of life in Bumi Pertiwi.


Arus pasang kesadaran emansipasi dan demokratisasi, seakan tak terbendung merasuk dan menelusupi paradigma kesadaran dalam menata berbagai aspek kehidupan di Bumi Pertiwi.


Regional autonomy era is obviously one of manifestation of that awareness.


Era otonomi daerah, tak pelak merupakan salah satu manifestasi dari kesadaran tersebut.


Regional autonomy certainly should not be understood as shifting of power centralization from center to regions deconcentration of power.


Otonomi daerah tentu bukan hanya dipahami sebagai pemindahan sentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah dekonsentrasi kekuasaan.


Or shifting of authoritarianism from Jakarta to capital city of each region.


Atau, pemindahan ototitarianisme dari Jakarta ke ibukota masing-masing daerah.


Idea of regional autonomy certainly is not alienated with idea of democracy.


Gagasan otonomi daerah, tentu tak lepas bergayut dengan gagasan demokratis.


Core of democracy is to facilitate freedom and public autonomy so can grow as maximum as possible according to potential and context.


Inti dari demokratisasi adalah memfasilitasi kebebasan dan otonomi rakyat sehingga bisa berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan konteksnya.


Regional autonomy makes government closer, know and understand public, so function as facilitator can work better.


Otonomi daerah membuat pemerintah semakin dekat, mengenali dan memahami masyarakat, sehingga fungsi sebagai fasilitator dapat berjalan dengan lebih baik.


Through this way bottom up process involving public participation in various aspect of life, certainly will be easir to embody.


Melalui cara ini proses bottom up yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya akan lebih mudah terealisasi.


In this spectacle, public is determinat subject as actor and doer, either in planning or implementation of action.


Dalam kaca mata ini, rakyat merupakan subyek yang determinan sebagai aktor dan pelaku, baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi tindakan.


Therefrom regional autonomy is a turning point, which simultaneously understood as regional governance based on public.


Dengan demikian otonomi daerah merupakan titik tolak, sekaligus dipahami sebagai sebuah penyelenggaraan daerah yang berbasis rakyat.


The above awareness engulfs and becomes base of awareness in developing micro finance.


Kesadaran di atas, menyelimuti dan menjadi basis pula dalam kesadaran pengembangan keuangan mikro.


Because basically micro finance is a synergy as well as implementation of base philosophy of faith values on people driven in regional autonomy.


Sebab pada dasarnya, keuangan mikro merupakan sinergi dan sekaligus implementasi dari filosofi basis nilai keyakinan terhadap people driven dalam otonomi daerah.


And at this aspect, turning point as well as thinking base of discussion of this paper.


Dan pada aspek inilah, titik tolak sekaligus landasan pemikiran pembahasan makalah ini.


Observing structure of total Indonesian economy configuration, of 39.72 millions existing business units, 39.91 millions 99.7% are public economy business or often called as micro, small and medium business MSMB.


Meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta 99,97% merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah UMKM.


And if we look deeper, micro business is majority, because the amount is 98% of total business units or 39 millions businesses.


Realizing this reality, focusing public economy development particulary on micro business is a strategic issue to embody broad based development or development through equity.


Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan broad based development atau development through equity.


Bad experience that occurred in the New Order era certainly should not be repeated.


Pengalaman buruk yang terjadi pada masa Orde Baru, tentunya tak perlu diulang.


The May 1998 riot if tracked down further, it must be admitted that economic gap is one of root problems.


Kerusuhan Mei 1998 bila ditelusuri lebih jauh, tak pelak harus diakui bahwa kesenjangan ekonomi merupakan salah satu akar persoalan.


Besides accommodating fair distribution as mentioned above, developing this business group in reality is strategic, at least can be seen several reasons.


Disamping mengakomodasi pemerataan seperti disebut di atas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan.


They have had productive economy activities, so their needs are development and enhancement of capacity not growth, so easier and more certain.


mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti.


If this group is empowered accurately, they will easily move to small business sector.


apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil.


Effectively reducing poverty suffered by themselves, also helping empowerment of public in category of poor, old and young.


Secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu pemberdayaan rakyat kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.


Observing role of micro business which is very strategic, a question emerges why most of this business are difficult to grow.


To track that matter, the table below will show various problems that trap micro businessmen.


For micro businessman, capital issue in fact is the major problem.


Bagi pengusaha mikro, persoalan permodalan ternyata merupakan masalah yang utama.


Low class public generally are almost untouched and not considered to have fund potential by formal finance institution, so causing economic growth rate stranded at subsistence level only.


Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja.


This public category is considered not bankable because does not have mortgage, and assumed its capacity in returning loan is low, saving habit is low, and transaction cost is expensive.


Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi.


Due to those assumptions, then accessibility of micro businessman to formal finance source is low, so most of them rely on whatever capital they have.


The table below will show the reality.


Tabel data di bawah ini akan memperlihatkan realitas tersebut.


The above reality proves that poor people micro businessman are not the have not, they have but a little.


Realitas di atas membuktikan bahwa rakyat miskin pengusaha mikro bukanlah orang yang tidak punya the have not, mereka punya tetapi sedikit.


Despite limitation of what they have, they are sturdy in working. It is shown from the above data; more than 90% of micro businessmen rely on their own capital.


Meski dengan sedikitnya apa yang mereka miliki, mereka tetap ulet berusaha. Hal itu diperlihatkan dari data di atas, lebih dari 90% pengusaha mikro mengandalkan modal sendiri.


Whereas if they borrow fund for capital, more than 70% originate from other sources.


Sementara itu bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari 70% berasal dari sumber lain.


The range of interest rate from shark loan is very high.


Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi.


Despite that, amazingly micro businessman survives and works with that system.


Meski demikian, herannya pengusaha mikro hidup dan berjalan dengan sistem tersebut.


However, certainly they stay dwarf and difficult to grow.


Namun tentu saja mereka tetap terbonsai dan sulit untuk berkembang.


One way to solve that delicate problem, namely financing poor people micro businessman, is through micro finance.


Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik itu, yaitu pembiayaan masyarakat miskin pengusaha mikro, adalah melalui keuangan makro.


MS merupakan tanda dimulainya gerakan global pemberdayaan masyarakat dengan penguatan dana kepada masyarakat dengan berdasarkan pengalaman dari banyak negara.


This form is based on saving led micro finance, where finance mobilization is based on capability owned by the poor people themselves.


Bentuk ini mendasarkan diri pada saving led microfinance, dimana mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri.


This form is also based on membership base, where membership and participation toward institution have important meaning.


Bentuk ini juga mendasarkan pula atas membership base dimana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting.


Forms that have been institutionalized in public among others are Non-Governmental Organization NGO, Joint Business Group, Credit Union CU, Loan and Deposit Cooperative LDC, and others.


Bentuk-bentuk yang telah terlembaga di masyarakat antara lain: Kelompok Swadaya Masyarakat KSM, Kelompok Usaha Bersama, Credit Union CU, Koperasi Simpan Pinjam KSP, dan lain-lain.


In Indonesia, it is known with pattern often called Pola  Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat PHBK.


Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat PHBK.


Bank exercises direct finance service to group and Micro Business Flanking Institution plays role as bank partner to conduct group maintenance activity.


Bank melakukan pelayanan keuangan langsung pada kelompok dan LPUM Lembaga Pendampingan Usaha Mikro berperan sebagai mitra bank untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada kelompok.


Bank gives making fee that calculated in interest rate level.


Bank memberikan fee biaya pembinaan yang diperhitungkan dalam tingkat bunga kredit.


Credit agreement is established between bank and chairman or group committee that receives approval from their members.


Akad kredit dilakukan antara bank dengan Ketua atau Pengurus Kelompok yang memperoleh kesepakatan dari para anggotanya.


Bank provides financial service to the group via Micro Business Flanking Institution.


Bank memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok melalui LPUM.


Financial service and group nurturing are conducted by Micro Business Flanking Institution. Cost of pendampingan is obtained from the difference of credit interest from bank with what paid by group.


Pelayanan keuangan dan pembinaan kelompok dilakukan oleh LPUM. Biaya kegiatan pendampingan diperoleh dari selisih bunga kredit dari bank dengan yang dibayar oleh kelompok.


Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit.


The third form emphasizes on resources collection that that can be set as capital capital heavy, which is aimed for poor people.


Bentuk ketiga menekankan pada penggalangan resources yang dijadikan modal capital heavy, yang ditujukan untuk masyarakat miskin.


Whereas the second form is emphasized on connecting function intermediary and using existing institutions.


Sedangkan bentuk kedua lebih menekankan pada fungsi penghubung intermediary dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada.


The format of this assistance is varied, starting from provision of various basic needs such as food, clothes, health, education up to technical assistance and grant of equipment and capital.


Pendekatan pembangunan generasi pertama yang menumpukkan inisiatif pembangunan pada pemerintah telah memiliki dampak yang kurang menguntungkan pada dua arah.


Menjadi kesadaran bersama bahwasanya ke depan sektor ekonomi rakyat perlu mendapatkan perlakuan yang sepantasnya dan sewajarnya sebagai alternatif pelaku ekonomi nasional.


Pendekatan proyek ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu: adanya batasan waktu, bekerja berdasarkan budget yang sudah dialokasikan, serta tidak diketahui tindak lanjutnya.


In the second generation, various development initiatives put sustainability issue as the first priority.


Micro finance now is considered as institutional breakthrough to serve financing of urban people and city micro businessman.


Keuangan mikro kini dianggap sebagai terobosan institusional untuk melayani pembiayaan masyarakat perdesaan maupun perkotaan para pengusaha mikro.


Woman is the most suffered victim in poverty, because of that they must be the main focus.


Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama.


Besides that, from field experience at various countries indicate that woman is good borrower, user and in returning credit.


Disamping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.


In order to serve poor people continuosly, so more are served, then financially the institutions must be guaranteed to sustain.


Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara financial kelembagaan tersebut harus terjamin berkelanjutan.


Impact of institution existence can be measured, so evaluation can be conducted, it is aimed for improvement of institution performance.


Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.


Reflecting various matters mentioned before, clear that micro financial institution plays important role.


Merefleksikan berbagai hal yang dikemukakan di muka, jelas bahwa lembaga keuangan mikro memerankan posisi yang penting.


Aftermath of wide reach of micro financial institution, can reach villages and cities, it is a development breakthrough.


Akibat jangkauan lembaga keuangan mikro yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan.


Must be admitted, development so far frequently is less fair to villagers, because tends to develop cities.


Harus diakui, pembangunan selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong mengembangkan kota.


With micro business financing support, it certainly will reduce existing gap.


Dengan dukungan pembiayaan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.


Besides that, with faster development of micro business will also support development of big business, and vice versa.


Disamping itu, dengan semakin cepatnya perkembangan usaha kecil akan ikut mendukung perkembangan usaha besar, serta sebaliknya.


Villagers have quite high saving capability, proven from saving accumulation reaching 21.8 trillion Rupiah at BRI Unit Desa BRI Village Unit.


Masyarakat desa mempunyai kemampuan menabung yang cukup tinggi, terbukti dari akumulasi tabungan yang mencapai 21,8 trilyun rupiah pada BRI Unit Desa.


However, capability in using credit is only 9.9 trillions Rupiah on Januari 2002 or less than half Source: Bank Indonesia.


Meski demikian, kemampuan memanfaatkan kredit hanya 9,9 trilyun pada bulan Januari 2002 atau kurang dari setengahnya sumber Bank Indonesia.


It indicates that production factor access of villagers has been absorbed by city people.


Hal ini memperlihatkan bahwa askes faktor produksi dari masyarakat desa, telah diserap oleh masyarakat kota.


Means development access developed by villagers has been absorbed by city people, so city can grow fast while village will be stagnant.


Artinya akses pertumbuhan yang dibangun oleh masyarakat desa telah disedot oleh masyarakat kota, sehingga kota bisa menjadi lebih pesat sementara desa akan mengalami kemandekan.


Whereas capital outflow from region to center is indicated quite strong, it can be seen from fast development of big cities, left behind regional growth.


Sedangkan capital outflow dari daerah ke pusat diindikasikan kuat terjadi pula, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota-kota besar yang sedemikian pesat, semakin meninggalkan pertumbuhan daerah.


Micro financial institution is more capable in facilitating to make villagers or related region can use saving that they earn.


Lembaga keuangan mikro lebih berkemampuan memfasilitasi agar masyarakat desa atau daerah terkait, dapat memanfaatkan kembali tabungan yang telah mereka kumpulkan.


Regional independency will certainly impact national independency, because national consists of regions, so consequently dependency on foreign loans can be reduced.


Kemandirian daerah tentu akan berdampak pada kemandirian nasional, sebab nasional terdiri dari daerah-daerah, sehingga dengan sendirinya ketergantungan terhadap utang luar negeri akan terkurangi.


Social jealousy will automatically be reduced, because fair distribution of welfare will create multiplier effect as well as interdependency between one part with another part.


Kecemburuan sosial dengan sendirinya akan terkurangi, sebab adanya kesejahteraan yang merata akan menimbulkan multiplier effect maupun interdependensi antar satu bagian dengan bagian yang lain.


Regional autonomy era is an opportunity to empower people economy by utilizing micro financial institution.


Era otonomi daerah merupakan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan lembaga keuangan mikro.


Through micro finance people economy awakening outright national economy as well as poverty reduction will be conducted by people themselves.


Melalui keuangan mikro kebangkitan ekonomi rakyat sekaligus ekonomi nasional maupun pengurangan kemiskinan, akan dilakukan oleh rakyat sendiri.


It is time for people to find their own way to surmount problems that they face.


Memang telah tiba saatnya, masyarakat menemukan jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi.


In regional autonomy era, unavoidably regional actors play important roles in development of micro financial institution.


Dalam era otonomi daerah, tak pelak aktor-aktor daerah sangat berperan penting dalam pengembangan lembaga keuangan mikro.


Certainly regulation is one factor for micro finance development; another factor is doers as well as stakeholders involved in the region.


Tentu aturan merupakan satu faktor untuk pengembangan keuangan mikro, faktor lain adalah para pelaku maupun stakeholders yang terlibat di daerah.


Accummulation of various economic crisis impacts that occured in mid 1997 then ended up at increasing poverty level in Indonesia.


Akumulasi dari berbagai dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu bermuara pada peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia.


Percentage of poor people in 1998 is closed to poverty condition in 1981 and 1984.


Persentase penduduk miskin pada tahun 1998 ini mendekati kondisi kemiskinan pada tahun 1981 dan tahun 1984.


In 1981 is 40.6 million people or 26.9% and in 1984 is 35 million people or 21.64%.


Pada tahun 1981 sebesar 40,6 juta jiwa atau 26,9% dan pada tahun 1984 sebesar 35 juta jiwa atau 21,64%.


Poverty is a phenomenon that is always tried to be minimalized or even if possible to be eradicated.


Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan.


In eradicating poverty is required a vision and very long hard work because poverty is very complex so many aspects influence it.


Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan kerja keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya.


Because of that effort of poverty alleviation requires existence of identification on who, what, how, where and why people are poor.


Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di mana dan mengapa ada masyarakat miskin.


The identification is expected can be used as basis in determining the fittest policy to overcome poverty problem.


Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan.


No. 8/2002 and No. 34/2002 to ease duties and functions of Poverty Alleviation Commission PAC.


No. 8 Tahun 2002 dan No. 34 Tahun 2002 untuk memperlancar tugas dan fungsi KPK.


This commission is under and responsible directly to the President.


Komite ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.


The objective of poverty alleviation is poor people.


Sasaran upaya penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin.


Based on BPS Central Statistic Agency population of poor Indonesian people before crisis in 1996 was around 11.34%, after crisis in 1998 was around 24.34%, and at the end of 2000 was around 18.95%.


Berdasarkan data BPS populasi penduduk miskin Indonesia sebelum krisis pada tahun 1996 sekitar 11,34%, setelah krisis pada tahun 1998 sekitar 24,23%, dan di akhir tahun 2000 sekitar 18,95%.


Distribution of poor people according to region indicates that more than 59% exist in Java-Bali, 16% in Sumatera, and 25% in Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, and Irian Jaya.


Persebaran penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Jawa-Bali, 16% di Sumatera dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.


Centralization of poverty pocket in Java-Bali related closely with population distribution pattern that majority exists in Java-Bali.


Pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali erat kaitannya dengan pola persebaran penduduk yang sebagian besar berada di Jawa-Bali.


With centralization of poverty pocket in Java-Bali, population in Java-Bali is also fragile to economic crisis so it influences increase in number of poor people.


Dengan pemusatan kantong kemiskinan di Jawa-Bali, penduduk di Jawa-Bali juga rentan terhadap krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin.


For that group government program that is executed is social service.


Untuk kelompok tersebut program pemerintah yang dilaksanakan adalah pelayanan sosial.


Age below 15 years is people category which is not productive yet.


Usia di bawah 15 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif.


Government program which is executed is social preparation.


Program pemerintah yang dilakukan yaitu penyiapan sosial.


Age between 15-55 years, namely unproductive age, program executed is economic investation and it simultaneously become the focus of poverty alleviation.


Usia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang tidak produktif, program yang dilakukan adalah investasi ekonomi dan inilah sekaligus yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan.


In the agreement is mentioned that according to each business plan of Bank Umum is available fund around Rp. 30 trillions ready to be disbursed with market interest mechanism.


Dalam Kesepakatan disebutkan bahwa sesuai dengan Business Plan masing-masing Bank Umum tersedia dana kurang lebih Rp 30 triliun yang siap disalurkan dengan mekanisme bunga pasar.


Especially for Micro Business as part of poverty alleviation will be disbursed fund of Rp. 4.6 trillions.


Khusus untuk Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan disalurkan dana Rp 4,6 triliun.


If we talk about MSMB, then must consider also constraints in MSMB development.


Apabila kita berbicara mengenai pemberdayaan UMKM maka harus memperhatikan juga hambatan-hambatan dalam pengembangan UMKM.


To overcome these constraints, the approach that should be taken is provision of micro finance service.


Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan yang perlu dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro micro finance.


Besides that Micro Financial Institution MFI can also become extension of formal financial institution, before fund - for micro finance service - is disbursed to public independent group or that micro business.


Selain itu LKM dapat juga menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal, sebelum dana-untuk pelayanan keuangan mikro-itu tersalur kepada kelompok swadaya masyarakat atau usaha mikro tersebut.


The existence of Micro Financial Institution MFI itself also contains 3 three key elements Asian Development Bank and World Bank version.


Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro LKM sendiri juga memuat 3 tiga elemen kunci versi dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia.


First, providing various types of financial services - relevant with real need of people served.


Pertama, menyediakan beragam jenis pelayana keuangan-relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani.


Second, serving low income group poor people is major beneficiaries.


Kedua, melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries utama.


Third, using procedure and mechanism that are contextual and flexible, to ease reaching of poor people which need service.


Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan.


Various phenomena above cause FMI becomes the choice of low class people because it has the characteristic of closed to people.


Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang merakyat.


Namely compatible with daily life rhytm and using simple procedure, not strict to regulation and fast.


Yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat.


Capability to serve customer also requires capability of customer that can manage his finance so can be optimized for the sake of his business scale development.


Kemampuan untuk melayani nasabah menuntut juga kemampuan si nasabah untuk dapat me-manage keuangan agar dapat dioptimalkan demi pengembangan skala usahanya.


Most bank feel useless to provide service to them.


Pihak perbankan kebanyakan akan merasa sia-sia dalam memberi pelayanan kepada mereka.


It because bank considers service to poor people will incur high transaction cost and full with risk.


Hal itu dikarenakan pihak perbankan memandang pelayanan terhadap masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan resiko.


Bank tends to serve upper class economy, because this group is considered to be more prospective, nearer, and easier.


Pihak perbankan cenderung untuk melayani golongan ekonomi atas, karena golongan ini dipandang lebih prospektif, lebih dekat, dan lebih mudah.


Even though taking role as social institution, FMI can become commercial institution through minimization of transaction cost, and playing role as independent public group in coordinating its members.


Meski berperan sebagai institusi sosial, tetapi LKM dapat menjadi institusi komersial melalui cara minimasi biaya transaksi, dan berperan sebagai kelompok swadaya masyarakat KSM dalam mengkoordinir anggotanya.


Due to nearness with customers and flexible regulation, then costs can be reduced.


Karena kedekatan dengan pihak nasabah dan fleksibilitas aturan, maka biaya-biaya dapat berkurang.


That disbursement mechanism requires existency of a flanking.


Mekanisme penyaluran itu membutuhkan keberadaan seorang pendamping.


Flank is the key factor to make receiving mechanism works.


Pendamping merupakan faktor kunci agar receiving mechanism berjalan.


To make flanking process sustainable, then required flanking cost.


Agar proses pendampingan berkelanjutan, maka diperlukan biaya pendampingan.


Parallel with that, poverty alleviation must also be conducted at the smallest region level, but basic function of regional government is still as facilitator, regulator, and motivator.


Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, serta motivator.


It means regional government has a very central role because understand more and comprehend potential, challenge, strength and weakness of each region.


Artinya pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral karena lebih mengerti dan memahami potensi, tantangan, kekuatan dan kelemahan daerah masing-masing.


Poverty Alleviation Commission PAC is established via each regional regulation and funded via regional budgets according to potentials owned.


KPK daerah ini ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing dan dibiayai melalui anggaran daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.


It is meant to equalize perception that in embodying development success public must become subject and poverty problem is not merely government business.


Hal ini dimaksudkan juga untuk menyamakan persepsi bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat harus menjadi subyek dan permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi urusan pemerintah semata.


In accordance with Regional Autonomy era then regional PAC has a very strategic function, namely as a forum that coordinates all poverty alleviation program either exercised by government or public.


Seiring dengan era Otonomi Daerah maka KPK daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai forum yang mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat luas.


Besides that also as a forum to formulate problems, to execute program, to evaluate and revise existing program.


Selain itu juga sebagai wadah untuk merumuskan masalah, melaksanakan program, mengevaluasi dan mengadakan penyempurnaan terhadap program yang dilaksanakan.


Relating with regional PAC in poverty alleviation especially for productive poor people, then empowerment and MSMB becomes main priority.


Terkait denga KPK Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya untuk masyarakat miskin produktif, maka pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas utama.


Consequently, empowerment and development of MFI are compatible with locality aspect and characteristic of MFI becomes one of basic requirement.


Konsekuensinya pemberdayaan dan pengembangan LKM sesuai dengan aspek lokalitas dan karakteristik UMKM menjadi salah satu syarat dasar.


At least this working partnership can pass two channels.


Paling tidak kemitraan kerja ini dapat melalui dua saluran.


MFI acts only as distributor and flanking for MSMB that receive credit from bank.


LKM bertindak hanya sebagai penyalur dan pendamping bagi pengusaha UMKM yang mendapat kucuran kredit dari perbankan.


Whereas for bank, executing function is still hold by the bank.


Sementara itu perbankan, fungsi executing tetap dipegang oleh perbankan.


MFI functions as distributor and credit stopper, and bank acts as credit provider.


LKM berfungsi sebagai penyalur dan pemutus kredit, dan bank bertindak sebagai pengucur kredit.


It means bank provides credit to FMI which later on disbursed to MSMB sector.


Artinya perbankan mengucurkan kredit kepada LKM untuk kemudian disalurkan kepada sektor UMKM.


This working partnership must be supported by other regional elements.


Pengembangan kemitraan kerja ini harus didukung oleh unsur-unsur daerah yang lain.


Whereas, flanking role of MFI can be run by NGO.


Sementara itu, peran pendampingan LKM juga dapat dijalankan oleh LSM.


All will be distributed as Micro Business Credit, Small Business Credit and Medium Business Credit.


Kesemuanya akan disalurkan sebagai Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil dan Kredit Usaha Menengah.


We hereby reported realisation of MSMB credit by August 2002 by 14 systemically Important Bank.


Berikut ini kami laporkan realisasi kredit UMKM per Agustus 2002 oleh 14 systemically Important Bank.


General bank has cashed approval of new credit allotment to MSMB as much as Rp. 24.4 trillions or 88.4% of initial commitment. The number of credit encompasses 1.1 million accounts.


Bank Umum telah merealisasikan persetujuan pagu kredit baru kepada UMKM sebesar Rp 24,4 triliun atau 88,4% dari komitmen semula. Jumlah kredit tersebut meliputi 1,1 juta rekening.


From total approval of the new credit allotment, credit realisation by 14 banks along 2002 until August 2002 reached Rp. 17.4 trillions, or 71% of credit allotment approval during the same period.


Dari total persetujuan pagu kredit baru tersebut, realisasi kredit oleh 14 bank sepanjang tahun 2002 sampai dengan Agustus 2002 mencapai Rp 17,4 triliun, atau 71% dari persetujuan pagu kredit pada periode yang sama.


From realisation of the new credit, 30.4% is macro credit, 32.1% is small credit, and mostly 37.6% is medium credit.


Dari realisasi kredit baru tersebut, sebesar 30,4% merupakan kredit makro, 32,1% merupakan kredit kecil dan sebagian besar 37,6% merupakan kredit menengah.


From spending side, most medium credit is used as working capital credit.


Dari sisi jenis penggunaan, sebagian besar kredit menengah tersebut digunakan sebagai kredit modal kerja.


Reaching of micro business credit provision covers poor entrepreneur or near to poor with income around Rp. 500 thousand per household/month.


Jangkauan pemberian kredit usaha mikro meliputi pengusaha miskin atau mendekati miskin dengan pendapatan sekitar Rp 500 ribu per rumah tangga/bulan.


One of main objectives of development process executed by Indonesian is to increase public welfare either material or spiritual in an equal and fair distribution.


Salah satu tujuan utama dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata.


This objective can be achieved if Indonesian nation is able to alleviate poverty.


Tujuan ini akan tercapai bila bangsa Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan.


Besides that MSMB is a sector which is joined by majority of Indonesian society.


Selain itu UMKM merupakan sektor yang diperani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.


MFI empowerment must cover two aspects, namely regulation and institution strengthening aspects.


Pemberdayaan LKM harus mencakup dua aspek, yaitu aspek regulasi dan penguatan kelembagaan.


Regional government has strategic role in poverty alleviation.


Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan.


The role of micro financial institution in regional autonomy is to move people economy and surmount poverty.


Peran lembaga keuangan mikro dalam otonomi daerah guna menggerakkan ekonomi rakat dan menanggulangi kemiskinan


In BRI itself, micro finance is defined as credit service below Rp. 50 millions.


Di BRI sendiri, micro finance didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta.


There are still many definition of micro finance depends on discussion angle.


Terdapat masih banyak lagi definisi micro finance atau keuangan mikro tergantung dari sudut pembicaraan.


Loan in form of micro credit is a powerful tool in poverty alleviation.


Pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu perangkat yang ampuh dalam menangani kemiskinan.


However must be paid attention that when loan is given to they whom are very poor, most likely the loan will never return.


Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali.


It is common, considering they have no income and have no productive activity.


Hal ini wajar saja, mengingat mereka tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif.


Food and job creation program is more suitable for that very poor people.


Program pangan dan penciptaan lapangan kerja lebih cocok untuk masyarakat sangat miskin tersebut.


Whereas part of other people categorized as poor but have economic activities or low income people, they have income although not much.


Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi atau masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak.


For that required approach, subsidy program or micro loan type which is proper for each poor people category.


Untuk itu diperlukan pendekatan, program subsidi atau jenis pinjaman mikro yang tepat untuk masing-masing kelompok masyarakat miskin tersebut.


Increasing productivity of low class people business in villages.


Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan.


Increasing income of villagers.


Meningkatkan pendapatan penduduk desa.


Creating new jobs in villages, so can dampen enthusiasm of villagers to exercise urbanization.


Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi.


Supporting government program as effort of fair income distribution of villagers and effort of poverty alleviation.


Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.


Indonesian Government policy in regional autonomy has influence significantly to government and finance systems.


Kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Otonomi Daerah, telah berpengaruh secara nyata terhadap sistem pemerintahan dan keuangan.


From centralization to decentralization.


Dari sentralisasi kepada desentralisasi.


Regional business activity which keeps growing in turn will attract investor to invest its capital in the region, including in this context is micro financial institution and bank.


Kegiatan bisnis daerah yang semakin berkembang tersebut pada gilirannya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah, termasuk dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro dan perbankan.


Their presence is expected will increase business of the region, via various products offered.


Kehadiran mereka diharapkan akan semakin meningkatkan bisnis daerah yang bersangkutan, melalui berbagai produk yang ditawarkannya.


Qualification that must be fulfilled by Micro Financial Institution.


Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Mikro


Has strong network.


memiliki jaringan kerja yang kuat.


Understanding need of regional government and business of local people.


memahami kebutuhan Pemerintah Daerah dan bisnis masyarakat setempat.


BRI also provides various services as part of capacity building enhancement of customers.


BRI juga menyediakan berbagai layanan dalam rangka peningkatan capacity building nasabah.


Among others via customer accessibility enhancement program, Small medium enterprise flanking progam and inclass training.


Antara lain melalui program peningkatan accessibility nasabah, program pendampingan UKM maupuan inclass training.


In order to optimalize regional government income, fund owned by regional government must be managed well so its use can be conducted effectively and even generating incomes.


Dalam rangka optimalisasi pendapatan PEMDA, dana yang dimiliki PEMDA harus dikelola dengan baik agar penggunaannya dapat dilakukan secara efektif dan bahkan mendatangkan pendapatan.


For that objective BRI offers cooperation in form of cash management, including salary payment.


Untuk tujuan tersebut BRI menawarkan kerjasama dalam bentuk manajemen kas, termasuk pembayaran gaji.


Activities of BRI in serving middle to low class people.


Kiprah BRI dalam melayani masyarakat menengah kebawah


Performance of BRI is focused on micro and SMB small medium enterprise.


Kinerja BRI fokus pada mikro dan UKM


Since established, BRI has mission in people economy development, of which now is reconfirmed by focusing to micro, small and medium business MSMB.


Sejak didirikan, BRI memiliki misi dalam pengembangan perekonomian rakyat yang mana, pada saat ini dipertegas lagi dengan memfokuskan kepada bisnis usaha mikro dan menengah UMKM.


In contrast, corporate credit composition experiences gradual decrease.


Sebaliknya, komposisi kredit korporasi mengalami penurunan secara bertahap.


Village Credit Institution may be said as historic mark of the establishment of Micro Financial Institution in Indonesia.


Badan Kredit Desa boleh dibilang sebagai tonggak sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.


By October 2002 there were 4,518 Village Credit Bank VCB distributed at various remote villages in Java Madura and served around 70,000 people.


Per Oktober 2002 terdapat 4.518 Bank Kredit Desa yang tersebar di berbagai pelosok desa di Jawa Madura serta melayani sekitar 700.000 orang.


Service requirements and procedures in VCB are relatively easy and fast.


Syarat dan prosedur pelayanan di BKD relatif mudah dan cepat.


Customers of VCB are individuals that dwelled in the villages.


Nasabah BKD adalah perorangan yang berdomisili di desa bersangkutan.


Average loan usually is below Rp. 700,000.


Rata-rata besar pinjaman biasanya dibawah Rp 700.000.


BRI as executing bank has exercised credit provision for group below poverty line or called as independent group.


BRI sebagai executing Bank telah melaksanakan pemberian kredit untuk kelompok yang dibawah garis kemiskinan atau disebut kelompok swadaya.


Income enhancement of small farmer-fisher, whose maximum member is 16 people and have received guidance and flanking by extension officer.


Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil, yang jumlah anggotanya maksimum 16 orang serta telah mendapat bimbingan dan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian.


The fund originated from BRI dan loan of IFAD and ADB, of which the risk is covered by BRI.


Dananya berasal dari BRI dan pinjaman dari IFAD dan ADB dimana resikonya ditanggung oleh BRI.


BRI also shared the fund in provision the credit, besides received loan from ADB and IFAD.


BRI ikut mendanai dalam pemberian kredit dimaksud, selain mendapat loan dari ADB dan IFAD.


Credit arrear up to October 2002 was 6.78%.


Tunggakan kredit sampai per bulan Oktober 2002 adalah 6,78%.


P4K credit is distributed gradually, because part of learning process and independency enhancement of KPK, the credit was around Rp. 500,000 up to Rp. 2,000,000 per member.


Kredit P4K diberikan secara bertahap, karena merupakan bagian dari proses belajar dan peningkatan kemandirian KPK, kredit berkisar antar Rp 500.000 s/d Rp 2.000.000 per anggota.


Maximum KMK credit time frame is 12 months, KI maximum 18 months.


Jangka waktu kredit KMK maksimum 12 bulan, KI maksimum 18 bulan.


No guarantee of additional collateral in form of certificate or others except the business object funded by credit or freeze saving with value of 10% from the loan.


Tidak ada jaminan tambahan berbentuk sertifikat atau lainnya kecuali obyek usahanya yang dibiayai oleh kredit dan tabungan terbeku sebesar 10% dari pinjamannya.


Besides that they were also obliged to open group saving in advanced for 6 months until reaching 10% of the loan value.


Disamping itu mereka juga diharuskan membuat tabungan kelompok terlebih dahulu selama 6 bulan sampai sebesar 10% dari jumlah pinjamannya.


Anyway BRI gave fix interest rate per month to the group.


Namun demikian BRI memberikan suku bunga kepada kelompok secara fix rate per bulan.


If compared to commercial interest at BRI branch is 19% per year.


Bila dibandingkan dengan bunga komersial di Cabang BRI adalah 19% pertahun.


But still lower if compared to BRI micro finance interest rate of 1.5% flat rate per month or 33.2% per year.


Namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan suku bunga BRI micro finance  sebesar 1,5% flat rate per bulan atau 33,2% per tahun.


For now, BRI is preparing executing guidance to all regions on credit provision to group and association of alliance of several P4K groups.


Untuk saat ini, BRI sedang mempersiapkan petunjuk pelaksanaan ke seluruh daerah untuk pemberian kredit kepada Kelompok dan Asosiasi dari gabungan beberapa kelompok P4K.


Now many P4K groups have escaped from poverty line and have received commercial loan from BRI at various regions.


Saat ini banyak kelompok P4K yang telah lepas dari garis kemiskinan dan telah mendapat pinjaman komersial di BRI di berbagai daerah.


In early 1984, with support of Ministry of Finance of Republic of Indonesia and Bank Indonesia, BRI redesigned the concept of BRI Unit.


Pada awal tahun 1984, dengan dukungan dari kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia, BRI merancang ulang konsep BRI Unit.


The use of commercial approach in fact becomes a new phenomenon of micro financial institution, not only in Indonesia at special, but also for micro finance world in general.


Penggunaan pendekatan komersial tersebut ternyata menjadi suatu fenomena baru lembaga keuangan mikro, tidak hanya di Indonesia khususnya, namun juga bagi dunia micro finance pada umumnya.


BRI Village Unit which was started in 1984, since 1986 up to 2002 had grown and managed to earn profit.


BRI Unit Desa yang dimulai tahun 1984 tersebut, sejak tahun 1986 hingga tahun 2002 terus berkembang serta tetap mampu menghasilkan laba.


BRI Village Unit which later was known as BRI Unit now is distributed in 3,902 places at all parts of Indonesia.


BRI Unit Desa yang kemudian lebih dikenal sebagai BRI Unit kini telah tersebar di 3.902 tempat di berbagai pelosok Indonesia.


Target market of BRI is they who are categorized as the working poor.


Target market BRI adalah mereka yang digolongkan sebagai the working poor.


With loan value up to Rp. 50 millions, anyway of around 4 millions debtors their average loan is around Rp. 3 millions.


Dengan besar pinjaman bisa sampai Rp 50 juta namun demikain dari jumlah peminjam sekitar 4 juta debitur rata-rata pinjaman mereka adalah sekitar Rp 3 juta.


Whereas for saving, now BRI Unit serves around 25 millions depositors all over Indonesia.


Sedangkan untuk tabungan, BRI Unit saat ini melayani sekitar 25 juta penabung diseluruh Indonesia.


With performance record since 1996 up to now, BRI Unit is even known as the most successful Micro Financial Institution, not only in Indonesia but also among other countries in the world.


Dengan catatan kinerja sejak tahun 1996 hingga saat ini, BRI Unit bahkan dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro paling berhasil, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kalangan negara-negara lain di dunia.


Main principles adopted tightly so far by BRI Unit Management are as follow:


Prinsip-prinsip utama yang selama ini dipegang erat oleh manajemen BRI Unit adalah sebagai berikut :


The system applied in BRI Unit like product, procedure, accountancy system, and supervision are efficient and effective.


Sistem yang diterapkan di BRI Unit seperti produk, prosedur, sistem akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien dan efektif.


BRI Unit is easy to contact and always close to low class people especially the ones in villages or remote areas.


BRI Unit mudah dihubungi serta selalu berada dekat di tengah-tengah masyarakat bawah khususnya yang berada di daerah pedesaan / pinggiran.


Saving and loan products are designed in such a way so fit with public demand that need it.


Produk simpanan dan pinjaman dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkannya.


To ensure that simplicity principle works properly, then BRI Unit must be managed openly/transparently.


Guna memastikan bahwa prinsip simplicity berjalan dengan benar maka, BRI Unit harus dikelola secara terbuka / transparan.


All costs related to BRI Unit activities must be able to be closed with income volume received by BRI Unit.


Semua biaya yang terkait dengan kegiatan BRI Unit harus dapat ditutup dengan jumlah income yang diterima BRI Unit.


BRI Unit must be able to generate profit so forth can grow and branch out for its business sustainability.


BRI Unit harus mampu menghasilkan laba sehingga seterusnya mampu bertumbuh dan berkembang demi keberlangsungan usahanya.


Every attendant in BRI Unit must receive training to maximize the capability of every employee in order to give the best to customers and company.


Setiap pegawai dijajaran BRI Unit harus mendapat training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik buat nasabah dan perusahaan.


BRI Unit runs supervision system procedure mechanism in order to ensure that all employees have exercised their activities according to execution of health banking principles.


BRI Unit menjalankan mekanisme prosedur sistem supervisi guna memastikan bahwa semua karyawan telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.


BRI Unit always recruits human resources or employees who originate or dwell at local area.


BRI Unit senantiasa merekrut SDM atau karyawan yang berasal dan berdomisili didaerah setempat.


Local people surely will also understand local people characteristics and business.


Orang setempat tentu saja akan juga sangat memahami karakteristik masyarakat dan bisnis setempat.


Utilizing employee originate from local area will also increase relatively high self ownership towards BRI Unit.


Menggunakan karyawan yang berasal dari daerah setempat juga akan meningkatkan self ownership yang relatif tinggi terhadap BRI Unit.


Business operational area of BRI Unit is limited by certain region, by doing so control and monitoring level from officers or BRI management and also public is maintained.


Daerah operasi bisnis BRI Unit dibatasi oleh daerah tertentu, dengan demikian tingkat kontrol dan monitoring dari petugas atau pejabat BRI serta juga masyarakat juga lebih terjaga.


Operational procedure is also made standard so easy to understand and fit with local condition.


Prosedur operasional juga dibuat standar sehingga mudah dipahami serta sesuai dengan kondisi daerah setempat.


Product and saving good service SIMPEDES and also loan KUPEDES are made in such a way so very flexible with economy sector strength potential or business owned by the region.


Produk dan jasa baik simpanan SIMPEDES dan juga pinjaman KUPEDES dibuat sedemikian rupa sehingga sangat lentur dengan potensi kekuatan sektor ekonomi atau bisnis yang dimiliki oleh daerah.


BRI gradually uses information technology from manual way up to sophisticated facilities, such as radio SSB, telephone network, and also online system.


BRI secara bertahap menggunakan teknologi informasi dari cara manual maupun sampai dengan sarana yang lebih canggih lagi seperti, radio SSB, jaringan telepon dan juga on line system.


Of almost 4,000 BRI Unit existing throughout Indonesia, now at least all transactions and administration of BRI Unit have used computer facility, server, UPS and printer.


Dari hampir 4000 BRI Unit yang ada diseluruh pelosok Indonesia, saat ini, paling tidak, seluruh transaksi dan administrasi BRI Unit sudah menggunakan sarana komputer, server, UPS dan printer.


Information technology facility from manual, radio, telephone up to online system is used simultaneously at different regions throughout Indonesia.


Sarana teknologi informasi dari manual, radio, telepon sampai dengan on line system dipergunakan secara bersamaan didaerah yang berbeda-beda diseluruh Indonesia.


That indicates attention and anticipation of BRI on dynamic of era development at each location of BRI Unit.


Hal tersebut menunjukkan perhatian dan antisipasi BRI atas dinamika perkembangan jaman di masing-masing lokasi BRI Unit.


The technology used is different, but every BRI Unit can contribute profit to BRI.


Teknologi yang dipakai berbeda, namun demikian setiap BRI Unit tersebut tetap mampu memberi kontribusi laba bagi BRI.


For years to come BRI keep trying to increase distribution of its fund to micro business, small, and medium.


Untuk tahun-tahun mendatang BRI terus berupaya untuk meningkatkan penyaluran dananya kepada usaha mikro, kecil dan menengah.


Up to now, BRI credit expansion has been able to reach the level targeted by government via business plan.


Sampai dengan saat ini, ekspansi kredit BRI telah berhasil mencapai angka yang ditargetkan oleh pemerintah melalui bisnis plan.


Until the end of 2003 BRI planned to do credit distribution to SME small medium enterprise in amount of Rp. 9.4 trillions from the position on June 2002.


Sampai dengan akhir 2003 BRI berencana untuk melakukan penyaluran kredit kepada UKM sebesar Rp 9.4 trilyun dari posisi Juni 2002.


With experience on credit distribution to small business for more than 107 years we expect the target will be able to be embodied well.


Dengan pengalaman penyaluran kredit kepada usaha kecil selama lebih dari 107 tahun kami berharap target tersebut akan dapat terealisir dengan baik.


This credit scheme is dedicated to support regional government wish in elevating living standar of low class people at its region.


Scheme kredit ini ditujukan untuk mendukung keinginan PEMDA dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lapis bawah didaerahnya.


This credit scheme is intended to assist absorption enhancement of KKP by cooperatives where now the absorption is hampered by shortage of collateral that must be provided the cooperatives.


Scheme kredit ini dimaksud untuk membantu untuk peningkatan penyerapan KKP oleh Koperasi dimana pada saat ini penyerapannya terhambat oleh kekurangan jaminan yang harus disediakan oleh koperasi.


To increase accessibility to BRI, BRI keeps extending networking throughout Indonesia.


Untuk meningkatkan aksesibilitas kepada BRI, BRI terus memperluas jaringan kerja diseluruh Indonesia.


On June 2002, BRI has had 4,512 offices that consisted of 322 branch offices, 68 supporting branch offices, 3,902 BRI Units and 220 Village Service Post VSP.


Pada Juni 2002, BRI telah memiliki 4.512 kantor yang terdiri dari 322 kantor cabang, 68 kantor cabang pembantu, 3.902 BRI Unit dan 220 pos pelayan desa PPD.


Still in order to increase accessibility of SME to market, BRI also asks various other institutions to develop services to SME, among others is development of SME Center.


Masih dalam upaya meningkatkan aksesbilitas UKM ke pasar, BRI juga mengajak berbagai lembaga lain untuk mengembangkan pelayanan kepada UKM, antara lain dengan pengembangan SME Center.


The development of SME Center is established altogether with KADIN and TELKOM, not only intended to develop network, E'market place also run as information center as well as education for SMEs.


Pengembangan SME Center ini didirikan bersama-sama dengan KADIN dan TELKOM, tidak saja bertujuan untuk membangun jaringan, E'market place menjalankan juga sebagai pusat informasi maupun edukasi bagi para UKM.


Currently has been established at nine locations and in the near future with assistance of South Korean Government will be developed at 60 locations.


Pada saat ini telah didirikan di sembilan lokasi dan dalam waktu dekat atas bantuan pemerintah Korea Selatan akan dibangun lagi sebanyak 60 lokasi.


In development of E'market place network, BRI also cooperates with Agritani, a regional institution.


Dalam pengembangan jaringan E'market place tersebut, BRI juga bekerja sama dengan agritani, sebuah lembaga regional.


BRI has also conducted pilot project, flanking program of SME altogether with universities, such as Gadjah Mada University and Udayana University.


BRI juga telah melaksanakan proyek percontohan, program pendampingan UKM bersama-sama dengan perguruan tinggi seperti: Universitas Gadjah Mada UGM dan Universitas Udayana.


In this flanking program, experts from BRI altogether with students joining KKN field work accompanied by their lecturers, accompany activities some SMEs for three months.


Dalam program pendampingan ini, tenaga ahli dari BRI bersama-sama dengan para mahasiswa KKN yang didampingi oleh para dosennya, mendampingi kegiatan sejumlah UKM selama tiga bulan.


During flanking, besides conducting research, the students also give guidance and counseling to small enterprises and guide them.


Selama pendampingan tersebut, selain melakukan penelitian, para mahasiswa juga memberikan guidance dan counseling kepada usaha kecil dan membimbingnya.


This flanking program is felt its benefit by SME, so now an continued program is being executed with other big universities.


Program pendampingan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh UKM, sehingga saat ini sedang dilaksanakan program lanjutan dengan universitas besar lainnya.


As has been mentioned, that to achieve optimum result, in the real sector development requires support from all parties, including local government.


Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, dalam pengembangan sektor riil tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah.


In the regional autonomy, with enactment of decentralization in governance and fiscal fields, regional government support is highly expected especially in forms of:


Dalam era otonomi daerah, dengan berlakunya desentralisasi dibidang kewenangan pemerintah dan fiskal, dukungan PEMDA tersebut sangat diharapkan terutama dalam bentuk :


With the stopping of Bank Indonesia liquidity credit flow, regional government is expected can provide sharing replacement liquidity with the enactment of fiscal decentralization policy.


Dengan telah dihentikannya kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia KL BI, PEMDA diharapkan dapat menyediakan likuidasi pengganti sharing dengan berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal.


To ease liquidity credit disbursement, regional government can cooperate with banks at the region.


Untuk kelancaran penyaluran kredit likuiditas, PEMDA dapat bekerja sama dengan bank-bank didaerah setempat.


Regional government is also expected can support availability of credit loan facility so can ease bank credit disbursement to real sector.


PEMDA juga diharapkan dapat mendukung tersedianya fasilitas pinjaman kredit sehingga dapat memperlancar penyaluran kredit perbankan kepada sektor riil.


To enhance accessibility to remote areas and mobility of business world, required sufficient infrastructure availability, such as sea, land, and air transportation.


Untuk meningkatkan aksesibilitas ke pelosok dan mobilitas dunia usaha, diperlukan penyediaan infra strukur yang memadai seperti transportasi laut, darat dan udara.


Development of seaport and airport and communication network.


Pembangunan pelabuhan dan bandara serta jaringan komunikasi.


Accelleration of this infrastructure development is highly possible to reach if part of General Fund Allocation Dana Alokasi Umum is allocated to this field.


Percepatan pembangunan infra struktur ini berpeluang besar tercapai jika sebagian DAU dialokasikan ke bidang ini.


Quality of regional bureaucracy also needs to be enhanced in such a way so has paradigm of serving business.


Kualitas birokrasi daerah juga perlu ditingkatkan sedemikian rupa sehingga memiliki paradigma melayani bisnis.


Later on this is reflected in pro business growth through simplicity and clarity in business licensing.


Hal ini nantinya tercermin dalam keberpihakan terhadap pertumbuhan bisnis melalui kesederhanaan dan kejelasan masalah perijinan usaha.


To achieve this matter, it is required a paradigm of regional head as CEO at his/her region.


Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan paradigma kepala daerah sebagai CEO di daerahnya.


This change is necessary considering in regional autonomy, regional management responsibility rests with local leaders.


Perubahan ini perlu mengingat di era otonomi daerah, tanggung jawab manajemen daerah ada pada pimpinan setempat.


Security is an important factor for business development.


Keamanan merupakan faktor penting bagi perkembangan dunia usaha.


The more fragile a region, regional business development is also hampered, so will increase the risk in the eyes of banking.


Semakin rawan suatu daerah, perkembangan usaha daerah semakin terganggu, sehingga akan meningkatkan resiko dimata perbankan.


Without existence of conducive support as mentioned above will impact to fund management which become not optimum.


Tanpa adanya dukungan kondusif seperti tersebut diatas akan berdampak pada pengolahan dana yang menjadi tidak optimal.


The function of micro financial institution as financial intermediary is disturbed among other: low LDR.


Fungsi lembaga keuangan mikro sebagai financial intermediary terganggu antara lain : LDR-nya rendah.


Regional capital flight, where investor will withdraw its investation in the region to be shifted to other region whose condition is more conducive towards business development.


Regional capital flight, dimana investor akan menarik investasinya didaerah tersebut untuk dialihkan ke daerah lain yang kondisinya lebih kondusif terhadap perkembangan usahanya.


Observing BRI performance so far, seems that assets growth and the number of people receiving capital assistance as well as loan amount disbursed keep growing.


Melihat kinerja BRI selama ini, nampak bahwa pertumbuhan assets dan jumlah orang yang mendapatkan bantuan permodalan maupun jumlah pinjaman yang disalurkan terus meningkat.


It is indicated that potential of micro financial institution establishment in villages is very big.


Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi pembentukan lembaga keuangan mikro di pedesaan sangat besar.


Still there are much idle money in villages and at the other side also many businessman candidates or people with entrepreneurship spirit but do not have capital and limited access to bank.


Masih banyak uang menganggur di pedesaan dan disisi lain, banyak pula calon-calon pengusaha atau orang yang mempunyai jiwa wirausaha namun tidak mempunyai modal dan kurang dapat akses ke perbankan.


The role of micro financial institution in the era of regional autonomy becomes important.


Peran Lembaga Keuangan Mikro di era Otonomi daerah semakin penting.


For that micro financial institution should innovate in order to anticipate business opportunity which keeps open, especially in term of accessibility and product/service enhancement.


Untuk itu lembaga keuangan mikro perlu berinovasi guna mengantisipasi peluang bisnis yang semakin terbuka, khususnya dalam hal peningkatan aksesibilitas dan pelayan produk / jasa.


From existing SMEs there is a lot which lack of capital and management capability of saving-loan is still weak.


Dari LKM yang ada masih banyak yang kekurangan modal dan kemampuan manajemen usaha simpan pinjamnya masih lemah.


Government issued Law or Government Regulation that regulates MFI and obliges every village to establish MFI a kind of BKD.


Pemerintah menerbitkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang LKM, dan mewajibkan setiap desa untuk mendirikan LKM semacam BKD.


Management and supervision of MFI are executed by an institution that has experience in managing MFI.


Pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan oleh satu lembaga yang mempunyai pengalaman membina LKM.


Regional government cooperates with foremost micro financial institutions give training assisting facility to MFI committee and give working capital assistance in form of loan.


Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga perbankan / keuangan mikro terkemuka memberikan fasilitas bantuan pelatihan kepada para pengurus LKM serta memberikan bantuan modal kerja berupa pinjaman.


Resume of national gathering and Indonesian micro finance development bazaar.


rangkuman hasil temu nasional dan bazar pengembangan keuangan mikro indonesia


With determination to develop micro finance in framework empowerment of micro business as effort of poverty alleviation with target aiming for and serving 10 million poor people up to 2005.


Dengan tekad untuk mengembangkan keuangan mikro dalam rangka pemberdayaan usaha mikro sebagai usaha mengentaskan kemiskinan dengan target menjangkau dan melayani 10 juta orang miskin hingga 2005.


Micro Finance Development and empowerment of Micro Financial Institution are accurate steps in order to alleviate poverty and development of people economy.


Pengembangan Keuangan Mikro dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro merupakan langkah yang tepat dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat.


Because of that is required recognition on existence of micro financial institution as separate entity.


Oleh sebab itu diperlukan pengakuan atas eksistensi lembaga keuangan mikro sebagai entitas tersendiri.


Respecting diversity, uniqueness, and relatedness of micro finance with society development.


Menghormati keragaman, keunikan, dan keterkaitan keuangan mikro dengan perkembangan masyarakat.


Giving recognition and legality to the existence of micro finance and Micro Financial Institution.


Memberikan pengakuan dan legalitas atas keberadaan keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro


Providing protection to public involving in micro finance activity.


Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keuangan mikro


Prioritizing micro finance development strategy on basis of joint movement of all parties related with micro finance development.


Memprioritaskan strategi pengembangan keuangan mikro atas dasar gerakan bersama dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan keuangan mikro


Developing independent and sustainable flanking, including conducting flanking institution strengthening especially that functions in connecting formal and non-formal sectors.


Mengembangkan pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan, termasuk melakukan penguatan lembaga-lembaga pendampingan terutama yang berfungsi menghubungkan sector formal dan non-formal.


Combining group and individual approach according to need and acceptance of public.


Memadukan pendekatan kelompok dan individual sesuai dengan kebutuhan dan penerimaan masyarakat.


Developing integration between loan distribution and public saving mobilization, as well as making saving as system base and strength of micro finance.


Mengembangkan keterpaduan antara penyaluran pinjaman dan mobilisasi tabungan masyarakat, sekaligus menjadikan tabungan sebagai basis system dan kekuatan keuangan mikro.


Reconfirming as well as recognizing and appreciating to meaningful role of woman in every effort of micro finance development.


Menegaskan kembali sekaligus memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap arti peranan perempuan dalam setiap usaha pengembangan keuangan mikro.


Developing micro finance supporting institutions as follows:


Mengembangkan lembaga-lembaga penunjang keuangan mikro sebagai berikut:


Institution that can execute protection function on saving and loan.


Lembaga yang dapat menjalankan fungsi perlindungan atas simpanan dan pinjaman


Inspecting institution, which simultaneously conducts minimum standardization on micro finance practice, supervision, audit, rating, and certification of micro financial institution.


Lembaga pengawasan, yang sekaligus melakukan standarisasi minimal terhadap praktik keuangan mikro, supervisi, audit, rating, dan sertifikasi lembaga keuangan mikro.


Institution that develops cooperation network among MFIs.


Lembaga yang membangun jaringan kerjasama antar LKM.


Should be thought for consideration development sort of alternative central bank institution for MFI established by government, Bank Indonesia and association MFIs.


perlu dipikirkan untuk dipertimbangkan pembentukan semacam lembaga bank sentral alternatif bagi LKM yang dibentuk oleh pemerintah, Bank Indonesia dan asosiasi LKM.


The legal framework must not aim MFI development into banking development lane, because indeed MFI is not bank and not cooperative.


Kerangka hokum tersebut tidak harus mengarahkan pengembangan LKM dalam jalur pengembangan perbankan, karena memang LKM bukan bank dan bukan koperasi.


The legal framework must also give tolerance and appreciation to MFI which due to its condition is not possible yet to be controlled in a legal tool and strict law.


Kerangka hokum tersebut juga harus memberikan toleransi dan apresiasi bagi LKM yang kerana kondisinya belum memungkinkan untuk diatur dalam suatu perangka hukum dan perundang-undangan yang ketat.


For MFI regulation that regulate cooperation between MFI with other financial institution bank and non-bank.


Bagi LKM ketentuan yang mengatur kerjasama LKM dengan lembaga keuangan lain bank dan non-bank.


That in KM Draft Law should be put regulation on protection to customer, either saving or loan that does not mean to be flanking.


Bahwa dalam RUU KM perlu dicantumkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap nasabah, baik simpanan maupun pinjaman yang tidak harus berarti penjaminan.


That KM Draft Law should be clear to put protection to FMI so can be organization from, by, and for local people.


Bahwa RUU KM perlu lebih tegas mencantumkan perlindungan terhadap LKM sehingga tetao dapat menjadi organisasi dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat.


That must be considered capability to do inspection and enforcement on law enacted.


Bahwa harus diperhatikan kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pengambilan tindakan atas ketentuan yang diundangkan.


Law and rule that give legality, public protection, as well as basis for MFI development can be embodied immediately.


Peraturan perundang-undangan yang memberikan legalitas, perlindungan bagi masyarakat, sekaligus sebagai dasar pengembangan LKM dapat segera diwujudkan.


The future of micro financial institution in Indonesia.


Masa depan lembaga keuangan mikro di indonesia


In discussing viability aspect and sustainability, the topics discussed frequently by experts are regulation and supervision of MFI.


Dalam membahas aspek kelayakan viability dan kelestarian sustainability, topik yang banyak didiskusikan para pakar adalah pengaturan regulation dan pengawasan supervision LKM.


This writing screens the essence of issue on regulation and supervision that develop in international world and later on problem currently faced by MFI in Indonesia with way out advices.


Tulisan ini menyarikan isyu di bidang pengaturan dan pengawasan yang berkembang di dunia internasiona1 dan kemudian masalahyang sedang dihadapi LKM di Indonesia beserta usulan jalan keluarnya.


Regulation for MFI which is regulated and supervised whether with applying existing regulation or with special regulation.


pengaturan bagi LKM yang diatur dan diawasi apakah dengan menerapkan peraturan yang telah ada atau dengan peraturan khusus


If applied existing regulation is for traditional financial institution regular bank.


Apabila diterapkan peraturan yang ada untuk lembaga keuangan yang tradisional bank umum.


For instance supervision on BancoSol in Bolivia is conducted by bank and financial institution supervision authority.


Sebagai contoh pengawasan terhadap BancoSol di Bolivia dilakukan oIeh otoritas pengawasan bank dan lembaga keuangan.


Supervision is conducted by supervising authority based on regulation specially regulate MFI or portofolio micro credit of financial institution.


pengawasan dilakukan oleh otoritas pengawasan berdasarkan peraturan yang khusus mengatur LKM atau portofolio kredit mikro dari lembaga keuangan.


Regulation itself is conducted by federation based on internal regulation that applied to members.


Pengaturan sendiri dilakukan oIeh federasi berdasarkan peraturan intern yang berlaku untuk anggota.


Hybrid approach, where a third party is assigned to supervise MFI based on approval between supervision authorities with related parties.


Pendekatan campuran hybrid, di mana ditunjuk pihak ke tiga untuk mengawasi LKM berdasarkan persetujuan antara otoritas pengawasan dengan pihak terkait.


As example is Indonesia where supervision on regular bank and BPR Public Credit Bank is conducted by central bank, whereas supervision on BKD is delegated to BRI.


Contohnya adalah Indonesia di mana pengawasan atas bank umum dan BPR dilakukan oleh bank sentral, sedangkan pengawasan atas BKD diserahkan kepada BRI.


The interesting thing is that the emergence of special regulation for PFF in Bolivia is the result of teaching each other between bank supervisors during supervising BancoSol with BancoSol management.


Yang menarik adalah bahwa lahirnya peraturan khusus bagi PFF di Bolivia merupakan hasil saling-ajar antara pengawas bank selama mengawasi BancoSol dengan pihak manajemen BancoSol.


Whereas discussion on regulation of FMI in the Philippines emerges from initiative of FMI practicioners that feel need nonna for viability and survival of their industry.


Sedangkan pembicaraan mengenai pengaturan LKM di Filipina timbul dari prakarsa praktisi LKM sendiri yang merasa membutuhkan nonna bagi kelayakan dan kelangsungan hidup industri mereka.


Problems of MFI in Indonesia


Masalah-masalah LKM di Indonesia


BKD status which is still hanged the status is BPR but not yet BPR.


Status BKD yang masih menggantung berstatus BPR tapi belum BPR.


Whether exception to those four matter are applicable forever or temporary?


Apakah pengecualian terhadap ke empat hal tsb berlaku selamanya atau sementara?


If forever, why not being standardized so not become question which physicologically bother its executioner?


Apabila untuk selamanya, mengapa tidak dibakukan agar tidak menjadi pertanyaan yang secara psikologis mengganggu para pelaksananya?


From legal perspective, BKD also faces problem because the legal shapes of BPR allowed according to Banking Law are regional companies, cooperatives, or limited companies.


Dari segi bentuk hukum, BKD juga menghadapi masalah karena bentuk hukum BPR yang diperbolehkan menurut UU Perbankan adalah perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas.


Will BKD be forced to become cooperative? History has proved the failure to shift BKD as cooperative.


Akankah BKD dipaksa menjadi koperasi? Sejarah telah membuktikan ketidakberhasilan menjadikan BKD sebagai koperasi.


Isn't there any possibility the insititution established based on village consensus is adopted as regional company?


Tidak adakah kemungkinan lembaga yang didirikan berdasarkan rembug desa ini diadopsi sebagai perusahaan daerah?


Whereas the article says that banking business is collecting fund from public and providing credit, thus it means LDKP that cannot become BPR may not operate again?


Padahal pasal tersebut mengatakan bahwa usaha perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit, jadi apakah berarti LDKP yang tidak menjadi BPR tidak boleh beroperasi lagi?


Implication of Halted Function of BI in credit provision and banking supervision.


Implikasi dihentikannya fungsi BI dalam pemberian kredit dan dalam pengawasan perbankan.


With withdrawed function of BI in banking supervision at least in 2002, how is the supervision of BKD hereafter?


Dengan dicabutnya fungsi BI dalam pengawasan perbankan paling lambat di tahun 2002, bagaimanakah pengawasan BKD selanjutnya?


So far, BRI conducts supervision to BKD based on mandate and especially funding from BI.


Selama ini, BRI melakukan pengawasan kepada BKD atas mandat dan terutama pembiayaan dari BI.


The problem becomes serious with rumor that BRI intends to lay off the task due to advice of IMF.


Masalah ini bertambah serius dengan adanya berita burung bahwa BRI bemiat melepaskan tugas tersebut atas saran dari IMF.


The background of two first problems is: inconsistency in BPR concept adopted by government, so disrupting the existence of MFI post Pakto.


Latar belakang dua masalah yang pertama adalah: tidak konsistennya konsep BPR yang dianut pemerintah, sehingga merugikan eksistensi LKM pra-Pakto.


Among monetary authority seems adopted myth that big financial institution is better writer's opinion in Media Indonesia, May 24, 2000.


Di kalangan otoritas moneter rupanya dianut mitos bahwa lembaga keuangan yang lebih besar adalah yang lebih baik opini penulis dalam Media Indonesia, 24 Mei 2000.


PPW activity is aimed for increasing bureaucracy effectivity and increasing regional public participation in planning and executing development at each region.


Kegiatan PPW ditujukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing.


Village credit system development is one of program components to reduce poverty by involving local people.


Pengembangan sistem kredit perdesaan merupakan salah satu komponen program untuk mengurangi kemiskinan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat.


Based on each regional regulation, Regional Development Bank RDB is assigned as technical coach, whereas government officer from provincial level up to district acts as coaching body.


Berdasarkan peraturan daerah masing-masing, Bank Pembangunan Daerah ditunjuk menjadi pembina teknis, sedangkan pejabat pemerintah dari tingkat propinsi sampai kecamatan bertindak sebagi badan pembina.


Success of LDKP mostly depends on management intensity from RDB at each province with its success in detaching from bureaucracy involvement.


Keberhasilan LDKP sebagian besar tergantung kepada intensitas pembinaan dari BPD di masing-masing propinsi serta keberhasilannya dalam membebaskan diri dari campur tangan birokrasi.


But almost never been seen existency of academicians and internal high rank officers.


tapi hampir tidak pernah dilihat keberadaannya oleh akademisi dan petinggi dalam negeri.


Government prefers to develop project or new credit institution, with low interest rate that causing MFI difficult to grow its business, than coaching existing MFI.


Pemerintah lebih suka membuat proyek atau lembaga kredit baru, dengan suku bunga murah yang mengakibatkan LKM sukar mengembangkan usahanya, daripada membina LKM yang sudah ada.


The future of Indonesian MFI depends heavily on proper regulation and supervision policy that understands mission hold by MFI and the condition faced.


Masa depan LKM Indonesia sangat tergantung kepada kebijakan pengaturan dan pengawasan yang tepat, yang memahami misi yang diemban oleh LKM dan kondisi yang dihadapinya.


The impact of enactment of public credit bank system to village institution performance.


dampak pemberlakuan sistem bank perkreditan rakyat terhadap kinerja lembaga pedesaan


Low morality of executioner apparatus in credit sector.


rendahnya moralitas di bidang perkreditan aparat pelaksana.


Low mobilization level of public fund.


rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat.


The problems indicated basic shortcomings in formulation of conventional credit policy, namely on particulary inaccurate assumption used as policy base.


Masalah-masalah tersebut menunjukan adanya kelemahan yang mendasar dalam perumusan kebijakan kredit konvensional, yaitu terutama tidak tepatnya asumsi yang dipakai sebagai dasar kebijakan.


Meanwhile, in village itself people have been for a long time owned local or traditional financial institutions that serve their needs on principles of self-supporting and market approach.


Sementara itu, di pedesaan sendiri rakyat telah lama memiliki lembaga-lembaga keuangan lokal atau tradisional yang melayani kebutuan mereka berazaskan swadaya dan pendekatan pasar.


The institutions are called Village Financial Institution VFI or which recently are more recognized with name Micro Financial Institution MFI.


Lembaga-lembaga tersebut disebut lembaga keuangan pedesaan LKP atau yang akhir-akhir ini lebih dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro LKM.


VFI which become object of this research is people self-supporting group PSCG, Village Credit Agency VCA, and District Credit Agency DCA.


LKP yang menjadi obyek penelitian ini adalah kelompok swadaya masyarakat KSM, Badan Kredit Desa BKD, dan Badan Kredit Kecamatan BKK.


Bringing implication of working culture change, accountancy system change, organizational structure, and increasing coast which is difficult to adapt by most of VPIs.


Membawa implikasi perubahan budaya kinerja, perubahan sistem akuntansi, struktur organisasi, dan peningkatan biaya yang sukar diadaptasi oleh  sebagi an besar LKP.


If BPR Public Credit Bank system will be fully implemented at VFI, then estimated 90% of all VCA will experience negative margins.


Apabila sistem BPR akan diterapkan sepenuhnya pada BKD, maka diperkirakan 90% dari seluruh BKD akan mengalami marjin yang negatif.


Does not encourage the effectiveness of VFI as financial service institution for poor people in villages because CAMEL criteria do not recognize infrastructure provision and deepening service access.


Tidak mendorong efektivitas LKP sebagai lembaga pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin di pedesaan karena kriteria CAMEL tidak memperhatikan penyediaan sarana dan pendalaman akses pelayanan.


At initial implementation CAMEL in 1991/1992, the number of DCA loan decreased 11.6%, the number of new loan reduced by 23%, on the other side the number of average loan increased by 26.8%.


Pada awal pemberla kuan CAMEL di tahun 1991/1992, jumlah pemimjam BKK menurun 11,6% jumlah peminjaman baru berkurang 23%, sebaliknya jumlah pinjaman  rata-rata naik sebesar 26,8%


It was also indicated that, at least until 1998, Indonesian banking authority had not been touched by micro finance paradigm which had grown at the world outside.


Hal itu juga menunjukkan bahwa, paling tidak sampai dengan tahun 1998, otoritas perbankan Indonesia belum tersentuh oleh wacana keuangan mikro yang berkembang di dunia luar.


The factors can be effectively implemented as major criteria to evaluate performance of various types of VCI.


Faktor-faktor tersebut dapat efektif diterapkan sebagai kriteria pokok untuk menilai kinerja berbagai jenis LKP.


VCA is a healthy and potential model of VFI to be preserved because has several advantages, namely:


BKD merupakan model LKP yang sehat dan potensial untuk dilestarikan karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:


Potential to develop voluntary saving and access to depositors,


potensi untuk mengem bangkan tabungan sukarela dan akses kepada penabung,


Quite selective its mechanism of loan provision,


cukup selektif nya mekanisme pemberian pinjaman,


Strong social relationship in reducing arrears.


kuatnya hubungan sosial dalam menekan jumlah penunggak


Consistent in deepening service to poor people, and


konsisten dalam pendalaman pelayanan kepada masyarakat miskin,  dan


Responsive to effort and policy of enhancing performance,


responsif terhadap upaya dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja,


PSCG has constraint in enhancing its performance because limited number of members so hamper access extension to depositors.


KSM mempunyai kendala dalam meningkatkan kinerjanya disebabkan terbatasnya jumlah anggota sehingga menghambat perluasan akses kepada penabung.


This constraint has been overcomed by extending PSCG whose activity is only saving-loan to become joint business that exercise other productive activity, so can increase profit.


Kendala ini berhasil diatasi dengan memperluas KSM yang kegiatannya hanya simpan-pinjam menjadi kelompok usaha bersama yang melakukan kegiatan produktif lainnya, sehingga dapat meningkatkan laba.


From exogen variable influence towards VFI performance can be explained that:


Dari pengaruh variabel eksogen terhadap kinerja LKP  dapat dikemukakan bahwa:


General correlation of VFI to service reach discloses negative influence of cheap credits from government that causing VFI difficult to extend its service access.


korelasi umum LKP terhadap jangkauan pelayanan mengungkapkan pengaruh negatif kredit-kredit murah dari pemerintah yang menyebabkan LKP sukar memperluas akses pelayanannya,


Correlation between customer incomes with service access factor indicates there is still honest character at villagers.


korelasi penghasilan nasabah dengan faktor akses pelayanan menunjukkan masih ada nya sifat jujur pada masyarakat pedesaan.


The bigger their income, the more probability they save, the less probability they will borrow and be in arrears.


semakin besar penghasilan mere ka, semakin besar kemungkinan mereka menabung, semakin kecil kemungkinnan mereka meminjam dan menunggak.


Micro finance is one of effective ways of alleviating poverty and moving people economy.


Keuangan mikro sebagai salah satu cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat


Mrs. Sri, with age around 40 years, lives in Sragen village Central Java, is a business woman of humble food stall.


Ibu Sri, berumur sekitar 40 tahun, tinggal di desa Sragen Jawa Tengah, adalah seorang pengusaha warung makan sederhana.


One day must borrowed money of Rp. 1 million from shark-loan.


Pada suatu hari terpaksa meminjam  uang sejumlah Rp 1 juta dari pelepas uang atau lebih dikenal sebagai rentenir.


Every month she must pay Rp. 100,000, but the loan is never settled because the interest is 10% per month.


Tiap bulan dia harus membayar Rp 100.000, tetapi pinjaman tersebut tidak pernah lunas, sebab bunganya 10% sebulan.


Thus the Rp. 100,000 that she pays so far only the interest, whereas the capital is never paid.


Jadi Rp 100.000 yang dia angsur selama ini hanya bunganya saja, sementara untuk pokoknya tidak pernah lunas.


Then on her friend offer, she joined a group of micro business women, which is recognized with name PSCG People Self-Capability Group.


Kemudian atas ajakan kawannya, dia bergabung dalam suatu kelompok ibu-ibu para pengusaha mikro lainnya, yang lebih dikenal dengan istilah KSM Kelompok Swadaya Masyarakat.


After the group is considered quite solid, by its flank is given an opportunity to start borrowing to Micro Financial Institution, Rp. 1 million each.


Setelah kelompoknya dipandang cukup solid, oleh pendampingnya diberi kesempatan untuk mulai meminjam ke Lembaga Keuangan Mikro, masing-masing Rp 1 juta.


By Mrs. Sri the loan is used to settle fully all her debt to shark-loan.


Oleh Ibu Sri pinjaman tersebut digunakan untuk membayar lunas semua hutangnya pada pelepas uang.


Then every month Mrs. Sri keeps paying Rp. 100,000 to her group, and after 12 times installments her debt is settled.


Kemudian setiap bulannya Ibu Sri tetap membayar Rp 100.000 kepada kelompoknya, dan setelah 12 kali angsuran hutangnya dinyatakan lunas.


Mrs. Sri is very grateful and since then her income increases by Rp. 100,000 every month, because her debt is settled.


Ibu Sri sangat bersyukur dan sejak itu penghasilannya meningkat dengan Rp 100.000 setiap bulannya, karena pinjamannya sudah lunas.


That is micro finance; with Rp. 1 million can change the life of Mrs. Sri and her family.


Itulah keuangan mikro, dengan Rp 1 juta, dapat mengubah kehidupan Ibu Sri dan keluarganya.


She indeed does not have access to financial institution such as bank, because does not have collateral or saving.


Ia memang tidak mempunyai akses ke Lembaga Keuangan seperti bank, sebab tak punya agunan maupun tabungan.


The only access is to shark-loan, and it means she will become poorer all her life, because of high interest rate 10 - 20% every month.


Satu-satunya akses adalah ke para pelepas uang, dan itu berarti ia akan menjadi miskin seumur hidupnya, karena tingginya bunga pinjaman 10 - 20 % setiap bulan.


How many people like Mrs. Sri in Indonesia.


Berapa banyak orang-orang seperti Ibu Sri di Indonesia


Namely poor people, but have businesses which are very small.


Yaitu orang-orang miskin, tetapi punya usaha yang sangat kecil.


Each institution uses different criteria, so poverty numbers are always criss cross.


Masing-masing institusi memakai kriteria yang berbeda-beda, sehingga angka-angka kemiskinan selalu simpang siur.


Globally, there is a kind of understanding about poverty that can be accepted and understood one another, namely if the income is less than US$ 1 per day per individu.


Secara global, ada semacam pengertian tentang kemiskinan yang dapat diterima dan dimengerti satu sama lain, yaitu apabila penghasilannya kurang dari: US$ 1 per hari per orang.


Let us see the experience of Mrs. Sari in Parung Village, Bogor.


Mari kita lihat pengalaman Ibu Sari di Desa Parung Bogor.


Her husband works as driver, and she herself is a daily need vegetable seller, takes place at her house.