Dengan demikian, nasib kaum buruh akan semakin tertindas sedangkan para kapitalis akan semakin ganas dan serakah.


The analysis presented by Marx in fact is too simple for economy development measure of current capitalism.


Analisis yang dikemukakan oleh Marx memang masih terlalu sederhana untuk ukuran perkembangan ekonomi kapitalisme saat ini.


Because global capitalism development in this century has been advanced and complex.


Sebab, perkembangan kapitalisme global di abad mutakhir ini sudah semakin canggih dan kompleks.


The greediness of capitalist is not only up to extortion of employee and acquisition of small class entrepreneur, but also their greediness have encroached and loot in many other sectors, even with support of various facilities and organizations created by themselves.


Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya sampai pada pemerasan kaum buruh dan pencaplokan pengusaha kelas teri, namun keserakahan mereka sudah menerobos dan menjarah di banyak sektor yang lain, bahkan dengan dukungan berbagai fasilitas dan lembaga yang mereka ciptakan sendiri.


The capitalist does not only want to grow big, but also they want to get big in a fast manner.


Kaum kapitalis tidak hanya ingin membesar, tetapi mereka juga ingin membesar dengan cepat.


The way is by creating banking institution.


Caranya ialah dengan menciptakan lembaga perbankan.


Its major function is to tap public fund in a fast manner, so they immediately can use to add their companies capital to get big in a short time.


Fungsi utamanya adalah untuk mengeruk dana masyarakat dengan cepat, sehingga dapat segera mereka manfaatkan untuk menambah modal perusahaannya agar bisa menjadi cepat besar.


In fact existence of banking institution is still considered insufficient, they keep developing their creativity.


Ternyata keberadaan lembaga perbankan ini masih dianggap belum cukup, mereka terus mengembangkan kreatifitasnya.


Eventually an idea is invented to create a unique market, which later they name it as share market.


Akhirnya ditemukanlah ide untuk menciptakan sebuah pasar yang unik, yang selanjutnya mereka namakan sebagai pasar saham.


With the existence of this market, they can easily throw in their shares for public to buy, so they immediately can receive capital inflow that can make their companies to grow like octopus.


Dengan adanya pasar ini, mereka dapat dengan mudah untuk melempar kertas-kertas sahamnya agar dibeli masyarakat, sehingga mereka segera mendapatkan gelontoran modal yang mampu untuk membuat perusahaan mereka menjadi cepat menggurita.


Capitalism lust never recognizes the word enough.


Nafsu kapitalisme tidak akan pernah mengenal kata cukup.


They never want to stop.


Mereka tidak pernah ingin berhenti.


They do not want to stop playing at downstream market only, but they keep encroaching to take over economy sources at upstream.


Mereka tidak hanya ingin berhenti untuk untuk bermain di wilayah pasar hilir saja, tetapi mereka terus merangsek untuk mencaplok sumber-sumber ekonomi di wilayah hulu.


With argument of economy freedom and market freedom, they also want to control economy areas that are supposed to be public property that control life of the many.


Dengan dalih kebebasan ekonomi dan kebebasan pasar, mereka juga ingin menguasai wilayah-wilayah ekonomi yang seharusnya menjadi milik umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak.


The economy areas that they keep trying to control are various sectors of mining, forestry, water, oil, gas, highway, ports, airports, etc.


Wilayah ekonomi yang ingin terus mereka kuasai tersebut misalnya adalah berbagai macam sektor pertambangan, sumber daya hutan, sumber daya air, minyak bumi, gas, jalan raya, pelabuhan, bandara dsb.


If they have controlled public property sector, then for capitalist is still considered insufficient.


Jika mereka sudah banyak menguasai sektor kepemilikan umum, maka bagi kaum kapitalis tetaplah belum dianggap cukup.


Later they turn to companies that owned by the state.


Mereka kemudian melirik kepada perusahaan-perusahaan yang banyak dimiliki oleh Negara.


With argument of effectiveness and efficiency of companies, they urge those state companies to go public, by selling their shares to market with certainly cheap prices.


Dengan dalih demi efektivitas dan efisiensi perusahaan, mereka akan mendorong perusahaan milik Negara tersebut untuk go public, dengan jalan melego sahamnya ke pasar, dengan harga yang murah tentu saja.


Getting big and fast big in fact is considered not sufficient yet.


Menjadi besar dan cepat besar ternyata masih dianggap belum cukup.


They also want to have security on the existence of their companies.


Mereka juga ingin memiliki rasa aman terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan mereka.


Security guarantee can be gained if they can encroach to power sector.


Jaminan rasa aman hanya dapat diperoleh jika mereka bisa merambah ke wilayah kekuasaan.


Because at this sector various legal products will be made.


Sebab, di sektor inilah berbagai produk hukum akan dibuat.


If they can enter this sector, then they will easily produce various legal products and policies that benefit and secure sustainability of their business kingdom.


Jika mereka bisa memasuki sektor ini, maka mereka akan dengan mudah untuk dapat melahirkan berbagai produk hukum dan kebijakan yang dapat menguntungkan dan menjamin kelestarian kerajaan bisnis mereka.


In capitalistic democracy politics, to be power holder the most determining requirement is only one, namely must have big fund for conducting campaign and to buy people's votes.


Dalam politik demokrasi yang kapitalistik, untuk menjadi penguasa prasyarat yang paling menentukan hanya satu, yaitu harus memiliki dana yang besar untuk melakukan kampanye maupun untuk membeli suara rakyat.


It can only be done by capitalist that in fact wallow with money.


Hal itu hanya mungkin dilakukan oleh kaum kapitalis yang memang sudah berkubang dengan uang.


The way they do there are two possibilities, namely by nominating to be power holder or the second way is by financing other person to win election and can become power holder.


Cara yang mereka lakukan ada dua kemungkinan, yaitu dengan langsung mencalonkan diri untuk menjadi penguasa, atau cara yang kedua adalah dengan mendanai orang lain lain agar menang dalam pemilihan dan dapat menjadi penguasa.


They that have been nominated by capitalist, if win then they must enslave themselves to them that have financed their victory.


Mereka yang telah dicalonkan oleh kaum kapitalis, jika menang maka dia harus menghambakan diri kepada mereka yang telah mendanai bagi kemenangannya.


Is the above activity of capitalist enough, in fact still not enough.


Apakah sepak terjang kaum kapitalis di atas sudah cukup, Ternyata masih tetap belum cukup.


Greediness to keep loot wealth at various sectors and various countries in fact they keep doing it.


Nafsu serakah untuk terus-menerus melakukan penjarahan kekayaan di berbagai sektor dan ke berbagai negeri ternyata ingin terus mereka lakukan.


In fact they still have real sophisticated way and almost out of human common sense.


Ternyata mereka masih memiliki cara yang benar-benar canggih dan nyaris lepas dari logika akal sehat manusia.


They create an economy mechanism that can ease all their activities, namely by embodying a monetary system that really benefits them.


Mereka menciptakan sebuah mekanisme ekonomi yang dapat memperlicin seluruh sepak terjang mereka, yaitu dengan mewujudkan sebuah sistem mata moneter yang benar-benar menguntungkan mereka.


The monetary system they develop is by using paper money as main base.


Sistem moneter yang mereka kembangkan adalah dengan menggunakan basis utama uang kertas.


By basing on paper money, they can obtain three advantages in one time, namely benefit from seignorage, benefit from interest rate and benefit from controlling free exchange rate.


Dengan berbasiskan pada uang kertas, mereka akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus, yaitu; keuntungan dari seignorage, keuntungan dari suku bunga dan keuntungan dengan mempermainkan kurs bebas.


With this three in one model they can obtain multifold benefits without necessity to work hard.


Dengan model tree in one inilah mereka akan dapat memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dengan tanpa harus banyak mengeluarkan banyak keringat.


There is another sector that should not forgotten, namely educational sector.


Masih ada satu sektor lagi yang tidak boleh dilupakan, yaitu sektor pendidikan.


This sector must be drowned into capitalism circle.


Sektor ini harus terseret ke dalam lingkaran kapitalisme.


Their interest is so clear, namely demand for obtaining very professional workers, possess high skill and want to be paid very cheap.


Kepentingan mereka sangat jelas, yaitu kebutuhan untuk memperoleh tenaga kerja yang sangat professional, memiliki skill yang tinggi dan mau digaji dengan sangat murah.


The way is by throwing educational sector to their free market.


Caranya adalah dengan melemparkan dunia pendidikan ke pasar bebas mereka.


State role in managing education must be curtailed, subsidy of educational cost must be eliminated, so cost of education can be expensive and product resulted really fit with market requirement.


Peran Negara untuk mengurus pendidikan harus dikurangi, subsidi biaya pendidikan harus dihabisi, sehingga biaya pendidikan bisa menjadi mahal dan produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tuntutan pasar.


Educational model like this only produce people which are pragmatic, opportunist, and with servant-attitude.


Model pendidikan seperti ini hanya mengasilkan manusia-manusia yang pragmatis, oportunis dan hanya bermental jongos.


Very difficult in expensive educational world to produce idealistic people that want to think about their identity and their nation identity.


Sangat sulit dalam dunia pendidikan yang mahal dapat menghasilkan manusia-manusia yang idealis yang mau berfikir tentang jati dirinya maupun jati diri bangsanya.


To understand whether a country is inclined to capitalism or in contrast namely socialism, then the easiest indicator to use is by seeing how big parties that control its economy sector.


Untuk memahami apakah sebuah negara itu bercorak kapitalisme ataukah sebaliknya yaitu sosialisme, maka indikator yang paling mudah untuk digunakan adalah dengan melihat seberapa besar pihak-pihak yang menguasai sektor ekonominya.


If the economy sectors are controlled more by private, then the country tends to incline to capitalism and in contrast, if the economy is controlled more by state, then incline more to socialism.


Jika sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh swasta, maka negara tersebut cenderung bercorak kapitalisme dan sebaliknya, jika ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara, maka lebih bercorak sosialisme.


By using the above indicators, we can track how far control of capitalism grip has encroached Indonesia.


Dengan menggunakan tolok ukur di atas, kita dapat menelusuri sejauh mana cengkeraman kapitalisme telah menjalar ke Indonesia.


In fact the path of capitalism in Indonesia can be tracked when Indonesia entering the era of New Order Government.


Sesungguhnya jejak kapitalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru.


The New Order Government was started on March 1966.


Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak Bulan Maret 1966.


The orientation of the New Order Government was in contrast with the previous era.


Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya.


The policy of New Order is more inclined to the West and away from communist ideology.


Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjahui ideologi komunis.


With improvement of Indonesian politics with western countries, then foreign capital inflow started entering Indonesia, especially foreign capital investment and foreign loan started increasing.


Dengan membaiknya politik Indonesia dengan negara-negara Barat, maka arus modal asing mulai masuk ke Indonesia, khususnya PMA dan hutang luar negeri mulai meningkat.


Around early 1970s based on cooperation with World Bank, International Monetary Fund IMF, Asian Development Bank ADB was formed a consortium IGGI consisted of some developed industrialized countries including Japan to finance development in Indonesia.


Menjelang awal tahun 1970 atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional IMF, Bank Pembangunan Asia ADB dibentuk suatu konsorsium IGGI yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia.


At that time Indonesia was considered had shifted its economy system from socialism towards semi-capitalism.


Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah semikapitalisme.


Entering the period of late 1980s and early 1990s the economy system in Indonesia keeps experiencing shift.


Memasuki periode akhir 1980 dan awal 1990 sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran.


Considering many policies taken by the government, we can evaluate that there is an economy mainstream that has been selected or forced to our country.


Menilik kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, kita dapat menilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih atau telah 'dipaksakan' kepada negara kita.


Politic economy issues in majority are taken to economy liberalization, either liberalization of finance sector, industry sector, or trade sector.


Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan.


Private sector is expected to play bigger role because the government is considered failed in allocating economy resources to sustain economy growth, either originates from natural resources or foreign debts.


Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eKoperasi Simpan Pinjamloitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri.


Pakto 88 can be considered as the mark point of policy of economy liberalization in Indonesia.


Pakto i88 dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan libelarisasi ekonomi di Indonesia.


Wide spread of banking industry in Indonesia, later on followed by occurrence of foreign debt transaction of private companies which is very fast, have colored the economy of Indonesia at that time.


Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu.


The economy development era of New Order eventually ended.


Masa pembangunan ekonomi Orde Baru-pun akhirnya berakhir.


The peak of failure of New Order economy development was marked by explosion of monetary crisis, which followed by the collapse of all structure of Indonesian economy.


Puncak dari kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.


Post monetary crisis, entering reformation era, in fact the policy of Indonesian economy does not shift even a little bit form the previous pattern.


Pasca krisis moneter, memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya.


By following the lines set by IMF, Indonesia really heads for economy liberalization.


Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju libelarisasi ekonomi.


It can be measured from several major indicators.


Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama.


Abolishing gradually various subsidies from government.


Dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap.


Means, prices of strategic goods which so far determined by the government, later on gradually will be fully surrendered to market mechanism.


Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.


The exchange rate of Rupiah is floated freely.


Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas.


In compliance with agreement in LoI with the IMF, Rupiah exchange rate determination may not be pegged with fixed rate.


Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap.


In other words, the magnitude of Rupiah exchange rate must be returned to market mechanism.


Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar.


One mark of liberal economy is less role of government in the economy sector, including in ownership of production assets.


Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi.


With the sale of BUMN state owned enterprises to private sector, either national or foreign private, means Indonesian economy is more liberal.


Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal.


Active role of Indonesian Government in domains of WTO and GATT agreement.


Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT.


With Indonesia entrance to the world trade order, becomes obvious the commitment of Indonesia to enter puddle of world economy liberalization or global capitalism.


Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk kubangan libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.


Every time we talk about change, then we will be faced by two possibilities of change namely change by function or change by structure.


Setiap kita membicarakan perubahan, maka kita akan dihadapkan pada dua kemungkinan perubahan yaitu perubahan secara fungsional atau perubahan secara struktural.


Considering the current economy problem faced by Indonesia, then the most urgent change that must be taken is change by structure, even though change by function should not be neglected also.


Menilik problem ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia, maka perubahan yang paling urgen yang harus segera dilakukan adalah perubahan yang bersifat struktural, walaupun perubahan yang bersifat fungsional juga tidak boleh dilupakan.


Economy change by structure means replacing the economy system, from economy system inclined to capitalistic to a new economy system.


Perubahan ekonomi secara struktural berarti mengganti sistem ekonominya, dari sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik menjadi sistem ekonomi yang baru.


However, the system change does not mean to change the system economy to be socialist, because this economy system has been proven to fail.


Namun, perubahan sistem tersebut bukan berarti merubah sistem ekonominya menjadi sosialis, sebab sistem ekonomi ini juga sudah terbukti gagal.


Indonesian Bank held governor election again.


Bank Indonesia kembali melaksanakan pemilihan gubernur.


Public expectation to governor of BI that will be elected is that can guard BI in protecting stability of Rupiah value.


Harapan publik terhadap gubernur BI yang akan terpilih adalah yang mampu mengawal BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah.


As a wish nothing is wrong.


Sebagai sebuah harapan tidaklah salah kiranya.


Since enactment of the Law of the Republic of Indonesia No. 23 Year 1999 on Indonesian Bank stated that main task of BI shifted from multiple objective stimulating economy growth, creating job opportunity, and protecting stability of Rupiah value to single objective reaching and protecting stability of Rupiah value.


Sejak diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok BI berubah yaitu dari multiple objective mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan nilai rupiah menjadi single objective mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.


Said also that the final objective of monetary policy of BI in the future basically is more directed to guard inflation.


Dikatakan pula bahwa, Sasaran akhir kebijakan moneter BI di masa depan pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga inflasi.


Selection of inflation as the final objective is in accordance with recent tendency of central banks in the world, in which many central banks shift to focus on effort of inflation control.


Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, dimana banyak bank sentral yang beralih untuk lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi.


After we know that the main task of BI is to protect stability of Rupiah value.


Setelah kita mengetahui bahwa tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah.


Then afterward that we should know is the essence of Rupiah itself.


Maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah hakikat dari rupiah itu sendiri.


Rupiah is part of paper money type, same as dollar and Yen.


Rupiah adalah termasuk ke dalam jenis uang kertas, sama halnya seperti dolar dan Yen.


The only difference is if US dollar and Yen are part of strong currencies type, whereas Rupiah is weak currency.


Hanya bedanya, apabila dolar AS dan Yen termasuk kedalam jenis mata uang kuat, sedangkan rupiah adalah mata uang lemah.


In protecting stability Rupiah value BI has some strategies, among others.


Dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah BI mempunyai sejumlah strategi, diataranya.


Increasing interest rate and tightening bank liquidity, assessing effectiveness of monetary instrument and transmission path of monetary policy, determining final objective of monetary policy, identifying variables causing inflation pressures, formulating response of monetary policy.


Menaikkan suku bunga dan pengetatan likuiditas perbankkan, mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan moneter, mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi, memformulasikan respon kebijakan moneter.


On the other side, government also has strategy in protecting Rupiah namely by implementing increase of levy collection, making voluntary loan or forced loan, cutting money, freezing part or all deposit of private in banks, and reducing government spending.


Di lain pihak, pemerintah juga memiliki strategi dalam mengawal rupiah yaitu dengan menerapkan kenaikan prosentase pungutan pajak, mengadakan pinjaman sukarela atau pinjaman paksa, memotong uang, membekukan sebagian atau seluruhnya deposito pihak-pihak partikulir yang ada dalam bank-bank, serta penurunan pengeluaran pemerintah.


From non-monetary side is also implemented strategy to protect Rupiah, namely by increasing production, payment policy, price and goods distribution monitoring.


Dari sisi non moneter juga diterapkan strategi untuk mengawal rupiah, yaitu dengan menaikkan hasil produksi, kebijaksanaan upah, pengawasan harga dan distribusi barang.


Even though has used multi policy strategy Rupiah is still difficult to control.


Walaupun sudah menggunakan strategi multi kebijakan rupiah masih sangat sulit untuk dikontrol.


Proven every year, BI and the government always got headache by how easily Rupiah value being corrected.


Terbukti setiap tahun, BI dan Pemerintah senantiasa dipusingkan dengan begitu mudahnya nilai rupiah terkoreksi.


This condition certainly makes us to question what is that causing Rupiah value gets corrected easily.


Kondisi ini tentunya membuat kita bertanya, apa gerangan yang menyebabkan nilai rupaih mudah terkoreksi.


Riawan Amin in his book Satanic Finance, True Conspiracies said that those three above are the root of all cause tremor of world economy.


Riawan Amin dalam bukunya Satanic Finance, True Conspiracies mengatakan, bahwa tiga hal tersebut di ataslah akar dari segala penyebab gonjang-ganjingnya ekonomi dunia.


Those three satanic pillars are enforced its movement by existence of floating exchange rate.


Tiga pilar setan tersebut semakin dikokohkan geraknya dengan adanya sistem nilai tukar mengambang.


Fiat money with three supporting factors makes fiat money easily drowned and makes these four items that in fact become the cause of turmoil of world economy.


Fiat money dengan tiga faktor pendukungnya semakin membuat fiat money mudah terjerumus menjadi Empat hal inilah sejatinya yang menjadi peneyebab kekacauan ekonomi dunia


As we can see from figure 1 above, the summit or root of any monetary problem is Rupiah itself and banking system implemented and floating exchange rate system.


Sebagaimana yang dapat kita lihat pada gambar 1 di atas, puncak atau akar dari segala permasalahan moneter adalah rupiah itu sendiri dan sistem perbankkan yang berlaku serta sistem nilai tukar mengambang.


However, the government assisted by BI only does fixing at technical level only.


Tetapi, pemerintah dan dibantu BI hanya sebatas melakukan perbaikan pada tataran teknis semata.


In other words only surmounting just symptom, whereas root of disease itself is not eradicated.


Dengan kata lain hanya mengatasi gejalanya simtomp saja, sedangkan akar dari penyakitnya sendiri tidak dilenyapkan.


As the result, plausible if all policies taken by government and BI only work temporarily.


Dengan demikian, wajar apabila segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan BI hanya bersifat sementara keampuhannya.


Can the new Governor of BI protect Rupiah value to be stable or even make Rupiah as a strong currency forever? The answer is certainly not.


Dapatkah Gubernur BI yang baru menjaga nilai rupiah tetap stabil atau bahkan menjadikan rupiah mata uang yang kokoh sepanjang masa? Jawabnya tentu saja tidak.


Because root of problem is in Rupiah itself, not on the governor.


Karena akar masalahnya ada pada rupiah itu sendiri, bukan pada gubernurnya.


A three day conference was held on November 1967 in Geneva, Swiss.


Sebuah konferensi 3 hari diselenggarakan pada bulan November 1967 di Genewa, Swiss.


The conference was sponsored by the Life Time Corporation presented Indonesian Government and world giant capitalist, such as oil and bank corporation, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens and USA Steel.


Konferensi yang disponsori oleh the Life Time Corporation ini menghadirkan pemerintah Indonesia dan para kapitalis raksasa dunia, seperti korporasi minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens dan USA Steel.


In the conference, the Indonesian Government represented by the New Order economists educated in the US approved capitalist wish to rob Indonesian natural resources.


Dalam konferensi tersebut, pemerintah Indonesia yang diwakili ekonom Orde Baru binaan Amerika Serikat menyetujui keinginan para kapitalis untuk menjarah sumber daya alam Indonesia.


Freeport attained copper mountain in West Papua, an American/Europe consortium obtained nickel.


Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat, sebuah konsorsium AS/Eropa mendapatkan nikel.


Alcoa giant attained major part of bauxite, companies of America, Japan, and France got tropical rain forest of Sumatera.


Raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar bouksit, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapatkan hutan tropis Sumatera.


Since 1967, New Order started to liberate national economy by enacting Law No. 1 Year 1967 on Foreign Capital Investment and Freeport became the first foreign company to sign contract with the New Order regime.


Sejak 1967, Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru.


In the mining area controlled by Freeport predicted gold deposit around 63.7 million pounces whereas copper 50.9 billion pounces.


Di area pertambangan yang dikuasai Freeport diperkirakan cadangan emas mencapai 63,7 juta pon sedangkan tembaga 50,9 milyar pon.


It is the concession provided by the New Order to capitalists in robbing Indonesian natural wealth as compensation for the support of the United States of America to Soeharto dictatorship power.


Inilah konsesi yang diberikan Orde Baru kepada para kapitalis untuk merampok kekayaan alam Indonesia sebagai imbalan atas dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap kekuasaan ditaktor Soeharto.


At the early stage in power, the New Order regime begged to the US for obtaining debt and assistance in solving bankruptcy of Indonesian economy.


Di awal kekuasaannya, rezim Orde Baru mengemis kepada AS agar mendapatkan hutang dan bantuan mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia.


To assist Indonesia, the US used multilateral approach by involving IMF, World Bank, ADB, and UN.


Untuk membantu Indonesia, AS menggunakan pendekatan multiateral dengan melibatkan IMF, Bank Dunia, ADB, dan PBB.


The US emphasized that IMF and World Bank must actively involve in reconstruction process of damaging Indonesian economy.


AS menekankan bahwa IMF dan Bank Dunia harus terlibat aktif dalam proses rekonstruksi perekonomian Indonesia yang sedang hancur.


IMF played role in economy stabilization program, rescheduling Indonesian debts, and mobilizing creation of new debt for Indonesia.


IMF berperan dalam program stabilisasi ekonomi, penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia, dan memobilisasi penggalangan hutang baru untuk Indonesia.


Whereas World Bank assisted national development and reconstruction of Indonesia.


Sedangkan Bank Dunia memandu perencanaan pembangunan dan rekonstruksi Indonesia.


The US also wanted the New Order to use text books and references from universities in America as standards in program of economy stabilization.


AS juga menginginkan Orde Baru menjadikan buku-buku teks dan referensi dari universitas di Amerika sebagai standar dalam program stabilisasi ekonomi.


Since that time foreign debt is used as funding source of Indonesian development.


Sejak itulah hutang luar negeri dijadikan sumber pembiayaan pembangunan Indonesia.


Foreign debt which is initially stated by government as complementary became addict.


Hutang luar negeri yang pada awalnya dinyatakan pemerintah sebagai pelengkap malah menjadi candu.


Doctrinization of foreign debt as development income budget caused the state did not feel that APBN National Spending and Income Budget had suffered bleeding since 1986.


Doktrinisasi hutang luar negeri sebagai anggaran penerimaan pembangunan, menyebabkan negara tidak merasakan APBN telah mengalami pendarahan mulai tahun 1986.


Since then Indonesia was drowned in debt trap so government always relies on foreign.


Sejak itu Indonesia terperosok dalam jebakan hutang sehingga pemerintah selalu bergantung kepada asing.


Hayter and Pomfret warned that foreign debt will not be given if there is no economic benefit for lender.


Hayter dan Pomfret mengingatkan hutang luar negeri tidak akan disalurkan jika tidak ada keuntungan ekonomi bagi pemberi hutang.


Foreign debt is still a powerful method for creditor in controlling natural resources of Indonesia and gaining financial benefit from project and interest of foreign debt.


hutang luar negeri merupakan metode ampuh bagi para kreditor untuk menguasai SDA Indonesia sekaligus menggali keuntungan finansial dari proyek dan bunga hutang luar negeri.


John Perkins in his book disclosed his team worked to convince Indonesian government to develop infrastructure of roads, power generators, ports, airports, and industrial estate which were financed by foreign debts from World Bank, Asian Development Bank, and USAID.


John Perkins dalam bukunya mengungkapkan timnya bekerja untuk meyakinkah pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri yang dibiayai oleh hutang luar negeri dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan USAID.


Every loan must be followed by requirement that Indonesian government must use engineering and construction companies from the United States of America.


Setiap pinjaman selalu disertai syarat yaitu pemerintah Indonesia harus menggunakan perusahaan rekayasa dan konstruksi dari Amerika Serikat.


Foreign debt fund for Indonesia was never transferred to government's account, while transferred from Washington directly to office accounts of engineering and construction companies of the United States of America.


Dana hutang luar negeri untuk Indonesia tidak pernah ditransfer ke rekening pemerintah, melainkan ditransfer dari Washington langsung ke rekening kantor perusahaan-perusahaan rekayasa dan konstruksi Amerika Serikat.


In contrast, Indonesian government must pay principal payment and its interest.


Sebaliknya pemerintah Indonesia harus membayar cicilan pokok dan bunganya.


Principal payment and interest of foreign debts of government and private.


Cicilan Pokok dan Bunga hutang luar negeri Pemerintah dan Swasta


Dominance of foreign debt in form of project loan opens wide mark up practices.


Dominasi pinjaman hutang luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek membuka luas praktik mark up.


In arrangement of projects funded by foreign debts project values were marked up in advanced by average 30% by creditors.


Dalam penyusunan proyek yang dibiayai hutang luar negeri, nilai proyeknya terlebih dahulu di-mark up rata-rata 30% oleh kreditor.


After being marked up, those foreign debts were corrupted too.


Setelah di-mark up, pinjaman hutang luar negeri itu pun dikorupsi.


According to Jeffrey Winters during the New Order in power, US$ 10 billions of World Bank's loan were corrupted from the total loan of US$ 30 billions.


Menurut Jeffrey Winters selama kekuasaan Orde Baru, US$ 10 milyar pinjaman Bank Dunia dikorupsi dari total pinjaman US$ 30 milyar.


In wider scope, chairman of Corruption Expert Team of ADB Soewardi stated that around 30-50% of foreign debt of government was corrupted.


Dalam skup yang lebih luas, ketua Tim Ahli Korupsi ADB Soewardi menyatakan sekitar 30-50% hutang luar negeri pemerintah dikorupsi.


At the end burden of principal payment and interest of Indonesian foreign debt, including cost of mark up and corruption became public burden.


Pada akhirnya beban cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri Indonesia, termasuk biaya mark up dan korupsi menjadi tanggungan rakyat.


The pattern of New Order development which is growth oriented by pampering conglomerates especially from non-indigenous generated extreme gap.


Pola pembangunan Orde Baru yang berorientasi pertumbuhan growth oriented dengan menganakemaskan para konglomerat khususnya kalangan non pribumi menimbulkan kesenjangan luar biasa.


At the time of economy growth of the New Order at its peak, income per capita reached US$ 3,500.


Pada saat pertumbuhan ekonomi Orde Baru berada pada tingkat tertinggi, pendapatan perkapita mencapai US$ 3.500.


However if counted based on GNP alone then income per capita of Indonesia was only US$ 960.


Namun bila dihitung berdasarkan GNP saja maka pendapatan perkapita Indonesia hanya US$ 960.


It meant that US$ 2,540 per capita was enjoyed by foreigner.


Ini berarti US$ 2.540 perkapita dinikmati oleh asing.


Of per capita income US$ 960 around 80% is controlled by 300 conglomerates, more than 200 million Indonesian people only get 20%.


Dari pendapatan perkapita sebesar US$ 960 itu pun 80%-nya dikuasai oleh 300 konglomerat, 200 juta lebih rakyat Indonesia hanya mendapatkan 20%.


Non-indigenous conglomerate which amount is 224 control 90% of the whole asset of Indonesian conglomerates, whereas indigenous conglomerate which amount is 76 the assets is less than 10% of the asset of non-indigenous conglomerate.


Konglomerat non pribumi yang berjumlah 224 menguasai 90% aset seluruh konglomerat Indonesia, sedangkan konglomerat pribumi yang jumlahnya 76 asetnya kurang dari 10% aset konglomerat non pribumi.


In the name of development, the conglomerate acquires economy sector from upstream to downstream, wipes land and life source of people.


Atas nama pembangunan, para konglomerat mencaplok sektor-sektor perekonomian dari hulu ke hilir, menggusur tanah dan sumber-sumber penghidupan masyarakat.


Because of that New Order development was identical with marginalization of people.


Karena itu pembangunan Orde Baru identik dengan marginalisasi rakyat.


It was caused by provision of access to economy resources and access to capital extraordinarily by Soeharto regime to conglomerates and their cronies.


Hal ini disebabkan pemberian akses sumber daya ekonomi dan akses permodalan secara luar biasa oleh rezim Soeharto kepada para konglomerat dan kroni-kroninya.


In the notes of Rachmat Basoeki, Trio RMS Radius - Mooy - Sumarlin that controlled state finance policy, via Indonesian Bank silently channelized Pembauran Credit for industry without warrant.


Dalam catatan Rachmat Basoeki, Trio RMS Radius-Mooy-Sumarlin yang mengendalikan kebijakan keuangan negara, melalui Bank Indonesia secara diam-diam menyalurkan Kredit Pembauran untuk industri tanpa agunan.


The amount of KLBI credit during 1985 - 1988 that had been disbursed by government to conglomerate reached Rp. 100 trillions.


Jumlah kredit KLBI selama 1985-1988 yang telah dikucurkan pemerintah kepada konglomerat mencapai Rp 100 trilyun.


As not satisfied to exploit state money via Indonesian Bank, the conglomerates were pampered by the Finance Minister JB Sumarlin whom issued Pakto 88 that became the initiation of liberation of banking system of Indonesia.


Tidak puas menguras uang negara melalui BI, para konglomerat kembali dimanjakan oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin dengan mengeluarkan Pakto 88 yang menjadi awal liberalisasi sistem perbankan Indonesia.


This banking deregulation package gave easiness to entrepreneurs to develop foreign exchange bank with capital Rp. 100 billions only and very light personnel requirement.


Paket deregulasi perbankan ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mendirikan bank devisa hanya bermodal Rp 100 milyar dengan syarat personalia yang sangat ringan.


This provided opportunity for conglomerate with robbery mentality to sit as bank commissioner and director.


Hal ini memberikan kesempatan konglomerat yang bermental perampok pun dapat duduk sebagai komisaris dan direktur bank.


The conglomerate besides aimed for state bank as conglomeration source fund, also made private bank that they established as capital source.


Para konglomerat selain membidik bank pemerintah sebagai sumber dana konglomerasi, juga menjadikan bank swasta yang mereka dirikan sebagai sumber permodalan.


In the name of development, via interest banking system the conglomerate sucked hundreds of trillions of people money for their conglomeration interest.


Atas nama pembangunan, melalui sistem perbankan ribawi para konglomerat menghisap ratusan trilyun uang rakyat untuk kepentingan konglomerasi mereka.


It was not weird if many private banks broke Minimum Threshold Credit Disbursement because most of the bank credit was distributed to their own company groups.


Tidaklah aneh banyak bank swasta melakukan pelanggaran BMPK Batas Minimum Penyaluran Kredit karena sebagian besar dana kredit bank disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri.


The coming of monetary crisis 1997 disclosed hundreds of trillions of non-performed credit at national banking system.


Datangnya krisis moneter 1997 mengungkap ratusan trilyun kredit macet pada sistem perbankan nasional.


However the conglomerate since mid 1996 had taken away more than US$ 100 billions from banks in Indonesia to banks in Singapore.


Namun para konglomerat sejak medio1996 telah melarikan dana lebih dari US$ 100 milyar dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di Singapura


Privatization committee decided to accept proposal of Ministry of State Owned Enterprise SOE to privatize 37 SOE.


Komite Privatisasi memutuskan menerima usulan Kementerian BUMN untuk memprivatisasi 37 Badan Usaha Milik Negara.


The SOE which were privatized included 34 SOEs which newly entered 2008 privatization program and 3 SOEs which privatization were postponed in the year 2007.


BUMN yang diprivatisasi mencakup 34 BUMN yang baru memasuki program privatisasi tahun 2008 dan 3 BUMN yang privatisasinya tertunda di tahun 2007.


The SOEs will be privatized via initial public offer in share market and direct selling to strategic investors strategic sales appointed by government Indonesian Business, 5/2/2008.


BUMN-BUMN ini akan diprivatisasi melalui penawaran saham perdana IPO di pasar modal dan penjualan langsung kepada investor strategis strategic sales yang ditunjuk oleh pemerintah Bisnis Indonesia, 5/2/2008.


The secretary of Ministry of SOE Muhammad Said Didu said that Ministry of SOE was ready to release all government's share in 14 SOEs industry sector, whereas State Minister of SOE Sofyan Djalil said that government would sell 12 SOEs to strategic investors out of 37 SOEs which were privatized.


Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan Kementerian BUMN siap melepas seluruh saham pemerintah pada 14 BUMN sektor industri sedangkan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menyatakan pemerintah akan menjual 12 BUMN kepada investor strategis dari 37 BUMN yang diprivatisasi.


The government decision to do big scale privatization was shocking.


Keputusan pemerintah melakukan privatisasi besar-besaran sangat mengejutkan.


Because never before privatization was executed to as many as 37 SOEs in a year.


Sebab belum pernah privatisasi dilaksanakan sebanyak 37 BUMN sekaligus dalam setahun.


Since privatization policy was started in 1991, the biggest privatization occurred to 4 SOEs in a year.


Sejak kebijakan privatisasi dimulai pada tahun 1991, privatisasi terbesar menimpa 4 buah BUMN dalam satu tahun.


The most stormy privatization occurred in 2002 when government sold 41,94% of Indosat shares to Singapore with sale price of US$ 608,4 millions.


Privatisasi paling menghebohkan terjadi pada tahun 2002 ketika pemerintah menjual 41,94% saham Indosat kepada Singapura dengan harga obral US$ 608,4 juta.


At that year Indosat just bought 25% of Satelindo share from De Te Asia with value of US$ 350 millions.


Padahal tahun tersebut Indosat baru saja membeli 25% saham Satelindo dari De Te Asia senilai US$ 350 juta.


With that purchasing the ownership of Indosat over Satelindo totally 100% with estimated value of US$ 1,3 billions.


Dengan pembelian tersebut kepemilikan Indosat atas Satelindo genap 100% dengan nilai perkiraan US$ 1,3 milyar.


Besides owning Satelindo, Indosat also owned company members IM3, Lintasarta, and MGTI.


Di samping memiliki Satelindo, Indosat juga mempunyai anak perusahaan IM3, Lintasarta, dan MGTI.


In the year 2001 state earning from tax and dividend of Indosat reached Rp. 1,4 trillions.


Pada tahun 2001 penerimaan negara dari pajak dan deviden Indosat mencapai Rp 1,4 trilyun.


So from financial side only the Government of Indonesia was very harmful.


Jadi dari sisi finansial saja pemerintah Indonesia sangat dirugikan.


Since the start privatization of Indosat was not transparent.


Sejak awal privatisasi Indosat sudah tidak transparan.


Singapore bargained Indosat via one of business wing of its SOE.


Singapura yang menawar Indosat melalui salah satu sayap bisnis BUMN miliknya.


Weird though, when signing agreement on share purchase of Indosat, the buyer name appeared was not STT but Indonesia Communication Limited ICL which based in Mauritius, a country that became heaven of money laundering.


Anehnya, ketika penandatangan persetujuan pembelian saham Indosat, nama pembeli yang muncul bukannya STT melainkan Indonesia Communications Limited ICL yang berkedudukan di Mauritius, sebuah negara yang menjadi surga pencucian uang.


To Metro TV Gus Dur claimed there was 7 percent commission fee or around 39 millions dollars from total sale value that entered the account of PDI-Perjuangan for winning general election in 2004 Hidayatullah, 2002.


Kepada Metrotv Gus Dur mensinyalir adanya komisi 7 persen atau sekitar 39 juta dolar dari total nilai penjualan yang masuk ke kas PDI-Perjuangan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2004 Hidayatullah: 2002.


Learned from the Indosat privatization case, big fire sale of SOE this year is an effort to collect fund for winning general election 2009 might happen.


Belajar dari kasus privatisasi Indosat, kemungkinan obral besar-besaran BUMN tahun ini merupakan upaya untuk menggalang dana pemenangan pemilu 2009 bisa saja terjadi.


Should have been public since now be aware of extortion of state wealth by greedy and greedy john does.


Semestinya masyarakat mulai sekarang mewaspadai pengompasan harta negara oleh oknum-oknum rakus dan tamak.


If not, in the middle of current public life hardship, state assets keep declining while foreigners get more control of this country.


Jika tidak, di tengah kesulitan hidup masyarakat saat ini, aset negara terus menyusut sementara asing semakin menguasai negeri ini.


Privatization policies since 1991 up to 1997 were executed with initial public offering in in-country share market and overseas share market.


Kebijakan privatisasi dari tahun 1991 hingga tahun 1997 dilakukan dengan penjualan saham perdana di pasar modal dalam negeri dan pasar moda luar negeri.


In 1991 government sold 35% of share of PT Semen Gresik, later on continued in 1994 when government sold 35% of share of PT Indosat.


Tahun 1991 pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik kemudian dilanjutkan pada tahun 1994, pemerintah menjual 35% saham PT Indosat.


In 1995, government sold 35% of share of PT Tambang Timah and 23% of share of PT Telkom, in 1996 share of BNI was divested 25% and in 1997 share of PT Aneka Tambang was sold 35%.


Tahun 1995, pemerintah menjual 35% saham PT Tambang Timah dan 23% saham PT Telkom, tahun 1996 saham BNI didivestasi 25% dan tahun 1997 saham PT Aneka Tambang dijual sebanyak 35%.


Privatization policy in the New Order era was exercised to close payment of Indonesian foreign debt whose amount keeps escalating.


Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri hutang luar negeri Indonesia yang jumlahnya terus membengkak.


In 1985 government foreign debt had reached US$ 25.321 billions.


Tahun 1985 hutang luar negeri pemerintah sudah mencapai US$ 25,321 milyar.


In 1991 the amount of government foreign debt doubled to US$ 45.725 billions.


Pada tahun 1991 jumlah hutang luar negeri pemerintah membengkak dua kali lipat menjadi US$ 45,725 milyar.


The amount of government foreign debt kept growing so in 1995 reached US$ 59.588 billions.


Jumlah hutang luar negeri pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US$ 59,588 milyar.


Earning from privatization of SOE in 1995 - 1997 that was used by government to pay foreign debt could reduce government foreign debt to US$ 53.865 billions in 1997.


Pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 yang digunakan pemerintah untuk membayar hutang luar negeri dapat menurunkan hutang luar negeri pemerintah menjadi US$ 53,865 milyar pada tahun 1997.


Since the economy of Indonesia is under IMF watch, Indonesia is pressed to do economy reformation structural adjustment program based on thinking of Neoliberal - Capitalism economy.


Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi program penyesuaian struktural yang didasarkan pada pemikiran ekonomi Kapitalisme-Neoliberal.


Government intervention must be eradicated or minimized.


intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan.


Privatization Indonesian economy as large as possible.


swastanisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya.


Liberalization all economy activities by eradicating all forms of protection and subsidy.


liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi.


Enlarging and easing current of foreign capital inflow with bigger facility.


memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar.


Under IMF, Indonesia was forced to tighten budget by reducing and eradicating subsidy, increasing primary goods prices and public utilities, increasing tax sector revenue and selling state assets by privatizing SOE.


Di bawah IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan public utilities, peningkatan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan memprivatisasi BUMN.


Privatization program that was exercised by the New Order was continued by multiplying the number of SOEs sold in share market as well as to strategic investors.


Program privatisasi yang sudah dijalankan Orde Baru dilanjutkan lagi dengan memperbanyak jumlah BUMN yang dijual baik di pasar modal maupun kepada investor strategis.


In 1998 the government sold again 14% of share of PT Semen Gresik to foreign company Cemex.


Tahun 1998 pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing Cemex.


Privatization is shifting of ownership of state assets to private and foreigner.


Privatisasi adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing.


However the Law number 19 year 2003 on SOE beautify the meaning of privatization by adding excuse in order to increase performance and value of enterprise, to enlarge benefit for the state and public, and to widen ownership of public share.


Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mempercantik makna privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat.


Based on the meaning of privatization in the Law on SOE, the vision of the State Ministry of SOE on privatization is to stimulate SOE to increase performance and added value of enterprises to become champion in its industry and to increase active role of public in ownership of the share.


Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya.


Meanwhile in this year privatization program the excuse put forward by Sofyan Djalil is privatization of SOE is not to sell SOE, but to empower SOE itself, so will make SOE more transparent and dynamic.


Sementara itu dalam program privatisasi tahun ini alasan yang dikemukakan oleh Sofyan Djalil adalah Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis.


Privatization is not as sweet as illustrated in the vision of the State Ministry of SOE such as the point of increasing active role of public in ownership of share of SOE.


Privatisasi tidak semanis apa yang digambarkan dalam visi Kementerian Negara BUMN seperti pada poin meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN.


In glance public at large is involved in ownership of SOE, whereas we know which meant by public is not public in general, but having special meaning namely investor.


Sekilas masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan BUMN, padahal kita tahu bahwa yang dimaksud masyarakat bukanlah pengertian masyarakat secara umum, tetapi memiliki makna khusus yaitu investor.


As privatization of SOE is conducted by IPO and strategic sales, then who bought shares of SOE in small or big amount is investors in share market if privatization is conducted with IPO, and single investor if privatization uses strategic sales method.


Sebagaimana metode privatisasi BUMN dilakukan dengan IPO dan strategis sales, maka yang membeli saham-saham BUMN baik sedikit ataupun banyak adalah investor di pasar modal apabila privatisasi dilakukan dengan cara IPO, dan investor tunggal apabila privatisasi menggunakan metode strategic sales.


Investors in share market or single investor can come from in-country or overseas.


Investor di pasar modal maupun investor tunggal bisa berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri.


Meanwhile which meant by investor itself is individual that conduct infestation.


Sementara yang dimaksud investor itu sendiri adalah individu yang melakukan investasi.


So impossible privatization will create public ownership, because public life is already very difficult with expensive prices of primary goods, education, and health, how they can invest in share market.


Jadi tidak mungkin privatisasi akan menciptakan kepemilikan masyarakat, sebab kehidupan masyarakat sudah sangat sulit dengan mahalnya harga-harga barang pokok, pendidikan, dan kesehatan, bagaimana bisa mereka dapat berinvestasi di pasar modal.


Moreover up to the end of 2007 foreign investor controls 60% of Indonesian share market so privatizing SOE via IPO ends up to foreigner too.


Apalagi hingga akhir tahun 2007 investor asing menguasai 60% pasar modal Indonesia sehingga memprivatisasi BUMN melalui IPO jatuhnya ke asing juga.


Whereas local investor, they are mostly capitalists that seek for profit, even more many conglomerates that made Indonesia bankrupt in the past has return.


Sedangkan investor lokal, mereka ini juga kebanyakan para kapitalis yang hanya mengejar laba, apalagi konglomerat-konglomerat yang dulu membangkrutkan Indonesia sudah banyak yang comeback.


According to Dr. Mansour Fakih 2003 in his book Free from Neoliberalism, the term privatization usually is wrapped with various terms and meanings.


Menurut Dr. Mansour Fakih 2003 dalam bukunya Bebas dari Neoliberalisme, istilah privatisasi biasa dibungkus dengan istilah dan pemaknaan yang berbeda-beda.


For instance, privatization of university is wrapped with the term campus autonomy, and the term of SOE privatization is understood as increasing public active role.


Misalnya, privatisasi perguruan tinggi negeri PTN dibungkus dengan istilah otonomi kampus, dan istilah privatisasi BUMN dimaknai sebagai meningkatkan peran serta masyarakat.


The objective of wrapping of term and meaning of privatization is to disguise public perception.


Tujuan pembungkusan istilah dan makna privatisasi ini adalah untuk mengelabui pandangan publik.


Statement of Sofyan Djalil that privatization of SOE is not selling SOE but to empower SOE is a misleading statement.


Pernyataan Sofyan Djalil bahwa privatisasi BUMN bukanlah untuk menjual BUMN melainkan untuk memberdayakan BUMN adalah pernyataan yang menyesatkan.


Meanwhile steps of privatization policy in Indonesia are aligned with a document owned by World Bank whose title is Legal Guidelines for Privatization Programs.


Sementara itu, langkah-langkah kebijakan privatisasi di Indonesia selaras dengan sebuah dokumen milik Bank Dunia yang berjudul Legal Guidelines for Privatization Programs.


In this document there is guidance of how government conducts privatization policy by eradicating legal problem.


Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum.


Ensuring government objectives and commitment toward privatization.


memastikan tujuan-tujuan pemerintah dan komitmen terhadap privatisasi.


Amendment of laws or regulations that hamper privatization.


amandemen undang-undang atau peraturan yang merintangi privatisasi.


Creating institution that possesses rights in implementing privatization.


ciptakan institusi yang memiliki kewenangan dalam implimentasi privatisasi.


Avoiding absence of right of privatization policy which can cause privatization policy cannot be executed.


hindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan.


In the document of USAID Strategic Plan for Indonesia 2004 - 2008 stated how this aid institution of the United States of America together with World Bank is active in privatization problem in Indonesia.


Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan bagaimana lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif terhadap permasalahan privatisasi di Indonesia.


Meanwhile ADB in News Release titled Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program dated 4 December 2001 provided a loan of US$ 400 millions for SOE privatization program in Indonesia.


Sementara itu ADB dalam News Release yang berjudul Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia.


ADB wanted increase of private sector privatization in SOE which they called moving in commercial sector.


ADB menginginkan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam BUMN yang mereka sebut bergerak di sektor komersial.


So capitalist financial institutions, capitalist countries, and capitalist investors have interests to execution of privatization in Indonesia.


Jadi lembaga-lembaga keuangan kapitalis, negara-negara kapitalis, dan para kapitalis kalangan investor sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan privatisasi di Indonesia.


In contrast the Indonesian is not interested to the privatization.


Sebaliknya rakyat Indonesia sangat tidak berkepentingan terhadap privatisasi.


These capitalist want the Indonesian government to open looting arena for them.


Para kapitalis ini menginginkan pemerintah Indonesia membuka ladang penjarahan bagi mereka.


They actually do not expect for improvement of economy and prosperity of Indonesian people, but what they want is to rob Indonesian wealth.


Mereka sebenarnya tidak mengharapkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi yang mereka inginkan adalah merampok kekayaan Indonesia.


What they frequently say that privatization aims for increasing efficiency and eradicating corruption are without justification.


Adapun apa yang sering mereka katakan bahwa privatisasi bertujuan peningkatan efisiensi dan pemberantasan korupsi adalah sangat tidak berdasar.


DR. Mansour Fakih described that there is no connection between clean SOE with take over of ownership to investor's hand.


DR. Mansour Fakih menjelaskan tidak ada kaitan antara BUMN yang bersih dengan pemindahan kepemilikan ke tangan investor.


Exactly we saw the world economic disaster in 2001 started with extensive corruption conducted by giant companies such as Worldcom and Enron.


Justru kita menyaksikan malapetaka perekonomian dunia tahun 2001 diawali oleh korupsi besar-besaran yang dilakukan perusahaan raksasa dunia seperti Worldcom dan Enron.


In Indonesia private sector mostly non-indigenous descendant conducted extensive corruption in form of KLBI and BLBI.


Di Indonesia kalangan swasta kebanyakan warga keturunan melakukan korupsi besar-besaran dalam bentuk KLBI dan BLBI.


To eradicate corruption in SOE is not through privatization but with firm and tough law enforcement without reserve.


Untuk memberantas korupsi di BUMN bukanlah dengan cara privatisasi melainkan dengan penegakkan hukum yang tegas dan keras tanpa pandang bulu.


As the Prophet Muhammad SAW said that collapse of previous societies was when commoner broke law, they implemented law firmly, but when person whom broke law was noble man, they did not fully implement law.


Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan Hancurnya umat-umat terdahulu adalah tatkala kalangan rakyat jelata melakukan pelanggaran, mereka menerapkan hukum dengan tegas, tetapi manakala pelanggar itu dari kalangan bangsawan, mereka tidak melaksanakan hukum sepenuhnya.


Because of that, if Fathimah the daughter of Rasulullah stole, I certainly would cut her hand.


Oleh karena itu, sekiranya Fathimah putri Rasulullah mencuri, pasti kopotong tangannya.


Has been public secret that SOE is cash cow of officials, politicians, private, and people within SOE itself.


Sudah menjadi rahasia umum BUMN menjadi sapi perahan para pejabat, politisi, swasta, dan orang dalam BUMN itu sendiri.


We also know that problem of corruption is acute from central up to neighborhood committee level, from central parliament up to parliament of regency/municipality.


Kita juga mengetahui saat ini permasalahan korupsi sangat parah dari pemerintahan di pusat sampai tingkat RT, dari DPR pusat sampai DPRD tingkat kabupaten/kota.


However until now there is no firmed and clear policy from government in eradicating corruption.


Namun sampai saat ini belum ada kebijakan yang tegas dan jelas dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi.


In regard with privatization we must learn from the case of the United States of America and China.


Dalam masalah privatisasi kita harus belajar dari kasus Amerika Serikat dan Cina.


The US that always forces neoliberal agenda to developing countries and poor countries, exactly totally reject interest of the oil and gas SOE of China CNOOC to buy the US national private oil company UNOCAL.


AS yang selalu memaksakan agenda neoliberal terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, justru menolak mentah-mentah keinginan BUMN migas Cina CNOOC untuk membeli perusahaan minyak swasta nasional AS UNOCAL.


The government of the US, congress members, and public tried to fail the acquisition of UNOCAL by CNOOC.


Pemerintah AS, anggota kongres, dan masyarakat berupaya menggagalkan akuisisi UNOCAL oleh CNOOC.


Their reason is only one, namely acquisition will jeopardize national security, as stated by Byron Dorgan the US senator: UNOCAL exists in the US and has produced 1.75 billion barrels of oil.


Alasan mereka Cuma satu, yakni akuisisi akan membahayakan national security keamanan nasional, sebagaimana yang dikatakan Byron Dorgan senator AS: UNOCAL berada di AS dan telah menghasilkan 1,75 miliar barrel minyak.


Very stupid if the company becomes belonged to foreigner.


Sangat bodoh bila perusahaan ini menjadi milik asing.


Privatization is main part of structural adjustment program born in Washington in 1980.


Privatisasi merupakan bagian utama program penyesuaian struktural yang dilahirkan di Washington pada tahun 1980.


So privatization always becomes globalization and liberalization agenda supported by IMF, World Bank, Asian Development Bank AND, the US and other capitalist countries, and investors.


Sehingga privatisasi selalu menjadi agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia ADB, AS dan negara-negara kapitalis lainnya, serta para investor.


The objective of economic politic program that they support is to protect continuity of colonialization by capitalists to developing countries and poor countries.


Tujuan program-program politik ekonomi yang mereka usung adalah untuk menjaga kesinambungan penjajahan para kapitalis terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.


Islam syariah prohibits state officials to make policy by surrendering economy handling to capitalist or by using capitalist's standards because besides conflicting with the syariah concept also jeopardizing state and public.


Syariat Islam melarang para pejabat negara mengambil suatu kebijakan dengan menyerahkan penanganan ekonomi kepada para kapitalis ataupun dengan menggunakan standar-standar kapitalis karena selain bertentangan dengan konsep syariah juga membahayakan negara dan masyarakat.


Besides that, privatization and structural adjustment program are amoral idea that stands firm on ridiculous thought of Adam Smith about laissez faire.


Di samping itu, privatisasi dan program penyesuaian struktural merupakan ide kufur yang tegak di atas paham pemikiran konyol Adam Smith tentang laissez faire.


This ism separates government and public by abandoning its responsibility as servant and controller of public business.


Paham ini menjauhkan pemerintah dari masyarakat dengan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan publik.


Later transfer government role to capitalist either foreign investor or local investor.


Kemudian mengalihkan peran pemerintah kepada para kapitalis baik investor asing maupun investor lokal.


Syariah dictates government has strong role in economy so may not release grip on public rights.


Syariat menggariskan pemerintah memiliki peranan kuat dalam perekonomian sehingga tidak boleh berlepastangan terhadap hak-hak rakyatnya.


Privatization conducted by government relating to SOE which is categorized as public property and strategic sector/industry is not allowed by Islamic syariah.


Privatisasi yang dilakukan pemerintah menyangkut BUMN yang terkatagori harta milik umum dan sektor/industri strategis tidak diperbolehkan syariat Islam.


The Prophet Muhammad SAW said: Moslems assemble in three goods, namely water, meadow, and fire.


Nabi Muhammad SAW bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api.


According to Taqiyuddin an-Nabhani 2002 public property include public facility, mining which amount is very large, natural resources which its creation causing impossible to be controlled by individual.


Menurut Taqiyuddin an-Nabhani 2002 harta milik umum mencakup fasilitas umum, barang tambang yang jumlahnya sangat besar, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menyebabkan tidak mungkin dikuasai oleh individu.


Whereas strategic industry is industry that produces product/engine required by activities of economy sector such as manufacture industry, agriculture, transportation, and telecommunication.


Sedangkan industri strategis adalah adalah industri yang menghasilkan produk/mesin yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan sektor perekonomian seperti industri manufaktur, pertanian, trasnportasi, dan telekomunikasi.


From the reasons put forward by the State Ministry of SOE seem public falsehood has been conducted to fulfill interests of capitalists.


Dari alasan-alasan yang dikemukakan Kementerian Negara BUMN, nampak kebohongan publik telah dilakukan untuk memenuhi keinginan-keinginan para kapitalis.


Besides that possibility is opened that there is agenda of fund raising in regard of general election 2009 as predicted by Indonesian Corruption Watch ICW last month.


Selain itu tidak tertutup kemungkinan ada agenda pengumpulan dana dalam rangka pemilu 2009 sebagaimana dilansir Indonesia Corupption Watch ICW bulan lalu.


The coordinator of Public Info Division of ICW, Adnan Topan Husodo said that privatization of SOE was fund source of politic.


Koordinator Bidang Info Publik ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan privatisasi BUMN merupakan sumber dana politik.


Enough falsehood and extortion of state wealth if do not want to get sentence from Allah SWT and Rasul. The Prophet Muhammad SAW said: Whoever leader that take care of Moslem, then he/she died while he/she did unfair to them then Allah forbids the heaven for him/her.


Cukup sudah kebohongan dan pemerasan harta negara jika tidak ingin mendapat laknat Allah SWT dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW bersabda: Siapa saja seorang pemimpin yang mengurusi kaum muslimin, kemudian ia meninggal sedangkan ia berbuat curang terhadap mereka maka Allah mengharamkan surga baginya.


Privatization is not solution for Indonesia but a menace for existence of service and fulfillment public need and state independency.


Privatisasi bukanlah solusi bagi Indonesia tetapi merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemandirian negara.


It is time government and people to unify in developing this country to progress and prosper people by totally implementing Islamic syariah.


Sudah saatnya pemerintah dan rakyat bersatu membangun negara ini untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah.


Micro finance is very strategic for public economy development.


Keuangan mikro merupakan hal yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi rakyat.


Around 39 millions of micro businesses, means 98% of the whole business entity in Indonesia still waits for micro finance access Tambunan, 2002.


Sekitar 39 juta usaha mikro, artinya 98% dari seluruh entitas usaha di Indonesia, masih menunggu akses keuangan mikro Tambunan, 2002.


Say if credit need for micro business is around Rp. 1 million, then fund need for micro finance is Rp. 39 trillions.


Anggaplah bila kebutuhan kredit usaha mikro berkisar Rp 1 juta, maka kebutuhan dana bagi keuangan mikro sebesar Rp 39 trilyun.


Certainly, a number which is not small.


Tentu, sebuah jumlah yang tidak kecil.


As understood together, micro business is very difficult in accessing banking.


Seperti dipahami bersama, usaha mikro sangat sulit mengakses ke perbankan.


Besides difficult to fulfill requirement 5C, administration fee is also very expensive.


Disamping sulit memenuhi persyaratan 5 C, ongkos administrasinya juga sangat mahal.


Say with fund of Rp. 1 billion, better to serve credit to one individual instead to serve a thousand peoples with credit Rp. 1 million each.


Taruhlah dengan dana Rp 1 milyar, lebih baik melayani kredit bagi satu orang, dari pada melayani seribu orang dengan kredit masing-masing Rp 1 juta.


Existence of micro finance institution for micro businessmen like an oasis in desert.


Adanya lembaga keuangan mikro bagi para pengusaha mikro, bak oase di padang pasir.


Micro finance institution is institution focusing to serve micro businessmen.


lembaga keuangan mikro merupakan kelembagaan yang memfokuskan diri melayani para pengusaha mikro.


Micro finance institution actually exists in society, but the number is too small compared to need of micro businessmen.


lembaga keuangan mikro sebenarnya sudah lama ada di masyarakat, namun jumlahnya terlalu kecil bila dibandingkan kebutuhan para pengusaha mikro.


In the category of Indonesian Bank, micro finance institution is divided into bank and non-bank types.


Dalam kategori Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro dibagi yang berwujud bank serta non bank.


Whereas the non-bank type is loan deposit cooperative, urban credit fund institution, baitul mal wattanwil, non government organization, arisan, Grameen fund scheme, ASA fund scheme, public self-support group.


Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam, lembaga dana kredit pedesaan, baitul mal wattanwil, lembaga swadaya masyarakat, arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat.


Although Bank Rakyat Indonesia and Bank Pembangunan Rakyat are categorized as micro finance institutions, due to loan requirement using conventional bank method, most micro businessmen are difficult to access.


Meski Bank Rakyat Indonesia dan Bank Pembangunan Rakyat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengakses.


Moreover if micro finance which is identical with poverty eradication.


Terlebih bila keuangan mikro yang diidentikkan dengan penanggulangan kemiskinan.


The question is rather difficult to answer.


Pertanyaan ini rasanya agak sulit dijawab.


Referring to Indonesian Business Newspaper namely from non-bank micro finance institution whose amount is around 9,000 units, the loan distributed to public merely Rp. 2,53 trillions.


Merujuk catatan Koran Bisnis Indonesia yaitu dari lembaga keuangan mikro non bank yang berjumlah sekitar 9.000 unit, pinjaman yang tersalurkan ke masyarakat baru berjumlah Rp 2,53 trilyun.


Meant, business doers that have opportunity of access to micro finance source are 6,65%.


Artinya, pelaku usaha yang sudah memperoleh kesempatan mengakses sumber pembiayaan mikro baru 6,65%.


The amount is certainly still too small, because only serve 2.5 millions out of 39 millions micro businessmen.


Jumlah tersebut tentunya masih sangat kecil, sebab hanya melayani 2,5 juta dari 39 juta pengusaha mikro.


Seeing strategic role of micro finance institution, now its existence seemed will be recognized formally by government.


Melihat peran yang strategis dari lembaga keuangan mikro, kini keberadaannya agaknya akan diakui secara formal oleh pemerintah.


This signal is indicated by the making of law draft on micro finance institution by Indonesian Bank, who prepares it together with the Department of Finance.


Sinyal ini ditunjukkan dengan digodoknya RUU lembaga keuangan mikro oleh Bank Indonesia, yang menyiapkan bersama dengan departemen keuangan.


Certainly this effort must be welcomed, because micro finance institution with non-formal status is estimated around 2/3 from the whole micro finance institution.


Tentu hal ini patut disambut gembira, sebab lembaga keuangan mikro yang bersifat non formal diperkirakan berjumlah 2/3 dari seluruh lembaga keuangan mikro non bank.


In absence of legal recognition of micro finance institution existence, cause reluctance of the doers in developing themselves maximally.


Belum diakuinya keberadaan lembaga keuangan mikro non formal secara legal, membuat keraguan bagi pelakunya untuk mengembangkan diri secara maksimal.


Skeptically, its existence will be hampered by security officer or local government apparatus.


Ditakutkan, keberadaannya akan diganggu oleh aparat keamanan atau aparat pemerintah setempat.


Besides that, due to its status which is not legal yet, causing cooperation with other parties or seeking for investor becomes difficult.


Disamping itu, akibat statusnya yang belum legal, membuat kerjasama dengan pihak-pihak lain ataupun mencari investor menjadi lebih sulit.


Paradoxically on the other side, the signal on recognition of micro finance institution existence has made anxious the doers.


Paradoksnya di sisi lain, sinyal akan diakuinya keberadaan lembaga keuangan mikro non formal juga membuat kegelisahan bagi pelakunya.


Skeptically, establishment of regulation will hamper their performance.


Ditakutkan, dengan adanya peraturan justru akan menghambat kiprah mereka.


Trauma of bad experience in the New Order era certainly still difficult to dismantle.


Trauma akan pengalaman buruk masa Orde Baru, tentu masih sulit dilepaskan.


In the past, establishment of regulation was not intended to ease, but to hamper public performance.


Pada masa lalu, adanya peraturan bukannya dimaksudkan untuk mempermudah, namun justru malahan mempersulit kiprah masyarakat.


This dilemma certainly must be found for its way out.


Dilema ini, tentu harus dicarikan jalan keluarnya.


Various anxieties and sacredness are not to evade, but in fact must be learned in deep, in order to find the solution.


Berbagai kegelisahan dan ketakutan bukanlah untuk dihindari, namun justru harus dipelajari secara mendalam, supaya dapat dicarikan solusinya.


Because of that particularly for maker of micro finance institution law draft, certainly need to do in depth study on various existing micro finance institutions.


Oleh sebab itu terutama bagi pembuat RUU lembaga keuangan mikro, tentu perlu melakukan studi yang mendalam terhadap berbagai lembaga keuangan mikro yang telah ada.


Because even though have good will, but if do not know the problem can be disturbing.


Sebab meski mempunyai tujuan baik, namun bila tak mengetahui duduk persoalannya bisa jadi justru akan merepotkan.


Even if have good will, but do not know the problem can be disturbing.


Bahkan seandainya mempunyai tujuan baik, namun tak mengetahui duduk persoalannya bisa jadi justru akan merepotkan.


The philosophy of regulation for micro finance institution is to admit, protect, facilitate and encourage micro finance institution to grow, so can serve more micro businessmen.


Filosofi dari adanya peraturan bagi lembaga keuangan mikro tentunya adalah mengakui, melindungi, memfasilitasi dan mendorong lembaga keuangan mikro agar dapat berkembang, sehingga dapat melayani pengusaha mikro lebih banyak.


Besides that subsidiary principle must be kept, namely function that can be conducted at low level should not be taken over by high level.


Disamping itu prinsip subsidiaritas harus dijaga, yaitu fungsi yang dapat dilakukan di bawahnya tak perlu diambil alih oleh yang di atasnya.


It is meant, the one at low level will be more capable, whereas the one at high level will also take care fitting its level.


Hal itu dimaksudkan, supaya yang berada di bawah akan semakin berdaya, sementara yang diatasnya juga akan mengurus yang sesuai levelnya.


Therefrom, both will grow according to the level they work on.


Dengan demikian, keduanya akan berkembang sesuai dengan level yang digumulinya.


Trying to review micro finance institution law draft which now was issued at Finance Ministry, there are articles which are worrying, one of them is article 10.


Mencoba menyimak RUU lembaga keuangan mikro yang kabarnya kini berada di departemen keuangan, terdapat pasal-pasal yang menggelisahkan, salah satunya pada pasal 10.


Stated, micro finance institution that deposit total saving over Rp. 1 billion must convert its operation into Public Credit Bank or Cooperative.


Dikatakan, lembaga keuangan mikro yang menghimpun total simpanan lebih dari Rp1 milyar, wajib mengubah bentuk usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi.


It is clear, assumption of the maker of micro finance institution law draft is equalized with micro bank.


Nampak jelas, asumsi dari pembuat RUU tentang lembaga keuangan mikro disamakan dengan Bank Mikro.


It means a very small bank, if grows quite big then move to next class to be public credit bank.


Artinya sebuah bank yang sangat kecil, bila berkembang agak besar lalu naik kelas menjadi Bank Perkreditan Rakyat.


This assumption seems to simplify the problem.


Asumsi ini, rasanya terlalu menyederhanakan persoalan.


Micro finance institution is finance institution that focuses on serving micro businessmen, regardless the micro finance institution is big or small.


lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang memfokuskan diri melayani pengusaha mikro, terlepas dari besar kecil dari lembaga keuangan mikro tersebut.


As known widely, finance institution generally hardly touch this marginal sector.


Seperti diketahui bersama, lembaga keuangan pada umumnya jarang menyentuh sektor yang marjinal ini.


Thus the problem resides not on big or small the micro finance institution, but on function of the existence of micro finance institution.


Jadi letak soalnya bukan besar kecilnya lembaga keuangan mikro, namun pada fungsi dari keberadaan lembaga keuangan mikro.


If micro finance institution serves middle or big enterprise sector, it cannot be said micro finance institution.


Bila lembaga keuangan mikro melayani sektor usaha menengah atau besar, ia sudah tak bisa dikatakan lembaga keuangan mikro.


The bigger micro finance institution as long as the function is fit surely must be supported, because will serve more micro businessmen too.


Semakin besar lembaga keuangan mikro asal sesuai fungsinya tentu patut didukung, sebab akan melayani semakin banyak pula pengusaha mikro.


As an example, in Bangladesh there are many micro finance institutions that serve micro businessmen with very big amount.


Sebagai contoh saja, di Bangladesh terdapat banyak lembaga keuangan mikro yang melayani pengusaha mikro dengan jumlah sangat besar.


It is clear, to serve micro businessmen whose amount is tens of million is required quite big resources, but not necessary to be a bank.


Nampak jelas, untuk melayani pengusaha mikro yang jumlahnya puluhan jutaan  diperlukan capital resources yang cukup besar, namun belum tentu kemudian harus diwujudkan menjadi bank.


Isn't it if a bank, small businessmen will certainly faces difficulty again in accessing, because must face with conventional procedure.


Bukankah apabila berwujud menjadi bank, lagi-lagi pengusaha mikro akan kesulitan kembali untuk mengakses, sebab harus berhadapan dengan prosedur yang konvensional.


Then the second problem, if micro finance institution becomes big and not become public credit bank, must convert to cooperative.


Lalu duduk soal yang kedua, bila lembaga keuangan mikro menjadi besar dan tidak menjadi Bank Perkreditan Rakyat, diharuskan menjadi koperasi.


The tendency of cooperative meant here certainly loan and save cooperative that later on must follow cooperative regulation.


Kecenderungan koperasi yang dimaksud di sini tentunya koperasi simpan pinjam, yang kemudian harus mengikuti aturan perkoperasian.


Nothing wrong with loan and save cooperative.


Memang tak ada yang salah dengan Koperasi Simpan Pinjam.


The problem is if micro businessmen are not member and want to borrow credit to loan and save cooperative.


Yang menjadi persoalan, bila para pengusaha mikro yang bukan anggota dan ingin meminjam kredit ke Koperasi Simpan Pinjam.


The micro businessmen must become members of loan and save cooperative first.


pengusaha mikro harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam dahulu.


This procedure looks become long and can make micro businessmen reluctant that as business doers usually want to get fund in a fast manner.


Prosedur ini terasa menjadi panjang dan bisa membuat enggan pengusaha mikro, yang sebagai pelaku bisnis biasanya ingin perolehan dana secara cepat.


And more, no guarantee all micro businessmen want to be cooperative members.


Dan lagi, belum tentu semua pengusaha mikro berkeinginan menjadi anggota koperasi.


Signal from government to acknowledge legally existence of micro finance institution surely must be appreciated.


Adanya sinyal dari pemerintah untuk mengakui keberadaan lembaga keuangan mikro secara legal, tentu patut disyukuri.


With clear legality will abolish uncertainty among doers of micro finance institution, so they can develop their business maximally.


Dengan adanya legalitas, akan memupus rasa keraguan para pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya secara maksimal.


Varied cooperation with investors or finance institutions of course will be more open.


Berbagai kerjasama dengan investor atau lembaga keuangan, tentu juga akan jauh lebih terbuka.


However good will only is not enough.


Namun niat baik saja ternyata belum cukup.


If various existing micro finance institution are not understood sufficiently, then regulation is drafted, the result will be contra productive.


Bila tak cukup dipahami berbagai lembaga keuangan mikro yang telah ada, lalu dibuat aturan, akibatnya justru akan terjadi sebaliknya dari harapan.


The development of micro finance institution will anxiously be hampered.


Perkembangan dari lembaga keuangan mikro dikhawatirkan justru akan terhambat.


Whereas, this time micro finance institution is highly required by 39 millions micro businesses.


Padahal, saat ini lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan bagi 39 juta usaha mikro.


And unfortunately, issue on lack of understanding on micro finance institution is quite comprehendible in the Micro Finance Institution Law Draft, in which the law tends to treat it like banking.


Dan sayangnya, sinyalemen kurang dipahaminya lembaga keuangan mikro cukup terasa dalam RUU Lembaga Keuangan Mikro ini, dimana aturannya cenderung memperlakukan mirip dengan perbankan.


Whereas, essentially micro finance institution grows because adapting to characteristic of local society.


Padahal, pada dasarnya lembaga keuangan mikro berkembang justru akibat menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat.


Knitting of nation togetherness and independence through micro finance for coping poverty and moving public economy.


merajut kebersamaan dan kemandirian bangsa melalui keuangan mikro, untuk menanggulangi kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat


In silent looking of current Indonesianess will make us dizzy.


Dalam keheningan menatap situasi ke-Indonesiaan saat ini, akan membuat kita gamang.


Hit by multi dimensional crisis makes us fall down, even as if situated at the nadir point.


Dihantam krisis multi dimensi, membuat kita jatuh tersungkur, bahkan seakan berada di titik nadir.


And seems we do not know where to put our face, if faced by the founding fathers that established the foundation of this nation.


Dan rasanya kita tak tahu akan diletakkan dimana wajah kita, bila dihadapkan founding fathers peletak pondasi nasion ini.


Let alone now we stand on earth, where the proclamators were buried.


Apalagi kini kita berpijak di bumi, di mana Sang Proklamator disemayamkan.


The situation that we experience now really anxious.


Situasi yang kini kita alami, memang menggelisahkan.


Seemed, whoever will not be happy to see around 38 million populations still struggling in poverty.


Rasanya, siapapun tak akan tenang hatinya menyaksikan sekitar 38 juta penduduk masih bergulat dalam kemiskinan.


That soundless cry feels to break the heart, make us rushing to offer hand.


Jeritan tanpa suara itu, terasa menyayat sanubari, membuat kita bergegas ingin mengulurkan tangan.


Experience indicated if the helping hand that we offered were wrong, in fact will kill independency, initiative, and creating dependency.


Pengalaman menunjukkan, bila bantuan yang kita berikan salah, justru akan mematikan kemandirian, inisiatif dan menimbulkan ketergantungan.


If they do not want to work, certainly cannot survive.


Bila mereka tak mau bekerja, tentunya tak bisa mempertahankan hidup.


They are the have little, they own something despite a little.


Mereka adalah the have little, mereka memiliki sesuatu meski sedikit.


Whether power, gotong royong tradition, family, etc.


Entah tenaga, tradisi gotong royong, tanah, famili dll.


Most of them are hard worker, but their productivities are very low.


Kebanyakan dari mereka adalah pekerja keras, namun produktifitasnya sangat rendah.


More often the working time is unlimited, but their incomes are still minim, their effort cannot develop and only survive at subsistence level.


Acapkali jam kerjanya tak terbatas, namun penghasilannya tetap minim, usahanya kurang berkembang dan hanya bertahan pada tingkat subsistensi.


And if we look deeper, micro business is majority, because its amount is 98% of total business unit or 39 millions businesses.


Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha.


The existence of micro business is fact of real entrepreneurship spirit among people that can become voluntary renewal.


Keberadaan usaha mikro, merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan.


Besides accommodating fair distribution as mentioned above, developing this business group in reality is strategic.


Disamping mengakomodasi pemerataan seperti disebut di atas, mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis


They have had productive economy activities, so the need is development and capacity improvement not growing, so easier and more certain.


mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti


If this group is empowered accurately, they will shift easily to small business sector.


apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil


Effectively reducing poverty suffered by them as well as helping handling people in poor, old and young category.


Usulan revisi kalimat secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.


The table below shows the strategic role of micro business in reducing poverty.


Tabel di bawah ini memperlihatkan peran strategis dari usaha mikro dalam mengurangi kemiskinan.


In view of micro business which is very strategic, a question emerges why most of this business is difficult to grow.


Melihat peran dari usaha mikro yang sangat strategis, timbul pertanyaan mengapa usaha ini kebanyakan sulit berkembang.


To track down that issue, the table below will indicate various problems that entrap micro businessmen.


Untuk menelusuri hal tersebut, tabel di bawah ini akan menunjukkan berbagai persoalan yang menjerat para pengusaha mikro.


For micro businessmen, capital problem accessibility to capital in fact is the main problem.


Bagi pengusaha mikro, persoalan permodalan aksesibilitas terhadap modal ternyata merupakan masalah yang utama.


Due to the assumption, then accessibility of micro businessman to formal financial source is low, so most of them rely on whatever they have.


Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki.


One way to solve that delicate problem namely financing micro businessman via micro finance.


Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik itu, yaitu pembiayaan pengusaha mikro, adalah melalui keuangan mikro.


In Indonesia, it is not a new issue.


Di Indonesia sendiri hal itu bukan barang baru.


Bank Rakyat Indonesia that was established since 100 years ago has aimed like that.


Bank Rakyat Indonesia yang didirikan sejak 100 tahun lalu pun sudah mengarah seperti itu.


Micro credit approach receives new momentum, namely with existence of MS that held in Washington on 2 - 4 February 1997.


Pendekatan kredit mikro mendapatkan momentum baru, yaitu dengan adanya MS yang diselenggarakan di Washington tanggal 2-4 Februari 1997.


MS is a rolling sign of global movement of people empowerment via funding strengthening to people based on experience of many countries.


MS merupakan tanda dimulainya gerakan global pember?ayaan masyarakat dengan penguatan dana kepada masyarakat dengan berdasarkan pengalaman dari banyak negara.


Micro financing functions to provide capital support for micro-enterprises to increase their business, after that their businesses will run well and get bigger.


Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro microenterprises untuk meningkatkan usahanya, setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar.


Both institutions whose nature are different, are tried to be organized and connected based on mutualism symbiosis spirit, or benefiting each other.


Kedua lembaga yang nature-nya berbeda itu, diupayakan untuk diorganisir dan dihubungkan atas dasar semangat simbiose mutualisme, atau saling menguntungkan.


The bank will get more customers outreaching, meanwhile poor people will get access for obtaining financial support.


Pihak bank akan mendapat nasabah yang makin banyak outreaching, sementara pihak masyarakat miskin akan mendapat akses untuk mendapatkan financial support.


In Indonesia, it is known with pattern often called Pola  Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat PHBK or Bank and Non-Government Group Relationship.


Di Indonesia, hal ini dikenal dengan pola yang sering disebut Pola  Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat PHBK.


As the result quite big capital is available that really aimed for poor people via credit scheme.


Dengan demikian tersedia dana cukup besar  yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit.


The first form emphasizes on educational aspect for poor people, and training for independency.


Bentuk pertama menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian.


The third form emphasizes on resources collection that that can be set as capital, which is aimed for poor people.


Bentuk ketiga menekankan pada penggalangan resources yang dijadikan modal, yang ditujukan untuk masyarakat miskin.


Whereas the second form is emphasized on connecting function and using existing institutions.


Sedangkan bentuk kedua lebih menekankan pada fungsi penghubung dan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada.


Poverty eradication effort and people economy empowerment whether realize or not connected with development practice that has been exercised so far that passed economic crisis and exposing its shortcomings and failures.


Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak dapat tidak terkait dengan praktek pembangunan yang dilakukan selama ini yang melalui krisis ekonomi telah memaparkan kelemahan dan kegagalannya.


To assist poor people to survive in poverty until time comes for development cake to trickle down to them, various assistance for them are provided.


Untuk membantu rakyat miskin bertahan dalam kemiskinannya sampai tiba waktunya kue pembangunan menetes pada mereka, disediakanlah berbagai bantuan kepada mereka.


The format of this assistance is varied, starting from provision of various basic needs such as food, clothes, health, and education to technical assistance and grant of equipment and capital.


Format bantuan ini sangat beraneka ragam mulai dari penyediaan berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, maupun pendidikan sampai bantuan teknis dan hibah peralatan serta modal.


The approach which often called as the first generation development approach must be acknowledged has been able to increase various social indicators significantly.


Pendekatan yang sering disebut sebagai pendekatan pembangunan generasi pertama ini harus diakui telah mampu meningkatkan berbagai indikator sosial secara signifikan.


At the other side, the first generation development requires a very big cost and must be burdened by the state which in fact more and more beyond the state's capability to self support.


Pada sisi lain, pendekatan pembangunan generasi pertama membutuhkan biaya yang amat besar dan harus ditanggung oleh negara yang dalam kenyataannya semakin lama semakin jauh diluar kemampuan negara untuk membiayai sendiri.


As the result, as in Indonesian case various development programs are more and more dependent on the state and its financing relies more on foreign loan.


Sebagai akibatnya, seperti dalam kasus Indonesia berbagai program pembangunan semakin lama semakin tergantung pada negara dan pembiayaannya semakin mengandalkan pinjaman luar negeri.


Learned from the first genreration experience, the approach on the second generation development starts to use micro finance as the major method.


Belajar dari pengalaman generasi pertama, pendekatan pembangunan generasi kedua mulai menggunakan keuangan mikro sebagai metode utamanya.


The first generation development approach that concentrates on development initiative on the state has generated unfavorable impacts on both sides.


Pendekatan pembangunan generasi pertama yang menumpukan inisiatif pembangunan pada pemerintah telah memiliki dampak yang kurang menguntungkan pada dua arah.


On the government side, development burdened which used to be disbursed among various society groups has sharpened and becomes the burden of the government itself.


Pada sisi pemerintah beban pembangunan yang sebelumnya tersebar pada berbagai kelompok masyarakat mengerucut dan menjadi beban pemerintah sendiri.


Whereas on the society, take over of various development activities by the government has grown apathy attitude and growing large dependency.


Sementara pada masyarakat, pengambiloperan berbagai kegiatan pembangunan oleh pemerintah telah mengembangkan sikap apatis dan ketergantungan yang semakin lama semakin besar.


Collapse of big business sector and conglomeration creates domino effect to Indonesian economy whose structure is already limp.


Ambruknya sektor usaha besar dan konglomerasi menimbulkan efek domino pada ekonomi Indonesia yang strukturnya memang sudah timpang.


Another lesson that can be taken from that is existence of public economy sector which so far has been marginalized and in fact is able to become safety pillow of national economy.


Pelajaran lain yang diambil dari itu adalah eksisnya sektor ekonomi rakyat yang selama ini dimarjinalisasi ternyata mampu menjadi bantal penyelamat ekonomi nasional.


Become common awareness that in the future public economy sector should receive decent treatment and should become alternative doer of national economy.


Menjadi kesadaran bersama bahwasanya kedepan sektor ekonomi rakyat perlu mendapatkan perlakuan yang sepantasnya dan sewajarnya sebagai alternatif pelaku ekonomi nasional.


Taking over of development initiative makes development cost is concentrated at government.


Pengambiloperan inisiatif pembangunan membuat biaya pembangunan menjadi terkonsentrasi pada pemerintah.


The policy taken gives less appreciation to the fact that there is sufficient fund in the country.


Kebijakan yang ditempuh tersebut kurang memberikan apresiasi terhadap kenyataan bahwa didalam negeri terdapat sumber dana yang memadai.


Micro finance approach in the second generation opens thought that development funding can be conducted commercially using in-country fund source namely form public saving.


Pendekatan keuangan mikro dalam generasi kedua membuka pemikiran bahwa pembiayaan pembangunan dapat dilakukan secara komersial menggunakan sumber dana dalam negeri yaitu tabungan masyarakat.


Woman's role has not received proper place for sometime even though it actually has extra ordinary potential.


Peran perempuan selama beberapa waktu kurang mendapatkan tempat yang sepantasnya meskipun sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa.


Experience of micro finance practice in various places in fact provides different evidence.


Pengalaman praktek keuangan mikro di berbagai tempat ternyata memberikan bukti yang berbeda.


Woman is in fact a group which is proactive and reliable in managing household economy and utilizing economic potential optimally.


Kaum perempuan justru merupakan kelompok yang proaktif dan handal dalam mengelola ekonomi rumah tangga dan memanfaatkan peluang ekonomi secara optimal.


Project approach during the first generation development is developed in fact most of them are not sustained.


Pendekatan proyek yang selama generasi pertama pembangunan dikembangkan, dalam kenyataannya sebagian besar tidak berlanjut.


This project approach has several characteristics, namely time constraint, work on allocated budget base, and follow up are not known.


Pendekatan proyek ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu adanya batasan waktu, bekerja berdasarkan budget yang sudah dialokasikan, serta tidak diketahui tindak lanjutnya.


Inherited time constraint at project approach frequently annihilates the results obtained by the project itself.


Batasan waktu yang melekat pada pendekatan proyek seringkali meniadakan hasil-hasil yang telah dicapai oleh proyek itu sendiri.


It happens because poverty problem is a complex problem whose handling cannot provide instant result and consequently requires long commitment.


Hal ini terjadi karena persoalan kemiskinan adalah persoalan komplek yang penanganannya tidak bisa instant result dan karenanya membutuhkan komitmen yang panjang.


Project works to spend determined allocation and no need to evaluate whether the fund spent will return or not even though the fund is a loan.