b'\n_START_ARTICLE_\nOrganisasi Papua Merdeka\n_START_PARAGRAPH_\nOrganisasi Papua Merdeka  (disingkatkan OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat (sebelum ini dikenal sebagai Irian Jaya) dirangkumi pemerintahan Indonesia, dan untuk memisahkan diri dari negara tersebut._NEWLINE_Gerakan ini diharamkan oleh pemerintah Indonesia, malah pihak tersebut turut menegaskan bahawa kegiatan yang mencetuskankemerdekaan bagi kawasan tersebut (yang dijadikan Provinsi Papua) akan disabtikan tuduhan pengkhianatan atau penderhakaan besar kepada Republik Indonesia. Sejak awal organisasi ini ditubuhkan, para anggotanya telah menempuh jalur dialog diplomatik serta melakukan penunjukkan citra nasional - misalnya upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dan nyanyian lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" sejak tahun 1961 sehingga aneksasi oleh pihak Tentara Nasional Indonesia mengikuti Perjanjian New York tahun 1963 - dan dilakukan aksi militan sebagai sebahagian dari konflik Papua.\n_START_SECTION_\nSejarah\n_START_PARAGRAPH_\nSelama Perang Dunia Kedua berlangsung di Asia Tenggara, Hindia Belanda (yang kemudiannya menjadi Indonesia) dipimpin oleh Soekarno untuk membekalkan minyak demi usaha dilakukan pihak tentera Jepun serata Asia lalu mengisytiharkan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di wilayah masing-masing iaitu Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepun dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik._NEWLINE_Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang ditandakan dari diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan sampailah kepada penguatkuasaan pemerintahan Republik Indonesia ke atas kawasan Papua tahun 1963. Meskipun sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Syarikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Disember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mahu kehidupan moden! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri! [sic]"_NEWLINE_Nugini Belanda mengadakan suatu pilihan raya pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat McGeorge Bundy melobi Presiden John F. Kennedy untuk merunding agar pemerintahan Nugini Barat pemindahan kepada Republik Indonesia. Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy serta ditandatangani oleh pihak-pihak Belanda, Indonesia, dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan Agustus 1962._NEWLINE_Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut. Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Disember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.\n_START_SECTION_\nDeklarasi Republik Papua Barat\n_START_PARAGRAPH_\nMenanggapi hal tersebut, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Julai 1971, Roemkorem dan Prai mengisytiharkan suatu Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya._NEWLINE_Konflik strategi antara Roemkorem dan Prai berhujung pada perpecahan OPM menjadi dua puak: PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat._NEWLINE_Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Julai sampai 7 September 1977, militia OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah kemudahan perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23._NEWLINE_Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, [[, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN._NEWLINE_Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam tentera Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini._NEWLINE_Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani "Jenderal Pemberontak" memperingatkan bahwa "Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura". Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga "banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang." Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polis yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, militia OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Sebilangan kru juruteknik mendekati lokasi kejadian diserang pihak OPM , sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polis dan tentera._NEWLINE_Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropah dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan._NEWLINE_Bulan Julai 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum tentera Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap._NEWLINE_Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polis Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polis Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personel di Papua._NEWLINE_Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatra Barat._NEWLINE_Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera._NEWLINE_Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Ubat-ubatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura._NEWLINE_Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil._NEWLINE_Tanggal 1 Julai 2012, kegiatan pengamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bahagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca. Seminggu kemudian pada 9 Julai. tiga orang diserang dan terkorban di Paniai. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusukan di bahagian dada.\n_START_SECTION_\nHierarki organisasi dan pemerintahan\n_START_PARAGRAPH_\nTatatadbir dalaman organisasi ini sulit ditentukan. Pada tahun 1996 \'Panglima Tertinggi\' OPM adalah Mathias Wenda. Juru bicara OPM di Sydney, John Otto Ondawame, mengatakan telah lebih atau kurang dari sembilan titah kemerdekaan. Jurnalis lepas Australia, Ben Bohane, mengatakan telah ada tujuh titah kemerdekaan. Tentara Nasional Indonesia mengatakan OPM memiliki dua sayap utama, \'Markas Besar Victoria\' dan \'Pembela Kebenaran\'. Mantan yang lebih kecil, dan dipimpin oleh ML Prawar sampai ia ditembak mati pada tahun 1991. Terakhir ini jauh lebih besar dan beroperasi di seluruh Papua Barat._NEWLINE_Organisasi yang lebih besar, atau Pembela Kebenaran (selanjutnya PEMKA), yang diketuai oleh Jacob Prai, dan Seth Roemkorem adalah pemimpin Fraksi Victoria. Selama pembunuhan Prawar, Roemkorem adalah komandannya._NEWLINE_Sebelum pemisahan ini, TPN/OPM adalah satu, di bawah kepemimpinan Seth Roemkorem sebagai Komandan OPM, kemudian menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat, sementara Jacob Prai menjabat sebagai Ketua Senat. OPM mencapai puncaknya dalam organisasi dan manajemen (dalam istilah modern) karena sebagai struktural terorganisasi. Selama ini, Pemerintah Senegal mengakui keberadaan OPM dan memungkinkan OPM untuk membuka Kedutaan di Dakhar, dengan Tanggahma sebagai Duta Besar._NEWLINE_Roemkorem meninggalkan markasnya hasil persaingan kuasa dan pergi ke Belanda. Pada tempoh ini, Prai mengambil alih kepemimpinan. John Otto Ondawame (waktu itu ia meninggalkan sekolah hukum di Jayapura karena diikuti dan diancam untuk dibunuh oleh ABRI Indonesia siang dan malam) menjadi tangan kanan dari Jacob Prai. Itu inisiatif Prai untuk mendirikan Komandan Regional OPM. Dia menunjuk dan memerintahkan sembilan Komandan Regional. Sebagian besar dari mereka adalah anggota pasukannya sendiri di kantor pusat PEMKA, perbatasan Skotiau, Vanimo-Papua Barat._NEWLINE_Komandan regional dari mereka , Mathias Wenda adalah komandan untuk wilayah II (Jayapura \xe2\x80\x93 Wamena), Kelly Kwalik untuk Nemangkawi (Kabupaten Fakfak), Tadeus Yogi (Kabupaten Paniai), Bernardus Mawen untuk wilayah Maroke dan lain-lain. Komandan ini telah aktif sejak itu. Kelly Kwalik ditembak dan dibunuh pada 16 Disember 2009._NEWLINE_Pada tahun 2009, sebuah kelompok perintah OPM yang dipimpin oleh Jenderal Goliat Tabuni (Kabupaten Puncak Jaya) sebagai fitur pada laporan menyamar tentang gerakan kemerdekaan Papua Barat.\n_START_SECTION_\nTentara Pembebasan Nasional Papua Barat\n_START_PARAGRAPH_\nTentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), adalah sayap tentera dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973, setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Julai 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971 pada Bab V bahagian Pertahanan dan Keamanan. Sejak 2012 melalui reformasih TPN, Jenderal. Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.'