1. Usulan AHSP baru meliputi:
a. yang belum tercantum; dan/atau
b. perubahan AHSP yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bidang Sumber Daya Air, Lampiran V Bidang Bina Marga serta Lampiran VI Bidang Cipta Karya Perumahan dalam Surat Edaran ini.
2. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 1:
a. Berdasarkan perhitungan teknis dan analisis produktivitas sesuai kaidah teknis yang telah dibahas di direktorat teknis masing-masing.
b. Dapat berasal dari lingkup internal maupun eksternal.
1) lingkup internal yaitu usulan AHSP yang berasal dari lingkungan Kementerian PUPR.
2) lingkup eksternal yaitu usulan AHSP yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I).
3. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat digunakan di dalam SIPASTI setelah dibahas oleh Tim Pembahas yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Teknik unit organisasi teknis dan ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi.
4. Penetapan pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam bentuk Surat Edaran.
5. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 1) diusulkan oleh Balai/Balai Besar/Direktorat Teknis Pembina kepada Direktorat Bina Teknik unit organisasi teknis dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
a. tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
b. justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
c. spesifikasi yang diacu;
d. tabel referensi yang digunakan;
e. berita acara pembahasan oleh tim pembahas;
f. bukti penambahan AHSP baru di dalam SIPASTI berupa tangkapan layar; dan
g. surat pernyataan kelengkapan berkas dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan (ditandatangani oleh Kepala Balai/Direktur terkait).
6. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Usulan Usulan AHSP dari K/L/I agar disampaikan melalui pimpinan tinggi madya terkait/setingkat kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi jasa konstruksi ditembuskan kepada pimpinan tinggi madya unit organisasi teknis.
b. Usulan AHSP dari pemerintah daerah, agar disampaikan secara bertahap melalui Dinas Teknis Kabupaten/Kota kepada Dinas Teknis Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR, kemudian Balai Teknis/Direktorat Teknis Pembina Kementerian PUPR menyampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR terkait.
c. Usulan AHSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1) tabel usulan AHSP baru (dilengkapi asumsi pada pelaksanaan pekerjaan terkait bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pekerjaan);
2) justifikasi teknis (analisis produktivitas alat dan tenaga kerja, analisis perhitungan kuantitas material, gambar teknis terinci);
3) spesifikasi yang diacu;
4) tabel referensi yang digunakan;
5) berita acara pembahasan dengan tenaga ahli/pakar/pejabat fungsional/pejabat terkait; dan
6) surat pernyataan kelengkapan berkas dan pertanggungjawaban atas substansi teknis yang disampaikan, ditandatangani oleh:
a) pimpinan tinggi madya terkait untuk K/L/I; dan
b) kepala dinas teknis Kabupaten, Kota, Provinsi terkait sesuai dengan kewenangannya.
7. Usulan AHSP baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR