Apakah kunjungan wisata Anda sesuai atau bertentangan dengan HAM?
Dalam berbagai foto, pulau-pulau yang mengelilingi Maladewa tampak sangat indah, terlihat nyaris seperti bukan hal nyata.
Pulau Maladewa nyaris tak seperti ada pergolakan politik. Negara kepulauan itu dipenuhi terumbu karang, kehidupan laut dan laguna berpasir--sebanding dengan turis-turis yang berdatangan. Namun, pekan ini pulau yang dijuluki surga dunia itu diterpa masalah. Presiden Maladewa menolak untuk menghormati perintah Mahkamah Agung untuk membebaskan pemimpin oposisi yang dipenjara, dan mengumumkan keadaan darurat. Kalangan internasional mengecam langkah tersebut. Beberapa pengamat mengatakan bahwa para wisatawan harus memboikot negara tersebut dengan alasan hak asasi manusia. Perdebatan mereka memicu berbagai pertanyaan: Haruskah kita memilih tempat wisata untuk kepantasan mereka? (Dan adakah tempat yang tepat untuk dicermati jika kita melakukannya?). Jalan panjang dari pulau surga Agen wisata yang berbasis di Inggris, Responsible Travel menjual jasa perjalanan untuk para wisatawan yang ingin melihat dunia tanpa berdebat jauh soal ketidakadilan, atau membahayakan lingkungan. Justin Francis, direktur agen perjalanan sudah lama memikirkan dilema ini sejak perusahaan tersebut dibuka pada tahun 2001. Ia mencatat meski industri pariwisata memiliki kepentingan dalam menghidupkan tempat-tempat seperti Maladewa menjadi sebuah "surga", namun kenyataannya kurang begitu menyenangkan. Keistimewaan resor pantai Maladewa. Tidak terlihat pergolakan politik baru-baru ini. "Sulit untuk menyembunyikan kebenaran dari para turis," katanya. "Saya mungkin tidak pernah melihat pabrik yang memproduksi kaos saya. Tetapi jika Anda pergi ke sana, Anda bertemu seseorang, supir taksi atau siapapun. Hal-hal yang tidak ingin Anda lihat, namun Anda akan mendengarnya." Sebagai contoh adalah kerusakan lingkungan yang diabadikan oleh wartawan BBC Simon Reeve pada tahun 2012, ia memfilmkan sebuah pulau terbesar tempat pembuangan sampah di Maladewa, yang membuatnya "terkesima". Bagaimana Anda memastikan liburan Anda beretika? Francis mengatakan bahwa agen perjalanan yang dipimpinnya, Responsible Travel "mempromosikan liburan, bukan negara". Itu karena sulit menemukan tempat wisata yang memiliki catatan bersih tentang hak asasi manusia, hak-hak hewan, dan lingkungan. Ia menyebut Amerika sebagai contoh: "Haruskah kita memboikot AS karena mereka menarik diri dari kesepakatan iklim Paris?" tanyanya. Lebih jauh dan lebih melegakan, dirinya yakin para wisatawan mampu melakukan perjalanan secara bertanggung jawab, bahkan di tempat wisata yang memiliki catatan buruk. Dua pertanyaan kunci yang ia miliki untuk para pelancong: Apakah liburan saya akan menyenangkan, dan apakah hal itu juga akan menguntungkan masyarakat setempat? Keluarga berswafoto di pantai. Ada baiknya juga untuk mendidik diri sendiri tentang penipuan turis di tempat tujuan wisata yang Anda pilih. Di Bali, misalnya, meningkatnya jumlah wisatawan yang ingin "mengembalikan sesuatu" membuat banyak panti asuhan menjamur, mereka mengeksploitasi anak-anak demi meraih keuntungan. Luke McMillan dari lembaga Tourism Concern di Inggris, yang mempromosikan perjalanan etis, menganggap bahwa pariwisata terbaik adalah "yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya akan peningkatan hidup masyarakat lokal, melalui peningkatan lapangan kerja dan investasi beberapa keuntungan mereka untuk memperbaiki berbagai hal, seperti infrastruktur" . Bisakah Anda menghindari biaya yang dikenakan pemerintah? Dalam praktiknya Anda mau tak mau harus berurusan dengan biaya yang dikenakan pemerintah saat mengunjungi negara tujuan wisata - bahkan jika itu hanya untuk membayar pajak bandara, atau yang dibayar oleh bisnis lokal. Bagi sebagian orang, itu alasan yang cukup untuk menghindari rezim represif di mana saja. Tetapi orang lain akan berpendapat bahwa jika Anda memasukkan uang ke tangan orang-orang setempat, itu mengurangi dampaknya. Salah satunya adalah Karen Simmonds, direktur agen perjalanan London Travel Matters. "Anda masih bisa memberikan kontribusi positif kepada orang-orang yang hidup dalam rezim yang sulit," katanya kepada BBC. "Saya pikir pariwisata bisa menjadi kekuatan yang baik. Kita semua bisa melayani dan belajar satu sama lain." Perlu dipertimbangkan bahwa industri pariwisata yang sedang berkembang meresap tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang terlatih di negara ini. Dewan Pariwisata dan Pariwisata Dunia memperkirakan bahwa satu dari 10 pekerjaan di seluruh dunia didukung oleh sektor ini. Dan apa pun tingkat pendidikan mereka, penduduk setempat memiliki nilai aset yang berharga - sebuah pemahaman mendalam tentang budaya dan lingkungan mereka sendiri. Ketika fakta berubah ... Terkadang situasi suatu negara bisa berubah, tentu saja. Myanmar adalah contoh kasusnya. Myanmar merupakan satu-satunya yang pernah diboikot agen perjalanan Responsible Travel, alasannya ada dua: Pertama, pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, yang berada dalam tahanan rumah, menyerukan boikot terhadap dunia internasional, dan perusahaan tersebut menghormatinya. Kedua, penguasa militer Myanmar menguasai sebagian besar infrastruktur wisata, yang berarti kedatangan wisatawan akan memperkaya junta, bukan orang Myanmar setempat. Para turis di pagoda Shwedagon di Yangon, salah satu kota terbesar di Myanmar. Kemudian pada tahun 2010, Suu Kyi dibebaskan - dan setahun kemudian partainya mengatakan akan menyambut "pengunjung yang ingin mempromosikan kesejahteraan rakyat biasa". Agen Responsible Travel mulai mengirim turis lagi, meski militer masih mencengkram kuat parlemennya. Sejak tahun 2017 keputusan tersebut dipersulit dengan tindakan keras terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar - minoritas etnis yang teraniaya - sebagai tanggapan atas serangan militan oleh kelompok pemberontak. Lebih dari 740.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, membawa kisah pembunuhan massal, pemerkosaan dan penyiksaan - yang kesemuanya disangkal oleh pemerintah. Francis mengatakan bahwa para pelanggannya telah mengangkat "perasaan kuat yang saya bagikan" tentang situasi yang mengerikan di sana. Namun, ia menambahkan: "Sangat salah jika menganggap semua orang di Birma setuju dengan apa yang pemerintah lakukan." Teruslah memboikot, menurutnya, dan Anda "menganiaya orang-orang untuk pemerintahan mereka". Wisatawan yang ingin meninggalkan tanggung jawab di belakang mereka mungkin tidak tertarik pada semua pertanyaan ini. Jadi, inilah keuntungan mementingkan diri sendiri bagi mereka yang membutuhkannya: Yang paling diinginkan oleh kebanyakan pelancong adalah pengalaman otentik dari tujuan wisata mereka, dan ketika para wisatawan terkait secara intelektual, warga setempat mungkin bisa lebih banyak berbagi tentang kehidupan, budaya dan sejarahnya.