Covid-19: 'Pelanggaran protokol kesehatan' di markas FPI, Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat 'dicopot' karena 'tidak laksanakan perintah'
Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya, Senin (16/11) sore, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya, kata pejabat penerangan Mabes Polri.
Massa menunggu kedatangan Rizieq Shihab di Markas Besar FPI, Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). "Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu kapolda Metro Jaya kemudian kapolda Jawa Barat," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Senin (16/11). Pencopotan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020. Di hadapan wartawan, Argo tidak menjelaskan secara detil mengenai alasan pencopotan, kecuali menyebut mereka "tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan". Keputusan ini terjadi tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19. Pernyataan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan atas apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas Front Pembela Islam (FPI) di Jakata Pusat. Apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud Md? Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menanggapi kemarahan masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas FPI di Jakata Pusat. Warga menyambut kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Massa dari berbagai organisasi Islam menyambut kedatangan Rizieq Shihab dengan diiringi lantunan sholawat. Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan anak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan "kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta". "Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan peraturan perundangan," kata Mahfud. Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah "memperingatkan"Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi protokol kesehatan. "Pemerintah menyesalkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan," kata dia. Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19. Apa tanggapan Pemprov DKI Jakarta? Adapun Pemprov DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19. Dia juga mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga daerah lain. Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga telah melayangkan surat teguran dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab. Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11). "Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda," ujarnya. Petugas tenaga kesehatan beraktivitas di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Minggu (15/11). Apa kata pakar epidemologi? Sejumlah pakar epidemologi di Indonesia khawatir jumlah kasus positif Covid-19 bakal melonjak tinggi seiring longgarnya penerapan protokol kesehatan serta lemahnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerumunan. Pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah kasus positif Covid-19 dilaporkan menembus angka di atas 5.000, dan menurut Kementerian Kesehatan, penambahan kasus positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1.255 kasus baru. Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, terjadi kenaikan kasus positif hingga di atas 5.000 pada akhir pekan lalu. Tingginya angka itu, kata Satgas, dampak dari libur panjang akhir Oktober. Satgas pun bakal merekomendasikan kepada pemerintah agar memperpendek atau meniadakan libur akhir tahun, jika angka positif terus meroket. Petugas kesehatan dari EcoNusa Foundation memeriksa suhu warga yang diduga terpapar COVID-19 saat simulasi penanganan pasien terpapar COVID-19 di Pulau Hatta, Banda, Maluku, Sabtu (14/11/2020). Perilaku masyarakat yang tak lagi patuh menjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, disebut Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mulai terjadi sejak informasi tentang vaksin Covid-19 kencang disuarakan pemerintah. Dalam pengamatannya, penjelasan terkait vaksin Covid-19 itu justru membuat komunikasi pemerintah ke masyarakat terpecah sehingga tak lagi fokus menyerukan pentingnya protokol kesehatan seperti dahulu. Di sisi lain, kabar mengenai vaksin Covid-19 disalahartikan masyarakat sebagai 'senjata pamungkas' yang akhirnya berdampak pada ketidakpedulian memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. "Jadi ada pemahaman yang salah di masyarakat karena tidak dikerasin lagi. Tidak diimbau terus menerus, tidak diedukasi. Padahal (informasi protokol kesehatan) penting dan tidak boleh bosan," ujar Pakar Epidemologi, Pandu Riono, kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (15/11). "Komunikasi publik supaya tetap 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker) dilakukan, harus lebih besar daripada vaksin. Vaksin itu bagian kecil. Jangan mimpi pandemi hilang karena vaksin," sambungnya. Sejumlah warga menyantap jajanan kuliner di pusat PKL tepi Pantai Piwang, Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (14/11/2020). Aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat setempat berjalan normal dengan pemberlakukan protokol kesehatan khusus di tengah status zona kuning COVID-19 pada Natuna. Kasus positif diperkirakan terus meninggi Dalam dua hari terakhir yakni pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah kasus positif Covid-19 menembus angka di atas 5.000. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan kasus positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1.255 dan Jawa Tengah sebanyak 1.222 kasus baru. Pandu Riono menyebut, lonjakan itu disumbang oleh cuti bersama yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad yakni pada 28 Oktober-1 November 2020. Kendati sudah bisa diprediksi akan terjadi peningkatan tapi pemerintah dianggap tidak belajar pada pengalaman sebelumnya. "Jadi pemerintah ini tidak konsisten. Kalau cuti bersama meningkatkan penularan. Memulihkan ekonomi tapi jangan terlalu digas," tukas Pandu. Jika protokol kesehatan tidak ditegakkan, sambungnya, maka jumlah kasus positif diperkirakan terus meninggi dan imbasnya, puncak Covid-19 di Indonesia semakin sulit diprediksi. "Ini (kasus positif) masih akan naik. Puncak belum ketahuan. Desember belum kelihatan (puncaknya), mungkin tahun depan." Penumpang mengenakan masker di KM Dorolonda yang akan diberangkatkan dari Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (15/11/2020). PT Pelni menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan sudah diverifikasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna memastikan penumpang angkutan laut terhindar dari COVID-19. 'Libur akhir tahun kemungkinan diperpendek atau ditiadakan' Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta. Koordinator RS Darurat Wisma Atlet, Ratmono, mengatakan angkanya naik 21%. "Jumlah pasien di tower 6 dan 7, huniannya saat ini 53,8% dan dibandingkan sebelumnya huniannya hanya 32%. Mudah-mudahan pertambahan ini tidak setajam September lalu yang sampai 90%," ujar Ratmono dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu (15/11). Sementara itu, tingkat keterisian pasien Covid-19 di ruang ICU seluruh rumah sakit DKI Jakarta juga meningkat hingga 68%. Angka itu, menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, masih terkendali kendati kemungkinan masih akan bertambah sebagai imbas dari libur panjang akhir Oktober lalu. "Kami tentu berharap ruang-ruang ICU dan isolasi tidak boleh penuh," ujar Doni Monardo. Doni mengatakan, jika dalam satu pekan ke depan masih terjadi kenaikan kasus positif hingga 90%, maka Satgas akan mengusulkan kepada pemerintah agar memperpendek atau meniadakan libur akhir tahun. "Tapi apabila kasusnya meningkat pada periode September lalu, maka kami rekomendasikan libur panjang diperpendek atau ditiadakan sama sekali." Sejumlah tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Kamis (12/11/2020). Karena itulah, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali menyerukan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan yang utama, menghindari kerumunan yang "sudah pasti menimbulkan penularan". "Sekali lagi pemerintah mengajak semua pihak jangan lakukan acara-acara yang bisa menimbulkan kerumunan karena pasti dampaknya akan terjadi penularan. Wabah Covid sangat berisiko." Adapun mengenai bantuan Satgas berupa 20.000 masker ke acara Maulid Nabi Muhammad yang digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata Doni, "bukan untuk memfasilitasi kegiatan tapi mengajak masyarakat untuk menggunakan masker". Pasalnya laporan Satpol PP DKI Jakarta, setidaknya ada 7.000 orang berkumpul dan tidak memakai masker. "Kalau tidak ada bantuan dan terpapar, dampaknya penularan akan makin banyak," ujar Doni. Ia juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengizinkan acara tersebut berlangsung. Wagub DKI Jakarta: 'Pak Anies tidak tebang pilih' Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19. Pun, klaimnya, "tidak tebang pilih". Penegakan aturan protokol kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap melakukan pembiaran atas kerumunan di acara Maulid Nabi yang digelar Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11). Di sana, massa yang hadir tak menghiraukan aturan jaga jarak sesuai protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker. Ahmad Riza Patria mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga daerah lain. Hal lain, hajatan tersebut berlangsung di lapangan bukan masjid. Sehingga ketentuan pembatasan 50% dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Transisi sulit dilakukan. "Yang kami batasi bukan jumlah orang tapi presentasi tempat, kalau di masjid misalnya tidak boleh 50%. Kemarin itu kejadiannya tidak di masjid, tapi di lapangan. Susah mengukurnya 50% bagaimana. Ini yang ke depan akan kita evaluasi dan perbaiki," ujar Ahmad Riza Patria kepada BBC Indonesia. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta katanya telah melayangkan surat teguran dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab. Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11). "Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda," ujarnya. Selain denda, Pemprov juga menghukum 36 jemaah yang hadir dengan sanksi sosial karena tidak memakai masker. Ia berharap, kejadian di Petamburan menjadi yang terakhir. "Ke depan kami minta tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan jemaah yang banyak." Berita ini diperbarui sekitar pukul 17.00 WIB, Senin (16/11), dengan menambahkan pengumuman Mabes Polri tentang pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar dari jabatannya, karena tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya.