Tarif taksi online makin mahal dan yang keluar wilayah operasi akan 'ditangkap polisi'
Revisi Peraturan Menteri Perhubungan terkait taksi online menegaskan menegaskan taksi online hanya boleh beroperasi di wilayah tempatnya didaftar dan di luar itu akan dikenakan sanksi hukum.
Taksi online hanya dibolehkan beroperasi di wilayah operasinya. "Apakah bisa keluar dari wilayah operasi? Tidak boleh. Kalau wilayahnya itu di Jabodetabek, ya tidak boleh ke Bandung. Kalau tetap ke Bandung ya ditangkap. Ditangkap polisi. Kalau dia di Yogyakarta lalu ke Jatim, ya nggak bisa," kata Lambok Nahata, Staf khusus Kemenko Maritim, yang mengatasi Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Kamis (19/10). Namun, Lambok menuturkan wilayah operasi di berbagai provinsi di Indonesia ini masih belum ditentukan. "Kalau Jabodetabek, ya sudah ada wilayahnya. Nanti, kalau Jawa Tengah dan Yogyakarta ingin gabung jadi satu wilayah, ya mereka buat bersama." Penentuan wilayah baru akan dibahas pemerintah mulai Senin, (23/10), pekan depan. Nantinya, jika satu provinsi ingin menjadi satu wilayah operasi taksi online, maka penjelasannya "diatur gubernur setempat". Sementara jika "dua atau lebih provinsi bergabung, maka diatur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat". Penentuan wilayah operasi baru akan dibahan mulai Senin (23/10). Aturan soal wilayah operasi ini adalah satu dari sembilan rumusan Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 tahun 2017, yang membahas soal taksi online. Revisi ini dikeluarkan pemerintah menyusul dicabutnya sejumlah pasal dalam PM tersebut oleh Mahkamah Agung, Agustus lalu. Aturan perubahan akan mulai diterapkan mulai tanggal 1 November 2017. Jumlah taksi setiap wilayah dibatasi Moda transportasi online belakangan kembali marak diprotes oleh sebagian pengemudi moda transportasi umum lainnya, karena dinilai merebut konsumen mereka. Penentangan sejak Agustus lalu, terjadi di berbagai kota, mulai dari Bandung, Sukabumi, Cirebon, Magelang, hingga Balikpapan. Presiden Joko Widodo kerap menyatakan dukungannya terhadap moda transportasi online. Dalam aturan terbaru, nantinya setiap wilayah operasi akan memiliki batasan kuota atau jumlah taksi online yang boleh beroperasi, yang menurut Plt Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, akan "ditentukan oleh gubernur." Kuota akan didasarkan pada "jumlah penduduk, dan jumlah pergerakan masyarakat. Nanti akan ditentukan berapa jumlah perkiraan orang yang menggunakan kendaraan online, taksi biasa, bus dan lain-lain. Lalu dibuat kuotanya." Kuota taksi online akan ditentukan oleh gubernur masing-masing provinsi. Aturan kuota ini, menurut Hindro, akan memberikan pengakuan bagi taksi online di daerah, "karena gubernur tidak boleh meniadakan (keberadaan taksi online), karena sudah ada peraturan menterinya (tentang kuotanya)." Meskipun membatasi ekspansi, Grab Indonesia menyebut, pengakuan dari pemerintah tersebut penting, di tengah banyaknya tentangan di daerah. Menteri Perhubungan (kiri), Menko Maritim dan Menkominfo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/10). "Ini bagian dari proses perubahan. Masyarakat berubah. Yang paling cepat memang Jakarta yang bisa nerima. Daerah lebih lama. Tapi yang paling penting itu payung hukum. PM 26 itu penting sekali buat payung hukum untuk kami beroperasi," ungkap Tri Sukma, Kepala Humas Grab Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah belum mau mengungkapkan kapan batas waktu penentuan kuota masing-masing wilayah operasi ini.