Antisipasi mobilisasi massa Pilkada Jakarta, setiap TPS dijaga polisi dan tentara
Sedikitnya satu anggota TNI dan satu polisi akan menjaga setiap tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Jakarta untuk mengamankan jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta.
Pengamanan khusus di sekitar 13.000 TPS di seluruh Jakarta ini mengantisipasi kemungkinan adanya mobilisasi massa dari kelompok pendukung kedua calon gubernur. Pengamanan khusus di sekitar 13.000 TPS di seluruh Jakarta ini mengantisipasi kemungkinan adanya mobilisasi massa dari kelompok pendukung kedua calon gubernur. "Sebagian besar (anggota polisi dan TNI) setting (ditempatkan) di TPS, sebanyak 34.000, hampir 17.000 dari Polri dan 17.000 dari TNI," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai menggelar rapat pengamanan Pilkada Jakarta di Jakarta, Selasa (18/04). Kapolri juga telah memerintahkan jajarannya untuk melarang dan mencegat kedatangan kelompok orang dari Jawa Barat, Banten dan Sumatra untuk mengawasi jalannya pemungutan suara. Aparat kepolisian dan TNI juga ditempatkan di berbagai tempat strategis di Jakarta, di antaranya adalah pusat pertokoan dan tempat keramaian. Tamasya Al Maidah dan Projo Walaupun telah dilarang oleh polisi, mobilisasi massa ke TPS-TPS tetap akan dilakukan oleh berbagai kelompok dari kedua kubu calon gubernur DKI Jakarta. Pendukung calon gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, misalnya, tetap ngotot mengerahkan massa ke TPS, melalui kegiatan yang disebut sebagai Tamasya Al Maidah. Penyelenggara bersikukuh untuk tetap melangsungkan Tamasya Al Maidah, kendati pihak berwenang memperingatkan akan mengambil tindakan. "Insya Allah, kita tidak akan melakukan intimidasi. Kalau ada intimidasi di tempat, tangkap saja," kata Ketua panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo. "Bahkan kita sudah berkomitmen, siapapun yang melakukan intimidasi, justru kelompok kita nanti menangkap dan menyerahkan kepada aparat," tambahnya. Sementara, pendukung calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun bakal mengerahkan orang-orangnya untuk mengawasi pencoblosan dan penghitungan suara di TPS-TPS di wilayah Jakarta. Ketua kelompok Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya melibatkan warga pro-Ahok yang tinggal di dekat TPS untuk memantau penghitungan suara sekaligus mengantisipasi adanya intimidasi kelompok lain dan politik uang. Warga DKI Jakarta mengharapkan proses pemungutan suara Pilkada Jakarta putaran kedua berjalan aman. "Itu yang kita tentang. Jadi kita ingin membiarkan dan memberi kesempatan warga DKI untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik," kata Budi kepada BBC Indonesia, Selasa (18/04). Harapan penyelenggara Selasa siang, saya mendatangi sejumlah TPS di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk menanyakan kesiapan penyelenggara pemungutan suara. Saya menemui Ahmad Mujani, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 20 di rumahnya di salah-satu lorong sempit di kawasan itu. Saat saya temui, Mujani tengah membuat surat untuk meminjam kursi ke pimpinan sebuah sekolah. Kepadanya, saya bertanya, apa yang akan dia lakukan jika ada sekelompok orang mendatangi KPPS yang dipimpinnya? "Di sini tidak ada masalah signifikan dengan hal-hal seperti itu. Aman-aman saja. Kita berharap pemilu aman, tertib," kata Mujani. Sikap yang ditunjukkan Mujani lebih merupakan sebuah harapan. Sikap lebih tegas ditunjukkan LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, yang menilai kehadiran massa saat pemungutan dan penghitungan suara merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Ketua Perludem Titi Anggraeini menilai kehadiran massa saat pemungutan dan penghitungan suara merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. "Kehadiran pihak di luar aktor-aktor utama itu apalagi untuk tujuan seolah-olah membangun ketidakpercayaan. Nah, mengawal suara, tapi orang-orangnya dari luar Jakarta, itu kan aneh," kata Ketua Perludem, Titi Anggraini kepada BBC Indonesia, Selasa (18/04). Menurutnya, yang wajib mengawal suara adalah kedua pasangan calon gubernur dan mereka sudah mempunyai saksi di setiap TPS. "Jadi, apalagi tujuannya kehadiran massa itu? Itulah sebabnya, Titi Anggraini menandaskan, karena memilih merupakan tindakan bebas, tanpa tekanan, tanpa intimidasi dan tanpa paksaan, maka aparat keamanan harus mencegah tindakan pengerahan massa. "Yaitu oleh pihak pengawas maupun pengaman," kata Titi Anggraini.