Xi Jinping: Taiwan 'harus dan akan' bergabung, dan 'Cina punya hak gunakan kekuatan'
Presiden Cina Xi Jinping mendesak rakyat Taiwan untuk menerima bahwa pulau itu 'harus dan akan' bergabung lagi dengan Cina, dan Cina memiliki hak untuk menggunakan kekuatan (militer) untuk itu.
Xi mengatakan, penyatuan tak terhindarkan untuk kebangkitan rakyat Cina. Dalam pidato yang menandai 40 tahun sejak mencairnya hubungan lintas-selat antara Cina-Taiwan, Xi Jinping mengulangi seruan Beijing untuk penyatuan secara damai atas dasar satu negara dua sistem -sebagaimana terjadi dengan Hong Kong. Namun, dia menegaskan bahwa Cina memiliki hak untuk menggunakan kekuatan (militer) untuk mewujudkan penyatuan itu. Taiwan sejauh ini memiliki pemerintahan dan sistem sendiri dan secara de-facto merdeka, namun Beijing menganggap pulau itu sebagai provinsi yang memisahkan diri. Presiden Cina mengatakan kedua belah pihak adalah bagian dari keluarga Cina yang sama dan bahwa kemerdekaan Taiwan adalah 'arus sejarah yang merugikan dan berhadapan dengan jalan buntu'. Orang Taiwan 'harus memahami bahwa kemerdekaan hanya akan membawa kesulitan,' kata Xi, seraya menambahkan Beijing tidak akan pernah mentolerir segala bentuk kegiatan yang mempromosikan kemerdekaan Taiwan. Sebaliknya, katanya, penyatuan adalah "persyaratan yang tak terhindarkan untuk kebangkitan besar rakyat Cina". Taiwan tetap bersikukuh menentang klaim Beijing. Dia juga menekankan bahwa hubungan dengan Taiwan adalah 'bagian dari politik dalam negeri Cina' dan bahwa "campur tangan asing tidak dapat ditoleransi". Beijing 'memiliki hak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan' terhadap kekuatan luar yang mengganggu reunifikasi damai dan kegiatan separatis Taiwan, katanya. Apa pandangan di Taiwan? Satu hari menjelang pidato Xi, presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan Beijing harus menerima keberadaan Taiwan dan menggunakan cara damai untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. "Saya ingin menyerukan kepada Cina untuk secara jernih ​​menghadapi kenyataan keberadaan Republik Cina di Taiwan," kata Tsai, merujuk pada nama resmi pulau itu. Unjuk rasa di Taiwan mendesak referendum tentang kedaulatan Taiwan dari Cina. Cina harus 'menghormati tekad bulat 23 juta orang tentang kebebasan dan demokrasi, dan harus menggunakan cara yang damai dan sesuai kepentingan kedua belah pihak untuk menangani perbedaan kita", tambahnya. Pada bulan November, partai politik perempuan pertama yang jadi presiden Taiwan itu menderita kemunduran besar dalam pemilihan regional, yang dianggap Beijing sebagai pukulan terhadap sikap separatisnya. Apa di balik perbedaan itu? Taiwan adalah negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri dan dalam pengertian apa pun telah bertindak sebagai negara merdeka sejak 1950, ketika pemerintah nasionalis Cina dikalahkan oleh pasukan komunis dan melarikan diri ke sana dari daratan Cina. Namun Cina menganggap pulau itu sebagai provinsi pemberontak —bukan negara berdaulat— yang suatu hari akan sepenuhnya dipersatukan kembali dengan Cina daratan. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing menjadi semakin keras dengan klaimnya. Bagi Beijing, Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri. Dalam diplomasi internasional, Cina menegaskan bahwa negara-negara lain hanya dapat memiliki hubungan diplomatik dengan Cina atau Taiwan, bukan keduanya. Beijing telah berhasil mendorong banyak negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan membuat banyak sekutu Taiwan beralih membangun hubungan diplomatik dengan mereka. Tahun lalu, Cina juga memaksa maskapai penerbangan asing dan hotel-hotel internasional untuk mendaftarkan Taiwan sebagai bagian dari Cina di situs web mereka.