Anggota intelijen Korsel meninggal di tengah skandal penyadapan
Seorang anggota badan intelijen Korea Selatan (NIS) ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berada di jalan sebuah pegunungan. Kepolisian Korsel menengarai pria tersebut bunuh diri.
Kubu oposisi menuding pemerintah dan pejabat intelijen Korsel menggunakan perangkat penyadapan yang dibeli dari sebuah perusahaan Italia untuk memantau lawan politik partai berkuasa. Kematian sang pria kemudian dihubungkan dengan penyelidikan skandal penyadapan yang tengah berlangsung di Korsel. Sebab, di dalam mobilnya, polisi menemukan catatan berisi pengakuan bahwa mendiang telah menghapus informasi penting mengenai rangkaian penyadapan menjelang pemilihan presiden pada 2012 lalu. Wartawan BBC di Korsel, Stephen Evans, mengatakan catatan yang ditinggalkan mendiang mengindikasikan penyadapan pada sejumlah telepon seluler hanya dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Korea Utara, alih-alih kubu oposisi. Sebelumnya, kubu oposisi menuding pemerintah dan pejabat intelijen Korsel menggunakan perangkat penyadapan yang dibeli dari sebuah perusahaan Italia untuk memantau lawan politik partai berkuasa. Namun, tuduhan itu dibantah pemerintah dan NIS. Mereka berkeras perangkat penyadapan dibeli guna meningkatkan kemampuan intelijen dan siber melawan Korut. Mantan Kepala NIS, Won Sei-hoon, divonis tiga tahun penjara pada Februari lalu karena mencoba memengaruhi hasil pilpres 2012. Sehubungan dengan skandal penyadapan, pekan lalu Mahkamah Agung Korsel memerintahkan peninjauan kembali atas hukuman yang dijatuhkan terhadap mantan Kepala NIS, Won Sei-hoon. Won divonis tiga tahun penjara pada Februari lalu karena mencoba memengaruhi hasil pilpres 2012. Badan intelijen Korsel punya reputasi kelam sebelum negara itu menjalankan demokrasi pada 1980-an. Kala itu, badan intelijen terlibat dalam sejumlah kasus penculikan dan pembunuhan. Badan intelijen saat ini tidak dikaitkan dengan kasus-kasus semacam itu, namun lebih kepada campur tangan politik. Politisi oposisi menuding NIS tidak netral, melanggar hukum, dan kerap dijadikan alat politik bagi presiden.