RAPBN 2019: Sepertiga anggaran dialokasikan ke daerah kendati "rawan korupsi"
Presiden Joko Widodo akan mengucurkan Rp832,3 triliun atau hampir sepertiga dari RAPBN 2019 sebesar Rp2439,7 triliun ke transfer daerah dan dana desa, walau kebijakan itu rawan korupsi.
Presiden Joko Widodo mengumumkan RAPBN 2019di hadapan para anggota DPR/MPR. Presiden mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1% menjadi 93,3%. Serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1% menjadi 67,9%. Selain itu, menurut Presiden, melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah berhasil dibangun. "Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi," ungkap Presiden saat pidato nota keuangan 2019 di Gedung DPR MPR, Kamis (16/8). Dana desa biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur di desa, seperti memperbaiki jalanan rusak seperti ini. Meski banyak kalangan memandang pemerataan dalam wujud dana desa adalah program yang bagus, kebijakan itu juga rawan korupsi. Hal itu terungkap setelah sejumlah kepala daerah ditangkap atas dugaan penyelewengan dana desa. Pada 2017, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan bupati, kepala desa, dan kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Di Pamekasan sendiri beberapa warga mengaku tidak merasakan manfaat dana desa. "Tidak ada manfaatnya", kata Maulana kepada Mustofa, wartawan di Pamekasan. Ade Irawan, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan keterlibatan warga desa penting dalam pengawasan dana yang dibagikan ke 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa. Dana desa juga kerap digunakan untuk membangun pengairan, baik untuk sawah atau rumah tangga. Belanja infrastruktur naik Selain transfer daerah dan dana desa, Presiden Jokowi akan melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur pada 2019 dengan menggelontorkan sebesar Rp420,5 triliun. Angka itu naik Rp 10,1 triliun dibanding anggaran dalam APBN 2018 yang sebesar Rp410,4 triliun. Anggaran ini menjadi anggaran infrastruktur tertinggi selama pemerintahan Jokowi. "Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," kata Jokowi. Ia melanjutkan, sejak tahun 2015 hingga sekarang, pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta. Pembangunan infratruktur seperti jembatan dan jalan yang minim di daerah-daerah menjadi alasan pengucuran dana desa. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Presiden Joko Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut akan semakin adil dan merata dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Investasi dan konsumsi diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi tahun depan. Konsumsi masyarakat diharapkan tumbuh 5,1% didukung oleh perbaikan pendapatan dan inflasi yang rendah. Pada tahun depan, pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5% plus minus 1%. "Tingkat inflasi yang rendah tidak hanya didorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok," jelas Presiden. Dari sisi ekspor impor, pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan volume perdagangan dunia tidak akan tumbuh tidak setinggi tahun sebelumnya menjadi tantangan dalam kinerja ekspor di samping perlunya diwaspadai kebijakan proteksionisme. Oleh karena itu, pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing ditargetkan sebesar 6,6% dan 7,4%.