Trump ancam bekukan bantuan Palestina, Obama manfaatkan jam terakhir untuk bantu mereka
Ada berbedaan antara Presiden Donald Trump dan pendahulunya, Barack Obama, soal Palestina.
Barack Obama (kanan) menggunakan jam-jam terakhirnya antara lain untuk meneken keputusan soal bantuan ke Palestina. Selain sudah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pemerintahan di Washington pimpinan Trump juga mengancam akan menghentikan bantuan ke Palestina jika Palestina tidak ambil bagian dalam pembicaraan damai yang diprakarsainya. Trump sebelumnya menuduh Palestina 'tak menghargai' Amerika dan mengatakan, "Kenapa kami harus melakukan sesuatu untuk mereka, sementara mereka tak melakukan apa-apa untuk kami?" Presiden Trump juga membekukan sumbangan dana bagi organisasi PBB, UNRWA, yang membantu rakyat Palestina. Nilai sumbangan yang dibekukan mencapai Rp865 miliar. Badan PBB ini menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial kepada jutaan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, termasuk di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di beberapa negara tetangga Palestina sejak 1950. Pejabat Amerika mengatakan 'tidak adil jika porsi utama anggaran UNRWA berasal dari Amerika' dan meminta agar anggaran organisasi PBB tersebut 'dibagi rata dengan negara-negara lain'. Donald Trump mengatakan Palestina 'tidak menghormati Amerika Serikat'. Kebijakan yang diambil pemerintah Trump ini berkebalikan dengan keputusan yang diambil oleh pendahulunya, Obama. Pada saat-saat terakhir sebelum digantikan oleh Trump pada Januari 2017, Obama justru memanfaatkan jam-jam terakhir tersebut untuk mengeluarkan surat keputusan tentang bantuan pemerintah Amerika kepada Palestina sebesar US$221 juta atau sekitar Rp2,9 triliun. Keputusan ini diambil oleh Obama meski para anggota Partai Republik berusaha menghalanginya. Dana dari pemerintah Obama ini dialokasikan untuk program kemanusiaan di Gaza-Tepi Barat, dan proyek-proyek lain untuk menguatkan tata pemerintahan serta melakukan reformasi politik. Tapi bantuan dana Obama ini dilaporkan 'ditahan' oleh Presiden Trump. Media di Israel memberitakan dana tersebut tak jadi dikirim setelah pemerintah Trump 'melakukan penyesuaikan kebijakan agar selaras dengan visi presiden'.