Proyek e-KTP: Kisah perjuangan mendapatkan sekeping kartu identitas
Rencana pemerintah menerapkan satu nomor induk kependudukan melalui proyek e-KTP belum tuntas dan justru dirundung kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun rupiah.
Proyek e-KTP digelar agar setiap warga Indonesia hanya memiliki satu nomor induk kependudukan. Juli lalu, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto, divonis penjara tujuh dan lima tahun karena menerima suap serta menentukan pemenang lelang pelaksana proyek e-KTP. Adapun, Rabu (13/12), Setya Novanto yang baru saja mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR, dijadwalkan menjalani sidang perdananya sebagai terdakwa dalam kasus korupsi itu. Di luar perkara tersebut, pelaksanaan e-KTP terus digenjot. Agustus 2017, Kementerian Dalam Negeri mengklaim 94% warga Indonesia telah merekam e-KTP, baik foto, sidik jari, dan pemindaian retina. Jaksa KPK tengah pekan ini dijadwalkan membacakan dakwaan untuk tersangka kasus korupsi e-KTP yang berstatus mantan Ketua DPR, Setya Novanto. November 2017, kementerian itu menyebut masyarakat yang belum merekam e-KTP berjumlah sekitar tujuh juta orang. Meski begitu, tak semua yang telah merekam e-KTP langsung menerima kartu penduduk. Ketiadaan blanko kerap menjadi alasan di balik molornya penerbitan e-KTP. KTP tradisional sendiri sudah tidak berlaku sejak 1 Januari 2014. Pemerintah mendorong masyarakat segera merekam e-KTP agar perihal yang membutuhkan dokumen administrasi, seperti urusan perbankan dan paspor, tidak terhambat. Di balik skandal triliunan rupiah dan niat memunculkan nomor induk penduduk tunggal, wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, merangkum kisah sejumlah orang yang menganggap 'mengurus e-KTP merupakan pengorbanan besar'. Tiara, Pangandaran Saya membuat e-KTP, November 2015. Mei 2016, saya pulang dari kos di Bandung ke rumah di Kecamatan Banjarsari, yang waktu itu masih masuk Kabupaten Ciamis, bukan Pangandaran. Saya tanya ke kecamatan, apakah e-KTP saya sudah selesai. Mereka bilang belum. Ketika itu saya sudah diterima kerja di Jakarta. Saya berangkat ke ibukota dengan modal surat keterangan perekaman e-KTP berukuran A4 sebagai pengganti e-KTP. Agustus 2016, saya pulang ke Banjarsari hanya untuk menanyakan e-KTP, tapi ternyata belum jadi juga. Alasan mereka, blanko tidak ada. Tiga bulan kemudian, saat masa berlaku paspor saya hampir habis, saya menghubungi pegawai kecamatan dari Jakarta. Tapi dia bilang, saya harus datang langsung ke kantor kecamatan karena wilayah administrasi Banjarsari dipindahkan ke Pangandaran. Saya pun pulang ke kampung tapi ternyata e-KTP saya belum jadi. Saya minta komitmen kecamatan bahwa Desember 2016, e-KTP saya harus sudah bisa dicetak karena saya harus memperbarui paspor. Mereka menjanjikan tanggal 28 Desember. Tanggal 25 Desember, saya pulang ke Banjarsari, tapi ternyata mereka tetap tidak bisa mencetak e-KTP saya. Tahun depan, kata mereka. Saya berusaha sabar. Kemana-mana saya membawa surat A4 yang sudah robek. Maret 2017, ketika paspor saya harus segera diperbarui, saya kembali menghubungi kecamatan. Mereka bilang, saya harus ke sana untuk memperiksa data. Pertengahan Maret saya pulang. Saya minta surat keterangan untuk pembuatan paspor karena e-KTP saya tetap belum jadi, tapi mereka tidak mengasese. November 2017, Kementerian Dalam Negeri meneken kontrak pengadaan 6,75 juta blanko e-KTP. Empat kali bolak-balik Jakarta-Pangandaran, empat kali juga saya diberi harapan palsu. Uang Rp900 ribu keluar hanya untuk biaya transportasi mengurus e-KTP. Capek sekali. Saya berangkat malam dari Jakarta, sampai di Pangandaran pagi. Dari rumah, kecamatan berjarak satu jam perjalanan menggunakan motor. Sorenya saya langsung pulang ke Jakarta karena besoknya harus kerja. Ursula, Batam Tahun 2013 saya merekam data e-KTP di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Ketika sudah kembali ke Jakarta untuk bekerja, saya diberitahu perekaman itu gagal dan harus mengulang proses itu di Disduk Sekupang. Bapak saya akhirnya membantu saya mengurus ke Disduk, tapi belakangan yang diterbitkan malah KTP Siak atau KTP lama. Fotonya pun bukan hasil perekaman, tapi pas foto saya yang kebetulan disimpan bapak di dompetnya. Saya bolak-balik Jakarta-Batam, tiga sampai empat kali dan harus mengambil cuti karena mengurus e-KTP harus pada hari kerja. Pada pemilu 2014, saya diberitahu, foto hasil perekaman saya muncul di e-KTP seorang pria tengah baya yang hendak menggunakan hak pilih di Bengkong. Bapak itu belakangan justru berkeluh kesah soal foto e-KTP miliknya yang tertukar dengan foto saya, meski identitas yang tertera benar. Ricko, Yogyakarta Saya sudah merekam foto e-KTP sejak 2013, tapi hingga saat ini kartu itu belum jadi. Untuk mengurus sejumlah keperluan seperti paspor dan pernikahan, saya harus mengurus surat keterangan perekaman. Saya sampai pindah dari Kelurahan Sidoarum ke Kelurahan Mlati (dua-duanya di Kabupaten Sleman), tapi alasan kecamatan tetap sama: blanko habis, saya harus antre untuk cetak e-KTP. Saya tidak tahu kapan saya bisa dapat e-KTP. Agnes, Bogor Mau membuat e-KTP, tapi Ketua RT di lingkungan saya bilang, harus ada tanda bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. Akhirnya tidak saya mengurus e-KTP, padahal masa berlaku KTP lama sudah habis, untung ada paspor. Mediana, Tulungagung Awal tahun 2014 dompet saya dicopet. Gara-gara itu, saya terpaksa pulang kampung untuk mengurus e-KTP baru. Perjalanan kereta api rute Jakarta-Tulungagung ditempuh selama 15 jam. Setiap enam bulan sekali memperbarui surat keterangan. Baru Juni 2017 ini e-KTP saya keluar. Hampir sebagian besar narasumber yang berkisah pada BBC Indonesia tak kunjung mendapatkan e-KTP karena keterbatasan blanko. Dimas, Wonosobo Akhir 2016 saya pulang ke Wonosobo. Saya ingin memperbarui e-KTP untuk mengganti status sekaligus kartu yang sudah rusak, mereka bilang blanko habis, saya disuruh datang beberapa bulan lagi. Pertengahan 2017, saya kembali, mereka bilang hal yang sama: blanko habis.Saya kapok karena harus bolak-balik Jakarta-Wonosobo, tapi mau enggak mau saya harus melakukan itu. Anggi, Pekanbaru Sudah setahun mengurus e-KTP, tapi sampai sekarang belum selesai. Saya tidak bisa mengurus surat pindah dari Pekanbaru ke Jakarta karena e-KTP belum jadi. Alasan orang kecamatan seperti biasanya: blanko kosong dan sistemnya tidak online. Saya sekali pulang kampung untuk mengurus itu. Saya harus izin kantor, ribet sekali. Tapi ini pelajaran untuk saya bahwa saya harus tertib administrasi dari awal.