Cara pemilihan pemimpin Hong Kong dibahas
Hong Kong akan menggelar putaran kedua pembicaraan tentang bagaimana pemimpin wilayah itu dipilih.
Kelompok pro-demokrasi menuntut pemilu pemimpin Hong Kong tanpa ada intervensi dari Beijing. Konsultasi ini dilakukan setelah aksi unjuk rasa selama sekitar dua bulan oleh kelompok pro-demokrasi yang menuntut reformasi politik di Hong Kong. Pemerintah Cina telah menyetujui pemilihan umum untuk memilih pemimpin Hong Kong pada tahun 2017, tetapi dengan calon-calon yang ditentukan oleh Beijing. Kelompok pro-demokrasi telah bersumpah untuk memveto setiap proposal pemerintah Cina apabila dianggap menyalahi "konsep demokrasi" yang mereka inginkan. Konsultasi ini merupakan langkah terbaru di tengah polemik tajam warga Hong Kong tentang mekanisme pemilihan pemimpin mereka. Anggota parlemen menyobek laporan Sebelumnya, pemerintah Hong Kong telah menyampaikan laporan tentang situasi politik di Hong Kong, termasuk demonstrasi pro-demokrasi, kepada Beijing. Laporan itu menyebutkan "serangkaian aksi unjuk rasa yang melanggar hukum" telah "menimbulkan keprihatinan luas di masyarakat." Namun, laporan ini dikritik oleh aktivis pro-demokrasi dan kalangan akademisi, yang menyebut aksi-aksi itu merupakan cerminan kebutuhan masyarakat untuk demokrasi. Bahkan, seperti dilaporkan kantor berita Associated Press, beberapa anggota parlemen menyobek salinan laporan tersebut. Unjuk rasa pro demokrasi yang digelar sejak September 2014 akhirnya dibubarkan pada Desember tahun lalu. Unjuk rasa pro-demokrasi, yang pada puncaknya dihadiri ratusan ribu orang, mulai digelar September 2014 lalu dengan menduduki tiga jalan utama Hong Kong. Belakangan peserta unjuk rasa makin mengecil jumlahnya setelah muncul kritikan dari warga dan pebisnis yang menilai aksi-aksi itu menggganggu perekonomian. Desember lalu, aparat kepolisian kemudian membubarkan aksi demonstrasi dan membersihkan segala atribut yang ditinggalkannya.