Seperti SBY di periode kedua, Jokowi 'lebih aman' pilih cawapres teknokrat
Presiden Joko Widodo dinilai tengah menjalani momentum yang pernah dilewati Susilo Bambang Yudhoyono pada pilpres 2009, yakni dibanjiri pilihan calon wakil presiden (cawapres) saat hendak melanjutkan pemerintahan ke periode kedua.
Resmi mendapatkan dukungan PDIP, Jokowi harus mendapatkan bakal cawapres sebelum pendaftaran berkas ke KPU, Agustus 2018. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jumat (23/03) khir pekan lalu, mendeklarasikan Jokowi sebagai capres yang akan mereka usung padaPilpres 2019. Deklarasi itu diumumkan enam bulan sebelum pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum, ketika berbagai lembaga jajak pendapat telah memunculkan sejumlah nama kandidat pendamping Jokowi. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, menyebut Jokowi saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Menurut Firman, selain faktor personal seperti elektabilitas, pengalaman birokrasi hingga persamaan visi dan ideologi, Jokowi juga perlu mempertimbangkan penerimaan partai koalisi terhadap cawapres yang ia pilih. Solusi 'menang-menang' bagi Jokowi dan partai koalisi, kata Firman, adalah memilih cawapres dari kalangan teknokrat atau nonpartai. "Kemungkinan Jokowi memilih orang yang bukan dari partai pendukung untuk menjaga chemistry koalisi, bisa dari kalangan teknokrat seperti Boediono tahun 2009," ujarnya kepada BBC Indonesia, Minggu (25/02). "Sosok itu dari luar partai namun memiliki elektabilitas tinggi dan dapat meyakinkan pemilih bahwa Jokowi mewakili berbagai elemen, terutama yang selama ini bersebrangan." Pada Pilpres 2009, SBY dianggap menetralkan partai koalisi dengan memilih Boediono sebagai cawapres. Jelang Pilpres 2009, Boediono menjabat Direktur Bank Indonesia dan tak menjadi anggota partai politik manapun. Dalam koalisi lima partai, ketika itu SBY-Boediono berhasil mengalahkan dua pasangan capres-cawapres lain yang sama-sama berstatus petinggi partai, yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. Jumat pekan lalu, Jokowi menyebut pemilihan cawapresnya memang harus melalui rembuk dengan partai koalisi. Ia mengaku masih memiliki waktu cukup lama untuk menentukan cawapres yang tepat. "Masih panjang. Masih ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kriteria calon wakil presiden nanti akan dibicarakan bersama-sama dengan partai pendukung," kata Jokowi kepada pers. Adapun, Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP nonaktif, Puan Maharani, menyebutkan pertimbangan Megawati sebagai orang nomor satu di partai berlambang kepala banteng juga akan diutamakan dalam pemilihan cawapres Jokowi. "Tentu saja, setelah komunikasi politik dengan capres dan mungkin juga dengan partai pendukung lainnya," kata Puan kepada wartawan di Bali, Ahad kemarin. Tergantung keberhasilan kinerja Jokowi Pemilihan cawapres, menurut Djayadi Hanan, peneliti senior Saiful Munjani Research and Consulting, bergantung pada pencapaian kinerja pemerintahan Jokowi hingga pertengahan 2018 atau sebelum pendaftaran berkas ke KPU. Djayadi berkata, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dapat membuat Jokowi lebih leluasa memilih cawapres yang diinginkannya tanpa campur tangan berlebihan dari partai koalisi. "Kalau kepuasan terhadap presiden tinggi, di atas 70%, pertumbuhan ekonomi tinggi, politik stabil, dan keamanan tak bermasalah, Jokowi punya keleluasaan untuk memilih cawapres," ucap Djayadi kepada BBC Indonesia. "Kalau yang terjadi sebaliknya, dia mungkin akan mengutamakan pertimbangan politik." Puan Maharani menyebut Megawati akan tetap memberi pertimbangan pada pemilihan cawapres Jokowi. Djayadi berkata, faktor politik yang berpotensi dipertimbangkan Jokowi adalah latar belakang sang kandidat cawapres, yang harus dapat mengeruk suara dari kelompok yang bukan pemiliih utama Jokowi. "Kalau Jokowi kerap dianggap abangan, perlukah sosok santri atau Muslim? Kalau sipil, perlukah representasi militer? Kalau dianggap pemimpin transisional, perlukah tokoh muda?" kata Djayadi. Berbagai lembaga survei memunculkan sosok yang dianggap publik cocok mendampingi Jokowi, antara lain Gatot Nurmantyo, Moeldoko, Wiranto dan Agus Yudhoyono yang berlatar militer. Selain itu ada pula Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan sedang dari kalangan teknokrat, nama Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti sempat muncul dalam hasil jajak pendapat. Adapun Jusuf Kalla tidak lagi dipertimbangkan mendampingi Jokowi karena sudah dua periode menjadi wapres, dengan periode pertama pada 2004-2009. Demokrat bergabung ke PDIP? Sebelum PDIP mendeklarasikan dukungan mereka untuk Jokowi, beberapa partai lain -seperti NasDem, Golkar, PPP, dan Hanura- telah lebih dulu mengusung eks gubernur DKI Jakarta itu. Saat rapat kerja nasional partainya di Bali akhir pekan lalu, Megawati menginstruksikan putranya, Prananda Soekarnoputra, dan sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bertemu Agus Yudhoyono. Di Partai Demokrat, Agus baru saja diserahi jabatan komandan satuan tugas bersama untuk pemenangan pilkada dan pilpres. Juru Bicara Demokrat, Imelda Sari, menyebut pertemuan tersebut bukanlah tanda bahwa partainya juga akan mengusung Jokowi. "Pertemuan itu membuka komunikasi politik dengan PDIP karena sebagai ketua pemenangan pilkada dan pemilu, Agus dapat melakukan lobi politik seperti itu dengan partai manapun," ujar Imelda kepada BBC Indonesia. Saat bertemu Megawati di kantor KPU, dua pekan lalu, Agus Yudhoyono disebut meminta dipertemukan dengan petinggi PDIP. Maret nanti Demokrat akan menggelar rapat pimpinan nasional di Bogor, Jawa Barat, namun Imelda elum dapat memastikan jika dalam forum itu Demokrat akan mengumumkan posisi mereka pada Pilpres 2019. "Biarlah menjadi kejutan bulan Maret nanti," ucapnya. Hingga saat ini, dari 14 partai peserta pemilu 2019, baru NasDem, Golkar, PPP, Hanura, dan PDIP yang sudah mendeklarasikan calon presiden mereka. Gerindra yang selama ini diprediksi kembali mengajukan Prabowo belum mempublikasikan keputusan politiknya.