Dana bantuan pemerintah tidak efektif jangka panjang
Dana bantuan pemerintah berupa program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kembali digelontorkan secara serentak di seluruh Indonesia bagi jutaan warga miskin. Namun, menurut pengamat ekonomi, program semacam itu tidak bisa berjalan secara efektif dalam jangka panjang.
Dana bantuan pemerintah untuk kaum miskin sebesar Rp600.000 yang merupakan akumulasi dari Rp200.000 per bulan. Sebagaimana November 2014-Januari 2015 lalu, dana yang dicairkan pada periode Februari 2015-April 2015 itu dikeluarkan sebagai antisipasi terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Adapun dana yang dicairkan mencapai Rp.600.000 per keluarga, akumulasi dari dana sebesar Rp200.000 setiap bulan. Ketika BBC Indonesia menyambangi Kantor Pos Jakarta Pusat di kawasan Lapangan Banteng, para warga Kelurahan Pasar Baru tampak mengantre untuk menerima dana tersebut. Salah satunya ialah Ibu Yosi, yang datang dengan beberapa tetangganya. Dia mengaku hendak mengambil uang seluruhnya untuk keperluan rumah tangga dan sekolah anak-anaknya. “Ya sedikit membantu lah walaupun jaraknya cukup jauh, beberapa bulan sekali,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Ibu Ria. Dia mengatakan dana tersebut dapat menambal kebutuhan dapur dan modal usaha warung yang dia jalani di rumah. “Pas lah ada uang ini. Karena harga telur, harga bawang, dan barang-barang lain sudah naik,” tuturnya. Dana bantuan disalurkan melalui kantor pos besar yang ada di setiap ibu kota provinsi. Jangka pendek Beberapa anak tangga di luar ruang loket kantor pos, BBC Indonesia menemui beberapa ibu yang sedang duduk. Ibu Asih, salah seorang di antara mereka, mengatakan dia dan rekan-rekannya tinggal di Kelurahan Utan Panjang. Namun, saat sampai di kantor pos, dia baru paham bahwa dana untuk warga kelurahan tempat dia tinggal baru bisa diambil pada hari lain. “Saya bela-belain ke sini karena uang segitu lumayan. Apalagi uang saya di rumah tidak seberapa. Alhamdulillah,” ujarnya sembari tertawa. Elda Pardede, staf pengajar ekonomi kependudukan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menilai uang Rp.600.000 untuk Ibu Yosi, Ibu Asih, dan jutaan warga miskin lainnya membantu dalam jangka pendek mengingat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi telah berimbas pada harga-harga kebutuhan pokok. “Bila tujuannya meredam efek kenaikan harga BBM dalam jangka pendek, kemungkinan program ini akan efektif. Ada kalangan masyarakat yang miskin absolut dan mereka harus diberi makan. Dana ini harus diberikan untuk kasus-kasus demikian,” kata Elda. Akan tetapi, Elda berpendapat program pemberian dana itu tidak efektif dan sulit berjalan secara kesinambungan dalam jangka panjang guna, misalnya, mengentaskan kemiskinan. “Kalaupun dana bantuan tetap dikeluarkan, apakah itu penggunaan dana yang terbaik? Lebih baik dananya dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya. Data pemerintah menunjukkan sebanyak 16,3 juta orang berhak atas dana sebesar Rp.600.000. yang diakumulasikan dalam periode Februari 2015-April 2015. Dari jumlah tersebut, 15,5 juta orang merupakan pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), 340 ribu tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan 500 ribu penerima yang belum terdaftar. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp.9,8 triliun.