Persepi keluarkan JSI dan Puskaptis
Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memutuskan untuk mengeluarkan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan Persepi.
Dewan Etik Persepi memutuskan JSI dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan. Keputusan itu merupakan bagian dari pengumuman hasil audit terhadap delapan lembaga survei yang merupakan anggota Persepi. “Dengan tidak memenuhi panggilan untuk mempresentasikan hasil quick count, Dewan Etik Persepi menganggap kedua lembaga tersebut tidak memiliki iktikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hari Wijayanto, Rabu (16/07). Mantan ketua departemen statistik Institut Pertanian Bogor itu menambahkan: “Dewan Etik Persepi memutuskan Jaringan Suara Indonesia serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis telah melanggar kode etik dan dikeluarkan dari keanggotaan Persepi.” Lebih lanjut, anggota Dewan Etik Persepi lainnya, Hamdi Muluk, mengaku akan memberi rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum mengenai kredibilitas JSI serta Puskaptis. “Kalau prosesnya ilmiahnya saja mereka tidak mau buka, bagaimana kita percaya dengan hasilnya? Kita akan kasih rekomendasi, namun KPU yang berwenang untuk mencoret dari daftar lembaga survei atau tidak,” kata Hamdi seperti dilaporkan oleh wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Pada pemilihan presiden 9 Juli lalu, Cyrus Network-Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Indikator Politik, Poltracking, dan Populi Center menunjukkan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Di sisi lain, hasil hitung cepat JSI dan Puskaptis menunjukkan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 1%-2% suara. Puskaptis Saat dihubungi secara terpisah, Ketua Puskaptis Husin Yazid menyatakan audit seharusnya dilakukan setelah 22 Juli 2014 mendatang. “Lembaga negara yang berhak mengumumkan siapa calon presiden yang menang atau kalah kan KPU, ya kita tunggu pengumuman KPU tanggal 22 Juli. Setelah tanggal 22 Juli, ketika ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar, baru audit dilakukan. Kalau audit sekarang, hak siapa?” kata Husin kepada BBC Indonesia. Husin juga menuding tim auditor Persepi tidak netral. “Mereka ini secara terbuka menyatakan mendukung capres nomor dua. Lalu, selain tidak independen, auditor tidak cukup pengalamannya secara teknis tentang quick count. Kalau mau benar prosesnya audit tidak bisa dilakukan hanya dua jam, minimum dua hari.” Ketika ditanya mengenai keputusan Persepi yang mengeluarkan Puskaptis, Husin menegaskan dirinya tidak ada masalah. “Apa ruginya buat saya? Kita akan buat asosiasi baru lagi. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kalau anggota-anggota Persepi lainnya salah (dalam quick count), mau bagaimana? Persepi siap dibubarkan?” Audit Pimpinan LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaedi mengatakan perdebatan mengenai pengawasan dan sanksi terhadap lembaga survei telah berlangsung beberapa tahun terakhir, bahkan setelah Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 mengenai pemilu legislatif dikeluarkan. Keikutsertaan lembaga survei memang diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 247 UU nomor 8 tahun 2012. Namun, kedua pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai pengawasan lembaga survei. Satu-satunya sanksi disebutkan pada Pasal 291 mengenai pihak yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang. Oleh karena itu, Veri menyarankan agar KPU menggandeng asosiasi survei yang kredibel sehingga hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei dapat diaudit. “Namun, tantangan ke depan adalah asosiasi mana yang akan digandeng KPU. Apalagi, jika asosiasi-asosiasinya banyak seperti asosiasi advokat. Bagaimanapun, ide untuk bekerja sama dengan asosiasi lembaga survei untuk memperkuat fungsi pengawasan adalah ide yang bagus,” tutup Veri.