LSM Setara tantang Menag Yaqut buktikan ucapan beri perlindungan kelompok Syiah dan Ahmadiyah, Kemenag janji buka dialog
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendapat tantangan dari LSM Setara untuk membuktikan ucapannya untuk melindungi kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) didampingi Pendeta Yorinawa Salawangi (kiri) melambaikan tangan kepada wartawan saat meninjau pelaksanaan ibadah Misa Natal di Gereja GPIB Imanuel (Gereja Blenduk) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/12/2020). Tantangan itu bisa dimulai dengan mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang melarang ajaran Ahmadiyah serta menindak kelompok yang memicu kekerasan terhadap Syiah, kata peneliti di Setara Institute. Namun belakangan, menteri agama mengklarifikasi perkataannya tersebut dengan mengatakan bukan melindungi jemaah Syiah dan Ahmadiyah melainkan melindungi mereka sebagai warga negara. Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, menyebut pihaknya akan akan memfasilitasi adanya mediasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan agar mencapai solusi. Perkataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang ingin mengafirmasi hak beragama Ahmadiyah dan Syiah bukan suatu hal yang luar biasa, menurut juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana. Baginya, pernyataan itu adalah sesuatu yang sepatutnya diutarakan pejabat negara. "Kami melihatnya normal saja, mengapresiasi tapi tidak terlalu berlebihan apalagi berekspektasi tinggi," ujar Yendra Budiana kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (27/12). Namun demikian, kalaupun niat itu akan dilaksanakan, langkah terbaik yang bisa dilakukan yakni dengan membuka "ruang perjumpaan" dengan berbagai kelompok agama yang difasilitasi Kementerian Agama. Tapi pertemuan itu, kata Yendra, bukan ditujukan untuk mendiskusikan keyakinan Ahmadiyah, melainkan bersama-sama berkontribusi pada 'persoalan bangsa'. Serangkaian protes menentang Ahmadiyah melanda Indonesia pada 2008. "Misalnya bagaimana bersama-sama saling membantu di tengah pandemi Covid-19 atau bagaimana memberantas pandemi radikalisme. Harusnya semua agama bersatu, karena esensi beragama memberikan solusi. Kalau kelompok agama hanya bicarakan keyakinan, itu jauh dari esensi," sambungnya. Menurut Yendra, kegiatan bersama lebih bermakna ketimbang dialog di atas meja. Sebab, munculnya kecurigaan bahkan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah dikarenakan tidak adanya keterlibatan bersama-sama. "Itu jauh lebih mengakar ketimbang hanya di elite. Kami tidak meminta apa-apa, minta dibangun masjid juga tidak. Bisa berkontribusi itu sudah cukup." Senada dengan Yendra, tokoh Syiah Indonesia Muhsin Labib, berkata tidak ada yang baru dari pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hanya saja, ia berharap kepada ketua umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut agar menjalankan amanat undang-undang dasar yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama semua warga negara. "Semoga pemegang amanat dapat melaksanakan tugasnya termasuk memberikan perlakuan yang setara kepada setiap warga negara apapun keyakinan, etnik dan afiliasi politiknya," tutur Muhsin Labib kepada BBC News Indonesia. Pimpinan Syiah, Tajul Muluk alias Ali Murtadho saat menjalani proses persidangan. Apa yang bisa dilakukan Menag? Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, menyebut cara untuk menyelesaikan persoalan kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia harus dilakukan dengan cermat dan "tidak berkoar-koar". Sebab tensi penolakan terhadap warga Syiah dan Ahmadiyah sudah sangat tinggi dan berlangsung lama. Ia mencontohkan bagaimana warga Ahmadiyah tinggal di pengungsian Wisma Transito, Mataram, selama 14 tahun sejak kasus penyerangan tahun 2006 silam. Kemudian, warga Syiah di pengungsian asrama Sidoarjo, Jawa Timur, selama delapan tahun. "Ini harus dilakukan dalam senyap dan tidak gaduh, tapi efektif," imbuh Halili Hasan kepada BBC News Indonesia. Baginya, jika Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berkukuh pada pernyataannya untuk melindungi setiap warga negara tanpa kecuali, maka hal itu harus dibuktikan dengan menindak kelompok-kelompok yang memicu persekusi terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Pengungsi Syiah Sampang mencari jalan pulang Tindakan selanjutnya, mencabut regulasi yang memantik terjadinya diskriminasi seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang larangan ajaran Ahmadiyah. "SKB Tiga Menteri itu harus dicabut sebab itu jelas-jelas memicu terjadinya begitu banyak penyegelan, perusakan, penyerangan dan pembubaran kegiatan-kegiatan mereka. Ini konkret harus dilakukan Menag." "Untuk Syiah, kelompok muslim yang memicu ketegangan atau menolak harus ditindak," jelas Halili. Kemudian, mengembalikan warga Ahmadiyah dan Syiah yang tinggal di pengungsian ke rumahnya. Dengan latar belakang Yaqut sebagai ketua umum Gerakan Pemuda Ansor yang pro terhadap kelompok minoritas, kata dia, dalam tiga tahun persoalan terhadap kelompok minoritas semestinya bisa terselesaikan. "Dengan catatan, dia harus mampu melakukan manajemen strategi. Eksekusi kebijakan dalam tiga tahun ke depan, bicaralah dengan banyak orang tentang apa yang mau dia kerjakan." "Karena ekspektasi sangat besar dari publik dan kaum minoritas, tapi masalah umat beragama di Indonesia sangat kompleks dan banyak karena sudah berdekade-dekade," kata Halili. Rumah pengikut Syiah Sampang dibakar massa delapan tahun lalu di Sampang Madura. Wamenag: 'kami membuka ruang dialog agar ada solusi' Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, mengatakan belum ada strategi yang dirancang Kementerian Agama untuk mengafirmasi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Namun demikian, ia menjanjikan kementerian akan memfasilitasi kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan pandangan agar ada solusi. "Kami membuka ruang dialog agar ada solusi," kata Zainut. Dia juga memastikan, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan apapun etnis, agama, tanpa kecuali. "Saya kira semua warga negara," katanya. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Yaqut tidak ingin ada kelompok yang terusir dari kampung halaman karena perbedaan keyakinan. "Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut seperti dilansir Antara di Jakarta, Kamis (24/12). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (ketiga kanan) didampingi Bupati Batang Wihaji (ketiga kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat kunjungan kerja di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (26/12/2020). Karena itu, Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan selama ini. Pernyataan Yaqut itu muncul menanggapi permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas pada forum Profesor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Namun belakangan, Yaqut mengklarifikasi perkataannya tersebut. Ia menegaskan akan melindungi setiap warga negara. "Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear," kata Yaqut seperti dikutip Antara, Jumat (25/12). "Tidak ada pernyataan saya yang melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah." Dia menyatakan Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu yang bermasalah dengan Syiah dan Ahmadiyah. "Perlu ada dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan."