Barter minyak sawit dengan Sukhoi ‘strategi bagus’ sekaligus ‘bermasalah’
Kesepakatan barter komoditas pertanian Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia mendapat reaksi beragam dari pengamat ekonomi dan pegiat lingkungan.
Presiden Joko Widodo berada di kokpit jet tempur Sukhoi Su-27/30 di Natuna, Oktober 2016 lalu. Keputusan imbal dagang dengan Rusia untuk mendapatkan pesawat Sukhoi dipandang pengamat ekonomi sebagai strategi yang baik. Dari sisi ekonomi, kesepakatan itu disebut sebagai strategi memperbanyak mitra dagang mengingat Rusia termasuk pasar potensial dalam menyebarkan komoditas dari Indonesia. "Berdasarkan kajian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rusia dan beberapa negara eks-Uni Soviet adalah negara-negara yang potensial dari pendapatan per kapita, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Barter perdagangan ini adalah suatu cara kita masuk ke pasar mereka yang tentunya lebih luas. Saya kira ini strategi yang baik," kata Fithra Faisal Hastiadi, peneliti Universitas Indonesia. Rusia, lanjutnya, kian menarik karena, berbeda dengan Uni Eropa, negara tersebut tidak menerapkan persyaratan ketat dari segi tata kelola pemerintahan, hukum, dan lingkungan terhadap Indonesia. "Kesulitan kita masuk ke negara-negara Eropa terkait dengan world governance index. Nah, sementara Rusia, yang kondisinya tidak lebih baik dari kita dari segi tata kelola pemerintahan, tidak menerapkan aturan-aturan yang ketat," kata Fithra. Seorang pekerja tengah memindahkan kelapa sawit ke sebuah truk di Desa Suka Dame, Deliserdang, Sumatra Utara, pada 2016 lalu. Rusia dipandang tidak akan menerapkan persyaratan ketat bagi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sebagaimana diberlakukan Uni Eropa. Produk bermasalah Dari sisi lingkungan, rendahnya persyaratan dagang dengan Rusia dinilai akan berdampak pada lolosnya produk-produk Indonesia yang selama ini dikategorikan bermasalah oleh Uni Eropa. "Dengan regulasi terbaru Uni Eropa memang susah bagi komoditas Indonesia, terutama minyak sawit, untuk bisa masuk ke sana. Rusia menjadi pilihan ketika kita berpeluang kehilangan pasar Eropa. Rusia juga bisa menjadi jembatan menyalurkan barang-barang yang masih bermasalah di Indonesia. Itu dijual ke Rusia dan dari Rusia akan diolah kembali dan dijual ke Eropa," kata Yuyun Indradi dari lembaga Greenpeace. Pada April lalu, Parlemen Uni Eropa merilis resolusi yang menilai industri sawit Indonesia menciptakan masalah deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi itu secara khusus menyebut industri sawit Indonesia sebagai salah satu pihak pemicu masalah-masalah tersebut. Namun, pemerintah Indonesia membantah klaim itu. Kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan perkebunan sawit di pinggir Palangkaraya, Kalimantan Tengah, November 2015 lalu. Rendahnya persyaratan dagang dengan Rusia dinilai akan berdampak pada lolosnya produk-produk Indonesia yang selama ini dikategorikan bermasalah oleh Uni Eropa. Imbal dagang Melalui penandatangan nota kesepahaman antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan BUMN Rusia, Rostec, tercapai kesepakatan imbal dagang untuk menukar komoditas pertanian dengan 11 pesawat tempur Sukhoi. Komoditas yang akan ditukar mencakup kopi, teh, dan minyak kelapa sawit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan kesepakatan dengan Rusia tidak sepenuhnya barter. Sebagian di antaranya melibatkan uang tunai. Meski demikian, Oke belum bisa memastikan persentasenya. "Pada dasarnya kita membeli Sukhoi, namun sebagian dari pola pembayaran itu dilakukan dengan imbal dagang. Produk-produk yang mereka tertarik memang mereka butuhkan, tapi kita menginginkan mekanisme imbal dagang ini menjadi ajang penetrasi pasar ke Rusia," papar Oke. Dia menegaskan ada sejumlah standar produk yang harus dipenuhi ketika berdagang dengan Rusia. Meski demikian, dia mengakui persyaratan itu tidak serumit dengan yang ditetapkan Uni Eropa. Armada pesawat Sukhoi terlihat sedang berkonvoi di Moskow, Rusia, Mei lalu. Indonesia telah memiliki sejumlah pesawat Sukhoi sejak diganjar embargo militer oleh AS pada era 1990-an. Penambahan armada Pembelian pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia mulai dijajaki pemerintah Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soeharto lantaran Amerika Serikat menerapkan embargo militer terhadap Indonesia pada 1999-2005. Pembelian Sukhoi terealisasi ketika Megawati Soekarnoputri menjabat presiden. Kala itu, Indonesia membeli empat pesawat yang terdiri dari dua unit Su-27 SK dan dua unit SU-30MK melalui skema pembayaran imbal dagang dengan komoditas pertanian Indonesia. Nilai transaksi saat itu mencapai US$193 juta. Indonesia menambah enam unit Sukhoi SU-30 MK2 pada Oktober 2014, dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, seiring dengan kondisi Rusia yang dikenai embargo perdagangan oleh Amerika Serikat, Indonesia kembali memilih membeli pesawat Sukhoi.