Desa antipolitik uang di Sleman: 'Mulai dari tawaran tenda, kursi, yang sayang kalau ditolak'
Satu desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, melakukan gerakan menolak politik uang, langkah yang diklaim sulit dilakukan karena masih ada warga yang beranggapan "sayang kalau ditolak".
Poster antipolitik uang di Desa Sardonoharjo, Sleman. Spanduk penolakan politik uang terpasang di gang-gang di desa dengan mayoritas penduduk petani. Sementara stiker-stiker bertuliskan Anti-Politik Uang terpasang di sejumlah pintu rumah warga. Desa anti politik uang di Sleman: 'Nerakah lah hukumannya' Adalah Wasingatu Zakiyah, yang biasa disapa Zaki, warga Desa Sardonoharjo yang memulai gerakan dengan memberikan pemahaman kepada warga untuk menolak politik uang, praktik yang disebut warga desa sudah terjadi sejak 2004. Menghadapi pemilu serentak pada 17 April, desa ini sudah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sardonoharjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang yang diterbitkan Kepala Desa Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho. Namun para calon legislatif sudah terlebih dahulu masuk sebelum Perkades disahkan dan sejumlah warga sudah ada yang memberikan tanda tangan ke salah satu caleg. Zaki melakukan gerakan antipolitik uang namun mengakui sulit menerapkan praktik yang sudah membudaya. Gerakan ini sempat ditentang sejumlah warga, kata Zaki, karena uang yang ditawarkan merupakan tambahan biaya yang bisa diterima warga setiap ada pesta demokrasi. "Susah memang. Lalu saya bilang untuk membersihkan diri, keluarga dan berinvestasi untuk masa depan anak bangsa. Undang-undang pemilu jelas melarang praktik ini, dan dalam agama pun jelas politik uang itu dilarang," kata Zaki kepada wartawan di Yogyakarta, Yaya Ulya yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Zaki mengaku tidak pernah mendapatkan intimidasi atau ancaman namun merasa berat karena harus berhadapan dengan tetangganya sendiri. "Desa anti politik uang" Kepala Desa Sardonoharjo, Herjuno Wiwoho dengan Peraturan Desa anti politik uang. Bersama tim dari desa ia melakukan sejumlah pertemuan, untuk menjelaskan tentang peraturan desa tentang anti-politik uang. Dalam salah satu pertemuan pada akhir Maret lalu, Zaki memperingatkan bahwa serangan fajar - atau terjadinya pembagian uang atau barang pada pagi hari menjelang pemilu - bisa saja terjadi di desa dengan penduduk hampir 25.000 jiwa itu. "Bisa jadi serangan fajar terjadi di Sardonoharjo. Apakah kita masih tidak mau bergerak memeranginya?" tanya Zaki kepada warga yang berkumpul saat itu bersama sejumlah mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman. Pertemuan akhir Maret lalu diakhiri dengan pekikan bersama, "Desa Sardonoharjo..... Anti Politik Uang!" Harjuno Wiwoho (46), Kepala Desa Sardonoharjo yang ikut pertemuan itu, mengusulkan lebih gencar lagi mensosialisasikan Perkades Desa Anti Politik Uang (APU) ke semua warga lewat berbagai pertemuan. Sosialisasi ini termasuk dengan pemasangan stiker anti politik uang di depan rumah, dan spanduk di setiap masuk gang. Sosialisasi gerakan anti politik uang. Harjono menyatakan praktik ini sudah menjadi semacam "budaya" dengan berbagai cara yang dilakukan politisi. Biasanya, calon legislatif (caleg) atau tim suksesnya turun ke masyarakat memberikan janji, bantuan atau kompensasi. Mendaftar nama-nama warga lalu memberi uang atau memberikan sesuatu di salah satu dusun sebagai pencitraan diri agar dipilih, cerita Harjono. "Ada yang memberikan tenda atau kursi kepada dusun," katanya. "Harus ada yang memulai memunculkan kesadaran baru tentang pemilu dan demokrasi ke depan. Karena ini (politik uang) membahayakan sekali," kata Harjuno yang dua periode ini terpilih sebagai kepala desa. "Sayang kalau ditolak" Desa Sardonoharjo, salah satu desa di Kabupaten Sleman yang menggerakan upaya anti politik uang. Harjuno mengakui bahwa rantai politik mata uang ini sulit diputus dan warga yang menerima biasanya mengatakan, "Kondisi dusun yang tidak bisa membeli tenda atau kursi, sayang kalau ditolak." "Pak saya tidak bisa beli kursi dan tenda, dan ini ada caleg datang mau memberi. Kan cuma lima tahun sekali, masak ditolak," kata Harjuno menirukan penolakan yang biasa muncul di masyarakat. Wasingatu Zaki juga menyatakan hal senada. Warga desa, menurutnya sulit untuk menolak tawaran uang. "Daripada tidak dapat apa-apa mending saya mendapatkan sesuatu yang bisa saya terima setiap 5 tahun sekali. Itu dari sisi masyarakat," kata Zaki tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Spanduk anti politik uang. Vici Herawati Koordinator SDM dan anggota Bawaslu Kabupaten Sleman, menyambut gerakan yang berasal dari inisiatif masyarakat sendiri. Vici mengaku hal itu selalu terjadi di setiap pemilu tapi sangat sulit mengungkap dan menangkapnya, karena "Tidak ada yang mau bersaksi." "Tapi karena gerakan politik uang itu juga masif, terstruktur, dan membudaya...Jadi perlu gerakan yang masif seperti Sardonoharjo. Kami percaya gerakan ini bisa mengatasi politik uang, dan kami mendukung sepenuhnya," imbuhnya. Vici sebagai anggota Bawaslu yang kerap menangani kasus pelanggaran pemilu, berharap besar pada gerakan warga Sardonoharjo melawan politik uang. "Semoga bisa menginspirasi desa lainnya," harap Vici. Cerita warga Yunti Asih mengaku pernah diiming-imingi uang dan hadiah. Sejumlah warga desa mengaku belum paham bentuk-bentuk politik uang. Yunti Asih Setiarini, misalnya, ia mengaku tidak tahu janji pemberian barang atau tawaran uang dari para calon legislatif adalah bentuk politik uang. "Dulu tidak tahu dan masih belum paham apa itu politik uang dan bentuknya," kata Yunti. Saat pemilu legislatif 2014 misalnya, Yunti pernah mendapat tawaran uang dan janji-janji pemberian barang. Namun janji memberi barang tak pernah terwujud katanya. "Tawaran uang itu sudah biasa, bukan hanya saya sendiri. Tetangga lain juga begitu," katanya. "Sekarang tahu mana yang boleh dan tidak boleh," imbuh Yunti yang sekarang ikut menjadi penggerak warga desa yang mensosialisasikan bahayanya praktik politik uang. Dijauhi warga Indro bercerita pernah dijauhi warga karena meminta warga tidak menerima bantuan untuk ditukar dengan suara. Indro Suprobo, salah satu warga Desa Sardonoharjo juga merasakan beratnya gerakan memutus rantai politik uang. Indro, menceritakan pengalamannya terkait bantuan seperangkat tenda senilai puluhan juta. Harapannya, warga yang menerima bantuan tenda memberikan suaranya kepada yang memberi tenda. "Saya langsung mencegah bahwa tindakan semacam itu merupakan pidana pemilu dan saya membacakan beberapa ayat dari UU Pemilu terutama bagian pelanggaran," kata Indro. Bukan respon positif yang Indro dapatkan namun justru kemarahan warga, yang berlanjut dengan dia dijauhi warga. "Seperti terasing. Jadi banyak ekspresi kemarahan warga yang saya rasakan," katanya. Dengan lahirnya Perkades Desa APU, Indro menyatakan masyarakat semakin paham bahwa bentuk-bentuk bantuan seperti pemberian seperangkat tenda dan kursi kepada masyarakat adalah patut diduga sebagai praktik politik uang. "Ketika warga bisa mengatakan tidak terhadap politik uang, maka saya yakin kelompok yang mau melakukan politik uang sudah tidak punya cara lagi," kata Indro.