Polisi klaim 'tidak pernah' halangi jurnalis asing di Papua
Kepolisian menegaskan telah patuh terhadap perintah Presiden Jokowi untuk menghormati kebebasan pers di Papua.
Kepolisian mengklaim tidak pernah "membatasi" gerak jurnalis asing di Papua. Polisi bahkan mengklaim “tidak pernah” menghalang-halangi peliputan wartawan asing ke provinsi di timur Indonesia itu. “Kalau ada, kasih tahu saya sekarang, di mana dan kapan?” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Agus Rianto, lewat telepon kepada BBC Indonesia, Kamis (12/11). Ini sekaligus menjawab pernyataan Menko Polhukham, Luhut Panjaitan, yang mengancam akan memecat aparat yang terus menghambat para wartawan yang melakukan peliputan dan kerja jurnalistik di Papua. "Katakan kepada saya, siapa yang bikin masalah itu di sana? (Seharusnya) sudah tidak ada lagi hambatan (bagi wartawan di Papua)," kata Luhut dalam sebuah acara yang diadakan Jakarta Foreign Correspondents Club, Rabu (11/11). Akui ‘perlakuan’ berbeda Menko Polhukham Luhut Panjaitan menjanjikan memecat polisi yang masih menghambat wartawan. Berdasarkan wawancara Human Rights Watch (HRW) dengan 107 wartawan, redaktur, dan lembaga swadaya masyarakat, HRW menemukan bahwa persoalan pembatasan peliputan jurnalis asing telah berlangsung selama 25 tahun. Agus menegaskan korps bhayangkara terbuka terhadap koreksi, jika "terjadi pembatasan kebebasan pers". “Kalau terbukti anggota kami melakukan pelanggaran, ada mekanismenya. Dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat,” tegas Agus. Meskipun begitu karena yang meliput adalah wartawan asing, maka perlakuan terhadap mereka tetap berbeda dengan wartawan Indonesia. Perlakuan berbeda meliputi syarat berupa izin dari Kementerian Luar Negeri, setelah memberikan detil rencana peliputan. “Itu hasil kesepakatan berbagai kementerian dan lembaga,” tambah Agus. Presiden Jokowi saat mengunjungi Papua, Mei lalu, menjanjikan membuka Papua bagi jurnalis asing. Bisa dilaporkan Selain untuk monitoring dan keamanan wartawan, izin, disebut Agus penting karena wartawan asing “kadang meliput dengan berbagai kepentingan, tidak berimbang dan kadang berisi hal negatif tentang Indonesia”. Sehingga jika ditemukan kondisi seperti ini, polisi bisa melaporkan liputan wartawan-asing terkait, “lewat saluran yang ada”. “Misalnya dari Kapolri, disampaikan ke Menko Polhukham, atau ke presiden. Jangan sampai nanti, pemberitaan tentang kita di luar tidak menguntungkan kita, tetapi kita tidak ada langkah klarifikasi.” Pemerintah diklaim HRW paranoid terhadap pemberitaan media asing. Peneliti HRW, Andreas Harsono mengatakan, ”Ada semacam paranoid dari pemerintah terhadap wartawan asing. Di daerah ini kan ada pemberontakan, korupsi, pelanggaran HAM. Semuanya ini ditutupi.” Namun, Agus menegaskan, hal tersebut bukanlah wujud pembatasan polisi kepada wartawan asing. Selama memegang izin, wartawan asing bisa bebas meliput, kata Agus.