Wawancara Eksklusif Presiden Jokowi (1): Pertumbuhan ekonomi perlu waktu
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa deregulasi dan pembangunan infrastruktur akan jadi fokus selama sisa waktu pemerintahannya empat tahun ke depan.
Presiden Joko Widodo menyebut dua prioritas dalam masa pemerintahannya empat tahun ke depan. Dalam wawancara dengan wartawan BBC Karishma Vaswani, Presiden Joko Widodo tampak percaya diri akan cara yang ditempuhnya dalam menangani persoalan ekonomi - masalah terbesar di pemerintahannya - namun tak menawarkan penjelasan yang spesifik. Jokowi juga menepis anggapan adanya kekhawatiran di kalangan para pendukungnya dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar, dan butuh waktu untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Namun, banyak dari kalangan investor dan pebisnis yang mengungkapkan rasa putus asa mereka dan bertanya kapan presiden mulai bertindak. Dalam wawancara tersebut, Jokowi meyakinkan bahwa kebijakannya dalam mendorong pembangunan infrastruktur tengah berjalan baik dan menunjukkan hasil. Presiden Jokowi juga yakin, pada akhir masa jabatannya nanti, ekonomi Indonesia akan jauh lebih berkembang daripada sekarang. Berikut bagian pertama wawancara lengkap Karishma Vaswani dengan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda memandang pencapaian tahun pertama Anda sebagai presiden dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya ke depan? Mengelola negara sebesar Indonesia dengan penduduk 250 juta, ada 17 ribu pulau, perlu proses dan waktu. Dan saya ingin kerja fokus, saya ingin kerja dengan prioritas yang jelas, ini yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau 10 tahun lalu kita sangat tergantung dengan komoditas, dan komoditas saat ini harganya turun, ke depan kita ingin ada industrialisasi, "hilirisasi." Kemudian juga nantinya barang-barang mentah harus diolah untuk menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi, sehingga ada nilai tambah, ada lapangan pekerjaan. Prioritas kita hanya dua, pertama, infrastruktur, yang kedua, pangan. Kita akan fokus dan prioritas di sana. Saat pertama Anda terpilih, dukungan begitu besar buat Anda. Orang-orang di jalan begitu gembira dengan kemenangan Anda. Tapi sekarang, banyak dari pendukung Anda itu yang kecewa, terutama soal ekonomi. Kenapa butuh waktu lama buat Anda untuk memenuhi janji kampanye itu? Kita harus sadar, birokrasi Indonesia adalah birokrasi yang besar. Dan itu memerlukan reformasi sehingga yang pertama sekarang ini yang kita lakukan adalah deregulasi. Membuat agar izin-izin jadi lebih sederhana. Izin-izin jadi lebih mudah, lebih simpel sehingga dunia usaha bergerak, sehingga investasi datang ke Indonesia, besar-besaran. Dan ini akan memberikan ruang kepada arus modal untuk masuk ke Indonesia, arus uang untuk masuk ke Indonesia. Deregulasi dalam paket ekonomi tahap pertama, menurut Presiden Jokowi, akan menciptakan ruang buat investasi yang memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan. Kita memang baru dalam proses deregulasi. Akan ada ratusan, mungkin ribuan peraturan-peraturan yang harus kita potong, peraturan-peraturan yang harus kita hilangkan, peraturan-peraturan yang harus kita perbaiki agar sistem regulasi kita itu betul-betul ramah terhadap dunia usaha, ramah terhadap investor, ramah terhadap investasi. Dengan itulah nanti akan tercipta lapangan pekerjaan. Dengan itulah nanti, saya meyakini, akan ada pertumbuhan ekonomi ke depan. Yang lebih baik. Saya ingin melanjutkan apa yang Anda katakan tentang kebutuhan menghilangkan begitu banyak peraturan untuk menarik investasi ke negara ini. Sepelik apa proses itu di tengah situasi politik yang Anda hadapi pada tahun pertama menjabat yang pasti merupakan tantangan berat. Di sisi birokrasi kita, memang yang paling penting adalah menterinya harus kuat, untuk mau mengubah di kementeriannya. Yang kedua, dari sisi politik, saya kan sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah. Bisa dilihat dari kemarin waktu kita mengajukan APBN-Perubahan, tidak ada masalah. Dari saat kita mengajukan Kapolri dan TNI, (fraksi-fraksi) di Dewan (Perwakilan rakyat) mendukung. Parlemen mendukung,artinya apa? Sisi politik sudah tidak ada masalah. Kemudian terakhir, Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintah. Artinya dari sisi politik sudah tidak ada masalah. Apalagi mau ditanyakan? Sudah tidak ada masalah. Tapi kemudian, apa yang akan Anda sampaikan pada pengkritik Anda, yang mengatakan bahwa jika tidak ada lagi masalah dalam politik, seperti yang Anda bilang, kenapa tidak lebih banyak keputusan yang diambil untuk mendorong investasi dalam infrastruktur, contohnya? Anda bilang, Anda menyediakan $10 miliar untuk belanja infrastruktur tahun ini, $15 miliar tahun depan. Ini adalah jumlah yang besar, tapi hanya sebagian kecil yang dibelanjakan sejauh ini. Ini adalah masalah kebiasaan. Saya sudah 11 tahun di birokrasi. Kebiasaan. Biasanya belanja pemerintah itu baru dimulai pada bulan-bulan Juli, Agustus, September, biasa seperti itu. Itu kebiasaan lama di birokrasi kita. Penggunaan anggaran itu akan mulai naik drastis itu pada bulan-bulan September. Itu sudah kebiasaan. Ini yang akan kita ubah tahun depan. Tahun depan, bulan-bulan Oktober, November, Desember tahun ini, akan dimulai lelangnya. Sehingga bulan Januari, Februari, sudah pada pelaksanaan. Proyek high-speed rail atau kereta cepat yang sudah banyak diberitakan tiba-tiba berhenti. Saya berikan contoh -sekarang saya ada data. Penjualan semen bulan Januari-Agustus, ini kelihatan, di bulan Agustus sudah naik besar sekali. Di Sumatera naik 21,6%, di Jawa naik 19,4%, di Kalimantan naik 2,7%, di Sulawesi naik 14%, di Nusa Tenggara naik 14,7%, di Indonesia secara keseluruhan, naik di bulan Agustus 17,8%. Artinya apa? Penggunaan anggaran baru dimulai di di bulan-bulan Juli, Agustus, nanti September lebih naik lagi. Oktober akan lebih naik lagi belanja pemerintah. Jadi Anda bilang hal-hal ini akan berubah, kita akan mulai melihat belanja infrastruktur meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Tapi saya tanyakan pada Anda, tentang kritik yang Anda terima dari berbagai proyek high profile, proyek infrastruktur, contohnya kereta cepat yang banyak diberitakan di seluruh dunia. Cina dan Jepang menawarkan proyek ini. Dan tampaknya, Anda membatalkannya begitu saja. Infrastruktur apapun, baik jalan tol, baik pelabuhan, baik kereta api, baik kereta api cepat, semuanya dibutuhkan Indonesia. Tapi untuk kereta api cepat, saya hanya menyampaikan tiga hal. Pertama, tidak boleh memakai APBN. Yang kedua, tidak ada jaminan dari pemerintah. Yang ketiga, silakan B to B, mau BUMN dengan BUMN, swasta dengan swasta, silakan. Yang paling penting, hitungannya harus jelas. Jadi tidak membatalkan. Saya sampaikan hanya tiga hal ini. Kabinet Anda dikritik atas kebijakan yang berubah-ubah. Satu hari ada menteri yang bilang satu hal, berikutnya bilang hal yang jauh berbeda. Apa tanggapan Anda atas kritik ini? Menurut saya, mereka, menteri-menteri ini masih mencari bentuk komunikasi yang baik. Masih mencari komunikasi yang... mencari bentuk komunikasi yang baik. Jadi antar-menteri memang harus sering berbicara. Perdebatan soal kebutuhan listrik 35 ribu megawatt antara Menteri Koordinator Kelautan dan Sumber Daya dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral menjadi salah satu contoh kebijakan kabinet yang berubah-ubah. Koordinasi di Menko-Menko juga harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mereka menjadi saling tahu, saling mengerti, dan bisa saling mendukung. Kuncinya ada di situ, di fungsi koordinasi dari menko-menko yang ada. Tapi miskomunikasi seperti ini, seperti yang Anda bilang, mengirimkan sinyal yang salah pada komunitas investor asing. Banyak investor asing yang saya temui hanya dalam beberapa hari terakhir mengatakan mereka mau membawa uang ke Indonesia, ini tempat yang bagus untuk berinvestasi, tapi mereka tidak tahu apakah pemerintah Indonesia menginginkan mereka. Beberapa tindakan yang diambil oleh kabinet Anda, yang Anda ambil sendiri, terlihat proteksionis dan nasionalistis. Nanti saya akan menjelaskan sendiri kepada investor bahwa memang kita ingin membangun sebuah iklim investasi yang baik di Indonesia.Tidak ada yang namanya proteksionisme, tidak ada. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan investor dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Kita ingin memberikan peluang yang besar terhadap investor. Karena kita juga tahu bahwa APBN kita juga tidak cukup sehingga perlu investasi. Tidak ada yang namanya proteksionisme, tidak ada. Saya kira ini yang terus-menerus akan dijelaskan oleh menteri-menteri saya, dan juga akan saya jelaskan sendiri. Tidak ada. Kami datang ke Jepang, datang ke Cina, datang ke Korea, datang ke Singapura, datang ke Malaysia, datang ke Saudi Arabia, datang ke Qatar, datang ke Uni Emirat Arab, menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk investasi. Tetapi kami memang masih dalam proses untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada. Beberapa aturan yang saya dengar seperti ada ribuan produk yang kena bea impor dan beberapa aturan baru tentang bisnis asing, menurut para pengusaha aturan-aturan ini sangat menyulitkan. Itu yang akan kita perbaiki. Dan segera kita perbaiki. Tapi perlu waktu untuk memperbaiki itu.