Pemerintah Suriah bicarakan soal lengsernya Assad
Deputi perdana menteri Suriah Qadri Jamil mengatakan pemerintahnya siap untuk mendiskusikan kemungkinan mundurnya Bashar al-Assad dari jabatan presiden.
Deputi PM Suriah Qadri Jamil membuka kemungkinan mundurnya Presiden Bashar al-Assad. Namun, Qadri Jamil menegaskan rencana mundur Assad ini tidak bisa dijadikan pra syarat dalam pembicaraan apapun terkait masalah Suriah. Saat mengunjungi Moskow, Rusia, Jamil menekankan bahwa negara-negara barat tengah mencari alasan untuk melakukan intervensi militer ke negaranya. Jamil menggarisbawahi pernyataan koleganya dari Rusia yang menegaskan bahwa serangan militer ke Suriah tidak boleh terjadi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusian Sergei Lavrov, usai pembicaraan dengan diplomat Cina dan delegasi Rusia kembali menolak kemungkinan intervensi militer. "Hanya PBB yang memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan senjata terhadap Suriah," kata Lavrov. Dia juga memperingatkan agar negara-negara Barat tidak berupaya menerapkan 'demokrasi dengan menggunakan bom'. Pernyataan kedua politisi ini muncul setelah Presiden AS Barack Obama mengancam akan menyerang Suriah jika negara itu menggunakan senjata kimia dalam menghadapi kelompok oposisi. Bantuan kemanusiaan Kota Aleppo masih menjadi ajang pertempuran antara pemberontak dan pasukan pemerintah. Saat pembicaraan berlangsung di Moskow, kelompok oposisi Suriah mengatakan 20 orang pemuda tewas saat pasukan pemerintah mengepung daerah pinggiran Damaskus dalam rangkaian pertempuran terbaru. Jenazah sejumlah orang yang ditembak dari jarak dekat, masih menurut oposisi, ditemukan di dalam gedung setelah pasukan pemerintah mundur. Sementara itu di kota terbesar kedua Suriah, Aleppo, oposisi mengatakan serangan udara pasukan pemerintah menewaskan lebih dari 12 orang. Seorang komandan Pasukan Pembebasan Suriah, Kolonel Abdul Jabbar al-Ukaidi kepada AFP mengatakan pasukannya menguasai lebih dari 60% kota Aleppo. Namun, seorang sumber pasukan keamanan di Damaskus membantah klaim kelompok oposisi itu. Pada Selasa (21/8), sejumlah pemimpin global dan organisasi kemanusiaan internasional mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah soal akses bantuan kemanusiaan. Sejumlah organisasi seperti Save the Children dan Dewan Pengungsi Norwegia dalam surat mereka mengingatkan bahwa ribuan orang di Suriah memerlukan bantuan namun 'tersandera' oleh kebuntuan politik di PBB. Mereka juga mengingatkan PBB bahwa aksi kekerasan yang semakin brutal di Suriah membuat ribuan orang terpaksa kehilangan tempat tinggal, beberapa di antara mereka bahkan mengalaminya lebih dari satu kali. Link terkait Topik terkait