Papua: Pelajaran damai dari Aceh dan 'pentingnya' dialog dengan kelompok pro referendum
Dialog antara pemerintah dan kelompok pro referendum dinilai pakar sebagai kunci penyelesaian konflik Papua. Pemerintah didorong mengulangi komitmen saat berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005.
Presiden Jokowi menerima setidaknya 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09). Meski Presiden Jokowi pekan ini bertemu puluhan orang yang dianggapnya mewakili Papua, forum itu diprediksi tak akan menuntaskan persoalan kompleks yang melanda wilayah di ujung timur Indonesia itu. Alasannya, menurut Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mamta, Zadrack Taime, pemerintah tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok yang menghendaki referendum. "Perwakilan tujuh wilayah adat harus diundang. Semua perwakilan diundang, dari gereja, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat Nusantara, agar bisa bicara dari hati ke hati," kata Zadrack. Selain Mamta yang dipimpin Zadrack, Papua memiliki enam wilayah adat lain sebagai payung yang mewadahi 257 suku asli. Wilayah adat itu adalah Saereri, Domberai, Bomberai, Ha Anim, La Pago, dan Me Pago. "Dialog harus efektif tapi jangan sampai salah undang orang, harus kena sasaran. Kalau salah orang, persoalan tidak akan pernah selesai," ujarnya. "Sering kali salah sasaran karena ada unsur kesengajaan, yang pro pemerintah saja yang diundang, yang antipemerintah tidak, lama-lama diskusi larinya miring, tidak adil," kata Zadrack. Pengunjuk rasa mendesak kemerdekaan Papua saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Wellington, Selandia Baru, Maret 2018. Setidaknya terdapat 60 nama dalam dokumen berlogo Badan Intelijen Negara yang berisi daftar tokoh Papua yang bertemu Jokowi, 10 September lalu. Orang-orang yang dianggap tokoh Papua itu memiliki latar belakang beragam, dari pendeta, mahasiswa, kepala daerah, ulama, hingga perwakilan kelompok adat. Dalam dokumen itu, terdapat pula nama-nama pendamping tamu. Mereka merupakan Kepala BIN dari masing-masing daerah domisili 'tokoh Papua'. Staf khusus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kagoya, menyebut tak ada yang keliru dari daftar undangan pertemuan di Istana Negara itu. Lenis berkata, ada beberapa orang yang datang atas nama adat, salah satunya Ramses Ohee. Ramses disebut sebagai kepala adat (ondofolo) di Kampung Waena, Jayapura, tapi juga pimpinan ormas Barisan Merah Putih Papua. "Kehadiran masyarakat Papua saya lihat ada dari sisi adat, ada ondoafi, ondofolo. Mereka orang adat, menyampaikan apapun wajar saja, itu kan aspirasi, tidak usah dipersoalkan," kata Lenis. "Kalau ada lain yang mau disampaikan, Presiden kan sering ke Papua, bicarakannya kan gampang, kenapa dipersoalkan terus?" lanjutnya. Puluhan orang yang diundang bertemu Jokowi dianggap lebih pro-NKRI dan tak mewakili suara pro-referendum. Bagaimanapun, dialog penyelesaian persoalan Papua harus digelar secara komprehensif dan inklusif, kata anggota Pusat Penelitian Politik LIPI, Aisah Putri Budiarti. Lembaga tempat Aisah bekerja pernah menerbitkan kajian mendalam tentang dialog seperti apa yang semestinya dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua. Kajian itu berjudul Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing Future. "Kalau pemerintah serius menyelesaikan akar masalah, pertemuan harus diawali komitmen kuat," ujar Aisah saat dihubungi via telepon. "Pertemuannya juga harus diikuti semua elemen, orang-orangnya ditentukan kedua pihak, baik kubu Jakarta maupun Papua." "Pertemuan kemarin, kita tidak tahu bagaimana cara pemilihan tokoh yang diundang dan apa latar belakang mereka," ucapnya. Warga melihat di balik kaca jendela yang pecah akibat kericuhan di Jayapura, Papua, akhir Agustus lalu. Aisah menyebut dialog penyelesaian persoalan Papua tidak dapat digelar dalam satu atau dua pertemuan. Ia berkata, forum satu meja antara pemerintah dan para pihak di Papua harus mengakomodasi seluruh masalah yang selama ini mengganjal di masyarakat lokal. Salah satunya, kata dia, adalah pembentukan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua, seperti diamanatkan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. "Kalau sesuai undang-undang kan harus ada KKR, berarti perlu pembentukan badan itu untuk membahas sejarah Papua." "Artinya akan ada agenda bersama untuk menyelesaikan akar masalah Papua dan mencari solusi yang mengikat dua pihak," ujarnya. Lebih dari itu, Aisah menyebut semangat perdamaian antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka dapat diulangi untuk Papua. "Rekonsiliasi konflik bisa terwujud, walau format di Aceh tidak dapat diterapkan di Papua. Secara kultur dan kondisi konflik, Papua butuh format yang berbeda," ujarnya. "Yang bisa dipelajari dari Aceh, dua faksi yang saling bertentangan punya komitmen menjalankan agenda bersama." "GAM sangat ingin merdeka dan pemerintah sangat pro-NKRI. Tapi akhirnya berunding, Aceh damai dan tetap bagian dari Indonesia," kata Aisah. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berjabat tangan dengan pimpinan GAM, Malik Mahmud, dalam proses perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia, Januari 2006. Lantas bagaimana pendapat pihak yang turut terlibat dalam perdamaian GAM dan Indonesia? Dua pihak yang saling bertentangan dalam sebuah konflik harus duduk satu meja, kata fasilitator perdamaian Aceh dari Finlandia, Juha Christensen. "Dialog harus komprehensif dan melibatkan semua pihak. Di Aceh kami melibatkan organisasi yang bersenjata," kata Juha yang kini bergiat di lembaga resolusi konflik, Pacta. "Konflik Aceh adalah konflik bersenjata jadi harus melibatkan struktur organisasi pemilik senjata ilegal dan pemerintah. Papua tentu kompleks dan pemerintah punya logika sendiri," ujarnya. Berkaca pada perdamaian Aceh, Juha menuturkan, berdialog dengan GAM bukan berarti pemerintah mengakui kelompok itu sebagai gerakan yang sahih dan sederajat. Namun, kata dia, dialog yang akhirnya terwujud memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik Aceh. "Dialog bukan berarti setuju, tapi tanpa musyawarah tidak mungkin ada pengertian yang sama," tuturnya.