Majelis Tinggi Inggris dukung RUU Brexit
Majelis Tinggi Inggris telah meloloskan rancangan undang-undang pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa alias RUU Brexit. Jika disahkan menjadi undang-undang, pemerintah dapat segera memulai negosiasi meninggalkan Uni Eropa.
Persetujuan dari Majelis Tinggi membuat RUU Brexit dapat disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (14/03). Melalui pemungutan suara pada Senin (13/03) malam, sebanyak 274 anggota Majelis Tinggi Inggris atau lazim disebut House of Lords memilih untuk menyetujui RUU Brexit. Jumlah tersebut mengungguli 118 anggota yang menolak dan memilih menentang Majelis Rendah soal hak parlemen untuk memveto persyaratan keluar dari Uni Eropa. Persetujuan Majelis Tinggi ini diperkirakan bakal disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (14/03). Begitu hal itu terjadi, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC, Laura Kuenssberg, Perdana Menteri Inggris Theresa May berwenang untuk memulai perundingan pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa atau dikenal dengan sebutan 'Pasal 50'. Pasal 50 dalam Traktat Lisbon memberikan hak bagi setiap negara anggota Uni Eeopa untuk keluar dari keanggotaan blok ekonomi tersebut. Akan tetapi, sumber BBC di kantor PM Inggris, Downing Street, London, mengatakan perundingan tidak akan terjadi pekan ini dan Theresa May ditengarai bakal menunggu sampai akhir Maret untuk memberitahukan para pemimpin negara anggota Uni Eropa mengenai niat pengunduran diri Inggris. "Hari ini parlemen mendukung pemerintah dalam tekadnya untuk meninggalkan Uni Eropa. Kita kini berada di ambang negosiasi paling penting negara kita dalam generasi ini," ujar Menteri Urusan Brexit, David Davis. Apa yang dimaksud dengan pasal 50?