Anwar Ibrahim dituntut dengan dakwaan baru
Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, Senin 2 Juli, menghadapi dakwaan baru sehubungan dengan aksi unjuk rasa antipemerintah.
Anwar Ibrahim meninggalkan ruang pengadilan setelah mendengar dakwaan terbarunya, Senin 2 Juli. Dia didakwa bersama dua politisi Partai Keadilan Rakyat, PKR, yaitu Wakil Presiden PKR, Azmin Ali, dan Badrul Hisham Shaharin. Ketiganya menolak dakwaan memicu kerusuhan. Ribuan warga Malaysia menggelar unjuk rasa yang disebut Bersih di Kuala Lumpur untuk menuntut perubahan sistem pemilu yang menurut mereka berpihak pada koalisi pemerintah pimpinan Perdana Menteri Najib Razak. Pengacara Anwar Ibrahim, Ram Karpal, mengatakan kepada kantor berita AFP wartawan jika terbukti bersalah maka Anwar akan diancam dengan hukuman dua tahun penjaradan denda sebesar 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp6 juta. Selain itu Anwar juga akan dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Polisi melepas tembakan gas air mata dan menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang sempat menerobos pagar penghalang keamanan di alun-alun kota. Sekitar 500 orang ditangkap dalam unjuk rasa tersebut. Sering diadili Sekitar 500 orang ditangkap setelah unjuk rasa Bersih pada 28 April 2012. Anwar sebelumnya didakwa dengan melanggar undang-undang yang melarang unjuk rasa jalanan dan juga perintah mahkamah untuk melarang pawai massal di pusat kota Kuala Lumpur. Pengadilan atas dua dakwaan itu akan digelar kembali pada tanggal 3 September. Dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada akhir Mei 2012, Anwar menegaskan bahwa dakwaan atasnya dicari-cari dan yakin ada motif politik di baliknya. Politisi yang kerap berkunjung ke Indonesia ini sudah berulang kali berurusan dengan pengadilan Malaysia. Dia pernah diadili dengan dakwaan sodomi dan dijatuhi hukuman penjara sebelum dibebaslan pada tahun 2004 karena keputusan pengadilan akhirnya membebaskannya. Setelah itu muncul lagi dakwaan sodomi yang kedua dan setelah proses pengadilan yang panjang, dia dinyatakan bebas pada Januari tahun ini. Malaysia akan menggelar pemilihan umum selambat-lambatnya pada April tahun lalu walau muncul spekulasi PM Najib Razak akan menggelarnya lebih awal.