Genosida Muslim Rohingya di Myanmar: Mahkamah Internasional perintahkan upaya pencegahan
Mahkamah Internasional, International Court of Justice, ICJ, di Den Haag, Belanda, memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah untuk mencegah genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya dan menolak argumen Aung San Suu Kyi.
Sekitar setengah juta Muslim Rohingya diperkirakan masih berada di negara bagian Rakhine, Myanmar. Keputusan itu diambil Kamis (23/01) walaupun pemimpin de facto Myanmar, Aun San Suu Kyi membela negaranya dengan menolak secara langsung tuduhan itu pada bulan lalu. Ribuan orang Rohingya tewas dan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh selama aksi penumpasan oleh tentara Myanmar pada 2017. Para penyelidik PBB telah memperingatkan bahwa tindakan genosida dapat terulang kembali. Sidang Mahkamah Internasional atas kasus Rohingya, yang diajukan oleh negara Gambia, negara di Afrika yang warganya mayoritas Muslim, menyerukan tindakan darurat terhadap militer Myanmar sampai investigasi yang lebih lengkap diluncurkan. Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou yang menyampaikan kasus di ICJ bulan Desember lalu, mengatakan kepada BBC bahwa apa yang terjadi di lapangan lebih parah dari yang terlihat di tayangan televisi. "Militer dan warga sipil mengorganisir serangan sistematis terhadap Rohingya, membakar rumah-rumah, menculik bayi-bayi dari gendongan para ibu dan melempar mereka ke bara api, mengumpulkan dan mengeksekusi para pria, perempuan diperkosa beramai-ramai dan melakukan semua bentuk kekerasan seksual," kata Abubacarr. Myanmar selalu bersikeras bahwa tindakan itu dilakukan untuk menangani ancaman ekstremisme di negara bagian Rakhine. Dalam pernyataan pembelaannya, Suu Kyi menggambarkan kekerasan itu sebagai "konflik bersenjata internal" yang dipicu oleh serangan gerilyawan Rohingya di pos-pos keamanan pemerintah. "Kejahatan perang mungkin dilakukan terhadap Muslim Rohingya" Aung San Suu Kyi duduk di samping Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou yang menyampaikan kasus di ICJ bulan Desember lalu. Namun dalam rubrik opini yang diterbitkan Financial Times, Suu Kyi mengatakan Kamis (23/01) bahwa "kejahatan perang" mungkin telah dilakukan terhadap Muslim Rohingya namun menyanggah terjadinya genosida. Suu Kyi mengatakan para pengungsi "membesar-besarkan" pelanggaran yang terjadi terhadap mereka. Ia juga mengatakan negara itu juga dapat menghukum para pelaku kekerasan melalui mekanisme dalam negeri negara itu. Panel hakim yang terdiri dari 17 orang mengambil keputusan ini dengan suara bulat dan memerintahkan Myanmar "mengambil semua langkah berdasarkan kewenangan" untuk mencegah genosida. Keputusan ICJ ini mengikat namun mahkamah tidak memiliki perangkat untuk menerapkan putusan ini. Namun wartawan BBC, Anna Holligan, yang berada di Den Haag mengatakan kehadiran Aung San Suu Kyi pada Desember lalu pada dasarnya mengakui legitimasi mahkamah dan saat ini akan sulit bagi Myanmar untuk mengabaikan putusan itu.