Tanpa persetujuan Trump, Kemitraan Trans-Pasifik TPP tetap berjalan
Para menteri perdagangan dari 11 negara anggota Kemitraan Trans Pasifik (TPP) setuju melanjutkan kesepakatan perdagangan itu meski Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memilih keluar.
Kemitraan Trans-Pasifik ditinggalkan Amerika Serikat pada hari pertama Donald Trump menjabat presiden AS. Persetujuan para menteri perdagangan diberikan dalam pertemuan di Vietnam. Mereka juga sepakat akan membantu kapanpun AS memutuskan bergabung kembali dengan TPP. Kesepakatan untuk membangkitkan TPP dipimpin oleh menteri perdagangan Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay, mengatakan para 11 anggota TPP "berkomitmen mencari cara untuk mewujudkan" kesepakatan dagang itu. Meski TPP membuka peluang bagi AS untuk bergabung kembali, perwakilan dagang AS, Robert Lighthizer, mengatakan negaranya tidak akan menempuh jalan itu. "Amerika Serikat telah menarik diri dari TPP dan tidak akan mengubah keputusan itu. Presiden telah membuat keputusan dan saya sepakat bahwa negosiasi bilateral lebih dari bagi AS ketimbang negosiasi multilateral," kata Lighthizer. Pada Januari lalu, Donald Trump menandai hari pertamanya sebagai presiden Amerika Serikat dengan mengambil keputusan untuk mundur dari perjanjian TPP. Keputusan mundur dari TPP ini sebenarnya langkah simbolik karena kesepakatan TPP yang dirudingkan oleh pemerintahan Barack Obama tak pernah diratifikasi oleh Kongres. TPP yang mencakup 40% ekonomi dunia beranggotakan Jepang, Australia, Brunei Darusalam, Kanada, Cile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Kesepakatan dagang itu ditujukan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memicu pertumbuhan, termasuk dengan memangkas tarif. Beberapa langkah yang disepakati negara-negara anggota TPP antara lain adalah standardisasi ketenagakerjaan, lingkungan, hak cipta, paten, dan proteksi-proteksi hukum lain. Bagi Indonesia, kesepakatan ini antara lain akan mempengaruhi masuknya produk Indonesia ke pasar-pasar negara anggota TPP.