Nasib rekonsiliasi 'jalan di tempat ' di tengah kegaduhan fobia komunisme
Retorika antikomunis dan mobilisasi oleh militer dan beberapa organisasi masyarakat yang belakangan terjadi dilihat sebagai pertanda bahwa mayarakat Indonesia masih belum bisa berdamai dengan masa lalu.
Pemerintah menggelar Simposium tragedi 1965, yang menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965. Hal itu diungkapkan oleh kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dan sekaligus menjadi salah satu alasan mengapa proses rekonsiliasi nasional yang direkomendasikan sebagai hasil dari Simposium Tragedi 1965 'jalan di tempat'. "Ini karena masyarakat masih terpolarisasi menjadi dua. Tidak bisa untuk move on meninggalkan masa lalu guna berdamai dengan masa lalu dan meninggalkan peran mereka dalam tragedi 65 untuk melihat tragedi 65 di tahun 2017 secara reflektif," ujar Agus kepada BBC Indonesia, Senin (25/09). "Setiap orang harus selesai dengan dirinya sendiri dulu, dengan tragedi 65. Itu belum tercapai dalam masyarakat,sehingga persyaratan untuk rekonsiliasi dalam masyarakat Indonesia sekarang belum terpenuhi," imbuh Agus yang juga merupakan ketua pengarah Simposium Tragedi 1965 yang digelar pada April 1965. Simposium itu digelar dengan harapan akan menjadi landasan bagi rekonsiliasi nasional dan juga upaya penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia, PKI. Diperkirakan sekitar 500.000 hingga satu juta orang tewas dalam aksi kekerasan yang berlangsung setelah peristiwa yang dikenal dengan G30S/PKI, ketika tujuh perwira tinggi TNI dibunuh. Kemunduran rekonsiliasi? Di sisi lain, salah seorang penyintas tragedi 65, Bedjo Untung merasa sinyal dari kelompok yang tidak rela dengan inisiatif untuk rekonsiliasi justru menguat. Bahkan, ia melihat adanya 'kemunduran dari proses rekonsiliasi'. "Karena gerakan perlawanan dari aparat justru secara sistematis terjadi di daerah-daerah," ujarnya seraya menambahkan teman-temannya sesama penyintas justru diintimidasi dan diteror. Meski jalan ditempat, simposium yang digelar tahun lalu itu merupakan terobosan untuk 'meretas jalan buntu' yang selama 52 tidak pernah dilakukan, menurut pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Najib Azca. Simposium Tragedi 1965 yang digelar oleh pemerintah bersama Komnas HAM, akademisi, dan lembaga penyintas tersebut juga sempat memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Bedjo Untung, yang menjabat Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), menilai gelombang antikomunisme yang menguat belakangan merupakan imbas dari upaya kelompok yang tidak rela dengan adanya inisiatif untuk rekonsiliasi. Akibatnya, mereka menciptakan stigma-stigma baru, seperti kebangkitan PKI dan membuat masyarakat luas membenci PKI. "Padahal, mestinya sudah 52 tahun ini, ada rekonsiliasi nasional. Saya sebagai korban langsung dan sebagai Ketua YPKP 65, sangat merindukan adanya rekonsiliasi. Tapi memang rekonsiliasi tidak hanya begitu saja muncul tanpa adanya tahapan yang saya sebut pengungkapan kebenaran." Gelombang fobia komunisme Dalam insiden terakhir -atas nama antikomunisne- ratusan orang mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/09) malam hingga Senin (18/09) dini hari, karena menuding YLBHI menggelar diskusi soal kebangkitan PKI. Walau YLBHI membantah tudingan itu, suasana sempat memanas sebelum akhirnya massa bersedia membubarkan diri. Tak bisa dipungkiri, lanjut Bejo, gelombang antikomunisme ini bakal semakin mengganjal rekonsiliasi. Bedjo Untung dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) '65 justru melihat kemunduran dari proses rekonsiliasi setahun setelah simposium digelar Setahun pascasimpsosium yang digelar April 2016 -menurut pengamata Bejo Untung- ada kemunduran dari proses rekonsiliasi lantaran gencarnya gerakan perlawanan dari aparat yang menintimidasi dan meneror para penyintas. "Setiap mengadakan pertemuan juga selalu dibubarkan. Itu artinya, mereka lagi-lagi tidak rela dan menghambat. Tapi ini semakin menunjukkan bahwa perjuangan kita benar. Kalau mereka benar, tidak mungkin melakukan aksi seperti itu" ujarnya. Ia mengungkapkan, belum lama ini di Kroya, Jawa Tengah, aparat dari Kodim dan Koramil, bersama dengan organisasi masyarakat serta polisi membubarkan sosialisasi yang dilalukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan memberikan fasilitas kesehatan kepada korban. " Jadi mereka berprinsip, pokoknya orang-orang 65 tidak boleh kumpul," kata Bedjo. Empat minggu lalu, imbuhnya, kejadian yang sama terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Bedjo menilai masih cukup berat untuk menuntaskan proses rekonsiliasi sehingga mendesak negara lebih proaktif untuk mendorong masyarakat sipil dalam mengungkapkan kebenaran. "Mari kita buka persoalan 65 dengan kedepankan inisiatif untuk rekonsiliasi, bukan untuk perpecahan bangsa." Inventarisasi korban Sementara itu, Agus Widjojo yang secara tidak langsung menjadi korban tragedi 65 -sebagai putra dari salah satu Pahlawan Revolusi Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo yang gugur pada peristiwa G30S/PKI- menuturkan rekonsiliasi bukan untuk menjustifikasi siapa yang salah dan siapa yang benar dalam tragedi tersebut. Hasil refleksi Simposium 1965 mengungkapkan walaupun peristiwa itu diwarnai aksi horisontal, tetapi diakui ada keterlibatan negara. Namun tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan sebuah negara mampu untuk saling bunuh saudara sebangsanya dalam jumlah besar. "Bentuknya adalah semua orang bisa berdamai dengan masa lalu, maju dengan keikhlasan dan kesukarelaan, sudah melepaskan kepentingan-kepentingan peran yang berkait dengan tragedi 65 dan siap membangun masyarakat Indonesia untuk masa depan," ujar Agus. "Itu yang saya katakan, setiap orang harus selesai dengan dirinya sendiri dulu, dengan tragedi 65. Itu belum tercapai dalam masyarakat, sehingga persyaratan untuk rekonsiliasi dalam masyarakat Indonesia sekarang belum terpenuhi. Belum menjawab tantangan Lebih jauh Agus menuturkan, panitia simposium 65 sudah menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah terkait penyelesaian dugaan pelanggaran HAM pada masa itu. Namun, menurutnya, tindak lanjut yang dilakukan pemerintah 'belum cukup menjawab tantangan rekonsiliasi'. "Misalnya, mencoba untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Dewan Kerukunan Nasional itu bagus untuk melihat tindakan-tindakan kekerasan mulai dari hari ini ke depan, tapi tidak untuk mencari penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu," cetusnya. Simposium merekomendasikan kepada pemerintah untuk menginventarisasi korban tragedi tersebut, tidak hanya dari PKI, namun juga masyarakat sipil dan korban dari sisi aparat. Diperkirakan sekitar 200.000 hingga 500.000 jiwa tewas dalam kekerasan masa 1965-1966. "Pemerintah akan menginventarisasi, akan mengeluarkan kebijakan bagaimana untuk memaafkan, artinya selesai semua berdamai tetapi tidak melupakan. Korban itu juga akan diberikan santunan," jelas Agus. Dalam kesimpulan akhir simposium yang dibacakan oleh Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium 1965 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dinyatakan bahwa, "Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara." Memang isu rekonsiliasi tragedi 65 sangat sensitif dan bagi sebagian pihak bahkan tabu, lantaran membangkitkan memori, luka, dan amarah politik, jelas Najib Azca, yang juga menjabat Wakil Dekan Fisipol UGM. "Jadi memang itu isu yang secara politik sensitif, memiliki risiko politik yang cukup tinggi," Salah-satu pihak yang mencurigai kebangkitan PKI adalah Front Pembela Islam, FPI. Meretas jalan buntu Najib mengakui sejumlah elit yang masih belum siap kemudian menggunakan momen ini sebagai serangan politik bagi pihak lain yang mendukung forum rekonsiliasi nasional. Sentimen yang sama pun terjadi di masyarakat. Tak heran, jelasnya, fobia komunisme pun cepat menyebar ke masyarakat bawah sehingga muncul 'antipati dan ketakutan yang diproduksi sepanjang tahun.' "Setiap tahun selalu muncul, termasuk tahun ini kembali muncul di publik, saya kira wacana yang tajam tentang 65, termasuk ketakutan mengenai kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia." Kendati begitu, ia mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Lemhanas tahun lalu sebagai sebagai terobosan. "Bagi saya itu upaya yang bagus untuk meretas jalan buntu yang selama ini selama bertahun-tahun tidak pernah dilakukan. Sebagai sebuah upaya, itu patut diapresiasi," kata dia. Hal ini juga diakui oleh Bedjo, yang berpendapat meski hingga saat ini masih belum ada kemajuan berarti di tingkat praktis bukan berarti simposium tersebut sia-sia. "Kampanye kepada publik bahwa ternyata 65 itu tidak benar, tidak sesuai dengan versi orde baru. Kemudian juga munculnya inisiatif dari masyarakat sipil, juga rekomendasi dari Komnas HAM. Artinya secara hukum kita mestinya sudah kuat, tinggal keberanian untuk melaksanakannya," ujar Bedjo. Senada, Agus menyebut pascasimpsosum, terlihat informasi dan materi yang diungkapkan terkait tragedi 1965 semakin beragam. "Orang semakin belajar, yang versi kiri, yang versi rezim order baru, dan publik semua belajar, belajar secara realistiss berdasarkan nuansa fenomena politik. Jadi kalaupun [rekonliasi tidak bisa dilanjutkan] ini belum bisa tahun ini, nggak apa-apa. Tahun depan, pengetahuan publik akan semakin luas dan biarkan dia akan bergerak maju."