Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf didakwa menerima suap
Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, untuk menyetujui program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh 2018.
"Banyak orang merasa aneh karena jaksa tidak mempertimbangkan fakta yang timbul di persidangan. Kotor saja gitu," kata Irwandi sebelum memasuki ruang sidang. Dakwaan itu disampaikan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/11). "Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji," kata jaksa KPK Ali Fikri. Menurut jaksa, suap itu diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri. Sebelumnya, Jaksa KPK telah menuntut Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi dengan hukuman pidana empat tahun penjara. Di hadapan wartawan, sebelum sidang digelar, Irwandi Yusuf mempertanyakan dakwaan atas dirinya. Dia menyebut dakwaan tidak sesuai fakta persidangan. Di hadapan wartawan, sebelum sidang digelar, Irwandi Yusuf mempertanyakan dakwaan atas dirinya. Dia menyebut dakwaan tidak sesuai fakta persidangan. "Banyak orang merasa aneh karena jaksa tidak mempertimbangkan fakta yang timbul di persidangan. Kotor saja gitu," kata Irwandi sebelum memasuki ruang sidang. Dalam materi dakwaannya, jaksa menyebut uang tersebut diduga diberikan kepada Irwandi agar dia mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah. Temuan jaksa menyebutkan proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, Ahmadi melakukan suap kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Irwandi Yusuf sebesar Rp 1 miliar yang diberikan secara bertahap. "Terdakwa melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri beberapa kali menerima uang tunai secara bertahap," ujar Ali Fikri. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dikawal aparat di Bandara Sultan Iskandar Muda sebelum diterbangkan ke Jakarta, Juli 2018 lalu. Pada awal Juli 2018 lalu, Irwandi dicokok tim KPK di Pendopo Gubernur Aceh, dengan bukti uang sebesar Rp500 juta. Menurut KPK saat itu, uang itu diserahkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, diduga bagian dari total suap sebesar Rp1,5 miliar untuk Irwandi. Kesimpulan KPK mengungkapkan uang suap itu diyakini dikumpulkan Ahmadi dari sejumlah pengusaha. Selain Irwandi dan Ahmadi, KPK juga menjadikan dua pengusaha bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka. Dana otsus Aceh tahun 2018, mencapai Rp8 triliun. Anggaran dari pemerintah pusat itu dikelola Pemprov Aceh sebelum dibagi ke 23 kabupaten/kota. Aceh merupakan daerah paling rawan korupsi, sejajar dengan Papua dan Papua Barat, terutama karena alokasi dana otsus per tahun. Sekilas soal dana otsus (1) Dana otsus (otonomi khusus) Aceh disepakati dalam perjanjian Helsinski tahun 2005 yang menghentikan konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah pusat. Anggaran itu cair sejak 2008. (2) Sejak 2017, dana otsus Aceh mencapai lebih dari Rp8 triliun, naik dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga 2018, Aceh telah menerima dana otsus sekitar Rp64 triliun. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, tiba di Gedung KPK, Jakarta, menumpang mobil tahanan, pada Rabu (4/7). (3) Merujuk UU 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, dana otsus Aceh harus digunakan untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (4) Dana otsus Aceh berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada 2027. (5) Sejumlah kajian menganggap dana otsus Aceh tidak tepat sasaran. Aceh berada di peringkat keempat dalam daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak tahun 2017. Setidaknya 800 ribu dari total 5 juta penduduk Aceh masuk kategori miskin. (6) Pengelolaan dana otsus Aceh terkendala perbedaan pendapat antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Gubernur Irwandi berkeras pembagian dana otsus didasarkan pada sistem pagu, sedangkan pemkab dan pemkot ingin 40% dari total anggaran.