Rezim militer Thailand menunda pemilu
Pemilihan umum Thailand ditunda setelah pemerintah militer memutuskan akan menggelar referendum untuk konstitusi baru.
Militer Thailand memerintah di Thailand sejak kudeta atas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Militer memerintah negara itu sejak kudeta tahun lalu dan pemilu tadinya diperkirakan akan digelar pertengahan 2016. Namun konstitusi yang disusun setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer lebih dulu akan diajukan kepada rakyat. Awalnya usulan referendum sempat ditolak militer yang merencanakan hanya meminta pendapat dari sekitar 1.000 responden di 77 provinsi Thailand. Kini sudah ciapai kesepakatan untuk menggelar referendum. Sebelum melaksanakan referendum maka sebuah komite -yang akan bertemu pada 6 Agustus- harus lebih dulu mensahkan rancangan konstitusi baru. Mantan PM, Yingluck Shinawatra, diadili dengan dakwaan melalaikan tugas. Jika rancangan konstitusi disahkan, maka diperlukan sekitar tiga sampai enam bulan sebelum referendum dilaksanakan, antara lain karena sebanyak 47 juta salinan konstitusi harus dibagikan kepada para pemilih. Dengan demikian hampir bisa dipastikan pemilihan umum tidak akan berlangsung pada paruh pertama pertengahan 2016. Rancangan konstitusi baru antara lain mencakup pemilihan umum yang didasarkan pada sistem perwakilan proporsional dan parlemen boleh memilih perdana menteri yang bukan politisi atau anggota parlemen. Sementara itu Yingluck Shinawatra -yang dikudeta dari kursi perdana menteri- kini diadili dengan dakwaan melalaikan tugas.