Presiden Jokowi: Arab Saudi setujui penambahan kuota haji Indonesia
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi telah setuju untuk menambah kuota bagi jamaah haji Indonesia.
Pada 2016, kuota haji Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 168.000 orang. Kesepakatan tersebut dicapai ketika delegasi kedua negara bertemu di sela-sela perhelatan G-20 di Hangzhou, Cina, 4-5 September lalu. "Kita sudah berbicara dengan Prince Mohammed dari Saudi Arabia waktu di Hangzhou, bahwa kita ingin meminta tambahan kuota haji dan beliau sudah menyampaikan akan ditambah," ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan. Selain meminta penambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, Presiden Joko Widodo juga meminta tambahan kuota dari negara-negara yang kuota jamaah hajinya tidak terserap secara maksimal. "Saya juga sampaikan tambahan itu juga bisa ditambah lagi dengan kuota yang diberikan Filipina, Singapura, Jepang, yang tidak terpakai, akan kita pakai semuanya," imbuhnya. Kesepakatan penambahan kuota haji untuk Indonesia menurut rencana akan diatur secara formal ketika Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Penambahan kuota haji untuk jamaah Indonesia akan dibahas secara formal saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia. "Hitungannya belum bisa disampaikan, pada saat nanti Raja Salman ke Indonesia, mungkin sudah ada pernyataan berapa tambahan yang bisa diberikan kepada Indonesia plus kuota yang tidak dipakai di Filipina, Singapura, Jepang. Itu yang kemarin kita juga minta, sudah kita bicarakan," ujarnya. Kuota haji Filipina Keinginan Presiden Jokowi itu telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte beberapa hari lalu. Oleh Duterte, minat tersebut disambut baik. "Kemarin waktu ketemu Presiden Duterte juga saya sampaikan, (dia berkata) silakan (kuota haji Filipina digunakan)," ucap Presiden Joko Widodo. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penambahan kuota tersebut akan menggunakan prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru. "Prosedurnya akan kita benarkan, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya memakai paspor yang palsu, ini yang menyebabkan "ruwet" di situ," tegasnya. Keinginan Presiden Jokowi untuk memanfaatkan kuota haji Filipina telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte beberapa hari lalu. Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah membujuk pemerintah Arab Saudi selama setahun terakhir agar sisa-sisa kuota haji yang tidak maksimal terserap negara-negara tertentu, dialihkan ke Indonesia. Selama ini kuota haji Indonesia yang menampung 168.000 orang setiap tahun dinilai menyebabkan antrean panjang dan membuka celah bagi perjalanan haji ‘ilegal’. Pada Rabu (7/9) lalu, sebanyak 229 WNI ditangkap di Mekah karena diketahui hendak berhaji tanpa memiliki ijin resmi. Sedikitnya 120 orang di antara 229 orang tersebut menggunakan visa umrah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, beberapa pekan lalu, sebanyak 177 WNI ditangkap aparat Filipina lantaran hendak berhaji ke Arab Saudi menggunakan paspor Filipina.