KPU perpanjang masa penetapan DPT, bagaimana nasib pemilih di Sulawesi Tengah?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II selama 30 hari terhitung sejak Kamis (15/11). Hal ini memberikan waktu bagi daerah terdampak bencana, terutama Provinsi Sulawesi Tengah, untuk memutakhirkan data pemilih.
"Rapat pleno ini menetapkan penambahan waktu paling lama 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTHP bersama dengan Kemendagri dan jajarannya sampai tingkat kabupaten/kota. Kami tidak melakukan penetapan rekapitulasi paling lama 30 hari dari hari ini sampai kurang lebih 16 Desember 2018," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta, Kamis (15/11) malam. Dalam kurun waktu 30 hari, data DPT di Sulawesi Tengah diharapkan bakal diperbarui seiring dengan pemberian KTP elektronik kepada korban selamat dan penerbitan akta kematian untuk seluruh korban meninggal dunia. Pemberian KTP elektronik memegang peranan penting lantaran banyak warga di daerah terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala kehilangan KTP mereka—yang adalah syarat utama untuk dapat memilih. Penerbitan akta kematian juga sama krusialnya mengingat masih banyak korban meninggal dunia yang masih dianggap hilang. Lantas, apa yang akan dilakukan KPU terhadap para warga ini? "Pertama, yang meninggal, ini akan dicoret. Yang kedua, mungkin ada yang pindah domisili. Jadi ini mengikuti tahapan yang memang sudah ada," jawab Komisioner KPU Viryan Azis. Bagi yang kehilangan KTP tidak perlu khawatir karena, menurut Viryan, KPU sudah memiliki data pemilih di server KPU. Data ini juga sudah tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). "Yang diperlukan adalah sampai menjelang pemungutan suara tanggal 17 April bagaimana dokumen yang hilang itu bisa dibuat penggantinya. Dan ranahnya ini ada di Dukcapil," kata Viryan. Lebih dari 82.000 orang mengungsi akibat bencana di Sulawesi Tengah, sebagian dari mereka kehilangan tempat tinggal dan seluruh harta benda, termasuk KTP. Anggota Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halimah, mengatakan bahwa hingga 12 November lalu sudah dicetak sekitar 10.000 KTP dan sekitar 1.500 akta kematian di Palu, Sigi dan Donggala. Sedang data mencatat sekitar 2.000 korban tewas dan sekitar 700 orang hilang akibat bencana di Sulteng. "Kota Palu itu semenjak gempa hingga 12 November itu Dukcapil kota Palu sudah melakukan pencetakan KTP sebanyak 9.167. Jumlah itu terkait rekaman baru maupun pencetakan perbaikan dari masyarakat yang kehilangan kartu identitas," papar Halimah. "Sigi itu per 6 November sekitar 1.061 dicetak KTPnya. Untuk Donggala sekitar 449. Sedangkan untuk akta kematian, Palu sudah lebih dari 1500 per tanggal 12. Sigi akta kematian sampai tanggal 6 November baru 48 dan Donggala baru 17," imbuhnya. Halimah menjelaskan bahwa jumlah yang relatif sedikit itu disebabkan jumlah orang yang melaporkan. "Sebagian besar masyarakat belum melaporkan tentang keluarganya yang meninggal disebabkan masih lebih banyak status hilang dibanding yang sudah ditemukan mayatnya sehingga mereka masih enggan untuk melaporkan," ungkap Halimah. Agar bisa memilih, pemilih harus memiliki KTP Elektronik. Salah seorang warga Palu yang belum melapor adalah Linda Taha. "Iya rencana mau buat lagi. Tidak penting amat sih tapi kan itu dibutuhkan," kata Linda sambil menyebutkan bahwa belum ada sosialisasi untuk pembuatan KTP dari pihak kecamatan atau kelurahan daerahnya. Kepala Dinas Dukcapil Sulteng, Haris Yotolemba, mengatakan bahwa pihaknya siap setiap hari untuk melayani warga yang mau membuat KTP. "Kita ini tidak mempersulit. Kalau dia punya data sama sekali hilang, ruimahnya hilang, dia datang. Dia sebut namanya, tanggal lahirnya, nama orang tua. Kalau itu muncul, kita langsung cetak. Tak perlu lagi bawa surat RT. "Kalau belum bisa kita lihat iris matanya, tanda tangannya, sidik jarinya. Langsung muncul di layar monitor. Kalau dia ingat NIK nya lebih bagus," papar Haris Yotolemba. "Saya tidak bisa panggil semua orang. Waduh. Yang penting kita siapkan dan ini gratis," tambahnya. Lebih dari 82.000 orang mengungsi akibat bencana di Sulawesi Tengah, sebagian dari mereka kehilangan tempat tinggal dan seluruh harta benda, termasuk KTP.