Penangkapan jurnalis asing Philip Jacobson: Respon 'berlebihan' terhadap pengkritik isu lingkungan Indonesia
Penangkapan dan penahanan jurnalis asing Philip Jacobson dianggap sebagai respon "berlebihan" pemerintah Indonesia terkait jurnalis yang kritis terhadap isu lingkungan di Indonesia.
Jurnalis asing Philip Jacobson ditahan karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan visa. Jurnalis asal Amerika Serikat, Philip Jacobson ditahan oleh Kantor Imigrasi Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa (21/01) karena diduga melakukan pelanggaran penggunaan visa. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan memandang penangkapan terhadap Jacobson adalah respon "berlebihan" dari pemerintah Indonesia terkait jurnalis yang kritis terhadap isu lingkungan di Indonesia. "Kami menganggap ini berlebihan karena menggunakan isu administrasi untuk menahan orang," Abdul Manan kepada BBC News Indonesia, Rabu (22/01). "Ini menjadi poin yang lebih merisaukan bahwa pemerintah jadi lebih alergi terhadap kritik dan saya kira praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan karena sekarang menimpa Philip, giliran waktu lain akan menimpa yang lain, termasuk kepada wartawan-wartawan Indonesia," lanjutnya. Ketua LBH Palangka Raya, Aryo Nugroho Waluyo mengungkapkan Imigrasi menyebut bahwa aktivitas editor media Mongabay yang berfokus pada isu lingkungan ini tidak sesuai dengan visa yang diajukan. "Yang pada intinya Philip diduga dengan sengaja melanggar izin tinggal dengan tujuan yang berbeda," ujar Aryo kepada BBC News Indonesia. "Menurut pengakuan Philip, dia menggunakan visa bisnis," tambahnya. Menurutnya, aktivitas Jacobson di Indonesia tidak menyalahi ketentuan visa bisnis. Lebih jauh, Aryo mengungkapkan Jacobson berada di Palangkaraya sejak 14 Desember tahun lalu, dengan tujuan membantu kontributor lokal yang ada di Kalimantan Tengah terkait isu peladang di kalangan adat. Pada tanggal 16 Desember, dia menghadiri sidang dengar pendapat di DPRD Kalteng atas undangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kelompok advokasi hak-hak adat terbesar di Indonesia, yang membahas terkait kriminalisasi peladang tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Keesokan harinya, lanjut Aryo, Jacobson didatangi oleh pihak Imigrasi dan pada saat juga pihak imigrasi menahan paspor dan visanya, dengan alasan dia melanggar ketentuan Pasal 122 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Sejak saat itu, dia menjadi tahanan kota selama lebih dari satu bulan. Philip Jacobson dan Ibunya, Elizabeth Jacobson Kemudian pada Selasa (21/01) kemarin, Aryo menjelaskan, Jacobson mendapatkan dua surat dari pihak imigrasi Palangka Raya, yakni surat penangkapan dan surat penahanan. "Sehingga sejak sore hari kemarin, pada Selasa (21/01) Philip ditahan oleh pihak Imigrasi di Rutan kelas II Kota Palangka Raya," kata dia. Dalam salinan surat perintah penangkapan yang diterima BBC News Indonesia, pria berusia 30 tahun ini disebut "dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya". Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Pendiri dan CEO Mongabay Rhett A. Butler, menyebut pihaknya akan "melakukan segala upaya untuk mematuhi otoritas imigrasi Indonesia". Namun begitu, dia mengaku terkejut atas respons petugas imigrasi yang "mengambil tindakan langkah hukum terhadap Philip atas masalah administrasi." Isu sensitif Di sisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono, mengungkapkan selama ini Mongabay adalah salah satu media yang berfokus pada konservasi lingkungan yang kritis akan isu-isu lingkungan di Kalimantan Tengah. Sebelum melakukan liputan terkait kriminalisasi peladang tradisional yang dikambinghitamkan sebagai penyebab kebakaran hutan, Mongabay pernah membuat investigasi mendalam terkait korupsi sumber daya alam di Kalteng. Kebakaran hutan yang melanda Palangkaraya, Kalimantan Tengah, akhir tahun lalu. "Isu-isu ini cukup sensitif bagi pemerintah, khususnya, dan bagi perusahaan," kata Dimas. Lebih jauh, Dimas menjelaskan dengan luas wilayah 15,4 juta hektar, sekitar 80% wilayah di Kalteng telah dikuasai oleh investor, baik sektor perkebunan, pertambangan dan industri kehutanan. Menurutnya, terindikasi banyak perusahaan yang sebenarnya tidak clear dalam proses perizinannya, maupun pelibatan oknum-oknum di dalamnya. "Ini cukup sensitif karena berkaitan dengan pemberian izin yang dilakukan pemerintah daerah karena luasnya izin yang dikeluarkan dan menyebabkan kerusakan lingkungan," kata dia. Dengan luas wilayah 15,4 juta hektar, sekitar 80% wilayah di Kalteng telah dikuasai oleh investor, baik sektor perkebunan, pertambangan dan industri kehutanan 'Sinyal yang mengkhawatirkan' Penangkapan Jacobson dilakukan tak lama setelah Human Rights Watch mengeluarkan laporan yang mendokumentasikan adanya peningkatan kekerasan terhadap aktivis HAM dan aktivis lingkungan di Indonesia, dan di tengah meningkatnya tekanan terhadap suara-suara kritis. "Wartawan dan awak media harusnya nyaman bekerja di Indonesia tanpa takut akan penahanan sewenang-wenang," kata peneliti HRW Andreas Harsono, yang kenal Jacobson dan mengikuti kasusnya dari awal. "Perlakuan terhadap Philip Jacobson adalah sinyal yang mengkhawatirkan bahwa, pemerintah Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap suatu pekerjaan yang vital bagi kesehatan demokrasi Indonesia," ujarnya lagi. Senada, Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan menegaskan menjadi poin yang lebih merisaukan bahwa pemerintah jadi lebih alergi terhadap kritik. Sejumlah wartawan berorasi sambil membawa poster berisi tuntutan saat menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (09/02). "Praktik yang saya kira sudah terasa bagaimana pemerintah ini sangat alergi terhadap kritik dan cenderung represif menangani pendapat yang berbeda," jelasnya. "Ini tidak bisa dibiarkan karena sekarang menimpa Philip, giliran waktu lain akan menimpa yang lain, termasuk kepada wartawan-wartawan Indonesia," kata dia. Merujuk data AJI, pada 2019 silam, tercatat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sebagian besar merupakan kekerasan fisik, perusakan alat atau data hasil liputan, serta teror dan pemidanaan atau kriminalisasi. Beberapa bulan silam, aktivis lingkungan di Sumatra Utaraa, Golfrid Siregar ditemukan meninggal dunia. Golfrid ditemukan bersama sepeda motornya yang digambarkan dalam kondisi "knalpot tergores, pengikat pijakan kaki bagian belakang patah, rem kaki bengkok."' Salah satu kasus yang ditangani oleh Golfrid adalah kasus perizinan pembukaan kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli untuk proyek PLTA Batang Toru yang dikhawatirkan akan mengancam habitat orangutan tapanuli Namun keluarga dan rekan sesama pegiat aktivis mendapati keterangan polisi tidak memuaskan dan menghendaki kepolisian melakukan penyelidikan secara serius untuk mengungkap kematian Golfrid Siregar. Sebelumnya, sejumlah pegiat lingkungan hidup di Indonesia tercatat mengalami kekerasan, seperti Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Barat, yang rumahnya dibakar pada awal tahun ini. Hingga saat ini belum terungkap siapa pelakunya. Pola kekerasan dan diskriminasi terhadap pegiat lingkungan, kata Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, kian berkembang. Jika sebelumnya ancaman, kekerasan dan kriminalisasi hanya dialami oleh masyarakat dan tokoh masyarakat, kini mengarah pada aktivis pendamping dan pimpinan organisasi, penasehat hukum, dan para ahli.