Myanmar tunda laporan dugaan pelanggaran HAM Rohingya
Pemerintah Myanmar memutuskan untuk menunda penerbitan laporan tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Pengungsi Rohingya menempati kamp-kamp sementara di Bangladesh. Banyak di antara mereka mengaku diperkosa dan disiksa. Kantor Presiden tidak memberikan alasan rinci di balik penundaan laporan kecuali hanya mengatakan bahwa komisi penyelidik diberikan perpanjangan waktu untuk menangani klaim-klaim terbaru tentang dugaan pelanggran. Sedianya komisi, yang diketuai oleh Wakil Presiden Jenderal Purnawirawan Myint Swe, dijadwalkan akan mengeluarkan laporan sebelum akhir Januari ini. Laporan disebut-sebut akan berisi pembuktian bahwa para tentara tidak bersalah dari tuduhan-tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan orang-orang Rohingya. Wapres Myint Swe memimpin komisi penyelidik dugaan pelanggaran HAM kelompok minoritas Rohingya. Kinerja dan netralitas komisi ini telah dikritik oleh berbagai lembaga HAM sebelumnya. Wartawan BBC di Myanmar Jonah Fisher mengatakan jika laporan memang membebaskan para tentara dan polisi dari segala tuduhan pelanggaran maka seruan untuk mengadakan penyelidikan internasional yang kredibel diperkirakan akan gencar disuarakan lagi. Ditambahkannya selama dua minggu terakhir tidak ada klaim besar yang baru tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine. Dengan demikian, laporan akhir semestinya sudah siap diterbitkan tetapi seseorang, kemungkinan besar pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sendiri meminta komisi bentukan pemerintah ini untuk mengubah isi laporan. Penundaan laporan penyelidikan tentang dugaan pelanggaran HAM etnik Rohingya terjadi dua hari setelah pengacara Muslim terkenal Ko Ni, yang juga berperan sebagai penasihat partai Suu Kyi, LND, ditembak mati oleh seorang penyerang di Bandara Internasional Yangon pada Minggu (29/01). Ko Ni baru saja tiba dari perjalanan mengikuti pelatihan kepemimpinan di Jakarta. Ketika ditembak, ia menggendong seorang anak kecil yang dilaporkan sebagai cucunya. Kepolisian Myanmar memeriksa seorang pria, Kyi Lin, 53, yang dicurigai sebagai pelaku penembakan namun sejauh ini motifnya belum diketahui. Sejauh ini pula, State Counsellor atau Kanselor Negara, Aung San Suu Kyi, belum memberikan komentar tentang penembakan salah seorang penasihat utamanya itu. Namun demikian, Kantor Presiden mengatakan pembunuhan Ko Ni mungkin bertujuan untuk menggoyah negara itu.