Kawasan lokalisasi Kalijodo menghitung hari
Dalam hitungan hari, kawasan lokalisasi Kalijodo di Jakarta utara bakal dibongkar. Masih ada suara-suara lirih -dan pedih- yang menolak rencana Pemprov DKI.
"Ayo mampir, Mas..." Tangannya menunjuk sebuah bangunan lantai dua bercat hijau. Mengenakan celana jeans pendek dan baju tank top merah muda, perempuan muda itu tiba-tiba menghampiri saya dan ikut duduk di bangku panjang di salah-satu warung kopi di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. "Ayo mampir, Mas..." Tangannya menunjuk sebuah bangunan lantai dua bercat hijau. Di atas dindingnya, ada papan merk minuman beralkohol, berikut nama wismanya. Ada sekitar 400 orang pekerja seks komersial, PSK, yang menghuni kawasan lokalisasi Kalijodo. Siang itu langit di atas Kalijodo terlihat kelabu. Hujan baru saja reda dan sebagian besar penghuni salah-satu lokalisasi terbesar di Jakarta lebih memilih istirahat di biliknya masing-masing. Saya mendatangi tempat prostitusi yang didirikan tahun 1970-an, dua pekan lalu, tidak lama setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok melontarkan rencananya membongkar Kalijodo. "Ya, mata pencariannya di sini, mau pindah ke mana..." Kalimat itu meluncur dari mulut Etik, sebutlah begitu namanya. Kucingnya yang bernama Ucrit hilir mudik di kakinya. Berdiri di bantaran Kali Angke, di perbatasan Jakarta utara dan barat, kawasan Kalijodo identik dengan kompleks pelacuran, perjudian dan premanisme. Saat kami mengobrol, seorang perempuan muda lainnya ikut nimbrung dan memesan makanan di warung itu. "Saya dari Bandung," katanya. "Saya baru sebulan di sini. Jadi, ya, pulang kampung saja." Etik dan rekannya asal Bandung itu adalah pekerja seks komersial -dari sekitar 400 PSK- yang menghuni kawasan lampu merah itu. Tarif mereka sekitar Rp200 ribu untuk melayani tamu sekitar 30 menit. Di bilik-bilik tempat mereka tinggal itulah, Etik dkk menerima para tamunya. Tarif mereka sekitar Rp200.000 untuk melayani tamu sekitar 30 menit. Di bilik-bilik tempat mereka tinggal itulah, Etik dan kawan-kawan menerima para tamunya. Ssst... ada bos lewat! "Ssst... ada bos lewat!" Sambil agak menunduk, tangannya memberikan hormat kepada seseorang yang melaju dengan Mercedes kelabu. Si tukang ojek, yang mangkal di ujung jalan Kepanduan II, yang merupakan pintu masuk ke komplek hiburan itu, menyebut pria di dalam mobil itu sebagai "bos" Kalijodo. Si tukang ojek, yang mangkal di ujung jalan Kepanduan II, yang merupakan pintu masuk ke komplek hiburan itu, menyebut pria di dalam mobil itu sebagai Bos Kalijodo. "Itu tadi Daeng Aziz?" Tanya saya. Dia membenarkan. Dengan mengendarai mobil Mercedesnya itu, dua hari kemudian Abdul Aziz -nama aslinya-mendatangi Komnas HAM. Sejumlah orang yang saya hubungi di kawasan itu membenarkan bahwa pria ini adalah 'pemimpin' Kalijodo. Dia disebut sebagai pengendali berbagai aktivitas di kompleks tersebut, mulai pasokan minuman keras, perjudian, hingga premanisme. "Preman tumbuh di sana karena ada prostitusi dan perjudian," kata Camat Tambora, Jaharuddin, yang saya temui di ruangan kerjanya, tidak jauh dari komplek stersebut. Soal premanisme di Kalijodo, beberapa orang yang saya hubungi meminta agar saya berhati-hati saat meliput di kawasan itu. "Preman tumbuh di sana karena ada prostitusi dan perjudian," kata Camat Tambora, Jaharuddin, yang saya temui di ruangan kerjanya, tidak jauh dari kompleks tersebut. 'Lebih banyak mudaratnya' Setelah mewawancarai beberapa orang di kompleks itu, saya mendatangi sebuah bar yang dikelola oleh Daeng Aziz. Pria asal Jeneponto, Sulsel ini menghindar untuk diwawancara. Kehadiran Etik dan kawan-kawan, selain perjudian dan premanisme, merupakan alasan di balik rencana pembongkaran kawasan itu untuk disulap menjadi kawasan hijau. Tetapi, seorang anak buahnya meminta saya minta izin dulu kepada 'sang Bos' sebelum mewawancarai penghuni Kalijodo. "Ibaratnya, Bapak itu tamu, seharusnya minta izin tuan rumah terlebih dulu." Kehadiran Etik dan kawan-kawan, selain perjudian dan premanisme, merupakan alasan di balik rencana pembongkaran kawasan itu untuk disulap menjadi kawasan hijau. Siang itu langit di atas Kalijodo terlihat kelabu. Hujan baru saja reda, dan sebagian besar penghuni salah-satu lokalisasi terbesar di Jakarta lebih memilih istirahat di biliknya masing-masing. "Lebih banyak mudaratnya, menurut saya, karena selain bertentangan dengan agama, enggak ada manfaatnya bagi pemprov (DKI Jakarta). Enggak ada APBD yang bisa ditarik dari situ, karena ilegal," kata Jaharuddin, Camat di wilayah Tambora, Jakbar. Sejauh ini, pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan dua kali surat peringatan, dan surat ketiga akan dikeluarkan akhir Februari ini. Jika surat ketiga ini keluar, maka pemerintah akan memaksa membongkar paksa kawasan itu. Rozak, penjual nasi goreng Ketika saya datangi, warga dan penghuni tidak tetap di Kalijodo tetap menjalankan aktivitas seperti sedia kala, walaupun sebagian di antara mereka mulai terlihat resah. Saya menemui Rozak, yang menjual nasi goreng di depan rumahnya. Pria asal Tangerang ini mengaku mengontraknya semenjak 20 tahun lalu. Rumah petaknya diapit bar dan kafe serta wisma. Petang itu, dia kedatangan cucu dan menantunya. Sesekali dia tertawa melihat tingkah sang cucu. Rumah petaknya diapit bar dan kafe serta wisma. Petang itu, dia kedatangan cucu dan menantunya. Sesekali dia tertawa melihat tingkah sang cucu. Tetapi wajahnya kemudian berubah masam, ketika saya menanyakan komentarnya tentang rencana pembongkaran Kalijodo -yang tersebar melalui berita di televisi. "Terus-terang saja, ada teman-teman bilang ada berita di TV, saya bilang: 'ah, sudah biarin saja'. Saya lebih baik tidak tahu, daripada saya tahu lalu membuat saya pusing," Rozak seperti meradang. Tangannya gemetar. Dia mengaku bingung membuka usaha apa lagi jika harus dipaksa pindah. "Saya harus mulai dari nol lagi." 'Saya tinggal di Kalijodo sejak 1974' Rozak, yang mengaku memiliki KTP Jakarta Utara, tidaklah sendiri. Sebagian besar penghuni tetap wilayah Kalijodo, yang berjumlah sekitar 3.000, mengaku keberatan untuk meninggalkan wilayahnya. "Tidak setuju!" pekik Mariyamah, yang tinggal di samping jalan menuju komplek Kalijodo, seperti bersaing dengan deru kendaraan di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta barat. "Tidak setuju!" pekik Mariyamah, yang tinggal di samping jalan menuju komplek Kalijodo, seperti bersaing dengan deru kendaraan di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat. "Saya tinggal di sini sejak tahun 1974, mulai dari gadis sampai sekarang punya cucu." Ketika saya temui menjelang petang, salah-satu ketua RT di kawasan Kalijodo ini, ditelepon oleh staf dari kelurahan setempat untuk membahas nasib wilayah tempatnya tinggal. "Saya tidak akan mau kalau disuruh sosialisasi," katanya terlihat emosi, di ruangan depan rumahnya yang disulap menjadi toko kelontong. Dipindahkan ke rusun Dia meminta agar Gubernur Ahok tidak membongkar Kalijodo. "Tapi, membina dan memindahkan para penghuninya saja," katanya. Penghuni yang dia maksud adalah para PSK. Kepada para pekerja seks komersial di kawasan itu, pemerintah mengaku telah memiliki program khusus agar mereka mau beralih profesi. Sampai Kamis (25/02), sebagian kecil warga yang ber-KTP Jakarta telah dipindahkan ke sejumlah rumah susun. Sisanya memilih bertahan. Adapun kepada penghuni tetap Kalijodo, pemerintah DKI Jakarta menyiapkan jalan keluarnya yaitu memindahkannya di tiga rumah susun di Jakarta. "Kalau berdasarkan kebiasaan, kita akan tempatkan di rumah susun," kata Camat Tambora, Jaharuddin. Sampai Kamis (25/02), sebagian kecil warga yang ber-KTP Jakarta telah dipindahkan ke sejumlah rumah susun. Sisanya memilih bertahan. Malam bertambah larut di Kalijodo... Malam bertambah larut, tetapi kehidupan di lorong-lorong sempit di Kalijodo terus berdenyut. "Jedang, jedung, jedang..." Hentakan musik bercampur dengan aroma parfum dan minuman keras, mengambang di lorong-lorong sempitnya. Sejumlah perempuan muda terlihat duduk berjejer di bangunan rumah yang disulap menjadi bar, selain beberapa pria yang hilir mudik. Saat itu jarum jam baru menunjuk pukul 8 malam. Kepada para pekerja seks komersial di kawasan itu, pemerintah mengaku telah memiliki program khusus agar mereka mau beralih profesi. Saya terus menyelusuri gang-gang kecilnya dan mata saya tiba-tiba tertumbuk sebuah tulisan di dinding beberapa rumah tempat tinggal. RUMAH TANGGA, begitu tulisannya. Rupanya, ini penanda untuk membedakan dengan bangunan bar di dekatnya. Ada sebuah masjid kecil di antara rumah-rumah itu. Suasananya bertolak belakang dengan keramaian bar dan kafe itu tadi. Sepi. Padahal jaraknya tidak sampai 100 meter. Pemilik salah-satu rumah itu adalah Hajjah Karti, yang berusia 76 tahun, dan tinggal bersama anaknya Bekti di kawasan itu sejak tahun1963. 'Anak saya soleh-soleh, kok...' "Dua anak-cucu saya juga soleh-soleh kok," Hajjah Karti, yang berusia 76, seolah-olah ingin menggambarkan bahwa yang tinggal di wilayah Kalijodo, tidak melulu identik dengan premanisme atau segala sesuatu yang terkait 'dunia malam'. Saya terus menyelusuri gang-gang kecilnya dan mata saya tiba-tiba tertumbuk sebuah tulisan di dinding beberapa rumah tempat tinggal. "Dibandingkan dengan (warga) yang enggak baik, banyak yang baik," tambahnya pula. Dia mengherankan sikap pemprov DKI Jakarta yang sepertinya 'mengorbankan' penduduk asli Kalijodo, seperti dirinya. "Dulu, kampung ini bukan bernama Kalijodo, tapi Kebon Pisang..." Saat saya temui, Karti ditemani anak perempuannya, Bekti, dan cucunya, Untung. Yang disebut terakhir ini telah bekerja sebagai pegawai negeri di kantor pemprov DKI Jakarta. Rumah Hajjah Karti di wilayah Kalijodo. Dia mengherankan sikap Pemprov DKI Jakarta yang sepertinya 'mengorbankan' penduduk asli Kalijodo, seperti dirinya. "Dulu, kampung ini bukan bernama Kalijodo, tapi Kebon Pisang..." "Kalau bisa jangan dibongkar," kata Bekti. Dan, Untung kemudian menimpali, "Kalau bisa kebijakannya seperti di (lokalisasi) Doli, Surabaya. Untuk penutupan (lokalisasi) saja, tapi tidak sampai pembongkaran." Alasannya, "Karena di sini banyak warga pribumi, yang tidak ada kaitannya dengan prostitusi." Di ujung wawancara, Karti masih berharap keinginannya itu bisa didengar oleh Gubernur Ahok. Tetapi jika harapannya tidak berbalas, dia bersedia dipindahkan ke rumah susun, "Asal tidak dikenai biaya lain-lain," tambah Bekti, sang anak. Suara-suara seperti ini, sepertinya, tertelan hentakan musik dari ruang-ruang hiburan malam yang gaungnya menyebar kemana-mana.