Presiden Jokowi sebut deradikalisasi di KTT Arab Islam Amerika
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pendekatan agama dan budaya untuk mengatasi terorisme saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam Amerika, Riyadh, Arab Saudi, Minggu (21/05).
Presiden Jokowi berpose bersama sejumlah pemimpin negara lainnya dalam KTT Arab Islam Amerika di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan Raja Salman dari Arab Saudi dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Presiden Jokowi mengatakan senjata dan kekuatan militer saja tidak akan mampu mengatasi terorisme. Indonesia, menurutnya, mengimbangi pendekatan hard-power dengan pendekatan soft-power melalui pendekatan agama dan budaya. Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Raja Salman. "Untuk program deradikalisasi, misalnya, otoritas Indonesia melibatkan masyarakat, keluarga--termasuk keluarga mantan narapidana terorisme yang sudah sadar--dan organisasi masyarakat," ujar Jokowi. Untuk kontraradikalisasi, lanjutnya, pemerintah Indonesia merekrut para netizen muda dengan pengikut banyak untuk menyebarkan pesan-pesan damai. "Kita juga melibatkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk terus mensyiarkan Islam yang damai dan toleran," tutur Presiden. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan empat pemikirannya yang mencakup persatuan umat Islam untuk memberantas terorisme; peningkatan kerja sama pemberantasan radikalisme dan terorisme; penyelesaian akar masalah radikalisme termasuk pemberdayaan ekonomi yang inklusif; serta berani menjadi bagian dari solusi dari upaya pemberantasan terorisme. Ali Imron, terpidana serangan bom Bali 2002, yang dilibatkan pemerintah dalam program deradikalisasi Terpidana teroris bom Bali 2002, Umar Patek, diklaim berhasil mengikuti program deradikalisasi. Deradikalisasi efektif? Efektivitas program deradikalisasi beberapa kali dipertanyakan sejumlah pakar psikologi dan pengamat terorisme setelah sejumlah terpidana terorisme, seperti Ali Imron dan Umar Patek, dilibatkan pemerintah Indonesia untuk mendukung program tersebut. Mendiang psikolog Sarlito Wirawan, misalnya, pernah menyatakan tak lagi menggunakan istilah deradikalisasi setelah sejak 2006 dilibatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga terkait lainnya dalam berbagai program deradikalisasi. "Karena program deradikalisasi itu ternyata tidak semua bisa melakukannya. Makanya, setelah deradikalisasi, kita namakan ini program disengagement," ujarnya kepada BBC Indonesia, pada 2016. "OK-lah kalau kamu enggak berubah ideologimu, kamu pokoknya disengagement dari perilaku yang agresif, dari perbuatan yang violence (kekerasan) itu, lalu menjadi pemberdayaan dakwah," jelas Sarlito. Pengamat terorisme, Noor Huda, juga sepakat bahwa tidak semua orang dengan paham radikal dan memilih jalur kekerasan bisa mengubah sikap ideologinya. Dia kemudian menyitir hasil survei nasional Wahid Institute berjudul Penguatan Toleransi dan Gerakan Merespons Ekstremisme yang menyebutkan sebanyak 7,7% responden berpotensi dan siap melakukan radikalisme.