Pesantren waria di Yogyakarta ditutup, LBH protes
Pondok Pesantren untuk waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta, akhirnya ditutup oleh aparat pemerintah setempat karena dianggap tidak berizin dan meresahkan warga setempat.
Shinta Ratri (tengah) adalah pemimpin pesantren untuk waria di Bantul, Yogyakarta. Penutupan ini dipertanyakan oleh LBH Yogyakarta, kuasa hukum pesantren tersebut, yang menilainya sebagai bentuk penghakiman secara sepihak. Keputusan penutupan pesantren ini dilakukan setelah ada pertemuan pengelola pesantren, perwakilan warga, dan pimpinan Front Jihad Islam (FJI), Rabu (24/02) malam, di kantor Balai Desa Jagalan, Banguntapan, Bantul, DIY. “Ponpes akhirnya ditutup,” kata Camat Banguntapan, Jati Bayubroto, Kamis (25/02), kepada wartawan setempat Yaya Ulya, yang melaporkan untuk BBC Indonesia. Alasannya, selain tidak memiliki izin, lokasi pesantren waria tersebut adalah rumah tinggal Shinta Ratri, yang berada di pemukiman warga. Shinta Ratri adalah pemilik rumah sekaligus pimpinan pesantren tersebut. Pesantren itu ditutup juga karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islami, kata Jati. “Pernah didapati ada miras dan itu menjadi salah satu alasan keberatan warga,” katanya. LBH mempertanyakan penutupan Tuduhan ini kontan saja dipertanyakan oleh kuasa hukum pesantren, yaitu LBH Yogyakarta. “Terkait miras dan segala macam itu kan juga harus dibuktikan. Bukan lantas atas keterangan sebagian orang yang bagi kami hanya dibuat-buat,” kata Aditia Arief Firmanto dari LBH Yogyakarta. Aditia juga menyatakan bahwa pertemuan pada Rabu malam -yang disebut menyepakati penutupan pesantren- merupakan bentuk penghakiman terhadap Shinta Ratri. Shinta Ratri (kanan) dengan Maryani (almarhumah), pendiri pesantren untuk waria di Bantul, Yogyakarta, November 2009. “Kami sendiri tidak diperbolehkan ikut,” kata Aditia. Mereka akhirnya cuma memantau perjalanan pertemuan tersebut. Menurut Aditia, ada ketimpangan antara penjelasan Shinta Ratri dengan beberapa kelompok, khususnya FJI. “Ada kekerasan psikis, kami punya rekamannya. Ini (pertemuan) tidak sebanding,” tegasnya. Shinta Ratri, menurut Aditia, tidak diberikan ruang untuk mengklarifikasi semua anggapan yang menudutkan pihak ponpes. Padahal Shinta, lanjut Aditia, sudah mengacungkan jari meminta izin mengklarifikasi. Warga keberatan Sementara itu, Camat wilayah Banguntapan, Jati Bayubroto mengatakan, pihaknya telah mempertemukan sejumlah pihak yang selama ini tidak sepakat terhadap keberadaan ponpes waria. “Biar clear dan tidak terjadi salah paham,” kata Jati. Salah-satu pihak yang diajak bertemu adalah FJI. Jumat (19/02) lalu, kelompok ini sempat mendatangi pesantren untuk waria tersebut. Dalam pertemuan hari Rabu, lanjut Jati, FJI hanya menyampaikan pendapatnya terkait keberadaan ponpes untuk waria tersebut. "Setelah sekitar setengah jam, mereka dipersilahkan meninggalkan tempat pertemuan," aku Jati. Shinta Ratri adalah pimpinan pesantren untuk waria di Bantul, Yogyakarta. Foto ini diabadikan pada November 2009. Setelah itu, pertemuan dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa masukan perwakilan warga yang 'semuanya menginginkan agar pondok ditutup'. “Semua menyampaikan ada dari RT, RW, dan saya simpulkan semua elemen keberatan atas kegiatan yang dilakukan oleh Shinta Ratri,” terangnya. 'Tidak ada warga terganggu' Di tempat terpisah, Plt Lurah Jagalan, Eko Purwanto mengatakan, selain dihadiri Shinta Ratri dan FJI, pertemuan pada Rabu malam juga dihadiri pejabat Kecamatan, Kapolsek, Danramil, KUA, beberapa tokoh masyarakat dan pengurus RT, RW. Dari yang keseluruhan yang hadir, menurut Eko, mayoritas meminta agar Ponpes ditutup karena selain tidak berizin juga dianggap meresahkan warga. “Semua bulat menyatakan untuk ditutup,” katanya. Di tempat terpisah, Sholehudin, mantan Lurah Jagalan yang telah lengser pada April 2015, menyatakan 'belum pernah menerima laporan warga yang merasa terganggu atas aktivitas ponpes waria'. Sementara itu, di lokasi pesantren, Shinta Ratri belum bisa dimintai konfirmasi terkait penutupan pesantrennya.