Kontroversi nama jalan Suharto 'baik' untuk publik
Ketua Panitia 17 yang membahas pemberian nama jalan utama di Jakarta, Jimly Asshidiqie, mengatakan silang pendapat tentang nama jalan Suharto 'positif' untuk masyarakat.
Sebagian publik Indonesia keberatan nama Suharto disejajarkan dengan Sukarno dan Hatta. Nama mantan presiden ke-2 RI itu masuk dalam daftar pembahasan nama jalan untuk menggantikan nama empat ruas jalan penting di ibukota, yakni Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara dan Selatan. Panitia menurut Jimly secara internal telah sepakat mengusulkan nama Jalan Sukarno dan M Hatta untuk ruas Medan Merdeka Utara dan Selatan. Sementara untuk ruas jalan Medan Merdeka Barat dan Timur, panitia tengah membahas nama Suharto dan Ali Sadikin, namun belum ada kesepakatan penggunaannya karena debat berlangsung di tengah masyarakat. "Ini bagus 'kan, masyarakat yang setuju atau tidak ikut terlibat, jadi mereka mendiskusikan penamaan jalannya supaya tidak asal-asalan," kata Jimly kepada wartawan BBC Indonesia, Dewi Safitri. Menurut Jimly, di Indonesia saat ini tak ada keseragaman pola penamaan jalan, karena wewenang daerah yang diatur tak sama. "Ada yang terserah Bupatinya, atau Gubernur, ada yang minta nasehat dari DPRD." Jimly tak menjawab saat ditanya siapa yang mula-mula mengusulkan nama Suharto, namun menurutnya usulan itu terkait dengan upaya rekonsialisi bangsa. "Penamaan jalan itu itikadnya sebagai penghargaan pada sejarah, pada pahlawan dan upaya rekonsiliasi." Ditolak Foto Suharto beserta sulungnya Tutut, diambil di akhir masa jabatannya. Namun sebagian masyarakat menilai penamaan jalan penting dengan nama mantan presiden yang dikaitkan dengan serangkaian kasus korupsi dan pelanggaran HAM bukan gerbang rekonsiliasi yang tepat. Pemilik akun ‏@prastow3h di situs mikroblog Twitter menulis protes atas rencana itu dengan mengatakan: "Rekonsiliasi itu bukan sesederhana: lupakan Peristiwa 1965 dan anugerahi Suharto jadi nama jalan di jantung Republik yg bersejarah ini." Sementara dengan sinis, pemilik akun lain @tannusantara menyebut: "Setelah mengganti nama jalan termasuk Jl.Suharto apakah kemudian Istana negara akan diganti nama menjadi "Istana Westerling?" Sebaliknya suara seorang pengurus teras Partai Golkar, yang puluhan tahun jadi salah satu alat politik utama Suharto, menyambut baik usulan penamaan jalan Suharto. Seperti ditulis situs berita Detik.com, Wakil Sekjen Golkar Tantowi Yahya menilai penolakan terhadap Suharto cuma muncul karena publik hanya melihat sisi negatif pemerintahannya. "Golkar mendukung penuh," tambah Tantowi. Pengguna Twitter juga menuding penamaan jalan Suharto di lokasi yang kerap jadi sasaran aksi demonstrasi itu, dipakai sebagai cara "merangkai kesederajatan martabat Suharto dengan Sukarno-Hatta" dengan memasukkan pula nama Ali Sadikin, seperti ditulis dalam rangkaian kicauan ‏@prastow. Panitia 17 bersama dengan Pemda DKI menargetkan pengubahan nama ruas jalan sekitar Medan Merdeka dapat dituntaskan sebelum 10 November agar nantinya dapat diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November. "Meski pun penamaan jalan itu hak Pemda, namun karena ini titik penting kita berharap Presiden Yudhoyono yang meresmikan," tambah Jimly Asshidiqie. Terkait kontroversi nama Suharto, menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, "masih akan terus dibicarakan karena belum final." Nama Suharto juga sempat masuk daftar calon pahlawan nasional namun kemudian namanya tak masuk daftar penerima gelar itu.