Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul?
Untuk kesekian kalinya, jemaah Ahmadiyah mengalami persekusi. Setidaknya delapan rumah rusak berat, memaksa tujuh keluarga yang terdiri dari 24 orang untuk mencari perlindungan di Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Pegiat hak asasi manusia memandang insiden tersebut sebagai 'tindakan biadab atas nama agama' dan menyesalkan kegagalan aparat kepolisian dalam mengantisipasi kejadian itu. Saat itu tengah hari pada hari Sabtu (19/05) ketika gerombolan orang yang tidak dikenal menghancurkan beberapa rumah dan berusaha mengusir komunitas Ahmadiyah dari kampung Grepek Tanak Eat di desa Greneng, Lombok Timur. Saat ini, 24 orang -kebanyakan perempuan dan anak-anak, dievakuasi di Kantor Polisi Resor Lombok Timur. Pengurus Ahmadiyah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Saleh Ahmadi menuturkan ini merupakan kali ketiga persekusi dialami oleh penganut Ahmadiyah di desa itu. Sayangnya, pelaku pengrusakan justru tak pernah diproses hukum. "Sampai sejauh ini dan dari semua proses peristiwa beruntun yang terjadi sebelum-sebelumnya terjadi, tidak pernah satu pun pelaku itu diproses atau ditindak dan selalu yang dibawa ke Mapolres adalah korban yang diserang," ujar Saleh kepada BBC Indonesia, Minggu (20/05). Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana memandang persekusi yang terus berulang di Lombok Timur dipandang sebagai "ketidaktegasan hukum dan pembiaran pemerintah atas sikap kebencian dan intoleransi kepada kelompok yang berbeda". Kendati demikian, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) AKBP I Komang Suartana berkukuh pihaknya selalu memproses hukum jika intimidasi yang disertai kekerasan terjadi terhadap komunitas Ahmadiyah di wilayah itu. "Ini masih dalam pengumpulan data dan informasi dari anggota di lapangan, nanti kalau mungkin ada tindak pindana intimidasi, tetap diproses oleh Polres Lombok Timur," ungkap Komang Suarta. "Kami nanti mencari siapa yang memicu atau siapa yang menjadi provokator terkait hal itu." Serangkaian protes menentang Ahmadiyah melanda Indonesia pada 2008. Insiden berulang Saleh menuturkan pengrusakan dan pengusiran penganut Ahmadi di Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur ini merupakan eskalasi dari beberapa peristiwa yang dimula Maret lalu. Puncaknya, pada Sabtu (20/05) pukul 11.00 WITA, kelompok masa yang berasal dari daerah yang sama melakukan penyerangan dan pengrusakan rumah milik para Ahmadi. Imbas insiden itu, enam rumah rusak parah, sementara tujuh keluarga yang terdiri dari 24 orang anggota komunitas Ahmadiyah kehilangan tempat tinggal. Malam harinya, terjadi kembali pengrusakan rumah di lokasi yang sama. Satu rumah hancur. Enam rumah dan beberapa kendaraan roda dua mengalami kerusakan akibat serangan, walaupun tidak ada korban meninggal dan luka-luka, kata polisi. Hal sama berulang lagi pada keesokan harinya dimana satu rumah penduduk hancur. "Target penyerang adalah meratakan seluruh rumah penduduk komunitas Muslim Ahmadiyah dan mengusirnya dari Lombok Timur," ujar Saleh, seraya menambahkan rumah-rumah itu tidak hanya dirusak, namun beberapa ada yang dijarah. Pascakejadian, 24 orang yang kehilangan rumah langsung dievakuasi ke Kantor Polres Lombok Timur. Saleh kemudian mendatangi mereka -yang kebanyakan adalah perempuan dan bocah, untuk memastikan kondisi psikologis mereka aman. "Mereka ini banyak ibu-ibu dan anak-anak yang mengalami peristiwa tragis tindakan anarkis penyerangan dan pengrusakan. Mayoritas perempuan dan anak-anak karena ada janda dan juga ada yang sedang kerja di luar, suaminya," jelas Saleh. Keterangan yang dihimpun pimpinan Jemaah Ahmadiyah Indonesia mengungkapkan serangan itu setidaknya terjadi tiga kali sejak Sabtu (19/05) pagi hingga Minggu (20/05) pagi. 114 jiwa masih mengungsi Lebih jauh, Saleh menuturkan persekusi terhadap penganut Ahmadiyah di Lombok Timur sudah kerap kali terjadi. Puncaknya pada tahun 2002 ketika 62 rumah dihancurkan selama satu pekan oleh massa di Selong dan Pancor. "Dan akhirnya mereka harus diusir dan diungsikan karena tidak bisa lagi tinggal d Lombok Timur ini," ujar dia. Adapun mereka yang berani kembali ke tempat tinggalnya dan berhasil membangun kembali kehidupan, diserang lagi. Bahkan, di antara mereka pindah sampai ke Sumbawa, namun diserang lagi. Hingga akhirnya mereka harus tinggal di pengungsian Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat. "Sekarang sudah masuk tahun ke-13 mereka belum bisa kembali," cetus Saleh. Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana menambahkan total ada 114 jiwa yang kini tinggal di pengungsian, sementara total anggota Ahmadiyah di Lombok berjumlah 300 jiwa. "Sejak 2002 sampai sekarang sudah ratusan kali terjadi penyerangan, bahkan pengungsi Transito yang sudah lebih dari 10 tahun sampai sekarang beluma ada solusinya, mereka masih tinggal di asrama pengungsian," jelas Yendra. Seorang polisi berjaga di depan masjid Ahmadiyah di Cisalada, Bogor pada 2 Oktober 2010 setelah masjid itu, dan beberapa rumah penganut Ahmadiyah diserang dan dibakar massa. "Kejadian ini sudah ratusan kali di Lombok dan ini akibat dari ketidaktegasan hukum, terutama dibiarkannya sikap kebencian dan intoleransi pada kelompok yang berbeda," tegasnya kemudian. Atas kekerasan yang dialaminya, JAI menuntut agar kepolisian memberikan jaminan terhadap komunitas Muslim Ahmadiyah di manapun di Indonesia. "Karena kejadian di satu tempat biasanya di copypaste oleh kelompok-kelompok yang punya desain yang sama di tempat lain," ujar Yendra. Seorang Ahmadi menyiram air pada furnitur yang terbakar paska penyerangan oleh sekelompok massa di Cisalada, Bogor pada 2 Oktober 2010. Dia juga minta jaminan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat tinggal di rumah yang mereka miliki serta melaksanakan ibadah. Aparat kepolisian juga dituntut untuk bersikap adil, yaitu menindak para pelaku teror dan kriminal yang melakukan penyerangan, perusakan dan pengusiran. 'Inkubasi aksi terorisme' Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menyesalkan kegagalan aparat kepolisian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Desa Greneng tersebut. "Jika dibiarkan, aspirasi politik kebencian dan intoleransi dapat berinkubasi menjadi aksi-aksi terorisme," ujar dia. "Kapolri harus memberikan perhatian besar terhadap kinerja aparat keamanan dalam mencegah kekerasan atas nama agama," imbuhnya Menurut Bonar, fokus aparat kepolisian atas penanganan terorisme yang dilakukan oleh jaringan teroris nasional dan transnasional tidak boleh mengurangi perhatian aparat untuk melindungi warga minoritas dari rasa takut, tidak aman dan terancam akibat teror kekerasan mengatasnamakan keyakinan mayoritas. Gelombang penolakan dan protes pembubaran Ahmadiyah terus bergulir setelah MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah pada 1980. "Justru pada aksi-aksi sejenis inilah ekstensi kerja pemberantasan terorisme harus dilakukan, meskipun dengan kerangka hukum yang berbeda," kata Bonar. Senada, Direktur Maarif Institute Muhd Abdullah Darraz memandang berbagai bentuk intoleransi terhadap komunitas yang berbeda tidak boleh dibiarkan dan dijadikan kelumrahan, sebab intoleransi adalah bibit utama yang membentuk sikap radikal dan ekstrim di kalangan masyarakat. Oleh karena itu MAARIF Institute juga mendesak kepada aparat keamanan untuk bersikap tegas terhadap berbagai perilaku dan pelaku tindak intoleransi. "Polisi bertanggung jawab memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara, terutama ketika menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam konstitusi" terang Darraz. Persekusi terus dialami oleh penganut Ahmadiyah setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah pada 1980. MUI kemudian mengeluarkan fatwa lagi pada 2005, yang menyebut Ahmadiyah merupakan aliran sesat, menyesatkan dan sudah keluar dari Islam. Setelah itu, gelombang persekusi terjadi. Tempat ibadah dan rumah pribadi para penganut Ahmadiyah menjadi sasaran empuk pengrusakan, sementara, banyak pula Ahmadi yang mendapat serangan fisik. Kendati begitu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Muhammad Zaitun Rasmin, menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh warga. Kelompok Islam garis keras menggelar aksi menuntut pembubaran Ahmadiyah pada 1 April 2009 "Masalah Ahmadiyah memang selalu potensial jadi masalah di negeri kita, maka ini PR yang harus diselesaikan pemerintah pusat. Kita berharap bahwa ada langkah yang tegas dilakukan oleh pemerintah supaya hal-hal begini bisa dihindarkan," ujar Zaitun. Sementara itu, SETARA mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengambil tindakan segera untuk melakukan pemulihan atas hak-hak korban yang terlanggar dan tercerabut akibat aksi kekerasan tersebut. "Pengusiran dan pelanggaran berbagai hak dasar jemaah Ahmadiyah di Mataram satu dekade yang lalu tidak boleh berulang dan menjadi pola tindakan massa dan pemerintah terhadap perbedaan keyakinan, mazhab, dan agama," ujar Bonar. Selain itu, aparat keamanan dan pemerintah setempat harus memastikan kondusivitas sosial dengan mencegah eskalasi ketegangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama/berkeyakinan. "Pembiaran kekerasan seperti yang terjadi atas warga Ahmadiyah di Lombok Timur akan semakin membuka ruang bagi politisasi agama, intoleransi, dan ujaran kebencian untuk kepentingan politik elektoral jelang pilkada serentak, pemilu, dan pilpres mendatang," tukasnya.