Larangan atas HTI 'bisa perlemah' wacana kekhalifahan
Hizbut Tahrir Indonesia yang mencita-citakan kekhalifahan sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
Salah satu aksi unjuk rasa Hizbut Tahrir Indonesia yang menyerukan kebangkitan khilafah. Saat mengumumkan larangan atas organisasi Islam tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, menambahkan HTI juga tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Namun keputusan pemerintah untuk melarang keberadaan HTI dianggap tidak perlu oleh Profesor Noorhadi Hasan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. "Itu bisa (menjadi) liar, bisa ke mana-mana, saya kira. Kalau mereka ada di dalam wadah HTI, lebih mudah dikontrol sebenarnya," jelas Prof Noorhadi, yang pernah melakukan penelitian Narasi Islamisme dan Politik Identitas di 20 provinsi di Indonesia. Lagi pula, wacana tentang kebangkitan khilafah dianggap lebih sebagai strategi diskursus dari sekelompok orang yang merasa tidak mendapat keuntungan dalam sistem politik, eknomi, hukum, serta sosial di negara modern dan demokrasi Indonesia. "Jadi sebenarnya mereka mau mengatakan kapan janji- janji kemajuan dan keadilan diwujudkan. Sampai hari ini kami tetap juga tidak bisa mendapatkan yang seharusnya kami dapatkan, soal pemenuhan hak-hak dasar waga negara misalnya." "Protes atas itu, mereka menggunakan bahsa simbol tertentu dengan mendukung ide khilafah," tambah Prof Noorhadi. Reaksi atas larangan HTI masih belum terlihat dalam situsnya, Senin (08/05). Kalangan kaum muda Gerakan yang mendukung sistem pemerintahan khilafah terlihat menguat di kampus-kampus Indonesia dalam beberapa tahun belakangan dan para pegiat HTI dinilai cukup berperan dalam gerakan tersebut. Dan gagasan khilafah sepertinya menjadi salah satu wacana yang 'menarik' di kalangan anak-anak muda yang sedang 'mencari identitas'. "Mereka teriak-teriak di jalan kan sebenarnya ingin mengatakan 'dengar dong masa depan kami. Masa depan kami tidak terlalu cerah. Lapangan kerja kami tidak cukup tersedia, kalau kami sudah lulus kuliah kami ke mana'. Kira-kira itu yang mereka teriakkan dengan ide khilafah," tutur Prof Noorhadi. "Ketika di antara mereka berhasil mendapatkan jalur mobilitas ke atas, berhenti teriak-te riak soal khilafah. Mereka tenang-tenang saja. Saya banyak faktanya, ketika sudah mendapat pekerjaan, apa lagi di perusahaan yang prestisius yang multinational corporation di Jakarta, mereka tertawa-tawa saja." Oleh karena itu, larangan atas HTI dipertanyakan oleh Prof Noorhadi dengan kekhawatiran justru akan membenarkan yang disebut sebagai 'kerangka antisistem'. "Kerangka yang selama ini dikembangkan oleh kelompok-kelompok konservatif dan radikal, seperti HTI, jadi mendapat pembenaran. Kan mereka bilang kita hidup dalam sistem opresif (menindas) yang tidak memberikan ruang untuk mengekspresi kepentingan kita. Sekarang ada pembenarannya, bahwa pemerintah itu opresif." Berdampak melemah Bagaimanapun larangan atas HTI tidak bisa tidak diperkirkan tetap akan memperlemah berkembangnya gagasan kekhalifahan, seperti diungkapkan oleh Profesor Qasim Mathar, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana Universitas Islam Alauddin, Makassar. "Karena ada keputusan hukum, ruang geraknya tidak sebesar yang sebelumnya maka berangsur-angsur ideologi itu akan berkurang." Sekelompok umat Islam Indonesia menggelar serangkaian aksi unjuk rasa -yang juga didukung HTI- untuk menentang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Qasim menjelaskan sebenarnya kalangan kampus selama ini merasa heran, "Karena membaca anggaran dasar HTI, itu bertentangan dengan bentuk negara republik dan ideologi Pancasila. Sekarang kalau dilarang, ya tentu kampus juga akan mengambil tindakan untuk menindaklanjutinya." Jelas terbuka kemungkinan bahwa masih ada individu-individu yang tetap meyakini gagasan kekhalifahan namun tanpa ada organisasi yang legal, maka gerakan itu diperkirakan akan menjadi tidak kuat karena tidak punya wadah lagi. "Partai Komunis Indonesia, juga seperti itu. Akan melemah. Kalau HTI dilarang, maka akan menjalani hal seperti itu. Tergantung pada negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti dan menjaga keputusan yang sudah diambil itu," jelas Prof Qasim. Pengalaman di Indonesia sebelumnya, tambah Qasim, memperlihatkan bahwa larangan secara hukum bisa berdampak besar terhadap keberadaan sebuah ideologi, seperti yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya atas PKI dan Masyumi. Dalam hal larangan atas HTI, yang diumumkan pada Senin (08/05), pemerintah Indonesia akan mengajukan ke pengadilan negeri, sesuai dengan Pasal 70 UU Nomor 17/2013 tentang Ormas.