Demo 22 Mei 2019: Polisi tidak akan gunakan peluru tajam untuk antisipasi 'orang-orang yang manfaatkan momentum'
Kepolisian mengatakan tidak akan menggunakan senjata tajam dalam menghadapi rencana aksi massa saat pengumuman hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Presiden pada 22 Mei.
Prajurit TNI dari berbagai kesatuan akan disebar ke sejumlah titik dan objek vital di Jakarta guna membantu pengamanan ibu kota saat pengumuman hasil Pemilu 2019 Rabu (22/05). Juru bicara Polri Dedi Prasetyo mengatakan kepolisian mengantisipasi dugaan bahwa akan ada orang yang menggunakan momentum pengumuman hasil pilpres. Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan rencana aksi sebelum dan pada 22 Mei dikhawatirkan akan diboncengi kelompok terlatih. "Yang jelas aparat keamanan, TNI-Polri dalam pengamanan unjuk rasa tanggal 22 besok tidak dilengkapi senjata api apalagi peluru tajam," ujar Juru bicara Polri Dedi Prasetyo. "Jika terjadi bentrokan massa, ada masyarakat yang tertembak, itu berarti apa yang disinyalemen Pak Wiranto dan Pak Moeldoko benar, ada orang-orang yang memanfaatkan momentum itu," tambahnya. Dedi mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat beraktivitas seperti biasa. Namun, Achmad Sukarsono, seorang konsultan Control Risks, firma konsultasi dengan spesialisasi risiko politik dan keamanan, menyarankan agar masyarakat, khususnya yang di Jakarta, untuk menghindari tempat-tempat tertentu. Polisi berpakaian sipil mengawal sejumlah orang menuju bus polisi di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/05). "Ke kantor bisa, tapi yah tinggal di dalam pas jam nya demo. Saya rasa sih demo-demo itu tidak akan mengancam gedung-gedung tertentu, "Yang dihindari malah transportasi di jam-jam demo, melalui daerah itu. Dan itu mungkin membuat beberapa orang yang mau travel di Jakarta Pusat harus mencari rute-rute alternatif," papar Achmad. Sebelumnya, pada Jumat (17/5) polisi mengumumkan bahwa pihaknya telah menangkap 11 tersangka teroris yang diklaim bakal melancarkan aksi saat KPU mengumumkan secara resmi hasil penghitungan suara pada 22 Mei. Orang-orang yang oleh Polri dikatakan merencanakan aksi teror pada 22 Mei, saat KPU umumkan hasil pemilu. Berapa banyak pendemo dan petugas keamanan yang beredar? Personel Polri melakukan pemeriksaan identitas penumpang bus di jalan raya Pantura Situbondo, Jawa Timur, pekan lalu sebagai antisipasi pergerakan massa ke Jakarta. Juru bicara polisi Dedi Prasetyo belum dapat memastikan jumlah massa yang akan berkumpul di depan KPU dan Bawaslu. Mereka disebutkan akan datang dari berbagai kota di Indonesia. "Kita masih mendatakan, sampai saat ini juga masih minta update dari tiap-tiap Polda, berapa yang akan masuk ke Jakarta. Dari Polda juga melakukan mitigasi secara maksimal ke korlip," jawab Dedi. Dedi juga menjelaskan bahwa polisi akan mulai mengawal mereka "di tempat-tempat kedatangan, baik di terminal, stasiun kereta api, bandara, di pelabuhan." Pihak kepolisian di Jawa Timur memulangkan 24 penumpang dari pelabuhan Tanjuk Perak di Surabaya. Mereka berasal dari Kalimantan Selatan yang diduga hendak ke Jakarta terkait pengumuman KPU. Polri akan mengerahkan 20.000 personel sedang TNI 12.000 personel, dengan pasukan cadangan sebanyak 20.000 orang. Prabowo, menurut juru bicara BPN Andre Rosiade, diundang untuk menghadiri demo, namun dia mengatakan "belum bisa dipastikan beliau akan hadir atau tidak." Saat pengumuman KPU sendiri, Andre juga meragukan kedatangan Prabowo, sambil menambahkan bahwa Prabowo besar kemungkinan akan berada di kediamannya di Jl. Kertanegara di Jakarta Selatan. Siapa yang akan hadir - 'inner circle Prabowo dan orang-orang sakit hati' Polisi dan TNI di sejumlah daerah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menuju ke Jakarta untuk mengantisipasi pergerakan massa menjelang pengumuman hasil Pemilu, 22 Mei mendatang. Juru bicara Polri Dedi Prasetyo menolak untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan berdemo. Sementara mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengatakan massa yang akan bergerak adalah mantan HTI, barisan 212, dan FPI. Namun Achmad Sukarsono, dari firma konsultasi untuk kajian risiko politik dan keamanan menyatakan yang akan turun diperkirakan "orang-orang dari inner circle Prabowo, dari Gerindra; atau barisan sakit hati yang pernah dipecat atau didorong keluar oleh pemerintahan Jokowi, Megawati; dan Kaum Muslim yang mengikuti ulama-ulama dengan afiliasi ke Timur Tengah." Achmad juga mencurigai adanya pihak-pihak yang akan menunggangi demo oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu. "Karena bagi mereka sebenarnya tidak peduli siapa yang menang dan kalah. Karena bagi mereka sistem yang ada sekarang tidak sesuai dengan keinginan mereka," katanya. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Andre Rosiade sendiri menyatakan massa yang akan datang adalah diluar tim mereka. Namun seruan untuk turun ke jalan dengan sebutan "people power" ini diangkat pertama kali oleh pendukung Prabowo, Amien Rais pada awal April sebelum pemilu. Sebutan ini kemudian diganti dengan "kedaulatan rakyat". Hal ini dipastikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono yang menyatakan Senin (20/05) bahwa "Amien Rais yang pertama kali mengajak "people power". Amien dipanggil polisi untuk diperiksa terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. Dalam acara BPN Prabowo-Sandiaga di Jakarta Selasa (14/05), Prabowo meminta KPU menghentikan penghitungan suara dan menyatakan "menolak hasil penghitungan yang curang". Badan Pengawas Pemilu pada Senin menolak dua gugatan BPN atas tudingan kecurangan pemilu karena hanya membawa bukti media online.