FIFA 'tak akan' jatuhkan sanksi pada Indonesia
Gugus Tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia meyakini hukuman larangan bertanding dalam kompetisi internasional tak akan dijatuhkan FIFA meski dualisme kepengurusan sepakbola tanah air masih terus berlanjut.
Lolos sanksi larangan bertanding FIFA bukan jaminan kemelut bola Indonesia akan berakhir. Kisruh kepengurusan, antara kubu PSSI dan KPSI -yang telah berjalan mencapai puncaknya dalam dua tahun terakhir- makin memperlemah prestasi sepakbola Indonesia yang terakhir gagal masuk semifinal turnamen AFC di Kuala Lumpur pekan lalu. Kemelut ini juga mengakibatkan prestasi di tingkat nasional mandek, diikuti dengan bentrok antar kubu yang mengklaim legitimasi kepengurusan di daerah-daerah. Ancaman sanksi FIFA, yang semula akan turut dibahas dalam sidang Exco di Tokyo, Jumat 14 Desember, menurut anggota Gugus Tugas, Djoko Pekik, tidak akan jadi kenyataan. "Ini belum merupakan keputusan resmi, kita juga masih tunggu. Tapi intinya (sidang) Exco akan memutuskan tidak men-suspend dulu, akan dikembalikan ke AFC," kata Djoko. Keputusan tak resmi tersebut menurut Djoko dipetik dari serangkain komunikasi intensif sejak awal pekan dengan Presiden FIFA, Sepp Blatter, serta Presiden Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) Zhang Jilong yang dilakukan Ketua Gugus Tugas, Rita Soebowo. "Mr Zhang Jilong akan (melakukan) courtesy call ke Indonesia, kami masih menunggu kepastian beliau. Kalau rencananya selesai sidang Exco di Tokyo akan langsung ke Jakarta," tambah Djoko. Jika benar, maka keputusan ini akan menjadi penundaan sanksi ketiga bagi Indonesia yang diberikan FIFA. Sebelumnya dari dua kali kelonggaran waktu yang diberikan FIFA agar kemelut dualisme diselesaikan, berbagai macam cara ditempuh namun perbedaan sikap dua kubu justru makin tajam. "Kita harus optimis, kita harus melihat bahwa ada solusi yang mungkin kita ambil," tambah Deputi Menteri Pemuda dan Olahraga ini. 'Opsi pembubaran' Keyakinan tentang tak akan turunnya sanksi juga disebut ketua PSSI Djohar Arifin dari Tokyo, Jepang. Djohar beserta sejumlah pengurus PSSI mengaku telah dipanggil secara mendadak oleh Sepp Blatter beserta sejumlah eksekutif FIFA lainnya dan dimintai penjelasan tentang perkembangan terakhir tentang kemelut kepengurusan bola tanah air. Dalam rekomendasi terakhirnya, FIFA telah meminta Kongres PSSI digelar dengan maksud mendamaikan dua kubu dan membentuk satu kepengurusan, tetapi yang terjadi akhir pekan lalu justru dua pihak menyelenggarakan agenda KLB masing-masing. Bahkan jika benar sanski FIFA yang ditakutkan tak jadi dijatuhkan sekali pun, krisis kepengurusan PSSI yang terlanjur parah dikhawatirkan tak akan bsia dilerai lagi. Karena itu ada kemungkinan mengambil opsi pembubaran dua kubu pengurus PSSI dan pembentukan pengurus baru 'tanpa melibatkan tokoh dari dua pihak'. "Ya kalau tak ada jalan lain, (pembubaran) itu mungkin pilihan yang baik juga," kata Djoko Pekik. Meski sejak awal mengaku tak berpihak, munculnya opsi semacam ini membuat Gugus Tugas menjadi sasaran kritik pengurus PSSI. Mereka menilai Gusgus Tugas menyalahi aturan main yang digariskan FIFA, yang melarang pemerintah turut campur dalam menentukan kepengurusan organisasi sepakbola. "AFC, (Konfederasi sepakbola) Oceania, bahkan UEFA sangat membantu agar Indonesia tidak kena sanksi FIFA. Kalau menurut AFC, juga FIFA, pembentukan Gugus Tugas itu hal yang tidak perlu," kecam Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI, Saleh Mukadar. Saleh juga mempertanyakan klaim Gugus Tugas untuk bersikap netral dengan memojokkan pengurus PSSI karena dinilainya sama dengan mendukung organisasi rival KPSI.