Sekolah anak: Rencana pemerintah buka sekolah di zona kuning saat pandemi Covid-19, dilema 'desakan orang tua' dan tudingan 'bermain api'
Rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah di zona kuning disebut pengamat pendidikan sebagai "bermain api", sebab dianggap terlalu berisiko pada keselamatan siswa. Apalagi masih banyak sekolah di zona hijau belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Pihak sekolah di Konawe, Sulawesi Tenggara, terpaksa menerapkan pembelajaran dengan tiga kali pertemuan tatap muka di sekolah dalam sepekan karena terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk penerapan pembelajaran jarak jauh secara daring guna mencegah penyebaran COVID-19 Contoh kasus terkini adalah dua staf sekolah positif Covid-19 di Pariaman, Sumatera Barat. Peristiwa itu membuat pemerintah setempat segera menutup kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk kedua kalinya dan beralih kembali ke kelas online. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim, mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi agar sekolah tatap muka di luar zona hijau—terutama zona kuning— bisa digelar dengan "kriteria yang lebih ketat" dan mengutamakan "kesehatan dan keselamatan". Rencana pemerintah tentang pembelajaran secara tatap muka di daerah zona kuning atau risiko rendah virus corona dikemukakan di tengah banyaknya desakan dari orang tua siswa agar pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di luar zona hijau. Pada 16 Juni lalu, Kemendikbud memutuskan untuk menggelar kembali sekolah tatap muka di zona hijau mulai 13 Juli. Pengamat pendidikan, Itje Chodidjah, memandang rencana pembukaan sekolah di luar zona hijau terlalu berisiko pada keselamatan anak-anak. Apalagi, zona kuning memiliki risiko penularan lebih besar ketimbang zona hijau. "Kita tidak bisa bermain api kalau akan membuka sekolah di zona apa pun, sekarang zona hijau sudah tidak mengikuti protokol kesehatan, apalagi di zona yang masih merah atau kuning," ujar Itje kepada BBC News Indonesia, Selasa (28/07). Merujuk dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah sekolah di 79 kabupaten/kota belum menyelaraskan kegiatan belajar tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Adapun status zona suatu daerah ditetapkan oleh Satuan Tugas Covid-19, merujuk pada jumlah kasus dan level risiko penularan virus corona di daerah tersebut. Guru memeriksa suhu tubuh murid saat hari pertama masuk sekolah di SDN 11 Marunggi, Pariaman, Sumatera Barat, Senin (13/07). 'Kriteria yang diperketat' Sebelumnya, Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo, menuturkan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan izin pembelajaran secara tatap muka di daerah zona kuning atau risiko rendah virus corona. Kendati belum diputuskan kapan akan dilakukan, Sekjen Kemendikbud Ainun Naim menjelaskan sekolah tatap muka di luar zona hijau ini akan dilakukan dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan siswa. "Bagaimanapun kesehatan dan keselamatan tetap paling penting. Namun kita juga harus menjaga proses belajar tidak boleh berhenti sehingga memang kita sedang evaluasi bagaimana supaya zona non hijau, khususnya kuning saja, itu bisa tetap melakukan pembelajaran tatap muka," ujarnya. Namun begitu, dia menegaskan pembelajaran tatap muka di sekolah di daerah zona kuning, harus dengan "kriteria yang diperketat". Sekjen Kemendikbud Ainun Naim menegaskan pembelajaran tatap muka di sekolah di daerah zona kuning, harus dengan "kriteria yang diperketat. "Misalnya jumlah anaknya lebih sedikit, kemudian pertemuannya diatur sedemikian rupa sehingga risikonya bisa diperkecil. Memang itu sedang dianalisis," ujar Ainun. Sementara pengamat pendidikan, Itje Chodidjah, menilai rencana pemerintah untuk membuka sekolah di zona kuning lantaran adanya "desakan dari orang tua yang memaksakan untuk anaknya ke sekolah". "Karena sepertinya orang tua sudah tidak sanggup untuk menghadapi anak-anak belajar di rumah," jelas Itje. Pengamat pendidikan Itje Chodidjah menilai rencana pemerintah untuk membuka sekolah di zona kuning lantaran adanya "desakan dari orang tua yang memaksakan untuk anaknya ke sekolah. "Perlu diketahui bahwa orang tua bertanggung-jawab atas kehidupan anaknya, oleh sebab itu mereka ikut bertanggung-jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu mereka harus meluangkan waktu untuk dapat mendidik anaknya. Jadi bukan dipasrahkan kepada sekolah begitu saja," ujarnya kemudian. Banyaknya desakan orang tua yang menghendaki aktivitas belajar mengajar secara langsung, tertuang dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Cyrus Network. Mayoritas orang tua murid setuju sekolah dibuka kembali Dalam survei yang dirilis Senin (27/07), sebanyak 80% responden menyatakan setuju jika sekolah—baik TK, SD, SMP maupun SMA—dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh Vani Mayulu, salah satu orang tua murid yang putranya kini bersekolah taman kanak-kanak di Gorontalo, provinsi yang sampai sekarang masih berada di zona kuning dan hingga kini kegiatan belajar masih dilakukan secara daring. "Karena menurut saya pembelajaran secara daring itu kurang maksimal, apalagi untuk anak-anak TK," ujar Vani kepada Rosyid Azhari, wartawan di Gorontalo yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Hingga kini sekolah di Gorontalo masih melakukan aktivitas belajar secara daring dengan para guru mengajar dari ruangan kelas. "Belajar dan bermain secara langsung itu lebih baik," kata dia, seraya menegaskan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pandangan berbeda diungkapkan Hasmawati Yusuf, ibu dari dua anak yang bersekolah di MAN 1 kota Gorontalo dan SD Lab UNG. Meski setuju sekolah tingkat menengah atas di daerahnya dibuka kembali, namun dia masih khawatir pada kegiatan belajar tatap muka bagi anaknya yang duduk di sekolah dasar. Siswa Kelas IV Madrasah Alhuda Kota Gorontalo tengah belajar daring di rumahnya. "Menurut saya kalau untuk tingkat SMA sih mungkin tidak terlalu bermasalah karena mereka sudah bisa menjaga diri, misalnya untuk cuci tangan dan memakai masker," tutur perempuan berusia 42 tahun ini. "Tetapi untuk yang masih SD saya rasa sebaiknya belum dulu," ujarnya. Dilema penerapan protokol kesehatan dan fasilitas belajar daring tak memadai Senada, Efendi Masiga, orang tua murid yang lain, "masih meragukan" keamanan aktivitas belajar tatap muka di jenjang pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. "Sebab begini, mengatur anak-anak TK dan SD ini sangat susah dan bisa jadi gurunya yang kena. Jika jenjang sekolah anak SMP dan SMA, boleh tu karena mereka sudah bisa beradaptasi dengan protokol kesehatan di sekolah-sekolah," jelasnya. Emmy Purwati, guru Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Alishlah Kota Gorontalo mengaku memang banyak orang tua siswa yang menghendaki agar sekolah kembali dibuka, namun sebagai seorang guru, dia memiliki kekhawatiran tersendiri. 'Pihak sekolah harus benar-benar mensterilkan sekolahnya, baik dari gedung, kelas dan guru-gurunya," ujar salah satu guru di Gorontalo yang mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana pembukaan kembali sekolah di zona kuning. "Mungkin pihak sekolah yang akan agak kerepotan karena harus benar-benar mensterilkan sekolahnya, baik dari gedung, kelas, dari guru-gurunya. Jadi persiapannya memang harus benar-benar memang matang sekali," kata dia. Sebab, lanjutnya, sulit untuk membiasakan jaga jarak kepada anak-anak sekolah dasar. Namun begitu, dia menyadari bahwa anak-anak didiknya saat ini sudah mengalami titik jenuh ketika melakukan kegiatan belajar secara daring. "Mereka kayanya sudah hampir di titik bosannya di tingkat yang tinggi sekali," ujarnya. Sejumlah guru menyadari anak-anak didiknya saat ini sudah mengalami titik jenuh dalam melakukan kegiatan belajar secara daring. Sarjan Kase, guru SMAN 3 kota Gorontalo menambahkan, tak semua anak memiliki fasilitas yang mendukung untuk belajar secara daring. Selain itu, tidak semua orang tua murid bisa menyiapkan fasilitas kegiatan belajar secara daring, baik gawai ataupun fasilitas koneksi internet yang memadai. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), penetrasi internet di pedesaan rata-rata hanya 51,91%, jauh lebih sedikit ketimbang penetrasi di perkotaan yang sebesar 78,08%. Sedangkan kepemilikan komputer - yang menjadi media penting untuk pembelajaran - sangat rendah di pedesaan, hanya 9,93%. Sedangkan di perkotaan sebanyak 28,43%. Penetrasi internet di pedesaan rata-rata hanya 51,91%, jauh lebih sedikit ketimbang penetrasi di perkotaan yang sebesar 78,08%. Risiko transmisi masih terjadi di sekolah di zona hijau Kendala fasilitas gawai dan koneksi internet yang buruk dialami oleh hampir semua siswa di daerah, maka dari itu pemerintah menerapkan belajar tatap muka kembali khusus untuk daerah zona hijau. Pembukaan sekolah tatap muka di zona hijau sudah dilakukan sejak 13 Juli silam seiring dimulainya tahun ajaran baru, setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaraan di masa pandemi Covid-19 oleh Kemendikbud bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Namun, risiko transmisi masih terjadi di sekolah-sekolah meski berada di zona hijau, seperti yang terjadi di Pariaman, Sumatra Barat. Pemkot Pariaman kembali menutup seluruh sekolah dan meniadakan belajar tatap muka pasca ditemukannya dua orang staf sekolah positif Covid-19. Sekjen Kemendikbud, Ainun Naim, mengatakan semua sekolah di Pariaman terpaksa menutup kembali untuk kedua kalinya dan beralih kembali ke kelas online pada 20 Juli setelah dua orang anggota staf sebuah sekolah di kota itu dinyatakan positif Covid-19. "Satu pendidik dan satu operator terkonfirmasi positif Covid-19 pada 19 Juli," ujarnya, seraya menambahkan Pariaman yang sebelumnya berada di zona hijau, kini berada di zona kuning setelah ditemukan kasus di sekolah tersebut. Sementara di Sumenep, Madura, terdapat sekolah menengah atas yang melakukan kegiatan belajar tatap muka. Padahal daerah itu masuk zona oranye sejak 13 Juli 2020. "Satuan pendidikan jenjang pendidikan tingkat SMA di zona oranye dilarang melakukan pembelajaran tatap muka, dan tetap melakukan pembelajaran dari rumah," jelas Ainun. Sedangkan Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang pada awal tahun pendidikan baru berada di zona hijau, beralih ke zona kuning sepekan kemudian. Namun, sebuah PAUD melakukan pendidikan tatap muka tanpa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Saran kami, perlu segera melakukan penyesuaian dengan SKB, meliputi PAUD sekalipun di zona hijau, paling cepat dapat mulai pembelajaran tatap muka pada November 2020," kata dia. Sejumlah siswi dengan menggunakan masker mengikuti proses belajar mengajar pada hari pertama sekolah tatap muka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat, Aceh, Senin (20/07). Merujuk hasil pantauan Kemendikbud, sebanyak 79 kabupaten/kota belum melaksanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan SKB dan diminta untuk segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan yang berlaku. Dari 79 kabupaten/kota ini, 18 di antaranya berada di zona hijau, 39 di zona kuning, 20 berada di zona oranye dan 2 kabupaten di zona merah. Berdasar SKB tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaraan di zona hijau, jenjang pendidikan SMP dan SMA - dan yang sederajat - dimulai pada 13 Juli, menyusul kemudian jenjang pendidikan sekolah dasar yang dijadwalkan dibuka kembali pada September 2020, sedangkan TK dan PAUD baru akan dibuka kembali pada November 2020. SKB itu mengatur jika ada penambahan kasus atau level risiko di suatu daerah naik, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Kepemilikan komputer - yang menjadi media penting untuk pembelajaran - sangat rendah di pedesaan, hanya 9,93%. Sedangkan di perkotaan sebanyak 28,43%. 'Pertimbangan yang tak bisa ditawar' Mengingat kondisi masih banyaknya satuan pendidikan yang belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pengamat pendidikan Itje Chodidjah menuturkan belum saatnya sekarang untuk membuka sekolah di zona kuning, yang notabene lebih berisiko ketimbang zona hijau. "Jangan dulu, karena terlalu berisiko. Kita juga harus belajar dari negara lain yang serta merta membuka sekolah dan kemudian harus mengulang lagi fase berikutnya." "Itu kan lebih riskan lagi, lebih banyak biaya yang dikeluarkan pemerintah," ujar Itje. Sejumlah murid berlari memasuki ruang kelas di SD Negeri 1 Praja Taman Sari di Desa Wonuamonapa, Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (13/07) Pada akhir Mei silam, lebih dari 200 sekolah di Korea Selatan tutup kembali setelah beberapa hari sempat dibuka, karena ada lonjakan baru kasus virus corona. Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, yang menyebut perlindungan anak adalah "pertimbangan yang tidak bisa ditawar". "Jika dipaksakan, akan sangat berisiko pada keselamatan jiwa anak," ujarnya. Saat ini, lanjut Ubaid, sudah banyak sekolah, madrasah, bahkan pesantren yang menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. "Ini harus diwaspadai. Jika tidak, korban anak akan banyak berjatuhan, dan pandemi akan terus berkepanjangan. Kebijakan yang salah, akan berdampak pada kesengsaraan seluruh rakyat Indonesia," jelas Ubaid. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menyebut sudah banyak sekolah, madrasah, bahkan pesantren yang menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Dilema pemerintah Lebih jauh, Itje menjelaskan bahwa saat ini pemerintah menghadapi dilema pendidikan di tengah pandemi. "Tantangan ini berat sekali menurut saya, karena bagaimana mengatur segini banyaknya anak untuk tetap mendapatkan pendidikan tanpa mereka datang ke sekolah. Ini menantang sekali," kata dia. Jalan tengahnya, menurut Itje, harus ada panduan yang jelas dari pemerintah terkait kurikulum pendidikan di tengah pandemi. Namun dia mengakui, hal ini tidak mudah. Seorang siswa mengenakan penutup wajah dan masker selama kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. "Untuk bikin kurikulum baru khusus untuk pandemi memang butuh waktu, jadi serba dilematis karena kondisinya tidak ideal," cetusnya. Opsi lain yang bisa dilakukan, lanjut Itje, sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk menentukan apa saja yang akan dicapai dalam pembelajaran daring. "Untuk jalan tengahnya, sekolah harus membuat program yang tidak hanya ngasih soal pada anak-anak, tetapi lebih pada mengatur apa tujuan yang akan dicapai," "Ada tiga hal, knowledge, skill and atittude," ujarnya. Kendati begitu, Itje ini mengatakan pelaksanaannya akan sulit karena orang tua siswa sudah terbiasa dengan pendidikan transaksional, yakni dengan membayar biaya sekolah sebagai imbalan pendidikan yang diterima putra-putrinya. "Itu tidak bisa karena bagaimanapun juga orang tua turut bertanggungjawab."