Aktivis buruh migran protes brosur 'obral TKI'
Pegiat perlindungan buruh migran memprotes selebaran 'obral TKI' di Malaysia karena dianggap sebagai bentuk perdagangan manusia.
Selebaran yang diprotes karena dianggap merendahkan TKI. "Karena, isi selebaran itu 'membarangkan' orang... Tidak hanya tidak memanusiakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi juga merendahkan dan menghina bangsa Indonesia," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (29/10) siang, melalui telepon. Anis Hidayah mengaku melihat sendiri brosur iklan tersebut, yang dia dapatkan saat berada di kawasan Chowkit, Kuala Lumpur, pekan lalu. Selebaran itu menurutnya ditempel di arena publik, seperti di depan kedai, toko atau warung. Kawasan Chowkit merupakan lokasi yang sering didatangi para TKI untuk berkumpul. "Karena, isi selebaran itu 'membarangkan' orang... Tidak hanya tidak memanusiakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi juga merendahkan dan menghina bangsa Indonesia." Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah "Nah, saya mendapat satu selebaran yang isinya dalam bahasa Inggris: Indonesia maids now on sale!... Jadi (TKI) didiskon besar-besaran untuk rekrutman TKI," ungkapnya. Menurutnya, isi selebaran itu tidak boleh ditoleransi, karena sangat merugikan TKI. "Mereka tidak dianggap sebagai manusia," tegasnya. Seorang majikan, ungkap Anis, biasanya harus membayar RM 12.000 atau Rp 36 juta untuk seorang TKW melalui agen resmi. "Sedangkan lewat iklan itu hanya butuh biaya RM 7.500. "Jadi, ya, iklan itu sengaja dibuat untuk menawar TKI dengan harga sangat murah," kata Anis. Menelepon langsung Setelah menemukan selebaran itu, Anis Hidayah mengaku mengontak melalui telepon pihak yang membuat brosur tersebut. Dari pengakuannya, ungkap Anis, mereka mengaku sudah menyebar brosur tersebut ke kalangan yang membutuhkan kehadiran TKI. "Mereka bahkan mengaku menjemput bola, ke rumah majikan untuk menawarkan iklan tersebut, dengan harga murah," jelasnya. Pembuat iklan yang bernama Rubini itu juga mengaku telah memasang iklan tersebut ke sejumlah media nasional Malaysia. Calon TKI di penampungan milik sebuah PJTKI. "Pembuat iklan ini juga sangat proaktif, dengan menelpon balik, atau kirim sms, untuk bertemu saya di suatu tempat," ungkap Anis, yang mengaku sebagai TKI saat menelpon Rubini. Tindak tegas Pemerintah Indonesia, menurut Anis Hidayah, harus aktif menekan Pemerintah Malaysia untuk menyelidiki kasus selebaran itu. "Tergantung bagaimana keseriusan Indonesia mengejar masalah ini, dan bagaimana Malaysia menegakkan aturannya," tandas Anis. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia sudah meratifikasi protokol tentang penghapusan tindak pidana perdagangan manusia. "Keduanya juga sudah memiliki UU anti perdagangan manusia. Jadi, sebetulnya mereka sudah meiliki komitmen," tambahnya. Jadi, "bisa dibawa ke arah sana, sebagi kasus sindikat perdagangan orang," paparnya lebih lanjut. Rencananya, LSM Migrant Care akan terus berkomunikasi dengan Kedutaan Malaysia di Jakartas untuk mempertanyakan kasus ini. "Kami juga akan menggelar unjuk rasa TKI not for sale di depan Istana Merdeka dalam satu atau dua hari ke depan karena ini tanggungjawab presiden," jelasnya. "Presiden harus tahu warganya didiskon, menjadi obyek perdagangan di sana (di Malaysia)," tegasnya. Link terkait Topik terkait