Usulan kuota 40% perempuan di Uni Eropa
Komisi Eropa mengusulkan peraturan yang mengharuskan perusahaaan terbuka sedikitnya memiliki 40% perempuan dalam dewan direksi noneksekutif pada tahun 2020.
Inggris berpendapat pendekatan sukarela yang ditempuh sudah efektif. Namun sanksi atas pelanggaran peraturan akan diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Sebelumnya Vivien Reding, yang menjabat Wakil Presiden Uni Eropa untuk Peradilan, Kewarganegaran, dan Hak Fundamental, mendesak agar sanksi juga ditetapkan oleh Uni Eropa, antara lain dalam bentuk denda. Saran penerapan sanksi umum itu sudah ditentang oleh sembilan negara anggota, termasuk Inggris Raya. Vivien Reding mengatakan bahwa usulan peraturan yang disebutnya sebagai 'prakarsa terobosan' itu sudah dilunakkan. Bagaimanapun pembatasan 40% perempuan di dewan direksi noneksekutif perusahaan-perusahaan terbuka Eropa itu masih membutuhkan pengesahan dari Parlemen Eropa dan Dewan Menteri. Inggris menentang Inggris merupakan salah satu pengkritik peraturan tersebut dan Menteri Urusan Bisnis, Vince Cable, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pendekatan sukarela yang diterapkan Inggris selama ini sudah efektif. Pekan lalu, Majelis Tinggi Parlemen Inggris, sudah menyimpulkan bahwa usulan Komisi Eropa tidak akan berhasil menangani akar dari penyebab ketimpangan. Proporsi perempuan dalam dewan direksi noneksekutif di perusahaan-perusahaan terbuka Inggris -yang tercatat di bursa saham- pada tahun 2010 mencapai 12,5% atau naik dari 7% pada 1999. Sebuah undang-undang di Inggris kini sedang dibahas agar peraturan perekrutan diganti pada tahun 2016 untuk memilih perempuan daripada laki-laki jika memiliki keterampilan yang sama hingga kuota 40% perempuan bisa dicapai. Secara umum di negara-negara Eropa, pria masih mendominasi dewan direksi maupun posisi penting dalam dinas layanan umum walau keterwakilannya sudah meningkat di beberapa negara. Link terkait Topik terkait