Krisis kertas toilet di New Jersey
Ibukota negara bagian New Jersey, AS menghadapi kekurangan kertas toilet menyusul perselisihan mengenai masalah harga.
Dewan kota mencurigai anggaran pengadaan kertas toilet dan cangkir kertas yang besar. Dewan kota Trenton menolak untuk menyetujui kontrak senilai US$42.000 atau Rp. 384.888.000 untuk produk kertas, setelah sebelumnya menolak keras pengadaan cangkir kertas dengan biaya US$ 4.000 atau Rp. 36.656.000. Kertas toilet, bersama dengan pasokan lain, biasa digunakan di gedung pemerintah seperti balaikota. Dihilangkannya cangkir kertas dari kontrak belum menyingkirkan kecurigaan anggota dewan terhadap proses penawaran untuk pengadaan barang-barang tersebut. Salah seorang anggota dewan mengatakan kepada Bloomberg News bahwa "Kami tidak akan mengirimkan cek kosong". George Muschal mengatakan dewan tidak ingin menyetujui keputusan Walikota Tony Mack untuk memasukan biaya sebesar US$ 4.000 atau lebih dari 36 juta rupiah untuk cangkir kertas untuk minuman panas, dan menyebut anggaran itu tidak masuk akal. Kontrak dibahas dan diputuskan selama tiga kali, sebagian besar dilakukan pada Januari lalu. Menurut laporan, cangkir kertas disingkirkan tanpa proses penawaran yang baru. Anggota dewan juga mempertanyakan mengapa kota tidak berusaha mengajak para pemasok di Trenton untuk mengajukan penawaran. Anggota dewan Kathy McBride, yang memutuskan kontrak pada pemungutan suara Januari lalu, mengatakan langkah itu menimbulkan kecurigaan dari dewan. "Terdapat banyak kesalahan dari dua pihak," kata dia. "Saya selalu berpatokan pada satu tujuan, dan saya mewakili penduduk kota." Bagaimanapun, McBride mengatakan kepada Times of Trenton bahwa dewan kota memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan kota bekerja. Walikota Mack, yang menjabat sejak 2010, hampir mengalami pemilu untuk pemecatan 2011, menyusul pertanyaan mengenai praktek penyewaannya. Kota itu telah kehilangan tujuh administrator bisnis sejak masa pemerintahannya, termasuk satu orang yang mengundurkan diri karena tuduhan penyalahgunaan dana kampanye, dan satu lagi mundur sebelum mulai bekerja di pemerintahan kota.