Pancasila dan keragaman dalam bulutangkis yang berhasil kibarkan 'merah putih'
Di tengah maraknya isu keragaman, di antara berbagai kelompok yang mengangkat pentingnya menjaga kebhinnekaan adalah pebulutangkis dengan menyebut perbedaan menjadi faktor penguat dalam mengibarkan bendera Indonesia di panggung internasional.
Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir salah satu pasangan ganda campuran bulutangkis Indonesia kelas dunia. Salah seorang penggagas acara itu, Haryanto Arby bercerita tentang pengalamannya bertanding dan bersamaan terjadi kerusuhan 1998 dengan banyak keturunan Cina yang menjadi korban. Ia menangis saat membacakan pengalamannya itu. "Kami berjuang di luar negeri, kami bertarung pada saat kerusuhan SARA...Kami tak tahu nasib keluarga kami...Di manca negara kami terus ditanya mengapa kami tetap setia mengapa kami mau tampil dan menjaga tegaknya Indonesia. Mengapa semangat dan cinta kami tidak sirna sementara saudara kami di Jakarta menjadi sasaran murka kerusuhan SARA," kata Haryanto. "Tapi demi berkibarnya merah putih kami tetap bertarung bagi Indonesia melupakan perbedaan SARA dan satukan asa untuk menjadi juara. Tim bulutangkis memang berbeda-beda dan berwarna. Kami berasal dari suku, agama, budaya yang tak sama. Perbedaan tak membuat kami menjadi lemah tapi dengan kompak dan bersatu...Kami semua berbeda tapi semua inilah yang menyatukan dan modal kami menjadi juara," tambahnya. Sementara itu secara khusus kepada BBC Indonesia, Haryanto mengatakan, "Pancasila itu sudah kita alami di bulutangkis. Yang selama ini kita rasakan, kita di bulutangkis ini berbeda-beda, baik suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan itulah yang menguatkan kita jadi bisa mengibarkan merah putih di pentas dunia, khususnya di bulutangkis." Haryanto adalah salah satu dari sejumlah anggota Komunitas Bulutangkis Indonesia yang menyatakan dukungan terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam acara yang diselenggarakan pada lahirnya Pancasila Kamis (1/6). Pada hari yang sama pemerintah Presiden Joko Widodo menyatakan setiap tanggal 1 Juni ini sebagai hari libur nasional diantaranya untuk menekankan keragaman yang ada di Indonesia. FPI menolak 1 Juni jadi hari libur Salah satu kelompok yang menentang keputusan pemerintah ini adalah Front Pembela Islam (FPI). Anggota Lembaga Dakwah Dewan Pimpinan Pusat FPI, Habib Novel, mengatakan kelompoknya menolak karena ini hanya permainan penguasa. "Semua elemen bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila termasuk adalah FPI. Yang betul-betul sesuai dengan jalan Pancasila. Tetapi perlu kami garis bawahi nggak perlu dijadikan 1 Juni ini sebagai tanggal merah." Pertama sudah terlalu banyak hari libur yang ada di tanggalan Indonesia. Ini kita melihat ada kepentingan politik. Aji mumpung politik yang berkuasa," kata Novel yang pernah bekerja di waralaba Pizza Huts tersebut. Polemik tentang Pancasila dan cara penerapannya muncul baru-baru ini. Hal ini kemungkinan, salah satunya, dipengaruhi pengalaman Indonesia di bawah Presiden Soeharto yang dipandang mempergunakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai sarana untuk menekan demokrasi. Seperti dikatakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Thung Ju Lan. "Kalau menurut saya penting (untuk menyatakan 1 Juni sebagai hari libur) karena menekankan kembali ada cita-cita kebangsaan yang sudah dibuat oleh founding fathers. Dasarnya itu adalah memang Pancasila. Itu yang menyatukan dari kebhinnekaan kita. Nah memang sulitnya kita dulu punya trauma P4. Jadi dianggapnya Pancasila ini dulu tidak terlalu bermanfaat," kata Thung Ju Lan , ahli etnisitas dan nation building di LIPI. Mantan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dipenjara dua tahun karena menista agama Islam. Ahok, Pancasila dan keragaman Salah satu peristiwa yang dipandang berbagai pihak mewakili semakin meningkatnya intoleransi di Indonesia adalah kejadian yang dialami Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mantan gubernur DKI Jakarta ini dipenjara dua tahun karena dianggap terbukti telah menista agama Islam. Habib Novel mengatakan Ahok adalah perusak keragaman yang ada di Indonesia. "Pancasila itu betul-betul kita pakai memenuhi unsur keberagaman. Yang merusak Bhinneka Tunggal Ika, yang merusak Pancasila adalah justru Basuki Tjahaja Purnama. "Itu biang keladinya yang paling ke depan merusak Pancasila dan NKRI. Dia itu orang yang memecah-belah bangsa, mengatasnamakan agamanya, mengatasnamakan etnisnya. Padahal kita, dialog lintas agama kita sering," tambah Novel. Selain aksi menentang Ahok seperti yang dilakukan FPI, terjadi juga unjuk rasa kelompok masyarakat yang mendukung seperti misalnya lewat aksi pemberian karangan bunga di Balaikota ataupun berbagai pernyataan yang disampaikan di media sosial, seperti Facebook. Hal ini, kata Thung Ju Lan dari LIPI adalah bagian dari proses dinamis. "Kalau saya melihatnya itu suatu pembelajaran politik yang baik yah. Kita mencoba melihat masyarakat kita ini sudah berkembang atau tidak. Dalam Pilkada kemarin dengan munculnya dua kelompok itu, kita belajar banyak dari sana. Ketika ditanyakan apakah terjadi penurunan toleransi terhadap perbedaan akhir-akhir ini, Thung Ju Lan mengatakan Pancasila haruslah dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. "Pancasila waktu itu diterjemahkan, pada masa Orde Baru itu, secara statis dengan pedoman pengamalan itu, membuat dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi memang diperlukan sekali, kita bicara ke depan, jangan lagi melakukan hal yang sama. Karena Pancasila sebagai ideologi harus mengikuti visi masyarakat Indonesia ke depan," tambah Thung Ju Lan.