Komisi I DPR tekankan Marsekal Hadi Tjahjanto harus jaga netralitas TNI dari politik praktis
Rapat paripurna DPR hari Kamis (07/12) akan mengesahkan keputusan Komisi I yang meloloskan Marsekal Hadi Tjahjanto dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu kemarin.
Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan Sekretaris Militer Presiden Joko Widodo pada 2015-2016. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, komisi I menekankan panglima TNI harus netral dalam pilkada maupun pemilu serentak. Komisi I DPR meminta agar Marsekal Hadi Tjahjanto menjaga netralitas TNI dalam politik jika menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, seperti disampaikan anggota Komisi I dari Partai Nasdem, Supiyadin Ari Saputra. "Jadi tadi pesan kita sudahlah panglima itu urusi saja prajuritnya, urusi profesionalitasnya, tak usah masuk wilayah politik praktis, dan kalau perlu tak usah bicara soal politik, tak usah komentar masalah politik, urus saja masalah kebangsaan terutama masalah prajurit bagaimana membangun soliditas bangsa ini dan menjamin bangsa ini dalam keadaan aman," jelas Supiyadin. Beberapa waktu terakhir masalah netralitas TNI disorot sejumlah kalangan setelah Gatot yang menjabat sebagai panglima TNI sejak 2015 lalu, kerap menyampaikan pernyataan politis. Namun, Supiyadin yakin Hadi dapat memfokuskan diri pada pembenahan TNI seperti soliditas dan juga kesejahteraan prajurit dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. Presiden Jokowi usai melantik Panglima TNI Gatot Nurmantyo, pada Januari 2015. Masalah netralitas TNI ini juga menjadi syarat dari Fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Gerindra, Asril Tanjung, mengatakan fraksinya menyetujui pencalonan Hadi dengan dua syarat, salah satunya Kepala Staf Angkatan Udara itu harus berkomitmen menjaga netralitas TNI dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019. Sementara, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PAN, Hanafi Rais, menyebut Hadi harus memastikan tiga matra di TNI memiliki pemahaman yang sama terhadap makna profesionalisme prajurit. Marsekal Hadi Tjahjanto dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada Rabu (06/12). 'Tidak ada ambisi politik' Pengamat militer Susaningtyas Kertopati menyatakan Hadi Tjahjanto memiliki rekam jejak yang baik dalam karier militernya dan tidak memiliki ambisi politik. "Saya rasa sosok pak Hadi Tjahjanto ini tidak perlu kita khawatirkan terlalu dalam, terkait dengan politik ini karena ia sudah berkali-kali mengatakan bahwa tak ingin ikut campur dalam politik, yang sebenarnya prajurit TNI itu kan harus paham dengan politik, kalau tidak paham bagaimana dia bisa mengatasi berbagai hal yang terjadi berkaitan dengan tahun politik," kata Susaningtyas. "Saya rasa Pak Hadi akan menjadi perwira tinggi, seorang panglima TNI yang professional yang tahu bagaimana mengemban amanat undang-undang", tambah dia. Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan sekretaris militer Presiden Joko Widodo pada 2015-2016, kemudian menjadi inspektur jenderal Kementerian Pertahanan pada 2016-2017. Dia dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara pada 18 Januari lalu. Susaningtyas juga mengatakan Panglima TNI juga harus memiliki hubungan yang positif dengan presiden sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara dan tidak boleh dalam kerangka 'politik'. "Karena pak Jokowi sendiri memilih orang yang tak begitu cocok dan tidak bisa nyaman dan berkomunikasi itu kan susah dalam melaksanakannya, asalkan kedua belah pihak tidak lalu menyalahgunakan hubungan yang dekat itu dalam kerangka politik," jelas Susaningtyas. Helikopter Angkatan Udara terbang di atas kapal Angkatan Laut dalam peringatan ulang tahun TNI ke -69 pada 2014 lalu. Kerja sama ini penting untuk penguatan keamanan negara. Selain masalah netralitas, dalam uji kelayakan dan kepatutan Komisi I menyoroti masalah Papua, Keamanan Laut Cina Selatan dan perbatasan. Sejumlah anggta DPR menganggap Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Panglima TNI sehingga dapat memperkuat pengamanan wilayah perbatasan dan kedaulatan negara. Susaningtyas mengatakan Hadi memiliki misi untuk membangun komunikasi yang baik antara Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut, serta memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Poros Maritim Presiden Jokowi. "Sejalan karena memang sadar betul penguatan pilar kelima dari poros maritim itu kan kebutuhan alutsista yang canggih dan mumpuni harus dimiliki TNI AU agar dapat menjaga kedaulatan dan mengawasi perairan Indonesia," jelas dia. Dalam wawancara dengan media usai uji kelayakan dan kepantasan, Marsekal Hadi Tjahjanto tidak banyak berkomentar tentang sejumlah isu seputar TNI. Dalam uji kelayakan dan kepantasan 10 fraksi di DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan Komisi I ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR Kamis (07/12) dan kemudian jika disetujui akan diserahkan kepada presiden.