Efektivitas paket kebijakan ekonomi 'belum diketahui'
Saat membuka perdagangan hari pertama di Bursa Efek Indonesia , Senin (04/01), Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah indikator ekonomi pada 2015 terealisasi dengan baik.
Hal itu, menurutnya, tidak lepas dari delapan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan secara berkala. Karenanya, Presiden Joko Widodo berjanji akan terus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada 2016. “Pada saat-saat sulit, itulah kesempatan kita untuk merombak total tatanan-tatanan yang menghambat kita. Dan itu akan terus kita lakukan. Dan saya yakin dengan itu perbaikan ekonomi akan lebih baik,” kata Presiden Jokowi. Menurut kepala ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, arah strategi pemerintahan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi sudah benar, namun efektivitas penerapannya belum diketahui. “Paket yang dikeluarkan telah banyak, tinggal sekarang percepatan realisasinya saja. Karena jangan sampai menyampaikan janji-janji yang berlebihan, tapi nanti tidak terwujud. Itu akan mempengaruhi sentimen dari pebisnis, pasar modal, dan masyarakat secara keseluruhan,” kata David kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Hal senada diutarakan ekonom Josua Pardede. Menurutnya, ada beberapa kebijakan yang belum terefleksi, seperti deregulasi kebijakan di sektor perdagangan dan insentif untuk mendorong investasi di sektor riil. Apalagi, kata Josua, paket kebijakan ekonomi tersebut “paling cepat dirasakan dampaknya pada semester dua 2016”. Belum terwujud Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismy, mengatakan dunia usaha berharap kebijakan pemerintah yang mendukung langsung daya saing industri, benar-benar diterapkan di lapangan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian G Ismy, berharap kebijakan pemerintah yang mendukung langsung daya saing industri, benar-benar diterapkan di lapangan. Ernovian merujuk paket kebijakan ekonomi tahap ketiga yang mencakup diskon bagi pengguna listrik dan keringanan bagi perusahaan yang menunggak listrik karena kesulitan cashflow dan rawan pemutusan hubungan kerja. “Tetapi dalam pelaksanaannya, PLN (menerapkan) persyaratan tidak nunggak, misalnya. Padahal kita butuh bantuan kan karena kita nunggak,” kata Ernovian. Menanggapi kritik bahwa penerapan paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak terlihat wujudnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, angkat bicara. Menurutnya, implementasi kebijakan ekonomi tidak semua bisa kelihatan langsung. Dia menegaskan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi bertujuan menyederhanakan aturan investasi dan usaha yang selama ini rumit. “Yang paling penting, aturannya sudah ada atau belum? Itu saja dulu, baru pelaksanaannya berjalan nanti untuk bisa dilihat efektif atau tidak,” kata Darmin. Sepanjang 2015, pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Delapan paket tersebut memuat lebih dari 150 deregulasi kebijakan untuk memudahkan pergerakan bisnis di berbagai lini.