Jurnalis Indonesia tuntut Mesir bebaskan wartawan
Sejumlah wartawan di Jakarta menggelar unjuk rasa mendesak pemerintah Mesir untuk membebaskan sejumlah wartawan stasiun televisi Al-Jazeera yang diadili karena dituduh mendukung terorisme.
Ketua Umum AJI Eko Maryadi (kiri) dan wartawan Al-Jazeera, Utet Hasibuan ikut memprotes pengadilan terhadap jurnalis di Mesir. Aksi yang digelar jurnalis Al-Jazeera biro Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, sejumlah wartawan, serta pegiat pro demokrasi ini digelar di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (27/02) siang. "Kami mendesak pemerintah Mesir membebaskan semua jurnalis, termasuk empat wartawan Al Jazeera, yang ditahan serta menghapus ancaman penjara bagi para jurnalis terkait pemberitaan," kata Ikhsan Rahardjo, wartawan Al Jazeera biro Jakarta sekaligus koordinator aksi. Para jurnalis ini juga menuntut agar Pemerintah Mesir menjamin keamanan dan keselamatan para jurnalis yang sedang meliput di Mesir. Pekan lalu, dua puluh wartawan, termasuk tiga wartawan TV Al-Jazeera, diadili di ibukota Mesir, Kairo. Para wartawan ini menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk menyiarkan berita palsu dan bergabung atau membantu organisasi teroris dan membahayakan keamanan nasional. Wartawan lain, termasuk dua dari Inggris, akan diadili secara in absentia. Tidak berdasar Para wartawan ditahan pada akhir Desember, tidak lama setelah pemerintah yang didukung militer di Mesir menyebutkan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah grup teroris. Al-Jazeera menggambarkan dakwaan terhadap wartawan mereka itu tidak berdasar. Salah seorang yang ditahan adalah mantan wartawan BBC, Peter Greste. Demonstran menuntut agar Mesir menjamin keamanan dan keselamatan jurnalis. Departemen Luar Negeri AS menuduh Mesir sengaja mentarget wartawan dengan klaim palsu dan langkah itu menunjukkan "tidak dipedulikannya perlindungan hak asasi". Badan hak asasi Human Rights Watch mengatakan pengadilan itu sebagai bagian dari upaya untuk meredam pemerintahan sementara. "Pemerintah Mesir dalam bulan-bulan terakhir ini tidak menunjukkan toleransi terhadap bentuk pembangkangan dan menahan serta menuntut wartawan, demonstran serta akademisi yang berunjuk rasa secara damai. Pemerintah Mesir menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris walaupun kelompok itu menyanggah terlibat dalam sejumlah pengeboman yang terjadi sejak digulingkannya Mohamad Morsi sebagai presiden.