Pegiat serukan aksi tolak revisi UU KPK
Koalisi Anti Revisi UU KPK menyerukan agar masyarakat dan partai politik menolak rencana DPR untuk melakukan perubahan atas UU KPK dinilai bertujuan melemahkan lembaga anti korupsi tersebut.
Dewi Safitri Produser BBC Indonesia Dukungan terbesar KPK selama ini justru datang dari publik dan pegiat. Koalisi yang antara lain terdiri dari Transparancy International Indonesia, Indonesian Corruption Watch, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Fatayat NU ini menyatakan Minggu (30/09) revisi UU KPK sesuai dengan draf yang sekarang berada di tangan DPR akan melucuti kewenangan terpenting KPK, yakni kemampuan melakukan penuntutan. "Kewenangan penuntutan dihilangkan dan harus dilimpahkan kepada Kejaksaan, ini sangat mengkhawatirkan," kata Fahmi Badoh dari TII. Bila pelimpahan benar terjadi, menurut Fahmi, KPK akan kehilangan kekuatannya untuk memastikan koruptor diadili dan dihukum. "Lihat saja kasus-kasus di Kejaksaan selama ini. Belum lagi di Kejaksaan sendiri ada kasus seperti Jaksa Urip, masih ingat kan," tambah Fahmi merujuk pada kasus seorang jaksa yang menerima suap miliaran rupiah saat menangani kasus korupsi. Dalam pernyataan bersamanya, Koalisi meminta agar Presiden Yudhoyono dan masyarakat waspada dan melawan setiap 'upaya pelemahan sistematis' yang dilakukan DPR. 'Jengkel' Koalisi menilai upaya melakukan revisi adalah serangan kesekian terhadap KPK karena kinerja lembaga itu makin banyak dianggap merugikan partai politik. "Terutama karena sekarang KPK mulai mengorek pundi keuangan partai, bahkan KPK mulai melihat kemungkinan pendanaan korupsi ke arah dana Pemilu," kata Fahmi. Fahmi mengatakan serangan terhadap KPK sebelumnya muncul dalam berbagai pernyataan maupun kebijakan DPR yang berujung pada dihambatnya kinerja KPK, termasuk saat DPR menolak permintaan KPK mendapat fasilitas gedung baru. Sempat pula muncul permintaan agar KPK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan meski belum jelas apa alasan dilakukannya audit tersebut. KPK juga diberitakan mengalami pukulan berat saat 20 penyidiknya diminta kembali oleh markas besar Polri. Tudingan pelemahan ini dibantah DPR. Gedung baru DPR Soal pembangunan gedung baru, DPR beralasan sebagai lembaga sementara (ad hoc) pembangunan gedung baru dianggap akan menghamburkan keuangan negara. Tetapi menurut Eva Kusuma Sundari dari PDI Perjuangan, DPR memang jengkel pada KPK. "Kita jengkel kenapa agenda-genda DPR untuk KPK seperti (dugaan korupsi pemberian dana talangan) Bank Century, mandeg sampai tiga tahun" Eva Kusuma Sundari "Kita jengkel kenapa agenda-genda DPR untuk KPK seperti (dugaan korupsi pemberian dana talangan) Bank Century, mandeg sampai tiga tahun," kata Eva. Kejengkelan DPR bertambah, menurut Eva, karena tiap kali kasus Century dipersoalkan DPR KPK terkesan membelokkannya ke arah upaya pelemahan lembaga itu. "Kalau mengutip kalimat (anggota Komisi III, Fraksi PDIP) Trimedya Panjaitan: KPK memonopoli kebenaran," tegas Eva. Eva menolak menjelaskan posisi partainya terkait draf revisi UU KPK, dengan alasan masih dibahas di Badan Legislatif DPR. "Nanti kalau sudah masuk Panja, baru kita bicarakan tidak pasal per pasal." Usulan revisi UU KPK mula-mula disebut-sebut berasal dari Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, pada bulan Maret tahun lalu. Namun kemudian menurut anggota Fraksi Golkar, usulan didukung pula oleh Fraksi Demokrat di DPR. Terpilih sebagai ketua Panitia Kerja pembahasan Revisi UU KPK adalah Fachri Hamzah, dari Fraksi PKS. Fachri sebelumnya sempat menjadi sumber berita saat menyatakan ingin membubarkan KPK. Link terkait Topik terkait