Keanggotaan Uni Eropa jadi salah satu isu pemilu
Pimpinan Partai Konservatif, David Cameron, mengatakan tidak akan memimpin pemerintah yang tidak menggelar referendum untuk keanggotaan Inggris di Uni Eropa.
Pemilu 2015 diperkirakan tidak menghasilkan pemenang mayoritas. Sebelumnya Nick Clegg, Ketua Partai Liberal Demokrat, mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk kembali menjalin koalisi dengan Partai Konservatif namun prioritas kebijakan Lib Dem harus diutamakan. Pemilihan umum Inggris pada Kamis 7 Mei mendatang diperkirakan akan berlangsung ketat dengan kemungkinan tidak ada partai yang meraih kemenangan mayoritas sehingga memerlukan koalisi untuk memerintah. Hal yang sama terjadi pada pemilu 2010 lalu, yang menghasilkan pemerintahan koalisi Konservatif dengan Liberal Demokrat. Dan salah satu isu yang menjadi perdebatan antar partai adalah keanggotaan Inggris di Uni Eropa, yang bisa mempengaruhi pembentukan koalisi, jika memang tidak ada pemenang mutlak. Perdebatan tentang keanggotaan Uni Eropa para politisi Inggris disiarkan BBC. Partai Buruh, yang dipimpin Ed Miliband, sudah menegaskan menentang referendum tersebut dengan alasan akan menyebabkan ketidakpastikan di dunia bisnis. Sedangkan Nigel Farage -pemimpin partai UKIP yang beraliran politik kanan- mengatakan jika UKIP 'tidak memberi tekanan' kepada perdana menteri maka referendum dikhawatirkan berlangsung 'tidak seimbang'. Sebagian warga Inggris menentang keanggotaan di Uni Eropa. UKIP merupakan kubu yang secara terbuka berkampanye agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Sebagian warga Inggris menentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa, antara lain karena ingin kebijakan di Inggris ditentukan sendiri oleh London dan bukan di pusat pemerintahan Uni Eropa di Brussel, Belgia. Mereka juga tidak suka kalau Inggris harus membayar kontribusi dana yang besar untuk Uni Eropa. Namun tak sedikit pula yang mendukung Uni Eropa, antara lain kalangan bisnis yang berpendapat lepasnya Inggris dari Uni Eropa akan berdampak buruk pada perekonomian.