Kontroversi 'minum kencing unta' Bachtiar Nasir jadi perdebatan politik
Sebuah video yang memperlihatkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir minum air kencing unta dicampur dengan susu unta menjadi viral dan bahkan menjadi sumber perdebatan politik baru.
Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir memperagakan minum air seni unta campur susu di akun Instagram-nya. Video itu pertama dibagikan di akun Instagram @BachtiarNasir yang kemudian sudah ditonton lebih dari 190.000 kali dan mendapat 1.000 lebih komentar. Lompati Instagram pesan, 1 Dalam unggahannya, Bachtiar mengutip beberapa hadis yang menyebut fungsi air seni dan susu unta yang memiliki khasiat kesehatan tersendiri. "Rasanya, agak-agak, pahit-pahit sedikit," kata Bachtiar dalam video tersebut. Bachtiar menyebut lagi bahwa menurut penelitian -yang tak disebutkan sumbernya- kencing unta "bisa menyembuhkan penyakit sel-sel kanker di dalam tubuh manusia". Video tersebut kemudian disebarkan lagi di Twitter, dan menjadi viral. Menurut Spredfast, penggunaan 'kencing onta' naik 93.325% dan digunakan dalam lebih dari 11.000 cuitan sejak Jumat (05/01) sampai Minggu (07/01) sore, sementara 'kencing unta' juga naik 36.073% dan dicuitkan lebih dari 8.000 kali pada kurun waktu yang sama. Sebagian warganet pun kemudian berdebat soal benar atau tidaknya khasiat kesehatan yang terkandung dalam air seni unta tersebut. Namun kemudian ada juga yang berdebat soal sahih atau tidaknya hadis yang digunakan untuk menentukan apakah air seni unta termasuk dalam kategori najis. Bukan hanya warganet saja yang urun bicara soal air seni unta, politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko dan politikus Fahri Hamzah pun ikut mencuitkan soal itu. Namun, perdebatan soal khasiat dan hadis soal air seni unta kemudian malah meluas jadi perdebatan politik sendiri. Pada 2015 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengeluarkan peringatan untuk melarang minum air seni unta dalam upayanya membatasi penyebaran penyakit sindroma pernapasan Timur Tengah atau Mers. Berbagai standar kebersihan umum, seperti menghindari kontak dengan hewan, terutama unta, dan cuci tangan setelah menyentuh unta, harus dilakukan, menurut WHO saat itu. Pernyataan yang juga muncul di situs WHO menambahkan bahwa, "Praktik kebersihan makanan harus dipatuhi. Orang-orang harus menghindari minum susu unta mentah atau air seni unta, atau makan daging yang tidak dimasak sampai matang." Sementara itu, Noorhaidi Hasan, guru besar politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengatakan bahwa, "Saya kira ini sudah lebay lah ya, bahasa anak-anak muda sekarang, perdebatan-perdebatan yang terjadi di ruang publik yang seharusnya masih dalam koridor nalar publik yang sehat sudah kelewat batas." Pada 2015 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengeluarkan peringatan untuk melarang minum air seni unta untuk membatasi penyebaran penyakit Mers. "Semua pihak mencoba untuk mengeksploitasi segala isu yang bisa melemahkan kekuatan, menyerang kubu yang lain. Itu patut kita amati bersama, arahnya ke mana," kata Noorhaidi. Menurut Noorhaidi, perdebatan mengenai isu yang seolah remeh ini kemudian menjadi cerminan dari polarisasi politik Indonesia antara mereka yang "dicap mengusung Islam konservatif dengan yang Islam progresif". Dan sosok Bachtiar Nasir, sebagai salah satu pengusung aksi demonstrasi 212 lewat fungsinya sebagai Ketua GNPF-MUI, dianggap sebagai wakil dari kelompok Islam konservatif itu, kata Noorhaidi. "(Perdebatan) Ini memang masih kelanjutan dari pertarungan (pilkada DKI Jakarta) itu dan tidak akan berakhir sampai pemilu 2019 dan seterusnya. Saya kira warna politik Indonesia masih begitu," tambahnya. Media sosial, yang meniadakan sekat-sekat hierarki, menurut Noorhaidi, juga memudahkan orang untuk berdebat langsung secara lugas. "Tidak ada keengganan apa-apa, sehingga orang merasa bebas mengekspresikan dirinya. Apa yang ingin orang katakan, ya dikatakan saja secara lugas, termasuk isu-isu di-blow up menjadi isu besar. Masing-masing pihak mencari titik lemah dari pihak lainnya," katanya. "Tidak nyaman sebenarnya melihat perdebatan-perdebatan seperti ini, tapi seharusnya ini dipahami sebagai proses demokrasi itu sendiri," ujar Noorhaidi.