Yingluck terindikasi lalai dalam kasus subsidi beras Thailand
Jaksa Agung Thailand telah mendakwa mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam kasus skema subsidi beras yang kontroversial.
Yingluck dimakzulkan karena kasus skema subsidi beras dan dilarang berkiprah di dunia politik selama lima tahun. Jika bersalah melakukan kelalaian dalam kasus subsidi beras, Yingluck terancam hukuman 10 tahun penjara. Badan anti-korupsi juga menyebut dia bertanggung jawab atas kerugian negara dalam kasus tersebut. Yingluck diturunkan melalui keputusan pengadilan pada Mei 2014 lalu, sesaat sebelum militer menggulingkan pemerintahannya yang terpilih melalui pemilu. Dia kemudian dimakzulkan dalam kasus skema subsidi beras dan dilarang berkiprah dalam dunia politik selama lima tahun. Sementara itu, Thailand berada dalam status darurat militer. Yingluck tidak hadir dalam sidang di Mahkamah Agung di Bangkok untuk mendengarkan dakwaannya. Tetapi, wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head mengatakan sidang pada hari ini tampaknya merupakan upaya militer untuk menghancurkan karir politiknya ketika Thailand kembali ke pemerintahan demokratis. "Siap bertindak" Dalam skema subsidi beras pemerintah Thailand yang dipimpin Yingluck membeli beras dari para petani diatas harga pasar, yang menghabiskan dana pemerintah sampai milliaran dollar. Kritik menyebutkan Yingluck menyalurkan uang untuk para pendukung utamanya. Dia mengatakan kebijakannya itu bertujuan untuk membantu para petani dan membantah terlibat dalam pelaksanaan skema tersebut dari hari ke hari. Mahkamah Agung akan memutuskan gugatan tersebut pada 19 Maret mendatang apakah akan menjadikannya sebagai kasus kriminal. Menteri Keuangan Sommai Phasee mengatakan pada Rabu lalu, bahwa kementrian yang dipimpinnya telah menerima surat dari pengawas korupsi nasional yang mendesak gugatan perdata terhadap Yingluck untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 600 milliar baht atau Rp.236 trillun dalam skema subsidi tersebut.