Penentangan hukum atas UU Pengampunan Pajak ditolak MK
Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan uji materi atas UU No.11/2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, Rabu (14/12).
Beberapa serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada September 2016. Gugatan tersebut diajukan oleh beberapa kelompok buruh -Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Yayasan Satu Keadilan, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)- dan seorang warga bernama Leni Indrawati. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua Majelis Sidang MK, Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta. Dan kuasa hukum SBSI serta KSPI, Agus Supriyadi -yang hadir dalam sidang- mengatakan kepada BBC bahwa mereka sepenuhnya menghargai keputusan MK. "Kami sebagai pemohon menghargai dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh pasal-pasal yang diajukan itu semuanya ditolak. Menurut Mahakmah Konstitusi, pasal-pasal tersebut konstitusional, sudah sesuai dengan UUD 1945." Para pemohon menilai peraturan tentang pengampunan pajak tersebut melukai rasa keadilan dalam masyarakat karena bersifat diskriminatif dengan membedakan warga negara pembayar pajak dan warga negara yang tidak membayar pajak. UU Pengampunan Pajak diharapkan membuat pendapatan negara bertambah Rp165 triliun. Selain itu, ketentuan UU No.11/2016 juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana. Demi pendapatan negara Pemerintah Indonesia menempuh kebijakan pengampunan pajak dengan harapan bisa meningkatkan pemasukan pembayaran pajak untuk keperluan anggaran negara. Melalui UU, yang disahkan DPR pada Juni 2016, maka para wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah jika melaporkan dan membayar dalam rentang waktu yang ditetapkan. Namun berbagai pihak, khususnya para serikat buruh, memprotes penerapan UU tersebut dan sebagian menempuh gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. "Buruh adalah pembayar pajak yang taat namun justru buruh itu dihadiahi dengan PP Nomor 78. Nah buat orang-orang yang tidak membayar pajak, khususnya yang banyak uang, justru mereka dikasih karpet merah. Mereka diampuni untuk membayar pajak," jelas Agus Supriyadi. "Itu menjadi diskriminasi dan itulah alasan kita mengapa mengajukan uji materi undang-undang pengampunan pajak," tambahnya. Wajib pajak mendapat kesempatan untuk membayar pajak dengan tarif lebih rendah pada masa yang sudah ditetapkan. Agus merujuk pada Peraturan Pemerintah No.78 yang memberi kewenangan kepada para kepala daerah untuk menetapkan upah buruh sesuai dengan inflasi dan bukan berdasarkan kebutuhan hidup, seperti yang diharapkan para serikat buruh. Selain alasan diskriminatif, gugatan juga diajukan pada kerahasiaan dari para pengemplang pajak tersebut. "Ada pasal 21 sampai 23 tentang pejabat negara -seperti menteri keuangan dan pejabat pajak. Kalau dia menginformasikan secara umum maka dia akan dipidanakan. Artinya kami di pihak buruh sebenarnya ingin tahu siapa pengemplang pajak tapi karena ada pasal itu maka akhirnya kita tidak bsia mencari informasi siapa yang tidak bayar pajak, siapa yang tidak taat pajak."