Aktivis desak presiden batalkan pencalonan Budi Gunawan
Kontroversi pengajuan Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) makin tajam ketika para pegiat antikorupsi mengecam keras dan menyiapkan berbagai langkah lanjutan untuk menggagalkan pencalonan itu.
Presiden mengatakan pencalonan Budi Gunawan berjalan terus. Presiden Joko Widodo, yang memegang kewenangan mengangkat Kapolri, mengaku sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Di sela-sela kunjungannya di Bandung, Senin kemarin (12/01), ia berkilah sudah mempertimbangkan secara matang pencalonan itu berdasarkan masukan dari Komisi Kepolisian Nasional. Saat presiden menyampaikan hal itu, sejumlah pegiat antikorupsi mendatangi PPATK, untuk memastikan apakah Jokowi meminta masukan lembaga itu, di antaranya adalah Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional, Dadang Trisasongko. "Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan agar presiden bisa sedikit lebih berbesar hati, untuk mengundang KPK dan PPATK," cetus Dadang. "Untuk sebuah keputusan yang sangat strategis, sangat penting, seperti memilih Kapolri ini, Jokowi mundur selangkah lah, untuk kebaikan ke depan, dari pada nantinya ujung-ujungnya seperti pemerintahan SBY, banyak menterinya ditangkap KPK," tegas Dadang. "Itu akan meruntuhkan kredibilitas Presiden Jokowi sendiri." Pemeriksaan internal Para aktivis meragukan penyelidikan internal Polri dalam kasus 'rekening gendut'. Dadang Trisasongko menyebutkan, Budi Gunawan diduga tersangkut kasus rekening gendut, yakni rekening bank milik sejumlah jenderal, termasuk Budi Gunawan, yang nilainya puluhan miliar dan dinilai tidak wajar. Kasus ini mencuat tahun 2010 lalu, namun tak pernah dilanjutkan dengan proses hukum, setelah pemeriksaan internal Mabes Polri menyebutkan bahwa tidak ada yang tidak wajar dalam rekening-rekening itu. Itulah yang dijadikan dasar Komisi Kepolisian Nasional ketika memasukan nama Budi Gunawan sebagai salah satu dari lima calon Kapolri. "Kami sebelum mengajukan (nama) itu sudah mendapat hasil klarifikasi dari Mabes Polri terhadap isu-isu itu. Mabes Polri sudah mengirim hasil klarifikasi itu tahun 2010, bahwa yang bersangkutan dinyatakan clear (bersih). Itulah yang menjadi pegangan kami, bahwa Pak Budi Gunawan tak punya masalah dengan rekening (gendut) tadi," kata anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan. Hasil pemeriksaan internal Polri itu diragukan kredibilitasnya oleh para pegiat antikorupsi. Lebih-lebih setelah Polri tak mau membuka hasil pemeriksaan itu kepada publik, bahkan setelah diperintahkan Komisi Informasi Publik atas gugatan Indonesian Corruption Watch (ICW). Anggota badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho menyebutkan, sebetulnya setidaknya sudah dua kali PPATK menyampaikan catatan tentang Budi Gunawan kepada pemerintah. Pertama waktu Kompolnas meminta masukan PPATK untuk pencalonan Kapolri pengganti Timur Pradopo. Yang kemudian memperoleh jabatan Kapolri saat itu adalah Jenderal Sutarman, yang masih menjabat sampai sekarang. Kedua, waktu penyaringan nama-nama calon menteri Kabinet Kerja Jokowi. "Saya menduga di dua proses itu nama Budi Gunawan patut diduga tidak mendapat persetujuan KPK dan PPATK," kata Emerson. "Karenanya cara yang diambil Jokowi sekarang, tidak melibatkan kedua lembaga itu, karena kemungkinan akan ada stabilo merah buat Budi Gunawan," tegas Emerson lagi. Ketua bidang hukum dan monitoring peradilan ICW ini menjelaskan, data yang diperolehnya serta investigasi majalah Tempo menunjukkan, di rekening Budi Gunawan dan anaknya, terdapat transaksi mencapai kebih dari Rp50 miliar dari pihak yang bermasalah secara hukum. Karena itu Emerson memprakarsai petisi menolak pencalonan Budi Gunawan. Namun Presiden Jokowi bergeming. Ia mengatakan, pencalonan berjalan terus dan kini tinggal menunggu proses di DPR.