Hakim Cile minta maaf pada korban diktator
Sebuah badan kehakiman di Cile menyatakan permintaan maaf atas tindakan para anggotanya selama masa pemerintahan diktator militer pada era 1970 dan 1980-an.
Kudeta militer tahun 1973 masih menjadi isu yang memicu perpecahan di Cile. Lebih dari 3.000 orang tewas di bawah pemimpin diktator Jenderal Augusto Pinochet antara 1973 dan 1990. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Hakim Nasional Cile menyatakan bahwa lembaga peradilan pada saat itu telah meninggalkan perannya sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara. "Waktunya telah tiba untuk meminta pengampunan korban... dan masyarakat Cile," kata para hakim. Permintaan maaf yang dinyatakan belum pernah terjadi sebelumnya ini dikeluarkan datang seminggu sebelum peringatan ke-40 kudeta yang menjatuhkan Jenderal Pinochet. Pernyataan ini juga menyatakan para anggotanya, dan khususnya Mahkamah Agung, telah gagal dalam tugasnya untuk melindungi korban kekerasan yang dilakukan oleh negara. Diabaikan Asosiasi hakim mengakui bahwa peradilan Chili bisa dan harus melakukan lebih banyak untuk melindungi hak-hak mereka yang dianiaya oleh rezim diktator. Dikatakan hakim telah mengabaikan nasib korban yang menuntut intervensi mereka. Pengadilan Cile telah menolak sekitar 5.000 kasus permintaan mencari bantuan untuk menemukan anggota keluarga dan kerabat yang hilang diculik atau dibunuh oleh pihak berwenang. Kritikus mengatakan mereka merespon dengan mengatakan tidak memiliki informasi mengenai nasib para orang hilang ini. Pemerintah Cile yang saat ini berhaluan kanan-tengah telah mengatakan negaranya akan secara resmi mengakui peringatan kudeta ini. Presiden Sebastian Pinera mengatakan bulan lalu bahwa kudeta pada 11 September 1973 adalah "fakta sejarah" dan ulang tahun yang ke-40 harus menjadi waktu "refleksi." Pengumuman itu datang setelah seorang senator konservatif dan mantan presiden Serikat Demokratik Independen, Hernan Larrain, meminta maaf atas tindakan partainya. "Saya meminta maaf," katanya. "Ini adalah suara saya untuk rekonsiliasi."