Covid-19: 'Petugas kesehatan di garis depan dan kelompok rentan' diprioritaskan sebagai penerima vaksin virus corona
Otoritas berwenang sedang menyusun siapa saja yang diprioritaskan sebagai penerima tahap pertama vaksin Covid-19 yang ditargetkan akan diberikan mulai Januari tahun depan.
Perawat mengenakan alat pelindung diri (APD) menangani pasien di Poli Pinere RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (09/08). Ada sejumlah kelompok masyarakat yang dipertimbangkan sebagai prioritas, yaitu petugas kesehatan di garis depan, kelompok rentan, serta orang-orang yang latar pekerjaannya rentan terpapar Covid-19. Rencana pemerintah ini disambut baik para calon penerima, namun Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia meminta agar uji klinis melibatkan mereka untuk memastikan keamanannya. Sementara, seorang ahli penyakit menular menganggap percepatan produksi vaksi itu terlalu terburu-buru sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada efektivitasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa diberikan vaksin Covid-19 pada Januari 2021. Dia menambahkan bahwa PT Bio Farma mampu memproduksi hingga 100 juta vaksin corona bulan ini, dan angka itu bisa mencapai 250 juta pada akhir tahun. Siapa saja yang diprioritaskan paling awal mendapat vaksin Covid-19? Direktur lembaga penelitian biologi molekuler Eijkman, Profesor Amin Soebandrio, mengatakan saat ini sedang disusun rekomendasi untuk menentukan kebijakan kelompok mana saja yang akan menjadi prioritas saat vaksin Covid-19 sudah tersedia. Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) seusai melakukan peninjauan fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Selasa (11/8/2020). Dia mengatakan saat ini sedang disusun rekomendasi oleh ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization), atau Kelompok Penasihat Teknis Indonesia untuk Imunisasi, tentang siapa yang diprioritaskan menerima vaksin di tahap awal. Menurutnya, ada empat kelompok yang harus dipertimbangkan sebagai penerima di tahap awal. "Yang pertama adalah frontliners, atau orang yang di garda depan, itu baik di garda depan sebagai tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang menjaga misalnya keamanan atau ketertiban," kata Amin kepada BBC News Indonesia pada Kamis (13/08). Kelompok yang berikutnya, lanjut Amin, adalah kelompok orang-orang rentan, seperti mereka yang berusia lanjut, memiliki komorbid, atau penyakit penyerta yang dapat memperparah infeksi Covid-19. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang karena pekerjaannya mereka beresiko tinggi untuk terpapar ataupun mereka yang memang terpapar kepada orang yang diketahui membawa virus. Sementara, mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan masuk dalam kelompok keempat. Simulasi uji klinis vaksin Covid 19 di Fakultas Kedokteran Unpad, Kamis (5/8). "Saat ini saya belum mengetahui siapa yang akan didahulukan dari keempat itu. "Tetapi walaupun itu belum menjadi policy, hampir semuanya sepakat yang harus diberi terlebih dahulu adalah frontliners, artinya mereka di garda depan, utamanya tenaga kesehatan, keamanan, ketertiban yang memang kontak langsung dengan orang-orang yang diduga membawa virus," ujar Amin. Amin menjelaskan vaksinasi, atau imunisasi, sebenarnya diberikan untuk bisa mencapai adanya kekebalan di masyarakat, atau istilah yang lebih populer sebagai herd immunity, demi memutus rantai penularan. "Kita mengharapkan sekitar 70 sampai 80 persen penduduk itu memiliki herd immunity. Sehingga target imunisasi itu adalah sekitar 70% dari populasi, atau sekitar 175 juta dari penduduk Indonesia," tambahnya. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam keadaan darurat membolehkan dua fase uji yang terakhir dilewat, sehingga vaksin bisa lebih cepat diproduksi secara massal. Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8). 'Imunitas tidak hanya dengan satu kali suntikan' Meski demikian, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyangsikan target pemerintah yang menyebut vaksin akan siap pada Januari 2021. Miko menilai kemauan pemerintah itu terlalu terburu-buru. Ia mengingatkan masyarakat umum bahwa meskipun sudah memasuki tahapan uji klinis, proses itu masih berpeluang untuk gagal. Dia menambahkan, percepatan proses pembuatan vaksin juga menuai keprihatinan terhadap efektivitas dari jangka waktu imunitas yang mampu diberikan oleh vaksin itu. Ia mengatakan dengan rentang waktu yang pendek, itu berarti level kekebalan dari antibodi yang dipicu oleh vaksin hanya bisa terukur hingga tiga bulan. Padahal, semestinya minimal sebaiknya adalah enam bulan, dan masa uji klinis harus melampaui dari batas waktu itu. "Masalahnya adalah kadar antibodinya dalam enam bulan, harusnya diukur masih level protektif atau tidak. "Jadi berapa bulan - harusnya sih tujuh bulan atau delapan bulan - sehingga dia menurunnya kapan. "Di tujuh bulan, di enam bulan, di delapan - itu harus tahu. Supaya tahu kapan suntikan kedua diberikan. Bukan hanya memberikan imunitas terus selasai - nggak satu kali," kata Miko via telpon, Kamis (13/08). "Vaksin ini nggak diberikan satu kali setahun. Akan dua kali setahun," tambahnya. Lebih lagi, aspek keamanan vaksin itu juga ditakutkan belum terdeteksi akibat proses yang dinilainya terlalu cepat. "Ada protokol yang saat ini saja sudah dipercepat - jadi obat atau vaksin harusnya lima tahun. Ini kalau dipercepat semua - uji kimianya, uji biologisnya, sampai ke uji klinisnya cepat sekali. "Buat saya cepat sekali. Ini artinya kehati-hatian harus dilakukan karena ini akan diberikan ke manusia yang hidup - harus hati-hati. Tiga bulan buat saya tidak hati-hati," tutur Miko. Menanggapi keprihatinan yang ada, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan proses pembuatan vaksin di Indonesia juga dilaksanakan dengan memerhatikan persiapan di negara-negara lainnya. "Pasti kita akan selalu mengumpulkan informasi dan hasil penelitian uji klinis yang sendang dilakukan di berbagai negara juga. Jadi kita belajar bersama-sama dengan suluruh dunia," kata Wiku via telpon, Kamis (13/08). Apa tanggapan pasien cuci darah dan perawat? Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir, berharap proses uji klinis akan berlanjut melibatkan relawan yang memiliki penyakit penyerta untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin itu. "Harapan kami seperti itu, ketika sudah diuji orang sehat dan berhasil, tentunya juga harus diuji coba dengan pasien dengan penyakit penyerta. "Karena bagaimanapun, pasien-pasien ini kan sangat rentan. Kalau nggak diuji nanti bagaimana kita tahu hasilnya bahwa vaksin ini memang bekerja di orang yang dengan penyakit bawaan," kata Tony melalui telpon, Kamis (13/08). Menurut Tony, ada sekitar 200.000 pasien gagal ginjal yang berujung pada cuci darah, dengan mayoritas dari mereka berada di pulau Jawa, khususnya di provinsi-provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pasien sedang menjalani cuci darah. Sedangkan, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, juga berharap vaksin yang disiapkan akan menghasilkan dampak positif terhadap penurunan penyebaran atau transmisi kepada manusia yang sudah diimunisasi. Ia menyebut para petugas medis, termasuk perawat, harus menjadi priotias karena mereka membutuhkan vaksin itu tidak hanya untuk menjaga keselamatan petugas di garda depan, tetapi juga keamanan pasien layanan kesehatan. "Karena ini melayani pada kondisi yang penuh resiko. Jadi kalau kita mendapatkan vaksin - ya taruhlah vaksin ini secara ilmiah sudah terbukti dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus corona - maka kita bisa memberikan pelayanan itu dengan lebih terjamin keselamatannya dari penularan. "Karena kita punya prinsip itu jangan sampai tertular dan menjadi sumber penularan," kata Harif, Kamis (13/08). "Kalau dia dibekali oleh vaksin yang memberikan dia kekebalan tubuhnya terhadap virus corona berarti satu langkah awal, yaitu bagaimana keselamatan dia pada saat melayani pasien-pasien, khususnya dalam konteks pandemi hari ini, akan menjadi lebih aman," tambahnya. Menurut Harif, setidaknya ada 130.000 perawat yang terlibat dalam penangan Covid-19 di Indonesia. Angka itu terdiri dari serkitar 120.000 yang bertugas di lebih dari 830 rumah sakit yang ditunjuk pemerintah, serta sekitar 10.000 dari mereka yang bertugas di kurang-lebih 2.000 puskesmas. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah saat ini masih fokus pada uji klinis tahap tiga dan belum menentukan siapa yang akan diprioritaskan untuk menerima vaksin Covid-19. "Pada saat kepastian produksi dan akses pada vaksin yang tersedia untuk masyarakat Indonesia, dari situ kita akan melakukan pendataan lebih detail," kata Wiku. "Yang pertama memastikan studi klinis fase tiga selesai dengan baik dan kemampuan produksinya tersedia di Bio Farma. "Pada prinsipnya kita memiliki kemampuan produksi yang cukup tinggi di PT Bio Farma, tetapi tetap kita harus memastikan dulu tentang bahan vaksinnya dulu," tambahnya.