Ganti rugi untuk para korban Marcos
Presiden Filipina, Benigno Aquino, menandatangani undang-undang yang akan memberikan ganti rugi kepada para korban di bawah kekuasaan mantan Presiden Ferdinand Marcos.
Benigno Aquino menyatakan pemberian kompensasi diharapkan dapat memperbaiki kesalahan. Untuk keperluan ganti rugi, pemerintah telah menyediakan dana US$224 juta. Uang tersebut diambil dari rekening Marcos di Swiss. Ribuan orang diperkirakan berhak menerima ganti rugi akibat pelanggaran hak asasi manusia dan penyiksaan selama dua dekade Ferdinand Marcos berkuasa. Para korban antara lain mengalami penyiksaan, penahanan semena-mena, dan pemerkosaan oleh aparat keamanan di zaman Marcos. Bila korban telah meninggal dunia, ganti rugi rencananya akan diserahkan kepada keluarga. Benigno Aquino mengatakan undang-undang itu akan meluruskan kesalahan di masa lalu. "Kita mungkin tidak akan mampu mengembalikan waktu hilang yang dialami para korban pemberlakuan undang-undang darurat, tetapi kita dapat meyakinkan kepada mereka ada pengakuan negara tentang penderitaan mereka yang akan membantu menyembuhkan luka-luka mereka," kata Aquino dalam peringatan revolusi di Manila, Senin, 25 Februari. Jumlah kecil Ferdinand Marcos memberlakukan undang-undang darurat dan ribuan orang mengalami penyiksaan. Sebagian kalangan menyambut baik keputusan pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada para korban kekejaman, seperti seorang aktivis anti-Marcos, Loretta Ann Rosales. Rosales disiksa oleh aparat keamanan di zaman pemerintahan Ferdinand Marcos dan kini menjadi Ketua Komisi HAM Filipina. "Undang-udang ini penting untuk memperbaiki pelanggaran di bawah kediktatoran Marcos dan mewajibkan negara memberikan ganti rugi kepada semua orang yang mengalami pelanggaran berat hak asasi manusia mereka," kata Rosales seperti dikutip kantor berita AFP. Namun sejumlah kritikus mengatakan jumlah korban begitu banyak sehingga jumlah ganti rugi yang akan diterima setiap korban hanya akan sedikit. Pada 2011 pemerintah juga memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM.