Pembangunan taman di Istanbul ditunda
Pemerintah Turki sepakat menunda pembangunan kembali taman di Istanbul dan menunggu keputusan pengadilan setelah berunding dengan pengunjuk rasa.
Unjuk rasa berawal dari penentangan pembangunan Taman Gezi di Istanbul. Rencana pembangunan di Taman Gezi, yang awalnya dilakukan para pegiat lingkungan, memicu unjuk rasa antipemerintah yang meluas di negara itu. Kini pemerintah menegaskan tidak akan memulai proyek pembangunan sampai keluarnya keputusan pengadilan yang memutuskan apakah pembangunan sah atau tidak. "Tentu saja pemerintah menghormati keputusan pengadilan dan berkewajiban untuk mewujudkannya," tutur Wakil Ketua Partai AK yang memerintah, Huseyin Celik, kepada kantor berita AFP. Namun dia juga menuntut agar para pengunjuk rasa di Taman Gezi segera menghentikan aksinya. Keputusan diambil setelah Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, bertemu dengan delegasi pengunjuk rasa, Solidaritas Taksim, hingga larut malam, Kamis 13 Juni. Pertemuan dengan pengunjuk rasa diambil setelah Erdogan mengeluarkan ultimatum agar para pengunjuk rasa meninggalkan Taman Gezi. Namun wartawan BBC di Istanbul, James Reynolds, melaporkan hingga Jumat pagi tenda-tenda pengunjuk rasa masih tetap berdiri. Melewati referendum Jika keputusan pengadilan mendukung pemerintah -yang diperkirakan membutuhkan waktu beberapa bulan- maka keputusan akhir akan diserahkan kepada rakyat lewat referendum. Salah seorang pengunjuk rasa, Tayfun Kahraman, menyambut baik keputusan pemerintah tersebut dan -para pengunjuk rasa akan mengkaji keputusan tersebut sebelum mengambil keputusan pada Jumat malam. "Komitmen ini menyusul tawaran referendum pada hari Rabu jika pengadilan mendukung pemerintah," tutur Kahraman. "Perdana menteri mengatakan bahwa jika hasil dari suara masyarakat menolak dan membiarkan kawasan ini sebagai taman, maka mereka akan mematuhinya." Lima orang meninggal dan ribuan orang terluka sejak unjuk rasa di Taman Gezin pada 31 Mei, yang kemudian meluas ke Alun-alun Taksim setelah aparat keamanan bertindak keras terhadap pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah pimpinan Erdogan makin otoriter dan berupaya menerapam nilai-nilai Islam konservatif di sebuah negara sekuler.