Ada 'upaya menarik' TNI ke politik praktis
Walaupun reformasi di tubuh TNI dinilai telah mengalami kemajuan, proses itu dapat mengalami kemunduran karena ada upaya menarik TNI ke dalam politik praktis, seperti dikhawatirkan pengamat.
TNI mulai membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, tetapi masih terjadi upaya untuk menarik "tentara dalam ke dalam politik praktis." Laju reformasi TNI itu juga bisa terganggu karena kelompok sipil lemah dalam menjalankan kontrol. Demikian beberapa persoalan yang mengemuka dalam diskusi Quo vadis Reformasi TNI, Senin (05/10) di Komnas HAM, Jakarta, bersamaan dengan HUT TNI ke-70. Peneliti dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan, saat ini TNI mulai membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Namun demikian, menurutnya, pada tingkatan pusat dan daerah masih terjadi upaya untuk menarik "tentara dalam ke dalam politik praktis." "Kelemahan dari politisi sipil, masih banyak dari mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Yang saya kritik adalah adanya pemikiran bahwa calon presiden atau wapres harus ada TNI-nya, padahal manajemen politik dan komunikasi dari kalangan sipil tidak kalah," katanya. Kedekatan pribadi Upaya 'menarik kembali' tentara dalam politik oleh para politisi sipil juga terlihat dari pengalaman praktek pemilihan kepala daerah selama ini, tambah Ikrar. Sikap oknum anggota TNI yang "tergiur" dunia politik praktis, menurut Ikrar Nusa Bakti, akibat reformasi kultural di dalam TNI belum terjadi secara menyeluruh. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena ada kedekatan pribadi antara calon kepala daerah dan pimpinan TNI di wilayah itu. "Terus-terang yang khawatir mengenai itu justru dari kalangan TNI sendiri, karena mereka nggak mau anggotanya atau oknumnya digunakan untuk kepentingan politik," jelasnya. Ikrar mengatakan upaya menarik tentara ke politik praktis dapat menganggu proses reformasi TNI yang sedang berlangsung. Sikap oknum anggota TNI yang 'tergiur' dunia politik praktis, menurutnya, akibat reformasi kultural di dalam TNI belum terjadi secara menyeluruh. Kontrol sipil yang lemah Adapun peneliti LSM Imparsial, Al Araf mengatakan, ada kecenderungan menguatnya 'keterlibatan TNI dalam ranah urusan sipil yang melanggar hukum'. Hal ini menurutnnya terlihat dari adanya ratusan memorandum of understanding (MoU) antara TNI dengan kementerian, lembaga, universitas, perusahaan, dan pemerintah daerah. Peneliti LSM Imparsial, Al Araf mengatakan, ada kecenderungan "menguatnya keterlibatan TNI dalam ranah urusan sipil yang melanggar hukum". "Berbagai MOU tersebut membuat dinamika TNI masuk kembali ke dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri, seperti terlibat penjagaan stasiun, terminal, seperti masa Orde Baru," ungkapnya kepada BBC Indonesia di sela-sela diskusi. Ditambahkannya, kesepakatan tersebut telah melanggar UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Sebenarnya itu bukan tugas TNI. Tugas utama TNI adalah alat pertahanan negara," katanya. Dia mengkhawatirkan, praktek seperti itu dapat menjadi celah bagi TNI untuk ‘bermain’ di ranah sipil-politik. "Persoalannya, ketika Panglima TNI membuat kerja sama dengan kementerian, tidak ada koreksi dari otoritas sipil atas kesalahan itu. Ini salah satu faktor otoritas sipil terlihat permisif terhadap persoalan-persoalan dugaan penyimpangan TNI dan kementrian terkait," jelasnya. Panglima TNI: Tidak berpolitik praktis Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam jumpa pers di Mabes TNI, Minggu (04/10), mengatakan pihaknya menyerukan agar anggota TNI 'tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya'. Di hadapan wartawan, Gatot Nurmantyo berharap agar prajurit TNI memiliki kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, informasi sipil, dan hak asasi manusia. Dia juga menegaskan, walaupun terdapat kekurangan, TNI saat ini berada dalam 'periodesasi kekuatan yang membanggakan'. "Karena reformasi internal, baik secara ritual maupun kultural, telah sepenuhnya tuntas kami laksanakan," tandas Gatot.