Pemilu Malaysia: Merasa tak berguna, kaum muda Malaysia tak gunakan kekuatan mereka
Ketika rakyat Malaysia mendatangi bilik-bilik suara hari ini, kaum milenial seharusnya dapat menggunakan kekuatan mereka di kotak suara. Tetapi begitu banyak kaum muda yang bahkan tidak mendaftar. BBC menyimak angka-angka -dan kaum muda- untuk mengkaji apakah mereka paham dan peduli pada pengaruh mereka.
Banyak anak muda di Malaysia tidak percaya pengaruh yang sebenarnya mereka miliki. Dari 18,7 juta pemilih terdaftar di Malaysia pada akhir 2017, lebih dari 40% berusia antara 21 dan 39 tahun. Jumlah itu dua kali lipat dari jumlah pemilih yang berusia di atas 60. Melihat bahwa 70% anggota parlemen Malaysia berusia di atas 50 tahun, dan hingga belum lama ini mahasiswa Malaysia di universitas negeri bahkan tidak diizinkan untuk terlibat apa pun secara politik, kita mungkin bisa mengerti mengapa mereka adalah generasi pemilih yang malas terlibat. Tetapi ketika para pemilih mencoblos pada tanggal 9 Mei hari ini, kelompok yang penting itu sekarang jauh lebih besar dibanding pemilu sebelumnya, yang jumlahnya hingga sekitar 30% pemilih. Dalam Pemilu 2013 lalu oposisi memperoleh suara yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memenangkan suara populer. Meskipun pada akhirnya mereka gagal memenangkan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas, karena Malaysia memiliki sistem first-past-the-post atau 'mayoritas sederhana,' yang berdasarkan pada proporsi. Juga merupakan kejutan besar bahwa Najib Razak, perdana menteri berusia 64 tahun dan ketua koalisi partai yang berkuasa, Barisan Nasional, berhadapan dengan Mahathir Mohamad, mantan PM berusia 92 tahun yang memimpin aliansi oposisi. Kaum muda adalah pemilik hak pilih paling banyak di Malaysia. Bagi mereka yang mempelajari perubahan demografi Malaysia, ini bukan kejutan besar karena pada tahun 2012 mereka yang berusia antara 15 dan 29 adalah generasi terbesar di Malaysia. Lima tahun kemudian, perbedaannya adalah mereka semua sekarang dapat memilih - karena usia terendah pemilih adalah 21 tahun. Tetapi jumlah mereka yang memilih untuk tidak mendaftar mungkin mengungkap kisah yang berbeda. Menurut KPU Malaysia, sebanyak 3,8 juta pemilik hak pilih yang memenuhi syarat, tidak mendaftar pada waktunya untuk pemilihan ini - dan dua pertiganya berusia 20-an. Interactive Malaysia's population pyramid 2017 2012 Ini benar-benar menarik, menurut Merdeka Center, sebuah organisasi jajak pendapat independen Malaysia yang tahun lalu mengkaji bagaimana perasaan orang-orang muda di Malaysia Barat tentang politik. Mereka menemukan bahwa 70% tidak percaya bahwa suara mereka akan membawa perubahan nyata dalam pemerintahan dan tidak menganggap bahwa wakil terpilih mereka akan benar-benar peduli pada orang-orang seperti mereka. Kaum muda merasa dipinggirkan. Mahalnya biaya hidup, upah rendah dan pengangguran, memperumit masalah. "Saya tidak banyak tahu tetapi saya tak terlalu peduli karena ekonomi kami payah. Inflasi tinggi dan saya tidak ingin hidup saya berakhir dalam kemiskinan," kata Alya Aziz, mahasiswa berusia 22 tahun kepada BBC. Aziz adalah salah satu dari mereka yang tidak terdaftar untuk memilih. Leonie Leong, 27, mengatakan kepada BBC bahwa dia tertarik untuk memilih tetapi terlambat mendaftar, dan mengakui bahwa mendaftar Pemilu tak pernah jadi prioritasnya. "Saya tahu, buruk untuk berpikir bahwa suara saya tidak akan dihargai selain dari suara populer padahal suara populer tidak memenangkan apa pun." Masalah lainnya adalah bahwa bagi banyak kaum muda, pengetahuan dan pengalaman politik mereka terbatas pada media sosial: yang mereka pandang secara paradoks: antara ketakjuban dan ketidak percayaan. Low Chi-e, 25, juga terlambat mendaftar. Ia mengatakan: "Berdasarkan pengalaman saya sendiri, pengetahuan tentang politik bagi mereka yang tidak aktif, mereka mencari terbatas pada media sosial," katanya. "Pada gilirannya, itu jadi terbatas pada mereka yang Anda pilih untuk masuk dalam lingkaran sosial Anda. Dengan kata lain, jika Anda tidak mengenal siapa pun yang peduli tentang politik, Anda bisa saja jadi bagai katak dalam tempurung." Banyak pakar menganggap, hal ini bersumber dari sistem yang secara aktif membuat kaum muda enggan mendiskusikan politik, terutama di kampus-kampus. Di Universitas Malaya yang terkenal, misalnya, Anda tidak akan dapat merasakan suasana Pemilu. Di luar gerbang universitas, demam pemilu terasa melalui bendera warna-warni yang melapisi jalan-jalan dan pagar - tetapi di kampus semua hal begitu datar sehingga Anda tidak akan tahu bahwa pemilihan umum hanya beberapa hari lagi. UU Universities and University Colleges Act sangat membatasi partisipasi dan keterlibatan mahasiswa dalam politik. Dua mahasiswi, Nur Hanifah, 22, dan Nurul Syazwani, 23, mengatakan diskusi atau organisasi politik adalah hal langka di kampus. "Kadang ada diskusi antara para mahasiswa tetapi tidak pernah dalam suasana formal, hanya di antara kita sendiri," kata Nur Hanifah. Ini sebagian karena Universities and University Colleges Act - undang-undang yang mengatur semua universitas negeri di Malaysia. Hingga tahun 2012, ada klausul yang melarang mahasiswa universitas negeri untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan politik. Kemudian dilakukan sejumlah amandemen yang membuat mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik asalkan dengan partai politik yang sah. Namun para pengamat mengatakan amandemen itu tetap saja sangat membatasi. "Jangan salah ... Amandemennya sangat tanggung," kata Syahredzan Johan, seorang pengacara, kepada BBC. "Undang-undang memungkinkan siswa untuk terlibat dan berpartisipasi dalam partai politik, tetapi bukan organisasi yang dianggap 'merugikan kepentingan Universitas'. Hal itu sangat mengekang dan tidak demokratis," katanya, seraya menambahkan bahwa organisasi yang dianggap merugikan itu bisa berupa lembaga akar rumput seperti Bersih, sebuah kelompok yang menuntut reformasi pemilu. Voon Zhen Yi, seorang peneliti di Centre for Public Policy Studies, percaya bahwa kebangkitan media sosial sebenarnya memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara langsung dengan politisi dan kelompok politik. "Di masa lalu jika mahasiswa menginginkan informasi lebih tentang politik, akan cukup sulit untuk mendapatkannya." Dia menambahkan bahwa meskipun perbedaan usia antara pemilih dan politikus yang dipilih bisa begitu lebar, masih ada yang bisa diharapkan. "Anak-anak muda mulai tertarik karena 'pemasaran' Pemilu: cukup sulit untuk menghindari demam pemilu," katanya. PM MalaysiaNajib Razak, 64 tahun, dan PM Selandia baru Jacinda Ardern, 37 tahun. Asmaliza Romlee, 32, mengatakan "karena saya lebih tua, saya menyadari kita harus memilih karena jika kita ingin negara berubah, kita harus berpartisipasi dalam prosesnya". Tetapi realitas politik Malaysia, yang sangat berakar pada agenda rasial dan agama, sama sekali tidak terasa relevan untuk banyak pemilih muda. "Saya tidak melihat adanya kandidat yang mewakili keyakinan saya tentang lingkungan, kemiskinan di perkotaan, masalah sosial-ekonomi, dan berbagai hal semacamnya," kata Asmaliza. "Di luar negeri, banyak pemimpin muda. Di Selandia Baru, Jacinda Ardern berusia 37 tahun dan di Kanada mereka memiliki Justin Trudeau. Saya berharap hal ini terjadi di Malaysia dalam 10 tahun mendatang."