Plus minus niat gabung Kemitraan Trans-Pasifik TPP
Pernyataan presiden Jokowi saat jumpa pers bersama Presiden Obama di Ruang Oval, bahwa Indonesia akan bergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik, TPP, cukup membingungkan berbagai kalangan.
Kedua pemimpin melakukan jumpa pers di depan perapian Ruang Oval. Butir kedua pembicaraan yang disampaikan Presiden joko Widodo, bersama Presiden AS Barack Obama sambil duduk santai depan tungku perapian itu adalah tentang ekonomi. Disebutkan Jokowi, Indonesia adalah negara ekonomi terbuka dan terbesar di Asia Tenggara. Lalu, kata Presiden, "dan Indonesia bermaksud bergabung dengan TPP." TPP adalah Trans Pacific Partnership, Kemitraan Trans Pasifik, sebuah blok perdagangan bebas yang baru diteken 5 Oktober lalu sesudah perundingan selama lima tahun. Beranggotakan 12 negara: Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, dan empat negara Asia Tenggara: Malaysia, Singapura, Brunei dan Vietnam. Disampaikan presiden selewatan namun konsekuensinya besar sekali. Sudah berkali-kali Amerika mengajak Indonesia bergabung. Ini pernyataan tak terduga, karena sebelumnya Indonesia sudah diajak bergabung berkali-kali di masa Presiden Yudhoyono, namun Indonesia memilih untuk mengambil jarak. Karena TPP seakan dibentuk AS untuk menghadapi Cina, sementara Indonesia secara politik ingin memelihara hubungan baik dengan Cina. Berubah haluan? Sofyan Wanandi, penasihat ekonomi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, ini baru sekadar menjajaki tawaran berulang dari AS. "Jadi sebelum (rombongan presiden) berangkat itu, kita membahas, apa yang baik dan buruk (dari TPP). Lalu kita putuskan untuk mempelajari dulu, baru kita akan menentukan waktu: apa dan kapan kita akan masuk dengan suatu negosiasi, bagaimana dengan (negara lain) yang sudah masuk. Apa untung ruginya bagi kepentimgan ekonomi nasional kita," kata Sofyan Wanandi. "Jadi cuma itu keputusannya: akan mempelajari. Yang mungkin butuh waktu dua tiga tahun untuk sampai pada keputusan apakah kita akan masuk atau tidak." Kemitraan Trans Pasifik menyediakan pasar raksasa, namun persyaratan sangat ketat. Blok ekonomi TPP ini akan nyaris menghapuskan tarif perdagangan di 12 negara mencakup 40% perekonomian dunia. Ini pasar yang teramat besar yang bisa sangat menguntungkan bagi produk Indonesia jika bergabung, namun juga menciptakan ancaman, karena Indonesia juga terbuka bagi 12 negara itu. Modal politik Lebih dari itu, urusannya bukan sekadar persyaratan dagang, kata Gusmardi Bustami, yang kini menjabat sebagai pakar di Trade Policy Forum. "TPP ini adalah sebuah kesepakatan yang menerapkan kualitas sangat tinggi," kata bekas dubes RI di WTO ini. "Tidak hanya menyangkut penurunan tarif saja. Tetapi juga mencakup yang lebih jauh dari itu. Yang non trade concern, yang bisa mempengaruhi perdagangan, juga dibahas. Soal hak milik intelektual, lingkungan, kondisi perburuhan, swastanisasi BUMN." Yang butuh modal politik sangat besar adalah swastanisasi BUMN, karena merupakan langkah yang sangat banyak ditentang secara politik. "Maka nanti kalau sudah ada dokumennya, harus kita pelajari lebih jauh apa yang bisa kita peroleh dari perjanjian standar tinggi ini." Terlambat tapi perlu Pakar perdagangan internasional Fithra Faisal mengatakan, Indonesia memang perlu masuk TPP, namun karena sangat terlambat maka persayaratan bagi Indonesia akan terasa lebih berat. "TPP sudah jadi, maka ketika kita baru masuk sekarang, kita sudah tidak bisa lagi terlalu merundingkan kepentingan-kepentingan khusus kita. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi," papar Fithra. Presiden Obama menunjukkan bagian-bagian Gedung Putih pada Jokowi. "Jadi ketika kita masuk, kita berhadapan dengan aturan, ketentuan dan syarat yang sudah ada. Sehingga kita yang harus menyesuaikan." Sejak mulai digagas lebih dari lima tahun lalu, skema perdagangan bebas terbatas TPP ini disambut tanggapan berbeda-beda. Bahkan Amerika yang dianggap penggagasnya, juga terbelah. TPP dianggap memihak perusahaan dan modal besar belaka. Untuk Indonesia, dicemaskan industri tekstil dan pertanian bisa terancam, kendati pertanian bisa meminta perlakuan khusus. Harga obat juga dicemaskan bisa jadi tak terjangkau, walau ada produk obat generik.