Dresden, kota di Jerman yang menetapkan status 'darurat Nazi'
Dresden, sebuah kota di sisi timur Jerman, menetapkan status 'darurat Nazi' seiring beragam persoalan yang berkaitan dengan kelompok ekstrem sayap kanan.
The anti-Islam Pegida movement began in Dresden in 2014 Dresden, ibu kota negara bagian Saxony, sejak lama dianggap sebagai basis kelompok sayap kanan dan tempat kelahiran gerakan anti-Islam, Pegida. Dewan kota Dresden baru-baru ini mengabulkan resolusi untuk menerbitkan kebijakan penanggulangan permasalahan itu. Pada saat yang sama, Dresden tengah mengajukan diri menjadi ibu kota kebudayaan Eropa untuk tahun 2025. Namun para penentang pemerintah menyebut status darurat itu berlebihan. Pemerintah kota Dresden kini tengah mengajukan diri menjadi ibu kota kebudayaan Eropa. Apa yang dimaksud 'darurat Nazi'? "Nazinotstand, mirip dengan status darurat iklim, secara harafiah bermakna persoalan serius yang tengah terjadi. Masyarakat demokratis berada dalam ancaman, kata Max Aschenbach kepada BBC. Aschenbach merupakan anggota Dewan Kota Dresden. Ia juga tercatat sebagai anggota partai sayap kiri yang satiris, Die Partei. Aschenbach yakin status darurat itu penting karena banyak politikus lokal yang mengambil 'sikap tegas' terhadap kelompok sayap kanan. "Pengajuan status darurat adalah upaya untuk mengubah situasi itu. Saya juga ingin tahu, orang-orang seperti apa yang duduk bersama saya di dewan kota," ujarnya. Resolusi yang baru saja dikabulkan menyebut bahwa "aksi grup ekstrem sayap kanan makin terlihat" sehingga pemerintah perlu membantu korban kekerasan mereka, melindungi kelompok minoritas, dan memperkuat demokrasi. Menurut Aschenbach, resolusi itu menunjukkan komitmen dewan kota untuk memelihara 'masyarakat yang demokratis, liberal, dan bebas serta tegas terhadap Nazi'. Anggota kelompok Pegida berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah Jerman yang membuka keran imigrasi. Bagaimana status darurat Nazi ditetapkan? Resolusi yang diusulkan Aschenbach dibawa ke Dewan Kota Dresden dan disetujui dalam pemungutan suara, 30 Oktober lalu. Usulan itu disetujui 39 orang dan ditentang 29 pemegang suara. Partai yang kini sedang menguasai pemerintahan, Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU), adalah salah satu pihak yang tak setuju dengan usulan itu. "Menurut kami, ini merupakan provokasi," kata Jan Donhauser, ketua Kelompok Dewan Kota dari CDU, kepada BBC. "Kondisi darurat negara mengindikasikan ancaman serius terhadap tertib sosial. Itu tidak ditetapkan secara mudah. Lebih dari itu, fokus terhadap kelompok ekstrem sayap kanan bukanlah keadilan yang kami butuhkan." "Kami adalah pelindung ketertiban berbasis liberal-demokratik dan tidak ada satu bentuk kekerasan, tak peduli dilakukan oleh pihak mana, yang sepadan dengannya," kata Donhauser. Donhauser menilai, sebagian besar penduduk Dresden bukanlah pengikut kelompok ekstrem sayap kanan atau orang-orang anti-demokrasi. Konselor Jerman, Angela Merkel, kerap dikecam kelompok sayap kanan karena kebijakan pintu terbuka bagi pengungsi yang diambilnya. Bagaimanapun, Aschenbach menyebut pemerintah kota Dresden tak wajib melakukan apapun seiring resolusi yang diterima itu. Namun kata dia, secara teori pemerintahan setempat mesti mengambil kebijakan terukur dan mengeluarkan keputusan yang merujuk pada resolusi anti-sayap kanan tersebut. Walau menentang resolusi itu, SCU mengharapkan penguatan lembaga negara yang memerangi kekerasan berbasis politik. Kai Arzheimer, guru besar politik di Jerman yang menulis secara komprehensif tentang gerakan ekstremis sayap kanan, menilai resolusi itu hanya akan membuat dampak simbolis. Namun menurutnya, keputusan itu dapat berdampak pada alokasi anggaran pemerintah yang semakin besar untuk menanggulangi ekstremisme pada masa mendatang. "Saya tidak merasa ada kota lain di Jerman yang pernah menetapkan status 'darurat Nazi'. Resolusi menentang sayap kanan itu sangat tidak wajar," ujarnya. Kelompok sayap kanan memprotes kehadiran pengungsi Bagaimana hubungan Dresden dan kelompok sayap kanan? Dresden sejak lama dikenal memiliki kaitan dengan kelompok ini. Pada awal dekade 1990-an, grup neo-Nazi mulai melakukan aksi jalan kaki untuk mengenang yang mereka sebut sebagai 'penghancuran Holocaust'. Arzheimer berkata, aksi itu merujuk peristiwa pengeboman Dresden oleh angkatan bersenjata Inggris dan Amerika Serikat tahun 1945. Kelompok ini belakangan semakin aktif di wilayah bagian selatan Saxony. Negara bagian Saxony juga memiliki kaitan kuat dengan partai sayap kanan, yaitu Partai Nasional Demokrat Jerman (NPD) dan Partai Alternatif Jerman (Afd). Dalam pemilihan negara bagian pada bulan September, dukungan untuk AfD melonjak, naik 17,8% dari 2014 menjadi berakhir pada 27,5%. Dresden juga tempat gerakan anti-Islam Pegida (Eropa Patriotik melawan Islamisasi Barat) yang dimulai pada 2014. Di kota ini mereka terus berunjuk rasa. Pendukung Pegida mengatakan orang perlu "bangun" terhadap ancaman ekstrimis Islam. Mereka ingin Jerman mengekang imigrasi dan menuduh pihak berwenang gagal menegakkan hukum yang ada. Gerakan ini telah memacu demonstrasi tandingan besar di Dresden.