Malaysia - Indonesia: Malaysia larang masuk WNI pemegang visa jangka panjang, pekerja migran dan mahasiswa 'sedih'
Pelarangan masuk WNI ke Malaysia, yang mulai berlaku pada Senin (07/09) nanti, diperkirakan bakal berdampak terhadap bisnis agen pekerja migran di Malaysia. Aturan ini pun dinilai kian memperkecil kemungkinan pekerja migran asal Indonesia untuk kembali bekerja di sana.
(Foto ilustrasi) Pemerintah Malaysia melarang masuk pemegang visa jangka panjang dan penduduk tetap dari Indonesia, India, dan Filipina ke Malaysia mulai 7 September 2020. Pada Selasa (01/09), Menteri Senior Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri, mengumumkan pelarangan masuk pemegang visa jangka panjang dan penduduk tetap dari Indonesia, India, dan Filipina ke Malaysia mulai 7 September 2020 karena meningkatnya penyebaran Covid-19 di negara-negara tersebut. Kebijakan pemerintah Malaysia tersebut dianggap bakal mempengaruhi hidup para majikan di negara jiran, lantaran mereka tidak bisa mempekerjakan asisten rumah tangga dan pekerja migran dari Indonesia dan Filipina. "Memang sekarang, sudah hampir enam bulan itu, migrant worker dari Indonesia tidak masuk ke Malaysia, jadi majikan-majikan di sini juga melakukan cara baru untuk menyesuaikan diri, dengan cara hidup tanpa pembantu dari Indonesia. "Jadi ada keluarga yang memang menghadapi kesulitan tanpa pembantu dan tenaga kerja dari Indonesia, tapi kami tidak ada alternatif lain. Selama border masih tutup, kita cuma harap pandemi ini dapat berakhir segera mungkin," ujar Dato' Foo Yong Hooi, presiden Persatuan Agensi Pekerjaan Malaysia, kepada BBC Indonesia lewat sambungan telpon (02/09). Sama dengan pemberi kerja di Malaysia, pekerja migran asal Indonesia pun mengeluhkan susahnya kembali ke Malaysia, tempat mereka bekerja selama ini. "Menurut saya itu macam tidak ada perikemanusiaan," kata Suyono, seorang pekerja migran asal Kediri, Jawa Timur, yang sudah tinggal di Malaysia selama 16 tahun. Bapak dua anak itu pulang ke Indonesia dari Kuala Lumpur pada Desember lalu dan tidak bisa kembali ke sana karena tutupnya perbatasan Malaysia sejak pandemi Covid-19. "Harusnya dilihat dari segi kesehatan, kalau kita sehat, sudah menjalani tes swab [harusnya boleh kembali ke Malaysia]. Semua penyakit dibilang pendatang yang bawa penyakit, kan tidak logis." Para pedagang dan pengunjung di kawasan pecinan Kuala Lumpur wajib memakai masker di tengah pandemi Covid-19. 'Masih cari modal' Pada Selasa (01/09), pemerintah Malaysia mengatakan melarang masuk penduduk tetap, pemegang visa Malaysia My Second Home, ekspatriat, pemilik visa pasangan, dan pelajar asing dari Indonesia, India, dan Filipina, ke Malaysia. Aturan itu akan berlaku pada 7 September sampai waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, warga negara Malaysia yang datang dari tiga negara tersebut masih diperbolehkan pulang. Keputusan itu diambil karena "mengikuti saran Kementerian Kesehatan untuk memastikan Covid-19 terkendali di Malaysia," kata Menteri Senior Datuk Seri Ismail Sabri dalam sebuah konferensi pers. Hal tersebut berpengaruh pada rencana Suyono untuk kembali bekerja di Malaysia tahun ini. Suyono pertama datang ke Malaysia dengan izin sebagai kontraktor bangunan pada 2003. Namun sejak 2006 ia bekerja menjadi pembuat dekorasi bagi teater-teater, toko, dan pusat perbelanjaan di Malaysia. Visa pekerjanya sudah kadaluarsa pada 25 Agustus, namun ia mengaku kesulitan memperpanjang visa dari Indonesia karena ia tidak bisa mengikuti tes kesehatan yang harus dilakukan di Malaysia. "Saya harus bayar 4.300 ringgit lebih, agen bilang kalau Malaysia sudah buka [perbatasan] boleh sambung [perpanjang visa] lagi. Tapi undang-undang di sana mudah berubah, sekejap berubah, susah dipegang," keluhnya. Suyono berencana pulang ke Malaysia selepas Maret, namun pandemi Covid-19 membuatnya terpaksa bertahan hidup di Kediri dengan menjadi petani jagung. "Saya pikir habis Maret bisa balik ke Malaysia, tapi tidak sempat, kena [pandemi] Covid-19," ujarnya. "Sekarang susah bertani, sekarang saya tengah pusing-pusingnya bertanam jagung. Pendapatan dari bertani minim. Kalau dihitung-hitung sekarang harga pupuk pun mahal, pemasukan saya sekarang hanya cukup untuk makan karena waktu panen harga jagung murah." Di Malaysia, Suyono mengatakan mendapat setidaknya Rp10 juta per bulan, namun jika pekerjaan sedang banyak ia bisa mendapat sampai Rp18 juta per bulan. "Harapan saya mudah-mudahan Covid-19 ini cepat berakhir, jadi boleh balik ke Malaysia, masalahnya saya masih cari modal mau buka usaha," imbuhnya. Jika diperbolehkan masuk ke Malaysia, para pekerja migran masih harus dikarantina selama 14 hari di sebuah fasilitas pemerintah, di mana mereka harus membayar 150 ringgit setiap harinya, atau total 2.100 ringgit (sekitar Rp7,4 juta). "Itu pun terasa berat, kita tenaga kerja tidak punya banyak duit," kata Suyono, yang sekarang berencana ke Bali untuk bekerja sebagai tukang listrik di rumah-rumah atau perhotelan. Sejumlah tenaga kerja Indonesia tiba dari Malaysia, beberapa waktu lalu. Malaysia merupakan salah satu tujuan utama para pekerja migran asal Indonesia. 'Mungkin balik Februari' Sementara itu Nur Shafa Salsabila, mahasiswi jurusan Islamic Banking and Finance di Universiti Utara Malaysia (UUM) asal Bekasi, Jawa Barat, mengatakan ia "sedih" karena tidak bisa mengikuti aktivitas perkuliahan langsung di kampus. "Sedih juga sih tidak bisa kuliah langsung, saya lebih mengerti [materi] kalau kuliah langsung juga dibanding kuliah online. Tapi [pemerintah Malaysia] lebih tahu pasti, dan tidak asal-asalan dalam membuat regulasi, jadi diikuti saja, mau tidak mau harus diikuti," ujar perempuan berusia 19 tahun tersebut. Ia mengatakan bahwa ia memiliki visa pelajar yang berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Ia pulang ke Indonesia dari negara bagian Kedah satu hari sebelum Malaysia memberlakukan lockdown pada akhir Maret. "Aku ingin balik ke sana karena aku ada kerjaan, karena aku volunteer juga. DI UUM aku leader volunteer untuk mahasiswa dan mahasiswi di UUM," kata mahasiswa semester dua tersebut. "Tapi dengan alasan seperti ini lebih baiknya aku kuliah online, takutnya di sana jalan-jalan, apalagi di bandara banyak orang jadi ini memang yang terbaik." Menurut Shafa, pihak kampusnya mengatakan bahwa semester ini seluruh pembelajaran akan berlangsung secara online sampai akhir semester, Februari. "Dari kampus aku sendiri mengumumkan kalau kemungkinan besar pembelajaran akan full online sampe akhir semester, Februari 2021, jadi aku mungkin balik Februari, semester baru lagi," ujarnya. Seorang pekerja migran Indonesia diperiksa suhu tubuhnya saat tiba di Lanud Soewondo di Medan, Sumatera Utara, 10 April 2020 lalu. 'Takut second wave' Dato' Foo Yong Hooi, presiden Persatuan Agensi Pekerjaan Malaysia, mengatakan bahwa penutupan perbatasan Malaysia bagi pekerja migran dan asisten rumah tangga asal Indonesia dan Filipina sangat mempengaruhi bisnis para agen pekerja di sana. "Sebenarnya majikan di Malaysia amat perlu pembantu rumah atau pekerja asing, tapi memandang statistik yang diketahui [dari] KBRI Indonesia dengan rutin, ada figure infection rate [di Indonesia] yang agak tinggi itu. "Jadi pendekatan ini adalah sementara, sebab banyak case yang imported cases, so kami memang takut untuk second wave," jelasnya. Ia mengatakan bahwa banyak pekerja migran merupakan pemegang status permanent resident di Malaysia, atau penduduk tetap. Meski demikian, banyak di antara mereka yang masih berada di Indonesia sehingga mempersulit tingkat penyerapan tenaga kerja migran di Malaysia. "Saya tidak ada [angka pasti] di tangan tapi memang banyak permanent resident dari Indonesia, yang asisten rumah tangga juga banyak yang mau datang. Tapi kita mengikuti keputusan dari Kementerian Kesehatan Malaysia, tapi kami harap juga Indonesia dapat contain the pandemic, dapat ambil langkah yang lebih bagus untuk kontrol penyakitan ini dan dapat membantu satu sama lain, jadi itu border boleh dibuka lah," jelasnya. Foo berharap bahwa kebijakan pelarangan masuknya pekerja migran ini bersifat sementara, sehingga usaha penempatan tenaga kerja migran dapat berlangsung normal kembali ketika pandemi sudah mereda. "Kami berharap perbatasan dapat dibuka bagi pekerja domestik dan pekerja migran dari Indonesia dan Filipina, namun kami mendukung pemerintah kami soal kebijakan ini, karena kami memandang ini adalah langkah yang pantas dilakukan. Kami yakin kebijakan ini bersifat sementara saja untuk menangani Covid-19," imbuhnya.