Kerusuhan 22 Mei: Kontras berencana tempuh praperadilan kasus dugaan polisi salah tangkap
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menerima pengaduan dugaan kekerasan terkait penanganan kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta. Dari catatan LSM itu, setidaknya ada tujuh orang yang diduga mengalami penyiksaan, korban salah tangkap, dan tidak diberikannya akses bantuan hukum.
Polisi mengamankan salah seorang warga yang diduga ikut aksi kerusuhan di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, Rabu (22/05). Posko pengaduan itu dibuka oleh Kontras dan LBH Jakarta pada 27 Mei lalu. Staf Pembela HAM dari Kontras, Andi Muhammad Rezaldy, menceritakan salah satu korban yang diduga salah tangkap oleh polisi adalah warga berinisial ID yang kini sudah berstatus tersangka. Akan tetapi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo membantah adanya salah tangkap kepada pelaku kerusuhan 21-22 Mei di sejumlah wilayah di Jakarta. Pada 22 Mei 2019, saat kericuhan pecah di kawasan Slipi, Jakarta Barat, ID yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online tengah mengantar penumpangnya ke Puri Indah Raya melewati kawasan Slipi. Di situ, sebagaimana dituturkan Staf Pembela HAM dari Kontras, Andi Muhammad Rezaldy, ID melihat adanya aksi demonstrasi. "Saat lihat-lihat itu sekitar pukul 16.00 WIB ada tembakan gas air mata dan membuat ID lari dari kerumunan. Tapi dia malah terjebak di gang buntu bersama orang lain dan akhirnya ditangkap polisi di sana," ujar Andi menceritakan kronologis ID kepada BBC News Indonesia, Senin (03/06). Sebelum ditangkap, kata Andi, ID sempat mengamankan barang-barangnya seperti tas, dompet, dan telepon genggam ke rumah sekitar. Keesokannya, keluarga ID menerima telepon dari orang yang menemukan benda-benda itu bahwa pria berusia 21 tahun tersebut ditangkap polisi. Sehari setelahnya, keluarga mengambil benda-benda yang ditinggalkan ID dan pergi ke Polres Jakarta Barat. Tapi pihak keluarga tak menemukan informasi keberadaannya. "Nama ID tidak ada di daftar nama-nama yang ditangkap." "Baru pada tanggal 26 Mei, ada telepon dari ID yang diduga memakai nomor telepon milik seorang polisi. ID meminta keluarganya membawa baju dan menjenguknya." Wajah 'lebam' Saat ditemui keluarga esok harinya, wajah ID dilaporkan lebam. Pipi kiri dan kanan tampak bonyok. ID mengaku kepada keluarga bahwa dirinya disiksa polisi saat ditangkap dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). ID pun berkali-kali membantah terlibat kerusuhan ataupun mengikuti aksi demonstrasi yang melemparkan batu ke arah polisi. "Saat ditemui keluarga, ID menyatakan tidak mengikuti aksi demo dan tidak ikut melemparkan batu ke polisi. Wajahnya juga lebam karena dia mengaku mengalami penyiksaan," papar Andi Muhammad Rezaldy. "Waktu ditangkap, dia dipukuli dan di-BAP dia dipukul pakai penggaris dan diancam dipukul pakai palu jika tidak mengaku," sambungnya. Polisi mengamankan dua orang yang diduga sebagai provokator saat terjadinya kerusuhan di atas jalan layang Slipi Jaya, Jakarta, Rabu (22/05). Hingga ID berstatus tersangka, pihak keluarga menurut Andi, tidak menerima surat penangkapan maupun penahanan dari Polres Jakarta Barat. Merujuk pada kasus itu Kontras, kata Andi, akan melakukan upaya hukum melalui praperadilan. Tapi untuk itu, harus mengumpulkan bukti-bukti dan atas persetujuan keluarga korban. "Kita masih berdiskusi untuk menempuh upaya itu," ujar Andi. Langkah lain, Kontras meminta Komnas HAM dan Ombudsman RI melakukan pendalaman dan pengawasan terhadap proses hukum yang diduga melanggar dan tidak menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tujuannya agar aparat yang diduga melakukan penyiksaan ditindak secara etik maupun pidana sehingga menjadi evaluasi di tubuh Polri. "Ombudsman dan Komnas HAM bisa menelaah adanya indikasi maladministrasi mengenai tidak ada surat penangkapan dan penahanan." Mabes Polri bantah ada salah tangkap Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, membantah kepolisian salah tangkap. Kalaupun ada tuduhan seperti itu, Dedi menyarankan Kontras melapor ke Tim Investigasi Bersama bentukan Kapolri Tito Karnavian. "LSM kalau menemukan fakta di lapangan, laporkan ke Tim Investigasi Bersama di Polda Metro Jaya," ujar Dedi Prasetyo kepada BBC News Indonesia, Senin (03/06). Sejumlah Korps Brimob beraktivitas di depan gedung Bawaslu pascakerusuhan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/05). Dedi juga mengatakan, dari 447 orang yang menjadi tersangka kerusuhan, semuanya telah turut dalam proses penyelidikan yang sesuai prosedur sehingga tidak mungkin dilepaskan, meski ada tuduhan polisi melakukan salah tangkap. Pengacara keluarga tersangka, kata dia, bisa mengajukan upaya hukum lewat mekanisme praperadilan. "Kalau sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum bagaimana? Kalau ada salah tangkap, silakan ajukan sidang praperadilan, diuji. Jangan hanya menurut dia, faktanya apa?" tukas Dedi. "Silakan diajukan. Semuanya transparan dan terbuka. Monggo. Kita hargai." Komnas HAM belum bisa beri simpulan Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mengaku masih belum bisa menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dan prosedur dalam penanganan kerusuhan 21-22 Mei oleh kepolisian. "Ini semua kan dugaan, makanya sedang kita dalami fakta-faktanya," ujar Amiruddin kepada BBC News Indonesia. Sejauh ini, Komnas HAM masih memverifikasi seluruh aduan yang diterima lembaganya, termasuk mengenai dugaan adanya 70 orang hilang. Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/05). "Kami mau tahu juga satu-satu dari kampung mana mereka. Kalau sudah semua, bisa dinyatakan posisinya ketika itu seperti apa. Tapi kan laporan itu tidak semua ada alamatnya, cuma nama saja." Sementara itu Komnas HAM, kata dia, akan memprioritaskan penyelidikan tentang penyebab delapan orang meninggal saat kerusuhan pecah di Jakarta. "Empat sudah diverifikasi, sisanya nggak mau diotopsi. Ini sedang kita rangkai semua." "Sejak tanggal 22 sudah datang ke rumah sakit. Mengumpulkan informasi juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan, tapi Dinkes agak lambat berikan data." Komnas HAM, menurut Amiruddin, tak memiliki target berapa lama penyelidikan peristiwa ini selesai. Sebab prosesnya terhambat libur dan Hari Raya Idul Fitri. "Tidak ada kesulitan, problemnya waktu saja. Karena peristiwa terjadi tiba-tiba lebaran. Ini tak mudah untuk menjangkau dalam kondisi begini. Sabar saja setelah lebaran bisa lebih dalam."