Perombakan kabinet: Jokowi lantik enam menteri dan lima wamen, seperti apa visi Tri Rismaharani dan Sandiaga Uno?
Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru sebagai bagian dari perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/12).
Sandiaga Uno (kiri) dan Tri Rismaharini di Istana Merdeka, Rabu (23/12), jelang pelantikan. Enam nama yang dilantik sebagai menteri telah diperkenalkan Presiden kepada publik pada Selasa kemarin (22/12). Presiden juga melantik lima wakil menteri baru serta kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Perombakan kabinet ini - yang pertama dalam pemerintahan Jokowi periode kedua - dilakukan presiden setelah dua menterinya terjerat kasus korupsi, dan pemerintahannya banyak dikritik atas caranya menangani pandemi Covid-19. Berikut nama enam menteri yang baru saja dilantik, beserta visi-misinya: 1. Tri Rismaharini - menteri sosial Tri Rismaharini ditunjuk sebagai Menteri Sosial. Wali Kota Surabaya dua periode yang masa jabatannya berakhir pada 2021 itu menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi pengadaan bantuan sosial. Dalam keterangan pers pertamanya sebagai menteri, perempuan berusia 59 tahun itu, menjabarkan tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya. Risma mengatakan bahwa ia diberi tugas yang sangat urgen yaitu realisasi bantuan sosial triwulan keempat 2020 bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Ia juga mengatakan bahwa presiden mengamanatkan pada pekan pertama Januari 2021 bantuan sosial harus bisa keluar, "karena ini berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional". Risma juga diamanatkan supaya bantuan sosial punya implikasi atau dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. "Artinya ada mekanisme-mekanisme pembinaan yang harus kami lakukan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa Kemensos akan menggandeng kepala daerah dan perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis permasalahan di daerahnya. Selain Covid-19, Risma mengatakan kemensos juga akan mengantisipasi ramalan BMKG tentang El Nino, yang menyebabkan kemarau sangat tinggi. "Itu tentunya akan berimplikasi pada hasil-hasil pertanian atau yang lain sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan," ujarnya. Amanat terakhir, yang tak kalah penting dan menunjang tugas-tugas yang lain, ialah perbaikan data. Risma berkata pihaknya akan bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data penerima bantuan. Risma mengindikasikan bahwa ke depannya, bantuan akan diberikan dalam bentuk uang. "Kita akan lakukan semuanya itu secara transparan. Tidak ada cash atau tunai dalam bentuk apapun, kami agan gunakan semua transaksi dalam bentuk elektronik. "Dan juga semua masukan dari daerah, kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian, efektivitas akan bisa tercapai." 2. Sakti Wahyu Trenggono - menteri kelautan dan perikanan Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Eks wakil menteri pertahanan ini menggantikan Edhy Prabowo, yang terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster. Menjawab pertanyaan tentang terobosan apa yang akan dilakukannya dalam posisi baru, Sakti mengatakan ia akan memastikan keberlangsungan ekosistem kelautan bisa berjalan dan tak rusak. "Namun, demikian di sisi lain dia harus bisa memberikan manfaat kesejahteraan yang besar pada bangsa ini," ujarnya dalam konferensi pers setelah pelantikan menteri di Istana Negara, Rabu (23/12). Sakti menambahkan dalam waktu dekat dia akan melakukan "belanja masalah dan evaluasi" kebijakan-kebijakan untuk melanjutkan apa yang baik dan menghentikan apa yang kemudian dipandangnya tidak baik. 3. Sandiaga Uno - menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta dan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini menggantikan Wishnutama sebagai menparekraf. Setelah pelantikan, Sandiaga mengatakan ia akan fokus melaksanakan program-program yang inovatif. "Karena kita harus bergerak secara cepat. Pak presiden dan wapres arahannya dalam 1 tahun ini harus ada quick wins, harus ada perubahan yang mendasar pada saat kita berbenah terhadap lima destinasi super prioritas," ujarnya. Ia menambahkan kebangkitan sektor pariwisata harus dilakukan dengan memastikan aspek Cleanliness, Health, Safety, and Environmental sustainability (CHSE - Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Keberlangsungan Lingkungan) demi beradaptasi dengan keadaan pandemi Covid-19. 4. Muhammad Luthfi - menteri perdagangan Muhammad Luthfi dipilih menjadi Menteri Perdagangan. Mantan menteri perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kembali mengisi posisi tersebut. Luthfi juga pernah menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, duta besar Indonesia untuk Jepang, dan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Setelah pelantikan Rabu (23/12), Luthfi mengatakan program utamanya adalah memastikan barang-barang Indonesia bisa diekspor dan berkompetisi dengan baik di tengah perekonomian dunia yang melemah. "Ini adalah bagian dari perbaikan ekonomi nasional dan berharap bisa menjadi daya ungkit baru untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. "Saya juga ingin memasitkan bahwa arus barang berjalan dengan baik dan ini adalah bagian untuk kepercayaan masyarakat untuk segera memulihkan daya beli. ini merupakan agenda-agenda utama yang akan saya laksanakan pada waktu yang singkat ini," pungkasnya. 5. Yaqut Cholil Qoumas - menteri agama Yaqut Cholil Qoumas, ketua Gerakan Pemuda Ansor, dipilih untuk memimpin Kementerian Agama. Ketua Gerakan Pemuda Ansor ini dipilih untuk mengisi pos yang sebelumnya diisi Fachrul Razi. Dalam keterangan pers pertamanya sebagai menteri, Yaqut menjanjikan terobosan dari kementerian agama "yang akan berbeda dari masa-masa sebelumnya." Ia mengatakan ada banyak yang mau dikerjakan, tapi semua itu bisa dirangkum menjadi satu kalimat: Bagaimana membuat agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. 6. Budi Gunadi Sadikin - menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Penunjukan Budi sebagai pengganti Terawan Agus Putranto menjadi perhatian karena ia tidak memiliki latar belakang kesehatan. Budi adalah mantan dirut Bank Mandiri dan PT Indonesia Asahan Alumunium. Terakhir, ia menjabat sebagai wakil menteri BUMN. Dalam keterangan pers, Budi mengaku mendapat amanat dari presiden untuk menangani pandemi covid-19 dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. "Agar semua murid bisa kembali sekolah, agar pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya, agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi, dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali," ujarnya. Untuk mewujudkan itu, Budi berkata pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa baik itu asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, maupun seluruh masyarakat Indonesia. Dianggap memiliki kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang mumpuni, Budi diharapkan untuk memimpin program vaksinasi masif Covid-19 tahun depan. Selain menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik sejumlah orang sebagai wakil menteri dan kepala lembaga: Muhammad Herindra sebagai wakil menteri pertahanan, mendampingi Prabowo Subianto. Ia menggantikan Sakti Wahyu Trenggono yang diangkat sebagai menteri kelautan dan perikanan (KKP). Ia sebelumnya menjabat sebagai kepala staf umum TNI-AD. Edward Omar Sharif Hiariej, guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada sebagai wakil menteri hukum dan hak asasi manusia, mendampingi Yasonna Laoly. Dante Saksono Herbuwono sebagai wakil menteri kesehatan. Mantan ketua divisi metabolik endokrin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu akan mendampingi menkes baru, Budi Gunadi Sadikin, yang tidak memiliki latar belakang kesehatan. Harvick Hasnul Qolbi sebagai wakil menteri pertanian, mendampingi Syahrul Yasin Limpo. Ia adalah mantan bendahara Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Pahala Nugraha Mansury sebagai wakil menteri BUMN. Ia menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang diangkat menjadi menteri kesehatan. Sebelumnya, ia menjabat direktur utama Bank Tabungan Negara (BTN). Mantan direktur penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Irjen Petrus Reinhard Golose dilantik sebagai kepala lembaga Badan Narkotika Nasional. Ia menggantikan Komjen Heru Winarko yang memasuki masa pensiun pada Desember ini. Hartono Prawiraatmadja dilantik sebagai kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), menggantikan Nazir Foead. Ia sebelumnya menjabat sekretaris BRG. Isu tentang perombakan (reshuffle) mulai ramai dibicarakan pada pekan ini, dan sejumlah nama telah beredar di media yang disebut-sebut akan mengisi dua kursi menteri yang kosong, yakni menteri sosial dan menteri kelautan dan perikanan. Dua orang yang sebelumnya mengisi pos itu, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, ditangkap KPK karena kasus dugaan korupsi. Semenjak itulah, Presiden dituntut untuk segera merombak kabinetnya. Isyarat akan ada reshuffle makin santer setelah Presiden Jokowi bertemu Wapres Ma'ruf Amin sebanyak dua kali di Istana Merdeka, Senin kemarin. Perombakan kabinet ini merupakan yang pertama dalam pemerintahan Jokowi periode kedua. 'Tidak signifikan' Dimintai tanggapan atas penunjukan enam menteri baru, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutnya sebagai "tidak signifikan membawa perubahan". Menurutnya, seharusnya Presiden Joko Widodo mengganti menteri-menteri lain yang disebutnya "hampir tidak melakukan banyak terobosan inovasi kebijakan dalam menyelesaikan wabah virus corona". "Jadi, akhirnya saya merasa perombakan ini tidak signifikan membawa perubahan. Ditambah lagi, sosok yang menggantikannya seperti tidak tepat," kata Trubus kepada wartawan BBC News Indonesia, Selasa (22/12) sore) Kemampuan Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan diragukan karena tidak memiliki latar belakang kesehatan. Trubus mencontohkan, sosok Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Budi Gunadi Sadikin. "Panglima perang Covid-19 bukan dari kalangan dokter, tapi lulusan teknik nuklir, dan profesional di bidang ekonomi. Ini berpotensi sulit berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan memahami masalah dari perspektif kesehatan," ujarnya. Menurutnya, "reshuffle menjadi suatu yang urgent karena ada menteri-menteri yang bermasalah tidak hanya soal integritas tapi juga kemampuan manajerial dan menjalankan perintah presiden. Tapi, saya bingung kenapa cuma enam yang diganti." Berita ini diperbarui pada Rabu (23/12), sekitar pukul 12.00 WIB, dengan menambahkan pelantikan enam orang menteri oleh Presiden Joko Widodo.