AS tak akan ampuni Edward Snowden
Anggota parlemen senior AS menolak usulan apapun untuk mengampuni Erdward Snowden, buron intelejen yang kini berada di Moskow, Rusia.
Snowden diperlakukan sebagai penghianat, tetapi ia juga dipuja sebagai pahlawan. "Tuan Snowden melanggar hukum AS. Dia harus pulang dan bertanggungjawab dimuka hukum," kata penasihat Gedung Putih Dan Pfeiffer. Snowden meminta masyarakat internasional agar mempengaruhi AS supaya sedia menanggalkan dakwaan selaku mata-mata dalam sepucuk surat yang dikirimnya melalui seorang politisi Jerman. Setelah meninggalkan As guna menghindari dakwaan, Snowden bermukim di Rusia dengan suaka sementara sejak Juni lalu. Dalam pelarian ini ia membawa serta sejumlah data yang menghebohkan tentang kegiatan intelejen AS yang merekam pembicaraan telepon dan lalu lintas surat elektronik, termasuk sejumlah pimpinan negara sahabat AS seperti Kanselir Angela Merkel di Jerman. Sementara menurut bocoran yang sama kantor kedutaan AS di pukulan negara dipakai juga untuk memata-matai komunikasi di negara itu yang mengundang protes kolosal termasuk dari Indonesia. Merugikan AS Seorang anggota parlemen dari Partai Hijau Jerman pekan lalu dengan mengejutkan menyatakan telah bertemu langsung dengan Snowden dan mengatakan bahwa mantan pegawai kontrak itu siap menjelaskan pada aparat Jerman bagaimana penyadapan dilakukan Badan Keamanan Nasional AS (NSA). Hans-Christian Stroebele memamerkan selembar surat pada wartawan di Berlin, Jumat (02/13) yang menurutnya ditulis Snowden. "Berkata jujur bukan kejahatan," tulis Snowden dalam Surat itu. Sementara pada hari Minggu (04/11) Gedung Putih menyatakan tak ada isu pemberian ampunan yang dibahas. Anggota Kongres dari Partai Republik Mike Rogers dan senator Partai Demokrat Dianne Feinstein menolak ide ampunan untuk Snowden. Kalau Snowden memang pembocor sejati, kata Feinstein, ia bisa saja melapor pada Komite Intelejen yang diketuainya. "Kami akan menemuinya dan memeriksa informasi itu. Itu tidak terjadi dan sekarang ia melakukan tindakan yang sangat merugikan negaranya ," Senator Feinstein mengatakan dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS.