Amerika hentikan pendanaan badan bantuan Palestina Unrwa
Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk badan pengungsi Palestina PBB, kata Departemen Luar Negeri AS.
Unrwa menangani lima juta pengungsi Palestina antara lain melalui pendidikan dan layanan kesehatan. Mereka menyebut, penyebabnya adalah karena Badan Bantuan dan Pembangunan PBB (Unrwa), mengalami "cacat tak terselamatkan". Juru bicara Deplu AS, Heather Nauert, mengatakan, "Pemerintah AS telah mengkaji masalah ini secara seksama," dan sampai pada keputusan untuk "tidak akan lagi memberikan bantuan dana tambahan untuk Unrwa." Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut langkah itu adalah "serangan" terhadap rakyat Palestina. "Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan dan bahwa mereka bukan lagi bagian dari solusi," kata jubir kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina kepada kantor berita Reuters. Abu Rudeina menandaskan bahwa keputusan AS itu "bertentangan dengan resolusi PBB". Seorang juru bicara Unrwa, Chris Gunness, menolak tuduhan AS, melalui serangkaian cuitan yang diunggahnya di Twitter. "Kami menolak sekeras-kerasnya tudingan bahwa sekolah-sekolah, pusat kesehatan, dan program bantuan darurat yang dikelola Unrwa merupakan "cacat tak terselamatkan," tulisnya. Sebelumnya, Januari lalu, AS mengumumkan akan menahan lebih dari setengah pendanaan untuk badan tersebut. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan penghentian lebih dari $200 juta atau sekitar Rp2,8 triliun bantuan ekonomi yang sedianya dialokasikan ke Gaza dan Tepi Barat, untuk dialihkan ke tempat lain. Apa itu Unrwa? Unrwa pada awalnya dibentuk untuk menangani ratusan ribu warga Palestina yang terusir akibat perang Arab-Israel 1948. Badan ini saat ini membantu lebih dari lima juta orang Palestina di seluruh Timur Tengah, dalam bentuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. AS merupakan donor terbesar untuk Unrwa, dengan nilai $368 juta (sekiar Rp5,2 triliun ) pada tahun 2016, yang mencakup hampir 30% dari dana operasi Unrwa di wilayah tersebut. Bulan Januari lalu, pemerintah Trump menjanjikan pencairan $60 juta (Rp900 miliar) untuk Unrwa, tetapi menahan $65 juta (Rp950 miliar) lainnya sambil menunggu pengkajian. Sisa dana $65 juta itu diperkirakan akan dibatalkan. Sebaliknya, hari Jumat lalu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan negaranya akan meningkatkan kontribusinya kepada badan itu karena krisis pendanaan yang dialami Unrwa memicu ketidakpastian. "Jika organisasi ini bubar, bisa terjadi reaksi berantai yang tak terkendali," kata Maas. Bulan Januari lalu, Unrwa meluncurkan seruan global meminta uluran tangan untuk membantu pendanaan anggaran mereka yang dilanda kekurangan. Sejumlah pihak di Israel juga menyuarakan kecemasan bahwa melemahnya Unrwa dapat menyebabkan ketidakstabilan regional dan menciptakan lebih banyak ekstremisme di wilayah tersebut. Bagaimana sikap AS? Presiden AS Donald Trump, januari itu menunjukkan perubahan dalam pendekatannya terhadap maslaah Palestina ketika dia mencuit bahwa AS "tidak mendapatkan apresiasi atau hormat" atas bantuan besar mereka untuk wilayah tersebut. Trump juga mengancam akan memangkas bantuan kepada Palestina atas apa yang dia sebut keengganan mereka untuk bernegosiasi dengan Israel. AS mengatakan, Unrwa harus lebih transparan. Juru bicara Deplu AS, Heather Nauert, mengatakan kepada wartawan waktu itu bahwa pemerintah Trump bersedia mengirimkan dana $60 juta sebagai sumbangan sukarela untuk tahun 2018 sehingga Unrwa tidak kehabisan dana, dan sekolah-sekolah dan fasilitas perawatan kesehatan tidak harus ditutup. Dia menambahkan bahwa AS akan "senang jika dilakukan sejumlah revisi tentang bagaimana Unrwa beroperasi", untuk memastikan bahwa uang itu "digunakan dengan cara sebaik-baiknya" sehingga orang-orang mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.