Mulai besok, Joko Widodo non aktif sebagai gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hari Selasa (13/05), mengajukan permohonan non aktif dari tugasnya sebagai pemimpin ibukota kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pencalonan dirinya sebagai kandidat presiden pada Pemilu Presiden 2014-2019.
Joko Widodo mengatakan izin akan diberikan mulai Rabu (14/05) Jokowi tiba di Istana Negara sekitar pukul 13:00 WIB untuk mengutarakan permohonan itu secara langsung kepada Yudhoyono. "Saya ke sini untuk minta izin terkait pencalonan saya sebagai capres. Izin diberikan besok, saya kira itu cepat sekali diberikan izinnya," kata Joko kepada awak media seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia Christine Franciska. Joko akan non aktif hingga Komisi Pemilihan Umum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Ia juga mengatakan bahwa Yudhoyono memberi pesan agar menjaga kesantunan dalam kampanye dan etika berpolitik. Tugas dan wewenang gubernur selama masa non aktif dilimpahkan kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama. Sementara itu Yudhoyono mengatakan izin resmi untuk Joko Widodo akan diberikan mulai Rabu (14/05). "Insya Allah besok saya berikan izin resmi, terhitung mulai sejak saya berikan izin, Pak Jokowi non aktif, hingga saatnya nanti KPU mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih," kata presiden. Efek Jokowi Pada 14 Maret lalu, PDI-Perjuangan mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden pilihan partai berdasarkan surat perintah harian yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Berdasarkan rekapitulasi KPU, PDI-Perjuangan memperoleh suara terbanyak yaitu 23,6 juta suara dengan persentase 18,95%. Naiknya PDI Perjuangan ke posisi puncak sudah diprediksi sebelumnya. Namun perolehan suara itu jauh dibawah perkiraan lembaga survei yang cukup optimistis PDI-P bisa memperoleh 30%, didorong oleh pencapresan Jokowi. Sejumlah analis mengatakan 'efek Jokowi' kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh PDI Perjuangan.