Uni Eropa: Tindakan pembersihan Turki 'tidak dapat diterima'
Uni Eropa mengatakan tindakan pemerintah Turki terhadap sistem pendidikan, peradilan dan media menyusul upaya kudeta yang gagal merupakan "tindakan yang tidak dapat diterima".
Ribuan orang telah dipecat atau ditangkap setelah upaya kudeta yang gagal di Turki. Dalam pernyataannya, pimpinan Uni Eropa Federica Mogherini dan komisioner Johannes Hahn mengatakan bahwa mereka "prihatin" dengan keputusan Turki memberlakukan keadaan darurat. Status keadaan darurat memungkinkan pemerintah mengeluarkan dekrit dan mengeluarkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum, kecuali jika peraturan tersebut dibatalkan oleh parlemen. Sejauh ini ribuan orang telah dipecat atau ditangkap setelah upaya kudeta yang gagal. 'Hormati aturan hukum' Dua pejabat tinggi Uni Eropa mendesak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk menghormati aturan hukum, hak asasi manusia dan kebebasan. Mereka juga memperingatkan Turki terhadap keputusannya untuk sementara membekukan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Tidak lama setelah kudeta yang gagal pada hari Jumat, ribuan tentara - termasuk jenderal berpangkat tinggi - ditangkap, selain jajaran hakim. Sebelumnya, Menteri luar negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mendesak Turki untuk mempertahankan sikap proporsional dalam menanggapi upaya kudeta. Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, menganggap tindakan pemerintah Turki "berlebihan dan melampaui proporsinya". Tidak lama setelah kudeta yang gagal pada hari Jumat, ribuan tentara - termasuk jenderal berpangkat tinggi - ditangkap, selain jajaran hakim. Dua pejabat tinggi Uni Eropa mendesak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk menghormati aturan hukum, hak asasi manusia dan kebebasan. Semenjak saat itu lebih dari 50.000 pegawai negeri telah ditangkap atau dipecat. Sekitar 600 sekolah juga ditutup. Larang akademisi ke luar negeri Pihak berwenang Turki juga melarang semua akademisi pergi ke luar negeri dalam rangka pembersihan pegawai negeri yang dicurigai terkait atas upaya kudeta tersebut. Adapun para akademisi yang saat ini berada di luar negeri untuk bekerja atau belajar diminta untuk kembali ke Turki sesegera mungkin. Sejauh ini sekitar 1.577 dekan, 21.000 guru, dan 15.000 pejabat Kementerian Pendidikan sudah diminta mengundurkan diri. Sejauh ini sekitar 1.577 dekan, 21.000 guru, dan 15.000 pejabat Kementerian Pendidikan sudah diminta mengundurkan diri Pemerintah Turki juga telah mencabut hak untuk meliput dan menulis bagi 34 orang wartawan, demikian laporan media Turki. Presiden Erdogan menuduh seorang ulama yang mengasingkan diri ke AS, Fethullah Gulen, mantan sekutunya, sebagai dana gupaya kudeta tersebut. Gulen selalu membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam upaya kudeta itu. Turki telah meminta AS agar Gullen diekstradisi ke Turki, tetapi AS mengatakan negara itu harus memberikan bukti kuat tentang dugaan keterlibatan Gullen.