UU Keamanan Nasional: 'Wajah Indonesia, pakai jilbab, tapi polisi hentikan kita'- PRT asal Indonesia di Hong Kong merasa 'takut dan was-was'
Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru saja disahkan di Hong Kong tidak hanya berdampak bagi warga lokal, namun juga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di sana.
Protes di Hong Kong akhir pekan lalu Terdapat tiga dampak yang dirasakan PRT akibat dari pemberlakuan UU tersebut, kata aktivis dari International Domestic Workers Federation (IDWF) Niken Anjar Wulan. Pertama, terciptanya rasa takut karena UU itu berlaku untuk semua orang, baik penduduk lokal maupun pendatang, seperti WNI. Kedua, kehilangan pekerjaan akibat dari banyak para pemberi kerja baik ekspatriat maupun warga lokal yang memutuskan keluar dari Hong Kong. Ketiga, hilangnya kebebasan berekspresi yang biasanya ditunjukan PRT Indonesia dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di Victoria Park, Hong Kong. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, meminta kepada seluruh WNI di Hong Kong untuk menghindari aktivitas politik dan kegiatan lainnya yang berpotensi melanggar hukum. 'Rasa takut dan tidak aman' WNI mengantre masker gratis di KJRI Hong Kong. Kehidupan PRT di Hong Kong telah terguncang akibat wabah virus corona, dan kini semakin tertekan akibat dari disahkannya UU Keamanan Nasional. PRT bernama Terenia Puspita mengatakan kini ia merasa takut dan tidak aman dalam bertindak dan berucap. "Di bawah UU Keamanan Baru ini, jangankan pekerja migran Indonesia yang selama ini suaranya jarang didengar, warga lokal saja bisa dipidanakan dan dibungkam dengan berbagai cara, apalagi kita," kata Terenia kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Kamis (02/07). "Keluarga majikan dan para pedagang yang menjadi langganan saya membeli sayur mengatakan, 'sekarang kami tidak berani sembarangan bicara, bahkan untuk sekedar mengumpat pemerintah atas kinerjanya yang tidak bagus'," kata Terenia. Tere menambahkan sejak UU itu diberlakukan terdapat beberapa tindakan yang dahulunya tidak masalah namun kini bisa terancam pidana, "seperti kadang kami menerima selebaran atau stiker yang dibagikan di jalan-jalan tanpa mengerti artinya, karena ditulis huruf Kanton, namun ternyata tulisan itu adalah slogan tertentu yang dianggap membahayakan keamanan." "Hal itu bisa menjadi alasan penangkapan dan sangat berbahaya. Jadi kami harus mulai hati-hati," ungkap Tere. Lebih dari itu, ia pun kini dilarang oleh majikannya untuk menggunakan pakaian hitam, menyimpan bacaan atau buku yang mengandung tulisan freedom dan democracy. Dan, "tidak boleh pergi ke daerah yang kemungkinan dijadikan tempat demo, dan majikan mengatakan jika saat ini situasi semakin mencekam serta tidak menentu," katanya. Tere menambahkan, hingga kini belum ada imbauan dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong terkait dengan UU tersebut. Senada, Sringatin, pengurus Serikat Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong, mengatakan bahwa UU tersebut memunculkan kekhawatiran akan nasib masa depan WNI. "Kami khawatir ke depan akan membatasi kebebasan berekspresi dan kesulitan membangun kerja sama atau lembaga di luar Hong Kong," katanya. 'Hilangnya pekerjaan hingga kebebasan berpendapat' Terdapat tiga dampak yang dialami WNI PRT sejak aksi-aksi demonstrasi tahun lalu hingga disahkannya UU Keamanan Nasional di Hong Kong baru-baru ini, kata aktivis dari International Domestic Workers Federation (IDWF) Niken Anjar Wulan. Sebanyak 10 orang ditahan dengan tuduhan melanggar UU Keamanan Nasional, termasuk seorang pria dengan bendera pro-kemerdekaan. Sekitar 360 lainnya ditahan dalam aksi yang tidak diizinkan itu. Pertama adalah rasa takut dan hilangnya rasa aman. UU tersebut berlaku tidak hanya untuk warga asli Hong Kong, namun juga untuk pendatang. Alhasil, WNI yang mayoritas bekerja sebagai PRT merasa takut dan was-was karena dapat dengan mudah dipidana dengan UU ini. "Biasanya hari Minggu, teman-teman PRT berkumpul di ruang publik, Taman Victoria. Namun sekarang sudah tidak aman karena aksi demo, lalu banyak polisi yang melakukan kekerasan, gas air mata di mana-mana." "Lalu polisi bisa stop and search padahal kita tidak berbuat apa-apa. Wajah Indonesia, tidak pakai kaus hitam, pakai jilbab, tapi polisi bisa menghentikan kita. Itu memunculkan rasa takut, tidak aman, was-was," katanya. Taman Victoria, Hong Kong, dipadati para pendemo tahun lalu, 2019. Kedua adalah kehilangan pekerjaan. Telah banyak PRT Indonesia yang kehilangan pekerjaan akibat dampak virus corona. Lalu dengan disahkannya UU ini maka akan semakin bertambah jumlah PRT Indonesia yang akan dipecat. "Mengapa? karena banyak employer mereka baik ekspatriat maupun lokal yang memutuskan pindah ke luar Hong Kong. Sudah dan akan terus bertambah jumlah PRT yang kehilangan pekerjaannya," kata Niken. Ketiga adalah hilangnya kebebasan WNI khususnya PRT dalam mengekspresikan pendapatnya melalui aksi demonstrasi damai yang biasa dilakukan di taman Victoria, Hong Kong. "Pemerintah Hong Kong sudah tidak mengizinkan adanya demonstrasi bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi juga untuk para pekerja migran yang menuntut upah, hak kerja dan lainnya. Kegiatan berorganisasi jadi susah." "Padahal dulu itu sangat bebas, bahkan para pekerja memiliki serikat buruh dan aktif dalam berekspresi seperti saat May Day, Hari Pekerja Migran, Hari Perempuan Internasional, bahkan bisa duduk bernegosiasi dan melayangkan tuntutan ke pemerintah Hong Kong," kata Niken. Dari kota internasional menjadi kota tertutup Niken kemudian menuturkan, ia datang ke Hong Kong pada tahun 2018. Saat itu, ia melihat Hong Kong sebagai kota internasional yang sangat terbuka dengan perbedaan baik dalam ras, budaya, agama, hingga pandangan politik. Seorang pendemo ditahan polisi di Hong Kong, pada Rabu (27/05). "Namun sejak 2019, dimulai dari UU Ekstradisi maka mulai muncul tensi politik, terasa sepi, dan atmosfernya menjadi ketakutan. "Tahun 2020 semakin parah karena banyak yang ditangkap, demo di mana-mana, ditambah lagi UU Keamanan Nasional disahkan. Pengaruh politik China akan benar-benar kuat dan dominan," katanya. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Desember 2018, terdapat sekitar 174.000 WNI yang bekerja sebagai PRT di Hong Kong. Pemerintah Indonesia: Fokus kerja, jangan terlibat politik Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, terus mengingatkan dan meminta kepada WNI di seluruh belahan dunia, termasuk yang bekerja dan mengadu nasib di Hong Kong untuk mematuhi ketentuan hukum setempat. "Dan kami terus mengingatkan kepada WNI untuk fokus pada bidang pekerjaannya dan tidak ikut terlibat dalam hal-hal berbau politik, apakah itu politik lokal ataupun politik nasional. Itu yang selalu kita imbau pada masyarakat kita, patuhlah pada hukum dan tetaplah berfokus pada bidang kerjanya," kata juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah. Saat ditanya tanggapannya tentang UU Keamanan Nasional, Faizasyah mengatakan Indonesia tidak dalam kapasitas menanggapi hal tersebut karena Indonesia menghormati hubungan dengan China dan Hong Kong. Apa isi UU Keamanan Nasional Hong Kong? Parlemen China telah mengesahkan UU Keamanan Nasional pada Selasa (30/06) lalu. UU itu menargetkan tindakan separatisme, subversi, dan terorisme, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang demonstran ditangkap polisi Hong Kong. UU ini muncul sebagai respons atas tindakan kerusuhan dan meluasnya gerakan pro-demokrasi yang menolak UU Ekstradisi. Berikut adalah isi sebagian dari UU yang berlaku bagi penduduk tetap dan tidak tetap: • Merusak fasilitas transportasi umum - acap terjadi selama protes tahun lalu - dapat dianggap sebagai tindakan terorisme • Beijing akan mendirikan kantor keamanan baru di Hong Kong, dengan personel penegak hukumnya sendiri. Kantor tersebut beserta aparatnya tidak berada di bawah yurisdiksi otoritas lokal • Menimbulkan kebencian terhadap pemerintah pusat China dan pemerintah regional Hong Kong kini merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 29 • Undang-undang juga dapat dikenakan bagi pelanggarnya yang bukan penduduk Hong Kong, yaitu di Pasal 38 - artinya warga asing yang melanggar UU ini di luar negeri dapat ditangkap pada saat kedatangannya di Hong Kong • Beberapa persidangan akan digelar secara tertutup • Beijing juga akan memiliki kekuasaan atas bagaimana hukum harus ditafsirkan, dan bukan di tangan badan peradilan atau kebijakan Hong Kong. Jika hukum tersebut bertentangan dengan hukum Hong Kong, hukum Beijing yang bakal menjadi prioritas.