Ancaman hukuman mati di Indonesia: Dari korupsi sampai kekerasan seksual anak
Dari lebih 30 tindak pidana, termasuk korupsi dapat dijatuhi hukuman mati di Indonesia, namun hanya sejumlah kecil yang sering diterapkan, dengan jumlah tertinggi untuk kasus narkoba pada 10 tahun terakhir.
Protes terhadap eksekusi mati Merry Utami, terpidana narkoba di Cilacap tahun lalu. Menurut Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, lebih dari 30 tindak pidana ini masuk dalam 13 Undang-Undang di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana mati. "Dari 13 UU ini... secara praktek hanya empat yang paling sering diterapkan yaitu pembunuhan berencana, narkotik, terosime, kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan kematian. Sisanya hampir tidak pernah diterapkan," kata peneliti ICJR, Erasmus Napitupulu. UU yang sering dipakai termasuk UU Nomor 35 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 15 2003 tentang Terorisme serta pembunuhan berencana seperti tercantum dalam KUHP. Sembilan UU lain yang jarang dipakai untuk tuntutan mati termasuk Tenaga Atom, Tipikor, dan pengadilan HAM. Namun lembaga peneliti ICJR serta sejumlah kelompok HAM lain di Jakarta dan juga organisasi global termasuk Amnesty Internasional menentang eksekusi pada hari anti hukuman mati Selasa (10/10). "Dari berbagai penelitian... semua hukuman mati tak ada hubungannya dengan kejeraan. Hampir seluruh riset, hukuman mati justru berdampak buruk pada negara, dan pada sistem pemidanaan suatu negara, karena hukuman mati itu instan... membuka peluang terjadi kesewenang-wenangan dan peluang terjadi pelanggaran terhadap hak azasi manusia," kata Erasmus. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak 2014, 18 orang dieksekusi mati, dan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 16 orang dieksekusi. Ambulans mengangkut jenazah salah seorang terpidana yang dieksekusi mati di Nusakambangan karena narkoba Juli tahun lalu. "Dalam 10 tahun terakhir ada empat tindak pidana (yang dijatuhi hukuman mati) narkotik, pembunuhan berencana, teroris dan kekerasan yang mengakbiatkan kematian terhadap anak," tambah Erasmus. Tindak pidana yang terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2016, yang sebelumnya dikenal dengan Perppu Kebiri, dengan dua kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Sangatta, Kalimantan Timur, dan putusan oleh Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat. Catatan Kontras tentang vonis hukuman mati di Indonesia. ICJR juga mencatat kenaikan kasus tuntutan dan putusan hukuman mati dalam satu tahun terakhir. Dalam periode Januari sampai Juni 2016, ICJR mencatat 26 perkara tuntutan dan 17 vonis mati, sementara dari Juli tahun lalu sampai September 207, tercatat 45 tuntutan dan 33 putusan. Sementara itu LSM Kontras menyatakan melalui Twitter pemerintah Indonesia tidak melakukan evaluasi terkait vonis mati ini. "Kontras dg sgt intensif memantau bgmn vonis huk mati diberlakukan. Kami melihat tidak banyak evaluasi/pembelajaran yg PemRI lakukan... Bukan perkara jumlah vonis semata. Namun di balik angka2 tsb terdapat sejumlah kejanggalan yg masih saja terjadi," cuit Kontras. Mengapa koruptor tak dihukum mati? Dari sejumlah laporan BBC Indonesia terkait hukuman mati, yang banyak dipertanyakan pengguna media sosial adalah "mengapa koruptor tidak dijatuhi hukuman mati" agar jera? Berdasarkan UU yang ada, tindak pidana korupsi yang terancam hukuman mati adalah yang menggelapkan dana bencana alam. "Di UU Tipikor, kondisi di mana hukuman mati dapat diterapkan kalau korupsi dilaksanakan pada saat bencana alam atau krisis moneter. Secara teknis aturan bisa, tapi tidak pernah diterapkan, prakteknya ada di jaksa," kata Erasmus dari ICRJ. Namun ia mengatakan, sama seperti halnya kelompok-kelompok HAM yang antihukuman-mati, "hukuman yang mau disasar untuk merampas aset dan ada pidana lain seperti perampasan aset, menjadi miskin, dijatuhi hukuman penjara, lebih efektif ketimbang hukuman mati. Langkah Indonesia dalam memberlakukan hukuman mati juga "unik" karena tak sesuai dengan ketentuan internasional seperti yang tercantum dalam traktat hak sipil dan politik, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah ditandatangani Indonesia pada 2006. "Indonesia cukup unik karena tak punya sandaran khusus untuk menentukan pidana itu bisa dijatuhi hukuman mati atau tidak. Indonesia sudah meratfikasi ICCPR, dan tindak pidana (yang dapat dijatuhi hukuman mati) disebutkan yang bersifat most serious crime (kejahatan paling serius), dan PBB sudah mengatur termasuk, intensi untuk membunuh, salah satunya." "Di Indonesia, hampir beberapa tindak pidana tak ada kaitanya dengan most serious crime... dengan ancaman pidana mati," tambah Erasmus.