Mudik: Covid-19 tak halangi arus mudik jelang Lebaran, Menko Polhukam minta perketat pengawasan hingga jalur tikus
Arus mudik di sejumlah wilayah di Indonesia meningkat menjelang Idul Fitri, walaupun pemerintah menerapkan larangan mudik. Arus pemudik antara lain terlihat di Pelabuhan Bakauheni di Lampung, penyeberangan antar Jawa dan Sumatra, pada Selasa (19/05).
Suasana di pelabuhan Bakauheni di Lampung, penyeberangan antar Jawa dan Sumatra, Selasa (19/05). Lima hari menjelang Lebaran, ratusan calon penumpang antre di Pelabuhan Bakauheuni, Lampung Selatan. Sejumlah calon penumpang mengaku ingin mudik ke Pulau Jawa karena sudah tak memiliki pekerjaan di tempat mereka. Arus pulang kampung ini tetap terjadi di tengah larangan pemerintah agar masyarakat tidak mudik. "Larangan mudik tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Oleh sebab itu penegakan aturan ini supaya dikawal oleh Polri, TNI, pemerintah daerah dan dengan kelengkapannya seperti Satpol PP," ujar Menko Polhukam Mahfud MD melalui konferensi pers daring pada Selasa (19/05). Keramaian di pelabuhan Bakauheni di Lampung pada Selasa (19/05), lima hari sebelum Lebaran. Dari pemantauan Robertus Bejo, wartawan di Lampung yang melaporkan untuk BBC Indonesia, pada Selasa (19/05), lebih dari 200 orang antre di Pelabuhan Bakauheuni menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. Salah satu dari calon penumpang kapal adalah Katini, seorang warga Jawa Tengah yang sebelumnya bekerja di perkebunan di Medan, Sumatera Utara. "Mau pulang dari Medan, (karena) kontrak kerja sudah habis," kata Katini. Pengakuan yang sama juga dikatakan Sunarto, calon penumpang lainnya di Bakauheuni. Kontrak kerja yang habis pada 12 Mei lalu mendorongnya untuk pulang ke Ngawi, Jawa Timur. Sunarto mengaku ada kekhawatiran tertular Covid-19. Namun, ia tetap memilih untuk meninggalkan tempat perantauannya di Medan. "Kami pun dilema di sana, kami sudah habis kontrak, kerjaan pun sudah tidak menentu, akhirnya kami memilih pulang kampung," kata Sunarto. Ia mengaku membawa surat keterangan kesehatan beserta penjelasan kontrak kerja yang habis demi membantu kelancaran perjalanannya. Para pemudik yang hendak menyeberang dari Sumatera ke Jawa ini menumpang kapal-kapal feri yang tersedia di Pelabuhan Bakauheni. Akan tetapi, perusahaan feri yang mengoperasikan kapal pelabuhan, PT ASDP Indonesia Ferry, mengaku hanya melayani angkutan logistik. Paling tidak sejak akhir pekan lalu, terpantau ratusan orang mengantre di Pelabuhan Bakauheuni setiap hari. Seperti pada Senin (18/05) pagi terpantau 861 orang tiba dari Bakauheuni ke Pelabuhan Merak, Banten. Gugus Tugas di check point jadi kunci perizinan Perusahaan feri yang mengoperasikan kapal pelabuhan, PT ASDP Indonesia Ferry, mengaku fokus melayani angkutan logistik, namun tidak memiliki kewenangan untuk melarang penyebrangan lainnya. Manajer umum ASDP Bakauheni, Kapten Solikin, mengatakan keputusan untuk memperbolehkan pemudik naik kapal berada di luar tangan mereka. Ia mengakui data pelabuhan mencatat trafik angkutan logistik dari Sumatera ke Jawa melalui lintasan Bakauheni - Merak menunjukkan peningkatan signifikan. "Hingga H-6 telah terjadi kenaikan logistik yang sangat signifikan yaitu mencapai 61 persen para periode yang sama. Jadi ASDP saat ini itu fokus pada logistik," kata Kapten Solikin kepada BBC News Indonesia (19/05). Ia menjelaskan bahwa pihaknya sejak 1 Mei mewajibkan seluruh pengguna jasa menggunakan sistem tiket daring. "ASDP hanya melaksanakan keputusan Gugus Tugas yang terkait dengan penyebrangan pejalan kaki, sepeda motor, atau mobil, jadi semuanya harus melalui rekomendasi daripada Gugus Tugas di setiap check point," tutur Kapten Solikin. Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak maupun mengizinkan pihak lain untuk menyeberang melalui feri. 'Larangan mudik tidak akan dicabut' Arus pulang kampung ini tetap terjadi di tengah larangan pemerintah agar masyarakat tidak mudik. Menko Polhukam Mahfud MD seusai rapat kabinet terbatas Selasa (19/05) menegaskan kembali larangan mudik. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. "Pemeriksaan di pintu-pintu keluar atau masuk, di jalan-jalan tikus, atau di kendaraan-kendaraan besar yang menjadi tempat orang bersembunyi untuk mudik, itu supaya dilakukan secara ketat dan di waktu-waktu yang biasa dianggap petugasnya lengah," kata Mahfud MD. Imbauan pemerintah ini sudah berulang kali disuarakan. Namun, berbagai laporan menyebutkan arus mudik tetap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada awal Mei mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang membatasi pergerakan warga antar-lintas batas wilayah dengan pengecualian bagi orang yang bekerja dalam beberapa bidang esensial seperti pelayanan kesehatan, pertahanan dan fungsi ekonomi penting. Dalam surat edaran yang sama pula diatur mereka yang bepergian lintas wilayah harus memenuhi sejumlah syarat antara lain surat tugas dan surat keterangan bebas Covid-19 dari institusi kesehatan. 'Satu kasus pengidap bisa menular pada 5-10 orang lain' Calon penumpang feri menyebrang dari pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Kenyataan arus mudik yang masih terus terjadi inilah yang ditakutkan oleh ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Menurutnya, arus mudik berpotensi memicu terus laju penyebaran Covid-19. Miko menjelaskan rata-rata pergerakan satu orang diperkirakan akan kontak dengan 30 orang lainnya, sementara penularan dari satu kasus pengidap Covid-19 berisiko menularkan ke lima sampai 10 orang. "Bahayanya ada transmisi dari orang yang datang ke daerah, bawa kuman, baik yang di daerah, kalau ke Jawa Timur, di sana juga sudah banyak. Bisa jadi tertular juga, jadi pertukaran transmisi saja - baik menularkan atau tertular bagi orang yang pergi. "Posibilitas besar, walaupun katanya dia bebas Covid-19 dengan rapid test, kalau rapid test kemungkinan masih ada yang positif," kata Miko kepada BBC News Indonesia via telpon (19/05).