Papua : 'Ketegangan pendatang dan penduduk asli terlihat jelas', polisi tuding perusuh demo manfaatkan momen sidang PBB
Ketegangan antara warga Papua asli dan pendatang di Wamena terlihat jelas pascademonstrasi yang berujung rusuh, kata seorang tokoh gereja. Demonstrasi tersebut, menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ditunggangi oleh pihak-pihak yang mau mencari perhatian Sidang PBB.
Dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan (23/09), terjadi aksi pembakaran terhadap kantor bupati dan sejumlah kantor pemerintah lainnya hingga kios-kios milik warga pendatang. Sebanyak 30 orang meninggal dan lebih dari 60 luka-luka setelah demonstrasi berakhir rusuh di Wamena dan Jayapura (23/09), menurut keterangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Di Wamena, ujar Tito, 22 orang korban tewas adalah warga pendatang yang meninggal akibat luka bacok atau terjebak dalam rumah yang dibakar massa. Empat korban meninggal lain adalah warga Papua. Di Jayapura, tiga orang warga sipil dan seorang pasukan TNI meninggal. Tokoh gereja di Wamena, Yohannes Djonga, melihat ketegangan antara penduduk asli Papua dan masyarakat pendatang masih terlihat jelas hingga satu hari setelah kerusuhan. "Ketegangan sangat jelas... Di kota pendatang kumpul-kumpul dengan parang-parang panjang. Masyarakat Papua tidak ada yang bawa senjata tajam karena sudah diingatkan oleh petugas keamanan," ujar Yohanes. Dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan, Senin (23/09), terjadi aksi pembakaran terhadap kantor bupati dan sejumlah kantor pemerintah lainnya hingga kios-kios milik warga pendatang. Personel TNI/Polri dikerahkan ke sekitar kampus Universitas Cenderawasih untuk membubarkan ratusan mahasiswa eksodus. Meski begitu, Yoganes mengatakan, sehari setelah demonstrasi tersebut, situasi Wamena sudah kembali pulih dan tidak 'semencekam' sehari sebelumnya. "Saya keliling kota Wamena sudah tenang meski kegiatan-kegiatan (masyarakat) belum nampak. Jalan-jalan sudah mulai ada kendaraan dan orang yang berjalan," ujar Yohanes. Ia menambahkan, anggota Brimob masih berpatroli di sejumlah jalan di Wamena. Di Jayapura, kondisi juga sudah mulai normal, ujar wartawan di Jayapura, Engel Wolly. "Hari ini di Jayapura kondisinya sudah kembali normal. Tidak ada Demo Hari ini," ujar Engel. 'Manfaatkan momen sidang PBB' Tito menuding kerusuhan terjadi akibat pihak-pihak yang menggunakan momen sidang Majelis Umum PBB di New York yang dimulai 23 September. "Kelompok ULMWP (Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat) pimpinan Benny Wenda yang menghendaki di Papua atau di Indonesia dibuat gerakan yang bisa memancing media nasional, dan internasional khususnya, sehingga dapat digunakan sebagai amunisi untuk melakukan upaya diplomasi untuk mem-branding ada pelanggaran HAM di Papua," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, mengatakan kerusuhan 'di-setting' oleh KNPB, yang ditudingnya telah melakukan penyusupan dan provokasi massa. Tito menuding kerusuhan terjadi akibat pihak-pihak yang menggunakan momen sidang Majelis Umum PBB di New York yang dimulai 23 September. "Mereka menyusup dengan menggunakan pakaian seragam sekolah," ujar Dedi. Tudingan itu dibantah juru bicara KNPB, Ones Suhuniap. "Kami secara resmi menyampaikan kepada publik dan kepada rakyat papua bahwa aksi di Wamena dan di Jayapura KNPB tidak terlibat," ujar Ones kepada BBC News Indonesia, Selasa (24/09), melalui keterangan tertulis. Tokoh gereja di Wamena, Yohannes Djonga, meminta pemerintah untuk membuktikan jika kerusuhan itu diboncengi oleh KNPB. "Mereka tidak usah katakan seperti itu, langsung tangkap. Pihak kepolisian tunjukkan, jangan mereka hanya omong," katanya. Bagaimana awal mula terjadi demo? Yohannes Djonga mengatakan demonstrasi terjadi karena dugaan ucapan rasialis yang dilontarkan seorang guru pada muridnya. Namun, hal tersebut, dibantah Tito. Dia mengatakan telah terjadi kesalahpahaman antara guru dan murid tersebut. "Ini isunya ya, bahwa guru ini menyampaikan kalau berbicara (yang) keras. Menurut isu ini, murid mengatakan yang terdengar 'kera'," ujar Tito. "Sedang kita selidiki benar atau tidak peristiwa itu," ujar Tito. Sejumlah mahasiswa diangkut menggunakan truk dan bus dari kampus Universitas Cenderawasih, pada Senin (23/09). Di Jayapura, kericuhan terjadi setelah ratusan mahasiswa, yang sebelumnya belajar di luar Papua, ingin mendirikan posko di halaman kampus Universitas Cenderawasih, Abepura, Kota Jayapura. "Jadi mereka ini adalah mahasiswa luar Papua yang tanpa izin dari Uncen mau mendirikan posko mahasiswa dan itu tidak dibenarkan," kata Kapolda Papua, Irjen Pol Rudolf A Rodja kepada kantor berita Antara di Abepura, Kota Jayapura, Senin siang. Menurutnya, Polda Papua dibantu Brimob BKO Nusantara telah membubarkan mereka. "Jadi, kita bubarkan mereka supaya tidak jadi posko dan perkuliahan di Uncen tidak macet. Karena hari ini ada Sidang Umum PBB hari pertama, kami dari Polri tidak ingin hal ini jadi negatif buat kami, sehingga kami berusaha untuk bernegosiasi untuk pulangkan mereka," katanya lagi. Wartawan di Jayapura, Engel Wally melaporkan Polda menahan 733 mahasiswa yg melakukan Aksi demo di depan Uncen. "Kabar hari ini, tersisah 7 yg masih ditahan di Mako Brimob," ujarnya. Kerusuhan Papua seperti efek domino Anggota Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, menyebut pemerintah kurang optimal menyelesaikan persoalan di Bumi Cendrawasih. Menurutnya langkah yang diambil pemerintah selama ini terkesan kontraproduktif. "Misalnya dengan menangkap beberapa orang yang dianggap pro kemerdekaan, baik di Jayapura dan Jakarta. Kasus Veronika Koman, sebagai provokator. Itu bersifat kontraproduktif," katanya kepada BBC Indonesia, Senin (23/09). Cahyo melanjutkan persoalan lainnya juga dialog yang dilakukan pemerintah justru dengan orang-orang yang tidak mewakili orang Papua. Beberapa bangunan dilalap api dalam kericuhan di Wamena, Senin (23/09). "Aspirasi mereka sangat jauh dari tuntutan dari para demonstran," katanya, termasuk deklarasi-deklarasi damai yang bersifat seremonial.Cahyo menekankan dialog bukan pada mereka yang pro kebijakan pemerintah, tapi justru sebaliknya. "Dialog itu dengan orang yang berbeda pendapat, bukan orang yang bersifat manipulatif, yang direkayasa, yang isunya sudah ditentukan dari Jakarta. Itu bukan dialog," katanya.Ia memperkirakan kericuhan yang terjadi di Papua akan terus berlanjut 'seperti efek domino'. "Karena persoalan yang menjadi persoalan kerusuhan itu, tidak diatasi dengan baik," jelas Cahyo.