Korupsi tantangan terbesar Indonesia
Dalam bidang politik, hukum dan pertahanan terdapat sejumlah pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan oleh presiden dan pemerintahan periode 2014 – 2019.
Pemerintah Indonesia yang akan datang perlu memperkuat militer Indonesia Di antaranya adalah pemberantasan korupsi serta reformasi birokrasi. "Korupsi terdapat di dua tempat, yakni korupsi politik dan korupsi birokrasi yang terjadi di pusat maupun di daerah," jelas koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan. "Kalau di kajian kami korupsi birokrasi adalah turunan dari korupsi politik. Jadi yang paling berat yang akan dihadapi oleh capres maupun cawapres yang akan datang adalah korupsi yang dilakukan oleh para politisi," tambah Ade. Senada dengan Ade, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintahan yang akan datang. Tiga tantangan besar "Tiga tantangan besar, pertama adalah membersihkan aparat penegak hukum dari praktek-praktek korupsi. Karena sampai dengan sekarang ada oknum-oknum dari aparat penegak hukum yang masih bermain di ranah tersebut. "Yang kedua adalah memastikan agar hukum bisa diimplementasikan sebagaimana ada secara tertulis. Karena masalah ekonomi Indonesia tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya, bisnis mengalami stagnasi. Itu semua karena masalah hukum yang tidak bisa diimplementasi di lapangan. "Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemeritah daerah bisa menjalankan pemerintahan ini secara efektif dari sisi hukumnya karena sering kali aturan di pusat tidak dipatuhi oleh pemeritah daerah, khususnya di kabupaten kota," ungkap Hikmahanto. Masalah pertahanan Selain itu, Hikmahanto menuturkan pemerintahan yang akan datang masih harus menyelesaikan masalah perbatasan dan mengukuhkan posisi Indonesia di mata internasional. Sementara itu, pengamat pertahanan Bantarto Bandaro menyoroti sejumlah hal dalam bidang pertahanan dan politik internasional. Ia mengatakan Indonesia perlu memperkuat militer agar dapat lebih berperan secara internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik.