Pembunuh orangutan diminta dihukum berat
Kementerian Kehutanan meminta pelaku pembunuhan hewan-hewan yang terancam punah diganjar hukuman maksimal.
Orangutan termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini disampaikan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Darori, mengomentari vonis empat orang yang didakwa membunuh orangutan di Kalimantan Timur. "Kami berharap mereka mendapatkan vonis maksimal, yaitu lima tahun," kata Darori. Menurut Darori, vonis penjara delapan bulan dan denda Rp20-30 juta, yang dijatuhkan PN Tenggarong, Kalimantan Timur, tidak memberikan efek jera. "Kami bisa memahami vonis ini karena mereka cuma dituntut satu tahun. Jadi, kalau hakim menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan, sebenarnya hakim mendukung pemerintah." "Tapi ke depan, kami meminta aparat penegak hukum untuk mengeluarkan vonis maksimal," kata Darori. PN Tenggarong pada hari Rabu (18/4) memutuskan Imam Muhtarom dan Mujianto diganjar hukuman delapan bulan dan denda Rp20 juta. Phuah Chuan Hun, warga Malaysia dan pegawainya, Widiantoro, dinyatakan memerintahkan pembunuhan orangutan. Keduanya divonis delapan bulan penjara dan denda Rp30 juta. Penegakan peraturan Darori mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan revisi undang-undang yang membuat para pelaku pembunuhan hewan-hewan terancam punah seperti orangutan dan harimau akan mendapatkan hukuman minimal. "Itu sudah dibahas di Dewan Kehutanan Nasional dan akan dimasukkan ke DPR untuk dibahas," ungkap Darori. Dalam bayangan Darori, pelaku pembunuhan hewan yang dilindungi akan mendapatkan hukuman minimal lima tahun. Peneliti lingkungan Yaya Rayadin menyambut baik vonis PN Tenggarong. "Ini perlu kita hargai karena untuk pertama kalinya kasus pembunuhan orangutan diproses dan diputus oleh pengadilan," kata Yaya. Ia mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan perlindungan satwa-satwa langka seperti orangutan. Yang mendesak, menurut Yaya, adalah pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan di lapangan. "Masih terjadi di mana perusahaan tidak tahu bagaimana menghadapi orangutan, di mana relokasi untuk hewan ini dan sebagainya." "Kita tidak bisa menuntut hukuman maksimal sementara di lapangan banyak yang tidak tahu bagaimana menyelamatkan orangutan," tegas Yaya. Dirjen Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan sepanjang perusahaan mengikuti prosedur analisis dampak lingkungan (AMDAL) secara benar, kasus pembunuhan orangutan tidak akan terjadi. "Jangan-jangan AMDAL hanya di atas meja. Peraturan sudah ada. Jadi, mungkin pelaksanaannya yang perlu terus diluruskan," kata Darori.