Pemerintah mulai berlakukan pengampunan pajak
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program pengampunan pajak yang berlaku mulai hari ini sampai 31 Maret 2017 nanti tak berarti pengampunan bagi koruptor.
Melalui undang-undang pengampunan pajak, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. “Saya ingin menegaskan bahwa tax amnesty bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau atas aksi pencucian uang. Tidak. Ini saya perlu tegaskan,” tegas Jokowi saat meresmikan peluncuran Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (1/7). Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa lewat program ini, pemerintah ingin menyasar para pengusaha yang menampatkan dananya di luar negeri, terutama "ribuan triliun rupiah dana pengusaha dan orang Indonesia" yang berada di tax haven di luar negeri agar dibawa pulang atau di-repatriasi untuk membangun negara. Melalui undang-undang Pengampunan Pajak, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi. Beberapa orang yang ditemui oleh BBC Indonesia menyampaikan kekhawatiran atas pengampunan yang diberikan pemerintah terhadap warga Indonesia yang menghindari pajak. “Saya karyawan biasa yang setiap bulan dipotong gajinya untuk bayar pajak ke negara. Lalu negara justru mengampuni orang-orang yang mengemplang pajak? Ini tidak adil,” kata Susi. Hartanto, yang bekerja di sebuah bank asing, lebih kritis. Menurutnya, tarif tebusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dibawa warga Indonesia ke luar negeri demi menghindari pajak di Indonesia. “Dengan tarif yang ditetapkan, ibaratnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang kecil tapi memberi kelonggaran begitu besar kepada pengusaha yang membawa aset ke luar negeri,” kata Hartanto. Sementara menurut Direktur Eksekutif Pusat Analisis Perpajakan Indonesia (CITA), Yustinus Prastowo, sebelum masa Undang-Undang Pengampunan Pajak berakhir 31 Maret 2017 mendatang, pemerintah punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yaitu mereformasi sistem pajak agar pengampunan pajak tak lagi terjadi. “Undang-Undang ini harus yang terakhir. Undang-Undang ini harus ditempatkan sebagai jembatan untuk menuju comprehensive tax reform berupa penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya. Dalam konteks itu, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk mewujudkan reformasi pajak dan melakukan penegakan hukum yang kuat dan tegas. Jika pemerintah berhenti pada tax amnesty, ini yang bahaya,” jelas Prastowo. Bahaya yang dimaksud Prastowo adalah para wajib pajak menjadi semakin leluasa untuk menghindari pajak serta memiliki persepsi bahwa pemerintah lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menindak mereka.