Demo dukung kantor OPM di Belanda
Unjuk rasa digelar oleh aktivis Komite Nasional Papua Barat, KNPB di berbagai kota di Propinsi Papua, mendukung rencana peresmian kantor Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Denhag, Belanda, Kamis (15/08).
Unjuk rasa mendukung referendum di Papua di Jakarta, beberapa saat lalu. "Aksi ini untuk mendukung peresmian kantor OPM di Belanda," kata juru bicara KNPB, Wim Rocky Medlama, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Kamis siang. Situs resmi OPM menyebutkan, peresmian kantor perwakilan OPM di Belanda akan dilakukan pada Kamis (15/08) waktu setempat di Kota Denhag. Sebelumnya, OPM atau Free West Papua mendirikan kantor perwakilan di Kota Oxford, Inggris, yang kemudian dikecam oleh pemerintah Indonesia. Dalam demo yang dilaporkan berjalan damai, KNPB juga menyatakan dukungannya terhadap rencana kedatangan sejumlah menteri luar negeri dari negara-negara rumpun Melanesia ke Indonesia, termasuk ke Propinsi Papua. Unjuk rasa ini, menurut Wim Medlama, juga ditujukan untuk "memprotes" peristiwa sejarah yang disebut sebagai perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang diprakarsai Amerika Serikat untuk pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia. "Kami memprotesnya, karena tidak melibatkan warga Papua," kata Wim. Berjalan tertib Selain digelar di Jayapura, aksi yang diklaim KNPB diikuti lebih dari seribu orang ini, juga digelar di beberapa kota lainnya, seperti Fakfak, Timika, Wamena, Boven Digul, Merauke, Sorong, serta Nabire. Ide pemisahan diri Papua dari Indonesia masih disuarakan sebagian warga Papua. "Unjuk rasa ini kita gelar dalam bentuk parade budaya, yang berupa tari-tarian, di mana peserta harus mengenakan busana daerah masing-masing," jelas Wim Medlama. Kahumas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, mengatakan, pihaknya telah menurunkan personil polisi yang jumlahnya "hampir sama atau melebihi" dengan jumlah pengunjuk rasa di berbagai kota di Papua tersebut. Menurutnya, unjuk rasa berlangsung damai dan tertib, dan "sekitar pukul 12.30 Waktu Indonesia Timur demo itu sudah berakhir". Dalam setiap kampanye, OPM selalu menyuarakan kembali tuntutan pemisahan diri dari Indonesia, yang belakangan disertai tuntutan referendum. Mereka juga mempertanyakan legitimasi hukum peristiwa politik yang sering disebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat, Pepera, pada 1969, rakyat Papua Barat yang menurut sejarah, memilih bergabung dalam wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan Papua merupakan bagian sah dari wilayah Indonesia, dan sejak awal 2000 telah menerapkan kebijakan otonomi khusus untuk meredam suara-suara sebagian warga Papua yang menuntut memisahkan diri dari Indonesia. Aksi kekerasan, yang diduga terkait tuntutan pemisahan diri Papua dari Indonesia, belakangan muncul kembali yang mengakibatkan korban jatuh di pihak aparat keamanan Indonesia dan warga sipil Papua.