Rekonsiliasi pascapengumuman hasil pilpres
Kubu calon presiden Prabowo Subianto menyerukan rekonsiliasi pasca pengumuman hasil resmi pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (22/07). Adapun capres Joko Widodo meminta pendukungnya agar tidak turun ke jalan.
Akankah rekonsiliasi tercipta antara kedua kubu capres? Tidak ada imbauan dari pasangan capres Prabowo-Hatta untuk ke KPU, kata Ainur Rofiq dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Sementara ini tidak ada anjuran untuk datang ke KPU...Pilpres ini kontestasi kedua calon dimana ada yang menang dan ada yang kalah. Setelah itu tentunya harus kembali bersatu untuk membangun negeri ini, negeri ini sangat indah kalau hanya dipakai untuk perbedaan," kata Ainur. Sementara itu, Joko Widodo yang akrab dengan sapaan Jokowi, sejak beberapa hari yang lalu sudah menyatakan tidak akan ada pengerahan massa. "Kita tidak mengerahkan massa. Saya meminta dengan sangat kepada seluruh kader partai, pendukung dan relawan Jokowi-JK di seluruh tanah air agar tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasa dan tidak perlu menghadiri rekapitulasi suara di KPU pusat pada 22 Juli," kata Jokowi pada Jumat (18/07). Ia juga meminta agar atribut capres nomor urut 2 tidak dikenakan lagi. "Kita kembali pada sebuah Indonesia Raya," tambahnya. Imbauan serupa juga ramai disuarakan di media sosial, seperti di situs mikroblog Twitter dengan tagar #PersatuanIndonesia yang merujuk pada sila ketiga Pancasila. Dalam acara buka puasa bersama di Istana pada Minggu (20/07), kubu Prabowo menyatakan akan menggugat hasil resmi pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal ini, Ainur Rofiq dari PPP mengatakan mereka akan menaati hukum. "Karena PPP dalam satu koalisi Merah Putih dan kita taat hukum, maka apabila ada ketidakcocokan dalam hal keputusan atau apa pun, saluran hukumnya ke MK," kata Ainur.