Parlemen baru akan hambat Jokowi?
Terpilihnya elite partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan cerminan bahwa para wakil rakyat dari koalisi tersebut memiliki determinasi tinggi untuk “menghalangi” pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo lima tahun mendatang, kata pengamat politik.
Elite partai politik anggota Koalisi Merah Putih ditengarai akan kerap berhadapan dengan anggota parlemen dari Koalisi Indonesia Hebat di DPR. Kepada BBC Indonesia, Philips Vermonte, selaku Kepala Bidang Politik dan Hubungan Internasional lembaga kajian CSIS, menilai KMP amat mungkin menghambat kebijakan-kebijakan penting Joko Widodo saat pria berjuluk Jokowi itu menduduki kursi RI 1 mulai 20 Oktober 2014 nanti. “Dia (Jokowi) menghadapi anggota-anggota DPR yang punya determinasi untuk ‘menghalangi’ kebijakan-kebijakan dia. Saya tidak akan ‘surprise’ bila ada kebijakan Jokowi yang penting, dihambat oleh partai-partai ini,” kata Vermonte. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membantah bahwa dia dan anggota-anggota DPR lainnya hendak menghambat langkah Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan perbedaan pandangan politik adalah hal yang lumrah dan patut disyukuri di ranah demokrasi. “Dalam kaitan dengan program-program Pak Jokowi, sepanjang itu Insya Allah untuk kepentingan masyarakat, kita sudah tidak lagi melihat apakah itu kepentingan koalisi atau bukan koalisi. Sepanjang (program) itu bisa dijelaskan dengan baik, pasti akan kami dukung,” ujarnya kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Bukan koalisi ideologi Pernyataan Taufik Kurniawan senada dengan analisis Vermonte. Menurutnya, pembentukan Koalisi Merah Putih bukan didasari ideologi tertentu sehingga partai-partai di dalamnya bisa saja beralih haluan tergantung isu. “Misalnya, ketika ada isu pencabutan subsidi bahan bakar minyak, koalisinya terdiri dari partai A, B, dan C. Lalu saat ada isu jaminan sosial, koalisinya terdiri dari partai D, E, dan F. Ini memerlukan kerja yang lebih pintar dari PDIP,” kata Vermonte. Hal itu diamini politikus PDIP, Eva Sundari. Dia menilai Jokowi harus membentuk kabinet menteri yang didukung rakyat dan program-program kerja yang disokong publik sehingga memiliki daya tawar ketika disodorkan ke parlemen. “Dan parlemen kan (menjadi) aneh ketika apa yang didukung rakyat, dilawan di DPR,” ujar Eva.