Penasehat hukum Saudi dihukum karena kritik di Twitter
Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara lima hingga delapan tahun kepada tiga penasehat hukum yang mengkritik sistem peradilan kerajaan itu.
Pemerintahan Raja Abdullah meningkatkan pengawasan atas internet sejak Musim Semi Arab 2011. Kantor berita Saudi Press Agency, SPA, menyebutkan ketiganya dinyatakan bersalah karena menentang penguasa dan melecehkan sistem peradilan. Ketiganya menulis pesan di Twitter yang antara lain mengatakan sistem peradilan di kerajaan itu sebagai 'terbelakang'. Namun SPA tidak melaporkan lebih rinci tentang pendapat yang menyebabkan dijatuhinya hukuman penjara tersebut. Pengadilan juga melarang para penasehat hukum untuk berkomunikasi lewat media sosial maupun media lainnya dengan memperingatkan mereka akan dimonitor dan bisa mendapat hukuman yang sama dengan ketiga terpidana. Arab Saudi tidak memberikan ruang banyak buat pembangkang politik, khususnya sejak maraknya gerakan rakyat yang disebut Musim Semi Arab tahun 2011 yang mendorong jatuhnya beberapa diktator di kawasan Timur Tengah. Bulan Februari tahun ini, lembaga pegiat kebebasan pers yang bermarkas di Prancis -Reporters Without Borders atau RSF- mengatakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi meningkatkan pengawasan dan kendali atas media, khususnya media internet. RSF juga menggolongkan Arab Saudi masuk dalam daftar Musuh Internet karena amat agresif dalam kebijakan internet, termasuk menangkap orang-orang yang menulis kritik di internet.