Virus corona: Tak semua pengajar, siswa siap terapkan 'sekolah di rumah'
Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk merumahkan siswa dan menerapkan metode belajar dengan sistem daring menyusul lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.
Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk "bekerja, belajar dan ibadah di rumah" untuk membatasi penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh di antaranya Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu terhitung efektif sejak 16 hingga 29 Maret 2020. Sayangnya, tidak semua sekolah siap untuk menerapkan metode pembelajaran jarak jauh. Sebuah sekolah dasar swasta di Kota Bandung, Jawa Barat, secara marathon mempersiapkan materi dan metode belajar di akhir pekan, saat seharusnya guru dan manajemen sekolah libur. Sekolah itu belum pernah menerapkan sistem belajar jarak jauh. "Sekolah kami belum memiliki sistem belajar online. Jadi memanfaatkan WhatsApp saja untuk kelas 1 sampai 3, tapi untuk kelas 4 sampai 6 menggunakan Google Classroom," kata Irvan, salah seorang guru di sekolah tersebut, kepada wartawan Yulia Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Sebagai guru sekolah dasar, Irvan menilai sistem pembelajaran daring yang dilaksanakan secara "mendadak" ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama di kalangan pengajar sekolah dasar yang belum terbiasa dengan metode ini. "Materi apa yang bisa diajarkan di rumah tanpa membebani orangtua yang seharusnya kewajiban guru mengajarkan di kelas? Jam berapa mereka belajar sementara ada yang kedua orangtuanya bekerja? Bagaimana dengan kuotanya? Siapa yang menanggung?" kata guru kelas 3 SD itu. Ia mengaku sekolahnya tidak mendapat panduan dan arahan khusus. "Sepertinya diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing," ujarnya. Sama halnya dengan sekolah dasar swasta di Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang baru efektif memulai belajar jarak jauh pada Senin siang. "Jadi guru-guru baru rapat tadi pagi tentang sistem online ini. Anak saya baru dapat tugas belajar pukul 12.30 tadi," kata Evi Larasati, orangtua siswa, Senin (16/3). Sementara, beberapa sekolah bahkan belum menerapkan pembelajaran jarak jauh di hari pertama kebijakan ini diberlakukan. Sekolah di kawasan Bandung Utara baru merancang modul pembelajaran daring di hari Senin dan diberlakukan esok harinya. "Sementara ini anak saya disuruh mengerjakan LKS (lembar kegiatan siswa) seperti biasa," kata Kathy Saelan, orangtua siswa. Tapi, ada juga sekolah yang sudah siap dengan sistem belajar daring. Sebuah sekolah yang dikelola BUMN di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah menerapkan sistem tersebut dalam pembelajarannya. "Kami sudah biasa pakai Google Aplication for Education (GAFE) dengan classroom. Begitu juga dengan tugas, ulangan, dan ujian seperti minggu lalu sudah sistem GAFE," kata Yaya Suhaya, Wakil Kepala Sekolah SMP Telkom. Fasilitas tak merata Pelaksanaan instruksi untuk menghapus kegiatan tatap muka di wilayah lain juga masih terbilang gagap. Sejumlah siswa dan orang tua murid di Aceh menganggap langkah belajar melalui daring tidak efisien lantaran tidak adanya fasilitas yang memadai di tiap rumah. Kesimpangsiuran mengenai informasi ini juga menjadi kendala. Sebagian siswa tingkat SMA dan SMP di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, masih tetap ke sekolah pada Senin (16/03/2020) pagi, karena belum mendapatkan informasi resmi dari dewan guru. "Saya ke sekolah hari ini karena belum ada informasi resmi dari guru. Tadi malam ada informasi dari group WhatsApp sesama siswa, tapi itu belum pasti makanya tetap sekolah," kata Sakina, siswi kelas 12 SMAN 2 Kota Banda Aceh, kepada Hidayatullah, wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Sakina melanjutkan sampai saat ini belum mengetahui pasti jadwal Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret sampai 2 April 2020 mendatang. "Untuk jadwal UN akhir bulan nanti belum dapat informasi juga apakah ditunda atau tidak," kata Sakina. Fasilitas yang digunakan untuk belajar jarak jauh belum dimiliki setiap siswa. Hal senada juga dikatakan oleh siswi kelas 12 SMA 2 Kota Banda Aceh, Hurata Ayuni, ia kebingungan untuk mempersiapkan diri untuk UN jika selama 14 hari ke depan mereka harus belajar di rumah. "Proses belajar tidak efektif karena saya tidak memiliki peralatan belajar online yang memadai seperti laptop, HP dan jaringan internet," kata Hurata. Kepala Sekolah SMAN 12 Banda Aceh, Ramlah Zaini, mengatakan tenaga pendidik tetap hadir setiap hari ke sekolah untuk melayani siswa dan wali siswa. "Mulai hari ini siswa diliburkan, namun komunikasi antar guru dan siswa tetap berjalan karena kita sudah punya program Sijempol dan aplikasi Ruang Guru yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Aceh," kata Ramlah Zaini, Kepsek SMA Negeri 2 Banda Aceh. UN SMK tetap berlangsung Di tengah pandemi Covid-19, sebanyak sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Banda Aceh, tetap melaksanakan Ujian Nasional (UN) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara nasional yang berlangsung selama empat hari. "Untuk SMK mulai hari ini tetap mengikuti UN, karena jadawalnya telah ditetapkan secara nasional, jauh hari sebelumnya memang kita sudah mempersiapkan agar UN berjalan lancar, dan Alhamdulillah anak-anak terlihat senang mengikuti UN tanpa ada rasa takut isu wabah virus corona. Pihak sekolah juga menyiapkan cairan antiseptik untuk peserta UN sebelum masuk dan keluar ruangan," kata Rahmad Fitri, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Senin (16/3). Ujian Nasional untuk Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh dilaksanakan sesuai jadwal. Rahmad mengatakan seluruh agenda yang bersifat nasional termasuk UN untuk siswa kelas 12 SMK di Aceh akan tetap dijalankan selama kondisi masih memungkinkan. "Hanya sekolah yang diliburkan, proses belajar mengajar tetap, baik melalui kelas digital, namanya Sijempol Aceh, rumah belajar yang sudah disiapkan kementerian, memberikan tugas kepada anak-anak, baik melalui email dan jejaring media sosial," kata Rahmad. Pusat harapkan kesigapan dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari belum semua sekolah di Indonesia siap dengan sistem pembelajaran daring. Tapi pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem tersebut, kata Ade Erlangga Masdiana, Kepala Biro Komunikasi Kemendikbud. Kemendikbud telah memiliki platform, seperti aplikasi Rumah Belajar, yang bisa diakses oleh guru dan siswa. Menurut Ade, masalah sistem pembelajaran daring yang dialami sejumlah sekolah seharusnya tidak terjadi. Kalaupun terjadi, dinas pendidikan setempat yang harusnya bergerak mengatasi masalah itu. "Makanya setiap daerah, dinas pendidikan harus buat acuan pedoman atau prosedur operasi standar (POS) itu harus betul-betul tepat sehingga proses pembelajaran selama dua minggu ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya. "Dinas pendidikan harus bergerak karena itu koordinasi. Jadi bukan hanya kebijakan meliburkan begitu saja, tapi juga dengan turunan berbagai implikasi dari kebijakan itu harus disiapkan." Di lain pihak, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menilai seharusnya sistem pembelajaran daring ini tidak menjadi kendala bagi sekolah. Pasalnya, di era teknologi digital ini semua orang sudah akrab dengan gawai. "Sebetulnya sistem daring itu sudah berjalan. Tidak ada corona pun daring sudah berjalan, sudah terbiasa. Kenapa FAGI mendesak sekolah diliburkan karena kami sudah tahu di lapangan. Belajar itu sekarang lebih dimudahkan, tidak perlu membagi buku kepada siswa, toh e-book dan semua materi pelajaran sudah bisa dikirimkan lewat media sosial yang sederhana," kata Iwan Hermawan, Ketua FAGI. Sejak awal, kata Iwan, FAGI mendesak kepada para kepala daerah untuk merumahkan siswa agar bisa menghentikan penularan virus corona di lingkungan sekolah. Kemendikbud mewanti-wanti sistem pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan saat pandemi Covid 19 ini tidak sampai mengganggu target kurikulum. "Mekanisme pembelajarannya betul-betul harus ketat. Jadi jangan meliburkan dengan sistem belajar online, tapi onlinenya model apa? Online-nya harus betul-betul terjadi proses pembelajaran. Dengan keterbatasan yang ada, tapi dengan keterbatasan itu bagaimana target-target kurikulum bisa tercapai," tegas Ade.