Yingluck Shinawatra didakwa melalaikan tugas
Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, yang sudah diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, dikenai dakwaan telah melalaikan tugas menyangkut program subsidi beras.
Yingluck Shinawatra menghadapi pemungutan suara pemakzulan di Senat. Dakwaan tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional, Kamis, 8 Mei, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Yingluck Shinawatra untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri karena menyalahgunakan kekuasaan. Selain Yingluck, sembilan anggota kabinet lainnya juga diberhentikan oleh MK. Seorang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional Vicha Mahakun mengatakan lembaga tersebut dengan suara bulat menyatakan bahwa terdapat cukup buktu untuk mengenakan dakwaan kepada Yingluck. Dia menghadapi pemungutan suara untuk pemakzulan di Senat. Bila dimakzulkan dan dinyatakan bersalah, maka Yingluck akan dilarang berpolitik selama lima tahun. Program subsidi beras merupakan kebijakan penting bagi pemerintahan Yingluck yang membantu menarik jutaan suara petani. Namun program tersebut menimbulkan kerugian negara setidaknya US$4,4 miliar dan diwarnai dengan berbagai tuduhan korupsi. Pihak pendukung dan penentang pemerintah merencanakan unjuk rasa besar di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak.