Meski jadi tersangka, Setya Novanto tetap menjabat ketua DPR
Meskipun telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Setya Novanto tetap menjabat ketua DPR.
Setya Novanto bersama rekan-rekannya di DPR. Dalam jumpa pers di DPR, Setya Novanto menyatakan belum menerima salinan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapannya menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP. Atas dasar itu, pimpinan DPR belum akan membahas pergantian ketua DPR. "Saya belum menerima keputusan itu. Tadi pagi saya sudah minta pimpinan KPK mengirim penetapan saya sebagai tersangka. Setelah itu saya akan merenung dan berkonsultasi dengan kuasa hukum," ujar Setya pada jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/07). Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Soal tudingan menerima Rp574 miliar, Setya Novanto membantah. "Saya tidak pernah menerima. Uang Rp574 miliar besar bukan main, bagaimana transfernya, bagaimana wujudnya? Saya mohon jangan ada penzaliman terhadap diri saya." Pada forum yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut setiap anggota legislatif, termasuk Setya, masih berhak memegang jabatan di parlemen sebelum badan peradilan mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap. "Selain itu, sejauh tidak ada perubahan dari partai dan fraksi, maka juga tidak akan ada perubahan pada konfigurasi kepemimpinan. DPR," kata Fadli. Predikat Setya sebagai Ketua DPR dijelaskan Kepala Badan Keahlian DPR, Johnson Rajagukguk. Menurutnya, status tersangka "tidak berpengaruh terhadap kedudukan selaku ketua DPR" sesuai UU 17 2014 tentang MD3. Golkar tentukan respons Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar pertemuan dengan agenda menentukan respons setelah ketua umumnya, Setya Novanto, ditetapkan sebagai tersangka selain juga membahas laporan persiapan pilkada 2018."Akan dijelaskan apa-apa yang sudah dibicarakan tadi malam, yaitu respons Partai Golkar terhadap perspektif organisasi, perspektif hukum dan perspektif politik praktis, itu yang nanti disampaikan dan tentu kita akan mendengarkan pandangan dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar terhadap apa yang dialami ketua umum," kata Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC Isyana Artharini.Golkar belum akan mengajukan pra-peradilan karena sampai hari ini, menurut Idrus, Setya Novanto belum menerima surat resmi keputusan penetapan sebagai tersangka oleh KPK. "Padahal (surat) itu persyaratan dan bahan yang sangat penting untuk kita pelajari, konstruksi hukum dan fakta-fakta hukumnya, itulah nanti yang dijadikan alasan pra-peradilan atau tidak," tandasnya. Nama Setya Novanto disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK. Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek e-KTP, intens bertemu Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Pertemuan bertujuan agar Novanto memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek e-KTP itu. Jaksa menyebut Setya Novanto direncanakan menerima 11% dari anggaran atau Rp 574.200.000.000.