Jokowi 'tak akan lantik' Budi Gunawan sebagai Kapolri
Presiden Joko Widodo tidak akan melantik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, seperti disampaikan oleh ketua tim independen untuk penyelesain konflik KPK-Polri, Syafii Ma'arif.
Jajaran kepolisian tidak punya Kapolri setelah pencalonan Budi Gunawan terkendala statusnya sebagai tersangka. "Presiden telah menelepon saya dan menyampaikan mengenai pembatalan pelantikan itu," kata Syafii kepada wartawan di Yogyakarta. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Erry Riyana Hardjapamekas, anggota tim independen, mengatakan keputusan itu sesuai dengan rekomendasi tim yang disampaikan kepada Jokowi pekan lalu. "Kami merekomendasikan agar tidak melantik BG sebagai kapolri, dan Jokowi juga menerima masukan dari sejumlah pihak yang lain," kata Erry. Presiden Joko Widodo sendiri kepada para wartawan menyatakan akan menyelesaikan masalah kisruh pencalonan kapolri ini pekan depan. Jika membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri, presiden akan memberikan nama baru sebagai penggantinya. Pelemahan pemberantasan korupsi Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham B. Saenong, menyarakan agar Joko Widodo mengikuti prosedur yang sudah dijalaninya untuk memiliki pejabat yang bersih. "Saya meyarankan Presiden untuk melibatkan kembali KPK dan PPATK dalam memilih calon Kapolri, agar terpilih orang yang benar-benar bersih," jelas Ilham dalam diskusi di Jakarta. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah Presiden Jokowi mencalonkannya sebagai Kapolri. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, DPR tetap menyetujui pencalonan Budi Gunawan, yang sekarang mengajukan gugatan praperadilan. Tidak lama setelah status tersangka dijatuhkan kepada Budi Gunawan, polisi menangkap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto atas tuduhan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selain Bambang, tiga pimpinan KPK lain pun dilaporkan ke polisi. Sejumlah kalangan menyebutkan upaya ini untuk melemahkan lembaga pemberantasan korupsi ini.