Larangan Facebook tidak akan efektif mengatasi iklan hoaks dari LN terkait pemilu
Peraturan Facebook yang menerapkan larangan sementara terkait penempatan iklan dari luar Indonesia tentang pemilihan umum dan pemilihan presiden pada 17 April 2019 mulai hari Selasa (05/03) diperkirakan tidak akan efektif mengingat sulit untuk membedakan asal negara pemasang iklan.
Pandangan itu disampaikan oleh pengamat telekomunikasi dari Information and Communication Technology (ICT), Heru Sutadi. "Kalau berita bohong kita tidak bisa memverifikasi apakah berasal dari luar atau dari dalam. Kalau iklan itu pembayarannya memang tidak dilakukan di Indonesia, placement iklan juga tidak dilakukan di Indonesia," kata Heru Sutadi yang menjabat sebagai direktur eksekutif ICT dalam wawancara dengan Nuraki Aziz untuk BBC News Indonesia. Informasi Anda Jangan perlihatkan nama saya Saya berusia lebih dari 16 tahun saya menerima syarat dan ketentuan yang berlaku "Kita tidak tahu dia itu dibayarkan di mana, di arrange di mana ... Iklan tersebut memang seolah-olah dari Indonesia, tetapi proses kesepakatan, proses pembayaran tidak dilakukan di Facebook Indonesia," tambah Heru. Facebook menyatakan pembatasan iklan pemilihan umum asing dilakukan agar mutu pemilu terjaga, seperti dikatakan Katie Harbath, Direktur Kebijakan Umum, Pemilu Dunia dan Ruben Hattari, Pimpinan Kebijakan Umum, Indonesia di facebook newsroom. "Mengatasi campur tangan asing adalah tonggak kunci pendekatan kami dalam mengamankan integritas pemilu pada platform kami. Sebagai bagian dari komitmen ini, kami untuk sementara tidak mengizinkan iklan pemilu yang dibeli dari luar Indonesia menjelang pemilu. "Pembatasan mulai berlaku pagi ini dan akan diterapkan pada iklan manpaun dari pengiklan yang bermarkas di luar negara, jika mengacu kepada politikus atau partai politik atau usaha untuk menekan pemberian suara," demikian pernyataan Facebook, Selasa (05/03). Iklan politik biasanya dilakukan untuk mengubah pemikiran pemilih yang sebelumnya bermaksud memilih seseorang, tetapi karena propaganda informasi negatif mengenai calon tertentu, warga kemudian memilih kandidat lainnya. Tiga tersangka dengan inisial JAS (32 ) MFT (43) dan SRN (32) yang sebelumnya menjadi tersangka pengelola kelompok Saracen. Di Indonesia, Facebook pernah menutup akun Saracen karena menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian saat pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017. Langkah ini, menurut Heru Sutadi, tidak efektif karena sudah terlambat. Seharusnya ketika satu masalah muncul maka segera akun tersebut diblokir atau dihapus. Bantu pemerintah Facebook menyatakan akan menerapkan sejumlah hal baru seperti otorisasi, disclaimer "dibayar oleh", menggunakan gabungan cara otomatis dan oleh manusia. Di banyak negara, Facebook telah membentuk tim pemeriksa fakta dengan cara bermitra dengan kantor berita Prancis, AFP. Berbagai langkah ini juga dipandang tidak akan banyak berguna, kecuali didukung dengan keberadaan personil Facebook untuk membantu pemerintah Indonesia selama pemilu dalam mengatasi penyebaran berita bohong. "Kalau di Indonesia saya pikir tidak bisa dijalankan seperti itu. Ini nggak ketauan ini iklannya yang bayar siapa, dari negara mana, karena memang transaksinya hampir semua iklan tidak dilakukan di Indonesia," kata Heru Sutadi. "Untuk memerangi hoax, fake news segala macam, di Indonesia karakteristiknya sekarang yang lebih dominan adalah penyampaian fake news oleh personal-personal. Ini harus menjadi perhatian Facebook. Mereka harus juga menawarkan bantuan kepada pemerintah, katakanlah menempatkan orangnya selama pemilu ini," Heru Sutadi mengusulkan. Informasi palsu kerap muncul dalam ajang politik, termasuk saat Jokowi dan Prabowo berkompetisi dalam Pilpres 2014. Platform media sosial ini menghadapi sejumlah kecaman terkait dengan pemilihan presiden Amerika Serikat di mana Facebook dipandang mendiamkan iklan yang berusaha mempengaruhi pemilih lewat berita bohong. Di Uni Eropa, Facebook juga mengalami kecaman pada awal tahun 2019 karena dipandang kurang berusaha memeriksa iklan menjelang pemilihan pada bulan Mei.