Komisaris HAM PBB serukan penyelidikan atas Korea Utara
Komisaris hak asasi manusia PBB, Navi Pillay, meminta sebuah penyelidikan internasional atas pelanggaran hak asasi yang serius selama beberapa dekade di Korea Utara.
Navi Pillay mengatakan harapan atas perbaikan HAM di Korea Utara tidak terwujud. Dalam pernyataan yang tidak biasa tentang Korea Utara, Pillay mengatakan harapan atas peningkatan hak asasi tidak terwujud sejak Kim Jong-Un berkuasa tahun lalu. "Ada sejumlah harapan awal bahwa pemimpin baru akan membawah perubahan positif atas situasi hak asasi," tulis Pillay dalam pernyataannya yang dikeluarkan Senin 14 Januari. "Namun setahun setelah Kim Jong-Un menjadi pemimpin puncak baru di negara itu, kita melihat hampir tidak ada perbaikan." Dia menambahkan sekitar 200.000 warga Korea ditahan di kamp-kamp yang sarat dengan penyiksaan, pemerkosaan, maupun eksekusi hukuman mati. Perhatian pada nuklir Kedutaan Besar Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Swis, dilaporkan sudah menerima kritik Navi Pillay itu namun belum memberikan komentar. Di bawah Kim Jong-Un, pencegahan warga Korut yang mengungsi dinilai semakin ketat. Pillay juga mengungkapkan kekecewaan dengan perhatian dunia internasional yang hampir sepenuhnya mengarah pada program nuklir Korut. Awal Januari 2012, sejumlah pegiat Korea Selatan mengatakan jumlah pengungsi Korea Utara yang melarikan diri menurun tajam karena karena pemerintah Korut menerapkan langkah-langkah lebih ketat untuk mencegah warga melarikan diri. Selain itu mereka juga mengatakan mengatakan pencarian terhadap warga Korea Utara yang bersembunyi di Cina digalakkan. Pekan lalu sebuah delegasi Amerika Serikat yang dipimpin mantan gubernur negara bagian Meksiko Baru, Bill Richardson, dan bos Google, Eric Schmidt, berkunjung ke Korea Utara dan mendesak agar negara itu menghentikan uji coba nuklir dan peluru kendali.