Setya Novanto menangi praperadilan, ICW mengaku 'sudah menduga'
Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menetapkan status tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang dialamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) -dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik- adalah tidak sah.
Setya Novanto dilaporkan masih sakit beberapa hari sebelum hakim membacakan vonis praperadilan yang memenangkannya. "Menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah," kata Hakim Cepi Iskandar dalam pembacaan vonis sidang praperadilan, Jumat (29/09). Namun lembaga pegiat antikorupsi ICW menilai bahwa sejak awal sudah ada beberapa kejanggalan dalam proses praperadilan terkait penetapan tersangka Setya Novanto tersebut. Salah satunya, seperti dijelaskan Koordinator ICW, Adnan Topan, adalah saksi-saksi ahli yang diajukan oleh KPK dikesampingkan oleh hakim, yang hanya mempertimbangkan yang diajukan oleh tersangka. "Yang kedua permintaan KPK, misalnya, untuk memutar rekaman juga ditolak oleh hakim sehingga KPK seperti kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur hukum acara pidana. Terutama kecukupan dua alat bukti untuk menetapkan orang sebagai tersangka." Beberapa pengunjuk rasa menggelar aksi pada pertengahan September lalu menyangkut praperadilan Setya Novanto. Adnan menambahkan bahwa dari beberapa kejanggalan itu, ICW sudah menebak keputusan praperadilan tersebut. "Dari situ kita sudah melihat keputusan praperadilan atas Setya Novanto akan dimenangkan oleh Setya Novanto, dilihat dari sikap hakim yang tidak profesional." BBC Indonesia sudah berupaya menghubungi juru bicara KPK lewat telepon maupun teks namun masih belum mendapat tanggapan. Setya Novanto sakit Bagaimanapun Adnan Topan berpendapat kasus dugaan korupsi E-KTP tidak akan gugur dengan hasil praperadilan tersebut, yang seharusnya hanya menguji prosedur dari penetapan seorang tersangka. "Itu sudah dilakukan oleh KPK dalam beberapa kasus, ketika KPK mengalami kekalahan pada tahap peraperadilan sebagaimana dalam kasus wali kota Makassar, yang juga mengajukan praperadilan dan menang. Tapi kemudian KPK menetapkan sebagai tersangka dengan surat tersangka baru," jelas Adnan kepada wartawan BBC Indonesia, Liston P. Siregar. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Pria itu lalu mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September. Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jaksel. Nama Setya Novanto disebut oleh seorang tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP. Dalam gugatannya, Setya Novanto menggugat status penyidik dan penyelidik KPK. Beberapa poin keberatan Setya Novanto adalah pengujian sah atau tidaknya alat bukti dalam menetapkan dirinya menjadi tersangka. Setya Novanto sendiri saat ini sedang dalam keadaan sakit dan beberapa warga internet 'mempertanyakan' beredarnya foto Ketua DPR itu sedang berbaring di sebuah rumah sakit dengan masker oksigen dan selang infus. 'Mirip' kasus Budi Gunawan Beberapa kejanggalan juga dicatat oleh kelompok Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), antara lain pemeriksaan pada pokok perkara walau sebenanya terbatas pada prosedur penetapan tersangka, seperti dijelaskan ketua hariannya, Choky Ramadhan. "Hakim memeriksa termasuk ke dalam pokok perkara, mengenai yang menjadi inti persangkaan terhadap Setya Novanto dalam kasus E-KTP tersebut. Lalu kemudian keterangan para saksi ahli dari KPK tidak diperdengarkan." Choky menambahkan pola ini hampir serupa dengan keputusan praperadilan tahun 2015 menyangkut perwira tinggi polisi Budi Gunawan yang oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006. Keputusan praperadilan saat itu juga memenangkan Budi Gunawan. "Praperadilan sudah masuk sampai pokok perakara dan akhirnya KPK tidak menetapkan kembali Budu Gunawn sebagai terangka. Berbeda dengan La Nyalla (mantan ketua umum PSSI), ketika hanya menangani penetapan tersangka yang menyangkut apakah sudah cukup dua alat butki, KPK kemudian menetapkan kembali La Nyalla sebagai tersangka." Bagaimanapun Choky berpendapat KPK masih bisa menetapkan kembali seorang tersangka yang sudah dimenangkan oleh praperadilan dengan menggunakan alat bukti yang lain. "Saya yakin bahwa KPK dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka didukung oleh alat bukti yang kuat. Dengan statusnya sebagai ketua DPR, saya yakin KPK sudah tepat, teliti, dan berhati-hati." Nama Setya Novanto disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK. Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek e-KTP, intens bertemu Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Pertemuan bertujuan agar Novanto memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek E-KTP itu. Jaksa menyebut Setya Novanto direncanakan menerima 11% dari anggaran atau Rp 574 miliar.