Revisi UU Terorisme untuk 'mencegah' ISIS
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, Ansyaad Mbai mengatakan, pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Terorisme agar dapat menjerat orang-orang yang menyebarkan kebencian dan permusuhan.
BNPT meminta UU Terorisme direvisi agar dapat menjerat pelaku penyebar kebencian. Menurutnya, jeratan hukum terhadap kelompok penyebar kebencian ini merupakan cara ampuh untuk mencegah tindakan terorisme. Hal ini dia tegaskan menanggapi maraknya ceramah, tulisan atau pernyataan orang-orang yang isinya mengganggap pihaknya paling benar dan menganggap kelompok lain -termasuk negara atau pemerintah- sebagai "kafir". "Inilah yang kita usulkan, agar kegiatan penyebaran kebencian harus masuk dalam kategori tindakan kriminal. Ini kalau kita ingin mencegah tindakan teroris," kata Ansyad Mbai, saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi Indonesia merespon ancaman ISIS, di Jakarta, Senin (25/08) petang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Ansyad mengatakan, di hampir seluruh negara di dunia, diantaranya Inggris, orang-orang yang terbukti menyebarkan kebencian dapat dikenai pasal kriminal dengan hukuman berat. Di Indonesia, menurutnya, Undang-Undang Terorisme tidak mengatur pasal yang dapat menjerat pelaku "penyebar kebencian". "Undang-Undang Teroris kita termasuk yang terlembek di dunia," kata Ansyad. Dia mengatakan, produk UU tersebut lebih bersifat reaktif atau hanya diberlakukan setelah kejadian teror. Propaganda ISIS banyak dijumpai di media sosial, tetapi sulit dibendung. "Padahal, untuk mengalahkan terorisme di manapun, diperlukan tindakan proaktif," katanya. Kasus Ba'asyir Akibat kelemahan ini, lanjutnya, aparat kepolisian tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap orang-orang yang terbukti melakukan hal tersebut. Ansyad kemudian memberikan contoh, apa yang disebutnya "penyebaran kebencian" yang dilakukan terpidana terorisme Abubakar Ba'asyir di dalam penjara Nusa Kambangan, Cilacap, Jateng. Ba'asyir menurutnya telah melakukan ba'iat kepada pengikutnya untuk mendukung Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang belakangan berubah menjadi Daulah Islamiyah alias Negara Islam, IS. "Substansinya itu adalah menanamkan kebencian, menyebarkan permusuhan terhadap negara, orang asing... Sementara, (otoritas) penjara tidak berdaya, karena regulasi tidak ada," ungkapnya. Terpidana teroris Abubakar Ba'asyir disebut mendukung ISIS, walaupun keluarganya membantah. Sejak awal Agustus lalu, Indonesia telah menolak ISIS dan melarang pengembangan ideologinya di Indonesia, namun aparat hukum hanya mampu menjerat hukum pendukungnya jika terbukti melakukan tindak pidana. Sejauh ini kepolisian Indonesia telah menangkap sedikitnya tiga orang pendukung ISIS di Bekasi dan Ngawi, tetapi karena latar belakang mereka sebagai buronan tersangka tindak pidana teroris. Minggu (24/08) kemarin, Polres Depok juga membebaskan seorang warga Depok yang memasang bendera ISIS di rumahnya, karena dianggap "cuma ikut-ikutan" dan tidak terkait dengan organisasi teroris. Diyakini sejumlah WNI telah bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Aparat hukum Indonesia juga tidak mampu melakukan tindakan hukum apapun, walaupun sejumlah anggota masyarakat terbukti melakukan "sumpah setia" untuk mendukung ISIS secara terbuka. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT sebelumnya telah mewacanakan untuk mencabut status WNI terhadap sedikitnya 34 orang anggota WNI yang berangkat dan bergabung dengan ISIS di Suriah, tetapi usulan ini tidak berlanjut. Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam telah menolak ISIS beserta ideologinya, namun ada beberapa ormas Islam lainnya menolak dengan "catatan" lantaran mendukung ide pendirian negara Islam dengan sistem kekhalifahan.