Timor Leste dan Australia akan batalkan perjanjian batas maritim di Laut Timor
Timor Leste dan Australia akan membatalkan perjanjian perbatasan maritim yang membagi wilayah ladang minyak dan gas bumi bernilai miliaran dolar di Laut Timor.
Ladang minyak dan gas bumi di Laut Timor telah dipersengketakan pemerintah Timor Leste dan Australia selama satu dekade. Masalah perbatasan ini telah dipersengketakan Dili dan Canberra selama satu dekade, dan telah dibawa ke Mahkamah Tetap Arbitrase (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag, Belanda. Pembatalan batas maritim kedua negara mengemuka setelah Timor Leste secara resmi memberi tahu Australia bahwa mereka ingin mengakhiri perjanjian Certain Maritime Arrangementsin the Timor Sea (CMATS), yang membagi dua keuntungan dari persediaan minyak dan gas bumi di kawasan tersebut. "Pemerintah Australia telah menerima keinginan ini dan mengakui bahwa Timor Leste berhak memprakarsai pembatalan kesepakatan," kata kedua negara dalam pernyataan bersama, seperti dikutip kantor berita AFP. "Dengan demikian, Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea akan berhenti berlaku dalam tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut." Pernyataan itu tidak mencantumkan tanggal pasti pemberitahuan, namun menambahkan bahwa kedua pemerintahan berkomitmen untuk merundingkan batas maritim permanen baru. Timor Leste, sebelumnya bernama Timor Timur, yang memisahkan diri dari Indonesia pada 2002, menandatangani perjanjian CMATS dengan Australia pada 2006. Perjanjian itu mencakup ladang gas Greater Sunrise, bernilai miliaran dolar, yang terletak di antara kedua negara. Perjanjian 2006 juga mengatur batas maritim sementara di Laut Timor yang berlaku selama 50 tahun. Dengan berakhirnya perjanjian itu, kedua negara harus merundingkan batas permanen antara meeka di Laut Timor. Australia sejak lama bersikeras bahwa batas itu harus melampaui landas kontinennya dan lebih dekat ke pesisir Timor Leste, namun gagal mencapai kesepakatan dengan Timor Leste. Sebagai gantinya, Australia membagi kekayaan energi dari dasar laut yang disengketakan itu, dalam kawasan yang dikenal sebagai Kawasan Pengembangan Minyak Bersama (Joint Petroleum Development Area). Timor Leste saat ini mengumpulkan 90% royalti dari kawasan tersebut, yang masuk ke kas negara. Ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Australia di Dili pada Maret 2016. Mereka menuntut penentuan batas maritim baru di Laut Timor. Duta besar Timor Leste untuk Australia, Abel Guterres, mengatakan, ia berharap Australia menerima hukum internasional dalam menentukan letak perbatasannya. ``Kami menyambut Australia untuk mengambil langkah ini dan (supaya) kami dapat menyelesaikan masalah ini," kata Guterres, seperti dikutip kantor berita Associated Press. "Sangat penting bagi kedua negara dalam hubungan bilateral kami, juga bagi kestabilan dan keamanan regional." Timor Leste dan Australia membuka perundingan tentang batas maritim pada tahun lalu di hadapan panel beranggotakan lima pakar pada komite perdamaian di Den Haag, yang diselenggarakan berdasarkan perjanjian internasional yang mengatur hukum di laut. Awal perundingan bermula dari perselisihan kedua negara mengenai tuduhan mata-mata. Timor Leste menuding badan intelijen Australia memasang alat penyadap di kantor kabinet Timor Leste, dengan dalih perbaikan, untuk memperoleh informasi mengenai perjanjian gas Laut Timor pada 2004. Timor Leste menginginkan agar perjanjian dibatalkan dengan alasan dugaan tindakan mata-mata yang dilakukan Australia menyebabkan perundingan komersial tidak adil. Persengketaan yang sengit ini telah lama memperburuk hubungan antara Timor Leste dan Australia, yang berperan sangat penting dalam membantu Timor Timur merdeka dari Indonesia.