Tumpang tindih konsesi, restorasi gambut perlu peta baru
Badan Restorasi Gambut (BRG) menemukan banyak lahan konsesi perusahaan yang tumpang tindih di lapangan, namun masalah itu belum dapat diselesaikan karena peta acuan restorasi belum rampung.
Program restorasi gambut membutuhkan peta skala 1:50.000. “Banyak (tumpang tindih) tapi untuk menggunakan data yang sah dari pemerintah ... itu akan kita kerjakan setelah peta restorasinya selesai," kata Kepala BRG Nazir Foead. Nazir mengeluarkan pernyataan ini untuk merespons temuan organisasi pegiat lingkungan Greenpeace tentang kebakaran di lahan yang konsesinya tumpang tindih. Konsesi yang tumpang tindih ini ada di peta interaktif lahan konsesi perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang disusun organisasi tersebut. Saat ini BRG bekerja dengan mengacu peta lahan gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), peta kesatuan hidrologis gambut dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dan peta dari sejumlah LSM lingkungan. Peta gambut yang dimiliki pemerintah saat ini jauh dari ideal, menurut Nazir, karena berskala 1:250.000. Peta empat kabupaten "Peta 1:250.000 itu lumayan dipakai sebagai peta kerja indikatif, tapi yang ideal itu harus 1:50.000. Bahkan ketika intervensi hidrologisnya (pengaturan tata air) harus sampai 1:2000 ... itu menentukan bagaimana sekat kanal dibangun," jelas Nazir. Peta 1:50.000 yang dibuat BRG bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BIG, dan KLHK itu saat ini dalam tahap verifikasi. Ditargetkan, pada tahun ini peta akan selesai untuk empat kabupaten: Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, serta Kepulauan Meranti di Riau. BRG menargetkan restorasi 600.000 hektar lahan gambut di empat kabupaten tersebut pada tahun ini. Angka itu 30% dari target pemerintah, yaitu dua juta hektar dalam lima tahun. Nazir Foead mengatakan, peta acuan resmi akan menentukan penghitungan anggaran restorasi gambut. Berdasarkan keterangan Nazir, ketiadaan peta acuan resmi juga menghambat penghitungan anggaran. Pasalnya, belum ada kepastian mengenai luas lahan gambut yang menjadi wewenang pemerintah atau perusahaan. APBN Lahan di dalam kawasan konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah, berarti anggaran restorasinya didapatkan dari APBN. Sedangkan lahan di dalam kawasan budidaya yang termasuk konsesi perusahaan ialah wewenang perusahaan itu sendiri. “Jadi berapa angkanya itu tergantung hasil peta. Kalau dari dua juta hektar itu ternyata, misalnya, 1,8 juta di luar konsesi perusahaan berarti APBN harus banyak menganggarkan. Dan sebaliknya,” kata Nazir. Saat ini, BRG beroperasi dengan dana dari KLHK plus bantuan dari donor. Ia mengungkap, BRG telah menerima bantuan dana total $130 juta (sekitar Rp1,8 triliun) dari negara pendonor seperti Norwegia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Jerman. Jumlah ini diperkirakan bertambah selama dua tahun ke depan. "Kita banyak diskusi dengan potensi donor yang sangat tertarik, yang akan kelihatan di 2017 dan 2018," ujar Nazir.