Pemerintah Kolombia tandatangani perjanjian amnesti dengan pemberontak FARC
Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos, mengatakan perjanjian dengan kelompok pemberontak FARC tentang ganti rugi dan penjaminan keadilan bagi para korban perang sipil adalah "langkah penting untuk perdamaian".
Kedua pihak sepakat perjanjian itu adalah langkah penting menuju perdamaian. Santos menyatakan, langkah itu sesuai rencana dalam memenuhi tenggat waktu untuk mengakhiri konflik pada 23 Maret 2016. Perjanjian itu menawarkan pengampunan bagi semua kejahatan, kecuali kejahatan paling serius -seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Diperkirakan 220.000 jiwa telah terbunuh akibat perang yang berlangsung selama 50 tahun ini. Presiden Kolombia berujar, kedua belah pihak telah menangani "salah satu poin paling sensitif dan kompleks dalam perundingan perdamaian". Berdasarkan perjanjian, pengadilan khusus akan dibentuk untuk mengadili mantan pejuang setelah perjanjian damai final ditandatangani. "2016 akan jadi tahun fajar baru menyingsing di Kolombia," kata Santos. Pihak pemerintah Kolombia dan pemberontak telah mencapai persetujuan akan beberapa pokok persoalan, salah satunya bagaimana menangani masalah perdagangan narkoba. Dalam pernyataan bersama, dua pihak mengatakan bahwa mereka berharap "pelaksanaan semua poin kesepakatan akan menjaga kehormatan para korban, menjamin keadilan, dan membangun fondasi untuk mengakhiri kekerasan dalam konflik di negara kita selamanya". Perundingan damai resmi antara pemberontak FARC dan pemerintah telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun. Kedua sisi kini telah mencapai persetujuan atas empat pokok utama - hak korban, hak atas lahan, partisipasi politik kelompok pemberontak, dan bagaimana menangani masalah perdagangan narkoba. Mereka belum sepakat akan bagaimana melucuti senjata dari pemberontak setelah kesepakatan akhir ditandatangani. FARC adalah kelompok pemberontak sayap kiri terbesar di Kolombia. Kelompok itu dibentuk pada 1964 dengan tujuan menggulingkan pemerintah dan mengukuhkan rezim Marxisme.