'Tidak mudah' pindahkan warga dari daerah rawan longsor
Sebanyak 274 daerah kabupaten dan kota di Indonesia berada di daerah rawan longsor, namun untuk memindahkan penduduk ke tempat yang lebih aman tidak mudah.
Banjarnegara termasuk dalam peta rawan longsor menurut BNPB. "Banyak wilayah di Indonesia yang rawan longsor. Daerah rawan longsor tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Senin (15/12). Dusun Jemblung di Kabupaten Banjarnegara yang akhir pekan lalu dilanda longsor dengan korban jiwa puluhan orang adalah salah satu dari 274 daerah tersebut, namun hal itu tidak otomatis membuat penduduk bersedia dipindahkan. Berbagai faktor seperti sosial, budaya dan ekonomi menjadi penyebab warga enggan meninggalkan kampung mereka. "Yang paling dipentingkan adalah negosiasi dengan warga, ketika kemudian warga mau maka negara harus menyediakannya. Ketika negosiasi bisa tercapai kita tinggal bicara di mana lokasi paling aman yang bisa dimaui oleh mereka sehingga mereka bisa pindah dengan nyaman, dengan sepakat, dengan kesadaran sehingga jangan ada unsur paksaan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada wartawan BBC Indonesia Pinta Karana. "Kemarin ada yang nanya, 'Pak, saya mau pindah tapi tak mau jauh jauh dari sini,' tidak jauh kan berarti masih dalam radius bahaya. Ini lah kenapa sosialisasi harus dilakukan," ujarnya. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Di Indonesia terdapat 40,9 juta jiwa (17,2% dari penduduk nasional) yang terpapar langsung oleh bahaya longsor sedang-tinggi. Dari 40,9 juta jiwa tersebut terdapat: - 4,28 juta jiwa balita; - 323.000 jiwa disabilitas; -3,2 juta jiwa lansia. Semua terpapar dari longsor pada saat musim penghujan. Kemampuan menghindar dan memproteksi dirinya dari bahaya longsor sangat minim. Umumnya mereka tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas sehingga saat terjadi longsor evakuasi terkendala medan. Data: BNPB ___________________________________________________________________________________________________________________________ Ganjar yakin dibutuhkan ajakan dan himbauan yang terus menerus untuk membangun kesadaran masyarakat. "Ada momentum bagus dengan adanya UU Desa, kita harapkan muncul Tata Ruang Desa karena itulah proses negosiasi politik di tingkat dasar, mereka berembuk, mencari solusi yang terbaik dan saling menumbuhkan keyakinan di antara mereka bahwa daerah ini daerah bahaya," kata Ganjar. Ia berharap dengan kesadaran itu maka masyarakat mau pindah ke tempat yang aman. Sementara itu, jajak pendapat yang dilakukan oleh BNPB menemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang bencana sesungguhnya meningkat. Sutopo Purwo Nugroho menyebut, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun kesadaran masyarakat akan waspada bencana. "Jepang itu membangun masyarakat mereka untuk siap tsunami selama 2.000 tahun, sedangkan di Indonesia kesadaran kita akan bencana baru lahir ketika tsunami Aceh. Ini jadi masalah bersama, makanya penanganan bencana adalah masalah semua pihak dan ini jadi masalah lintas generasi," tutupnya.