Pembebasan 1.300 warga di Timika, Papua, hadapi 'jalan buntu'
Kepolisian Indonesia dibantu TNI serta tokoh masyarakat setempat terus melakukan upaya persuasi untuk membebaskan sekitar 1.300 orang warga di kampung Banti dan Kimbely, Tembaga Pura, Timika, Provinsi Papua, yang 'diisolasi' oleh sekelompok orang bersenjata.
Sejumlah orang sedang mendulang emas di sebuah sungai di Desa Kwamki Lama, Timika, Provinsi Papua, 8 Oktober 2011. Keterangan resmi Polda Papua menyebut pelakunya adalah "kelompok kriminal bersenjata", tetapi sumber BBC Indonesia menyebut mereka adalah anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Sebagian besar warga dari dua kampung itu adalah warga setempat dan separuhnya adalah pendatang dari Toraja, Sulawesi Selatan dan Maluku Tenggara. Mereka sebagai besar bekerja sebagai pendulang emas di areal tambang milik Freeport, kata polisi. Aksi pengisolasian warga dua kampung di Timika ini terjadi setelah tiga pekan lalu seorang anggota Brimob tewas ditembak oleh kelompok bersenjata di Timika, Papua. Dia tewas saat terlibat pengejaran kelompok tersebut. Sampai Kamis (09/11) sore, menurut polisi, kelompok bersenjata tersebut tetap melarang kaum pria meninggalkan dua kampung tersebut. Namun demikian, sebagian besar warga yang diisolasi dalam kondisi "cukup baik", kata humas Polda Papua. Aparat kepolisian tengah melakukan penjagaan selama acara Kongres Rakyat Papua ke-3 di Abepura, Provinsi Papua, 19 Oktober 2011. Polda Papua telah meminta bantuan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk "membujuk" para pelaku agar membiarkan warga meninggalkan lokasi tersebut, tetapi ditolak mentah-mentah. "Sampai sekarang (Kamis sore) belum ada titik temu," kata salah-seorang pejabat humas Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz, saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (08/11) sore. BBC Indonesia belum berhasil melakukan kontak dengan kelompok bersenjata tersebut, tetapi menurut seorang wartawan di Timika, mereka menuntut dipertemukan dengan wartawan dan pejabat setingkat bupati. "Mereka ingin komunikasi langsung dengan bupati dan jurnalis," kata Maurits Sadipun, wartawan Timika Express, yang mengklaim telah melakukan kontak dengan pimpinan kelompok tersebut. Seorang warga suku Kamoro di Timika, Provinsi Papua tengah mendulang emas, 3 Februari 2017. Kelompok bersenjata itu ingin bertemu wartawan untuk menyampaikan aspirasi mereka yaitu tuntutan pemisahan Papua dari Indonesia, ungkapnya. Tuntutan pelibatan wartawan ini ditolak oleh Polda Papua. Lebih dari itu, kepolisian Indonesia lebih meyakini bahwa aksi pengisolasian oleh kelompok bersenjata itu lebih dilatari motif kriminal ketimbang murni politik. "Sekarang pun mungkin demikian (aspirasi pemisahan Papua dari Indonesia), tapi yang utama itu menganggu aktivitas (perusahaan tambang) Freeport sampai perusahaan ini tidak berjalan," kata Suryadi Diaz. Tuduhan bahwa aksi kelompok bersenjata ini lebih berlatar kriminal atau ekonomi dipertanyakan oleh pegiat Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang terus mengkampanyekan secara damai aspirasi pemisahan Papua dari Indonesia. Seorang pria mengapit kertas bergambar 'Bintang Kejora' yang diidentikkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam aksi yang digelar pada 15 Agustus 2013 di Yogyakarta. "Mereka melakukannya karena ideologi, karena mereka mau berdiri sendiri. Bukan karena minta kesejahteraan atau minta dialog," kata Kepala komisariat diplomasi pusat KNPB, Warpo Wetipo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Walaupun KNPB tidak terlibat dalam aksi pengisolasian itu, Warpo meyakini aksi itu dilakukan oleh TNP-OPM yang memang tujuannya memisahkan Papua dari Indonesia. Kelompok bersenjata ini juga dianggapnya menolak perusahaan tambang Freeport. "Mereka sadar, Freeport ini satu-satunya yang mempertahankan Indonesia (di Papua), mempertahankan orang-orang yang berkepentingan di Papua. Kita susah merdeka karena ada Freeport, karena semua bikin 'dapur' di Papua," kata Warpo. Tuntutan merdeka yang disuarakan sebagian warga Papua, yang diantaranya dengan kekerasan bersenjata dan kampanye di luar negeri, masih terus berlanjut, walaupun pemerintah pusat telah memberikan status otonomi khusus kepada Papua. Sejak dilantik menjadi Presiden, Jokowi telah berjanji menitikberatkan penyelesaian masalah di Papua semenjak dia melakukan kampanye dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Teroboson politik - seperti pembebasan sejumlah tahanan politik - telah ditempuh pemerintah, selain pembangunan infrastruktur di pedalaman provinsi itu, di tengah masih gencarnya tuntutan pemisahan diri Papua dari Indonesia yang disuarakan oleh pendukungnya.