Buku sekolah Israel dan Palestina 'sepihak'
Buku-buku pelajaran di sekolah Israel dan Palestinia umumnya menjelaskan secara sepihak konflik keduanya dan mengabaikan keberadaan pihak lain, seperti terungkap dalam satu penelitian.
Sebagian besar buku Palestina digunakan di sekolah negeri dan hanya enam di sekolah Islam. Didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, penelitian tersebut ingin menetapkan patokan untuk menyusun buku sekolah. Para peneliti Israel, Palestina, dan Amerika Serikat mengkaji sebanyak 74 buku sekolah Israel dan 94 buku sekolah Palestina, untuk kelas satu hingga kelas 12. Hasil penelitian memperlihatkan masalah yang biasa terjadi dalam masyarakat yang sedang menghadapi konflik, yaitu cenderung bersikap sepihak. "Di kedua belah pihak, masalah utama adalah kejahatan dalam pengabaian. Tidak ada pengakuan tegas yang jelas dari hak keberadaaan pihak lain," tutur Gershon Baskin, salah seorang anggota dewan penasehat penelitian kepada kantor berita AP. Kementerian Pendidikan menyebut penelitian itu berpihak namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Sementara Kementerian Pendidikan Palestina menegaskan buku-buku mereka mencerminkan kenyataan tentang pendudukan Israel di wilayah Palestina namun tidak mendorong kebencian. Pertanyaan sulit Kementerian Pendidikan Palestina membantah bukunya memicu kebencian. Buku terbitan Israel digunakan di sekolah negeri maupun sekolah agama, termasuk sekolah yang dikelola Yahudi Ortodoks. Sedangkan sebagian besar buku terbitan Palestina digunakan di sekolah negeri dan hanya enam diantaranya yang digunakan di sekolah swasta Islam. Dalam penelitian, naskah yang sama dikaji oleh lebih dari satu orang dan data dimasukkan ke Universitas Yale sehingga para peneliti tidak bisa mendapatkan gambaran tentang perkembangan hasil penelitian. Tim peneliti juga ingin menjawab salah satu pertanyaan sulit dalam konflik Palestina, yaitu klaim lama Israel bahwa Palestina mengajarkan kebencian terhadap Israel dan mendorong kekerasan di sekolah-sekolahnya. Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, berpandangan konflik dengan Palestina bukan soal tanah namun penerimaan keberadaan negara Israel di kawasan itu. Sementara Palestina menuduh Netanyahu berlindung di balik pernyataan itu untuk mengalihkan perhatian dari pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan.