Capres Jokowi datangi Bawaslu
Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya melakukan kampanye di luar jadwal.
Usai pengambilan nomor urut di KPU, Jokowi berpidato yang isinya dianggap berkampanye. Didampingi kuasa hukumnya, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan kampanye usai pengambilan nomor urut di kantor KPU, awal Juni lalu, seperti dituduhkan Bawaslu. Ketika itu, dalam pidato singkatnya, Jokowi mengajak masyarakat memilih nomor dua. Pidato inilah yang dianggap Bawaslu sebagai kampanye di luar jadwal. "Saat itu 'kan pengambilan nomor, pas ambil nomor saya perlu mengenalkan nomor itu ke masyarakat. Hanya itu," kata Jokowi di kantor Bawaslu. Jokowi juga menolak tuduhan yang menyebut dirinya mempersulit upaya klarifikasi Bawaslu. "Kemarin sebetulnya saya sudah menjawab dengan surat tertulis." Di hadapan Bawaslu, dia kemudian meminta Bawaslu menangani penyebaran sebuah tabloid yang disebutnya berisi kampanye hitam atas dirinya. "Mengenai (tabloid) Obor Rakyat betul-betuk dicari dan diperiksa," katanya. Isu Babinsa Jokowi juga meminta Bawaslu menindaklanjuti temuan informasi tentang anggota bintara pembina desa, atau Babinsa, yang disebutkan mengajak masyarakat mendukung salah-satu kubu calon presiden Prabowo Subianto. "Mengenai Babinsa, kita tadi meminta agar lebih diprioritaskan. Agar melindungi hak politik warga," kata Jokowi, usai pertemuan dengan Bawaslu. Sebelumnya, Badan pengawas pemilu mengatakan, pihaknya masih menelusuri kebenaran informasi tersebut. Kubu Jokowi meminta "kasus babinsa" diselidiki, namun Kubu Prabowo menganggap itu isu belaka. "Selain melakukan penelusuran mengenai ini, tentu kami berharap pihak TNI untuk bisa sama-sama menuntaskan ini," kata Nelson Simanjuntak saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan Jumat (06/06). Bawaslu, menurut Nelson, mengharapkan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali, meskipun TNI telah berulangkali menyatakan bersikap netral dalam pemilu. "Walaupun mereka belum tentu mendukung salah-satu capres, tapi kegiatan itu kan akan menimbulkan syak wasangka yang tidak baik bagi masyarakat," tambahnya. TNI: tindak tegas Pimpinan TNI telah membantah tuduhan pihaknya tidak bersikap netral dalam pemilu presiden terkait informasi ini. Namun pihaknya berjanji menyelidiki masalah ini. Kepada media, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Andika mengatakan, TNI tidak akan menoleransi pelanggaran apabila babinsa atau prajurit TNI AD berpolitik praktis. "KSAD akan menindak tegas pelanggaran," kata Andika. Sementara kubu capres Prabowo Subianto menyatakan, informasi tentang hal ini adalah isu belaka, yang sengaja ditiupkan untuk menyudutkan mereka. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, tuduhan Prabowo Subianto menggerakkan babinsa, tidaklah logis, sebab Prabowo yang bukan TNI aktif, tidak memiliki garis komando. "Sangat mungkin ada pihak ketiga yang ingin memanaskan suasana," kata Hidayat.