UU antikejahatan internet Filipina diberlakukan
Sebuah undang-undang yang kontroversial di Filipina untuk mengatasi kejahatan di dunia maya mulai diberlakukan.
Banyak yang melihat sasaran undang-undang adalah pengkritik pemerintah. Kelompok pegiat media dan sejumlah warga Filipina mengungkapkan protes atas undang-undang yang diduga akan menjadi alat sensor bagi kebebasan mengungkapkan pendapat. Undang-undang yang disebut Pencegahan Kejahatan Dunia Maya 2012 tersebut ditandatangani presiden pada 12 September. Tujuannya adalah mencegah seks di internet, pornografi anak di internet, dan juga untuk mengidentifikasi pencurian, maupun mencegah pengiriman pesan secara berlebihan atau spamming. Dengan UU itu maka kejahatan di dunia maya diancam dengan ganjaran hukuman maksimal 12 tahun penjara selain hukuman denda. Namun -seperti dilaporkan wartawan BBC di Manila, Kate McGeown- ada delapan petisi dari berbagai kelompok yang sudah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentangnya. Sejumlah pegiat yang tidak menyebutkan identitasnya sempat meretas situs pemerintah sementara para wartawan melakukan aksi unjuk rasa jalanan dan banyak pengguna Facebook yang mengganti gambar profil mereka dengan layar hitam. "Kami menyadari dan menghargai upaya yang tidak hanya mengangkat isu itu di pengadilan namun juga mengusulkan perubahan undang-undang sejalan dengan proses konstitusi." Edwin Lacierda Para pengunjuk rasa mengatakan undang-undang itu tampaknya ditujukan kepada pihak yang sering mengkritik pemerintah. Media sosial termasuk Juru bicara kantor presiden, Edwin Lacierda, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa undang-undang itu memungkinkan kongres menangani keprihatinan yang beralasan sehubungan dengan tindakan kriminal maupun yang menyinggung di internet. "Pertanyaan diajukan sehubungan dengan konstitusionalitas dari berbagai pasal di undang-undang. Kami menyadari dan menghargai upaya yang tidak hanya mengangkat isu itu di pengadilan namun juga mengusulkan perubahan undang-undang sejalan dengan proses konstitusi," tulisnya dalam pernyataan yang dikeluarkan Rabu 3 Oktober. Berdasarkan UU tersebut maka seseorang, antara lain, bisa dinyatakan bersalah jika menulis pesan yang mencemarkan nama baik melalui media sosial seperti Twitter maupun Facebook dengan ancaman hukuman denda maupun penjara. Pejabat pemerintah juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengambil data dari akun internet seseorang. Lembaga hak asasi yang berkantor di Amerika Serikat, Human Right Watch, pekan lalu sudah menyebut undang-undang itu akan menghambat kebebasan berbicara. Dalam pernyataannya, HRW juga meminta agar UU tersebut diubah atau dicabut sama sekali. Link terkait Topik terkait