Australia: Sambutan Yudhoyono hangat
Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terkait sejumlah syarat yang diajukan sebagai pra-kondisi perbaikan hubungan bilateral kedua negara pasca munculnya dugaan penyadapan, "sangat hangat".
Cara PM Abbott menangani kemarahan Jakarta sempat dikecam karena dianggap tidak pas. PM Abbott langsung menggelar jumpa pers setelah pada Selasa petang Presiden Yudhoyono menjelaskan posisi Indonesia tentang kelanjutan hubungan bilateral dua negara. "Saya ingin sampaikan bahwa saya menyambut baik pernyataan itu. Ini pernyataan yang sangat hangat... dan sangat positif tentang Australia," katanya kepada wartawandi Melbourne seperti dikutip kantor berita AP. Presiden Yudhoyono menghentikan sedikitnya tiga kerjasama penting dengan Australia, termasuk pertukaran informasi intelejen serta kerjasama militer mencegah maraknya pencari suaka ilegal ke negara tetangga itu. Sejumlah kerjasama lain terkait isu ekonomi dan budaya juga ditunda akibat kemarahan Jakarta. Yudhoyono mengatakan sebelum hubungan kedua negara dapat dipulihkan ia meminta dibuat protokol dan kode perilaku hubungan bilateral yang "sama-sama menguntungkan dua pihak" dan harus dipatuhi bersama. Ia berencana mengirim Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk penyusunan rancangan protokol tersebut ke Australia. Menurut Abbott usulan ini akan disambut Australia. "Yang diusulkan Presiden Yudhoyono adalah pertemuan antar utusan terpercaya (dari dua pihak) dalam beberapa hari mendatang untuk mengatasi adanya persoalan dalam hubungan ini," tambahnya. Ia mengatakan, seperti dalam berbagai pernyataan sebelumnya, tujuan pemerintahannya adalah "untuk memiliki hubungan terkuat dengan kubu Indonesia." Ia juga menyebut bentuk pertemuan dua pihak akan seperti "perundingan keamanan" yang akan mencerminkan hasil untuk hubungan lebih erat antar dua negara. Meski disambut baik di Australia, sikap Presiden Yudhoyono justru ditanggapi dingin di dalam negeri. Sejumlah kalangan termasuk ahli hubungan internasional dan politisi mengkritik pernyataan itu sebagai 'terlalu cepat menyerah' pada Australia sehingga berujung pada 'ending yang hambar'. Mereka menyebut situasi ini justru akan merugikan Jakarta karena dianggap tak serius menegaskan klaimnya atas Australia.