Kecaman AS dan PBB atas kekerasan di Mesir
Amerika Serikat dan PBB mengecam kekerasan di Mesir pada hari Jumat menyusul penggulingan Presiden Mohammed Morsi yang menewaskan 36 orang.
Saa ini Mohammed Morsi ditahan bersama dengan sejumlah tokoh senior Ikhwanul Muslimin. Departemen Luar Negeri Amerikat Serikat mendesak para pemimpin Mesir menghentikan kekerasan sementara Sekjen PBB, Ban Ki-moon, meminta agar para pengunjuk rasa dilindungi. Laporan terakhir menyebutkan 36 orang tewas dan 1.000 lainnya cedera dalam kekerasan Jumat (05/06) akibat bentrokan antara pendukung dan penentang Presiden Mohammed Morsi. "Kami menyerukan kepada semua pemimpin di Mesir untuk mengecam penggunaaan kekuatan dan mencegah kekerasan lebih lanjut di antara para pendukung," seperti ditulis juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, dalam pernyataannya. Hari Sabtu 6 Juli, para pendukung Presiden Morsi menggelar unjuk rasa di kawasan Nasr City di ibukota Kairo. Pihak militer sudah mengeluarkan pernyataan di Facebook yang membantah tekanan dari para komandan di lapangan kepada pemimpin militer untuk mengembalikan Morsi ke kursi presiden. Krisis politik berlanjut Sementara itu juru bicara Sekjen PBB menyampaikan desakan agar semua warga Mesir bekerja sama dengan damai untuk kembali ke pemerintah sipil. Pernyataan juga mengharapkan agar semua rakyat Mesir, termasuk perempuan, harus menjadi bagian dari proses melangkah ke depan. "Para pemimpin politik Mesir memiliki memiliki tanggung jawab untuk memberi tanda, dengan kata-kata maupun tindakan, atas komitmen mereka bagi dialog damai dan demokratis yang mencakup semua konstituen di Mesir, termasuk perempuan," jelas Fahan Haq. Krisis politik di Mesir berlanjut setelah militer Mesir menggulingkan Presiden Morsi, yang menghadapi gelombang unjuk rasa dari para penentangnya yang menganggap dia lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya, Ikhwanul Muslimin, dibanding kepentingan rakyat Mesir. Saat ini Morsi -yang merupakan presiden pemimpin pertama yang dipilih melalui pemilihan demokratis setelah jatuhnya Presiden Hosni Mubarak- ditahan bersama dengan sejumlah tokoh senior Ikhwanul Muslimin. Militer menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, Adly Mahmud Mansour, sebagai sebagai presiden sementara yang berjanji akan menggelar pemilu dalam waktu dekat.