SBY terbitkan perpres status BP Migas
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menerbitkan peraturan presiden sebagai bentuk kepastian hukum setelah keberadaan BP Migas dibubarkan Mahkamah Konstitusi.
Presiden SBY menerbitkan perpres tentang status BP Migas setelah MK membubarkannya. "Mengingat sensitif, rawan dan mudahnya menimbulkan ketidakpastian di dunia investasi, kami pemerintah taat dan menjalankan putusan MK, (dan) kita tetapkan dan tertibkan aturan yang resmi melalui perpres ini," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers, Rabu (14/11) sore di Kantor Kepresidenan. Dalam keterangannya, Presiden juga menjamin bahwa semua perjanjian dan kontrak kerjasama BP Migas dengan investor dalam dan luar negeri, tetap berlaku. "Saya katakan semua perjanjian dan kontrak kerjsama tetap berlaku. Semua pekerjaan dan pekerjaan operasional yang sedang dijalankan BP Migas dengan pihak investor dan dunia usaha, juga tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelas Presiden. "Saya katakan semua perjanjian dan kontrak kerjsama tetap berlaku. Semua pekerjaan dan pekerjaan operasional yang sedang dijalankan BP Migas dengan pihak investor dan dunia usaha, juga tetap berjalan sebagaimana mestinya." Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, sejumlah pengamat asing menilai meski hanya bersifat temporer, putusan MK akan turut mempengaruhi iklim investasi migas di Indoensia, karena dianggap turut menciptakan ketidakpastian. Secara khusus, Presiden SBY juga meminta karyawan eks BP Migas tidak khawatir atas putusan MK tersebut. "Kepada karyawan eks BP Migas, saya nyatakan saudara tetap berada di posisinya," tegasnya. Tentang keberadaan eks BP Migas sendiri, Presiden mengatakan, BP Migas sekarang berada di bawah komando dan kendali Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Fungsi-fungsi yang dijalankan BP Migas juga dipastikan berjalan seperti biasa, kata Presiden. "Organisasi itu tetap menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya, dan memerintahkan menteri ESDM melakukan audit". Liberaralisasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya, Selasa (13/11), menyatakan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) -- yang diatur dalam UU no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi -- bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan. MK, dalam amar putusannya, juga menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena dipengaruhi pihak asing. Putusan MK ini berdampak pada beralihnya fungsi dan wewenang BP Migas ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Uji materi atas UU no 22 tahun 2001 diajukan oleh 42 pemohon, baik perorangan ataupun organisasi. "Kepada karyawan eks BP Migas, saya nyatakan saudara tetap berada di posisinya." Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para pemohon -- diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin, ketua DPD Laode Ida, bekas Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi, pengamat energi Kurtubi -- menilai keberadaan UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengeloaan minyak dan gas sehingga mudah dipenagruhi oleh pihak asing. Beberapa jam setelah keluarnya putusan MK Selasa sore, pemerintah bertindak cepat dengan menggelar sebuah rapat koordinasi dipimpin Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan produk hukum agar seluruh fungsi yang dijalankan BP Migas tetap dapat berjalan. Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, kontrak kerjasama berjalan seperti biasa. "Kami minta karyawan (BP Migas) bekerja seperti biasa," katanya, Selasa malam. Adapun Kepala BP Migas R Priyono mengatakan, pembentukan BP Migas merupakan bagian proses reformasi. "Kami adalah badan pelaksana sesuai amanat UU Migas, dan UU itu dibuat oleh DPR dan pemerintah," katanya, Selasa (13/11). Menurut Priyono, pembubaran BP Migas akan berpotensi menimbulkan kerugian, karena kontrak kerjasama tidak lagi diakui mencapai 70 miliar Dollar AS. Saat ini, menurutnya, terdapat 900 pekerja langsung dalam BP Migas dan sekitar 500 pekerja alih daya. Dia juga khawatir, keputusan MK itu akan menganggu kegiatan operasi perminyakan, tidak ada kepastian hukum sehingga akan memperburuk iklim investasi. Link terkait Topik terkait