Pemerintah minta dua capres menahan diri
Menkopolhukkam Joko Suyanto mengatakan, hasil hitungan cepat dua kubu calon presiden yang saling bertolak belakang, bukanlah hasil akhir proses penghitungan suara resmi.
TNI telah dilibatkan untuk mengamankan pemilihan presiden. Hal ini ditegaskan Joko Suyanto dalam jumpa pers pers mendadak di Kantor Menkopolhukkam, Jakarta, Rabu (09/07) sekitar pukul 17.00 WIB, menanggapi perkembangan terakhir klaim kemenangan kubu Capres Prabowo dan Jokowi. "Yang dilakukan lembaga-lembaga survei itu, bukanlah hasil resmi," kata Joko Suyanto. Menurutnya, hasil resmi penghitungan akhir akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Juli 2014 nanti. Sebelumnya, di tempat terpisah, kubu Prabowo dan Jokowi mengklaim sebagai pemenang berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Joko Suyanto meminta agar kedua kubu yang bersaing untuk menahan diri. "Tidak melakukan pernyatan-pernyataan ataupun tindakan tidak perlu, pernyataan dan tindakan yang provokatif," katanya. Menenangkan massa pendukung Didampingi Kapolri Jenderal Sutarman dan pejabat keamanan terkait, Joko juga menekankan agar pimpinan partai politik dari dua kubu menjauhi "debat, polemik dan pernyataan atau statement." Mereka juga diminta untuk menenangkan para pendukungnya agar menghindari kemungkinan adanya gesekan. "Peran pimpinan dan koordinator lapangan di tiap kubu sangat penting," tandasnya. Apabila massa kedua kubu melakukan tindakan anarkis, demikian kata Joko, aparat hukum akan menindaknya. "Satu-satunya jawaban tentunya hanyalah penegakan hukum,"katanya. Polisi akan melakukan tindakan hukum terhadap pendukung capres yang melanggar hukum. Dia juga meminta agar aparat hukum tetap waspda untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban. Sebelumnya, TNI Angkatan Darat menyatakan ada beberapa daerah di Indonesia memiliki potensi kerawanan keamanan saat pemilu presiden. Analisa ini antara lain didasarkan dari kejadian bentrokan antara pendukung dua kubu capres di sejumlah daerah selama kampanye lalu. Selain itu, potensi kerawanan itu didasarkan prediksi keketatan perolehan suara kubu Jokowi dan Prabowo di beberapa wilayah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar aparat Polri dan TNI mencegah dan tidak menoleransi tindak kekerasan dalam bentuk apapun.