Cara Malaysia tangani pengungsi Rohingya
Di sebuah ruko di kawasan Lembah Maju, pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia, sejumlah pria bersarung tampak duduk-duduk di lantai. Sejumlah kasur disandarkan ke tembok, tak terlihat bantal atau pun sprei.
Rumah aman bagi pengungsi Rohingya ini juga menjual bahan-bahan untuk mengunyah sirih. Ruangan agak redup tanpa sorotan sinar matahari di lantai tiga ini bercampur macam-macam aroma; aroma masakan, bau pengap dan bau kurang sedap dari kamar mandi. Di dekat pintu masuk ada meja mungil yang penuh dengan racikan daun sirih, pinang, tembakau dan beberapa pelengkap untuk mengunyah sirih. Inilah rumah aman orang Rohingya yang dikelola oleh Masyarakat Rohingya di Malaysia (RSM), sebuah perhimpunan masyarakat Rohingya untuk membantu para pengungsi Rohingya dari Myanmar. “Walaupun Malaysia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi, pihak berwenang mengizinkan pelarian bekerja secara informal." “Mereka berniaga, kutip (memungut) sampah untuk kepentingan daur ulang, kerja di bangunan dan sebagainya,” tutur wakil ketua RSM, Abdul Ghani. Polisi dan Jabatan Perkhidmatan Awam (semacam Satpol PP) senantiasa siap melakukan pemeriksaan dokumen pendatang. Abdul Ghani, yang telah mengungsi di Malaysia selama 24 tahun terakhir, menambahkan pemerintah Malaysia tak pandang bulu soal bangsa dan agama pengungsi: semua diperlakukan sama. Ia memberikan contoh biaya pengobatan bagi semua pengungsi pemegang kartu UNHCR mendapat potongan 50%, tetapi tahun ini diturunkan menjadi 30% dan ini berlaku bagi semua pengungsi, bukan hanya Rohingya. Kriminalitas Kendati demikian mereka berisiko ditangkap dan dipenjarakan sebagai pendatang gelap apabila mereka tidak mengantongi kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Pengungsi Rohingya di Malaysia yang terdaftar di UNHCR mencapai 40.070 tetapi jumlah tidak resmi diperkirakan jauh lebih tinggi. Biasanya pengungsi tinggal berkelompok di rumah-rumah atau ruko. Hal yang lazim saja jika satu rumah ditempati banyak keluarga, untuk menekan biaya sewa. Muhiyudeen baru saja dikeluarkan dari penjara Malaysia setelah ditahan selama satu tahun sebagai pelarian gelap. Kehadiran para pengungsi di Malaysia, tidak hanya Rohingya, telah menimbulkan masalah kriminalitas, kata Datuk Zahidi B. Zainul Abidin, anggota parlemen dari UMNO. Politikus salah satu partai berkuasa itu mencontohkan fenomena yang terjadi di daerah pemilihannya, Padang Besar di negara bagian Perlis yang berbatasan langsung dengan Songkhla, Thailand. “Sindikat membawa masyarakat Rohingya di sini, terutama di kawasan saya Padang Besar. Kita dapati sindikat yang mendirikan rumah dan kita jumpai kawasan penyiksaan. “Orang-orang Rohingya dibawa masuk ke rumah ini dan disiksa. Ada yang meninggal. Banyak kuburannya. Jadi sindikat-sindikat ini juga perlu kita berantas,” ungkap Datuk Zahidi B. Zainul Abidin kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir. Daerah pemilihan Datuk Zahidi diketahui sebagai titik lalu lintas pengungsi yang masuk ke Malaysia melalui Thailand. Oleh sebab itu Badan Pengungsi PBB menyerukan agar pemerintah di negara-negara ASEAN segera bertindak secara bersama-sama sebelum masalah bertambah buruk. “Anda tidak harus meneken konvensi pengungsi untuk dapat mempunyai peraturan dan kebijakan menangani pengungsi. Kenyataan suatu negara yang mempunyai legislasi, prosedur dan protokol untuk membantu pengungsi tidak berarti negara itu telah menandatangani konvensi pengungsi. Itu penting dipahami. “Kami yakin seluruh kawasan ini akan memetik keuntungan besar dari tindakan teregulasi. Sehingga eksploitasi bisa diberantas, dan para pengungsi dapat tinggal di sini dengan rasa aman,” kata Wakil UNHCR, Richard Towle. Malaysia adalah tuan rumah bagi 150.460 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR, dan 139.200 di antaranya adalah dari Myanmar, termasuk suku Rohingya dan Chin. Sejumlah pihak memperkirakan jumlah sebenarnya lebih tinggi dari mereka yang sudah terdaftar.