Sawit: Presiden Jokowi dan PM Mahathir Mohamad teken surat keberatan ke Uni Eropa
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, telah menandatangani surat keberatan kepada Uni Eropa terkait rencana blok ekonomi itu dalam penghentian penggunaan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit pada 2030, sebut Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Senin (8/4).
"Presiden Joko Widodo dan PM Mahathir sudah menandatangani surat bersama. Ini gebrakan kita karena bagi Indonesia, hal ini menyangkut nasib 20 juta petani sawit," kata Luhut di kantornya, sebagaimana dikutip Republika. Bagaimanapun, seperti dilaporkan kantor berita Reuters, Luhut tidak bersedia menjelaskan rincian isi surat itu. Menurutnya, surat tersebut adalah upaya penyampaian bersama Indonesia dan Malaysia yang keberatan atas rencana Uni Eropa. Jika digabungkan, produksi sawit Indonesia dan Malaysia mencapai 85% dari seluruh produksi sawit dunia. Tahun lalu saja, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa hampir lima juta ton, dan lebih dari setengahnya digunakan untuk biofuel. Jumlah itu mencapai 14% dari total ekpor sawit Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada 2030 tercantum dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Pelarangan akan berlaku total mulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Negara-negara anggota Uni Eropa menyoroti masalah deforestasi alias perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang masif. Namun, Luhut mengklaim, deforestasi yang ditimbulkan dari industri sawit tidak didiamkan begitu saja. Pemerintah Indonesia, menurutnya, memastikan tidak akan membuat kebijakan yang akan merusak lingkungan dan berdampak pada generasi mendatang. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyoroti dampak budidaya sawit terhadap lingkungan. Greenpeace, misalnya, mengklaim sebuah perusahaan telah menghancurkan 70.000 hektare hutan hujan di seluruh Asia Tenggara dalam dua tahun, termasuk di Indonesia.