Resolusi mengecam Suriah diusulkan Inggris
Pemerintah Inggris akan mengusulkan sebuah resolusi kepada Dewan Keamanan PBB yang menuding pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia.
Rekomendasi Inggris juga memberi wewenang untuk melindungi warga sipil. Selain mengecam pemerintah Suriah, resolusi juga memberi wewenang untuk semua langkah yang diperlukan guna melindungi warga sipil Suriah. Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengatakan Dewan Keamanan Nasional Inggris mendukung dengan bulat tindakan atas Suriah terkait dengan penggunaan senjata kimia yang tidak bisa diterima. Rusia, salah satu sekutu erat Suriah, menanggapinya dengan mengatakan laporan Tim Penyidik senjata PBB di Suriah lebih dulu diselesaikan sebelum membahas sebuah resolusi. Serangan pada 21 Agustus di kawasan Ghouta di pinggiran ibukota Damaskus menyebabkan sekitar 300 orang tewas dan muncul dugaan senjata kimia digunakan dalam serangan atas kelompok perlawanan. Presiden Bashar al-Assad sudah memberikan izin kepada Tim Penyidik PBB untuk berkunjung ke Suriah guna mengumpulkan bukti-bukti. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mengatakan diperlukan waktu empat hari bagi timnya untuk menyelesaikan penyelidikan. Pengesahan DK PBB Amerika Serikat sudah memastikan pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia dan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Menteri Pertahanan AS, Chuck Hagel, dalam wawancara dengan BBC, Selasa (27/08) bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat siap melancarkan serangan ke Suriah jika Presiden Barack Obama memerintahkannya. Dan hari ini, Rabu 28 Agustus, seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan opsi militer yang dipertimbangkan untuk Suriah tidak akan terbatas satu hari saja. Pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan negara-negara yang mempertimbangkan aksi militer juga membahas konsekuensi dari setiap serangan. Bagaimanapun utusan khusus PBB untuk Suriah, Lakhdar Brahimi, mengingatkan setiap aksi militer harus diambil jika mendapat pengesahan dari Dewan Keamanan. ''Undang-undang internasional mengatakan bahwa aksi militer harus diambil setelah keputusan Dewan Keamanan," tegasnya kepada para wartawan di Jenewa. "PBB sudah memiliki penyidik di lapangan. Mereka sudah menghabiskan satu hari di wilayah tempat unsur itu -apa pun unsur itu- digunakan." Tim penyidik PBB kembali menjalankan tugasnya setelah sempat tertunda pada Selasa kemarin karena alasan keamanan.