Berburu dengan waktu mengungkap G30S
Pada dini hari 1 Oktober 1965, tujuh kesatuan unit militer bergerak di Jakarta menuju rumah tujuh jenderal paling senior di angkatan bersenjata.
Pelajar membakar kantor pusat organisasi pemuda komunis di Jakarta setelah peristiwa Gerakan 30 September. Tiga dibunuh, tiga ditangkap, dan satu orang, Abdul Haris Nasution berhasil lolos, meski anak perempuannya yang berusia lima tahun, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. Tiga jenderal yang ditangkap kemudian dibawa ke markas udara di selatan Jakarta dan dibunuh. Jenazah mereka yang dimutilasi kemudian dibuang ke sumur. Insiden ini kemudian mengubah arah sejarah modern Indonesia dan, mungkin, Asia, dengan memicu pembunuhan massal terburuk pada abad 20, menghabisi partai komunis terbesar ketiga di dunia, dan memunculkan seorang jenderal yang kemudian menguasai Indonesia selama tiga dekade ke depan, sehingga Indonesia berada di orbit Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Namun, 50 tahun kemudian, Gerakan 30 September atau G30S belum dipahami sepenuhnya oleh warga Indonesia. Para aktor di belakang gerakan tersebut serta motif mereka sampai sekarang belum jelas. Peristiwa mengerikan tersebut masih menghantui masyarakat Indonesia sampai sekarang, dengan jutaan keluarga mengalami trauma dari pembunuhan massal dan pemenjaraan yang membabi-buta, atau karena bersalah telah ikut serta. Lubang Buaya Saya bertugas di Jakarta sebagai koresponden BBC selama 2,5 tahun di masa panjang kepemimpinan Presiden Suharto, jenderal yang keluar sebagai pemenang setelah kejadian 1965. Setiap tahun, saluran televisi akan memutar film "Pengkhianatan G30S/PKI" yang menunjukkan versi resmi dari yang terjadi pada peristiwa tersebut, dan upacara yang diadakan di Lubang Buaya. Narasi ini menunjukkan bahwa pelaku upaya perebutan kekuasaan adalah aksi Partai Komunis Indonesia. Film G30S/PKI menampilkan kader partai sebagai manusia-manusia kejam yang melakukan penyiksaan terhadap enam jenderal dan seorang letnan yang terbunuh. Setelah peristiwa 30 September, banyak bisnis yang terasosiasi dengan komunis, seperti toko buku ini, dibakar oleh massa. Tak hanya berhenti di situ, doktrin Suharto menggambarkan komunisme sebagai kekuatan jahat dan ateis yang bisa mengalahkan Indonesia jika orang-orang tidak waspada - dan tentu saja, membenarkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Saya tahu cukup banyak tentang peristiwa-peristiwa tersebut karena pernah bekerja beberapa tahun untuk kelompok hak asasi manusia Indonesia di London. Namun, di era Suharto, tak mungkin membicarakan peristiwa ini secara terbuka. Di pedesaan di Jawa, saya akan ditunjukkan lokasi-lokasi pembunuhan mereka yang diduga komunis. Saya meminta pemuda Indonesia menanyakan hal ini pada orangtua mereka, namun tak mendapat jawaban apa-apa. Saya kenal beberapa orang yang hidupnya hancur karena peristiwa 1965 - mereka tak bisa kuliah di universitas karena neneknya dikaitkan dengan kelompok komunis; mereka yang tak bisa mendapat pekerjaan layak karena pernah dipenjara sebagai tapol. Istilahnya "tidak bersih lingkungan." Sampai 1995, KTP mantan narapidana - dan ada sekitar 100 ribu orang yang ditahan dalam kondisi menyedihkan tanpa melalui pengadilan antara 1965-1979 - ditandai dengan 'ET' atau 'eks-tapol'. Sampai hari ini, para mantan tapol mengeluh soal diskriminasi. Menurut Kolonel Latief, Suharto tahu soal rencana penculikan para jenderal dan mengira dia mendukung aksi tersebut. Kejatuhan Suharto dan naiknya kekuatan sipil pada pertengahan 1998 menghapus ketakutan yang sebelumnya membungkam semua pembahasan soal 1965. Para penyintas dari ladang-ladang pembunuhan di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara pun mulai bicara tentang pengalaman mereka. Untuk pertama kalinya, penduduk Indonesia bisa mengetahui bahwa versi resmi yang selama ini mereka dengar, sebagian besar, adalah propaganda. Pada 1965, Indonesia berada di ketegangan tingkat tinggi. Sistem parlemennya, pada 1959, digantikan oleh kepemimpinan tunggal Presiden Sukarno. Pemberontakan dan percobaan perebutan kekuasaan berhasil dipadamkan, namun Indonesia terus berada dalam situasi konflik setelah berjuang dan mendapat Papua yang saat itu dikuasai Belanda. Tentara Indonesia juga melawan tentara Inggris dalam federasi Malaysia yang baru terbentuk. Sukarno mengajukan retorika melawan imperialisme Amerika Serikat dan membawa Indonesia keluar dari PBB. Sudah sangat miskin, ekonomi Indonesia nyaris hancur. Lemah dan tak terencana Di tengah kondisi seperti ini, PKI dengan 3 juta anggota dan mungkin 20 juta simpatisan, berupaya meraih pengaruh lebih besar dari Sukarno, sambil meningkatkan kekuasaannya di Jawa dengan mempromosikan redistribusi lahan, kadang secara keras, dan biasanya terhadap pemilik lahan muslim yang taat. Aksi pelajar saat itu mendukung pelarangan PKI. Tentara, yang sudah menikmati pelatihan dari Amerika Serikat dan mendapat peran penting dalam berbagai industri negara, menjadi rival terpenting PKI sejak kemerdekaan pada 1945. Kini mereka melihat PKI sebagai ancaman, terutama dalam upaya meraih pengaruh di kalangan perwira. Seiring semakin memburuknya kesehatan Sukarno, perebutan kekuasaan tampak tak terelakkan. Namun upaya perebutan kekuasaan tersebut terhadap pada jenderal senior pada malam 30 September tampak lemah dan tak terencana. Dengan dipimpin oleh perwira tingkat menengah, aksi ini hanya mendapat dukungan dari beberapa unit militer. Pemimpin PKI, DN Aidit, jelas terlibat dalam perencanaan, namun peran terpentingnya justru diambil oleh agen misterius Sjam Kamaruzaman yang memimpin unit yang tak banyak diketahui, "Biro Chusus," yang bertugas menyusup ke angkatan bersenjata. Namun sebagian besar petinggi partai tak mengetahui soal plot tersebut dan tak siap mengambil keuntungan dari proses itu. Yang juga aneh, perencana plot tersebut tak memperhitungkan Suharto yang saat itu memimpin satuan Kostrad yang penting. Setelah Suharto mundur pada 1998, satu-satunya perencana aksi yang masih hidup, Kolonel Latief, menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu Suharto tentang rencana tersebut beberapa hari sebelumnya dan mengira Suharto ada di pihak mereka. Sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Suharto kemudian memimpin serangan balasan yang cepat dan efisien, menumpas para perencana aksi dalam 24 jam. Kurang dari dua tahun, dia sudah menggantikan Sukarno yang semakin lemah. Para pemimpin PKI kemudian dikumpulkan, beberapa dari mereka, termasuk Aidit, langsung dieksekusi. Lainnya diadili, banyak lainnya dieksekusi. Tentara pun menguasai media dan mengorganisir pemakaman dramatis dari para perwira yang terbunuh, menyulut api kemarahan terhadap PKI. Beberapa minggu sesudahnya, setelah tentara mendapat kepastian kekuasaan, pembunuhan mulai terjadi. Dalam empat bulan saja, 500 ribu orang tewas. Di berbagai daerah, ketegangan antara PKI dan lawan politiknya begitu tinggi, tak butuh banyak untuk memulai konflik. Beberapa dekade kemudian, pada 2001, saya mewawancara seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur, yang mengakui turut serta dalam aksi pembunuhan. Kami menyuruh mereka berbaris ke pelabuhan, katanya, memukuli mereka sampai mati, dan menceburkan jasadnya ke laut. Mereka tidak melawan, dan menurutnya, ratusan orang tewas di lokasi tersebut. Seperti kebanyakan penduduk Jawa, dia adalah pendukung Nahdlatul Ulama (NU). NU melihat PKI sebagai lawan yang tak mengakui tuhan dan mudah tersulut aksi kekerasan melawan pendukungnya. Pemimpin kharismatik NU, Abdurrahman Wahid, muslim reformis yang menjadi presiden pada 1999, pernah mengatakan pada saya bahwa apa yang ia ketahui tentang pertumpahan darah oleh pendukung NU pada 1965 adalah alasan utama dia tak berani mendukung gerakan untuk menurunkan Suharto, karena takut akan kekerasan komunal yang lebih lanjut. Pemimpin NU dan presiden ketiga Indonesia, Abdurrahman Wahid, mengaku tahu soal pertumpahan darah oleh pendukung NU terhadap simpatisan PKI. Tapi kita juga mengetahui bahwa pembunuhan massal baru terjadi setelah kedatangan satuan khusus militer, dikirim ke desa-desa oleh Suharto untuk memastikan otoritas rezimnya. Militer memainkan peran penting. Gerakan itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie, yang kebetulan adalah mertua Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keempat setelah Suharto, yang turun pada 2014. Semuanya menjelaskan kenapa 17 tahun setelah turunnya Suharto, masih belum ada kejelasan soal peristiwa di seputar 1965. Militer, institusi yang sangat kuat, akan kehilangan banyak hal jika peran gelap mereka dibahas terbuka. Jutaan orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan tak mau bicara soal perisitwa itu. Dan berpuluh-puluh tahun upaya menjelek-jelekkan PKI menyulitkan para simpatisan, korban sebenarnya dari G30S, untuk bicara. Penggalian kuburan massal Dua film yang dibuat oleh sutradara Amerika Joshua Oppenheimer, yang menunjukkan bagaimana pelaku dan korban menghidupkan lagi peran dan ingatan mereka akan pembunuhan di 1965, untuk pertama kalinya membawa peristiwa-peristiwa ini ke tingkat dunia. Kedua film tersebut sudah ditampilkan di Indonesia dan memicu reaksi kemarahan sampai kebingungan dan, pada beberapa kalangan, keinginan untuk tahu lebih banyak. Di beberapa wilayah, anggota keluarga mulai menggali kuburan-kuburan massal untuk mencari sisa jenazah. Aktivis di Belanda mendirikan sebuah "pengadilan rakyat" untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat itu. Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan penyelidikan di tingkat negara, tapi sejauh ini tak melakukan apa-apa, dan menolak minta maaf terhadap para korban atas nama negara. Setiap tahunnya, semakin sedikit orang-orang yang bisa menceritakan pembunuhan saat itu dan bisa bersaksi. Waktu hampir habis untuk mengumpulkan sejarah lengkap tentang peristiwa mengerikan yang terjadi saat itu, dan kemungkinan untuk berdamai dengan hantu sejarah Indonesia.