Cari solusi terbaik, pemerintah masih berunding dengan Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignasius Jonan mengatakan tengah berunding dengan PT. Freeport McMoran, tetapi enggan menyebutkan detail pembahasan perundingan tersebut.
Jika tetap ke proses arbitrase justru akan merusak tambang yang selama ini dikelola Freeport. "Terus tanya, apa yang dinegosiasi, ya nanti saja," kata Jonan, usai acara diskusi tentang pembangunan di Papua, Minggu (05/03). Tetapi, kepada kantor berita Reuters pada pekan lalu, Jonan mengatakan pemerintah berkemauan untuk duduk bersama dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi kedua pihak. Meski demikian, masalah divestasi 51% saham, menurut Jonan wajib dilakuka Freeport. Perundingan harus menghasilkan keputusan pada pertengahan Juni mendatang. Adapun masalah yang menjadi keberatan Freeport yaitu, mengubah izin dari Kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK, jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. Izin itu berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama dua kali. Selain itu, perusahaan tambang pemegang IUPK harus membangun tempat pengolahan hasil tambang atau smelter dalam waktu lima tahun, dan juga harus melakukan divestasi saham hingga 51% secara bertahap. Sementara Freeport dalam pernyataan terakhirnya, ingin mempertahankan kontrak karya sampai berakhir 2021 mendatang, dan hanya melepas saham 30%, dan aturan pajak seperti dalam kontrak karya. Tak ada lagi kontrak karya Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi mengatakan sulit jika Freeport ingin mempertahankan Kontrak Karya, jika ingin tetap beroperasi di Indonesia, karena dalam payung hukum UU Minerba tahun 2009 tidak ada lagi model Kontrak Karya untuk perusahaan pertambangan. "Jadi tidak ada peluangnya untuk tetap menggunakan kontrak karya, jadi saya katakan solusi terbaik adalah Freeport harus setuju dengan IUPK untuk bisa satu, mengekspor konsentrat yang ada, dua untuk beroperasi di Indonesia sampai seterusnya, pasca 2021, ketiga, perusahaan tambang lain juga sudah menerima IUPK ini ," jelas Kurtubi. Kurtubi menyatakan IUPK itu memberi jaminan kepada perusahaan tambang untuk bisa beroperasi di Indonesia. Direktur Indef, Sri Enny Hartati menyebut pemerintah dan Freeport menggunakan 'masa transisi ini ' untuk lebih detail membahas tahapan perubahan dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. "Menurut saya sekarang ini mulai ada time schedule yang baru, pada prinsipnya yang penting kalau di luar surat izin pertambangan itu masih bisa direnegosiasi, kapan untuk pelepasan saham, untuk pemenuhan kewajiban penjernihan atau pembangun smelter itu masih bisa di re negoisasi, tetapi dari surat izin ke Kontrak Karya berpindah ke Izin Usaha Pertambangan Khusus itu sudah harga mati, karena itu atas perintah UU," kata Enny. Setidaknya 10% pekerja Freeport akan dipecat. Untung rugi arbitrase? Sebelumnya, Freeport mengatakan jika tidak menghasilkan solusi, akan menempuh jalur arbitrase. Tetapi, Kurtubi ataupun Enny, menilai persoalan antara Freepport dan pemerintah masih bisa diselesaikan tanpa melalui jalur arbitrase. Menurut Enny, jalan Arbitrase justru akan merugikan Freeport. "McMoran asetnya, dan tidak hanya asetnya sebenarnya kinerja lebih dari 70% itu tergantung Freeport, tidak ada bisnis yang menguntungkan lain, artinya jangankan sampai dibawa ke arbitrase, jika pemerintah Indonesia mengatakan oke kita layanani, itu sahamnya langsung habis," jelas Enny. Sementara itu Kurtubi menyebutkan masa proses arbitase yang memakan waktu sekitar 2-3 tahun, akan merusak lokasi tambang yang selama ini dikelola Freeport. "Biasanya dalam status bermasalah itu operasi akan dihentikan, jika itu terjadi maka akan berpengaruh di lapangan, konsentrat itu kan bentuknya halus itu akan rusak, dan juga mesinnya jika tidak beroperasi, akan kesulitan jika nanti dihidupkan kembali, jadi harus dipikirkan siapapun yang menang jika dibawa ke arbitrase ittu akan banyak masalah besar di lapangan yang harus dipecahkan," kata Kurtubi. Freeport mendapatkan hak kontrak karya sejak masa pemerintahan Orde Baru pada 1967 lalu, dan terus diperpanjang hingga 2021 mendatang. Menteri ESDM mengatakan kontribusi Freeport per tahun untuk penerimaan negara mencapai 8 triliun rupiah.