Soal Yerusalem: Bisakah Anda benar-benar memboikot produk Amerika?
Bisakah masyarakat Indonesia sekarang hidup tanpa produk AS seperti peranti lunak komputer, mesin pencari internet, dan media sosial -yang pada umumnya turut diciptakan para keturunan Yahudi?
Seruan boikot produk AS muncul pada 'Aksi Bela Palestina' di Jakarta, Minggu (17/12). Apakah seruan boikot produk Amerika Serikat sekadar retorika atau bisa dijalankan? Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengeluarkan fatwa yang melegalisasi pemboikotan produk asal Amerika Serikat jika negara itu tidak segara membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sejumlah kalangan sebelumnya juga menyerukan gerakan boikot serupa. Namun pengamat menyebut aksi boikot itu tidak realistis. "Mereka mendesak boikot lewat media sosial seperti Facebook, itu kan juga produk Amerika," kata Nur Iman Subono, dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, Senin (18/12). Sementara itu, kata Nur Iman Subono, "pernyataan sikap dan sebagainya juga ditulis dengan menggunakan piranti lunak pemroses kata produk Amerika, dengan komputer yang menggunakan sistem operasi produk Amerika, dan mungki diposting di situs yang menggunakan sistem produk Amerika. Serta disebar-luaskan dengan aplikasi produk Amerika juga." Belum lagi minuman ringan, makanan cepat saji, hiburan dan lain-lain, yang didominasi produk Amerika, dan sedikit banyak melibatkan kalangan Yahudi. Jadi, "Kalau mau realistis, praktik boikot tidak bisa dilakukan. Ini hanya ujaran kekesalan, politis, dan emosional," tambah Nur Iman Subono. Nur Iman menuturkan, dalam era globalisasi, pembuatan produk melibatkan tidak hanya satu negara. Pemboikotan menurutnya bisa jadi salah sasaran. "Seluruh produk tidak dibikin di satu tempat tapi disubkontrakkan ke berbagai negara, jadi semuanya terlibat," kata dia. Lebih dari itu, Nur Iman menyebut Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain yang tidak dapat diputuskan begitu saja, terutama dalam konteks utang dan investasi. "Saya kira ini tidak realistis," tuturnya. Aksi boikot produk AS di Sri Lanka, beberapa tahun lalu, terkait dukungan AS bagi resolusi PBB tentang penyelidikan HAM di Sri Lanka. Dihubungi terpisah, Bhima Yudhistira, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance, yang lebih bisa dilakukan Indonesia adalah langkah di sektor perdagangan, berupa retaliasi atau pembalasan atas sejumlah langkah perdagangan AS. Pembalasan itu, kata Bhima, elegan karena, walaupun itu tak terkait Yerusalem didasarkan pada kebijakan AS yang selama ini merugikan Indonesia, yaitu penerapan bea masuk tinggi terhadap ekspor biodiesel. "Indonesia dikenakan bea masuk yang besar. Ini momen politik yang tepat untuk memeriksa kembali dumping (pemberlakuan harga lebih rendah di luar daripada dalam negeri) dalam produk yang diekspor AS," ujarnya. Dalam dua pekan terakhir, ribuan orang sudah dua kali berkumpul di pusat ibu kota Jakarta untuk menyuarakan kecaman atas Amerika Serikat terkait Yerusalem. Bhima menuturkan, AS secara rutin mengekspor sejumlah produk ke Indonesia, antara lain kedelai, biji gandum, susu, lada, kopi, dan tembakau. Terhadap produk itu, kata Bhima, pemerintah dapat meniru executive order atau perintah sebagaimana yang dilakukan Presiden AS Donald Trump untuk memeriksa penyebab defisit necara perdagangan AS dan Indonesia. Bhima berkata, Indonesia dapat menerapkan bea masuk yang tinggi pula terhadap produk-produk itu. Namun, kebijakan tersebut harus dipersiapkan secara matang, salah satunya dengan berkerja sama dengan negara lain yang dapat menjadi sumber impor cadangan. "Retaliasi atau pembalasan ini sifatnya tidak emosional, tapi profesional dalam perdagangan," ujar Bhima. Pemerintah Indonesia disebut dapat menunjukkan kecaman nyata atas kebijakan AS untuk Yerusalem melalui sektor ekspor-impor. November lalu Kementerian Perdagangan meminta AS meninjau ulang putusan bea masuk imbalan atas produk biodiesel asal Indonesia yang mencapai 34,45 hingga 64,73% dari total nilai ekspor. Saat ini AS tengah menyelidiki peran biodiesel asal Indonesia pada kerugian industri di negara mereka. Jika terbukti memicu kerugian masif, AS tidak akan mengurangi bea masuk tersebut. Baru sekedar ancaman Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, menyebut lembaganya telah menyerahkan imbauan tertulis kepada AS melalui wakil Dubes AS di Indonesia, Erin Elizabeth McKee, Senin pagi tadi. Jika AS tidak segera mencabut pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, MUI akan mengeluarkan fatwa terkait pemboikotan produk asal negeri Paman Sam. "Kami berharap dengan boikot ini, para pengusaha AS juga menekan presiden mereka, bahwa keputusan itu sangat berpengaruh ke kegiatan usaha mereka," kata Anwar. Anwar mengklaim boikot dapat diterapkan pada produk makanan dan minuman yang dijual perusahaan AS. "Kita buat substitusinya, kalau kopi, diganti kopi lokal. Kita sosialisikan sebagai pengganti," ucapnya. Mengenai kopi, produk lokal sudah banyak brtebaran sebetulnya. Namun yang sudah anyak menjadi bagian dari kehiupan sehari-hari, misalnya minuman ringan. Anwar mengakui, tidak banyak produk dalam negeri yang dapat menjadi pengganti produk AS. Menurutnya itu merupakan resiko politik. "Ada yang tidak bisa diganti, ya bagaimana juga caranya harus tetap dijalankan," kata Anwar. Ketua Bidang Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi, menyatakan lembaganya akan merealisasikan ancaman boikot jika AS tidak membatalkan keputusan soal Yerusalem. Pimpinan MUI lainnya, Muhyiddin Junaidi, menyebut DPR sepatutnya membentuk panitia khusus untuk meninjau kepentingan investasi dan bisnis AS di Indonesia, menyusul kisruh Yerusalem. Langkah parlemen itu, menurutnya, dapat dijalankan dengan merujuk pembukaan konstitusi yang menentang segala bentuk kolonialisme dan penjajahan. "Kami minta hubungan ekonomi itu ditinjau kembali, meski nanti akan ada konsekuensi karena diputuskan sepihak," tuturnya. Muhyiddin mengatakan, ancaman boikot itu harus disertai kepercayaan diri nasional bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa bergantung pada AS. "Indonesia punya semuanya, emas, minyak, tembaga, semuanya kita punya. Untuk mandiri kita memang harus bersakit-sakit dulu. Kedai kopi asal Amerika Serikat, Starbucks, pernah diboikot sejumlah kelompok di Indonesia karena isu LGBT. Sebelum isu Yerusalem, seruan boikot juga pernah dilempar MUI ke publik ketika mereka menuding perusahaan kedai kopi waralaba Starbucks mendukung kelompok lesbian, gay, biseksual, and transgender. Tuduhan itu muncul Juli 2017 dan ramai dibicarakan di media sosial melalui tagar #boikotstarbucks. Kedai kopi itu dinilai membawa budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Namun seruan boikot tersebut tidak berlangsung lama. PT MAP Boga Adiperkasa Tbk, pemegang lisensi Starbucks, berkeras tidak melanggar peraturan perundang-undangan apapun. Bagaimanapun, isu boikot Starbucks itu sempat melemahkan saham perusahaan itu di Bursa Efek Indonesia.