Empat anggota DPR dikenai sanksi
Badan Kehormatan DPR memutuskan empat orang anggota DPR melanggar etika dalam kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Langkah Dahlan Iskan mendapat dukungan sejumlah kalangan. Kasus tersebut diputuskan Badan Kehormatan DPR dalam rapat yang berakhir Rabu tengah malam (05/12). Namun Badan Kehormatan DPR tidak mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang melanggaran etika. Mereka akan dikenai sanksi kategori ringan dan sedang. BK DPR juga tidak merinci jenis sanksi yang diberikan kepada mereka. Secara umum sanksi ringan itu dapat berupa teguran lisan dan tertulis. Ketua BK DPR, M Prakosa, mengatakan keempat anggota DPR hanya diberi sanksi karena tidak terbukti telah terjadi transaksi. "Tetapi yang namanya pemerasan sendiri, tidak ada pemerasan karena semua mengakui tidak ada suatu transaksi pemberian atau penerimaan pemberian terkait dengan ini," kata Ketua BK DPR, M Prakosa, kepada BBC Indonesia. "Yang ada hanya pertemuan-pertemuan, kita rangkaikan ini menjadi suatu dugaan atau indikasi pelanggaran etika," tambahnya. Zainal Arifin Muchtar dari Pusat Kajian anti-Korupsi UGM menyebutkan laporan Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasan oleh anggota dewan dapat memberikan peringatan agar tidak melakukan upaya pemerasan terhadap BUMN. "Saya berharap pemerintah ke depan berani merekam anggota yang minta jatah. Kalau berani melakukan itu menarik jadi orang tidak terlibat dalam perdebatan apakah ada bukti atau tidak," kata Zainal Arifin Muchtar. Hasil keputusan BK akan diserahkan ke empat anggota DPR, fraksi dan pimpinan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu pekan. Komentar Anda Bagaimana komentar Anda tentang empat anggota DPR yang dinyatakan melanggar etika? Apakah sanksi ringan hingga sedang cukup untuk mengganjar pelanggaran etika ataukah sanksi perlu diperberat mengingat anggota dewan adalah wakil rakyat yang seharusnya bisa menjadi teladan? Apakah Anda setuju dengan cara-cara Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan dugaan pemerasaan ke DPR? Dahlan Iskan melaporkan 10 anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan, tetapi hasil penyelidikan BK DPR menyebutkan tidak semua temuan Dahlan benar dan beberapa nama kemudian diralat. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana membuktikan dugaan pemerasaan oleh anggota DPR kepada perusahaan milik negara? Komentar Anda kami nantikan untuk acara Forum BBC Indonesia yang disiarkan di radio setiap Kamis pukul 18:00 WIB dan juga dapat disimak melalui internet BBCIndonesia.com. Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan di bawah ini. Sertakan nama dan asal kota Anda. Jangan lupa cantumkan nomor telepon bila Anda bersedia dihubungi BBC apabila komentar Anda terpilih. Ragam pendapat Berikut sebagian pendapat yang kami terima. "Sebuah tindakan yang sangat berani dari Pak Dahlan, kita tidak tahu konspirasi apa yang terjadi di dalam dewan, sehingga semua yang diajukan Pak Dahlan tidak ada yang terbukti, dan mereka hanya dihukum ringan. Ini adalah langkah awal dari keterbukaan publik bahwa pejabat lain akan mulai berani mengungkap koruptor lain. Negara ini tidak akan pernah bersih dari korupsi jika tidak ada gebrakan baru yang benar-benar bersih dari korupsi. Berani jujur itu hebat kata KPK." Hanson, Medan. "Sudah saya duga, BK DPR minta alat bukti, jelas fakta memeras tidak mungkinlah pakai kwitansi. Empat anggota dikenakan sangsi tegas yaitu, dipecat, bukan cuma dapat teguran, dan saya yakin fenomena pemerasan tersebut juga terjadi di provinsi dan kabupaten, sayang bos SKPD tak seberani Dahlan Iskan." AG Paulus, Purwokerto. "Saya rasa apa yan dilakukan Dahlan cukup berani dan amat baik untuk membawa bangsa ini menuju birokrat yang bermartabat dan bermoral. Tindakan seperti ini harus kita dukung, dan untuk Pak Dahlan next time bukti-buktinya harus lebih kuat lagi, karena anggapan saat ini anggota DPR sudah sangat tidak dipercaya patut diingat juga bukan kali ini saja anggota DPR terkait kasus seperti ini. Mudah-mudahan BK DPR mampu lebih bijak dan tegas lagi dalam menindak para anggota yang bermasalah agar citra buruk DPR mampu dikikis secara perlahan, untuk Pak Dahlan maju terus pak jangan takut bongkar kebusukan DPR. Kami mendukung Anda." Andreas, Jakarta. "Bagus! Saya menyarankan agar para dedikator negeri ini untuk terus berusaha membuktikan kebenaran atas perilaku-perilaku tak bermoral yang dilakukan para koruptor bermuka tebal selama penentu keadilan dan aparat hukum masih bisa dipercaya. Kalau tidak mulai sekarang berani bertindak, negara ini pasti akan dihuni pemakan uang rakyat baik legislator, eksekutif maupun yudikatif. Ayo, para negarawan! Terus buktikan kebohongan ini di pengadilan jangan sampai rakyat kita yang bertindak dengan caranya sendiri." Zainul, Banjarmasin.