Dua anggota TNI diduga selundupkan 40 ekor landak di Sumatera Barat
Dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibekuk di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, atas tuduhan penyelundupan 40 ekor landak.
Dalam enam tahun belakangan, habitat landak yang ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pun terus menurun (foto merupakan ilustrasi). Penangkapan kedua anggota TNI tersebut berawal saat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mendapatkan informasi tentang penangkapan landak (Hystrix Thecurus Sumatrae) di daerah Padang Alai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebuah tim yang terdiri dari petugas BKSDA dan personel Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang mendapati kedua anggota TNI tersebut sedang mengangkut puluhan landak menggunakan mobil. Kedua personel TNI itu berinisial S dan N dengan pangkat Sersan Kepala (Serka). "Semua landak dikumpulkan di daerah Sungai Limau. Totalnya ada sekitar 40 ekor," ujar Kepala Satuan Polisi Kehutanan (Kasat Polhut), Zulmi Gusrul, Senin (18/09). "Dalam keterangan sementara, mereka mengaku akan membawanya ke Aceh. Tetapi untuk pastinya nanti tergantung penyidikan," sambungnya, sebagaimana dilaporkan wartawan di Sumatera Barat, Agus Embun. Zulmi menyebut kedua anggota TNI yang diduga terlibat dalam tindak penyelundupan satwa tersebut dibawa ke Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang. "Kami menyerahkan proses para tersangka sepenuhnya ke Polisi Militer, di mana mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan," sambungnya. Adapun 40 ekor landak yang telah ditangkap langsung dilepaskan ke dalam hutan. "Keadaan landak itu sangat mengkhawatirkan, maka langsung kami lepaskan saja agar mereka bisa langsung mencari makanannya," katanya. Zulmi menengarai 40 landak tersebut akan dibawa ke Aceh untuk dipindahkan ke penangkaran. Puluhan landak diduga hendak diselundupkan oleh dua anggota TNI. Hukuman pidana Ahli Biologi dari Universitas Andalas, Wilson Novarino, mengatakan landak merupakan hewan langka yang tidak boleh diburu. Dalam enam tahun belakangan, habitat landak yang ada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan pun terus menurun. "Makanya, setiap tindak penyelundupan yang dilakukan terhadap hewan langka akan mengacu kepada UU No.5 tahun 1990 tersebut. Pelakunya bisa dipidana," kata Wilson. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pelakunya perdagangan satwa liar dapat dihukum penjara selama lima tahun atau denda Rp100 juta. Hukuman itu menuai kritik dari aktivis lingkungan karena dipandang terlalu ringan. Beberapa waktu lalu, Country director Noviar Andayani dari Wildlife Conservation Society (WCS) cabang Indonesia mencatat baru satu kasus yang hakimnya menjatuhkan sanksi empat tahun untuk perdagangan harimau. "Semua (hukuman bagi pelaku) rata-rata di bawah dua tahun…Ketika keluar (penjara), mereka akan kembali lagi karena nilai ekonomi yang terlibat dalam bisnis ini cukup besar dan risiko tertangkapnya kecil," tutur Noviar. Laporan WCS pada 2015 menyebutkan nilai dari perdagangan ilegal satwa di Indonesia diperkirakan mencapai US$1 miliar per tahun. WCS mencatat, trenggiling merupakan satwa yang paling banyak diperdagangkan dari segi volume. Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu ton, kata Noviar.