Sel-sel mewah di penjara muncul 'karena lapas terlalu penuh'
Adanya sel-sel mewah di lembaga pemasyarakatan (lapas) seperti di Cipinang, Jakarta salah satunya karena kapasitas yang tidak cukup untuk menampung narapidana yang terhukum di tempat tersebut.
Masalah adanya sel-sel mewah LAPAS yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini disebabkan adanya korupsi. Supriyadi Widodo Edyono, direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan kebutuhan akan kehidupan yang lebih layak membuat sejumlah napi yang kaya membayar oknum yang menawarkan kemudahan-kemudahan. "Dalam kondisi overcrowded dimana negara menitikkan anggaran dan standar hidup yang layak bagi LAPAS, anak binaan dia akan membutuhkan alternative resources. Ini mereka dapatkan dari keluarga. Misalnya ada keluarga yang kaya, pasti akan menyetok makanan lebih banyak dan lebih enak. Maka terbuka celah komoditifikasi," kata Supriyadi dari Badan Reformasi Keadilan Kejahatan. ICJR menyatakan narapidana dapat memasukkan berbagai peralatan mewah dengan membayar puluhan juta Rupiah. ICJR menyatakan Lapas Cipinang mengalami kelebihan kapasitas tiga kali lipat. Keadaan ini terjadi di hampir semua lapas di Indonesia, kata Supriyadi. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan temuan adanya ruang tahanan yang berbeda dengan ruang tahanan lain, seperti memiliki alat pendingin ruangan. Salah satu orang yang pernah menjalani hukuman penjara di sel mewah adalah Arswendo Atmowiloto yang dibui di Lapas Cipinang dari tahun 1991-1993. "Saya termasuk yang bikin begitu juga. Yang punya AC, punya TV. Nggak mewah-mewah banget, tetapi ada. Karena itu kebutuhan jugalah. Di dalam itu, kepingin itu dan mereka, pihak lapas memberikan fasilitas ke arah itu." ICJR menyatakan narapidana dapat memasukkan berbagai peralatan mewah dengan membayar puluhan juta rupiah kepada sejumlah pihak. Arswendo Atmowiloto memiliki TV dan AC saat dipenjara di Lapas Cipinang pada tahun 1991-1993. Pengawasan Masalah sel mewah lapas yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini disebabkan korupsi yang terjadi di berbagai LAPAS di Indonesia, kata Supriyadi. "Ini ada juga sikap koruptif yang harus kita kritik. Intinya adalah Kementerian Hukum dan HAM kecolongan karena ini termasuk lapas yang dekat dengan Jakarta. Bayangkan dengan di situasi lapas-lapas yang ada di ujung-ujung, yang justru jauh dari pusat," katanya. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal ini? Supriyadi Widodo Edyono dari ICJR mengatakan pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan disamping inspeksi ke lapas secara acak. "Pengawasan yang lebih ketat, lebih berkala terhadap lapas-lapas yang dimasukkan dalam list yang mungkin ada banyak pelanggaran. Pengawasannya juga in situ, harus secara lebih acak, nggak hanya pada satu titik tetapi semua wilayah lapas yang kemungkinan besar terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini," kata Supriyadi. Sementara itu Arswendo Atmowiloto yang dihukum penjara selama lima tahun pada tahun 1990 mengatakan, "Keadaannya begitu, dibutuhkan juga hal yang tegas, jelas, supaya bahwa, bahwa ini termasuk pelanggaran. Meskipun persoalannya klasik lah. Kesejahteraan pegawainya kurang, dibandingkan ini dan sebagainya."