Oposisi Thailand mundur guna menentang Thaksin
Empat politikus oposisi Thailand mengundurkan diri dari partai politik agar mereka bisa memimpin protes menentang rancangan undang-undang amnesti yang memungkinkan kembalinya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dari pengasingan.
Para pendukung Thaksin menginginkan mantan pemimpin mereka pulang. RUU tersebut diperkirakan akan disahkan pekan ini atas dukungan pemerintah pimpinan adik Thaksin, Yingluck Shinawatra. Amnesti berlaku untuk pelanggaran yang terjadi selama pergolakan politik dan perang jalanan setelah Thaksin digulingkan dalam kudeta pada 2006. Thaksin telah mengasingkan diri sejak dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lima tahun lalu. Wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head, melaporkan sosok Thaksin Shinawatra masih menjadi persoalan pelik di Thailand meskipun telah digulingkan dari kekuasaan melalui kudeta militer. Pencabutan vonis Thaksin "Sejak dipilih dua tahun lalu, pemerintah yang sekarang pimpinan adiknya, mempertimbangkan amnesti atas pelanggaran selama periode setelah kudeta," lapor Head. Sampai bulan lalu, RUU hanya mencakup pengampunan bagi warga biasa, bukan para pemimpin. Namun, jelas Head, komite parlemen yang didominasi partai Thaksin, kini memperluas cakupan amnesti yang tampaknya membuka jalan bagi pencabutan vonis terhadap Thaksin. "Karena partainya mempunyai suara mayoritas di parlemen, Partai Demokratik yang beroposisi memutuskan untuk mengikuti rencana protes massal menentang RUU," tambah Jonathan Head. Gema perpecahan politik di Thailand tidak begitu terdengar selama dua tahun terakhir, tetapi kubu yang mendukung atau baju merah dan kubu yang menentang atau baju kuning sekarang bersiap-siap terjun lagi ke jalan-jalan.