Musisi Ahmad Dhani jalani sidang perdana di Surabaya, kembali dijerat UU ITE
Musisi Dhani Ahmad Prasetyo—atau yang lebih dikenal Ahmad Dhani—menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/2).
Pada 28 Januari, Ahmad Dhani dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga dalam perkara ujaran kebencian. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Anton Widyopriyono itu mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Deddy Arisandi. "Bahwa dengan video vlog yang dikeluarkan oleh terdakwa, yang dengan demikian dapat diaksesnya informasi tersebut oleh masyarakat umum yang menjadi followernya sehingga viral," papar jaksa sebagaimana dilaporkan wartawan di Surabaya, Ronny Fauzan, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Jaksa menjerat Ahmad Dhani dengan pasal 45 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada Ahmad Dhani atas ucapannya yang diduga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik saat acara deklarasi Ganti Presiden yang batal dilaksanakan di Surabaya, 26 Agustus 2018 lalu. Ketika itu, Dhani tertahan di lobi hotel dan tak bisa menghadiri acara yang digelar oleh pendukung gerakan ganti presiden. Dhani, melalui vlognya, menggunakan kata "idiot" saat mengacu ke pihak-pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden. Pada Oktober 2018, Dhani ditetapkan sebagai tersangka. Jika diputuskan bersalah, sebagaimana tercantum pada Pasal 45 ayat 3 UU ITE, dia dapat dihukum penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Ini adalah kedua kalinya musisi tersebut dijerat dengan UU ITE. Pada 28 Januari, dia dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga menggunakan UU ITE. Ahmad Dhani (tengah) bersiap mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/2). Pemindahan sementara Sidang perdana ini berdurasi kurang dari 30 menit dan berlangsung tertib. Selain didampingi oleh tim penasehat hukum, Ahmad Dhani diiringi oleh beberapa orang pendukungnya yang menyemangatinya dengan pekik takbir dan shalawat. Dalam persidangan, setelah JPU membacakan dakwaan, ketua tim kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahardian meminta majelis hakim dan jaksa membuka BAP terkait penahanan kliennya. Tim kuasa hukum mempertanyakan pemindahan sementara penahanan Ahmad Dhani di Rutan Kelas I Medaeng, Sidoarjo, yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Tim pengacara meminta, agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Cipinang, dikarenakan masih mengupayakan banding terhadap putusan di Jakarta. "Berkenan untuk tetap di Rutan Cipinang. Karena kan disini jaksa juga tidak berhak menahan," kata Aldwin. Namun, ketua majelis hakim Anton Widyopriyono beralasan pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa. Anton memaparkan, status penahanan Ahmad Dhani tetap berdasarkan Surat Penetapan No.386/Pen.Pid.Sus/2019/PT DKI 385. "Penetapan nomer 386 adalah berkaitan dengan pindahan untuk sementara penahanannya di Surabaya. Tapi tetap status penahanan adalah kewenangan Pengadilan Tinggi. Justru itulah makanya saya sampaikan, karena ini statusnya titipan, kami menjadwalkan persidangan supaya cepat selesai," ujar Anton. Untuk persidangan selanjutnya, majelis hakim menjadwalkan pada Selasa (12/2/2019) depan, dengan agenda penyampaian nota keberatan dari tim penasehat hukum terdakwa.