Pembantu Indonesia 'kerja paksa' di Hong Kong
Ribuan tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dieksploitasi demi keuntungan di Hong Kong, kata organisasi HAM, Amnesty Internasional.
Dari sekitar 300.000 pembantu rumah tangga di Hong Kong, setenah berasal dari Indonesia. Amnesty mengatakan agen perekrutan menahan dokumen mereka dan mengenakan biaya mahal untuk pengiriman ke Hong Kong dengan iming-iming gaji tinggi. Dari sekitar 300.000 pembantu rumah tangga di Hong Kong, sekitar setengahnya berasal dari Indonesia dan hampir semuanya perempuan. Mereka dieksploitasi dalam "kondisi kerja paksa," kata Amnesty. Laporan Amnesty ini muncul tidak lama setelah pasangan suami istri di Hong Kong September lalu dipenjara karena menyiksa pembantu rumah tangga asal Indonesia. Temuan organisasi hak asasi ini dilakukan berdasarkan 97 wawancara dengan pembantu rumah tangga di Indonesia dan juga di Hong Kong. Amnesty dalam laporannya mengutip salah seorang perempuan yang bercerita tentang pengalamannya saat bekerja. 'Digigit anjing' "Sang istri secara fisik menganiayaku secara rutin. Ia memotong paksa rambutku dengan alasan rambut saya jatuh ke makanan mereka, namun ini aneh karena saya tidak memasak untuk mereka," kata perempuan berinisial NS berusia 26 tahun itu. "Pernah sekali ia memerintahkan kedua anjingnya untuk mengigit saya. Ada sepuluh bekas gigitan di badanku ... ia merekamnya di telepon genggamnya, dan ia terus menonton ulang sembari tertawa," tambahnya. Amnesty mengatakan banyak pembantu rumah tangga yang mengalami penyiksaan fisik dan seksual, tidak mendapatkan makanan cukup serta bekerja dalam waktu lama, dengan gaji sedikit. Menanggapi laporan itu, konsulat Indonesia di Hong Kong mengatakan "perlindungan warga Indonesia di laur negeri adalah prioritas pemerintah Indonesia". "Kami berkomitmen penuh untuk melakukan hal itu dengan segala cara dan sumber daya," tambah konsulat. Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja Hong Kong mengatakan mereka berkomitmen "melindungi hak" pembantu rumah tangga Indonesia. "Pelanggaran apa pun dengan bukti yang cukup akan ditindak," kata Departemen Tenaga Kerja dalam satu pernyataan.