Buruh minta perusahaan agen outsourcing hentikan operasi
Perundingan antara pemerintah dengan kelompok buruh tentang penerapan aturan outsourcing akan dilanjutkan pekan ini.
Dalam sejumlah aksinya buruh meminta aturan tentang sistem kerja outsourcing dihapus. Kelompok buruh mengatakan mereka berupaya menyamakan sejumlah tafsir atas beberapa aturan yang tengah disusun oleh pemerintah. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan mereka juga meminta pemerintah mengkaji keberadaan seluruh perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya. "Setelah tanggal 3 Oktober proses negosiasi akan berlangsung kembali hingga kurun dua pekan ke depan dan kami masih menunggu pemberitahuan kapan proses pembicaraan selanjutnya akan berjalan," kata Said Iqbal kepada BBC Indonesia. "Dalam pertemuan nanti salah satu yang kami usulkan adalah soal moratorium terhadap keberadaan agen outsourcing yaitu mencabut izin semua agen dan kemudian mengubah aturan hubungan pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna." Iqbal mengatakan usulan ini masih didiskusikan dengan pemerintah karena pemerintah memahami moratorium sebagai kebijakan untuk tidak memberi ijin perusahaan agen outsourcing baru selama satu tahun dan menindak perusahaan lama yang diketahui melanggar aturan. Mogoklagi Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Muhaimin Iskandar kemarin berjanji aturan yang mengatur hubungan pemberi kerja atau perusahaan dengan pekerja tanpa perusahaan penyalur tenaga kerja alih daya akan segera terbit minggu ini. "Dalam pertemuan nanti salah satu yang kami usulkan adalah soal moratorium terhadap keberadaan agen outsourcing yaitu mencabut ijin semua agen outsourcing dan kemudian mengubah hubungan pekerja outsourcing dengan perusahaan pengguna." Said Iqbal Buruh dalam negosiasi tahap kedua nanti juga akan meminta kepastian soal kategori pekerjaan yang bisa dilakukan dengan sistem kerja outsourcing. "Pemerintah harus menjelaskan soal definisi proses produksi langsung, kalau kita memahami kegiatan pokok atau proses produksi langsung itu mulai bahan baku masuk sampai barang jadi." Sebelumnya pemerintah, buruh dan pengusaha menyepakati ada lima jenis pekerjaan yang boleh dilakukan secara outsourcing. kelima jenis pekerjaan itu adalah cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa migas pertambangan. Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan proses produksi langsung tidak boleh dikerjakan dengan sistem outsourcing. Iqbal mengatakan pertemuan sejauh ini sudah menunjukkan titik terang namun jika tidak terdapat kesepakatan dalam waktu dua minggu ke depan soal aturan outsourcing maka buruh menurutnya akan melakukan aksi mogok. "Kami akan mempertimbangkan melakukan mogok nasional lagi namun sejauh ini kami melihat ada jalan untuk melakukan negosiasi." Link terkait Topik terkait