Anggota KPU baru diharapkan meniru KPK
Godaan korupsi dan intervensi partai politik dianggap masih menjadi masalah utama pimpinan KPU baru sehingga kode etik perilaku pimpinan KPU dianggap penting untuk segera disepakati oleh pimpinan KPU.
Dari tujuh pimpinan baru KPU, lima merupakan mantan pimpinan KPUD. Seruan ini muncul setelah tujuh anggota KPU baru dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Kamis (12/04) siang. Dalam dua kali kepengurusan KPU terdahulu, sebagian terlibat dalam skandal korupsi yang mengantar sejumlah anggotanya ke penjara. Sementara itu sebagian lain dianggap terkontaminasi oleh kepentingan partai politik dengan masuknya mantan anggota KPU dalam kepengurusan partai. "Agenda terpenting KPU saat ini adalah membangun trust karena itu kode etik internal KPU sangat penting untuk membatasi internvensi dari luar termasuk dalam hal godaan korupsi," kata Sri Budiati Ekowardhani dari Pusat Kajian Politik UI. Menurut Sri, sampai saat ini belum muncul indikasi bahwa kepengurusan baru akan kebal terhadap godaan korupsi dan intervensi partai karena minimnya pengetahuan publik tentang para komisioner baru KPU. "Yang kita tahu cuma ada proses fit and proper di DPR, tetapi alasan kenapa mereka terpilih atau apa landasannya, tidak pernah jelas," tegas Sri. Dengan latar belakang DPR sebagai lembaga yang mengutamakan proses politik, tambahnya, sangat mungkin pemilihan anggota KPU juga dilatari oleh kepentingan politik. "Karena itu terserah pada para anggota baru ini untuk membuat pakta integritas sendiri, saling mengawasi dan mengontrol. Seperti kode etik para pimpinan KPK itu lah." Remunerasi di daerah Dari tujuh komisioner KPU baru, lima diantaranya merupakan mantan pengurus KPU daerah. Salah satu nama yang sebelumnya sudah aktif dalam penyelenggaraan pemilu adalah Hadar Nafis Gumay, melalui perannya sebagai direktur eksekutif pada sebuah lembaga riset Pemilu nonpemerintah, Cetro. Hadar mengakui korupsi dan intervensi partai adalah dua hal yang paling merisaukan dalam tugas kepemimpinan KPU saat ini. "Meski harus juga dikembalikan pada masing-masing anggota dan pengurus daerah, kalau punya integritas ya pasti bisa (mengatasi)," kata Hadar beberapa saat menjelang pelantikan. Namun godaan itu menurut Hadar bisa diperlemah dengan memperbaiki sistem remunerasi terutama untuk pengurus KPU daerah. "Saya tidak ingin menekankan persoalan ini terlalu awal seperti saat baru dilantik seperti ini, tetapi kenyataannya memang imbalan yang diberikan pada mereka -disebut uang kehormatan- sudah bertahun-tahun tidak naik," tegas Hadar. Terkait desakan menyusun pakta integritas dan kode etik Hadar menilai sebagai dua langkah penting yang layak diambil. "Tetapi secara langsung belum pernah kami bahas di antara sesama anggota baru. Itu kan harus bersama-sama dengan (anggota) yang lain." Kiprah komisioner Dalam kepengurusan KPU pertama, sejumlah komisioner -termasuk ketuanya, Nazaruddin Syamsuddin- dipenjarakan akibat aksus korupsi selama mereka bertugas. Di sisi lain, dari angkatan pimpinan KPU yang sama muncul ada komisioner yang menapak karir di partai politik, seperti Anas Urbaningrum yang menjadi pimpinan puncak di Partai Demokrat. Sementara pada kepengurusan KPU lalu, seorang komisioner KPU, Andi Nurpatti, malah sudah masuk kepengurusan partai ketika masih berstatus sebagai anggota KPU. Jumat besok, para anggota baru KPU dijadwalkan akan memilih ketua dan pemangku bidang-bidang kepemiluan lain untuk masa jabatan hingga 2017 nanti. Pengamat politik, Sri Budiati Ekowardhani, pimpinan KPU baru juga mengumumkan target kerja mereka agar publik dapat ikut melihat dan mengukur kinerja KPU baru. "Jadi mereka bekerja berdasar ukuran jelas, publik juga bisa melihat dan mendorong itu."