Pemerintah Suriah dan 'oposisi bersenjata' sepakati gencatan senjata
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pemerintah Suriah dan apa yang ia sebut sebagai oposisi bersenjata telah menyetujui gencatan senjata mulai Kamis (29/12) malam pukul 24.00 waktu setempat.
Gencatan senjata menurut rencana akan diikuti dengan perundingan damai yang akan digelar di ibu kota Kazakhstan. Dalam pernyataan di Moskow, Presiden Putin menjelaskan bahwa tiga dokumen ditandatangani, yaitu perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan oposisi bersenjata, dokumen mekanisme pengawasan gencatan senjata, dan dokumen kesepakatan untuk memulai perundingan damai. Menurut rencana perundingan damai akan digelar dalam beberapa waktu mendatang di ibu kota Kazakhstan, Astana. Meski demikian, Presiden Putin menggambarkan kesepakatan ini 'rapuh'. Kehadiran militer Rusia di Suriah akan dikurangi -sesuai dengan masukan Kementerian Pertahanan Rusia- namun Putin menyatakan bahwa Moskow 'akan terus memerangi teroris internasional dan pihaknya akan tetap mendukung pemerintah Suriah'. Kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan kekuatan oposisi diupayakan bersama oleh Rusia, Turki, dan Iran. Pemerintah Rusia dan Turki sama-sama bertindak sebagai penjamin perjanjian. Beberapa faksi utama pemberontak dilaporkan mendukung kesepakatan gencatan senjata ini. Tapi pemerintah Suriah menegaskan bahwa perjanjian tidak mencakup kelompok yang dulunya bernama Front Nusa. Kelompok ini disebut-sebut memiliki hubungan dengan kelompok militan Al-Qaida namun belakangan Front Nusa mengatakan bahwa hubungan itu telah diputus. Kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) juga tak dimasukkan dalam perjanjian gencatan senjata. Setidaknya 300.000 orang diyakini tewas dalam perlawanan melawan pemerintah Presiden Assad yang pecah sejak Maret 2011. Di luar korban tewas, sekitar empat juta orang mengungsi ke negara-negara kawasan dan ke Eropa.