'Tembak di tempat' bagi pembakar lahan, bagaimana dengan 'perusahaan pembakar'?
Pernyataan seorang pejabat keamanan di Provinsi Jambi yang memerintahkan tembak di tempat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan dianggap bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Foto ini menunjukkan kebakaran hutan yang melanda sebuah wilayah di Kalimantan pada 2015 lalu. Pernyataan yang dilontarkan Kepala Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi, Kolonel Inf Refrizal itu juga dianggap lebih ditujukan kepada pelaku perorangan dan bukan perusahaan-perusahaan besar. "Tidak akan efektif, justru itu menunjukkan juga bagaimana keberpihakan beliau terhadap masyarakat. Kalau kejadian terbakar di lahan perusahaan, apakah berani perusahaannya ditutup, misalnya?" kata Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Diki Kurniawan kepada Heyder Affan dari BBC Indonesia, Senin (07/08). Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Minggu (06/08), Refrizal mengatakan perintah tembak di tempat itu untuk mencegah terjadinya lagi kebakaran lahan dan hutan seperti tahun 2015 lalu. Menurutnya, langkah ini tidak berlebihan dan tidak melampaui kewenangan Satgas, karena akan melalui ketentuan dan prosedur yang berlaku. "Bukan tembak mati begitu saja. Semuanya bertahap. Pertama, tentu tembakan peringatan, lalu tembakan ke tanah. Tidak langsung ke objek yang mematikan," kilah Refrizal. Taraf polusi di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatra pada 2015 telah menembus standar kesehatan. Diki Kurniawan menduga pernyataan Refrizal itu lebih sebagai shock therapy (daya kejut), tetapi, menurutnya, langkah itu tidak tepat. Yang lebih tepat, lanjut Diki, pemerintah harus membuktikan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan ke ranah hukum secara serius. Selama ini ada kesan upaya hukum pemerintah tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tandasnya. "Jadi kalau masyarakat yang membakar (lahan dan hutan), masyarakat ditangkepin. Tapi kalau perusahaan yang membakar, itu seringkali dari beberapa perusahaan akhirnya tidak dibawa ke ranah hukum. Ini yang tidak adil," kata Didi. Dia merujuk pada upaya penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada 2015 lalu. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dihadapakn berbagai kendala. Ferizal sendiri mengklaim, pembakaran hutan dan lahan di Jambi dilakukan oleh warga untuk membuka ladang baru. "Dengan membakar sampah dan ranting, untuk memudahkan pembukaan ladang, bagi tanaman baru mereka," katanya. Temuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan kebakaran lahan dan hutan di Jambi saat ini mencakup 10 hektar lahan yang dibakar oleh pemilik lahan sendiri. Lebih lanjut Diki mengatakan, apabila pemerintah berpihak kepada masyarakat kecil, tindakan membuka lahan yang dilakukan mereka seharusnya difasilitasi. "Seharusnya masyarakat dibantu, baik teknologinya, kebutuhan modal, atau bibit. Tapi kalau itu tidak ada, tentu yang paling murah yaitu ke teknologi yang lama, yaitu membakar lahan," jelas Didi. Dua tersangka di Sumsel Sementara itu, Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan pihaknya sudah menetapkan dua orang tersangka pembakaran lahan secara sengaja di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Dua orang tersangka tersebut, yang merupakan pemilik lahan, diduga sengaja membakar lahannya sendiri. "Ada indikasi dia sengaja membakar untuk membuka lahan," kata Agung Budi saat meninjau dua titik karhutla di wilayah Ogan Ilir, Senin (07/08), seperti dilaporkan wartawan Beri Supriyadi untuk BBC Indonesia. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol Agung Budi Maryoto (depan) mengatakan pihaknya sudah menetapkan dua orang tersangka pembakaran lahan secara sengaja di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi setidaknya sejak tiga bulan lalu kepada warga agar tidak melakukan pembakaran lahannya. "Sekarang sudah musim kemarau, seharusnya tidak ada lagi seperti," tandasnya. Secara terpisah, Direktur Walhi Sumatra Selatan, Hadi Jatmiko mengatakan kepolisian diminta bersikap hati-hati dalam menetapkan tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan. "Apakah saat melakukan pembakaran hutan atau lahan, identitas mereka sebagai apa? Apakah masyarakat lokal, petani atau masyarakat adat?" kata Hadi kepada BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (07/08) siang. "Jika mereka masyarakat adat, kepolisian harus melihat kembali UU Lingkungan nomor 32 tahun 2009, pasal 69, yang menyatakan perlindungan terhadap petani kecil, masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan lahan dengan cara melakukan pembakaran," ungkapnya. Kebakaran hutan terjadi Giam Siak Kecil, Provinsi Riau, September 2015 lalu. Sebaliknya, apabila pelakunya adalah orang-orang suruhan dari perusahaan-perusahaan besar yang mencari keuntungan besar dari pembakaran hutan atau lahan, polisi seharusnya bisa mengungkap siapa pelaku utamanya. "Misalnya, contoh adalah beberapa kali ada pengakuan. Ada yang mengatakan mereka disuruh membakar karena disuruh cukong atau perusahaan, untuk kepentingan konsesi mereka," kata Hadi. Hujan buatan di Sumsel Sampai Minggu (06/08), menurut BNPB, ada 17 titik api yang terpantau di wilayah Sumatra Selatan, seperti di Desa Ulak Petangisan dan Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, serta Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Inderalaya Utara. Sejumlah wilayah telah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kepala BPBD Ogan Ilir, Ahmad Syahroni, pihaknya sudah menerbangkan setidaknya tiga helikopter untuk melakukan water bombing sebanyak lebih dari 140 kali di lokasi kebakaran. "Pagi tadi masih ada titik api, tapi sekarang (Senin siang) turun hujan, jadi sebagian titik api menghilang," kata Syahroni saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon. Operasi hujan buatan terus dilakukan oleh BNPB Sumsel dengan menaburkan setidaknya 49,6 ton garam ke awan-awan potensial. "Alhamdulillah turun hujan," katanya. Temuan BPBD Sumsel mengungkapkan ada lebih 250 hektar lahan yang terbakar sejak beberapa bulan lalu hingga Senin (07/08). Secara nasional, menurut BNPB, Sabtu (05/08), terdeteksi 282 titik panas, dan terbanyak ditemukan di Kalimantan Barat yaitu 150, Sumatra Selatan 23, Riau 16, serta Sulawesi Selatan 18.