Gempa Lombok: Tarik ulur status bencana nasional, mendesak atau mainan politik
Gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menimbulkan polemik mengenai status bencana.
Jalan retak akibat gempa di Pelabuhan Kayangan di Lombok, Senin (20/8). Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden penanganan bencana, namun sejumlah politisi menuntut pemerintah menyatakan gempa di Lombok sebagai bencana nasional. Kepada BBC News Indonesia, Baiq Isvie Rupaeda, ketua DPRD NTB menilai status bencana nasional akan membuat penyaluran dana bantuan serta koordinasi penanganan semakin jelas. "Kita butuh percepatan pemulihan korban bencana. Tenaga kami kan terbatas di NTB, tenaga relawan terbatas, TNI terbatas, luas jangkauan tidak mungkin kita semua bisa capai secepatnya. Kalau ini menjadi tanggung jawab pusat, menjadi bencana nasional, lebih cepat kan pergerakannya," kata Baiq. "Faktanya hari ini, bencana sudah tiga hari, belum tersentuh Sumbawa," imbuhnya. Baiq bukan satu-satunya politisi yang mendesak agar pemerintah pusat menggolongkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional. Sebelumnya, ada anggota DPR, Fahri Hamzah, yang dikenal oposan pemerintah dan berasal dari NTB, mencuit tentang perlunya negara terlibat penuh dalam penyelesaian bencana Lombok. Memilih inpres Akan tetapi, Istana menganggap situasinya lain. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menekankan pemerintah tak perlu menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional. Namun Presiden Joko Widodo akan merilis instruksi presiden (inpres) untuk mempercepat penanganan gempa. "Kalau kita nyatakan bencana nasional, berarti bencana itu adalah seluruh Republik Indonesia. Dan itu menjadi travel warning semua negara-negara bukan hanya ke Lombok, bisa ke Bali. Dampaknya luar biasa, yang tidak diketahui publik. "Maka penanganannya seperti bencana nasional. Inpres itu memberikan mandat, kewenangan kepada Menteri PUPR beserta BNPB untuk melakukan penanganan," jelas Pramono kepada wartawan. Kubah sebuah masjid roboh di Sembalun, Lombok, pada Senin (20/8). Sebelumnya, Sutopo Purwo Nugroho, kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyatakan konsekuensi dari status bencana nasional adalah Indonesia membuka pintu seluas-luasnya bagi bantuan internasional oleh negara-negara lain. Dan itu bisa menimbulkan kerumitan lain. "Sering kali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," sebut Sutopo, yang bolak-balik ke rumah sakit karena menderita kanker paru-paru namun tetap sibuk bekerja. Kriteria bencana nasional Wewenang penetapan status bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Wali kota. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Sebagian besar warga Lombok kini menghuni tenda-tenda karena khawatir tertimpa reruntuhan rumah jika terjadi gempa susulan. Namun, menurut Sutopo, indikator-indikator tersebut tidak cukup. "Ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah apakah kolaps atau tidak. Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak," ujarnya. Hal ini kemudian yang dikritik Fahri Hamzah. Dalam cuitannya, dia menulis "aparat Pemda saya saksikan sendiri kebingungan dengan skala bencana ini. Mereka juga korban, tapi kita meminta mereka untuk mengurus diri mereka mandiri. Sungguh tindakan yang tidak bijak." Alasan politis Polemik mengenai status bencana di Lombok ditanggapi Hening Parlan, mantan direktur Humanitarian Forum Indonesia. Berdasarkan pemantauanya dan kolega-koleganya, bantuan untuk warga Lombok dan sekitarnya sudah mengalir dan sumber daya manusia telah dikerahkan dari berbagai penjuru. Dengan demikian, status bencana nasional tak lagi relevan. "Status bencana nasional tak perlu diperdebatkan. Mau di-declare bencana nasional atau tidak, itu tidak penting karena yang utama adalah penanganan korban. Ketika itu diperdebatkan, ranahnya masuk ke politik sebenarnya," paparnya. Hal senada diutarakan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Disebutkanya, dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun yang ada di Kementerian Keuangan dengan pengguna oleh BNPB siap dikucurkan sesuai kebutuhan. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok diperkirakan lebih dari Rp 7 trilyun juga akan dianggarkan oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan tsunami Aceh tahun 2004, yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Saat itu, kata Sutopo, pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda kolaps atau tak berdaya. Luluh lantak dan tidak berdaya sehingga menyerahkan ke Perintah Pusat. Di samping mengungsikan pasien rawat inap, RSUD Kota Mataram menyiapkan kontainer untuk ruang operasi. Pemerintah kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Risikonya semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja, kata Sutopo dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8). Namun banyak bencana lain yang tetap tak ditimngkatkan setatusnya, kendati kerusakannya hebat dan korbannya banyak. Salah satunya adalah gempa Sumatera Barat tahun 2009, yang menelan korban jiwa 1.197 orang. Selain korban jiwa yang begitu banyak, gempa Sumbar saat itu menimbulkan korban luka hampir 2.000 orang dan bangunan rusak sekitar 300.000 bangunan, namun tak ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu karena pemerintah daerah dan unsur pemerintah pusat tetap bisa berfungsi, kata Hening Parlan. "Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional," kata Sutopo. "Kita kerahkan personel dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya… Jadi relevansi untuk status bencana nasional tidak ada," tandasnya.