'Darurat olahraga Indonesia': Seberapa parah kasus pengaturan skor?
Akhir November lalu, Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) merilis pernyataan mengejutkan. Sebanyak sembilan pemain dan ofisial tim JNE Siliwangi Bandung yang berlaga di Liga Bola Basket Indonesia tahun ini terlibat pengaturan skor dalam sedikitnya lima pertandingan.
Perbasi menjatuhkan sanksi kepada delapan pemain dan satu orang ofisial klub tersebut yang dinyatakan terlibat pengaturan skor pertandingan basket. Kesembilan sosok tersebut telah mendapat sanksi tidak boleh terlibat di seluruh kegiatan bola basket Indonesia. Mereka adalah Gian Gumilar, Tri Wilopo, Ferdinand Damanik, Haritsa Harlusdityo, Fredy, Vinton Nolan Surawi, Untung Gendro Mayono, Robertus Riza Raharjo, dan ofisial tim, Zulhilmi Fatturohman. Adapun lama hukuman bergantung dari peran masing-masing. "Ada yang menginisiatif, ada yang membukakan jalan, ada yang ikut serta, dan ada yang membantu untuk ini terlaksana. Mereka bilang mereka tidak dibayar oleh klub sehingga mereka harus melakukan ini untuk menghidupi mereka," kata George Fernando Dendeng, selaku ketua bidang hukum Pengurus Pusat Perbasi. Susunan tim JNE Siliwangi Bandung Akan tetapi, sambung George, terlibat dalam pengaturan skor dan tidak dibayar oleh klub merupakan dua hal yang berbeda. "Perlu saya sampaikan masalah tidak membayar (gaji) itu hubungan klub dan pemain. Pemain melakukan tindakan pengaturan skor adalah hal yang lain. Jadi ketika Perbasi menghukum adalah karena tindakan mereka melakukan itu," ujarnya. Soal gaji, kuasa hukum JNE Siliwangi Bandung—yang kini telah berganti kepemilikan dan pengelola—menepis dalih bahwa pihak manajemen klub menunggak gaji pemain. "Sehingga tak benar jika isu tersebut dan lainnya dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pengaturan skor," sebut pernyataan kuasa hukum klub. Bandar luar negeri George Fernando Dendeng dari Perbasi mengatakan, kesembilan pemain dan ofisial dibayar untuk sengaja mengalah. Akibatnya, tim JNE Siliwangi Bandung tidak bisa melangkah ke babak selanjutnya lantaran hanya mampu menang empat kali dalam 14 pertandingan. Adapun bayaran untuk sengaja mengalah ditengarai mencapai ratusan juta rupiah. "Sampai ratusan juta. Jadi per pertandingan dibagi kesembilan orang itu. Jika saja Rp900 juta maka dibagi sembilan orang, itu bisa berapa? Besar sekali," kata George kepada wartawan. Sebenarnya selain sembilan orang itu, Perbasi mengaku ada 13 orang lain dari tiga hingga empat tim yang diduga kuat terlibat dalam pengaturan skor di liga basket tahun ini. Perbasi menyatakan mereka terkait dengan bandar yang berasal dari luar negeri. Namun, Perbasi enggan mengungkap identitas 13 orang tersebut dan belum jelas apa sanksi terhadap mereka, walau menyatakan telah melakukan investigasi dan berhubungan dengan kepolisian. Pihak kepolisian belum berkomentar mengenai kasus tersebut. Ferdinand Damanik (kiri) merupakan salah seorang pemain yang dikenai sanksi Perbasi. Demikian halnya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang juga belum menempuh tindakan apapun terkait skandal ini. "Kami masih menunggu tindak lanjut dari Perbasi. Karena Perbasi sudah melapor ke Kemenpora tentang duduk masalahnya. Sekarang kami menunggu langkah lanjut dari Perbasi," ujar Sekretaris Menpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto. Gatot menambahkan, skandal pengaturan skor di Liga Bola Basket Indonesia menjadi momentum bagi pejabat induk olahraga lainnya untuk bergerak seperti Perbasi. "Kalau ada dugaan tentang match fixing, nggak usah ragu-ragu. Modelnya kayak penanganan yang dilakukan Perbasi," tambahnya. Pengaturan skor sepak bola Skandal di Liga Basket adalah kejadian pengaturan skor terkini di ranah olahraga Indonesia. Dua tahun lalu, Agus Yuwono selaku pelatih tim sepak bola di Liga Indonesia mengaku ditawari sengaja mengalah dengan bayaran ratusan juta rupiah. "Saya beberapa kali ditemui dan ditawari Rp200 juta untuk satu kali pertandingan. Waktu itu saya menolak, bukannya sok moralis tapi saya ndak mau mengkhianati rekan tim saya, ndak mau mengkhianati orang yang percaya sama saya," papar Agus. Dua mantan pelatih klub sepak bola, Gunawan (kiri) dan Agus Yuwono mengaku ada praktek suap pengaturan skor pada sejumlah laga kompetisi divisi utama. Gunawan, seorang mantan pelatih tim sepak bola lainnya mengungkap bahwa pengaturan skor dikelola seorang makelar atau fixer yang menghubungkan bandar judi dengan ofisial atau pemain. Dari makelar itulah, ofisial atau pemain menerima uang tunai. Agus dan Gunawan menyatakan telah membeberkan pengakuannya kepada petinggi olahraga Indonesia, namun belum ada gebrakan berarti melawan pengaturan skor dan judi dalam olahraga. Bahkan, seorang mantan pemain sepak bola yang diduga terlibat dalam pengaturan skor dilepaskan dua tahun lalu karena tidak cukup bukti. Suap dalam olahraga Eko Kristiyanto, seorang peneliti hukum di Kementerian Hukum dan HAM, menilai selama ini pihak kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Padahal, menurutnya, UU Tipikor tidak tepat menjerat pelaku dan penerima suap dari pihak swasta, khususnya di dunia olahraga. "Undang-undang Tipikor itu kan lex specialis, pengertian suap di sana adalah yang merugikan keuangan negara dan berlaku untuk kasus korupsi yang ada hubungannya dengan penyelenggara negara," kata Eko. Guna menjerat pelaku dan penerima suap dari pihak swasta, Eko menyarankan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang kelahirannya dipicu fenomena perjudian dan match-fixing di sepakbola pada masa lalu. "Ini bukan undang-undang yang digugurkan setelah lahirnya Undang-Undang Tipikor. Undang-undang ini bisa menjerat orang-orang yang terlibat suap, walau dia bukan elemen dari pemerintah atau penyelenggara negara. Undnag-undang ini masih eksis dan bisa menjerat pihak swasta," tegasnya. Beberapa kasus pengaturan skor di ranah olahraga Indonesia tidak berlanjut ke hukuman pidana. Eko menilai gugatan pidana ini dinilai akan lebih efektif memerangi pengaturan skor dan judi dalam olahraga, selain sanksi yang dijatuhkan induk olahraga. Argumentasinya didasari kasus calciopoli—skandal pengaturan skor di kompetisi sepakbola Italia beberapa tahun lalu yang melibatkan warga negara Singapura. Kala itu, Federasi Sepak bola Italia menyatakan Juventus bersalah terlibat pengaturan skor dan didegradasi ke divisi dua kompetisi alias Serie B. Gelar juara Juventus di Serie A pada musim 2004-2005 juga dicopot. Adapun AC Milan mendapat pengurangan sejumlah poin di kompetisi Serie A. "Sanksi tak berhenti di situ. Ada tuntutan jaksa kepada beberapa orang yang akhirnya dipenjara. Jadi seharusnya ketika federasi sudah memberi sanksi, maka berlanjut ke hukum negara," kata Eko. Penggabungan sanksi terhadap pelaku pengaturan skor di Indonesia, lanjut Eko, bisa saja diberlakukan. "Namun, selama ini tidak ada iktikad ke sana," cetusnya. Dia kemudian mencontohkan skandal pengaturan skor pada 1997 silam yang melibatkan sebanyak 15 wasit sepakbola Indonesia, termasuk ketua komite wasit saat itu, mendiang Jafar Umar. "Bukti pengaturan skor banyak. Kasus mafia wasit sudah jelas kan, karena federasi sepak bola mengakuinya. Buktinya apa mengakui? Jafar Umar diskorsing, wasit-wasit diskorsing. Sudah, sudah sampai situ doang. Padahal kita punya KUHP loh. Yang namanya suap, terlibat perjudian bisa kok diproses, apalagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980," tandas Eko.