Rizieq Shihab diklaim sebagai 'vote-getter' melawan petahana, tetapi seberapa besar?
Mengapa pimpinan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab diklaim tidak dapat pergi ke luar dari Arab Saudi yang selama ini menjadi tempat tinggalnya setelah ia menghadapi sejumlah kasus hukum di Indonesia?
Kasus dugaan penyebaran konten porno yang menjerat Rizieq Shihab ditutup meski ia tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian. Itu adalah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, yang pasti pemerintah Saudi berhak melakukannya. "Mungkin negara tersebut memiliki catatan terhadap WNA yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, apakah ada masalah hukum atau masalah yang berkaitan dengan keimigrasian dan sebagainya. Itu yang kemudian yang bersangkutan ini tidak diperkenankan untuk meninggalkan negara tersebut," papar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. "Permohonan orang kuat di Indonesia" Pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, mengklaim bahwa Rizieq sudah tiga kali mencoba pergi ke Malaysia untuk menyerahkan disertasi namun selalu tidak diperbolehkan. Aktivitas Rizieq di Arab Saudi juga dikatakan semakin dibatasi, yang menurut Sugito, karena "permohonan orang kuat di Indonesia". Ia tidak membeberkan lebih lanjut tentang tuduhannya. Sugito juga mengatakan bahwa kasus yang dihadapi Rizieq bukanlah "persoalan yuridis, namun persoalan politis". "Suka atau tidak suka Habib Rizieq itu sepertinya sekarang berseberangan dengan petahana. Kan kalau misalnya dia pulang, untuk Ijtima (Ulama) 1 dan 2 yang mendukung calon yang lain, dianggap itu kan tidak mendukung petahana," ungkap Sugito. "Habib Rizieq posisinya sekarang kan menjadi vote-getter mengusung pihak yang bukan petahana," imbuh Sugito. Politik luar negeri tak interfensi Tudingan bahwa ada intervensi dari penguasa Indonesia, kata Hikmahanto Juwana, diperkirakan tidak mungkin karena berarti mengintervensi kedaulatan Arab Saudi. "Tidak ada dasar bagi suatu negara untuk melakukan permintaan agar warga negaranya dilarang untuk keluar. "Jutsru yang terjadi kalau ada warga negara yang melakukan kejahatan sedang berada di negara lain, dia justru diminta dikembalikan ke negara asal, itu yang sering terjadi. Itu yang namanya ekstradisi," jelas Hikmahanto Juwana. Rizieq Shihab diyakini dapat membawa suara jaringan 212 dalam Pilpres 2019 mendatang. Pemerintah Indonesia sendiri lewat KBRI Riyadh menepis tudingan tersebut dan mengaku belum menerima "nota dari dari Menlu RI, Kapolri, Ka-Bin dan Pejabat Tinggi yang lain terkait keberadaan MRS (Mohammad Rizieq Syihab) di Arab." "Hal tersebut dikarenakan Indonesia menghargai rambu-rambu politik Luar Negeri Non-Interference ('adamu at-tadahhul /tidak intervensi) urusan dalam negeri Arab Saudi," tulis pernyataan yang ditandatangani Duta Besar RI untuk Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Dalm pernyataan itu juga disebutkan bahwa visa Rizieq Shihab sudah berakhir pada 20 Juli 2018 dan sejak saat itu sudah tidak memiliki izin tinggal di Kerajaan Arab Saudi. Vote-getter, tapi... Pemerintah juga telah mempersilakan Rizieq Shihab pulang, apalagi penyelidikan sebagian kasus yang dihadapinya telah dihentikan, termasuk kasus penyebaran konten pornografi. Dengan kendaraan ormasnya, Rizieq Shihab dikenal sebagai sosok vokal menentang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan gubernur DKI tahun lalu, terlebih terkait dengan kasus penistaan agama hingga Ahok kalah dalam pemilihan. Meski pimpinan FPI itu merupakan sosok sentral dalam gerakan 212, jaringan alumni gerakan tersebut sudah terpecah menjadi tiga, bahkan sosok penting lainnya, Maruf Amin, diangkat menjadi calon wakil presiden Joko Widodo - yang bersebrangan dengan Rizieq Shihab. Bagaimanapun Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi meyakini Rizieq Shihab dapat membawa suara jaringan 212 dalam Pilpres 2019 mendatang. Tapi seberapa banyak suara yang dapat dibawa oleh figur kontroversial ini? "Pertanyaan itu yang lebih sulit untuk dijawab. Jadi perkiraan saya, katakanlah kita hanya bertumpu pada mereka yang simpati pada FPI dan Habib Rizieq, itu total misalnya 10% dari total pemilih di Indonesia ini - saya kira 18 juta," Dodi menjabarkan kepada Mehulika Sitepu, wartawan BBC News Indonesia. "Tapi dari 18 juta itu belum tentu mereka semua akan mengikuti komando Habib Rizieq. Katakanlah hitungan menengah lima juta suara yang dibawanya." "Lima juta suara itu yang bisa diharapkan untuk bisa menambah dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Itu hitungan yang kasar yah. Selebihnya itu hitungan-hitungan simbolik yang susah untuk diukur." Lima juta memang besar, tapi tak signifikan jika dibandingkan dengan 187 juta pemilih pada Pilpres 2019 sesuai data KPU. Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak dan Prabowo Subianto memperlihatkan pakta integritas yang disepekati kedua belah pihak pada Minggu (16/09). Rizieq Shihab sendiri sudah jelas-jelas memberikan dukungannya kepada pasangan nomor urut dua itu. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyangkal jika Rizieq Shihab akan mendatangkan suara bagi Prabowo-Sandiaga. "Kalau vote-getter kan kayaknya kita gak ngapa-ngapain. Sekarang kan partai koalisi, tim kampanye, kandidat sendiri baik Pak Prabowo atau Pak Sandi kan terjun," kata Ferry Juliantono. Dalam pakta integritas antara kubu Prabowo dengan sekompok ulama dalam acara Ijtima Ulama II, disebutkan jika menang maka Prabowo-Sandiaga harus menjamin kepulangan Rizieq Shihab.