KM Sinar Bangun: Masa depan keselamatan transportasi perairan Indonesia ‘tidak ada jalan terang’
Tiga hari setelah Kapal Motor Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan segenap dinas perhubungan daerah untuk melakukan pengecekan berkala terhadap moda transportasi demi keamanan dan keselamatan penumpang.
Sejumlah warga berada di dalam kapal motor saat akan bersandar di Pelabuhan Tigaras untuk membeli bahan kebutuhan, di Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (20/06). Tak hanya itu, Presiden Jokowi menyatakan telah memberi instruksi kepada Menhub "untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan". "Saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi," tegasnya. Permintaan ini ditanggapi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan janji untuk melakukan investigasi, mereformasi peraturan, dan meningkatkan kualitas keselamatan dengan memberi 5.000 jaket pelampung kepada operator kapal motor di Danau Toba. Peningkatan kualitas keselamatan itu, menurut Menhub, juga semestinya dilakukan pemerintah daerah. "Dengan pengalaman yang kurang baik itu, saya mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) yang mengelola pelabuhan untuk meningkatkan keamanan," kata Menhub kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/06). Tragedi KM Sinar Bangun: Fandi masih menanti 'mukjizat' Imbauan tersebut disanggupi salah satunya oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan. "Regulasi tentang keselamatan itu kan sudah ada. Tinggal kita implementasikan di lapangan," ujarnya. Soal fungsi pengawasan dan penegakan hukum, Qodratul mengaku melakukan inspeksi secara berkala. Namun, karena saat ini musim liburan Idulfitri, inspeksi belum berjalan optimal. "Kalau secara intensif tidak sih. Belum. Namanya masih suasana lebaran. Setelah lebaran nanti, kita akan fokus. Kapal-kapal kayu itu apakah sudah lengkap, seperti alat-alat keselamatannya," paparnya. Kapal tanpa pelampung Akan tetapi sidak yang dilangsungkan sesekali sepertinya tidak akan banyak mengubah kondisi keamanan dan keselamatan angkutan perairan di Indonesia yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa perubahan. Ambil contoh transportasi laut tradisional di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Di kawasan yang warganya begitu bergantung pada transportasi perairan, kondisi kapal-kapal tradisional begitu memprihatinkan. Warga setempat, Sony Rumkeny, menuturkan bagaimana dia kerap berkunjung ke berbagai desa di Kepulauan Aru yang berjarak lima hingga 18 jam berlayar tanpa WC di kapal. "Kadang kita buang air besar di tikar, kemudian tikarnya dibungkus," ujarnya. Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) bersama Kepala Basarnas Marsdya TNI M Syaugi (kanan) memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, di Kantor Kemenhub di Jakarta, Rabu (20/06). Itu soal sanitasi, lain lagi soal perangkat keselamatan. Menurutnya, di kapal-kapal tersebut tidak pernah tersedia jaket pelampung atau ban pelampung. Para penumpang harus menumpukan nyawa mereka pada jerigen berkapasitas 20 liter untuk mengapung jika kapal karam. "Lemah sekali pengawasan. Tidak diberi jalan keluar untuk masyarakat mendapat sarana keselamatan, seperti pelampung. Itu malah sering over kapasitas sampai-sampai ada yang tenggelam karena kapal terlalu berat. Banyak setiap musim, setiap tahun. "Kalau musim Barat ketika laut bergelora, mereka itu melakukan pelayaran," tutur Sony. Dua warga berada di dalam kapal motor saat bersandar di Pelabuhan Tigaras untuk membeli bahan kebutuhan, di Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (20/06). Kapal kayu tradisional seperti ini merupakan andalan sebagian warga di pelosok Indonesia. 'Tiada jalan terang' Realita transportasi perairan di Indonesia, yang notabene merupakan negara kepulauan, memunculkan nada pesimistis dari pengamat pelayaran dari lembaga National Maritime Institute, Siswanto Rusdi. Dia menilai sulit mengharap perbaikan kualitas pelayanan kapal-kapal tradisional yang melayani rakyat kecil di pelosok Indonesia "Kapal-kapal kayu yang ada di Indonesia timur, misalnya, hanya seberat 7 GT (gross ton) yang menampung 20-30 orang. Mereka sandar di pelabuhan yang kecil. Kalaupun dipungut retribusinya, itu nggak akan cukup untuk merawat fasilitas," kata Siswanto. Perbaikan kondisi keselamatan dan keamanan, menurut Siswanto, bisa terjadi jika Kementerian Perhubungan melakukan gebrakan inisiatif. Tapi, hal itu tidak kunjung dilakukan walaupun telah terjadi insiden kebakaran KM Zahro Express di Teluk Jakarta, 1 Januari 2017 lalu, yang menewaskan 23 orang. "Zahro terbakar, apa perbaikan oleh Kementerian Perhubungan? Nol. Ada yang dilakukan Ditjen Perhubungan Laut? Nggak ada. Business as usual. "Sudah tahu kapal itu nggak bisa melakukan kedaruratan, nggak ada tergerak Kementerian Perhubungan kasih life jacket. Kapal-kapal kayak begini kan nggak menarik bagi pejabat Perhubungan. Saya lihat mentalitas 'terserah lah kalian mau diapakan itu'. Saya tidak melihat ada jalan terang," papar Siswanto. Setelah KM Zahro Express terbakar di Teluk Jakarta 1 Januari 2017 lalu, pengamat pelayaran dari lembaga National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, menilai Kementerian Perhubungan tidak melakukan perbaikan kondisi keselamatan dan keamanan. Siswanto merujuk pada empat kecelakaan kapal selama Juni ini menimpa kapal penumpang di bawah 500 GT. KM Cikal tenggelam di Banggai, Sulawesi Tengah pada 12 Juni. Pada hari yang sama, KM Arista karam di perairan Makassar. Setidaknya 17 penumpang tewas dalam kejadian itu. Sehari setelahnya, kapal cepat Albert pecah lambung di Selat Bangka dan menyebabkan tiga penumpang tewas. Terakhir, KM Bangun yang tenggelam di Danau Toba dan menewaskan sejumlah orang dan lebih dari 170 orang masih hilang.