Polisi terima tambahan anggaran untuk tangani korupsi
Ditengah sorotan persoalan korupsi yang menimpa sejumlah perwira di lembaga kepolisian, DPR telah menyetujui penambahan anggaran untuk kepolisian dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Kepolisian menerima anggaran tambahan untuk tangani korupsi. Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam jumpa pers akhir tahun mengatakan, jumlah penambahan anggaran yang diatur dalam APBN 2012 itu tidak jauh berbeda dengan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. "Kita tambah semangat baru untuk penanganan korupsi, karena kebijakan DPR yang mengelola anggaran, tahun 2012 kita mendapat tambahan anggaran," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jumat (27/12) sore di Jakarta. Belum diketahui angka persis jumlah tambahan anggaran tersebut, tetapi menurut Kapolri, jumlahnya hampir sama dengan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. "Tapi yang jelas, (angkanya) hampir sama dengan KPK untuk penegakan hukum di bidang korupsi," kata Timur Pradopo, tentang jumlah penambahan anggaran itu "Mudah-mudahan (tahun) 2013 akan meningkat lagi," tambah Kapolri. Tuntutan penambahan anggaran ini sejak awal disuarakan pimpinan lembaga kepolisian, untuk apa yang mereka sebut sebagai memaksimalkan kinerja mereka dalam menangani kasus-kasus korupsi. Awal 2012 lalu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo pernah mengatakan, institusi Polri masih membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai serangkaian agenda kerja Polri ke depan. Saat itu, Kapolri mengatakan, “Kepolisian saat ini kebutuhan minimal anggaran pada 2012 Rp 48,89 triliun. Untuk 2013, (dibutuhkan) Rp 52,139 trilun, dan tahun 2014 sebesar Rp 57,935 triliun.” Persoalan korupsi Persoalan korupsi belakangan dikaitkan kepada lembaga kepolisian, yang antara lain ditandai laporan PPATK tentang rekening mencurigakan milik 15 orang perwira Polri, walaupun ini selalu dibantah oleh Mabes Polri. Belakangan isu korupsi di tubuh kepolisian kembali mengemuka dan menjadi isu nasional, ketika seorang perwira tinggi Mabes Polri terkait dugaan kasus korupsi simulator SIM. Dalam sebuah kesempatan, Wakapolri Komjen Nana Sukarna mengatakan, praktek korupsi terjadi di lembaga kepolisian, karena antara lain faktor gaji anggota kepolisian yang kecil. "Masalah gaji itu memang menjadi salah satu kesulitan dalam pemberantasan korupsi," kata Nanan. "Dikatakan jangan korupsi, tapi bagaimana kalau gajinya tidak cukup untuk menyekolahkan anaknya?" kata Nanan. Dalam jumpa pers akhir tahun, Kapolri mengatakan, kejahatan koprupsi yang berhasil ditangani polisi selama 2012 sebanyak 1.171 kasus atau naik 52,8 persen (405 kasus) dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 766 kasus. Adapun penyelesaian perkara korupsi pada 2012 sebanyak 626 kasus atau naik 100 kasus dibanding 2011 yang sebanyak 526 kasus.