Kecelakaan bus beruntun: 'Apakah naik bus masih aman?'
Dua kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di kawasan Puncak, Jawa Barat, yang menewaskan total 16 orang, memunculkan lagi masalah lama yang belum teratasi: pengawasan pemerintah yang dinilai lemah.
Kecelakaan di Jalur Puncak, tepatnya di Desa Ciloto, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (30/04, menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Seorang pengamat mengatakan koordinasi yang lemah antara Kementerian Perhubungan dan Kepolisian serta otoritas lainnya ikut menjadi faktor penyebab masih banyaknya beredar kendaraan umum yang tidak berizin dan belum mengikuti uji kendaraan. "Mereka berdiri dengan kaca matanya masing-masing. Harusnya kita sekarang berintegrasi," kata Erreza Hardian, instruktur pengemudi yang aman dari lembaga Defensive Indonesia, Selasa (02/05) malam. Dia kemudian menjelaskan, bahwa ketiga lembaga itu terkesan jalan sendiri-sendiri, walaupun aturan dan prosedurnya sudah ideal. "Fakta bahwa sopirnya misalnya SIMnya 'nembak' itu kan di ranahnya penerbitan SIM, kemudian kendaraannya tidak layak jalan, KIR-nya bermasalah, itu berarti di ranahnya Dishub, misalnya. Tapi gabungan antara pengemudi dan kendaraan, ini di ranahnya BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)." Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan di Jalur Puncak , Sabtu (22/04), menyebabkan enam orang meninggal dunia. BNSP adalah lembaga independen bentukan yang bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi melalui proses sertifikasi. "Masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri. Ini tak kolaborasi. Nah, bersama-sama ini harusnya menerapkan sertifikasi mengemudi dari BNSP," tandas Erreza. Kementerian Perhubungan telah berjanji untuk meningkatkan pengawasan, koordinasi serta memperketat uji kendaraan, setelah kasus dua kecelakaan bus di kawasan Puncak, Bogor dan Cianjur, yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia. "Jadi pelaksanan pengujian tidak lagi pendekatan kewenangan, tetapi karena fungsi untuk kelaikan. Sehingga unit pengujian yang tidak melaksanakan dengan benar, baik alat maupun kompetensi orangnya, itu bisa ditutup. Bahkan kita mendorong pengujian dilakukan oleh swasta," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Senin (01/05), kepada wartawan. Kemenhub juga berjanji akan berkoordinasi dengan polisi untuk menertibkan bus-bus pariwisata ilegal. Caranya, antara lain dengan mengawasi di jalur menuju tempat wisata. Temuan Kemenhub dan kepolisian bahwa dua bus terseebut tidakterdaftar di Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub. Sugihardjo berjanji pula untuk melaporkan masalah ini kepada kepolisian untuk ditindak secara pidana. Kesaksian seorang sopir bus Sejumlah bus antarprovinsi berderet rapi dan siap diberangkatkan dari Terminal bus Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (02/05) sore, sementara para penjaja tiket berebut meyakinkan para calon penumpang. Di bagian lain terminal, saya bertemu seorang sopir bus jurusan kota Padang-Jakarta. Tidak mau menyebut namanya, pria asal Sumatera Barat ini mengaku uji kendaraan yang dilakukan otoritas terkait tidak berjalan konsisten. Sejumlah bus antarprovinsi berderet rapi dan siap diberangkatkan dari Terminal bus Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (02/05) sore. "Kadang-kadang, mobilnya sudah banyak, KIRnya tidak lulus. Sekarang ini kan soal pungli-pungli itu kan tergantung orangnya juga. (Kendaraannya) tahun sekian, enggak layak jalan, kok jalan juga ," ungkapnya. Pria ini saya wawancarai di depan bus milik perusahaannya. Ada izin dan lulus ujian yang ditempel di sisi jendela sopirnya. Tetapi apabila dibanding dua bus di sebelahnya, busnya termasuk kategori lama. "Bus-bus dari Sumatera ke Jakarta sebagian (buatan) tahun 2000 ke bawah." Dia mengaku jumlah penumpangnya terus berkurang. "Bus kalah bersaing dengan pesawat. Tiket kami Rp350.000, tetapi pesawat tiketnya bisa Rp400.000. Era kami sudah berakhir," ungkapnya getir. Pria ini tidak memungkiri sebagian besar bus yang bermasalah, atau tidak berizin, adalah milik perorangan dan bukan milik perusahaan besar. "Mau apa lagi, mungkin mereka sedang butuh uang untuk makan," ungkapnya. Komentar penumpang bus Tentu saja melihat kenyataan seperti ini, apalagi baru saja ada dua kasus kecelakaan bus tak berizin dan telah menyebabkan belasan orang, membuat prihatin sejumlah penumpang bus di Terminal Pulo Gebang, Jaktim. Sofyan, seorang pria yang mengantar istri dan anaknya pulang ke Jawa, mengatakan perusahaan bus seharusnya lebih hati-hati untuk perawatan armada bus-busnya. "Terutamanya di pengeremannya, itu kan paling vital," kata Sofyan. Adapun pemerintah, sambungnya, sebaiknya melakukan pengecekan dan pengawasan berkala dan rutin. Berkaca pada kasus dua kecelakaan bus di kawasan Puncak, Jawa Barat, Sofyan menduga kemungkinan pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak jalan. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan pihaknya berjanji untuk meningkatkan pengawasan, koordinasi serta memperketat uji kendaraan. Ditanya apakah dirinya bisa membedakan bus mana yang layak dan tidak jalan, Sofyan mengaku dirinya sulit untuk membedakannya. "Soalnya kita harus mengecek secara pasti, sementara kita sebagai penumpang kan tidak bisa mengecek, cuma bisa melihat fisiknya saja," katanya seraya terkekeh. Karenanya, lanjutnya, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengawasi setiap armada bus penumpang. Secara terpisah, Rusli yang ditemui bersama istri dan anaknya baru turun dari bus di Terminal Pulo Gebang meminta semua perusahaan bus meningkatkan pelayanannya kepada penumpang. "Pelayanan bus lebih ditingkatkan dan diperbaiki." Ditanya apakah dirinya masih merasa aman dan percaya mengendarai bus, Rusli mengatakan "masih percaya, karena tak semua bus kayak begitu. Kita tadi dari Jawa juga pakai bus, bagus, nyaman. "Ada pelayanan yang bagus, cuma mungkin saja banyak pelayanan bus yang harus diperbaiki."