Gugat Perppu, Hizbut Tahrir Indonesia akan ajukan uji materi ke MK
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan mengajukan gugatan uji materi ( judicial review ) ke Mahkamah Konstitusi (MK) merespons terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan.
Sejumlah aktivis melakukan protes terkait terbitnya Perpu Ormas yang disebutkan anti-Pancasila. Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra,mengungkapkan pihaknya akan mengajukan gugatan uji materi pada Senin (17/07) mendatang. "Saya tadi sudah bicara dengan HTI dan kita sepakat hari Senin (17/07) kita akan ajukan judicial reviewnya. Ormas-ormas lain yang akan bergabung, silahkan," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada BBC Indonesia. Yusril berargumen Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada kegentingan yang memaksa dikeluarkannya aturan pengganti. Para simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia berdemonstrasi mendukung pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, di Jakarta, pada 5 Februari 2017. "Sekarang ini tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa sitausi ini memaksa lantas pemerintah harus mengatasi keadaan dengan mengeluarkan Perppu. Itu salah satu pertimbangan kita untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi," kata dia. Yusril menilai perubahan regulasi tentang ormas ini bukan hanya menyoal HTI saja, melainkan bakal berdampak luas pada ormas-ormas lain. "Ini bisa kena semua," Selain HTI, Yusril mengklaim ada beberapa ormas lain yang akan mengajukan gugatan uji materi. Kendati begitu dia enggan mengungkapkan nama ormas tersebut. "Yang akan menggugat tidak hanya HTI. Sudah beberapa berdatangan ke kantor," cetusnya. Hizbut Tahrir Indonesia, menurut Wiranto, terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila. 'Seperti Orde Baru' Lebih jauh, Yusril menilai bahwa pemerintah menjadi 'seperti Orde Baru' dengan membubarkan ormas tanpa melalui putusan pengadilan. "Kalau sekarang, Presiden secara subjektif bisa membubarkan ormas-ormas itu. Ormas-ormas berbadan hukum bisa dibubarkan oleh Menteri Hukum dan HAM." "Pemerintahnya dengan Perppu ini kembali menjadi seperti Orde Baru dengan undang-undang subversif. Apalagi jika ormas ini dibubarin dan dia diam-diam masih menganut bisa ditangkap dan bisa dihukum seumur hidup," kata dia. 'Ormas ingin ganti Pancasila' Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyebutkan rincian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dirilis untuk membubarkan organisasi masyarakat yang ingin 'mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945'. Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017. BBC Indonesia telah mendapatkan salinan Perppu tersebut. Dan berdasarkan Perppu itu, Menteri Hukum dan HAM berwenang "melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum" terhadap ormas yang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila". Berbeda dengan UU Ormas tahun 2013 yang memberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali, Perppu ini hanya memberi peringatan sebanyak satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Lebih jauh, putusan pengadilan yang disyaratkan untuk membubarkan ormas sebagaimana dicantumkan pada Pasal 68 UU Ormas tahun 2013 telah dihapus dalam Perppu ini. Artinya, pemerintah tak lagi memerlukan pengadilan untuk membubarkan ormas. Menkopolhukam Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017. Tidak lagi memadai Perppu tersebut dirilis karena, menurut Wiranto, UU Ormas tidak lagi memadai untuk mencegah ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945. "Masih ada kegiatan ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945...Ada ajaran lain yang diarahkan untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945, dan mengganti eksistensi NKRI. Itu tidak tercakup dalam UU yang lama," ujar Wiranto. UU Ormas, lanjut Wiranto, tidak memberi kewenangan kepada lembaga yang memberi pengesahan kepada ormas untuk mencabut izin itu. Wiranto tidak secara gamblang menyebut bahwa Perppu ini dirilis untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Meski demikian, dia mengatakan "Perppu ini tidak bermaksud mendiskreditkan ormas islam, mencederai keberadaan ormas Islam. Jangan sampai ada prasangka Perppu ini ingin memisahkan pemerintah dan masyarakat Islam, bukan sama sekali," tegasnya. "Perppu ini tidak bermaksud membatasi kegiatan ormas yang nyata memberi manfaat, bukan mengancam kebebasan ormas untuk berekspresi, bukan kesewenangan pemerintah. Tapi semata-mata untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia," tambahnya. Rencana pemerintah untuk membubarkan HTI telah diumumkan sejak 8 Mei lalu. Namun, saat itu Menkopolhukam tidak menyebut secara rinci mekanisme hukum apa yang hendak ditempuh. Bendera HTI di tengah masa GNPF MUI dalam aksi yang menuntut hukuman berat terhadap AHok atau Basuki Tjahaja Purnama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pembubaran ormas harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, sanksi tersebut harus diikuti sebelumnya oleh peringatan tertulis pertama hingga ketiga. HTI mengklaim langkah itu belum dilakukan sehingga aksi pemerintah membubarkan mereka disebut tidak memiliki dasar yang kuat. "Kami menolak keras rencana pembubaran HTI. Langkah itu tak memiliki dasar sama sekali. Sebagai organisasi yang sudah berbadan hukum, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah, yang sesungguhnya sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan di Indonesia," kata juru bicara HTI, Ismail Yusanto, kepada BBC Indonesia, 9 Mei lalu.