Australia 'perlu posko pencari suaka lepas pantai'
Australia harus membuat posko lepas pantai untuk mendata pencari suaka di Nauru dan Papua Nugini, serta "mengejar" perjanjian pencari suaka dengan Malaysia, kata sebuah panel.
Pencari suaka kerap berlayar dengan kapal yang tidak terjamin keselamatannya Panel independen beranggotakan tiga orang itu ditunjuk oleh PM Julia Gillard untuk memecahkan kebuntuan pemerintah dalam isu tersebut. Ada peningkatan jumlah pencari suaka yang datang dengan kapal ke Australia dalam beberapa bulan terakhir. Sedikitnya 170 orang tiba dengan tiga kapal sepanjang akhir pekan ini, kata sebuah laporan. Panel itu mengatakan rekomendasi mereka bertujuan untuk membuat orang mencari suaka melalui jalur-jalur resmi dan mengurangi kedatangan kapal ilegl. Implementasi rencana ini akan menelan biaya sekitar satu miliar dollar Australia pertahun. 'Realistik, bukan ideal' Kedua fasilitas lepas pantai itu harus didirikan "secepat mungkin," kata panel itu, sebagai bagian dari "jaringan regional yang komprehensif." Panel independen yang dipimpin mantan kepala pertahanan Angus Houston itu menuangkan 22 rekomendasi kunci mereka dalam sebuah laporan. Rekomendasi itu meliputi: -meningkatkan program kemanusiaan Australia dari 13.000 menjadi 20.000 lokasi pertahun, dengan pertimbangan akan dinaikkan menjadi 27.000 dalam lima tahun -tidak mengizinkan pencari suaka yang datang dengan kapal untuk menjadi sponsor anggota keluarga mereka untuk datang ke Australia -meningkatkan upaya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam hal pengintaian dan pencarian serta penyelamatan -mengulas kembali undang-undang terkait serta membahas dengan seksama penentuan status pengungsi "Kami merekomendasikan pendekatan kebijakan yang logis tetapi manusiawi. Rekomendasi kami realistik bukan ideal," kata Houston dalam pernyataan persnya. Tahun lalu, pengadilan menolak upaya tersebut dengan mengatakan bahwa Malaysia, yang tidak menandatangani konvensi pengungsi PBB, tidak memberikan perlindungan layak.