Referendum Turki dapat dukungan dari luar
Amerika Serikat dan Jerman menyambut positif hasil referendum konstitusi Turki.
Recep Tayyip Erdogan memimpin partai yang berakar di kalangan Islam politik Presiden Barack Obama dan Menlu Jerman Guido Westerwelle telah mengeluarkan pernyataan yang memuji pemungutan suara hari Minggu. Warga pemilih Turki menunjukkan dukungan kuat ke paket amandemen terhadap konstitusi era pemerintah militer negara itu. Perubahan-perubahan bertujuan menyelaraskan Turki dengan Uni Eropa. Turki ingin bergabung dengan blok Eropa tersebut. Ketika hampir seluruh kartu suara dalam referendum dihitung, sekitar 58% menyatakan ''Ya'' terhadap usul perubahan konstitusi. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengatakan hasil itu berarti negaranya telah "menyebarangi ambang sejarah menuju demokrasi tingkat lanjut dan supremasi hukum". Oposisi berargumentasi bahwa partai berkuasa, yang memiliki akar di kalangan Islam politik, berusaha mendapatkan pengaruh atas judikatif hingga ke tingkat yang membahayakan. Perimbangan kekuasaan Obama menelepon Erdogan untuk menyampaikan ucapan selamat. Presiden AS ''mengakui kegairahan demokrasi Turki seperti tercermin dalam jumlah warga yang memberikan suara untuk referendum yang berlangsung di seluruh Turki hari ini (Minggu, 12/9)'', kata pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih. Westerwelle mengatakan pemungutan suara itu penting bagi upaya Turki untuk bergabung ke Uni Eropa. ''Diskusi dalam masyarakat ini, juga mengenai bentuk kongkrit perimbangan kekuasaan, sangat disambut,'' kata Westerwelle kata dalam pernyataan. Kalangan analis politik dukungan kuat dari suara warga yang memilih ''Ya'' pasti memperkuat posisi Erdogan. 'Kudeta Islamis' Partai Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berusaha untuk meraih masa jabatan ketiga secara berturutan dalam pemilihan umum yang akan berlangsung sebelum Juli 2011. AKP berkali-kali bentrok dengan hakim di Mahkamah Agung, yang memandang dia mereka sebagai pengawal nilai-nilai sekuler negara tersebut. Kubu oposisi mengatakan dua dari 26 amandemen yang direncanakan akan memberi pemerintah pengaruh berlebihan atas lembaga yudikatif. Mereka menuding AKP mencoba merebut kendali atas lembaga yudiaktif sebagai bagian dari kudeta kubu Islamis melalui jalan belakang.