Pemerintah AS akan gugat S&P's
Lembaga pemeringkat Standard & Poor's menyatakan menghadapi ancaman gugatan dari pemerintah AS akibat pemeringkatannya terkait kinerja keuangan negara itu menjelang masa krisis global pada 2008-2009 lalu.
Tak dijelaskan berapa besar nilai gugatan atau apa yang diharapkan pemerintah AS. Gugatan sipil yang akan diajukan pemerintah AS itu akan didasarkan pada pemeringkatan S&P's yang tinggi terhadap kinerja sekuritas yang menjamin aset gadai pada tahun 2007 yang kemudian ternyata nilainya rontok seiring dengan krisis. Kubu S&P's mengatakan gugatan dalam kasus ini sama sekali tanpa dasar faktual juga tanpa dasar hukum. Tetapi bila jadi dilakukan, akan menjadi pertama kalinya sebuah gugatan hukum dialamatkan pada sebuah lembaga pemeringkat yang dikaitkan dengan keampuhan penilaiannya terkait dengan terjadinya krisis keuangan. Kejaksaan Agung AS menurut S&P's telah memberitahu rencana pengajuan gugatan ini, meski sampai sekarang belum ada pernyataan dari wakil pemerintah AS tersebut. Tetapi menurut laporan koran bisnis the Wall Street Journal, sebelum muncul keputusan menggugat, sudah lebih dulu ada pembicaraan dua pihak yang kemudian buntu. Saham turun Sejumlah negara bagian di AS juga diperkirakan akan turut jadi pihak penggugat. Akibat pemberitaan ini harga saham sejumlah badan usaha pemilik saham S&P's langsung terkoreksi, termasuk perusahaan penerbit terkemuka AS McGraw Hill, yang jatuh 14% di bursa Wall Street pada Senin (4/1) kemarin. Harga saham lembaga pemeringkat Moody's juga turun 10%, yang dibaca sebagai pertanda bahwa pasar menduga lembaga pemeringkat ini juga jadi target gugatan pemerintah AS berikutnya. Adalah lembaga pemeringkat, seperti S&P's serta yang lainnya, yang menjadi sasaran kritik investor, politisi dan pemerintah AS yang marah karena rating tertinggi AAA yang diberikan pada ribuan produk gadai sekuritas termasuk subprime dan lainnya di negeri itu menjelang krisis ternyata kemudian tak berarti apa-apa. Padahal lembaga pemeringkat umumnya dibayar oleh para pelepas surat jaminan utang/gadai ini untuk mengeluarkan pendapat profesionalnya, situasi ini sendiri juga telah lama memunculkan keprihatinan akan suburnya konflik kepentingan.