Papua: Kekerasan bersenjata 'meluas' ke Kabupaten Puncak, Polri-TNI dan OPM diminta 'hentikan baku tembak'
Pasukan Polri-TNI dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) diminta menghentikan tembak-menembak sementara setelah warga sipil kembali menjadi korban konflik yang terus meluas di Papua.
Jenazah guru sekolah dasar Oktovianus Rayo yang meninggal akibat ditembak oleh kelompok bersenjata tiba di kamar jenazah RSUD Mimika, Papua, Sabtu (10/04). Pasukan tambahan TNI-Polri telah tiba di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Kamis (15/04), menyusul rentetan kekerasan yang menewaskan tiga orang warga sipil pendatang dalam dua pekan ini. Seorang tukang ojek dan dua orang guru di wilayah itu ditembak mati oleh kelompok bersenjata yang menyebut sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Ini merupakan kasus kekerasan terbaru di Provinsi Papua di tengah rencana pemerintah pusat menggelontorkan dana otonomi khusus Papua yang ditolak sebagian masyarakat Papua. Sebelumnya kekerasan sering terjadi di Papua yang memakan korban warga sipil Papua, para pendatang, anggota TNI-Polri dan pasukan TPNPB. Baca juga: Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Cahyo Pamungkas, meminta kedua pihak yang bertikai agar menahan diri supaya warga sipil tidak terus menjadi korban konflik bersenjata. "Melakukan jeda kemanusiaan, kedua pihak menghentikan tembak menembak, agar masyarakat sipil tidak terus menjadi korban," kata Cahyo kepada wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, Kamis (15/04). Natalina Pamean (kanan), istri Oktovianus Rayo, guru sekolah yang ditembak mati oleh kelompok bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, menangis setelah peti jenazah suaminya tiba di Timika, Papua, Sabtu (10/04). Pasukan Polri-TNI dan TNPB harus membuat kesepakatan agar tidak melakukan pergerakan dan penyerangan, tambahnya. "Hentikan kekerasan dan kemudian memberikan akses kepada warga sipil di pengungsian supaya mendapat pelayanan," ujar Cahyo. Menurutnya ini adalah langkah paling realistis di tengah sikap saling tidak percaya "yang makin tinggi" antara dua pihak dan "kekerasan yang meluas". "Stop tembak menembak dulu. Tanpa [jeda kemanusiaan] itu tidak mungkin ada langkah lain untuk menghindari korban di kalangan warga sipil," katanya. Sikap senada juga disuarakan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, yang menyatakan bahwa "tanpa jeda kemanusiaan, konflik [di Papua] akan semakin meluas dari hari ke hari". "Dan akan banyak warga sipil yang menjadi korban. Bisa orang Papua, bisa juga non Papua. Saya kira harus kita cegah bersama-sama," kata Timotius kepada wartawan di Papua, Yulia Lantipo kepada BBC News Indonesia, Kamis (15/04). Mengapa polisi menambah pasukan? Polda Papua telah menempatkan pasukan tambahan di Kabupaten Puncak, dan mengklaim berhasil menguasai kembali lokasi di sekitar bandar udara setempat, yang dilaporkan sempat dikuasai kelompok bersenjata TNPB. Rabu (14/04), pasukan Polri dan TNI "sudah tiba" di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, dan pada Kamis (15/04) mereka melakukan "penguatan dan pengejaran" terhadap "kelompok kriminal bersenjata". "Mereka (TNPB) sudah lari dari sekitar bandara," kata Juru bicara Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal kepada wartawan di Papua, Yuliana Lantipo untuk BBC News Indonesia, Kamis (14/04). Disebutkan, pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu menguasai sekitar bandara. Polisi menyebut mereka menguasai perbukitan di kanan-kiri bandara setempat. Seorang sopir ojek bernama Udin ditembak mati Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPB) di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (14/04). Keberadaan bandara ini dianggap penting karena pesawat yang membawa bahan pangan untuk dipasok di wilayah itu. Penambahan pasukan Polri-TNI itu di Kabupaten Puncak menyusul penembakan dua orang guru, Oktovianus Rayo dan Yonatan Benden — masing-masing guru SD Jambul dan SMP Negeri I Beoga. Menurut polisi, kelompok kriminal bersenjata juga membakar sejumlah ruangan di tiga sekolah, yaitu SD Jambul, SMP Negeri I dan SMA Negeri I Beoga. Baca juga: Dan, pada Rabu (14/04), sopir ojek bernama Udin ditembak mati TNPB di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua. Aksi kekerasan ini dilaporkan membuat belasan orang warga pendatang mengungsi di dekat kantor instansi militer dan polisi setempat. Warga pendatang di beberapa distrik disebutkan pula tidak berani melakukan aktivitasnya dan sebagian dilaporkan mengungsi. Apa tanggapan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, TNPPB? Juru Bicara TNPPB, Sebby Sambom, seperti dikutip sejumlah media, mengeklaim bahwa pihaknya "bertanggungjawab" atas penembakan dua orang guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. "Yang bertanggung jawab atas penembakan tukang ojek di Eromaga adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer OPM," kata Sebby, Kamis (15/04). Anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka berpose dalam foto yang dikirim juru bicara kelompok itu, Sebby Sambom. Tukang ojek itu ditembak mati karena dianggap "mata-mata TNI dan Polri", katanya. Dua orang guru yang ditembak mati di Beoga, menurut Sebby, juga "mata-mata TNI/Polri yang telah lama diidentifikasi". Tuduhan ini dibantah Juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal, yang menyebutnya sebagai propaganda untuk menutupi kesalahan TNPB yang menembak mati warga sipil tidak bersenjata. "Mereka memang berkualifikasi sebagai seorang guru. Pak Udin juga seorang tukang ojek," kata Ahmad Mustofa. Sejauh ini TPNPB tidak menanggapi tuduhan polisi bahwa mereka berada di balik pembakaran beberapa ruangan sekolah di Kabupaten Puncak. Saatnya 'jeda kemanusiaan', Polri-TNI dan OPM diminta hentikan saling tembak Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Cahyo Pamungkas, mengatakan, konflik kekerasan di Papua "bergeser dan meluas" hingga ke Kabupaten Puncak. Dia menyebut rentetan kekerasan di Papua "seperti spiral yang meluas" dan "memakan banyak korban di kalangan masyarakat sipil". Cahyo mencontohkan kasus-kasus kekerasan yang menimpa pendeta, pelajar, dan belakangan guru serta tukang ojek di Kabupaten Puncak. Sebanyak 500-an prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya tiba di Kota Jayapura, 6 September 2020. "Ini yang disebut sebagai spiral kekerasan," kata Cahyo kepada BBC News Indonesia, Kamis (15/04). "Di satu sisi oknum aparat melakukan extra judicial killing terhadap orang Papua, tapi sisi lain kelompok TPNPB juga melakukan extra judicial killing terhadap warga yang bukan orang Papua," jelasnya. Dia menganalisa, hal ini terjadi sebagai konsekuensi "pendekatan keamanan" yang ditempuh di Papua. Baca juga: Karena itulah, "Polri-TNI dan TPNPB sudah saatnya melakukan jeda kemanusiaan, hentikan saling tembak, kemudian memberikan akses kepada warga sipil di pengungsian untuk mendapatkan pelayanan". Menurutnya ini adalah satu-satunya jalan dalam jangka pendek untuk mengakhiri sementara "spiral kekerasan" di Papua. "Kalau itu tidak dilakukan, tidak akan ada perubahan apa-apa [di Papua]". Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga, sekian tahun lalu. Jika langkah ini dapat ditempuh, lanjut Cahyo, langkah selanjutnya dibuka "komunikasi kedua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bisa dipercaya pemerintah Indonesia dan OPM. "Tapi pelibatan pihak ketiga ini sulit, karena masih ada ketidakpercayaan yang masih tinggi di kedua pihak," jelasnya. Dia kemudian mencontohkan keberhasilan penyelesaian konflik bersenjata di Aceh yang melibatkan pihak ketiga. "Perdamaian itu selalu lahir dari negosiasi, perundingan damai, komunikasi, dan tidak bisa dimunculkan dari konflik bersenjata," papar Cahyo. Pro-kontra penambahan pasukan Polri-TNI di Papua Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib dan Direktur Eksekutif Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Markus Haluk, mengatakan, penambahan pasukan Polri-TNI di Papua, tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan yang terus berlanjut. "Memang [penambahan pasukan] itu untuk menambah keamanan bagi masyarakat setempat, tapi terkadang ada oknum petugas yang menembak masyarakat sipil biasa," kata Timotius Murib, Kamis (15/04). "Memang [penambahan pasukan] itu untuk menambah kemanan masyarakat setempat, tapi terkadang ada oknum petugas yang menembak masyarakat sipil biasa," kata Timotius Murib, Kamis (15/04). Hal ini diperumit lantaran seringkali TNPB dan masyarakat Papua sulit "dibedakan karena busananya sama". Apabila warga sipil yang menjadi sasaran salah tembak aparat Polri-TNI, sambungnya, akan membuat keluarga korban pasti marah dan terkadang membalasnya. "Nah, ini yang membuat kelompok TNPB berkembang terus," ujar Murib. Baca juga: Adapun Direktur Eksekutif Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Markus Haluk menyarankan agar pasukan TNI/Polri dan TPNPB "menarik pasukan" ke markasnya masing-masing sebelum jeda kemanusiaan dilakukan. "Kalau selama masih ada di sana, lalu diadakan jeda kemanusiaan, pasti mereka tetap menganggu," kata Markus Haluk kepada BBC News Indonesia, Kamis (15/04). Selama proses jeda kemanusiaan itulah, Markus Haluk mengusulkan kehadiran tim kemanusiaan yang independen. "Selama itu tidak dilakukan, korban akan terus berjatuhan." Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, penambahan pasukan Polri-TNI di Kabupaten Puncak, justru untuk "mengamankan masyarakat." "Kehadiran TNI-Polri di mana saja berada, justru untuk memberikan kepada warga masyarakat," kata Mustofa Kamal, Kamis (15/04). Menurutnya selama tidak ada aktivitas kejahatan, pihaknya tidak melakukan tindakan represif.