AS dituduh siksa tahanan di Penjara Bagram
Penyelidik Afghanistan menuduh militer AS telah melakukan penyiksaan terhadap sejumlah tahanan yang menjalani hukuman di penjara utama negara itu.
Sejumlah tahanan menurut penyelidik Afghanistan telah mengalami penyiksaan seperti pemukulan. Mereka mengatakan selain mengalami penyiksaan, para tahanan itu juga dipenjara tanpa bukti cukup. Temuan yang disampaikan oleh tim penyelidik ini muncul beberapa hari setelah Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, menyerukan agar penguasaan pangkalan udara Bagram segera diserahkan kepada pemerintah negara itu paling lambat bulan depan. Permintaan ini mengejutkan AS yang sebelumnya berencana akan menyerahkan pangkalan itu secara bertahap dalam waktu dua tahun ke depan. Sementara untuk tudingan penyiksaan terhadap sejumlah tahanan, pemerintah AS mengatakan mereka akan mengkaji hal tersebut. "Kami menanggapi hal ini dengan serius dan akan menyelidiki semua tuduhan terkait penyiksaan para tahanan itu," kata Juru Bicara Kedubes AS di Kabul, Afghanistan. Dalam pernyataannya, Ketua Komisi Penyelidikan kasus ini, Gul Rahman Qazi, mengatakan para tahanan mengeluhkan terjadinya penyiksaan seperti pemukulan, penggeledahan tubuh yang memalukan, dan ditempatkan di cuaca yang sangat dingin. "Selama kunjungan kami di Bagram sejumlah tahanan berbicara tentang ketidakberesan di sana, beberapa diantaranya mengatakan mereka telah disiksa," kata Qazi dalam sebuah jumpa pers di Kabul. "(Memang) Tidak ada bukti tentang penyiksaan pada tubuh para tahanan namun mereka mengklaim bahwa telah terjadi penyiksaan." Perburuk hubungan Penjara Bagram dikenal dengan sebutan Pusat Penahanan Parwan dan terletak di salah satu lokasi di pangkalan militer terbesar NATO di Afghanistan. Pasukan NATO mengawasi sekitar 3.000 tahanan termasuk sejumlah tahanan yang disangka telah melakukan aksi teror. Sementara pemerintah Afghanistan mengontrol 300 tahanan lainnya. Persoalan tentang status para tahanan di sana menjadi salah satu isu utama yang masih dibicarakan seiring dengan rencana penarikan pasukan asing dari negara itu. Presiden Hamid Karzai pada tanggal 5 Januari lalu meminta agar kontrol terhadap para tahanan itu diserahkan kepada pemerintahannya dalam waktu sebulan. Presiden Karzai juga mengataka akan membentuk Komisi untuk menyelidiki proses penyerahan penanganan tersebut. Langkah Karzai ini disebut memperburuk hubungan Kabul dengan dengan Washingthon. AS sejauh ini merespon seruan itu dengan mengatakan usulan itu sedang dikaji dan akan dibahas dalam waktu yang tepat dengan pemerintah Afghnistan. "Kami perlu melakukannya dengan tindakan yang penuh dengan tanggung jawab. Itu yang ingin kami lakukan dan kami terus lakukan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland.