Mengapa cagub DKI Jakarta hadiri haul Suharto?
Kandidat dari kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menghadiri acara perayaan 51 tahun Supersemar di Masjid At Tin Jakarta Timur.
Kedekatan Prabowo dengan keluarga Soeharto dianggap menguntungkan pasangan kandidat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam mendulang dukungan keluarga cendana. Acara perayaan 51 tahun Supersemar pada Sabtu (11/03) itu lebih banyak didatangi oleh para pendukung Anies-Sandi dan dihadiri oleh kedua pasangan calon serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan dalam sambutannya, Titiek Soeharto sengaja menyebut kedatangan mereka, "Di sini juga ada tamu-tamu kehormatan kami. Ada bapaknya anak saya, Pak Prabowo Subianto. Ada Pak Anies Baswedan." Terdengar suara tepuk tangan dan sorakan setelah Titiek menyebut nama Prabowo dan Anies Baswedan. Respons sebaliknya diterima oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Djarot ditolak dan diteriaki oleh para pengunjung saat tiba di Masjid At Tin. Mengutip media nasional, Djarot diundang oleh Titiek Soeharto dan pergi sebelum acara selesai. Dukungan keluarga cendana Tobias Basuki, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan kedatangan kandidat dari kedua kubu adalah bentuk formalitas politik atau sowan kepada para tokoh yang dianggap penting. "Soeharto di luar semua kontroversinya tetap dianggap Bapak Pembangunan," kata Tobias. Selain itu, kedatangan mereka juga bertujuan mencari dukungan dari keluarga cendana. Dalam hal ini yang lebih diuntungkan, menurut Tobias, adalah kubu Anies-Sandi. "Kelihatan Cendana itu dengan kelompok-kelompok, walaupun tidak selalu satu arah, tetapi dengan FPI sekarang sudah satu kubu. Dalam konstelasi kekuatan saat ini mereka semua gabung dan Anies ya jelas mau dapat keuntungan banyak dari situ," tutur Tobias. "Baik dari dukungan dana dari keluarga Cendana plus relasi Gerindra secara lebih luas." "Tommy Soeharto kan dari dulu juga dengan segala upayanya mau masuk ke pentas politik lagi. Jadi ini konvergensi berbagai kepentingan." Namun Fahri Hamzah, politikus PKS yang ikut mengusung Anies-Sandi dalam Pilkada DKI ini menolak bahwa kandidatnya memperoleh dukungan dana dari keluarga Cendana. "Namanya juga keluarga yang pernah berkuasa lebih dari 30 tahun ya, pasti mereka mempunyai akses terhadap kekayaan. Tapi begitu berakhir ya berakhirlah semuanya, dan ini berakhir sudah 20 tahun kan," kilah Fahri. Supersemar adalah surat perintah untuk mengambil tindakan keamanan melawan komunisme yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. 'Tidak ada kandidat bersih' Pegiat HAM, Puri Kencana Putri, yang menjabat Wakil Koordinator Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengatakan tidak ada satupun dari kedua kandidat yang bersih dari pelanggaran HAM khususnya yang terkait di masa pemerintahan Soeharto. "Ketika melihat sosok Anies Baswedan yang dulu punya kedekatan terhadap korban tapi hari ini juga didukung oleh Prabowo dan memanfaatkan kedilematisannya itu tanpa ada rasa pakewuh dengan dukungan korban yang dulu." "Satu sisi juga kandidat yang lain juga belum bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap agenda keadilan sosial jadi situasi ini sebenarnya tidak banyak menguntungkan kelompok di level bawah." "Mau siapapun pemimpinnya, yang didukung oleh mantan jenderal berlumuran darah, figur yang kemudian melakukan tindakan reklamasi situasinya sangat dilematis." Kebangkitan Orba? Kedatangan kandidat dari kedua pasangan juga sempat menimbulkan isu kebangkitan Orde Baru. Namun Tobias mengatakan tidak ada yang cukup kuat dan solid merepresentasikan kekuasaan masif di Zaman Orba. "Nostalgia Orba dari tahun 2014 sudah ada sejak kampanye Pilpres. Ini bagian dari lanjutan itu," terang Tobias. "Dan kebangkitan Orba, siapa yang bisa representasi jadi pertanyaan juga. Apakah Tommy (Soeharto) kah, apakah Prabowo kah? Tapi isu ini sudah ada lama, tapi bukan kebangkitan solid ya. Konstruksi sosial politik Orba akan berkuasa lagi, tidak," jelas Tobias. Puri juga menampik isu tersebut namun mengkritisi negara yang dianggap lalai menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan korupsi di masa Soeharto. "Terlepas apa sumbangsihnya Soeharto terhadap Indonesia, tetapi ada kejahatan-kejahatan Soeharto yang tidak diselesaikan oleh negara: korupsi, pelanggaran HAM," kata Puri.