Pasangan kawin campur kesulitan menetap bersama di satu negara
Ketika saya meninggalkan Inggris untuk bekerja di Singapura, saya hanya membawa tas ransel. Saya tidak berharap pergi dalam waktu lama; hanya cukup waktu untuk membayar utang dan mencari pengalaman yang diperlukan guna membuka beberapa peluang di kota saya.
Cinta adalah perasaan yang kuat tetapi terkadang tak selalu cukup kuat untuk menghadapi peraturan keimigrasian. Tetapi sebagaimana kecenderungannya secara umum, saya bertemu dengan seseorang. Sekarang saya menikah dan punya anak sembilan tahun, sebuah rumah dan mobil, tetapi rumah ini tidak di London. Rumah saya di Kuala Lumpur dan keluarga saya adalah keluarga Malaysia. Ketika semakin banyak orang pergi dari rumah untuk belajar dan bekerja, dan internet mempertemukan orang-orang yang mungkin tidak akan bertemu sebelum zaman internet, maka semakin meningkat pula pernikahan campuran. Kecenderungan ini menimbulkan tantangan kebijakan bagi pemerintah yang khawatir akan migrasi dan membuat pasangan yang baru menikah mengurus proses, yang sering mengekang dan sering tak jelas, yang memungkinkan mereka tinggal dan bekerja di negara yang sama dan mungkin membuka jalan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Berdasarkan data dari 30 negara pada 2010, Eurostat memperkirakan satu di antara 12 pernikahan di Eropa melibatkan pasangan berbeda-beda kewarganegaraan. Di Swiss, perbandingannya satu di antara lima, di Inggris sekitar satu di antara 11, dan hampir tidak ada pernikahan campuran di Rumania. Di Australia, hampir satu di antara tiga pernikahan pada 2014 merupakan kawin campur. Di Singapura, ketika jumlah pernikahan mencapai titik tertinggi pada 2014 sejak 1997, pernikahan campuran tercatat 37% dari seluruh pernikahan yang ada, naik 23% pada 2003. Dan Biro Sensus Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pada 2011, di antara 21% rumah tangga di Amerika, setidaknya salah satu pasangan dilahirkan di luar wilayah Amerika Serikat. Jalan sulit Kirsten Han dan Calum Stuart bertemu ketika Han belajar di Inggris. Kirsten Han, seorang wartawan Singapura, bertemu dengan suaminya, Calum Stuart, ketika ia menempuh program pendidikan S2 di Inggris. Mereka menikah di dekat kota kelahiran Suartt di Skotlandia pada 2014. Tak seorang pun dari pihak keluarga maupun kawan-kawan mereka membayangkan birokrasi yang harus mereka lalui untuk sekedar berusaha hidup bersama. “Ada banyak hal yang disepelekan,” kata Han lewat sambungan telepon dari Singapura, tempat ia dan suaminya menetap saat ini. “Setiap orang mengatakan, ‘Nikah saja dan semuanya akan beres’. Kami sedikit terkejut ketika hal itu tidak menjadi kenyataan.” Berdasarkan peraturan baru pemerintah Inggrs, yang diterapkan pada 2012 dengan maksud memberantas praktik yang oleh pejabat disebut pernikahan “palsu”, pasangan tersebut tak mungkin menetap di Inggris. Penyebabnya adalah peraturan itu mengharuskan warga negara Inggris, yang harus menjadi sponsor bagi pasangannya dari negara-negara non-Uni Eropa, berpenghasilan $18.600 atau sekitar Rp356 juta per tahun, atau tabungan setidaknya £60.000 (setara dengan Rp1,2 miliar) jika mereka punya anak. Akibat peraturan ini, banyak keluarga yang hanya bisa bersama lewat Skype dan peraturan ini dituding membuat warga negara Inggris hidup di pengasingan. Han dan Stuart memutuskan untuk tinggal di Singapura. Pasangan biasanya diberi izin tinggal selama satu tahun yang memungkinkan mereka bekerja, karena izin itu dirasa memberikan peluang kepada pasangan untuk hidup bersama, tetapi ternyata hal itu tidak semudah yang dibayangkan. “Ini melelahkan kita,” kata Han. “Kenapa saya harus berusaha begitu keras agar suami saya bisa tingga bersama saya di negara saya sendiri?” Perubahan Masalah imigrasi lebih besar dan krisis menyebabkan sikap keras terhadap perpindahan penduduk. Meskipun ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendorong globalisasi yang pada akhirnya membuat pernikahan campuran tak bisa dielakkan, pasangan muda seperti Han dan Stuart, dan juga mereka yang sudah menikah bertahun-tahun, tanpa disangka sekarang sudah menjadi korban perilaku keras terhadap migrasi. “Kini telah terjadi peningkatan tekanan atas ‘migrasi yang diatur’ oleh pemerintah untuk memaksimalkan manfaat perpindahan penduduk, dan kontrol atas jenis migrasi yang dianggap tidak begitu bermanfaat,” kata Katharine Charsley, dosen di Universitas Bristol. Pasangan yang berpindah dipilih atas dasar panggilan hati, “bukan dipilih oleh negara berdasarkan keterampilan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja”. Di benua Eropa, Belanda memberlakukan “tes integrasi luar negeri” untuk menguji kemampuan bahasa Belanda dan pengetahuan budaya. Begitu juga dengan Inggris, dan Denmark memberlakukan peraturan “kombinasi kelekatan” yang mengharuskan pasangan menunjukkan bahwa kelekatan mereka terhadap Denmark lebih besar dibandingkan kelekatan mereka terhadap negara pasangan asing. Di antara hal yang dijadikan tolok ukur adalah berapa lama mereka tinggal di Denmark dan berapa lama di negara asal pasangan dan juga kemampuan bahasa Denmark. Di Amerika Serikat, di mana migrasi menjadi topik hangat dalam kampanye pemilihan presiden, pasangan yang baru menikah harus menyerahkan berbagai dokumen untuk menunjukkan bahwa pernikahan mereka sejati sebagai syarat mendapatkan kartu hijau sementara yang berlaku selama dua tahun. Setelah itu, mereka dapat mengajukan izin menetap. Di negara-negara lain, pada awalnya tampak mudah untuk tinggal, tetapi untuk bermukim selamanya secara sah, sebagai pasangan warga negara asing, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Singapura, Malaysia misalnya, menawarkan izin satu tahun. Setelah lima tahun, pasangan asing dapat mengajukan izin menetap, yang dikenal dengan izin menetap permanen. Dengan izin itu, mereka yang berprofesi sebagai dokter dan mereka yang punya keahlian profesional lain boleh berpraktik. Selain itu, mereka bisa mengajukan kredit perbankan, membuka bisnis dan membeli rumah, tetapi tidak ada ketentuan kapan izin menetap tersebut akan dikabulkan. Sejak 2008, mereka diizinkan bekerja, tetapi memerlukan pengesahan tambahan dari kantor imigrasi dan tawaran pekerjaan. Bina Ramanand, yang tiba di Malaysia dari India bersama suaminya pada 1992, awalnya bisa tinggal di sana karena ia mendapat pekerjaan di Kuala Lumpur sehingga ia mendapatkan izin kerja sebagai ekspatriat. Ia mendapat izin tinggal sebagai pasangan ketika peraturan itu diberlakukan beberapa tahun kemudian, tetapi baru tahun 2007 ia dianggap memenuhi syarat mengajukan izin bermukim. Stres yang dialaminya, ujar Ramanand, hampir membuatnya pulang ke India. “Saya menyerah mengurus izin bermukim,” kata Ramanand, yang mengepalai Kelompok Penyokong Pasangan Asing. Ia pada akhirnya diberi izin bermukim pada 2013. “Saya pikir saya baru akan mendapatkannya setelah saya meninggal.” Atas nama cinta Robert Pedrin mengaku tak menyesal harus melalui berlapis-lapis birokrasi untuk tinggal bersama istrinya di Malaysia. Robert Pedrin, 37, tiba di Malaysia pada 2012 dan paham betul stres yang dialaminya. Lulusan ilmu jaringan komputer itu bertekad menemui Carrie, 41, konsultan rekrutmen di Penang dan sekaligus perempuan yang memikat hatinya lewat Facebook. Setelah Amerika Serikat menolak permohonan visa Carrie untuk menghadiri wisuda Pedrin di San Diego, sebagai gantinya Pedrin memutuskan untuk terbang ke Malaysia dan akhirnya tinggal di sana. Pada April 2014, enam tahun setelah mereka pertama kali berhubungan online, mereka menikah. “Saya tahu dialah pasangan saya,” kata Pedrin. “Terdapat tujuh miliar orang di planet ini dan pilihan hati saya berada 14.400 km dari saya.” Sekarang dengan menggunakan izin kunjungan jangka panjang untuk kedua kalinya, ia belum menemukan pekerjaan karena banyak perusahaan tak tahu pasangan warga negara asing boleh bekerja secara sah dan perusahaan enggan mempekerjakan mereka. Membuka rekening bank, membeli mobil dan hal-hal lain yang oleh Pedrin “tak diragukan lagi di Amerika Serikat” ternyata sulit. Ia memuat pengalamannya dalam blog, tetapi ia tidak menyesali apapun. “Jika saya mampu memutar waktu kembali ke 2012, dengan bekal pengetahuan yang saya miliki sekarang, saya akan melakukannya lagi,” katanya. Pasangan-pasangan lain harus tahu peraturan di negara yang menjadi tujuan mereka untuk bermukim, memastikan mereka memiliki semua dokumen yang diperlukan, dan bertahan di tengah kesulitan. “Tak ada hal yang menghalangi cinta sejati.” Membuka ‘talenta’ yang tepat Di bawah PM Najib, pemerintah Malaysia mendorong para tenaga kera ahli asal Malaysia untuk pulang. Meskipun birokrasi membelit pasangan campuran, banyak negara benar-benar menyambut hal yang disebut “talenta asing” atau orang-orang yang “sangat terampil”. Mereka yang “paling pintar dan paling baik” sebagaimana disebut oleh Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May dalam pidato tahun 2010 ketika mengumumkan kebijakan migrasi yang lebih ketat lagi. Malaysia juga lebih terbuka bagi talenta. Pada 2011, pemerintah memperkenalkan izin menetap selama 10 tahun kepada mereka yang memenuhi syarat, yaitu orang-orang yang sudah bekerja di sana selama tiga tahun sebagai ekspatriat dan menerima gaji lebih dari 12.000 ringgit atau kira-kira Rp39 juta per bulan. Dengan demikian, mereka mendapat peluang untuk bekerja di mana saja. Sejak diluncurkan, pasangan asing termasuk dari total 4.000 orang, salah satunya saya, yang sudah diberi izin jenis ini. Pasangan asing dari warga Malaysia yang masuk kategori berkualifikasi tinggi yang kembali dari luar negeri dalam program khusus brain-drain (perpindahan tenaga kerja ahli) juga diberi izin menetap dalam tempo enam bulan. Sekitar seperlima dari 3.700 orang yang sudah kembali ke Malaysia sejauh ini punya pasangan bukan warga negara Malaysia. “Seperti yang kita dapati di banyak negara, kebijakan-kebijakan imigrasi diatur atas dasar kondisi ekonomi,” kata Johan Mahmood Merican, yang mengkoordinasi program sebagai CEO perusahaan pemerintah TalentCorp dan ia sendiri menikah dengan warga negara Singapura. “Jika ada keahlian kami tentu akan memfasilitasi. Pasangan akan selalu diberi kemudahan. Pemerintah benar-benar mengakui status warga asing yang menikah dengan warga Malaysia.” Transparansi Malaysia mungkin tergolong tidak biasa jika kita berbicara tentang kurangnya transparansi mengenai proses izin bermukim. Banyak negara lain, bahkan negara-negara yang memerlukan setumpuk dokumen dan mengharuskan tes kemampuan bahasa dan kebudayaan, menjelaskan proses pengurusan dan perkiraan waktu yang diperlukan. Meskipun sebagaimana dikatakan oleh Johan dari Talent Corp bahwa pasangan warga asing disambut, ketidakpastian menyangkut status keimigrasian menyebabkan banyak orang bertanya-tanya apakah tempat yang mereka sebut rumah sejatinya adalah rumah mereka. “Orang-oranglah yang rugi,” kata Ramanand. “Pasangan Malaysia, anak-anak Malaysia; keluarga Malaysia lah yang tak diuntungkan.” Tulisan dalam bahasa Inggris berjudul The newly weds with no country to call home dapat Anda simak di BBC Capital.