Petisi tolak kunjungan kenegaraan Trump didukung 1,2 juta orang di Inggris
Petisi menolak kunjungan kenegaraan Presiden Donald Trump ke Inggris didukung lebih dari satu juta orang, tapi pemerintah menegaskan undangan terhadap Trump tidak akan dibatalkan.
PM Theresa May resmi mengundang Presiden Trump untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris. Hingga Senin (30/01) siang, petisi di laman parlemen Inggris ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta orang. Pantauan BBC Indonesia pada Senin memperlihatkan petisi menarik dukungan ribuan orang per menit. Pemerintah Inggris diwajibkan memberikan tanggapan jika satu petisi didukung oleh 10.000 orang dan parlemen akan mempertimbangkan petisi untuk dibahas oleh para anggota parlemen jika ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang. Petisi yang diajukan warga Inggris bernama Graham Guest diajukan setelah Presiden Trump menerapkan larangan masuk ke Amerika Serikat bagi warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Namun pemerintah Inggris menyatakan undangan terhadap Presiden Trump untuk melakukan kunjungan kenegaraan tidak akan dicabut. Sumber di kantor Perdana Menteri Theresa May kepada BBC pada Senin (30/01) mengatakan bahwa Amerika adalah sekutu penting bagi Inggris. "Kita harus melihat aspek jangka panjang," katanya. Kebijakan 'yang memalukan' Petisi menolak kunjungan kenegaraan Trump ke Inggris didukung ribuan orang per menit pada Senin (30/01) pagi. Undangan kunjungan kenegaraan disampaikan PM May saat bertemu Presiden Trump pekan lalu. Belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan akan dilangsungkan pada tahun ini. Sejumlah politikus di Inggris mendukung pembatalan lawatan kenegaraan oleh Trump, di antaranya adalah ketua Partai Buruh yang beroposisi, Jeremy Corbyn. Melalui Twitter, Corbyn mendesak PM May menunda lawatan Trump dan meminta pemerintah mengecam keras kebijakan Trump. Ia mengatakan Trump mestinya tak dibolehkan berkunjung ke Inggris selama Trump melecehkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh rakyat dan negara Inggris. Pemimpin Partai Liberal Demokrat, Tim Farron, mengatakan lawatan Trump harus dibekukan hingga Trump membatalkan 'kebijakan yang memalukan'. Wali Kota London, Sadiq Khan, mengatakan kunjungan Trump tak boleh digelar jika kebijakan yang melarang masuknya warga dari beberapa negara Muslim ke Amerika berlaku. "Posisi saya sudah sangat jelas, larangan ini kejam dan memalukan. Selama pelarangan diberlakukan, tak semestinya kita menggelar karpet merah untuk Presiden Trump," kata Khan dalam wawancara dengan Sky News.