Pembatalan remisi Susrama: 'Angin segar' bagi penegakan hukum atas kekerasan terhadap wartawan?
Pembatalan remisi terpidana pembunuh wartawan di Bali, I Nyoman Susrama, dipandang sebagai 'angin segar' bagi penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Namun, bukan berarti masalah kebebasan pers selesai.
Sejumlah wartawan berorasi sambil membawa poster berisi tuntutan saat menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (09/02). Hingga kini, kematian sembilan jurnalis lainnya masih diselimuti kabut misteri. Komitmen pemerintah pun dipertanyakan. Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan remisi terhadap I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali AA, Gde Bagus Narendra Prabangsa, pada akhir pekan lalu demi alasan "rasa keadilan" menyusul protes keras dari kalangan wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Abdul Manan, mengapreasiasi langkah Jokowi. Dia menyebut pembatalan remisi itu sebagai dukungan terhadap kebebasan pers. Namun, menurutnya, pembatalan remisi ini bukan berarti masalah kekerasan yang dihadapi insan pers selesai. "Masih banyak kasus-kasus lain yang seharusnya kalau pemerintah ingin menunjukkan sikap yang jelas, komitmennya terhadap kemerdakaan pers," ujar Manan ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (10/02). "Yang bisa dilakukan pemerintah adalah bagaimana memastikan semua kasus pembunuhan, termasuk kasus kekerasan yang terjadi selama ini diproses secara hukum," imbuhnya. Ancam kebebasan pers Pakar hukum pidana dari Pukat UGM, Oce Madril, menjelaskan kasus Prabangsa adalah satu-satunya kasus kekerasan terhadap wartawan yang aktor intelektualnya diproses hukum dan divonis penjara seumur hidup. Menurutnya, kasus Prabangsa bisa jadi cerminan bagi penegak hukum bagaimana memberikan porsi terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terang-terang mengancam kebebasan pers. "Ada banyak kasus yang belum terungkap, menurut saya penegak hukum masih bisa mengusut lebih jauh," kata dia. Kemenkumham mengakui tak pertimbangkan rasa keadilan masyarakat saat memberi remisi kepada pembunuh wartawan Bali, Prabangsa. Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. "Kalau pers sudah dibelenggu dengan kekerasan, ketika polisi tidak melakukan penegakan hukum yang keras, itu nanti akan ada efek tidak bagus. Kesimpulannya adalah Polri tetap berkomitmen sangat tinggi untuk melindungi tugas-tugas insan pers," tegas Iqbal. 'Angin segar' Berdasarkan data AJI sejak 1992 hingga sekarang, setidaknya ada 10 kasus wartawan yang meninggal dunia, termasuk Prabangsa. Hingga kini, kasus sembilan jurnalis lain yang meninggal saat melakukan tugas jurnalistik tersebut, tak jelas. "Dari 10 kasus itu yang otak [pembunuhan] diadili dan dihukum secara pantas, hanya Prabangsa saja yang otaknya dihukum. Dalam kasus lain belum," ungkap Manan. Salah satunya adalah Ersa Siregar, jurnalis stasiun televisi RCTI yang tewas tertembak ketika meliput baku tembak antara TNI dan GAM di Aceh pada 2003. Pelaku penembakan Ersa, yang diduga kuat merupakan prajurit TNI, tidak pernah diproses secara hukum. Bagaimanapun, kasus Prabangsa menjadi angin segar bagi penegakan hukum terhadap kekerasan wartawan lainnnya, kata putra Ersa Siregar, Iwan Siregar. "Menurut saya, saya lebih beruntung dibanding yang lain-lain, ada yang tak jelas benar-benar sampai sekarang. Menurut saya, itu sangat jadi angin segar kalau misalnya yang lain harusnya diselesaikan, kenapa tidak?" ujar Iwan. Iwan Siregar ketika mengikuti aksi menolak remisi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Iwan yang mengikuti profesi ayahnya sebagai jurnalis lepas mengatakan sempat menyayangkan remisi yang diberikan kepada pembunuh Prabangsa, namun dia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang kemudian membatalkan remisi itu. "Bisa menjadi penambah semangat buat mengusut kasus-kasus lain yang belum selesai hingga sekarang ini," cetusnya. Hingga kini, pelaku dan otak pembunuhan jurnalis Harian Bernas Fuad M Syafruddin alias Udin yang dibunuh pada 2006 ketika meliput sengketa lahan dan korupsi di Bantul, Yogyakarta, belum juga terungkap. Demikian juga dengan kematian Roy Salamun, koresponden Sun TV yang meninggal dunia ditusuk ketika meliput kerusuhan di Tual, Maluku, yang hingga kini masih gelap. Sama halnya dengan pelaku pembunuhan terhadap jurnalis Harian Sinar Pagi, Naimullah; jurnalis Asia Press, Agus Mulyawan; juru kamera stasiun TVRI, Muhammad Jamaluddin; jurnalis Tabloid Delta Pos Sidoarjo, Herliyanto; jurnalis stasiun televisi lokal Merauke Ardiansyah Matra'is Wibisono; dan jurnalis Tabloid Pelangi di Maluku, Alfred Mirulewan. Jurnalis mengikuti aksi damai mendesak pembatalan remisi bagi I Nyoman Susrama di kawasan Monumen Puputan Klungkung, Bali, Kamis (31/01) Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal beralasan lambannya proses hukum kekerasan terhadap wartawan itu disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kesulitan menemukan alat bukti kuat. "Polri pasti melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus, tapi kasus-kasus itu tidak serta merta sama penyelesainnya. Sangat tergantung dengan tingkat karakteristik dari kasus tersebut," kata dia. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulis menyebut, pembatalan remisi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo terhadap kasus Prabangsa menunjukkan kepedulian dan komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan pekerja media dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat menjadi poin perhatian presiden," tulisnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah membatalkan remisi untuk Susrama, terpidana pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, pada acara peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya. Seperti diberitakan, pembatalan pemberian remisi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo selepas menghadiri Festival Terampil Tahun 2019 di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 9 Februari 2019."Setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis, saya perintahkan kepada Dirjen Lapas dan Menkumham untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu," ujarnya. Keputusan Presiden tentang pembatalan pemberian remisi tersebut telah ditandatangani Kepala Negara pada Jumat (08/02)."Sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan karena ini menyangkut rasa keadilan di masyarakat," tandasnya. Langkah itu ditempuh menyusul protes keras dari berbagai kalangan. UU ITE dan persekusi Selain kekerasan, isu kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan lain. Isu pembatasan liputan di Papua dan ancaman Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang bisa menyasar jurnalis, menjadi sorotan utama organisasi Reporter Without Borders, yang kemudian memposisikan Indonesia di ranking 124 dari 180 negara, dalam indeks kebebasan pers. UU ITE menjadi salah satu regulasi yang dikritik AJI karena dipandang "menyalahi fitrahnya", ujar Ketua AJI Abdul Manan. "Dulu diniatkan untuk melindungi transaksi elektronik, kok malah jadi menambahkan pasal soal pencemaran nama baik dan UU ITE selama ini menjadi pasal yang paling mudah menjerat warga, termasuk wartawan, terutama media online," ujarnya. Salah satu wartawan yang terjerat UU ITE antara lain wartawan Top Skor, Zulfikar, yang mengkritik Ustad Abdul Somad yang ditolak di Hong Kong. "Menurut saya, UU ITE sangat berpotensi besar disalahgunakan untuk mengintimidasi wartawan," tegas Manan. Remisi Susrama mendapatkan protes dari masyarakat, khususnya kalangan wartawan. Pakar hukum pidana yang juga Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril, menganggap pasal karet dalam UU ITE bisa menyebabkan ketidakpastian hukum. "Akibat pasal yang tidak pasti itu akhirnya penegakkan hukum bisa dirasakan tidak fair dan kita melihat banyak kasus yang terjadi," ujar Oce. "Perlu dipikirkan agar undang-undang ITE ini direvisi dan dikaji betul penerapaannya selama ini," tandasnya.