Apakah Reuni 212 yang dihadiri Prabowo melanggar aturan kampanye?
Ajakan untuk memilih calon presiden dan calon anggota legislatif terdengar dalam Reuni 212 di Monas, Jakarta, meski tak spesifik menyebut nama tertentu.
Reuni 212 dihadiri Prabowo Subianto dan sejumlah politikus yang akan bertarung dalam Pemilu 2019. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tak ada satu pun pelanggaran aturan masa kampanye dalam ajang tersebut. Padahal menurut pengamat pemilu, Bawaslu perlu mengkaji dugaan pelanggaran secara lebih teliti karena larangan yang ada rentan disiasati. Pernyataan yang menyinggung pemilu 2019 keluar dari Rizieq Shihab. Ia berpidato dalam rekaman suara yang diputar sejumlah pengeras suara. "Di pileg dan pilpres 2019, haram memilih capres dan caleg yang diusung partai-partai pendukung penista agama, yang antisyariah, anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-UUD 1945, dan antikebhinekaan." "Ayo kita pilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama," kata Rizieq. Meski tak menyebut nama, ijtima ulama secara tidak langsung menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Rekaman pidato Rizieq Shihab diputar pada Reuni 212 dan disiarkan pula di portal video Youtube. September lalu, Prabowo meneken kontrak politik dengan forum yang digagas kelompok 212, sebuah gerakan di balik tuntutan pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama. Sesuai tahapan pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye di ruang terbuka yang melibatkan massa baru boleh dilakukan pertengahan Maret 2019. Dalam ketentuan KPU, kampanye dengan istilah rapat umum itu digelar 21 hari sebelum masa tenang yang jatuh tanggal 14 April 2019. Kesimpulan Bawaslu Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettatolo, mengaku telah mendengarkan pernyataan Rizieq itu. Ia berkata, pidato itu tak bisa serta merta dihubungkan dengan peristiwa lain di luar Reuni 212. Merujuk pengawasan lapangan yang dilakukan Bawaslu, baik terhadap pidato Rizieq maupun Prabowo, Ratna menyimpulkan Reuni 212 tak melanggar tahapan kampanye terbuka. "Dari hasil pengawasan, kami tidak menemukan unsur kampanye di reuni itu," ujar Ratna kepada BBC News Indonesia. Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, menyatakan Reuni 212 tak melanggar ketentuan pemilu yang ditetapkan KPU. Menurut Ratna, publik sebenarnya dapat menyaksikan sendiri pelanggaran kampanye dalam Reuni 212. Ajang ini disebutnya menjadi perhatian masyarakat, bahkan ditayangkan oleh televisi swasta. Jika ada pihak yang mengklaim memiliki bukti pelanggaran tahapan kampanye Reuni 212, Ratna mendorong mereka segera mengadu ke Bawaslu. "Kalau ada kejadian yang tidak terekam oleh kami atau ada laporan masyarakat, kami wajib menindaklanjuti." "Ini kan terpantau publik, siapa yang melihat indikasi pelanggaran, silakan melapor, tapi harus disertai bukti," kata Ratna. 'Ketentuan yang multitafsir' Bagaimanapun, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Bawaslu harus lebih cermat mengawasi kegiatan ruang terbuka yang melibatkan ribuan orang. Titi berkata, ajang seperti itu rentan disusupi kepentingan elektoral peserta pemilu. Alasannya, aturan kampanye terbuka dapat disiasati. "Rata-rata peserta pemilu sudah tahu larangan ini, sehingga mereka menyisipkan kampanye dengan kegiatan lain yang melibatkan massa besar. "Aturannya abu-abu, apalagi definisi kampanye oleh kontestan atau tim kampanye. Banyak yang mengaku independen tidak berafilifasi dengan kontestan manapun," ujar Titi. Massa Reuni 212 memenuhi Monas dan jalan protokol di Jakarta Pusat. Saat ini capres atau caleg hanya boleh menggelar kampanye terbatas di ruang tertutup. UU 7/2017 tentang pemilu mengatur, jumlah peserta kampanye terbatas tingkat nasional ini paling banyak diikuti 3.000 orang. Satu syarat lainnya, peserta pemilu itu harus terlebih dulu mengirim pemberitahuan tertutulis kepada KPU, Bawaslu, dan kepolisian. Adapun beleid itu mengancam setiap orang yang berkampanye di luar jadwal dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. "Kuncinya ada di Bawaslu agar masyarakat tidak berspekulasi tentang pelanggaran yang ada." "Kalau kontroversial lalu melahirkan spekulasi, itu bisa berdampak pada kepercayaan publik pada proses pemilu," kata Titi.