Ketetapan baru Trump terkait larangan masuk warga negara Muslim kembali terjegal
Ketetapan baru Presiden Trump terkait larangan perjalanan terhadap enam negara Muslim kembali mendapat hadangan setelah seorang hakim federal di Hawai memblokirnya, beberapa jam sebelum ketetapan itu dijawalkan berlaku pada tengah malam pada hari Kamis (16/3).
Ketetapan baru, sebagaimana ketetapan pertama, dianggap diskriminatif terhadap Muslim dan ditolak secara luas. Hakim Distrik AS Derrick Watson mengutip 'bukti yang dipertanyakan' dalam argumen pemerintah bahwa larangan perjalanan itu terkait masalah keamanan nasional. Presiden Trump menyebut keputusan itu sebagai "tindakan peradilan yang melampaui batas yang belum pernah terjadi sebelumnya." Ketetapan baru Trump itu memberlakukan larangan masuk selama 90 hari pada warga dari enam negara dengan mayoritas Muslim dan larangan masuk 120 hari terhadap pengungsi. Trump menegaskan langkah ini dimaksudkan untuk mencegah teroris memasuki AS, tapi pengamat menganggapnya diskriminatif. Versi awal ketetapan itu dikeluarkan pada akhir Januari, memicu kebingungan dan protes, dan dibekukan secara nasional melalui putusan seorang hakim di Seattle. Berbicara di sebuah acara di Nashville, Tennessee pada Rabu malam, Trump mengatakan putusan di Hawaii membuat AS 'terlihat lemah.' Dia mengatakan akan membawa kasus itu 'hingga ke tingkat tertinggi sejauh,' termasuk ke Mahkamah Agung, dan mengatakan: "Kita akan menang." Hawaii adalah salah satu dari beberapa negara bagian AS yang berusaha membatalkan larangan masuk itu. Pengacara negara bagian Hawai berpendapat bahwa larangan itu akan melanggar konstitusi AS dengan memberlakukan diskriminasi terhadap orang dengan alasan asal kewargaan mereka. Negara bagian itu juga mengatakan larangan itu akan merugikan pariwisata dan dan menurunkan kemampuan untuk merekrut mahasiswa asing dan pekerja. Presiden Trump mengatakan bahwa ia akan mengajukan banding terhadap keputusan hakim yang menghadang ketetapan baru itu. Jaksa Agung negara bagian Washington, Bob Ferguson, yang menghadiri sidang pengadilan di Seattle dalam usahanya untuk memblokir larangan perjalanan, menggambarkan keputusan itu sebagai 'berita fantastis.' "Ini sangat menarik. Ini adalah usaha tim - berbagai gugatan hukum dan oleh beberapa negara bagian," katanya. Sebuah sidang juga terjadi di Maryland, juga menggugat larangan perjalanan sebagai diskriminasi terhadap Muslim. Setelah jatuhnya putusan di Hawaii, pertarungan hukum sekarang diperkirakan akan pindah ke proses banding federal. Di bawah ketetapan baru Trump, warga enam negara dari awalnya tujuh negara dalam ketetapan pertama 27 Januari - Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman - akan dikenakan larangan masuk lagi selama 90 hari. Satu negara, Irak, dihapus dari daftar setelah pemerintahnya melakukan skrining visa dan berbagi data, kata pejabat Gedung Putih. Versi revisi ketetapan ini juga mencabut larangan tidak terbatas pada semua pengungsi Suriah dan mengatakan pemegang Green Card (penduduk tetap AS) dari enam negara itu tidak akan terpengaruh. Tapi lebih dari setengah lusin negara bagian AS telah bergabung untuk melakukan gugatan hukum dalam upaya untuk menghadang ketetapan itu. Semasa kampanye presiden, Trump bersumpah 'menutup secara total dan lengkap' imigrasi warga Muslim ke AS, dan untuk menerapkan proses 'pemeriksaan ekstrim' untuk mencegah para ekstremis dan teroris memasuki AS.