Lebih dari 90% orang Indonesia dukung penolakan HTI dan ISIS
Di tengah upaya pemerintah membendung meluasnya gerakan yang mempromosikan pendirian negara islam khilafah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan kelompok yang menyebut dirinya negara Islam atau ISIS, sebuah survei menunjukkan masyarakat Indonesia justru memberikan penolakan luas terhadap ajaran tersebut.
Para anggota HTI dalam unjuk rasa 5 Februari 2017, membela Rizieq Shihab, pemimpin FPI. Survei yang dilakukan lembaga jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan kurang dari 10% penduduk Indonesia yang setuju terhadap pemikiran untuk mengganti dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan khilafah, seperti yang dicita-citakan kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam atau ISIS dan juga oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Survei itu juga mencatat bahwa mayoritas responden mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan kelompok HTI. "Hanya 9,2% yang ingin mengganti NKRI dengan khilafah atau negara Islam yang bersandar pada Al Quran, sunnah, dan tafsiran ulama tertentu," kata Saiful Mujani di Jakarta, Minggu (04/06). Sementara, dari responden yang mengetahui soal HTI dan cita-cita mereka, hanya 3,2% dari total populasi nasional yang setuju dengan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Survei SMRC dilakukan pada 14 Mei sampai 20 Mei 2017 dengan 1500 responden. Menurut Saiful, survey ini menunjukkan bahwa ancaman intoleransi dan pengaruh gerakan khilafah 'ada dan dirasakan oleh masyarakat, cuma yang sangat penting adalah masyarakat bereaksi positif atau negatif, kita kan tidak tahu sebelumnya'. Unjuk rasa anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, di Jakarta, 29 Februari 2004. "Yang perlu diketahui oleh kelompok-kelompok ini bahwa masyarakat adalah musuh Anda semuanya. Selama ini kan mereka bisa klaim kami mewakili ini, mewakili itu, kami punya penelitian bahwa mereka tidak mewakili siapa-siapa." "Kita ingin mengasih tahu kepada siapapun yang mengancam-ancam toleransi dan NKRI itu bahwa sesungguhnya Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat kebanyakan di Indonesia," kata Saiful. Sebagian kalangan meyakini bahwa meluasnya pengaruh kelompok seperti HTI atau kelompok yang berafiliasi dengan ISIS terjadi karena minimnya tindakan yang diambil oleh ormas Islam arus utama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menghambat gerakan tersebut. Namun hal ini dibantah oleh Sekjen Muhammadiyah Abdul Mu'ti. "Memang itu otokritik untuk kami ya bahwa HTI, kelompok-kelompok pengajian itu mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh Muhammadiyah dan NU," katanya. Meski begitu, Abdul meminta agar pemerintah dan masyarakat tidak hanya melihat pada Muhammadiyah dan NU untuk 'menangkal' gerakan intoleran dan penyebaran ajaran khilafah. Demo mendukung penegakan khilafah di jalanan depan sebuah kampus di Yogyakarta pertengahan April. Organisasinya kini tengah menguatkan pendekatan di tingkat sekolah dan universitas yang disebutnya sebagai langkah penanggulangan sehingga membutuhkan waktu lebih untuk penanganan. Sementara itu, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masdar Masud, juga menilai bahwa pencegahan terhadap meluasnya gagasan khilafah atau intoleransi yang menyebar lewat kampus-kampus, tak bisa dibebankan hanya pada organisasi masyarakat seperti NU. "Jaringan NU, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dijaminlah tidak ada virus-virus seperti itu. Tidak cukup mengandalkan netralisasi radikalisme dengan mengandalkan ormas-ormas, harus dilakukan juga oleh aparat keamanan, karena mereka yang bisa mengendus di mana pusat-pusat radikalisme itu sendiri," kata Masdar. Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, menilai bahwa justru kelompok ormas Islam arus utama seperti Muhammadiyah dan NU yang harus mengambil peran besar dalam melawan penyebaran ide akan khilafah, dan langkah ini, menurut Tamrin, belum cukup banyak dilakukan oleh kedua organisasi tersebut. Acara peluncuran penelitian terkait penilaian publik terhadap ISIS dan pengaruhnya ke NKRI di Jakarta, Minggu (04/06). "Kalau ISIS, kelompok bersenjata harus dihadapi oleh negara, tapi HTI yang lebih canggih karena mereka masuk ke jantung masyarakat, dan yang menangani mereka harusnya masyarakat, misalnya NU, Muhammadiyah atau ormas lain, juga melakukan counter-argument," kata Thamrin. Pemerintah atau negara, menurutnya, tak perlu memberi legitimasi seperti pengakuan atau menerima pendaftaran HTI sebagai badan hukum di Kemenkumham dan menutup kerjasama organisasi ini dengan pemerintah daerah. "Tapi kerja yang substansial (dalam menolak HTI), itu harusnya masyarakat, atau ormas-ormas Islam," ujar Thamrin.