Papua: Pemekaran wilayah 'tak libatkan warga asli', diklaim demi kesejahteraan warga lokal
Pemerintah Indonesia berencana membentuk provinsi baru di Papua, program pemekaran yang sejak 2014 dihentikan sementara di seluruh Indonesia.
Sepuluh kabupaten di Papua disebut BPS tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sabtu (29/10) lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Menurutnya, dari kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan. "Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10). Namun demikian, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak pernah mengusulkan atau dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam perencanaan tersebut. Sementara akademisi menilai pemerintah pusat semestinya lebih dulu fokus mengevaluasi pengucuran dana otonomi khusus yang akan berakhir tahun 2021. Rencana pemekaran wilayah Papua dianggap tidak tepat karena pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun di wilayah itu masih jalan di tempat. Penilaian itu dikatakan oleh Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang. Mengutip kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir, ia menyebut Papua selalu meraih skor paling negatif dalam indeks pembangunan manusia maupun indeks kemiskinan. Menurut Robert, sebelum jauh membentuk pemerintahan daerah baru yang bakal menyedot anggaran negara, pemerintah seharusnya lebih dulu membuat secara rinci peta jalan pembangunan Papua. "Yang paling mendesak adalah sikap pemerintah terkait dana otsus. Yang ditunggu, apa strategi pemerintah setelah dana otsus selesai?" kata Robert via telepon, Rabu (30/10). "Janji otsus membuat rakyat Papua lebih sejahtera, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api." "Alasan Papua luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran dianggap solusi, bisa saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul," ujar Robert. Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kemiskinan Papua meningkat 0,1% ke angka 27,53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut data BPS. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan secara nasional rata-rata berada di angka 9,41. Di sisi lain, BPS mencatat bahwa 10 kabupaten di Papua memiliki indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia. Mayoritas kabupaten itu, antara lain Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang berada di kawasan pegungunan tengah. Dari segi regulasi, kata Robert Endi Jawang, pemekaran wilayah tidak dapat dilakukan karena peraturan pelaksana UU 23/2014 tentang otonomi daerah belum disahkan. "Tanpa dua peraturan pemerintah itu tidak boleh ada pemekaran. Papua dianggap khusus, tapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014." "Kalau dimekarkan di luar rancangan, hal serupa nanti mesti berlaku juga untuk daerah lain dari Aceh, Jogja, dan Jakarta," kata Robert. Jokowi berkunjung ke Papua akhir Oktober 2019 untuk meninjau infrastruktur dan menyampaikan rencana pembangunan di Papua Barat dan Papua lima tahun mendatang. Namun Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, mengklaim rencana pemekaran wilayah Papua tidak terlepas dari evaluasi otonomi khusus dan program penataan provinsi itu. Akmal berkata, Kementerian Dalam Negeri akan segera melaksanakan perintah Jokowi untuk mengkaji rencana pemekaran wilayah di Papua. "Kita selalu mengkaji efektivitas pelaksanaan otsus Papua, termasuk berbagai opsi apakah perlu pemekaran karena luas geografinya," kata Akmal. "Kebetulan belakangan ada perintah Presiden untuk mengkaji kemungkinan pemekaran." Dana otsus Papua akan berhenti dikucurkan pemerintah pusat tahun 2021. Kini pemekaran wilayah direncanakan di provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia itu. "Kajian itu bagaimana teknis dan prosedurnya, mekanisme pegawai, batas wilayah dan aparaturnya. Keputusan tetap di tangan presiden, tugas," ujarnya. Adapun, wacana pemekaran wilayah dipertanyakan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib. Ia menganggap pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua. "Mayoritas dari 250 suku asli Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus saja, orang asli Papua tetap menderita," ujarnya. Yang disayangkan Murib, MRP tidak dilibatkan dalam menyusun rencana pengembangan pemerintahan daerah baru di Papua. Padahal merujuk pasal 76 pada UU 21/2001, pemekaran provinsi Papua harus dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRD, selain pertimbangan kesiapan sumber daya manusia, sosial-budaya dan kemampuan ekonomi daerah. "Dari 13 kali kunjungan ke Papua, Jokowi tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah bertemu representasi kultural masyarakat Papua yang disebut MRP. Kami lembaga negara, tapi Jokowi tidak pernah ketemu kami." "Jadi yang ingin pemekaran itu adat mana, agama mana? Kalau mau berbuat sesuatu, pemerintah pusat harus duduk di honai bersama MRP," kata Murib. Presiden Jokowi menerima setidaknya 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (10/09). Isu pemekaran Papua muncul 10 September lalu. Saat itu di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi bertemu sejumlah orang yang diklaim pemerintah sebagai representasi warga asli Papua--pernyataan yang dibantah pimpinan adat dan pegiat HAM Papua. Satu dari 10 hal yang disampaikan kepada Jokowi kala itu adalah pemekaran provinsi di lima wilayah adat Papua. Dan pada kunjungan kerja di Wamena, 28 Oktober lalu, Jokowi membicarakan kembali 'aspirasi' tersebut. "Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi. "Begitu dibuka satu yang lain pasti antre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah... jangan tepuk tangan dulu... akan saya tindaklanjuti," ucapnya. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai pemekaran wilayah Papua bakal memicu provinsi lain untuk mengusulkan program yang sama. Hingga Januari 2018, menurut data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 314 usulan pembentukan daerah otonom baru. Walau merupakan hak konstitusional pemda, pemerintah menganggap program itu selama ini tak efektif mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014, sempat muncul juga usulan pemekaran Papua. Namun Menteri Dalam Negeri saat itu, Tjahjo Kumolo, menilai daerah otonom baru justru membebani APBN dan bukan jawaban atas kemiskinan Papua.