Vietnam sampaikan protes kepada Cina
Vietnam menyatakan sudah menyampaikan protes resmi kepada Cina, Selasa 4 Desember, sehubungan dengan insiden antara kapal kedua negara di kawasan Laut Cina Selatan.
Unjuk rasa menentang Cina berlangsung di Vietnam terkait sengketa wilayah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Luong Thanh Nghi, dalam pernyataannya mendesak Beijing untuk mengakhiri tindakan yang tidak benar dan mencegahnya agar tidak terulang kembali. Jumat (30/11) pekan lalu, sebuah kapal survei geologi milik perusahaan energi, PetroVietnam, yang sedang berlayar di wilayah Vietnam didekati oleh beberapa kapal ikan Cina. Dalam insiden itu kabel eksplorasi dari kapal Binh Minh 2 milik PetroVietnam tersebut dilaporkan dipotong oleh para nelayan Cina. Luong Thanh Nghi menegaskan bahwa insiden tersebut telah melanggar kedaulatan Vietnam. Ketegangan antara Cina dan Vietnam meningkat belakangan ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan. Rencana patroli Vietnam Pekan lalu Vietnam -bersama Filipina, yang juga terlibat dalam sengketa kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan- mengecam paspor baru Cina yang memuat peta kawasan yang mereka perebutkan. Kepulauan Spratly diduga mengandung sumber daya alam yang besar. Keduanya menyebut tindakan Cina tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan. Pemerintah Beijing pada tanggal 29 November sudah mengumumkan langkah baru yang memungkinkan polisi untuk memasuki kapal-kapal asing yang berada di perairan Laut Cina Selatan yang masih menjadi sengketa. Dan pada hari yang sama, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, menandatangani dekrit untuk mengerahkan kapal patrolinya di kawasan itu. Pengerahan kapal patroli itu direncanakan akan dimulai pada tanggal 25 Januari dengan kewenangan menghentikan kapal-kapal asing yang melanggar undang-undang perikanan di perairan Vietnam. Kawasan di Laut Cina yang menjadi sengketa merupakan jalur strategis untuk pelayaran internasional dan juga mengandung sumber daya alam dan energi yang besar. Negara lain yang juga menyatakan kepemilikan atas beberapa kawasan di sana adalah Malaysia, Brunei, dan Taiwan.