Pemilu lokal di Ukraina "melanggar perjanjian"
Pemerintah Ukraina di Kiev dan Uni Eropa mengutuk penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh kaum pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur pada Minggu (02/11).
Pemilu terjadi di tengah konflik yang terus berlanjut di timur Ukraina. Hasil exit poll menunjukan pemimpin wilayah yang diklaim sebagai Republik Rakyat Donetsk, Alexander Zakharchenko, menang lebih dari 80% dan rekannya di Luhansk meraih suara lebih dari 60%. Para wartawan mengatakan hasil ini mudah ditebak. Uni Eropa mengatakan pemilu ini "ilegal" dan menjadi "sebuah penghambat menuju perdamaian." Sementara itu, pemerintah Ukraina di Kiev dan pemimpin negara-negara Barat mengatakan wilayah itu harus mematuhi perjanjian gencatan senjata - yang telah disepakati juga dengan Rusia. Mereka mengatakan pemilihan lokal harus dilakukan di bawah hukum Ukraina pada bulan Desember mendatang. Presiden Petro Poroshenko menyebut pemilu pada Minggu sebagai "sebuah lelucon" dan "pelanggaran nyata" dari kesepakatan Minsk. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kesepakatan Minsk terkait pemilu hanya dilakukan dalam konteks "koordinasi dengan" Ukraina, bukan "sejalan" rencana Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan menghormati kehendak rakyat di wilayah tenggara Ukraina itu dan menekankan pentingnya membangun "dialog berkelanjutan" antara perwakilan di sana dan pemerintah Ukraina.