Pengamat khawatirkan dominasi Partai Aceh
Partai Aceh mengklaim pihaknya untuk sementara meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif untuk kursi DPR tingkat provinsi dan sejumlah kota di Aceh, yaitu sekitar 70%.
Partai Aceh mengklaim mereka akan mendapatkan 70% suara di pemilu kali ini. Hal ini didasarkan perhitungan cepat yang dilakukan oleh Partai Aceh (PA). Menurut situs berita Atjehpost, sampai Kamis siang (10/04), hasil penghitungan sementara Partai Aceh menunjukkan partai yang didirikan mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mendominasi suara mencapai 70% dari 97.668 suara yang masuk. Belum diketahui di wilayah mana PA memperoleh suara terbanyak, namun politisi PA, Adnan Beuransyah, menduga perolehan suara PA terbanyak di wilayah utara provinsi tersebut. "Kalau di wilayah utara (Aceh), jelas suara kami lebih besar," kata Adnan kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (10/04) sore. Pimpinan Partai Nasional Aceh (PNA), Irwandi Yusuf, menganggap hasil perhitungan cepat yang dilakukan PA belum bisa dijadikan patokan. "Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang lebih unggul," kata Irwandi Yusuf. Menurutnya, pihaknya masih menunggu penghitungan resmi oleh KIP Aceh. "Kalau mereka dominan dan sah (dari perhitungan resmi KIP), kita terima. Siapa pun yang unggul di DPR Aceh dan kota, tak ada masalah (bagi kami)," kata Irwandi. Kekuatan 'dominan' Ditanya apakah PNA akan menempuh jalur hukum dan kemungkinan menolak hasil pemilu jika terbukti ada kecurangan, Irwandi mengatakan, "Tergantung dengan partai-partai lain yang merasa dirugikan." Dua partai lokal ini, PA dan PNA yang keduanya didirikan oleh pimpinan GAM, belakangan terlibat pertikaian politik, yang antara lain ditandai sejumlah kasus kekerasan di tingkat akar rumput. Jika PA berhasil meraih suara terbanyak di DPR Aceh dan sebagian DPR kota atau kabupaten, besar kemungkinan PA akan menjadi kekuatan politik yang dominan, prospek yang dikhawatirkan seorang pengamat politik. "Akan terjadi dominasi mayoritas terhadap minoritas. Itu tidak baik bagi demokrasi," kata pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Mawardi Ismail. Dia mengatakan jika PA tampil sebagai pemenang dengan suara mayoritas, partai-partai lain tidak berani melakukan upaya penyeimbangan. "Sehingga yang terjadi adalah kebijakan yang monoton," kata Mawardi. "Walaupun kita tahu, misalnya, partai-partai yang lain itu tidak setuju (dengan kebijakan PA), tapi ketidaksetujuan itu tidak pernah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh," katanya. Dia mengharapkan, agar partai-partai lain yang berhasil memperoleh kursi di DPR Aceh atau kota, berani melakukan koreksi dan bertindak. Partai Aceh adalah partai lokal yang didirikan oleh pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, usai kesepakatan damai Helsinki, pada 2005 lalu. Sejak pemilu nasional dan pemilihan tingkat daerah digelar di wilayah itu, Partai Aceh selalu tampil sebagai pemenang.