KPK tetapkan Menteri Agama sebagai tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, KPK, telah menetapkan Menteri Agama SDA sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji pada 2012-2013 di Kementerian Agama.
KPK mengumumkan Menteri Agama dengan sejumlah nama lain sebagai tersangka. "Pimpinan KPK dari hasil gelar perkara menyimpulkan, bahwa proses penyelenggaraan haji diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, dengan menetapkan SDA selaku Menteri Agama sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di kantor KPK, Kamis (22/05) sekitar pukul 19.30 WIB. Menurut Johan, tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. "Sementara dugaan kerugian negara masih sedang dihitung," kata Johan, seraya menambahkan penyelenggaraan haji pada tahun anggaran 2012-2013 yang dipakai mencapai di atas Rp1 triliun. Johan mengatakan sampai sejauh ini SDA merupakan satu-satunya tersangka, walaupun pihaknya akan mengembangkan penyidikan perkara kasus ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Dalam keterangannya, Johan Budi mengatakan penetapan SDA sebagai tersangka tidak terkait persoalan politik. "Saya tidak ada unsur apapun, selain penegakan hukum. Bahwa kemudian orang luar mempersepsikan atau menariknya ke wilayah politik, itu urusan luar KPK. KPK tidak bermain politik," kata Johan. Pernyataan resmi KPK ini disampaikan setelah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan penetapan status tersangka kepada para wartawan, melalui pesan singkat, Kamis (22/05) petang. "Sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Menurut Busyro, SDA menjadi tersangka dengan sejumlah nama lainnya, tetapi dia tidak menjelaskan siapa mereka. Sejauh ini belum ada tanggapan dari Menteri Agama atas status tersangka terhadap dirinya. Temuan PPATK Namun sebelumnya, Menteri Agama mengatakan tidak memahami apa yang dimaksud KPK tentang dugaan penyimpangan dana haji. Menurutnya, pihaknya telah melakukan penataan pengelolaan keuangan dana haji selama menjabat sebagai menteri. Penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa haji ini didasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK menemukan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan pejabat kuasa pengguna anggaran haji Kementerian Agama 2004-2012. Disebutkan praktek korupsi itu berhasil dilacak melalui aliran dana ke rekening sejumlah pejabat di kementerian tersebut.