Akan terbit Keppres soal Busyro di KPK
Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mengatakan pemerintah sedang menyusun keputusan presiden untuk mendukung keputusan Mahmah Konstitusi soal masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas hingga tahun 2014.
Busyro Muqoddas menggantikan Antasari Azhar di kursi ketua KPK Patrialis hari Senin (27/6) memastikan pemerintah akan mengikuti putusan MK dan Busyro akan melanjutkan masa jabatan tanpa harus mengikuti uji kelayakan lagi di DPR. ''Kami ini taat azas,'' kata Patrialis. Patrialis menambahkan, karena memang pasal 34 mengenai KPK dimaknai oleh MK bahwa masa jabatan ketua KPK empat tahun, pemerintah juga mengikuti isi putusan tersebut. Namun keputusan ini tidak serta-merta diterima oleh Komisi III DPR yang membidangi hukum. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, menyebutkan sejumlah pertimbangan yang membuat lembaganya tidak begitu saja menerima putusan MK ini. Salah satunya adalah kekhawatiran terhadap rusaknya sistem pemilihan pimpinan KPK, kata Nasir. ''Karena memang dulu ketika Antasari (Azhar) kemudian diganti, kita sepakat bahwa ini melanjutkan, '' jelas Nasir. ''Tidak mungkin kemudian ketika Pak Busyro nanti dalam perjalanannya sudah selesai, lalu yang empat masih di situ (di KPK),'' tambahnya. Tanggapan Keputusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai ketua KPK ini keluar saat proses seleksi terhadap calon pimpinan KPK baru saja ditutup awal pekan lalu. Busyro berhak mengisi kursi KPK setelah lolos dari proses seleksi calon untuk menggantikan posisi Antasari Ashar yang tersangkut kasus pidana. Ketika menanggapi pandangan kalangan DPR mengenai putusan MK atas masa jabatan ketua KPK, Direktur Divisi Korupsi dan Peradilan Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM, Hasrul Halili, mengatakan bahwa masyarakat bisa memandang sikap semacam itu sebagai langkah untuk menghambat kerja KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR. ''Putusan MK itu sangat eksplisit bahwa dia juga diuji materi dalam konteks untuk memastikan masa jabatan Busyro Muqoddas,'' kata Hasrul. ''Jelas itu pesan pendidikan politik kepada masyarakat yang sangat jelek sekali. Kelihatan kalau DPR itu memang memiliki motivasi untuk mengganjal Pak Busyro,'' katanya.