Peretas 'mencuri data jutaan pegawai negeri AS'
Peretas yang menembus bank data pemerintah AS mencuri informasi pribadi setidaknya 21,5 juta orang, kata sejumlah pejabat AS.
OPM bertugas sebagai departemen SDM bagi pemerintah AS Mereka yang terdampak mencakup pelamar pekerjaan pemerintah, kontraktor federal, dan lebih dari sejuta rekan mereka, kata Kantor Manajemen Personalia (OPM). Angka ini lima kali lebih tinggi dari jumlah orang yang dikhawatirkan terdampak. Penerobosan data yang terungkap pada April lalu itu ditengarai dilakukan pihak Cina. Namun, pemerintah Cina membantah terlibat. Pelanggaran keamanan ini memicu sejumlah sesi dengar pendapat di Kongres AS mengenai kondisi keamanan siber AS. Politikus baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik menuntut Kepala OPM Katherine Archuleta dipecat. Ketua DPR AS, John Boehner, mengatakan Presiden Barack Obama “harus mengambil langkah tegas mengatasi ketidakcakapan pegawai dalam administrasinya dan menanam kepemimpinan baru di OPM”. Bulan lalu, pejabat mengatakan data pekerjaan 4,2 juta pegawai pemerintahan aktif dan non-aktif dicuri dalam sebuah kejadian. Pada Kamis, OPM mengatakan data yang dicuri itu juga termasuk informasi kesehatan dan keuangan, catatan kriminal serta nama dan alamat pegawai pemerintahan dan keluarga mereka. OPM berfungsi sebagai departemen sumber daya manusia bagi pemerintah AS. Badan ini mengeluarkan izin keamanan dan mengumpulkan catatan semua pegawai negeri. Badan itu mengatakan "tidak memiliki informasi saat ini yang menunjukkan penyalahgunaan atau penyebaran lebih lanjut informasi yang dicuri dari sistem OPM." Bulan lalu, kepala intelijen AS James Clapper mengatakan Cina adalah "tersangka utama" dalam pelanggaran data itu. Pernyataannya muncul tiga hari setelah pembicaraan tingkat tinggi antara Cina dan AS mengenai "kode etik" untuk isu-isu keamanan cyber. Awal pekan ini, bakal calon presiden dari partai demokrat AS Hillary Clinton mengatakan Cina "berusaha meretas segala sesuatu yang tidak bergerak di Amerika". Cina membantah klaim keterlibatan mereka sebagai "tidak bertanggung jawab dan tidak ilmiah".