#TrenSosial: Bisakah netizen menyelamatkan Ahok?
Pengguna Twitter ramai menggunakan tanda pagar #SaveAhok untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, setelah DPRD setuju menggunakan hak angket untuk menyelidiki perbedaan anggaran.
Tagar #SaveAhok atau 'selamatkan Ahok', menjadi topik terpopuler Twitter di Indonesia dan digunakan lebih dari 41.000 kali dalam 24 jam terakhir. Sebuah petisi menuntut pencabutan mandat dan pembubaran DPRD juga tersebar di Facebook dan Twitter. Petisi yang dibuat oleh pengguna Yanto Huang di Change.org, hingga pukul 17.00 WIB, sudah ditandatangani lebih dari 17.000 orang. 'Gara-gara Rp12 triliun yang enggak disetujui Ahok itu, anggota DPRD mencak-mencak dan mau melengserkan? Aaaah ini sih rencana korupsi terang-terangan #SaveAhok,' kata Oland Fatah melalui akun @olandfatah. Ahok dalam Twitter resminya memberikan komentar terkait langkah hak angket DPRD. Akun @RandySaputro menulis, '#SaveAhok = Save our money!' Namun ada juga yang tidak mendukung. Leli Hasmayati melalui Facebook BBC Indonesia mengatakan, 'Tolak Ahok dan bersihkan DPRD.' Kamis (27/02) kemarin, DPRD DKI Jakarta setuju untuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki perbedaan anggaran yang disetor ke Kementerian Dalam Negeri. Para Anggota DPRD mempertanyakan mengapa anggaran DKI yang diajukan Gubernur Ahok berbeda dengan anggaran versi DPRD. Ahok, seperti dikutip berbagai media, mengatakan ada "anggaran siluman" dalam anggaran versi DPRD sebesar Rp12 triliun, namun DPRD membantah. Tak bisa dibubarkan Namun seberapa efektif gerakan di media sosial bisa mengubah peta politik ibu kota? Analis politik CSIS, Tobias Basuki, mengatakan opini publik di media sosial berperan untuk memberi tekanan pada para politisi, terutama dalam isu-isu politik Jakarta. Walau dukungan kepada Ahok cukup mendominasi, ada juga sejumlah elemen masyarakat yang mengadakan aksi menolak Ahok pada Kamis (27/02). "Ini tekanan besar, paling tidak politisi nasional akan tahu, dan mereka akan pikirkan jangka panjang. Partai tersebut bisa terkena dampak jelek dalam pemilu mendatang jika politisi di DPRD sewenang-wenang bergerak untuk kepentingan mereka," katanya kepada BBC Indonesia. Namun khusus untuk petisi pembubaran DPRD yang ramai beredar, Tobias mengatakan petisi itu tidak mungkin direalisasikan walau ribuan orang telah mendatanganinya. "Secara hukum dan tata negara tidak mungkin dan tidak produktif juga, karena dengan tidak adanya DPRD kita praktis membuat otoritarian di level provinsi, pemerintah daerah yang tidak ada sistem check and balance." Dhenok Pratiwi, staf komunikasi Change.org, sependapat. "Kita tidak bisa melihat petisi itu memiliki potensi berhasil, karena sangat susah membubarkan DPR karena itu termasuk struktur kenegaraan." "Tapi yang kita lihat adalah masyarakat sebetulnya merindukan legislatif yang memang mewakili kepentingan mereka. Petisi ini adalah satu bentuk kritik," sambungnya. Jadi kembali ke pertanyaan awal: apakah #SaveAhok bisa betul-betul bisa menyelamatkan Ahok? "Media sosial punya keterbatasan, tetapi #SaveAhok setidaknya bisa memperkuat opini publik, sebagai gerakan untuk melawan DPRD," jawab Tobias.