Australia didesak minta maaf soal anak di luar nikah
Komite Senat Australia menyerukan pemerintah agar meminta maaf kepada ribuan wanita yang dipaksa menyerahkan anak hasil hubungan di luar nikah untuk diadopsi antara tahun 1950-an dan 1970-an.
Ratusan wanita mengadu ke Senat Australia karena dipaksa menyerahkan anak di luar nikah. Komite Masalah Komunitas mengeluarkan laporan tentang praktek adopsi paksa yang dilaporkan ratusan perempuan. Banyak wanita mengatakan mereka dipaksa menandatangani surat kesepakatan untuk menyerahkan anak. Sebagian besar terpaksa menyerahkan anak karena stigma saat itu bahwa anak di luar nikah tidak akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Komite itu mendesak pemerintah untuk mengeluarkan pernyataan maaf resmi dan "mengakui, atas nama bangsa, penderitaan yang dialami banyak orang tua yang anak-anaknya diambil paksa." Dalam satu setengah tahun terakhir, Komite Senat mendengar banyak cerita dari para wanita yang mengalami praktek adoposi paksa. Hamil saat remaja Sebagian besar perempuan pada saat memiliki bayi masih berusia remaja. Beberapa di antara mereka mengatakan mereka dibius sebelum menandatangani surat kesepakatan dan ada juga yang tandatangannya dipalsukan. "Dalam banyak kasus, para wanita diancam hukuman pada saat itu," kata Senator Claire Moore. "Mereka yang merasakan cerita tragis ini, kami dapat menyebutnya sebagai cerita mengerikan dan tidak bisa berpura-pura bahwa praktek itu tidak pernah terjadi," tambahnya. Sejumah organisasi yang terlibat dalam adopsi paksa juga dikritik keras dalam laporan komite. Kepala Senat juga mengatakan tindakan yang dilakukan rumah sakit-rumah sakit pada saat itu kemungkinan ilegal. Sejumlah organisasi telah meminta maaf namun banyak wanita mengatakan mereka menginginkan pemerintah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada suku Aborijin pada tahun 2008.