LPSK tidak halangi eksekusi Susno Duadji
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bahwa mereka tidak menghalangi Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Susno Duadji.
LPSK menyatakan tidak menghalangi Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi mantan Kabareskrim Susno Duadji. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani. "Perlindungan LPSK tidak menganulir atau tidak menyebabkan penegak hukum -atau dalam hal ini misalnya jaksa- untuk mengeksekusi itu menjadi tidak bisa. Sama sekali tidak seperti itu," kata Lies kepada BBC Siaran Indonesia. Menurutnya, Susno dilindungi oleh LPSK hanya dalam posisinya sebagai whistleblower,yaitu tidak memungkinkan orang lain untuk melaporkan balik apa yang sudah terlebih dahulu dilaporkan olehnya. Akan tetapi, perlindungan ini tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi dan tidak melindungi dalam kapasitasnya sebagai terdakwa atau terpidana. Menurut Lies, perlindungan sebagai whistleblower bukan berarti yang bersangkutan dilindungi secara fisik tetapi lebih kepada perlindungan hukum yaitu melindungi hak-haknya sebagai whistleblower sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 13 tahun 2006. Tidak bisa berkilah Ia menegaskan bahwa Susno tidak dapat berkilah bahwa dirinya sedang dalam perlindungan LPSK agar dapat lepas dari kewajiban hukumnya. "Intinya, apa yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan di dalam posisinya sebagai terdakwa ya itu bisa jalan, silakan jalan, karena dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pun tidak bisa yang bersangkutan kemudian menjadi tidak bisa dieksekusi karena dilindungi oleh LPSK," ujarnya. Sebelumnya, pada Rabu 24 April 2013 Kejaksaan Agung gagal mengeksekusi paksa Susno Duadji yang berkeras tak mau menjalani hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Saat itu ia sempat menolak untuk menjalani eksekusi dari Kejaksaan. Susno divonis bersalah dalam kasus korupsi pengamanan dana Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada 2008, dan kasus suap terkait penanganan kasus PT Salmah Arowana.