Pemerintah Indonesia 'tidak akan berkompromi' dengan kelompok separatis Papua
Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berunding dengan kelompok separatis di Papua.
Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu (05/12). Aparat gabungan TNI-Polri masih memburu kelompok TNPB-OPM yang bertanggung jawab atas pembunuhan belasan pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga. Dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (17/12), Wiranto menegaskan, pemerintah "tidak pernah berkompromi" dengan kelompok kriminal bersenjata maupun kelompok yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menanggapi sikap tersebut, juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) – organisasi yang berkampanye untuk pemisahan Papua dari Indonesia – menuduh pemerintah memelihara konflik di Papua. Tim gabungan TNI-Polri masih memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) yang bertanggung jawab atas pembunuhan belasan pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga. Operasi militer ini dikhawatirkan akan mengakibatkan jatuhnya korban dari warga sipil, karena para pemberontak disebut berbaur dengan masyarakat. Namun Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membuka perundingan damai dengan TPNB-OPM karena posisi mereka tidak setara. Ia menyebut kelompok tersebut sebagai "orang-orang khilaf". "Sebagai negara yang berdaulat dan demokrasi, tentu kita akan menerima kalau mereka insaf. Tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tidak ada negosiasi," kata Wiranto. Wiranto juga membantah klaim TPNB-OPM bahwa pasukan keamanan Indonesia menggunakan bom, yang turut melukai warga sipil. "Tidak ada bom," ujarnya. Menkopolhukam Wiranto (kiri) menyebut kelompok OPM sebagai "orang-orang khilaf". Menanggapi pernyataan Wiranto, juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menuduh pemerintah Indonesia "memelihara konflik di Papua". Ia berpendapat, selama pemerintah tidak membuka dialog dengan TPNPB-OPM dan memenuhi tuntutan mereka akan penentuan nasib sendiri, perjuangan kemerdekaan akan terus berlanjut — dan bukan tidak mungkin akan memakan korban. "Dan kalau korban berjatuhan jangan salahkan rakyat Papua atau TPN, tapi salahkan pemerintah; baik itu rakyat sipil, orang asli Papua maupun non-Papua yang jadi korban itu bukan kesalahannya. Itu ada di pemerintah," kata Ones. Pengamat Papua dari LIPI, Adriana Elisabeth, mendukung penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah di Papua. Namun ia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan dialog dengan kelompok separatis di Papua Barat supaya kekerasan seperti yang terjadi di Nduga tidak berulang. Ia menilai bahwa masih ada ruang untuk merundingkan kepentingan kedua belah pihak. Juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap mengatakan satu-satunya solusi bagi persoalan di Papua ialah referendum untuk menentukan nasib sendiri. "Pemerintah juga punya kepentingan, untuk di Papua jangan sampai terjadi (kekerasan) seperti itu lagi. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan juga punya kepentingan, sebetulnya bukan itu saja. Kalau dilihat dari penyataan kelompok-kelompok itu kan ada hal-hal lain yang selalu dikeluhkan; pemerintah tidak adil dan sebagainya. Jadi itu ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dibicarakan," kata Adriana. Adriana menambahkan, dialog itu harus dilakukan dalam jangka panjang, dan tidak harus secara langsung membahas isu separatisme. Ia berharap pemerintah bisa membahas berbagai akar persoalan di Papua, antara lain isu sosial dan ketidakadilan. "Artinya, dialog ini peluang untuk membuka atau membicarakan hal-hal yang selama ini masih belum tercapai secara utuh dari perspektif pemerintah maupun perspektif di Papua," ujarnya. Namun Ones Suhuniap tidak setuju. Ia mengatakan bahwa satu-satunya dialog yang dibutuhkan Papua Barat adalah perundingan tentang referendum penentuan nasib sendiri. Menurut Ones, akar persoalan di Papua hanyalah satu, yakni status politik wilayah tersebut. "Akar persoalan di Papua itu bukanlah pembangunan, bukan kesejahteraan, bukan keadilan, bahkan bukan uang banyak ... Itu tidak penting bagi rakyat Papua. Akar persoalannya adalah status politik Papua," tegasnya. Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera pada tahun 1969—proses yang dituduh tidak demokratis, meskipun hasilnya diterima PBB serta negara-negara penting, seperti Amerika Serikat.