Dugaan korupsi Asian Games 2018: 'Bukti reformasi birokrasi tidak dilakukan'
Terungkapnya kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 menunjukkan belum berjalannya instrumen antikorupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kata pegiat anti korupsi.
Menpora Imam Nachrowi (tengah) saat mengenalkan logo Asian Games 2018 pada 28 Juni 2016. Polisi sejauh ini telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Dodi Iswandi, dan Ikhwan Agus Salim, pemenang tender sosialisasi Asian Games 2018. Temuan polisi menyebutkan tersangka Dodi Iswandi menunjuk tender tidak sesuai aturan, banyak yang fiktif, dan ada penggelembungan anggaran dalam kegiatan sosialisasi di Surabaya 2015 lalu. Kegiatan sosialisasi itu bernama Carnaval Road to Asian Games di enam kota, yaitu Surabaya, Medan, Palembang, Makasar, Banten dan Medan. Polisi saat ini menyelidiki kemungkinan ada dugaan korupsi di lima kota lainnya. Hasil audit BPK, yang dijadikan dasar penyelidikan Polda Metro Jaya, menemukan ada kelebihan bayar di Surabaya yang merugikan negara sekitar Rp 1,1 miliar. Adapun kerugian yang diduga terjadi secara total di enam kota senilai Rp 9,23 miliar. Pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, ICW, Adnan Topan mengatakan, terungkapnya kasus dugaan korupsi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya preventif untuk mencegah praktek korupsi di kementerian masih jauh tertinggal dari standar ideal. "Upaya mereformasi birokrasi tidak dilakukan. Pemerintah selama ini hanya fokus pada upaya-upaya represif, penegakan hukum, akan tetapi tidak dibarengi instrumen anti korupsi yang lebih terinstitusionalisasi," kata Adnan Topan kepada BBC Indonesia. Adnan kemudian mencontohkan berbagai instrumen anti korupsi yang disebutnya belum berjalan ideal: "Misalnya revitalisasi pengawasan internal, memperkuat whistle blower (pelapor tindak pidana), kemudian membangun transparansi." "Itu masih jauh tertinggal dari standar-standar ideal pemerintahan yang bersih, yang transparan dan akuntabel. Kalau kemudian masih ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat di tempat tersebut, itu menandakan bahwa sistem belum berjalan efektif," jelas Adnan. Korupsi individual, bukan kolegial Di tempat terpisah, Deputi bidang peningkatan prestasi olah raga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 ini merupakan tindakan individual semata. "Tidak ada policy (kebijakan) seperti itu. Sama juga konyol kalau Kemenpora maupun Panitia penyelenggara Indonesia untuk Asian games 2018 (Inasgoc) melakukan atau menerapkan policy kolegial atau kolektif corruptive policy," kata Gatot kepada BBC Indonesia. Hal ini ditegaskan Gatot menyusul pernyataan tersangka, Dodi Iswandi, yang dikutip surat kabar Kompas (Selasa, 6 Desember 2016) bahwa dirinya tidak bertindak sendiri dalam mengamil keputusan yang diduga merugikan uang negara itu. "Saya diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan keputusan Ketua Umum Olimpiade Indonesia. Tidak mungkin (bertindak) atas nama pribadi," ungkapnya, Senin (05/12) malam. Dia kemudian berjanji akan membuka secara terbuka tentang pernyataannya tersebut. Wapres Jusuf Kalla: Memalukan Lebih lanjut Gatot mengatakan, pihaknya sudah memiliki kebijakan untuk mencegah praktek korupsi pada kementeriannya. "Sesungguhnya sudah ketat sekali," katanya. "Kalau (dana) promosi saja bisa ditilap, apalagi yang lain," kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Selasa (06/12). Lantas mengapa ada kasus ini? Tanya BBC. "Yang namanya tindakan individual terjadi di banyak sektor," tandas Gatot. Dia juga mengatakan kasus dugaan korupsi ini tidak akan menganggu persiapan Asian Games 2018. Pada pertengahan Desember 2015, Inasgoc menerima kucuran dana dari Kemenpora untuk kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 sebesar Rp 61,3 miliar. Setiap perusahaan pelaksana kegiatan sosialisasi di enam kota itu menerima kucuran dana Rp 3,8 miliar-Rp 4,2 miliar, tulis harian Kompas. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kasus dugaan korupsi ini sebagai hal yang memalukan bangsa. "Itu memalukan karena kita menjelang Asian Games. Kalau (dana) promosi saja bisa ditilap, apalagi yang lain," kata Kalla, Selasa (06/12). Wapres meminta kasus tersebut diusut tuntas dan dilakukan penindakan hukum yang tegas.