Ahok jabat komisaris utama Pertamina: 'Angin segar' untuk ungkap praktik mafia migas yang menggurita, tapi Ahok mengaku bukan 'godfather'
Tugas berat menanti Basuki Tjahaja Purnama yang resmi menjabat sebagai komisaris utama Pertamina sejak Senin (25/11).
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11). Dia ditugaskan membenahi internal Pertamina, sekaligus menuntaskan sejumlah tantangan perusahaan migas pelat merah tersebut, termasuk mengurangi impor migas dan menekan praktik korupsi di sektor migas. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas memandang dengan sepak terjangnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas kala menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, walaupun sebagian orang menganggapnya kontroversial, jabatan baru Ahok sebagai komisaris utama Pertamina adalah "angin segar" untuk mengungkap praktik mafia migas yang menggurita dari hulu ke hilir. "Harapannya memang dengan pendekatan Pak Ahok yang relatif terbuka, relatif blak-blakan, walaupun posisinya sebagai komisaris, dia bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas di Pertamina," ujar Firdaus kepada BBC News Indonesia, Senin (25/11). "Kalau kita lihat selama ini praktik-praktik inefisiensi, kurang transparansi dan dugaan-dugaan penyimpangan korupsi itu terjadi mulai dari hulu, distribusi dan hilir. Harapan kita, Pak Ahok benar-benar melakukan pembenahan," imbuhnya. Pengamat BUMN Toto Pranoto, yang juga menjabat kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengungkapkan sebagai komisaris utama, Ahok harus memastikan rencana jangka panjang dan rencana kinerja perusahaan dijalankan oleh direksi Pertamina sesuai target, termasuk "mengurangi intervensi" dalam hal produksi dan impor migas untuk memenuhi kebutuhan. "Diharapkan adalah soal kaitannya dengan impor minyak akan bisa dilakukan dengan lebih seksama, lebih clear, dan untuk itu peran Pak Ahok sebagai komisaris Pertamina adalah membantu mengawasi dan sebisa mungkin mengurangi intervensi pihak lain, sehingga impor BBM dilakukan dengan lebih transparan," kata Toto. Ketika mengumumkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina pada Jumat (22/11) lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menghendaki adanya "figur pendobrak" agar target Pertamina untuk mengurangi impor migas, antara lain dengan membangun kilang minyak dan meningkatkan produksi migas, bisa tercapai. Ahok menggantikan mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang sebelumnya mengisi jabatan tersebut sejak 2015. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan kepada BBC News Indonesia, dirinya tidak keberatan apabila ditunjuk memegang posisi strategis di salah satu (BUMN), langkah yang menjadi semangatnya bila bisa membantu "memperbesar kekayaan negara." Harapkan dukungan informasi dari masyarakat Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok tiba di Kementerian BUMN pada Senin (25/11) pagi untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi komisaris utama PT Pertamina. Mantan gubernur DKI Jakarta ini didapuk sebagai pengawas perusahaan migas plat merah itu. Kepada awak media yang mencegatnya, Ahok mengungkapkan bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas, dia ingin mengoptimalkan sistem pengaduan publik, seperti yang dia lakukan ketika menjabat sebagai kepala daerah. "Kita harapkan semakin banyak pengaduan, sehingga semakin banyak yang melapor. Itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik," ujar Ahok di Jakarta, Senin (25/11). Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryoatmojo saat acara penyerahan surat keputusan (SK) sebagai komisaris utama di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11). "Karena nggak mungkin kita bisa ngawasi tanpa informasi. Istilahnya kaya di Jakarta dulu, kita ada clue, kita bisa awasi. Tujuan saya adalah membantu bu Nicke (direktur utama Pertamina) dan teman-temannya berhasil menjadi direktur Pertamina dalam sejarah kita. Itu tugas saya," imbuh dia. Kendati begitu, pengamat BUMN Toto Pranoto mengungkapkan mengelola korporasi sudah barang tentu berbeda dengan mengurus birokrasi. Sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah dengan aset ribuan triliun itu, Ahok harus bersiap menghadapi banyak pemangku kepentingan. "Dengan multi stakeholders ini gaya komunikasi dia bisa lebih efektif. Mungkin nggak bisa sama persis seperti saat dia menjabat sebagai gubernur. Jadi intinya dengan teknik komunikasi yang lebih efektif, dia bisa menyampaikan hal yang diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan di Pertamina dengan lebih baik," ujarnya. Hal itu pula ditegaskan oleh peneliti ICW, Firdaus Ilyas, yang menyebut meskipun ia pernah menjabat sebagai gubernur selama dua tahun, kini dengan jabatannya sebagai komisaris, Ahok tidak memiliki wewenang yang cukup luas. Sekjen Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) Dwi Jatmoko (tengah), menolak tegas siapapun calon direksi/komisaris Pertamina yang secara hukum pernah pernah berstatus sebagai narapidana. 'Saya bukan godfather' Dengan sepak terjang Ahok yang memiliki sejarah mencolok dalam hal transparansi dan akuntabilitas selama menjabat sebagai kepala daerah, publik berharap bahwa penetapan dirinya sebagai komisaris utama, dapat memberantas mafia migas yang berkelindan di perusahaan itu. Namun, ketika ditantang upayanya dalam pemberantasan mafia migas, Ahok menjawab: "Saya nggak tahu mafia migas itu apa. Saya kan bukan godfather (Mengacu pada film tentang mafia The Godfather)," ujarnya santai seraya bercanda. Ahok mengatakan bahwa posisi dirinya sebagai komisaris utama Pertamina sebatas melakukan pengawasan terhadap internal perusahaan migas pelat merah tersebut. "Saya hanya bertugas untuk melakukan pengawasan internal, jadi ini beda dengan waktu (jadi) gubernur dulu," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terkait mafia migas. KPK memeriksa mantan Managing Director Pertamina Energy Service Ltd (PES) Bambang Irianto pada awal bulain ini terkait kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan kilang. Bambang pernah menjabat Dirut Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Karena memiliki rekam jejak sebagai sarang praktik mafia migas, anak usaha Pertamina ini dibubarkan pada 2015 lalu sebagai bagian dari perang pemerintah terhadap mafia migas. Untuk diketahui, sejak 2015 KPK telah memulai penyelidikan berdasarkan hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam pengadaan minyak pada 2012-2014. Mantan Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang juga mantan Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) Bambang Irianto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (5/11). Menurut temuan lembaga auditor Kordha Mentha yang mengaudit Petral, jaringan mafia migas telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$18 miliar selama tiga tahun. Muncul dugaan adanya pihak ketiga di luar bagian manajemen Petral dan Pertamina yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak (BBM), mulai dari mengatur tender dengan harga perhitungan sendiri, menggunakan instrumen karyawan dan manajemen Petral saat melancarkan aksi. Meski memiliki wewenang yang terbatas, Peneliti ICW, Firdaus Ilyas menjelaskan yang terpenting dilakukan Ahok kala menjabat sebagai komisaris utama Pertamina ialah "membuka jembatan dengan publik". "Kami di ICW berkali-kali melaporkan temuan, kami juga menyampaikan kepada KPK temuan dari titik hulu ke hilir, bahkan dalam mekanisme PSO (publik service obligation) penyaluran BBM subsidi. Tapi begitu tebalnya lapisan di Pertamina, temuan-temuan ini juga menjadi lewat begitu saja," kata dia. Apalagi, tim audit Petral yang menguak praktik mafia migas dalam pengadaan minyak dan gas tidak ditindaklanjuti. "Mungkin, dengan penunjukkan Pak Ahok bisa jadi pendobrak. Walaupun sekali lagi, kita tidak bisa serta merta bergantung kepada Pak Ahok. Dia harus didukung oleh sistem yang baik," kata Firdaus. Perlu terobosan untuk isu-isu strategis Pengamat BUMN Toto Pranoto mengungkapkan, saat ini Pertamina menghadapi berbagai macam isu strategis yang memerlukan langkah terobosan. Tantangan utamanya, menurutnya adalah mengurangi impor. Pertamina dalam beberapa tahun terakhir memang tidak bisa memenuhi target produksi minyak atau lifting. Target nasional itu 900.000 barel per hari, tapi Pertamina dalam dua tahun terakhir tidak bisa memenuhi target itu. "Sehingga dalam case ini diperlukan langkah ini bagaimana Pertamina bisa melakukan tahapan-tahapan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih gencar lagi dan itu memerlukan investasi yang tinggi. Investasi yang tinggi, juga ada risiko yang tinggi," kata dia. Selama dua tahun terakhir, Pertamina gagal memenuhi target produksi minyak 900.000 barel per tahun. Kaitan dengan impor minyak, kata Toto, lantaran jumlah kebutuhan dalam negeri selalu lebih tinggi ketimbang produksi migas. Maka dari itu harus dilakukan impor. Transparansi yang dilakukan oleh Ahok, diharapkan bisa diterapkan sehingga "mengurangi kebocoran". "Artinya harus dilakukan langkah-langkah efisiensi dan itu tugas komisaris utama dalam kaitan dengan fungsi pengawasan yang lebih tepat sehingga impor yang dilakukan bisa lebih optimal." Sementara itu, pengamat migas dari Petrominer Institute, Komaidi Notoengoro, menjelaskan bahwa tantangan utama Pertamina adalah pada sektor hulu, mengingat sejumlah blok migas besar akan dikelola oleh Pertamina. Contohnya, Blok migas Rokan di Riau yang sebelumnya dikelola oleh Chevron, akan diambil alih oleh Pertamina pada 2021, menyusul sebelumnya Blok Mahakam. Sehingga, kata Komaidi, sekitar 40% cadangan produksi domestik akan berada di Pertamina. "Konsekuensinya adalah kebutuhan modal atau kapitalnya akan meningkat signifikan. Tentu ini menjadi tantangan utama Pertamina, karena harus menangani dari hulu ke hilir, termasuk proyek infrastruktur kilang, distribusi," ujar Komaidi "Pengadaan di hilir juga tak kalah berat, karena sebagian besar distribusi ditangani oleh Pertamina," imbuhnya. Saat ini Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2019, di peringkat 175. Tahun lalu Pertamina membukukan pendapatan US$57,933 miliar atau meningkat hingga 34,9% dibandingkan dengan 2017. Di tahun yang sama, Pertamina meraup laba bersih US$2,526 miliar dengan aset mencapai US$64,7 miliar dan 31.569 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.