Sri Mulyani: Saya akan kejar ke mana pun Anda sembunyikan aset
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Menkeu Sri Mulyani menegaskan untuk memburu mereka yang mencoba menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengejar para pengemplang pajak. Setelah program amnesti pajak Indonesia yang kontroversial itu nanti berakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertekad untuk memburu para pengemplang dan penghindar pajak di luar negeri dan membawa kembali aset mereka ke Indonesia, katanya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan editor BBC Indonesia Rebecca Henschke. "Ini adalah kesempatan bagi mereka, jadi benar-benar terserah pada mereka sendiri," katanya tentang mereka yang tak mau membayar pajak. "Setelah berakhirnya masa sembilan bulan amnesti pajak, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan pajak 200% atau saya akan mengejar Anda ke mana pun Anda akan pergi dan menyembunyikan aset Anda karena para wajib pajak tidak boleh menghindari dan menyembunyikan pendapatan dan aset mereka dengan mudah dan aman di negara surga pajak tanpa mendapatkan akibat apapun. " Dia mengatakan juga bahwa sekarang ini dia merasa lebih bijakdan lebih 'paham politik' dibanding saat menjabat Menteri Keuangan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Dia juga berjanji untuk memaksa Google dan perusahaan raksasa internasional lain membayar pajak dalam jumlah yang 'adil' di Indonesia. Berikut petikan wawancara khusus dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani: Mengapa Anda memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menerima jabatan ini? Waktu saya mengundurkan diri 6 tahun lalu dari posisi Menteri Keuangan, saya diminta berjanji oleh banyak pihak yang mengantarkan saya pergi, bahwa saya akan kembali ke Indonesia, dan saya mengatakan I will be back. Saya rasa saya memenuhi janji itu. Saya melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang memiliki komitmen untuk melakukan reformasi, untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan perekonomian, masyarakat. Itu sangat perlu didukung, dan saya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mungkin berguna untuk bisa membantu dari sisi percepatan, kemampuan untuk memberikan kebijakan-kebijakan di berbagai negara yang bisa juga berguna untuk Indonesia. Sehingga Indonesia bisa mempercepat usahanya untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, Anda dikenal sebagai tokoh yang tegas dan keras, dan terakhir kali Anda menjabat sebagai menteri keuangan, sejumlah orang kuat memusuhi Anda. Apakah Anda akan sekeras waktu itu dan mengejar orang-orang kuat yang tak mematuhi aturan? Saya akan menjalankan persis seperti yang saya lakukan. Barangkali bedanya, saya sekarang lebih tua dari dulu, jadi mungkin ada suatu wisdom untuk melihat masalah dan melihat dinamika politik. Tapi saya rasa tujuan tetap sama: Indonesia membutuhkan suatu tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap institusi publik. (Pemerintah) memang memiliki kewenangan, kekuasaan, yang diberikan undang-undang untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani para elitenya. Dan ini adalah salah satu fondasi yang penting agar Indonesia menjadi negara yang demokratis, terbuka, bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Tujuannya pada akhirnya adalah untuk memakmurkan rakyat, dan untuk menciptakan keadilan sosial. Kepada Rebecca Henschke dari BBC, Sri Mulyani menegaskan bahwa Google dan raksasa teknologi informasi lain harus menunjukkan komitmen melalui kepatuhan membayar pajak juga. Anda menjalankan program pengampunan pajak yang kontroversial. Mengapa Anda menganggap program ini perlu? Indonesia memiliki rasio pajak yang rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lain atau bahkan dengan negara berpenghasilan rendah. Kenyataan ini tidak dapat diterima. Pengampunan pajak akan memberikan perbaikan tertentu, yang menyediakan kesempatan yang adil untuk semua. Bukan hanya kepada yang satu persen, (melainkan) seluruh negeri, warga, yang merasa berkewajiban membayar pajak. (Setiap orang) memiliki kesempatan. Namun bukankah program tersebut sangat kontroversial di Indonesia? Orang-orang berunjuk rasa di jalanan, menggugat di Mahkamah Konstitusi dengan alasan kebijakan itu sangat tidak adil. Apakah Anda merasa nyaman mengampuni orang-orang yang telah mengemplang pajak selama bertahun-tahun, dan yang kekayaannya, seperti dikatakan banyak orang, berasal dari aktivitas ilegal? Sri Mulyani merasa kesepian saat menjabat Menkeu periode lampau -namun sekarang situasinya berbeda. Ada kenyamanan terkait pada apakah kita harus melakukan tugas karena percaya ada mekanisme untuk mulai mencapai orang-orang tersebut. Inilah kesempatan Anda, sangat tergantung Anda. Kemudian, negara memiliki kuasa untuk menjatuhkan denda sebesar 200%, dan jika tidak (dibayar) negara akan mengejar Anda ke mana pun Anda pergi dan menyembunyikan aset Anda. Karena saya tidak ingin mendengar wajib pajak dengan gampangnya mengelak dan menyembunyikan pendapatan mereka dan aset mereka dengan aman di wilayah suaka pajak tanpa konsekuensi. Banyak pemimpin dunia lain yang mengatakan hal serupa. Apa Anda yakin anda akan mencapai semua yang Anda janjikan untuk dilakukan? Momentum politik di tingkat global benar-benar terjadi. Sangat kuat muncul di G20. Saat saya menjabat menteri keuangan periode lalu dan berupaya melakukan reformasi ini, saya merasa sangat kesepian karena banyak komunitas internasional tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap penghindaraan pajak yang begitu gampangnya dilakukan dari satu yurisdiksi ke yusrisdiksi lain. Tapi sekarang situasinya sangat berbeda. Indonesia juga menuntut raksasa teknologi informasi, Google untuk membayar pajak untuk sekitar lima tahun kehadirannya di Indonesia, yang bisa mencapai jutaan dollar. Seberapa penting hal ini untuk Anda dan akankah Anda menindak-lanjuti tuntutan tersebut? Ini adalah isu yang pelik untuk semua negara di dunia. Saya tahu banyak negara yang ingin mencoba melakukan hal tersebut. Ada sesuatu yang kita sebut rasa keadilan. Dari sudut pandang hukum administratif kita dapat terus berdebat mengenai hal ini. Namun saya pikir melihat banyak negara yang mengalami situasi serupa menghadapi perusahaan multinasional seperti itu, saya pikir mereka juga memiliki nilai-nilai etika yang mereka harus tunjukkan karena mereka menyediakan platform yang digunakan orang-orang di seluruh dunia. Mereka mengutamakan keterbukaan. Mereka selalu ingin mendapatkan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dalam menjalankan usaha. Dan sebaliknya, masyarakat dan negara seperti kami juga meminta nilai yang sama untuk diaplikasikan dalam hal kepatuhan mereka pada pajak. Yang terakhir, kalau saatnya tiba nanti, apakah Anda akan maju sebagai calon presiden? Saya sekarang mengelola fiskal dan APBN, saya rasa itu penting. Keuangan negara sangat penting bagi Indonesia.