Petinggi Polri dan TNI maju di Pilkada 2018, Indonesia kembali ke Orde Baru?
Beberapa jenderal Polri dan perwira TNI akan ikut bertarung di Pilkada 2018 setelah sebelumnya Agus Yudhoyono mengundurkan diri dari TNI agar dapat bersaing di Pilkada Jakarta. Apakah pencalonan anggota Polri dan TNI ini mengindikasikan sebuah tren kembalinya institusi ini di ranah politik praktis?
Setidaknya ada 9 petinggi dan purnawirawan polisi dan TNI yang akan maju di Pilkada 2018. Pangkostrad TNI Letjen Edy Rahmayadi akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang. Dia adalah salah satu dari sejumlah perwira TNI dan jenderal polisi yang akan mengikuti Pilkada tahun depan. "Mau membangun Sumatera Utara. Sumatera Utara itu daalah provinsi besar. Pada saat saya SMA, itu nomor tiga di Indonesia: nomor satu Jakarta, dua Surabaya, tiga Sumatera Utara. Saat ini Sumatera Utara itu nomor 24 dari 34 provinsi", alasan Edy mengenai keputusannya untuk masuk politik praktis. Selain Edy, ada beberapa anggota TNI dan Polri lain yang masih aktif yang akan bersaing di Pilkada tahun depan. Diantaranya Irjen Murad Ismail yang akan maju di Maluku, Irjen Safaruddin di Kalimantan Timur, dan Brigjen Siswandi di Cirebon. Ada juga Mayor Infantri David Suardi di Bengkulu dan AKBP Ilyas di kota Bau-Bau. Pakar demokrasi Titi Anggraini menyatakan pencalonan petinggi Polri dan TNI tersebut bertentangan dengan netralitas yang harus dipegang kedua institusi ini. "Regulasi kita, baik UU Pilkada, dan UU Pemilu, mengatur tentang netralitas dan profesionalisme TNI Polri di dalam Pilkada dan Pemilu. Namun sayangnya persoalan netralitas yang sangat penting ini dipersempit seolah-olah TNI Polri itu netral kalau dia ingin maju sebagai calon kepala daerah atau calon kepala legislatif atau calon presiden cukup dengan mundur ketika pada saat mendaftar", papar Titi. Titi berpendapat, sebelum memutuskan untuk mengajukan diri, biasanya para calon sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai politik, dan itu secara etika melanggar netralitas tersebut. Menurut Neta S Pane dari Indonesia Police Watch, pencalonan anggota Polri justru bagus dan bahkan mendorong lebih banyak calon pemimpin daerah dari institusi tersebut. Edy Rahmayadi sendiri mengaku sudah memutuskan untuk maju menjadi Cagub Sumut sejak Juni lalu namun baru satu bulan yang lalu berkomunikasi dengan partai politik. "Rakyat, tokoh-tokoh datang. Akhirnya saya mau, tertarik. Dan 1 Juni (2017) itu saya menyatakan iya. Kalau parpol baru satu bulan yang lalu saja", kata Edy. Dia menambahkan bahwa dia sudah mengajukan pengunduran diri dan telah mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Neta Pane dari Indonesia Police Watch justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya pencalonan anggota Polri justru bagus dan bahkan mendorong lebih banyak calon pemimpin daerah dari institusi tersebut. "Bagi kita ini satu langkah bagus sebenarnya untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi seperti apa. Kalau mereka berhasil memenangkan Pilkada, berarti kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin tumbuh dan berkembang", kata Neta. "Bila perlu, semakin banyak polisi yang ikut, semakin bagus untuk mengukur tingkat kepercayaan tadi." TNI adalah institusi yang paling dipercaya masyarakat, bahkan di atas Presiden dan KPK. 'TNI dipercaya masyarakat' Jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat buruk dan bahkan memperoleh predikat salah satu institusi terkorup, lain halnya dengan TNI. TNI adalah institusi yang paling dipercaya masyarakat, bahkan di atas Presiden dan KPK. Itulah sebabnya, menurut Titi, mengapa banyak partai politik mendekat ke anggota TNI untuk dijadikan calon pemimpin perwakilan partai. "Mereka memang punya modal struktural, karena kalau bicara pendekatan lokal (Pilkada), struktur mereka kan adalah figur-figur yang dominan yang mendapat sorotan publik", kata Titi. Sebelum pencalonan petinggi Polri dan TNI itu, tahun lalu Agus Yudhoyono juga mengundurkan diri untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun menurut data Perludem, Agus bukanlah perwira TNI pertama yang melakukan itu. Pada 2015 tercatat ada sembilan daerah dengan calon kepala daerah dengan latar belakang TNI dan Polri. Lalu muncul pertanyaan, apakah dengan semakin banyaknya calon dari TNI dan Polri mengindikasikan tren kembalinya institusi ini di ranah politik praktis? "Kita tidak berharap mundur seperti zaman Orde Baru. Tapi kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin ini akan diikuti oleh kegenitan-kegenitan yang lebih lagi untuk memperluas akses ke politik", kata Titi.