Mengapa warga Balikpapan menolak FPI dan GNPF-MUI?
Sekitar 100 orang dari sejumlah ormas kepemudaan dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak keberadaan Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis ulama Indonesia (GNPF-MUI) di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (10/01).
Aliansi Pemuda Pemudi Muslim Balikpapan (APPMB) menuntut Wali kota Balikpapan tidak mengizinkan FPI dan GNPF-MUI melakukan aktivitas di kota itu karena dikhawatirkan akan menganggu keberagaman. Menamakan diri Aliansi Pemuda Pemudi Muslim Balikpapan (APPMB), mereka menuntut agar Wali kota Balikpapan tidak mengizinkan dua organisasi itu melakukan aktivitas di kota itu karena dikhawatirkan akan menganggu keberagaman dan kebhinekaan masyarakat. "GNPF-MUI itu gerakan politik, dan arahnya dapat menganggu stabilitas keagamaan dan keberagaman bangsa," kata Ketua umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Timur, Muhamad Fajri Al Faroby , kepada BBC Indonesia, Selasa (11/01). Dia mencontohkan, sikap GNPF-MUI -dalam dua kali unjuk rasa di Jakarta akhir 2016- yang menuduh umat Islam yang menolak ikut dalam unjuk rasa tersebut "dipertanyakan keyakinan dan keimanannya". "Mengambil langkah berbeda, dipertanyakan keimanannya. Ini 'kan bisa mengganggu," kata Al Faroby. Selain melibatkan Ansor, demo ini diikuti antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta Gerakan Pemuda asli Kalimantan (Gepak). Selain membacakan orasi, perwakilan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya saat diterima oleh Wakil Wali kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. Selain membacakan orasi, perwakilan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya saat diterima oleh Wakil Wali kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud. Sampai Selasa (11/01) malam, BBC Indonesia telah mencoba menghubungi pimpinan GNPF-MUI Bachtiar Natsir dan pimpinan FPI Sobri Lubis melalui sambungan telepon, tetapi keduanya tidak menanggapinya. Wali kota Balikpapan, Rizal Effendi tidak menanggapi pertanyaan tertulis yang dilayangkan BBC Indonesia karena alasan sakit. "Maaf saya sakit," kata Rizal Effendi dalam pesan pendeknya melalui WhatsApp Selasa (11/01) malam. Namun dalam keterangannya kepada situs berita Prokal.co, Selasa (10/01), aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pengurus GNPF-MUI kota Balikpapan, Abdul Rais, mengatakan tuntutan APPMB itu disebutnya "tidak berdasar". Pimpinan FPI di atas kendaraan yang membawanya dalam unjuk rasa pada Oktober 2016 di Jakarta. Menurutnya, "FPI dan GNPF-MUI boleh saja (berdiri dan beraktivitas) ada di kota Balikpapan" selama "prosedur dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang telah terpenuhi.". Dirinya juga mengatakan kebebasan berorganisasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu diatur dalam UUD 1945. "Selama ormas itu tidak melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan lainnya, maka sah saja berdiri." FPI ditolak di beberapa tempat Di kota Balikpapan, unjuk rasa menolak FPI ini bukankah yang pertama kali. Lima tahun lalu, 20 Februari 2012, sejumlah ormas kepemudaan juga menolak keberadaan Front Pembela Islam, FPI di kota itu, karena dianggap akan menganggu ketenangan antar umat beragama. Saat itu, para pendemo -yang menamakan Forum Masyarakat Kalimantan Bersatu- juga meminta pemda agar menolak jika ada permintaan FPI di Balikpapan. Banser NU dan Gerakan Pemuda Anshor juga terlibat dalam aksi ini. Penolakan terhadap FPI sebelumnya disuarakan oleh sebagian masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 11 Februari 2012. Menyebut dirinya sebagai perwakilan masyarakat Dayak, mereka menolak kehadiran Rizieq Shihab yang diklaim akan mengadakan tabligh akbar di kota itu. Pemberitaan saat itu menyebutkan warga anti-FPI sempat mendatangi Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya untuk mencegat pesawat penumpang yang diklaim membawa pimpinan FPI. Pada pertengahan Februari 2016, sejumlah organisasi massa di Banyumas, Jawa Tengah, menolak apa yang diklaim sebagai rencana deklarasi FPI di kota itu. Penolakan itu dilatari alasan organisasi itu identik dengan 'tindak kekerasan', kata kelompok Koalisi Benteng Nusantara, Akhir Desember 2016 lalu, muncul pula penolakan terhadap pimpinan FPI Rizieq Syihab di kota Medan, Sumatra UTara, oleh sebuah kelompok yang menamakan diri Forum Pemuda Indonesia. Mereka menolak kegiatan yang disebut sebagai road show Aksi Bela Islam Jilid III. Penolakan terhadap FPI pernah terjadi juga antara lain di kota Padang, Sumatra Barat (November 2013), Samarinda, Kaltim (Agustus 2014), Demak, Jateng (Mei 2014), serta Tulung Agung, Jatim (Oktober 2014). Apa tanggapan FPI? Menanggapi pemberitan tentang adanya penolakan masyarakat terhadap mereka, FPI menyebut isi pemberitaan itu sebagai "label negatif oleh media sekuler" dengan tujuan "masyarakat terpengaruh". "Fakta di lapangan, masyarakat justu sangat menerima kehadiran FPI dan bahkan bersyukur ada FPI yang telah memberantas kemaksiyatan," demikian keterangan FPI dalam situs resminya, Jumat, 26 Februari 2016. Mereka kemudian menyebut aksi penolakan di Palangkaraya dilakukan kelompok "preman", sementara penolakan di kota Padang dilakukan orang-orang yang "tidak mengantongi izin dari kepolisian". Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Rizieq Shihab (kanan) dalam sebuah acara. Walaupun sempat ditolak di Samarinda, Demak, Tulung Agung, menurut FPI, pimpinannya tetap bisa tampil dalam acara di kota-kota tersebut. Di Purwakarta, FPI mengklaim acara pelantikan tetap bisa digelar kendati ditolak oleh kelompok penentangnya. Kendati menuding media ikut berperan "memancing di air keruh" terkait pemberitaan penolakan sebagian masyarakat, dalam situs resminya, FPI mengatakan: "Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pro dan kontra memang selalu ada. Ada sebagian masyarakat yang tidak setuju, sebagian mendukung dan sebagian lain bersikap netral terhadap keberadaan FPI di sekitar mereka". Sejak pembentukannya lebih dari 15 tahun silam, aktivitas FPI dalam perjalanannya acap dilekatkan dengan tindak kekerasan dan dicap sebagai organisasi anti-toleran, sehingga muncul usulan agar mereka dibubarkan.