Jokowi perhatikan Papua secara khusus
Segera setelah mengumumkan nama-nama menteri di dalam kabinetnya nanti, Presiden Joko Widodo disebut bakal mengunjungi sejumlah daerah, termasuk Papua.
Infrastruktur yang belum memadai di Papua menjadi sorotan. “Pak Jokowi mempunyai perhatian khusus kepada Papua,” kata Eva Sundari, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang mengusung Joko Widodo. Perhatian presiden yang baru terpilih kepada wilayah timur Indonesia itu memang diharapkan warga setempat, sebagaimana diungkapkan Boas Enoch, kepala sebuah suku di Papua. Menurutnya, pembangunan di Indonesia sampai saat ini belum merata hingga ke Papua. Dia mencontohkan bagaimana infrastruktur dan sumber daya manusia di Papua yang belum memadai. “Tenaga medis belum mencukupi. Apalagi, guru-guru. Tenaga pengajar masih minim sekali,” ujarnya. Akses Niatan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kondisi Papua, menurut Andreas Harsono dari organisasi pegiat hak asasi manusia Human Rights Watch, tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa menyoroti pelanggaran HAM, reformasi pejabat sipil dan militer, serta membuka isolasi wilayah tersebut. Selama ini, lanjut Andreas, terdapat lusinan kasus yang melibatkan dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi, militer, agen intelijen dan sipir penjara saat menghadapi warga Papua yang melakoni hak mereka untuk berkumpul. Pemerintah setempat juga amat membatasi akses wartawan dalam meliput Papua. “Padahal jurnalisme independen penting untuk membantu pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Papua,” kata Andreas. Dia menepis anggapan bahwa bila akses itu dibuka isu kemerdekaan Papua akan marak berhembus. “Selalu ada pihak yang paranoid. Omong kosong itu. Salah satu syarat agar sebuah wilayah bisa merdeka apabila didukung 2/3 anggota PBB. Selama ini hanya Vanuatu yang menyokong kemerdekaan Papua,” kata Andreas. Isu pemerataan pembangunan dan HAM merupakan dua aspek yang kerap mengemuka di Papua. Isu terkini ialah pengadilan terhadap dua wartawan Prancis yang ditangkap di Papua, dengan dakwaan menyalahgunakan visa kunjungan untuk melakukan kerja jurnalistik di provinsi tersebut.