Polisi yang menyamar lolos dari kasus seks
Empat polisi yang dituding berhubungan seks dengan orang terkait penyelidikan saat menyamar, lolos dari dakwaan pidana seksual, demikian kejaksaan menyatakan.
Polisi menyusup dan berhubungan seks dengan aktivis lingkungan Dinas Kejaksaan Crown (CPS) mengatakan, tak ditemukan bukti yang cukup untuk menuntut para petugas itu dengan pidana seks dan perkosaan. Mereka dituding telah memperdaya sejumlah aktivis politik agar mau melakukan hubungan seks. Selanjutnya kepolisian metropolitan London berencana menggunakan pasal penyalahgunaan prosedur. Penyelidikan ini bagian dari Operasi Herne, terkait kegiatan pasukan demonstrasi metropolitan (SDS). Sejumlah tuduhan dilancarkan, sesudah terungkapnya penyamaran detektif Mark Kennedy yang menyusup di kalangan aktivis lingkungan, pada 2011. Tak relevan Awalnya kejaksaan menyusun tuntutan untuk tudingan mengajak hubungan seks dengan alasan palsu, perilaku buruk di lembaga negara, dan pelanggaran Akta Kerahasiaan. Namun kejaksaan menyebut, fakta bahwa perempuan melakukan hubungan seksual tanpa mengetahui bahwa lelaki itu adalah petugas polisi, bukan merupakan hal yang relevan di bawah Hukum Tindak Seksual (SOA). Untuk disebut penyalahgunaan seksual, jaksa harus menunjukkan bahwa para petugas secara sadar menyalahgunakan posisinya agar terjadi hubungan seks. Dan bukti tentang ini tidak cukup, kata kantor jaksa, dan karenanya tidak akan ada tuntutan pidana. Polisi Metropolitan London selama ini bersikukuh, dua dari hubungan seksual yang dilakukan dari empat petugas yang diperkarakan, merupakan hubungan murni dan bukan taktik untuk melancarkan tugas penyamaran mereka. Dalam perkara terpisah, lebih dari 10 perempuan menggugat Polisi Metropolitan London untuk trauma emosional yang diderita akibat dugaan pidana seksual oleh enam polisi yang Harriet Wistrich, pengacara yang mewakili sejumlah perempuan itu mengecam keras keputusan kejaksaan. Ia menegaskan, para kliennya "bertekad untuk melanjutkan perjuangan membongkar pelanggaran besar (di kepolisian) dan menuntut keadilan dan pertanggungjawaban."