Petisi tolak RUU KUHP: 'Bukan hanya menyasar kelompok LGBT'
Pembahasan revisi RUU KUHP yang akan memperluas delik pidana asusila dikhawatirkan oleh sebagian warganet akan berpotensi mengkriminalisasi perempuan, korban perkosaan, anak, pasangan yang menikah secara adat, pasangan nikah siri, pasangan poligami, dan masyarakat pada umumnya.
Pembahasan soal isu perluasan delik pidana asusila dalam RUU KUHP dikhawatirkan akan mengkriminalisasi perempuan dan anak. Kekhawatiran itu muncul lewat sebuah petisi online yang diunggah di platform Change.org yang sejauh ini, pada Selasa (30/1) sudah ditandatangani lebih dari 8.000 orang sejak dimulai pada Senin (29/1) siang. Mereka menargetkan 10.000 tanda tangan. Menurut keterangan dalam petisi tersebut, "Perluasan makna zina dapat ditemukan pada Pasal 484 ayat (1) huruf e berbunyi "dipidana karena zina dengan penjara paling lama 5 tahun, laki-laki dan perempuan yang masing - masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan". "Pasal ini merupakan delik laporan yang artinya setiap orang dapat melaporkan perbuatan zina orang lain. Tentunya ini akan meningkatkan persekusi dan budaya main hakim sendiri di kelompok masyarakat. Masyarakat akan berlomba-lomba menjadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen dan ruang privasi lainnya akan semakin marak terjadi jika pasal ini disahkan," menurut pernyataan petisi itu lagi. RUU KUHP yang tengah dibahas di DPR diyakini akan memperkuat aksi persekusi yang terjadi di masyarakat. Pembahasan soal isu perluasan delik pidana asusila dalam RUU KUHP menjadi viral setelah sebuah rangkaian cuitan diunggah oleh aktivis Kate Walton dan dibagikan lebih dari 1.100 kali dan disukai hampir 900 kali. Sebelumnya, langkah sebagian partai politik di DPR yang akan memperluas delik pidana asusila dalam RUU KUHP sehingga dapat mempidanakan kaum LGBT dianggap pegiat hak asasi manusia sebagai langkah yang lebih dilatari oleh kepentingan politik menjelang pemilu. Namun, kemudian petisi ini menegaskan bahwa yang nantinya punya potensi terkriminalisasi bukan hanya kelompok LGBT, tapi juga perempuan, korban perkosaan, anak, pasangan yang menikah secara adat, pasangan nikah siri, pasangan poligami, dan masyarakat pada umumnya. Petisi tersebut juga menyoroti bahwa RUU KUHP nantinya bisa berdampak pada penghayat kepercayaan yang selama ini tak memiliki buku nikah karena kesulitan mencatatkan pernikahan. Beberapa warganet yang mengunggah peringatan menyatakan bahwa kerentanan atau potensi kriminalisasi bisa muncul pada korban pemerkosaan yang "tak bisa membuktikan pemerkosaan" atau jika "pelaku mengaku suka sama suka", selain juga rentan terjadi pada anak-anak yang dieksploitasi seksual karena tidak ada batasan umur dalam RUU tersebut. Sebagian warganet lain menyoroti tentang aturan hukum yang dinilai melewati batas kehidupan publik dan semakin masuk ke kehidupan pribadi warga. Namun sebagian warganet lain tetap mendukung rencana "perluasan pasal perzinaan di KUHP". Mahkamah Konstitusi, akhir tahun lalu, menolak upaya hukum yang memohon agar memperluas pasal perzinahan di KUHP. Putusan MK dihasilkan lewat 'dissenting opinion' dengan komposisi 5:4. lima hakim konstitusi yang menolak permohonan Permohonan tersebut diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia. Namun MK dalam putusannya kemudian menyatakan perubahan tersebut hanya bisa dilakukan melalui DPR. Mahkamah juga menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji-materi, tidak bertentangan dengan konsitusi. Tiga pasal KUHP yang dimohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi termasuk Pasal 284 tentang perzinaan, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan untuk diperluas ke konteks di luar pernikahan. Kemudian, Pasal 285 tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki dan Pasal 292 tentang percabulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya.