Target restorasi gambut pemerintah 'cukup berat'
Pemerintah sudah menetapkan rencana merestorasi 600.000 hektar lahan gambut di empat kabupaten sepanjang 2016, namun pengamat meragukan kemampuan pemerintah mewujudkannya.
Pemerintah Indonesia menargetkan restorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar pada 2020. Restorasi lahan gambut membutuhkan biaya besar, bisa jadi melampaui anggaran yang mampu disediakan pemerintah. “Kalau satu hektar restorasi sampai tuntas perlu Rp30 juta, 600.000 hektar berarti Rp18 triliun. Padahal anggaran yang tersedia tidak sebanyak itu,” kata Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) dan guru besar IPB Herry Poernomo pada BBC Indonesia. Presiden Joko Widodo membentuk BRG awal 2016 lalu dengan misi restorasi lahan gambut seluas dua juta hektar dalam waktu lima tahun. Lahan yang direstorasi tersebar di tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Menurut Herry, demi mencapai target tersebut Badan Restorasi Gambut, BRG perlu bekerja sama dengan perusahaan pemilik wilayah konsesi, pemerintah daerah, dan masyarakat, langkah yang juga tak mudah. “Tapi bukan berarti mustahil,” ujarnya. Pada tahun ini, BRG menargetkan 30% dari luasan itu, yaitu 600.000 hektar, di empat kabupaten—Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, dan Meranti di Riau. ‘Rewetting dan revegetasi’ Upaya BRG berfokus pada rewetting (pembasahan kembali) dan revegetasi (penanaman kembali) di lahan gambut. Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, pihaknya akan memasang sekat di lahan-lahan gambut supaya air yang ditampung di musim hujan tidak mengalir ke tempat lain. Dengan gambut yang basah, risiko kebakaran pun berkurang. Setelah itu, dia melanjutkan, lahan ditanami tanaman yang tidak mudah terbakar atau tanaman pangan, misalnya sagu. “Kebakaran itu membutuhkan sumber api dan bahan bakar. Yang kami lakukan dengan rewetting (pembasahan kembali) adalah mengurangi bahan bakarnya. Sementara sumber api, yaitu orang yang membakar, akan kami rangkul lewat komunikasi dan sosialisasi,” ujarnya kepada wartawan dalam temu media, Kamis (10/03). Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengaku telah mengajak sejumlah perusahaan kelapa sawit merestorasi lahan gambut di wilayah konsesi mereka sendiri. Nazir menambahkan, BRG sedang menjalin kerja sama dengan sejumlah universitas Jepang dalam merancang sistem peringatan dini khusus lahan gambut. Sistem peringatan ini akan melengkapi sistem BNPB. “Kalau sistem BNPB mengawasi apa yang terjadi di atas tanah, kami akan mengawasi di bawahnya; seperti apa kedalaman air di lahan gambut,” jelas Nazir. Pemetaan kawasan di kabupaten yang akan direstorasi masih dalam proses, namun Nazir telah bertemu dengan perwakilan sejumlah perusahaan pemilik konsesi di empat kabupaten tersebut. Menurut dia, perusahaan mau bekerja sama. “Saya sudah bicara dengan sejumlah perusahaan kelapa sawit dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Mereka semua sepakat untuk melindungi lahan gambut yang masih bagus, sedangkan bagi yang sudah ditanami akan ditinjau case per case,” tuturnya. Adapun soal dana, Nazir berharap setengahnya bisa tertutupi oleh perusahaan kelapa sawit yang merestorasi lahan gambut di wilayah konsesinya sendiri. Dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun. Direktur Save Our Borneo, Nordin, mengaku pesimis dengan target yang dicanangkan BRG. Pegiat lingkungan itu berpendapat, setidaknya di Kalimantan Tengah, restorasi dengan rewetting dan revegetasi butuh waktu lebih dari satu tahun. Hal itu karena dua proses tersebut tidak dapat bersamaan dan memerlukan perhitungan matang. Penutupan kanal, kata Nordin, tak bisa sembarangan karena terdapat sejumlah lokasi yang telah dimanfaatkan masyarakat untuk jalan, lahan pertanian, dan permukiman Selain itu diperlukan studi tata air yang lengkap sebelum lahan gambut bisa ditanam kembali; dan kira-kira butuh satu tahun untuk menemukan teknologi revegetasi yang tepat, termasuk menilai ketinggian muka air. “Bisa jadi salah komoditas dan salah tempat tanam. Ada tanaman yang ditanam di tempat yang dalam sekali, padahal dia tidak bisa tumbuh kalau tergenang air,” kata Nordin kepada BBC Indonesia. Menurut dia, data yang ada mengenai muka air di lahan gambut–termasuk data dari Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar pada 1995 yang gagal—menjadi kurang relevan sejak kebakaran hutan tahun 2015 karena terjadi penurunan lahan gambut akibat kebakaran. “Kalau tahun kemarin mungkin (permukaan tanah) hanya tenggelam 10 cm ketika hujan, sekarang sudah menjadi 20 atau 30 cm,” ujar Nordin. Nordin menganggap upaya restorasi dengan target luasan kurang tepat karena terdapat wilayah restorasi yang terlanjur dimanfaatkan masyarakat. Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan masalah sosial. “Yang lebih penting bukan soal luasan tapi soal partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan bencana ekologis akibat kerusakan lahan gambut ini. Bagi masyarakat, ini bukan proyek yang harus menghabiskan sekian hektar. Ini harus jadi sesuatu yang berkelanjutan,” tegasnya. Nordin juga menambahkan, upaya restorasi harus disertai penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar kaidah pengelolaan gambut bahkan melanggar hukum. Kebakaran hutan di lahan gambut pada tahun 2015 mengakibatkan kabut asap di Sumatra dan Kalimantan selama berminggu-minggu dan merambah ke negara tetangga. Dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun.