Blokade Mimika 'tak akan jadi' konflik sipil-polisi terakhir di Papua
Aliansi Mahasiswa Papua memprediksi kejadian di dua desa di Tembagapura, Mimika, yakni Banti dan Kimbely, tidak akan menjadi konflik terakhir antara kelompok proreferendum dengan personel TNI-Polri.
Aliansi Mahasiswa Papua beberapa kali berunjuk rasa di Jakarta menuntut pemerintah menggelar referendum di provinsi paling timur Indonesia itu. Frans Nawipa, perwakilan aliansi itu, menyebut kelompok pro-referendum akan terus melakukan beragam cara untuk menutut pemerintah pusat memberikan warga Papua 'hak menentukan nasib sendiri'. "Ini tidak akan berhenti sampai Indonesia mau duduk berunding. Semua rentetan perjuangan masyarakat Papua akan dilakukan secara damai dan juga bersenjata," kata Frans di Jakarta, Selasa (14/11). Dalam lima hari terakhir, polisi mengklaim Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengisolasi lebih dari 1.000 warga kampung Banti dan Kimbely. Polda Papua menuding TPN-OPM menutup akses dari dan menuju dua kampung itu menggunakan alat berat milik PT Freeport Indonesia serta melarang para lelaki di sana ke luar desa. "Kami tengah berupaya untuk membuka akses jalan. Selain memblokade, mereka juga merusak akses dengan membuat lubang," kata Kepala Polda Papua, Irjen Boy Rafly Amar. Selasa pagi tadi, sekitar pukul 8.00 WIT, Polda Papua menyatakan seorang karyawan PT Freeport Indonesia terkena peluru yang ditembakkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di mile 69, kawasan tambang di Tembagapura. Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menyebut setidaknya 30 anggota TPN-OPM memegang senjata api selama blokade akses ke Banti dan Kimbely. Selama ini kepolisian mengasosiasikan TPN-OPM sebagai KKB. Adapun, mile 69 yang berada di kawasan raksasa tambang Freeport berada tak jauh dari Banti dan Kimbely, dua kampung disebut polisi diisolasi TPN-OPM. Juru bicara TPN-OPM, Hendrik Wanmang, hingga saat ini belum membalas komunikasi yang diupayakan oleh BBC Indonesia. Namun kepada sejumlah media massa, Hendrik menyebut kepolisian menyebarkan berita bohong yang mendiskreditkan kelompoknya sebagai pembunuh dan pemerkosa warga sipil. Menurut Frans Nawipa, kelompok proreferendum ingin pemerintah Indonesia membicarakan desakan 'penentuan nasib sendiri' di tingkat internasional. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah negara di kawasan Pasifik mendorong PBB agar mengambil tindakan tertentu atas desakan beberapa kelompok proreferendum di Papua. Namun dalam Sidang Umum PBB, para diplomat Indonesia menolak usulan itu dan sekaligus membantah tudingan pelanggaran hak asasi di dua provinsi di wilayah itu. "Kawasan regional Pasifik sedang mendorong Indonesia mengakui kedaulatan politik. Duduk dalam meja perundingan adalah alternatif. Saya kira aksi militer di Papua belum akan berhenti," kata Frans. Kelompok proreferendum, tambah Frans, meminta pemerintah pusat memberikan warga Papua hak menentukan nasib sendiri, seperti yang dilakukan Amerika Serikat kepada Puerto Rico, Prancis pada New Kaledonia, dan Sudan kepada Sudan Selatan. Kejadian di Mimika berdekatan dengan peringatan hari lahir OPM yang selama ini diklaim jatuh pada tanggal 1 Desember. Di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan mendahulukan dialog dengan TPN-OPM ketimbang operasi bersenjata dengan mengatakan kontak tembak antara kepolisian dengan kelompok itu berpotensi menimbulkan korban jiwa. "Tapi kalau tidak dicapai (kesepakatan) tentu pemerintah mementingkan kepentingan rakyat yang lebih besar. Harus tegas juga untuk menyelesaikan itu, tapi sekarang harus secara persuasif supaya jangan muncul korban yang banyak," kata Kalla.