Jelang debat kelima, kedua capres perlu sampaikan 'solusi konkret' soal ekonomi
Dua calon presiden dan wakil presiden akan berhadapan dalam debat terakhir, Sabtu (13/4) malam.
Debat capres-cawapres terakhir mengusung tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta perdagangan dan industri. Debat mengusung tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta perdagangan dan industri. Tema debat dinilai KPU dekat dengan masalah kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga diperkirakan akan menyedot perhatian publik. Apa yang akan menjadi titik berat kedua pasangan calon? Jokowi siapkan angka, Prabowo siap dengan serangan Menurut Usman Kansong, selaku kepala tim komunikasi politik Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jokowi akan menyampaikan capaian ekonomi bermodalkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lainnya dalam debat terakhir. Antara lain data pengangguran yang, menurut BPS, terpangkas dari 5,94% menjadi 5,13% dalam kurun waktu Agustus 2014 hingga Februari 2018. Ada pula data pertumbuhan ekonomi yang dinilai Usman stabil di tengah kelesuan ekonomi global. Data lainnya dari Sekretariat ASEAN yang mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tertinggi di kawasan pada 2018, yang mencapai lebih dari US$1 triliun. "Kita mendapat pertumbuhan 5% lebih, dan nomor tiga di G20, setelah China dan India. Lima persen itu stabil, banyak negara yang memuji kita," kata Usman. Menurutnya, pertumbuhan ke depan akan diupayakan Jokowi dari semula ditopang oleh konsumsi menjadi ditopang oleh produksi. Hal ini bakal terwujud berkat sokongan infrastruktur yang mulai berfungsi. "Tanpa infrastruktur bagaimana kita memproduksi pangan besar-besaran kalau tidak ada bendungan," katanya. Akan tetapi klaim kubu pasangan Jokowi-Ma'ruf tersebut akan dipatahkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Rahayu Saraswati selaku juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang sekarang tak seperti janji Jokowi pada 2014. "Terserah kondisi ekonomi seperti apa, janjinya dulu 7-8%," kata Rahayu. Sementara Andre Rosiade, juru bicara BPN lainnya, mengklaim Prabowo akan membuat gebrakan. "Pak Prabowo akan membangun ekonomi 8%," janjinya. "Pak Prabowo yang akan mewujudkan janji (Jokowi)," lanjutnya. Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, menyatakan pertumbuhan ekonomi 5%—meski nomor tiga di G20-—kurang bisa dibanggakan. "Dengan kekuatan ekonomi yang diperkirakan nomor 5 tahun 2030, dan hanya tumbuh 5% dengan usia produktif yang besar, maka kita khawatir akan masuk dalam jebakan kelas menengah," katanya. Dia menambahkan tantangan global memang besar. Namun, pertumbuhan bisa digenjot lagi, maksimal 6 % sampai lima tahun ke depan. Meski demikian, Bhima menilai janji Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan menjadi 8% sebagai "mimpi". "Kalau Pak Prabowo tanpa hitung-hitungan yang matang, agak sulit diterima dengan akal sehat bisa capai pertumbuhan 6-8%. Jangan sampai mengulang mimpi-mimpi yang tidak realistis," jelasnya. Jokowi andalkan infrastruktur, Prabowo gratiskan tol Tim paslon 02 menyiapkan Sandiaga Uno sebagai kepala investasi Indonesia. "Bang Sandi akan menjadi Chief Investment Indonesia," kata Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Adapun Prabowo kata Andre, akan memastikan MoU bisnis dalam investasi yang sudah ada akan terlaksana. Sedangkan untuk memacu pertumbuhan investasi, pasangan Prabowo-Sandi menggagas penggratisan tol Jagorawi sampai Semarang. "Lalu kita bangun infrastruktur pakai semen dan baja dari nasional bukan impor," papar Andre. Capres petahana Joko Widodo diprediksi akan mengedepankan capaian pembangunan infrastruktur dalam debat terakhir. Adapun capres Prabowo menggagas penggratisan tol Jagorawi sampai Semarang. Sementara Usman Kansong dari tim paslon 01 mengklaim investasi telah berdatangan ke dalam negeri. "Komitmen dan portofolio meningkat," katanya. Untuk melancarkannya, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan berfokus menangani tiga penghambat. "Ada tiga faktor yang menjadi penghambat selama ini. Nomor satu, infrastruktur. Kemudian, birokrasi. Nomor tiga, penegakan hukum," papar Usman. Usman juga memamerkan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia yang membaik. Betulkah demikian? Bhima Yudhistira punya catatan lain. "Realisasi investasi penanaman modal asing tahun 2018 minus 8,8%," ungkapnya. Sebabnya, reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah Jokowi terganjal oleh tumpang tindihnya aturan daerah. "Misalnya online single submission OSS yang ada di pemerintah pusat atau BKPM, di masing-masing daerah mereka punya sistem (Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu) sendiri," jelas Bhima seraya menambahkan kondisi ini menyebabkan izin invetasi terhambat. Usman Kansong mengakui hal tersebut. Menurutnya, itulah mengapa sinkronasi akan digenjot. "Lewat pertemuan-pertemuan dengan kepala daerah." Adu genjot pajak yang kurang greget Prabowo-Sandi, kata Rahayu Saraswati, akan memaparkan strategi atas janji mereka untuk menggenjot rasio pajak hingga 16%. Namun, menurutnya, ini bukan berarti tarif pajak akan naik. "Akan ada banyak pajak yang justru akan diringankan, dihilangkan, serapan pajaknya justru dengan meningkatkan good governance, ada transparansi dan e-buggeting," paparnya. Usman Kansong dari kubu Jokowi-Ma'ruf, mengatakan, cara yang ditempuh kubu paslon 02 membingungkan. "Di sisi lain ingin menaikkan rasio pajak, di sisi lain menghapus." Tim paslon 01, cetus Usman, punya program meningkatkan tax ratio menjadi 13% sampai 2024. "Kenapa kita tidak sebesar yang disampaikan 02, karena harus ada keseimbangan kalau pajak digenjot pengusaha akan merasa ditekan," lanjutnya. Selain itu, dia menonjolkan pemerintahan Jokowi yang dia klaim sukses menghelat amesti pajak dan sistem online yang terus dikembangkan. Dari pemaparan kedua kubu, siapa yang lebih unggul dalam soal pajak? Menurut Bhima Yudistira tidak ada. "Prabowo hanya menirukan janji Pak Jokowi 2014 lalu, karena target tax ratio 16% rencana Pak Jokowi," katanya. Tapi realisasinya, kata Bima, baru 11,5%. Sedangkan perbaikan data, keterbukaan informasi, menurutnya, tidak ada yang baru karena saat ini sudah mulai berjalan. "Tidak perlulah bicara kebocoran-kebocoran, kita butuh solusi konkretnya," lanjut Bhima. Solusi konkret itu, Bhima memaparkan, jika capres berani menyatakan akan memisahkan Direktorat Jendral Pajak dari Kementerian Keuangan sehingga bisa lebih profesional seperti di beberapa negara maju. "Kalau yang bicara seperti itu, poin plus." Topik ekspor dan impor besar kemungkinan akan dibahas dalam debat capres-cawapres terakhir. Neraca perdagangan yang defisit bakal jadi umpan Ekonomi pemerintahan Jokowi dikritik oleh kubu Prabowo karena impor yang membumbung tinggi dan menyebabkan defisit neraca perdagangan curam. Pada 2018 angkanya mencapai US$8,57 miliar. Soal ini diperkirakan Andre Rosiade dari kubu paslon Prabowo-Sandi, akan dilontarkan dalam debat. Salah satu yang ditudingkan adalah tingginya impor pangan. Usman Kansong mengklaim defisit masih aman karena di bawah 3% sebagaimana ditetapkan undang-undang. Kata dia, itu terjadi karena besarnya impor BBM untuk menjaga ketersediaan. Tentang impor pangan, menurutnya itu dibutuhkan untuk cadangan. "Untuk menjaga kestabilan harga, karena cuaca di Indonesia tidak stabil," katanya. Yang penting, menurut Usman, saat ini ada upaya menggenjot ekspor. Salah satunya dengan membantu pendanaan. Andre Rosiade mengatakan Prabowo akan menawarkan rencana ekspor energi terbarukan dan pangan. "Kita akan melakukan big push strategy di bidang agro industri, dari 10 juta hektar hutan," kata Andre. Lepas dari pemaparan jubir kedua kubu paslon, Bhima Yudistira mencatat bahwa hanya sedikit pernyataan yang muncul baik dari Jokowi maupun Prabowo tentang bagaimana harus menggenjot ekspor dan mengurangi impor. Menurutnya, kedua paslon tidak menyampaikan gagasan konkret. Ekspor yang muncul pun saat ini masih terpaku pada komoditas yang belum diolah maksimal. Padahal, Indonesia mestinya mampu membuat terobosan, misalnya dengan menggenjot ekspor yang berdaya saing. "Sehingga produk yang dilempar bukan barang mentah." Salah satu capres menyebut kemiskinan turun, yang lain mengatakan ada keluarga kelaparan bahkan bunuh diri karena ekonomi. Kesejahteraan sosial Usman Kansong mengklaim Jokowi-Ma'ruf punya sederet program untuk kesejahteraan sosial yang berjalan baik. Hasilnya, kemiskinan bisa turun di bawah dua digit (Februari 2018). Program-program itu termasuk BBM satu harga serta pembangunan wilayah luar Jawa. "Ada retribusi aset, lewat perhutanan sosial, PKH Program Keluarga Harapan," lanjutnya. PKH melalui program MEKAR dan UMI, kata Usman, telah banyak membantu kelompok perempuan. Namun, sebagaimana dipaparkan Rahayu Saraswati, program kesejahteraan sosial yang dilakukan petahana tidak efektif. Misalnya, dalam PKH. "Kurang koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, sehingga kurang efektif." Menurut Rahayu pemerintahan Prabowo bisa melanjutkan program serupa. "Kita maksimalkan bagaimana membuat program itu efektif dan terkoordinasi." Ekonom Bhima Yudistira melihat kedua capres akan mengeluarkan klaim masing-masing. Salah satu capres menyebut kemiskinan turun, yang lain mengatakan ada keluarga kelaparan bahkan bunuh diri karena ekonomi. Bhima mengingatkan bahwa kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari angka-angka, "Angka yang turun masih menyisakan kemiskinan yang struktural, atau orang-orang yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Ini yang harus segera dibantu," katanya. Bhima menambahkan, semestinya kedua capres bisa menyampaikan terobosan untuk mengurangi kemiskinan dengan langkah konkret. "Mendorong lapangan kerja di desa, memanfaatkan dana desa misalnya. Kalau dua-duanya hanya bicara soal bansos, tidak ada yang menarik." Pengamat ekonomi menilai yang semestinya dibahas dalam debat capres adalah bagaimana mengelola digitalisasi ke sektor produksi. Industri yang terlupakan dan start up yang tidak menyentuh sektor produksi Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan kedua pasangan capres tidak ada yang membahas industri secara serius. Investasi yang akan digenjot, kata Bhima, akan sulit mencapai pertumbuhan tinggi jika tidak disokong sektor manufaktur. Pasangan Jokowi-Ma'ruf yang berulang kali menyinggung industri 4.0 hanya berkutat pada industri bidang jasa. Kedua paslon dinilai masih berpikir konvensional. Misalnya, dalam urusan tenaga kerja. Pada debat sebelumnya, kedua pasangan calon sepakat perlunya menyambungkan SDM dan industri meski mengusung istilah berbeda. Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menggunakan istilah link and match. Sedangkan cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin, mengusung pencocokan dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Bhima memprediksi strategi ini masih akan ditonjolkan. Namun, kata Bhima, keduanya hanya mengurusi pasokan tenaga kerja, tapi tidak diimbangi dengan memikirkan permintaan tenaga kerja itu sendiri yang semestinya datang dari industri. "Kalau permintaan industri kita masih rendah, padahal industri dan pertanian serapan tenaga kerjanya ada di situ, bagaimana mungkin akan menyerap lulusan SMK agar tidak menganggur," katanya. Hal lain yang semestinya dibahas dalam debat adalah bagaimana mengelola digitalisasi ke sektor produksi. Kedua pasangan calon presiden-calon wakil presiden, kata Bhima, ingin melompat terlalu jauh ke sektor jasa. "80% start up digital yang jumlahnya 2.000, kebanyakan masuk ke sektor jasa, bahkan tidak terkoneksi tidak sektor pertanian dan produksi manufaktur," lanjut Bhima. Itu sebabnya, menurut Bima, start up harus diarahkan ke sektor produksi. Debat kelima pilpres 2019 akan mempertemukan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Sabtu (13/4). Tentang debat kelima Debat kelima pilpres 2019 akan mempertemukan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Bertindak sebagai media penyelenggara debat yaitu TVOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV. KPU telah menunjuk Balques Manisang dan Tomy Ristanto sebagai moderator. Balques merupakan pembawa acara di TVOne, sedangkan Tomy Ristanto adalah pembawa acara NET TV. KPU juga telah menunjuk sepuluh panelis debat kelima yaitu: