Perpres pengungsi luar negeri 'harus jawab' masalah utama pengungsi
Walaupun Peraturan Presiden Nomor 125 tentang pengungsi luar negeri dianggap langkah maju, kehadirannya diragukan dapat menjawab akar masalah.
Pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar yang tinggal sementara di kota Medan, Sumatra Utara, Februari 2017. Saat ini Indonesia sedang mensosialisasikan perpres itu di tengah kehadiran sekitar 14.000 pengungsi dari luar negeri yang masih terkatung-katung. Kehadiran aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu diharapkan dapat 'memperbaiki koordinasi antarkementerian dan lembaga yang selama ini dianggap lemah'. Peraturan presiden itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengatakan, kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Para pengungsi Rohingya dari Myanmar dibawa ke penampungan sementara di Aceh Besar, pada 2013 lalu. "Dengan adanya perpres ini, maka kepolisian, TNI bisa ikut serta. Juga Kemendagri. Yang tadinya tidak punya payung hukum, sekarang ada payung hukum," kata Ronny F Sompie dalam jumpa pers, Senin (24/07) di Jakarta. Sebelum ada perpres, masalah pengungsi luar negeri seolah-olah menjadi tanggung jawab pihak keimigrasian, kata Ronny. Kini penanganan masalah pengungsi luar negeri ini akan dikoordinasi oleh Kantor Kemenkopolhukam. Sebuah kapal berisi pengungsi Bangladesh dan Myanmar mendarat di Aceh, pertengahan 2015. "Dan penanganan pengungsi akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian," tambah Ronny. Pemerintah saat ini terus mensosialisasikan isi peraturan itu terutama di sejumlah provinsi yang perairannya sering didatangi pengungsi. Adapun tugas yang diembankan kepada pemerintah daerah adalah menyediakan penampungan bagi pengungsi dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat, jelasnya. Pengungsi Rohingya di lokasi penampungan sementara di Aceh, pertengahan 2015. Kehadiran perpres ini sejak awal diusulkan para pegiat kemanusiaan, karena ketiadaan aturan yang jelas membuat pengungsi acapkali lebih didekati pada sisi keamanan ketimbang kemanusiaan. Persoalan mendasar pengungsi Walaupun penerbitan perpres ini dianggap sebagai sebuah kemajuan, tetapi menurut pakar hukum pengungsi, Enny Soeprapto, peraturan teknis ini tidak menjawab persoalan mendasar krisis pengungsi. "Di dalam hal pengaturan secara terkoordinasikan, memang ada kemajuan, tetapi tidak menyentuh masalahnya akarnya," kata Enny kepada BBC Indonesia, Senin (24/07) malam. Enny menjelaskan, tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak bisa ditempatkan di negara ketiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Salah-seorang pengungsi etnik Rohingya dari Myanmar yang ditempatkan sementara di Aceh, pertengahan 2015 lalu. "(Masalah) Ini tidak terjawab oleh perpres itu," tegasnya. "Jadi, ini harus ada kebijakan." Idealnya, lanjutnya, Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka karena pertimbangan politik. "Maksimum bersedia menerima pengungsi, tetapi keputusan penentuan statusnya ditentukan pemerintah. Dan yang minimum, dalam hal pengungsi tidak bisa ditempatkan negara ketiga dan tidak bisa dipulangkan ke negara asalnya, akan ditampung di Indonesia," paparnya. Enny menjelaskan bahwa persoalan pengungsi merupakan isu kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab dunia internasional, diantaranya Indonesia. "Ini bukan masalah ekonomi," katanya. "Ini salah-satu sumbangsih bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berskala internasional," tandasnya. Karena itulah, Enny sejak awal menganjurkan agar Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951, tetapi pemerintah Indonesia sejauh ini belum melakukannya. Sekitar 14.000 pengungsi Sekitar dua tahun lalu, Indonesia kembali dikejutkan oleh kehadiran pengungsi etnik Rohingya asal Myanmar yang terdampar di sejumlah perairan Indonesia, diantaranya di Aceh. Salah-seorang di antara mereka, Ko Aung Naing Win, masih teringat apa yang dialami saat terkatung-katung di laut lepas setelah meninggalkan negaranya karena merasa tidak aman. "Saya masih ingat di laut tidak ada makanan, tidak ada minum," ungkap Naing Win kepada BBC Indonesia. Sejak lima tahun lalu, Naing Win bersama lebih dari seratus pengungsi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi di Makasar, Sulawesi Selatan. Dia mengaku sudah lama berharap agar permintaannya sebagai peminta suaka segera ditindaklanjuti. "Saya dan teman-teman pusing, belum juga diproses," kata pria berusia 24 tahun ini. Bersama migran ekonomi asal Bangladesh, orang-orang Rohingya beristirahat setelah diselamatkan di Aceh pada Mei 2015. Di Indonesia saat ini ada sekitar 14 ribu pengungsi yang ditampung oleh Keimigrasian di berbagai daerah, seperti di kota Medan, Tanjung Pinang, Balikpapan, hingga Jayapura. Sebagian besar dari Afghanistan, Somalia, Myanmar dan Irak, mereka menjadikan Indonesia sebagai transit sebelum menuju negara tujuan, seperti Australia. Nasib mereka masih terkatung-katung karena negara tujuan menolak atau kuota penerimaan yang tersedia jauh lebih sedikit dari jumlah pemohon. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, Indonesia bersedia menampung sementara mereka karena alasan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia mengikuti prinsip non-refoulement, yaitu melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup mereka terancam karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan.