PM Thailand bantah salahgunakan wewenang
Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, hadir dalam sidang Mahkamah Konstitusi di ibukota Bangkok untuk menghadapi dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.
PM Yingluck Shinawatra saat meninggalkan Mahkamah Konstitusi, Selasa 6 Mei. Gugatan diajukan para senator yang berpendapat partai pimpinan Yingluck mendapat keuntungan dari pergantian Kepala Keamanan Nasional, Thawil Pliensri, yang dianggap berlangsung "tidak sah". Sementara para pendukungnya menuduh mahkamah berpihak menyudutkan Yingluck dan melihat gugatan sebagai upaya untuk menjatuhkannya. "Saya menolak dakwaan. Saya tidak melanggar undang-undang apapun, saya tidak mendapat keuntungan dari penunjukan (pejabat baru)," tegasnya di ruang sidang. Dia menambahkan pergantian Thawil untuk kepentingan Thailand. Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan dalam kasus ini Rabu 7 Mei. Wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head, melaporkan para menteri kabinet sudah mengancam akan menggelar unjuk rasa besar jika keputusan sampai membuat pemerintahan sementara tidak bisa berfungsi. Thailand menghadapi kebuntuan politik sejak maraknya unjuk rasa antipemerintah tahun 2013 untuk menuntut PM Yingluck mengundurkan diri karena dianggap berada di bawah bayang-bayang kakaknya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer tahun 2006 lalu. Pemerintah sementara pimpinan Yingluck dan Komisi Pemilihan sudah sepakat untuk menggelar pemilu pada 20 Juli setelah pemilu Februari lalu dianggap tidak konstitusional. Yingluck juga sedang menghadapi dakwaan terkait dengan program subsidi beras yang dituduh sarat dengan korupsi.