Malaysia 'bebas kabut asap dari kebakaran hutan' di Indonesia: Faktor hujan atau keseriusan pemerintah?
Apa faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan di wilayah Indonesia dalam dua tahun terakhir ini tidak menyebabkan kabut asap yang tersebar hingga ke Malaysia?
Seorang petugas memasang masker kepada seorang bocah di Kuala Lumpur, Malaysia, 23 Juni 2013, ketika kabut asap melanda wilayah itu akibat kebakaran hutan di wilayah Indonesia. Dua tahun lalu, warga Malaysia merasakan langsung kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, sehingga Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menuntut Indonesia bersikap serius menangani masalah itu. Saat itu, semua kegiatan belajar di sekolah-sekolah harus diliburkan di sebagian besar wilayah negara itu, karena kehadiran kabut asap itu dikategorikan "sangat tidak sehat", bahkan satu daerah menyebutnya masuk kategori "tingkat berbahaya". Reaksi Indonesia saat itu, seperti dinyatakan Presiden Joko Widodo, menyatakan kabut asap merupakan "masalah yang tidak bisa diatasi dengan cepat". Presiden Jokowi kemudian meyakini persoalan kabut asap ini akan berkurang seiring perbaikan penanganannya dan aspek penegakan hukum. Di sela-sela Konsultasi tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia, PM Najib Razak menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo terkait upaya keseriusan Indonesia menangani kabut asap. Dua tahun kemudian, masih terkait kabut asap, di sela-sela Konsultasi tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia di Kuching, Malaysia, Rabu (22/11), sebuah ucapan "terima kasih" dilontarkan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kepada Presiden Joko Widodo, "Saya mau ucapkan terima kasih kepada kerajaan (pemerintah) Republik Indonesia. Sudah dua tahun Malaysia tidak alami masalah jerebu," kata Najib. Jerebu adalah bahasa Malaysia untuk kabut asap. Dua tahun lalu, warga Malaysia merasakan langsung kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Di hadapan Presiden Jokowi, Najib kemudian menambahkan: "Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Indonesia dan juga pemerintah Indonesia atas komitmen mereka untuk menjamin wilayahnya bebas dari kabut asap." Dia menambahkan, dalam dua tahun terakhir, warga Malaysia bisa menikmati udara bersih. "Ini memberikan kelegaan terhadap rakyat Malaysia, termasuk Sarawak. Cuacanya sudah lega, enaklah," ungkapnya. Dalam akun Facebooknya, Presiden Jokowi kemudian menceritakan ulang ucapan PM Najib tersebut: "PM Najib menyampaikan bahwa upaya tersebut tak lepas dari perhatian serius yang diberikan pemerintah Indonesia." BMKG: Faktor hujan Intensitas hujan yang menunjukkan trend peningkatan pada 2016 dan 2017, dibanding 2015, dianggap sebagai salah-satu faktor yang dapat mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan, demikian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Bahaya kebakaran hutan berkurang seiring dengan adanya peningkatan intensitas hujan," kata Kepala humas BMKG, Hary Tirto Djatmiko kepada BBC Indonesia, Kamis (23/11) sore. Kawasan hutan di wilayah Sumatera Utara, 31 Maret 2015. Menurutnya, jika dibandingkan 2015, intensitas hujan pada tahun ini masuk kategori "normal". "Secara musim, tahun 2017 tidak sekering 2015 dan tidak sebasah 2016," katanya. Dua tahun lalu, pada bulan September, Oktober, November, hingga Desember, sebagian wilayah Indonesia masuk kategori "kering". Sisa-sisa pembakaran hutan di wilayah Kuala Cenaku, Provinsi Riau, 21 November 2007. "Saat ini lebih banyak peningkatan intensitas hujan dan mengurangi titik panas yang ada belakangan ini," ungkapnya. Sampai Juli lalu, kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah Aceh. BMKG memperkirakan intensitas hujan yang menunjukkan trend peningkatan ini akan terjadi hingga Februari nanti. Keseriusan pemerintah? Setidaknya sampai Oktober 2017 lalu, di berbagai wilayah di Provinsi Riau, masih dijumpai kebakaran lahan dan hutan yang diperkirakan mencapai seluas 40 hektar. Namun menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dumai, Tengku Ismed, kebakaran di wilayahnya berangsur berhasil dipadamkan seiring turunnya hujan secara kontinyu mulai akhir Oktober. Seorang warga di wilayah Kampar, Riau, berusaha memadamkan api, 29 Juni 2013. "Karena faktor hujan," kata Tengku Ismed saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (23/11). Sejak akhir Oktober, menurutnya, hujan terus terjadi secara kontinyu di wilayah Dumai dan sekitarnya. "Sampai hari ini (masih turun hujan)," ungkap Ismed kemudian menambahkan, situasi seperti ini tidak terlihat dua tahun silam. "Namun selain faktor hujan, sudah ada kesadaran masyarakat yang cukup tinggi (tidak membakar lahan) dan kami dengan pihak terkait terus melakukan pemantauan," katanya. Dua orang warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berusaha mematikan kobaran api yang melalap lahan tidak jauh dari kediaman mereka, 3 Oktober 2015. Musim pembukaan lahan berakhir? Pimpinan LSM lingkungan, Walhi Sumatera Selatan, Hadi Sujatmiko mengakui berkurangnya kabut asap akibat kebakaran hutan pada tahun ini tidak terlepas pula dari berakhirnya musim pembakaran hutan dan lahan. "Pada tahun 2016 dan 2017 proses land clearing (pembakaran lahan dan hutan) sudah selesai baik oleh HTI maupun perkebunan, sehingga dampaknya tidak ada lagi pembakaran yang masif dilakukan," kata Hadi Sudjatmiko kepada BBC Indonesia, Kamis (23/11) sore. Kondisi hutan di wilayah Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, 10 Desember 2010. Proses pembakaran lahan menurutnya dilakukan dua tahun lalu yang dampaknya membuat kabut asap itu menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura. "Di tahun 2015, mereka membutuhkan lahan yang banyak untuk mencukupi pabrik pulp and paper yang akan beroperasi," ungkapnya. Perpanjangan moratorium izin hutan dan lahan Namun demikian, Hadi mengakui, pembakaran hutan di wilayah Sumsel agak berkurang setelah pemerintah disebutnya telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan pembakaran hutan. Kebakaran hutan di wilayah Aceh pada 2016 lalu. "Walau belum maksminal, ada upaya penegakan hukum dari pemerintah. Itu salah-satu yang menyebabkan kebakaran (hutan dan lahan di Sumsel) tidak terjadi secara masif seperti tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya," tegasnya. Dia kemudian mencontohkan upaya gugatan hukum terhadap pemilik sebuah perusahaan di Sumsel. "Ada beberapa gugatan hukum oleh pemerintah, misalnya, terhadap PT BMH, walau proses kasasinya tidak dilanjutkan." Selain itu, lanjutnya, berkurangnya kebakaran hutan dalam skala besar tidak terlepas dari keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang moratorium (penundaan sementara) izin hutan dan lahan yang sudah berjalan enam tahun. Keputusan perpanjangan itu dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut.