Empat mahasiswa Papua dibidik pasal makar di Manado
Kepolisian Resort (Polres) Kota Manado menyerukan agar ketidakhadiran mereka dalam sidang prapradilan yang diajukan empat mahasiswa Papua tidak 'ditafsirkan macam-macam.'
Puluhan mahasiswa asal Papua mengungkapkan solidaritas terhadap empat rekan mereka yang ditahan dengan pasal makar. "Iya, kami memang tidak hadir," kata Kasat Reskrim Polres Manado Kompol Edwin Humokor kepada wartawan Manado, Eva Aruperes, yang menghubunginya lewat telepon selular, Selasa (24/01). "Kami masih melengkapi berkas-berkas terkait kasus tersebut," katanya, namun enggan menjelaskan lebih jauh. Namun, kata Edwin Humokor, "mohon ketidak-hadiran itu tidak terlalu dibesarkan oleh media." "Jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dengan adanya kasus ini. Misalnya, ada pihak yang mungkin ingin merusak NKRI," tambahnya. Sebelumnya, terkait sidang praperadilan yang diajukan empat mahasiswa, puluhan mahasiswa asal Papua di Manado melakukan aksi jalan kaki dari Asrama Papua di Kelurahan Bahu ke Pengadilan Negeri (PN) Manado. "Ini bentuk solidaritas kami terhadap empat teman yang sekarang masih mendekam di sel tahanan Polresta Manado. Kami tidak bikin aksi demo, tapi ingin menghadiri persidangan ini," ujar Permenas Wolom, salah satu mahasiswa Papua yang menjadi koordinator bagi rekan-rekannya. Empat mahasiswa yang ditahan dan dijadikan tersangka dengan pasal makar itu adalah Hiskia Meage yang merupakan salah satu pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wiliam, Emanuel dan Panus. Empat tersangka itu terancam hukuman maksimal penjara antara 20 tahun hingga seumur hidup. Penangkapan terhadap Hiskia dan rekan-rekannya bermula pada 19 Desember 2016. Mereka disergap saat melakukan aksi dan berorasi di Manado. Saat itu puluhan mahasiswa Papua ikut terjaring dan ditahan. Namun akhirnya keterlibatan terhadap sangkaan melakukan makar berfokus pada keempat orang itu. Penahanan terhadap keempat terduga makar itu diperpanjang selama 40 hari terhitung sejak 9 Januari hingga 17 Februari. Ini yang memicu pengajuan pra peradilan. Para mahasiswa asal Papua melakukan aksi jalan kaki dari Asrama Papua ke Gedung Pengadilan Negeri Manado. Namun dalam sidang pertama, Senin (23/1), Polresta Manado sebagai termohon tidak menghadiri persidangan, sehingga Ketua Majelis Hakim PN Manado, Alfin Usup menunda sidang pra peradilan ini. "Meski banyak aparat polisi yang hadir di sini, namun ternyata hanya untuk pengamanan. Tidak ada yang dikuasakan atas nama Polresta Manado sebagai pihak termohon. Maka dengan demikian persidangan ini kami tunda hingga pekan depan Senin 30 Januari 2017," ujar Alfin. Direktur LBH Manado, Hendra Baramuli selaku kuasa hukum mahasiswa Papua menyatakan kekecewaannya terkait ketidakhadiran Polresta Manado. "Empat mahasiswa ditahan sejak tahun lalu, menginap di sel selama Natal dan tahun baru. Namun saat kami mengajukan pra peradilan ini, pihak Polresta Manado malah tidak hadir," ujar Hendra. Menurut KNPB Konsulat Indonesia, mereka secara resmi telah resmi melayangkan surat pemberitahuan demonstrasi damai ke Polda Sulut tentang aksi demo memperingati Hari Tiga Komando Rakyat, yang juga dimaksudkan untuk menyerukan bergabungnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota berdaulat penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Organisasi yang disebut terakhir beranggotakan 4 negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Namun polisi menolak agenda aksi itu.