Yunani bentuk pemerintah baru
Pemimpin Partai Sosialis Yunani Evangelos Venizelos mengatakan negaranya sekarang sudah mempunyai pemerintahan.
Antonis Samaras menjabat sebagai perdana menteri baru Yunani dalam pemerintahan koalisi. Pengumuman hari Rabu (20/06) ini disampaikan tiga hari setelah diadakan perundingan dengan Partai Demokrasi Baru, yang menang tipis dalam pemilihan hari Minggu, dan partai yang lebih kecil, Demokrasi Kiri. Antonis Samaras dari Partai Demokrasi Baru mengadakan pertemuan dengan Presiden Karolos Papoulias untuk menyampaikan kesepakatan pembentukan pemerintah. Beberapa saat kemudian Antonis Samaras disumpah sebagai perdana menteri dalam pemerintahan koalisi baru. "Saya mengantongi suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan jangka panjang yang stabil dan bisa diharapkan," kata Samaras yang juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri. Usai pelantikan Samaras mengatakan pemerintah akan bekerja keras untuk membawa Yunani keluar dari krisis ekonomi. "Saya akan meminta pemerintah bekerja keras dan membawa harapan nyata bagi rakyat Yunani," jelasnya. Dampak positif Pemimpin Partai Sosialis (PASOK) Evangelos Venizelos mengatakan tantangan terbesar pertama saat ini adalah merundingkan syarat-syarat paket bantuan penyelamatan dengan para donatur. "Demokrasi, PASOK, dan Demokrasi Kiri memikul tanggung jawab untuk merundingkan kembali kesepakatan paket penyelamatan dan tugas membawa Yunani keluar dari krisis," kata Evangelos Venizelos. Adonis Georiadis dari Demokrasi Baru menyatakan optimis bahwa pemerintah baru akan berdampak positif bagi Yunani dan Uni Eropa. "Pemerintah ini akan menjadi pemerintah yang kuat dan akan melakukan segala hal yang diperlukan. Yakinlah akan hal itu. Yunani akan menjadi kejutan terbaik bagi semua orang," tutur Adonis Georiadis. Dalam pemilihan hari Minggu (17/06) Partai Demokrasi Baru memperoleh 129 kursi dari 300 kursi parlemen Yunani, Syriza mendapat 71, Pasok 33 dan Demokrasi Kiri 17 kursi. Demokrasi Baru, PASOK, dan Demokrasi Kiri mendukung Yunani tetap masuk ke kumpulan negara-negara yang menggunakan mata uang tunggal euro meskipun berbeda pendapat menganai syarat-syarat paket bantuan penyelamatan.