'Pembiaran' polisi dan 'legitimasi' gebuk PKI di insiden LBH Jakarta
Dugaan pembiaran polisi atas massa yang mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dikhawatirkan beberapa pihak justru akan membuat paranoia terhadap komunisme akan menjadi-jadi.
Kapolda Jakarta, Kapolres Jakarta Pusat, Dandim Jakarta Pusat, serta sejumlah tokoh perwakilan massa pengepung LBH/YLBHI. Di sisi lain, pernyataan Presiden Joko Widodo soal 'gebuk PKI' -yang sedikitnya disampaikan dalam dua kesempatan- dinilai justru semakin melegitimasi masyarakat untuk bertindak represif. Ratusan orang mengepung kantor YLBHI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/09) malam hingga Senin (18/09) dini hari karena menuding YLBHI menggelar diskusi soal kebangkitan PKI. Situasi semakin memanas ketika massa semakin beringas dengan melemparkan batu ke arah kantor YLBHI dan mengakibatkan beberapa kaca pecah. Bentrokan antara aparat kepolisian dan massa pengepung pun tak bisa dihindari. Dalam insiden tersebut, beberapa anggota polisi terluka dan 22 orang yang diduga oknum provokator ditangkap aparat dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta. Polisi 'tidak memadai' Saksi mata yang juga aktivis dari jaringan Gusdurian, Savic Ali, menilai bentrokan sebenarnya bisa dihindari apabila aparat kepolisian bertindak cepat sehingga dia menuduh adanya pembiaran dari aparat kepolisian. "Saya agak menyayangkan kenapa nggak lebih dini karena memang makin malam massanya makin makin banyak dan makin tidak terkendali," ujar Savic kepada BBC Indonesia, Senin (18/09). Dituturkan Savic bahwa ketika ia datang ke lokasi menjelang 22.00 WIB, massa sudah sekitar 300-400 orang. Akan tetapi ia tidak melihat polisi dalam jumlah yang memadai. Bahkan, tidak ada polisi yang memasang barikade di depan gerbang YLBHI sehingga massa yang demo bisa memiliki akses langsung ke gerbang LBH, yang jika dirubuhkan oleh massa -tambah Savic- berarti mereka bisa masuk ke dalam. Saksi insiden bentrokan di LBH Jakarta yang juga aktivis jaringan Gusdurian, Savic Ali, mengendus pembiaran yang dilakukan polisi. "Ketika saya datang jam 21:30, polisi terkesan membiarkan. Saya tidak tahu, mungkin polisi tidak menduga massanya akan makin banyak makin malam. Tapi menurut saya ini kekeliruan, karena biasanya kalau kita ikuti aturan polisi semestinya kalau ada acara publik di atas jam 18:00, disuruh bubar." "Tapi massa aksi sampai jam 10, tidak dibubarkan, dan polisi terlalu sedikit. Jumlah massa lebih banyak dari jumlah polisi," tegas Savic. BBC Indonesia mencoba menghubungi Kepolisian Indonesia namun beberapa panggilan telepon tidak terjawab. Bagaimanapun Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benedictus Hadi, menyayangkan insiden bentrokan dan juga berpendapat semestinya polisi bisa menempuh langkah-langkah untuk mengantisipasi bentrokan. Apalagi -jelasnya- polisi memiliki satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) yang melakukan tugas-tugas intelijen. "Kemudian, ada hal-hal yang semestinya bisa terdeteksi lebih awal. Makanya dibutuhkan satu informasi yang jelas kepada panitia pelaksana. Intinya, memberitahukan bahwa ada kegiatan. Supaya juga setidaknya polisi mengetahui ada kegiatan di sana," ujarnya. Sehari sebelumnya, seminar 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966' di LBH Jakarta terpaksa dihentikan setelah kepolisian dan sejumlah anggota organisasi masyarakat mencegah acara tersebut berlangsung. Kapolsek Menteng Ajun, Komisaris Besar Ronald Purba, bersikeras acara dihentikan lantaran 'tidak ada izin' sementara di luar gedung LBH Jakarta tampak masa berorasi menuntut seminar dibubarkan seraya mengusung poster bertuliskan 'Anti PKI' dan 'Awas PKI Bangkit'. Hoaks dan instruksi viral Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan acara yang digelar Minggu (17/09) malam merupakan acara budaya untuk merespons acara yang dihentikan secara paksa oleh polisi sehari sehari sebelumnya. Ia menyatakan isu yang dituduhkan bahwa YLBHI menggelar acara terkait PKI adalah hoaks, dengan instruksi untuk menyerang gedung LBH dilakukan secara sistematis dan meluas "Sejak Jumat, sudah viral di media sosial propaganda, hoaks, instruksi-instruksi untuk menyerbu LBH. Dan semalam nampaknya adalah puncaknya. Kami dapat informasi beberapa situs dan sosial media dikerahkan untuk menyerbu LBH dengan tuduhan LBH mengadakan acara berbau komunis atau PKI," jelas Isnur. Ketua Komnas Perempuan, Azrina, memandang ada penyebaran kebencian, stigmatisasi pada korban 65 dan upaya penyangkalan yang semakin serius di publik. Ia bahkan menyebut dua nama yang diduga menjadi dalang pengerahan massa dan pengrusakan merupakan anggota Presidium 313, yang selama ini dianggap lantang menolak setiap kegiatan berbau komunisme dan pengungkapan sejarah peristiwa 1965. "Kami mencatat dua nama di awal yang cukup agresif melakukan kampanye menuliskan beberapa instruksi secara viral," jelas Isnur. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Idham Azis, memastikan kegiatan yang digelar YLBHI tidak mengandung unsur PKI dan menduga massa yang datang telah termakan kabar yang belum pasti kebenarannya. Irjen Idham merasa perlu untuk datang langsung ke lokasi ketika kelompok massa berusaha meringsek masuk ke dalam kantor LBH Jakarta. Bersama dengan Kapolres Menteng dan Dandim Jakarta Pusat, ia kemudian memberikan pemahaman kepada massa bahwa di kantor LBH tidak ada kegiatan seminar tentang PKI. Ia menduga massa yang datang telah termakan kabar yang belum pasti di media sosial dan hanya menerima informasi secara sepihak dan kemudian terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. 'Pemicu agenda politik' Sementara itu Komnas Perempuan menyatakan mengutuk tindakan mobilisasi massa, penyerangan dan pengrusakan terhadap gedung LBH. Ketua Komnas Perempuan Azrina memandang ada penyebaran kebencian, stigmatisasi pada korban 65 dan upaya penyangkalan yang semakin serius di publik, Selain itu sikap-sikap represif dan pembiaran organ-organ anarkis yang mengancam hak berkumpul akan melumpuhkan demokrasi dan menumpuk jejak sejarah berdarah bangsa Indonesia, yang seharusnya diselesaikan. Maka dari itu, Komnas Perempuan menyerukan aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus penyerangan gedung dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat melalui proses hukum untuk menjamin tindakan yang menjadikan isu ini sebagai 'pemicu agenda politik' bisa dicegah. "Tindak tegas aktor-aktor yang memobilisasi massa untuk melakukan tindakan destruktif, mengadu domba masyarakat dan melakukan politisasi yang memicu kekerasan," kata dia. Presiden Joko Widodo setidaknya dalam dua kali kesempatan menggunakan istilah 'gebuk' untuk PKI. Lalu, bagaimana tanggapan partai-partai oposisi tentang insiden tersebut? Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan perlunya ditelusuri penyebar hoaks yang menyebabkan inisiden semalam. Ia menegaskan tidak semestinya kebebasan berekspresi direspons dengan kekerasan sementara kehadiran polisi sebagai penjaga ketertiban adalah wajib secara hukum. Mardani juga menegaskan pentingnya dialog dari elit-elit politik dalam situasi yang memanas lantaran adanya polarisasi elit politik. "Kan polarisasi sudah jelas ada. Sejak dari pilpres, [polarisasi antara] Pak Prabowo dan Jokowi agak naik tajam di Pilgub (pemilihan gubernur) DKI Jakarta dan sekarang imbasnya. Sehingga pemerintah harus membuka diskusi dan komunikasi antara kedua pihak," ujar Mardani. Legitimasi 'gebuk' PKI Selain menjadi pemicu agenda politik, belakangan juga terasa mulai muncul upaya untuk mengangkat isu komunisme -yang diakui Isnur dari YLBHI- sebagai dampak dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta penegak hukum tidak ragu untuk menggebuk Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada pertengahan Mei 2017 -saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka- Presiden Jokowi antara lain mengatakan, "Misalnya PKI nongol, gebuk saja." Sementara awal Juni, di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Presiden dikutip, "Kalau ada tunjukkan kepada kita, kepada saya. Saya gebuk detik itu juga," saat merujuk pada PKI. Pernyataan seperti itu dianggap Isnur justru melegitimasi masyarakat untuk semakin paranoid dengan isu-isu komunisme, termasuk pelurusan sejarah 1965-1966. "Ketika Jokowi bilang 'gebuk' itu yang terjadi di lapangan adalah masyarakat mengutip kata Jokowi. Jadi presiden hati-hati mengucapkan kata. Itu menjadi legitimasi masyarakat. Kata 'gebuk' bisa digunakan oleh siapa pun, kapan pun, kepada siapa pun," tegas Isnur. "Saya pikir Jokowi harus merevisi kata-katanya, harus melihat dampak yang diucapkan ketika presiden berkata seperti itu. Yang saya rasakan di lapangan adalah, mereka para penyerang, menggunakan kata-kata yang sama dengan presiden dan menggunakannya dengan salah tempat dan salah sasaran," imbuhnya. Periset dari Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat, menambahkan insiden di YLBHI sebagai sebagai pengekangan atas kebebasan berkumpul, berekespresi, yang sekaligus menjadi hambatan dalam upaya penuntasan masa lalu Indonesia yang gelap. "Seharusnya pemerintahan Presiden Jokowi harus sudah menuntaskan apakah mau meneruskan janji-janjinya ketika maju [menjadi] presiden, atau dia justru ingin menutup sejarah kelam dengan akibat generasi muda memiliki beban sejarah terus menerus." Papang melanjutkan Amnesty International mengapresiasi lembaga-lembaga HAM Indonesia yang membuka peluang bagi negara untuk melakukan koreksi terhadap masa lalu. Namun sayangnya, tegas Papang, tidak didukung sepenuhnya oleh elemen lain.