Misteri dana Covid-19 senilai Rp100 triliun yang digalang PM India Narendra Modi: Sumbangan dari berbagai pihak yang dituding 'penipuan terang-terangan'
Tanggal 27 Maret, beberapa hari sesudah karantina wilayah secara nasional diterapkan, PM Narendra Modi membentuk Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, PM Cares Fund, dana yang akan digunakan untuk situasi darurat.
Modi kemudian menyerukan “semua warga India” untuk menyumbang ke situ. “Ini seruan saya kepada sesama warga India untuk menyumbang ke PM-Cares Fund," cuitnya, sembari berkata sumbangan ini akan memperkuat perlawanan India terhadap Covid-19 dan “situasi buruk serupa” di masa depan. “Ini akan berjalan panjang untuk menciptakan India yang lebih sehat,” tulisnya. Sumbangan berdatangan dari warga, pesohor, perusahaan dan sebagainya. Dalam seminggu, menurut banyak laporan, sumbangan mencapai 65 miliar rupee (sekitar Rp12 triliun). Dana tersebut kini diperkirakan lebih dari 100 miliar rupee (Rp18 triliun). Namun PM Cares sudah kontroversial sejak semula karena sudah ada PM National Relief Fund or PMNRF yang berdiri sejak 1948. Pemimpin Partai Kongres yang beroposisi, Sonia Gandhi, mengusulkan dana itu ditransfer saja ke PMNRF. Kasus virus corona di India telah menembus angka satu juta. Kongres juga mengusulkan dana itu digunakan untuk kesejahteraan para migran. Di hari ketika PM Cares didirikan, krisis kemanusiaan besar mulai terjadi di India. Jutaan pekerja migran – salah satu kelompok termiskin di India – mulai meninggalkan kota-kota besar sesudah Modi menerapkan karantina nasional. Selama berminggu-minggu, mereka berjalan ratusan kilometer, kelaparan dan kehausan untuk mencapai desa mereka. Lebih dari 100 orang meninggal dunia karenanya. Pemerintah diperkirakan akan menggunakan sebagian dana itu untuk menolong migran yang terpaksa berjalan kaki, tapi itu tak terjadi. Pihak oposisi lalu mengubah nama lembaga amal itu menjadi “PM Does Not Really Care” alias PM Tidak Peduli. Beberapa minggu sesudah itu, pertanyaan mulai bermunculan seputar pendirian dan pengelolaan PM Cares. Juga berapa banyak dana terkumpul, dari mana saja dan seperti apa penggunaannya. Tak ada jawaban atas keraguan-keraguan sejumlah pihak di situs PM Cares. Kantor Perdana Menteri (PMO) yang mengelola dana ini menolak memberi informasi. Jutaan pekerja migran meninggalkan kota-kota besar setelah PM Modi menerapkan karantina wilayah pada bulan Maret. Kini politisi oposisi, pegiat independen dan wartawan bertanya: apakah ada yang disembunyikan oleh pemerintah? Petisi diajukan di bawah undang-undang hak informasi publik (RTI) serta di pengadilan untuk menuntut transparansi. Sejauh ini, PM Cares menghindar pemeriksaan publik dengan argumen bahwa lembaga ini tak termasuk “otoritas publik”, yang berarti tak dikendalikan ataupun didanai pemerintah maka tak termasuk dalam UU RTI. Ini juga berarti lembaga itu tak bisa diperiksa oleh lembaga audit negara. Tudingan 'penipuan terang-terangan' “Aneh kalau bilang bahwa PM Cares bukan otoritas publik,” kata Kandukuri Sri Harsh, mahasiswa hukum, kepada BBC. "Jutaan orang menyumbang karena berpikir lembaga ini bukan lembaga swasta. Uang ini terkumpul karena kuatnya nama Perdana Menteri." Kandukuri termasuk yang mengajukan permohonan informasi lewat RTI yang didaftarkan tanggal 1 April. Ia mengajukan argumen mengapa lembaga ini adalah otoritas publik: “Mengapa pemerintah menghalangi?” kata Kandukuri. "Apa yang disembunyikan?" Banyak yang disembunyikan, menurut pegiat dan bekas wartawan Saket Gokhale, yang menggambarkan PM Cares sebagai “penipuan terang-terangan". Menyangkal tuduhan Partai Modi menyangkal adanya kecurangan di PM Cares. Baru-baru ini, sesudah berminggu-minggu dituntut transparan, PMO mengatakan telah mengeluarkan 20 miliar rupee untuk membeli 50.000 ventilator, 10 miliar rupee untuk kesejahteraan migran, dan 1 miliar rupee untuk pengembangan vaksin. Namun dana yang dialokasikan bagi migran dikritik, dianggap “terlalu kecil dan terlambat”, serta pemilihan ventilator dianggap bermasalah. “Tak ada proses tender untuk ventilator, tak ada proses lelang kompetitif. Sangat semaunya,” kata Gokhale. Minggu lalu, panel yang ditunjuk pemerintah menyatakan khawatir mengenai keandalan dan kemampuan 10.000 ventilator yang dibeli dengan dana PM Cares. Gokhale juga mempertanyakan pilihan SARC & Associates, perusahaan swasta untuk mengaudit PM Cares. Firma ini ditunjuk oleh Modi untuk mengaudit PMNRF bulan Maret 2018 tanpa proses tender. “Lembaga ini punya hubungan erat dengan BJP,” kata Gokhale. "SK Gupta yang mengepalainya merupakan pendukung kuat kebijakan BJP. Ia juga menyumbang 20 juta rupee ke PM Cares. Ini menimbulkan keraguan terhadap audit." Gupta secara pribadi mengumumkan sumbangannya 20 juta rupee melalui akun twitternya. BBC memintanya menanggapi tuduhan bahwa SARC & Associates dipilih untuk mengaudit karena adanya hubungan erat dengan BJP, tapi Gupta menolak berkomentar. India sangat kekurangan ventilator. Nalin Kohli, juru bicara BJP, membela PM Cares. Kata Kohli, PMNRF digunakan untuk bencana alam, dan alasan pendirian PM Cares adalah untuk berfokus pada pandemi. Kohli juga menyebutkan PMNRF, yang didirikan oleh Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, memasukkan presiden partai Kongres menjadi salah satu wali. “Banyak partai politik di India, dan kenapa satu partai harus disertakan dalam lembaga yang melibatkan dana publik untuk kepentingan publik?” katanya. Ia mengatakan, Modi dan menteri yang lain terlibat di dalam PM Cares karena posisi yang mereka pegang, bukan sebagai wakil partai politik. Kohli juga menolak tuduhan kurangnya transparansi. Ia berkeras bahwa SARC & Associates “terlibat semata-mata berdasarkan kemampuan” dan PM Cares akan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Kekhawatiran mengenai PM Cares hanya diangkat oleh sedikit dari pihak oposisi, katanya lagi. “Ini lembaga baru. Apa pentingnya akuntabilitas publik di saat semua orang sibuk memerangi pandemi?” Namun pertanyaan mengenai ketidakjelasan lembaga ini tidak hanya diangkat oleh oposisi. Pengacara Mahkamah Agung Surender Singh Hooda, yang mendaftarkan petisi di Pengadilan Tinggi Delhi, menggambarkan keengganan membuka informasi ini “tak bisa dipahami”. “Saya ingin mereka memajang informasi di situs mereka. Berapa yang mereka terima, dari mana saja, ke mana dihabiskan,” katanya.