Dana hibah DKI Jakarta 2018: beda Anies-Sandi dan Ahok-Djarot
Dana hibah dalam rencana APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp1,7 triliun mendapat banyak sorotan publik. Salah satunya adalah karena terdapat beberapa mata anggaran yang baru ada setelah dibahas Badan Anggaran DPRD.
Beberapa pos baru dalam APBD Jakarta 2018 antara lain hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, HIMPAUDI. Beberapa pos baru tersebut adalah hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI), juga Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. "Ada yang aneh dalam pengganggaran dana hibah tersebut," kata Idris Ahmad, Koordinator Kawal Jakarta, sebuah lembaga swadaya yang khusus menyoroti atau mengawasi anggaran Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri membela anggaran yang dirancang untuk tahun depan itu dengan menekankan pemberian hibah untuk pendidikan usia dini Jakarta adalah yang pertama kalinya. "Karenanya untuk pertama kalinya kita mengalokasikan dana Rp63 miliar untuk hibah bagi PAUD di seluruh Jakarta. Kenapa kita berikan, karena selama ini PAUD itu dana mandiri," kata Anies. Salah satu contoh keanehan yang disebut Kawal Jakarta adalah alamat penerima hibah, yaitu HIMPAUDI sebagai penerima hibah Rp40,2 miliar yang ternyata alamatnya salah. Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, salah seorang penentu anggaran Jakarta. HIMPAUDI dalam situs apbd.jakarta.go.id beralamat di Jalan Poltangan Nomor 25, Pasar Minggu, Jakarta Selatan namun alamat itu sejatinya adalah untuk Yayasan Assaadah yang menaungi madrasah ibtidaiah hingga aliyah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta keliru saat melakukan verifikasi alamat Himpaudi. "Ya itu kan salah verifikasi," ujar Sandi, akhir bulan lalu. Alamat HIMPAUDI penerima hibah APBD DKI Jakarta yang tak sesuai dengan dokumen resmi. Gubernur Anies Baswedan sendiri mengatakan, "Soal verifikasi menurut saya penting. Ini contoh sebuah asosiasi para pejuang yang tidak pernah dapat perhatian." Anggaran hibah Jakarta 2018 naik sekitar Rp300 miliar dibanding anggaran 2017 -ketika Jakarta masih dipimpin Basuki Tjahaja Purnama- dengan total penerima hibah turun dari 345 menjadi 104 badan atau lembaga. Pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ketika penyusunan KUA-PPAS periode pertengahan 2017, total dana hibah yang direncanakan adalah Rp1,61 miliar namun setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD pada November 2017, naik menjadi Rp1,75 miliar. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Jakarta, Tuty Kusumawati, menjelaskan bahwa kenaikan dan adanya mata anggaran baru setelah pembahasan Banggar adalah hal wajar. Dana HIMPAUDI Rp40,2 miliar dan IGTKI Rp23,5 miliar itu, kata Tuty, dibahas dalam rapat dengan komisi DPRD. "Kemudian dibawa ke badan anggaran DPRD dan masuk dalam kesepakatan," kata Tuty kepada BBC Indonesia. Pos hibah yang baru masuk dalam RAPBD DKI Jakarta Pertemuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan komisi dan Banggar DPRD, lanjut Tuty, adalah ruang untuk membahas anggaran. "(Salah satu) yang kami bahas untuk program 2018 adalah pendidikan usia dini," kata dia. Hibah yang naik signifikan Di luar soal insiden salah alamat HIMPAUDI, ada beberapa mata anggaran lain di penerima dana hibah Jakarta yang naik signifikan. Salah satunya adalah PGRI DKI Jakarta, dari Rp1,8 miliar pada 2017 menjadi Rp367 miliar untuk 2018. Penyaluran hibah lewat organisasi profesi guru ini mendapat kritikan dari organisasi guru lainnya, antara lain dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). "Tidak ada namanya organisasi guru untuk menyalurkan hibah," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim, dalam konferensi pers di LBH Jakarta, awal bulan ini. Menurut Satriwan, organisasi guru dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak punya kewenangan menyalurkan uang bantuan untuk para guru. Sekjen FSGI Satriwan Salim berpendapat organisasi guru -menurut UU- tidak punya kewenangan menyalurkan uang bantuan untuk para guru. Di beleid itu hanya ada lima kewenangan organisasi profesi guru, yaitu menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi, serta memajukan pendidikan nasional. Selain FSGI dan PGRI, masih ada beberapa organisasi profesi guru lainnya, seperti Ikatan Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Persatuan Guru-guru NU, dan lainnya. Ketua PGRI Jakarta Agus Suradika menampik anggapan bahwa PGRI mendapat perlakukan khusus dari Pemerintah DKI Jakarta karena dana hibah itu ditujukan untuk semua guru, tak cuma anggota PGRI. "Dana hibah itu ditujukan untuk seluruh guru swasta yang ada di Jakarta. Guru negeri sudah diurus pemerintah. Posnya di Dinas Pendidikan," kata Agus kepada BBC Indonesia. Agus juga membantah bahwa organisasi profesi tidak boleh menyalurkan dana dengan alasannya penyaluran dana bagi guru lewat PGRI sudah dilakukan sejak 2013 lalu untuk para guru bantu di Jakarta. "Kalau aturannya tidak boleh, sudah sejak lama disetop BPK," kata Agus. Selain oleh BPK, anggaran pemerintah daerah, tambahnya, juga diperiksa oleh BPKP dan inspektorat jenderal. Agus menolak jika dana hibah Rp367 miliar bisa dimasukkan karena terkait dengan jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta. "Itu tidak ada hubungan," ujarnya. Guru mendapat perhatian besar dalam APBD DKI Jakarta 2018 namun ada kritik tentang 'cara penyalurannya', Contoh lain dana hibah yang naik adalah yang diterima Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta, menjadi Rp675 juta dari Rp450 juta. BBC Indonesia mengunjungi alamat BKPRMI yang ada di situs penerima hibah APBD dan kantornya berada di kawasan pemukiman di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, yang berarti satu dengan Rumah Cinta Bela Negara. Sebuah spanduk terpasang di pagar rumah "Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia". Tidak ada kata 'Masjid' di spanduk tersebut. Kantor BKPRMI Jakarta, yang mendapat hibah Rp675 juta atau naik dari Rp450 juta. Anggota Dewan Pembina BKPRMI, Lukman Hakim, yang ditemui di tempat itu mengatakan kantor mereka pindah dari Pegangsaan, Jakarta Pusat seperti, yang tertera di daftar penerima hibah APBD 2017. "Kami sudah mengantongi ijin lokasi dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," kata Lukman. "(Kebetulan) satu tempat saja," katanya tentang keberadaan satu kantor dengan Rumah Cinta Bela Negara. Angka hibah yang turun Selain hibah yang naik, ada juga beberapa hibah yang turun besarannya, maupun yang hilang sama sekali dibanding APBD 2017. Beberapa hibah yang turun adalah untuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Jakarta dari Rp19,1 miliar menjadi Rp15 miliar dan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Jakarta dari Rp13 miliar jadi Rp10,1 miliar. Sementara beberapa hibah yang tak lagi ada untuk 2018, antara lain untuk GPIB Immanuel Jakarta (yang awalnya mencapai Rp1 miliar), Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (Rp1 miliar), dan Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (Rp950 juta). Selain yang turun dan tak lagi dianggarkan, ada juga yang mendapatkan hibah yang jumlahnya tetap seperti Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta sebesar Rp1 miliar, yang menimbulkan kontroversi. Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, mempertanyakan besaran itu mengingat dana buat partai politik untuk tiap suara yang didapat dinilai kecil. "Kami setahun dapat cuma Rp250 juta," kata Taufik. Menwa DKI Jakarta yang tetap mendapat hibah Rp1 miliar setiap tahunnya. Komandan Menwa Jakarta, Raden Umar, mengatakan dana tersebut digunakan untuk kegiatan rutin, mencakup pelatihan tanggap bencana, sosialisasi bahaya narkoba, hingga menanamkan nilai-nilai kebangsaan. "Kami rutin mengajukan hibah setiap tahun," kata Umar di Markas Menwa Jakarta. "Kami juga menerima bantuan lain dari CSR perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD. Rata-rata bentuknya bantuan untuk kegiatan."