Bocoran dokumen ungkap siksaan di pusat tahanan pencari suaka Nauru
Lebih dari 2.000 bocoran dokumen menguak praktik penyiksaan dan trauma di antara anak-anak dan perempuan di pusat tahanan di Kepulauan Pasifik, Nauru, yang digunakan untuk menahan para pencari suaka ke Australia.
Sebuah foto yang diambil Amnesty International memperlihatkan kondisi tenda penampungan para pengungsi di Nauru Laporan kejadian yang dipublikasikan The Guardian mengungkapkan bahwa kekerasan biasa terjadi di tempat tersebut. Pemerintah Australia berkata banyak laporan itu ‘dugaan yang belum dikonfirmasi’. "Pemerintah Australia terus mendukung pemerintah Nauru menyediakan kesehatan, kesejahteraan dan keamanan bagi semua pengungsi," kata seorang juru bicara departemen imigrasi. "Semua tuduhan di pusat pengolahan regional telah dilaporkan dan jika sesuai akan dirujuk ke Kepolisian Nauru untuk diselidiki.” Trauma, kekerasan dan melukai diri sendiri Pemerintah Australia mengalihdayakan pemrosesan para pencari suaka yang berusaha mencapai Australia ke dua fasilitas yang dikelola swasta – satu di Nauru dan satu lainnya di Pulau Manus di Papua Nugini. Perusahaan-perusahaan yang mengelola fasilitas, keamanan dan pelayanan di pusat tahanan tersebut, berdasarkan kontrak wajib melaporkan berbagai kejadian dalam kerangka waktu tertentu. Laporan-laporan kejadian yang ditulis oleh para pekerja – termasuk penjaga, pekerja sosial dan guru – dibuat dalam kurun Mei 2013 hingga Oktober 2015. Nauru, negara republik terkecil di dunia, menampung kamp pengungsi Australia Kerahasiaan pemerintah Australia dan Nauru mengenai kondisi di pusat tahanan menimbulkan keluhan media dan kelompok pembela HAM. Sebagian besar laporan melibatkan anak-anak, baik menggambarkan kekerasan ataupun tingkah laku yang mengganggu dan tak biasa yang disebabkan trauma. Satu laporan menuduh seorang penjaga keamanan mengarahkan senter ke alat kelamin seorang anak perempuan saat dia hendak buang air kecil. Laporan lain menggambarkan anak-anak mengalami mimpi buruk tentang ‘darah dan kematian’ dan berharap dapat bunuh diri. Menteri Pertahanan Bayangan dari kubu oposisi, Richard Marles, mengkritik pemerintah akan kurangnya transparansi dan pengawasan independen di pusat tahanan. "Pemerintah dapat berbicara dengan Nauru secara aktif untuk mengatur sistem pengawasan independen untuk fasilitas,sekarang tidak jelas bagi saya jika semua percakapan yang pernah terjadi diantara pemerintah Australia dan Nauru," dia berkata ke Sky News.