Meskipun kadang bergolak, Papua dan Papua Barat 'memiliki kebebasan sipil tertinggi'
Kinerja demokrasi Indonesia pada tahun 2015 berjalan di tempat, dengan tingkat kebebasan sipil tertinggi di Papua dan Papua Barat, menurut studi sejumlah badan pemerintah dan PBB.
Laporan Indeks Demokrasi Indonesia menilai Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kebebasan sipil tertinggi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 mencapai 72,82, tak banyak bergeser dari angka tahun sebelumnya yakni 73,04. Capaian ini masih menempatkan Indonesia dalam kategori "sedang". IDI ialah tolok ukur kinerja demokrasi di Indonesia, yang diukur berdasarkan tiga aspek: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Pengukuran IDI dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam); Kementerian Dalam Negeri; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Badan Pusat Statistik; dan PBB (UNDP). "Memang demokrasi Indonesia sedang berkembang, sedang mencari bentuk yang tepat. Walaupun demikian, tahun demi tahun kita bisa menyaksikan bahwa demokrasi semakin matang, meskipun belum sempurna," kata Menko Polhukam Wiranto pada Sosialisasi IDI di Jakarta, Rabu (30/11). Pada kesempatan itu, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada 10 provinsi dengan perkembangan indeks demokrasi terbaik; di antaranya Papua dan Papua Barat, yang tercatat memiliki angka indeks tertinggi dalam aspek kebebasan sipil, meskipun di sana terdapat usaha-usaha untuk menekan gerakan menuntut kemerdekaan. Menurut laporan IDI, Provinsi Papua memiliki kebebasan sipil tinggi, dengan indeks 82,72; demikian pula Papua Barat dengan indeks 92,33. Aspek kebebasan sipil diukur berdasarkan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Rumah ibadah komunitas minoritas Muslim di Distrik Tolikara dibakar saat Idul Fitri. Temuan di Papua dan Papua Barat tersebut tampaknya bertolak belakang dengan berbagai laporan tentang dugaan pelanggaran HAM dan penangkapan pegiat. Amnesty International mencatat pada Mei 2015 aparat menangkap 264 pegiat yang merencanakan aksi damai memperingati 52 tahun penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia oleh PBB. Kemudian 216 anggota Komite Nasional Papua Barat ditahan secara sewenang-wenang karena ikut serta dalam unjuk rasa damai mendukung penyertaan Papua ke organisasi Melanesian Spearhead Group. Meskipun Presiden Joko Widodo telah mencabut larangan mengunjungi Papua bagi jurnalis asing, kebijakan ini tidak diterapkan sepenuhnya sampai akhir tahun. Pada awal Oktober, tiga pegiat Papua yang menemani seorang wartawan Prancis meliput aktivitas KNPB ditangkap dan diinterogasi oleh petugas imigrasi. Selain itu, ancaman terhadap kebebasan beragama pun dilaporkan terus berlanjut. Pada Juli 2015, terjadi pembakaran masjid di Distrik Tolikara, Provinsi Papua, saat umat Islam tengah merayakan Idul Fitri. Kerusuhan diduga dipicu oleh tembakan aparat ke arah jemaat Gereja Injil Indonesia (GIDI) yang memprotes suara dari masjid karena dianggap mengganggu ibadah mereka di gereja. Menko Polhukam Wiranto bependapat masyarakat Indonesia "belum siap" berdemokrasi secara bebas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ruben Magay mengatakan indeks tersebut berlawanan dengan kenyataan di lapangan. "Setiap aksi yang dilakukan warga Papua kepada pemerintah, dalam hal pelanggaran HAM juga segi kehidupan ekonomi, itu selalu dibungkam oleh TNI/Polri, yang selalu melakukan penghadangan setiap kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Demokrasi di Papua ini tidak jalan," kata Ruben kepada BBC Indonesia. Salah satu bukti penghadangan itu, lanjut Ruben, adalah maklumat yang dikeluarkan kepolisian dalam mengantisipasi rencana demonstrasi pada 1 Desember. Ruben mengklaim polisi mempersulit masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi di hari yang disebut-sebut sebagai hari Kemerdekaan Papua Barat itu. "Tanggal 1 itu adalah fakta sejarah yang dialami oleh bangsa Papua, jadi bangsa lain tidak bisa menutup sejarah yang kita alami." Namun Menko Polhukam Wiranto berdalih bahwa hak kebebasan berekspresi di Papua perlu diimbangi penegakan hukum. "Masalahnya di sana tatkala hukum sedikit saja eksesif dalam menekan kebebasan yang terlalu berlebihan lalu dicap sebagai pelanggaran HAM," kata Wiranto. "Ini tugas kami untuk menyeimbangkan itu, tapi kami juga minta masyarakat untuk bersabar dan menilai secara berkeseimbangan antara kita menegakkan demokrasi dan bagaimana kita menjaga demokrasi dengan penegakan hukum yang betul-betul baik." Kemenko Polhukam menjamin independensi dari penilaian IDI karena pengukurannya melibatkan tim ahli yang independen dan dibantu UNDP. Pengukuran IDI dilakukan dengan metode koding berita surat kabar dan dokumen, focus group discussion, dan wawancara. Masyarakat Indonesia 'belum siap' Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan aspek kebebasan sipil dalam IDI tercatat sebagai aspek dengan indeks tertinggi dibanding aspek hak politik dan lembaga demokrasi. "Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa selama 2014-2015 (indeks kebebasan sipil) menurun karena masih kerap terjadi pengekangan, pelarangan, dan intimidasi terhadap kegiatan penyampaian pendapat, baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat." Demikian juga ancaman terhadap pers, seperti pelarangan liputan, intimidasi, perampasan alat kerja, hingga kekerasan fisik," jelasnya. Suhariyanto menambahkan pada 2015 juga terjadi 269 pilkada serentak di 32 provinsi "yang mungkin disertai tindakan kurang demokratis." Betapa pun, menko polhukam bependapat masyarakat Indonesia "belum siap" berdemokrasi secara bebas. Hal itu karena ia percaya akan anggapan mantan Wakil Presiden RI, Boediono, bahwa "demokrasi bisa berkembang dengan baik tatkala zona keamanan ekonomi untuk demokrasi itu sudah mencapai angka US$6.000 per kapita." Adapun rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia adalah sekitar US$3.000 atau setara dengan RP40 juta. "Artinya memang masyarakat, sebenarnya, sepenuhnya belum siap untuk berdemokrasi secara bebas. "... Di sinilah terjadi suatu pergulatan, antara kebebasan individu, kebebasan kelompok untuk berdemokrasi yang harus dikaitkan dengan kewajiban mengakui hukum yang berlaku dalam rangka meredam demokrasi atau kebebasan yang berlebihan ini," kata Wiranto.