KPK terus mengembangkan penyidikan kasus Hambalang
KPK akan terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru nantinya.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan kasus Hambalang. Hal ini ditegaskan Ketua KPK Abraham Samad menanggapi pertanyaan wartawan tentang status hukum adik mantan Menpora Andi Mallarangeng, yaitu Andi Zulkarnaen Mallarangeng serta M Arief Taufiqurahman, Kepala Divisi Business Development Property PT Adhi Karya. Menurut Abraham Samad, sejauh ini status hukum Andi Zulkarnaen Mallarangeng dan Arief Taufiqurahman masih berstatus saksi, setelah mereka sebelumnya dikenai larangan bepergian ke luar negeri untuk kelancaran penyidikan. "Dua (orang) ini untuk sementara sebagai saksi," kata Abraham Samad. Namun demikian, "Kasus ini akan terus dikembangkan sehingga kita bisa menemukan fakta hukum yang kalau pun misalnya ada orang-orang lain terlibat (dalam kasus ini), maka KPK akan mengembangkan lebih jauh," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantor KPK, Jumat (07/12) siang. Ditanya wartawan apakah Andi Zulkarnaen ikut menerima dana terkait proyek Hambalang, Abraham Samad menolak berkomentar. "Ini sudah masuk substansi perkara, maka KPK membatasinya, karena ini bagian strategi penyidikan yang tak mungkin diungkap ke hadapan publik," katanya. Kapan Andi diperiksa? Dalam jumpa pers itu, Ketua KPK Abraham Samad kembali menegaskan bahwa Menpora Andi Alifian Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, penetapan tersangka Andi merupakan hasil pengembangan setelah mereka menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar sebagai tersangka, Juli 2012 lalu. Mantan Menpora Andi Mallarangeng akan diperiksa setelah KPK memeriksa para saksi. "Dari pengembangan bisa diidentifikasi dan disimpulkan bahwa KPK secara resmi menetapkan AAM selaku Menpora atau selaku pengguna anggaran pada Kemenpora sebagai tersangka," kata Abraham. Dia menjelaskan, konstruksi hukum yang ditetapkan pada Andi sama dengan konstruksi hukum yang dikenakan terhadap Deddy Kusdinar. "Yang bersangkutan dikenai Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP," jelas Abraham. Lebih lanjut Abraham Samad mengungkapkan, KPK berencana akan mulai memeriksa para saksi pada awal minggu depan. "Insya allah, menurut laporan penyidik, kemungkinan besar hari Selasa (11/12) depan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," ungkapnya. Namun demikian, Abraham belum bisa memastikan kapan tersangka Andi Mallarangeng mulai diperiksa. "Setelah saksi-saksi diperiksa dan sudah rampung, barulah tersangka (diperiksa)," tandasnya. Bertemu Presiden SBY Ditanya wartawan kenapa KPK tidak langsung menahan Andi Mallarangeng setelah dia ditetapkan sebagai tersangka, Abraham mengatakan: "Proses hukum itu ada mekanisme ada aturan". Menurutnya, seseorang bisa ditahan setelah penyidik sudah memeriksa saksi dan tersangka. "Bukan seperti membalik tangan proses hukum itu," tegas Abraham. Ketua KPK Abraham Samad mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Presiden SBY sebelum menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka. "Insya Allah sudah lakukan komunikasi," katanya. Namun demikian, pada Jumat siang, sekitar pukul 13.30 WIB, pimpinan KPK bertemu Presiden SBY di kantor kepresidenan. "Kita akan beraudiens dengan presiden," kata Abraham. Belum diketahui materi apa yang dibicarakan dengan Presiden, namun kemungkinan besar akan membicarakan penetapan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka.