Eksil tidak bersaksi terbuka di Pengadilan Rakyat 1965
Dua eksil, seorang perempuan yang tinggal di Bulgaria dan seorang pria yang tinggal di Belanda memilih memberikan kesaksian di balik tirai dalam Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, mulai Selasa (10/11) hingga Jumat (13/11).
Di belakang tirai ini, saksi dugaan kekejaman tahun 1965-1966 memberikan testimoni. Padahal, menurut anggota panel hakim Shadi Sadr, mereka sudah memegang kewarganegaan asing. Hakim masalah hak asasi manusia asal Iran tersebut lantas bertanya ketakutan seperti apa yang membuat mereka bersaksi di belakang tirai, tidak tampil terbuka. “Saya berinitiasif, berusaha untuk masuk di dalam saksi yang ada di dalam IPT ini, tetapi saya punya keluarga di sini dan keluarga saya antara lain ada yang belum menjadi warga negara Belanda yaitu anak menantu, misalnya. Dan anak-anak kami semua mempunyai nama famili nama saya, kata pria yang namanya disamarkan sebagai Soerono, 77 tahun. Todung Mulya Lubis menerangkan kepada saksi Soerono tentang pertanyaan hakim. Disebutkan oleh Soerono bahwa ia memang sudah menjadi warga negara Belanda setelah berpuluh-puluh tahun terkatung-katung menyusul pencabutan paspornya ketika belajar di Rusia bersamaan dengan pergolakan di Indonesia pada 1965-1966. “Anak-anak itu juga mencintai Indonesia tetapi kalau dengan nama saya dibawa dan saya tampil di sini, muncul dan sekaligus bisa dikenal, itu khawatir nanti kalau jadi persoalan,” tambah eksil yang mengaku pendukung Presiden Sukarno itu. Salah satu sesepuh masyarakat Indonesia di Belanda, Sungkono, mengatakan keputusan kedua eksil untuk tidak menampilkan diri di ruang sidang adalah keputusan pribadi. “Bagi dia soal keselamatan mungkin tidak ada, tapi bagi keluarganya terutama keluarga di tanah air karena di Indonesia sampai saat ini pun soal keselamatan bagi orang yang dikaitkan dengan komunis atau pendukung Sukarno itu masih tetap berlaku sampai saat ini.” Preseden Sungkono beralasan tidak tampilnya saksi eksil secara terbuka bisa dipahami. Ditambahkannya kekhawatiran para saksi yang tinggal di luar negeri punya dasar, Ia mencontohkan insiden yang dialami Tom Iljas, 77 tahun, orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Swedia. Bulan lalu ia hendak berziarah ke makam ayahnya, yang merupakan korban pembunuhan 1965 di Sumara Barat, tetapi dicekal dan kemudian diusir. Keputusan dua eksil untuk tidak tampil terbuka, berbeda sekali dengan saksi-saksi korban yang didatangkan dari Indonesia, Bedjo Untung, Martono, Yusuf Pakasi dan Astaman Hasibuan. Seluruh saksi yang hadir adalah mereka yang menguatkan dakwaan jaksa tetapi tidak ada satu pun saksi yang mewakili pemerintah Indonesia. Menurut penyelenggara IPT 1965, mereka sudah mengirimkan undangan lewat KBRI di Den Haag. Setiap permulaan sesi sidang, hakim ketua Zak Jacoob meminta panitera untuk menanyakan apakah ada perwakilan pemerintah Indonesia, namun tidak ada wakil yang hadir. Astaman Hasibuan bersaksi untuk kasus penghilangan paksa yang menimpa ayahnya. Pemerintah menegaskan sejauh ini sudah ditempuh langkah-langkah rekonsiliasi baik oleh pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan sekarang. Menko Polhukham Luhut Padjaitan mengatakan selama ini tidak ada pengadilan di Indonesia untuk dugaan kekejaman tahun 1965 karena tidak ada yang bisa diadili sebab pihak-pihak terkait sudah meninggal dunia. Adapun pengadilan yang digelar di Den Haag, Belanda, adalah sidang rakyat tanpa mempunyai kekuatan hukum mengikat.