Pilkada DKI Jakarta: Kubu Ahok dan Anies 'bagi-bagi sembako?'
Kubu Anies-Sandi dan Ahok Djarot saling melempar tudingan bagi-bagi sembako ke pihak lain.
Masih ada sekitar 8-13% pemilih yang belum menentukan pilihan untuk pilkada DKI Jakarta, 19 April nanti. Kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan pembagian sembako oleh tim pasangan Ahok-Djarot pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak berapa lama kemudian, tim kuasa hukum cagub-cawagub Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu DKI Jakarta. Namun juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni membantah soal laporan pembagian sembako tersebut, mempersilakan dilakukannya proses hukum jika benar, dan balik menuding tim lawan melakukan berbagai pelanggaran termasuk pembagian sembako itu. ACTA menyebut aksi bagi sembako berlangsung di kawasan Kalibata dan Kampung Melayu. "Ajakan (untuk memilih) tidak ada, tapi kan dengan adanya orang-orang yang melakukan pembagian tersebut kan berindikasi. Itulah yang akan kami laporkan, perbuatan hukumnya itu," kata Ketua ACTA, Kris Ibnu, pada wartawan, Minggu (16/4) di Kantor Bawaslu, Jakarta Utara. Bersama dengan pelaporan tersebut, Kris juga menyerahkan bukti berupa foto dan video yang disebut merekam aksi pembagian sembako bersangkutan. Sementara Amir Hamzah, tim kuasa hukum mereka melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu DKI Jakarta. Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta antara Ahok dan Anies diperkirakan akan berlangsung ketat. Selain soal dugaan pembagian sembako, Amir juga melaporkan adanya penyalahgunaan fasilitas negara. "Tadi pagi kami terima laporan, di Kompleks DPR-RI, Kalibata, diindikasikan menjadi tempat penimbunan sembako tersebut". Amir juga mengatakan bahwa timnya menemukan adanya praktik pembagian sembako di daerah-daerah lain seperti Cilincing, Kali Baru, Kampung Melayu, Lubang Buaya, Klender, Rawamangun, Cengkareng dan Kebayoran Lama. Oleh kedua kubu Kris menegaskan meski mereka mengakui tim ACTA mendapat laporan pembagian sembako dari Rumah Djoeang (markas pemenangan tim Anies-Sandi), namun mereka menerima laporan yang diajukan oleh siapa saja terkait kedua tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada DKI Jakarta untuk kemudian dilaporkan ke Bawaslu. "Kebetulan yang melapor dari Rumah Djoeang. Siapapun kami terima, kami buka hotline 24 jam, sejak kemarin sampai pilkada tanggal 19 April, sampai pasca-pilkada. Kita terima laporan dari siapa saja," tambah Kris. Namun juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni membantah soal laporan pembagian sembako tersebut. "Saya justru mendapatkan banyak laporan yang sama di bawah, pembagian sembako yang dilakukan oleh paslon nomor tiga. Jadi praktik itu harus diklarifikasi dengan melaporkannya ke Bawaslu." "Yang pasti dari tim kami, saya di dalam ikut dari awal, kita tidak ada pernah bermain dengan politik sembako semacam itu. Tidak ada alokasi dana yang dikucurkan untuk itu. Jadi kalau menemukan di lapangan ya diproses saja secara hukum," kata Raja Juli. Sementara Bawaslu mengatakan menemukan pelanggaran yang sama dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. "Terkait pembagian paket sembako, itu lebih banyak terkait (paslon) nomor dua, tapi terkait dengan penyebaran spanduk provokatif yang ditujukan kepada paslon nomor dua," jelas Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, M Jufri. "Dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi selama ini adalah antara pembagian sembako dengan spanduk-spanduk black campaign, itu yang dimanfaatkan oleh kedua pasangan calon." Sandiaga Uno: Sangat disayangkan isu agama dan ras, membuat kita terpecah belah. Kendala Bawaslu Bawaslu, tambah Jufri, sudah menurunkan 1.000 lebih spanduk 'provokatif' sementara pembagian sembako ditemukan merata di seluruh wilayah, yaitu di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan di Pulau Seribu. Tim Bawaslu juga menemukan masih adanya pembagian sembako murah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Sabtu (15/04). Ratusan paket yang mereka tangkap tangan diamankan di Kantor Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Kelapa Gading. Selain itu, Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Selatan juga telah menggagalkan pembagian paket sembako oleh sekelompok orang yang menggunakan baju kemeja kotak-kotak, di apartemen di kawasan Kalibata. Jufri mengatakan bahwa penelusuran yang dilakukan oleh timnya terkadang menemukan kendala. Target politik uang atau sembako diperkirakan adalah kelompok yang biasanya tersebar di kalangan sosial ekonomi rendah. "Saat mereka melakukan tindak lanjut, pelapor bilang pelakunya adalah paslon si A atau si B, tim kampanye si A atau si B, tetapi ketika diundang, terlapor tidak mengakui perbuatan itu, atau mengatakan bahwa itu dilakukan salah satu warga masyarakat pendukung, tidak ada kaitannya dengan pasangan calon." "Itu kendala kami dalam menelusuri siapa sebenarnya pelaku dalam pembagian sembako ini," tambah Jufri. Persaingan ketat Bagaimanapun Direktur Penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas, tak sepenuhnya yakin bahwa laporan yang ditemukan di media-media sosial atau dilaporkan ke Bawaslu merupakan insiatif dari tim sukses tertentu untuk meraih dukungan. "Memahami situasi riuh rendah pilkada DKI Jakarta, harus dipahami dalam konteks: apa iya? Jakarta yang begitu transparan, orang bisa melaporkan dan me-record informasi dengan cepat dan efisien, orang melakukan itu (pembagian sembako) dengan begitu simpel dan mudah banget ditemukan, apa iya?" kata Sirajudin. Karena, menurut Sirajudin, meskipun ada 8-13% pemilih yang masih ragu menentukan pilihan kandidat, para pendukung lemah dari dua kandidat paslon justru berada di kelompok moderat, dengan pendidikan yang baik, dan tidak mudah 'dipersuasi oleh argumen-argumen yang terlalu simplistik dengan masalah atau simplistik dalam bukti-bukti atau datanya'. Sementara target politik uang atau sembako adalah kelompok yang biasanya tersebar di kalangan sosial ekonomi rendah, dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah, sehingga masih bisa dipersuasi, baik lewat sembako maupun intimidasi isu. Secara statistik, keunggulan paslon dalam pilkada DKI tak bisa disimpulkan secara jelas. "Siapapun yang melakukan (pembagian sembako), apakah itu resmi, dari inisiatif tim sukses paslon, atau ini taktik lapangan saja untuk menggiring opini negatif, untuk sekadar menakut-nakuti orang yang kebingungan." Hal ini, menurutnya, terjadi sebagai cerminan betapa ketatnya persaingan di pilkada DKI Jakarta. Hasil penelitian terakhir SMRC pada 5 April lalu menyatakan Anies-Sandi unggul tipis 1% dibandingkan Ahok-Djarot. Paslon nomor urut tiga memimpin tingkat elektabilitas dengan 47,9%, sementara paslon nomor urut dua dengan 46,9%. Namun Sirajudin mengatakan, hasil itu belum kuat menegaskan dominasi Anies-Sandi karena baru dianggap signifikan jika mengungguli lawannya sebesar dua kali margin of error.' Maka secara statistik, keunggulan paslon dalam pilkada DKI tak bisa disimpulkan. "(Kedua pasang kandidat) sama-sama tahu persis bahwa mereka punya peluang yang kurang lebih sama, jadi sampai the last drop (tetes terakhir) masih akan diperjuangkan saking ketatnya selisih itu," ujar Sirajudin.