Tanpa pengawasan, penambahan sejuta kuota haji Indonesia 'tidak cukup'
Mulai 2017, kuota haji Indonesia akan bertambah dari 168.800 menjadi 221.000 jamaah.
Presiden Joko Widodo mengumumkan penambahan kuota haji Indonesia pada 2017, Rabu (11/01). Peningkatan jumlah kuota itu didapat setelah pemerintah Arab Saudi mengembalikan kuota normal Indonesia sebelum 2013 sebanyak 211.000 dan menambah 10.000 sesuai permintaan pemerintah Indonesia. "Selain pengembalian kuota sebesar 211.000, maka pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota untuk Indonesia dan memutuskan pemberian tambahan 10.000. Dengan demikian, kuota haji untuk Indonesia tahun 2017, dari 168.800 menjadi 221.000. Indonesia memperoleh kenaikan sebesar 52.200," ujar Presiden Joko Widodo dalam pengumuman di Istana Merdeka, pada Rabu (11/01). Pengembalian kuota normal Indonesia dan penambahan 10.000 jemaah pada kuota baru, menurut Presiden Jokowi, merupakan hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi pada September 2015 silam ditambah dengan pembicaraan tindak lanjut oleh Menteri Agama Lukman Syaifuddin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai presiden menemui Deputi Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman, pada September 2016 di Hangzhou, Cina. Kabar ini disambut baik Ardyansah, salah seorang dari jutaan orang yang menunggu giliran berhaji. "Saya sudah menunggu sejak 2011. Kalau saya cek online ke Kementerian Agama, saya berangkat 2018. Harapannya sih bisa berangkat tahun ini," katanya. Suasana ibadah haji di Masjidil Haram, Mekah, pada 2016 lalu. Mulai 2017, kuota haji Indonesia akan bertambah dari 168.800 menjadi 221.000 jamaah. Apresiasi penambahan kuota datang dari Muharram Ahmad, selaku Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Umrah dan Haji Khusus atau Himpuh. Dia berharap penambahan kuota haji bisa berdampak besar terhadap daftar tunggu ibadah haji. "Ini harus kita syukuri, Alhamdullilah. Ini pasti akan mempengaruhi daftar tunggu yang di beberapa daerah, seperti di Sulawesi Selatan, daftar tunggunya sampai 41 tahun. Mudah-mudahan tahun depan terus seperti itu sehingga daftar tunggunya bisa mempercepat bagi masyarakat atau calon jamaah," kata Muharram. Kebijakan prioritas Soal daftar tunggu, Abdul Djamil, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, mengaku sudah memiliki kebijakan guna memastikan orang-orang yang belum berhaji mendapat prioritas. "Pelunasan kan ada dua tahapan. Tahapan pertama, yang di waiting list itu hanya diperuntukkan bagi yang belum berhaji. Nanti kalau tidak terakomodir semua, yang sudah berhaji bisa melunasi. Itu merupakan policy untuk memberikan prioritas bagi mereka yang belum berhaji," kata Abdul. Sebagai gambaran, tambahnya, jumlah orang yang belum berhaji dari 168.800 jamaah tahun lalu mencapai 98%. Sedangkan sisanya merupakan individu yang menunaikan ibadah haji lebih dari sekali. "Karena antreannya begitu panjang, bagi yang sudah berhaji ada kecenderungan memilih ibadah umrah ketimbang menunggu untuk waktu yang panjang," kata Abdul. Jutaan jemaah mengikuti salat di Masjidil Haram, Mekah, pada musim haji 2016 lalu. Pembatasan orang yang berhaji lebih dari sekali dinilai cendekiawan muslim akan mengurangi daftar tunggu calon jemaah haji di Indonesia. Kuota 'satu juta takkan cukup' Namun, upaya Kementerian Agama tersebut dipandang belum cukup. Untuk mengurangi daftar tunggu, Kementerian Agama dinilai harus membuat pembatasan terhadap orang-orang yang sudah berhaji. "Harus ada kebijakan lain, di mana orang naik haji seumur hidup haru satu kali. Dan untuk itu database-nya harus bagus," kata Syafiq Hasyim, cendekiawan muslim dari Nahdlatul Ulama. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama itu menilai tambahan kuota akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan fungsi pengawasan dan pembenahan administrasi di Kementerian Agama. "Karena itu, walau (tambahan kuota) 50.000 cukup bagus, kebutuhan kita luar biasa. Ditambah satu juta (kuota) pun tidak akan cukup, dalam pengertian menyelesaikan persoalan. Sebab waiting-list di beberapa daerah sudah lebih dari 15 tahun," ucap Syafiq. Raja Salman dari Kerajaan Arab Saudi akan berkunjung ke Indonesia, Maret 2017 mendatang. Mengenai fungsi pengawasan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Abdul Djamil sepakat bahwa hal itu penting. Melalui investigasi BBC Indonesia, ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang memberangkatkan haji menggunakan cara-cara ilegal, termasuk memalsukan paspor Filipina. Praktik ini disebut berlangsung selama beberapa tahun. Namun, ketika ditanyakan apakah kebijakan pembatasan haji satu kali seumur hidup dapat dilaksanakan, Abdul Djamil, menjawab "tidak bisa". "Ndak bisa. Itu kan hak asasi orang untuk beribadah yang dijamin oleh undang-undang," katanya. Untuk diketahui, sejak 2013 lalu, jumlah kuota jamaah haji dari seluruh negara mengalami pengurangan sebesar 20%. Hal tersebut dilakukan seiring dengan perluasan pembangunan fasilitas di Masjidil Haram, Mekah.