Ancaman kejahatan demografi jelang pilpres
Tenggat yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum untuk mensikronkan daftar pemilu tetap (DPT) legislatif sebagai bahan DPT pilpres akan berakhir hari Minggu, (20/04) nanti.
Pemilih memasukkan kertas suaranya pada pemilihan umum di Jayapura (09/04) Namun ada beberapa masalah yang berpotensi menjegal kelancaran proses tersebut. Di antaranya, dugaan manipulasi data penduduk di daerah-daerah tertentu, seperti temuan Komnas HAM. Natalius Pigai, koordinator tim pemantau pemilu Komnas HAM, menyatakan pihaknya telah memantau 22 provinsi di Indonesia sejak 10 Maret hingga 12 April 2014. Dalam pantauan tersebut, Natalius menegaskan terdapat kejanggalan dalam data penduduk. “Sensus penduduk di Provinsi Papua pada 2010 mencatat 2,8 juta orang. Jumlah penduduk berdasarkan data KPU pada 2013 mencapai 4,2 juta orang. Bagaimana mungkin dalam tiga tahun terjadi lonjakan 2 juta orang, sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk nasional hanya 2% ke bawah? Itu sebuah kejahatan demografi,” kata Natalius kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Menurut Natalius, penggelembungan suara dilakukan kepala daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri. Umumnya hal itu terjadi di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Selain untuk memanipulasi suara dalam pemilu, aksi penggelembungan suara dilakukan demi memenuhi persyaratan pemekaran daerah otonomi baru dan mendapat dana alokasi umum dari Kemendagri. Keakuratan data Soal tudingan penggelembungan suara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, Sumarno, menyatakan terdapat sistem informasi data pemilih yang memungkinkan semua pihak memeriksa keakuratan data. Jika memang terjadi ketidakakuratan data, Sumarno menyarankan Badan Pengawas Pemilu dan elemen-elemen masyarakat melakukan pengecekan di lapangan. Saat dihubungi secara terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak, membantah adanya penggelembungan jutaan suara di Papua. “Memang ada indikasi penggelembungan suara di beberapa daerah, termasuk Papua. Tapi, jumlahnya tidak mencapai jutaan suara. Meski demikian, kami akan mengecek lagi untuk mencegah kecurangan pada pemilihan presiden nanti,” kata Nelson. Menurut jadwal KPU, pemutakhiran data WNI yang berusia 17 tahun dilakukan dari tanggal 10 April hingga 9 Juli 2014. Diperkirakan pada periode tersebut akan ada tambahan sekitar 3 juta pemilih pada pilpres 9 Juli mendatang.