Imbas pelarangan di AS, TikTok ajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump ke pengadilan
Tik Tok menggugat pemerintahan Presiden AS Donald Trump terkait larangan yang diberlakukan terhadap aplikasi berbagi video dari China tersebut.
Perintah eksekutif Presiden Trump melarang transaksi dengan perusahaan pemilik TiktTok, ByteDance, mulai pertengahan September mendatang. Pejabat di Washington khawatir aplikasi itu dapat membocorkan data pengguna Amerika kepada pemerintah China, tudingan yang kemudian dibantah oleh ByteDance. TikTok mengatakan langkah yang ditempuh pemerintahan Trump dimotivasi oleh politik, bukan keamanan nasional. Aplikasi media sosial yang sedang naik daun ini diperkirakan memiliki sekitar 80 juta pengguna di AS. Dalam gugatannya, TikTok mengatakan bahwa aplikasi itu telah melakukan langkah "luar biasa" dalam hal keamanan penggunanya dan berkukuh bahwa perintah Trump adalah penyalahgunaan undang-undang keamanan. Perintah itu "tidak berdasarkan pada keadaan darurat nasional yang bonafid dan mengesahkan pelarangan kegiatan yang belum ditemukan [bukti] menimbulkan 'ancaman yang tidak biasa dan luar biasa'," kata perusahaan itu dalam gugatan tersebut, yang sebagian dibagikan di situs pada Senin (24/08). What's going on with TikTok? Trump menyebut bahwa TikTok bisa terus beroperasi, jika China menjual ByteDance kepada perusahaan AS. Dia juga menuntut agar pemerintah mendapat bagian dari transaksi itu. "Tuntutan presiden atas transaksi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertimbangan keamanan nasional, tapi hanya berfungsi untuk menggarisbawahi bahwa tergugat gagal memberikan penggugat proses yang diwajibkan oleh hukum," kata perusahaan itu. Tiktok menambahkan dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal di California: "Tindakan presiden jelas mencerminkan keputusan politik untuk berkampanye pada platform anti-China." Patrick Ryan, manager di TikTok pada Senin (24/08) juga mengajukan gugatan hukum terpisah atas nama 1.500 karyawan TikTok di AS, yang pada intinya menggugat perintah eksekutif Trump. Dalam gugatannya, dia mengatakan bahwa perintah itu terlalu luas dan karyawan perusahaan akan terancam kehilangan gajinya tanpa proses yang seharusnya. Pada hari Jumat (21/08), sekelompok orang China-Amerika mengajukan gugatan terpisah terhadap larangan serupa yang diberlakukan Trump pada aplikasi media sosial WeChat, yang dimiliki oleh raksasa teknologi China, Tencent. Mengapa TikTok kontroversial? Para pengguna TikTok kerap mengunggah klip video berdurasi pendek di platform itu dengan topik bervariasi, mulai dari rutinitas menari atau politik internasional. Popularitasnya meledak dalam beberapa bulan terakhir - khususnya di kalangan remaja - dan aplikasi itu telah diunduh lebih dari satu miliar kali di seluruh dunia. Namun, Presiden Trump mengklaim China bisa menggunakan aplikasi itu untuk melacak pejabat federal, mengumpulkan informasi yang bisa digunakan untuk pemerasan atau memata-matai perusahaan. Penggunaan aplikasi mobile yang dikembangkan dan dimiliki perusahaan China ini "mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan ekonomi AS," ucap Trump. "Pengumpulan data mengancam membiarkan Partai Komunis China mengakses informasi pribadi warga Amerika," klaimnya, seperti tercantum pada perintah eksekutif. Kebijakan Trump terhadap TikTok dan WeChat adalah perkembangan terbaru dari kampanye anti-China menjelang pemilihan presiden AS pada November. Sejak menjabat pada 2016, Trump telah melancarkan perang dagang melawan China. AS bukan satu-satunya negara yang melakukan pemblokiran terhadap TikTok. India telah melarang penggunaan aplikasi tersebut, dan Australia juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan serupa. Aplikasi ini dipandang oleh beberapa orang sebagai instrumen kunci aparat pengawasan internal China, yang mengharuskan pengguna lokal yang dituduh menyebarkan rumor jahat untuk mendaftarkan pemindaian wajah dan rekaman suara.