Polri hentikan program pusat detensi imigran gelap
Kepolisian Republik Indonesia menghentikan sementara sejumlah kerja sama dengan Australia, termasuk program pusat detensi untuk menampung imigran gelap yang ingin berlayar ke Australia.
Indonesia menghentikan patroli bersama dan program pusat detensi imigran dengan Australia. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Machfud Sidik usai rapat dengar pendapat dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kapolri Jendral Sutarman dan Kepala Badan Intelijen Negara, Kamis (28/11). "Kapolri Sutarman tadi menjelaskan bahwa Mabes Polri menghentikan kerja sama tukar menukar informasi intelijen dan trans-national crime [kejahatan lintas negara] serta counter-terrorism [pemberantasan terorisme]. Polri juga menghentikan program detention center di beberapa tempat yang dikelola Polri untuk menampung imigran gelap dengan tujuan akhir Australia," kata Machfud seperti dilaporkan wartawan BBC Andreas Nugroho. Terkait program pencegahan imigran gelap, pemerintah juga telah menghentikan latihan bersama dan patroli gabungan. "Karena kalau kita melakukan dua aktivitas itu diperlukan trust [kepercayaan] antara kru kedua negara, bagaimana kalau trust itu tidak ada," tambah Machfud. Pertahanan maya Belajar dari kejadian penyadapan yang dilakukan oleh negara tetangga Australia, DPR dan pemerintah mencapai satu kesepakatan untuk pengadaan satelit yang disebut oleh Machfud Sidik dapat meningkatkan sistem pertahanan dunia maya. Program pengadaan satelit baru untuk kepentingan pertahanan ini bisa mulai dijalankan oleh pemerintah pada tahun depan. "Komisi I akan segera mengambil langkah lanjutan untuk memastikan pada 2014 program pengadaan satelit ini betul-betul bisa berjalan agar secara sistem komunikasi informasi pemerintah lebih terjamin keamanannya," kata Machfud. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pengadaan satelit untuk kepentingan pertahanan tidak bisa dihindari lagi. Menurutnya, insiden penyadapan yang mengakibatkan sejumlah data dicuri disebabkan oleh penguasaan satelit komunikasi yang selama ini dikuasai pihak asing. "Kita kebobolan karena satelit itu satelit sewaan punya orang luar jadi penyadapan mudah dilakukan, perlu ada satu khusus yang kita punya untuk kebutuhan strategis pertahanan kepolisian, luar negeri, intelijen dan pertahanan," kata Purnomo. Ia menilai secara sumber daya manusia, Indonesia sanggup mengelola satelit tersebut. "Kita juga perlu membuat daftar infrastruktur kritis mana saja yang dipertahankan jika ada serangan cyber," kata Purnomo.