Sebanyak 95 WNI dibebaskan dari sekapan
Departemen Imigrasi Selangor, Malaysia, membebaskan 105 perempuan asing termasuk 95 warga negara Indonesia dari sekapan penyalur tenaga kerja di Klang.
Pihak berwenang menegaskan mempekerjakan pendatang dengan visa kunjungan sosial adalah ilegal. Direktur Departemen Imigrasi Selangor Amran Ahmad mengatakan mereka dibebaskan dari tempat penyekapan di Bukit Raja, Klang, negara bagian Selangor pada Sabtu pagi (01/12) setelah pihak berwenang melakukan pengintaian selama beberapa minggu. "Semua perempuan - 95 warga Indonesia, 6 warga Filipina dan 4 warga Kamboja hanya mengantongi visa kunjungan sosial dan diyakini masuk ke Malaysia dalam waktu satu hingga enam bulan terakhir," kata Amran Ahmad seperti dilaporkan sejumlah media Malaysia pada Minggu (02/12). Selama ini mereka disekap di tempat penyalur tenaga kerja berlantai empat di Bukit Raja, Klang, negara bagian Selangor. Menurut Amran Ahmad, setiap pagi mereka diangkut dengan mobil van dan diantar ke rumah-rumah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Usai bekerja, mereka diangkut lagi dan disekap di tempat penampungan. "Mereka tidak diperbolehkan keluar," katanya. Makan dibatasi Berdasarkan penyelidikan awal, para perempuan tersebut dijanjikan pekerjaan lain tetapi kenyataannya mereka dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka dijanjikan akan menerima gaji 700 ringgit per bulan tetapi mereka diberitahu oleh agen bahwa mereka baru akan menerima gaji setelah bekerja selama tujuh bulan, tutur Amran Ahmad. Para pekerja itu, lanjutnya, juga tidak diberi makan memadai, bahkan jatah makan akan langsung dikurangi apabila mereka menanyakan gaji. Dalam operasi pembebasan, polisi juga menangkap 12 orang, termasuk tiga warga Malaysia dan lima perempuan asal Indonesia yang diyakini sebagai mandor tenaga kerja yang disekap itu. Sementara itu Kepala Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Suryana Sastradiredja, mengatakan sejauh ini KBRI belum mendapat pemberitahuan resmi dari pihak berwenang Malaysia mengenai penyelamatan 95 WNI itu tetapi Senin besok (03/12) KBRI akan meminta keterangan dari kepolisian dan keimigrasian.