Mengapa DPR bersikeras tentang pembangunan gedung baru?
Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali ditolak oleh sejumlah kalangan, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung baru, termasuk rencana membangun gedung DPR yang baru.
Gedung Nusantara I yang bertingkat dibangun pada 1993. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada rencana pembangunan gedung baru DPR, meski para pimpinan DPR beralasan gedung yang ada dinilai tidak layak untuk digunakan. "Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian, tidak dikurangi. Tapi kalau gedung baru kantor baru, kantor pemerintah pun tidak bangun apa-apa, " kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantornya pada Selasa (15/08). Pada 2016 lalu, pemerintah Indonesia melakukan moratorium. Wacana pembangunan gedung DPR terkait dengan usulan kenaikan anggaran menjadi Rp5,7 triliun pada 2018, yang di dalamnya ada usulan pembangunan gedung baru. Angka ini naik Rp1,4 triliun dari anggaran 2017. Sejumlah pimpinan DPR menyebutkan bangunan kantor para anggota dewan ini sudah miring. Namun Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing, mengatakan gedung baru yang ada tidak miring tetapi kondisi bangunan tidak layak dan sudah tidak dapat menampung jumlah anggota DPR dan staf yang masing-masing berjumlah delapan orang. "Karena kondisi delapan orang di ruangan 28 meter udah nggak layak, oleh karena itu anggota sangat prihatin, terkadang anggota tidak nyaman, dan kondisi ruangan kecil dan tidak bagus dan tidak setara. Apa benar ruangan camat itu lebih bagus daripada ruangan DPR, itu benar," kata Anton kepada BBC Indonesia ketika dihubungi melalui telepon. Anggota bertambah Anton menyebutkan gedung dibangun pada tahun 1993 dan mulai digunakan empat tahun kemudian ketika anggota DPR hanya 400 orang dan hanya memiliki kapasitas maksimum untuk 800 orang. Sementara jumlah anggota DPR meningkat menjadi 560 pada periode saat ini, dan pada 2019 mendatang akan menjadi 575 orang. Jumlah Anggota DPR akan meningkat jadi 575 orang dari 560 dari periode saat ini. Ia juga menyatakan setelah gempa di Tasikmalaya pada 2009 lalu, gedung DPR mengalami sejumlah keretakan dan pergeseran sehingga sempat dilakukan injeksi untuk memperkuat bangunan gedung. "Jadi harus mengurangi beban gedung, salah satunya kami sudah anjurkan agar para anggota DPR untuk tidak membawa buku dan berkas rapat ke kantor karena satu orang bisa mencapai dua kilogram," kata Anton. Usulan gedung baru sejak 2006 Meski demikian, deputi sekjen FITRA, lembaga pengawas anggaran dan kebijakan publik, Apung Widadi, menilai rencana DPR membangun gedung tidak berdasarkan alasan peningkatan kinerja. "Proyek ini sama sekali tidak layak, karena pelaksanaan, tujuannya sama sekali tidak jelas. Belum ada urgensinya karena (gedung) masih layak, dan dari 2010 itu sudah berulang terus. Orientasinya bukan pada peningkatan kinerja tapi pada proyek" jelas Apung. Apung mencontohkan pembangunan gedung lain, seperti KPK, tidak mengundang kritik karena dengan biaya yang wajar sekitar Rp200 miliar. Ini bukan pertama kalinya DPR mengusulkan pembangunan gedung baru. Rencana pertama muncul pada 2006. Pada 2009, sekjen DPR menyampaikan konsep gedung dengan fasilitas kolam renang dan pusat kebugaran dengan biaya sekitar Rp1,8 trilliun. Pada 2011 lalu, presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menolak usulan pembangunan gedung baru. Tiga tahun kemudian, diusulkan lagi dengan biaya Rp1,6 triliun, kali ini dilengkapi museum, perpustakaan dan pusat penelitian. Dan pada 2015, Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti yang ketika itu disebutkan sebagai 'proyek penataan kawasan parlemen'. Dalam rapat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 disebutkan ada anggaran Rp740 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR yang juga sempat mengundang kontroversi.