Alasan Indonesia tolak bantuan Singapura
Pemerintah Indonesia belum menerima tawaran dari Singapura untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karena paket bantuan yang diajukan saat ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Personel TNI diturunkan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, Indonesia sebenarnya membutuhkan pesawat pembom air atau pesawat amfibi tipe Beriev Be-200 buatan Rusia atau CL-215 buatan Canadair. Setidaknya ada 28,06 juta penduduk Indonesia yang terkena dampak kabut asap, menurut BNPB, per data Senin (5/10). Lewat pernyataan resmi Kementerian Pertahanan (MINDEF) dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) mengatakan bahwa mereka sudah menyiagakan pesawat C-130 untuk operasi modifikasi cuaca, satu helikopter Chinook dengan penampungan air untuk pemadaman api dari udara dan dua pesawat C-130 untuk mengangkut tim pemadam kebakaran dari Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) "Bantuan internasional harus sesuai dari negara yang terkena bencana," kata Sutopo usai konferensi pers soal strategi percepatan penanganan operasi darurat bencana asap di Jakarta, Selasa (6/10). Sutopo mencontohkan, ketika Jepang mengalami bencana tsunami pada 2011 lalu, Indonesia ingin mengirimkan bantuan makanan dan selimut. Jepang, menurutnya, menanyakan selimut seperti apa yang akan dikirimkan oleh Indonesia. Mereka pun harus mencicipi dulu makanan yang akan dikirimkan untuk memastikan sesuai dengan lidah Jepang. "Akhirnya, banyak yang menurut kita dibutuhkan tidak dipakai oleh mereka. Jadi kita sama, (jika) Singapura ingin membantu, butuh yang sesuai. Kami butuh yang namanya pesawat pembom air, pesawat amfibi. Sekali dia terbang, itu masuk ke danau, ke sungai, ke laut, mengangkut 25,7 ton (air). Ini permintaan kita. Terserah di sana mau pengadaan (seperti apa). Sekali pukul, (api di lahan seluas) satu sampai 1,6 hektar langsung mati. Kecuali dibantu 20 chinook (oleh Singapura), mau kita, " kata Sutopo. Zat kimia Kepala BNPB Willem Rampangilei juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini baru berkomunikasi diplomatik soal tawaran bantuan dengan Singapura, belum dengan Malaysia, meski pemerintah Malaysia sudah menawarkan bantuan pasukan militernya untuk mengatasi kebakaran. "Jangan dianggap bahwa Indonesia itu alergi dibantu. Kita sangat simpati, kita justru happy kalau tetangga itu menawarkan bantuan, itu menunjukkan ASEAN brotherhood. Tetapi kita mesti lihat, bantuan itu kontribusinya seberapa jauh dalam penyelesaian masalah? Tolong dilihat ini juga," kata Willem. BNPB juga akan menguji pemakaian zat kimia baru yang dalam proses memadamkan kebakaran hutan dan lahan bisa sekaligus menurunkan suhu secara drastis di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, karena di sana konsentrasi titik api berada. Tak hanya lahan yang terbakar, dalam proses pemadaman kebakaran di lahan gambut, akan menghasilkan asap juga. Dengan memadamkan suhu secara drastis, Willem berharap hal itu bisa mengurangi kabut asap mengingat proses pemadaman kebakaran hutan di lahan gambut akan menghasilkan asap. Menurut rencana, ada 40 ton zat kimia berbentuk pupuk yang akan disebar dengan metode pengeboman air atau menggunakan mobil pemadam kebakaran. "Kita belum beli (zat kimianya), orangnya saya suruh coba. Kalau misalnya bagus, ya saya suruh beli, kalau enggak ya itu promosi," kata Willem. Bencana nasional Willem juga menanggapi soal bencana kabut asap yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, status bencana nasional harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah, namun peraturan pemerintah tersebut belum dibuat. Status bencana nasional, menurut Willem, juga tergantung pada jumlah korban, namun, "mencari kesepakatannya pun juga susah." Menurut Willem, dia sudah mengklarifikasi ke Menteri Kesehatan tentang korban meninggal. Namun, menurutnya, dari hasil klarifikasi, mereka yang meninggal bukan karena ISPA tapi karena penyakit lain. Indonesia membutuhkan pesawat amfibi pengebom air untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, salah satu ciri bencana nasional adalah pengerahan sumber daya nasional. Tetapi, tanpa penetapan status bencana nasional pun, pemerintah pusat sudah mengirimkan TNI, 17 helikopter, dan anggaran dari pusat. "Bahwa Indonesia sudah mengerahkan sumber daya nasional untuk mengatasi karhutla, dengan demikian, status itu tidak akan berpengaruh. Apakah kalau sudah ditetapkan bencana nasional, lalu apa bedanya? Orang kita sudah mengerahkan sumber daya ke sana, baik anggaran, aset, maupun personel," ujarnya. Berdasarkan data BNPB per Senin (5/10) sore, ada 28,06 juta penduduk Indonesia yang terpapar oleh kabut asap. Angka ini diperoleh berdasarkan peta titik panas dan kabut asap dengan hasil sensus penduduk di wilayah-wilayah tersebut per 2010. Sehingga, menurut jubir BNPB, penduduk Indonesia yang terdampak kabut asap bisa lebih tingi dari jumlah tersebut.