Jepang larang kepemilikan pornografi anak
Jepang melarang pemilikan pornografi anak, bergabung dengan negara-negara maju lain yang sudah lebih dulu menetapkan larangan serupa.
Asosiasi Penerbit Majalah Jepang menyatakan larangan memmberi tekanan pada seniman. Hukum yang baru menentukan barangsiapa yang kedapatan memiliki gambar porno dengan subyek anak-anak bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga US$10,000 atau setkiat Rp100 juta. Namun hukum baru itu tidak mencakup animasi atau seni komik Jepang yang terkenal atau manga. Sebelumnya, negara berjulukan matahari terbit ini merupakan satu-satunya di antara 34 anggota OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) yang tidak melarang pornografi anak. Para pengamat menyebut terdapat penentangan keras dari para pelukis manga, penerbit, dan pegiat kebebasan berbicara. Mereka menyebut hukum seperti itu bisa buruk bagi kebebasan berekspresi dan membuat pihak berwenang bisa mengambil keputusan semena-mena tentang kesenian. Lewat internet Komik Jepang atau manga tidak masuk dalam hukum yang baru. Perhimpunan Penerbit Majalah Jepang, yang mewakili lebih dari 90 perusahaan penerbitan, menayangkan sebuah pernyataan di situs mereka awal Juni, yang menyebutkan hukum seperti itu bisa 'memberi tekanan' pada seniman dan budaya penerbitan. Wartawan BBC Rupert Wingfield-Hayes di Tokyo melaporkan Jepang masih dianggap sebagai salah satu pusat pertukaran dan konsumsi gambar-gambar pelanggaran seksual anak. Tindak kejahatan terkait pornografi anak dilaporkan terus meningkat di Jepang dengan separuh kasus kejahatan -menurut polisi- berupa penukaran atau jual-beli foto atau video melalui internet. Hukum baru ini memberi waktu setahun bagi para pemilik benda-benda terlarang tersebut untuk melenyapkannya. Sebelumnya, pada tahun 1999, Jepang telah melarang produksi dan distribusi pornografi anak.