Pimpinan DPR tandingan, untuk apa?
Akhirnya Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Presiden Joko Widodo menetapkan lima pimpinan DPR tandingan, Jumat 31 Oktober.
Pendukung Presiden Jokowi tidak puas dengan pimpinan DPR sudah terpilih. Lima fraksi -yakni PDIP, Hanura, PKB, NasDem, dan PPP- menggelar rapat yang menunjuk Ida Fauziah dari Fraksi PKB sebagai Ketua DPR dengan wakilnya Effendi Simbolon (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Supiadin Aries (Nasdem). Langkah ini ditempuh setelah Koalisi Merah Putih -dalam pemilihan Ketua DPR- berhasil mendudukkan para anggotanya sebagai Ketua DPR dengan lima wakilnya. Menurut politisi PDIP yang menggagas pimpinan DPR tandingan, Aria Bima, kelima orang yang dipilih KIH itu adalah pimpinan DPR RI tanpa menyinggung mengenai lima pimpinan DPR yang sudah lebih dulu terpilih. "Kita harapkan lima kawan kita pimpinan DPR baru ini nanti akan menempatkan diri sebagai pimpinan DPR Republik Indonesia dan bukan sebagai pimpinan DPR kelompok tertentu atau yang mewakili kawan-kawan dari kelompoknya sendiri." Kehadiran pimpinan DPR tandingan ini jelas membuat pemerintahan Presiden Jokowi justru akan kesulitan, seperti dijelaskan pengamat politik Arbi Sanit. "Misalnya dalam soal BBM. Tidak bisa dinaikkan kalau DPR tidak setuju. Lalu APBN 2015 kan sudah dekat ini. Bagaimana mau rapat dengan DPR bikin APBN, orang pecah seperti itu," tegasnya. Kirim pendapat Bagaimana pendapat Anda? Apakah DPR tandingan itu diperlukan atau hanya membuat kisruh saja? Atau mungkin Anda berpendapat DPR tandingan diperlukan untuk memastikan kelangsungan kerja pemerintahan mengingat pimpinan DPR dikuasai kubu oposisi Koalisi Merah Putih? Tapi jika ada DPR tandingan bagaimana pula kalau nanti ada presiden tandingan atau menteri tandingan? Sampaikan pula saran Anda untuk mengatasi kisruh politik ini ke indonesia@bbc.co.uk atau lewat Facebook dan Twitter BBC Indonesia. Jika mengirim email, mohon sertakan nomor telepon Anda agar kami bisa menghubungi kembali untuk direkam suaranya. Nomor telepon itu akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan Forum BBC Indonesia. Komentar lewat email "Masih ingatkah omongan almarhum KH. Abdurrahman Wahid bahwa DPR seperti TK. Mereka semua sudah menjadi kepala keluarga tapi kenapa sifatnya anak-anak. Di mana jiwa lapang dada, nrimo, apakah sudah tertutup oleh tipu daya dunia. Ingatlah amanah harus dipertanggungjawabkan sampai ajal menjemput. Apakah kalian pikir Anda semua tidak akan mengalami yang namanya kematian. Di Indonesia dkenal musyawarah untuk mencapai mufakat dan lebih baik secepatnya dilakukan sehingga jangan menuruti hawa nafsu karena pekerjaan atau jabatan. KMP dan KIH seharusnya bisa mawas diri bisa berbagi agar seimbang agar tidak terjadi perpecahan. Akan jadi apa Indonesia bila anggota DPR-nya tidak akur. Mari saling membangun agar tercipta persatuan Indonesia." Novan, Arab Saudi. "Saya usul Pak Prabowo jadi presiden tandingan. Gimana?" Syarifuddin. "Menurut saya pembuatan kelompok DPR tandingan mencerminkan kelompok itu paranoid padahal jauh-jauh hari Jokowi sudah bilang walaupun DPR dikuasai KMP maka tidak akan menjadi masalah. DPR tandingan sebuah pilihan bodoh, sangat kekanak-kanakan, sebuah cela dalam perjalanan politik Indonesia. Pertarungan politik seharusnya dijadikan seni berpolitik dan sebuah tantangan yang menguji kelihaian berpolitik para politisi itu" Khairul Azmi, Sumbawa Barat "DPR tandingan? Hmm mereka terinspirasi Partai Persatuan Pembangunan yang ilegal." Imronssadja, Batam. "Pimpinan DPR RI sudah dipilih secara sah sesuai konstitusi dan DPR tandingan adalah ilegal. Perolehan jumlah seluruh anggota di DPR memang terisi oleh partai partai politik Koalisi Merah Putih melalui Pemilu Legislatif. DPR tandingan malah bisa membahayakan pemerintahan Presiden Jokowi karena selain menghambat juga nantinya bisa menjadi perangkap legitimasi Presiden Jokowi. Jika pihak pemerintah Presiden Jokowi mau memenuhi panggilan rapat di DPR Tandingan maka bisa menjadi masalah besar yang dapat diagendakan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI . Dan kalaupun terjadi perseteruan di Sidang MPR RI tetap saja akan dimenangkan oleh voting Dari Koalisi Merah Putih." Arif Gilarsunu, Bekasi. "DPR Tandingan: 1. Salah Kaprah dan 2. Haus Kekuasaan." Bolot Arrosyid Bakri, Jakarta. "Mau dibawa ke mana negara ini kalau di DPR ada dualisme pimpinan? Ini membuktikan keserakahan kekuasaan dan belum dewasa dalam berpolitik. Malu sedikitlah sama rakyat yang memilih kalian! Rakyat menilai semua tindak tanduk kalian. Jadilah perwakilan rakyat yang bisa diteladani." Wimfried D Tampinongkol, Bekasi. "Bagi saya, DPR tandingan itu tidak penting. Dengan adanya tandingan menjadi bukti bahwa DPR tidak mempunyai niat baik untuk membawa rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Buktinya, jika sesama saja masih tidak solid, masih menaruh sikap curiga, tidak saling percaya... bagaimana mungkin mempebaiki bangsa ini." Julida Fisma, Blangpidie, Aceh Barat Daya. "Ketua DPR yang sah secara konstitusional sudah dipilih. Untuk apa DPR tandingan? Apakah akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul? Oleh sebab itu DPR tandingan tidak diperlukan alias ilegal. Saya berharap DPR yang sudah terpilih periode 2014-2019 bekerjalah dengan baik, tunjukkan kualitas kerja, jangan hanya seperti preman. Berbuatlah untuk kepentingan rakyat." Erman, Padang. "Namanya juga DPR! Institusi ini merupakan perwakilan dari masing-masing wilayah yang ada di seluruh NKRI bukan milik golongan tertentu. Semua anggota legislatif harus bersatu kembali dalam naungan Merah Putih menuju Indonesia Hebat." Ali Akbar, Pontianak. "DPR tandingan tidak konstitusional dan jelas menunjukkan kualitas anggota DPR yang menunjukkan tingkat emosionalnya saja, bukan berpikir dengan jernih dan rasional! Kenapa mesti paranoid dan berebut kekuasaan? Biarkanlah KMP menguasai semua di parlemen toh mereka juga gak bisa semena-mena terhadap presiden! Masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas untuk menilai perilaku anggota eksekutif, legislatif maupun yudikatif!." Akbar, Bekasi. "Inilah saatnya mencermati 'perilaku asli' oknum DPR RI. Mengapa demikian? Kalau selama ini hanya sebatas rumor bahwa wakil rayak itu sesungguhnya menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, maka sejak UU MD3 disahkan sejak itu pula tingkah laku 'inkonstitusional' kelompok KIH menunjukkan eksistensinya dengan membentuk DPR yang mereka sebut sebagai DPR Tandingan! Mengapa kok begitu? Karena sejak KIH mengajukan uji materi ke MK justru semua dalil dan dalihnya ditolak oleh MK! Maka sejak itulah tingkah laku 'gerombolan KIH' kehilangan akal sehat!" Didik Siswoyo. "Saya hanya berpesan agar Presiden Jokowi menghapuskan semua koalisi karena koalisi itulah akar dari perpecahan dan kubu-kubuan namun tetap mengakui kepeimpinan DPR RI saat ini karena sudah kontitusional atau semua dilibatkan dan memenuhi korum. Harus ada ketegasan agar masalah ini tidak mengambang dan memperhambat pemerintahan. Kami tetap percaya Presiden dapat mengambil kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik. Dan harus segera." Yazid. Benar-benar aneh. Mau jadi apa negara ini. Kalau tidak sesuai dengan kelompoknya langsung buat tandingan. KIH sudah membuka perpecahan untuk bangsa. Harus diingat bahwa pendukung KMP tidak sedikit. Jangan hancurkan negara karena hanya ingin menguasai semua bidang. Kalau ini dilanjutkan percayalah, Indonesia akan terpecah. Ini yang diinginkan negara asing, supaya bisa menguasai semua kekayaan Indonesia. KIH sepertinya ingin menghancurkan Indonesia. Jangan dikira mahasiswa akan tinggal diam kalau ini terjadi. Berpikirlah sebelum bertindak. Negara bukan negara diktator yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang." Afriza Yelnetty, Manado. "Kenapa harus ada DPR tandingan? Sudah jelas sekali itu inkonstitusional. Mengapa KIH melakukan manuver politik kayak gitu? Kita harus realistis dong bahwa KMP adalah mayoritas suara di parlemen sebagai check and balance. Kenapa pemerintahan Jokowi harus takut jika kebijakan-kebijakannya untuk rakyat dan masa depan negara? Bukan untuk kroni dan sebagainya. Benar kata Pak Jokowi: "kerja, kerja, kerja." Jika presiden sudah mengeluarkan semboyan bahwa kerja adalah jalan untuk mencapai matlamat dan visi misinya, apa lagi. Tinggal jalankan saja. Pak Prabowo dan KMP sudah mengakui bahwa Jokowi adalah Presiden RI ketujuh secara konstitusi, kenapa harus ada DPR tandingan dari kubu KIH?" Edi Santoso, Kuala Lumpur, Malaysia. "Semua ahli konstitusi dan negarawan, namun belum seutuhnya memahami makna konstitusi dan negarawan. Paradoks" Ali Harsojo, Sumenep. "Lahirnya DPR Tandingan hanyalah bentuk frustasi politik dari PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014. Hal ini pada dasarnya disebabkan kakunya komunikasi politik partai tersebut karena sistem komunikasi Megasentris yang dianutnya. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, PDIP senantiasa berseberangan dengan partai-partai di Koalisi Merah Putih (KMP), terlebih lagi Nasdem yang senantiasa menjatuhkan partai-partai KMP melalui Metro TV-nya. Jadi sangat wajar bila partai-partai di KMP bergerilya melawan "kesombongan" partai-partai di KIH. Saya berharap DPR dapat bekerja dengan baik dan partai-partai di KIH bisa bersabar dan menerima karena memang begitulah realitas politik saat ini. Sebelumnya KIH telah mengganggu jalannya pemilihan ketua DPR dengan membuat rapat paripurna ricuh sehingga dengan lahirnya DPR tandingan malah hanya akan menambah citra buruk bagi DPR kita." Sudarwin S.H, Makassar. Komentar lewat Facebook "Orang-orang yang mendirikan DPR tandingan mnurut saya tidak bodoh. Mereka pasti tahu kalau itu melanggar ketentuan pemerintahan. Lantas kenapa mereka malah sengaja?" JuNot Tea "Jangan salahkan KMP jika nanti ada presiden tandingan." Bintang Langiet. "Nggak habis pikir. Kok bisa orang kayak gitu ada di Senayan." Elmi Zaidan. "Jangan perkeruh suasana." Alung Si Wat Gaya "DPR jangan disamakan seperti partai. Kalau di partai kalian cara-cara ini biasa dilakukan. Ini lembaga negara bung bukan partai yang dibiayai dari uang korupsi." Andrian Syah Thulank Regar. "Negeri ini dianehkan oleh elit-elit politik di parlemen." Asdian Taluke. "Yang benar jual saja itu gedung beserta isinya." Hary Dee Anggello. "Tanda dari kubu yang tidak kaga legowo. Coba deh kalau Prabowo jadi presiden pasti mereka bikin presiden tandingan." Malcolm Victoriano "Dagelan." Lalaysicodottea Aiueo. "Sekalian saja bikin negara Indonesia tandingan. Emang aneh-aneh pemimpin zaman sekarang." Syarifhidayat Blaugrana. "Refleksi tidak pede. tidak mampu berpikir, tidak dewasa. Takut kehilangan lahan. BerTuhankan kedudukan, tidak berserah diri pada yang menciptakan manusia." Muti Bunjamin. "Kalau gitu saya usul Pak Prabowo jadi presiden tandingan juga gimana?" Octavian Anhas. "Ternyata kita salah pilih." Abdul Syukur "Bego dan rakus jabatan. Merekalah perampas dan penjajah bangsa." Sang Pencuri Hati. "Mau dibawa ke mana negara ini?" Riyadi Adi. "Semua posisi ketua direbut Koalisi Merah Putih. Apakah tidak rakus kalau seperti itu? Sedangkan wakil dari Koalisi Indonesia Hebat tak satu pun diberi jatah kursi ketua. Masa semua ketua mewakili pemilihnya Prabowo. Mana jatahnya pemilihnya Kokowi." Sugeng Pucung.