Menteri tak bisa cabut, perda 'diskriminatif' makin banyak?
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam mencabut peraturan daerah dikhawatirkan akan mengganggu investasi dan makin membuka peluang munculnya perda yang "diskriminatif atau intoleran".
Banyak peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dan memperpanjang birokrasi investasi. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri harus mulai melakukan pengawasan sejak proses pembuatan perda dimulai. Pendapat ini disampaikan oleh dua pengamat berbeda di bidang otonomi daerah serta hukum dan hak asasi manusia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangannya untuk membatalkan peraturan daerah. "Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan keputusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda-perda, yang jelas-jelas menghambat investasi," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (06/04) seperti dilansir kantor berita Antara. Sebuah kereta melintasi rel yang kiri-kanannya dipenuhi pedagang di Surabaya, Jawa Timur, Februari 2017. Proyek infrastruktur di berbagai daerah, tak hanya di Jawa, diperkirakan membutuhkan Rp5.300 triliun hingga 2020. Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda setelah dimohonkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Menurut Tjahjo, akibat putusan MK ini, potensi yang mengkhawatirkan adalah program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu (pusat dan daerah) akan terhambat karena "masih banyak Perda yang bertentangan dengan UU lebih tinggi dan memperpanjang birokrasi perizinan investasi lokal dan nasional serta internasional." Ribuan perda 'bermasalah' "Di sisi lain, saya sebagai Mendagri juga sangat tidak yakin MA mampu membatalkan Perda dalam waktu dekat atau singkat karena harus satu per satu diputuskan. Pengalaman pada tahun 2012, hanya ada dua Perda yang dibatalkan oleh MA," kata Tjahjo lagi. Presiden Jokowi dan Mendagri pada Juni 2016 lalu sudah mengumumkan pembatalan 3.143 perda bermasalah, karena "menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi". Kekhawatiran Mendagri juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, KPPOD, Robert Endi Jaweng. Menurut Robert, di satu sisi, masih ada banyak perda bermasalah, bukan hanya untuk investasi, tapi juga dari sisi diskriminasi sosial, sementara satu-satunya saluran untuk membatalkan perda bermasalah itu bersifat pasif, karena Mahkamah Agung menunggu gugatan datang dari masyarakat, selain juga proses sidangnya tertutup, sementara masyarakat belum terlalu aktif melaporkan perda bermasalah itu ke MA. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu wilayah pertama di Indonesia yang menerapkan Syariah Islam. "Kalau Mahkamah Agung bisa bekerja cepat, dan masyarakat juga aktif melaporkan gugatan, maka terhadap kemunculan berbagai perda bermasalah dalam membentuk iklim investasi, soal perizinan usaha, soal pungutan pajak retribusi, tentu masalah bisa diselesaikan. Tapi data menunjukkan, dalam 17 tahun kita otonomi daerah, tidak lebih dari 100 perda itu dicabut oleh Mahkamah Agung," kata Robert. Robert mengkhawatirkan bahwa pemerintah daerah, setelah mengetahui perda akan semakin sulit dibatalkan, akan menggunakan momen ini untuk memunculkan makin banyak perda yang menyulitkan dari sisi perizinan, pungutan dan iklim usaha secara umum, tapi menambah pendapatan asli daerah. "Sumber utama pertumbuhan ekonomi itu pada investasi, dan bukan pada pungutan untuk mendapatkan PAD jangka waktu pendek lima tahun, tapi berdampak serius bagi kerusakan ekonomi pada jangka panjang," ujarnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Muslim yang terbesar di dunia. Maka Robert meminta adanya peningkatan fungsi pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan gubernur untuk mencegah munculnya rancangan perda yang berpotensi mengganggu investasi. "Hanya itu ruang bagi Kemendagri dan gubernur ketika tahapannya masih pada rancangan," ujarnya. Pengawasan saat pembahasan Solusi yang sama juga disampaikan oleh Erasmus Napitupulu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform. "Pada proses pembahasan perda, pemerintah bisa masuk sebetulnya, lewat gubernur atau Kementerian Dalam Negeri, di sini harusnya pemerintah bisa memberikan saringan awalnya. Jadi kalau rancangan perda-perda ini dianggap sudah intoleran, diskriminatif, atau menggunakan pasal-pasal pidana berlebihan, pemerintah bisa membatalkan dan memberikan catatan dari awal," kata Erasmus. Terdapat 443 Perda Syariah yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1998. Setelah putusan MK ini, Erasmus mencemaskan munculnya lebih banyak peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran. "Dari catatan yang kami punya, misalnya, ada hampir 300 perda yang diskriminatif dan intoleran pada perempuan, sehingga ketakutan kami adalah kalau pemerintah tidak diberi lagi kemampuan untuk mencabut perda ini, maka potensi pelanggaran hak asasi manusianya justru lebih kuat," kata Erasmus. Erasmus juga mencatat bahwa dari 3.143 perda yang dibatalkan, semuanya terkait investasi dan perizinan, tapi tidak ada perda yang membahas diskriminasi atau intoleransi, sehingga dengan pembatalan kewenangan Mendagri untuk mencabut perda bermasalah, maka akan semakin sulit untuk mengatasi perda-perda diskriminatif tersebut.