Yerusalem: Israel akan membangun 'stasiun Trump' di Tembok Ratapan
Menteri transportasi Israel berniat menggali terowongan kereta api di bawah Kota Lama Yerusalem dan menamakan stasiun di samping Tembok Barat atau Tembok ratapan itu sebagai "Stasiun Donald Trump".
Pada Mei lalu, Donald Trump menjadi presiden AS pertama yang berkunjung ke Tembok Ratapan saat masih menjabat. Yisrael Katz berkata ia ingin menghormati sang presiden AS atas keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tembok Barat yang populer dengan sebutan Tembok Ratapan, adalah situs paling suci untuk berdoa bagi kaum Yahudi. Terowongan dan stasiun kereta api baru yang masih direncanakan ini akan menjadi bagian dari perpanjangan jalur kereta cepat dari Tel Aviv yang siap dibuka pada tahun depan. Sebelumnya, penggalian yang dilakukan Israel di sekitar kompleks di balik Tembok Barat, yang dikenal oleh umat Islam dengan nama Haram al-Sharif dan oleh Yahudi sebagai Bukit Kuil, memicu protes dari warga Palestina. Lembaga kebudayaan PBB Unesco, yang telah menetapkan Kota Lama sebagai situs Warisan Dunia, juga telah mengungkapkan kekhawatiran akan terowongan dan penggalian. Katz berkata kepada suratkabar Israel Yedioth Ahronoth bahwa perpanjangan jalur kereta api Tel Aviv-Yerusalem adalah "proyek nasional paling penting". Ia mengatakan telah menyetujui rekomendasi dari komite kereta api Israel untuk membangun terowongan bawah tanah sepanjang 3km dari stasiun Binyanei HaUma di Yerusalem Barat ke Tembok Ratapan di Yerusalem Timur yang dikuasai Israel. Resolusi yang didukung mayoritas negara anggota PBB menyebut deklarasi AS tentang Yerusalem "batal demi hukum". Terowongan itu akan memiliki dua stasiun sekitar 52m di bawah tanah - "Pusat Kota", titik pertemuan jalan Jaffa dan King George - dan "Donald Trump, Western Wall", di dekat jalan raya kuno di Cardo, sebuah kawasan Yahudi di Kota Tua. "Kotel (Tembok Barat) adalah tempat paling suci bagi orang Yahudi, dan saya memutuskan menamai stasiun kereta api yang mengarah ke sana dengan nama Presiden AS Donald Trump, sebagai pengakuan atas keputusannya yang berani dan historis untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Katz, seperti dikutip media lokal. Deklarasi Trump pada awal bulan ini, serta keputusannya untuk memulai persiapan untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dikecam para pemimpin Palestina dan memantik protes keras di sepanjang Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pekan lalu, negara-negara anggota PBB di Majelis Umum mendukung resolusi yang menyebut deklarasi AS "batal demi hukum" dan menuntut supaya deklarasi tersebut dibatalkan. AS menolak resolusi itu, menyatakan bahwa mereka hanya menggunakan haknya sebagai negara berdaulat, dan mengancam memotong bantuan ekonomi kepada negara yang memilih untuk mendukungnya. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama: Islam, Kristen, dan Yahudi. Status Yerusalem merupakan jantung konflik antara Israel dan Palestina. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota yang "abadi dan tak terbagi", sedangkan Palestina mengklaim Yerusalem Timur - dikuasai Israel pada perang Timur Tengah tahun 1967 - sebagai ibu kota negara masa depannya. Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional, dan menurut kesepakatan damai Israel-Palestina 1993, status final Yerusalem seharusnya dibahas pada tahap selanjutnya dalam proses perdamaian. Sejak 1967, Israel telah membangun puluhan permukiman bahi sekitar 200.000 warga Yahudi, di Yerusalem Timur. Pemukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional, namun Israel menyangkalnya.