Ribuan dokter tuntut pembebasan rekan
Sekitar 1.200 dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu turun ke sejumlah jalan protokol di Jakarta, menuntut pembebasan tiga orang dokter yang dituduh melakukan malpraktek di Manado, Sulawesi Utara, pertengahan 2010 silam.
Dalam lima tahun terakhir IDI beberapa kali melakukan pencabutan izin praktik kedokteran. Para dokter ini tidak hanya berprofesi sebagai dokter kandungan, tapi juga di bidang lain seperti spesialis anastesi dan akupuntur. Pada September 2012 silam, tiga orang dokter yaitu dokter Dewa Ayu, dokter Hendry Simanjuntak, dan dokter Hendy Siagian dihukum kurungan 10 bulan penjara oleh Mahkamah Agung. Ketiga dokter ini dituduh melakukan malpraktik ketika mengoperasi seorang pasien di RSU Prof Dr. Kandouw Malalayang, Manado, pada tahun 2010 yang diikuti oleh meninggalnya pasien beberapa menit setelah operasi. Padahal sebelumnya majelis kehormatan profesi dokter telah menyatakan ketiga dokter tersebut tidak bersalah dan saksi ahli mengatakan pasien meninggal karena adanya emboli udara di bilik kanan jantungnya. Dokter Agung Sapta Adi dari Dokter Indonesia Bersatu mengatakan yang terjadi pada kasus ini adalah risiko medis dan bukannya malpraktek. "Risiko medis beda dengan malpraktik. Soal malpraktik pastilah harus dihukum, tetapi risiko medis tidak bisa dihukum. Secara otopsi visum jelas sekali kematian itu karena emboli udara," kata dokter Agung ketika dijumpai di sela-sela demonstrasi. Keraguan Menanggapi hal ini, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, tidak menampik adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga kehormatan kedokteran terhadap para dokter yang diadukan melakukan pelanggaran. "Salah satu kritikan dari peradilan profesi memang imparsialitasnya diragukan karena solidaritas korps lebih dominan. Sedangkan yang kedua, dalam peradilan masyarakat sering dihadapkan oleh istilah yang mereka tidak paham," kata Sudaryatmo. Salah satu aktifis dokter mengatakan risiko medis berbeda dengan malpraktik. Menanggapi hal ini, dokter Hasna Siregar dari Ikatan Dokter Indonesia menyatakan masyarakat tidak seharusnya meragukan keputusan yang diambil oleh majelis etik IDI. Berdasarkan data IDI, dalam lima tahun terakhir majelis kehormatan dokter telah beberapa kali memutuskan pencabutan izin praktek terhadap sejumlah dokter, dengan periode satu hingga enam bulan. Sementara dalam kasus yang dilimpahkan ke polisi seperti kasus aborsi, pencabutan izin permanen biasanya dilakukan atas perintah pengadilan.