Kampanye terakhir Pemilu Myanmar
Para kandidat anggota parlemen di Myanmar tengah berkampanye pada hari terakhir masa kampanye menjelang pemungutan suara hari Minggu (08/11) besok.
Inilah pemilu pertama di Myanmar yang dianggap paling terbuka dalam 25 tahun terakhir setelah puluhan tahun dikuasai junta militer. Inilah pemilu pertama di Myanmar yang dianggap paling terbuka dalam 25 tahun terakhir setelah puluhan tahun dikuasai junta militer. Partai penguasa, USDP, yang telah berkuasa sejak 2011, akan mengadakan rapat umum di Yangon. Sementara, pimpinan Partai oposisi Liga Nasional Demokrasi, LND, Aung San Suu Kyi diperkirakan akan meraih kemenangan besar dalam pemungutan suara pada hari Minggu, walaupun dia tidak bisa menjadi presiden. Pada hari Jumat, berbagai atribut kampanye bertebaran di mana-mana sebelum memasuki hari tenang hingga pemungutan suara yang dibuka pada hari Minggu. Namun demikian, seperti dilaporkan wartawan BBC Jonah Fisher dari Yangon, tidak ada jajak pendapat yang handal di negeri ini, sehingga sulit mengetahui bagaimana hasil akhir penghitungan suara. Pada hari Jumat, berbagai atribut kampanye bertebaran di mana-mana sebelum memasuki hari tenang hingga pemungutan suara yang dibuka pada hari Minggu. Mantan peraih Nobel Perdamaian, Suu Kyi tidak akan bisa menjadi Presiden Myanmar, walaupun nantinya NLD menang, karena konstitusi negara itu -yang dirancang rezim militer- melarangnya. 'Di atas presiden' Dalam ketentuan itu, seseorang tidak bisa menjadi presiden jika menikah dengan orang asing dan juga memiliki anak orang asing. Aung San Suu Kyi mengulangi pernyataannya bahwa apabila partainya menang, dia akan berada "di atas presiden". Tetapi pada hari Kamis, di sebuah pawai besar, dia mengulangi pernyataannya bahwa apabila partainya memang, dia akan berada "di atas presiden". Dalam jumpa pers di Yangon, yang merupakan jumpa pers terakhir sebelum pencoblosan, ia mengatakan: "Saya akan berada di atas presiden. Ini sebuah pesan yang sangat sederhana." Disebutkannya, tak ada ketentuan di konstitusi yang melarang hal ini. Pemerintah, katanya, akan harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang digariskannya. Partai penguasa, USDP, yang telah berkuasa sejak 2011, akan mengadakan rapat umum di Yangon. Diperintah oleh junta militer selama hampir setengah abad, Myanmar telah memulai reformasi ekonomi dan politik dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, menurut konstitusi, 25% dari seluruh kursi parlemen masih akan diberikan kepada militer dalam pemilu kali ini. Karena itu, NLD harus meraih suara 67% dari seluruh kursi yang diperebutkan untuk mendapatkan angka mayoritas