Mengatasi ketegangan KPK-Polri
Ketegangan KPK dan Kepolisian RI bisa bukan lah yang pertama kali terjadi, namun tampaknya kali ini lebih dramatis karena aparat kepolisian sampai datang langsung ke kantor KPK untuk menangkap seorang penyidik kepolisian yang diperbantukan kepada KPK, Komisaris Novel Bawesdan.
Masyarakat umum menyatakan dukungan secdara terbuka kepada KPK. Sementara KPK mendapat dukungan dari masyarakat yang datang ke kantor KPK Untuk mencegah penangkapan Novel, berkaitan dengan dugaan kasus hak asasi manusia di Bengkulu pada tahun 2004. Isu kemudian bergulir ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diminta untuk menengahi ketegangan kedua lembaga. Senin 8 Oktober malam, akhirnya presiden menegaskan agar perseteruan antara KPK-Polri yang berawal dari penyelidikan atas tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM itu ditangani oleh KPK. "Penanganan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK, agar tidak dipecah," tutur presiden kepada para wartawan. Kirim pendapat Apa komentar maupun saran Anda dalam menangangi masalah itu? Ada yang mengatakan presiden mestinya tidak usah campur tangan untuk semua masalah yang terjadi, dan apakah Anda setuju dengan pendapat itu? Atau Anda mendukung pendapat yang mengatakan presiden terlalu lambat menanganinya sehingga terjadi eskalasi ketegangan antara kedua lembaga penegak hukum itu. Kirim pendapat, komentar, maupun saran Anda untuk Presiden SBY ke Forum BBC Indonesia yang akan disiarkan Kamis 11 Oktober 2012, Pukul 18.00 WIB. Ragam pendapat "Presiden sangat lambat dalam menangani atau mensinkronkan kepolisian dan KPK. Kasus-kasus yang besar memang selalu lambat bahkan tak terselesaikan. Saya curiga jangan-jangan slogan Presiden untuk memberantas korupsi hanya tebang pilih. Pilih saja koruptor yang kecil-kecil, sedangkan yang besar-besar biarkan saja!?" Ali Supandhi, Blora. "Presiden sangat lambat dalam menangani atau mensinkronkan kepolisian dan KPK. Kasus-kasus yang besar memang selalu lambat bahkan tak terselesaikan." Ali Supandhi "Presiden perlu dan secepatnya memberikan pengarahan serta keputusan apa yang seharusnya dilakukan baik oleh KPK maupun oleh Kepolisian Indonesia agar keduanya secepatnya dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya." Mudji Hastuti, Madiun. "Selesaikan dengan kepala dingin dan tidak dengan ego. Semuanya sudah jelas ada prosedur dan aturannya," Atram Rajaf Hom, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Pak SBY, terima kasih mau mendengar suara rakyat. Mohon ke depan terus dipertahankan sikap Anda yang seperti itu: tegas dan tidak mengambang. Mohon dikawal juga implementasi keputusan tadi, ditegur kalau ada yang tidak sesuai, baik di Kepolisian maupun KPK. Semoga ke depan, Pak SBY lebih cepat, tanggap, dan trengginas walau pepatah Lebih baik terlambat daripada tidak pernah amat cocok untuk kasus ini. DPR tolong juga batalkan revisi UU KPK, seperti tersirat dari pidato presiden" A.G Paulus, Purwokerto. "Seharusnya Polri dan KPK tidak boleh tegang, kasus korupsi memang yang menangani KPK biar adil, apalagi melibatkan seorang perwira polisi. Ayo KPK jangan takut dengan siapa pun. Kami semua rakyat Indonesia mendukungmu atau membentengimu. Seandainya ada yang menghalangimu maka demo besar-besaran akan dibuat oleh rakyat Indonesia." Rizal Wahyudi "Apa yang dikatakan presiden itu benar, beliau tidak gegabah. Kasus korupsi pengadaan simulator SIM harus dilanjutkan dan Polri sebaiknya menunda pengusutan kasus pembunuhan pencuri sarang walet di Bengkulu setelah penyidikan kasus simulator selesai dengan kasus sudah disidangkan dan pengadilan telah menjatuhkan vonis. Jika tetap saja ngotot untuk melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan pencuri sarang walet, walaupun benar, maka Polri dianggap merekayasa kasus tersebut." Victor Rafael Simarmata, Denpasar. "Seharusnya Polri dan KPK tidak boleh tegang, kasus korupsi memang yang menangani KPK biar adil, apalagi melibatkan seorang perwira polisi. Ayo KPK jangan takut dengan siapa pun. Kami semua rakyat Indonesia mendukungmu atau membentengimu. Seandainya ada yang menghalangimu maka demo besar-besaran akan dibuat oleh rakyat indonesia. Dan kepada Polri jangan memperlemah kerja KPK jika tak ingin kerusuhan terjadi." Rizal Wahyudi, Probolinggo. "Fondasi KPK kokoh karena didukung oleh rakyat Indonesia dan ditambah lagi dengan pernyataan presiden yang tegas bahwa kasus simulator SIM ditangani KPK. Lebih kokoh lagi. Sebagai administrator, presiden bisa menggunakan wewenangnya mengurangi korupsi dalam dua tahun sampai tinggal 25% dengan konsep rencana yang matang. Salah satunya dikeluarkan inpres maupun kepres berisi agar aparatur negara dengan kekayaan lebih satu milyar disuruh pensiun dini/mundur. Ditunggu dalam satu bulan kecuali bisa membuktikan asal hartanya." Wahjoe Nganjuk. "Setuju bila yang korupsi Polri maka yang menangani KPK dan sebaliknya bila yang korupsi KPK maka yang menangani polri. Dan memang polri harus instropeksi." Gemilang S.A, Wonogiri. "Sebagai rakyat saya selalu menginginkan pemimpin dan aparat yang bijaksana. Kalau kasus ini tidak diselesaikan berdasarkan hukum dan UUD maka akan menjadi rumit. Kami mohon kepada KPK untuk menangkap polisi dan tindak sesuai hukum. Mohon bapak presiden, dukung KPK." Sulisanto, Trenggalek. "Sebagai rakyat saya selalu menginginkan pemimpin dan aparat yang bijaksana. Kalau kasus ini tidak diselesaikan berdasarkan hukum dan UUD maka akan menjadi rumit. Kami mohon kepada KPK untuk menangkap polisi dan tindak sesuai hukum." Sulisanto ''Dukungan penuh presiden. Keputusan yang bijak dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah, semoga selalu dalam taufiq dan hidayah Allah.'' Lutfis, Madinah. "Saya setuju dengan Presiden SBY, penanganan kasus korupsi harus ditangani KPK tanpa melibatkan pihak manapun. Namun sangat disayangkan SBY sangat lamban dalam menanggapinya padahal tidak ada alasan selain KPK harus didukung dan diperkuat agar korupsi mampu dihilangkan sama sekali di NKRI. Saya melihat DPR dan Polri sebagai lembaga negara yang harus mempunyai niatan bersih untuk memperkuat KPK dan bukan malah mendukung kriminalisasinya. Sekali lagi maju terus KPK, berantas koruptor di negara ini dan bila perlu hukuman mati untuk para koruptor diberlakukan." Andreas, Jakarta. "Esensi masalahnya adalah fakta bahwa korupsi terjadi di internal lembaga penegak hukum itu sendiri: Polri, yang dilakukan segelintir personilnya dan ada perwira bahkan perwira tinggi. Jelas dalam kasus korupsi simulator ada konflik kepentingan berat. Jika kasusnya ditangani polri maka korupsi menyeret Polri sebagai institusi dihadapkan dengan KPK. Terjadilah polemik cicak vs buaya jilid 2. Diperparah polisi mau menahan penyidik KPK walau presiden telah memberi intruksi perlu pengawasan dalam pelaksanaanya." Rakean Agung, Tangerang. "Presiden SBY itu wajib sebagai pemimpin untuk turun tangan, mengatasi masalah yang ada di bawah pemerintahanya. Sebaiknya SBY hanya memberikan pengarahan yang bersifat menuntaskan kasus korupsi di institusi kepolisian bukan mendinginkan masalah keteganganya!" Budi Gunawan, Kota Banjar. "Slogan 'jeruk minum jeruk' mengena kepada polisi, sudah menjadi masalah klasik. Polisi tentu sudah menyimpan kasus Novel sebelum dikirim menjadi duta polri di KPK dan kini Polisi dibikin malu dengan ditetapkanya sebagai tersangka Djoko Susilo yang juga perwira tinggi polisi. Kita menunggu sekenario pengalihan isu besar, apalagi yang akan kita saksikan di balik perseteruan cicak dan buaya. Kita tunggu saja." Murdianto, Manado. Topik terkait