'Penyelundupan hukum' dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng?
Presiden Joko Widodo rencananya akan memanggil Menteri BUMN, KSP, dan PT Semen Indonesia, Senin (20/03), untuk membahas tuntutan warga Kendeng yang melakukan aksi dengan menyemen kaki untuk kedua kalinya di depan Istana Negara.
Puluhan petani dari tiga kota di pegunungan Kendeng melakukan aksi memasung kaki dengan Semen untuk kedua kalinya. "Jadi Senin presiden akan membahas masalah Kendeng ini bersama Menteri BUMN, Kepala Staf Presiden dan PT Semen Indonesia di Istana," kata juru bicara kepresidenan, Johan Budi, kepada BBC Indonesia. "Hanya itu sementara yang bisa saya katakan karena pertemuannya kan baru akan berlangsung. Tapi presiden mengikuti semua ini, dan Senin akan membahasnya," lanjutnya. Pada hari Senin pula, 10 pegiat perempuan dari Jakarta akan ikut memasung kaki dengan semen untuk bergabung dengan 50 warga Pegunungan Kendeng yang sudah terlebih dahulu melakukannya di depan Istana Merdeka, sejak Senin (13/03) pekan lalu. Warga yang menyemen kakinya itu adalah bagian dari 110 warga Rembang, Pati, dan Kudus -tiga kawasan di pegunungan Kendeng- yang datang ke Jakarta untuk memprotes keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang memberikan izin baru bagi PT Semen Indonesia. Padahal Mahkamah Agung sebelumnya sudah mengabulkan gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen itu. Sumarmiatun, (kanan), petani dari Rembang, bertekad terus melakukan aksinya hingga mendapat kepastian bahwa izin baru untuk pabrik semen di wilayahnya dibatalkan. Sementara pegiat lingkungan memperingatkan bahwa izin baru Gubernur Jawa Tengah terkait pabrik semen bisa membuka jalan bagi 'penyelundupan hukum' lain yang berbahaya. Izin dengan sedikit perubahan Pada tanggal 2 Agustus 2016 lalu -beberapa pekan setelah aksi penyemenan kaki yang pertama- Presiden Jokowi menerima para petani Kendeng dan memerintahkan Kantor Staf Presiden bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta meminta penundaan semua izin tambang di Pegunungan Kendeng. Tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyatakan mematuhi putusan MA, namun pada 23 Februari lalu mengeluarkan lagi izin pembangunan baru, dengan sedikit perubahan wilayah. "Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menerbitkan begitu saja izin baru bagi pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng jelas merupakan merupakan suatu 'penyelundupan hukum' dengan mengakal-akali putusan Mahkamah Agung," kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). "Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung jelas melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah pegunungan Kendeng," tambahnya kepada BBC Indonesia. Raynaldo Sembiring menyebut langkah Gubernur Jawa Tengah merupakan pelecehan terhadap hukum dan perlawanan terhadap putusan MA serta perintah presiden. Kaum perempuan Kendeng mengembangkan teknik khusus untuk bisa istirahat dan tidur dengan kaki terpasung semen cor. Tekad warga Kendeng BBC masih terus berusaha meminta tanggapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait tudingan ini namun sudah memberikan tanggapan kepada wartawan tentang aksi penyemenan kaki kedua kalinya yang dilakukan,warga Kendeng. Ia mengaku menghormati hak warga Kendeng mengungkapkan aspirasi dan menambahkan sudah berusaha mengundang mereka sebelum mengeluarkan izin baru. "Saya mengundang mereka ketika sidang komisi Amdal. Walhi kita undang tapi tidak datang. Katanya tidak sesuai, melanggar lingkungan, ya mbok diuji di situ," katanya seperti dikutip Kompas. "Setelah paparan pertama, malah teman-teman pulang, walk out. Maksud saya, mau kasih ruang fair kepada mereka untuk melakukan itu, tapi saya menghormati seluruh ekspresi, aspirasi yang disampaikan," katanya pula. Untuk bergerak -khususnya ke kamar mandi, mereka diangkut dengan troli barang -dibantu seorang atau dua orang relawan. Sumarmiatun (48), perempuan petani Rembang bercucu dua yang kali ini ikut menyemen kakinya, menyatakan penyemenan kaki mereka lakukan karena warga sudah tidak bisa lagi percaya kepada gubernur mereka, "Kan sudah jelas Mahkamah Agung putusannya bagaimana, presiden perintahnya bagaimana, tapi gubernur kok bikin izin baru," kata Sumarmiatun lirih, di sela istirahat di tempat penampungannya di Gedung YLBHI, Jakarta. Ia bertekad akan terus melakukan aksinya sampai mendapat kepastian bahwa izin baru pabrik semen itu dibatalkan. Rumah dan tanahnya, katanya, tak lebih dari satu kilometer jauhnya dari lokasi pabrik yang sekarang sudah berdiri. Ia mencemaskan nasibnya sebagai petani yang sehari-hari menanam padi, jagung, dan berbagai tanaman lain. "Airnya nanti bagaimana, terus debunya, udaranya bagaimana kalau pabrik sudah jalan. Bagaimana anka saya, cucu saya nanti? Kami tidak mau jadi pegawai pabrik semen, kami mau jadi petani," katanya pula. Sebagian warga Kendeng yang tidak atau belum ikut dalam aksi menyemen kaki sendiri, sibuk dalam kegiatan bantuan seperti memasak untuk setidaknya 110 warga Kendeng yang mengadukan nasib ke Jakarta kali ini. Hal ini diamini, Joko Prianto, salah seorang pemuka masyarakat Kendeng. "Kami tidak bisa hidup tidak dengan bertani, dan pabrik semen mengancam hidup kami," katanya. Masyarakat Kendeng, menurutnya, sudah sangat gembira pernyataan Presiden Joko Widodo saat menerima mereka beberapa waktu lalu, yang disusul dengan putusan MA yang berpihak pada mereka. "Tapi izin baru dari gubernur membuat kami bingung dan merasa terancam. Karenanya kami datang lagi, kali ini dengan 110 warga dari Kudus, Rembang, dan Pati," katanya. Dukungan pegiat perempuan Tiga daerah itu berada di kawasan pegunungan Kendeng yang bakal terkena dampak oleh pabrik semen yang akan dibangun PT Semen Indonesia. Mereka kembali melancarkan aksi menyemen kaki sejak Senin (13/03) dimulai dengan 10 warga, dan terus bertambah. "Sekarang sudah 50 orang yang menyemen kakinya dalam kotak cor, termasuk banyak petani muda," kata Joko, yang hingga saat ini belum menyemen kakinya. Sepuluh orang pertama petani Kendeng dalam aksi kedua menyemen kaki sebagai protes terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang. Dan memasuki pekan kedua, Senin (20/03), 50 petani Kendeng itu akan mendapat tambahan 10 pegiat perempuan yang juga akan menyemen kakinya. "Ini solidaritas kami pada kawan-kawan Kendeng yang berjuang untuk kelangsungan hidup sebagai petani," kata Dhyta Caturani, salah seorang pegiat yang akan melakukan aksitu. Joko Prianto mengatakan kesertaan para pegiat perempuan makin memperkuat semangat mereka. "Namun kami juga tetap berhati-hati, dengan selalu berkonsultasi kepada dokter, untuk memeriksa kondisi kesehatan warga yang mengecor kakinya," katanya. Aksi penyemenan kaki ini, menurut Raynaldo Sembiring dari ICEL, menjadi tekanan agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas dengan membatalkan izin baru yang diberikan gubernur Jawa Tengah.