Pergencar perang melawan korupsi, Cina membentuk lembaga super baru
Perang melawan korupsi, yang menjadi salah satu program utama Xi Jinping sejak menjabat sebagai presiden Cina, dipergencar dengan pembentukan lembaga baru.
Perang melawan korupsi di Cina dipergencar dengan pembentukan Komisi Pengawasan Nasional, yang berada di atas Mahkamah Agung. Badan ini diberi nama Komisi Pengawasan Nasional (KPN) yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Termasuk yang akan diawasi tentu saja adalah anggota Partai Komunis Cina. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi tiga kali lebih besar dari lembaga-lembaga antikorupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk yang masuk dalam ranah pengawasan KPN. Lembaga ini akan dipimpin oleh Yang Xiaodu, yang dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai wakil ketua komite disiplin Partai Komunis, yang lebih dikenal dengan singkatan CCDI. "Besar kemungkinan Komisi Pengawasan Nasional akan menggandeng CCDI," kata Tom Rafferty, analis di unit kajian majalah The Economist kepada BBC. "Pembentukan KPN menandai peningkatan pemberantasan korupsi yang sudah dipergencar dalam beberapa tahun belakangan," imbuhnya. Selain melakukan pengawasan KPN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Lembaga ini juga berhak membekukan semua aset tersangka kasus korupsi. Dikecam organisasi HAM Namun muncul juga kekhawatiran Komisi Pengawasan Nasional akan menjadi lembaga super karena posisinya berada di atas Mahkamah Agung. Belum lagi melihat perkembangan terbaru bahwa Xi akan menjadi presiden seumur hidup. Sejumlah analis mengkritik langkah Presiden Xi karena perang melawan korupsi di Cina 'tidak transparan'. Bahkan organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, menggambarkan lembaga baru sebagai 'ancaman sistemik terhadap HAM di Cina'. Muncul juga kekhawatiran para tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum sebagai mestinya dan tak punya mekanisme banding, yang membuka kemungkinan 'manipulasi kasus demi kepentingan politik'. "Situasinya menempatkan jutaan orang menjadi sasaran sistem yang di atas hukum, sistem sama sekali tidak transparan," kata Nicholas Bequelin, direktur Asia Timur, Amnesty International di Hong Kong. "KPN menerobos lembaga resmi karena tidak bedanya dengan menjalankan sisrem paralel, bedanya KPN ini murni dijalankan oleh Partai Komunis yang tak mengenal pengawasan," katanya. Menanggapi kekhawatiran ini, Partai Komunis menegaskan bahwa KPN perlu wewenang besar untuk memberantas korupsi di Cina. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, kata Partai Komunis, KPN akan diawasi dan diaudit, baik secara internal maupun eksternal.