Magang ke luar negeri, pelajar SMK rentan jadi korban perdagangan manusia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut pelajar sekolah menengah kejuruan rentan terjerat sindikat perdagangan orang melalui program magang ke luar negeri.
Pelajar SMK dianggap rentan kejahatan perdagangan orang jika mengikuti program magang ke luar negeri. Kontrol yang lemah dari pemerintah serta kecenderungan SMK mempromosikan praktek kerja lapangan keluar negeri untuk mendapatkan siswa-siswi baru dianggap menyuburkan eksploitasi anak berkedok magang. Anggota KPAI, Retno Listyarti, mengatakan modus perdagangan orang itu setidaknya telah menjerat 86 pelajar SMK dari Nusa Tenggara Timur dan 52 pelajar asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Retno mendasarkan argumennya itu pada data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah. "Mereka berangkat dengan biaya orang tua, tinggal dengan biaya sendiri, tapi dipekerjakan belasan jam tanpa gaji dan istirahat yang layak. Itu kan eksploitasi," kata Retno di Jakarta, Selasa (03/04). Retno menyebut kasus yang menyeret PT Sofia Sukses Sejati sebagai contoh perdagangan anak di bawah umur dengan kedok magang SMK. Direktur PT Sofia, Windi Hiqma Ardiani, saat ini menjadi terdakwa dalam kasus pengiriman ratusan tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang. Retno berkata, TKI yang dikirimkan PT Sofia adalah para lulusan SMK. Dalam dakwaan jaksa, para korban disebut tidak dipekerjakan sesuai kontrak dan keahlian, melainkan di peternakan sarang burung walet. Persoalannya, kata Retno, para lulusan SMK yang masuk program PT Sofia itu berangkat ke Malaysia ketika masih berusia di bawah 18 tahun. "Pengiriman siswa dan lulusan SMK dalam program magang keluar negeri harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas agar pemerintah dapat memberi perlindungan," kata Retno. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad menyebut kerentanan pelajar SMK pada kejahatan perdagangan orang itu muncul karena pihak sekolah mengabaikan Dinas Pendidikan. Hamid berkata, pejabat SMK seharusnya melaporkan setiap kerja sama dengan perusahaan penyalur magang ke pihaknya dan atase pendidikan di negara tujuan. "Nota kerja sama dengan perusahaan itu juga harus jelas memuat pekerjaan, gaji, dan waktu kerja. Kalau sekolah tidak melakukan itu, itu kekeliruan dan harus dihentikan," ujar Hamid via telepon. Presiden Jokowi menilai sekolah kejuruan tak memiliki kurikulum dan kualitas pengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hamid mengakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengatur secara rinci mekanisme magang pelajar SMK keluar negeri. Namun menurutnya, setiap pengurus sekolah sepatutnya telah memahami prosedur itu. "Itu SOP yang seharusnya dijalankan. Semua sekolah yang mau mengirim siswa ke luar negeri harus melapor ke dinas dan kedutaan. Kalau tidak dilakukan, kepala sekolahnya salah," kata Hamid. Kepala Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jateng, Suparjo, mengaku belasan kali diminta SMK mengeluarkan rekomendasi pengiriman pelajar magang ke luar negeri. Namun Suparjo menolak. Ia berkata, izin itu seharusnya dikeluarkan Kemdikbud. Selain itu, Suparjo pun mengimbau SMK tidak memberangkatkan pelajar magang ke luar negeri. "Kalau ke luar negeri, kalau ada masalah sulit sekali. Selain itu, riskan terjerat kejahatan perdagangan orang," tuturnya melalui sambungan telepon dari Jakarta. Kemdikbud bekerja sama dengan sejumlah perusahaan seperti Transmart, Alfamart, Adira Finance, dan Telkom untuk menyediakan tempat praktik kerja lapangan bagi pelajar SMK. Tak hanya di tingkat sekolah, program magang keluar negeri sebenarnya juga digiatkan Kemdikbud yang tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan Perancis Schneider Electric dan korporasi elektronik asal Jepang, Casio. Hamid Muhammad berkata, kunci dari magang SMK ke luar negeri adalah kejelasan nota kerja sama dengan pengawasan dari Kementerian Luar Negeri. "Kalau sudah ada lampu hijau dari KBRI, baru ditindaklanjuti," ucapnya. Berdasarkan data Kemdikbud, SMK di seluruh Indonesia berjumlah 13.236 sekolah. Sementara itu, jumlah pelajar SMK ada di angka 4,6 juta orang. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo mendesak Kemdikbud mengembangkan SMK agar kualitas lulusannya dapat meningkatkan industri dalam negeri. Menurut Jokowi, selain peralatan praktek yang minim, kualitas guru dan kurikulum sekolah kejuruan juga tidak mengikuti perkembangan zaman. "'Based learning', yaitu bagaimana mencari solusi yang bukan hafalan, karena dunia berubah," kata Jokowi November 2017.