Polisi buru 'Ideolog utama' serangkaian serangan bom bunuh diri di Surabaya
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya sedang memburu pimpinan satu keluarga yang disebut sebagai "ideolog utama" serangkaian serangan teror di Surabaya dan sekitarnya.
Dua anggota kepolisian melakukan penjagaan setelah serangan teror di markas kepolisian Surabaya, Senin (14/05) pagi. Satu keluarga itu disebutkan pernah mencoba ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, tetapi tertangkap oleh aparat keamanan Turki dan telah dideportasi ke Indonesia, kata Tito. "Saya enggak mau sebut namanya, karena sekarang sedang kita cari," kata Kapolri Tito Karnavian dalam jumpa pers di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (14/05) siang. Menurutnya, pimpinan keluarga ini merupakan salah-satu ideolog utama dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Surabaya dan sekitarnya. Polisi sedang memburu pimpinan satu keluarga yang disebut sebagai "ideolog utama" serangkaian serangan teror di Surabaya dan sekitarnya. "Satu keluarga ditangkap oleh (pemerintah) Turki dan kemudian dideportasi ke Indonesia," ujar Kapolri. Keluarga inilah, lanjutnya, menjadi "ideolog utama" kelompok JAD di Surabaya dan sekitarnya yang melakukan serangkaian serangan bom di tiga gereja dan markas Polrestabes Surabaya. Pimpinan keluarga inilah yang terkait dengan keluarga D yang melakukan bom bunuh diri di tiga gereja, Minggu (13/05) dan keluarga TM yang melakukan aksi bom bunuh diri di markas Polrestabes Surabaya, Senin (14/05). Kapolri mengoreksi pemberitaan yang menyebutkan bahwa keluarga D pernah berupaya berangkat ke Suriah. Menurutnya, keluarga D tidak pernah berusaha menuju Suriah untuk bergabung ISIS. "Keluarga yang meninggal (D dan TM) , dia tidak (berusaha) ke Suriah. Kemarin, saya sudah konfirmasikan kembali dengan tim Densus yang menanganinya." Jumlah korban tewas menjadi 25 orang Sementara itu, polisi telah menembak mati dua orang dan menangkap lima orang lainnya yang diduga kuat terkait serangkaian serangan bom bunuh diri di tiga gereja dan markas Polrestabes Surabaya. Tiga anggota polisi telrihat di depan gereja Pantekosta, Surabaya, Senin (14/05). "Ketujuh orang ini, (Senin) subuh tadi, ada yang ditembak mati karena berusaha melawan anggota (polisi)," kata juru bicara Polda Jatim, Frans Barung dalam jumpa pers di Mapolda Jatim, Senin (14/05). Dua dari tujuh orang terduga teroris ini, menurutnya, ditembak mati karena "melawan dan membahayakan petugas", kata Frans. "Kemudian lima orang kita lakukan penangkapan," ungkapnya. Tiga orang ditangkap di Surabaya dan dua orang lainnya ditangkap di Sidoarjo. "Mereka sudah merencanakan penyerangan terhadap beberapa sasaran, yang kemudian digagalkan," kata Frans dalam jumpa pers terbaru. Namun dia tidak mengungkap tempat yang menjadi sasaran itu. Dalam perkembangan lainnya, Polda Jawa Timur menyatakan jumlah korban meninggal dunia dalam serangan teror di Surabaya sejak Minggu (13/05) hingga Senin (14/05) sore, berjumlah 25 orang. Sejumlah anggota polisi berpakaian sipil melakukan penjagaan setelah serangan teror di markas kepolisian Surabaya, Senin (14/05) pagi. "Totalnya jumlah, 25 orang meninggal dan 13 orang pelaku meninggal," ungkap Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Machfud Arifin di Surabaya, Senin (14/05). Sementara, juru bicara Polda Jawa Timur Frans Barung Marenga mengatakan 13 pelaku yang tewas mulai di lokasi kejadian di tiga gereja, rumah susun, hasil pengejaran Densus 88 dan di Mapolrestabes Surabaya. Presiden: Jika belum diselesaikan, saya keluarkan Perpu Di Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta DPR segera mengesahkan RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada masa sidang berikutnya. Pembahasan RUU Terorisme di DPR sudah berlangsung lama, yaitu memakan waktu lebih dari dua tahun, kata Presiden. Presiden Joko Widodo meminta DPR segera mengesahkan RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada masa sidang berikutnya. "Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, Polri, untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan," kata Joko Widodo di Jakarta, Senin (14/05). Jokowi mengatakan, apabila hingga akhir masa sidang berikutnya, yaitu Juni 2018, DPR tak kunjung mengesahkan RUU Terorisme tersebut, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perpu. "Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu," katanya.