Daerah resapan air di Bandung tergerus, terbitlah banjir
Kehebohan muncul ketika sebuah mobil terbawa arus banjir di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, 16 November lalu. Meski kawasan tersebut tergenang setiap tahun, banjir yang sedemikian dahsyat belum pernah terjadi.
Kota Bandung beberapa kali dilanda banjir pada 2016, termasuk ketika banjir menghanyutkan sebuah mobil di Jalan Pagarsih, 16 November lalu. Intensitas hujan saat itu terbilang tinggi, mencapai 77 milimeter per satu setengah jam. Namun, menurut Supardiyono Sobirin selaku anggota Dewan Pemerhati Lingkungan Hidup Tatar Sunda, banjir di Bandung tidak lepas dari kondisi yang selama bertahun-tahun diabaikan. Kota Bandung berada di cekungan menyerupai mangkok raksasa. Luas cekungan itu mencapai 350 ribu hektare dan idealnya 250 ribu hektare di antaranya adalah kawasan lindung untuk menahan limpasan air dari hulu Sungai Citarum. Dari jumlah itu, kawasan lindung di Cekungan Bandung tersisa 19 persen. "Saya sudah tinggal di sini dari tahun 1965. Di sini dulu banyak kebun, pepohonan, boleh dibilang hutanlah. Dulu yang tinggal di sini jarang-jarang. Sekarang perumahan sudah padat, ada sekitar 1.500 kepala keluarga," tutur Abah Acep, salah seorang warga sepuh di kawasan Dago, Kota Bandung. Kerusakan parah di Bandung Utara Salah satu kawasan yang dianggap penting di cekungan adalah Kawasan Bandung Utara atau KBU yang mencakup Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan KBU, yang kemudian direvisi dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016, berupaya melindungi KBU dengan mengharuskan pembangunan fisik hanya 20% dari luas lahan dan sisanya untuk ruang terbuka hijau serta resapan air. Banjir di Kota Bandung dinilai tidak lepas dari jumlah lahan resapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU). Nyatanya, menurut Supardiyono Sobirin, wilayah KBU tetap mengalami kerusakan parah. "Luas KBU berdasarkan perda yang ada adalah sekitar 38 ribu hektare. 38 ribu hektare itu seluruhnya adalah kawasan lindung tapi 80 persennya sudah diintervensi oleh pemukiman, hotel, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu bahwa sebetulnya Kota Bandung itu terancam sebagai risiko kerusakan lingkungan di atasnya," papar Supardiyono kepada wartawan di Bandung, Julia Alazka. Tergerusnya kawasan lindung di cekungan Bandung dan Kawasan Bandung Utara dinilai Supardiyono sebagai akibat pemberian izin pembangunan kepada pemodal-pemodal besar. Akan tetapi, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menepis bahwa dirinya memberikan izin. "Sudah tiga tahun kami memperketat izin di KBU. (Pembangunan) apartemen itu, selama tiga tahun, belum ada yang saya terbitkan (izinnya) secara murni. Yang ada itu izin (pembangunan) apartemen dari periode sebelumnya, ada masalah, kami lalu selesaikan," kata Ridwan. Tidak ada sinergi Lantaran KBU dikelola sejumlah pemerintah daerah, Supardiyono menekankan pentingnya koordinasi antar pemerintah daerah. "KBU itu tidak cukup hanya Kota Bandung saja, tetapi Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bandung, Kota Cimahi yang skalanya itu bersatu dikoordinasi oleh Gedung Sate (kantor gubernur Jawa Barat)," ujar Supardiyono. "Sekarang ini tidak ada sinergi antar dinas dan juga antar wilayah. Bahkan tidak juga ada sinergi antara mitra usaha, kemudian antar masyarakat, dan juga pemerintah sendiri," tambahnya. Hal ini diakui Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Untuk memastikan sinergi tersebut, dia memaparkan strateginya. "Ya sekarang bagaimana mengendalikan Kawasan Bandung Utara. Maka dibuat Samsat nanti berisi kabupaten/kota yang terkait dengan KBU, kepolisian, dan kejaksaan. Supaya jangan sampai suka-suka, masing-masing kabupaten/kota bisa saling mengawasi, jangan bilang nggak tahu," kata Deddy. Terdapat lima keluarga korban banjir yang mengungsi di sebuah rumah di Kelurahan Karang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Daerah resapan air tergerus Selain di Kota Bandung, banjir juga terjadi Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada pertengahan November 2016, banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di Kelurahan Karang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Lima keluarga tampak mengungsi di salah satu rumah warga yang tidak terdampak banjir. Mereka duduk bersila di pelataran rumah, seraya menyantap hidangan dari nasi kotak yang dibawa donatur. Salah seorang di antara mereka bernama Isa, pria berusia 46 tahun yang mengungsi bersama istri dan kedua anak mereka. Isa, yang lahir dan dibesarkan di kampung itu, mengaku banjir tidak pernah menggenangi desanya sampai 2007. Sejak itu, banjir rutin menggenang setiap tahun. "Lima tahun terakhir banjir bisa terjadi tiga hingga lima kali setiap tahun. Setiap kali banjir terjadi bisa bertahan selama berbulan-bulan. Masalahnya, ada proyek yang membeton lahan. Lalu ada perumahan baru. Lalu kali-kali terlalu dangkal, nggak dikeruk. Saluran pembuangan tidak ada, sekarang rata dengan sawah. Kalau sudah begitu, air mau mengalir ke mana?" kata Isa kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Taufan Suranto, anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Citarum, menilai banjir di Karawang berkaitan dengan tergerusnya daerah resapan air. "Nah yang terjadi di daerah Karawang, itu akibat alih fungsi lahan di hulu Sungai Cibeet. Itu dibangun perumahan dan ada industri yang mengubah tata guna lahan di sekitar, sehingga air tidak lancar mengalir. Nah kemudian banjir di Karawang juga sebenarnya akibat saluran-saluran yang sudah tidak terpelihara, tapi kan ada saluran irigasi juga. Jadi yang meluap itu kadang-kadang antara drainase dan irigasi yang tidak jelas," kata Taufan. Solusinya, menurut Taufan, daerah kawasan lindung di Karawang Selatan harus diproteksi. "Sudah banyak perubahan tata guna lahan. Kalau kawasan Gunung Sanggabuana ini tidak dilestarikan maka ke depan Karawang akan banjir seperti ini, yang bukan kiriman dari Sungai Citarum," tutupnya.