Brunei terapkan hukuman rajam LGBT, komisioner HAM PBB sebut 'hukum kejam dan tak manusiawi'
Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, menuduh Brunei Darussalam berusaha menerapkan hukum kejam dan tidak manusiawi terkait dengan rencana penerapan hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap kaum homoseksual mulai Rabu (03/04).
Sultan Hassanal Bolkiah menyebut hukum pidana baru di negaranya sebagai "pencapaian besar". Oleh karenanya, ia menyerukan kepada otorita Brunei untuk membatalkan penerapan hukum itu. "Saya menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan penerapan hukum pidana baru yang kejam itu, yang akan menjadi langkah mundur serius bagi perlindungan HAM rakyat Brunei jika tetap diberlakukan," kata Michelle Bachelet dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin (01/04). Melalui pernyataan resmi dari kantor perdana menteri, pemberlakuan hukum syariah Islam itu disebut punya tujuan tertentu. "Hukum (syariah), selain mempidanakan dan mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, juga bertujuan mengedukasi, menghormati, dan melindungi hak sah semua individu, masyarakat, atau kebangsaan, agama, dan ras," sebut pernyataan itu sebagaimana dikutip kantor berita Reuters. Brunei berpenduduk sekitar 400.000 jiwa dan mayoritas adalah Muslim. Hukum syariah Islam di Brunei pertama kali diterapkan pada 2014 dan semenjak itu diberlakukan secara bertahap. Tahap pertama dan kedua mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menunaikan salat Jumat dan hamil di luar nikah. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada 3 April memuat hukuman yang lebih berat, antara lain hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana sodomi dan perzinahan. Kemudian pencuri akan dihukum dengan cara diamputasi salah satu tangan untuk tindak kejahatan pertama, dan diamputasi salah satu kaki untuk kejahatan kedua. Gelombang kritik Penerapan hukuman syariah ini mendapat tentangan dari berbagai kalangan. Mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden, mencuit: "Merajam orang sampai mati karena tindakan homoseksual atau perzinahan adalah mengerikan dan amoral. Tidak ada alasan—baik agama atau tradisi—atas kebencian dan tak berperikemanusiaan seperti ini." Kemudian, Senator Ted Cruz selaku wakil Partai Republik dari Texas, mencuit: "Ini salah. Ini barbar. Amerika harus mengecam humum amoral dan tak berperikemanusiaan ini dan semua orang harus bersatu melawannya." Di Inggris, Menteri Pembangunan Internasional, Penny Mordaunt, merilis cuitan: "Tiada seorangpun harus menghadapi hukuman mati karena siapa yang mereka cintai. Keputusan Brunei barbar." Sebelumnya, aktor Hollywood, George Clooney, menyerukan pemboikotan sembilan hotel mewah yang memiliki keterkaitan dengan Brunei. Hotel Eden di Roma, salah satu dari sembilan koleksi hotel mewah di jaringan Dorchester Collection yang dimiliki Brunei. Ia mengatakan bahwa hotel Dorchester Collection yang ada di AS, Inggris, Prancis dan Italia, yang dimiliki oleh Badan Investasi Brunei, sebaiknya dihindari oleh mereka yang menentang langkah itu. Seruan ini disokong penyanyi Elton John. "Saya mendukung teman saya, #GeorgeClooney, karena bersikap melawan diskriminasi anti-gay dan kefanatikan yang berlangsung di negara #Brunei - tempat kaum gay dibrutalisasi atau lebih buruk—dengan memboikot hotel milik sultan." Sultan Hassanal Bolkiah menguasai Badan Investasi Brunei, yang mengelola sejumlah hotel terbaik di dunia, termasuk Dorchester di London, Hotel Eden dan Roma dan Hotel Beverly Hills di Los Angeles.