Pemerintah Lebanon sepakati pemungutan sampah
Sesudah terjadi protes selama beberapa pekan yang beralih menjadi krisis, pemerintah Lebanon akhirnya menyetujui rencana pemungutan sampah hari Rabu (09/09).
Gedung pemerintah dijaga kawat berduri menghindari demonstran yang marah. Rencana jangka panjang ini disetujui dalam rapat darurat kabinet yang diserukan oleh Perdana Menteri Tammam Salam. Rencana ini memberi kewenangan kepada pemerintah kota untuk memungut sampah, yang sudah berminggu-minggu menumpuk di tepi jalan di kota Beirut. Dengan demikian berarti diterapkannya kembali sistem pemungutan sampah yang terdesentralisasi. Kantor berita Reuters melaporkan dua tempat pembuangan akhir sudah disetujui di Akkar dan Masnaa, dekat perbatasan Suriah. Unjuk rasa di Beirut Sampah menumpuk selama berminggu-minggu di ibukota Beirut, menyebabkan krisis berlarut. Sebelum rencana ini berhasil disepakati, demonstran pada Rabu (09/09) berkumpul lagi di kota Beirut melakukan aksi protes terkait dengan korupsi dan ketidakmampuan pemerintahan. Mereka mengumpulkan telur dan menggunakannya untuk melempari kendaraan yang digunakan oleh para pejabat dan politisi yang mereka anggap korup dan tidak kompeten. Gedung-gedung pemerintahan dijaga dengan kawat berduri sementara demonstran dari berbagai kelompok menuntut agar pemerintahan diganti. Menteri pertanian Akram Shehayeb yang memimpin penyusunan rancangan ini menyatakan bahwa 'kabinet telah menyetujui jalan keluar dari krisis'. Sekalipun demikian, belum terlalu jelas apakah rencana ini membutuhkan kesepakatan dari pihak parlemen. Seorang juru bicara, dilaporkan Reuters, menyatakan pertemuan lanjutan akan diselenggarakan satu pekan mendatang.