Anas Urbaningrum kembali diperiksa KPK
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus proyek kompleks olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (04/07).
Anas Urbaningrum mengatakan ia tidak mengetahui proyek Hambalang Ini adalah kedua kalinya Anas diperiksa dalam kasus yang sudah lebih dulu menyeret mantan koleganya di Partai Demokrat, mantan bendahara umum partai M. Nazaruddin. Anas tiba di gedung KPK di Jalan Rasuna Said sekitar pukul 10.00 didampingi beberapa kader Demokrat, antara lain Ketua DPP Bidang Pemberantasan Korupsi Didi Irawady Syamsuddin, Denny Kailimang, I Gede Pasek Swardika, Andi Nurpati dan Patra M Zen. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, ia memuji kerja KPK yang dinilai profesional dan cepat. Kasus Hambalang mengemuka sesudah Nazaruddin mengatakan ada kejanggalan dalam pembangunan proyek senilai Rp1,5 triliun itu, terutama pada pengadaan sertifikat tanah. Penyelidikan KPK menemukan indikasi bahwa budget proyek Hambalang mencapai Rp2,7 triliun. Kasus lain Sementara itu Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencegah ke luar negeri Siti Hartati Murdaya, anggota dewan pembina Partai Demokrat. "Siti Hartati Murdaya dicegah sejak 27 Juni 2012 dan masa cegah berlaku hingga enam bulan sejak surat dikeluarkan," kata juru bicara Imigrasi Maryoto Sumadi, melalui pesan singkat telepon (SMS). Pencegahan terhadap Siti Hartati Murdaya, pemilik perusahaan sawit Hardaya Inti Plantation dilakukan atas permohonan KPK. Menurut pemberitaan media lokal, Hartati dicegah terkait dengan kasus suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. Siti Hartati Murdaya, 66, dan suaminya Murdaya Poo masuk dalam 20 besar orang terkaya di Indonesia versi sebuah majalah bisnis dengan perkiraan aset mencapai $1,15 miliar.