Malaysia minta Myanmar atasi pengungsi Rohingya
Malaysia mendesak pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah pengungsi warga negara Myanmar yang kini ditampung di sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia dan Thailand.
Dato' Anifah mengakui pengungsi Myanmar, termasuk Rohingya, menjadi isu ASEAN. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah Aman dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Jumat (24/04), dua hari menjelang pertemuan puncak ASEAN ke-26. "Kita memohon kepada Myanmar supaya mencari penyelesaikan sebaik mungkin supaya isu ini, seperti dikatakan orang, diinternasionalisasikan. Kalau boleh kita selesaikan secara terbaik melalui ASEAN," kata Menlu Malaysia. Ketika menjawab pertanyaan BBC Indonesia, ia tidak sampai mengatakan bahwa Malaysia meminta Myanmar memulangkan para pengungsi Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar. 'Puas dengan Myanmar' Dikatakan oleh Dato' Sri Anifah Aman, masalah tersebut akan dibahas dalam sesi retreat KTT ASEAN di Langkawi pada Selasa (28/04). "Kita menghormati kedaulatan setiap negara anggota ASEAN. Dan kita mengatakan masalah ini adalah perkara dalam negeri, tetapi jika (pengungsi) sudah menyebar maka ini bukan urusan Myanmar saja. Hal tersebut menjadi urusan Malaysia dan Indonesia sehingga menjadi isu nasional." Lebih lanjut menteri luar negeri Malaysia mengatakan Myanmar diminta mengambil segala tindakan untuk menyelesaikan masalah pengungsi dan sejauh ini ia puas dengan tindakan Myanmar. Mohammad Shamsuddin Damin berpendapat penyelesaian atas pengungsi Rohingya adalah pengakuan kewarganegaraan. Malaysia tercatat sebagai salah satu negara yang paling banyak menampung pengungsi dari Myanmar. Data UNHCR menyebutkan, terdapat 139.200 pengungsi Myanmar di Malaysia, lebih dari 40.000 di antaranya adalah etnik Rohingya. Jumlah tidak resmi diperkirakan jauh lebih tinggi sebab banyak pengungsi yang tidak terdaftar. Sementara itu, sekretaris Majelis Gerakan NGO Islam ASEAN (IKIAM), Mohammad Shamsuddin Damin, mengatakan solusi bagi pengungsi Rohingya adalah pengakuan sah bahwa mereka adalah warga negara Myanmar dan pengembalian hak-hak mereka sebagaimana rakyat lain di Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai pendatang dari negara tetangga Bangladesh, meskipun mereka telah hidup di negara bagian Rakhine atau dulu dikenal Arakan, Myanmar, secara turun-temurun. Sejumlah ahli sejarah bahkan mengatakan Arakan sebelumnya berdiri sebagai negara terpisah sebelum digabungkan dengan Myanmar.