Kantor partai Presiden Mursi diserbu pengunjuk rasa
Para penentang Presiden Mesir, Mohamed Mursi, menyerbu kantor partainya di sejumlah kota dan membakar beberapa di antaranya.
Bentrokan marak antara kelompok penentang dan pendukung Presiden Mursi di Alexandria. Mereka mengecam dekrit yang memberikan Presiden Mursi kewenangan tanpa batas karena Klik keputusan presiden tidak bisa dicabut oleh lembaga apa pun, termasuk peradilan. Kantor Ikhawnul Muslimin -yang merupakan payung Partai Kebebasn dan Keadilan- di Port Said dan Ismailia termasuk yang diserang. Sedangkan di Alexandria, terjadi bentrokan antara kelompok penentang dan pendukung Presiden Mursi. Pendukungnya -yang juga menggelar aksi unjuk rasa di beberapa kota- menegaskan dekrit hanya bersifat sementara untuk melindungi revolusi yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak tahun lalu. Namun kelompok politik liberal dan sekular menegaskan bahwa kewenangan tanpa batas itu merupakan era dari keditaktoran baru. Langkah maju "Saya memenuhi tugas saya kepada Allah dan bangsa dan saya mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan semua orang." Presiden Mohamed Mursi Dalam konferensi pers pada Kamis (22/11), Kepala Asosiasi Pengacara Mesir, Sameh Ashour, dan tokoh oposisi utama, Mohamed ElBaradei serta Amr Moussa, menuduh Mursi menguasai ketiga pilar pemerintahan dan mengarahkan eksekusi atas kemandirian lembaga peradilan. Mereka juga menyerukan agar warga Mesir melakukan unjuk rasa di Lapangan Tahrir di pusat ibukota Kairo, yang menjadi pusat dari gelombang unjuk rasa yang menggulingkan Presiden Husni Mubarak. Di ibukota Kairo, Jumat 24 November, para penentang presiden memekik bahwa Mursi sama dengan Mubarak. Sementara itu Presiden Mursi dalam pidatonya di sebuah masjid di pinggiran Kairo mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi langkah maju Mesir. "Insya Allah, kita melangkah maju dan tidak ada yang menghalangi jalan kita." "Saya memenuhi tugas saya kepada Allah dan bangsa dan saya mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan semua orang," tuturnya seperti dikutip kantor berita Reuters. Perbedaan pendapat antara kelompok Islam dan liberal di Mesir sejauh ini menghambat upaya dalam menyusun konstitusi baru negara itu. Link terkait Topik terkait