Pilkada: Majelis Rakyat Papua tolak pendatang dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah, parpol pertanyakan 'kalau tidak ada kompetensi bagaimana mau jadi pemimpin?'
Partai politik diminta mengutamakan orang asli Papua dalam Pilkada di wilayah itu, karena peristiwa tersebut merupakan "satu-satunya sarana warga Papua menyuarakan aspirasinya", kata seorang pengamat.
Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menolak pencalonan calon bupati dan wakilnya yang bukan orang asli Papua, dalam Pilkada Papua dan Papua Barat. Mereka menganggap hal ini sesuai semangat dan aturan di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Namun beberapa partai politik yang bertarung dalam pilkada di Papua dan Papua Barat mengklaim pilihan calonnya lebih didasarkan faktor kompetensi ketimbang asal-usul calon. Pada Desember 2020 nanti, setidaknya 20 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Di Provinsi Papua, sedikitnya ada tiga kabupaten yang bakal calon bupati atau wakil bupatinya bukan orang asli Papua yaitu di Merauke, Boven Digoel, dan Keerom. Wakil Bupati Keerom Piter Gusbager disambut tarian adat saat peringatan Hari Internasional Masyarakat Pribumi di Arso Kota, Keerom, Papua, Senin (10/08). Mengapa MRP menolak pendatang dicalonkan dalam pilkada di Papua? Menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu, 6 September, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat menyatakan bahwa mereka menolak calon bupati dan wakilnya yang bukan asli Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, karena dianggap tidak memenuhi Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4. Ayat 3 dalam UU Otsus tertulis, "Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua". Timotius Murib menafsirkan isi pasal itu bahwa calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati dan wakilnya, "harus orang asli Papua serta mendapat lampu hijau dari MRP". "Yang kita perjuangan baik calon bupati dan wakil bupati orang Papua, tidak ada fifty-fifty yaitu calon bupati Papua dan wakilnya non-Papua," ujar Timotius Murib kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (01/09). Mural Pilkada mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan berpartisipasi dan tidak "golput". Dia mengaku khawatir jika kepala daerah berasal dari warga pendatang akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada rakyat Papua. "Seperti yang terjadi [Kabupaten] Keerom," kata Timotius Di wilayah itu, klaimnya, pembangunan sekolah Madrasah "lebih masif". Ia menduga hal itu tidak lepas dari peralihan jabatan yang kini dipegang Chaerul Anwar. "Di Keerom banyak madrasah untuk SMA dan SMP, asramanya juga lebih banyak. Kalau untuk Nasrani bisa dihitung. Itukah namanya kebijakan? Itu bisa terjadi kecemburuan sosial," tukasnya. Timorius berkata, secara kemampuan dan kompetensi orang Papua tidak kalah. Karena itu, ia mempertanyakan dalih partai politik yang mengatakan memilih calon non-Papua atas dasar kompetensi. "Alasan macam itu sudah usang," ujarnya. "Di Papua ini ada 28 kabupaten/kota dan mereka bisa menjadi pemimpin dan membangun secara luar biasa. Itu artinya kita sudah tidak bisa lagi pertanyakan kemampuan orang Papua." "Jadi bukan waktunya mengatakan orang Papua belum mampu," tandasnya. Apa komentar pimpinan partai politik? Dari tiga kabupaten seperti Merauke, Keerom, dan Boven Digoel, hampir semua pasangan bakal calon bupati yang berasal dari Orang Asli Papua bersanding dengan wakil yang warga pendatang. Sementara ada tiga pasangan lain yang bakal calon bupatinya bukan orang Papua menggandeng warga Papua. Seperti di Boven Digoel, delapan partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung pasangan Chaerul Anwar dan Nathalis Kaket. Simulasi penerimaan dokumen pendaftaran dilakukan untuk mempersiapkan berbagai tahapan termasuk penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran pandemi COVOD-19 dalam tahapan Pendaftaran Calon Pilkada 2020 yang rencananya akan diselenggarakan 4-6 September mendatang. Sekretaris Jendral PPP, Achmad Baidowi, keberadaan bakal calon wakil bupati Nathalis sudah cukup mewakili aspirasi Papua. "Soal kritikan biasa saja dalam iklim demokrasi asalkan tidak ada prosedur hukum yang dilanggar," kata Baidowi. "Apalagi Chaerul sekarang menjabat Plt bupati, maka sebagai partai, PPP melihat ini amanah yang harus dilanjutkan," jelasnya. 'Kalau tidak ada kompetensi, bagaimana mau mendorongnya jadi pemimpin?' Pasangan lain yang dikritik Majelis Rakyat Papua (MRP), yakni Muhammad Markum dan Malensius Musui di Kabupaten Keerom. Keduanya diusung oleh enam partai politik salah satunya Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Sekretaris Jendral Perindo, Achmad Rofiq, menyebut keputusan mendukung calon bupati dan wakilnya itu karena alasan "mengikuti rekomendasi tingkat kabupaten dan memenuhi seleksi". Lagi pula, katanya, pasal yang dijadikan dasar MRP tidak eksplisit menyebutkan pemilihan bupati atau kota. "Sementara Undang-Undang Otsus terang benderang hanya mewajibkan pemilihan gubernur beserta wakil gubernur harus Orang Asli Papua," katanya. "Kami hanya menyesuaikan apa yang sudah menjadi aturan yang ada," imbuh Rofiq. "Semua punya kemampuan, tapi kalau nggak ada kompetensi, bagaimana mau mendorong jadi pemimpin?" Sedangkan bagi Achmad Baidowi, kekhawatiran MRP bahwa kepala daerah non-Papua akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif, "tidak berdasar". Menurutnya, kepala daerah bekerja dan memutuskan kebijakan berpegang pada aturan. Apalagi kebijakan afirmasi untuk warga Papua tetap menjadi acuan. "Itu kekhawatiran, bukan fakta lapangan." Pengendara sepeda motor melintas disekitar mural yang dibuat di Pagar Universitas Alkhairaat di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2020). Seperti apa suara warga Papua? Warga Merauke, Jimi Karel Paleali, mengatakan tidak mempersoalkan jika salah satu pasangan yang maju dalam pemilihan bupati-wakil bupati bukan Orang Asli Papua. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, katanya, sesama orang Papua tidak saling membantu. Hanya ketika tahun politik saja sikap berubah. Hal itu, kata Jimi, berbeda dengan warga pendatang. "Karena butuh suara mereka datang ke kampung bilang putra daerah, tapi ketika kami membutuhkan garam atau bensin sama sekali tidak ada (bantuan)," ujar Jimi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. "Mereka (pendatang) lebih mengerti kami. Bukan saat politik baru mengerti kami, tapi saat kami susah mereka mengerti," sambungnya. Atas dasar kemajuan ekonomi pula, menurut Jimi, kepala daerah sebaiknya berdampingan dengan calon dari warga pendatang. "Karena sejauh ini masalah ekonomi belum bisa berdiri sendiri." Di Merauke setidaknya ada tujuh bakal calon yang berniat maju dalam pertarungan pemilihan bupati-wakil bupati. Enam pasang di antaranya bakal calon bupatinya adalah Orang Asli Papua dan wakilnya non-Papua. Tapi satu pasangan yang bakal calon bupati serta wakilnya bukan orang Papua yaitu Heribertus Silubun-Bambang Setiadji Suji. Pasangan tersebut disokong PDI Perjuangan. Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pendukung Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa Mendukung Pilkada Damai di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2020). Warga Boven Digoel, Vincent Karowa, sebaliknya. Ia mendukung suara Majelis Rakyat Papua sebab ia cemas program yang berasal dari pemimpin non-Papua tidak berpihak pada warga asli. "Salah satunya program pembangunan wilayah. Kami kan bergantung pada alam, makanya sangat khawatir," ucap Vincent. Di Boven Digoel ada tiga pasang bakal calon yang hendak maju dalam pilkada Desember mendatang. Dua di antaranya, baik calon bupati dan wakil bupati, adalah Orang Asli Papua. Satu pasangan lagi calon bupatinya warga pendatang yakni Chaerul Anwar —yang merupakan inkumben— menggandeng warga Papua, Nathalis Kaket. Sepanjang Chaerul Anwas menjabat, kata Vincent, tidak nampak kebijakan diskriminatif, tapi ia mengaku tetap pesimis. Pegiat LSM HAM di Papua: 'Semua orang punya hak politik' Pegiat LSM hak asasi manusia di Papua, Theo Hasegem, mengatakan beberapa kabupaten di Papua dipegang oleh orang pendatang. Hal itupun, katanya, "sudah menjadi hal biasa" dan tidak pernah dipersoalkan. Saat ini saja dari 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua, ada tujuh bupati orang Papua yang memiliki wakil dari non-Papua. Baginya pasangan Orang Asli Papua dan warga pendatang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat bupati atau kota. Sebagai wujud pemerataan dan menghindari anggapan diskriminasi di kalangan pendatang. "Kalau semuanya orang Papua, saya pikir kurang baik untuk pemerintahan. Karena ini terkait hubungan kerjasama yang baik sehingga pemerintahan itu bisa berjalan baik," ujar Theo Hasegem kepada BBC Indonesia. Patung Maskot Pilkada Serentak 2020 Si Mantul dipajang sebagai persiapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Sejauh posisi bupati dipegang oleh Orang Asli Papua, ia menilai masih bisa ditolerir sehingga tidak perlu memaksakan posisi wakil juga diduduki orang Papua. "Kecuali Papua menjadi negara sendiri, boleh. Tapi ini masih di Indonesia semua orang punya hak politik menjadi pejabat publik." "Kalau memilih berdasarkan ras, agama, suku, belum tentu pemerintahan akan berjalan baik." LIPI: 'Pembangunan tidak berpihak kepada orang Papua, karena representasi mereka rendah' Peneliti Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, mengatakan partai politik sudah semestinya mengutamakan orang asli Papua dalam pemilihan kepala daerah. "Selain berpegang pada kapasitas dan kompetensi", katanya. Aisah menjelaskan, kehadiran orang asli Papua dalam momen pilkada merupakan "satu-satunya sarana bagi warga Papua untuk menyuarakan aspirasinya". Aspirasi tersebut, katanya, lebih bisa dirasakan dan ditangkap oleh sesama orang Papua. Selain itu, jika ada keterwakilan masyarakat aslii Papua dalam pemilu akan menambah antusiasme dan jumlah pemilih, katanya. "Poinnya adalah penting bagi orang asli Papua memiliki wakil dalam proses pembuatan kebijakan di eksekutif dan legislatif," ujar Aisah Putri kepada BBC. Berdasarkan penelitian LIPI pada 2017, pembangunan di Tanah Papua tidak berdampak pada kesejahteraan orang Papua lantaran representasi orang Papua terhadap pembuatan kebijakan masih rendah. Sejumlah perwakilan partai politik bersama Forum Pimpinan Daerah Banyuwangi menggelar Deklarasi Pilkada Damai di Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/8/2020). Sehingga ia memahami kekhawatiran Majelis Rakyat Papua yang menyebut program yang lahir dari pemimpin non-Papua bakal diskriminatif. Tapi lebih dari itu yang ia takutkan jika keterwakilan orang Papua rendah akan memantik konflik dengan warga pendatang. "Konflik di Papua salah satu pemicunya adalah ketimpangan antara orang asli Papua dan pendatang yang sebenarnya sudah lama ada ketika Orde Baru menerapkan program transmigrasi." "Lalu ketimpangan terjadi berlapis-lapis." "Nah Otsus hadir untuk menghapus ketimpangan-ketimpangan itu. Sehingga ketimpangan itu makin lama terkikis dan antara pendatang dengan orang Papua bisa bekerja sama membangun Papua."