Brexit: Rencana pemerintah dihadang parlemen, PM Inggris Boris Johnson cetuskan pemilu dini
Beberapa anggota parlemen Inggris dari Partai Konservatif dan kubu oposisi mengalahkan pemerintah dalam upaya meloloskan undang-undang yang dirancang mencegah Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal.
Majelis rendah parlemen Inggris melakukan pemungutan suara untuk mengambil kendali agenda parlemen. Ini berarti mereka bisa mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunda waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Menanggapi langkah ini, Perdana Menteri Boris Johnson berkata ia akan mengajukan mosi untuk pemilihan umum dini. Pemimpin kelompok oposisi Jeremy Corbyn mengatakan RUU tersebut bakal disahkan sebelum pemilu dilaksanakan. Total 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif, termasuk mantan menteri kabinet, bergabung dengan partai-partai oposisi untuk mengalahkan pemerintah. Setelah pemungutan suara, kantor perdana menteri di Downing Street mengatakan para anggota parlemen dari Partai Konservatif, atau Tory, yang membangkang akan dikeluarkan dari partai. Pemerintah berharap ancaman dikeluarkan dari partai – dan pemilihan – akan mencegah lebih banyak anggota parlemen membangkang. PM Boris Johnson mengatakan RUU yang digodok parlemen akan "menyerahkan kendali" negosiasi Brexit ke Uni Eropa dan membawa "lebih banyak ketidakpastian, lebih banyak penundaan, lebih banyak kesimpangsiuran". Dewan Rakyat Inggris berniat mengajukan rancangan undang-undang untuk menunda waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Ia berkata kepada parlemen bahwa ia tidak punya pilihan selain meneruskan upaya untuk menggelar pemilihan umum pada Oktober, menambahkan: "Warga negeri ini harus memilih." Hasil ini berarti para anggota parlemen bisa mengambil kendali agenda majelis rendah pada Rabu (04/09). Itu memberi mereka kesempatan untuk mengajukan RUU lintas partai yang akan memaksa perdana menteri untuk meminta Brexit ditunda sampai 31 Januari, kecuali parlemen menyetujui kesepakatan baru, atau mendukung Brexit tanpa kesepakatan, pada 19 Oktober. BBC memahami bahwa pemerintah berniat menggelar pemilihan pada 15 Oktober, dua hari sebelum KTT Uni Eropa di Brussels. Untuk menggelar pemilihan berdasarkan undang-undang parlemen, Johnson butuh dukungan dari Partai Buruh karena ia memerlukan dukungan dua pertiga dari 650 anggota parlemen Inggris. Namun Corbyn mengatakan undang-undang yang didukung oleh anggota parlemen oposisi dan 'pemberontak' Partai Konservatif harus disahkan sebelum pemilihan diadakan, untuk "menghapus no-deal dari pilihan". Ia menambahkan: "Tidak ada suara mayoritas untuk no-deal di dalam negeri". Bagaimana bisa sampai di sini? Masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit lebih dari tiga tahun yang lalu. Untuk itu, perdana menteri sebelumnya, Theresa May, merundingkan kesepakatan dengan Uni Eropa yang mencakup persyaratan terkait 'perceraian' tersebut. Hari perpisahan awalnya direncanakan pada 29 Maret 2019. Kemudian, sekarang, parlemen tidak setuju dengan pemerintah. May tidak bisa menyelesaikan kesepakatannya dan terpaksa meminta Brexit ditunda. Akhirnya ia mundur. Kenapa PM Inggris tidak bisa melakukan apa yang ia mau? Semuanya soal angka. Boris Johnson, pada Selasa pagi, memiliki dukungan mayoritas di parlemen dengan selisih satu suara. Menjelang sore, mayoritas yang ramping ini lenyap ketika seorang anggota parlemen Konservatif membelot ke Partai Demokrat Liberal yang pro-UE. Secara hitung-hitungan, pemerintah akan selalu kesulitan untuk mengalahkan mosi yang didukung sekelompok besar anggota parlemen dari banyak partai yang menentang Brexit tanpa kesepakatan. Masalah utama Johnson ialah sekelompok anggota parlemen dari partainya sendiri telah mengatakan dengan jelas bahwa mereka mungkin akan membangkang dan memberikan suara untuk mosi tersebut. "Aliansi pembangkang" ini, yang pada akhirnya berjumlah 21 anggota parlemen, setuju dengan sejumlah anggota parlemen dari lintas partai bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan mengakibatkan kekacauan ekonomi. Jadi mereka membantu untuk mencuri agenda parlemen dari tangan pemerintah — langkah pertama dalam mengeluarkan undang-undang untuk memblokir no-deal. Saking pahitnya perpecahan di Partai Konservatif sampai mereka melakukan ini meski diperingatkan mereka akan diusir secara efektif dari partai. Jadi apa peran pemilihan umum dini? Johnson mengatakan ia tidak mungkin meminta penundaan Brexit lagi kepada UE. Ia juga telah berkali-kali mengatakan bahwa dengan menghapus no-deal dari pilihan, parlemen akan menggagalkan negosiasi Inggris dengan UE. Setelah pemerintah kalah dalam pemungutan suara, ia menyatakan siap untuk menggelar pemilihan pada bulan Oktober. Kenapa Boris Johnson melakukan ini? Ia berharap partainya dapat memenangkan mayoritas baru di parlemen yang akan membuat rencananya untuk Brexit lebih mulus. Jajak pendapat saat ini menempatkan Partai Konservatif jauh di atas Partai Buruh. Tapi banyak politikus di Partai Konservatif khawatir bahwa pemilihan umum dalam situasi politik yang tidak dapat diprediksi seperti ini berisiko menciptakan pemerintahan ekstrem kiri yang dipimpin Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh yang menjadi oposisi.