Komnas HAM: Pemerintah tak perlu khawatir PKI akan muncul kembali
Komnas HAM menyatakan pemerintah tidak perlu khawatir PKI akan muncul kembali, karena harus diselesaikan oleh negara adalah kasus pelanggaran HAM 1965 yang dialami para korban, bukan partai.
Sejumlah orang menghancurkan toko milik pengusaha yang diduga terkait dengan PKI Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat menyatakan yang diperjuangkan adalah keadilan untuk para korban dan pengembalian hak-hak politik mereka sebagai warga negara. "Yang dilakukan komnas HAM itu tidak mengadvokasi PKI tetapi para korban yang mengalami tindakan baik itu pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, kemudian pemenjaraan tanpa pengadilan, jadi tanpa proses hukum tetapi mendapatkan hukuman yang tidak adil," jelas Imdadun. Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan ungkapan penyesalan akan disampaikan oleh pemerintah kepada para korban, dan bukan pada partai tertentu. Pernyataan Imdadun itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya kekhawatiran penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 akan menyebabkan PKI kembali muncul. Beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat pemerintah termasuk Presiden Joko Widodo, menepis kabar yang santer beredar tentang permintaan maaf yang disebut-sebut terhadap PKI. "Sampai saat ini, tidak ada pemikiran untuk minta maaf, jadi tanyakan ke yang nyebar-nyebarin, jangan tanya ke saya," ungkap Jokowi kepada wartawan usai upacara Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Kamis (1/10). Imdadun Rahmat kasus pelanggaran HAM masa lalu harus diselesaikan agar tidak ada kebencian sosial. Imdadun mengkhawatirkan, simpang-siur isu ini akan mengendorkan semangat untuk menyelesaikan proses pelanggaran HAM di masa lalu. "Benar formatnya tidak minta maaf tetapi menyesalkan dan kita berharap Kementerian Polhukam secara institusi dan TNI meski ganti pimpinan, tetap konsisten dengan semacam kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya dengan Komnas HAM untuk mendorong penyelesaian ini," jelas Imdadun. "Cara dan formatnya mari kita rembuk, dan pemerintah bisa mengundang para ahli untuk mencari tahu cara yang tepat untuk menyelesaikan ini," jelas dia. Penyelesaian dengan jalan rekonsiliasi ini menurut Imdadun, merupakan yang moderat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. "Proses ini jangan berhenti karena ini kan sudah sangat moderat kan, baik pendamping ataupun masyarakat sipil, itu sudah memberikan jalan yang paling ngalah kita, negara kalau mau nawar lagi kayaknya ya kebangetan," kata Imdadun. Dukungan publik Komnas HAM berharap tokoh-tokoh agama, DPR, aktivis memberikan dukungan moral dan legitimasi politik kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran masa lalu. Imdadun menyatakan usulan pembentukan Komite Rekonsiliasi telah disepakati dalam rapat gabungan antara lain dengan Menkopohukham, Kejaksaan Agung pada Mei lalu. Dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden. "Pembentukan komite ini masih diproses di presiden, kita tidak tahun kapan akan diumumkan, menurut saya tidak perlu terlalu lama dan publik harus mendukung karena kita khawatir presiden tidak cukup confidence untuk mengambil keputusan ini karena ada risiko politik, dan orang-orang yang tidak suka akan berupaya menghambatnya," ungkap Imdadun. Komnas HAM mengusulkan Komiter Rekonsilasi berjumlah 15 orang dari berbagai latar belakang, dan mereka akan melakukan proses pengungkapan kebenaran dalam waktu tiga tahun. "Tiga tahun itu konsepnya harus selesai semua, pengungkapan kebenaran sudah tuntas. Keputusan negara (sudah keluar tentang) harus melakukan apa saja untuk rehabilitasinya, dalam bentuk apa, siapa yang melakukan, departemen apa yang terlibat itu sudah selesai," tambah dia. Sementara implementasi rehabilitasi dilakukan tanpa batas waktu, sampai selesai. Imdadun menyatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk 1965 ini, harus dilakukan segera agar negara terbebas dai beban sejarah. Kalau tidak, "masalah selalu saja muncul menjelang tanggal segini, tanggal 30 September dan 1 Oktober. Dan isu yang terus muncul ini akan terus menjadi alat reproduksi kebencian sosial, permusuhan baru dan ini harus diakhiri," jelas dia. Nursyahbani Katjasungkana : pemerintah akan diminta pertanggungjawabannya dalam IPT. Di sisi lain, Nursyahbani Katjasungkana dari International People Tribunal IPT menyatakan sejumlah bukti penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi genosida pada 1965, dan studi terakhir peristiwa itu terjadi di Aceh, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. "Untuk itu pemerintah Indonesia telah memenuhi syarat untuk dikatakan tidak mau dan tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya menurut hukum nasional dan internasional," jelas dia. Nursyahbani menyatakan akan membawa kasus ini untuk diadvokasi dalam bentuk People Tribunal di Belanda pada tahun ini. "Pengadilan ini akan meminta pertanggungjawaban negara dan rekomendasinya agar pemerintah melakukan kewajibannya menurut hukum internasional, pemerintah juga akan diundang," jelas dia. Disebutkan, "putusan" akan dibacakan di Jenewa pada 2016.