Unjuk rasa Hong Kong: Demonstran lanjutkan protes, pembahasan RUU Ekstradisi ditunda
Dewan Legislatif Hong Kong (LegCo) menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (12/06), setelah ribuan demonstran melanjutkan aksi protes menentang RUU tersebut.
Polisi menggunakan meriam air untuk menghalau seorang demonstran dekat gedung pemerintah, Rabu (12/06). Sejak pagi, para demonstran, yang memakai masker dan helm, memblokade berbagai jalan menuju gedung-gedung pemerintahan. Polisi yang dilengkapi perangkat antihuru-hara menanggapi dengan menggunakan semprotan merica ke arah para demonstran guna membubarkan mereka. LegCo yang para anggotanya pro-Beijing merilis pernyataan bahwa pertemuan yang dijadwalkan dilaksanakan pukul 11.00 waktu setempat (10.00 WIB), "diubah ke lain waktu" dan para anggota akan diberitahu kapan pelaksanaan pembahasan berikutnya. Walau ditentang, pemerintah Hong Kong menegaskan akan mendorong pemberlakuan RUU itu. Penentuan apakah RUU itu akan disahkan menjadi undang-undang atau tidak dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni mendatang. Demonstran telah berkumpul di luar gedung parlemen sejak Rabu (12/06) pagi. Apa yang terjadi hari ini? Dalam pemandangan yang menyerupai ketika Gerakan Payung berlangsung pada 2014 lalu, ribuan demonstran turun ke jalan pada Rabu (12/06) dan berupaya menutup akses menuju gedung-gedung pemerintahan. "Tindakan ini telah melampaui aksi damai. Kami berseru (kepada para demonstran) untuk pergi sesegera mungkin...Jika tidak, kami akan menggunakan kekuatan yang selayaknya," sebut Kepolisian Hong Kong dalam cuitannya. Para penentang RUU Ekstradisi mengatakan orang-orang akan dikenakan penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil dan penyiksaan di bawah sistem peradilan China. "Itu bisa memberi China tambahan pengaruh untuk menangkal kebijakan Barat terhadap kepentingannya ... Begitu undang-undang ini disahkan, Beijing dapat mengekstradisi orang asing yang tinggal di Hong Kong atau singgah di Hong Kong," ujar Profesor Dixon Sing, seorang ilmuwan sosial dari Universitas Sains Hong Kong dan Teknologi, kepada BBC. Namun, pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, bersikeras bahwa undang-undang itu perlu dan mengatakan perlindungan hak asasi manusia sudah ada. Para demonstran memakai masker dan kacamata pelindung, bersiap menghadapi aksi polisi. Siapa yang terlibat? Beragam kelompok telah menyuarakan penentangan mereka terhadap RUU Ekstradisi dalam beberapa hari terakhir, termasuk sekolah-sekolah, pengacara, dan perusahaan. Lebih dari 100 perusahaan, termasuk sebuah majalah, menyatakan bakal tutup sementara agar karyawan mereka dapat melancarkan aksi protes. Kemudian, lebih dari 4.000 guru mengatakan bakal protes. Sejumlah perusahaan keuangan, termasuk HSBC, membuat jadwal kerja yang fleksibel pada Rabu (12/06). Namun, beberapa kelompok lobi bisnis mengaku khawatir pengaturan seperti itu akan mencederai daya saing Hong Kong sebagai basis operasi keuangan. Mantan anggota badan legislatif dan pegiat demokrasi, Nathan Law, mengatakan unjuk rasa pada hari Minggu (09/06) yang diklaim diikuti oleh lebih dari satu juta orang, merupakan unjuk rasa terbesar sejak tahun 1989. Namun, polisi mengatakan terdapat 240.000 orang pada puncak demonstrasi. Demonstrasi pada Minggu (09/06) disebut-sebut sebagai aksi massa terbesar sejak 1989. Apa yang dimuat dalam RUU Ekstradisi? RUU tersebut akan memungkinkan pihak berwenang di China daratan, Taiwan, dan Makau mengekstradisi tersangka yang dituduh melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Permintaan kemudian akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus. Para pejabat Hong Kong mengatakan pengadilan Hong Kong akan memiliki keputusan akhir mengenai apakah akan memberikan permintaan ekstradisi seperti itu, dan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan politik dan agama tidak akan diekstradisi. Rancangan undang-undang terbaru mengemuka setelah seorang pria Hong Kong berusia 19 tahun diduga membunuh pacarnya yang berusia 20 tahun saat mereka berlibur di Taiwan bersama pada Februari tahun lalu. Pria itu melarikan diri dari Taiwan dan kembali ke Hong Kong tahun lalu. Para pejabat Taiwan telah meminta bantuan dari otoritas Hong Kong untuk mengekstradisi pria itu, tetapi para pejabat Hong Kong mengatakan mereka tidak dapat mematuhinya karena kurangnya perjanjian ekstradisi dengan Taiwan. Tetapi pemerintah Taiwan mengatakan tidak akan berupaya mengekstradisi tersangka pembunuhan di bawah perubahan yang diusulkan, dan mendesak Hong Kong untuk menangani kasus ini secara terpisah.