Kisah Korea Selatan mengubah ketentuan hukum untuk membahagiakan seluruh warganya
Sebagian besar masyarakat Korsel menjalani jam lembur pekerjaan yang panjang dan mengabaikan hak cuti. Pemerintah setempat menerbitkan aturan baru untuk mengubah fenomena itu.
Sebagian besar pekerja di Korsel menjalani lembur panjang dan jarang mengambil jatah cuti. Melihat pinggiran laut di Kepulauan Jeju yang ramai, Korea Selatan tidak terlihat memiliki persoalan tentang kebahagiaan. Musik dari konser ruang terbuka yang berpadu dengan pekik pasar malam saat sepasang kekasih berswafoto. Sang-dae Cha yang tengah berlibur musim panas bersandar di ujung jalur pedestrian dengan alat pancingnya saat anak-anaknya bermain di dekatnya. Sang-dae Cha adalah iklan tak disengaja untuk kampanye 'worable' yang digaungkan pemerintah Korsel. 'Worable' adalah singkatan yang merujuk pada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Masyarakat Korsel terkenal menjalankan jam kerja terpanjang di dunia. Berdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), lebih dari 20% pekerja di negara itu lembur 50 jam setiap pekan. Sementara itu, hampir sebagian besar pegawai tidak mengambil jatah cuti mereka. Stres yang muncul berkontribusi pada tingginya angka bunuh diri secara nasional. Ini juga faktor pendorong tingkat kelahiran terendah, karena ibu rumah tangga yang bekerja menanggung tanggung jawab terbesar untuk mengasuh anak. Solusi pemerintah Korsel atas akumulasi persoalan ini: membuat seluruh orang di negara itu bahagia. Uang dan waktu Ini bukanlah tipikal inisiatif kue gratis yang membahagiakan, melainkan upaya mengatur perubahan budaya jangka panjang. Kebahagiaan nasional adalah campuran psikologi dan kalkulasi angka. Baik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan OECD menerbitkan laporan tahunan tentang tingkat kebahagiaan masyarakat di seluruh dunia. Kajian itu menggunakan kombinasi indikator sosial-ekonomi yang kompleks--seperti pendapatan domestik bruto per kapita, angka harapan hidup, pendidikan, dan korupsi--untuk mematok kebagiaan setiap negara. Data-data tersebut diproses melalui perhitungan psikologis rumit yang disebut Subjective Well-Being (SWB). Metode mengukur seberapa bahagia seseorang mempersepsikan diri mereka. Seorang warga Korsel memancing di pelabuhan Seogwipo, Kepulauan Jeju. Berkebalikan dengan ekspektasi, standar hidup tinggi yang objektif belum tentu menghasilkan skor tinggi dalam ukuran SWB. Warga Korsel barangkali memiliki segalanya, dari mobil merek BMW hingga kamar mandi dengan alat pengendali jarak jauh, namun kepuasan hidup mereka di bawah rata-rata negara anggota OECD sejak 2013. Presiden Korsel, Moon Jae-in, yang menjalankan pemerintahan dengan filosofi 'kepentingan masyarakat adalah yang terutama', bertekad memperpendek jurang perbedaan angka kebahagiaan itu. "Tahun ini pendapatan per kapita Korsel akan menyentuh angka US$30 ribu atau Rp437 juta," kata Jae-in pada jumpa pers di awal tahun 2018. "Angka itu sebenarnya tidak penting. Intinya adalah memastikan masyarakat betul-betul menikmati kualitas hidup yang sesuai dengan pendapatan sebesar US$30 ribu," tuturnya. Akhirnya pemerintah Korsel bertekad mendorong masyarakatnya keluar dari kantor dan meraih psikologis yang lebih sehat. Salah satu reformasi terbesar sejauh ini adalah pengurangan waktu kerja maksimal per pekan dari 68 menjadi 52 jam. Ini bukan sekedar anjuran: para pemberi kerja yang tak menjalankan ketentuan itu dapat didakwa dua tahun penjara. Pemerintah Korsel juga mengharuskan peningkatan batas bawah upah yang dramatis untuk membantu masyarakat membayar serangkaian tagihan personal. Yang wajib diterima pekerja, antara lain cuti mengasuh anak, subsidi pengasuh anak, penurunan biaya kesehatan jiwa, nominal jaminan pensiun yang meningkat, dan perpanjangan Dana Kebahagiaan. Cha, manajer bidang perencanaan produk dan kualitas pasar pada perusahaan ban berbasis di Seoul, menyebut pendekatan komprehensif ini adalah yang benar-benar dibutuhkan warga Korsel. Dan beberapa persoalan, seperti tingkat kelahiran yang rendah, terlalu besar untuk diabaikan. "Saya pikir kita harus menjalankan kebijakan ini. Menurut saya ini adalah waktu yang tepat," ujar Cha. Secara teori, peningkatan kualitas hidup dapat berdampak positif bagi negara. Pekerja berpenghasilan rendah memiliki lebih banyak uang, mendorong permintaan untuk beragam jenis produk dan jasa. Industri hiburan mengambil keuntungan dari waktu senggang berlimpah yang datang tiba-tiba. Angka bunuh diri menurun dan orang-orang yang berbahagia memutuskan memiliki anak. Permasalahan terpecahkan. Jika saja duduk perkaranya semudah itu. Pendekatan matematis Mengatur kebahagiaan publik merupakan pekerjaan yang sulit. Parameter SWB sebuah negara ditentukan beragam faktor berbeda, dari kebebasan politik hingga isu lingkungan hidup. Shun Wang, salah satu penyusun Laporan Kebahagiaan Warga Dunia yang diterbitkan setiap tahun oleh PBB, sekaligus guru besar di Institut Pengembangan Korea di Sekolah Kebijakan Publik dan Manajemen, yakin para pembuat kebijakan harus bekerja berdasarkan riset kebahagiaan yang dibuat ekonom. "Mereka tidak berusaha memberitahu publik tentang bagaimana caranya menjadi bahagia," kata Wang. "Sebaliknya, mereka berusaha menyatakan kepada pemerintah tentang kebijakan yang agak efektif untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat kebahagiaan." Contohnya, penelitian statistik menyebut pengangguran berdampak besar pada level kebahagiaan secara nasional. Selama krisis finansial tahun 2008, pemerintah Korsel fokus menciptakan lapangan pekerjaan, meski betapa rendah upah dan jangka waktu pekerjaan itu. Standar upah minimal di Korsel meningkat 16,4% pada tahun 2018. Hasilnya, SWB Korsel relatif stabil, sementara kebahagiaan di negara Eropa yang terdampak krisis, seperti Yunani dan Spanyol, ambruk. Hingga saat ini, situasi itu belum membaik. Korsel bukan satu-satunya negara yang menjadikan kebahagiaan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sejak 2012, Inggris mencatat kebahagiaan domestik. Mereka menggunakan data itu untuk mempengaruhi kebijakan jaminan kesehatan jiwa, pekerjaan, serta pendidikan berkelanjutan. Uni Emirat Arab baru-baru ini menunjuk menteri negara urusan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan tujuan menjadi salah satu negara paling berbahagia di dunia tahun 2021. Contoh paling terkenal tentang regulasi kebahagiaan adalah Bhutan. Negara kecil di Asia bagian selatan itu secara resmi memprioritaskan Kebahagiaan Domestik Bruto dibandingkan pertumbuhan ekonomi sejak 2008. Pemerintah Bhutan menetapkan standar kalkulasi kesejahteraan secara nasional. Presiden Moon Jae-in, yang mengunjungi Bhutan tahun 2016, disebut terinspirasi oleh pendekatan secara holistik tersebut. Ini bukan untuk menyamakan dorongan samar terhadap ide besar itu. Kebijakan yang diambil pemerintahan Moon bersifat langsung, cepat tanggap, dan spesifik terhadap persoalan Korsel. Sejumlah bukti menyatakan negara itu ini berada dalam jalur yang tepat. Wang, yang mempelajari hubungan antara jam kerja panjang dan kepuasan hidup di Korsel, menyebut waktu kerja ideal per pekan berkisar antara 40 hingga 50 jam. Terkait upah kebahagiaan, pekerja berpenghasilan rendah sepertinya merupakan kelompok yang paling merasakan anggaran pemerintah ini. Kebahagiaan sebagai kesempatan yang terbatas Namun keberhasilan tak dapat dijamin. Upah minimum melonjak 16,4% pada 2018 dengan kenaikan 10,9% dijadwalkan diberlakukan tahun 2019. Perubahan pesat ini mendorong prediksi lapangan pekerjaan yang meluas. Sejumlah perusahaan bus telah mengancam menghentikan jasa akibat kenaikan ini, sementara kelompok usaha lain memotong jamg kerja karyawan untuk mengelola peningkatan beban. Peningkatan standar upah dan pemberian insentif diatur agar para pekerja Korsel lebih berbahagia. Hari kerja yang diperpendek juga merupakan kekecewaan yang sukar. Adalah kebiasaan bagi warga Korsel untuk bekerja tanpa henti saat mengejar target. Mengurangi jam kerja tanpa menurunkan beban kerja dapat menekan karyawan untuk menyelesaikan proyek sesuai tenggat. Ini adalah kebiasaan di lingkungan kerja yang sangat mendarah daging di Korsel. Pada 2012, 40% karyawan di negara itu tak mendapatkan upah lembur. Dan Korsel mungking merupakan tempat yang sukar untuk meraih kebahagiaan. Merujuk Eunkook M Suh, Direktur Laboratorium kebahagiaan dan Psikologi Kultural di Universitas Yonsei, setiap budaya memiliki interpretasi yang berlainan soal kebahagiaan. Di budaya yang individualistis seperti Inggris dan Amerika Serikat, setiap orang membuat definisi mereka sendiri. Namun budaya kolektif seperti Korea memprioritaskan kelompok dibandingkan individu, jadi kebahagiaan mempunyai faktor sosial yang kuat. "Dalam kata lain, pikiran subjektif tentang bagaimana saya menjalani hidup terkadang tidak terlalu bermasalah. Tapi bagaimana saya dinilai oleh orang lain," kata Suh. Situasi ini membutuhkan penghargaan yang nyata. "Dalam rasionalitas tertentu, anda hrus membuktikan kepada dunia bahwa hidup anda menunjukkan kebahagiaan," ujar Suh. "Jadi anda membutuhkan bukti yang terlihat, misalnya meraih sarjana dari universitas unggulan, mengendarai mobil mewah yang mahal, dan tinggal di apartemen yang luas." Namun di Korsel, penerimaan kampus dan pekerjaan pegawai negeri yang didampbakan kerap ditutup. Dalam skenario ini, kebahagiaan menjadi kesempatan yang terbatas karena hanya sedikit orang yang dapat mencapai kondisi ideal itu. "Ini menjadi pertarungan menang-kalah dalam budaya yang menjunjung kebersamaan," tutur Suh. Jam kerja panjang menjadi pun menjadi kebijakan tersendiri yang sulit diubah. Inisiatif personal Presiden Moon barangkali mencoba mengatasi sejumlah persoalan ini. Dalam upaya memimpin dengan memberi contoh nyata, Moon terang-terangan menggunakan seluruh hari liburnya. Jika orang yang berupaya menegoisasikan perdamaian dengan Korea Utara yang bersenjata nuklir dapat beristirahat, maka setiap orang barangkali dapat melakukan hal yang sama pula. Namun para pakar setuju, memberi masyarakat libur lebih banyak hanyalah setengah dari solusi yang semestinya. Sisanya bergantung pada yang masyarakat lakukan atas waktu-waktu luang itu. Presiden Korsel, Moon Jae-in disebut terinspirasi menerbitkan aturan untuk membahagiakan warganya setelah berkunjung ke Bhutan. Inilah yang membawa kita kembali ke Song-dae Cha yang tengah mincing saat petang ketika anak-anaknya bermain. Setelah 15 tahun mengerjakan hal yang itu-itu saja, dia merasakan keseimbangan hidup. Perusahaannya telah menerapkan 40 jam kerja per pekan, meski sesekali tetap lembur. Kini Cha juga selalu mengambil jatah cutinya. "Perusahaan saya merekomendasikan itu." Cha menyeringai, "Tentu istri saya juga merekomendasikan hal yang sama." Cha mengakui, beberapa orang tak senang keseimbangan hidup mereka diatur. Jika perubahan datang dari komunitas pelaku usaha, kata dia, orang-orang akan lebih cepat menerapkannya. Dan tentu saja tidak ada kebijakan pemerintah yang cocok untuk seluruh kelompok. Namun apakah Cha menilai perubahan itu membawa Korsel berada di jalur yang tepat? "Saya pikir demikian," ujarnya sambil tersenyum pada putrinya yang berlari. "Saya kira perubahan ini akan sangat berkembang pada masa depan." Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris di BBC Capital, dengan judul Can you introduce laws to make people happier.