Pemerintah RI dituntut penuhi hak anggota eks Gafatar
Pemerintah Indonesia diminta menyelesaikan nasib ribuan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara alias Gafatar dengan memfasilitasi setiap keinginan mereka yang berbeda-beda.
Pemerintah Indonesia menegaskan kembali tentang opsi transmigrasi ke luar Jawa seperti yang diinginkan oleh sebagian eks anggota Gafatar. "Itu harus diselesaikan berdasarkan keinginan mereka. Mereka mau apa, kalau mau transmigrasi, ya harus difasilitasi," kata Direktur Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Abidin Bagir, kepada BBC Indonesia, Selasa (02/02) petang. Menurutnya, ribuan eks anggota Gafatar adalah warga Indonesia yang memiliki hak hidup, hak mencari pekerjaan, dan hak untuk tinggal di wilayah Indonesia. "Itu yang harus diperhatikan. Memang sulit, tapi satu demi satu harus diselesaikan. Soal aset, soal komunitas (Gafatar) harus kemana, itu harus difasilitasi," kata Zainal. Sedikitnya 2.000 eks anggota Gafatar dievakuasi oleh aparat keamanan dari sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyusul aksi pembakaran kedimana mereka di Kabopaten Mempawah, Kalbar. Walaupun mengaku pola penyelesaian seperti ini sulit dan memakan waktu, Zainal meminta pemerintah tidak menangani seluruh eks anggota Gafatar secara seragam. "Harus ditangani tidak dalam satu komunitas (Gafatar), tapi harus dipecah-pecah," katanya lagi. Syarat ikut transmigrasi Di tempat terpisah, pemerintah Indonesia menegaskan kembali tentang opsi transmigrasi ke luar Jawa seperti yang diinginkan oleh sebagian eks anggota Gafatar. Usai rapat koordinasi di Kantor Menko pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK) yang membahas nasib eks anggota Gafatar, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah menyiapkan opsi transmigrasi bersyarat. Sekitar seratusan eks anggota Gafatar asal DKI Jakarta dan sekitarnya ditempatkan di sebuah panti sosial di wilayah Jakarta Timur, sejak pekan ketiga Januari 2016 lalu. "Yang kita gunakan adalah transmigrasi inklusif, tidak eksklusif. Misalnya, di Jawa Timur, ada masyarakat yang memang ingin transmigrasi, lalu ada eks gafatar ingin transmigrasi. Artinya ini bisa dimix (digabung)," kata Khofifah dalam jumpa pers usai rapat, Selasa (02/02). Opsi transmigrasi inklusif, lanjutnya, diutamakan kepada eks anggota Gafatar yang 'sebatang kara'. "(Yaitu) mereka yang sudah terlanjur menjual harta bendanya," ungkapnya. Sambil menunggu kepastian opsi transmigrasi, menurutnya, pemerintah saat ini menitikberatkan kepada 'pendampingan' kepada anggota eks Gafatar di berbagai lokasi penampungan. Nasib aset eks Gafatar Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mendata aset-aset yang diklaim sebagai milik para eks anggota Gafatar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. "Kita harus hati-hati menanganinya. Kalau aset itu dikembalikan, 'kan dia (eks anggota Gafatar) bisa setiap ke daerah itu (di Kalbar). Ini sama saja mengorbankan mereka, bermusuhan dengan masyarakat di daerah itu," kata Mendagri. Para eks Gafatar sejak awal telah menyuarakan agar aset mereka di Kalbar -misalnya tanah- dikembalikan. Para eks Gafatar sejak awal telah menyuarakan agar aset mereka di Kalbar -misalnya tanah- dikembalikan. Menyinggung sikap sebagian pimpinan atau warga wilayah asal eks Gafatar yang menolak kedatangan mereka, Mendagri mengaku telah meminta hal itu tidak dilakukan. "Masih banyak daerah yang masih berpikir, masih enggan, masih lambat (untuk menerima eks Gafatar). Kami sudah kirim radiogram, menelpon, (agar) 'ambillah, ini warga daerahmu. Sosialisasikan, bina'. Kalau nggak mampu, mentok, mari kita koordinasi untuk mencari jalan keluarnya," kata Tjahyo Kumolo. Ditolak pulang ke Depok Ali Mustofa, 28 tahun, eks anggota Gafatar, mengaku dirinya ditolak oleh pimpinan wilayah tempat tinggalnya di Depok, Jawa Barat, walaupun telah mendapatkan 'surat pengantar' dari pimpinan kelurahan setempat. Dalam surat itu, menurutnya, tertera tulisan yang menyebutkan bahwa dirinya berstatus 'eks anggota Gafatar'. "Di Depok saya tidak diterima. Berkali-kali saya kontak tetangga saya dulu, tetapi saya tidak diterima. Tingkat RT (Rukun Tetangga) tidak menerima." Ali Mustofa, 28 tahun, eks anggota Gafatar, mengaku dirinya ditolak oleh pimpinan wilayah tempat tinggalnya di Depok, Jawa Barat, walaupun dirinya telah mendapatkan 'surat pengantar' dari pimpinan kelurahan setempat. "Dia mengaku dapat intimidasi dari RW (Rukun Warga) sehingga tidak bisa ke situ (Depok)," ujar Ali yang bekerja di bidang penjualan produk melalui online. Ayah dua anak ini kemudian menghubungi temannya di sebuah wilayah di Jakarta Selatan agar diperbolehkan tinggal sementara, dan akhirnya diizinkan dengan 'syarat'. "Dikasih tenggat waktu tiga hari untuk keluar dari situ. Jadi saya akhirnya keluar," kata Ali seraya menambahkan dia kini masih mencari lokasi tempat tinggal sementara. Diawali 'orang hilang' di Yogyakarta Sedikitnya 2.000 eks anggota Gafatar dievakuasi oleh aparat keamanan dari sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyusul aksi pembakaran kedimana mereka di Kabopaten Mempawah, Kalbar Mereka kemudian dikirim ke wilayah asal mereka di berbagai kota di Jawa dan Sumatra, dengan ditempatkan terlebih dulu di lokasi 'pembinaan'. Majelis Ulama Indonesia saat ini masih menyelidiki apa yang disebut sebagai keyakinan eks anggota Gafatar yang terindikasi sesat. Sebuah anggapan yang sejak awal dibantah pimpinan eks Gafatar. Sebagian mereka mengaku telah diterima oleh warga kampungnya, tetapi ada pula yang ditolak. Majelis Ulama Indonesia, MUI, saat ini masih menyelidiki yang disebut sebagai keyakinan eks anggota Gafatar yang terindikasi sesat. Sebuah anggapan yang sejak awal dibantah pimpinan eks Gafatar. Pengusiran anggota Gafatar ini merebak setelah 'kasus hilangnya' seorang ibu dan anak eks anggota Gafatar asal Yogyakarta pada Desember lalu. Polisi telah mendakwa dua orang eks pengurus Gafatar yang dianggap membawa ibu tersebut tanpa izin keluarganya. Tuduhan, yang dibantah oleh pimpinan mantan Gafatar.