Musharraf dilarang ikut pemilu Pakistan
Komisi pemilihan umum Pakistan menolak pencalonan mantan Presiden Pervez Musharraf karena muncul keberatan terkait dengan kasus dugaan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran sumpah sebagai panglima militer dan presiden saat ia masih menjabat.
Musharraf antara lain dituduh tak berikan perlindungan ke Benazir Bhutto. Keberatan atas pencalonan Musharraf dalam pemilu diajukan oleh pengacara di Kasur, Pakistan timur. Namun keputusan komisi pemilihan ini tidak serta merta membuat peluang Musharraf ikut pemilu akan tertutup, karena ia masih bisa mengajukan banding. Sidang banding Musharraf rencananyan akan digelar pekan depan. Dalam kasus ini Jenderal Musharraf antara lain dituduh tidak memberikan pengamanan yang cukup kepada mantan PM Benazir Bhutto sehingga Bhutto terbunuh pada 2007. Musharraf juga dikaitkan dengan pembunuhan pemuka suku di Baluchistan, Nawab Akbar Bugti, dan dalam kasus pemecatan sejumlah hakim senior enam tahun silam. Musharraf sendiri mengklaim kasus-kasus tersebut tidak memiliki dasar sama sekali. Kasus gelar palsu Dalam perkembangan lain dari arena politik, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada seorang mantan menteri tingkat provinsi karena memalsukan ijazah. Mir Ali Jattak, bekas menteri di Provinsi Baluchistan, menjadi politisi ketujuh yang dipenjara dalam beberapa hari ini dalam kasus ijazah dan gelar sarjana palsu. Kasus pemalsuan gelar marak setelah diberlakukan undang-undang yang mewajibkan semua anggota parlemen memiliki gelar sarjana 11 tahun lalu. Undang-undang ini sekarang sudah dihapus. Komisi pemilihan Pakistan saat ini tengah melakukan verifikasi, termasuk terhadap ijazah, milik para calon anggota parlemen yang akan ikut pemilu bulan depan.