Jokowi harap DPR tak saling jegal bahas perppu
Presiden terpilih Joko Widodo Presiden pesimistis DPR akan menyetujui Perppu untuk merevisi Undang-Undang tentang pilkada dan Undang-undang tentang Pemda, tetapidia mengatakan sudah menyiapkan sejumlah strategi.
Jokowi akan dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober nanti Presiden terpilih Joko Widodo berharap para elit partai politik tidak saling menjegal dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu yang merevisi UU Pilkada. "Kalau semangatnya seperti itu, saling jegal menjegal, sampai kapanpun tak akan rampung-rampung," jelas Jokowi kepada wartawan Jumat (03/10). Pemerintah akan menyampaikan ke DPR secepatnya setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir masa jabatannya 20 Oktober kata juru bicara presiden Julian Pasha. "Pada kenyataannya tidak ada pilihan atau jalan lain selain menerbitkan perppu, sebagai konsekuensi terbitnya UU Pilkada yang memutuskan pilkada melalui DPR, ini yang sulit diterima oleh Presiden SBY," jelas Julian. Dalam keterangan yang disampaikan melalui video di YouTube, Presiden SBY mengatakan alasan penerbitan perppu karena dirinya mendukung pilkada langsung, dan merevisi hasil sidang paripurna DPR periode lalu, yang mengembalikan pilkada melalui DPRD. Pelajari Perppu Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya mengatakan masih akan mempelajari isi dan alasan penerbitan perppu oleh presiden. “Kita tidak mau berburuk sangka terlebih dahulu, kita akan pelajari dulu isinperppu seperti apa, disisi lain kita menghargai hak presiden tersebut, kita akan bersama-sama pelajari, " kata Tantowi. "Dan kemudian kita akan rumuskan sikap kita khususnya Koalisi Merah Putih terkait perppu tersebut, karena perppu itu kan hanya boleh dikeluarkan pada saat genting dan mendesak, kita akan melihat bagaimana argumentasi presiden itu seperti apa mengapa dia sampai mengeluarkan perppu,” tambahnya. Demonstrasi mendukung dan menolak pilkada lewat DPRD di gedung DPR, Kamis (25/09). Dalam sidang paripurna 25 September lalu, Koalisi Merah Putih yang di pilpres mendukung Prabowo, mendukung penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD, sementara koalisi Indonesia Hebat yang di pilpres mendukung Jokowi, mendukung Pilkada langsung. Pengamat hukum Refly Harun mengatakan sampai ada keputusan dari DPR akan menolak atau menerima perppu tersebu, maka berarti proses pemilihan kepala daerah masih akan dilakuan secara langsung, Refly menilai meski Koalisi Merah Putih bersuara menolak pilkada secara langsung, peta politik di DPR untuk pembahsan Perppu masih bisa berubah. “Kalau misalnya PDIP ditambah Hanura, PKB dan Nasdem, ditambah Demokrat itu masih kalah suaranya dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih, secara moral Demokrat memilih perppu, dan harus dilakukan komunikasi politik dengan partai lain yaitu PPP dan PAN untuk bergabung dalam koalisi Jokowi,” jelas Refly. DPR diperkirakan akan membahas perppu untuk merevisi UU Pilkada dan UU Pemda pada masa sidang kedua pada awal tahun depan.