Kasus pernikahan dini di Tapin, antara kebiasaan dan kemampuan ekonomi
Pernikahan dua anak di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan akhirnya dibatalkan setelah berlangsung selama beberapa hari karena dipandang melanggar undang-undang.
Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di Indonesia. "Betul dibatalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan dan kita juga sangat tidak menginginkan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi perlu ada perhatian dari pemerintah, intervensi dari pemerintahlah, baik dari kepolisian maupun dari pengadilan," kata Bupati Tapin, Gusti Syahrar kepada BBC News Indonesia. Pemerintah setempat baru mengetahui terjadinya pernikahan bawah umur ini setelah ramai dibicarakan di media, terutama lewat video yang menjadi viral. Aparat penegak hukum, kepala desa dan kecamatan kemudian mengambil tindakan. Kedua anak, berumur 15 dan 14 tahun ini dinikahkan siri oleh imam masjid atas permintaan nenek mereka yang dilaporkan tidak menghendaki terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia menikah ideal adalah 21 tahun, tetapi jika mendapatkan izin orang tua, batas usia bagi perempuan adalah 16 tahun dan pria 19 tahun. Kerja sama berbagai pihak, mulai dari keluarga sampai ke majelis taklim, diperlukan untuk mengatasi pernikahan anak. Globalisasi, ekonomi dan orang tua Berbagai hal lain juga menjadi penyebab terjadi hal ini, seperti ketakutan anak tidak menikah, pengaruh globalisasi yang dapat memberikan informasi yang tidak tepat atau benar. "Ini pendidikan anak ini tiak bisa single point, angle yang dilihat hanya saat sekarang. Banyak yang harus kita lihat. Mindset (pola pikir) para orang tua tentunya. Orang tua itu tidak siap untuk mengawal dalam tumbuh kembang anak, tapi eksekusinya yang salah," kata Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). "Ketika kekhawatiran itu dieksekusi dengan dia membiarkan saja ketika anak merengek minta kawin. Anak sekarang ini sepertinya dengan globalisasi yang sangat luar biasa menghantam, tidak mudah tantangannya," Rohika menambahkan. Sementara kemampuan ekonomi dan kebiasaan masyarakat menjadi sejumlah alasan utama terjadinya pernikahan dini, seperti di kabupaten Tapin. "Banyak anak-anak, remaja itu, sudah bekerja sendiri. Kemudian juga latar belakang keluarganya ternyata usia perkawinan mereka rata-rata di antara 15 dan 16 tahun. Jadi cukup muda juga," Bupati Tapin, Gusti Syahrar menjelaskan. Kedua anak dikembalikan ke keluarganya dan kembali bersekolah (foto ilustrasi umum). Dampingan dan sekolah Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu daerah di Indonesia dimana pernikahan dini banyak terjadi. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendirikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). "Karena KPPA punya mandat cukup kuat untuk bicara pengasuhan dan keluarga, tahun 2016, dan menyadari bahwa belum banyak dampingan-dampingan untuk keluarga yang berupa layanan yang dilakukan tenaga profesional, psikolog, yang paham tentang pengasuhan anak dan diharapkan keluarganya yang bisa kesetaraan gender dan hak anak. "Nah Puspaga ini paling tidak satu di kabupaten/kota. Sekarang baru 40 Puspaga," kata Rohika. Di Kalimantan Selatan, sejak setahun ini terdapat dua buah Puspaga, yaitu di kota Banjarmasin dan kabupaten Hulu Sungai Utara. Pusat ini bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama dan pengadilan agama disamping majelis taklim di masyarakat. Dan bagaimana dengan kedua anak yang sudah menikah di Desa Tungkap tersebut? Bupati Tapin, Gusti Syahrar mengatakan mereka dikembalikan ke kehidupan sebagai anak-anak, salah satunya dengan kembali bersekolah. "Kita mengembalikan mereka kepada orang tuanya, kepada keluarganya untuk kembali disekolahkan, diberi perhatian khusus. "Jadi kalau mereka memang jodohnya... tapi kalau pada saat umur yang sesuai dengan ketentuan dan kesiapan mereka sebagai seorang pemuda, itu baru boleh dikawinkan lagi," kata Gusti Syahrar. Panggung yang semula dirancang untuk pelaminan pengantin diubah dan diperuntukkan acara sunatan adik bungsu calon mempelai perempuan, siswi SD di Sulawesi Selatan. Dalam kasus sebelumnya, rencana akad nikah dan resepsi perkawinan yang melibatkan siswi SD dan pemuda berusia 21 tahun di Sulawesi Selatan dibatalkan oleh pihak keluarga, Mei lalu. Meski persiapan sudah matang, acara dibatalkan lantaran tidak ada penghulu yang berani menikahkan anak tersebut karena takut berbenturan dengan hukum dan usia anak sudah terkuak. Satu bulan sebelumnya pada April lalu, dua anak SMP di Bantaeng, Sulawesi Barat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk menikah dan mereka pun mendapatkan dispensasi tersebut