Perdamaian Israel-Palestina ada di tangan Presiden Trump?
Setiap kali Amerika Serikat memiliki presiden baru, maka Israel dan Palestina biasanya akan bertanya-tanya apakah presiden baru tersebut bisa membantu menyelesaikan konflik antara kedua pihak yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.
Presiden Trump memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu, Senin 22 Mei, di Jerusalem. Hal yang sama berlaku ketika Donald Trump resmi menjadi presiden menggantikan Barack Obama pada Januari 2017. Trump menyingung soal Israel-Palestina saat berkampanye di pilpres dan berharap perundingan Israel-Palestina bisa kembali dilakukan -setelah yang terakhir kali terhenti tahun 2014 -dan pada akhirnya lahir perjanjian damai antara kedua pihak. Ia bahkan pernah mengatakan mengakhiri konflik Israel-Palestina bisa jadi lebih mudah dari yang diperkirakan. Kini, ketika Trump melakukan lawatan ke Timur Tengah dan bertemu dengan para pemimpin Israel dan Palestina pada Senin-Selasa, 22-23 Mei, pertanyaan ini menjadi makin relevan untuk diajukan. "Muncul pandangan di dalam Israel bahwa Presiden Trump akan memberi harapan dan energi baru terhadap upaya mencari solusi atas konflik dengan Palestina," kata Syahrul Hidayat, peneliti di Institut Kajian Arab dan Islam, Universitas Exeter, Inggris, hari Senin (22/05). Presiden Trump bersama ibu negara, Melania Trump, bekunjung ke Gereja Makam Tua di Kota Tua Jerusalem. Pandangan ini mengemuka, kata Syahrul, karena pendahulunya, Presiden Obama oleh sejumlah kalangan di Israel -terutama yang berhaluan kanan dan kanan jauh- dianggap lebih condong ke Palestina. "Faksi-faksi kanan dan kanan jauh di Israel merasa Obama tidak mendengarkan suara mereka. Sementara kelompok-kelompok yang berhaluan tengah atau yang moderat gamang dengan Obama, setelah pertemuan PM Benjamin Netanyahu dan Obama tidak semulus yang diharapkan," kata Syahrul. 'Berempati ke Israel' Penilaian bahwa Obama lebih condong ke Palestina antara lain ditunjukkan dengan sikap pemerintah Obama yang menentang pembangunan dan perluasan permukiman Yahudi di kawasan-kawasan pendudukan. Di sisi lain, Trump dianggap punya empati ke Israel, tidak hanya ke pemerintah Israel tetapi juga ke para pemukim Yahudi. PM Netanyahu bertemu Trump sebelum digelar pilpres di Amerika pada 2016. "Ini semua diperlihatkan Trump ketika berkampanye di pilpres... karena Israel menilai ada harapan baru di bawah Trump, mereka menjadi kembali antusias, ada optimisme, ada keinginan kembali untuk melihat kembali yang bisa dilakukan (untuk menghidupkan kembali perundingan damai)," jelas Syahrul. Trump tidak menentang perluasan permukiman Yahudi dan tidak terlalu mendukung pendirian negara Palestina, padahal selama ini sikap default presiden AS adalah mengusung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Intinya sikap Trump sesuai dengan pemerintah kanan di Israel yang dipimpin PM Netanyahu. Tapi persoalannya, belakangan Trump sepertinya berubah sikap. Donald Trump memberikan sambutan di bandar udara di Tel Aviv di awal lawatan ke Israel dan Wilayah Palestina. Ia pernah mengatakan tak masalah jika kantor kedutaan AS pindah dari Tel Aviv ke Jerusalem. Bagi Israel, ini 'adalah kemenangan besar' dalam upaya mereka menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota resmi. Namun Menlu AS, Rex Tillerson, sekarang mengatakan bahwa pemindahan kantor kedutaan AS ke Jerusalem 'bisa mengganggu proses perdamaian'. Seperti diketahui, pihak Palestina ingin menjadikan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Tidak akan mudah Perubahan sikap Trump membuat berbagai kalangan di Israel meyakini sekaligus khawatir bahwa Trump akan meminta konsensi dari mereka. Terlepas dari harapan baru yang ditujukan ke Presiden Trump, masyarakat internasional sepakat bahwa memang tak mudah menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina. Israel mendukung janji Donald Trump memindahkan kantor kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Penyebab utamanya adalah besarnya rasa saling tidak percaya antara kedua pihak. Palestina menginginkan semua pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan harus dihentikan sebelum dilakukan perundingan. Situasi di lapangan menunjukkan pembangunan permukiman tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Banyak negara berpendapat pembangunan permukiman Yahudi melanggar hukum internasional, tapi Israel menolak pandangan ini. Di sisi lain, Israel menuntut Palestina menghentikan aksi-aksi kekerasan yang diarahkan ke Israel. Melihat fakta-fakta ini, banyak yang meyakini sebenarnya tak banyak yang bisa dilakukan Trump. Wartawan BBC untuk Timur Tengah, Jeremy Bowen, mengatakan bisa dipahami jika kedua pihak sebenarnya sangat skeptis. 'Tanda-tanda menggembirakan' Tapi apakah tidak akan ada terobosan sama sekali? Syahrul Hidayat, peneliti di Institut Kajian Arab dan Islam, Universitas Exeter, mengatakan masih sulit menjawab pertanyaan tersebut meski di lapangan terlihat 'tanda-tanda yang menggembirakan'. "Beberapa waktu lalu ada pertemuan antara menteri keuangan Israel dan mitranya dari Palestina, yang mengarah pada bantuan pembiayaan bagi Palestina. Jadi ada pintu-pintu yang dipakai untuk menjalin hubungan," kata Syahrul. Terpilihnya Trump dinilai memberi harapan dan energi baru atas prospek perundingan damai Israel-Palestina. Di dalam Israel sendiri tampaknya berkembang pandangan jika Palestina terus-menerus menderita karena masalah ekonomi, maka ada kemungkinan Palestina menjadi radikal, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan serangan ke Israel. Pandangan semacam ini mulai banyak dibahas oleh para pejabat, termasuk di Kementerian Pertahanan, meski sudah bisa diduga ditentang kelompok-kelompok kanan jauh. Beberapa kalangan membaca ini sebagai confidence-building atau mendorong suasana kondusif sebelum digelar perundingan damai. "Saya kira kedua belah pihak sudah sama-sama lelah setelah berkonflik selama puluhan tahun. Mungkin sudah mencapai titik di mana baik Israel maupun Palestina mulai mencari langkah-langkah yang tidak membentur satu sama lain," kata Syahrul. Yang juga menggembirakan adalah, kata Syahrul, survei di Israel dan di Tepi Barat menunjukkan 58% dan 57% warga di masing-masing wilayah menginginkan penyelesaian konflik dalam waktu segera dan mendukung solusi dua negara. "Maknanya, mood di kalangan publik maupun di pemerintahan sudah bergeser dan mendukung penyelesaian nyata," katanya.