Jusuf Kalla, dorongan menjadi capres, dan kasus Mahathir Mohamad
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan lebih memilih menghabiskan waktunya bersama keluarga di saat sebagian kalangan meminta dirinya maju sebagai calon wakil presiden atau calon presiden pada pemilu tahun depan.
Jusuf Kalla didorong menjadi cawapres untuk mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019 karena ada 'kebuntuan' mencari kandidat lain yang kriterianya mendekatinya, kata pengamat. Pernyataan Jusuf Kalla ini muncul setelah sejumlah orang mengajukan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-undang Pemilu yang dianggap sebagai 'penghalang' bagi Kalla untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Tampil sebagai pembicara di hadapan Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), Jakarta, Kamis (28/06), Wapres Jusuf Kalla dimintai komentar oleh seorang wartawan tentang peluangnya menjadi cawapres atau capres dalam pemilu nanti. "Saya sudah 35 tahun menggeluti bisnis, dan sudah 20 tahun di pemerintahan. Buat saya 55 tahun, sudah cukup, dan saatnya istirahat bersama keluarga," kata Jusuf Kalla di hadapan forum tersebut. Dia juga mengaku sering ditanya wartawan perihal yang sama. "Dan saya memilih untuk menikmati kebersamaan bersama cucu." Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo dalam arak-arakan usai Pilpres 2014, 20 Oktober 2014. Kalla juga menekankan bahwa UUD 1945 telah mengatur bahwa presiden dan wapres dibatasi dua kali masa jabatan. Di forum tersebut, seorang jurnalis media asing juga menanyakan tentang sikapnya atas dorongan sejumlah kalangan agar dirinya maju dalam pemilihan presiden tahun depan. "Konstitusi kami (Indonesia) menyebutkan dibutuhkan 20% kursi di parlemen untuk mengajukan seorang capres. Dan saya tidak punya partai." Jusuf Kalla: '... Meski ada kasus Mahathir...' Dia juga mengingatkan usianya yang memasuki 77 tahun saat pilpres tahun depan. "Waktunya untuk beristirahat, meski ada kasus Mahathir Mohamad (yang di usianya ke-90 tahun terpilih sebagai perdana menteri Malaysia)... Tapi saya lebih tertarik untuk istirahat." "Saya sudah 35 tahun menggeluti bisnis, dan sudah 20 tahun di pemerintahan. Buat saya 55 tahun, sudah cukup, dan saatnya istirahat bersama keluarga," kata Jusuf Kalla. Usai acara, dia juga dicegat dan ditanya wartawan tentang hal yang sama, dan Jusuf Kalla mengatakan, "Saya pikir itu sudah cukup. Sekarang saatnya saya istirahat dan lebih fokus ke keluarga. Saya senang bisa senang dengan cucu serta keluarga." Dimintai pendapat tentang putusan MK tersebut, Jusuf Kalla mengatakan, putusan MK itu "belum membicarakan substansinya, yang dibicarakan legal standingnya." "Dan bukan saya yang menggugat," katanya menjawab pertanyaan BBC Indonesia. Pengamat: 'Kebuntuan' mencari kandidat cawapres Upaya sekelompok orang mendorong Jusuf Kalla untuk maju mendampingi Joko Widodo sebagai cawapres dalam pilpres 2019, menurut seorang pengamat, karena ada 'kebuntuan' dalam mencari kandidat lain yang kriterianya mendekati politikus senior tersebut. "Pak Jusuf Kalla ingin didorong lagi (menjadi cawapres), karena ada semacam kebuntuan untuk mencari kandidat cawapres ideal yang hampir mirip-mirip atau mendekati seperti sosok Jusuf Kalla," kata Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, kepada BBC Indonesia, Kamis (28/06). Dorongan itu antara lain ditunjukkan oleh sejumlah orang yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sejumlah pasal dalam UU Pemilu perihal masa jabatan presiden dan wakil presiden. Menurut Aditya, upaya itu dilakukan karena didasarkan anggapan bahwa seolah-olah tidak mudah menemukan calon wapres yang mendekati Jusuf Kalla. Sejauh ini telah muncul nama-nama seperti politikus PKB Muhaimin Iskandar, ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, politikus Partai Demograt Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sri Mulyani, yang disebut akan bersaing menjadi kandidat cawapres untuk mendampingi Jokowi. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, 16 Agustus 2017 di Gedung DPR. "Pak Jusuf Kalla menguasai ekonomi, tetapi persoalan keumatan beliau juga punya perhatian yang sangat besar," katanya. Aditya juga tidak memungkiri apabila dikatakan bahwa Jusuf Kalla memiliki kekuatan politik yang dapat mengimbangi apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Salah-satunya, menurutnya, adalah posisi Jusuf Kalla ini sebagai 'representasi' kelompok Muslim, sementara Jokowi sebagai representasi kaum nasionalis. "Dan menurut saya juga ada keharmonisan atau keseimbangan yang sudah terbangun paling tidak selama empat tahun belakangan ini," papar Aditya. Namun demikian, Aditya mengingat, ada upaya pula dari kelompok tertentu untuk mendorong agar Jusuf Kalla bersedia dijadikan capres dalam pilpres tahun depan. "Pertemuan dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, ketum Partai Demokrat), itu juga sebuah sinyal, tawaran (untuk menjadi capres) dari Partai Demokrat," katanya, menganalisis. Uji materi ke MK sebagai 'pintu masuk' Seperti diketahui, sejumlah orang yang menyebut dirinya sebagai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sejumlah pasal dalam UU Pemilu perihal masa jabatan presiden dan wakil presiden. "Pak Jusuf Kalla menguasai ekonomi, tetapi persoalan keumatan beliau juga punya perhatian yang sangat besar," kata seorang pengamat politik. Secara garis besar, mereka intinya menginginkan ketentuan yang mengatur masa jabatan presiden dan wapres "hanya dua kali", tidak ditafsirkan secara berturut-turut. "Pembatasan masa jabatan dimaksud tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat," kata Regginaldo Sultan, pimpinan Koalisi Advokat Nawacita Indonesia (KANI), salah-satu pihak pengaju uji materi, awal Mei lalu. Namun demikian, MK dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (28/06), menolak memproses uji materi itu, karena para pemohon dianggap tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi. Menurut MK, para pemohon juga bukan orang yang menjabat sebagai presiden atau wapres dalam dua kali masa jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. "...Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan," kata salah seorang hakim MK, I Dewa Gede Palguna, dalam pertimbangan putusan. Tetapi, menurut ahli hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Irmanputra Sidin, putusan MK itu belum menyentuh substansi yang dipertanyakan oleh penggugat. Artinya, masih ada peluang pasal-pasal itu digugat kembali. "Mungkin kalau ada pengaju lain yang mempunyai kerugian dan mampu meyakinkan hakim, mungkin bisa diterima untuk diperiksa," kata Irmanputra Sidin kepada BBC Indonesia, Kamis (28/06). "Silakan orang yang mau mencoba meyakinkan MK, bahwa dia punya legal standing, bisa jadi mungkin diterima," tambahnya.