Rencana Kemenpora ganti pengurus PSSI dipandang keliru
Rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan membentuk pengurus PSSI sementara yang bertugas menggelar kongres untuk memilih pengurus PSSI yang baru dipandang keliru, kata peneliti hukum olah raga.
Indonesia mendapat sanksi FIFA karena pemerintah dianggap campur tangan dalam masalah PSSI. Eko Noer Kristiyanto -pengamat sepak bola sekaligus peneliti di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM- mengatakan rencana Kemenpora itu sebagai aksi sepihak karena yang bisa membekukan PSSI adalah organ di atasnya, yaitu Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). “Secara yuridis, sepak bola memang milik FIFA. Kalau Indonesia mau membuat sepak bola dengan memakai lima gawang dan tiga bola sekaligus ya silakan, tapi apakah itu diakui FIFA?” tanya Eko. Eko kemudian menuturkan bahwa keberadaan PSSI dan wewenang FIFA diatur dalam lex sportivo atau hukum olahraga yang masuk kategori hukum transnasional melampaui hukum nasional. Menpora Imam Nahrawi menghendaki kompetisi di Indonesia digelar dengan sistem yang transparan dan bersih. “Hukum transnasional ini adalah hukum komunitas yang menembus administrasi dan yurisdiksi suatu negara. Yang paling cocok menggambarkan hukum transnasional ini ya hukum FIFA. Jadi ketika Kemenpora membentuk tim transisi, FIFA tidak mau tahu. Perwakilan FIFA di Indonesia adalah PSSI,” kata Eko kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Lebih jauh, tambahnya, Kemenpora tidak akan bisa mengabaikan PSSI yang diakui FIFA. Sebab, jika ada dialog memakai komite normalisasi, FIFA akan mengikutsertakan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti. “Jadi selama yang menggerakkan kompetisi adalah pemerintah melalui Kemenpora atau BOPI, FIFA akan terus dalam posisi seperti ini,” ujar Eko. Skema Kemenpora yang praktis membekukan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti itu mengemuka sehari setelah Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Skema Kemenpora Skema Kemenpora yang praktis membekukan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti itu mengemuka sehari setelah Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. "Pengurus sementara PSSI ini nanti bertugas menyelenggarakan Kongres PSSI dan sekaligus menyiapkan turnamen dan kompetisi di Indonesia dengan sistem yang transparan dan bersih," kata staf khusus Menpora, Zainul Munasichin kepada BBC Indonesia, Minggu (31/05) pagi. Pernyataan Kemenpora ini menanggapi pernyataan FIFA yang menyebutkan mereka akan mencabut sanksi dan memulihkan keanggotaan apabila Indonesia memenuhi sejumlah syarat, antara lain PSSI kembali diberi wewenang untuk mengelola urusannya secara independen tanpa campur tangan pihak ketiga. Melalui Rapat Komite Eksekutif FIFA di Zurich, Swiss, Sabtu (30/05), Indonesia dijatuhi sanksi larangan berkiprah di laga internasional, seperti dalam surat yang ditandatangani Sekjen FIFA, Jerome Valcke. Kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla Mattalitti dibekukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam keputusannya, FIFA menganggap pemerintah Indonesia melalui Kemenpora telah mencampuri urusan internal PSSI dan hukuman atas PSSI berlaku dengan waktu yang tidak ditentukan. Walaupun demikian, tim sepak bola Indonesia tetap diizinkan FIFA mengikuti SEA Games Singapura 2015 hingga tuntas. Kuras tabungan Kisruh PSSI-Kemenpora ini tak pelak berimbas pada kehidupan para pemain sepak bola yang tergabung dalam klub-klub peserta kompetisi profesional. Pelatih Sriwijaya FC Benny Dolo mengatakan sebagian besar anak-anak asuhnya kini kesulitan karena mengandalkan gaji. Jika kompetisi tidak berjalan, praktis mereka menguras tabungan. “Intinya seluruh pemain, seluruh perangkat yang terlibat dalam sepak bola, yang notabene mendapat gaji dari klub, merasa dunia seperti kiamat,” kata Benny kepada BBC Indonesia. Dia tidak menepis ada sejumlah pemain yang bermain dalam kompetisi tarkam alias antar kampung demi menghidupi keluarga. “Saya berharap mereka berpikir dua kali untuk bermain di kompetisi tarkam. Karena jika mereka cedera, siapa yang mau tanggung?”