Debat capres: Jokowi kenalkan 'Dilan' alias Digital Melayani, Prabowo janji 'pertahankan Pancasila sampai titik darah terakhir'
Debat calon presiden keempat resmi dibuka dan Prabowo berjanji akan membersihkan lembaga pemerintah dari penyakit korupsi, sementara Jokowi kenalkan istilah "Dilan" alias Digital Melayani.
Hal itu diutarakan Prabowo dan Jokowi saat penyampaian visi-misinya di awal debat di mana masing-masing diberi waktu selama empat menit. Prabowo, yang diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi, menyatakan bahwa "Pancasila adalah ideologi final" Pernyataan ini ditegaskan di awal pidatonya dan dia berjanji akan "mempertahankan Pancasila sampai titik darah terakhir." Dia mengaku sejak muda sudah membela NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Prabowo juga berjanji untuk membersihkan lembaga pemerintahan dari "penyakit korupsi" yang disebutnya "sudah masuk stadium empat." Sementara Jokowi juga menyinggung soal Pancasila dengan menyatakan bahwa "menjadi kewajiban kita untuk menjaga, merawat dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara." Di hadapan peserta, Jokowi kemudian mengenalkan istilah "Dilan alias Digital Melayani" ketika menyinggung tema bidang pemerntah. "Oleh sebab itu diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik, yang kedua, diperlukan penajaman penyederhaan dan kelembagaan, ketiga diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita, dan keempat reformasi tata kelola," paparnya. Dalam debat kali ini, seperti biasa, Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang, sementara Prabowo mengenakan stelan jas warna hitam, berpeci serta dasi merah. Bagaimana menanamkan Pancasila tanpa indoktrinasi Ditanya tentang strategi menanamkan Pancasila ke masyarakat tanpa indoktrinasi, Prabowo mengatakan harus memasukkan Pancasila dalam pendidikan, yaitu sejak usia dini. "Harus dimasukkan dalam edukasi, bukan indoktrinasi, yaitu dalam kurikulum," kata Prabowo. "Seterusnya sampai S1, S2, dan S3." Dan pemimpin, menurut Prabowo, harus memberi contoh tentang penerapan dan implementasi Pancasila. Sementara Joko Widodo mengatakan, Pancasila harus diberikan sejak PAUD hingga lembaga pendidikan di atasnya. "Anak-anak harus diberitahu bagaimana bertoleransi, bagaimana berkawan sebangsa setanah air, yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah," kata Jokowi. Jokowi kemudian mengenalkan lembaga khusus untuk pendidikan dan penerapan Pancasila, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Prabowo: 'Saya dituduh dukung Khilafah', dan Jokowi 'Saya dituduh PKI' Diberi kesempatan untuk bertanya kepada Jokowi, Prabowo mengatakan dirinya sepaham dengan Jokowi soal komitmen tentang Pancasila. "Tapi, dari pendukung Pak Jokowi, ada yang melontarkan saya seolah-olah mendukung khalifah dan melarang tahlil," katanya. "Bagaimana saya dituduh merubah Pancasila" Ibnu Nazir, pengamat politik Islam dari LIPI tentang tema ideologi: 'Normatif, kurang menjabarkan lebih detil operasional ' Menyinggung soal tema ideologi, Calon Presiden Joko Widodo, menurutnya,lebih mendekati persoalan implementasi Pancasila dalam kondisi kekinian. "Tapi tetap tidak terlihat apa yang harus dilakulan," kata Ibnu Tentang keinginan Jokowi agar pendidikan Pancasila diturunkan sampai tingkat sekolah dasar, Ibnu mengatakan, seharusnya itu dijelaskan lebih detil lagi. "Pendidikan di tingkat dasar, misalnya harus diturunkan betul dalam praktik-praktik etika yang mudah dipahami," ujarnya. Prabowo, kata Ibnu, lebih abstrak lagi ketika menyinggung soal operasionalisasi Pancasila. "Seperti banyak program tim Pak Prabowo, tapi belum muncul cara mengoperasionalkannya." Di dalam debat, kedua kandidat juga dianggapnya menghindari persoalan besar, misalnya, toleransi beragama yang disebutnya "terjadi hari ini dan ada penafsiran agama yang makin konservatif." Hal lain yang tidak disinggung adalah soal adanya kelompok yang ingin mengganti Pancasila yang harusnya juga ditanggapi. Menanggapi pertanyaan Prabowo, Jokowi mengatakan: "Saya juga percaya Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya percaya Pak Prabowo nasionalis". "Tapi, saya juga banyak dituduh. Pak Jokowi itu PKI," kata Jokowi. Jokowi tak melanjutkannya, namun dia kemudian berkata: "Yang paling penting, marilah bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga para pemimpin bisa memberi contoh yang baik." Dilan: Pelayanan publik berbasis elektronik Joko Widodo mengatakan, ke depan diperlukan pemerintahan "Dilan" alias Digital Melayani, karena pelayanan itu bukan hanya melayani, tapi juga kecepatan. "Sehingga perlu reformasi pelayanan, sehingga diperlukan pelayanan berbasis elektronik dalam menyiapkan era digital ke depan," kata Jokowi. Jokowi juga menekankan pihaknya sudah membuat ramping pemerintahannya. "Manajemen harus disederhanakan, lembaga yang tidak diperlukan itu dibubarkan," ujarnya. Sementara Prabowo mengakui pelayanan berbasis elektronik adalah vital, dan berjanji untuk melaksanakannya, utamanya soal transparansi. Namun demikian dia mempertanyakan, buat apa sistem yang baik, tetapi tujuannya tidak untuk menyejahterahkan masyarakat. "Teknologi kalau bukan untuk rakyat, buat apa," ujarnya. Dia juga berjanji memperbaiki gaji aparat pemerintah. Kekayaan mengalir ke LN? Menanggapi balik Prabowo, Jokowi mengulangi lagi soal pentingnya kecepatan. "Sehingga negara harus cepat merespon perubahan yang cepat," katanya. Dia juga mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan pelayanan berbasis elektronik, terutama perpajakan. Dan, Prabowo mengaku "tidak ada perbedaan pandangan secara garis besar." "Tapi harus diutamakan tujuan pemerintah itu sendiri. Teknologi, sistem bisa, tetapi kalau tujuan tak jelas, maka terjadilah kerugian besar bagi suatu negara," kata Prabowo. Dia lalu menyatakan kekayaaan Indonesia tidak ada di dalam negeri. Dia kemudian mengatakan "seolah-olah indah, seolah-olah modern, efisien, cepat, kalau kekayaan mengalir ke luar negeri, buat apa," katanya. Prabowo: 'Jokowi dapat bisikan yang salah', Jokowi: Prabowo tidak percaya TNI Ditanya tentang strategi untuk memodernisasi alutsista yang bisa berlangsung secara transparan di dalam keterbatasan anggaran, Prabowo mengatakan: "Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, karena kita tidak punya uang," kata Prabowo. "Karena itu harus kita jaga keuangan, kemana keuangan dan kekayaan kita yang tidak tinggal di Indoneisia, karena itulah kita lemah," ujarnya. Prabowo kemudian mengatakan, Indonesia harus meningkatkan anggaran pertahanan, tetapi menurutnya Indonesia "harus membuat sistem agar tidak dikorupsi dan kekayaan Indonesia tidak mengalir ke luar negeri". Sementara Jokowi menyatakan pihaknya sudah memerintahkan kepada TNI untuk membangun antara lain Divisi III Kostrad di Gowa hingga Armada Ketiga Angkatan Laut di Sorong. "Saya juga perintahkan gelar pasukan terintegrasi di Natuna, kemudian di Biak," katanya. Tujuannya, menurut Jokowi, agar titik terpinggir wilayah Indonesia itu terjaga. "Yang namanya radar maritim kita, udara sudah menguasai wilayah kita 100%. Ada 11 titik radar yang sudah tersambung," kata Jokowi. Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kiri) menonton debat keempat capres dengan memperingati Earth Hour di Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda di Jakarta, Sabtu (30/03). "Tentang anggaran Kemenhan itu sebesar Rp107 trilyun, itu nomor dua setelah PU (Pekerjaan Umum). Artinya perhatian kita terhadap pertahanan itu bukan main-main," tegasnya. "Saya optimis, penguasaan radar udara dan maritim kita penting, (jadi) siapapun yang masuk ke teritorial kita akan kita akan ketahui." Sementara, Prabowo menganggap Jokowi mendapat "bisikan yang salah". Itu diungkapkan Prabowo saat menyinggung nilai anggaran pertahanan Indonesia yang disebutnya kecil. Sri Yanuarti, pengamat pertahanan dan keamanan LIPI: 'Keduanya tidak menyinggung SDM, padahal itu penting' Dalam debat dengan tema pertahanan dan keamanan, menurut Sri Yanuarti, kedua capres tidak menyinggung sumber daya manusianya. "Padahal ini kan problem besar ya, kita banyak sudah banyak bicara militer dan TNI," katanya. Menurut Yanu, SDM menghadapi persoalan psy war sehingga SDM harus familiar. "Sebenarnya tadi sudah dikatakan soal siber, tapi Pak Jokowi hanya mengatakan itu dilakukan dengan memperkuat radar," tambahnya. Yanu kemudian mengkritik pernyataan Prabowo yang membandingkan sistem pertahanan Singapura dan Indonesia. "(Prabowo mengatakan) Kita harus seperti Singapura, tapi ya Singapura dengan negara sekecil itu, dengan geografis yang tidak terlalu menantang, saya kira Indonesia harus lebih dari Singapura," katanya. "Ini karena dinamika ancaman untuk Indonesia lebih besar," ujar Yanu. Yanu juga menambahkan bahwa pengembangan alutsista harus tetap mempertimbangkan kemampuan angggaran. "Nggak mungkin juga kita habis-habisan di militer, yang lain dihilangkan. Saya pikir harus ada upaya progresif untuk menambah anggaran militer, tapi jangan sampai mengenyampingkan yang lain." Menanggapi soal investasi bidang militer yang disampaikan Jokowi, Yanu mengatakan hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan. "Bagaimanapun India dan Iran sudah lebih maju di dalam membuat infrastruktur pertahanan melalui industri dalam negeri." Indonesia kata Yanu, masih ketinggalan. "Pengalaman saya di tentara, budaya ABS banyak. Kalau ketemu panglima, terkendali! Radar cukup! Itu tidak benar. Ini budaya ABS," kata Prabowo. Menanggapi jawaban Prabowo, Jokowi mengatakan Prabowo tidak percaya TNI. "Saya sipil, saya sangat percaya TNI," katanya. Dia mengaku melihat sendiri sudah dibangun radar di beberapa tempat di Indonesia. "Tapi memang anggaran masih kurang, tapi kita investasi di bidang alutsista." Isu hubungan internasional: Diplomasi senyum? Menurut Jokowi, keunggulan diplomasi Indonesia adalah kenyatan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim yang terbesar di dunia. "Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, itu kekuatan Indonesia di forum internasional," katanya. Pendukung capres nomor urut 01 menyaksikan debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/03). Dengan diplomasi seperti itu, menurutnya, Indonesia kemudian dipercaya untuk menyelesaikan konflik dan perang di negara lain. Dia lantas memberi contoh apa yang dialami pengungsi Rakhine. Dalam konflik di Afghanistan, demikian Jokowi, Indonesia juga diminta melibatkan diri untuk terlibat menyelesaikan konflik di negara itu. Sementara Prabowo mengatakan, diplomasi Indonesia di luar negeri memang penting, tapi menurutnya, hal itu harus dibackup dengan kekuatan. "Bukan saya tidak percaya TNI, tapi seberapa kuat kekuatan kapal selam kita, berapa pesawat kita, berapa peluru kendali," katanya. Menurutnya, diplomasi "senyum" atau "nice guy" tidaklah cukup. "Kalau ada armada asing masuk, apa yang bisa dilakukan?" ujarnya. Di hadapan Jokowi, Prabowo kemudian mengatakan bahwa "saya lebih TNI dari banyak TNI". Debat terbuka: Invasi militer, Timor Timur hingga kapal selam Singapura Prabowo, yang diminta memberikan pertanyaan pertama, mengajukan pertanyaan seputar pertahanan keamanan Indonesia. Prabowo kembali mengulangi kritikannya atas klaim yang menyebut bahwa pertahanan Indonesia sudah memadai. Dia menyebut anggaran pertahanan Indonesia - yang dianggapnya masih terlalu kecil - sebagai salah satu pangkal masalahnya. Nanto Sriyanto, pengamat hubungan Internasional LIPI: 'Kedua calon menjadikan isu hubungan internasional untuk meraup suara' Terkait tema hubungan internasional, Nanto menganggap jawaban kedua capres bertujuan demi untuk meraup suara alias elektoral. Dia memberikan contoh, saat Jokowi menyinggung kasus Rohingya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar, hingga klaim ekspor produk-produk muslim yang meningkat. "Kalau kasus Rakhine, Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan 'saya mempunyai pengetahuan detail-detail yang lebih baik dibandingkan dengan Prabowo yang jawabannya cuma bicara non intervensi ASEAN, jauh dari persoalan itu'," kata Nanto. Sayangnya, lanjutnya, Jokowi dalam menjelaskan persoalan Rakhine secara holistik misalnya terkait isu kejahatan kemanusiaan yang dilegalisir lantaran dilindungi oleh konstitusi Myanmar. Nanto juga menyoroti Prabowo yang selalu mengedepankan pendekatan militeristik dan menurutnya selalu diulang-diulang. "Tetapi pemahaman Prabowo selalu militer, apakah semua militer diselesaikan dengan militer, termasuk cara dia yang sedikit agak melemahkan tentang peran Indonesia sebagai mediator dalam beberapa persoalan di negara lain," katanya. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai mediator menunjukkan bahwa negara itu sudah menjadi negara middle power. "Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya mendamaikan konflik, bahkan sejak zaman Orde Baru yang terlibat dalam perdamaian Bosnia," katanya. Soal pentingnya kekuatan militer dan kritik terhadap pertahanan inilah yang, kata Nanto, menjadi senjata untuk elektoral Prabowo. "Salah satu attacking (serangan) Prabowo (kepada Jokowi) adalah tentang 'penasihat-penasihat'bapak Jokowi yang disebutnya sebagai Asal Bapak Senang (ABS) yang beberapa kali dia ulang," ujarnya. Tetapi bagaimana dengan tudingan Prabowo bahwa Indonesia dipandang rendah oleh negara-negara ASEAN? Nanto membantah klaim Prabowo ini. Dari berbagai literasi yang ditulis baik di dalam maupun luar negeri, menurutnya, peran Indonesia justru positif dalam perjalanan ASEAN. "Jadi (tudingan) itu lebai, lebih sebagai retorika kosong," tutupnya. Dia mencontohkan pembelian alutsista, yaitu pembelian kapal selam, yang disebutnya kapasitasnya jauh jika dibandingkan dengan kapal selam Singapura. Prabowo kemudian mempertanyakan pembangunan angkatan ketiga yang dilakukan Jokowi saat ini. Sementara Jokowi mengatakan, dirinya masih percaya dengan kekuatan TNI. Jokowi menyinggung kembali soal anggaran pertahanan. Dia mengakui, sejauh ini pihaknya fokus kepada pembangunan infrastruktur. Namun dia menjanjikan pemberian anggaran pertahanan yang lebih baik nantinya. Menyinggung klaim adanya invasi ke Indonesia, Jokowi menyatakan pihaknya tidak meremehkan konflik di dalam negeri. Menanggapi balik jawaban Jokowi, Prabowo mengaku dapat pengarahan dari para komandannya bahwa tidak akan ada perang selama 20 tahun. Tapi kemudian terjadi kejadian di Timor Timur. Jadi," tidak boleh ada pernyataan tidak ada perang," kata Prabowo. Dia menyebut saat ini ada negara asing yang mengincar kekayaan Indonesia. "Tidak benar briefing (kepada Jokowi) itu. Kalau saya jadi presiden, saya ganti yang beri briefing itu," katanya. Jokowi mengatakan apa yang disebutnya informasi intelijen itu sebagai perkiraan yang bisa betul atau salah. Dia kembali menggarisbawahi pemasangan radar udara dan radar maritim sudah di sebelas titik itu justru untuk menjaga kedaulatan Indonesia. "Jadi, anggaran pertahanan harus ditingkatkan, tapi tentu ada skala prioritas," katanya. Saat ini prioritas kepada infrastruktur, katanya menegaskan. Debat terbuka: Transparansi atau political will? Jokowi, yang mendapat kesempatan pertama, mengajukan pertanyaan kepada Prabowo tentang bidang pemerintahan. Prabowo menyatakan mendukung efisiensi pelayanan, namun dia menekankan lembaga pemerintahan harus bersih dan tidak boleh ada korupsi. "Kalau punya sistem online, pelayan publik stau pintu, tetapi kalau political will tidak ditegakkan, ya, menurut saya lembaga itu parah," katanya. Dia mengaku kaget ada jual beli jabatan yang disebutnya terjadi di lembaga pemerintahan dibawa pemerintahan Jokowi. "Memang ini masalah kita bersama," ujarnya. Dan Jokowi mengatakan, kecepatan pelayanan bisa diberikan kepada pengusaha dan rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan publik yang cepat. Dia mengklaim sudah meningkatkannya. "Dengan cara ini, korupsi akan hilang, karena ada transparansi," katanya. Dia menyebut ada perbaikan terkait upaya memerangi praktek korupsi dari tahun ke tahun dengan pembangunan sistem elektronik. Sebaliknya Prabowo mempermasalahkan kondisi di Indonesia yang disebutnya "tidak ditangkap" Jokowi. Dia menyebutnya sebagai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan. "Karena niat tidak sesuai pelaksanaan di bawah," katanya. Dia memberikan contoh, persoalan bocornya surat-surat pejabat yang disebutnya membantu kepentingan politik tertentu selama pilpres. "Jadi sebaik apapun sistem, kalau tidak ada political will, saya khawatir dengan ketidakpercayaan itu," katanya. Polemik bandara dan pelabuhan 'dikuasai asing' Prabowo mengatakan saat ini ada yang mengganjal di masyarakat Indonesia, yaitu tentang kedaulatan teritorial. Menurutnya, di dunia hanya sedikit negara yang membolehkan bandar udara dan pelabuhan di Indonesia dikuasai oleh asing. Dia khawatir ini terjadi di Indonesia, karena bandara dan pelabuhannya ada yang diizinkan "dikuasai" asing. Jokowi mengatakan, Prabowo terlalu sangat khawatir. Menurut pengakuannya, hal ini juga dilakukan oleh negara lainnya. "Dan tidak ada masalah," katanya Dia mengaku ini dilakukannya karena anggaran yang terbatas. Lagipula, menurutnya, ini dilakukan perusahaan dan bukan negara. "Yang penting pengelolaan, manajamennya, kita yang mengendalikan. Kita berpartner, itu tidak ada masalah," katanya. Prabowo, yang dimintai tanggapan, mengatakan para pembantu Jokowi tidak memberikan keterangan yang tepat perihal masalah ini. Menurutnya, keberadaan bandara yang dikuasai orang asing, itu bukan persoalan dagang tetapi keamanan. "Kok dengan gampang diberikan ke asing," katanya. Jokowi menolak tuduhan bahwa seolah-olah bandara dan pelabuhan diberikan ke negara asing. Menurutnya, itu bukan bandara strategis yang dipakai TNI. Dia mengatakan investasi itu dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. Kedua kandidat juga menyinggung keberadaan perusahaan tambang Freeport di Papua. Jokowi menyebutnya sebagai keberhasilan, tetapi Prabowo meragukannya. Benarkah Indonesia tidak dihormati negara lain? Jokowi menanyakan Prabowo tentang konflik apa yang terjadi di negara bagian Rakhine di Myanmar. "Kita prihatin apa yang terjadi masyarakat Rohingya, dan PBB sudah menegur. Tapi kita terikat dengan nilai ASEAN yang menyebut kasus itu sebagai urusan suatu negara," katanya. Menurutnya, Indonesia perlu meyakinkan Myanmar atas apa yang dialami orang-orang Rohingya. Namun demikian, Prabowo tidak yakin pengaruh Indonesia akan didengar, "Bobot kita akan dinilai, kalau kita tidak urusi rakyat sendiri, yang miskin, kok kita ngurusi orang lain," kata Prabowo. Dalam tanggapannya, Jokowi mengatakan konflik di Rakhine sulit dicari solusinya. Namun menurutnya Indonesia dipercaya untuk ikut berperan dalam menangani masalah di wilayah itu. "Dan alhamdulillah desakan kita, tekanan kita, terhadap pemerintah Myanmar, mulai memberikan hasil, tapi ke depan proses menjembatani ingin kita realisasikan," katanya. Prabowo, dalam tanggapannya, kalau Indonesia menjadi mediator atau menjadi nice guy itu prestasi pemerintahan Jokowi. "Tapi, sebenarnya kita tidak terlalu dihormati di luar Indonesia, karena hutang banyak... " kata Prabowo. Dia kemudian mengklaim akan memperkuat Indonesia, yang antara lain tidak akan mengimpor makanan.