PM Jepang inginkan perubahan konstitusi antiperang
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan ingin melihat perubahan konstitusi Jepang pascaperang yang pasifis atau antiperang pada tahun 2020.
Pengerahan personel nontempur Angkatan Bela Diri Jepang dalam koalisi pasukan internasional di Irak tahun 2006 lalu mendapat kecaman dari sejumlah warga Jepang. Dalam pesannya saat memperingati 70 tahun konstitusi, Abe mengatakan perubahan seharusnya merujuk secara tegas pada Angkatan Bela Diri Jepang, untuk mencegah pandangan bahwa kekuatan militer itu tidak konstitusional. Konstitusi Jepang yang antiperang diterapkan Amerika Serikat yang mengalahkan Jepang saat Perang Dunia II untuk mencegah kekaisaran yang pernah menjajah sejumlah negara di Asia itu memiliki kekuatan militer. Namun kubu nasionalis mengharapkan perubahan atas militer Jepang sejalan dengan meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh 'sikap bermusuhan; Korea Utara. Pemerintah Pyongyang sudah menyatakan akan terus melakukan uji coba rudal maupun nuklir walau mendapat tekanan dari sekutu utamanya, Cina, maupun dari Amerika Serikat. Dalam uji coba rudal awal Maret, pemerintah Jepang menyatakan empat rudal balistik Korea jatuh di kawasan zona ekonomi eksklusif Jepang. Perubahan konstitusi diharapkan PM Abe ditempuh pada tahun 2020, bersamaan dengan Tokyo sebagai tuan rumah Olimpiade. Selain kekhawatiran atas serangan Korea Utara, muncul pula kekhawatiran di Jepang atas hal yang dianggap sebagai semakin meluasnya pengaruh Cina di dunia. Dalam pesan videonya, Rabu (03/05), PM Abe mengatakan dia ingin mengubah konstitusi Jepang pada tahun 2020, ketika Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade. "Kita harus menghapuskan ruang untuk diskusi yang menuduh Angkatan Bela Diri tidak konstitusional," tambahnya. Keikutsertaan personel nontempur Jepang dalam pasukan koalisi internasional di Irak pada tahun 2006 lalu diprotes oleh sekelompok warga Jepang lewat gugatan ke pengadilan karena menganggapnya inkonstitusional. Kapal pengangkut helikopter miliki Angkatan Bela Diri Jepang dikerahkan untuk mengawal kapal logistik Amerika Serikat di kawsan Asia timur, awal Mei. PM Abe juga membantah ada rencana untuk merevisi Pasal 9 yang menyebutkan Jepang selamanya akan meninggalkan perang sebagai negara berdaulat dan angkatan darat, laut, serta udara tidak akan dipertahankan. Pemerintah Tokyo berpendapat bahwa pasal itu tidak menghentikan negara untuk memiliki kemampuan dalam mempertahankan diri dengan kekuatan militer. Tahun lalu Abe mendapat dukungan mayoritas dua pertiga suara di Majelis Rendah Parlemen yang dibutuhkan untuk perubahan konstitusi namun harus mendapat persetujuan lewat referendum nasional. Beberapa jajak pendapat memperlihatkan warga Jepang secara meluas menerima 'konstitusi damai' namun berbeda pendapat jika menyangkut Pasal 9.