Setelah pansus, lalu apa?
Setelah berjalan hampir tiga bulan, akhirnya tugas pansus DPR menyelidiki Bank Century selesai sudah.
Pansus DPR tentang Bank Century akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 4 Maret 2010 Produk akhirnya adalah rekomendasi kepada para penegak hukum agar para pejabat yang bertanggung jawab menyelamatkan Bank Century, yaitu Boediono dan Sri Mulyani Indrawati diselidiki secara hukum. Proses untuk mengeluarkan rekomendasi ini tidak mudah memang. Diwarnai dengan kericuhan di hari pertama sidang paripurna DPR, akhirnya di hari kedua, 3 Maret, DPR melakukan voting terbuka untuk memilih kesimpulan pansus Bank Century. Menanggapi rekomendasi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya sepanjang 35 menit Kamis malam (4/4) menegaskan bahwa temuan pansus DPR itu bukan merupakan bukti hukum. Karena itu menurut SBY masih diperlukan proses hukum lain untuk mengusut bila ditemukan indikasi pelanggaran dalam kebijakan penyelamatan Century. Presiden mengatakan dia mendorong pengusutan dilakukan sepenuhnya untuk memastikan siapa yang bersalah, bila memang ada. Rekomendasi, mengikat? Sejak awal pansus ini terbentuk, beberapa anggota pansus bank Century selalu mengatakan mereka bekerja di ranah politik, bukan ranah hukum. Namun seusai sidang paripurna yang memutuskan bahwa kebijakan penyelamatan bank Century itu salah, sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung mengatakan kepada para wartawan bahwa Presiden Yudhoyono terikat pada hasil rekomendasi DPR ini. "Karena apapun... ini mengikat pemerintah untuk menindak-lanjuti temuan-temuan dan fakta-fakta, hal-hal yang menjadi rekomendasi paripurna ini," kata Pramono Anung. Tetapi apakah rekomendasi ini menurut konstitusi Indonesia memang mengikat secara hukum? Guru besar hukum tatanegara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, I Gede Panca Astawa mengatakan tidak. "Yang namanya rekomendasi itu mengikat secara politis, tidak secara hukum. Tetapi, kalau rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, tentu akan ada implikasi politisnya," kata I Gede. Dampak politik itu, menurut Gede, kemungkinannya adalah dukungan parlemen kepada pemerintahan SBY akan melemah. Sementara direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra berpendapat sebaliknya. "Jelas mengikat yah, karena ini kan bagian dari fungsi konstitusionalnya DPR dalam bentuk fungsi pengawasan," kata Saldi Isra. "Kalau fungsi pengawasan itu berujung pada rekomendasi, institusi menjadi terikat untuk melaksanakannya. Kalau kemudian ada upaya untuk mengabaikannya, itu tidak hanya melecehkan DPR sebagai institusi tapi juga mengabaikan konstitusi sekaligus." Terlepas dari perdebatan hukum, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, aparat penegak hukum mana yang akan menggunakan rekomendasi DPR ini. KPK atau polisi Ada semacam konsensus bahwa Komite Pemberantasan Korupsi lah yang seharusnya menindaklanjuti rekomendasi ini. Pertama karena KPK dibentuk oleh Undang Undang tersendiri dan lembaga ini tidak dibawah Presiden seperti halnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Logikanya, hasil penyelidikan dan penyidikan KPK tentu lebih bebas dari intervensi politik. Selain itu juga karena jam terbang KPK selama ini sudah cukup tinggi untuk menyelidiki kasus-kasus dugaan terjadinya tiga hal, yaitu pertama ada konflik kepentingan dalam pengambilan satu kebijakan pemerintah, kedua terjadi penyuapan dan ketiga ada tindakan korupsi. KPK sendiri memang sedang melakukan penyelidikan mereka sendiri terhadap penyelamatan bank Century ini. Namun sampai saat ini KPK belum menjadikan seorang pun menjadi tersangka. Jadi apakah dengan rekomendasi DPR ini pekerjaan mereka akan menjadi lebih mudah. Tentu masih harus dilihat Dampak politik Ada dua kacamata yang mungkin harus dipakai mungkin untuk menilai dampak politik dari pansus bank Century ini terhadap pemerintahan SBY. Ada pihak yang menilai lahirnya pansus Bank Century ini saja sudah bisa dikatakan kegagalan SBY dalam memimpin koalisi. Tetapi pihak lain menilai, SBY justru terlihat positif dengan membiarkan DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan penyelamatan ini. "Kembali lagi soal pencitraan. Itu artinya kan SBY dinilai tidak engintervensi proses politik di DPR." kata Yosef Ardi, wartawan pengelola situs kantor berita ekonomi, Indonesia Today. Sementara mengenai rekomendasi DPR, Yosef menilai kubu Demokrat justru mengklaim bahwa pansus ini tidak berhasil membuktikan kecurigaan yang menjadi dasar pembentukan pansus ini. "Pansus ini pada awalnya dibentuk berdasarkan kecurigaan DPR bahwa keputusan pemerintah menyelamatkan Bank Century adalah untuk menguntungkan satu golongan atau satu pihak," kata Yosef. Pihak yang dicurigai mendapatkan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, dari penyelamatan ini adalah Partai Demokrat, partai yang mengusung SBY-Boediono sebagai presiden-wakil presiden dalam pemilihan lalu. Nah dalam proses penyelidikannya, menurut Yosef Ardi, wartawan di Jakarta, pansus DPR sama sekali tidak membuktikan bahwa pembuat kebijakan itu memperoleh manfaat ataupun punya talian kepentingan dengan pihak yang dengan pihak yang diuntungkan oleh kebijakan ini. "Sepanjang proses pansus Century kan tidak pernah melihat ada pertalian, misalnya apa hubungan bank ini diselamatkan oleh pemerintah SBY dengan Sampoerna. Dan apakah misalnya, Sampoerna memberikan bantuan kepada tim kampanye SBY," kata Yosef, pengelola kantor berita ekonomi online, Indonesia Today. Menurut dia presiden SBY dalam pidatonya menanggapi rekomendasi DPR, justru menekankan betapa pansus DPR tidak bisa membuktikan hal itu. Tetapi ini tentu klaim yang harus dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemungkinan besar menjadi tumpuan terakhir untuk membuktikan apakah penyelamatan Bank Century ini bernuansa korupsi.