'Misteri' tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani di Papua: Pemerintah RI bentuk tim gabungan pencari fakta, pegiat HAM pesimistis
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memimpin langsung Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menelusuri pelaku pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani yang tewas ditembak senjata api dan ditikam dengan sebilah sangkur di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu (19/09).
(Foto ilustrasi) "Hingga kini belum jelas [penyebab] kematian, karena aparat sulit bertemu pihak keluarga, apalagi melihat jenazahnya. Dalam keadaan itu, pemerintah akan tegas mendorong penegakan hukum dan juga menjelaskan fakta-fakta sebenarnya ke masyarakan [melalui tim ini]," kata Mahfud, Jumat (02/10). TGPF akan bekerja selama dua minggu ke depan dan terdiri dari komponen pejabat Kemenko Polhukam, TNI dan Polri, Kantor Staf Presiden, tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan pihak lainnya. Selain menewaskan seorang pendeta, kasus penembakan itu menyebabkan seorang warga sipil dan dua aparat TNI meninggal dunia. Aparat keamanan dan beberapa kelompok masyarakat Papua saling tuding akan penyebab kematian Pendeta Yeremias. Hingga kini tak ada satu pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas kematian Pendeta Yeremias. Amnesty International Indonesia berharap agar TGPF mampu mengungkap pelaku pembunuhan Pendeta Yeremias di tengah kekeringan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Papua yang melibatkan aparat keamanan. "Melihat fakta yang terjadi di lapangan, investigasi terhadap kasus pembunuhan di luar hukum ini sangat jarang terjadi, dan belum ada mekanisme independen, efektif dan imparsial dalam menangani keluhan warga pelanggaran HAM oleh aparat keamanan," kata Peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya. Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan dua di antaranya adalah pengadilan militer yang tertutup untuk publik. "Kasus Paniai sendiri yang secara spesifik Presiden Jokowi janji untuk selesaikan masih belum diketahui nasibnya, berapa kali dikembalikan jaksa. Apabila pelanggaran Paniai saja yang sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM masih sulit, bagiamana dengan kasus-kasus lain? Wajar saja kalau publik pesimistis presiden akan menyelasikan kasus-kasus pelangaran HAM di Papua," tambah Ari. Peneliti tentang Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut, kematian Pendeta Yeremias menjadi bagian dari "narasi konflik tak berkesudahan antara TNI dan kelompok bersenjata di Papua". Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga. Apa yang sejauh ini diketahui? Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremias Zanambani, mengatakan bahwa kawannya tersebut tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). "Iya betul. Dia sendiri di kandang. Ditembak di situ," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09). "Kami sekolah sama-sama. Kami tugas di sini juga dengan pendeta ini. Seorang perintis, dia punya jabatan tinggi," tambahnya. Timotius mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi termasuk istri korban. Menurutnya, tak ada saksi mata secara langsung, saat Yeremias dibunuh. Kata dia, kejadian ini berawal saat Yeremias pulang ke rumahnya, pada Jumat (18/09). Keesokan harinya, pukul 15.00 WIT, ia bersama istrinya pergi memberi makan babi di kandang yang jaraknya 50 meter dari rumah. Peringatan hari pribumi internasional di Papua. "Lalu, begitu tunggu-tunggu dua ekor babinya belum datang, yang lainnya itu [sudah] kasih makan. Dua belum datang. Maka isterinya itu ke rumah, sedang dia masak untuk anak-anak," kata Timotius. Sampai pukul 18.00 WIT Yeremias belum juga kembali ke rumah. Istrinya pun menyusul ke kandang babi. "Jam 6 tidak datang. [Istrinya] kembali lagi ke kandang. Pendeta ini sudah dibunuh," kata Timotius. Timotius mengatakan Yeremias tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam di kandang babi tersebut. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memperlihatkan proyek jalan Trans Papua. "Minggu pagi, pemuda-pemuda datang. Langsung dia (dibawa) sampai di rumahnya. Langsung hari Minggu itu, mereka tidak ibadah. Mereka kuburkan [Pendeta Yeremias] di pinggir lapangan. Lalu mereka lari," kata Timotius. Ia melanjutkan, keterangan ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat, termasuk TNI dan Polri. Kematian Yeremias menjadi misteri, namun diyakini ada sejumlah saksi yang mendengar keterangan langsung dari pendeta itu sebelum akhirnya meninggal. Kematian ini kemudian menimbulkan spekulasi. Anggota OPM muncul di hutan provinsi Papua pada 25 Juli 2009. Mereka menolak tuduhan berada di balik serangan dekat tambang emas Freeport. Saling tuduh Socratez S Yoman yang menyebut dirinya Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) menuduh TNI berada di balik kematian Yeremias. "Kapan mereka berhenti? Kau bunuh rakyat kecil, kau bilang KKB (kelompok kriminal bersenjata), mereka sudah dari dulu. Mereka bikin mitos atau stigma-stigma," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09). Dalam keterangan dari Socratez Yoman, tertulis "Pendeta Yeremias tewas ditembak Pasukan TNI dalam operasi militer pada saat Pendeta Yeremia ke kandang babi miliknya untuk memberi makanan." Peristiwa disebutkan terjadi Sabtu, 19 September 2020. Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremias. "Penembakan itu bukan jauh dari saksi mata justru di depan puluhan warga masyarakat setempat," kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan tertulis. Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai 'fitnah keji' dan mengatakan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam momen sidang umum PBB. TNI menuduh kelompok yang mereka juluki Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) ini sebagai pembunuh pendeta Yeremias. Kepolisian Papua juga menyatakan ini sebagai kejadian yang direncanakan KKSB untuk menarik perhatian menjelang sidang umum PBB. TNI bersama Polri telah menurunkan tim investigasi, dan berjanji terus memberi perkembangan informasi. "Ini proses masih tetap berjalan, kemudian juga bila ada perkembangan akan disampaikan. Kemudian pihak kepolisian juga melaksanakan investigasi, jadi sama-sama kita melaksanakan investigasi nanti apa yang disampaikan, akan disampaikan kemudian," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09). Desakan pembentukan tim independen Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI. PGI menginginkan investigasi yang independen. Bukan hanya melibatkan TNI-Polri, investigasi itu dihendaki melibatkan juga kelompok adat, gereja, dan Komnas HAM. "Kami merekomendasikan untuk membuat tim investigasi yang didalamnya terdiri dari pelbagai orang, lembaga untuk menyelidiki kasus penembakan itu," kata juru bicara PGI, Philip Situmorang, kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09). Philip menambahkan, sejauh ini PGI belum melaporkan kejadian ini ke Dewan Gereja Dunia. Tapi kata dia, kasus ini kemungkinan sudah mendapat sorotan dari Dewan Gereja Dunia melalui informasi yang sudah menyebar luas. "Karena bisa saja informasi ini bukan saja melalui PGI tetapi juga dari pihak-pihak lain," katanya. Philip menyebut "ini kasus yang berulang, yang tidak ada penyelesaian sama sekali dari pemerintah". Sebelumnya, Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) menyebut Yeremias adalah pendeta ketiga yang tewas di Papua, setelah dugaan pembunuhan Pendeta Geyimin Nirigi (2018) dan Pendeta Elisa Tabuni (2004). Ratusan tentara dan polisi dikerahkan ke Papua dan berbagai kalangan mencemaskan terjadinya lagi gelombang kekerasan. Sejauh ini pihak Istana belum merespon surat dari PGI. Sejumlah pejabat di Kantor Staf Presiden yang dihubungi BBC News Indonesia belum menjawab permintaan wawancara. Pegiat HAM Papua, Theo Hasegem, menilai sulit mempercayai investigasi yang hanya dilakukan pihak TNI-Polri, sementara ada tuduhan oknum TNI terlibat di dalam pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani. Kelanjutan investigasi sepihak, kata Theo, akan membawa krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. "Jadi TNI dan pihak aparat penegak hukum, itu mengeluarkan statement yang sama. Kalau awalnya mengeluarkan statemen yang sama, itu masyarakat Papua tidak bisa percaya kepada TNI dan polri. Kan polri belum melakukan identifikasi dan olah TKP, langsung memvonis bahwa pelaku itu adalah KKB-OPM," kata Theo kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09). Theo mendorong pemerintah membentuk tim gabungan dari TNI-Polri, gereja, LSM dan Komnas HAM. "Jadi tim ini tidak berpihak pada TNI, tidak juga berpihak kepada OPM. Tim ini kalau memang diinvestigasi betul. Bahwa tim ini memang harus ketemu kedua belah pihak OPM dan juga TNI," katanya. Peran pendeta di tanah Papua Peneliti isu Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Rosita Dewi, mengatakan peran pendeta sangat sentral bagi masyarakat Papua. Sejak zaman penjajahan Belanda, menurutnya, gereja telah memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat Papua. "Mereka sebagai penyedia, pelayanan pendidikan pendidikan kesehatan, mereka terlibat di situ," katanya. Kedekatan pendeta dengan masyarakat bukan sekadar ikatan keagamaan, tapi sudah masuk dalam adat dan sosial. "Ketika terjadi konflik lahan, di kampung, peran pendeta masih sering terlibat di situ. bagaimana mereka bisa membantu, misalnya menyelesaikan perselisihan adat, walaupun tetap tidak bisa, serta merta, memerankan sebagai tokoh adat," kata Rosita. Rasisme, pengalaman dan harapan mahasiswa Papua Kedekatan ini yang kemudian membentuk hubungan emosional, ketika sebagian pendeta menangkap masalah dan kegelisahan masyarakat. Menurut Rosita, saat pendeta kritis untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, justru dianggap sebagai pro-kemerdekaan Papua. "Nah itu juga sebenarnya, banyak yang membaca sebagai bentuk pendeta itu berpolitik," kata Rosita. Keberadaan pendeta dan gereja-gereja sangat strategis sebagai resolusi konflik yang kerap terjadi di Bumi Cendrawasih. "Mereka bisa menjadi mediator untuk konflik di papu, bagaimana itu bisa mereka bisa memberikan pengertian kepada masyarakat tentang, misalnya, program pemerintah pusat mengenai pembangunan. Gereja ini bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, daerah juga," tambah Rosita. Polisi membubarkan unjuk rasa Papua di Bali. Konflik tak berujung? Namun persoalannya, narasi yang saat ini dibangun di Papua terbatas pada dua pilihan: pro-kemerdekaan Papua dan pro-NKRI. Hal ini yang membuat, konflik hanya bisa diselesaikan dengan moncong senjata. "Semakin keruh nggak akan ada ujungnya, ketika misalnya lagi-lagi pendeta atau gereja di dalam persepsinya pemerintah atau aparat mereka dekat dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, kemudian mereka di-judge sebagai separatis. Kan belum tentu," katanya. Narasi dan pendekatan yang saat ini dipertahankan pemerintah menurut Rosita, dilakukan mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya ke Papua. "Mau menyelesaikan konflik, maka ruang dialog harus dibuka. Dialog dengan semua stakeholder. Pemerintah dengan Papua. Papua dengan Papua. Nah ini juga dialog yang harus dilakukan sebenarnya, apa sih sebenarnya? Agendanya apa?" kata Rosita. Pada akhirnya, konflik antara kelompok bersenjata dan TNI-Polri membuat masyarakat menjadi korban. "Situasi ini juga akan memperkuat distrust masyarakat ke pemerintah Indonesia, jika hal-hal seperti ini terulang kembali," kata Rosita.