Prabowo: Bayang-bayang isu pelanggaran HAM dan mengapa kembali ikut pilpres
Prabowo kembali mengikuti pertarungan di pemilihan presiden dan berharap kali ini hasilnya akan berpihak ke dirinya.
Prabowo tiga kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pada 2009, 2014 dan 2019. Meski hampir semua lembaga survei menempatkan dirinya di bawah Joko Widodo (Jokowi), petahana dan calon yang ia hadapi di pilpres 2014, tim pemenangan yang ia bentuk optimistis pilpres 2019 bisa dimenangkan. Bicara peluang, kemungkinan menang tentu saja. Bahkan, menurut mantan menteri dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli, bukan tidak mungkin Prabowo membuat kejutan seperti yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad di pemilihan umum Malaysia tahun lalu. Informasi Anda Jangan perlihatkan nama saya Saya berusia lebih dari 16 tahun saya menerima syarat dan ketentuan yang berlaku Di pemilu Malaysia 2018, koalisi pimpinan Mahathir di luar dugaan bisa menumbangkan UMNO yang telah berkuasa selama beberapa dekade. Kemenangan Mahathir sekaligus mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Kekecewaan rakyat yang meluas dan skandal korupsi diyakini menjadi penyebab kekalahan UMNO dan Najib. Rizal, dalam wawancara dengan Bloomberg, mengatakan apa yang terjadi di Malaysia bisa terulang di Indonesia jika Prabowo "bisa menangkap momentum kekecewaan publik". Ia mengatakan di bawah kepemimpinan Jokowi, para petani dirugikan karena rendahnya harga komoditas sementara kelas menengah kecewa dengan kegagalan pemerintah memacu ekonomi pada kisaran 7%, seperti yang dijanjikan dalam kampanye pilpres 2014. Menurut Rizal, keinginan untuk melakukan perubahan "mendapatkan momentum dalam beberapa bulan ini karena banyak orang yang kecewa dengan Jokowi". Pemilih Muslim juga mungkin akan meninggalkan Jokowi setelah sejumlah pemuka agama "dikriminalisasi" karena mengkritik pemerintah, kata Rizal. Ia mengatakan ada semacam "rasa ketidakadilan di kalangan Muslim". Tapi pengamat politik dari lembaga kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Philips Vermonte, tidak sependapat dengan analisis Rizal. "Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ini tidak sama," kata Vermonte kepada wartawan BBC News Indonesia, Mohamad Susilo. Ia mengatakan bahwa di Malaysia banyak yang kecewa dengan kinerja PM Najib. "Ada proses delegitimasi terhadap Najib karena kasus-kasus korupsi yang besar itu, yang menunjukkan kekuasaan yang dipegang Najib diduga dipakai untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya," kata Vermonte. "Sementara di Indonesia, kalau kita lihat Jokowi, sepertinya tidak ada tendensi ke arah sana," katanya. Seperti pertandingan bulu tangkis Prabowo sejak kecil dekat dengan kekuasaan. Sang ayah pernah menjadi menteri Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Selain itu, lawan Najib, Mahathir, punya rekan jejak yang diakui karena pernah menjadi perdana menteri dan dianggap berhasil. "Dia punya pengalaman mengelola negara," kata Vermonte. "Dari sini saya melihat, analogi seperti yang disampaikan Rizal Ramli kurang pas," katanya. Apakah memang tidak ada peluang bagi Prabowo untuk mengalahkan Jokowi? Vermonte mengatakan keunggulan Jokowi antara 15 hingga 20% belum bisa dikatakan aman. Dan di waktu yang tersisa ini, pertarungan bisa disamakan dengan pertandingan bulu tangkis. "Jika melakukan blunder, poin akan langsung diberikan kepada lawan," katanya memberikan analogi. Faktor lain adalah partisipasi di hari H. Jika di hari pencoblosan tim Prabowo bisa mengerahkan pemilih secara besar-besaran, bukan tidak mungkin Prabowo bisa membalikkan keadaan, apalagi Prabowo didukung oleh kader-kader Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal militan. Bagi Prabowo, ini untuk ketiga kalinya terjun di pemilihan presiden. Pada 2009, ia adalah cawapres Megawati Sukarnoputri, yang ketika itu bersaing dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Dalam pilpres ini SBY menang sementara Mega dan Prabowo berada di urutan kedua dengan meraih persentase suara 26,79%. Sang pemenang, SBY-Boediono meraup 60,8%. Prabowo berupaya mendapatkan tiket calon presiden melalui konvensi Partai Golkar pada 2004 namun gagal. Di pilpres 2014, Prabowo menggandeng Hatta Rajasa melawan Jokowi-Jusuf Kalla. Prabowo kembali menelan kekalahan setelah meraih 46,85% suara sedangkan Jokowi unggul dengan 53,15%. Mengapa terjun di politik dan ikut pemilihan presiden, sementara ia cukup sukses sebagai pengusaha setelah meninggalkan dinas ketentaraan? Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengatakan dirinya bisa saja menikmati hidup dan mundur sama sekali dari politik. Tapi ada keinginan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. "Kalau ingin melakukan perubahan, ya harus masuk politik, minta mandat rakyat untuk berkuasa. Bentuk pemerintah yang kuat, bersih dan efektif. Terapkan strategi yang benar (untuk memperbaiki kehidupan rakyat)," kata Prabowo. Bagi Prabowo, mengabdi kepada rakyat adalah kewajiban. "... kadang tergoda juga untuk tidak masuk politik. Kita tak perlu capek, tak habis tenaga, tak mengeluarkan uang, tidak dimaki-maki ... tapi (masuk ke politik) ini kewajiban. Bagian dari cinta tanah air," katanya. Dekat dengan kekuasaan Prabowo kembali menghadapi Joko Widodo di pemilihan presiden, mengulang pertarungan pada 2014. Prabowo sejak kecil sudah dekat dengan kekuasaan. Ia lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari pasangan Profesor Dr Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar. Sang ayah dikenal sebagai ekonom terkemuka dan pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Ia menikah dengan salah satu putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak dan berpisah pada 1998. Sebelum menjadi pebisnis dan politikus, ia meniti karier di bidang militer, dengan jabatan terakhir panglima Kostrad, posisi untuk jenderal bintang tiga. Sebelum ke Kostrad, ia menjadi komandan jenderal Kopassus, pos jenderal bintang dua. Selama menjadi tentara ini pula ia dikaitkan dengan isu kudeta dan kasus penculikan aktivis pada 1997-1998, dua isu yang selalu membayanginya dan kerap dilontarkan oleh lawan-lawan politiknya. Soal isu kudeta, ia dengan tegas membantahnya. Prabowo adalah cawapres Megawati di pemilihan presiden 2009. Soal kasus penculikan aktivis prodemokrasi, Prabowo pernah memberikan penjelasan panjang lebar kepada beberapa wartawan, seperti dimuat majalah Panji pada Oktober 1999. Dalam wawancara ini Prabowo menjelaskan bahwa dirinya mendapat "daftar nama aktivis" yang diyakini berpotensi mengganggu keamanan. Aktivis itu menjadi target operasi dan diminta untuk "diamankan". "Tapi bahwa mungkin mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab," kata Prabowo. Terkait kasus ini pula, Prabowo diperiksa oleh tim yang dikenal dengan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beranggotakan jenderal-jenderal senior. Mereka adalah Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo sebagai ketua dan enam anggota berpangkat letnan jenderal, yaitu Djamari Chaniago, Fachrul, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, Arie J. Kumaat, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah melalukan pemeriksaan, DKP memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer. Isu ini kembali ramai pertengahan 2018 ketika Amerika Serikat membuka 34 dokumen rahasia yang mengungkap rentetan laporan pada masa prareformasi, salah satunya bahwa Prabowo disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998. Dokumen ini antara lain menyebutkan bahwa "penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto". Tim pemenangan Prabowo menggambarkan isu penculikan yang mengaitkan nama Prabowo tak ubahnya "kaset rusak yang diputar ulang". Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra kepada BBC News Indonesia menegaskan bahwa sejumlah personel Tim Mawar Kopassus sudah menghadapi Mahkamah Militer karena "mengamankan" delapan aktivis. Beberapa anggota Tim Mawar diadili oleh Mahkamah Militer Tinggi pada 1999. Anggota tim ini dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara. Demonstrasi mahasiswa pada 1998 membawa poster Prabowo. "Pak Prabowo sudah mempertanggungjawabkan itu. Dari delapan aktivis itu, beberapa bahkan jadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau mereka merasa diculik oleh Pak Prabowo, tidak akan mau bergabung dengan Partai Gerindra, ya kan?" papar Andre merujuk Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, dan Desmond J Mahesa. "Nah, korban yang lain, tanyakan ke Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto. Sekarang dia Menkopolhukam-nya Pak Jokowi," kata Andre. Soal kemunculan dokumen rahasia Amerika, Andre "menilai seperti ada kesengajaan". "Ini seperti kaset rusak yang diulang-ulang. 2014 juga waktu Pak Prabowo mencalonkan jadi presiden, isu ini muncul," katanya. Prabowo sendiri mengatakan kalau ada yang mempermasalah masa lalunya, ia siap untuk menjawabnya. "Ini risiko, tak masalah, saya siap menjawab. Saya tak ke mana-mana," kata Prabowo. Tim pemenangan Prabowo mengatakan "kalau ia pelanggar HAM mengapa ia bebas pergi ke negara lain". Mengasingkan diri ke Yordania Memang kasus selalu membayangi Prabowo sehingga tim pemenangan di pemilihan presiden 2019 mengeluarkan apa yang dikenal sebagai "buku biru" yang menjawab semua isu miring tentang Prabowo, di antaranya soal kasus penculikan aktivis. Di buku tersebut dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan 13 aktivis prodemokrasi adalah "bukan penculikan, para aktivis tersebut diamankan". "Dan bukan Prabowo yang mengamankan tapi Tim Mawar ... sembilan orang diamankan dan mereka bebas dan masih hidup ... beberapa di antara menjadi anggota Partai Gerindra". Kasus penculikan dan tumbangnya Presiden Soeharto seakan menjadi penutup "karier cemerlang" Prabowo di militer. Ia sempat "mengasingkan diri" ke Yordania dengan alasan karena di Indonesia dirinya menerima sejumlah tuduhan. Di negara ini ia memiliki kawan baik, Abdullah, yang juga mantan komandan pasukan khusus dan sekarang menjadi raja. Ia tak lama berada di Yordania dan pulang untuk menekuni dunia bisnis. Tapi kondisi paradoks Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa namun tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat, membuatnya gelisah. Prabowo berupaya mendapatkan tiket calon presiden melalui konvensi Partai Golkar pada 2004 namun gagal. Ia kemudian mendirikan Gerindra, partai yang menjadi kendaraan politiknya sejak 2008. Di pemilihan presiden 2019, Prabowo menggandeng PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya membentuk koalisi Adil Makmur. Lawannya, Jokowi-Ma'ruf Amin disokong oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PKB, Partai Hanura, PKPI, PBB dan Partai Perindo di bawah bendera Indonesia Maju.