Hak angket untuk Gubernur Ahok
Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok, menandai 100 hari pertama jabatannya dengan keputusan seluruh fraksi DPRD Jakarta untuk melakukan hak angket menyelidiki kebijakannya.
Sidang Paripurna DPRD penuh suasana anti Ahok Sementara itu sekelompok orang melakukan aksi unjuk rasa di luar ruang sidang dengan slogan 'Say No to Ahok.' Namun di kalangan warga Jakarta, suara atas kepemimpinannya beragam pada 100 hari jabatan yang jatuh pada Kamis 26 Februari. Ivonne, misalnya, berpendapat Ahok menunjukkan ketegasan sebagai gubernur kendati tampak arogan. Ada yang kecewa seperti Suti. "Saya tahunya orang dagang diuber-uber melulu kalau yang jadi gubernurnya Ahok," tuturnya. Seorang warga Jakarta lain berpendapat kinerja Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta sebenarnya bagus namun 'belum klop dengan para anggota DPRD.' Perseteruan lama Seluruh fraksi DPRD mendukung hak angket melawan Ahok. Ketegangan DPR dengan Ahok sudah berlangsung lama dan mencapai puncaknya terkait anggaran DKI yang diajukan Gubernur Ahok, yang berbeda dengan anggaran versi DPRD. Gubernur Ahok beralasan dalam versi DPRD ada yang disebutnya anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun. "Uang 12,1 triliun rupiah tidak sedikit. Bisa digunakan untuk berapa ribu rumah susun. Begitu banyak orang masih hidup susah. Dan 40% orang nggak sekolah." "Kalau mau tutup mata, bisa saja. Tapi hati nurani saya tak bisa menerima, itu pencurian terang-terangan" kata Ahok kepada media. Pernyataan Ahok yang terang-terangan membuat para anggota DPRD berang, termasuk partai yang mendukunganya untuk menjadi gubernur, PDIP. Dukungan publik Bagaimanapun pengamat perkotaan Yayat Supriatna beranggapan cukup banyak yang bisa dirayakan dari 100 hari kepemimpinan Ahok, seperti penataan bantaran sungai dan pembanguanan rumah-rumah susun murah. Namun sumbangan Ahok terbesar, menurut Yayat Supriyatna, adalah menata birokrasi Jakarta menjadi transaparan dan bebas korupsi. "Fokus beliau lebih pada penataan organisasi, penataan anggaran, transparansi, dan upaya untuk membangun sistem. Itulah yang menjadi kendala. Karena tidak disukai oleh beberapa kelompok kepentingan yang menginginkan anggaran DKI harus mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok." Yayat menambahkan pula bahwa persoalan Ahok sekarang adalah kehilangan dukungan di DPRD namun pada saat bersamaa dia memiliki kekuatan lain, yakni dukungan publik. Masalahnya, menurut Yayat, masyarakat sipil -yang mendukung Ahok dalam membangun tradisi baru pemerintahan DKI yang tanpa kompromi atas korupsi dan berbagai kepentingan- belum menunjukkannya langsung seperti dalam aksi-aksi mendukung KPK.