Pemerintah Thailand tolak seruan pemilu ditunda
Pemerintah Thailand menolak seruan untuk menunda pemilu pada bulan Februari di tengah meningkatnya kekerasan.
Demonstran Thailand berupaya menerobos stadion tempat Komisi Pemilu menerima pendaftaran caleg. Unjuk rasa yang diwarnai kekerasan menyebabkan seorang polisi tewas dalam bentrokan. Komisi pemilihan mendesak penundaan pemilihan umum dengan alasan keamanan untuk para calon yang akan melakukan kampanye. Namun para pejabat pemerintah mengatakan parlemen telah dibubarkan sehingga tidak ada alasan legal untuk penundaan. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah mundur dan diganti dengan "dewan rakyat". Dalam pidato televisi, wakil Perdana Menteri Phongthep Thepkanjana menolak seruan komisi pemilu itu. "Komisi Pemilu mengatakan menyelenggarakan pemilu akan menimbulkan kekekerasan namun pemerintah percaya penundaan akan menyebabkan meningkatnya kekerasan," kata Phongthep. Gas air mata Kerusuhan yang terjadi Kamis (26/12) merupakan yang paling parah sejak gelombang protes terjadi. Kelompok demonstran - sebagian melemparkan batu dan sebagian lainnya membawa senjata- mencoba menerobos stadion tempat Komisi Pemilu menerima pendaftaran calon legislatif. Namun polisi membalas dengan melemparkan gas air mata untuk membubarkan massa. Partai Pheu Thai yang dipimpin Yingluck memenangkan pemilu tahun 2011 dan memiliki mayoritas besar di parlemen. Namun para pengunjunk rasa mengatakan abang Yingluck, mantan PM Thaksin Shinatra, menguasai pemerintah dari pengasingan. Ia digulingkan melalui kudeta militer 2006 dan melarikan diri sebelum dijatuhi hukuman karena korupsi.