Aung San Suu Kyi sangkal terjadi genosida Rohingya
Aung San Suu Kyi membantah terjadinya pembersihan etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, dan menyebut istilah itu 'terlalu keras.'
Aung San Suu Kyi was questioned by the BBC's Fergal Keane in April on why she hadn't done more for the Rohingyas Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan BBC, pemenang Nobel perdamaian itu mengakui ada masalah di negara bagian Rakhine, lokasi kebanyakan orang Rohingya tinggal. Tapi dia mengatakan pembersihan etnis adalah istilah yang 'terlalu keras' untuk digunakan dalam situasi di sana. Sebaliknya, pemimpin de-facto Myanmar itu mengatakan mereka akan menyambut kembali setiap orang Rohingya, dengan tangan terbuka. "Saya kira tidak terjadi pembersihan etnis di sana. Saya pikir pembersihan etnis adalah istilah yang terlalu keras untuk digunakan dalam menggambarkan apa yang terjadi," katanya kepada koresponden khusus BBC Fergal Keane. Suu Kyi menambahkan: "Saya kira permusuhan itu memang ada - terjadi juga Muslim yang membunuh Muslim, jika mereka berpikir ada Muslim yang bekerja sama dengan pihak berwenang. "Ini bukan soal pembersihan etnis seperti yang Anda istilahkan. Itu adalah masalah tentang orang-orang di dua sisi berbeda yang terpecah, dan keterpecahan inilah yang kami berusaha rekatkan." Kaum Rohingya tak diakui kewarganegaraannya di Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma, karena dipandang sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Mereka menderita diskriminasi rutin dari para pejabat resmi dan masyarakat umum. Puluhan ribu warga Rohingya tinggal di kamp-kamp darurat setelah mengungsi akibat kekerasan tahun 2012. Dalam beberapa bulan terakhir, sekitar 70.000 orang telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari operasi militer pemerintah di Rakhine yang dilancarkan pemerintah setelah sembilan polisi tewas dalam sebuah serangan. Bulan lalu PBB mengumumkan akan melakukan penyelidikan atas dugaan bahwa militer telah menyasar warga Rohingya secara acak selama operasi militer, menjadikan mereka sebagai obyek pemerkosaan, pembunuhan dan penyiksaan. Pemerintah telah membantah tuduhan ini. Seorang gadis kecil Rohingya mengusap matanya dalam tangis, di sebuah kamp pengungsi. Bagi banyak orang, sikap Suu Kyi yang berdiam diri terkait Rohingya merusak reputasi dia sebagai mercusuar bagi hak asasi manusia yang diperolehnya melalui perjuangan pulhan tahun melawan junta militer yang dijalankannya saat berada dalam tahanan rumah. Suu Kyi berada di bawah tekanan dunia yang makin meningkat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi berbicara dalam sebuah wawancara tatap muka untuk pertama kalinya tahun ini, Suu Kyi mengatakan sudah menjawab pertanyaan tentang masalah ini sebelumnya. "Pertanyaan ini telah diajukan sejak 2013, ketika babak terakhir kekerasan pecah di Rakhine. "Dan mereka (para jurnalis) mengajukan pertanyaan dan saya menjawab mereka dan orang-orang mengatakan saya tak berkata apa-apa. "Hanya karena saya tidak membuat pernyataan yang diinginkan orang, yaitu sekadar mengutuk satu komunitas atau yang lainnya." Sejumlah unjukn rasa menentang pemerian kewarganegaraan bagi suku Rohingya. Suu Kyi mengatakan dia tidak tahu mengapa serangan Oktober dilancarkan, tapi berspekulasi bahwa mungkin itu merupakan cara untuk menggagalkan upaya merundingkan perdamaian antara negara Myanmar dan berbagai kelompok pemberontak etnis bersenjata negara itu. Dia juga membantah tentara bebas untuk melakukan apa pun yang mereka suka. "Mereka tidak bebas untuk melakukan pemerkosaan, penjarahan dan penyiksaan," katanya. "Mereka bebas untuk masuk dan bertempur. Itu dijamin konstitusi. Urusan militer harus diserahkan kepada tentara." Namun, dia mengakui bahwa mengambil alih kontrol dari militer adalah sesuatu yang masih berusaha dilakukan pemerintah. Di bawah konstitusi saat ini, militer beroperasi secara independen dari pemerintah. Suu Kyi juga membela kemajuan yang dicapai pemerintahannya sejak berkuasa pada Maret tahun lalu. Aung San Suu Kyi dengan segala kelemahannya, adalah harapan terbaik Myanmar saat ini. Prioritas nomor satu - menciptakan lapangan kerja - telah dibantu dengan investasi untuk pembangun jalan-jalan, jembatan dan jaringan listrik bagi masyarakat. Sistem perawatan kesehatan juga telah meningkat, dan pemilu lebih bebas telah diselenggarakan. Prioritas lain di antaranya menciptakan perdamaian di negara yang hampir terus-menerus berada dalam keadaan perang saudara itu. Dan kemudian ada pembahasan tentang pemberian kewarganegaraan kepada mereka yang ditolak di bawah junta militer - seperti suku Rohingya. Adapun warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari Myanmar ke negara-negara tetangga, Suu Kyi mengatakan: "Jika mereka kembali, mereka dijamin aman. Terserah mereka untuk mengambil keputusan. Sudah ada banyak yang telah kembali. "Kami menyambut mereka dan kami akan menyambut kembalinya mereka."