Literatur kiri, antara muda-mudi kritis dan stereotip komunis
Kelompok muda-mudi yang dianggap kritis bermunculan seiring gelombang penerbitan buku-buku berhaluan progresif. Penerbit independen hingga perpustakaan ruang terbuka digagas untuk memicu literasi alternatif.
Di tengah produksi buku yang minim, bacaan alternatif kerap distigma karena memuat gagasan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Namun di tengah produksi buku nasional yang dinilai krisis, pemerintah bertekad memusnahkan bacaan yang tak sesuai ideologi negara. Buku-buku itu disebut berpotensi melahirkan kaum radikal dan komunis. Handoko tenggelam dalam beragam judul buku saat menghadapi segala kerumitan hidup sebagai perantau di Jakarta tahun 2013. Usai lulus sekolah kejuruan di Yogyakarta, ia memutuskan kuliah sembari menjadi buruh pabrik di pinggiran ibu kota. Kewajiban membayar aneka biaya, dari iuran kampus sampai ongkos hidup, bahkan ancaman pemecatan, mempertemukannya dengan solidaritas antarburuh. Di serikat pekerja, Handoko merasa mendapat pertolongan yang awalnya ia anggap semestinya diberikan pemerintah. "Saya berkumpul dengan beberapa kawan senasib, saling berkisah tentang pengalaman di PHK dan memperjuangkan pesangon." "Dari keluh kesah itu saya mempertanyakan keberadaan negara. Saya mulai mengenal pentingnya berserikat dan membaca," ujarnya. Razia buku dilakukan aparat gabungan di beberapa daerah sejak beberapa tahun terakhir. Kini Handoko bekerja sebagai pegawai di salah satu kementerian di Jakarta. Ia meminta nama aslinya tak disebut karena khawatir komentar tentang perihal berstigma bakal mempersulit kariernya. Lingkar pertemanan antarburuh, kata Handoko, tak jauh dari buku-buku yang disebutnya progresif atau alternatif. Konten buku itu memuat gagasan yang awam diberangus Orde Baru, dari sosialisme, komunisme, dan anarkisme. Bacaan itu pula yang disebut Handoko mempengaruhi pemikiran, pola tindaknya, dan pilihan-pilihan dalam kehidupan kesehariannya. "Dengan membaca literatur dan realitas kehidupan, pemikiran saya yang lebih objektif, saya tidak mudah dihasut." "Saya juga jadi tidak percaya manfaat negara. Yang berpengaruh justru solidaritas antarkawan. Rakyat membantu rakyat," ujarnya. Namun Handoko toh tidak serta-merta mengklaim dirinya sebagai penyokong komunisme atau paham lain yang bahkan tak boleh dipelajari warga Indonesia. Dari membaca pula, Handoko menilai setiap ideologi memiliki kecacatan tersendiri. "Buku Gombalnya Globalisasi karya El Figson membuka pikiran saya bahwa negara berhaluan kiri yang memberi harapan keseteraan ternyata tidak benar-benar ada," ucapnya. Kejaksaan Agung mengklaim memiliki dasar hukum untuk menindak buku yang 'melanggar ketentuan undang-undang'. Atas dasar ketertiban dan ketenteraman, Kejaksaan Agung berencana membentuk satuan tugas khusus pengawasan buku. Wacana tersebut didasarkan pada Pasal 69 UU 3/2017 tentang sistem perbukuan yang memberi mereka kewenangan untuk melakukan itu. Pembentukan satgas ini direncanakan setelah razia buku oleh personel gabungan terdiri dari jaksa, polisi, dan tentara di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir. Namun juru bicara Kejagung, Mukri, mengklaim pengawasan buku oleh satgas ini bakal bergulir dalam sistem penilaian yang berimbang. "Bukan cuma buku kiri, tapi juga radikalisme, misalnya aliran yang dilarang undang-undang," ujar Mukri saat dihubungi beberapa waktu lalu. "Ini pengamanan, bukan penyitaan, karena konsep itu berdasarkan putusan MK harus melalui proses pengadilan." "Kami mengamankan lalu meneliti substansi buku. Kami serahkan ke ahli, kalau ternyata menyangkut komunisme atau anti-Pancasila, akan kami musnahkan. Tapi kalau ada yang mencakup unsur pidana, kami serahkan ke Polri," kata Mukri. Buku alternatif termasuk yang memuat istilah komunis selalu dikaitkan dengan Peristiwa 1965. Sebelum satgas kejaksaan efektif bekerja, razia buku alternatif memaksa gerakan literasi akar rumput berpikir dua kali untuk membahas atau memajang bacaan nonarus utama. Berbagai razia itu dinilai intimidatif dan dilakukan tanpa penilaian bahkan proses pengadilan. Rio, pegiat perpustakaan jalanan di Kebayoran, Jakarta, kini bersiasat agar gerakan literasinya terus berlangsung tanpa meninggalkan semangat kritis. "Kami belajar dari kawan-kawan yang bukunya dirazia. Kami ada buku yang isinya alternatif, sekarang itu kami simpan dulu," ujar Rio. "Kami menampilkan buku yang umum, agar publik terbiasa berliterasi. Kalau mereka ingin membaca buku itu, kami bersedia meminjamkan." "Intinya jangan sampai buku-buku itu membuat umur perpustakaan kami tidak panjang," katanya. Setiap sore akhir pekan, Rio dan beberapa kawannya memajang puluhan buku di atas halaman taman publik Jakarta Selatan. Mereka menamakan lapak itu Bear Garden agar seluruh kalangan tak sungkan mampir dan membaca. Inisiatif membuka perpustakaan jalanan ini muncul di berbagai kota. Seluruhnya swadaya, nonprofit, dan digerakkan muda-mudi. "Fokus kami ke buku anak-anak, puisi, novel, dan cerpen. Ada juga buku progresif, tapi kami pilah karena negara kita masih fobia simbol, sensitif pada buku kemerah-merahan," ujar Rio. Pengelola penerbit Marjin Kiri, Pradewi Tri Chatami, menyebut razia buku membuat aktivitas baca-tulis tidak kondusif dan bebas. Namun perlukah kita membaca dalam pengawasan dan kekhawatiran tentang stigma dan razia? Menurut pengelola penerbit Marjin Kiri, Pradewi Tri Chatami, seluruh aktivitas terkait buku semestinya berlangsung ekspresif tanpa kekangan, termasuk dalam proses penerbitannya. Pradewi berkata, stereotip dan pembatasan bacaan di Indonesia terus ada walau produksi buku yang rendah dan tak sebanding dengan jumlah penduduk. Marjin Kiri merupakan penerbit buku alternatif yang berbasis di Jakarta. Buku-buku mereka antara lain Anarkisme: Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan, Di Balik Marx: Sosok dan Pemikiran Freiderich Engles, hingga Kekerasan dan Identitas. "Kondisi perbukuan di Indonesia masih jauh dari kata bagus, ada razia padahal produksi buku tidak seberapa," tuturnya. Jumlah produksi buku Indonesia per tahun dinilai tak sebanding dengan jumlah penduduk. Merujuk sensus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setiap tahun produksi buku di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 265 juta jiwa, rata-rata tak lebih dari 60.000 judul. Sementara dalam data Ikatan Penerbit Indonesia, angkanya berkisar antara 40.000-45.000. Bandingkan dengan Inggris, dengan penduduk 66 juta jiwa, pada tahun 2013 menerbitkan 184.000 buku atau Islandia yang sempat mengalami 'ledakan buku' di mana perbandingan buku baru dan jumlah warga mencapai 1:10. Meski razia buku yang dianggap melawan ideologi negara terus digelar, Marjin Kiri bertekad terus memproduksi bacaan alternatif. Di tengah jumlah buku yang minim, Pradewi menyebut lembaganya berniat menghadirkan alternatif bacaan bagi publik, terutama kalangan akademisi, mahasiswa, dan pelajar. Sayangnya, upaya itu berhadapan dengan pengawasan ketat pemerintah yang disebutnya tak seharusnya ada. "Sumber bacaan sangat luas. Orang seharusnya dibebaskan memilih bacaan mereka, mau yang populer atau kiri. Biarkan anak muda menentukan apa yang paling pas untuk mereka." "Saya tidak mengerti mengapa aparat selalu mencurigai buku kiri, padahal ada buku Mein Kampf yang justru mendorong fasisme, ada buku Islam garis keras yang mengajak jihad dengan cara kekerasan." "Penyebaran buku mereka lebih masif dibandingkan kami. Tapi itu tidak pernah jadi perhatian aparat. Apakah mereka dilindungi, saya tidak tahu?" tanya Pradewi.