Vanessa Angel: Kasus prostitusi online dengan 'eksploitasi nama artis'
Nama Vanessa Angel menjadi bagian dari banyak judul berita media massa yang tengah mengulik kasus dugaan prostitusi online yang menjeratnya.
Vanessa Angel (kanan) mendatangi Polda Jawa Timur sebelum meninggalkan Surabaya untuk kembali ke Jakarta, Senin (7/1). Dari sekian banyak aspek terkait kasus prostitusi online ini - profil klien prostitusi online tersebut, struktur jaringan, dan sebagainya- sebagian media memilih untuk lebih fokus mengupas seluk beluk sosok sang artis. Hal itu diungkapkan Wisnu Prasetya Utomo, peneliti media, saat merespon berbagai pemberitaan media massa terkait kasus prostitusi online belakangan. "Secara umum, saya mesti bilang bahwa (pemberitaan kasus prostitusi online artis) masih sangat buruk," ujar Wisnu kepada wartawan BBC News Indonesia, Rivan Dwiastono, Senin (7/1). "Selama ini selalu masih bias terhadap perempuan, dalam hal ini artis." Ia berpandangan bahwa lebih banyak porsi pemberitaan yang bersifat eksploitatif. "Dalam bahasa saya, eksploitasi terhadap nama-nama besar artis tadi, yang sama sekali, ironisnya, tidak terkait langsung dengan kasusnya." Wisnu merujuk pada sejumlah pemberitaan yang muncul dan diasosiasikan dengan kasus tersebut, seperti "pose-pose seksi artis di media sosialnya, kemudian saya membaca ada berita soal artis yang kemarin ditangkap, misalnya, membatalkan pertunangan." Ia mengkritik fokus produksi berita sejumlah media yang kabur dari masalah utama yakni dugaan prostitusi online. Menurutnya, banyak angle berita yang lebih layak diproduksi untuk kepentingan publik. "Kalau bicara porsi, ya mestinya (bahas) kasusnya sendiri, penangkapannya satu hal, kemudian hal lain adalah problem-problem struktural yang ada di sana. Siapa aktornya, apakah ada backup, misalnya dari aparat, atau seperti apa. Nah, itu yang mesti dibongkar oleh media, idealnya begitu," tutur Wisnu. Ia menilai, pemberitaan kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis jarang mengupas isu-isu substansial yang bisa menguak dapur bisnis asusila tersebut. "Lebih banyak justru hal-hal yang sifatnya sensasional," ucapnya. Lagi-lagi membingkai perempuan sebagai objek Sirkulasi berita yang belakangan berpusar di sekitar nama Vanessa membuat gerah aktivis perempuan. Salah satunya Siti Aminah dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Menurutnya, setiap kasus prostitusi terungkap, media massa selalu mendudukkan pelaku perempuan yang menjadi pekerja seks komersial sebagai objek sorotan. "Media massa lebih kembali menjadikan perempuan itu sebagai objek, baik dalam konteks TPPO (tindak pidana perdagangan orang) maupun konteks prostitusi," ujar Siti kepada BBC, Senin (7/1). Ia memosisikan Vanessa sebagai korban dalam perspektif feminis. Menurutnya, perempuan yang menjadi korban prostitusi harus diperlakukan sebagai korban TPPO. "Ketika ada proses perantaraan, ada proses pengambilan keuntungan atas pekerjaan yang dilakoni, atau ada kekerasan, ada bujuk rayu, itu harus dilihat sebagai (kasus) TPPO," lanjutnya. Berdasarkan rilis Polda Jawa Timur, Senin (7/1), untuk pekerjaan yang diduga dilakoni Vanessa dengan tarif Rp80 juta, ia menerima upah kurang dari setengahnya. Setengah lebih lainnya masuk ke kantong muncikari dan pihak lain yang terlibat sebagai perantara. "Masing-masing orang punya pembagiannya 25%. Kayak kemarin itu dibagi tiga. Kepada ininya (Vanessa, red) Rp35 juta, sisanya dibagi-bagi tim," ungkap Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan seperti dikutip detik.com, Senin (7/1). Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers terkait kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel, Senin (7/1). Di luar perspektif feminis, Siti menilai, status korban tetap akan tersemat meskipun si pekerja seks mengakui bahwa aktivitas yang dilakukannya merupakan pekerjaan yang dipilihnya secara sadar. "Dalam konteks luas, sebenarnya dia adalah korban ketidakadilan gender, entah itu marginalisasi, entah subordinasi, entah hal lainnya," tutur Siti. Untuk itu, menurut Siti, seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kerahasiaan identitas. Hal itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ia berpandangan, pemberitaan di sejumlah media massa tentang prostitusi online yang melibatkan artis tersebut tak lepas dari cara pandang media terkait yang tidak menggunakan kacamata TPPO dalam membingkai narasi. "Bukan framing TPPO, tapi lebih ke arah moralitas," imbuh Siti. "Karena cara pandang di belakangnya (bahwa) perempuan, dalam tanda kutip, dalam konteks seksual itu -tatanan moral- itu tidak boleh seperti itu kan. Hubungan seksual itu harus dengan perkawinan, dengan pasangan, tidak komersil, seperti itu. Efeknya kemudian perempuan dipersalahkan," ujarnya. 'Redaksi media sengaja melakukannya' Menurut Wisnu, redaksi media massa bukannya tidak paham mengenai framing pemberitaan yang sepatutnya dilakukan. Setiap redaksi juga dianggapnya pasti mafhum dengan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan. "Menurut saya beberapa sengaja melanggar itu (kode etik jurnalistik)," imbuh Wisnu. Menurutnya, ada dua faktor yang membuat redaksi media massa mengambil fokus terhadap nama sang pesohor dalam memberitakan kasus prostitusi online artis. "Pertama, dia lebih mudah dilakukan. Kedua, dia potensial mendatangkan pembaca," ungkapnya. Vanessa Angel (tengah) saat diamankan ke Polda Jawa Timur, Sabtu (05/01) lalu. Wisnu berpandangan, kultur pembaca Indonesia yang mudah dibuat penasaran oleh skandal sosok terkenal, membuat media massa mentranslasikan peluang tersebut ke dalam produk jurnalistik yang tidak proporsional dari segi porsi pemberitaan. Wisnu meminta Dewan Pers selaku regulator pers di Indonesia bisa memaksimalkan peran mereka untuk menegakkan kode etik jurnalistik yang bisa menjaga kualitas jurnalisme yang dihasilkan media massa. "Berita-berita yang eksploitatif tadi harus diberikan teguran oleh regulator, karena mau tidak mau kita berharap pada regulator untuk menegakkan regulasi," ujar Wisnu. Selain aspek regulasi, literasi media di masyarakat juga menjadi aspek yang penting dalam menjaga kualitas berita yang dibuat jurnalis. "Banyak misalnya di media sosial yang kemudian melakukan protes terhadap media. Menurut saya, budaya protes atau kritik terhadap media itu bagus untuk mengetahui mana berita-berita yang bermasalah, dan mana yang sebenarnya seharusnya didorong," tutup Wisnu.