Pemkab Bekasi bongkar Gereja HKBP Tamansari
Konflik akibat sengketa keabsahan pendirian rumah ibadah meletup kembali di Bekasi, Jawa Barat kali ini menyangkut keputusan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membongkar gereja HKBP Tamansari di Kecamatan Setu hari Kamis (21/03).
Pihak Gereja HKBP Tamansari meminta Pemkab Bekasi membatalkan rencana pembongkaran. Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja mengatakan gereja tersebut tidak memiliki ijin pendirian bangunan dan memiliki persoalan dengan masyarakat sekitar. "Pihak HKBP belum mengurus ijin sama sekali dan sudah dibangun," kata Rohim kepada Wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho. "Hasil keputusan rapat Muspida minggu lalu memang harus dibongkar dan pemkab akan melakunan tindakan nyata hari ini." Alasan pembongkaran ini ditolak oleh kubu Gereja yang meski mengaku belum mengantongi surat izin, tetapi telah berusaha mengurus sejak lama. "Proses perijinan telah kami lakukan sejak tahun 2011 dan saat ini masih terus berjalan," kata Pendeta Advent Nababan. Klaim pemerintah Kabupaten yang menyebut warga sekitar lokasi pembangunan menolak pendirian gereja juga dibantah Nababan. Jemaat gereja itu menurutnya sudah mengeglar ibadah selama 13 tahun tanpa masalah. Syarat pendirian rumah ibadah, dengan pengumpulan tanda tangan warga minimal 60 orang telah dipenuhi dengan berkenan dari 89 warga sekitar. Penolakan Ormas Kubu Gereja menduga pembongkaran paksa merupakan tekanan dari organisasi massa tertentu seperti yang sebelumnya terjadi pada nasib sejumlah gereja lain di Bekasi. Pendeta Nababan mengatakan mulai muncul penolakan pendirian bangunan dan kegiatan beribadah sejak awal tahun 2013. Muncul nama organisasi seperti Forum Umat Islam Tamansari dan FPI yang mendesak rencana tersebut. Pemkab Bekasi membantah hal ini. "Tidak ada tekanan soal ini karena merupakan hasil keputusan Muspida untuk melakukan pembongkaran," kata Wabup Rohim Mintaredja. Di lokasi konflik sekitar seratus jemaat gereja berkumpul untuk menghalangi kendaraan alat berat yang akan digunakan untuk merobohkan bangunan gereja. Kasus yang kurang lebih sama penah terjadi terhadap pengurus gereja HKBP di Ciketing, Bekasi yang juga ditolak keberadaannya oleh warga sekitar. Pemkot Bekasi mendukung pelarangan itu berdasarkan SKB Tiga menteri tentang pendirian rumah ibadah dan menyediakan sebuah lokasi pengganti yang sudah disepakati jemaat HKBP. Kasus penolakan gereja tesebut sempat diwarnai dengan aksi tindakan penusukan terhadap seorang jamaat. Saat itu tiga belas orang dari divonis bersalah termasuk mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) Kota Bekasi Murhali Barda yang divonis 5 bulan 15 hari.