Penunjukan pengganti Ketua DPR: Manuver baru Setya Novanto yang 'tabrak aturan'
Upaya Setya Novanto untuk menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya di kursi ketua DPR tampak jelas didorong oleh keinginannya untuk memastikan agar kepemimpinan di DPR dijabat orang kepercayaannya, menurut pengamat.
Setya Novanto kini mendekam di rumah tahanan KPK setelah dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik. "Itu sudah terbaca jelas. Bahwa dia menunjuk orang dekatnya atau orang yang dianggap dipercaya," kata Siti Zuhro, pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Tapi, menjadi urusan partai politik untuk dipercaya oleh DPR, dipercaya oleh publik adalah mekanisme di dalam itu dilaksanakan sehingga tidak ada polemik," katanya. Masalah yang menyangkut Setya Novanto saat ini, lanjut Siti Zuhro, membuktikan masih adanya faksi-faksi yang bertentangan di tubuh Golkar setelah beberapa tahun lalu Partai Golkar diwarnai dualisme kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Aziz Syamsuddin ditunjuk Setya Novanto untuk menggantikannya sebagai ketua DPR, namun sebagian anggota Fraksi Golkar di DPR menentangnya. Bagaimanapun, situasi itu seharusnya tidak menjadi alasan dari timbulnya keputusan yang mengganggu mekanisme di DPR dan di tubuh Partai Golkar. "Faksi-faksi tidak bisa dihindari, faksi-faksi tidak hanya ada di Partai Golkar. Tapi menjadi masalah ketika itu lalu menganggu mekanisme yang seharusnya dilalui secara proper oleh Golkar, apalagi tentang pengganti," tambahnya. Pergantian Ketua DPR diatur dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Pasal 87 ayat (4) menjelaskan bahwa pengganti Pimpinan DPR berasal dari fraksi partai yang sama. Namun, dalam aturan anggaran rumah tangga Partai Golkar disebutkan, Dewan Pimpinan Pusat yang berhak mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari partai tersebut. Kepada wartawan, Senin (27/11), Airlangga (tengah) mengklaim sudah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk maju menjadi calon ketum Partai Golkar. Penolakan anggota Fraksi Golkar Menurut Wakil Sekjen Partai Golkar, Dave Laksono, sebanyak 60 dari 91 anggota Fraksi Golkar di DPR menolak penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto, yang disampaikannya melalui surat dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Dave, keputusan itu harus diambil melalui rapat pengurus, alih-alih keputusan Setya Novanto yang notabene telah menyerahkan kepemimpinan partai untuk sementara ke Idrus Marham. "Landasan penolakan itu karena tidak melewati proses-proses pengambilan keputusan, hanya dilaksanakan di belakang pintu oleh sekelompok orang. Tidak ada rapat pleno, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba langsung keluar surat penunjukan penggantian ketua DPR,' kata Dave. Dia menambahkan, Partai Golkar dalam waktu dekat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mendapatkan ketua umum baru dan sosok itulah yang akan menunjuk pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR. "Jangan sampai hanya karena satu orang ini bisa menyandera seluruh DPR," cetus Dave. Hal ini senada dengan ucapan Firman Soebagyo, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar. "Pergantian sebuah keniscayaan, tetapi mekanisme yang ditempuh harus benar jangan menabrak aturan dan UU yang ada. Kalau cacat hukum dan dipaksakan, kita malu," kata Firman.