Kerja sama di Selat Malaka jadi acuan RI, Malaysia, Filipina
Kerja sama Angkatan Laut di Selat Malaka akan menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam menjalin kesepakatan keamanan dengan Malaysia dan Filipina di bagian utara Pulau Sulawesi.
Pertemuan trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina diadakan di Yogyakarta, Kamis (05/05). Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika Indonesia menggelar pertemuan bersama Menlu Malaysia dan Filipina di Yogyakarta, hari Kamis (05/05), dua bulan sejak dua insiden penyanderaan 14 WNI di Filipina. “Kita sudah punya pengalaman di Selat Malaka. Di situ ada koordinasi patroli Angkatan Laut, ada juga pengawasan pesawat, dan sebagainya. Jadi kita hanya belajar dari Selat Malaka dan itu yang jadi acuan," kata Menlu Retno Marsudi. "Nanti elemen-elemennya SOP (Standard Operating Procedure) tidak akan terlalu jauh dari elemen yang sudah kita miliki di Selat Malaka. Kerja sama dalam waktu dekat, kurang lebih akan sama.” Jarang terlihat Keberadaan patroli Angkatan Laut Indonesia di Selat Malaka, menurut sejumlah nelayan, jarang terlihat. Akan tetapi, kolaborasi patroli di Selat Malaka yang dimaksud Menlu Retno Marsudi sulit dipahami pelaut Indonesia. Tajrudin Hasibuan, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengaku jarang melihat patroli angkatan laut. ”Hampir per satu tahun atau pun enam bulan sekali, jika beruntung, bisa bertemu kapal pengawas Indonesia yang betul-betul mengawasi perairan Indonesia dengan baik," kata Tajrudin. "Nelayan itu, sangat bahagia melihat mereka hadir. Kenapa? Ketika mereka masuk, baik kapal asing dan lain-lain itu dipastikan clear. Tapi itu hanya sebentar,” kata Tajrudin. Hal senada diutarakan Dahli, nelayan dari Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Menurutnya, kehadiran kapal Angkatan Laut Indonesia kurang dan terlalu sedikit dibandingkan dengan kapal-kapal Angkatan Laut Malaysia. Kekuatan maritim Indonesia, kata pengamat militer, amat minim. Kekuatan minim Pengakuan tersebut bukan hal aneh bagi pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie. Dia lalu menyebutkan jumlah kapal Angkatan Laut Indonesia yang minim. “Sudah barang tentu, untuk Indonesia yang wilayahnya mencakup 13% luas dunia, kekuatan maritim Indonesia sangat kurang lah. Kapal fregat kita sangat tidak mencukupi, kapal selam kurang, begitu pula dengan patrol udara. Kalau kapal kita mencukupi seperti di Selat Malaka, ada masalah bahan bakar,” kata Connie. Pilihan bagi Indonesia, kata Connie, ada dua. Memperbesar anggaran pertahanan, seperti era Presiden Soekarno, atau memperdalam kerja sama pertahanan dengan negara lain. “Kerja samanya bisa menekankan pada bidang maritim dan zona udara ASEAN,” ujar Connie. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, pernah mengatakan perairan sekitar Filipina bisa menjadi semacam Somalia kedua, jika pembajakan-pembajakan tidak ditumpas. Dia merujuk pada dua insiden pembajakan kapal di sebelah selatan Filipina sejak akhir Maret lalu yang menyebabkan 14 WNI disandera. Sebanyak 10 di antara mereka telah bebas beberapa hari lalu, sedangkan empat lainnya masih disekap. Merujuk data Biro Maritim Internasional, ada lima insiden pembajakan di Selat Malaka pada 2015. Dalam periode yang sama, terdapat 11 insiden serupa di perairan Filipina.