Ketika Anda mencoblos, apakah faktor agama terlintas di benak?
Di halaman gereja Katolik, Paroki Hati Kudus, di pusat kota Banda Aceh, Senin (13/02) lalu, seorang pria sedang menunggu anaknya pulang dari sekolah, yang berada dalam komplek gereja.
Hasil pilkada di Jakarta mungkin bisa menjadi bukti apakah pemilih di ibu kota cenderung rasional atau primordial. "Saya sudah 11 tahun tinggal di Banda Aceh, setelah tsunami," kata Jesi Christian Pati memulai pembicaraan dengan BBC Indonesia. Seperti warga Indonesia lain, Jesi akan menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2017 walau tidak ada calon Wali kota Banda Aceh atau Gubernur Aceh yang seagama dengan dirinya. "Tidak ada pilihan lain," katanya, setengah tertawa. Tinggal di wilayah yang mayoritas Islam dan, apalagi, memberlakukan syariat Islam, membuat dirinya harus memilih calon pemimpin yang dianggapnya juga menyuarakan kelompok minoritas. Jesi Christian Pati, warga Banda Aceh yang beragama Katolik mengatakan, ada dua calon Wali kota Banda Aceh dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 'menyuarakan' kelompok minoritas. Dan, menurut penilaiannya, ada dua calon Wali kota Banda Aceh dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 'menyuarakan' kelompok minoritas. "Program mereka masih mendengarkan kebutuhan orang Kristen. Biasanya mereka bicara soal isu kemanusiaan, bukan melulu agama," ungkapnya. Calon seperti itulah, tambah Jesi, yang dipilih orang Kristen atau kaum non-Islam lainnya di Aceh. "Saya yakin 80%, suara warga Kristen di Aceh mirip dengan pilihan kita," Jessi mengutarakannya dengan tersenyum. Mengayomi semua etnis Peunayong, di pusat kota Banda Aceh, merupakan lokasi pemukiman dan kegiatan komunitas warga Indonesia peranakan Cina. Tidak jauh dari Pasar Peunayong, persisnya di Gampong Mulia, berdiri kedai kopi yang disebut Tenggeng. "Ini tempat kami nongkrong, minum kopi, ngobrol atau main catur Cina," kata Kho Khie Siong, atau biasa dipanggil Aky. Pria kelahiran 1964 ini adalah salah-seorang warga peranakan Cina di Banda Aceh yang sering menjadi nara sumber atau juru bicara warga di wilayah itu. Sebagian warga etnis Cina tengah mengisi waktu luang di sebuah kedai kopi di dekat Pasar Peunayong, kota Banda Aceh. Dengan mengenakan kaca mata, kalung, serta kemeja Polo hijau, Akky menceritakan pengalamannya mendirikan Yayasan Hakka di Aceh, yang menghimpun suku Han yang disebutnya banyak mendiami sejumlah wilayah di Indonesia. Lewat organisasi itulah, Aky yang beragama Buddha berusaha melibatkan diri dalam kerja-kerja sosial yang ujungnya demi menciptakan kerukunan antar etnis dan agama. Dan perhelatan politik bernama Pilkada, kata Aky, membuat dia aktif untuk mensosialisasikan para calon-calon wali kota dan gubernur kepada para anggotanya. "Tapi saya tidak pernah memaksa mereka untuk memilih calon tertentu," tandasnya. Kho Khie Siong atau Aky menganjurkan anggota yayasan memilih calon yang bisa mengayomi semua etnis. Dan secara logika sederhana, tambahnya, warga Cina di Aceh akan memilih calon pemimpin yang dapat mengayomi semua etnis,"Tidak terkecuali kaum Tionghoa." Agama tidak diatur qanun Baik Jesi atau Aky, rupanya, menyadari betul mereka tidak memiliki peluang untuk memilih calon pemimpin yang seagama. Seperti diketahui, Aceh memiliki kekhususan dengan penerapan Syariat Islam. Walaupun tidak secara jelas disebutkan harus beragama Islam, sejumlah kursi pimpinan di berbagai lembaga pemerintahan -termasuk calon anggota parlemen daerah- mensyaratkan sang calon harus bisa membaca kitab suci Alquran. Dalam qanun atau perda tentang Pilkada, persyaratan ketrampilan membaca Alquran itu juga dicantumkan. "Tetapi," kata anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, Nur Zahri, yang terlibat dalam pembahasan qanun tersebut, "itu hanya diwajibkan kepada yang Muslim. Jadi, tidak diwajibkan kepada non-Muslim." Sesuai perintah UU pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, lanjutnya, bagi calon yang beragama Islam, diwajibkan memiliki kemampuan bisa membaca Alquran. "Tapi, sekali lagi, ini tidak berlaku bagi yang non-Muslim," tegas Nur Zahri yang menambahkan ada calon kandidat legislatif Partai Aceh di Singkil yang beragama Kristen dan tidak mengukitu tes kemampuan membaca Alquran. Polisi menjaga distribusi peralatan pemilihan kepala daerah di Banda Aceh. ________________________________________________________________________ Situasi anomali Prof Dr Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik UI Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan partai-partai Islam tidak banyak lagi dipilih. Artinya perolehan suara partai Islam rendah, misalnya Partai Bulan Bintang malah tidak lolos parliament threshold atas batas ambang parlemen. Sedang partai-partai yang lebih dekat ke Islam, seperti PPK, PKB, dan PAN itu kalau digabung perolehan suaranya, tidak lebih dari 30%. Itu data pemilu di tingkat nasional yang berbasis partai. Cuma anomalinya, kalau menyangkut pemilihan kepala daerah, maka faktor agama atau etnisitas kepala daerah itu berpengaruh. Jadi masih sulit bagi pemilih Indonesia untuk memilih orang orang yang berbeda agama atau terkait kesukuan, terutama dalam kontesk pribumi dan nonpribumi. Suara partai Islam di Indonesia relatif rendah dalam beberapa pemilu. Kasus Ahok kemarin juga ada anomali demikian. Data-data pemilu selama ini memperlihatkan bahwa partai Islam tidak terlalu banyak diminati, tapi dalam kasus Ahok yang menyangkut persepsi bahwa agama direndahkan -seperti itulah kita sebut, ada persepsi itu- ternyata orang bereaksi sangat keras dan terjadilah demo-demo dengan tuntutannya, yang bisa kita lihat politis juga. Mungkin karena partai abstrak dan mereka juga tidak mengerti seberapa Islam sebuah partai. Kalau orang itu konkrit, bisa dilihat dalam konteks agama dan suku. Tapi mungkin juga karena partai-partai di Indonesia gagal meraih kepercayaan publik. Artinya, bahkan tindak tanduk partai-partai agama tidak selalu mencerminkan nilai-nilai agama, seperti korupsi, manipulasi dan ada kelakukan-kelakuan yang tidak benar, juga dari partai Islam sendiri. Jadi orang kehilangan kepercayan tehadap partai Islam. Tapi kalau orang, dia adalah sosok tunggal dan bisa diminta pertanggungjawaban langsung kepada dia secara konkret. _________________________________________________________________________ 'Keseimbangan' di Papua Barat Di Provinsi Papua Barat, populasi sekitar 40% umat Islam dari total penduduk agaknya menjadi pertimbangan dari masing-masing calon gubernur dengan menggandeng calon wakil gubernur yang beragama Islam. Ketiganya adalah: Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani, Irene Manibuy-Abdullah Manaray, dan Stephanus Malak-Ali Hindom. Ketiga calon gubernur di Papua Barat merangkul calon waki gubernur yang beragama Islam. Pasangan calon yang beragama Kristen dan Islam tersebut -menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, Agus Sumule- diperlukan karena faktor agama penting untuk pemilih pendatang dari Sulawesi dan Maluku Utara, yang sebagian besar merupakan umat Muslim. "Apakah besar pengaruhnya? Saya katakan kita memang di Indonesia belum bisa lepas dari itu." "Mungkin penting bagi pendatang, tetapi saya kira untuk orang Papua tidak penting. Agama menjadi diperhitungkan para peserta yang ikut dalam kontestasi karena jumlah pendatang bukan main-main," tambah Agus. Tapi apakah strategi yang diambil ketiga calon gubernur Papua Barat memang sesuai dengan kecenderungan pemilih? "Itu bagus, siapapun yang naik sudah ada perwakilan kita, jadi tidak diragukan lagi. Penting itu, boleh kata di Manokwari kan Muslim dan Non-Muslim itu fifty-fifty jadi ya wajar-wajar saja," jelas Alidin, pria berusia 39 tahun asal Sulawesi Selatan yang ditemui di Masjid Manokwari. Sebanyak 702.124 warga Papua Barat memiliki hak untuk memberikan suara pada Rabu 15 Februari 2017. Seorang pengemudi ojek di Manokwari yang berasal dari Maluku, Rusli, juga berpendapat faktor agama tidak bisa diabaikan dalam memilih pemimpin. "Sebagai Muslim kami ingin agar ditingkatkan lagi, seperti pembangunan masjid. Secara pribadi memang penting mengingatkan Papua Barat, yang termasuk daerah rawan juga kan. Harapan kerukunan beragama terjadi dengan baik. Insya Allah aman." Selain sebagai penarik suara, keikutsertaan politisi beragama Islam juga menjadi penting sebagai simbol kerukunan di Provinsi Papua Barat, seperti disampaikan Mulyadi Jaya, pengamat sosial dan politik di Manokwari yang juga menjabat pimpinan wilayah Muhammadiyah. Rusli mengharapkan lewat pilkada maka terjamin kerukunan beragama di Papua Barat. Bahkan dia mengusulkan agar komposisi agama calon kepala daerah diundangkan untuk pilkada mendatang. " Kalau menurut saya perlu diformalitaskan agar setiap pilkada, baik gubernur, bupati, dan walikota harus ada keseimbangannya. Misalnya gubernur Nasrani maka wakilnya dari Islam dan sebaliknya untuk menjaga kesimbangan. Saya rasa itu hal yang sangat baik ke depan, berbeda dengan pilkada sebelumnya," sarannya. Primordial lawan rasional Seperti peribahasa lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, maka setiap daerah berbeda pula atmosfir politiknya, khususnya saat pilkada serentak. Dan jika Anda mengikuti dengan seksama kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta, maka faktor agama terasa bukan untuk menyeimbangkan, seperti di Papua Barat- namun menjadi alasan untuk 'perpecahan'. Beberapa unjuk rasa digelar menentang calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, karena dituduh melakukan penistaan agama Islam, yang hingga saat ini sedang dalam proses pengadilan. Umat Islam menggelar aksi unjuk rasa menentang calon petahana Basuki Tjahaja Purnama, yang dituduh melakukan penistaan agama. Memang faktor agama atau etnisitas tampaknya belum bisa diabaikan dalam pemilihan di Jakarta, dan Indonesia secara umum. Prof Dr Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, berpendapat Indonesia masih jauh dari harapan 'pemilih rasional' yang menentukan pilihan politik berdasarkan program dan kebijakan calon atau partai tertentu. "Ternyata faktor-faktor primordial, etnisitas, dan agama, ternyata itu masih tetap berpengaruh. Kalau hasil simulasi kemarin itu, paling tidak 30% sampai 40% masih mendasarkan fakfor primordialisme untuk memilih. Itu sampel Jakarta, kalau di sampel-sampel daerah, angkanya bisa lebih besar. " Menurut Prof Muluk, selama ini partai Islam sepertinya tidak mendapat dukungan dari para pemilih namun berbeda dengan pemilihan kepala daerah. "Kalau menyangkut pemilihan kepala daerah, maka faktor agama atau etnisitas kepala daerah itu berpengaruh. Jadi masih sulit bagi pemilih Indonesia untuk memilih orang orang yang berbeda agama atau terkait kesukuan, terutama dalam kontesk pribumi dan nonpribumi." Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi pembuktian apakah warga ibu kota itu menggunakan primordialisme atau rasionalisme dalam memilih gubernur. Di Jakarta, memang bisa terlihat bagaimana faktor agama dan etnisitas menjadi salah satu faktor yang penting dengan reaksi keras dari sejumlah umat Islam atas tuduhan penghinaan agama salah seorang calon, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kini sedang diadili. Sementara pada sisi lain terdapat pula sekelompok pemiih yang mendukung kuat Ahok, yang kinerjanya dianggap yang baik dalam membangun Jakarta selama ini. "Besok (pemungutan suara, Rabu 15 Februari) pembuktian yang mana yang unggul. Kalau yang menang ,misalnya, bukan petahana, artinya faktor emosional yang lebih besar dari rasional, "Tapi kalau pada akhirnya petahanan yang menang, entah itu di putaran pertama atau kedua, berarti penjelasan rasional lebih kuat dari sentimen primordial." Bagaimanapun pembuktian itu tentu hanya untuk di Jakarta, yang belum tentu menjadi model bagi kecenderungan para pemilih untuk dalam menggunakan hak suaranya.