Ditangkap 'sewenang-wenang', anak-anak NTT tuntut ganti rugi kepada pemerintah Australia
Pemerintah Australia menyatakan tak akan mencampuri laporan sejumlah anak-anak asal Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait laporan mereka ke Komisi Hak Asasi Manusia Australia.
Banyak anak-anak Indonesia terlibat penyeludupan pengungsi yang pernah ditahan di Australia "Komisi HAM Australia adalah badan independen dan menangani pengaduan dengan independen, terlepas dari pemerintah," tulis pernyatan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia kepada BBC Indonesia, (01/03). Pernyataan itu terkait gugatan sekitar 50 orang anak-anak Indonesia asal NTT yang mengajukan tuntuan ganti rugi terhadap pemerintah Australia. Dasarnya, mereka diklaim sebagai korban penangkapan sewenang-wenang polisi negara itu. Mereka diwakili kantor pengacara Ken Cush & Associates dari Canberra, Australia mengajukan gugatan hukum. Mereka juga melaporkan kasus ini ke Komisi HAM Australia. Mark Barrow, pimpinan kantor pengacara Ken Cush & Associates, mengatakan sejak 2010 ada sedikitnya 200 anak asal NTT yang secara ilegal ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi Australia. Mereka disebutkan mengalami perlakuan yang buruk dan dipaksa mendekam dalam penjara dewasa. "Kami berbicara tentang anak-anak yang dipenjara dengan kondisi terburuk dari yang terburuk yang ada di Australia," kata Sam Tierney, juga dari Ken Cush. Padahal berdasarkan hukum Australia, lanjut Mark Barrow, mereka seharusnya ditempatkan di penjara anak dan bukan di penjara dengan prioritas keamanan tinggi seperti Hakea di Perth. Pemerintah Australia kini menghadapi gugatan karena dituduh memperlakukan anak-anak yang terlibat penyeludupan pengungsi dengan tidak baik. Sejak pekan lalu, Mark Barrow bersama Colin Singer dari Indonesia International Initiatives (TIGA-I) berada di Indonesia menemui anak-anak korban penangkapan tersebut. "Kami baru saja dari Rote, Alor dan Kupang menemui mereka," kata Colin. Menurut Barrow, kunjungan ke Indonesia menemui anak-anak itu adalah dalam rangka mendapatkan keadilan bagi mereka. "Kami mewakili lebih dari 50 anak," kata dia. Contoh sukses gugatan hukum Ken Cush menyajikan contoh sukses gugatan hukum atas penangkapan anak-anak Indonesia secara ilegal oleh polisi Australia itu. Yakni yang menimpa Ali Jasmin. Ali ditangkap pada 2009 ketika berusia 13 tahun. Ia didakwa terlibat penyeludupan 55 imigran asal Afganistan ke Australia. Dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan mendekam di Hakea, Perth yang terkenal kejam. Selama penyelidikan, Kepolisian Federal Australia (AFP) mengukur usia Ali berdasarkan uji sinar-X. Akte kelahiran dan dokumen kependudukan Indonesia yang tersedia tak dihadirkan polisi ke pengadilan. Tahun lalu, Pengadilan Tinggi Australia Barat membatalkan hukuman terhadap Ali. Majelis banding menilai terjadi kesalahan dalam memutus perkara terdahulu. "Saya yakin bahwa kesalahan hukum telah terjadi," kata Ketua Pengadilan Tinggi Australia Barat, Michael John Buss. Colin Singer membantu Ali mendapatkan ganti rugi atas perlakuan pemerintah Australia. Ali sendiri menyatakan senang dengan putusan pengadilan banding itu. Ia menyatakan ingin mendapatkan kompensasi atas kesalahan petugas terhadapnya. "Saya sudah terlanjur ditahan. Jadi saya rasa saya pun berhak kalau mau menuntut kompesansi atau ganti rugi dari semua itu," kata Ali. Terkait putusan tersebut, pengacara dari Ken Cush & Associates membantu Ali mendapatkan kompensasi. Termasuk anak-anak lain yang diperlakukan sama oleh polisi Australia. Ali yang bebas pada 2012 silam, juga melaporkan kasus tersebut ke Komisi Hak Asasi Manusia Australia atas dugaan pelanggaran HAM sekaligus berjuang mendapatkan kompensasi. Bergabung bersama Ali sekitar 50 anak lainnya yang berasal dari Kupang, Alor, dan Rote di NTT. Ali Jasmin mendekam dalam penjara dewasa padahal masih anak-anak. Kondisi anak-anak saat ini Sejatinya, pada 2012 Komisi HAM Australia mengeluarkan laporan soal perlakuan terhadap anak-anak dalam tahanan karena penyeludupan manusia antara 2008 hingga 2011. Komisi HAM menemukan sejumlah pelanggaran terhadap hak mereka dan bukti-bukti kesalahan penanganan aparat terhadap mereka. "Sepertinya tindakan itu karena beban kerja yang tinggi, sulitnya proses penyelidikan, dan sumber daya yang terbatas," tulis laporan Komisi HAM. Menurut Mark Barrow, Komisi HAM juga sudah memperingatkan pemerintah Australia mengenai gugatan perdata terkait penahanan sekitar 200 orang anak di bawah umur. Saat ini sudah tidak ada anak-anak Indonesia yang berada dalam tahanan di Australia. "Semua anak-anak itu sekarang sudah kembali ke Indonesia," kata Colin Singer. Menurut Singer, beberapa anak yang mereka temui mengalami kondisi yang memprihatinkan. "Mereka sangat sensitif dan mencemaskan (membicarakan pengalamannya)," kata dia. Tanggapan pemerintah Indonesia BBC Indonesia menghubungi Konsulat Jenderal Indonesia di Perth untuk mengetahui persoalan gugatan hukum anak-anak Indonesia terhadap pemerintah Australia itu. Wakil Konsul Informasi dan Budaya KJRI Perth Muhammad Omarsyah berjanji akan memberikan keterangan, dua hari lalu. "Kami akan koordinasi dan kabari," tulis Omarsyah dalam surat elektroniknya. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada informasi yang dikirimkan Omarsyah. Termasuk soal apa saja yang pernah dilakukan KJRI Perth dalam mengadvokasi anak-anak yang ditahan di penjara dewasa itu. Bentuk kapal seperti ini yang kerap digunakan menyeludupkan imigran ke Australia Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan hingga saat ini tidak ada lagi warga negara Indonesia yang ditahan polisi Australia karena penyeludupan imigran. "Tidak ada anak-anak WNI yang masih ditahan saat ini karena kasus penyeludupan manusia," jelas Iqbal. Menurut Iqbal, total anak-anak WNI yang pernah diproses hukum Australia adalah 115 orang karena tuduhan keterlibatan dalam penyeludupan manusia. "Mereka ditahan pada periode 2010-2012 pada saat masih berstatus anak-anak," kata Iqbal.