Trump jatuhkan sanksi pada Cina hari ini, perang dagang mengancam?
Pemerintah Trump dijadwalkan untuk mengumumkan sanksi terhadap Cina, Kamis (22/3) ini, setelah menyimpulkan bahwa negara itu mendorong pencurian dan transfer kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan AS.
Gedung Putih mengatakan tindakan itu diambil setelah pembicaraan yang berlangsung bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah itu, menemui kegagalan. Sanksi AS terhadap Cina itu diperkirakan akan juga mencakup pemberlakuan tarif bea masuk. Langkah itu memicu ketakutan akan terjadinya perang dagang yang lebih luas. Dilaporkan media AS, Gedung Putih mempertimbangkan pemberlakuan tarif senilai antara $30miliar-$60 miliar (Rp410 triliun-Rp830 triliun), serta berbagai langkah yang akan membatasi investasi. AS mungkin juga akan mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia, kata seorang pejabat kementerian perdagangan. Hari Rabu (21/3) kemarin, kepala perunding perdagangan Amerika, Robert Lighthizer, mengatakan kepada anggota Kongres bahwa AS sedang berusaha memberlakukan "tekanan maksimum kepada Cina dan tekanan minimum pada konsumen AS." Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping dalam pertemuan para pemimpin bisnis di Balai Agung Rakyat di Beijing, 9 November 2017. Lighthizer mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual sangat penting bagi ekonomi AS. "Ini masalah yang sangat penting," kata Lighthizer di acara itu. "Kami pikir mungkin itu hal yang paling penting yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan perdagangan." Ada apa di balik sanksi itu? Seorang pejabat perdagangan AS mengatakan kepada para wartawan, AS memiliki bukti bahwa Cina menekan perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan transfer teknologi dengan mewajibkan mereka menciptakan kemitraan lokal agar bisa memasuki pasar Cina. AS juga menemukan bukti bahwa Cina mengarahkan investasi mereka di AS ke industri strategis, dan melakukan serta mendukung serangan siber. Temuan ini merupakan hasil 'investigasi 301,' suatu pengkajian praktik-praktik bisnis Cina yang diperintahkan Donald Trump Agustus lalu. Di pasal 301 undang-undang perdagangan, pemerintah memberikan kewenangan pada diri mereka sendiri untuk secara sepihak memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang dinyatakan tidak berdagang secara adil. Presiden Trump selama ini sudah berulang kali mengecam defisit perdagangan AS yang besar terhadap Cina. Apakah sanksi itu didukung luas di AS sendiri? Berkembang kekhawatiran di Amerika bahwa Cina sedang mencari teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer. Kongres juga mengesahkan undang-undang yang akan meningkatkan kewenangan pemerintah untuk meninjau ulang kesepakatan dagang luar negeri, jika dianggap ada ancaman yang ditimbulkan pada perusahaan AS yang didukung negara. Tetapi sejumlah politisi dan kalangan industri, termasuk perusahaan pengecer, menyatakan kecemasan tentang kemungkinan terjadinya pembalasan. "Saya sangat setuju pada upaya memberantas pelanggaran hak cipta oleh Cina, dan menuntut pertanggungjawaban mereka - tetapi mari kita menyasar pada apa yang kita inginkan berubah dari Cina," kata Erik Paulsen, seorang Republikan yang mewakili Minnesota, kepada Lighthizer, dalam dengar pendapat Rabu. "Janganlah kita menembak kaki kita sendiri. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyebut AS seharusnya bermitra dengan negaranya dan tidak memicu persoalan baru. Lighthizer mengakui kemungkinan pembalasan bisa terjadi, dan kalau itu terjadi, industri pertanian AS bisa terpukul. Namun dia mengatakan bahwa hal itu tidak boleh mencegah AS dalam mengambil tindakan. "Jika ada pembalasan, maka Amerika Serikat harus mengambil tindakan untuk membela para petani," katanya. Apa reaksi Cina? Cina mengatakan bahwa perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. Hari Selasa (20/3) lalu, hari terakhir sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri Cina, Li Keqiang mengatakan dia berharap kedua pihak bisa tetap "tenang". Dia juga mengungkapkan harapan bahwa AS akan mengurangi pembatasan ekspor barang berteknologi tinggi ke Cina.