Bentrok di Batam, anggota TNI salahi aturan
Hasil penyelidikan tim investigasi TNI-Polri terhadap insiden bentrokan anggota TNI dan polisi di Batam, Kepulauan Riau, menyimpulkan ada anggota TNI yang menyalahi aturan dengan terlibat penjagaan gudang bahan bakar minyak ilegal di wilayah itu.
Pejabat penerangan TNI dan polisi mengumumkan hasil investigasi insiden bentrokan di Batam. Mabes TNI mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan awal tim investigasi ini dan akan memberikan sanksi terhadap pelakunya, termasuk kepada komandan atau pimpinan di atasnya jika terbukti. Namun demikian, menurut juru bicara TNI Mayor Jenderal Fuad Basya, temuan sementara menunjukkan bahwa tindakan anggota TNI itu tidak diketahui komandan atau pimpinan di atasnya. "Mereka itu 'kan curi-curi. Anggota yang bekerja begitu (penjagaan gudang BBM ilegal) itu tidak resmi. Komandannya tidak tahu. Istilah kita itu, mencari tambahan-tambahan, sampingan-sampingan," kata Fuad Basya dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukkam, Jakarta, Selasa (14/10) pagi. Jumpa pers ini juga dihadiri Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie serta kepala tim investigasi, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Tim investigasi juga merekomendasikan agar Mabes Polri melakukan proses hukum terhadap seorang anggota Brimob yang diketahui melakukan penembakan di lokasi bentrokan sehingga melukai aparat TNI. Mereka juga meminta Mabes Polri menindaklanjuti pelaku penembakan dua anggota TNI di markas Brimob di Batam. Empat anggota TNI terluka Bentrokan TNI-polisi ini terjadi Minggu malam, 19 September 2014, ketika petugas kepolisian setempat menggerebek gudang penyimpanan BBM ilegal. Insiden bentrokan polisi-TNI di Batam mengakibatkan empat anggota TNI terluka. Saat penggerebekan, menurut tim investigasi, terjadi insiden bentrokan antara petugas kepolisian tersebut dan anggota TNI setempat yang belakangan diketahui melakukan penjagaan atas gudang tersebut. Dua prajurit TNI dilaporkan terluka akibat tembakan oleh seorang anggota Brimob setempat yang belakangan disebut akibat pantulan. Insiden ini berlanjut di markas Brimob setempat, setelah anggota TNI mendatangi markas tersebut. Di sinilah, menurut tim investigasi, ada tembakan anggota Brimob yang melukai dua anggota TNI. Walaupun pejabat TNI dan kepolisian menyebut insiden ini sebagai kesalahpahaman, Mabes Polri sejak awal mengatakan upaya penggerebekan aparat kepolisian tersebut tidak menyalahi aturan. Namun dalam jumpa pers, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, agar insiden seperti ini tidak terulang, pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi dengan TNI. "Sehingga tidak terjadi lagi insiden (bentrokan anggota TNI-polisi di Batam). Kita akan lebih awal mengomunikasikan (dengan TNI) sehingga semua penegakan hukum dapat berjalan," kata Ronny Sompie. Bisnis ilegal Sejumlah analisa pakar menyebutkan, kasus penembakan anggota TNI di Batam terkait dengan konflik ekonomi antara TNI dan Polri. Aparat keamanan kerap mengelola bisnis ilegal karena k urangnya anggaran negara untuk kedua institusi tersebut, kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi. Sebagian besar konflik, kata Muradi, disebabkan oleh pengelolaan bisnis ilegal. Berdasarkan data Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, konflik TNI-Polri pada 2014 tercatat terjadi sebanyak delapan kali. Bila dihitung dalam kurun 1999-2014, jumlah insiden hampir mencapai 200 kasus dengan korban tewas sebanyak 20 orang. Mabes Polri akan memeriksa anggota Brimob yang terlibat penembakan anggota TNI di Batam.