Pengangkatan Yaqut Cholil Qoumas yang 'tegas dan tidak kenal kompromi' sebagai Menteri Agama untuk 'meredam kelompok Islam garis keras'
Penunjukan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas-yang disebut 'tegas dan tidak kenal kompromi' dalam melawan tindakan intoleransi- sebagai Menteri Agama salah satunya bertujuan untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI), kata pengamat politik Islam Indonesia.
Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (24/10/2018) Namun penunjukan itu mendapatkan respon negatif dari Ormas Islam FPI yang menyebut Yaqut memiliki gaya preman serta sering membuat pernyataan gaduh dan adu domba. Ormas ini dituding sejumlah kalangan sebagai kelompok intoleran. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah pernyataan FPI tersebut dan menyebut Yaqut sebagai 'penegak toleransi'. Kalangan kelompok minoritas dan aktivis hak asasi manusia (HAM) menyebut sosok Yaqut menumbuhkan 'harapan' dalam terciptanya kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti yang diungkapkan komunitas GKI Yasmin dan peneliti Setara Institute, lembaga demokrasi dan perdamaian. Yaqut diharapkan, misalnya, berani merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri soal pendirian rumah ibadah yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Meredam kelompok garis keras Dalam pidatonya seusai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan melakukan terobosan-terobosan yang berbeda dengan menteri sebelumnya. "Sebenarnya banyak yang dikerjakan, tapi kalau mau dirangkum itu hanya menjadi satu kalimat pendek yaitu bagaimana membuat agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi." "Itu bisa di-breakdown ke banyak hal, baik bagaimana cara berhubungan antar umat beragama, inter umat beragama… dan kita lihat nanti pasti akan ada terobosan-terobosan dari Kemenag yang akan berbeda dari masa-masa sebelumnya," kata Yaqut. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Pengamat politik Islam dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi menganalisis, salah satu alasan Jokowi memilih Yaqut sebagai Menteri Agama di tengah banyak calon yang layak dari NU adalah untuk mengurangi pengaruh kelompok Islam garis keras yang meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. "Kalau melihat sejarah atau pengalaman sebelumnya Yaqut termasuk sosok yang sangat tegas dan tidak kompromi terhadap ormas seperti FPI." "Sepertinya ke depannya memang dipasang untuk menghadapi kelompok garis keras ini, apalagi sosok Yaqut didukung oleh ormas keagamaan yang sangat besar yang dominan di Indonesia," kata Yon yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia (Inmind) Institute. Namun, Yon berharap agar Yaqut menggunakan langkah dialog dan menunjung penegakan hukum guna menghindari potensi munculnya konflik horizontal. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri) bertukar naskah dengan mantan Menteri Agama Fachrul Razi saat serah terima jabatan di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (23/12) Dalam rekam jejak hubungan antara FPI dengan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang berada di bawah GP Ansor pimpinan Yaqut, konflik kerap kali terjadi. Yaqut juga beberapa kali melontarkan kritik kepada FPI dan pemimpinnya Rizieq Shihab. Seperti saat Yaqut meminta anggota FPI diproses hukum karena menampar seorang anak 15 tahun. Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pidato saat memimpin upacara bendera memperingati HUT ke-72 Republik Indonesia, di Lapangan Bukit Seroja, Maron, Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (17/8/2017) FPI: Yaqut menteri bergaya preman Pengurus FPI yang juga menjabat Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin menyebut Yaqut sebagai sosok menteri yang bergaya preman dan sering membuat pernyataan gaduh dan adu domba. "Karena saya masih ingat bagaimana gaya premannya di salah satu TV. Sangat berbahaya saat ini sudah menjadi pejabat negara masih menonjolkan gaya premannya dan harus berkaca diri," kata Novel. Massa simpatisan FPI mengaku berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk dari Ciamis dan Tasikmalaya memadati kawasan di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (26/01/17). Novel menjelaskan, pemilihan menteri agama saat ini berasal dari kalangan politisi bukan profesional sehingga berpotensi memunculkan penyelewengan atas nama agama untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Saat ditanya terkait analisis yang menyebut penunjukan Yaqut untuk meredam FPI, Novel mengatakan: "Saya rasa kalau Menag mau meredam dengan cara yang ektrem atau frontal justru akan makin kuat perlawanan dari ormas-ormas yang berseberangan dengan ormasnya Yaqut," kata Novel. Ia juga menyebut, "Ormasnya Yaqut malah yang sering melakukan persekusi saudaranya sendiri, dan itu jelas intoleran. Kalau mau meredam ormas garis keras, redamlah ormasnya sendiri yang sampai membakar bendera Tauhid," katanya PBNU: Gus Yaqut penegak toleransi Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU Rumadi Ahmad membantah pernyataan dari FPI tersebut. "Kalau FPI itu ya biasa saja apa yang dilakukan presiden di mata FPI itu tidak ada yang benar, jadi biasalah sebagai kritik saya kira tidak apa-apa, biasa saja," katanya. Sebaliknya, ia menyebut Yaqut merupakan sosok yang tepat menjadi Menteri Agama. Ilustrasi toleransi. "Sebenarnya sejak awal kita itu agak skeptis dgn penunjukan Menag yang lalu dan akhirnya terjawab dalam waktu satu tahun ini, Menag tidak menunjukan kinerja yang maksimal. Sosok Gus Yaqut paham betul soal agama, Kemenag, latar belakang pesantren. "Di tambah lagi terkait persoalan toleransi melihat posisinya sebagai GP Ansor yang berhadapan head to head dengan kelompok garis keras. Ia akan memegang teguh prinsipnya sebagai penegak toleransi dan pelindung minoritas," kata Rumadi. Kelompok minoritas: Ada harapan Sementara itu, bagi kelompok minoritas seperti jemaat GKI Yasmin Bogor yang tempat ibadahnya disegel selama delapan tahun, penunjukan Yaqut sebagai Menteri Agama membawa harapan baru. "Ketum Ansor, rasanya cukup aman, punya prinsip tegas untuk anti kepada pihak-pihak yang mempolitisi agama. "Harapan kami sebagai jemaat GKI Yasmin sampai sekarang belum bisa beribadah di rumah ibadah yang sudah memiliki IMB. Semoga Menag yang baru memberikan perhatian khusus. Kami percaya kalau dari Ansor itu pastinya bisa mendukung keberagaman dan toleransi beragama," kata perwakilan dari Jemaah Gereja GKI Yasmin, Bogor, Renata Anggraini. Jemaat GKI Yasmin telah melakukan ibadah di seberang Istana Presiden sebanyak 214 kali sejak Februari 2012 hingga 1 Maret 2020 karena gerejanya disegel. "Permasalahan GKI Yasmin, pemerintah tunduk sama kelompok-kelompok intoleran, harusnya tidak. Kami minta ada pernyataan khusus saja dari Menteri Agama terhadap permasalahan kami," ujar Renata yang menyebut GKI Yasmin sudah memiliki IMB, mendapatkan putusan sah dari PTUN Bandung, Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI. Protes penyegelan GKI Yasmin pada Januari 2012 di depan Istana Presiden, Jakarta. Dorongan revisi peraturan pendirian rumah ibadah Senada dengan itu, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menaruh harapan yang besar kepada Yaqut yang ia sebut memiliki komitmen besar pada kemajemukan, perbedaan keyakinan, kebebasan beragama, toleransi dan kontra radikalisme. "Ia adalah anak muda yang menjadi penerus cita-cita Gus Dur. Apalagi di media sosial muncul harapan agar Yaqut berani merevisi bahkan mencabut peraturan dua menteri soal pendirian rumah ibadah," kata Bonar. Menurut Bonar, peraturan tentang pendirian rumah ibadah itu perlu direvisi karena membatasi ruang masyarakat untuk beribadah. "Di peraturan itu jika ingin mempunyai tempat ibadah harus mendapatkan tanda tangan dari 60 orang sekitar, itu saja sudah bentuk pembatasan dan bertentangan dengan prinsip dasar HAM. Ini hak orang beribadah bersama-sama tapi harus mendapatkan persetujuan dulu dari orang lain. "Belum lagi perizinan dapat IMB, birokrasi sangat ketat mulai dari bawah tanda tangan 60 orang, lalu persetujuan 90 orang akan menjadi pengguna, RT, RW, lurah, camat sampai FKUB dan kepala daerah, itu jenjang birokrasi sangat panjang," ujarnya. Penduduk di Bekasi melewati tulisan tolak pembangunan gereja di dekat GPIB Filadelfia, Bekasi, yang disegel pada 25 Desember 2012. Selain itu, Bonar berharap, Yaqut juga berani memberikan masukan ke pemerintah agar aturan tentang penodaan agama dihapuskan. "Serta melanjutkan program yang telah diletakkan Menag sebelumnya yaitu pengarusutamaan moderasi beragama terutama di kurikulum dan konten pendidikan agama," kata Bonar.