Malaysia dikritik karena deportasi warga Uighur
Badan pengungsi PBB, UNHCR, mengkritik pemerintah Malaysia yang mendeportasikan enam pencari suaka warga Uighur kembali Cina.
Pemerintah Malaysia belum memberikan komentar atas deportasi warga Uighur. UNHCR mengatakan pemulangan mereka ke Cina tetap dilakukan walau mereka sudah mengungkapkan kekhwatiran akan perlakuan yang mungkin mereka terima jika kembali ke Cina. Menurut juru bicara UNHCR di Malaysia, Yanti Ismail, warga Uighur itu sudah mereka daftar dan permintaan suaka mereka sedang dikaji lebih lanjut. "Kami sesalkan bahwa walau kami sudah mengirim perwakilan ke pemerintah Malaysia, kelompok itu dideportasi ke sebuah negara yang mana hak asasi mereka mungkin berada dalam risiko," tuturnya kepada kantor berita AFP. Belum ada tanggapan dari pemerintah Malaysia atas kritik UNHCR maupun dalam hal deportasi warga Uighur tersebut. Bukan yang pertama Cina menuduh sebagian warga Uighur memiliki agenda Islami di Xinjiang. Sebelumnya lembaga pegiat hak asasi, Human Rights Watch, menyebutkan pemulangan tersebut sebagai pelanggaran atas undang-undang internasional dan mendesak agar hal tersebut tidak terulang lagi di masa depan. HRW mengatakan Kepolisian Malaysia secara diam-diam menyerahkan keenam warga Uighur itu kepada pihak berwenang Cina yang kemudian menerbangkan mereka dari Malaysia ke Cina dengan menggunakan pesawat carteran. Tahun 2011 lalu, Malaysia juga memulangkan 11 warga Uighur dengan mengatakan bahwa warga negara Cina itu terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia. Laporan-laporan menyebutkan setibanya kembali di Cina, mereka diganjar hukuman enam tahun penjara dengan dakwaan 'separatisme'. Pemerintah Cina menempatkan suku Uighur sebagai teroris karena dituduh memperjuangkan agenda Islami di kawasan otonomi Xinjiang, di Cina barat laut. Pertengahan September 2011, empat warga minoritas Uighur dihukum mati dalam kasus kekerasan di Provinsi Xinjiang beberapa bulan sebelumnya, yang menewaskan 32 orang.