Cina bantah terapkan aborsi paksa
Pemerintah Cina membantah menerapkan kebijakan aborsi paksa menyusul kemarahan publik terkait munculnya foto seorang perempuan berbaring di samping bayi yang diaborsi.
Pengaturan tingkat kelahiran di Cina banyak menuai kecaman. Para pengguna internet di Cina meluapkan kemarahan atas berita aborsi paksa yang menimpa Feng Jiamei, seorang warga di Provinsi Shaanxi. Media setempat melaporkan sejumlah pejabat di daerah Zhenping, tempat aborsi itu, membantah telah memaksa Feng melakukan aborsi. Namun penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komisi Keluarga Berencana dan Kependudukan Provinsi Shaanxi mengukuhkan aborsi paksa tersebut memang terjadi. Tanpa menyebut nama Feng Jiamei, Komisi Keluarga dan Kependudukan menyebutkan perempuan tersebut mengandung tujuh bulan. "Praktek seperti itu secara serius melanggar kebijakan-kebijakan terkait yang ditetapkan Komisi Keluarga Berencana tingkat pusat dan provinsi, yang mencoreng citra pencapaian keluarga berencana, dan menyebabkan pengaruh buruk di masyarakat," demikian pernyataan Komisi Keluarga Berencana. Denda besar Komisi meminta pemerintah daerah menghukum para pejabat terkait yang melanggar hukum. Undang-undang Cina melarang tegas aborsi janin di atas enam bulan. Namun para aktivis mengatakan Feng Jiamei dipaksa menjalani aborsi. Alasannya, dia tidak mampu membayar denda besar karena melanggar kebijakan satu anak di Cina. "Kisah Feng Jianmei menunjukkan bagaimana kebijakan satu anak terus melibatkan kekerasan terhadap kaum perempuan setiap hari," kata Chai Ling dari kelompok aktivis yang berkantor di Amerika Serikat, All Girls Allowed. Kelompok itu menyatakan telah berbicara dengan Nyonya Feng dan suaminya Deng Jiyuan setelah berita aborsi muncul. Deng mengatakan istrinya dibawa paksa ke rumah sakit dan dikekang sebelum menjalani aborsi. Wartawan BBC di Shanghai Jon Sudworth melaporkan tuduhan seperti itu bukan hal baru di Cina, tetapi hal yang berbeda kali ini adalah menyebarnya foto seorang perempuan di samping bayinya.