Berbagai reaksi dunia atas serangan AS ke pangkalan udara Suriah
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan serangan atas pangkalan udara militer Suriah bertujuan untuk "untuk menggentarkan rezim (Suriah) sehingga tidak menggunakan senjata kimia lagi."
Rudal Tomahawk ditembakkan dari kapal AS yang berada di Laut Tengah. Tembakan 59 rudal jelajah Tomahawk itu merupakan tanggapan atas dugaan serangan kimia yang dilancarkan pasukan pemerintah Presiden Bashar al-Assad ke kawasan yang dikuasai pemberontak di sebelah barat daya Suriah. Dalam serangan yang disebut AS sebagai 'brutal dan barbar' itu sedikitnya 58 orang tewas di Provinsi Idlib, sebelah barat daya Suriah. Banyak korban, yang sebagian besar anak-anak, dilaporkan muntah, tercekik, dan mengeluarkan busa di mulut. Beberapa negara menyatakan dukungan atas serangan AS ke pangkalan udara Suriah, yang dilaporkan sejauh ini menewaskan empat tentara. Bagaimanapun kecaman juga muncul, antara lain dari Rusia dan Iran. Inggris - mendukung Pemerintah Inggris "mendukung sepenuhnya'"serangan rudal Amerika Serikat atas pangkalan udara Suriah terkait dengan dugaan serangan kimia yang dilakukan pemerintah Suriah. Menteri Pertahanan Inggris, Michael Fallon, mengatakan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mendapat "informasi sepanjang serangan'"namun Inggris tidak diminta untuk ambil bagian. Fallon menyebutkan serangan AS sebagai 'terbatas' dan "sepenuhnya tepat". Departemen Pertahanan Amerika Serikat menerbitkan gambar sebelum dan serangan rudal Amerika Serikat. Cina - seruan menenangkan Waktu serangan AS ke Suriah bersamaan dengan pertemuan Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Trump di Florida, AS, yang dilihat para pengamat sebagai pesan dari AS bahwa mereka juga bisa bertindak sepihak atas program nuklir dan rudal Korea Utara, yang merupakan sekutu Cina. Sehari setelah serangan AS dan pertemuan itu, Cina mengeluarkan pernyataan yang mendesak semua pihak di Suriah berupaya mencari penyelesaian politik dalam krisis Suriah. Pemerintah Beijing juga berharap agar semua pihak menahan diri dan mengindari tindakan yang mungkin bisa meningkatkan ketegangan. "Perkembangan terbaru di Suriah kembali menyampaikan kebutuhan mendesak atas penyelesaian politik dalam memecahkan masalah Suria," jelas Hua Chunying, juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina, Jumat (07/04). Presiden Trump mengatakan serangan untuk menggentarkan rezim Suriah. Australia - mendukung Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, mengatakan dia mendapat informasi tentang serangan ke pangkalan udara pemerintah Suriah tak lama sebelum serangan berlangsung. "Itu adalah serangan yang disesuaikan, proporsional, dan dengan sasaran yang ditetapkan. Serangan itu menyampaikan pesan kuat kepada rezim Assad." Walau mendukung sepenuhnya serangan tersebut, tegas Turnbull, Australia tidak mengambil bagian. Ketika ditanya para wartawan tentang masa depan Presiden Bashar al-Assad, Turnbull menjawab Australia "tidak dalam keadaan perang dengan rezim Assad" namun berpendapat tidak ada peran baginya dalam pemerintahan negara itu di masa depan. Banyak anak-anak yang menjadi korban dugaan serangan kimia pemerintah Suriah, yang dikecam berbagai pihak. Rusia - menentang Presiden Rusia, Vladimir Putin meyakini serangan rudal AS atas sasaran di Suriah melanggar hukum internasional dan secara serius merusak hubungan Amerika Serikat-Rusia. Dalam pernyataan Jumat (07/04), seperti dilaporkan media Rusia, Dmitry Peskov -juru bicara Presiden Putin- mengatakan, "Langkah oleh Washington ini menimbulkan kerusakan besar atas hubungan AS-Rusia, yang sudah dalam keadaan menyedihkan." Ditambahkan bahwa Presiden Putin berpendapat langkah tersebut tidak akan membantu tujuan dalam perang melawan terorisme internasional. Iran - mengecam Iran mengecam serangan sebagai 'merusak dan berbahaya' seperti dilaporkan kantor berita ISNA yang mengutip juru bicara Kementrian Luar Negeri. "Iran dengan keras menyecam serangan sepihak seperti ini. Langkah tersebut akan memperkuat terorisme di Suriah dan akan membuat rumit situasi di Suriah dan kawasan," jelas Bahram Qasemi. Pengunjuk rasa di depan Kedutaan Rusia di Ankara, Turki, memprotes dukungan Rusia atas Suriah, yang melakukan 'serangan kimia' di Provinsi Idlib. Prancis - mendukung Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan Rusia dan Iran perlu memahami bahwa mendukung Presiden Bashar al-Assad tidak masuk akal dan eskalasi dari perang militer Amerika Serikat di Suriah adalah peringatan bagi "rezim kriminal". "Penggunaan senjata kimia menyedihkan dan harus dihukum karena merupakan kejahatan perang," tegas Ayrault -yang sedang berkunjung ke Mauritius- kepada kantor berita Reuters dan Radio France Info. Israel - mendukung Perdana Menteri Isreal, Benjamin Netanyahu, menyambut baik serangan dengan mengatakan 'lewat kata dan tindakan' Presiden Trump menyampaikan pesan yang kuat dan jelas bahwa penggunaan dan penyebaran senjata kimia tidak ditolerir. "Israel sepenuhnya mendukung keputusan Presiden Trump dan berharap pesan tentang tekad atas tindakan mengerikan rezim Assad tidak hanya bergema di Damaskus, tapi juga di Teheran. Pyongyang, dan tempat-tempat lain," seperti dinyatakan PM Netanyahu. Sebuah rumah sakit terkena dugaan serangan kimia Suriah atas Khan Sheikhun, yang dikuasai pemberontak, di Provinsi Idlib. Turki - mendukung Turki -lewat pernyataan Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus- melihat serangan itu secara positif dan komunitas internasional harus tetap bertahan dalam posisi melawan 'kebrutalan' pemerintah Suriah. "Seperti yang jelas disampaikan presiden kami, kita ingin melihat tindakan dan bukan hanya kata-kata. Dalam hal ini, serangan AS atas pangkalan militer di sana -tempat kemungkinan serangan udara atas warga sipil berlangsung- adalah berarti dan penting." Pemerintah Ankara juga menambahkan konflik di Suriah harus diakhiri dan pemerintah al-Assad harus dihukum di panggung internasional. Indonesia - memprihatinkan Sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia mengecam dengan keras penggunaan senjata kimia di Suriah. Namun pada saat bersamaan pemerintah Jakarta memprihatinkan serangan sepihak oleh pihak manapun, termasuk penggunaan rudal Tomahawk. "Aksi militer, yang dilakukan tanpa otorisasi lebih dulu oleh Dewan Keamanan PBB, tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional dalam penyelesaian dama sengketa, seperti yang ditetapkan Piagam PBB," jelas juru bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Armanatha Nasir.