Jika parpol mudah mencalonkan presiden, pemilih untung atau rugi?
Pemilihan presiden masih tiga tahun lagi, tapi partai-partai tampaknya mulai menyiapkan medan pertandingan.
Seorang pemilih berpakaian seperti tanaman dalam pilkada serentak di Surabaya, Desember 2015 lalu. Warga Indonesia akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada 2019 mendatang. Sebanyak empat partai politik, yang mencakup Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, meminta agar sebuah parpol dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus menduduki 20% kursi DPR. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold diturunkan menjadi 0% alias ditiadakan. Mengapa usulan itu diajukan? Apakah karena partai-partai itu menduduki jumlah kursi yang sedikit? "Saya kira tidak, bukan dalam konteks itu. Tapi, kita memberikan ruang selebar-lebarnya kepada setiap warga negara yang memiliki kemampuan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan, agar maju dalam kontestasi pilpres. Supaya lebih banyak pilihan, lebih bagus," kata Syarifuddin Sudding, anggota DPR dari Partai Hanura, partai yang menduduki 16 kursi di DPR atau paling sedikit di institusi tersebut. Persiapan RUU Pemilu Usulan agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold ditiadakan mengemuka saat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebelum membahas RUU tersebut. Daftar itu, menurut anggota Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria, diharapkan rampung Kamis (19/01). Saat ini perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi di DPR berpusat pada sistem pemilu, ambang batas parlemen serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. PDI P menduduki 109 kursi usai pemilihan legislatif 2014 lalu. Partai tersebut kini menolak wacana penghapusan presidential threshold. Parpol yang menolak wacana penghapusan presidential threshold mencakup Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Mereka ingin hanya partai-partai dengan jumlah 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang berhak mengusung capres. "Mengapa (presidential threshold) dibutuhkan? Karena kita ingin memastikan demokrasi Indonesia harus terarah. Bayangkan kalau 0% threshold sehingga partai baru, partai lama, partai yang hanya satu kursi di DPR, dan partai yang suaranya ada ratusan kursi, semua sama? Okelah atas nama demokrasi. Tapi kita juga harus mikir. Begitu mereka bisa nyalon, begitu ditetapkan sebagai pasangan calon, itu ongkos negara semua," kata Arteria Dahlan, anggota DPR dari PDI P, kepada BBC Indonesia. Pria yang menjadi anggota Komisi II DPR itu juga menyoroti kemungkinan presiden yang diusung partai kecil tidak efektif memerintah karena lemahnya dukungan politik di parlemen. "Presiden harus bisa memerintah, bukan hanya terpilih. Agar bisa memerintah, butuh kestabilan. Salah satu indikatornya apa? Dukungan dari parlemen. Bayangkan yang sudah didukung parlemen saja, masih tidak stabil," ujar Arteria. Pemilih diuntungkan? Sebagaimana dipaparkan Arteria, negara harus menanggung beban biaya apabila setiap parpol peserta pemilu dapat mengusung capres dan cawapres. Ujungnya, pemilih dirugikan lantaran biaya itu berasal dari dana APBN. Lalu, bagi pemilih, apakah ketiadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ada untungnya? Seorang staf tempat pemungutan suara berpakaian ala wayang di Yogyakarta, pada pemilihan legislatif 2014 lalu. Jawabannya ada, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. "Saya meyakini pemilih sangat diuntungkan dengan ditiadakannya threshold untuk pencalonan presiden. Mengapa? Kalau setiap partai politik diberi hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka akan ada banyak alternatif pilihan yang dimiliki pemilih. Kadang-kadang ada partai yang calonnya baik, bagus, tapi tidak bisa mencalonkan karena syarat kursi dan syarat suara yang tidak terpenuhi," kata Titi. Keuntungan lainnya adalah jual-beli dukungan antara parpol dapat dicegah. "Karena ada ambang batas pencalonan, partai-partai yang ingin mengusung calon, karena suara atau kursinya tidak cukup, dipaksa melakukan politik transaksional atau membeli dukungan dari partai lain. Nah, kalau setiap parpol peserta pemilu boleh mengusung, calon potensi politik transaksional itu bisa dicegah," papar Titi. Peniadaan presidential threshold, menurut Titi, dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional mengingat pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 berlangsung serentak. "Sehingga tidak ada lagi hasil pemilihan legislatif yang bisa dirujuk (bagi parpol untuk memiliki 20% kursi di DPR atau 25 % suara sah nasional). Pasal 6ª UUD 1945 menyebutkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berarti kan karena pemilunya serentak, peserta pemilu legislatif boleh mengusung calon presiden," kata Titi. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, setiap parpol peserta pemilu diwajibkan mengantongi 20% kursi di DPR atau 25 % suara sah nasional untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013, ketentuan dalam pasal itu dapat diubah DPR dan presiden.