Pakai isu SARA, Risalah Istiqlal 'tak bisa' gerakkan massa signifikan
Penggunaan isu atau sentimen ras dan agama diprediksi tidak mampu menggerakkan massa secara signifikan, menurut Ikrar Nusa Bakti, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), saat menanggapi 'Risalah Istiqlal'.
Sejumlah ulama, tokoh politik nasional, dan pimpinan organisasi masyarakat menggelar 'Risalah Istiqlal' di Masjid Istiqlal, Minggu (18/9) lalu. Ikrar merujuk Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, ketika sejumlah masjid di Jakarta melalui khotbah salat Jumat menyeru kepada umat Islam agar tidak memilih pemimpin non-muslim. “Hasilnya tidak signifikan. Masyarakat di Jakarta bukan cuma majemuk, pikirannya juga sangat kritis dan maju. Makanya kampanye-kampanye yang sangat sektarian ataupun berbau SARA itu tampaknya tidak akan mampu menggerakkan massa untuk tidak memilih tokoh bukan Islam,” kata Ikrar kepada BBC Indonesia. Prediksi Ikrar ditujukan pada penyelenggaraan deklarasi politik sejumlah ulama, tokoh politik nasional, dan pimpinan organisasi masyarakat di Masjid Istiqlal, Minggu (18/9) lalu. 'Risalah Istiqlal' yang dihadiri pemimpin FPI, Rizieq Shihab, itu salah satunya menyeru kepada umat Islam agar tidak memilih Gubernur DKI Jakarta yang non-muslim pada Pilkada 2017. Acara yang dihadiri Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, dan pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Shihab itu disebut ‘Risalah Istiqlal’. Dalam risalah itu, ada sembilan butir yang dibacakan. Sembilan butir ‘Risalah Istiqlal’ Meski menyeru agar umat Islam di Jakarta memilih pemimpin yang beragama Islam, para pencetus ‘Risalah Istiqlal’ belum bisa menyebut satu figur yang diusulkan untuk dipilih. “Terus terang, kami belum bisa menyebut siapa calon yang kami usung saat ini. Karena calon yang kami usung akan kami rembukkan terus,” kata Bachtiar Nasir, salah seorang pencetus ‘Risalah Istiqlal’. Karena tidak menyebut nama calon gubernur DKI Jakarta yang diusulkan, dan masa kampanye Pilkada DKI Jakarta belum dimulai, aksi para pencetus ‘Risalah Istiqlal’ tidak tergolong pelanggaran. Meski disebut ‘Risalah Istiqlal’ acara tersebut ternyata tidak disetujui Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. “Kalau belum ada calon, tidak bisa didefinisikan sebagai kampanye. Nanti kalau sudah masa kampanye, baru tidak boleh,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno. Tidak disetujui Meski disebut ‘Risalah Istiqlal’ acara tersebut ternyata tidak disetujui Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. “Saya minta kegiatan politik praktis di Masjid Istiqlal jangan dilakukan, makanya saya tidak datang. Saya sudah sampaikan nggak boleh Istiqlal dipakai untuk acara itu,” kata Nasaruddin. Suara keberatan mengenai lokasi yang dipilih sejumlah ulama dan tokoh politik untuk mendeklarasikan ‘Risalah Istiqlal’ juga datang dari Masdar Masudi, Wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia. “Kami menyayangkan tempat suci seperti masjid dipakai untuk kegiatan politik praktis. Masjid seharusnya dipisahkan, diselamatkan, dan dilindungi dari kepentingan kekuasaan yang bersifat antagonis. Saya kira tidak pada tempatnya,” kata Masdar. Pertentangan apakah dasar negara Indonesia Islam atau Pancasila sudah sangat ketat di masa lalu, kata Ikrar Nusa Bakti. Terlepas dari lokasinya, isi 'Risalah Istiqlal', menurut Ikrar Nusa Bakti, bukan sesuatu yang baru. Dia kemudian mengacu pertentangan ideologi pada era 1949-1959. “Pertarungan tentang apakah dasar negara kita Islam atau Pancasila kan sudah menjadi pertarungan yang sangat ketat di masa lalu,” kata Ikrar. Hingga kini, lanjut Ikrar, pandangan yang menggunakan sentimen agama senantiasa muncul. “Negara kita ini pernah ada kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam. Gerakan itu belum hilang. Belakangan ini semakin menonjol kembali. Bukan cuma radikalisme Islam dalam arti negatif, tapi ada juga gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dalam artian tidak dengan cara-cara yang tidak demokratis.” Meski demikian, dalam konteks pilkada, pandangan semacam itu sulit menjadi dominan. “Orang-orang tetap akan memilih sesuai dengan penilaian mereka kepada kapasitas seseorang, akseptabilitas terhadap orang itu, kemudian juga apakah orang itu bisa menjadi pemimpin bersih atau tidak.”