KPK tetapkan hakim konstitusi PAK sebagai tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang hakim Mahkamah Konstitusi dengan inisial PAK dan tiga orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam uji materi UU No 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Basaria Panjaitan (tengah dan kanan) bersama Febri Diansyah memberikan keterangan pers tentang status PAK. Dalam keterangan pers, Kamis malam (26/01), pimpinan KPK Basaria Panjaitan mengatakan hakim konstiusi PAK diduga mendapat suap dari pengusaha impor daging BHR untuk membantu AGAR permohonan uji materi dikabulkan. "PAK diduga menerima hadiah US$20.000 dan Sing$200.000. Dalam kegiatan ini tim telah mengamankan dokumen pembukuan perusahaan dan voucher pembelian mata uang asing tersebut, serta draf putusan perkara no 129," jelas Basaria. Sepanjang Rabu pagi sampai malam (25/01), KPK menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan di tiga lokasi berbeda di Jakarta. PAK ditangkap tim KPK ketika berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia, sementara tujuh orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, menyusul berita penangkapan seorang hakim konstitusi di media, delapan hakim konstitusi menggelar rapat pada Kamis siang, tanpa dihadiri PAK sebagai hakim konstitusi. MK dukung KPK Hasil rapat permusyawaratan hakim itu, seperti yang disampaikan Ketua MK Arief Hidayat, akan mengajukan surat pemberhentian sementara bagi hakim yang terlibat masalah hukum kepada presiden. Disepakati pula Dewan Etik MK akan membentuk Majelis Kehormatan. "Jika Majelis Kehormatan MK memutuskan bahwa hakim konstitusi tersebut telah melakukan pelanggaran berat, MK akan segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat untuk hakim konstitusi itu kepada presiden," jelas Arief. Delapan hakim konstitusi menyampaikan keterangan pers terkait penangkapan hakim konstitusi, PAK. Arief mengatakan selama ini pengawasan hakim MK sudah dilakukan oleh Dewan Etik. Mahkamah Konstitusi juga akan memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk menyelesaikan kasus ini dan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK. Selain itu, jika diperlukan Mahkamah Konstitusi mempersilakan KPK untuk meminta keterangan hakim konstitusi tanpa perlu mendapatkan izin presiden sebagaimana diatur dalam UU MK. Ubah proses rekrutmen Pengamat masalah korupsi dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Muchtar, mengatakan penangkapan ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki proses rekrutmen agar seusuai dengan UU MK. "Jadi proses rekrutmen itu harus kembali ke UU, yang di situ harus transparan, akuntabel, objektif dan berbagai azas lain yang selama ini tidak dilakukan dengan baik. "Contohnya kasus Patrialis yang tidak melalui proses itu, ditunjuk langsung oleh SBY, jadi harus kembali ke proses itu harus partisipatif agar hakim yang terpilih itu memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang cukup memadai itulah kontrol yang bisa dilakukan oleh negara," jelas Zainal. Sebuah mural antikorupsi di Jakarta. Selain itu, menurut Zainal, kebutuhan untuk melakukan pengawasan lebih detail, tetapi tidak menganggu integritas para hakim. "Kita harus mereformulasi pengawasan terhadap MK, jangan-jangan kita bisa jadi memfungsikan KY (Komisi Yudisial) untuk itu, atau melakukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan mekanisme internal dengan Dewan Etik yang ujungnya bisa membentuk Mahkamah Kehormatan Hakim," jelas Zainal. Pengawasan terhadap hakim MK sempat menjadi perdebatan karena MK menolak untuk diawasi oleh Komisi Yudisial. Sebagai gantinya MK membentuk Dewan Etik untuk mengawasi kinerja para hakim konstitusi. PAK merupakan hakim MK kedua yang ditangkap KPK, setelah pada 2013 Akil Mochtar yang ditangkap ketika menjabat sebagai ketua MK. Ketika itu Akil ditangkap atas dugaan penyuapan, dan pada Juni 2014 lalu divonis penjara seumur hidup.