Virus corona: LSM tuntut pemerintah ungkap peta penyebaran virus corona, Presiden Jokowi 'perhitungkan kepanikan dan keresahan masyarakat'
Sejumlah LSM menuntut pemerintah menyediakan informasi penyebaran dan risiko penularan virus corona, tetapi Presiden Jokowi mengatakan memilih tidak mengungkapkannya agar tidak meresahkan masyarakat.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia tidak mengungkapkan peta penyebaran pasien positif virus corona agar tidak meresahkan dan membuat panik masyarakat. Pemerintah Indonesia, menurut Jokowi, juga tidak melakukan kebijakan lockdown (penguncian) kawasan atau wilayah yang diduga menjadi pusat penularan. Hal itu disampaikan Joko Widodo dalam jumpa pers ketika melakukan kunjungan mendadak di Bandar udara Sukarno-Hatta, Provinsi Banten, Jumat (13/03). "Sebetulnya kita inginnya menyampaikannya, tetapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," kata Jokowi. Menurut Jokowi, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda, termasuk soal keterbukaan informasi. Korea Selatan merupakan salah-satu negara yang mengumumkan peta penyebaran positif virus corona, agar masyarakatnya bersikap waspada. "Yang jelas, setiap ada cluster baru, tim reaksi cepat kita langsung memagari," kata presiden. Koalisi Masyarakat Sipil tuntut pemerintah ungkap peta penyebaran Penegasan Jokowi ini sekaligus menanggapi pernyataan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), Jumat (13/03), yang menuntut pemerintah "menyediakan informasi publik yang benar, lengkap dan berkala menyangkut penyebaran dan risiko penularan." "Kesalahan premis dan kegagapan ini makin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang secara sengaja membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia," demikian siaran pers KMS. Koalisi Masyarakat Sipil merupakan gabungan LSM AJAR, KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, serta WALHI. Menurut KMS, pemerintah Indonesia berulang kali menyerukan ancaman hoaks, namun sayangnya kekhawatiran akan penyebaran hoaks, tidak disertai dengan upaya untuk membangun komunikasi dan informasi publik yang terpercaya dan komprehensif. "Ini terlihat dari minimnya informasi mengenai dampak virus ini terhadap pasien dan lokasi-lokasi penularannya," kata mereka dalam siaran persnya yang diterima BBC Indonesia pada Jumat siang. Dikatakan kebijakan pemerintah Indonesia ini sangat bertolak belakang dengan praktik di negara lain yang sama-sama sedang menanggulangi COVID-19. Mereka kemudian mencontohkan pemerintah Korea Selatan yang, secara berkala, menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus. "Informasi yang terang, disertasi dengan kepekaan untuk mencegah kepanikan dan stigma terbukti sangat bermanfaat untuk membangun kewaspadaan dan mekanisme kehati-hatian publik," kata KMS. "Ketertutupan informasi, justru akan memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik, menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah," paparnya. "Dalam banyak pengalaman sejarah, informasi yang asimetris justru merupakan penyebab dari parahnya bencana," tambah KMS. Jokowi: 'Kami memang tidak bersuara, agar tidak ada keresahan di masyarakat' Lebih lanjut Jokowi berulangkali menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan wabah virus corona. Walaupun demikian, menurutnya, pemerintah memilih bersikap hati-hati, karena "tak ingin menciptakan rasa panik dan keresahan di masyarakat". "Langkah-langkah serius telah kita ambil. Tapi di saat yang bersamaan kita tak ingin menciptakan rasa panik, keresahan di tengah masyarakat," ujarnya. "Dalam penanganan kita memang tidak bersuara. Kita tetap tenang, dan berusaha keras menghadapi tantangan ini," tambah Jokowi. Ketika ditanya apakah pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan penutupan wilayah yang diduga menjadi pusat penularan, Joko Widodo mengatakan: "Belum berpikir ke arah sana." Italia dan China sudah menerapkan kebijakan lockdown di kota-kota atau wilayah yang menjadi pusat penyebaran virus corona. Pemerintah membentuk 'tim reaksi cepat' tangani wabah virus corona Dalam jumpa pers, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah membentuk tim reaksi cepat penanganan virus corona Covid-19. Tim reaksi cepat dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Menurutnya, tim ini akan bersiaga di 135 lokasi pintu gerbang masuk Indonesia. "Baik di darat, di pelabuhan, di laut, maupun di airport. Protokol keamanan, protokol kesehatan juga diterapkan seperti tadi yang saya lihat," kata Jokowi. Disebutkan pula bahwa tim reaksi cepat juga akan berjaga di 132 rumah sakit rujukan, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN. Menurut presiden, tim reaksi cepat juga bertugas melacak penyebaran virus dari pasien yang sudah dinyatakan positif. "Yang pasti setiap ada klaster baru tim reaksi cepat kita memagari," kata Jokowi.