RI minta aset Bank Century dibekukan
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan, Kejaksaan Agung Jersey mendukung permintaan Indonesia untuk membekukan aset yang diduga berasal dari tindak pidana Bank Century.
Pemerintah Indonesia mengklaim otoritas hukum Jersey bersedia membantu membekukan aset Bank Century. "Ada komitmen Jaksa Agung Jersey bahwa mereka akan menindaklanjuti apa yang menjadi harapan kita," kata Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, dalam jumpa pers, Selasa (06/08) siang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Hal ini disampaikan Kejaksaan Agung Jersey saat Menhukham melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Jersey, pada 28 Juli hingga 4 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan permintaan bantuan timbal balik, Mutual Legal Assistance, MLA, terkait pembekuan aset bank Century. Pulau Jersey, yang terletak di selat Inggris, merupakan wilayah hukum dibawa Kerajaan Inggris yang memiliki pemerintahan sendiri. Di pulau tersebut ada kegiatan lembaga keuangan dari seluruh dunia. Menurut Amir, otoritas hukum Jersey bersedia memberikan komitmen terhadap permintaan Indonesia, karena mereka ingin menjaga kredebilitas dan standar pelayanan. "Jersey ingin menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Jersey bukan safe haven bagi aset hasil kejahatan," tambah Amir Syamsuddin. Aset Bank Century di Jersey diduga mencapai $40 juta, namun menurut Amir, aset yang berhasil terdeteksi mencapai $16 juta dolar atau sekitar Rp 160 miliar. Amir mengatakan, saat ini proses pembekuan tersebut masih berlangsung, sehingga menurutnya aset tersebut tidak dapat dicairkan. "Langkah awal sudah ada, tidak boleh dicairkan dan melalui proses hukum mengajukan pembekuan ke kejaksaan agung Jersey," tambah Amir. Ekstradisi Rafat Ali Dalam pertemuan otoritas hukum Inggris, Menhukham juga menyinggung upaya Indonesia untuk mengekstradisi Rafat Ali Rizvi ke Indonesia. Sejak 2009 lalu, menurut Amir, Indonesia-Inggris telah bekerjasama untuk memproses ekstradisi Rafat Ali, salah-seorang perpidana kasus Bank Century, ke Indonesia agar dapat menjalani pidana penjara terhadap dirinya. Pemerintah Indonesia sebelumnya memutuskan untuk berupaya mengembalikan aset Bank Century milik Robert Tantular yang terlibat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp6,7 triliun. Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2012 tentang pengembalian aset hasil tindak pidana Bank Century di luar negeri. Dalam Perpres tersebut, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Jaksa Agung Basrief Arief. Perpres ini dibuat untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset Bank Century di luar negeri, melalui permintaan timbal balik (mutual legal assitance) dalam kasus pidana kepada negara tempat aset tersebut diduga disimpan.