Menteri Susi 'tidak terlibat' reklamasi Teluk Jakarta
Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam reklamasi Teluk Jakarta.
Dasar hukum reklamasi teluk Jakarta "tumpang-tindih", kata Menteri Susi. Kepada para wartawan, Kamis 11 Februari, Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan dasar hukum yang digunakan pemerintah provinsi (Pemprov) berbeda dengan yang selama ini dipegang kementeriannya. “Di sini aturan yang dipakai tumpang-tindih,” tegasnya. Susi menjelaskan, Gubernur DKI berpegang pada Kepres no. 52 tahun 1995 tentang reklamasi kawasan Pantura dan Perpres no. 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek. Dan berdasarkan dua ketentuan itu, wewenang mereklamasi Teluk Jakarta ada di tangan pemerintah provinsi (Pemprov). KKP tidak bisa melarang Sementara itu, UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memberi tanggung jawab kepada KKP untuk pembangunan kawasan pesisir dengan luas di atas 2.000 hektar. Sedangkan Perpres No.122 tahun 2014 menyatakan KKP punya kewenangan untuk mengelola kawasan strategis nasional, yang salah satunya adalah Teluk Jakarta. “Karena ini ada dua perpres yang berbeda, jadi ya go saja, kita pun melarang tidak bisa. Kalau melarang akan membuat satu delik hukum yang panjang,” ujarnya. Meski demikian, kata Susi, KKP tetap punya tanggung jawab untuk memastikan pembangunan di kawasan strategis nasional tidak mengakibatkan bencana atau kerusakan lingkungan. Sekretaris Jenderal KKP, Syarif Widjaja, menambahkan saat ini tim Penelitian dan Pengembangan dari KKP sedang meneliti dampak reklamasi tersebut. “Kita akan menulis surat pada Gubernur DKI agar hal-hal yang sudah kita teliti menjadi pertimbangan bagi para pengembang untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.