Korea Utara akan boikot sidang Dewan HAM PBB
Korea Utara mengatakan tidak akan mengikuti sidang Dewan HAM PBB yang akan mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara itu.
Ri Su-yong menuding AS dan negara lainnya menggunakan isu hak asasi manusia untuk memojokan Korut dalam forum internasional. Menteri Luar Negeri Ri Su-yong menuding Dewan Keamanan melakukan "politisasi, selektivitas dan standar ganda" dan "mengasingkan" Korea Utara dalam kritiknya. Dewan PBB telah berulang kali mengkritik Korea Utara atas perlakuan terhadap warganya. Langkah ini kemungkinan akan lebih mengucilkan Korea Utara, yang akan menghadapi sanksi-sanksi baru. Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara, pada hari Rabu (2/3), mengenai langkah-langkah baru sebagia reaksi atas uji coba senjata nuklir dan peluncuran roket jarak jauh. Kedua tindakan tersebut melanggar sanksi yang ada. Dalam pernyataannya kepada Dewan, Ri Su-yong juga menuduh AS dan negara-negara lainnya membayar "apa yang disebut pembelot Korea Utara" untuk memberi kesaksian. Ia mengatakan Korea Utara "tidak akan pernah terikat" dengan setiap resolusi yang disahkan Dewan HAM PBB. Sebuah laporan PBB pada tahun 2014 menuduh Korut melakukan 'pelanggaran sistematis yang meluas dan pelanggaran HAM berat,' diantaranya penghilangan, kerja paksa, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan bayi.