Tak beritakan dugaan skandal oposisi, sejumlah media Ekuador didenda
Ekuador mendenda tujuh perusahaan media karena tidak menerbitkan sebuah peristiwa yang dianggap menyangkut kepentingan umum.
Keputusan itu dijatuhkan pada sejumlah surat kabar, di antaranya media terbesar Ekuador. Badan pemantau media mengatakan pers memiliki tugas untuk meliput peristiwa tentang dugaan kesepakatan lepas pantai yang dilakukan oleh politikus oposisi dan calon presiden baru Guillermo Lasso. Penyelidikan atas peristriwa tersebut dipublikasikan di sebuah surat kabar Argentina pada bulan Maret lalu. Lembaga pemantau dan perusahaan-perusahaan media menuduh satu sama lain melakukan penyensoran. Media yang dijatuhi sanksi mengajukan banding. Sanksi dijatuhkan terhadap surat kabar El Comercio, La Hora, Expreso dan El Universo, dan saluran televisi Televicentro, Teleamazonas dan Ecuavisa. Badan pemantau, yang dikenal sebagai Supercom, mendenda perusahaan-perusahaan itu sekitar Rp50 juta rupiah, disebutkan setara dengan 10 kali gaji. Pemimpin supercom, Carlos Ochoa menyebut, hukuman denda itu merupakan hukuman sekaligus dorongan motivasi untuk memperbaiki praktik jurnalistik. Pedro Valverde, seorang pengacara surat kabar El Universo, mengatakan kepada BBC bahwa dia akan 'menggunakan semua opsi administratif dan yudisial untuk membatalkan sanksi absurd ini." Laporan tersebut, 'Lasso: sang taipan lepas pantai,' pertama kali diterbitkan oleh koran sayap kiri Argentina, Pagina 12, dan dilaporkan oleh berbagai outlet berita Ekuador lainnya menjelang pemilihan presiden negara tersebut pada 2 April. Guillermo Lasso, mantan capres yang diduga melakukan transaski perbankan lepas pantai. Organisasi pembela kebebasan bicara Ekuador, Fundamedios mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mendenda media. "Itu merupakan tindakan penyensoran yang dirancang untuk membuat pemerintah jadi berperan sebagai editor semua media, memutuskan apa yang harus diterbitkan atau tidak," kata direkturnya, Cesar Ricaurte. Supercom bertindak berdasarkan undang-undang komunikasi yang kontroversial. Ditandatangani oleh Presiden Rafael Correa pada tahun 2013, undang-undang tersebut memberi kekuasaan pada pejabat untuk memberi sanksi pada media. Supercom mengatakan bahwa sejumlah media - termasuk di antaranya yang terbesar di negara itu- tidak menerbitkan atau menyelidiki tudingan perbankan lepas pantai, yang 'mempengaruhi hak pilih rakyat Ekuador, karena kemungkinan pidana itu melibatkan seseorang yang ingin menjadi presiden." Presiden Ekuador Rafael Correa yang akan mengakhiri masa jabatannya, bersama yang akan menggantikannya, Lenin Moreno Namun beberapa media yang dijatuhi sanksi berdalih bahwa mereka terikat oleh undang-undang lain yang bertentangan. Valverde mengacu pada Akta Demokrasi, yang tidak membolehkan media menerbitkan karya-karya yang dapat dilihat secara aktif membantu atau menentang kandidat selama masa pemilihan. Perwakilan surat kabar El Comercio juga mengatakan bahwa undang-undang komunikasi memiliki pasal 22 - yang menyatakan bahwa jurnalisme harus diverifikasi, dan mereka tidak dapat mengukuhkan penyelidikan yang dilakukan media Argentina.