Demonstrasi Thailand: Pemerintah cabut kondisi darurat di tengah unjuk rasa yang semakin besar
Thailand mencabut peraturan penetapan kondisi darurat yang diterapkan seminggu lalu di tengah aksi unjuk rasa berbulan-bulan menentang perdana menteri dan kerajaan.
Unjuk rasa besar mengguncang ibu kota Thailand, Bangkok. Satu pernyataan resmi menyebutkan "situasi yang diwarnai kekerasan" yang menyebabkan peraturan itu dikeluarkan, telah mereda. Langkah darurat - termasuk melarang pertemuan lebih dari empat orang serta penerapan jam malam - memicu unjuk rasa yang semakin besar. Para pengunjuk rasa mengatakan Rabu (21/10), mereka memberikan waktu tiga hari kepada PM Prayuth Chan-ocha untuk mundur atau menghadapi unjuk rasa lebih besar lagi. Aksi demonstrasi yang dipimpin mahasiswa ini menuntut mundurnya Prayuth, mantan jendral yang berkuasa setelah kudeta tahun 2014 dan tahun lalu menjadi perdana menteri setelah pemilihan umum yang berlangsung secara kontroversial. Pengunjuk rasa menuntut pemilu baru, amandemen konstitusi dan diakhirnya tuntutan terhadap para pengkritik negara. Mereka juga menuntut dikuranginya wewenang Raja Vajiralongkorn serta menjadikannya persona non grata di Jerman, karena lebih banyak menghabiskan waktu di negara itu ketimbang di Thailand sejak mulai bertahta pada 2016. Dalam menghadapi gelombang unjuk rasa ini, pemerintah Thailand sebelumnya juga memblokir aplikasi Telegram, yang telah digunakan oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah untuk berkomunikasi. Sebuah dokumen bocor yang menguraikan rencana itu dibagikan di media sosial. Polisi juga mengancam akan menutup empat outlet berita karena melanggar keputusan yang dikeluarkan pekan lalu untuk mengakhiri aksi unjuk rasa. Aktivis pro-demokrasi telah mengadakan protes berbulan-bulan yang menyerukan pengunduran diri perdana menteri dan mengekang kekuasaan monarki. Anggota gerakan yang dipimpin mahasiswa telah berkumpul untuk menentang perintah yang melarang protes dan menginginkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha - mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta 2014 - untuk mengundurkan diri. Para pengunjuk rasa kembali ke jalan-jalan Bangkok dalam jumlah besar pada hari Senin. Tuntutan mereka untuk reformasi telah meluas dan kini juga mempertanyakan peran monarki, sebuah institusi yang telah lama dianggap sakral di Thailand. Pihak berwenang gagal menghentikan aksi unjuk rasa sejak mereka mengeluarkan perintah darurat pada Kamis, dan pengunjuk rasa masih berkumpul setiap hari, sebagian besar dengan damai, di Bangkok dan bagian lain negara itu. Protesters in Thailand shield themselves as riot police try to disperse crowds Setidaknya 80 orang telah ditangkap sejak Selasa (20/10). Mereka yang ditahan berisiko mendapat hukuman yang berjangka lama jika terbukti melanggar undang-undang lese majeste Thailand yang ketat, yang melarang kritik terhadap monarki. Siapa pun uang ditemukan melanggar hukum bisa dipenjara hingga 15 tahun. Mengapa Thailand mencoba melarang Telegram? Rencana pemerintah untuk memblokir Telegram dilaporkan oleh media lokal pada Senin setelah sebuah dokumen bertanda "sangat rahasia" bocor dan dibagikan secara luas di media sosial. Telegram adalah aplikasi pesan aman populer yang telah digunakan oleh para aktivis untuk mengatur protes dalam waktu singkat. Salut tiga jari dari seri film Hunger Games digunakan oleh banyak demonstran Dokumen tersebut - yang tampaknya diproduksi oleh kementerian ekonomi digital Thailand, yang memiliki kewenangan untuk menyensor internet di Thailand - telah dikirim ke National Broadcasting dan Telecommunications Commission. "Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat menginginkan kerja sama Anda untuk menginformasikan Penyedia Layanan Internet dan semua operator jaringan seluler untuk menangguhkan penggunaan aplikasi Telegram," katanya. Secara terpisah, polisi mengatakan kepada wartawan bahwa mereka telah menginstruksikan kementerian digital untuk membatasi kelompok Free Youth di Telegram. Kelompok tersebut telah memainkan peran kunci dalam mengorganisir protes dalam beberapa bulan terakhir. Tidak jelas seberapa efektif perintah itu dalam membatasi gerakan demokrasi. Dalam sebuah perintah terpisah, polisi Thailand mengatakan mereka sedang menyelidiki empat organisasi berita terkenal atas pelaporan langsung protes mereka. Prachatai, Voice TV, The Reporters dan The Standard telah melaporkan secara ekstensif dari situs-situs protes. Bagaimana gerakan protes dimulai? Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan protes, namun sebuah gelombang baru dimulai pada Frebruari setelah sebuah partai politik oposisi diperintahkan untuk bubar. Perintah itu menyusul pemilihan umum pada Maret tahun lalu - yakni yang pertama sejak militer merebut kekuasaan pada 2014 dan menjadi kesempatan pertama untuk memilih bagi banyak anak muda dan pemilih pemula. Pemilu itu dipandang sebagai peluang untuk perubahan setelah bertahun-tahun pemerintahan militer. Prayuth Chan-ocha, yang mendapat dukungan penting dari militer, dilantik kembali sebagai perdana menteri. Partai Maju Masa Depan (FFP) yang pro-demokrasi, dengan pemimpin karismatiknya Thanathorn Juangroongruangkit, memperoleh jatah kursi terbesar ketiga dan sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula. Namun pada bulan Februari, pengadilan memutuskan FFP telah menerima pinjaman dari Thanathorn yang dianggap sebagai sumbangan - menjadikannya ilegal - dan partai tersebut terpaksa dibubarkan, yang mendorong ribuan pemuda Thailand untuk bergabung dalam protes jalanan. Protes dihentikan akibat pembatasan Covid-19, yang melarang pertemuan, tetapi mereka mulai lagi pada bulan Juni ketika seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka menghilang. Aktivis pro-demokrasi Wanchalearm Satsaksit dilaporkan diculik dari jalanan di Kamboja Wanchalearm Satsaksit, yang telah tinggal di Kamboja dalam pengasingan sejak 2014, dilaporkan diculik dari jalan dan dimasukkan ke dalam kendaraan. Para pengunjuk rasa menuduh negara Thailand mengatur penculikannya - tuduhan yang dibantah oleh polisi dan pejabat pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, para pengunjuk rasa telah menantang keputusan raja untuk menyatakan kekayaan Mahkota sebagai milik pribadinya, yang membuatnya menjadi orang terkaya di Thailand. Sampai sekarang dana itu dipegang dengan kepercayaan bahwa itu adalah untuk manfaat publik. Ada juga pertanyaan mengenai keputusan raja untuk mengambil komando pribadi dari semua unit militer yang berbasis di Bangkok - konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand modern.