Pertemuan Presiden Jokowi-GNPF MUI: Siapa paling diuntungkan?
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/06), merupakan upaya saling menjajaki dari kedua pihak untuk membangun akomodasi politik baru yang menguntungkan mereka, kata seorang pengamat.
Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dan pimpinan GNPF MUI di Istana Merdeka, Minggu (25/06). Presiden Jokowi dianggap mengambil manfaat pertemuan tersebut untuk melunakkan kelompok-kelompok Islamis, sementara pihak GNPF MUI dinilai akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendesakkan kepentingan dan tuntutannya. "Ada komunikasi politik yang baru di mana harapan mereka (Presiden Jokowi dan GNPF MUI) adalah adanya proses saling akomodasilah, ada proses pengenduran politik sehingga ada equilibrium (keseimbangan) politik yang baru," kata pengamat politik dan Wakil Dekan Fisip UGM, Najib Azca, kepada BBC Indonesia, Selasa (27/06) malam. Menurutnya, pertemuan yang digelar di Istana Merdeka dan bertepatan dengan hari Idul Fitri itu menunjukkan perubahan sikap politik dari Presiden Jokowi terhadap GNPF MUI setelah keduanya dinilai berseberangan selama ini. Kesediaan Jokowi membuka pintu dialog dengan kelompok itu dianggapnya sebagai tanggapan terhadap polarisasi tajam yang diwarnai mobillisasi massa oleh kelompok-kelompok Islamis terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kesediaan Jokowi berdialog dengan GNPF MUI dianggap sebagai tanggapan terhadap polarisasi tajam yang diwarnai mobillisasi massa dalam kasus penistaan agama. Selain dilatari motif untuk mengendurkan polarisasi politik, Najib memperkirakan langkah Jokowi itu tidak terlepas dari kemungkinan dengan perhitungan politik untuk menghadapi pemilu presiden tahun depan. "Poin penting yang terlihat dari komunikasi ini adalah semacam membangun kemungkinan-kemungkinan baru ke arah proses pilpres 2019," ujarnya menambahkan. Pada Selasa (27/06) malam, BBC Indonesia telah menghubungi Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin untuk menanyakan latar belakang pertemuan tersebut, tetapi belum ditanggapi. Tetapi dalam keterangan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan tidak ada yang dibahas khusus dalam pertemuan tersebut. "Intinya tidak ada acara yang diperbincangkan, hanya silaturahmi saja," tandas Pratikno kepada wartawan di komplek Istana Merdeka, hari Minggu (25/06), usai pertemuan tersebut. Usai pertemuan Jokowi-GNPF MUI itu, timbul pro-kontra di kalangan masyarakat. Sebagian menyambut positif karena menganggapnya sebagai bentuk komunikasi politik, tetapi lainnya menganggap pertemuan itu tidak perlu dilakukan karena seolah-olah memberi tempat kepada kelompok tersebut. Keuntungan politik GNPF MUI Lebih lanjut Najib Azca menganalisis, pimpinan GNPF MUI menghendaki agar pertemuan dengan Presiden Jokowi itu akan dapat menghentikan upaya hukum terhadap sejumlah pimpinan mereka yang terjerat kasus kriminal dan makar. "Itu jelas target yang ingin mereka capai. Mungkin betul tidak tersampaikan melalui komunikasi dengan presiden, tapi saya kira melalui pembantunya, saya kira itu dilakukan," kata Najib. Kesediaan Jokowi membuka pintu dialog dengan kelompok itu dianggap Najib Azca (atas) sebagai tanggapan terhadap polarisasi tajam yang diwarnai mobillisasi massa oleh kelompok-kelompok Islamis terkait kasus penistaan agama. Sejumlah pengurus di GNPF MUI tersandung sejumlah kasus pidana, termasuk ketuanya Bachtiar Nasir yang dituduh polisi melakukan dugaan pencucian uang di balik mobilisasi massa anti-Ahok. Sementara, pimpinan utama Front Pembela Islam, FPI, Rizieq Shihab tersandung kasus pertukaran pesan dan gambar melalui aplikasi WA bernada cabul dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. "Mereka menghendaki ini dihentikan, artinya proses ke arah di sana dihentikan," tambah Najib. Sejak awal GNPF MUI menuduh pemerintah dan polisi melakukan hal yang disebutnya kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, tetapi polisi menyatakan semuanya murni persoalan hukum semata. Bachtiar Natsir: 'Dialog kebutuhan dua pihak' Tetapi dalam jumpa pers di Jakarta, Ketua umum GNPF MUI Bachtiar Nasir menegaskan pertemuan pihaknya dengan Presiden Jokowi hanya membicarakan persoalan makro dan tidak membicarakan persoalan hukum yang menimpa sebagian pimpinan kelompoknya. "Kami tidak membicarakan masalah kasus dan tidak ada permintaan dari kami untuk membicarakan kasus," kata Bachtiar Nasir menjawab pertanyaan BBC Indonesia. Namun, Bachtiar mengaku pihaknya membicarakan masalah kasus hukum ini dengan pejabat terkait. "Untuk kasus ini, kita berbicara sama pihak teknis terkait, jadi tidak dengan presiden," tegasnya. Lebih lanjut Bachtiar mengatakan pertemuan dengan presiden di Istana Merdeka itu merupakan kebutuhan kedua pihak. "Ini sebuah keniscayaan, jadi bukan hanya satu pihak kami minta. Dialog itu kebutuhan dua pihak." katanya. Ketua umum GNPF MUI Bachtiar Nasir menegaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya membicarakan persoalan makro dan tidak membicarakan persoalan hukum yang menimpa sebagian pimpinan kelompoknya. Menyinggung isi pertemuan, Bachtiar mengatakan pihaknya menyampaikan secara garis besar apa yang disebutnya sebagai tudingan yang diarahkan kepada umat Islam yang disebut anti-Pancasila, intoleran, radikal, anti-NKRI. "Begitu juga adanya kesan-kesan kalau umat Islam melakukan kesalahan, cepat sekali proses (hukum) nya. Tangkap, penjarakan. Tapi kalau yang bukan Islam melakukan itu, toleransinya begitu tinggi. Itu yang kami rasakan." Dalam jumpa pers, Bachtiar Natsir membantah pemberitaan yang menyebut pertemuan itu digelar karena pihaknya meminta untuk bertemu Presiden Joko Widodo. "Yang benar, bukan meminta tetapi kami menggagas terjadinya dialog antara GNPF dan pak presiden," ungkapnya. Dia juga membantah pertemuan itu digelar secara mendadak, melainkan diawali pertemuannya dengan Menkopolhukkam Wiranto, Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. "Kami ingin sekali berdialog (dengan presiden), menjadikan dialog sebagai jalan solusi dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa," ujar Bachtiar. Mengapa peran GNPF MUI terus berlanjut? Dalam jumpa pers itu, sejumlah wartawan menanyakan tentang keberadaan GNPF MUI yang dianggap telah 'selesai tugas dan perannya' menyusul berakhirnya proses hukum perkara dugaan penistaan agama. Menanggapi pertanyaan itu, Panglima Aksi Bela Islam, Munarman, menegaskan bahwa keberadaan kelompoknya masih relevan dalam situasi sekarang untuk apa yang disebutnya menampung dan menyuarakan aspirasi umat Islam. "Tentu saja ini masih relevan karena masih banyak PR dari umat Islam yang perlu dikomunikasikan karena ada kesenjangan persepsi," kata Munarman. Kehadiran ratusan ribu orang selama unjuk rasa kasus dugaan penistaan agama menjadi daya tarik bagi politikus dan tokoh politik dalam menghadapi pilpres 2019. Dia juga menegaskan bahwa kelompoknya itu akan tetap berada di barisan umat Islam dalam "membela dan mengawal masalah yang menimpa umat Islam". "Jadi tidak ada istilah meninggalkan (umat Islam)," tegasnya. Meskipun demikian, menurut Ketua umum GNPF MUI, Bachtiar Nasir, pihaknya belum berencana untuk menjadikan kelompoknya itu sebagai organisasi yang legal. "Tetapi GNPF MUI berkewajiban mengawal semua peristiwa atau kasus terkait dengan bela Islam." Adapun pengamat politik dari Fisip UGM Najib Azca mengatakan walaupun kelahiran GNPF MUI bermula dari 'kecelakaan' politik terkait kasus penistaan agama, dalam perkembangannya mereka mampu menghimpun massa politik Islam. Kenyataan ini, menjadi daya tarik politik bagi politikus atau tokoh politik dalam menghadapi pemilu presiden 2019. Itulah sebabnya, lanjutnya, kemudian lahir kelompok-kelompok yang menyebut dirinya sebagai alumni gerakan-gerakan tersebut. "Yang dipertahankan sebagai jejaring gerakan Islam atau gerakan yang peduli terhadap proses politik ke depan (pemilu presiden)," kata Najib. Najib menambahkan tidak menutup kemungkinan gerakan lanjutan GNPF MUI itu tidak terlepas dari apa yang disebutnya sebagai upaya menyiapkan siapa calon presiden alternatif dari sayap Islam di luar figur Joko Widodo dalam pemilu presiden dua tahun lagi. "Saya kira kepedulian politik Islam sekarang adalah ke sana, yaitu Pilpres 2019, yaitu siapa yang bisa digadang-gadang (sebagai calon presiden) untuk berhadapan dengan Jokowi," tambah Najib.