Mobil murah 'seharusnya' untuk ekspor
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan produksi mobil murah di Indonesia seharusnya tidak diutamakan untuk pasar domestik tetapi harus berorientasi ekspor.
Pemda DKI Jakarta khawatir kebijakan mobil murah dapat membuat kota tambah macet. "Saya minta agar Menteri Perindustrian mendorong itu untuk ekspor. Sebetulnya, kita ini menginginkan Indonesia menjadi basis ekspor menjelang perdagangan bebas Asean," katanya di Jakarta, Rabu (18/09). "Kita punya potensi menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif, selain tekstil dan lainnya. Kalau kita lengah, industri otomotif nanti pindah ke Thailand. Kesempatan inilah yang harus kita ambil." "Sehingga jangan sampai keberadaan mobil murah membanjiri pasar domestik saja. Idealnya mayoritas untuk ekspor." Hal ini diungkapkan Hatta untuk menanggapi kontroversi kebijakan mobil murah atau yang dikenal dengan nama low cost green car (LCGC). Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan penjualan mobil murah yang nantinya akan menambah kemacetan di Jakarta. Jokowi, begitu dia biasa dipanggil, mengatakan kebijakan itu tidak sesuai dengan 17 langkah penanganan kemacetan lalu lintas Jakarta yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Boediono. Kebijakan yang bertolak belakang ini kemudian membuat Jokowi menyurati Wapres. "Kita sedang mengejar fasilitas dan infrastruktur dengan cepat [untuk mengurangi kemacetan], tapi tiba-tiba kemudian ini datang mobil murah, ya saya surati Wapres," ujarnya seperti dikutip Kompas.com. Harus tepat sasaran Hatta mengatakan kebijakan mobil murah juga harus mendorong penciptaan mobil bermerek nasional. Hingga kini tercatat sudah empat jenis mobil murah yang diluncurkan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM), diantaranya Agya dari Toyota Astra Motor, Ayla dari Astra Daihatsu Motor, Datsun Go+ dari Nissan Motor, dan Honda Brio Satya dari Honda Prospect Motor. Semua rata-rata dihargai di bahwa Rp100 juta. Model Ayla misal dipasarkan mulai dari Rp76 juta saja. Namun Hatta mengatakan aturan untuk mendorong ekspor mobil murah akan sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Perindustrian, yang terpenting kebijakan itu harus tepat sasaran. "Produksi mobil murah di Indonesia juga harus memberikan kontribusi pada penciptaan mobil nasional, mampu dorong berkembang industri komponen berskala kecil menengah, dan mendorong program ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar minyak." "Kriteria itu yang harus dijaga," sambung Hatta. Pada Juni lalu, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan dalam skala nasional, insentif pajak untuk mobil murah ini penting diberikan, karena tidak hanya untuk mengangkat daya saing industri nasional, tetapi juga memiliki dampak besar pada penciptaan lapangan pekerjaan baru. "Kita tidak bisa melarang orang membeli mobil. Pilihannya apakah mobil itu disuplai oleh dalam negeri atau impor? Kalau saya pilih dibuat dari dalam negeri," sambungnya.