PM Thailand hadapi dakwaan korupsi
Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menghadapi dakwaan korupsi terkait program subsidi beras.
Yingluck Shinawatra dituntut demonstran antipemerintah untuk mundur. Para penentang PM Yingluck - yang mencoba menggulingkannya- mengatakan program subsidi beras marak dengan korupsi. Bila dinyatakan bersalah, ia dapat digeser dari jabatannya dan menghadapi larangan lima tahun untuk terjun ke politik. Krisis politik Thailand semakin parah sejak gerakan antipemerintah dimulai November lalu. Yingluck - yang terbang ke kota Chian Rai Rabu (26/02)- tidak menghadiri sidang di Komisi Antikorupsi Nasional secara langsung. Para pejabat Komisi Antikorupsi Nasional mengatakan ia akan diwakili kuasa hukumnya. Yingluck - yang menyanggah dakwaan itu- mengatakan ia akan bekerja sama dengan komisi guna "mengangkat fakta-fakta." Program subsidi beras - kebijakan utama pemerintah Yingluck- mencakup pembelian beras oleh pemerintah dari petani dalam dua tahun terakhir maksimal 50% lebih tinggi dari harga pasaran dunia. Kebijakan itu semula sangat populer di kalangan petani namun belakangan para petani juga ikut melakukan demonstrasi karena tunggakan pembayaran dari pemerintah. Namun kebijakan itu sangat memukul ekspor beras Thailand dan menyebabkan kerugian total paling tidak US$4,4 miliar.