Cina klaim punya hak tetapkan zona pertahanan udara di Laut Cina Selatan
Seorang pejabat senior Cina mengatakan negaranya memiliki hak menetapkan zona pertahanan udara di wilayah yang diklaim sebagai wilayah negara itu di Laut Cina Selatan.
Pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Liu Zhenmin, dikeluarkan satu hari setelah keputusan Mahkamah Arbitrase. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Liu Zhenmin pada Rabu (13/07), satu hari setelah Mahkamah Arbitrase menolak klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan. Penetapan zona pertahanan udara dapat berdampak bagi seluruh pesawat asing yang hendak menggunakan wilayah udara Laut Cina Selatan. Mereka harus meminta izin kepada otorita Cina sebelum melintasi wilayah itu. Pemerintah Cina memberlakukan zona serup di Laut Cina Timur tiga tahun lalu. Cina menghadapi sengketa wilayah dengan negara-negara lain terhadap karang dan kepulauan di hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Beijing juga menyatakan tidak akan mematuhi putusan pengadilan. Presiden Xi Jinping mengatakan "kedaulatan wilayah dan hak maritim" Cina di laut tidak akan dipengaruhi keputusan "dengan cara apa pun". Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda pada hari Selasa (12/07) memenangkan gugatan yang diajukan Filipina. Disebutkan bahwa klaim historis Cina di Laut Cina Selatan tak memiliki landasan hukum dan mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah Cina.