Simposium 1965 dibuka tanpa 'permintaan maaf'
Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menyelenggarakan simposium tentang Peristiwa 1965, yang melibatkan para penyintas.
Sejumlah penyintas dan aktivis hadir dalam acara resmi pertama yang diselenggarakan pemerintah tentang Peristiwa 1965. Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukkam) Luhut Panjaitan mengatakan, acara ini digelar untuk menunjukkan sikap pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk peristiwa kekerasan 1965. "Kita ingin sebagai bangsa besar, menyelesaikan masalah kita," tegas Luhut, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, dari pembukaan simposium, Senin (18/04) di Jakarta. Dan lanjutnya, peristiwa pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh pimpinan, anggota atau simpatisan komunis pasca 1965 merupakan "kemungkinan bagian dari sejarah kelam bangsa kita yang harus kita tuntaskan." Ditanya tentang maraknya penolakan masyarakat terhadap acara-acara lain terkait tragedi 1965, Luhut berkilah: "Tentu tidak bisa semua orang setuju. Kita dalam satu keluarga ada yang pro dan kontra." "Tapi, spirit kita adalah untuk mencari penyelesaian yang menyeluruh, supaya tidak jadi beban sejarah generasi yang akan datang," kata Luhut. Betapapun, menurut Luhut, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan permintaan maaf atas kekerasan yang terjadi pada Peristiwa 1965 dan lanjutannya. "Tidak terpikir ke sana,"kata Luhut. "Mungkin wordingnya -perumusan kalimatnya, penyesalan mendalam terhadap peristiwa masa lalu yang kelam, dan tidak terulang di masa yang akan datang," tambahnya. Acara yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta itu dihadiri sejumlah korban atau penyintas tragedi 1965 dan aktivis HAM yang terlibat aktif dalam persoalan kekerasan 1965 - selain sejumlah pejabat seperti menteri Hukum dan HAM, menteri Dalam Negeri, serta Jaksa Agung.