Skotlandia inginkan referendum kedua pemisahan dari Inggris
Pemerintah Inggris mengecam keras rencana Menteri Utama Skotlandia, Nicola Sturgeon, menggelar referendum kedua soal kemerdekaan dari Inggris Raya, yang diumumkan hari Senin (13/03).
Sekitar 55% pemilih dalam referendum 2014 menyatakan Skotlandia tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menggambarkan rencana ini sangat disayangkan dengan mengatakan rencana tersebut hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan perpecahan. Ia menuduh Sturgeon 'menggunakan politik untuk mempertaruhkan masa depan Inggris'. "Daripada mempertaruhakn masa depan negara kita, pemerintah Skotlandia mestinya memfokuskan diri pada peningkatan kinerja dan memberi layanan publik secara lebih baik untuk rakyat. Politik bukan permainan," kata PM May. Sebelumnya, Sturgeon mengatakan ada banyak hal yang berubah sejak referendum pertama pada 2014 ketika sebagian besar warga Skotlandia memilih tetap menjadi bagian Inggris. Sturgeon mengatakan jika memang rakyat Skotlandia menginginkannya, maka referendum ini akan diselenggarakan pada awal 2019, ketika rincian tentang rencana mundurnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) sudah jelas. Faktor Brexit Nicola Sturgeon (kiri) mengatakan pemerintah Skotlandia punya mandat untuk memberikan pilihan bagi rakyat melalui referendum. Ia menegaskan bahwa referendum dibutuhkan untuk menjamin kepentingan Skotlandia setelah Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa. Dalam referendum Uni Eropa tahun lalu, sebagian besar rakyat Skotlandia memilih tetap menjadi anggota Uni Eropa. Ia memaparkan perlunya pilihan bagi rakyat Skotlandia untuk tetap bersama Inggris keluar dari Uni Eropa atau menjadi negara independen yang bisa mendapatkan status kemitraan yang sejajar dengan Inggris dan dengan Eropa. "Mandat dari pemerintah Skotlandia untuk memberikan tawaran ini jelas tak diragukan lagi," kata Sturgeon. Ia menambahkan bahwa ia akan meminta persetujuan dari parlemen Skotlandia untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah Inggris agar bisa memulai pembahasan prosedur dan peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan referendum kedua.