Presiden Tanzania pecat enam menteri akibat kasus korupsi
Presiden Tanzania Jakaya Kikwete memecat enam menterinya ditengah-tengah dugaan korupsi di pemerintah.
Presiden Jakaya Kikwete berjanji bersikap keras atas penyelewengan di kementerian. Dia tengah dalam tekanan untuk mengatasi skandal korupsi yang terungkap dalam laporan sebuah badan pengawas keuangan publik. Dalam audit rekening pemerintahan disebutkan terjadi penyalahgunaan yang merajalela di setidaknya tujuh kementerian. Para menteri yang dipecat adalah menteri keuangan, energi, pariwisata, perhubungan dan kesehatan. Pada November silam, partai berkuasa CCM berjanji untuk menerapkan kebijakan anti korupsi, tetapi mendapat kritikan dari oposisi. Saat mengumumkan pergantian kabinet, Presiden Kikwete mengatakan bahwa akuntabilitas dilakukan secara serius dan bawahan menteri bahkan eksekutif yang bekerja untuk perusahaan milik negara juga harus bertanggung jawab atas penggelapan dana tersebut. "Tidak cukup bagi seorang menteri untuk bertanggung jawab sendiri tetapi juga akan diberikan bagi mereka yang menyebabkan penyelewengan ini,'' kata Kikwete kepada wartawan di Istana Negara di Dar es Salaam. Ragam tanggapan Wartawan BBC di Dar es Salaam melaporkan, kementerian energi, yang mengawasi sektor pertambangan dan kementerian pariwisata, yang menjadi dua sumber anggaran terbesar pemerintah, dikritik sebagai kementerian yang paling korup dalam laporan tahunan Jenderal Pengawas dan Auditor Tanzania. Pemecatan sejumlah menteri ini mendapat ragam tanggapan. Banyak pihak merasa senang bahwa akhirnya ada tindakan dari pemerintah tetapi tidak sedikit yang merasa semestinya diikuti dengan penuntutan. Jakaya Kikwete terpilih kembali menjadi Presiden tahun 2010 untuk masa jabatan lima tahun. Pemerintahannya berjuang untuk mengatasi korupsi yang berdampak buruk dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tanzania terganggu, dimana tingkat inflasi berada di angka 19%. Tahun lalu, negara donor memangkas dana bantuan untuk Tanzania setelah mengungkapkan kekhawatiran atas korupsi dan lambannya reformasi.