Pemerintahan bersatu Palestina dibubarkan
Pemerintah Palestina bersatu yang dibentuk untuk menyatukan dua faksi yang bertentangan, Hamas dan Fatah, sudah dibubarkan, Rabu 17 Juni.
PM Rami Hamdallah sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas. Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, telah menyerahkan surat pengunduran diri, sehari setelah Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan kepada gerakan Fatah pimpinannya bahwa pemerintahan yang baru berusia satu tahun itu harus mundur. Dia mengatakan pemerintahan bersatu itu bubar karena Hamas tidak mengizinkannya beroperasi di Gaza, yang dikuasai Hamas. Sementara kelompok Fatah menguasai Tepi Barat. Bagaimanapun Hamas mengaku belum menerima pemberitahuan dan menyatakan menentang pembubaran pemerintahan secara sepihak. "Hamas menolak perubahan sepihak dalam pemerintahan tanpa kesepaktan dari semua partai," kata seorang juru bicara Hamas, Sambi Abu Zuhri, seperti dikutip AFP. Pemerintahan bersatu dibentuk tahun lalu dengan tujuan untuk mengakhiri perseteruan antara kedua kelompok Palestina tersebut namun terhambat oleh sejumlah masalah. Pembubaran pemerintahan ini diumumkan Fatah di tengah-tengah berita tentang perundingan tidak langsung antara Hamas dengan Israel untuk membahas cara-cara menegaskan gencatan senjata tidak resmi yang mengakhiri perang 50 hari antara keduanya pada Agustus tahun lalu.