Kudeta Myanmar: Militer secara otomatis dapat jatah di parlemen dan kabinet, mengapa melakukan perebutan kekuasaan?
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada Senin (01/02), satu dekade sesudah setuju menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Militer menahan para politikus sipil beberapa jam sebelum parlemen bersidang. Kudeta ini menimbulkan ketakutan luar biasa di seluruh negeri karena sebelumnya diperintah rezim militer opresif selama hampir 50 tahun, sebelum beralih menuju pemerintahan demokratis pada tahun 2011. Penangkapan Aung San Suu Kyi dan banyak politikus lainnya pada Senin (01/02) dini hari mengingatkan banyak orang akan hari-hari di masa lalu yang diharapkan sudah benar-benar berlalu. Selama lima tahun terakhir, Suu Kyi dan partainya yang sebelumnya sempat dilarang Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berkuasa sesudah menang pemilu tahun 2015, pemilu paling bebas dan paling adil selama 25 tahun. Pada Senin pagi (01/02), NLD semestinya resmi memulai memerintah untuk periode kedua. Namun di balik layar, militer tetap punya cengkeraman kuat di Myanmar (yang juga dikenal dengan nama Burma), berkat konstitusi yang menjamin bahwa militer mendapat alokasi 25% kursi parlemen dan juga sejumlah kementerian penting. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa militer perlu merebut kekuasaan sekarang - dan apa yang akan terjadi sesudahnya? Tuduhan kecurangan 'ala Trump' Pemilihan waktu kudeta ini dapat dengan mudah dipahami, seperti dilaporkan oleh wartawan BBC untuk Asia Tenggara Jonathan Head: Senin pagi seharusnya menjadi sidang pertama parlemen dan sejatinya juga mengesahkan hasil parlemen. Ini sekarang tidak terjadi. Pemilu pada November lalu dimenangkan oleh NLD yang memperoleh lebih dari 80% suara. Partai pimpinan Aung San Suu Kyi itu tetap sangat populer di masyarakat meskipun menghadapi tudingan genosida terhadap warga Muslim Rohingya di sana. Warga Myanmar di Jepang turun ke jalan-jalan menentang kudeta di negaranya. Oposisi dukungan militer tiba-tiba mengeluarkan tuduhan adanya kecurangan pemilu. Tuduhan itu diulangi lagi dalam pernyataan tertulis yang diteken dan dirilis oleh penjabat presiden baru. Tuduhan kecurangan dijadikan landasan untuk menerapkan keadaan darurat selama satu tahun. "Komisi Pemilihan Umum gagal menyelesaikan ketidakberesan daftar pemilih dalam pemilu multipartai yang digelar pada tanggal 8 November," tulis Myint Swe, purnawirawan jenderal yang juga pernah menjadi wakil presiden. Namun tuduhan itu tidak didukung dengan bukti kuat. "Jelas Aung San Suu Kyi menang signifikan dalam pemilu," kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch (HRW) Asia, kepada BBC. "Muncul tuduhan adanya kecurangan pemilu. Ini mirip dengan Trumpisme - semua tuduhan kecurangan tanpa bukti." Sekali pun demikian, Robertson menyebut perebutan kekuasaan itu "tak dapat dipahami". "Apakah pemilu berarti kehilangan kekuasaan? Jawabannya tidak." Memalukan 'Bapak bangsa' Pemilu pada bulan November lalu mungkin telah mengantarkan Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) mengantongi sebagian suara pemilu, tetapi militer masih memegang kendali besar. Ini dijamin oleh konstitusi kontroversial tahun 2008 yang disusun dalam pemerintahan junta. Konstitusi tidak hanya menjamin militer menempati seperempat jumlah kursi parlemen secara otomatis, tetapi juga mendapat jatah menempati tiga kementerian penting - kementerian dalam negeri, pertahanan dan urusan perbatasan. Tentara ditempatkan di Balai Kota di Yangon. Jadi selama konstitusi tidak berubah, militer tetap mempunyai kekuasaan. Namun dapatkah NLD sebagai mayoritas di parlemen mengubah konstitusi? Hampir tidak mungkin, kata Jonathan Head, karena amendemen UUD memerlukan dukungan 75% suara di parlemen - kuota yang tidak mungkin dipenuhi karena militer menempati setidaknya 25% suara. Aye Min Thant, seorang mantan wartawan, berpendapat kudeta dilakukan karena alasan lain: rasa malu di pihak militer. "Mereka tidak memperkirakan akan kalah" kata mantan wartawan yang menjadi pengajar teknologi di Yangon itu kepada BBC. "Orang-orang yang keluarganya berkarier di militer kemungkinan besar tidak memilih partai itu." Tentu ada alasan lain. "Kita perlu biasa menyebut Aung San Suu Kyi sebagai 'ibu'. Militer menganggap dirinya sendiri sebagai 'bapak bangsa." Akibatnya, militer merasakan adanya "kewajiban dan hak" dalam hal kekuasaan- dan dalam beberapa tahun terakhir, ketika Myanmar semakin membuka diri untuk perdagangan internasional, militer tidak suka dengan apa yang terjadi. "Mereka menganggap pihak luar khususnya sebagai bahaya." Pandemi dan keprihatinan internasional tentang nasib Rohingya yang mengalihkan suara pemilih dalam pemilu November lalu mungkin telah membuat militer memberanikan diri untuk bertindak sekarang, menurut pandangan Aye Min Thant. Bagaimanapun juga, ini tetap mengejutkan. Apa yang bakal didapat? Sebenarnya para analis tampak tidak paham betul mengapa militer bertindak sekarang, karena tampaknya tidak banyak keuntungan yang dapat diraih. "Patut diingat bahwa sistem yang berlaku sekarang ini amat menguntungkan militer: punya otonomi total, punya investasi internasional yang besar untuk kepentingan komersialnya dan juga punya perlindungan politik sipil dari tuntutan kejahatan perang," kata Gerard McCarthy dari Asia Research Institute, National University of Singapore, kepada BBC. "Perebutan kekuasaan selama satu tahun sebagaimana yang diumumkan, akan mengucilkan mitra-mitra internasional di luar China, merugikan kepentingan komersial militer itu sendiri dan menyulut eskalasi perlawanan jutaan warga yang memilih Suu Kyi dan NLD berkuasa lagi untuk periode kedua." Mungkin, kata McCarthy, militer berharap bisa meningkatkan peluang USDP dalam pemilu yang akan datang, tetapi risiko langkah seperti itu "besar". Phil Robertson dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa langkah tersebut berisiko menjadikan Myanmar sebagai "negara pariah" lagi, pada saat yang sama hal itu membuat rakyat marah. "Saya pikir rakyat Myanmar tidak akan membiarkan kondisi ini," tambahnya. "Mereka tidak ingin kembali ke pemerintahan militer. Mereka menganggap Suu Kyi sebagai benteng mencegah kembalinya kekuasaan militer." Masih ada harapan masalah ini dapat diatasi melalui perundingan, jelas Phil Robertson, tetapi menambahkan: "Jika demonstrasi besar-besaran mulai terjadi, maka krisis besar sedang terjadi."