Pembakaran bendera: Bagaimana isu antara HTI dan kalimat tauhid bergulir
Pembakaran bendera berwarna hitam bertuliskan tauhid yang disebut bendera HTI di Garut, Jawa Barat, terus diperdebatkan, meski terduga pelaku telah ditangkap dan sejumlah ulama mengeluarkan pandangan yang dianggap menyejukkan.
Polisi dan GP Anshor menyebut bendera yang dibakar di Garut adalah bendera Hizbut Tharir Indonesia (HTI). Namun kelompok itu menyangkal memiliki simbol atau logo tertentu. Pakar politik Islam, Noorhaidi Hasan, menyebut publik idealnya menahan diri, termasuk di media sosial, untuk tidak memperbesar peristiwa tanggal 22 Oktober itu ke berbagai isu lain. Noorhaidi berkata, pertentangan antarkelompok berpotensi meruncing karena 'aksi akan dibalas reaksi' oleh pihak yang saling berbeda pandangan. "Kalau ada yang mengambil tindakan, pasti akan muncul pembalasan," kata Noorhaidi, guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saat dihubungi, Rabu (24/10). Sejak terjadinya pembakaran bendera itu, pejabat tinggi pemerintahan telah menggelar rapat khusus. كيفية الاتصال بك Sign me up for your newsletter! لا تنشروا اسمي رجاء أنا أكثر من 16 عاما أوافق على شروط الخدمة Polisi juga sudah menangkap sejumlah orang, sementara di beberapa kota, muncul unjuk rasa protes. Bagaimana awal mulanya terjadi? Peristiwa itu terjadi di Alun-alun Limbangan, Garut, pada Senin (22/10) di tengah peringatan Hari Santri. Kapolda Jawa Barat, Irjen Agung Budi Maryoto, menyebut pembakar bendera berjumlah tiga orang, berseragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Video pembakaran itu beredar di media sosial, dan kemudian memancing berbagai raksi panas. Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, membenarkan pembakar bendera itu merupakan anggota organisasinya. Namun, kata Yaqut, bendera yang dibakar merupakan simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dibubarkan pemerintah dan dinyatakan terlarang sejak Juli 2017. Merujuk pemeriksaan sejumlah saksi, Polda Jawa Barat pun menyebut yang dibakar iyu merupakan bendera HTI. Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyebut bendera HTI juga terlihat pada peringatan Hari Santri di kota lain, salah satunya Tasikmalaya. Namun Juru Bicara HTI yang sudah dibubarkan, Ismail Yusanto, dalam unggahan di akun Twitter miliknya berkilah, bahwa itu bukan bendera mereka sendiri. "Saya perlu tegaskan bahwa HTI tidak memiliki bendera," tuturnya. Bagaimana isu ini kemudian bergulir? Sesudah video pembakaran beredar luas, unjuk rasa protes muncul di beberapa tempat, seperti Jakarta, Solo, Garut. Ratusan pedemo di kota-kota itu juga terlihat membawa dan mengibarkan bendera yang tengah menjadi polemik tersebut. Pada hari yang sama, Wiranto mengumpulkan sejumlah pejabat di kantornya, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sementara itu, pejabat Mabes Polri lainnya juga berembuk di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Dalam konferensi pers kepada publik, dua pertemuan itu senada: meminta masyarakat tetap tenang dan menghindari perpecahan antarumat Islam. "Semata-mata ingin membersihkan pemanfaatan kalimat tauhid dimanfaatkan oleh organisasi HTI yang telah dilarang keberadaannya," ujar Wiranto soal motif pembakaran bendera di Garut. Pemerintah juga meminta masyarakat memberi kesempatan pada aparat untuk menindak dugaan perbuatan kriminal dalam pembakaran bendera itu. "Diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh karena telah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Wiranto. Proses hukum Tiga terduga pembakar bendera di Garut diamankan di kantor Polda Jabar dengan status saksi. Polisi mengklaim menahan mereka agar terhindar dari potensi kekerasan. Kepada pers di Garut, tiga anggota Banser itu mengaku menyesali perbuatan mereka. "Saya meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam, apabila dengan peristiwa ini menjadikan ketidaknyamanan," kata salah satu dari terduga pelaku. Majelis Ulama Indonesia mendorong para pemuka agama ikut mendinginkan situasi pasca-pembakaran bendera di Garut. Wakil Kepala Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, menyebut polisi masih menggali niat dan motif tiga pembakar bendera itu. Polisi bakal meminta keterangan dari sejumlah ahli agama dan pidana untuk melengkapi penyelidikan. Di sisi lain, kepolisian juga mencari orang yang pertama kali merekam dan menyebarkan video pembakaran bendera di Garut ke media sosial. Adapun, sejumlah ormas dalam Aliansi Umat Islam Pembela Tauhid Kabupaten Garut mengklaim telah mengadukan kasus ini ke polisi, atas tuduhan penistaan agama. Apakah masyarakat Indonesia semakin rentan konflik sektarian? Polemik pembakaran bendera di Garut diklaim mempertegas kajian yang dilakukan profesor kajian politik Islam, Noorhaidi Hasan. Penelitiannya tahun 2013 hingga 2014 di 20 provinsi menemukan kencenderungan, intoleransi yang berkembang di Indonesia disebabkan keyakinan masyarakat pada konspirasi atau informasi yang kebenarannya diragukan. "Masyarakat muslim Indonesia selalu merasa terancam. Perasaan itu berasal dari kecemasan menjadi korban musuh, yang bisa diidentifikasi sebagai kekuatan politik lain," ujar Noorhaidi. Seiring berbagai ajang politik yang digelar setiap tahun sejak 2014, Noorhaidi menyebut kecemasan dan konspirasi itu berkembang ke ranah politik. "Dulu ada konspirasi zionis dan Barat, sekarang ada konspirasi tentang Cina yang bekerja sama dengan kekuatan politik lokal." "Lawan politik punya kesempatan menggalang dukungan dengan mendengungkan perasaan terancam itu," kata Noorhaidi. HTI dibubarkan pemerintah karena dianggap melenceng dari Pancasila. Namun sejumlah pakar menyebut keputusan pemerintah itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Merujuk kajiannya, psikologi masyarakat ini dapat mengarah pada kejadian dan peristiwa negatif, bahkan hingga skala besar. Untuk mencegah potensi itu terjadi, kata Noorhaidi, kuncinya adalah kebijaksanaan pemerintah dan keyakinan publik terhadap otoritas hukum "Dalam sejarah Indonesia, itu bisa mengarah ke situasi yang lebih buruk. Tapi semoga sikap bijak pemerintah bisa meredakan kemarahan berbagai kelompok." "Seharusnya tidak ada yang main hakim sendiri. Penegakan hukum yang melakukan negara, kita punya polisi. Kalau ada yang mengambil tindakan, pasti akan muncul pembalasan," tuturnya.