Pelaku usaha dan pasar saham berharap Clinton jadi presiden AS
Hillary Clinton dianggap lebih kredibel dan dapat diprediksi dibanding Donald Trump sehingga lebih dipilih untuk meminpin AS. Bahkan, indeks saham dunia akan naik jika kandidat dari partai demokrat itu yang memenangkan pemilihan presiden AS.
Trump atau Hillary? Pelaku usaha lebih memilih Hillary Clinton. Direktur Utama Ciptadana Sekuritas, Ferry Tanja, menjelaskan pada Selasa ( 8/11), indeks saham sudah mulai naik karena hasil polling terakhir menunjukkan Clinton masih memimpin. "Pasar Indonesia pasti mengikuti pasar luar. Kalau (indeks) Dow atau Eropa atau Hong Kong atau Nikkei naik, pasti kita ikut. Ada imbas tidak langsung dari pemilu AS," katanya. Menurut Ferry, karakter kandidat calon presiden Partai Republik, Donald Trump, tidak dapat diprediksi dan kebijakannya pun kontroversial. Hal ini membuat tingkat ketidakpastian tinggi dan tidak diingaikan di pasar saham. Itulah juga sebabnya mengapa Shinta Kamdani, Wakil Ketua Kadin sekaligus CEO Sintesa Group, pelaku pasar di Indonesia lebih memilih Hillary Clinton, yang diperkirakan akan melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Obama. "Karena Clinton itu kita sudah tahu siapa dia. Jadi untuk Indonesia kita tentu saja lebih familiar ke Clinton daripada Trump. Dari mereka sendiri bisa dilihat ini seorang yang bisa dilihat hasil kerjanya. Sementara Trump itu kan dasarnya pengusaha, dia sangat kontroversial," jelas Shinta. "Walaupan banyak rakyat AS yang letih dengan keadaan pemerintah sekarang, tapi kan kita tidak hanya berbicara pengusaha yang mau berbisnis, tapi seorang pemimpin di sebuah negara besar." Alasan lain mereka menolak Trump adalah kebijakan perdagangannya yang anti perdagangan bebas untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Sementara, Clinton dianggap lebih terbuka dibanding Trump. Ekspor Indonesia ke AS sulit bertumbuh jika Trump terpilih menjadi presiden. Namun, menurut Shinta, dampak secara ekonomi tidak akan terlalu signifikan, siapapun yang terpilih. Alasannya, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat tidak terlalu besar. "AS lebih ke investasi di Indonesia. Tapi menurut saya, hubungan ekonomi ini bukan berarti dengan Trump dia akan menutup hubungan kerjasama, tapi perhatiannya akan lebih ke domestik. Dengan kata lain, yang selama ini sudah dibina dengan AS akan tetap jalan. Business-to-business tidak akan terpengaruh, kita akan tetap berhubungan," kata Shinta Meski begitu, jika Trump yang terpilih, maka akan sulit untuk memperbesar peluang pasar di Amerika Serikat karena Trump akan membatasi ekspor dari negara lain. Ekspor Indonesia ke AS saat ini adalah produk-produk yang memang dibutuhkan AS, seperti udang, kopi, ikan dan tekstil, sehingga ekspor komodoti ini masih akan berjalan. Bagaimanapun, menurut Shinta, siapapun yang menang, Indonesia tetap menjadi alternatif rekan dagang negara adidaya itu, ketika kehadiran Cina masih dianggap pesaing terkuat. "Cina dianggap sebagai negara terbesar di dunia yang akan mengambil alih posisi AS. Dengan kata lain, kalau mereka merasa berkompetisi dengan Cina, AS bisa memberikan perhatian ke negara-negara Asean. Posisi berkompetisi dengan Cina ini akan memberikan keuntungan ke negara-negara ASEAN," jelas Shinta. Kemitraan Trans-Pasifik TPP Salah satu isu perdagangan yang berdampak dengan Indonesia adalah Kemitraan Trans-Pasifik TPP (Trans-Pacific Partnership). Kedua kandidat sama-sama menentang TPP. Donald Trump dengan kebijakan anti perdagangan bebasnya, tegas menentang TPP. Bahkan dia juga mempertanyakan keberlangsungan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, Nafta (North American Free Trade Agreement) yang sudah berjalan dua dekade. Hillary Clinton juga menolak TPP meski mendukung kemitraan perdagangan bebas 12 negara tersebut ketika dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan TPP pada Oktober 2015 ketika Presiden Jokowi mengunjungi Presiden Obama di Washington, AS. Meski begitu, menurut Shinta, masih ada kesempatan AS ikut TPP karena Senat AS akan memutuskan ketika masa transisi setelah pengumuman pemenang hasil pemilu dengan pelantikan, atau yang disebut dengan lame duck session. "Kalau tidak bisa (disetujui Senat), berakhirlah TPP dan tidak bisa kita lihat lagi di masa mendatang," kata Shinta. Presiden Jokowi mengumumkan keputusan Indonesia untuk ikut TPP saat mengunjungi Presiden Obama di Washington, AS pada Oktober 2015. Blok ekonomi TPP ini akan nyaris menghapuskan tarif perdagangan di 12 negara mencakup 40% perekonomian dunia. Ini pasar yang teramat besar yang bisa sangat menguntungkan bagi produk Indonesia jika bergabung, namun juga menciptakan ancaman, karena Indonesia juga terbuka bagi 12 negara itu. TPP dianggap memihak perusahaan dan modal besar belaka. Untuk Indonesia, dicemaskan industri tekstil dan pertanian bisa terancam, kendati pertanian bisa meminta perlakuan khusus. Harga obat juga dicemaskan bisa jadi tak terjangkau, walau ada produk obat generik.