Apa yang perlu dikhawatirkan dari bentrokan FPI-GMBI?
Bentrokan massa FPI dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, GMBI di Bandung, dua pekan lalu, merupakan konflik horisontal pertama antar ormas setelah gelombang aksi pengerahan massa berlabel agama, akhir tahun lalu.
Aksi ratusan orang pendukung dan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di kota Ciamis, Jawa Barat. Sebuah insiden kekerasan yang sejak awal dikhawatirkan banyak pihak akan meledak di berbagai tempat di Indonesia, sehingga muncul desakan agar aparat keamanan diminta bersikap independen dan berhati-hati dalam menyelesaikannya. Berpakaian serba hitam, dan ada pula yang mengenakan kemeja loreng, ratusan orang-orang anggota GMBI, terlibat bentrokan dengan massa Front Pembela Islam, FPI, Kamis (12/01) lalu. Dua massa ini berada di lokasi yang sama, yaitu di depan Polda Jawa Barat, Bandung, saat pimpinan FPI Rizieq Syihab diperiksa tim penyidik polisi sebagai terlapor dugaan penistaan Pancasila. Didirikan 10 tahun silam, GMBI awalnya dikenal sebagai organisasi pemuda yang menghimpun eks napi dan aktivitasnya dianggap identik dengan kekerasan. "Kita (dulu) gerakannya lebih keras," ungkap Ketua umum GMBI, Mochamad Fauzan Rachman, Senin (16/01), saat ditemui Julia Azka, wartawan di Bandung, untuk BBC Indonesia. Ketua umum GMBI, Mochamad Fauzan Rachman (kiri) dalam sebuah acara. Menyebut organisasinya membela rakyat kecil, Fauzan mengakui sebagian anggotanya adalah "masyarakat pinggiran, kaum lemah, miskin kota". "Kita juga mewadahi mantan napi, yang kita didik agar bermoral," ungkap Fauzan. Saat dijumpai, Fauzan dan kawan-kawan baru saja menyerahkan petisi pembubaran FPI di pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat, Senin lalu. Dia mengenakan penutup kepala dan seragam GMBI dengan motif loreng. Sebagai kelompok penekan yang diklaim memiliki anggota 1,5 juta jiwa di seluruh Indonesia, organisasi ini terlibat pula dalam berbagai isu politik nasional, mulai pemilu presiden, hingga dukungan terhadap perwira polisi Budi Gunawan ketika disorot tuduhan isu korupsi. Dan ketika pimpinan FPI Riziek Syihab diperiksa oleh Polda Jabar sebagai terlapor kasus dugaan penistaan Pancasila oleh Sukmawati Sukarnoputri, GMBI mengerahkan massanya di sekitar Polda Jabar. "Kita serahkan proses hukum kepada pihak aparat. Tetapi kalau mereka (FPI) memulai, menyentuh kembali kepada kita, kita akan lawan," tegas Fauzan. Front Pembela Islam, FPI, yang juga mengerahkan massa, menuduh Polda Jawa Barat menggunakan massa GMBI untuk melawan mereka. Front Pembela Islam, FPI, yang juga mengerahkan massa, menuduh Polda Jawa Barat menggunakan massa GMBI untuk melawan mereka. Sebuah tuduhan yang menyebut seolah-olah Fauzan Rachman dan kawan-kawan bisa digerakkan atau dibayar oleh kepolisian Jawa Barat. Tuduhan ini dibantah oleh Fauzan Rachman, walaupun dirinya tidak membantah bahwa organisasinya "dibina" oleh Kapolda Jabar Anton Charliyan. "Walaupun dia sebagai dewan pembina tapi instruksi tidak ada sangkut pautnya dangan unsur arus bawah. Semuanya urusan instruksi, gerakan, itu dari ketua umum", kata Fauzan Rachman. Memiliki patron Pengamat sosial dari kota Bandung, Dedi Haryadi, mengatakan kehadiran GMBI dalam peta perpolitikan di Jawa Barat bukanlah gejala baru. Dia juga menganggap kehadiran organisasi yang berpatron kepada pejabat keamanan atau tokoh politik merupakan sesuatu yang lazim. Seperti FPI yang memiliki pengurus dan anggota di Jawa Barat, GMBI juga memiliki anggota dan pengurus yang tersebar di wilayah yang sama. "Mereka punya kavling wilayahnya sendiri," ungkapnya. Hanya saja, Dedi menggarisbawahi jangan sampai konflik politik yang terjadi saat ini "berubah menjadi konflik horisontal antar ormas atau organisasi kepemudaan". "Ini yang harus dijaga," kata Dedi kepada BBC Indonesia, Rabu (18/01). Dedi menilai bentrokan massa FPI dan GMBI di Bandung dua pekan lalu merupakan "gejala baru". "Karena selama ini tidak ada presedennya. Ini mengejutkan ada kekerasan seperti ini di Bandung." ulasnya. Saat dijumpai, Fauzan dan kawan-kawan baru saja menyerahkan petisi pembubaran FPI di pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat, Senin lalu. Dia mengenakan penutup kepala dan seragam GMBI dengan motif loreng. Sejumlah warga kota Bandung, yang diwawancarai Julia Azka, tidak bisa menutupi rasa kekhawatirannya. Sebagian mereka menganggap konflik antar massa ormas ini dapat merembet ke konflik belatar agama. "Karena memanas akhir-akhir ini, apalagi sarat agama dan politik, sehingga mudah terprovokasi," ungkap Dicky Ramdhani, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta yang berumur 21 tahun. Seorang pegawai swasta, Kusnadi, 38 tahun, mengaku khawatir konflik massa ini - jika dibiarkan - akan berubah menjadi konflik antara agama. "Malah saya lebih takut perang antar agama atau perang antar suku. Karena tidak hanya di Bandung, tapi juga di Kalimantan," aku Kusnadi. Seperti diketahui, seorang pimpinan FPI ditolak kedatangannya ke Kalimantan Tengah dan sejumlah ormas menolak FPI beraktivitas di kota Balikpapan, Kaltim. Di tempat terpisah, Alis Rosnawati, ibu rumah tangga berusia 39 tahun, mengatakan bentrokan itu tidak perlu terjadi apabila massa GMBI tidak berorasi di depan Polda Jabar. "Kenapa harus menghadang demo FPI? Biarkan saja, sah-sah saja 'kan mengeluarkan pendapat. Lagipula GMBI selama ini sering berorasi, dan tidak ada yang menghadang," ujar Alis. Dia menyayangkan kehadiran dua massa itu akhirnya berbuah bentrokan. "Itu membuat citra Bandung jadi jelek juga," tambahnya seraya mempertanyakan kinerja polisi dalam melerai bentrokan itu. 'Balkanisasi' Bagaimanapun, bentrokan terbuka antara organisasi massa FPI dan GMBI ini merupakan bentrokan horisontal pertama setelah aksi pengerahan massa berlabel agama, akhir tahun lalu. Insiden yang sejak awal dikhawatirkan bakal terjadi oleh berbagai pihak, termasuk para antropolog yang tergabung dalam gerakan Antroplog untuk Indonesia. Sejak Desember lalu sekitar 300 orang ahli antropologi - dari sejumlah kota di Indonesia - terus menyerukan agar segala bentuk manipulasi primordial demi kepentingan politik dan kekuasaan sesaat, dihentikan. Senin (16/01) lalu, mereka menemui Presiden Joko Widodo dan kembali menyuarakan agar pemerintah segera melakukan tindakan kongkrit terhadap gerakan anti toleran. Sekitar 300 orang ahli antropologi menyerukan agar segala bentuk manipulasi primordial demi kepentingan politik dan kekuasaan sesaat, dihentikan. Pengajar antropologi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, yang terlibat dalam gerakan Antropog untuk Indonesia, Selly Riawanti, sejak awal memprediksi bentrokan bersifat horisontal akan terjadi jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas. "Sangat mengerikan, bakal terjadi Balkanisasi," kata Selly saat dihubungi BBC Indonesia, Rabu (18/01) sore. "Karena yang menentang FPI sekarang banyak di mana-mana." Konflik Balkan, seperti diketahui, melahirkan tragedi genosida di pertengahan 1990-an yang dilatari gabungan konflik agama dan etnis di wilayah Balkan, Eropa - Yugoslavia akhirnya terpecah menjadi negara seperti Serbia, Kroasia, serta Bosnia. "Makanya kami 'berteriak-teriak' itu, karena sudah melihat ke arah sana, dan tidak terlalu lama tercetus itu. Ini kan pertempuran horisontal. Nah, kalau sudah horisontal itu gawat sekali," jelas Selly. Janji Kapolri Di sinilah, pihaknya kembali mengingatkan agar penegak hukum "betul-betul menegakkan hukum". "Tanpa melihat dulu siapa yang bergerak itu," tegasnya. Kepolisian, melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian, telah berjanji untuk melakukan tindakan hukum yang tidak memihak siapapun dalam kasus kekerasan di Bandung. Kepolisian, melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian, telah berjanji untuk melakukan tindakan hukum yang tidak memihak siapapun dalam kasus kekerasan di Bandung. "Kita sudah menurunkan tim ke sana (Bandung) untuk melihat secara obyektif masalahnya," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Setelah bentrokan antara massa FPI dan GMBI di depan Polda Jawa Barat, sekelompok orang telah membakar dan merusak markas GMBI di Bogor dan sebuah kota lainnya di provinsi itu. Berbagai pihak kemudian meminta agar kedua pihak menahan diri agar insiden ini tidak berlanjut dan merembet kemana-mana.