Indonesia larang penyebaran ideologi ISIS
Pemerintah Indonesia menyatakan, menolak ideologi yang diusung kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah, alias ISIS dan melarang pengembangan ideologinya di Indonesia.
Sejumlah warga Indonesia diduga mendukung dan ikut menyebarkan faham ISIS. Keputusan menolak faham ISIS diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Yudhoyono, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan dari Kantor Kepresidenan, Senin (04/08) sore. Pemerintah Indonesia menyatakan, ISIS bukanlah masalah agama melainkan ideologi atau keyakinan yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menteri koordinator politik hukum dan keamanan, Joko Suyanto, mengatakan, pemerintah dan negara Indonesia menolak dan tidak mengizinkan faham ISIS berkembang di Indonesia. "Karena tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila, negara kesatuan RI dan Kebhinnekaan kita di dalam negara kesatuan RI," kata Joko Suyanto, dalam keterangan pers, usai rapat kabinet. Menurutnya, setiap upaya pengembangan faham ISIS dan IS(Islam State) harus dicegah. "Di Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemaian faham ISIS atau IS (Islam State)," katanya. Di Indonesia, sejauh ini telah ada bentuk dukungan oleh sejumlah warga Indonesia terhadap ideologi dan aksi kelompok ISIS. Hal ini ditandai aksi bai'at atau sumpah yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat di sejumlah tempat di Indonesia termasuk di sebuah kampus di Ciputat, Propinsi Banten. Beberapa aksi massa di Jakarta juga sempat diwarnai pengibaran bendera ISIS. Ada pula sejumlah situs internet yang menyatakan terang-terangan mendukung kelompok militan Islam tersebut. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir disebut-sebut pula menyatakan dukungannya kepada ISIS, walaupun belakangan ini diragukan oleh Pemerintah Indonesia. Terlambat Dalam bagian lain keterangannya, Menkopolhukam Joko Suyanto mengatakan, pemerintah Indonesia akan memblokir situs-situs yang isinya menyebarkan faham gerakan ISIS, termasuk tayangan video di Youtube. "Kita sudah memerintahkan untuk memblokadenya," kata Joko. Pemerintah Indonesia menurut Joko, akan menggelar pula operasi hukum terhadap pendukung ISIS yang terbukti melakukan kekerasan. Operasi keimigrasian juga akan digelar untuk mencegah warga Indonesia "yang akan bepergian khususnya ke daerah konflik di Timur Tengah atau maupun ke Asia Selatan." Sekelompok orang berupaya menggelar ba'iat atau sumpah mendukung ISIS di sebuah masjid di Malang, Jatim. Pengamat masalah terorisme dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, Universitas Paramadina, Najamudin, mengatakan dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia "melarang" ISIS, tetapi langkah ini dianggapnya terlambat. "Karena, ISIS telah masuk ke Indonesia lewat berbagai macam pintu," kata Najamudin, seraya memberikan beberapa contoh bentuk dukungan oleh sejumlah kelompok militan Islam Indonesia. "Pemerintah Indonesia kecolongan karena ISIS sudah masuk duluan, baru kemudian sistem dibuat oleh Indonesia," ujarnya kepada BBC Indonesia. Akibat keterlambatan itu, lanjut Najamudin, kelompok pendukung ISIS telah berkembang dengan cepat di Indonesia. "Gerakan cepat mereka itu sudah mampu merekrut member-member (anggota)." Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT sebelumnya menyatakan telah ada sejumlah anggota kelompok militan Islam dari Indonesia yang bergabung dengan ISIS, tapi mereka tidak dapat memastikan jumlahnya. Sejak awal banyak kalangan yang mengkhawatirkan penyebaran ideologi radikal kelompok ISIS akan membahayakan keberagama masyarakat Indonesia. Dukungan itu diekspresikan dengan mengenakan simbol yang selama ini dilekatkan dengan ISIS. Para analis mengatakan Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mengatasi meningkatnya ideologi radikal terutama di kalangan anak-anak muda, yang dikhawatirkan bisa mengancam keberagaman. ISIS dibentuk pada April 2013 dan cikal bakalnya berasal dari al-Qaida di Irak (AQI), tetapi kelompok ini menjadi kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. Huruf "S" dalam singkatan ISIS berasal dari bahasa arab "al-Sham", yang merujuk ke wilayah Damaskus (Suriah) dan Irak. Organisasi ini dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi.