Israel menggerebek delapan media Palestina di Tepi Barat
Aparat keamanan Israel menggerebek perusahaan-perusahaan media di Tepi Barat dalam 'operasi besar-besaran' untuk memberantas penghasutan.
Delapan perusahaan media dan rumah produksi digerebek aparat keamanan Israel karena dituduh mempromosikan dan memuji kekerasan atas Israel. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan sasaran operasi sepanjang Selasa (17/10) malam itu adalah kantor media yang menyediakan konten yang mempromosikan atau memuji kekerasan atas Israel. Serangan atas perusahaan media dan rumah produksi video terjadi beberapa hari setelah faksi-faksi Palestina yang sebelumnya bertikai -Hamas dan Fatah- mencapai kesepakatan rekonsiliasi. Namun pemerintah Israel menyatakan pihaknya tidak berhubungan dengan pemerintahan Palestina yang bersatu kecuali Hamas -yang berkuasa di Gaza, yang sering menjadi tempat untuk melakukan serangan ke Israel- menempuh perubahan drastis. Dalam penggerebekan atas delapan perusahaan media Palestina di Tepi Barat, menurut juru bicara militer- disita sejumlah dokumen dan peralatan yang dituduh memasok konten ke stasiun TV yang berkaitan dengan gerakan Hamas. Pengumuman di kantor yang digerebek menyebutkan penutupan selama enam bulan. "Aparat militer Israel tadi malam menggerebek perusahaan produksi dan media yang memberikan layanan kepada stasiun TV Al-Aqsa dan Al-Quds," tulis Kepala Satuan Unit COGAT dari Kementerian Pertahanan, Yoav Mordechai, di Facebook. "Kedua stasiun itu menyiarkan secara terus menerus penghasutan atas negara Israel. Bukan rahasia bahwa kedua stasiun menginspirasi, beberapa kali, teroris untuk melakukan serangan teror atas warga yang tidak bersalah," lanjutnya. Tidak dijelaskan rincian dari 'penghasutan' yang dimaksud dan pengumuman yang ditempelkan menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut ditutup selama enam bulan. Sementara salah satu perusahaan yang digerebek mengatakan pihaknya menawarkan layanan kepada berbagai media berita lokal maupun internasional. Otorita Palestina mengecam keras serangan ini, yang menurut juru bicaranya, Yusef al-Mahmoud, sebagai pelanggaran berat atas hukum internasional.