Pawai murid TK bercadar dan bawa replika senjata, 'isyarat ancaman radikalisme mulai mengakar'
Pawai murid taman kanak-kanak dengan mengenakan cadar dan replika senjata di Probolinggo, Jawa Timur terus menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penanaman paham radikalisme pada anak-anak, dan polisi justru sibuk membantah kecemasan itu.
Kehadiran murid-murid TK dengan atribut seperti ini sebelumnya menuai kritik setelah seorang pengguna media sosial mengunggah video pendek dan fotonya di Twitter dan Facebook. Dalam beberapa hari ini beredar video dan foto murid TK yang berbaris, menggunakan cadar dan membawa tiruan senjata dalam sebuah pawai kemerdekaan Indonesia pada akhir pekan lalu. Pawai ini dicemaskan menrupakan isyarat paparan radikal di kalangan anak-anak. Yang ironis, TK Kartika V itu berada dibawah naungan Kodim 0820 Probolinggo, bangian dari Tentara Nasional Indonesia yang selama ini dianggap pohak pertama yang akan melawan radikalisme. Komite Perlindungan Anak Indonesia meminta kepolisian mengusut lebih jauh, tapi menurut polisi tak ada masalah dan justru mereka menyatakan akan memanggil pengguna media sosial yang menggunggah video itu. Sebelumnya, pihak sekolah mengatakan burqa dan senjata tiruan adalah properti lama dan tak ada niat untuk menanamkan paham radikal ke peserta didik. Tidak jelas mengapa mereka memiliki persediaan burqa dan senjata tiruan. Hartati, kepala TK, mengaku tidak ada maksud untuk menanamkan paham "kekerasan" pada anak didiknya. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Siti Hikmawati, menuntut kepolisian mengusut lebih lanjut dan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang dinilai telah memapar anak dengan atribut cadar dan replika senjata -yang biasa dilekatkan kepada kelompok radikal- dalam kegiatan karnaval. "KPAI sudah meminta lebih lanjut ke kepolisian untuk mengusutnya, mulai dari mempelajari motifnya, kemudian arahnya ke mana," kata dia. "Kalau misalnya secara tidak langsung sudah terbentuk sesuatu image atau apa pun, segera diperbaiki image itu supaya tidak terjadi terbentuk. Yang pasti kan anak-anak ini pada akhirnya menjadi stres dengan sorotan yang menjadi viral ini," imbuh Hikma. Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Probolinggo, AKBP Alfian Nurrizal, buru-buru menepis kekhawatiran ini. "Saya yakinkan dan pastikan tidak ada indikasi penanaman terhadap kekerasan atau pun intoleransi atau pun yang lebih fatal lagi, terhadap paham radikalisme," katanya. Selidiki akun penggugah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pun sampai turun tangan dalam kontroversi pawai anak TK menggunakan cadar dan senjata tiruan. Setelah menonton video amatir yang tanpa dipotong, Mendikbud yakin bahwa pawai tersebut murni menggambarkan perjuangan Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Namun, Muhadjir menyayangkan pihak sekolah dalam pemilihan simbol tentara perjuangan Islam digambarkan dengan bercadar dan bersenjata laras panjang. Sebab, usia peserta pawai masih usia kanak-kanak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yakin bahwa pawai tersebut murni menggambarkan perjuangan Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Kapolresta Probolinggo, AKBP Afian Nurrizal, menjelaskan, video berdurasi 14 detik itu sempat viral lantaran memperlihatkan murid TK Kartika V mengenakan cadar dan menenteng replika senjata dalam sebuah pawai. Padahal, dalam iringan pawai yang mengusung tema "bersama perjuangan Rasullullah, kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT" itu, terdapat iring-iringan murid lain yang membawa bendera merah putih, miniatur Ka'bah, dan kereta yang dikendarai oleh seakan-kan Raja Salman dan permaisurinya. "Nah, yang di belakang itu yang membawa replika 47 itu sebenarnya maksud tujuannya adalah pengawal dari raja Arab Saudi," kata Alfian.Namun, jika tema pawai tersebut adalah kebudayaan, apakah harus membawa replika senjata? Alfian menjelaskan, replika itu digunakan karena sebelumnya mereka sudah menggunakan replika itu. Menarik, bahwa yang mengatakan ini adalah Alfian Nurrizal, Kapolresta Probolinggo, bukan pengurus TK Kartika. "Kalau melihat video yang viral hanya 14 detik, sementara video asli 1 menit lebih dan bahwasanya itu menanamkan kepada anak didik berkaitan keagamaan, nasionalisme, kemandirian, kegotongroyongan," ujar Alfian. Menindaklanjuti video unggahan yang menjadi kontroversi dan menjadi sorotan publik, Polresta Probolinggo akan menyelidiki akun pengunggah foto dan video pawai bercadar. Namun, Alfian menepis tudingan bahwa kepolisian 'kebakaran jenggot' dan justru hendak memojokan pengunggah video: "Ya kalau memang ada, paling kita hanya menanyakan dapat dari mana, maksud dan tujuannya apa, gitu aja. Saya rasa ini sudah cukup clear, tidak ada unsur kesengajaan tidak ada penanaman memberikan kekerasan dan radikalisme. Tidak ada," tegas dia. Kendati begitu, KPAI menyayangkan pihak sekolah yang menggunakan anak-anak yang masih polos sebagai propaganda gerakan radikal. Apalagi, TK Kartika V adalah sekolah milik Persatuan Istri Tentara (Persit) dan di bawah binaan Kodim 0820 Probolinggo. Apakah diperlukan hukum yang lebih ketat dalam mengatasi radikalisme? Ketua KPAI Susanto dalam keterangan tertulisnya menyayangkan alasan pihak Sekolah mengangkat tema "bersama perjuangan Rasullullah, kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT" sebagai pembenaran pemakaian atribut yang biasa dilekatkan kepada kelompok ISIS. "Padahal kegiatan yang sedang diselenggarakan adalah Pawai Budaya dalam Rangka HUT RI ke-73. Harusnya, pawai budaya yang sesuai dengan khasanah budaya Indonesia," tulis Susanto. Merespons hal itu, Kapolresta Probolinggo kembali meyakinkan bahwa niatan untuk 'menularkan paham radikalisme' bukan menjadi tujuan pihak TK. "Tidak mungkin lah karena TK Kartini berada dibawah pembinaan TNI atau Kodim menanamkan paham-paham radikal," ujarnya. "Tidak mungkin, karena TNI dan Polri kan menjaga keutuhan NKRI sebenarnya. Cuman karena ini kesalahannya adalah memanfaatkan replika AK47 untuk digunakan," imbuh Alfian. Indikasi radikalisme mulai mengakar? Berbeda halnya dengan ketua KPAI pula menyayangkan pemakaian atribut cadar dan replika senjata, karena terkandung sosialisasi ajaran radikalisme melalui visualisasi atribut yang kenakan anak. "Penjelasan Kepala TK Kartika V bahwa penggunaan atribut tersebut karena tersedia barangnya di sekolah sehingga tidak perlu menyewa kostum lainnya justru menimbulkan tanya publik, kok bisa sekolah menyediakan seragam cadar dalam jumlah banyak?," ujar Susanto Yahya Staquf Cholil, seorang tokoh NU yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden menepiskan alasan-alasan yang dipapar pihak TK Kartika, Mendikbud, maupun Kapolresta Probo;linggo. Dalam sebuah unggahan di Faceboo, Gus Yahya mengatakan, yang terjadi itu memang merupakan penanaman radikalisme. Menurutnya, atribut-atrbut yang digunakan itu idenytik dengan kelompok-kelompok radikal sejenis ISIS ,dan "Saya sangat curiga bahwa Kepala Sekolah TK yang bersangkutan memang berniat menciptakan artikulasi untuk memberi pembenaran atas kelompok-kelompok radikal itu sebagai "cermin perjuangan Rasulullah SAW", tulisnya. Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Jamhari Makruf, memandang insiden ini dianggap tanda atau isyarat bahwa radikalisme sudah mulai mengakar, bahkan hingga ke murid-murid TK yang notabene belum memahami ide radikalisme. "Jadi saya kira ini warning dari kejadian itu bahwa guru-guru yang mengajar di TK maupun di SD-SMA perlu diperhatikan keterpaparan mereka dari radikalisme," ujar Jamhari. Adapun, penelitian yang dilakukan PPIM tahun lalu menunjukkan pengetahuan dosen-dosen maupun guru-guru yang mengajar agama itu sangat memprihatinkan. "Pemahaman murid-murid dan mahasiswa, itu kira-kira 35% mereka sudah memiliki pemahaman yang radikal dan mendukung paham-paham yang mendorong atau menggunakan kekerasan dalam menyampaikan pendapatnya," ujar dia. Angka 30% sudah pasti bukan angka yang sedikit, Jamhari melanjutkan, walaupun memang harus diakui bahwa itu masih dalam tingkat pemahaman. Antara lain, murid dan mahasiswas menganggap ajaran jihad dan mereka yang melakukan bom bunuh diri ini dianggap sahid, dan melakukan intimidasi dan kekerasan kepada mereka yang berbeda di luar agama mereka ditolerir, "Itu menjadi ancaman maupun menjadi warning bagi kita semua bahwa anak-anak kita terutama siswa dan mahasiswa sudah cukup punya pemahaman yang radikal," kata dia. Aksi protes menentang Perppu Ormas pelarangan HTI. Lantas, apa solusi untuk perkara ini? Jamhari mengusulkan kementerian Pendidikan perlu memperhatikan rekruitmen dari guru-guru dan dosen. Yang tak kalah penting lagi, imbuhnya, pemerintah dan masyarakat sipil juga perlu memperhatikan pendidikan dini dari anak-anak. Seharusnya, anak-anak usia dini lebih banyak bermain dan mendapat pendidikan etika untuk berkelompok dan bermasyarakat, bukannya mengikuti pawai dengan atribut cadar dan replika senapan. "Ini kan berbahaya sekali jika mereka sedari kecil sudah diajarkan untuk memisahkan diri, menonjolkan identitas kelompok dan tidak mau bergaul, itu kan menjadi keprihatinan bersama," cetusnya.