Presiden Morsi batalkan pemberlakuan dekrit
Presiden Mesir Mohammed Morsi akhirnya membatalkan dekrit yang dikeluarkan bulan lalu yang melimpahkan kewenangan luar biasa kepadanya untuk menjalankan pemerintahan di tengah situasi krisis di negeri itu.
Kairo masih diliputi ketegangan akibat rangkaian aksi protes terus-menerus. Namun seperti diumukan dalam sebuah konferensi pers di Kairo, keputusan untuk menyelenggarakan referendum untuk memutuskan diterima atau tidaknya RUU Dasar baru akan tetap diteruskan sesuai agenda, pada tanggal 15 Deember. "Dekrit konstitusi di anulir sejak saat ini," kata Selim al-Awa, seorang politisi kubu Islam yang bertindak selaku juru bicara setelah pertemuan antara Presiden Morsi dengan sjeumlah figur politik dan tokoh masyarakat Mesir, Sabtu (8/12) kemarin. Namun referendum terhadap kontitusi baru tetap akan dilangsungkan karena presiden tidak memiliki kewenangan legal untuk menundanya. Pertemuan itu diboikot oleh kubu oposisi utama yang sebelumnya menyerukan agar pendukungnya meningkatkan aksi protes. Mereka menuntut baik dekrit maupun referendum dihentikan. 'Konsekuensi gawat' Di Kairo wartawan BBC Shaimaa Khalil mengatakan Presiden Morsi memberikan kompromi besar dengan langkah ini namun tak ada kepastian sikap ini akan meredakan ketegangan situasi di jalan-jalan. Meski dekrit dibatalkan sejumlah keputusan yang diambul bersamaan dengan terbitnya dekrit seperti pencopotan Jakasa Agung, tetap tidak berubah sementara jadwal untuk sidang ulang sejumlah terdakwa dalam kasus pembunuhan peserta protes di lapangan Tahrir juga akan tetap digelar. Kubu presiden menuding isi lembaga peradilan adalah orang-orang dekat dan merupakan antek mantan presiden terguling, Hosni Mubarak. Militer Mesir sebelumnya menyerukan agar konflik antar kelompok segera dijembatani dengan dialog karena mengkhawatirkan negeri itu terjerumus ke tubir perang saudara. "Langkah lain (selain dialog) akan memaksa kita masuk terowongan kelam dengan konsekwesi gawat; seusuatu yang tidak akan kami biarkan," demikian sikap militer. Baik dekrit maupun rancangan konstitusi baru Mesir dipandang oleh kubu oposisi sebagai upaya untuk menggenggam kekuasaan di tangan kubu Islamis. Sebuah organisasi payung kubu oposisi, Grup Penyelamat Nasional, menunutut Morsi membatalkakan dekrit dan menunda referendum. Sejumlah korban tewas ditengah arus demonstrasi, warga penentang pemerintah juga menyerang istana presiden. Kantor pusat kelompok Persaudaraan Muslim di Kairo, organisasi tempat Presiden Morsi berasal, dibakar massa.