Mitigasi bencana: Masyarakat semakin peduli, tapi masih hadapi masalah biaya
Sebagian masyarakat di Pulau Jawa semakin terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana, tapi kadang kegiatan-kegiatan sosialisasi bencana masih terhambat pendanaan.
Nyi Roro Kidul: Kearifan lokal untuk pengurangan risiko bencana Meski 13 tahun sudah berlalu, tetapi ingatan Ashadi, 45, masih kuat menggambarkan bencana tsunami yang dialaminya 17 Juli 2006. Gelombang tsunami itu dipicu oleh gempa itu di selatan Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Tidak hanya Pangandaran yang luluh lantak, Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Cilacap, Jawa Tengah juga terkena imbas bencana itu. "Tidak sekadar panik, tetapi ketakutan luar biasa. Orang-orang berteriak "segarane ngalor...segarane ngalor..." (lautnya ke utara, red)," kenang Ashadi kepada Lilik Darmawan untuk BBC Indonesia. Anak-anak mengikuti latihan menghadapi bencana. Oleh karena rumah Ashadi hanya berjarak sekitar satu kilometer dari laut, ia buru-buru membonceng istri, dua anak, dan adiknya dengan satu motor. Tujuannya ke arah utara menuju aula Kecamatan Binangun. Di tahun 2012-2014, Desa Widarapayung Wetan menjadi desa tangguh bencana (Destana) dan pemerintah daerah mengucurkan dana hingga Rp25 juta. "Orang-orang terlihat begitu trauma. Kami baru sadar, kalau tsunami yang pernah terjadi di Aceh, menerjang juga desa kami,"ujar Ashadi. Setelah mengungsikan keluarganya, Ashadi kembali lagi ke Pantai Widarapayung yang diterjang tsunami dan melihat gelombang setinggi satu meter. Ia mencoba menolong korban selamat dan mengevakuasi jenazah. Berbekal pengalaman traumatik itu, warga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memberikan pembekalan mengenai bencana tsunami pada warga. Ia pun akhirnya mengikuti serangkaian pelatihan bencana yang diadakan sejumlah pihak, seperti Universitas Gadjah Mada. Situasi setelah gempa di Cilacap tahun 2006. Berbekal pengetahuan itu, Ashadi menyusun program sosialisasi bencana untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Tak melulu soal bencana, program itu mencakup kegiatan sosial seperti arisan, yasinan, dan tahlilan. Di tahun 2012-2014, Desa Widarapayung Wetan menjadi desa tangguh bencana (Destana) dan pemerintah daerah mengucurkan dana hingga Rp25 juta untuk kegiatan sosialisasi tanggap bencana. Ashadi sendiri menjabat Ketua Destana Widarapayung Wetan sekaligus juga Ketua gerakan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT). Dana tersebut digunakan untuk mitigasi bencana seperti pembelian cemara, ketapang, kelapa untuk ditanam di pinggir pantai. Namun, selepas 2014, dana untuk Destana berhenti mengucur. Ia mengakui dengan tidak ada dana, maka kegiatan di zona bahaya tsunami itu menjadi terkendala. Sebab, ujarnya, program- program sosialisasi masyarakat membutuhkan biaya. Dihubungi terpisah, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Cilacap Tri Komara Sidhy mengakui kalau dana operasional secara rutin untuk Destana tidak ada. "Kalau dana yang dikeluarkan hanya pada awal pembentukan. Misalnya, saat ini untuk membentuk Destana dianggarkan Rp50 juta untuk sosialisasi hingga simulasi," katanya. Tri Komara mengatakan tahun ini saja, di Cilacap hanya akan membentuk dua desa tangguh bencana, karena keterbatasan dana. Anak-anak sekolah menjalani simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi. Ia mengatakan BPBD memprioritaskan desa-desa di pesisir yang rawan bencana gempa dan tsunami. "Di Cilacap ada 55 desa di 10 kecamatan yang masuk dalam zona merah tsunami. Dari jumlah tersebut yang terbentuk Destana baru 10 desa," jelasnya. Keterbatasan dana juga dirasakan oleh BPBD Cilacap terutama dalam pemeliharaan 26 peralatan early warning system (EWS) berupa sirine yang tersebar di pesisir Cilacap. "Sementara ini sudah ada sejumlah peralatan yang rusak akibat korosi terkena angin laut. Sehingga peralatan menjadi berkarat dan kemudian rusak," ujarnya. Di sisi lain, jumlah peralatan EWS belum ideal sebab, ada 55 desa yang masuk zona merah tsunami. "Kalau mengacu pada jumlah desa, maka setidaknya ada 55 peralatan EWS," kata Tri Komara. 'Gunakan Dana Desa' Deputi Pencegahan, BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan pemerintah pusat memang tidak memiliki alokasi anggaran pencegahan bencana di tiap-tiap desa. Namun, kata Lilik, setiap desa sebetulnya bisa menggunakan Dana Desa yang diberika pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pencegahan risiko bencana. "Penggunaan dana desa yang kita soroti lebih sering digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik, seperti untuk pembangunan jalan atau jembatan. Sebenarnya dana desa juga bisa digunakan kegiatan Desa Tangguh Bencana, termasuk simulasi," ujar Lilik kepada wartawan BBC News Indonesia, Callistasia Wijaya. Kegiatan sosialisasi tanggap bencana di sebuah sekolah dasar di Pandeglang, Banten. BNPB telah melakukan kegiatan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) di 512 desa rawan bencana, mulai dari Banyuwangi hingga Serang sejak bulan Juli hingga Agustus 2019. Di akhir ekspedisi di Agustus lalu, Lilik mengatakan umumnya warga belum siap menghadapi bencana tsunami, dilihat dari segi tata ruang juga faktor sosial. Di Selatan Jawa, kata Lilik, sejumlah jalur evakuasi tsunami berada sejajar dengan pantai, sehingga warga tidak dapat berlari ke tempat yang lebih tinggi. Ada pula desa yang sudah memiliki jalur evakuasi, tapi belum efektif karena keterbatasan dana. "Jalur evakuasi ada tapi harus lewat sungai, tapi jembatan tidak ada. Mereka tidak punya kemampuan untuk membangun jembatan," ujar Lilik. BNPB sudah memberikan rekomendasi terkait evaluasi kegiatan itu kepada kepala daerah yang daerahnya dilewati ekspedisi Destana. Meski begitu, Lilik mengakui sejumlah daerah sudah lebih tanggap bencana dibanding daerah lainnya. Di Yogyakarta, misalnya, kewaspadaan bencana gempa bumi, tsunami, bahkan letusan Gunung Merapi sudah lebih baik. Hal itu terjadi di antaranya, karena di tahun 2006, Yogyakarta mengalami gempa parah. Empat tahun kemudian, tambah Lilik, warga juga merasakan erupsi besar Gunung Merapi, maka mereka semakin peduli terhadap upaya pengurangan bencana. Masyarakat Yogyakarta membaca tanda alam Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, adalah salah satu kawasan rawan bencana karena letaknya yang hanya berjarak sekitar 6 kilometer dari puncak Merapi. Suroto (42), Kepala Desa Glagaharjo, mengaku tak pernah putus dalam mengingatkan warganya jika mereka berada di kawasan rawan bencana. "Kami di sini itu berpotensi bencana kaitannya erupsi Merapi, jadi setiap saat kita mengingatkan semua warga terkait kesiapsiagaan bencana Merapi," kata Suroto kepada wartawan Furqon Ulya Himawan untuk BBC News Indonesia. Kesadaran dan kesiapsiagaan warga lereng Merapi di Desa Glagaharjo sudah terbentuk, kata Suroto, karena mereka telah terbiasa dengan situasi dan kondisi alam setiap harinya. Ketika ada gemuruh di Merapi, warga selalu keluar rumah dan langsung menengok ke arah utara, Gunung Merapi. Ketika ada lahar yang keluar, mereka dengan sendirinya akan bersama- sama melakukan proses evakuasi. 'Kesadaran dan kesiapsiagaan warga lereng Merapi di Desa Glagaharjo sudah terbentuk karena mereka telah terbiasa dengan situasi dan kondisi alam setiap harinya.' "Jadi kalau Merapi bergejolak, tidak diperintah pun mereka turun sendiri," ujar Suroto. Tanda alam, kata Suroto, juga telah menjadi kearifan lokal tersendiri untuk mitigasi bencana. Membaca tanda alam adalah kebiasaan warga Merapi untuk mengetahui Merapi 'punya gawe' atau tidak. Seperti dengan cuca panas yang tidak seperti bisanya, dan adanya sejumlah hewan yang akan turun menuju ke perkampungan. "Dan bagi orang-orang tua yang punya kedekatan dengan alam, biasanya ada tanda atau firasat lain yang mengingatkan kepada masyarakat sekitar merapi untuk menyingkir dulu," imbuh Suroto. Membaca tanda alam adalah kebiasaan warga Merapi untuk mengetahui Merapi 'punya gawe' atau tidak. Warga lereng Merapi juga mengaku sering berkomunikasi dengan Asih (53), juru kunci Gunung Merapi yang bergelar Mas Wdono Suraksohargo (53). Asih adalah anak keempat Mbah Marijan, mantan juru kunci Merapi dan Mbah Ponirah. Asih selalu mengingatkan kepada warga lereng Merapi terus waspada, dan jangan sampai lalai dalam memperhatikan Merapi. "Namanya waspada itu bukan tergantung status Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), tapi waspada sendiri sebagai masyarakat jangan sampai lalai dan melupakan merapi," kata Asih. Mereka juga biasa mengamati asap yang keluar dari kawah, apakah tipis dan berwarna putih bersih, atau tebal dan berwarna hitam, dan suara gemuruh dari gunung. "Bisanya suhu agak naik, beda dengan biasanya dan asap menjadi keruh, tidak seperti biasanya. Itu salah satu tanda alam yang bisa dibaca warga," kata Asih.