Pro kontra kenaikan harga BBM di media sosial
Pengguna media sosial di Indonesia mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang mulai berlaku pada Selasa (18/11) dini hari.
Tagar #SalamGigitJari dan BBM Naik menembus Trending Topic atau topik yang banyak dibicarakan oleh pengguna sosial media di dunia. Istilah #SalamGigiJari merupakan sindirian kampanye Joko Widodo ketika kampanye pemilihan presiden lalu yaitu Salam Dua Jari. Hasil pemantauan PoliticaWave, menyebutkan pada Senin (17/11) malam, ketika kenaikan BBM diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka yang disiarkan secara langsung di sejumlah televisi, terdapat 21 ribu percakapan selama satu jam. Yose rizal dari PoliticaWave mengatakan percakapan di media sosial mengenai pro dan kontra kenaikan harga BBM. "Seperti layaknya pengumuman kenaikan apapun lebih banyak sentimen negatifnya walaupun banyak juga yang mendukung dan memahami alasan kenaikan itu," jelas Yose. Pantauan PoliticaWave menyebutkan alasan yang kemukakan netizen pendukung kenaikan harga BBM adalah pengalihan dana subsidi untuk kebijakan pembangunan dan sektor usaha produktif. #SalamGigitJari Sementara, para netizen yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi mengungkapkan sindiran dan protes terhadap Jokowi dan para pemilihnya, serta menilai kebijakan ini akan menyengsarakan rakyat. Sampai Selasa sore, #SalamGigitJari mencapai 60,900 percakapan, BBM Naik sebanyak 400.000, dan #ShameOnYouJokowi sebanyak 46,200 percakapan. Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu Premium dan Solar sebesar Rp2.000. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Sebelum kenaikan dilakukan, Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan paket bantuan non tunai untuk sekitar 15 juta rakyat miskin, melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS, Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat KIS. Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada para wartawan di Istana mengatakan anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM akan dialihkan ke belanja produktif. "Kebijakan hari ini akan memberikan tambahan untuk belanja produktif di atas Rp 100 triliun. Tentunya kemana belanja produktifnya, sebagian akan ke infrastruktur dan sebagian untuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan hampir miskin," jelas Bambang.