Syarat usia minimal naik, namun pencegahan perkawinan anak mungkin terjegal pemilu
Mahkamah Konstitusi memutuskan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan harus dinaikkan dari sebelumnya 16 tahun. Putusan itu dianggap sebagai kemenangan perjuangan pencegahan perkawinan dini di kalangan anak-anak Indonesia.
Ilustrasi pernikahan dini. Namun, revisi pasal 7 UU 1/1974 tentang Perkawinan itu dicemaskan tak selesai dalam waktu dekat karena fokus pemerintah dan DPR akan habis untuk pemilu 2019. Darurat perkawinan anak dinilai tetap mengancam Indonesia. "Tahun 2019 akan habis, tidak akan terjadi apa-apa di DPR," kata Rahayu Sarasvati Djojohadikusumo, anggota Komisi VIII DPR, kepada BBC News Indonesia. Menurutnya, revisi UU Perkawinan baru bisa dikerjakan DPR periode 2019-2024. Sementara anggota Komisi VII lainnya, Desi Ratnasari, tak yakin revisi ketentuan itu bisa cepat selesai karena tak masuk daftar program legislasi nasional. "Mengubah prolegnas dan daftar panjang legislasi pun butuh prosedur, tidak bisa tiba-tiba diubah karena ada putusan MK," ujarnya. Komisi tempat Rahayu dan Desi bernaung mengurus isu agama dan sosial. Komisi VIII merupakan mitra kerja Kementerian Agama, lembaga yang membuat UU Perkawinan tahun 1974. Pada 2015, MK menolak mengubah batas minimal usia perkawinan untuk perempuan. Dalam putusan MK, DPR dan pemerintah diberi tenggat waktu selama tiga tahun untuk meningkatkan batas minimal usia perkawinan anak. Menurut Rahayu, setelah pemilu pembahasan revisi beleid itu seharusnya bisa berlangsung cepat. "Pro dan kontra pasti ada, tapi semua pihak sepakat perkawinan anak tidak seharusnya terjadi di Indonesia," ucapnya. Rahayu memprediksi perdebatan nantinya akan terjadi saat menentukan batas usia minimal perkawinan yang baru untuk perempuan. Alasannya, MK tidak menyebut angka tertentu. "MK tidak spesifikasikan usia, itu sangat terbuka untuk interpretasi masing-masing pihak," katanya. Permohonan judicial review ini diajukan tiga penyintas perkawinan anak: Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah. Dalam putusannya, hakim konstitusi menyebut ada ketimpangan hak pendidikan dasar akibat batas minimal usia perkawinan perempuan yang terlalu rendah. Berbeda dengan perempuan, batas usia minimal laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. MK menyatakan, aturan itu membuat anak perempuan berpotensi kehilangan hak pendidikan dasar selama 12 tahun. Berbagai gerakan muncul untuk mendorong pemerintah mencegah pernikahan anak. Pada 2015, MK pernah menolak menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun ke 18 tahun. Ketika itu MK menilai tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan dapat mengurangi masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial. Kuasa hukum pemohon, Anggara, justru mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu). Ketentuan itu disebutnya dapat terhindar dari proses legislasi yang berbelit. "Indonesia akan segera masuk darurat perkawinan anak, tujuan negara sangat mungkin tidak tercapai." "Dengan legitimasi sekuat itu, presiden seharusnya mengeluarkan perppu, cepat dan tidak perlu menunggu tiga tahun. Tidak perlu menunggu pemerintahan dan DPR periode berikutnya," kata Anggara. Perkawinan anak disebut membatasi hak anak untuk mengeyam pendidikan dasar selama 12 tahun. Di sisi lain, sambil menunggu proses pembaruan UU Perkawinan, pemerintah mengklaim akan menyelaraskan strategi menekan angka perkawinan anak. Pribudiarta, Deputi Perlindungan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengklaim pihaknya akan menggiatkan sosialisasi anti-perkawinan anak. "Selain mengubah dasar hukum, juga perlu mengubah budaya. Faktor pendorong perkawinan anak adalah orangtua dan masalah ekonomi." "Semua variabel ini harus diatasi secara kompreshensif melalui sosialisasi dan edukasi," ujar Pribudiarta. Angka perkawinan anak di 23 provinsi di Indonesia mencapai lebih dari 25%. Menurut survei Badan Pusat Statistik, pada 2015 sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun gagal menuntaskan pendidikan di jenjang SMA. BPS juga mencatat, pada 2017 tingkat perkawinan anak di 23 provinsi mencapai lebih dari 25%. Adapun, persentase di 11 provinsi lainnya lebih dari 10%. Menurut kajian Pusat Studi Wanita UGM, faktor utama pernikahan anak adalah kemiskinan, pendidikan rendah, dan tradisi. Perkawinan menyebabkan anak perempuan putus sekolah. Mereka harus menanggung beban sebagai ibu rumah tangga hingga mencari nafkah.