Bawaslu: KPU melakukan pelanggaran terkait quick count serta Situng
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan dua pelanggaran administrasi terkait penghitungan cepat alias quick count serta penghitungan suara atau Situng.
Petugas mencatat perolehan suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat provinsi Sumatera Barat, Padang, Minggu (12/5). Dalam putusan sidang di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (16/5), KPU disebut tidak melakukan pengumuman secara resmi mengenai pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kemudian, KPU dinyatakan terbukti tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga survei untuk dimasukkan dalam laporan sumber dana dan metodologi. Seharusnya, menurut Bawaslu, laporan tersebut dilakukan 15 hari setelah pengumuman hasil survei. Bawaslu menyatakan hal itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang hingga peraturan KPU tentang sosialisasi pemilih atau partisipasi masyarakat. "Menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Lalu memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukhan laporan ke KPU," ujar Majelis Hakim, Abhan, dalam persidangan. Protes terhadap KPU soal lembaga quick count dilayangkan sebelumnya oleh Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Kamis (3/5). Pekerja memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) DKI Jakarta, Minggu (21/4). Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang dimuat dalam Situng milik KPU masih terus bergerak dan ditampilkan dalam portal pemilu2019.kpu.go.id Pelanggaran tata cara Situng Selain soal quick count, Bawaslu juga menggelar sidang putusan soal sistem informasi penghitungan suara atau Situng. Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng. "KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu, Abhan, Kamis (16/5). Bawaslu lantas memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dalam menginput data dalam sistem Situng. Meski demikian, Bawaslu menilai keberadaan Situng telah diakui oleh undang-undang. Karenanya, keberadaan Situng tetap dipertahankan sebagai instrumen KPU dalam menjamin keterbukaan informasi perhitungan suara Pemilu bagi masyarakat. "Aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," kata anggota majelis Ratna Dewi Pettalolo. Warga di Tulung Agung, Jawa Timur melihat hasil situng. Ratna mengatakan, KPU harus mempertanggungjawabkan kepada publik apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data di Situng. "Prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang dipublikasikan adalah data yang valid telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya. Menanggapi putusan Bawaslu, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, menyatakan kepada BBC News Indonesia bahwa pihaknya akan "tetap melanjutkan Situng". Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu 2019 sebelum rekapitulasi surat suara di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (18/4). Kritik mengenai Situng disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga dalam acara di Jakarta, Selasa (14/5). Pada acara itu, Sandiaga Uno menyebut koreksi atas Situng KPU tidak ditanggapi aksi nyata tapi malah tetap dipergunakan dengan alasan sistem ini tidak akan digunakan untuk penghitungan yang aktual. Imam Khairul Annas dari kubu BPN Prabowo-Sandiaga yang menghimpun data Situng KPU mengklaim ada keganjilan dalan sistem perhitungan KPU. Dia mengatakan publikasi Situng tidak realtime, tidak ada validasi, atau karantina terhadap kesalahan entri. Situng merupakan aplikasi yang ditampilkan melalui pemilu2019.go.id. Melalui platform ini, publik dapat melihat hasil pindai atau foto formulir C1 dari seluruh TPS di tanah air yang terus diperbaharui. Namun, hasil situng ini tidak akan dijadikan sebagai angka penetapan pemenang pemilu. Penetapan hanya berdasarkan rekapitulasi manual, sedangkan situng adalah data yang disajikan untuk publik untuk mendukung proses transparansi, sehingga jika ada kesalahan data bisa dikoreksi. Pada tahap ini publik bisa berperan serta mengoreksi.