Menteri Papua Nugini dilarang ke luar negeri demi penghematan
Perdana menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, melarang menteri dan pejabat pemerintah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
Peter O'Neill berjanji berantas korupsi di Papua Nugini O'Neill mengatakan kebijakan itu bertujuan untuk memangkas biaya dan memastikan para pejabat fokus dalam pekerjaan mereka. Investigasi menunjukkan dana perjalanan telah disalahgunakan untuk bepergian yang "tidak membawa manfaat," kata dia. Pejabat mana pun yang bepergian tanpa izinnya terancam dipecat. O'Neill mengatakan pemerintah diperkirakan akan menghemat 40 juta kina (Rp180 miliar) melalui larangan bepergian ini, yang disetujui oleh Dewan Eksekutif Nasional (NEC) pekan lalu dan mulai berlaku sejak 9 Januari. Ia mengatakan ia dan pemerintah harus "fokus tahun ini, menapakkan kaki di tanah, memangkas perjalanan dan rapat dan konferensi yang tidak penting dan tidak bermanfaat." "Kami telah menyelidiki dan memutuskan agar dana yang diperuntukkan untuk layanan jasa dan benda telah disalahgunakan untuk perjalanan ke luar negeri, rapat dan konferensi yang membawa manfaat sangat sedikit atau tidak sama sekali," kata dia, dan menambahkan bahwa produktivitas "terdampak secara serius oleh perjalanan-perjalanan tidak penting ini." Pejabat dan badan pemerintah kini harus mendapatkan persetujuan langsung perdana menteri untuk bepergian ke luar negeri, demikian pula izin untuk mengadakan even internasional di Papua Nugini. "Mereka yang melanggar keputusan NEC dan perintah ini akan menghadapi penalti keras, termasuk skorsing dan pemecatan," kata perdana menteri. O'Neill mulai menjabat Agustus tahun lalu berjanji untuk menjadikan pemerintah lebih transparan dan "memberantas korupsi di mana saja." Tahun lalu, Transparency International memberikan Papua Nugini ranking 150 dalam daftar negara paling korup dari total 176 negara di dunia.