'Lima puluh juta rumah kosong di Cina': Mengapa ini mimpi buruk ekonomi kedua terbesar dunia?
"Kota hantu" Cina, kota madya dengan perumahan kosong dalam jumlah besar, menjadi terkenal di dunia.
Jumlah penduduk yang pertama kali membeli properti turun setengahnya antara tahun 2013 dan 2014. Mereka bahkan menjadikan hal ini sebagai pasar khusus bisnis pariwisata. Tetapi hal ini tidak menyenangkan bagi pemerintah, pasalnya lebih dari 20% persediaan perumahan perkotaan Cina saat ini tidak berpenghuni, menurut sebuah kajian independen. Demikian disebutkan China Household Finance Survey yang dirangkum Gan Li, seorang profesor ekonomi dari Texas A&M University, yang menggunakan "pasukan" ribuan peneliti di seluruh negeri. Kajian ini memperlihatkan sebagian besar properti kosong dimiliki pembeli yang sudah memiliki properti lain. Li dan timnya juga menemukan aksi spekulasi mencegah jutaan orang mempunyai properti pertamanya. Sebagian besar kota termahal dunia, terkait dengan properti tempat tinggal, berada di Cina. Cina memiliki tujuh dari sepuluh kota termahal dunia dalam hal properti rumah tinggal, terkait dengan rasio harga-pemasukan, demikian diungkapkan data Dana Moneter Internasional. "Buktinya bisa diterjemahkan ke dalam keterbatasan keinginan dan kemampuan perseorangan dan keluarga untuk memasuki pasar perumahan," tulis Ga Li. "Harga tempat tinggal jelas ditentukan permintaan penanaman modal, dan sebagian besar pembelian berasal dari rumah tangga yang sudah memiliki properti." Dalam laporan terbarunya, China Household Finance Survey memperlihatkan proporsi pembeli perdana turun dari 48% di kuartal ketiga tahun 2013 menjadi 20% pada periode yang sama setahun kemudian. Real estat memberikan pilihan yang lebih aman bagi penanam modal Cina dibandingkan pasar saham yang bergejolak. Para penanam modal di Cina menemukan perumahan adalah pilihan yang lebih aman untuk memarkir dana mereka dibandingkan pasar saham negara itu yang bergejolak. Dan banyak keluarga melakukan investasi di bidang properti juga sebagai usaha untuk menolong anak mereka. Properti adalah hal yang penting terkait dengan perundingan pernikahan antarkeluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat kebijakan Cina dipandang gagal menghentikan kecenderungan ini. Presiden Xi Jinping sendiri harus mengatakan "rumah untuk ditinggali, bukan untuk spekulasi". Bulan Mei lalu, para pembuat undang-undang memasukkan usulan pajak properti sebagai salah satu prioritas dalam lima tahun ke depan. Langkah ini membangkitkan kembali sebuah proyek yang sebelumnya sudah dipertanyakan para pemilik rumah, khususnya para penduduk kaya raya. Kepemilikan rumah di Cina adalah di atas 80%. Tahun lalu, pemerintah meluncurkan bank data kepemilikan tanah nasional sebagai bagian dari proses perpajakan masa depan. Tetapi apa pun yang pemerintah lakukan, mereka menerapkannya dengan hati-hati. Diperkirakan sekitar seperlima PDB Cina dikaitkan dengan pasar perumahan dan kekhawatiran dapat menciptakan krisis besar. Penelitian FT Confidential Research memperlihatkan lebih dari 20% konsumen perkotaan yang memiliki paling tidak satu properti kosong akan menjualnya jika pajak tersebut diterapkan. Penjualan tiba-tiba akan membuat harga anjlok terlalu cepat dan menimbulkan masalah serius. "Di antara para ekonom pemerintah, menciptakan pajak properti sebenarnya adalah suatu konsensus yang sudah dicapai sejak lama sekali" tulis Ga Li tahun lalu. "Tetapi yang dikhawatirkan adalah masalah politik. Tidak seorang pun ingin dipersalahkan jika terjadi kehancuran pasar perumahan."