PM Jepang bela kebijakan hukuman mati
Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda membela kebijakan hukuman mati yang diberlakukan negaranya.
Noda menyebut kejahatan keji masih marak di Jepang sehingga hukuman mati masih diperlukan. ''Saya tidak berencana untuk menghapus hukuman mati,'' kata Noda seperti dilaporkan kantor berita Kyodo. Pernyataan ini disampaikan Noda beberapa hari setelah tiga hukuman mati dilakukan terhadap sejumlah tahanan. Jepang merupakan satu dari sedikit negara maju yang memberlakukan hukuman penalti yang biasanya dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dengan korban yang banyak. ''Dengan mempertimbangkan situasi di mana jumlah kejahatan keji tidak menurun, saya merasa sulit untuk menghapus hukuman mati,'' kata Noda. ''Kami harus hati-hati mempertimbangkan hukuman mati dari berbagai sudut pandang, sambil memberikan perhatian yang cukup kepada opini publik,'' dia menambahkan bahwa jajak pendapat tahun 2009 mengungkap bahwa 85,6% orang setuju hukuman mati. Desakan dihapus Kamis lalu hukuman mati pertama dengan cara digantung kembali dilakukan sejak Juli 2010. Tidak ada hukuman mati yang dilakukan sepanjang tahun 2011. Sejumlah laporan menyebutkan beberapa nama tahanan yang dirahasiakan namanya, digantung di penjara terpisah, semuanya didakwa melakukan banyak pembunuhan. Saat ini ada lebih dari 100 orang yang terancam hukuman mati, termasuk Shoko Asahara, otak penyerangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo tahun 1995. Pegiat HAM menilai kebijakan hukuman mati Jepang adalah keras dan diminta untuk dihapuskan. Amnesti Internasional menyebut pengunjung terpidana mati dibatasi dan dipaksa untuk menghabiskan waktunya di dalam sel tahanan. Kadang ditahan selama berpuluh tahun, mereka tidak diberitahu sejak awal kapan hukuman mati untuk mereka dilakukan, yang berarti setiap hari dihantui rasa ketakutan khawatir akan menjadi hari terakhir mereka.