Imparsialitas media dan BBC di Indonesia
Terkadang kita mudah lupa seberapa besar Indonesia telah berubah di tengah era media dinamis seperti Twitter dan Facebook. Tapi sebelumnya, Indonesia adalah negara yang sangat berbeda, dimana wartawan harus memperhatikan apa yang mereka katakan atau mereka akan menanggung konsekuensi.
Wartawan di Indonesia menikmati kebebasan yang tidak dirasakan negara tetangga Pengalaman pertama saya tentang sensor media di Indonesia dimulai ketika saya berusia remaja dan tinggal di Jakarta. Sejumlah majalah seperti Time atau Far Eastern Economic Review yang dikirim ke rumah kami setiap minggu seringkali sudah dalam keadaan terbuka dan disunting sebelum kami membacanya, paragraf atau halaman yang dianggap menyinggung mantan presiden dan rezim otokrat Soeharto ditutup tinta hitam. Media setempat hanya memberikan ulasan sedikit tentang pemberontakan yang sedang berlangsung di Timor Timur dan Papua (pada waktu itu dikenal sebagai Timtim dan Irian Jaya) dan editor menyebut pemilu yang diwarnai kecurangan dan manipulasi sebagai pesta demokrasi. Akses luas dibuka untuk peliputan di Indonesia, kecuali Papua Tidak ada yang menyangkal bahwa media di Indonesia telah membuat langkah luar biasa sejak era kediktatoran berakhir. Lihat saja aneka komentar tentang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Indonesia saat ini di Twitter, dan Anda akan terkejut dengan tagar bernada sarkastik dan tajam yang dibuat untuk mengkritik politisi. Wartawan di negara ini jauh lebih berani dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada pemimpin mereka dibandingkan dengan wartawan yang ada di negara tetangga seperti Singapura atau Thailand, dan pemerintah memberikan akses luas ke hampir seluruh wilayah di Indonesia, kecuali untuk Papua. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, masuknya bisnis besar ke industri media di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran tentang netralitas media. Kehadiran mereka terlihat jelas selama pemilihan presiden baru-baru ini dan persaingan panas yang terjadi antara dua kandidat. Selama masa kampanye wartawan harian Malay Mail Devi Asmarani, melontarkan kalimat tajam dalam kolom editorial, "Ketika melaporkan berita tentang kampanye presiden, netralitas telah menjadi komoditas langka di banyak organisasi berita, dikarenakan afiliasi politik para pemiliki media… Mudah sekali untuk kehilangan kepercayaan pada media saat ini." Netralitas media dipertanyakan di saat pemilik media punya afiliasi politik Ini adalah sebuah sentimen yang bergema di antara para konsumen berita dan wartawan muda di Indonesia yang merasa terjebak konflik kepentingan. Dua belas kelompok media terbesar di Indonesia menguasai hampir seluruh jaringan penyiaran di negara ini, media cetak dan media daring. Analis mengatakan setidaknya separuh dari kelompok ini memiliki afiliasi atau ambisi politis. Ini bukan masalah yang hanya terjadi di Indonesia - tapi masalah ini memiliki konsekuensi pahit tidak hanya untuk pemirsa, tetapi juga bagi kami yang bekerja di bisnis berita. Seorang wartawan televisi muda yang menyaksikan saya melakukan laporan langsung di depan kantor Komisi Pemilihan Umum di hari pengumuman hasil pemilu bertanya kepada saya mengapa BBC "bersikeras berbicara tentang catatan hak asasi manusia dari salah satu kandidat" meski hal itu terjadi di masa lalu? Saya lalu memberinya pelajaran singkat tentang dasar-dasar jurnalisme - bahwa pemirsa kita berhak untuk mengetahui kebenaran, bahwa tugas media adalah untuk menginformasikan dan mendidik dan fakta yang paling jelas adalah bahwa hal itu telah terjadi dan merupakan tanggung jawab kita untuk berbicara tentang hal itu dan meletakkannya di konteks yang imparsial dan adil. Media tidak boleh terbuai eforia pelantikan presiden populer Saya teringat akan percakapan itu belum lama ini, ketika melaporkan pelantikan presiden yang popular dan memiliki basis pendukung besar. Terlalu mudah untuk terbawa oleh drama dan kegembiraan saat itu, tetapi cakupan berita kami tidak hanya terpusat pada demam dan janji saja, tetapi juga pada kemampuan presiden dalam melaksanakan janji-janji tersebut. Minggu ini kami meliput berita tentang pelantikan kabinet yang terpilih melalui penunjukkan yang kontroversial dan sejumlah kompromi politik yang harus presiden baru putuskan-dan bagaimana dia akan dihakimi atas pilihannya tersebut. BBC telah melaporkan berita di Indonesia selama 65 tahun terakhir, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai utama yaitu imparsialitas, akurasi dan keadilan dalam pelaporan berita. Setiap waktu wartawan kami berusaha untuk memastikan bahwa Anda dapat mendengar, melihat, membaca nilai-nilai tersebut dalam program radio, paket tv, dan tulisan online kami. Wajah media di Indonesia mungkin berubah - tapi nilai-nilai BBC yang telah hidup bersama kami tidak akan berubah.