Calon presiden Prancis butuh aliansi untuk putaran kedua
Pemilihan Presiden Prancis 2017 dianggap unik karena untuk pertama kali diikuti oleh empat calon presiden yang relatif sama kuat, tidak didominasi oleh dua capres seperti biasanya.
Putaran kedua Pilpres Prancis akan diikuti Marine Le Pen (kiri) dan Emmanuel Macron (kanan) "Setelah putaran pertama biasanya sudah jelas hanya tinggal dua calon saja yang dominan sehingga mereka tidak harus mencari aliansi atau dukungan dari partai lain atau kubu yang dikalahkan," jelas Francois Raillon, peneliti senior di Pusat Penelitian Nasional Prancis, CNRS, kepada wartawan BBC, Liston Siregar. "Jadi ini memang unik dalam sejarah pemiihan presiden Prancis sejak didirikannya Republik Kelima (Prancis) oleh Jenderal (Charles) de Gaulle pada tahun 1958." Berdasarkan perkiraan sementara pemungutan suara putaran pertama, Minggu (23/04), selisih perolehan suara keempat calon dari lima calon yang ikut pemilihan memang tidak berbeda banyak. Kementrian Dalam Negeri Prancis menyatakan dengan 20 juta suara yang sudah dihitung, Marine Le Pen mendapat 24,38%, disusul Emmanuel Macron dengan 22,19%, François Fillon meraih 19,63%, sedang Jean-Luc Mélenchon mendapat 18,09%. Adapun calon kelima, Benoit Hamon, tertinggal jauh di belakang dengan perolehan suara sekitar 7%. Francois Raillon mengamati banyak pemilih yang marah terhadap kaum politik yang mapan. Jumlah itu sekitar setengah dari total suara yang masuk dengan partisipasi yang relatif tinggi, sekitar 80% atau sama dengan pada pemilihan terakhir 2012 lalu. Dengan hasil sementara itu maka Le Pen dari Partai Barisan Nasional -yang beraliran politik ekstrem kanan- akan bersaing dengan Emmanuel Macron dari Partai En Marche! -dengan aliran politik kanan tengah- di putaran kedua. Namun keduanya membutuhkan dukungan kubu Fillon dari Partai Republik -dengan aliran kanan tengah- dan Mélenchon yang merupakan calon Partai La France Insoumise yang beraliran kiri serta Hamon dari Partai Sosialis. Sebanyak 60.000 polisi dan tentara dikerahkan di seluruh Prancis untuk memastikan pengamanan di TPS dan tempat-tempat umum. Dua kekuatan politik Berdasarkan hasil pemilihan sementara, Hamon sudah mengatakan kubunya akan mendukung Macron di putaran kedua, yang akan berlangsung pada 7 Mei mendatang. Dukungan kepada Macron juga disampaikan Fillon -yang kampanyenya diwarnai dugaan skandal korupsi karena memberi pekerjaan kepada istrinya- dengan mengatakan Barisan Nasional Marien Le Pen hanya akan membawa 'ketidakberuntungan'. Le Pen merupakan pemimpin yang antiimigran dan berjanji akan membawa Prancis ke luar dari Uni Eropa. Dengan lolosnya Macron dan Le Pen ke putaran kedua, maka terhentilah tradisi pemilihan presiden yang biasanya didominasi oleh calon Partai Sosialis dan Partai Republik. Terpecahnya suara para pemilih Prancis sehingga tidak terkonsentrasi pada dua partai tersebut, menurut Francois Raillon, antara lain disebabkan 'kemarahan' warga Prancis terhadap kemapanan politik. "Rakyat tampaknya secara umum tidak puas, banyak yang marah, Jadi seolah-olah pemilih Prancis itu tidak percaya lagi pada politisi. Seolah-olah ada semacam pemberontakan terhadap kaum establishment (kaum politik mapan)." "Para politisi yang tradisonal sudah tidak bisa diterima lagi tapi gantinya belum ada. Kecuali mungkin ada Macron, tapi dia sendiri mantan Menteri Perekenomian Presiden François Hollande," tambah penulis buku Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974 ini. Tingkat partisipasi dilaporkan mencapai sekitar 80%, atau hampir sama dengan pilpres sebelumnya tahun 2012 lalu. Pemungutan suara Minggu (23/04) berlangsung dengan pengamanan ketat menyusul tewasnya seorang polisi di Champs Elysees, di pusat kota Prancis, tiga hari sebelumnya oleh seorang pria bersenjta. Sebanyak 60.000 polisi dan tentara dikerahkan di seluruh Prancis untuk memastikan pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara dan pusat keramaian.