Poroduka meregang nyawa di tengah konflik agraria Sumba Barat
Konflik agraria menimbulkan korban nyawa di pesisir pantai Marosi, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
Ilustrasi: Seorang pria Sumba Barat dengan kudanya yang akan diikutsertakan dalam upacara adat Pasola Dalam tragedi berdarah pada 25 April lalu, Poroduka, warga desa Patiala Bawa, Sumba Barat, yang berusia 45 tahun, meregang nyawa. Peluru tajam bersarang di dadanya. Konflik bermula ketika warga menolak keberadaan PT Sutra Marosi Kharisma yang bergerak di sektor pariwisata lantaran dianggap tidak memiliki legalitas namun bersiap untuk membangun hotel di desa itu. Mediasi antara warga dengan perusahaan serta bupati dan badan pertanahan menegaskan bahwa akan dilakukan peninjauan tujuh bidang tanah yang diklaim milik PT Sutera Marosi Kharisma yang tersebar di pesisir pantai di desa itu. Kerabat Poroduka yang juga Kepala Desa Patiala Bawa, Luther Laku Nija, berada di lokasi ketika tragedi itu terjadi. "Esoknya, langsung di lapangan dengan bapak dari polres Sumba barat, kurang lebih 100 lebih personel yang ada di lokasi Sutera Morosi," ujar Luther dalam diskusi yang digelar Walhi Indonesia pada Rabu (02/05). Pada hari peninjauan, sesudah makan siang, warga yang ingin tahu berdatangan ke lokasi itu yang memang sering menjadi tempat untuk ritual adat itu. Layaknya orang kebanyakan yang melihat suatu peristiwa, mereka lalu memotret dan merekam kejadian tersebut dengan telepon genggam mereka. Aparat keamanan yang mengetahui ini lalu merampas telepon genggam para warga. "Karena dirampas, maka datanglah Poroduka untuk membantu. Belum sampai, masih jarak sekitar enam meter, kena peluru di dadanya Poroduka ini. Maka Poroduka ini lari-lari sekitar tujuh meter, di situ dia jatuh." Sebanyak 131 personel gabungan dari Polres Sumba Barat, Brimob Polda NTT, dan Raimas Polda NTT serta dari Kodim 1613 Sumba Barat dihadang dan diserang serta dilempari batu oleh warga. Poroduka lalu dibawa ke rumah sakit dengan mobil bak polisi. "Sampai rumah sakit ternyata Poroduka sudah meninggal." Merespons insiden ini, Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, menyangkal kematian warganya disebabkan peluru panas polisi. "Masyarakat melapor ada yang kena tembak, polisi mengangkat, ternyata tidak ada bekas peluru dalam tubuh dia. Setelah diautopsi kemarin, dari pihak forensik tidak ada," jelas dia. Namun Luther -yang mengikuti autopsi- mengungkapkan pengakuan berbeda. Warga NTT menuntut keadilan ata terbunuhnya Poroduka akibat konflik agraria di wilayah itu. "Di situ pada saat dibuka perutnya, diperiksa paru-paru lalu jantung, hati, sampai di lambung belum di temukan. Sesudah dibedah kepalanya dan diperiksa otaknya, dokter ini kembali periksa lambungya, ternyata biji peluru itu yang kecil saja berada di lambung almarhum," ungkapnya. Adapun penelusuran tim penasehat hukum warga di TKP beberapa hari sesudah insiden pun menemukan beberapa selongsong peluru di lokasi kejadian. Penasehat hukum warga Patiala Bawa, Paulus Dwiyaminarta, mengungkapkan pihaknya menemukan lima selongsong peluru di TKP, terdiri dari peluru karet dan peluru tajam yang masih aktif, dan tiga selongsong peluru tajam dan peluru hampa. Keindahan alam Sumba Barat menarik investor untung mengembangkan pariwisaa di daerah itu Lebih jauh, Paulus mengungkapkan warga menolak keberadaan PT Sutra Marosi yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Apalagi, dari pengakuan warga, tidak semua lahan yang berada di lokasi tersebut dimiliki oleh perusahaan. "Di samping itu, untuk bagian yang kemarin terjadi konflik, ada bagian yang memang tidak mungkin dijual untuk siapa pun karena itu bagian dari ritual Marapu, untuk upacara kegiatan Pasola, kegiatan awal tahun sekitar Februari-Maret lempar lembing dan kuda. Itu upacaranya ditentukan di situ," jelasnya. BBC News Indonesia beberapa kali berupaya menghubungi PT Sutra Marosi Kharisma, namun belum ada tanggapan. Upacara adat Pasola memang biasanya digelar di pesisir Sumba Barat Menurut dia, tanah tersebut telah dibeli dari beberapa warga pada tahun 1994. Namun, perjanjian jual beli lahan itu memiliki catatan, jika setelah lima tahun setelah pembelian tidak dibangun hotel dan fasilitas lainnya, maka warga bisa mengerjakan kembali lahan itu. "Baru sekitar 2016-2017 itu PT [Sutera Marosi Kharisma] mengajukan permohonan untuk penetapan tapal batas. Tapi sebelumnya ada pernyataan dari BPN sendiri bahwa itu sebetulnya tanah terlantar. Lalu yang persis di bidang yang terjadi sengketa itu di bidang yang terindikasi terlantar," jelas Paulus. Menurut Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, sebagian wilayah sudah dijual kembali oleh warga sehingga terjadi 'penjualan dobel' sehingga harus dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Perusahaan itu melakukan pengukuran atas tanah-tanah yang mereka sudah beli, disinyalir ada pendobelan penjualan lagi oleh warga sehingga dilakukan pengukuran," tuturnya. Direktur Eksekutif Walhi Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang Tanaamahu Paringgi, memandang kasus Poroduka ini adalah fenomena gunung es yang membuktikan bahwa pariwisata dan konflik agraria itu nyata di Nusa Tenggara Timur. Konflik ini diperparah dengan penetapan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional. Selain pantai, Sumba Barat juga kaya akan keindahan alam lain seperti air terjun Lapopu Sayangnya, makin banyak kepemilikan tanah di Sumba justru dikuasai oleh investor. Semestinya, pemerintah berfokus pada pariwisata kerakyatan dimana rakyat dari daerah itu bisa merasakan kesejahteraan. "Karena dari catatan kami, justru kantong-kantong kemiskinan ada di tempat-tempat indah di NTT, sekitar Marosi, justru menjadi kantong kemiskinan di Sumba Barat. Artinya, keindahan alam di sana tidak berkontribusi pada kesejahteraan warga," tuturnya. " jelas Umbu Wulang. Dia mencontohkan,di sepanjang pesisir selatan Sumba Barat yang saat ini dimasukkan sebagai salah satu kawasan pariwisata strategis dalam konteks kabupaten, terdapat enam resor yang dimiliki oleh asing. Rata-rata resor tersebut mempekerjakan orang-orang atau warga sekitar itu hanya pada level rendah, bukan pada level tinggi. Seorang bocah menggendong jerigen berisi air bersih untuk pasokan air di rumahnya di Sumba Barat. Sekitar Marosi, justru menjadi kantong kemiskinan di Sumba Barat. "Kita tahu beberapa bisnis pariwisata di NTT itu rata-rata satu perusahaan bisa menguasai sampai ratusan hektar, sampai puluhan hektar lahan dan itu mengakibatkan wilayah kelola rakyat itu menjadi sangat kurang," kata dia. Saat ini, di wilayah tersebut ada resor yang ditetapkan sebagai hotel terbaik di dunia selama dua tahun berturut-turut, Nihiwatu, yang bersebelahan dengan Pantai Marosi. Imbasnya, makin banyak investor masuk ke kawasan tersebut untuk memperebutkan lahan yang dianggap bisa dijadikan lahan bisnis baru. Praktis, kepemilikan lahan oleh warga di pesisir Marosi semakin kecil. "Kalau dalam catatan kami, 80-90 persen itu sudah dimiliki investor di sepanjang pesisir Marosi tersebut," ungkapnya. Hal yang masih awam ditemui di Sumba Barat: bocah-bocah menunggang kuda di pesisir pantai Apalagi, kepemilikan lahan di beberapa wilayah pesisir bersifat ulayat, atau kepemilikan yang sifatnya tanah adat. "Artinya akan sulit, akan banyak muncul konflik apabila kemudian tanah-tanah itu kemudian disertifgikasi atas nama perseorangan atau atas nama perusahaan walaupun di dalamnya aspek jual belinya terjadi," ungkapnya. "Karena orang dalam suku tersebut, yang merasa tidak diakomodir akan marah, dan terjadilah konflik seperti itu," jelas dia. Kudan dan padang rumput merupakan salah satu ciri kawasan Sumba Barat. Terlepas dari sengketa tanah yang terjadi, pelibatan aparat kepolisian dan tentara dalam penyelesaian konflik agraria disesalkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sekjen KPA, Dewi Kartika mengungkapkan tindakan represif yang memakan korban ini menunjukkan pola-pola penanganan konflik agraria dan sengketa pertanahan belum berubah. "Penanganan dengan cara-cara kekerasan, intimidasi itu masih sering kali dilakukan dan di kasus Marosi ini semakin memperkuat bahwa penanganan konflik pertanahan di semua sektor, baik sektor pembangunan pariwisata, infrastruktur, itu masih mengandalkan atau melibatkan aparat kepolisian dan juga tentara," jelas Dewi. KPA mencatat data kekerasan aparat terhadap masyarakat di bidang agraria tahun 2017. Sebanyak 360 orang dikriminalisasi, mereka dihukum atas pasal pengrusakan dan pidana-pidana tertentu yang merupakan pasal karet. Sementara, ada 224 orang dianiaya termasuk perempuan. Lalu 13 orang meninggal dan 6 orang tertembak. KPA mencatat, konflik agraria akibat pembangunan properti untuk pariwisata, seperti kasus Marosi, juga meningkat. Secara keseluruhan, KPA mencatat tren konflik agraria terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun lalu, jumlahnya meningkat sebanyak 50% menjadi 659 konflik. "Ini sama saja sekitar dua kali konflik setiap harinya," kata Dewi. Dari seluruh sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama, sebanyak 208 konflik, atau 32 persen dari seluruh jumlah konflik. Berturut-turut setelahnya yaitu properti 199 konflik (30%), infrastruktur 94 konflik (14%), pertanian 78 konflik (12%), kehutanan 30 konflik (5 %), pesisir/kelautan 28 konflik (4%), serta pertambangan 22 konflik (3%). "Pembangunan properti, seperti kasus Marosi, ini juga meningkat. Bahkan di 2017 properti itu menempati tingkat kedua setelah perkebunan, baru infrastruktur. Biasanya kan infrasturktur," jelas Dewi.