KLHK 'tidak cabut' izin operasi produsen kertas PT RAPP, tapi pekerja protes
Ribuan massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Riau menuntut agar izin operasional PT RAPP terus dilanjutkan, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan tidak pernah mencabut izin tersebut.
Ribuan massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Riau berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (23/10). Massa yang datang dari berbagai kabupaten di Riau itu berkumpul di depan Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (23/10). Mereka bereaksi terhadap Surat Keputusan Menteri LHK pada 16 Oktober yang membatalkan persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP untuk periode 2010 - 2019 dengan alasan pihak perusahaan menolak mengubah rencananya agar sesuai dengan aturan baru soal perlindungan lahan gambut. Selain tuntutan izin operasional diteruskan, para pengunjuk rasa juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), sehingga penerapannya harus dibatalkan. "Kami akan terus memperjuangkan nasib kami," kata Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung seperti dilaporkan wartawan di Pekanbaru, Dina Febriastuti untuk BBC Indonesia. Namun Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya membatalkan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP, bukan mencabut izin operasi. "Dia berhenti operasi seluruhnya kalau izinnya dicabut; dan itu izinnya tidak dicabut," ujar Menteri Siti kepada wartawan di Jakarta. Penghentian kegiatan Direktur Hubungan Perusahaan PT RAPP, Agung Laksmana mengatakan bahwa pembatalan RKU oleh KLHK telah berdampak pada penghentian seluruh kegiatan HTI di PT RAPP. "Sejak dibatalkannya RKU pada 16 Oktober yang lalu, dampak pembatalan ini adalah berhentinya seluruh kegiatan HTI di PT RAPP yang meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemanenan, dan pengangkutan di seluruh area operasi PT RAPP yang terdapat di lima kabupaten di Provinsi Riau yaitu Pelalawan, Kuantan Singingi, Siak, Kampar, dan Kepulauan Meranti," kata Agung di Pekanbaru. Sebelumnya, Direktur Operasional PT RAPP Ali Sabri mengatakan pembatalan RKU berimbas pada ribuan tenaga kerja. "(Sebanyak) 4.600 karyawan kehutanan HTI dan juga pengangkutan dirumahkan secara bertahap. Yang kedua, 1.300 karyawan di bagian pabrik berpotensi dirumahkan dalam beberapa minggu ke depan. Ketiga, memutuskan kontrak kerja sama dengan mitra dan pemasok lebih dari 10.200 karyawan," kata Direktur Operasional PT RAPP Ali Sabri dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/10). PT RAPP mengklaim bahwa pembatalan RKU oleh Menteri LHK berimbas pada ribuan karyawannya. Menanggapi hal ini, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan bahwa pembatalan RKU PT RAPP tidak mencabut izin operasionalnya; namun berarti bahwa PT RAPP bekerja tanpa RKU yang sah. "Sementara operasinya jalan terus, ekspornya jalan, angkutan kayunya jalan, masa yang dihebohkan PHK besar-besaran? Kan jadi enggak adil. Dia tidak adil kepada pemerintah dan tidak adil kepada rakyat," ujarnya. Menteri Siti mengungkap bahwa KLHK telah berkali-kali memberikan arahan kepada PT RAPP untuk menyertakan rencana pemulihan hutan lindung di revisi RKU, namun tidak digubris perusahaan produsen kertas tersebut. Ia mengatakan, pihaknya berencana mengadakan pertemuan kembali dengan perwakilan PT RAPP pada Selasa (24/10). Sementara itu, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Woro Supartinah menyebut tuntutan yang disampaikan para pekerja "terkesan terlalu memaksakan dan mengada-ngada". Ia menilai, unjuk rasa di Pekanbaru menunjukkan sikap arogan PT RAPP. "Dari demo ini sebenarnya kita melihat bahwa PT RAPP masih menggunakan cara-cara lama, mereka masih arogan ... Apalagi dengan menghadap-hadapkan masyarakat dengan masyarakat karena kalau kita bicara bahwa demo hari ini adalah tentang pekerja; padahal pekerja juga adalah bagian dari masyarakat yang menjadi korban asap pada tahun 2015 lalu," tutur Woro. Tidak boleh menanam Dalam SK Menteri LHK, PT RAPP diberi waktu untuk menyesuaikan RKU sesuai dengan PP No. 57 tahun 2016 dalam waktu sepuluh hari sejak SK tersebut diterbitkan (16 Oktober 2017). Paksaan itu diberikan karena setelah empat kali revisi, PT RAPP bersikeras untuk melakukan penanaman di lahan dengan fungsi lindung. Direktur Hubungan Perusahaan PT RAPP Agung Laksmana mengatakan pihaknya bersedia melakukan revisi RKU dengan syarat pemerintah mendahulukan penyelesaian lahan pengganti atau land swap. "Mungkin yang saya perlu garis bawahi di sini, kami menerima kebijakan KLHK tersebut dan kami bersedia melakukan revisi RKU HTI dengan permohonan yang mendahulukan penyelesaian lahan usaha pengganti atau land swap secara bertahap dengan kondisi clean dan clear secara layak teknis, ekonomis, juga di sekitar lokasi industri kita sebelum area tanaman pokok dijadikan kawasan fungsi lindung gambut," tuturnya. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan bahwa PT RAPP bersikeras untuk menanam di lahan dengan fungsi lindung. Menjawab permintaan itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan bahwa lahan pengganti akan diberikan pemerintah setelah rencana pemulihan disertakan dalam revisi RKU. "Di mana kita membutuhkan land swap? Ketika area yang dia katakan gembar-gembor 200-an ribu (hektare) itu tanaman pokok jadi fungsi lindung. Kan kita belum tahu pasti angka sebenarnya itu nantinya seperti apa. Tunggu (survei) lapangan," tutur Bambang. KLHK telah melayangkan dua surat peringatan pada tanggal 28 September 2017 dan 6 Oktober 2017. Namun, Bambang mengungkapkan surat balasan terakhir dari PT RAPP pada tanggal 2 Oktober 2017 melampirkan revisi RKU yang tetap meliputi rencana penanaman di hutan lindung.