Pemerintah serahkan 10 WNI yang dibebaskan ke keluarga
Pemerintah Indonesia menyerahkan 10 WNI yang dibebaskan dari penyanderaan di Filipina selatan kepada keluarga mereka.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) bersama sepuluh WNI yang dibebaskan dari penyanderaan di Filipina selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kesepuluh WNI itu dibebaskan melalui 'diplomasi total' dan saat ini pemerintah masih berupaya membebaskan empat WNI lainnya yang disandera di Filipina selatan. Hadir di gedung Kementerian Luar Negeri, Senin (02/05), kesepuluh anak buah kapal (ABK) tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang dibebaskan itu tampak sehat walafiat. Mereka adalah Peter Tonsen Barahama, Julian Philip, Alvian Elvis Repi, Mahmud, Suriansyah, Suryanto, Wawan Saputra, Bayu Oktawianto, Rinaldi, dan Wendi Rakhardian. Penyerahan para ABK ke keluarga mereka disaksikan Bambang Bayu, direktur operasi PT Patria Maritim Line, perusahaan pemilik kapal. Pihak keluarga diwakili Yoli, istri Alvian. Yoli mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah dan perusahaan atas upaya pembebasan sang suami dan rekan-rekannya. "Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebenarnya. Tapi itulah kedahsyatan Tuhan," kata Yoli sambil menangis tersedu-sedu. Diplomasi total Sepuluh ABK tersebut tiba di Indonesia pada Minggu (01/05) pukul 23.30 WIB. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. "Laporan dari tim dokter RSPAD menyatakan, kesehatan sepuluh ABK dalam kondisi baik," jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno mengatakan operasi pembebasan kesepuluh WNI sepenuhnya dipimpin pemerintah Indonesia. "Strategi yang diterapkan adalah diplomasi total, yang dipimpin pemerintah namun melibatkan semua unsur anak bangsa," ujarnya. Keluarga para ABK yang dibebaskan menanti kedatangan mereka ke rumah. Saat ini pemerintah masih berupaya membebaskan empat WNI lainnya yang disandera di Filipina selatan. Empat WNI tersebut adalah ABK kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi yang disandera sejak 15 April lalu dan hingga kini belum berhasil dibebaskan. Retno menyatakan pemerintah akan memanfaatkan semua opsi yang terbuka namun menegaskan pemerintah tidak akan membayar uang tebusan. "Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada penyandera," kata Retno.