PM Inggris menjanjikan referendum Uni Eropa
Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengatakan akan menggelar referendum tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa.
Janji referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa jika Partai Konservatif terpilih kembali. Dalam pidatonya yang sudah ditunggu-tunggu, Cameron menyebutkan referendum akan digelar paling lambat akhir 2017, jika pemerintahan pimpinan Partai Konservatif terpilih kembali dalam pemilu dua tahun mendatang. "Waktunya bagi rakyat Inggris untuk bersuara. Sudah waktunya untuk menyelesaikan pertanyaan soal Eropa dalam politik Inggris. Saya mengatakan kepada rakyat Inggris: ini akan menjadi keputusan Anda." Referendum akan ditempuh setelah dia merundingkan kembali kondisi keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Dan warga Inggris, tambahnya, akan diberikan pilihan yang amat sederhana, yaitu menerima hasil perundingan atau meninggalkan Uni Eropa. Cameron juga menegaskan keinginannya agar Inggris tetap masuk UE namun mengatakan terdapat jurang antara blok negara-negara itu dengan rakyatnya, yang dirasakan semakin meningkat di Inggris. Dikritik Partai Buruh Pidato Cameron tentang Uni Eropa ini sudah direncanakan selama beberapa bulan dan pekan lalu tertunda karena krisis penyanderaan di kompleks gas alam di Aljazair, yang melibatkan sejumlah warga Inggris. Kubu oposisi, Partai Buruh, menuding Cameron sebagai perdana menteri yang lemah yang diarahkan oleh partainya dan bukan kepentingan ekonomi nasional. Banyak yang berpendapat bahwa sikap perdana menteri atas Uni Eropa didorong oleh sejumlah anggota Partai Konservatif yang menentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. "Kami memahami kebutuhan untuk berubah namun saya tidak yakin bahwa jalan terbaik untuk perubahan di sebuah kelompok yang terdiri dari 27 anggota adalah berdiri di pintu ke luar dan menuntut perubahan atau mengancam akan keluar," tutur juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Douglas Alexander. Sementara itu mitra pemerintahan koalisi, Partai Liberal Demokrat, mengatakan perundingan menyeluruh dalam keanggotan Inggris akan menimbulkan ketidakpastian. "Upaya perdana menteri untuk melakukan rekonsiliasi atas posisi dengan para anggota parlemen yang skeptis atas Eropa, secara logis mengarah pada posisi jika tidak mendapatkan yang diinginkan dari Eropa, maka dia ingin Inggris keluar," jelas Menzies Campbell, mantan Ketua Partai Liberal Demokrat.