Covid-19: Brasil kembali buka data Covid-19 di laman pemerintah setelah diperintah Mahkamah Agung
Brasil membuka kembali data Covid-19 pada laman resmi pemerintah, beberapa jam setelah diperintahkan Mahkamah Agung.
Brasil mencatat jumlah kasus virus corona terbanyak kedua di dunia. Kementerian Kesehatan Brasil tidak lagi menampilkan angka kumulatif kasus positif Covid-19 dan kematian pada laman resminya, sejak Sabtu (06/06), yang kemudian memicu kehebohan. Pada Selasa (09/06), seorang hakim di Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah untuk merilis data tersebut di tengah tuduhan penyensoran. Brasil mencatat jumlah kasus Covid-19 terbanyak kedua di dunia — dan sekarang mencatat angka kematian harian tertinggi di dunia. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Brasil mengatakan hanya akan melaporkan kasus dan kematian yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Presiden Jair Bolsonaro mengatakan perubahan kebijakan itu merupakan akibat dari tindakan-tindakan yang diambil untuk memperbaiki pelaporan Covid-19. Namun pemerintahan sang presiden yang berhaluan ekstrem kanan itu dituding memanipulasi data. Sekretaris dewan nasional kesehatan negara mengatakan langkah tersebut "otoritarian, tidak sensitif, tidak manusiawi, dan tidak etis". Hakim Mahkamah Agung, Alexandre de Moraes, meminta kementerian kesehatan untuk "sepenuhnya mengembalikan" publikasi data Covid-19 demi kepentingan kesehatan masyarakat. Brasil memiliki kasus terbanyak kedua di dunia, dan baru-baru ini mencatat lebih banyak kematian baru dari negara-negara lain. Negara Amerika Latin itu telah mencatat lebih dari 700.000 kasus positif Covid-19, namun karena tes yang tidak cukup, angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Lebih dari 37.000 orang telah meninggal, jumlah kematian terbanyak ketiga di dunia. Menggunakan data dari sumber alternatif, media-media di Brasil mulai mempublikasikan data virus corona mereka sendiri supaya publik tetap mendapat informasi. Hakim Alexandre de Moraes memerintahkan Menteri Kesehatan Brasil merilis data lengkap. Mereka mengkritik cara Presiden Bolsonaro menangani pandemi Covid-19. Sejak pandemi dimulai, presiden berhaluan kanan itu telah menentang kebijakan karantina wilayah dan meremehkan virus itu dengan menyebutnya "flu ringan". Pada Selasa (09/06), Bolsonaro mengulangi ancaman untuk menarik Brasil dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seraya menuduh lembaga PBB itu tidak bertindak secara bertanggung jawab selama pandemi. Pekan lalu, Bolsonaro mencap WHO sebagai "organisasi politik partisan", mirip dengan komentar yang dibuat Presiden AS Donald Trump, yang merupakan sekutunya. Sang presiden berkali-kali bergabung dengan para pendukungnya dalam aksi protes dalam beberapa bulan terakhir, mengabaikan saran untuk menjaga jarak sosial. Putusan Mahkamah Agung Dalam pernyataan pada hari Selasa (09/06), hakim Alexandre de Moraes mengatakan Kementerian Kesehatan Brasil harus "kembali membuka sepenuhnya data epidemiologi pandemi Covid-19 setiap hari," termasuk di laman resmi pemerintah. Sang hakim menjatuhkan putusan itu pada Senin (08/06) malam sebagai tanggapan atas permintaan uji materi dari tiga partai politik. Hakim Moraes mengatakan pemerintahan Bolsonaro harus merilis kembali data lengkap dalam waktu 48 jam, lansir surat kabar O Global. Ia mengatakan darurat kesehatan di Brasil begitu serius, hingga membutuhkan semua agensi pemerintah untuk "melindungi kesehatan masyarakat". Hakim "menggarisbawahi konsekuensi bencana bagi masyarakat jika pengukuran yang diakui secara internasional tidak diadopsi, seperti pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan diseminasi data epidemiologis yang relevan". Pemakaman massal para jenazah yang diduga dan terkonfirmasi meninggal dunia akibat Covid-19 di Manaus, Brasil. Situasi di Brasil Hanya AS yang memiliki kasus virus corona lebih banyak dari Brasil, negara terpadat di Amerika Latin. Pakar kesehatan mengatakan infeksi diperkirakan akan semakin meningkat, karena wabah belum mencapai puncaknya dalam berminggu-minggu ke depan, dan terus menambah beban rumah sakit. Bulan lalu, angka kematian Brasil melampaui Italia, menjadikannya ketiga terbanyak di dunia, hanya di bawah AS dan Inggris. Bolsonaro telah meremehkan risiko virus, membandingkannya dengan "sedikit demam". Dua menteri kesehatan telah mengundurkan diri sejak wabah dimulai karena tidak setuju dengan cara sang presiden menangani pandemi. Bolsonaro terus meminta aturan-aturan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah daerah supaya diangkat, dengan alasan mereka akan menghancurkan ekonomi. Ia juga telah menuduh gubernur dan walikota di negara bagian menggunakan isu ini untuk mendapatkan keuntungan politik, setelah banyak yang mengambil tindakan lebih keras menentang pemerintahannya. Hujan kritik untuk Bolsonaro Penanganan Bolsonaro terhadap wabah di negaranya menimbulkan berbagai kritik hingga pengunduran diri Menteri Kesehatan Nelson Teich, Mei lalu. Nelson Teich mengkritik dekrit yang dikeluarkan Presiden Jair Bolsonaro, yang membolehkan pusat kebugaran dan salon kecantikan dibuka kembali. Namun ia tidak memberikan alasan pengunduran dirinya dalam jumpa pers. Bolsonaro kehilangan dua menteri kesehatan dalam sebulan karena tidak sepakat dengan caranya menangani pandemi. Pejabat sebelum Teich, Luiz Mandetta, dipecat Presiden Bolsonaro setelah keduanya berseteru soal kebijakan menjaga jarak. Bagaimanapun, fokus Bolsonaro terhadap meminimalisir gangguan ekonomi disambut banyak orang. Para pendukungnya menggelar pawai anti-lockdown dan dihadiri sendiri oleh sang presiden. Presiden berhaluan ekstrem kanan itu terus menentang langkah-langkah pembatasan. Ia meremehkan virus corona, menyebutnya "hanya flu ringan" dan mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 tidak terhindarkan. Sikapnya itu telah menuai kritik dari komunitas internasional. Brasil menjadi negara ketiga di dunia dengan kasus tertinggi dan keenam angka kematian tertinggi di dunia. GEJALA dan PENANGANAN: Covid-19: Demam dan batuk kering terus menerus PETA dan INFOGRAFIS: Gambaran pasien yang terinfeksi, meninggal dan sembuh di Indonesia dan dunia VAKSIN: Seberapa cepat vaksin Covid-19 tersedia? Laporan khusus BBC terkait Covid-19