LGBT di mata partai-partai politik: 'Parpol berisiko dicap negatif' jika terkesan memberikan dukungan
Partai-partai politik tidak akan berani menyatakan bahwa pihaknya mengakomodir komunitas LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) karena hal tersebut memiliki konsekuensi politis yang sangat mendalam dan juga merugikan partai secara hitungan elektoral, menurut pengamat politik Universtias Andalas, Asrinaldi.
Kelompok Muslim anti-LGBT berbaris untuk memblokade pengunjuk rasa pro-LGBT di Yogyakarta pada 23 Februari 2016 . Ia menyampaikan hal itu ketika dimintai pendapatnya terkait kejadian pekan lalu ketika Parta Gerindra melalui cuitan di Twitter menyatakan pihaknya tidak setuju dengan Kejaksaan Agung yang melarang LGBT menjadi CPNS. Hal itu kemudian dianggap sebagai pernyataan yang mendukung LGBT dan mendorong pihak partai untuk mengklarifikasi sikap mereka yang menekankan dukungan terhadap hak warga negara dalam mencari pekerjaan. Asrinaldi menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penganut agama Islam dan secara jelas tidak setuju dengan LGBT yang dianggap sebagai perilaku menyimpang. Bahkan, tambahnya, dalam konteks Pemilu atau Pilkada, akan cenderung lebih banyak partai politik yang menegaskan penentangannya karena sadar bahwa kelompok LGBT memang merupakan kelompok minoritas di Indonesia dengan jumlah suara yang kecil. "Jadi mereka tidak apa rugi itu, ketimbang dia bicara idealisme tapi ya rugi secara elektoral masyarakat yang mayoritas Muslim, atau Islam, yang akan menentang atau memberi label bahwa suatu partai itu pendukung LGBT," ujar Asrinaldi kepada BBC News Indonesia, Senin (02/12). Ia menjelaskan bahwa sebuah partai berisiko dicap 'negatif' jika terkesan mendukung komunitas LGBT, walaupun sebagai warga negara kelompok tersebut memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar. Namun Asrinaldi menegaskan bahwa masyarakat masih sulit membedakan antara perilaku seseorang dan haknya sebagai warga negara. Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade ketika ditanya mengenai cuitan akun partainya, dengan jelas menyebutkan sikap yang menentang perilaku LGBT. "Gerindra tidak pernah mendukung LGBT," kata Andre Rosiade, saat dihubungi BBC News Indonesia, pada hari Senin. "Jati diri Gerindra menyatakan bahwa Gerindra salah satu partai nasionalis, merakyat dan religius. Tak mungkin dong Gerindra mendukung LGBT. Jadi yang dimaksudkan admin Twitter kami, sebenarnya bahwa perilaku mereka [LGBT] memang salah. Tapi jangan sampai hak mereka sebagai warga negara ditiadakan," tambahnya. Dalam pemilihan legislatif lalu, Gerindra keluar sebagai partai terbesar ketiga yang menduduki 78 kursi dari 575 kursi DPR RI. 'Isu sensitif' Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan bahwa sikap Partai Gerindra yang dengan jelas menentang LGBT berdasarkan pertimbangan politik dengan menyadari potensi jumlah suara. "Memang risiko yang harus dipilih oleh Gerindra, kalau memang dia menganggap itu sebagai cara populer dia untuk meningkatkan suara pemilih di luar kelompok LGBT, tentu itu pertimbangan politik," ujarnya. "Walaupun sebagai partai yang berkuasa pada hari ini, apa yang dilakukannya itu jelas diskriminatif, menurut saya seperti itu. Dan ingat bahwa negara kita itu adalah negara Pancasila, bukan negara dalam konteks agama tertentu. Jadi memang harus ada pembedaan juga." Pengamat menyebut tak ada regulasi setingkat undang-undang yang melarang keberadaan dan aktivitas kelompok LGBT. Namun, Asrinaldi mengakui bahwa pemahaman di kalangan masyarakat umum masih kurang. "Ini memang agak sensitif, walaupun dalam konteks ini barangkali partai hanya mengakomodir ruang bagi mereka [kelompok LGBT] bisa berpartisipasi dalam politik. Tetapi ketika ini tidak sampai komunikasinya pada publik, publik akan memberi label negatif kepada partai itu. Kalau itu terjadi, jelas dampak elektoralnya sangat besar sekali," ujarnya. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pemilihan legislatif 2019. Sebagaimana dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, partai tersebut terbuka dan inklusif sehingga tidak membatasi baik secara gender, agama, latar belakang maupun suku. Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai agama dan budaya yang dianut di Indonesia memang tidak menerima perilaku itu, walaupun isu tersebut merupakan hak privasi seseorang. "Itu kan masalah keyakinan, karena menjadi masalah keyakinan, masalah prinsip, ya memang, kami secara terbuka tidak pernah melakukan proses yang diskriminatif. Tapi sekaligus juga tidak memposisikan membela kepentingannya LGBT," ujar Effendi. Sementara itu, dalam kasus terpisah pada bulan Januari lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah membuat spanduk yang bertuliskan "PSI Hargai Hak-Hak LGBT" yang terpajang di sejumlah titik di jembatan penyeberangan di Jakarta. PSI, yang merupakan salah satu partai pendatang baru pada pemilu di bulan April lalu, cepat dalam menanggapi kejadian tersebut setelah gambar-gambar tentang spanduk menjadi viral di media sosial ketika itu. PSI menolak permintaan wawancara BBC News Indonesia pada hari Senin kemarin ketika ditanyakan sikap partai terkait isu LGBT. 'Mempromosikan kesetaraan' Dede Oetomo, pendiri Gaya Nusantara, organisasi nirlaba yang fokus memperjuangkan hak-hak LGBTIQ, mengakui bahwa komunitas LGBT dianggap sebagai golongan yang bisa merugikan dalam ranah bidang politik. Ia menjelaskan bahwa organisasinya, yang bergerak di Provinsi Jawa Timur, terus menjalankan program untuk mendekati berbagai pemangku kepentingan masyarakat, termasuk politikus, dengan tujuan mengubah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap kelompok minoritas. "Kalau dilihat dari sepengertian kami tentang demokrasi, di dalam demokrasi itu harusnya kami juga punya hak untuk mempromosikan kesetaraan gender dan seksualitas," ujar Dede kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon. Ia menambahkan bahwa partai politik berperan penting dalam menghadapi intoleransi. "Bagi saya ini tantangan jangka panjang, sampai suatu saat nanti, politisi Indonesia lebih berani dan suasananya memungkinkan," kata Dede. Layang-layang dalam bentuk kapal layar menampilkan warna pelangi bendera LGBT di Pantai Kuta di Bali, Indonesia, pada Juni 23, 2016. Berdasarkan Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia pada tahun 2013, yang disusun oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan bekerja sama dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), jumlah organisasi LGBT di Indonesia relatif besar. Laporan itu menyebutkan ada dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Sebagian besar di antaranya aktif berperan di bidang kesehatan, publikasi, dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan. Sementara itu, untuk jumlah terkini individu LGBT di Indonesia belum diketahui secara pasti, namun Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, memperkirakan terdapat 1.095.970 LSL (lelaki sama lelaki) di Indonesia. Angka itu diprediksi terus bertambah.