Trump tunda pemindahan kedutaan di Israel ke Yerusalem
Presiden Donald Trump memutuskan untuk menunda pemindahan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, kendati saat kampanye pemilihan ia berjanji akan melakukannya segera.
Kedubes AS di Tel Aviv: Pemerintah AS di bawah kepemimpinan para presidennya, selalu menegaskan bahwa status Yerusalem harus ditetapkan melalui perundingan. Dia memperbaharui penundaan untuk undang-undang yang mewajibkan relokasi tersebut, seperti yang dilakukan pendahulunya setiap enam bulan sejak 1995. Gedung Putih mengatakan bahwa Trump akan memenuhi janji kampanyenya namun ingin memaksimalkan kemungkinan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Para pemimpin Palestina memperingatkan pemindahan tersebut akan mengancam solusi dua negara. Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah 1967. Mereka mencaplok kawasan ini pada tahun 1980 dan menganggapnya sebagai domain eksklusif mereka. Di bawah hukum internasional wilayah ini dianggap wilayah yang diduduki. Israel menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibukota abadi dan tak dapat dibagi. Tapi Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara mereka di masa depan. Pemerintah AS sejak tahun 1948 mempertahankan sikap bahwa status Yerusalem diputuskan oleh negosiasi dan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang mungkin dianggap mendahului hasil negosiasi tersebut. Presiden Donald Trump bersalaman dengan PM Benjamin Netanyahu saat kunjungan ke Israel bulan lalu. Selama kampanye pemilihan tahun lalu, Trump menyatakan dukungan kuatnya untuk Israel dan berjanji untuk memerintahkan relokasi kedutaan pada hari pertama di kantornya. Namun tiga minggu kemudian, dia mengakui dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar Israel bahwa hal ini 'bukanlah keputusan yang mudah' dan bahwa dia masih 'mempelajari' masalahnya. Bulan lalu, saat berkunjung ke Israel dan Tepi Barat, saat dia menyatakan bahwa dia akan "melakukan segalanya" untuk membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian, Trump menghindari pembahasan terbuka mengenai potensi pemindahan kedutaan. Pada Kamis lalu, saat batas akhir mendekat, Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk menandatangani penundaan enam bulan untuk Undang-Undang Kedubes Yerusalem. "Presiden Trump mengambil keputusan ini untuk memaksimalkan peluang agar berhasil merundingkan kesepakatan antara Israel dan Palestina, memenuhi kewajibannya yang sejati untuk membela kepentingan keamanan nasional Amerika," kata sebuah pernyataan. "Tapi, karena dia berulang kali menyatakan niatnya untuk memindahkan kedutaan, pertanyaannya bukan apakah tindakan itu akan terjadi, melainkan kapan akan terjadi." Presiden Trump menegaskan komitmen atas perdamaian Israel-Palestina dalam pertemuan dengan Presiden Otoria Palestina, Mahmud Abbas. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kekecewaannya, namun mengatakan bahwa pihaknya menghargai 'komitmen Trump untuk memindahkan kedutaan di masa depan.' "Posisi konsisten Israel adalah kedutaan Amerika, seperti kedutaan besar dari semua negara yang memiliki hubungan diplomatik, seharusnya berada di Yerusalem, ibukota abadi kami," kata sebuah pernyataan kantor PM Israel. "Mempertahankan kedutaan di luar ibukota membuat perdamaian jadi lebih jauh lagi dengan membantu menjaga fantasi Palestina bahwa orang-orang Yahudi dan negara Yahudi tidak memiliki hubungan dengan Yerusalem." Sebaliknya, Duta Besar Palestina untuk AS menyambut baik keputusan tersebut. "Ini sejalan dengan kebijakan lama AS dan konsensus internasional, dan ini memberi kesempatan kepda terciptanya perdamaian," kata Dubes Hussam Zomlot dalam sebuah pernyataan. "Kami siap untuk memulai proses pembicaraan dengan pemerintah AS. Kami serius dan tulus dalam mencapai perdamaian yang adil dan abadi."