Wakapolri: Kasus Kaesang dihentikan karena "mengada-ada"
Wakil Kepala Polri, Komjen Syafruddin, mengatakan kepolisian tidak akan menindaklanjuti kasus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang dituduh menyebarkan ujaran kebencian ( hate speech ) dan menodai agama.
Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pengarep, memiliki kanal di situs YouTube. Namun Muhammad Hidayat tak secara rinci merujuk laporannya pada video milik Kaesang. "Saya tegaskan (laporan) itu mengada ada. Ya, laporannya mengada-ada. Kita tidak akan tindak lanjuti laporan itu," kata Syafruddin, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (06/07). Syafruddin mengindikasikan bahwa laporan yang disampaikan Muhammad Hidayat tidak masuk akal. "Jadi kita juga, Polri, penyidik itu harus rasional, jadi tidak semua laporan masyarakat ditindaklanjuti. Kalau itu rasional, ada unsurnya itu bisa ditindaklanjuti, kalau tidak ada, ya tidak perlu," kata Syafruddin. Menanggapi kata ndeso yang dipersoalkan pelapor, Syafruddin menilai kata itu bernada kelakar. "Saya juga dari kecil sudah dengar omongan 'ndeso' itu, guyonan saja," kata Syafruddin. Pelapor diperiksa Secara terpisah, Polres Kota Bekasi, Jawa Barat, dijadwalkan akan memeriksa Muhammad Hidayat, orang yang melaporkan kasus itu, pada Jumat (07/07). Kepolisian meminta Hidayat menyerahkan bukti fisik yang mendasari laporan tersebut. Pada pemeriksaan itu, kepolisian juga akan mengklarifikasi sosok Kaesang yang diadukan Hidayat, Minggu (02/07) lalu. "Sampai saat ini belum ada bukti yang diserahkan pelapor kepada polisi. Di dunia maya itu banyak sekali video hasil edit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, kepada wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama. Pada laporan bernomor LP/1049/K/VII/2017/SPKT/Restro Bekasi Kota, Hidayat hanya mencantumkan Kaesang pada nama terlapor. Ia menuduh Kaesang melanggar pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Setelah memeriksa Hidayat, Argo berkata, Polresta Bekasi akan meminta pendapat dari sejumlah saksi ahli. Ia menyebut gelar perkara akan menjadi penentu lanjut tidaknya laporan itu ke proses hukum berikutnya. BBC Indonesia telah menghubungi Hidayat untuk mengajukan sejumlah konfirmasi. Namun ia menolak berbicara. Kanal YouTube milik Kaesang Pengarep telah disaksikan setidaknya 19,9 juta kali hingga 6 Juli 2017. 'Kasus Hidayat di Kejaksaan' Ketika Hidayat melaporkan Kaesang, Minggu (02/07) lalu, pria itu berstatus tersangka pada kasus penyebaran ujaran kebencian. Menurut Argo, Hidayat diperkarakan karena menuduh Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan memprovokasi kelompok tertentu pada unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, 4 November 2016 silam. "Berkas perkaranya sudah kami serahkan ke kejaksaan. Sudah P19 dan saat ini sudah kami perbaiki," ujar Argo. Hidayat ditetapkan menjadi tersangka video yang diunggahnya pada akun Muslim Friends di situs YouTube. Dalam video itu, Hidayat menyebut memiliki bukti provokasi Iriawan kepada Front Pembela Islam untuk menyerang kelompok Himpunan Mahasiswa Indonesia. Aksi bertajuk 411 itu merupakan bagian dari dorongan sejumlah ormas Islam terhadap kepolisian untuk mempidanakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada kasus penodaan agama. Aksi itu berakhir ricuh. Dalam kanal YouTube miliknya, Hidayat juga mengunggah video permintaan maaf kepada Iriawan. Namun Argo menyebut video itu tidak dapat menghapus dugaan perbuatan melawan hukum. "Tidak ada implikasinya, proses hukum tetap kami lakukan, " kata Argo. 'Bukan bagian dari Aksi Bela Islam' Kapitra Ampera, sebagai kuasa hukum pimpinan FPI Rizieq Shihab, mengaku tak mengenal Hidayat. Ia berkata, laporan Hidayat terhadap Kaesang merupakan insiatif pribadi yang tak berkaitan dengan ormas apapun. "Yang ikut aksi itu ada jutaan. Melaporkan itu hak individu. Sama sekali tidak ada hubungan dengan kami. Kami bahkan tidak tahu masalah itu," ujarnya kepada BBC Indonesia. Muhammad Hidayat ditetapkan menjadi tersangka tak lama setelah mengunggah video tentang aksi 411. Mengutip Detikcom, Hidayat mengklaim telah mengadukan ke kepolisian lebih dari satu orang atas dugaan penyebaran kebencian dan penodaan agama. Ia mengaku pernah memperkarakan pakar ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando, ke Polresta Bekasi. Namun Ade mengaku tak pernah dipanggil Polresta Bekasi atas laporan tersebut. Menurutnya, kepolisian menganggap aduan Hidayat tak memiliki dasar hukum. Secara khusus, ia berharap kepolisian dapat secara rasional menangani laporan terkait pendapat individu di media sosial. Ia khawatir, masyarakat Indonesia tidak dapat lagi menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan melalui cara yang paling sopan. "Kalau kata ndeso jadi masalah hukum, masyarakat akan disibukkan dengan masalah yang tidak substansial. Di satu sisi masyarakat juga akan kehilangan keberanian mengekspresikan pendapatnya," kata Ade. Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform Supriadi Eddyono mendorong kepolisian tak menanggapi secara berlebihan aduan tentang penyebaran ujaran kebencian. "Memproses laporan seperti ini dapat menambah beban dan tugas penegak hukum. Fokus polisi dapat terpecah padahal mereka memiliki tugas besar menyelesaikan kasus lain yang lebih serius," ujarnya.