Perlukah memeriksa Rizieq Shihab sampai ke Arab Saudi?
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan anak buahnya telah memeriksa pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, di Arab Saudi. Meski begitu pengamat hukum menyatakan kepergian tim penyidik Polri 'sangat berlebihan'.
Rizieq Shihab dan FPI mengatakan beberapa kasus yang menimpa Rizieq 'direkayasa' dan ia menjadi 'sasaran kriminalisasi'. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan ada kejahatan-kejahatan di mana hukum Indonesia bisa menjangkau saksi atau tersangka WNI yang diperiksa di luar negeri, seperti makar, melakukan penghasutan di luar negeri supaya memberontak, pemalsuan obligasi, pemalsuan materai atau uang yang dilakukan oleh WNI di luar negeri. Selain itu, Abdul Fickar juga mengatakan, meski ada mekanisme ekstradisi atau kerja sama antar-lembaga kepolisian internasional, termasuk juga lewat UNTOC atau United Nations Convention against Transnational Organized Crime, namun hal ini "kebanyakan untuk kejahatan-kejahatan terorganisasi". "Kalau cuma kejahatannya seperti yang dituduhkan ke Rizieq Shihab (dugaan kasus pornografi), itu sangat berlebihan, memeriksa sampai ke sana, tidak sesuai dengan kerugian dan kepentingannya." "Sebenarnya kalau mau, pakai kacamata KUHAP, bisa dilakukan pemeriksaan itu dengan mendelegasikan ke atase kepolisian yang ada di kedutaan. Kepolisian di beberapa negara ada atasenya, ada perwakilannya. Apakah ada di Arab Saudi? (Jika ada) Sebenarnya bisa dilakukan, tidak perlu mengirimkan orang," ujar Abdul Fickar kepada wartawan BBC Indonesia, Isyana Artharini. Lebih lanjut, menurut Abdul Fickar, dalam proses pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka yang berlangsung di luar negeri, tersangka atau saksi hanya boleh diperiksa di Kedutaan Besar RI, "karena hukum acara pidana Indonesia hanya berlaku pada teritorinya". "Dalam hal ini, selain daratan, lautan, dan udara di Indonesia, juga pada kapal laut, pesawat udara Indonesia, atau teritori Kedutaan Besar, di mana hukum Indonesia masih bisa diberlakukan. Tapi kalau di luar tiga itu, polisi harus ada kerjasama dengan penegak hukum setempat, karena hukumnya sudah lain lagi, yang berlaku hukum negara setempat," kata Abdul Fickar. Maka, menurut Abdul Fickar, penting untuk memastikan apakah pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab dilakukan di dalam KBRI atau dalam kerja sama dengan penegak hukum setempat. Karena jika pemeriksaan dilakukan di luar KBRI, maka proses itu bisa batal demi hukum. Spanduk Rizieq Shihab membentang di sebuah kawasan permukiman di Jakarta. Rizieq masih beribadah Kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/08), Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa timnya sudah berangkat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab. "Tim sudah berangkat ke sana lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Dan hasilnya sudah kita periksa," ujar Tito kepada wartawan, Jumat (18/08). Dia menegaskan kepergian tim penyidik ke Arab Saudi disebabkan Rizieq masih beribadah. "Yang bersangkutan dipanggil kan sebagai saksi. Karena yang bersangkutan sedang ibadah (haji), daripada menunggu, anggota berangkat lakukan pemeriksaan," kata Tito. Tito tidak menyebutkan apakah pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka kasus pornografi yang melibatkan Rizieq dengan perempuan bernama Firza Husein. Dalam kasus itu Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka. "Kalau yang bersangkutan pulang kita lakukan pemeriksaan juga kepada yang bersangkutan kalau diperlukan," ucap Tito. Kepada BBC Indonesia, pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro mengatakan kliennya diperiksa di Arab Saudi pada 27 Juli lalu. Rizieq meninggalkan Indonesia untuk umrah akhir April lalu dan sejak itu beberapa kali mengatakan akan pulang ke Indonesia namun meminta polisi 'menegakkan keadilan'. Pemimpin FPI itu tercatat menghadapi tujuh kasus pidana. Selain kasus pornografi, Rizieq terbelit dalam kasus penodaan agama dan penodaan Pancasila.