Komnas HAM desak pembebasan Tapol Aceh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan kembali desakannya agar pemerintah membebaskan tiga tahanan politik Aceh yang sampai kini masih mendekam di penjara, setelah 12 tahun mereka dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Komnas HAM sudah mengirim rekomendasi pada presiden dan bertemu dua Menteri KumHAM. Dalam kerangka rekonsiliasi pemerintah RI-Gerakan Aceh Merdeka seperti diteken dalam perjanjian damai Helsinki 2005, ketiga tahanan ini masuk dalam daftar penerima Amnesti Umum, namun kemudian ditolak pemerintah RI. "Sudah terlalu lama mereka di penjara, dalam perspektif rekonsiliasi mestinya mereka sudah dibebaskan," tegas Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim seperti dilaporkan wartawan BBC Dewi Safitri dari ruang sidang Pleno Utama, Komnas HAM. Ifdhal menyatakan hal ini saat menerima tim advokasi Tapol Aceh yang datang untuk meminta bantuan pembebasan Teuku Ismuhadi Djafar, Ibrahim Hasan serta Irwan bin Ilyas, ketiganya terpidana dalam kasus pemboman gedung Bursa Efek Jakarta tahun 2000. Dalam putusan kasasi mereka kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup, yang kini sudah dijalani hingga 12 tahun, namun menurut tim advokasi tanpa sekalipun mendapat fasilitas keringanan hukuman sekali pun seperti layaknya tahanan lain. "Tolonglah Bapak Komnas HAM, tahanan narkoba saja mendapat remisi dan pengurangan hukuman, tetapi suami saya sudah ditahan 12 tahun tidak ada fasilitas apapun," kata Cut Aznani, istri Teuku Ismuhadi sambil menangis mengadukan kasus suaminya pada Komnas HAM. Nama Ismuhadi dan dua tahanan lain sempat masuk daftar Amnesti Umum, yakni barisan nama yang diajukan oleh GAM yang sedang menjalani masa hukuman pemerintah RI, sebagai syarat ditekennya perjanjian Helsinki. Namun pembebasan ketiganya ditolak, dengan alasan kejahatan mereka bukanlah jenis bentuk pidana biasa terkait makar Aceh, namun merupakan bentuk kasus terorisme. "Yang jadi kendala kenapa pemerintah belum membebaskan mereka adalah pandangan (pelaku terorisme) itu," kata Ifdhal. 'Minimal pindah' Sejak dijatuhi hukuman pada September 2000, Teuku Ismuhadi dan rekan-rekannya ditahan di LP Cipinang dan menurut kuasa hukumnya sejak saat itu belum pernah diizinkan keluar penjara, termasuk ketika ayahnya meninggal dunia. Keluarga Tgk Ismuhadi mengaku sudah kehilangan akal mencari bantuan. Pasca pernjanjian Helsinki, atas permintaan keluarga dan upaya kampanye besar eks GAM, Ismuhadi sempat hendak dipindahkan ke LP Aceh dengan alasan kemanusiaan untuk mempermudah akses bagi keluarganya menjenguk. Menurut Ifdhal Kasim upaya pemindahan itu dipantau ketat oleh Komnas HAm dan nyaris terlaksana, namun batal akibat ada keberatan dari Kementrian Koordinator Polkam. "Itu yang saya dengar. Padahal semua surat sudah beres, persetujuan Menteri sudah ada, ruangan dengan maximum security juga sudah siap, tiba-tiba batal." Di Cipinang, kuasa hukumnya juga mengeluhkan tiga kali upaya remisi yang sudah diusulkan Kepala Lapas untuk Ismuhadi, yang juga selalu gagal. "Padahal saat itu Ismuhadi sudah menjalani lebih dari lima tahun masa tahanan, sementara tapol dari Papua, Maluku, semuanya dapat," lapor Reinhard Parapat, kuasa hukum Ismuhadi. "Sekarang tidak usah lagi kita bicara GAM atau bukan, ada (perjanjian) Helsinki atau tidak. Sudah beri saja haknya sebagai terpidana,"desak Teuku Arifin, anggota tim advokasi Tapol Aceh. Setelah pertemuan, Komnas HAm menjanjikan akan berupaya memfasilitasi pertemuan antara tim advokasi dan keluarga korban dengan Menteri Hukum dan HAM atau wakilnya, serta mengupayakan pertemuan yang sama dengan Kantor Menko Polkam. "saya kira yang paling tepat ke kantor Menko Polkam, karena kendali politik dan keamanan di sana,"janji Ifdhal Kasim. Komnas menurut Ifdhal juga akan melayangkan surat rekomendasi kedua ke istana, untuk mengingatkan kembali Presiden Yudhoyono terkait persoalan Tapol Aceh yang belum beres ini. "Saya baru kembali dari Aceh dan disana di tengah poster Pilkada saya lihat banyak spanduk menuntut pembebasan Tgk Ismuhadi. Dalam perspektif rekonsiliasi, saya kira ini penting sekali bagi pemerintah." Dalam rekomendasi nanti, menurut Komnas, bila tuntutan pembebasan perlu waktu lama maka Komisi meminta agar minimal lokasi penahanan dipindahkan ke Aceh untuk meringankan beban keluarga mereka.