Cina memberlakukan sanksi dagang terhadap Korea Utara
Cina menerapkan sejumlah sanksi dagang terhadap Korea Utara dalam wujud pembatasan pasokan bahan bakar minyak dan penghentian pembelian tekstil.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menginspeksi sebuah pabrik tekstil di Pyongyang, pada 2014 lalu. Tekstil merupakan salah satu komoditas ekspor utama Korut ke Cina. Langkah pembatasan pasokan BBM, sebagaimana dipaparkan Kementerian Perdagangan Cina, akan mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. Adapun pembatasan gas alam cair langsung diterapkan. Sanksi Cina ditengarai akan semakin mencederai ekonomi Korut mengingat negara tersebut juga sedang dilanda beragam sanksi negara-negara Barat. Seberapa besar volume perdagangan antara kedua negara, dan seberapa besar jumlah tersebut berkurang akibat sanksi Cina, belum diketahui. Namun, penghentian pembelian tekstil—yang merupakan ekspor terbesar kedua Korea Utara—diperkirakan akan merugikan Pyongyang sebesar lebih dari US$700 juta atau Rp9,3 triliun per tahun. Harga bensin meningkat di Pyongyang. Bagi Korut, Cina merupakan mitra dagang paling penting dan sumber pendapatan utama. Untuk keperluan bahan bakar minyak, misalnya, Korut mengandalkan kiriman dari Cina. Kantor berita AFP melaporkan harga bensin di Pyongyang telah naik sekitar 20% selama dua bulan terakhir. "Kemarin harganya (setara dengan) Rp25.200. Hari ini US$26.600. Saya menduga harga akan naik lagi dalam waktu dekat," kata seorang petugas SPBU di Pyongyang. Cina dan Rusia semula menolak usulan Amerika Serikat untuk menghentikan ekspor minyak ke Korut, namun belakangan sepakat untuk membatasinya. Sanksi terhadap Korea Utara diterapkan setelah Pyongyang menguji coba nuklir bulan ini. Pada Kamis (21/09), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap para individu dan perusahaan yang menjalin usaha dengan Korea Utara untuk "memutus sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai usaha Korea Utara mengembangkan senjata paling mematikan yang pernah dikenal oleh manusia". Sektor-sektor yang dijadikan sasaran adalah industri tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur.