Proyek reklamasi Teluk Jakarta 'membuat cemas' nelayan
Proyek reklamasi Pulau G di lepas pantai kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, membuat cemas nelayan tradisional di kawasan tersebut.
Proyek reklamasi Pulau G yang tengah berlangsung di Muara Angke, Jakarta Utara. Mereka pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap izin reklamasi yang diberikan kepada PT Muara Wisesa Samudera. Perusahaan mengatakan, mereka mendapat dukungan banyak nelayan. Kuat adalah satu dari lima nelayan yang namanya terdaftar sebagai penggugat izin reklamasi tersebut. Saat ditemui di tempat pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (25/11), Kuat menjelaskan alasannya mengajukan gugatan tersebut. "Laut ini diuruk, lumpur disedot dulu, lalu ditimpa pasir, ikan-ikan ini akan mati, atau pergi. Nelayan yang biasanya nangkep ikan, jadi nggak ada ikan. Nelayan-nelayan yang biasanya nangkep juga nggak bisa nangkep ikan di situ lagi, karena direklamasi," kata Kuat. Kuat mengakui, limbah yang mencemari Teluk Jakarta memang berpengaruh terhadap jumlah ikan, namun proyek reklamasi, menurutnya, semakin mengurangi ikan di kawasan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, kata Kuat, jika biasanya nelayan bisa mendapat penghasilan Rp300 ribu-Rp400 ribu per hari, maka sekarang mereka sulit mencapai penghasilan Rp100 ribu. Nelayan tradisional di Teluk Jakarta biasanya akan menangkap rajungan, udang, dan ikan petek. "Kita coba jalan sama nelayan, dua jam, nggak ada dapat 3 kg, biasanya ada aja. Air laut jadi kelihatan merah hitam, jaring-jaring nelayan ikut kesedot," ujarnya lagi. Pemasukan 'menurun' Kuat, salah satu nelayan yang mengajukan gugatan terhadap proses reklamasi. Untuk mendapat ikan, kini nelayan Muara Angke menurut Kuat, harus melaut semakin jauh, sehingga pengeluaran solar mereka pun meningkat. Jika biasanya biasanya perahu mereka butuh 5-10 liter sekali melaut, sekarang rata-rata butuh 15 liter. Sementara dengan modal yang semakin besar itu, pemasukan mereka justru menurun karena susah mendapat ikan. Nelayan lain yang mengajukan gugatan hukum, Muhammad Taher, mengatakan bahwa kawasan yang kini menjadi lokasi reklamasi memiliki nilai penting buat mereka. "Area yang sekarang dipakai Pulau G memang wilayah ikan berbibit, berkembang biak di situ. Sekarang kita mau ngejaring di pinggir-pinggir juga nggak bisa," kata Taher. Gugatan para nelayan Muara Angke tersebut berdasar pada kekhawatiran akan rusaknya ekosistem laut Teluk Jakarta yang berdampak pada mata pencaharian mereka. Selain itu, pembela hukum mereka, Martin Hadiwinata melihat, ada masalah mendasar dalam pemberian izin pelaksanaan reklamasi. "Mereka tidak pernah menunjukkan izin lingkungan, surat keputusan kelayakan lingkungan, jika tidak ada izin, maka tidak ada pengumuman terhadap masyarakat yang terdampak. Karena kalau melihat sistem lingkungan, tidak hanya pada wilayah tersebut, sementara di wilayah yang akan diberikan reklamasi ada 13 sungai yang akan mengalir ke Teluk Jakarta dan akan terdampak buruk," ujar Martin. Martin bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan dampak reklamasi terhadap 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. 'Memperparah' banjir Proses sidang gugatan reklamasi yang berlangsung di PTUN Jakarta. Ahli hidrologi Kelautan ITB Muslim Muin mengakui Teluk Jakarta memang rusak akibat tingkat pencemaran dari 13 sungai yang bermuara ke sana. Namun proyek reklamasi tak bisa dilihat sebagai solusi penataan. Dalam penilaiannya, reklamasi malah akan memperburuk banjir Jakarta. Proyek reklamasi Jakarta, menurutnya, tak bisa dibandingkan dengan reklamasi proyek palem di di Dubai. "Daerah reklamasi di sana terbuka sistemnya. Dubai kannggak ada 13 sungai yang masuk ke daerah Dubai. Air yang keluar akan tersumbat akibat reklamasi, akibatnya Jakarta makin banjir," kata Muslim. Reklamasi menurutnya akan memperpanjang aliran air, sehingga artinya sungai akan semakin panjang. Sungai yang semakin panjang berarti kemiringan air semakin kecil, dan aliran menjadi lebih pelan. "Ya (artinya) banjir," kata Muslim. Belum lagi, menurut Muslim, semakin banyaknya air tawar di pesisir akan mendorong air asin. Dampaknya, air asin yang dibutuhkan oleh hutan mangrove untuk hidup di pesisir Jakarta akan berkurang, sehingga bakau bisa mati. Padahal, hutan mangrove Jakarta kini sudah semakin berkurang jumlahnya. Ibnu Akhyat (kanan), kuasa hukum PT Muara Wisesa Samudera dalam sidang gugatan izin reklamasi di PTUN Jakarta. Namun, kuasa hukum PT Muara Wisesa Samudera, Ibnu Akhyat, membantah tuduhan bahwa proyek mereka tak mendapat izin lingkungan. Buktinya, menurut dia, mereka mendapat izin reklamasi. "Dengan adanya SK Gubernur, kita sudah memenuhi apa yang diminta oleh pemerintah. Apa yang diminta oleh pemerintah untuk mendapatkan SK sudah kita lakukan, sudah kita urus. Nggak mungkin kan kita buka ke publik, ini loh saya sudah dapat izin ini," kata Ibnu soal izin lingkungan yang tak diberitahu ke publik," kata Ibnu. "Kita juga berkoordinasi, kita bertanya, ada beberapa nelayan yang tidak keberatan, lumayan banyak juga yang mendukung, 80%," ujarnya lagi. Selain itu, menurut Ibnu, dari sisi hukum, gugatan yang diajukan sudah kedaluwarsa, karena lewat dari 90 hari sejak izin keluar pada Desember 2014 lalu. Rangkul nelayan Ibnu juga mengatakan, perusahaannya sudah menyiapkan langkah-langkah menampung nelayan yang mengalami pengurangan pendapatan dari berkurangnya daerah tangkapan ikan. Pipa yang menyedot dan membuang lumpur di kawasan reklamasi. "Ya pasti kita rangkul, pengusaha membuka peluang pekerjaan lain. Contohnya, yang nggak berpendidikan, maaf ngomong, bisa jadi satpam, sektor baru membuka peluang. Asal sesuai dengan prosedur, ya namanya mau kerja," katanya. Namun, pakar oseanografi IPB Alan Koropitan menyatakan, jika peluang ekonomi yang dikejar, ada alternatif selain reklamasi. "Kita bisa menjadikan Teluk Jakarta itu jadi kebanggaan kalau kita mampu merestorasinya, mengembalikan ke ekosistem semula. Saya yakin itu akan menumbuhkan ekonomi baru, akan menumbuhkan pariwisata, budidaya laut, perikanan. Belum tentu kalah dengan reklamasi," kata Alan.