Krisis Mesir: Pendukung Morsi bertahan di masjid al-Fath
Pasukan keamanan Mesir mencoba untuk mengakhiri pengepungan masjid di mana ratusan pendukung Ikhwanul Muslimin menghabiskan malam dengan membuat barikade di dalam bangunan tersebut.
Militer kepung masjid al-Fath Ratusan orang kembali turun ke jalan mendukung Morsi pada 16 Agustus 2013. Ketegangan ini muncul seiring dengan bentrokan berdarah pada sehari sebelumnya, Jumat (16/08) yang menyebabkan 80 orang meninggal dunia. Mesir berada dalam situasi kacau setelah kamp protes di Kairo dibubarkan paksa pada Rabu (14/08) yang berdampak pada jatuhnya ratusan korban. Pada Sabtu (17/08), polisi mengepung masjid al-Fath di Lapangan Ramses, Kairo di mana para pendukung Morsi bertahan. Pasukan keamanan mencoba masuk ke dalam masjid untuk berunding dengan pengunjuk rasa dan menganjurkan mereka untuk pergi. Siaran langsung televisi menunjukan pasukan keamanan dengan kelengkapan anti huru hara berada di luar masjid, namun tidak ada tanda-tanda aksi kekerasan. Pengunjuk rasa di dalam masjid membuat barikade dan khawatir akan adanya penangkapan dan aksi kekerasan lanjutan. Koresponden BBC di Kairo mengatakan orang-orang di dalam khawatir akan kemungkinan penangkapan dan aksi kekerasan lebih lanjut. Mereka ingin pasukan keamanan pergi sebelum mereka meninggalkan masjid. Lapangan Ramses merupakan titik penting dalam bentrokan yang terjadi Jumat kemarin dan masjid langsung dipenuhi dengan orang-orang yang melarikan diri dari kekrasan, serta dipenuhi juga oleh orang yang tewas dan terluka. Saksi mata mengatakan hampir 1.000 orang terperangkap di dalam. Para pejabat keamanan dikutip oleh kantor berita resmi Mena mengatakan "elemen bersenjata" melepaskan tembakan dari dalam masjid. Lebih dari 80 orang dinyatakan tewas di Mesir menyusul bentrokan antara pengikut setia Presiden terguling Mohammed Morsi dengan aparat keamanan, pada aksi protes terbaru pada Jumat (16/08) kemarin. Kebanyakan laporan kematian terjadi di ibukota Kairo, sementara 25 laporan di wilayah lain, termasuk 12 di kota-kota Delta Nil. Partai Morsi, Ikhwanul Muslimin mengatakan pada Jumat (16/08) bahwa akan ada unjuk rasa satu pekan di seluruh Mesir. Aksi protes ini dipicu himbauan Ikhwanul Muslimin yang mengajak pendukungnya untuk bergabung dengan "pawai kemarahan". Ratusan demonstran berkumpul di masjid di lapangan Ramses dan membawa slogan "orang-orang ingin menggulingkan kudeta "- mengacu pada penggulingan Morsi oleh militer pada awal Juli. Aksi protes ini dengan cepat berubah menjadi kekerasan, BBC Jeremy Bowen mengatakan pemicunya adalah ketika sebuah kantor polisi terbakar. Dia melihat setidaknya 12 mayat dibawa ke sebuah masjid di dekat Lapangan Ramses. Tembakan juga terdengar dari tepi sungai Nill. Ikhwanul Muslimim mengatakan protes Jumat akan selesai pada azan maghrib. Namun, kerusuhan berlangsung hingga malam di ibukota. Keamanan siaga ketat di Kairo dengan banyak kendaraan lapis baja di jalanan. Tentara memblokir pintu masuk ke Lapangan Tahrir, lokasi utama demonstrasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011. Sementara itu, anggota kelompok yang menentang Morsi - Front Keselamatan Nasional dan Tamarod - menyerukan demonstrasi tandingan dalam menanggapi protes Ikhwanul Muslimin. Ada juga seruan bagi masyarakat untuk melindungi lingkungan dan gereja-gereja mereka di seluruh negeri, karena beberapa Islamis telah menuduh Gereja Koptik mendukung penggulingan Morsi. Korban jiwa kembali jatuh Protes tetap berlangsung di sejumlah kota di Mesir menentang peringatan pemerintah. Sedikitnya 11 orang tewas di kawasan pusat ibukota Kairo, Mesir, dan sejumlah besar lainnya cedera dalam bentrokan antara aparat keamanan dan pendukung Presiden Mohamed Morsi yang terguling. Situasi pada Jumat 16 Agustus menjadi tidak terkendali setelah para pengunjuk rasa menyerang sebuah kantor polisi di sekitar tempat unjuk rasa. Stasiun TV Mesir menayangkan gambar yang memperlihatkan beberapa pengunjuk rasa membawa senjata api. Walau pemerintah sementara Mesir sudah memperingatkan agar pendukung Morsi tidak menggelar unjuk rasa, ribuan orang tetap saja turun ke jalan di beberapa kota. Korban jiwa juga jatuh di Ismailiya, sedikitnya delapan orang, sementara di Damietta empat orang tewas. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan dilaporkan berlangsung di Tanta dan Alexandria walau belum ada laporan tentang korban jiwa. Ikhwanul Muslimin menyerukan pendukungnya turun ke jalan setelah sembahyang Jumat. Dua hari lalu, Rabu (14/08) aparat keamanan membubarkan kamp pengunjuk rasa anggota Ikhwanul Muslimin dan lebih 600 orang tewas dalam operasi tersebut . Ikhwanul Muslimin -yang menuntut dipulihkannya kembali Mohamed Morsi ke kursi presiden- menyerukan pendukungnya untuk turun ke jalan usai sembahyang Jumat. Pemerintah sudah memberikan wewenang kepada aparat keamanan untuk menggunakan peluru tajam sebagai tindakan untuk mempertahankan diri. Keamanan di ibukora Kairo sudah diperketat sejak pagi hari dengan pengerahan kendaraan lapis baja dan jalan yang menuju Lapangan Tahrir -yang menjadi pusat unjuk rasa yang menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011- sudah ditutup tentara. Stasiun TV milik militer mengatakan pengerahan pasukan untuk melindungi prasarana penting dan vital. Kelompok penentang Presiden Morsi -seperti Barisan Penyelamatan Nasional dan Tamarod- dilaporkan sudah menyerukan unjuk rasa untuk melawan protes pendukung Ikhwanul Muslimin. Warga juga diserukan untuk melindungi kawasan masing-masing dan gereja, yang sempat menjadi sasaran pengunjuk rasa proMorsi dalam aksi sebelumnya karena dituduh mendukung militer yang menggulingkan Morsi awal Juli lalu. Obama kecam kekerasan di Mesir Operasi pembubaran kamp pengunjuk rasa menewaskan lebih dari 500 jiwa. Presiden Barack Obama mengecam kekerasan atas warga sipil Mesir dan membatalkan latihan militer bersama Amerika Serikat-Mesir. "Amerika Serikat mengecam keras langkah yang diambil oleh pemerintah sementara Mesir dan aparat keamanan. Kami menyesalkan kekerasan atas warga sipil, kami mendukung hak dasar universal atas martabat manusia, termasuk hak untuk berunjuk rasa damai." Obama juga menegaskan bahwa kerja sama tidak bisa berjalan seperti biasa ketika warga sipil mati di jalanan. "Sebagai hasilnya, pagi ini kami memberitahu pemerintah Mesir bahwa kami membatalkan latihan militer bersama dua tahunan yang rencananya berlangsung bulan depan." Menurut Obama kekuatan jelas bukan cara untuk mengatasi perbedaan politik dan tetap ada peluang untuk rekonsiliasi dan kesempatan mencapai jalur demokrasi. Kecaman ini disampaikan sehari setelah aparat keamanan Mesir membubarkan kamp pengunjuk rasa pendukung Presiden Mohamed Morsi yang digulingkan militer 3 Juli lalu. Kantor milik pemerintah lokal Giza di pinggiran Kairo dibakar pengunjuk rasa. Operasi pembubaran kamp pengunjuk rasa, menurut Kementerian Kesehatan Mesir menewaskan lebih dari 500 orang walau kelompok Ikhwanul Muslimin, yang mendukung Morsi, menyebutkan jumlah korban lebih dari 2.000 jiwa. Sejumlah jenazah dilaporkan masih belum tercatat karena perkiraan korban jiwa pemerintah hanya didasarkan pada jenazah yang dibawa ke rumah sakit. Ikhwanul Muslimin menegaskan akan terus menggelar unjuk rasa dan Kamis (15/08) ratusan anggotanya membakar sebuah gedung pemerintah di pinggiran ibukota Kairo. Sitasiun TV menayangkan pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi para pekerja dari gedung milik pemerintah lokal Giza yang terbakar itu. Sementara di pinggiran kota terbesar kedua Mesir, Iskandariyah, terjadi bentrokan antara anggota Ikhwanul Muslimin dan warga setempat. Pemerintah sementara Mesir sudah menyatakan keadaan darurat dan sejumlah negara asing mendesak agar keadaan darurat dicabut secepatnya. Sedangkan Komisaris hak asasi PBB, Navi Pillay, menuntut penyelidikan independen atas kekerasan yang terjadi Rabu 14 Agustus. Pidato SBY soal Mesir 'terlambat' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin dengan kondisi di Mesir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan keamanan Mesir dalam menangani aksi unjuk rasa yang telah menewaskan setidaknya 638 orang di negara itu. Namun sikap Indonesia yang disampaikan Presiden Yudhyono dinilai tidak cukup oleh sebagian warga yang bersimpati terhadap aksi kekerasan di Mesir. Dalam salah satu bagian pidato kenegaraanya di hadapan anggota DPR dan sejumlah perwakilan negara asing, Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia merasa prihatin terhadap kondisi di Mesir khususnya penggunaan senjata dalam membubarkan aksi unjuk rasa di negara itu. "Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan bisa dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa tentulah bertentangan dengan nilai demokrasi dan kemanusiaan," kata Presiden Yudhoyono di DPR hari Jumat (16/08) pagi. "Saya menyeru agar pihak-pihak yang berhadapan bisa saling menahan diri." Ini bukanlah pernyataan pertama Yudhoyono terkait dengan persoalan di Mesir, sebelumnya dia juga pernah mengomentasri soal krisis politik di Mesir dengan meminta agar warga Indonesia tidak mencampuri urusan politik negara tersebut. Peristiwa kekerasan di Mesir hari ini telah mengundang aksi unjuk rasa sejumlah kelompok di Indonesia mengecam aksi kekerasan yang terjadi. Aksi yang berpusat di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Kantor perwakilan PBB ini diikuti oleh ratusan orang dan menuntut peran aktif PBB dalam menghentikan aksi kekerasan di Mesir. Sebagian pengunjuk rasa meminta Indonesia ikut aktif membantu warga Mesir yang menjadi korban kekerasan. Mereka menilai pemerintah Indonesia belum cukup mengambil langkah dalam mengecam aksi kekerasan di Mesir. "Saya rasa Indonesia bisa lebih proaktif dalam menyikapi isu Mesir, bentuk nyatanya adalah menarik Dubes Indonesia dari Mesir ini menunjukan bukti nyata sikap pemerintah Indonesia kepada pemerintah ilegal Mesir yang sekarang," kata salah satu pengunjuk rasa, Ari Irfanto. "Saya paham penarikan Dubes ini tidak mudah karena sejarah hubungan kedua negara terlalu baik tetapi menurunkan tingkat hubungan diplomatik saya rasa cukup memadai," kata pengunjuk rasa lainnya, Suryama Majana Sastra. Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar membenarkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar bersikap lambat dalam merespon apa yang terjadi di Mesir. Ratusan orang di Jakarta berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa mengecam kekerasan di Mesir. Dia juga menilai apa yang disampaikan Presiden Yudhoyono kurang tegas dan tidak menyasar pada pokok persaoalan. "Indonesia terlalu lunak dan tidak cukup substansial dalam memberi sikapnya, seharusnya sikap Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia seharusnya bisa tegas dan tidak terlalu terlambat karenanegara lain bisa melihat sikap Indonesia," kata Smit. "Sikap cepat Indonesia bisa memberi ketenangan di dalam warga Indonesia sendiri dan menjadi cerminan bagi negara lain." Sementara pengamat politik luar negeri dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Ali Munhanif mengatakan Indonesia bisa mengambil peran untuk melakukan intervensi kemanusian dan menawarkan diri menjadi bagian proses penyelesaian persoalan di Mesir melalui sejumlah pintu seperti hubungan sejarah kedua negara. "Saya kira pemerintah Indonesia harus menawarkan solusi untuk secara langsung terlibat dalam penyelesaian masalah di Mesir," kata Munhanif. "Di kalangan negara-negara Timur Tengah saya kira Indonesia cukup dipandang sebagai sebuah negara yang setidaknya bisa dipelajari pengalaman demokratisasi dan pengalaman resolusi konflik. Itu bisa menjadi modal awal bagi kita menawarkan solusi." Sebelumnya sejumlah negara telah mengambil sikap keras terkait dengan aksi kekerasan di Mesir. Pemerintah Turki dan Iran sebelumnya telah menyebut peristiwa di Mesir sebagai pembantaian. Sementara Pemerintah Inggris telah mengutuk penggunaan kekerasan militer dalam mengatasi unjuk rasa warga sipil. Tanya jawab krisis Mesir Bentrok antara kelompok pendukung Morsi dan pasukan keamanan terjadi sejak 14 Agustus. Polisi antihuru-hara menyerbu dua kamp kelompok pendukung mantan presiden yang digulingkan militer, Mohammed Morsi di Kairo pada 14 Agustus yang menyebabkan tewasnya lebih 600 orang. Sejumlah pasukan keamanan juga tewas. Ini adalah kerusuhan terburuk di Mesir sejak gerakan prodemokrasi dilancarkan dua tahun silam yang berhasil menggulingkan Hosni Mubarak. Kekerasan di Mesir berawal tanggal 3 Juli saat jabatan Morsi sebagai presiden yang terpilih melalui pemilu dicopot. Pasukan antihuru-hara menyerbu dan membubarkan secara paksa dua kamp pengunjuk rasa di Masjid al-Adawiya dan Lapangan Nahda pada 14 Agustus. Mereka menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pemrotes dan melancarkan tembakan. Selain itu mereka juga mengerahkan buldoser. Lebih 600 orang tewas dalam operasi ini, menurut pemerintah. Sementara Ikhwanul Muslimin, yang mendukung aksi protes, menyebut angka lebih 2.000 jiwa. Kedua kamp diduduki para pengunjuk rasa yang menginginkan Mohammed Morsi ditetapkan kembali sebagai presiden Mesir yang sah, setelah digulingkan militer menyusul massa yang melakukan protes menentangnya. Pendukung Morsi mengabaikkan peringatan pemerintah yang menginginkan agar mereka mengakhiri protes. Pendukung Mohammed Morsi menuntut dia dipulihkan ke jabatan presiden. Saat tahun pertama ia menjabat, Presiden Islamis berselisih dengan beberapa institusi utama dan beberapa sektor masyarakat dan banyak rakyat Mesir menganggapnya kurang berupaya mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Sejak itu Mesir terpecah antara kelompok pendukung Morsi yang Islamis dan lawannya, termasuk partai sayap kiri, liberal, dan sekuler. Pada 30 Juni 2013 jutaan orang turun ke jalan untuk memperingati satu tahun pelantikan presiden dalam sebuah protes yang diprakarsai oleh gerakan Tamarod. Protes ini mendorong militer untuk memberikan peringatan bagi Morsi pada 1 Juli bahwa mereka akan turun tangan dan menjalankan rencananya jika dia tidak dapat memenuhi permintaan publik dalam jangka waktu 48 jam. Saat mendekati batas waktu, Morsi bersikeras bahwa ia adalah pemimpin Mesir yang sah. Pada 3 Juli panglima militer, Jenderal Abdul Fattah al-Sisi mengumumkan pelengseran Morsi dan menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour untuk mengawasi masa peralihan yang dijalankan oleh para teknokrat hingga terpilihnya presiden dan parlemen yang baru. Beberapa tokoh berpengaruh Mesir menyetujui langkah ini, termasuk Imam Besar Al-Azhar, kepala Gereja Kristen Koptik, pemimpin oposisi Mohamed ElBaradei, dan partai garis keras Salafist Nour. Tentara dilengkapi dengan kendaraan bersenjata mengamankan lokasi-lokasi penting di Kairo saat para pengunjuk rasa pendukung Morsi mulai turun ke jalan-jalan. ElBaradei menjadi wakil presiden sementara tetapi akhirnya mengundurkan diri saat aksi militer pada 14 Agustus. Mohammed Morsi masuk ke jajaran petinggi Ikhwanul Muslimin, gerakan Islamis yang dilarang selama beberapa dekade di bawah pemerintahan Husni Mubarak, kemudian menjadi kepala partai politik, Partai Keadilan dan Kemerdekaan. Ia menang tipis dalam pemilu pada Juni 2012 dan menjadi presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis. Pemilu yang dianggap bebas dan adil menyusul Revolusi Mesir yang berhasil menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak pada Februari 2011. Sejak itu Morsi ditahan di lokasi yang tidak disebutkan dan dituduh merencanakan serangan di penjara saat pemberontakan 2011 menentang Presiden Hosni Mubarak. Beberapa tokoh senior dari kelompok Ikhwanul Muslimin juga sempat ditahan, termasuk wakil pemimpin kelompok, Khairat al-Shater yang dituduh menghasut. Militer Mesir mengerahkan kendaraan berlapis baja dan buldoser untuk membubarkan kamp pengunjuk rasa. Para pendukung Morsi menggelar unjuk rasa yang menyerukan pengangkatan kembali Morsi sebagai presiden, dengan perhatian tertuju pada markas militer yang diyakini sebagai tempat penahanan Morsi. Berbicara setelah korban mencapai setidaknya 51 orang di luar Markas Militer pada 8 Juli, Partai Keadilan dan Kemerdekaan menyerukan untuk melakukan pemberontakan menentang "mereka yang ingin mencuri revolusi dengan tank". Pada 27 Juli, lebih 70 orang terbunuh dalam bentrok dengan pasukan keamanan di kamp Rabaa al-Adawiya. Pasukan dituduh menggunakan senjata yang dianggap tidak perlu. Sementara kementrian dalam negeri menuduh para pengunjuk rasa memakai senjata api. Kelompok anti-Morsi juga turun ke jalan. Jenderal Sisi mendorong mereka untuk beraksi pada 26 Juli, sekaligus memberikan "mandat untuk melawan segala bentuk kekerasan dan terorisme" kepada tentara. Bahkan sebelum operasi pembubaran kamp, lebih 250 orang terbunuh dalam demonstrasi dan bentrokan dengan pasukan keamanan. Sebagian besar korban jiwa adalah pendukung Morsi. Menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh militer, Jenderal Sisi mengatakan bahwa Adly Mansour akan memimpin selama "masa transisi hingga presiden berikutnya terpilih". Adly Mansour menjelaskan rencana untuk masa transisi termasuk peninjauan kembali konstitusi yang didukung oleh Morsi dan pemilihan parlemen pada awal 2014. Rencana ini ditentang oleh Ikhwanul Muslimin dan juga dikritik oleh partai sayap kiri dan liberal. Jenderal Sisi berjanji untuk "tidak akan mengabaikan satu orang atau satu kelompok pun" dan mendorong memperkuat kaum muda dan mengintegrasikan mereka ke dalam institusi negara". Tetapi ia tidak menyebutkan jangka waktu masa transisi atau peran apa yang akan dijalankan oleh militer.