Bagaimana memangkas jalur pendanaan terorisme di Indonesia?
Indonesia melanjutkan kerja sama dengan Australia untuk memotong jalur pendanaan terorisme di tengah ancaman serangan terorisme yang terinspirasi kelompok ISIS.
Kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan Wiranto dan Jaksa Agung Australia George Brandis, di Jakarta, Kamis (02/02). Kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan Wiranto dan Jaksa Agung Australia George Brandis, di Jakarta, Kamis (02/02), diantaranya menyepakati kerja sama bidang financial technology dan pertukaran informasi intelijen. Kerja sama memangkas jalur atau lalu lintas pendanaan terorisme itu disepakati kedua negara ketika serangan terorisme yang terinspirasi kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau dulu disebut ISIS dianggap sebagai ancaman yang menakutkan. Dalam jumpa pers bersama Jaksa Agung Australia George Brandis, Menteri koordinator politik hukum dan keamanan, Wiranto, mengatakan, kerja sama itu antara lain membahas mekanisme memotong jalur-jalur pendanaan kegiatan teroris. "Kita bersama-sama yakin bahwa terorisme bisa hidup tatkala ada pembiayaan, dari pihak mana pun," kata Wiranto. Kesepakatan kerja sama ini, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari pertemuan otoritas kedua negara di Bali, pada 2016 lalu. Anggota kepolisian melakukan penjagaan sebuah bangunan gereja di Samarinda, 13November 2016, setelah ada serangan bom molotov atas gereja tersebut. Tujuannya, "Kami secara prinsip membahas bagaimana kita bisa memotong jalur-jalur pembiayaan itu," tandasnya. Menurutnya, kedua negara tidak membahas secara spesifik dari negara mana pendanaan terorisme itu berasal. "Pada perkembangan saat ini, aliran dana bisa berasal dari negara mana saja, tetapi kami tahu sumber-sumbernya dari mana" tambah Wiranto. Modus penyaluran dana Dalam kasus terorisme yang melibatkan calon pengebom bunuh diri berjenis kelamin perempuan, DYN, akhir 2016 lalu, temuan kepolisian mengungkapkan pendanaan terorisme itu disalurkan oleh kelompok ISIS di Suriah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan beberapa bentuk kerja sama kedua negara, di antaranya tukar menukar informasi intelijen. Pihaknya juga meminta bantuan Australian Trannsaction Reports and Analysis Center (Austrac) terutama tentang financial technology. Dalam kasus terorisme yang melibatkan calon pengebom bunuh diri berjenis kelamin perempuan, DYN, akhir 2016 lalu, temuan kepolisian mengungkapkan pendanaan terorisme itu disalurkan oleh kelompok ISIS di Suriah. Ditanya berapa dana yang diduga terkait kegiatan terorisme serta siapa yang menerimanya, Kiagus Ahmad menolak menjawab. "Ini namanya (informasi) intelijen, tak boleh disebut," katanya kepada BBC Indonesia, usai acara penandatangan kerja sama. Tetapi, mantan Ketua PPATK periode sebelumnya, Muhammad Yusuf, mengungkapkan kepada BBC Indonesia, sebagian dana itu berasal iuran antar sesama anggota dan memanfaatkan dana ilegal. "Kalau itu sifatnya pengumpulan dana di antara mereka sendiri, mereka menghindari proses perbankan, sehingga by cash (pembayarang langsung)," kata Muhammad Yusuf, dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kamis (02/02) malam. Analisa PPATK juga menyebutkan sebagian dana itu juga berasal dari Timur Tengah dan biasanya terkait wilayah konflik di Indonesia, ungkap Yusuf . Di masa periodenya, lanjut Muhammad Yusuf, pihaknya juga memperhatikan khusus aliran dana dari orang-orang atau keluarganya yang terkait kasus-kasus terorisme sebelumnya. "Atau organisasinya itu membina kelompok-kelompok yang kita lihat berkecenderungan ke arah itu," ungkap Yusuf. Kesulitan PPATK Lebih lanjut Muhammad Yusuf menyebut beberapa kenyataan yang disebutnya sebagai kesulitan yang dihadapi PPATK (saat dirinya memimpin) dalam mengendus dana untuk kegiatan teroris. Pasukan Densus 88 melakukan penjagaan atas barang bukti terkait tindak teroris di Majalengka, dalam jumpa pers, 30 November 2016 di Mabes Polri. "Manakala mereka memakai virtual money, seperti Bitcoin, atau menggunakan provider yang tidak ada di sini, misalnya, PayPal," jelasnya seraya menambahkan, hal ini rumit dan akan memakan waktu yang tidak sedikit. Kesulitan lainnya, sambungnya, transaksi dana itu jumlahnya sepertinya tidak signifikan sehingga tidak mencurigakan. "Tapi ternyata cukup besar dan ditransfer secara langsung," ujar Yusuf. Masalah lain yang dianggapnya tidak kalah rumit adalah transfer dana itu memanfatkaan yayasan tidak terdafatar serta terletak di suatu daerah terpencil. "Sampai sekarang belum ada instrumen hukum yang pasti tentang yayasan yang bergerak di bidang pendidkkan. Siapa yang mengawasi itu 'kan belum diatur," katanya. Data PPATK yang diungkap di DPR pada September 2016 lalu menyebutkan sejak 2012, ada sekitar 100 transaksi yang diduga terkait dana teroris di Indonesia. Ditaksir jumlah keseluruhannya mencapai Rp8,8 miliar, dana itu sebagian ditransfer dari Australia, Malaysia, Singapura dan Filipina.