Evakuasi korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dihentikan, apa rencana setelah itu?
Setelah menghentikan pencarian korban bencana alam di Sulawesi Tengah, Kamis (11/10), pemerintah berfokus membangun ulang kota-kota yang terdampak selama dua tahun ke depan.
Pemerintah menyatakan daerah terdampak likuifaksi di Sulawesi Tengah tak boleh lagi dijadikan pemukiman. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah segera memindahkan korban dari barak pengungsian ke hunian sementara. Namun kesadaran kolektif tentang kerawanan hidup di daerah penuh potensi bencana alam disebut tak kalah penting dibanding pembangunan ulang pemukiman. Dosen arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Wahyu Setiawan, menyebut hunian sementara semestinya berbentuk bangunan tertutup, bukan barak yang terbuat dari terpal. Wahyu berkata, saat ini terdapat teknologi sederhana untuk membangun rumah semipermanan berbahan kayu. Rumah itu, kata dia, dapat berdiri dalam waktu enam jam jika dikerjakan setidaknya tiga orang dewasa. "Tenda punya umur, tiga bulan sudah sobek. Kalau sobek mereka tinggal di mana? Saya tidak setuju karena barak menghilangkan banyak privasi, korban bisa stres," kata Wahyu. Wahyu merujuk pengalamannya terlibat dalam pembangunan rumah sementara bagi korban tsunami di Calang, Aceh tahun 2004. "Rumah model kayu itu tahan sampai satu tahun karena terbuat dari papan yang layak dan dapat dikembangkan menjadi rumah permanen," tuturnya. Bukan hanya bangunan, Wahyu menyebut hunian sementara juga berperan memperbaiki mental korban bencana alam. Menurutnya, hunian yang layak memungkinkan pengungsi melakukan kegiatan normal sehari-hari, seperti sebelum gempa dan tsunami terjadi. "Di barak mereka akan kehilangan jati diri, stres, tidak melakukan apapun. Melakukan kegiatan biologis saja tidak bisa, itu tidak manusiawi," ujar Wahyu. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana disebut bukan hanya soal bangunan, tapi mengembalikan aktivitas manusia seperti sedia kala. Jumlah pengungsi di Sulteng mencapai 82.775 orang, setidaknya hingga 9 Oktober lalu. Sementara rumah yang rusak berjumlah 67.310 unit. Pemerintah berencana membangun hunian sementara di Kelurahan Duyu untuk pengungsi dari Balaroa, Palu dan kawasan Ngata Baru untuk pengungsi dari Petobo. Balaroa dan Petobo merupakan pemukiman yang hancur akibat likuifaksi. Dua daerah itu, masing-masing diperkirakan awalnya terdiri dari 1.471 dan 2.050 rumah. Sementara itu, pemerintah masih mencari lahan untuk hunian sementara bagi pengungsi dari Jono Oge, daerah yang juga hancur akibat likuifaksi. Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebut hunian sementara akan dibangun setelah Badan Geologi menuntaskan kajian potensi bencana di lahan relokasi. Sutopo berkata, terdapat prosedur yang harus dilewati sebelum hunian sementara dibangun. "Badan Geologi akan meneliti, apakah daerah itu aman dari potensi likuifaksi atau gempa. Lalu Kementerian Agraria mengubah izinnya untuk pemukiman." "Perlu survei. Kementerian Perumahan butuh waktu dua bulan untuk hunian sementara, karena ada ribuan yang harus bangun," kata Sutopo di Jakarta. Pengamat menyebut hunian sementara yang terbuat dari terpal akan berdampak buruk bagi mental dan kesehatan pengungsi. Setiap hunian sementara, kata Sutopo, membutuhkan anggaran sekitar Rp8 juta hingga Rp15 juta. Setelah pemukiman permanen selesai didirikan, rumah semipermanen itu akan dirubuhkan. Sutopo menyebut anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi masih dihitung. Yang jelas, pendanaan akan bersumber dari anggaran kementerian dan lembaga negara, serta pihak swasta yang dikumpulkan ke satu rekening milik Palang Merah Indonesia. "Asalkan semua kementerian dan lembaga berkomitmen, mereka akan mengubah anggaran tahunan, menggesernya untuk Palu. Itu akan diatur Bappenas dan Kementerian Keuangan," ucapnya. Sekretaris Badan Geologi, Antonius Purba, menyatakan lembaganya akan menyelesaikan kajian potensi bencana kawasan relokasi dalam tiga pekan ke depan. Penelitian berbentuk peta itu, kata Purba, tengah dikerjakan 26 peneliti Badan Geologi. "Peta rekomendasi itu harus akurat," ujarnya. Sebanyak 82.775 orang kini tinggal di ratusan titik pengungsian, termasuk anak-anak yang harus menjalani sekolah darurat di tenda-tenda. Bagaimanapun, konsistensi mitigasi bencana merupakan kunci mencegah korban jiwa kembali muncul pada bencana alam yang berpotensi kembali terjadi, kata Ketua Badan Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto. Menurut Eko, pemerintah harus berkomitmen mengosongkan daerah bekas likuifaksi dan tsunami. "Di Aceh, 14 tahun setelah tsunami, dataran pantainya yang semula sudah kosong, sekarang sudah kembali ramai aktivitas manusia," tuturnya. Eko menyebut fakta itu ironis. Ia membandingkannya dengan mitigasi bencana usai tsunami di Sendai, Jepang, tahun 2011. "Pemerintah Jepang mengosongkan dataran pantai yang terkena tsunami. Tak satupun sarana-prasarana yang disisakan di lokasi itu sehingga masyarakat tidak mungkin bisa hidup lagi di situ." "Konsistensi pemerintah dalam penegakan aturan menjadi kunci penting untuk penataan ruang," ujarnya melalui pesan singkat.