Golkar tak ganti Setya Novanto, partai bisa terbelah?
Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memutuskan untuk tidak menggelar Munaslub dan mendukung Setya Novanto, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus e-KTP, untuk tetap menjadi ketua umum partai.
Bukan pertama kali politikus Golkar berpengalaman Setya Novanto menghadapi masalah dan bangkit kembali. Ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, sudah menjadi tersangka dalam dugaan korupsi e-KTP, karena dituduh menerima Rp574 miliar, namun rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memutuskan tetap mendukungnya sebagai ketua umum. Para pimpinan Golkar juga tetap mendukung koalisi pemerintah dan pencalonan ulang Presiden Jokowi pada 2019. "Kondisi subjektifnya bahwa kita menghadapi kompetisi politik ke depan, itu perlu waktu, sementara pilkada serentak 2018, itu tahapannya akan dimulai dari Oktober 2017, pemilihan legislatif saja tahapannya akan mulai di KPU Oktober 2017, sehingga kalau kita menyelenggarakan munaslub sangat tidak menguntungkan konsolidasi organisasi, konsolidasi pemenangan Partai Golkar," kata Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid. Keputusan DPP tersebut, menurut Nurdin, akan disampaikan ke Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan BJ Habibie, dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. Bagaimanapun kesolidan partai Golkar diragukan pakar sosiologi politik dari Universitas Gajah Mada, Ari Sudjito. "Karena memang sejak awal legitimasi politik Setya Novanto itu lemah di kalangan pengurus, karena gagal membangun soliditas sebagai aktor yang mampu merangkul semua pihak," katanya. Patron Namun Ari yakin kemungkinan perpecahan Partai Golkar itu tak akan berdampak pada pemerintahan Jokowi. "Situasi Setnov ini justru memperkuat Golkar membutuhkan cantolan ke pemerintah, daya dukungnya makin tinggi juga karena dia ingin bagaimana mendapatkan perlindungan. Golkar yang butuh pemerintah, patron. Kedua kubu pasti ingin berebut mendekat ke pemerintah," ujar Ari. Kesolidan partai Golkar diragukan oleh pakar sosiologi politik dari Universitas Gajah Mada, Ari Sudjito. Bukan hanya tak tergoyahkan di partai, Setya Novanto juga tetap menjabat ketua DPR. Predikat Setya sebagai ketua DPR dijelaskan Kepala Badan Keahlian DPR, Johnson Rajagukguk, yang mengatakan bahwa status tersangka "tidak berpengaruh terhadap kedudukan selaku ketua DPR" sesuai UU 17 2014 tentang MD3. Bagaimanapun partai utama pendukung Presiden Jokowi, PDI Perjuangan, masih menunggu proses hukum atas Setya Novanto, kata anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu. "Kita masih dalam suasana prihatin, biar ini berjalan sesuai mekanisme yang ada di DPR," kata Masinton seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama. Bukan pertama kali politikus Golkar berpengalaman ini menghadapi masalah dan bangkit kembali. Di sela kunjungan ke Amerika Serikat dua tahun lalu untuk pertemuan parlemen internasional, Setya Novanto hadir dalam kampanye Donald Trump dan mendapat teguran. Dia juga pernah tertangkap meminta saham Freeport dengan mencatut nama presiden dan sempat diberhentikan dari jabatan ketua DPR, walau kemudian berhasil dijabatnya kembali.