Seberapa besar kesempatan kerja bagi kelompok difabel di Indonesia?
Dalam vlognya dengan Surya Sahetapy, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah ingin juga memberikan perhatian agar kesempatan kerja dan fasilitas umum ditingkatkan untuk kaum difabel.
Seorang guru bahasa isyarat di Desa Bengkala, Singaraja, Bali. Selama beberapa generasi, di Desa Bengkala, ada populasi penduduk yang Tuli, dan kini ada 40 dari 3.000 orang penduduknya yang kehilangan pendengaran. Sejak diunggah pada Senin (02/10) lalu di kanal YouTube Presiden Jokowi, vlog dengan Surya - seorang difabel tuli yang "kurang senang dengan istilah tunarungu" yang juga putra dua artis senior Indonesia, Ray Sahetapy dan Dewi Yull- sudah ditonton 70.306 kali. Namun kenyataannya, inklusivitas di bidang kesempatan kerja dan fasilitas umum, seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, masih cukup terbatas. Meski pemerintah sudah menerapkan UU No.​4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mewajibkan penyedia kerja memberikan kuota satu persen bagi difabel sebagai bagian dari tenaga kerja mereka -- dan kemudian diperkuat dengan UU Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 2016 yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara mempekerjakan difabel paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerjanya--namun masih sedikit perusahaan yang mengetahui aturan tersebut. Vlog Presiden Jokowi bersama Surya Sahetapy. Hal ini diungkapkan oleh Rubby Emir, CEO Kerjabilitas, sebuah situs pencari lowongan pekerjaan bagi difabel yang berbasis di Yogyakarta. Setiap harinya, menurut Rubby, timnya akan menghubungi perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan, baru kemudian mereka akan menanyakan atau mencocokkan, apakah kira-kira lowongan tersebut bisa menerima pekerja difabel. Jika iya, baru mereka akan mengumumkannya di situs Kerjabilitas. 7.000 difabel pencari kerja "Kisaran dari persentase tingkat kesadaran perusahaan terhadap aturan undang-undang (kewajiban mempekerjakan difabel) kecil banget, mungkin kurang dari lima persen," kata Rubby. Maka mau tak mau tim Rubby harus mengambil fungsi advokasi, memberi informasi bahwa kelompok difabel bisa melakukan pekerjaan yang ditawarkan, dan kemudian mendorong perusahaan untuk membuka lowongan tersebut bagi difabel pencari kerja. Sejak berdiri pada 2015 lalu, kini sudah ada 7.000 difabel pencari kerja yang mendaftar di Kerjabilitas, sementara hanya 1.000 perusahaan atau pemberi kerja yang terdaftar. Situasi ini juga semakin dipersulit karena tidak setiap hari perusahaan-perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan, sehingga secara umum, menurut Rubby, masih jauh lebih banyak pencari kerja daripada lowongan yang tersedia. Tampilan situs pencari kerja bagi difabel, Kerjabilitas. Jika Rubby membandingkan dengan situs pencari kerja yang populer, situs tersebut sudah memiliki jutaan pengguna dan penyedia kerja. "Jumlah rata-rata job aktif harian sekitar 4.000 (lowongan). Kita di sini volumenya kecil banget, satu hari, untuk peluang pekerjaan aktif yang sudah dipastikan bisa diakses oleh teman-teman difabel, paling banyak 50 per hari," kata Rubby lagi. Dalam dua tahun berdiri, Kerjabilitas sudah memberi akses pekerjaan pada 150 anggotanya. Hampir seluruh karyawan di Kafe Fingertalk merupakan tunarungu. Jenis pekerjaan yang ditampilkan di situs tersebut cukup beragam, seperti developer, programmer, desainer grafis, staf statistik, administrasi, atau akuntansi. Tetapi, menurut Rubby, lowongan-lowongan yang ditampilkan di Kerjabilitas juga diumumkan di situs pencari kerja non-difabel. Dan dalam proses perekrutan, meski kandidat difabel bisa bersaing dari sisi kualifikasi dan dipanggil untuk wawancara, namun saat pengambilan keputusan untuk memilih kandidat, "hampir bisa dipastikan" kandidat difabel akan tersingkir karena stigma yang masih kuat tentang kemampuan kerja kelompok difabel. "Hanya beberapa kelompok perusahaan yang menerapkan semacam diskriminasi positif dalam perekrutan," kata Rubby. Memang, Kerjabilitas juga menampilkan lowongan pekerjaan yang eksklusif bagi kelompok difabel, tapi lowongan seperti ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan lowongan 'umum' yang kemudian juga diumumkan sebagai lowongan inklusif. Bukan hanya soal akses terhadap kesempatan kerja, dari sisi aksesibilitas terhadap angkutan umum dan fasilitas publik, kelompok difabel pun masih kesulitan. Pada 2015 lalu, LBH Jakarta mengeluarkan penelitian yang memberi pemeringkatan indeks aksesibilitas fasilitas publik bagi kelompok difabel di DKI Jakarta. Penelitian ini termasuk yang pertama untuk menilai seberapa mudah kelompok difabel mengakses transportasi dan layanan publik. Yang dinilai bukan hanya kereta Commuter Line atau TransJakarta, tapi juga gedung-gedung pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan gedung non-pemerintah, seperti mal dan universitas, yang totalnya mencapai 59 tempat. Seorang anak belajar bahasa isyarat di Desa Bengkala, Singaraja, Bali. Sukarelawan dari empat organisasi kelompok difabel berbeda, yaitu Young Voices Indonesia, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, dan Masyarakat Peduli Anak Autis, datang ke lokasi yang diamati. Kereta komuter, tidak aksesibel Fasilitas dalam gedung dan transportasi publik tersebut kemudian diberi nilai dengan sistem IPK. Dari 0-2 mendapat "tidak aksesibel," 2-3,5 artinya "kurang aksesibel"; dan 3,5-4 "aksesibel". Salah satu dasar yang digunakan untuk menyusun kuesioner adalah daftar yang berada dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Relawan mengisi kuesioner dan melihat, ada atau tidak fasilitas buat para difabel. Kesimpulannya, untuk kereta Commuter Line, dari 10 sampel yang diambil, yaitu Stasiun Bekasi, Jatinegara, Jakarta Kota, Bogor, Manggarai, Duri, Tangerang, Serpong, Tanah Abang, dan Senen, hanya mendapat skor 1,29-1,76. Artinya, "tidak aksesibel". Meski semua stasiun yang menjadi sampel sudah punya ubin peringatan dan jalur pemandu serta pintu selebar 90 cm, tapi tidak ada yang punya ram hidrolik, lantai di stasiun yang sejajar dengan kereta, atau alat bantu bidang miring dan rendah. Pada September 2017 lalu, Indonesia menyandang predikat juara umum ASEAN Para Games 2017 karena perolehan medali kontingen 'Merah Putih' tak lagi bisa dikejar pesaing terdekat, yaitu tuan rumah Malaysia. Pada Sabtu (23/09) pagi, Indonesia tercatat telah menyabet 117 medali emas, 69 perak, dan 46 perunggu. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bersyukur atas prestasi kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games 2017 tersebut karena menurutnya, "menebus sekaligus mengobati kegagalan atlet non-difabel pada SEA Games 2017."