Murid, guru dan orangtua kunci pendidikan RI
Presiden dan pemerintah Indonesia yang akan datang memiliki sejumlah tantangan dalam bidang pendidikan.
Wajib belajar di Indonesia selama ini baru sembilan tahun Menurut pengamat pendidikan Neila Ramadhani, terdapat beberapa hal yang perlu segera ditangani oleh pemerintahan yang baru. Ia pun memaparkannya dalam beberapa bagian: Berdasarkan Rancangan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014, periode sekolah, pemberantasan buta aksara dan angka partisipasi sekolah merupakan prioritas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Oleh karena itu, Neila Ramadhani mengatakan jika pemerintah yang akan datang ingin melanjutkan program tersebut, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas guru. "Kalau kita ingin menggunakan tolak ukur yang sifatnya output seperti itu, sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas guru. Jadi, semakin banyak guru yang menguasai atau memahami proses pendidikan, metode pendidikan dengan benar, itu nanti bisa diukur dengan seberapa banyak anak yang makin happy di sekolah." Kesulitan untuk menentukan kadar 'kegembiraan' anak di sekolah diamini Neila. "Kalau ekonomi itu sesuatu yang dapat diukur dengan cepat, kalau pendidikan itu memang merupakan proses yang panjang," ujarnya. Neila juga menjelaskan meningkatkan proporsi guru sehingga terdapat banyak guru di seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kunci untuk memberantas buta huruf. Neila menambahkan wajib belajar sebaiknya harus 12 tahun. Sebab dengan hanya wajib belajar sembilan tahun, siswa belum dapat berpikir secara independen yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia terbatas.