Nelayan, petani rumput NTT 'tak butuh' bantuan Australia
Para petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merugi akibat tumpahan minyak di Laut Timor menegaskan 'tak memerlukan bantuan' Australia seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Julie Bishop.
Pegiat mengatakan puluhan ribu warga NTT terkena dampak tumpahan minyak di Laut Timor pada 2009. Hal ini disampaikan pegiat dan pendamping nelayan dan petani rumput laut, Ferdi Tanoni, yang mengatakan bahwa yang mendesak diperlukan adalah kerja sama untuk melakukan penelitian ilmiah secara independen guna mengetahui dampak kerusakan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi dari tumpahan minyak. "Kami ingin tahu berapa besar kerusakan yang ada, berapa banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat. Itu yang lebih utama, kami tak membutuhkan bantuan dari pemerintah Australia untuk para petani rumput laut. Kami ingin mendapatkan kembali hak-hak kami yang dirampas oleh Australia dan PTTEP," kata Ferdi kepada BBC Indonesia, hari Selasa (07/03). Tumpahan minyak ini berasal dari ledakan di di kegiatan pengeboran minyak Montara di Laut Timor pada 2009 silam. Selama 10 pekan diperirakan 300.000 liter minyak tertumpah ke laut. Pengeboran minyak Montara ini di bawah tanggung jawab PTTEP Australasia, anak perusahaan minyak nasional Thailand. PTTEP sendiri sejak awal membantah klaim bahwa tumpahan minyak dari ladang yang mereka operasikan mencapai perairan Indonesia. Namun klaim itu dibantah oleh Ferdi dan ribuan warga lain di NTT yang terkena dampak dari tumpahan minyak di laut tersebut. Dasar langkah selanjutnya Menlu Bishop mengatakan Kedutaan Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu apa saja yang bisa dilakukan. Kasus Montara ini menjadi salah satu pembicaraan antara Menlu Bishop dan Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, saat keduanya menggelar pertemuan di Jakarta, hari Senin (06/03). Luhut mengatakan sebagai mitra yang baik, pihak Australia mestinya bisa membantu para korban di Indonesia Timur. PTTEP di sisi lain diharapkan bisa membayar ganti rugi kepada ribuan warga yang terkena dampak tumpahan minyak. Menlu Bishop mengatakan, "Kami telah berdiskusi secara terbuka tentang hal ini dan walaupun ini sudah menjadi wilayah pengadilan, Kedutaan Australia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu apa saja yang bisa kami lakukan." Ferdi mengatakan permintaan kajian ilmiah tentang dampak tumpahan minyak Montara sudah disampaikan dan dirundingkan beberapa kali dengan pemerintah Australia namun hingga kini belum ada realisasinya. "Saya hargai komitmen Australia, tapi marilah kita mulai menyeluruh, diawali dengan kerja sama antara pemerintah Australia, Indonesia, dan warga setempat untuk mengetahui secara ilmiah dampak kerusakan dan kerugian (akibat tumpahan minyak)," kata Ferdi. "Kajian ilmiah ini sangat penting sebagai pijakan untuk menentukan skala kerugian, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah perusahaan minyak atau pemerintah Australia," katanya. Kasus ini tengah disidangkan di Sydney dan diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Dalam kasus ini tak kurang dari 13.000 warga mengajukan gugatan ke PTTEP, namun Ferdi menyatakan jumlah warga yang merugi akibat tumpahan minyak di Laut Timor mencapai puluhan ribu.