Covid-19 di Malaysia: Keadaan darurat diterapkan untuk pertama kali dalam 50 tahun, oposisi sebut pemerintah 'ingin terus berkuasa'
Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, atas permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, mengumumkan keadaan darurat nasional, yang berlaku mulai Selasa (12/01) hingga 1 Agustus, dalam upaya memerangi pandemi Covid-19.
Keadaan darurat untuk memerangi pandemi Covid-19 diumumkan oleh Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, hari Selasa (12/01). Dengan penerapan keadaan darurat ini, maka parlemen dibekukan, keputusan yang oleh para pengkritik dikatakan sebagai "upaya pemerintah untuk terus berkuasa". Langkah yang dianggap mengejutkan ini diumumkan satu hari setelah PM Muhyiddin Yassin mengeluarkan pembatasan untuk menekan pandemi, termasuk menutup hampir semua kegiatan bisnis, dan memperingatkan bahwa "sistem kesehatan sudah mencapai tahap kritis". Inilah untuk pertama kalinya dalam kurun lebih dari 50 tahun Malayasia menerapkan keadaan darurat. Dalam pidato di televisi, Muhyidin menyatakan dengan adanya keadaan darurat ini maka parlemen dibekukan dan tidak ada pemilihan umum. Meski demikian, ia menegaskan bahwa "pemerintah sipil akan tetap berfungsi". "Keadaan darurat ... bukan kudeta militer dan jam malam tidak akan diterapkan," kata Muhyidin. Ia menambahkan pemerintah tetap berkomitmen untuk menggelar pemilihan umum begitu pandemi bisa ditangani. Bisa ambil alih rumah sakit swasta Pengumuman pemberlakuan keadaan darurat disampaikan setelah mitra-mitra koalisi penting mulai menarik dukungan, yang dalam situasi normal bisa memicu ambruknya pemerintah dan pemilu harus digelar. PM Muhyiddin Yassin mengatakan keadaan darurat 'bukan kudeta militer dan jam malam tidak akan diterapkan'. Dalam keadaan pandemi seperti ini, sejumlah pihak khawatir ambruknya pemerintah bisa membuat penanganan wabah menjadi lebih buruk. Sejak menjabat perdana menteri, Muhyidin beberapa kali lolos dari mosi tidak percaya. Tapi diyakini ia sekarang telah kehilangan mayoritas. Malaysia berhasil menekan pandemi tahun lalu melalui karantina wilayah, namun begitu dilonggarkan, angka kasus melonjak dan mencatat rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain membekukan kegiatan politik, keadaan darurat juga memberi pemerintah kewenangan untuk mengambil alih rumah-rumah sakit swasta ketika fasilitas-fasilitas pemerintah dinilai kewalahan dan mendapatkan bantuan tambahan dari militer dan polisi, kata Muhyidin. Keadaan darurat bisa dicabut lebih cepat jika tingkat penyebaran virus corona melambat. Sejauh ini, Malaysia mencatat sekitar 138.000 kasus dengan angka kematian 555. Peran parlemen 'sangat penting' Penyelenggaraan pemilu di negara bagian Sabah tahun lalu dituding menjadi pemicu gelombang infeksi baru yang menyebar secara nasional. Hingga awal Januari 2021, Malaysia mencatat sekitar 138.000 kasus Covid-19 dengan angka kematian 555. Namun sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi mengecam keras pemberlakukan keadaan darurat, dengan alasan "karantina wilayah parsial cukup untuk menekan penyebaran virus". Charles Santiago, anggota DPR dari partai oposisi Partai Aksi Demokrasi, mengatakan "keadaan darurat ditujukan untuk membuat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terus berkuasa ketika ia telah kehilangan mayoritas di parlemen". "Peran parlemen dangat penting dalam situasi seperti ini untuk memastikan adanya transparansi, hak asasi manusia, dan demokrasi...," kata Santiago kepada kantor berita AFP. Muhyidin pernah meminta raja untuk memberlakukan keadaan darurat pada Oktober 2020, namun ketika itu tidak diluluskan. Terakhir kali keadaan darurat diterapkan pada 1969 untuk merespons kerusuhan rasial. Malaysia mengalami kekacauan politik sejak Maret 2020 ketika Muhyidin menjadi perda menteri tanpa pemilihan umum menyusul mundurnya Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan ambruknya pemerintahan reformis yang ia bentuk. Mahathir, 95 tahun, memimpin aliansi oposisi dan memanangkan pemilu 2018, menumbangkan koalisi pemerintah yang telah berkuasa selama enam dekade.