Setya Novanto belum lengser, ada apa dengan Golkar?
Kasus korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto dinilai pengamat semestinya bisa digunakan sebagai momentum yang tepat bagi Golkar dalam formasi budaya politik internal mereka, termasuk memulai proses pemilihan ketua umum baru yang akan menggantikan Ketua DPR itu.
KPK sudah menetapkan kembali status tersangka pada Setya Novanto, yang juga kembali mengajukan gugatan praperadilan. Namun rapat pleno Golkar yang berlangsung sampai sembilan jam hingga Selasa (21/11) malam tetap tak berujung pada musyawarah luar biasa selain menunjuk Idrus Marham sebagai ketua umum sementara sampai muncul vonis atas gugatan praperadilan Novanto terhadap KPK menyangkut status tersangkanya. "Menunda dengan alasan menunggu hasil praperadilan artinya Golkar tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk berbenah diri," kata Bawono Kumoro, peneliti Habibie Center. "Dapat diartikan juga, Golkar sangat toleran dengan kasus hukum yang menjerat ketuanya meskipun menggunakan alasan asas praduga tidak bersalah," lanjut Bawono. Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid, menyebut Novanto akan kembali aktif menjadi ketua umum jika praperadilan menyatakan penetapan tersangka yang kedua oleh KPK tidak sah. Akhir September lalu, hakim tunggal Cepi Iskandar memenangkan Setya Novanto dalam praperadilan atas status tersangkanya, namun KPK kembali menetapkan dia sebagai tersangka dan ditanggapi kembali oleh Novanto dengan mengajukan gugatan praperadilan lagi. Dan Nurdin menegaskan jika kelak dia kalah dalam praperadilan kali ini, maka Golkar akan meminta Novanto secara sukarela mengundurkan diri dari posisi pucuk pimpinan partai. Apabila menolak mundur, Nurdin menyebut Golkar akan menyelenggarakan musyarawah luar biasa untuk mencari ketua umum baru. Namun Golkar belum membahas posisi Ketua DPR yang turut disandang Novanto karena -tambah Nurdin- juga menunggu putusan praperadilan. Keputusan yang diambil dalam rapat pleno Golkar itu diambil beberapa jam setelah dua surat bertandatangan Novanto beredar ke publik. Dalam surat bertuliskan tangan dan bermaterai itu, Novanto menolak diberhentikan dari jabatan ketua umum. Idrus Marham dan Nurdin Halid duduk di kepengurusan Golkar setelah Novanto memenangkan Munaslub tahun 2016. Idrus Marham menyebut surat itu tak mendasari konsensus rapat pleno. "Pengurus dimotivasi oleh ideologi. Tanpa ideologi, mungkin mereka tidak akan duduk berjam-jam dan berdiskusi panjang lebar," ujarnya. Rapat pleno Golkar diikuti jajaran pengurus dewan pimpinan pusat dan dewan pimpinan daerah tingkat satu. Misbakhun, politikus sekaligus anggota DPR dari Golkar, menyebut rapat pleno diwarnai sejumlah perbedaan pendapat. Ia mengklaim, perdebatan soal posisi ketua umum menunjukkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan Golkar, "Semuanya didengarkan, pandangan seluruh pengurus." Petinggi Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengklaim hal serupa. "Ini menunjukan partai ini dewasa sekali, berdebat, tukar pikiran, berbeda pandangan dengan suasana dingin dan demokratis," tegasnya. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka untuk kedua kalinya oleh KPK, Novanto memecat dua anggota Golkar yang mendorongnya mundur. Meski demikian, Bawono Kumoro menilai keputusan mempertahankan status quo kepemimpinan Novanto tak lepas dari loyalitas sejumlah pengurus partai beringin kepada tersangka kasus e-KTP itu. Menurut Bawono, saat ini sebenarnya tidak terdapat pengurus Golkar yang menentang Novanto terutama setelah pemecatan terhadap Yorrys Raweyai dan Ahmad Dolly Kurnia yang mendesak Ketua DPR itu mundur. "Novanto menempatkan sejumlah loyalisnya yang bisa membendung kekuatan kubu lain di Golkar yang mengancam posisi politiknya," tutur Bawono. Bawono menilai Golkar bukanlah partai yang prestasi politiknya bergantung pada figur ketua umum, yang berbeda dari Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau PDIP dengan Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, Bawono menyebut faktor 'terlibat kasus hukum dan integritas' yang disandang ketua umum Golkar bisa jadi akan mempengaruhi elektabilitas partai beringin tersebut yang berkuasa sepanjang masa pemerintahan Orde Baru lalu. Setya Novanto dinilai mempertahankan jabatannya melalui sejumlah loyalis yang menjabat posisi strategis di Golkar. Dalam tiga pemilu legislatif terakhir, suara dan perolehan kursi Golkar di DPR terus menurun. Pada tahun 2004 Golkar meraup 129 kursi namun dua pemilu berikutnya jumlah kursi mereka turun menjadi 106 pada 2009 dan 91 pada 2014. "Bisa saja pada pemilu 2019 Golkar tenggelam, misalnya untuk pertama kali mendapatkan suara di bawah sepuluh persen. Kalau itu terjadi, Partai Golkar bisa disebut mengalami malapetaka," ucap Bawono. Selama 2017, terdapat tujuh politikus Golkar yang terseret kasus korupsi, antara lain Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, dan Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno.