Apakah tayangan TV tentang poligami eksploitatif dan tidak mendidik?
Penayangan tentang poligami di televisi dikritik gabungan masyarakat sipil perempuan Indonesia sebagai eksploitatif dan tidak mendidik.
Tayangan yang menggembor-gemborkan poligami melanggar UU fungsi penyiaran, kata LBH Jkarta. Kasus yang disorot antara lain kesaksian tujuh istri Eyang Subur, yang dituduh berprofesi sebagai paranormal. Kesaksian para istri itu dianggap menggambarkan poligami di Indonesia sebagai hal yang positif dan lumrah. Dwi Rubiyanti Kholifah dari The Asian Muslim Action Network mengatakan "Efeknya (penayangan) selain menjustifikasi perilaku buruk suami, perempuan seakan disalahkan. Ini sangat berbahaya kalau tidak dijaga." Sementara itu, Muhammad Isnur dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai tayangan yang menggembar-gemborkan poligami pada dasarnya telah melanggar UU Nomor 32/2002 pasal 5, tentang fungsi penyiaran yang diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. "Dua pelanggaran ini cukup bagi LBH Jakarta untuk memperingatkan penyelenggara penyiaran untuk segera menghentikan tontonan ini," kata Isnur. Pelaku media juga dianggap melanggar Undang-Undang No 7/ 1084 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), khususnya pasal 16 tentang perkawinan dan hukum keluarga. Para pegiat meminta Komisi Penyiaran Indonesia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Informasi untuk aktif dalam menghentikan tayangan yang dianggap mendorong poligami. Apa komentar Anda tentang tayangan yang dianggap menggembar-gemborkan poligami ini? Apakah perlu dikurangi atau diimbangi dengan komentar penentang poligami atau dihapuskan sama sekali? Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan, dan jangan lupa nama serta asal kota. Sertakan nomor telpon bila Anda bersedia dikontak BBC untuk merekam komentar Anda.