Tak punya e-KTP atau tak terdaftar, bisakah mencoblos di pilkada?
Saya baru menyadari nama saya tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2017, meskipun telah memiliki KTP elektronik (e-KTP), dua hari menjelang pilkada.
Apakah saya tetap bisa menggunakan hak suara? Agak lega ketika saya akhirnya bertemu Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelurahan Kebon kacang, Jakarta Pusat, Iman Suwandi. KTP elektronik saya terdaftar di kelurahan ini. "Tidak usah khawatir, masih bisa memilih. Caranya langsung datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan, bawa e-KTP nya. Tapi baru bisa menyoblos di satu jam terakhir pemberian suara, atau mulai pukul 12 siang," kata Iman. Di ruangannya yang terletak di lantai tiga gedung Kelurahan Kebon Kacang itu, Iman juga menuturkan pemilih yang memiliki e-KTP tetapi tidak terdaftar dalam DPT, hanya bisa mencoblos sesuai dengan RT/RW alamat yang tertera di identitas. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelurahan Kebon kacang, Jakarta Pusat, Iman Suwandi, di ruang kerjanya. Saya penasaran, mengapa saya tidak terdaftar di DPT? Iman mengatakan "pada saat pemutakhiran data pemilih, petugas datang dari pintu ke pintu untuk memastikan apakah orang yang namanya terdaftar di e-KTP masih berdomisili di sana, ataukah sudah meninggal dunia atau pindah. "Kemungkinan Mas tidak ada di rumah saat orangnya mendata." Penduduk yang memiliki e-KTP tetapi tidak terdaftar di DPT bisa mencoblos mulai pukul 12.00 hingga 13.00. Memang, saya sudah lebih enam bulan terakhir pindah tempat tinggal dari alamat di KTP, meskipun tetap dalam RT/RW yang sama. Tak punya e-KTP Situs resmi KPU DKI Jakarta menunjukkan jumlah total pemilih di Jakarta mencapai 7.108.589 orang. Di kelurahan Kebon Kacang sendiri ada 18.386 pemilih yang akan memberikan suara di 28 TPS. Dengan semakin dekatnya hari pencoblosan, semakin banyak pula warga yang datang ke ruangan Iman yang tanpa pendingin udara dan berukuran sekitar 3x5meter itu. Suasana kantor PPS Kelurahan Kebon Kacang yang ramai didatangi warga. "Minggu lalu sepuluh, minggu ini setiap hari ada 20-an orang yang datang bertanya ini-itu," katanya. Selain calon pemilih yang tidak terdaftar di DPT seperti saya, Iman juga menghadapi mereka yang ingin mencoblos, tetapi tidak memiliki e-KTP, salah satu syarat penting Pilkada 2017 ini. Misalnya Tresya. "Saya sudah bolak-balik lebih delapan kali, lebih dari delapan bulan terakhir, tetapi e-KTP saya belum jadi-jadi juga. Saya jadi was-was tidak bisa nyoblos," keluh Tresya. Tresya (kiri) dan suaminya was-was tidak bisa mencoblos karena belum memperoleh KTP elektronik. Padahal perempuan penduduk DKI Jakarta dan berasal dari Indonesia timur itu, ingin sekali ikut serta dalam Pilkada. "Itu kan hak semua warga negara ya. Kalau saya tidak memakai hak saya, berarti saya bukan warga negara yang baik." Namun, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, menegaskan "semua penduduk DKI (walau tidak punya e-KTP) berhak memberikan hak suaranya di TPS." Ilustrasi warga yang memberikan suaranya di TPS. Mereka yang belum punya e-KTP, tetapi merupakan penduduk Jakarta dan memiliki 'KTP biasa' DKI Jakarta, tinggal meminta surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat dan datang ke TPS dengan membawa surat tersebut "disertai Kartu Keluarga". Banyak yang tidak punya e-KTP Tresya tidak sendiri. Berdasarkan data pemerintah provinsi DKI Jakarta, terdapat 71.000 penduduk DKI yang belum mempunyai e-KTP. Sejalan dengan Sumarno, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan "tidak ada kaitannya antara tidak punya e-KTP dan tidak mencoblos. Saya pastikan itu. Hak mereka tidak akan hilang. Banyak informasi sesat yang beredar." Menurutnya, meskipun angka penduduk yang belum memiliki e-KTP cukup tinggi, "tetapi mereka itu sudah dicari, banyak yang tidak ada. Kami sudah datangi apartemen-apartemen, ke kelurahan, RT, RW." Zudan menduga kebanyakan dari 71.000 penduduk itu "belum tentu ada di Jakarta. Mereka mungkin telah pindah ke tempat lain, ke Bekasi, Kalimantan, atau ke luar negeri, dll, tetapi tidak lapor. Dan yang pasti, bagi mereka yang ada di Jakarta, toh bisa pakai surat keterangan dari Dukcapil untuk bisa memilih." Meskipun surat keterangan Dukcapil ini menjadi solusi bagi masyarakat yang belum punya e-KTP untuk tetap bisa memberikan hak suara, Veri Junaidi, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe), menilai surat itu rawan diselewengkan. "Pertanyaannya apa memang benar nanti dari surat keterangan yang dikeluarkan itu, orangnya beneran ada atau tidak. Kedua, apakah nanti surat keterangan yang ada dipalsukan, sehingga pada hari pemilihan, ada yang bisa memilih padahal sebenarnya tidak punya hak," ceritanya. Menurut Veri, saat ini DKI Jakarta telah mengeluarkan lebih dari 57.000 surat keterangan itu. Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta saat debat yang diselenggarakan KPU. Namun, dengan berbagai kendala yang dihadapi calon pemilih, saya dapat rasakan langsung semangat mereka menyala-nyala untuk bisa memilih. Setidaknya itulah yang saya rasa di ruangan Iman, yang tidak kunjung henti didatangi warga.