‘Kebangkitan’ bioskop independen di Indonesia
Gedung bioskop di perempatan Senen, Jakarta Pusat itu, masih berdiri, dengan berbagai poster film-film baru. Namun, sudah tak ada lagi film yang diputar--baru atau pun lama.
Salah satu bioskop milik Djonny Syafruddin di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bioskop ini tergolong independen alias di luar jaringan Grup 21, CGV Cinema, dan Cinemaxx. Grand Theater, bioskop terakhir di Jakarta di luar jaringan grup besar itu, akhirnya berhenti beroperasi sejak Januari 2017 lalu. Kisah Grand Theater yang merupakan nafas terakhir bioskop independen di Jakarta, menandai dominasi tiga perusahaan saja: Grup 21, CGV Cinema, dan Cinemaxx. Dari 1.200-an layar bioskop di seluruh Indonesia, ketiganya menguasai 93% layar. Adapun sisanya merupakan layar bioskop independen yang hanya bisa ditemui di luar Jakarta. Menurut ketua gabungan perusahaan bioskop seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin, bioskop independen sulit bersaing dengan bioskop jaringan lantaran sebagian besar masyarakat di Jakarta lebih memilih menonton di bioskop jaringan. Salah satu kendalanya, bioskop independen nyaris mustahil mengambil lokasi di mal-mal dan gedung-gedung pertokoan yang ramai, seperti layaknya bioskop Grup 21, CGV Cinema, dan Cinemaxx. Karena itu, bioskop independen, kata Djonny, menyasar ke masyarakat daerah. "Kalau film sama, harga karcisnya beda. Kalau di daerah kan harga karcis paling Rp25.000, kalau malam minggu Rp30.000. Kalau kita jual Rp50.000, daya beli masyarakat di daerah tidak bisa," kata Djonny. Bioskop independen di Cilacap, Jawa Tengah. Investasi satu bioskop independen mencapai Rp2,5 miliar. Era kebangkitan Faktor penting hancurnya bisnis bioskop kecil adalah karena dulu film didistribusikan hanya dengan pita seluloid yang terbatas. Di masa lalu, rol film dibagikan terlebih dulu ke bioskop besar, sedangkan bioskop independen baru mendapat jatah berminggu hingga berbulan kemudian. Akibatnya, jumlah bioskop merosot drastis. Djonny mencatat era 1991-2002 merupakan masa keterpurukan bagi usaha perbioskopan di Indonesia. Jumlah bioskop tahun 1990 yang mencapai 2.600, melorot menjadi tinggal 264 bioskop dengan 676 layar pada 2002. "Yang tergerus itu dulu, waktu seluloid itu. Itu mati. Bioskop saya ada di Bekasi, ada di Jakarta, habis. Mati semuanya," kata Djonny. Proyektor digital di salah satu bioskop independen milik Djonny Syafruddin. Kini, dengan teknologi digital, film-film dapat diputar di semua bioskop secara serentak tanpa menunggu giliran. Dampaknya, di tengah kepungan tiga perusahaan besar, sejumlah bioskop independen berusaha berkembang. Hal ini, menurut Djonny Syafruddin, disebabkan film-film kini tak lagi bergantung pada pita seluloid. "Setelah lima tahun belakangan ini, dengan terjadi digitalisasi, baik proyektor maupun sound system, justru ini kebangkitan. Karena digital, film main serentak. Mau di Senayan, Pondok Indah, sampai Banjarnegara, sama filmnya. Terjadi revolusi perbioskopan," cetus Djonny. Berkat revolusi itu, bisnis bioskop independen terselamatkan. Djonny sendiri mengaku memiliki enam bioskop yang tersebar dari Semarang, Jawa Tengah, hingga ke Pangkal Pinang di Pulau Bangka. Kualitasnya pun dibuat tak kalah dengan bioskop jaringan. Investasi membuat satu bioskop mencapai Rp2,5 miliar. Nilai tersebut mencakup proyektor seharga Rp750 juta, tata suara Rp400 juta, dan kursi seharga Rp2 jutaan per unit. Besaran investasi itu, menurut Djonny, mencapai titik impas selama tiga hingga empat tahun. "Tapi itu tergantung filmnya," ujarnya. Ruang tunggu bioskop independen non-jaringan di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Hal lain yang juga menentukan omzet bioskop adalah masa liburan. Djonny bisa meraup untung ketika masa libur Idul Fitri karena banyak orang mudik ke kampung halaman. Naik-turunnya penghasilan pun bisa ditakar setiap pekan. "Paling ramai tentu akhir pekan. Senin paling sepi. Omzet bisa turun 45% pada hari Senin," ucapnya. Adapun penghasilan bioskop dihitung dari jumlah tiket yang laku, dipotong 10% untuk pajak, dan sisanya dibagi dua dengan pemilik film atau importir film. Bioskop mini Selain bioskop independen, adas pula ada bioskop-bioskop mini yang berkapasitas 10 hingga 40 penonton. Yang jenis ini muncul di beberapa sudut Jakarta. Namun, berbeda dengan bioskop independen yang menyasar masyarakat di luar Jakarta, pangsa pasar bioskop mini adalah kaum muda dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang kurang puas dengan pilihan film-film di bioskop jaringan besar. Salah satu ruangan di Paviliun 28, Jakarta, yang merupakan restoran sekaligus bioskop mini. Paviliun 28 di Jakarta, misalnya. Dengan modal sekitar Rp1 miliar, bioskop mini ini didirikan sejak Juni 2015 ini menyatu dengan restoran dan kafe. "Sulit kalau bisnis bioskop murni mengandalkan filmnya sendiri. Modul bisnis kita adalah pusat kreatif di mana orang-orang bisa nongkrong, makan, dan minum. Nah, pemasukan dari makanan dan minuman itu yang bisa mendukung bisnis (bioskop) ini," papar Eugene Panji, pemilik Paviliun 28. Dengan berkapasitas 40 penonton, Paviliun 28 dikunjungi beragam kalangan. Sebagian besar, menurut Eugene, memang ingin menyaksikan film yang berbeda, seperti film independen atau lazim disebut film indie serta film non-Hollywood, kebanyakan film Eropa, Amerika Latin dan Asia. Eugene juga berinisiatif membuat program unik, yaitu acara menonton bagi penyandang tunanetra. Caranya, memasangkan setiap penyandang tunanetra dengan seseorang yang bisa melihat dan menjelaskan adegan demi adegan. Program itu dulu bernama Bioskop Bisik, kini bertajuk Blind Date. Pengunjung bioskop mini seperti Paviliun 28 memang tidak semassal penonton bioskop jaringan besar. Kendati demikian, mereka adalah pengunjung yang setia lantaran hobi yang sama dengan para pengelola: menonton film dan membahas serta mendiskusikannya. Ian adalah salah satunya. Pria itu rajin mengunjungi bioskop mini di Jakarta, antara lain Kineforum (di kawasan TIM), Kinosaurus (Kemang), dan Paviliun 28, lantaran film-film independen yang disukainya tidak diputar di bioskop-bioskop jaringan besar. "Di bioskop alternatif ada festival film, menampilkan film-film pendek yang dibuat oleh sutradara yang tidak mainstream. Ini adalah satu-satunya cara menonton film mereka, tutur Ian. "Di bioskop tersebut, juga suka diadakan diskusi dengan sutradara pembuat film yang sedang ditayangkan. Saya jadi bisa bertanya apa yang ada di kepalanya saat membuat film," tambah Ian. Untuk bisa menikmati film di bioskop mini, penonton merogoh kocek sebesar Rp25.000 hingga Rp50.000. "Sebenarnya dari sisi harga, jatuhnya jadi sama dengan harga tiket bioskop jaringan di Jakarta," kata Tazia, seorang pekerja lembaga swadaya masyarakat. Di LSM tersebut, Tazia sehari-hari menangani penyebaran informasi melalui media, termasuk film. "Harga karcis tak berbeda. Tapi saya suka dengan aspek pembuatan film, yang bagi saya itu menarik. Di bioskop independen, saya bisa mendiskusikan hal-hal tersebut dengan sutradaranya. Itu kan tidak bisa didapatkan di bioskop jaringan besar," kata Tazia. Kapasitas penonton di Paviliun 28 mencapai 40 orang. Namun, operasional bioskop mini ini ditopang oleh bisnis restoran yang menyatu di dalam satu gedung. Pertambahan layar Seiring dengan meningkatnya bioskop jaringan besar, bioskop independen, dan bioskop mini, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, berharap jumlah layar bisa bertambah menjadi 4.000 unit pada 2019: Triawan mengibaratkan pertambahan layar bioskop dengan kenikmatan menyantap nasi goreng. "Menyantap nasi goreng itu paling enak selagi hangat, ya kan? Nah, film juga sama. Menonton film itu paling enak ketika film itu baru dirilis. Maraknya film sebulan-dua bulan di awal. Bagaimana kita bisa mencapai angka penonton yang tinggi kalau jumlah layarnya hanya 800, karena tidak mungkin 1.200 layar memainkan film yang sama," kata Triawan. "Mana bisa kita meraih 10 juta penonton atau 20 juta penonton kalau layar tidak ditambah," imbuhnya. Berdasarkan data yang dihimpun Bekraf, jumlah penonton film Warkop Reborn sebanyak 6,8 juta orang adalah yang terbesar untuk film Indonesia. Harapan Triawan Munaf disambut baik aktor terkemuka, Reza Rahadian. Namun, saat dihadapkan pada perhitungan bisnis, dia memilih realistis: "Saya percaya bahwa adanya bioskop-bioskop independen membantu sekali untuk orang menjangkau film Indonesia. Namun, untuk membuat satu bioskop di satu tempat, lama balik modalnya. Jadi harus dipikirkan betul titik di mana bioskop itu dibangun," tutup Reza.