Becak di Jakarta dan 'kontrak politik' Gubernur Anies Baswedan
Rencana pembuatan jalur khusus becak oleh pemerintah DKI Jakarta mulai memicu datangnya pengemudi becak dari luar Jakarta.
Kedatangan becak dari luar Jakarta dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Begitulah kesaksian, Aminudin, salah seorang pengemudi becak yang biasa mangkal di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pekan lalu, tuturnya, sejumlah pengemudi becak dari luar Jakarta berkumpul di Bandengan, Jakarta Barat. "Kemarin datang dari Indramayu satu truk di Bandengan, tapi suruh langsung diusir, dipulangin lagi ke sono," ujar Aminudin ketika ditemui BBC Indonesia di tempat dia biasa mangkal, Minggu (28/01). Namun, kedatangan becak dari luar Jakarta sudah dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyebutkan foto kumpulan becak yang beredar merupakan bagian dari kegiatan pendataan becak di Jakarta oleh dinas perhubungan yang melibatkan Serikat Becak Jakarta. "Jadi itu bukan becak berbondong-bondong datang, itu memang becak yang ada di Pekojan. Jadi dilakukan pendataan, didata namanya, becaknya, kemudian diberi stiker di becaknya supaya terindentifikasi. Karena dalam rangka mendata berapa sebenarnya jumlah yang beroperasi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/01). Pemerintah provinsi DKI Jakarta memang mulai melakukan pendataan jumlah becak di Jakarta sejak akhir pekan lalu. Pengemudi becak mulai tergerus oleh moda transportasi yang lebih modern seperti bemo, bajaj, dan ojek online Becak 'masih diperlukan' Rencana untuk menghidupkan lagi becak sebagai salah satu moda transportasi di Jakarta, menurut Gubernur Anies, karena masih diperlukan oleh ibu-ibu di kawasan kampung-kampung Jakarta yang berbelanja di pasar namun tidak dapat memanfaatkan ojek ataupun angkutan kota karena banyaknya barang bawaan. Ide ini disambut hangat oleh beberapa pengemudi becak yang mangkal di Tambora, Jakarta Barat. Salah satunya, Dasuki yang mengaku sudah mengayuh becak di ibukota selama lebih dari 30 tahun. Tiap harinya, Dasuki mengantarkan penumpang usai mereka berbelanja di kawasan Glodok menuju rumah mereka tak jauh dari situ dengan bayaran, menurutnya, tak seberapa. "Kadang Rp25.000, kadang Rp15.000. Kadang nggak dapat, tapi saya senang sekali karena kalau kerja lain nggak bisa, nggak mampu tenaganya," ujar Dasuki kepada BBC Indonesia ketika ditemui di pangkalan becaknya, Minggu (28/01). Tiap hari, Dasuki mengantarkan penumpang yang berbelanja di kawasan Glodok menuju rumah mereka yang tak jauh dari situ. Namun rekannya, Aminudin, menuturkan setelah diumumkannya rencana pengoperasian kembali becak di Jakarta, maka pengemudi becak dari daerah mulai berbondong-bondong menyerbu ibu kota. "Kemarin datang dari Indramayu satu truk di Bandengan, tapi suruh langsung diusir, dipulangin lagi ke sono," jelas pria yang berasal dari Tegal itu. Ia sendiri mengakui keberatan dengan serbuan pendatang baru, "Saking banyaknya becak. Ya pokoknya yang ada aja, jangan tambahin lagi." Sementara itu Koordinator Serikat Becak Jakarta, Rasdulah, melihat persaingan akan semakin ketat dengan kedatangan para penarik becak dari luar Jakarta karena selama ini saja mereka sudah terhimpit oleh moda angkutan yang lebih modern seperti ojek online, bajaj, dan bemo. "Sudah banyak saingan, ada gojek, grab (ojek online), bajaj, bemo yang baru, terus yang mau naik siapa. Jadi yang dirugikan teman-teman kita yang lama di sini." Aminudin yang sudah mengayuh becak di ibu kota sejak 1980-an tak rela mata pencahariannya diganggu 'pendatang baru' Dia juga mengingatkan kembali 'kontrak politik' dari Anies Baswedan pada masa kampanye dengan pengemudi becak Jakarta. "Sedangkan kontrak politik dengan pak Anies kan bukan becak pendatang yang baru datang dari kampung, tapi becak yang sudah di sini," imbuhnya. "Jadi yang dirugikan adalah teman-teman kita yang sudah lama di sini. Sedangkan kontrak politik dengan pak Anies kan bukan becak pendatang yang baru datang dari kampung, tapi becak yang sudah di sini,"Musala di halte bus Transjakarta: Apa komentar pengamat dan pengguna? Apa kontrak politik itu? Rasdulah menjelaskan dalam surat perjanjian yang ditandatangani bersama dengan Anies Baswedan sebelum terpilih sebagai gubernur, pengayuh becak di Jakarta akan memberikan suara kepada Anies dalam pemilihan gubernur Jakarta yang digelar 2017 lalu. "Jadi kalau misalnya bapak jadi, terus bapak duduk di kantor gubernur, saya duduk di becak, tapi tidak 'digaruk' gitu bagaimana pak? Kalau bapak siap, saya akan kerahkan temen-temen kita untuk dukung bapak," Persyaratan itu, menurut Rasdullah, kemudian disanggupi oleh Anies. "Terus kita kumpul tuh kontrak politik, terus akhirnya pak Anies tanda tangan, baru kita kerahkan anggota." Setelah Anies menjadi gubernur, ia mendatangi Anies untuk menagih janji politik itu dan dipenuhi dengan persyaratan becak yang diizinkan beroperasi adalah becak tertentu. "Maksudnya tertentu itu adalah yang di pangkalan-pangkalan yang sudah ada. Kalau tidak ada ya jangan dibuat pangkalan." "Nah makanya sekarang saya sedang buat pemetaan dan pendataan ini," imbuhnya. Pendataan penarik becak Dinas Perhubungan Jakarta bekerja sama dengan Serikat Becak Jakarta mulai melakukan pendataan di 11 wilayah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, mulai Kamis (25/01). Hingga kini, 1.300 pengemudi becak sudah terdata. Rasdulah menuturkan selain pendataan, saat ini mereka juga melakukan pemetaan untuk menentukan zonasi pengoperasian becak. Nantinya, pengemudi becak resmi akan diberi kartu anggota dan becaknya akan dipasangi stiker. "Yang sedang dilakukan itu di Telogong, Muara Baru, Pejagalan, Tanah pasir, Jelambar, di Jakarta Barat dan Utara," ujarnya. Pengemudi becak di kawasan Roa Malaka, Tambora, mengaku sudah melakukan pendataan dengan menyerahkan salinan KTP. Sementara itu, pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengkritisi kebijakan Anies yang dianggap hanya sekedar 'memenuhi kontrak politik'. Dia menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pekerjaan lain kepada penarik becak yang beroperasi di Jakarta, seperti yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Jadi pemetaan harusnya bukan hanya sekedar memenuhi janji politik. Saran kita adakah yang lebih mulia ketimbang menawarkan becak? Kalau mau belajar dari Bu Risma, tukang becak dibantu, difasilitasi untuk tidak menjadi tukang becak." Melanggar perda Bagaimanapun pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, memandang wacana untuk melegalkan pengoperasian becak di ibu kota adalah kebijakan yang tidak tepat karena akan bertentangan dengan peraturan daerah. "Dalam Peraturan Daerah (Perda) No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban, becak adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan lagi bahkan diharamkan di Jakarta," jelas Yayat. Selain itu, dalam Perda No.5 Tahun 2014 yang mengatur soal pembinaan sistem transportasi, becak bahkan tidak dimasukkan ke dalam moda angkutan umum. "Jadi dalam konteks transportasi, jelas becak tidak ada ruang lagi di Jakarta," tegasnya. Dia menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi pekerjaan lain kepada penarik becak yang beroperasi di Jakarta, sepeti yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Ada dua peraturan daerah yang pada prinsipnya melarang becak beroperasi di Jakarta. "Jadi pemetaannya itu harusnya bukan hanya sekedar memenuhi janji politik, saran kita adakah yang lebih mulia ketimbang menawarkan becak? Kalau mau belajar dari Bu Risma, tukang becak dibantu, difasilitasi untuk tidak menjadi tukang becak. Salah satu hal yang bisa dilakukan di ibu kota, tambahnya, adalah dengan mengalihkan pengemudi becak sebagai petugas pemelihara sarana dan prasarana umum, seperti pasukan oranye. "Kalau bisa merekrut orang lebih banyak dengan gaji UMR yang sebesar Rp 3,6 juta [per bulan], itu lebih bagus." "Ditempatkan sebagai petugas kebersihan trotoar, misalnya. Trotoar kita makin bertambah banyak, tapi kotor." Selain itu mereka bisa diikut-sertakan dalam program padat karya untuk rehabilitasi perkampungan dengan gaji harian atau memfasilitasi mereka dalam program Pemda DKI untuk usaha kecil, OK-OCE. "Walaupun tidak jadi dijanjikan latihan pemberdayaan, paling penting mereka diberikan ruang untuk dijadikan semacam tenaga terlatih di tingkat kelurahan atau di setiap RT/RW yang bisa dimanfaatkan dalam konteks sebagai tenaga lapangan untuk membantu penataan," jelas Yayat Supriatna.