Hamka Yandhu didakwa terima suap
Iming-iming pemberian suap dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 oleh Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004, sudah muncul sejak sebelum pemilihan dilakukan.
Hamka Yandhu didakwa menerima uang suap ketika menjadi anggota DPR Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Hamka Yandhu hari ini. Hamka yang merupakan mantan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, didakwa menerima dan membagikan uang suap setelah terpilihnya Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur BI, pada tanggal 8 Juni 2004. Menurut Jaksa Mohammad Rum, Hamka Yandhu dan sejumlah anggota Fraksi Golkar yang diduga menerima suap sudah diberi tahu secara tidak resmi akan mendapat imbalan suap sebelum pemilihan dilakukan. Dalam rapat rutin kelompok fraksi atau poksi Fraksi Golkar menjelang uji kepatutan Deputi Gubernur Senior BI dilakukan, anggota fraksi Golkar diminta memberikan suara pada Miranda Goeltom karena pemilihan dilakukan melalui voting. "Dalam rapat tersebut Paskah Suzetta menyampaikan hasil konsultasi dengan pimpinan Fraksi Golkar menginginkan agar Poksi mendukung Miranda Goeltom. Dalam rapat tersebut juga ada pembicaraan informal tentang adanya dukungan dana yang akan dikucurkan melalui fraksi,"kata Jaksa M Rum. Menurut Jaksa Penuntut, instruksi fraksi ini kemudian dilanjutkan Hamka Yandhu sehari sebelum pemilihan DGS dengan menemui NN, seorang pengusaha yang menurut Jaksa menyediakan dana sekitar Rp 24 miliar untuk 41 anggota DPR yang memberikan suara pada Miranda. "Terdakwa pada sekitar 7 Juni 2004 menemui NN... Kemudian dikenalkan pada Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo oleh NN. NN mengatakan: saya ingin Pak Arie menyampaikan tanda terimakasih pada anggota dewan," ungkap Jaksa M Rum. Peran para terdakwa Mantan anggota DPR Endin Soefihara diduga menerima suap Peran Hamka menurut Jaksa, adalah mengatur pemberian dana suap tersebut, yang jumlahnya mencapai Rp 7,35 miliar untuk anggota Fraksi Golkar. Hamka sendiri menurut Jaksa menerima Rp 2,25 miliar. Dalam persidangan Hamka Yandhu mengatakan tidak akan menyampaikan keberatan atau eksepsi dalam sidang berikutnya, setelah mendengar dakwaan jaksa tersebut. Namun menurut kuasa hukum Hamka, Hidayat Surya, ini bukan berarti terdakwa mengakui seluruh dakwaan jaksa. "Bukan membenarkan. Itu yang akan dibuktikan dalam persidangan nanti. Yang diterima cuma Rp 500 juta dan itu pun sudah dikembalikan kepada KPK," kata Hidayat. Dalam dua sidang terdahulu, masing-masing Udju Djuhairi dan Endin Soefihara juga didakwa menerima suap dalam kasus yang sama. Udju, mantan anggota Fraksi TNI/Polri, dan Endin, mantan anggota Fraksi PPP, menurut Jaksa juga berperan menerima dana suap dan membagikannya pada sejumlah rekan sesama fraksi setelah Miranda Goeltom terpilih. Terdakwa lain yang juga diadili dalam kasus ini adalah Dudhie Makmun Murod, anggota Fraksi PDI Perjuangan. Meski Miranda Goletom memperoleh 41 suara anggota Komisi IX saat itu, namun KPK baru menetapkan empat terdakwa mantan anggota DPR dalam kasus ini. Sementara itu hal yang paling ditunggu dalam rangkaian persidangan ini antara lain adalah tampilnya Miranda Goeltom serta NN sebagai saksi. KPK telah menjanjikan keduanya dipanggil dalam persidangan, meski tidak disebutkan kapan. Nama Nunun sudah berkali-kali disebut Jaksa sebagai sumber dana suap, namun Jaksa belum pernah membeberkan rincian bagaimana hubungan Miranda Goeltom dengan aliran dana ini. Baik Nunun maupun Miranda sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi sebelumnya.