Prabowo Subianto: 'Saya harus membantu Presiden Jokowi menjaga keamanan'
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan tugas sebagai Menteri Pertahanan "sangat berat" karena harus membantu Presiden menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan.
Usai serah terima jabatan sebagai Menteri Pertahanan, Kamis (24/10), Prabowo Subianto tak banyak bicara terkait dengan persoalan pertahanan negara karena mengaku "baru beberapa jam" menjadi menteri. Dia lantas berjanji untuk meneruskan langkah-langkah yang sudah dirintis eks menhan, Ryamizard Ryacudu. "Saya akan berbuat yang terbaik," katanya. "Tadi beliau (Ryamizard) ingatkan kepada saya, tugas Menhan sangat berat, harus ikut membantu Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan keamanan" kata Prabowo. "Tanpa itu, negara bisa sangat, sangat repot," tegasnya. Dalam sesi tanya jawab, ketika ditanya apakah dirinya akan melanjutkan sebuah program di bidang pertahanan yang sudah dilakukan di masa pemerintahan SBY dan Jokowi, Prabowo mengaku dia akan mempelajarinya. Prabowo dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (21/10) dan diminta membantu kabinetnya. Prabowo tidak menjawab pertanyaan itu dengan alasan dirinya baru beberapa jam menduduki kursi menhan. "Jadi saya tidak mungkin kasih jawaban yang tepat," katanya. "Saya pelajari dan bersama-sama dengan Mabes TNI dengan tiga angkatan. Dengan staf di Kemenhan, staf di Kemenlu, dengan presiden sendiri. Kita akan cari solusi yang terbaik," tambahnya. Dimintai klarifikasi tentang pemberitaan yang menyebut dirinya telah menyerahkan apa yang disebut sebagai 'konsep pertahanan' yang dirancangnya kepada presiden, Prabowo tidak menjawab. "Kalau namanya pertahanan, tidak boleh banyak dipublis," katanya, pendek. Seorang wartawan kemudian bertanya apakah dirinya akan memberi perhatian yang lebih kepada kesejahteraan prajurit TNI, Prabowo tidak bersedia menjawab, karena "belum mempelajari semua masalah". Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan wakil ketua umumnya, Edhy Prabowo (kanan), saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Senin (21/10). "Jadi, saya tidak mungkin memberi jawaban yang tepat. Tapi, perhatian (terhadap prajurit TNI) pasti." Segala persoalan yang masih ada di kementeriannya akan dia pelajari untuk diperbaiki. "Yang baik kita lanjutkan, yang belum disetujui kita nanti cari persetujuan dari mana-mana," lanjut Prabowo. Di hadapan wartawan, Prabowo juga mengatakan dirinya "disambut dengan baik" oleh mantan Menhan Ryamizard Ryacudu dan jajarannya saat serah terima jabatan. "Pak Ryamizard adalah seorang patriot," ujar Prabowo, dalam jumpa pers bersama Ryamizard. Dia kemudian menyebut koleganya itu "kawan lama". "Kami dulu di taruna sama-sama, kompi sama, baraknya pun sama," ungkapnya, seraya melirik ke Ryamizard. "Jadi, semua rahasia saya, beliau tahu," ujar Prabowo, berkelakar. "Jadi jangan banyak dibuka, pak." Keduanya kemudian tertawa ringan. Pesan Ryacudu kepada Prabowo Dalam serah terima jabatan, Ryamizard mengumbar capaiannya selama menjabat sebagai menteri pertahanan. "Kemhan telah berhasil melaksanakan berbagai pembangunan di bidang pertahanan serta mencetak SDM Unggul guna mewujudkan Indonesia Maju," kata Ryamizard dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto di stasiun MRT Lebak Bulus. Keberhasilan yang dimaksud antara lain pemenuhan minimal alat utama sistem senjata TNI, membangun Natuna sebagai pangkalan militer, dan mengirimkan pasukan TNI sebagai bagian dari Pasukan Perdamaian PBB. Menurut Ryamizard, keberhasilan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras bersama seluruh jajaran di lembaganya. Ryamizard Ryacudu berharap program besar Kemhan dengan sasaran yang strategis dan kinerja Kemhan di bidang pertahanan negara yang sudah berjalan baik dalam lima tahun ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Menhan Prabowo Subianto. "Selamat berkarya kepada Menhan Prabowo Subianto," kata Ryamizard. Ryamizard berpesan kepada seluruh pegawai di Kemenhan untuk mendukung Prabowo Subianto. "Semoga Kementerian Pertahanan selalu sukses, makin jaya, dan disegani di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto," katanya. Dalam Sertijab ini Prabowo Subianto didampingi adiknya, Hashim Djojohadikusumo dan Menkopolhukam Mahfud MD. Demo Kamisan 'menolak Prabowo' Tak jauh dari kantor Kementerian Pertahanan, tidak lama setelah serah terima Menhan, barisan keluarga korban pelanggaran HAM berbaris di depan Istana Negara. Di bawah payung hitam, Sumarsih, ibu dari korban penembakan Mei '98 meragukan komitmen Presiden Jokowi mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu, utamanya setelah dia menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menhan. Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) mengkritisi pelantikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. "TNI yang dipecat dari keanggotaannya, kemudian sekarang ini justru diangkat menjadi, menteri yang mengurusi tentang ke-TNIan," katanya kepada BBC News Indonesia. Dihubungi secara terpisah, Wahyu Susilo, adik dari Widji Thukul yang hilang dan diyakni diculik pada pertengahan 1998, mengaku kecewa. "Itu kan hak prerogratif presiden. Tapi tentu kita menyatakan kekecewaan," kata Wahyu Susilo, adik kandung Widji Thukul,penyair sekaligus aktivis yang diyakini dihilangkan paksa di era Orde Baru. Meskipun diliputi rasa kecewa, demikian Wahyu, keluarga korban masih berharap pengungkapan kasus penghilangan paksa ini dibuka Prabowo. "Nah, sebagai pejabat resmi, saya kira dia akan lebih terhormat kalau menyampaikan itu ke Komnas HAM," katanya. Saat pergolakan politik 1998, sebagian para aktivis diduga diculik Tim Mawar yang disebut di bawah kendali Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Hal ini diungkap puluhan dokumen rahasia Amerika Serikat terkait dengan keterlibatan Prabowo dalam kasus ini. Dalam berbagai kesempatan, kubu Prabowo menggambarkan isu penculikan yang mengaitkan nama Prabowo tak ubahnya "kaset rusak yang diputar ulang". Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, April 2019, lalu menegaskan bahwa sejumlah personel Tim Mawar Kopassus sudah menghadapi Mahkamah Militer karena "mengamankan" delapan aktivis. Menurutnya, beberapa anggota Tim Mawar diadili oleh Mahkamah Militer Tinggi pada 1999. Anggota tim ini dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara. "Pak Prabowo sudah mempertanggungjawabkan itu. Dari delapan aktivis itu, beberapa bahkan jadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau mereka merasa diculik oleh Pak Prabowo, tidak akan mau bergabung dengan Partai Gerindra, ya kan?" papar Andre, saat itu, merujuk Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, dan Desmond J Mahesa.