Aung San Suu Kyi tuduh adanya kampanye berita palsu soal Rohingya
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menyebut foto-foto palsu tentang krisis Rohingya merupakan "puncak gunung es misinformasi yang dibuat untuk menciptakan banyak masalah antara komunitas berbeda dan untuk tujuan mengedepankan kepentingan teroris."
Aung San Suu Kyi dikritik karena dianggap berpangku tangan terkait perlakuan militer Myanmar terhadap etnik Rohingya. Meski demikian, Suu Kyi sama sekali tidak menyebut eksodus besar-besaran komunitas Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh. Lebih lanjut, Suu Kyi mengklaim pihaknya melindungi semua pihak di negara bagian Rakhine. Dalam pernyataan resminya sejak krisis pengungsi Rohingya merebak pada 25 Agustus, Suu Kyi berkata: "Kami sangat paham, lebih dari sebagian besar orang, apa maknanya kekurangan perlindungan hak asasi dan demokrasi." "Karena itu kami memastikan bahwa semua orang di negara kami mendapat perlindungan hak mereka, dan juga hak serta perlindungan politik, sosial, dan kemanusiaan," papar Suu Kyi. Sejumlah perempuan mengikuti unjuk rasa mengecam pemerintah Myanmar dan Aung San Suu Kyi atas perlakuan terhadap etnik Rohingya. Saat berbincang dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Suu Kyi juga mengklaim pemerintah Myanmar telah "memulai melindungi semua orang di Rakhine sebaik mungkin." Aung San Suu Kyi sebelumnya dikritik oleh pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Myanmar karena dianggap tidak melindungi minoritas Muslim Rohingya. Petisi melalui change.org dengan judul - Ambil Kembali Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi - telah ditandatangani lebih dari 300.000 sebelum diajukan ke Komite Nobel bila telah mencapai angka 500.000 tanda tangan. Petisi serupa juga dilakukan melalui online lain termasuk avaaz.org dengan ribuan pendukung. Para demonstran di Jakarta mengecam pemerintah Myanmar, pada 6 September 2017 Demonstrasi di Jakarta Di Jakarta, kecaman terhadap Suu Kyi juga disuarakan dalam demonstrasi di Jakarta, pada Rabu (06/09). Dengan spanduk bertuliskan 'Cabut Nobel Perdamaian PBB untuk Aung San Suu Kyi' diusung sejumlah ibu-ibu yang ambil bagian dalam aksi tersebut. Massa pengunjuk rasa menggelar demonstrasi di kawasan sekitar Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, 6 September 2017. Dalam unjuk rasa itu, ratusan orang dari sejumlah kelompok masyarakat seperti Front Pembela Islam dan Forum Betawi Rempuk berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Satu per satu pimpinan lembaga itu berorasi menentang tindakan pemerintah Myanmar terhadap pengungsi Rohingya di negara bagian Rakhine. Massa tersebut berhadap-hadapan dengan ratusan polisi yang bersiaga di depan kantor Kedubes Myanmar. Dua pihak itu terpisah pagar kawat berduri. Para pengunjuk rasa yang membawa beragam bendera simbol lembaga mereka dan spanduk kecaman terhadap Myanmar sempat bersitegang dengan polisi. Mereka berupaya menembus pagar yang menghalangi jalan mereka menuju pintu masuk Kedubes Myanmar.