Dokter yang diduga lakukan pencabulan terhadap calon perawat 'akan ditindak tegas'
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan memberikan sanksi tegas terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan pencabulan di Rumah Sakit National Hospital di Surabaya, Jawa Timur, yang sebelumnya diguncang pelecehan oleh perawat terhadap pasien.
Rumah Sakit National Hospital di Surabaya menjadi sorotan lantaran oknum perawatnya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu pasien. Ketua Umum IDI Oetama Marsis menuturkan jika dokter itu terbukti melakukannya, dia akan disidang oleh majelis kehormatan profesi dokter Indonesia. "Apabila dia melanggar berdasar pasal yang dilanggar dia akan kena disiplin, misalnya yang terberat, pencabutan surat tanda registrasi," kata Oetama kepada Ayomi Amindoni dari BBC Indonesia. "Kalau seandainya dia melakukan pelanggaran pidana, tentu itu kewenangan dari polisi," ujarnya kemudian. Adapun saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Polda Jatim, namun belum ada penetapan tersangka. Pada pertengahan tahun lalu kepolisian daerah Surabaya pernah menerima laporan dugaan pencabulan oleh seorang dokter kepada calon perawat. Kasus ini kemudian mencuat kembali bersamaan dengan dugaan pelecehan seksual oleh perawat rumah sakit National Hospital kepada seorang pasien perempuan. Sebuah video yang beredar luas pada pertengahan minggu ini menunjukkan seorang pasien perempuan mengungkapkan kemarahan kepada perawat lelaki yang dituduhnya menggerayanginya tatkala ia tak berdaya di bawah pengaruh obat. Pasien harus ditemani Pengakuan lain dari seorang korban yang mendapat perlakuan yang sama di rumah sakit lain di Bandung, Jawa Barat menimbulkan pertanyaan, seberapa luas peleehan eks menjadi gejala di lingkungan rumah sakit di Indonesia. Beberapa kalangan menduga, pencabukan di rumah sakit yang trungkap itu merupakan fenomena gunung es. Komisioner Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang juga pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Indah Sukmaningsih menegaskan pentingnya penerapan standar operasi dan prosedur (SOP) dalam pelayanan pasien. Indah menjelaskan dalam SOP pelayanan kesehatan, pasien berhak ditemani ketika diperiksa oleh dokter. "Dalam SOP menunjukkan bahwa boleh ada teman. Harus ditulis lagi hak pasien, nggak bisa sendiri kemudian dipercayakan begitu saja," tegasnya. Sekjen IDI Adib Khumairi menjelaskan SOP dalam pelayanan kesehatan antara lain: pada saat mengobati pasien yang berbeda jenis kelamin, maka dokter harus didampingi perawat yang sama jenis dengan si pasien. Demikian halnya, si pasien harus didampingi kerabatnya. "Inform consent (persetujuan tindakan medik) juga harus disampaikan, bahwa nanti kita lakukan pemeriksaan dan itu sudah ada dalam SOP pelayanan kesehatan di rumah sakit," kata Adib. Tindakan asusila, selain SOP tidak dijalankan, informed consent tidak dilakukan. Di sisi lain, perlu dipastikan adanya tindakan pelanggaran kode etik. "Berkaca pada kasus yang terjadi di Surabaya, kita belum bisa menilai sekarang karena belum dapat laporan, terkait kasus perawat dan kasus dokter," kata dia. Dia menjelaskan, proses investigasi tengah dilakukan oleh IDI Jawa Timur untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut. "Karena itu kan butuh waktu untuk mencari informasi dari pihak lain, termasuk jika ada bukti terkait rekaman atau CCTV, itu sangat dibutuhkan," imbuh Adib. Sekjen IDI Adib Khumairi menjelaskan SOP dalam pelayanan kesehatan antara lain: pada saat mengobati pasien yang berbeda jenis kelamin, maka dokter harus didampingi perawat yang sama jenis dengan si pasien. Jika terbukti ada pelanggaran, IDI berhak memberikan sanksi disiplin dan sanksi etik. Sebaliknya, jika tindakan asusila itu tak terbukti, lanjutnya, maka menjadi tugas IDI pula untuk melakukan rehabilitasi nama dokter tersebut. "Kasus hukumnya juga masih diproses karena kejadian ini baru mencuat sekarang walaupun itu kejadiannya sudah sekian lama," tutur Adib. Aksi dugaan pencabulan oleh oknum dokter dilakukan kepada seorang perempuan saat proses tes masuk keperawatan di RS National Hospital. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera mengungkapkan ketika pemeriksaan medis untuk keperluan tes kesehatan, dokter sempat meremas dan memasukkan tangannya ke alat kelamin calon perawat. Apa langkah selanjutnya? Lantas, apa upaya yang dilakukan IDI terkait fenomena pencabulan di rumah sakit yang marak terjadi? Ketua Umum IDI Oetama Marsis menegaskan, pada prinsipnya pelanggaran disiplin dan etika merupakan delik aduan. Sepanjang tidak ada delik aduan, maka IDI tidak bisa menindaklanjuti hal tersebut. "Jadi bagi masyarakat maupun kelompok orang yang merasa bahwa seorang dokter melakukan pelanggaran, langsung adukan," kata Oetama Ketua Umum IDI Oetama Marsis menegaskan, pada prinsipnya pelanggaran disiplin dan etika harus disertai delik aduan Oetama melanjutkan, pelanggaran etika bisa diadukan langsung ke IDI. Sementara pelanggaran disiplin bisa diadukan ke KKI dan MKDI. "Tapi kalau seandainya dia melakukan tindak pidana, silahkan melakukan pengaduan ke polisi," tegasnya Ancaman Dokteroid Pada kesempatan yang sama, Oetama pula menjelaskan pihaknya menemukan fenomena banyaknya orang yang tidak memiliki kompetensi dan ijazah sebagai seorang dokter, namun menjalankan praktik kedokteran. "IDI mengistilahkan orang-orang tersebut sebagai dokteroid," kata dia. Setidaknya sudah ada 15 kasus yang dilakukan oleh dokteroi, berdasar data yang dihimpun IDI, dinas kesehatan dan kepolisian. Sepanjang 2017, IDI mendapat banyak laporan terkait dokteroid ini. Misalnya, pada Mei tahun lalu, seorang dokter kecantikan palsu yang beroperasi di sebuah toilet mall di Jakarta Pusat berhasil diringkus. Satu bulan berikutnya pada bulan Juni, keberadaan dokter spesialis patologi anatomi palsu ditemukan di Surabaya. "Yang kemudian segera ditindak oleh dinas kesehatan setempat," ujar Oetama. Kasus terbaru yang diungkap kepolisian adalah penjualan surat sakit palsu. "IDI masih melihat kasus dokteroid sebagai fenomena gunung es karena masih banyak yang luput dari pengawasan," kata dia. Berdasar UU Praktik Kedokteran KUHP, tindakan-tindakan tersebut dimasukkan dalam tindak pidana umum. Sementara untuk profesional lain yang melakukan tindakan kedokteran perlu dilakukan koordinasi dengan organisasi profesinya untuk memastikan tindakan tersebut di luar kompetensi dan kewenangannya.