Sensor dan pemberangusan di sekitar kita, sekarang
Berturut-turut, acara menyangkut Lesbian Gay Transeksual dan Biseksual (LGBT) yang sedianya berlangsung di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, dan Universitas Brawijaya Malang, dibatalkan.
Novelis Okky Madasari memimpin aksi poster kebebasan berkespresi di UWRF 2015. Tak berapa lama sebelum itu, terjadi pembrangusan Tabloid Lentera Di Salatiga, pengusiran Tom Iljas, seorang eksil 65, saat berziarah ke makam ayahnya di sebuah kuburan massal di Sumatera Barat, dan pelarangan sejumlah acara terkait 1965 -juga tak terkait, di Ubud Writers and Readers Festival, Bali. Apakah sensor dan pemberangusan telah kembali jadi bagian wajar dari keseharian politik, sosial -dan dunia kreatif Indonesia? Saat itu, dalam perjalanan menuju lokasi Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2015, kita sebut saja Festival Sastra Ubud, saya berjumpa sejumlah keramaian. Salah satunya, beberapa ratus meter saja sebelum arena utama festival. Tadinya saya mengira ini acara-acara yang dilangsungkan sebagai prakarsa warga untuk mewarnai festival. Tetapi ternyata ini bagian awal dari Ngaben, upacara pembakaran mayat, ritual kematian masyarakat adat Hindu Bali. Saya tercenung, apakah ini semacam pertanda terkait Festival Sastra Ubud kali ini, yang diwarnai dengan keputusan panitia untuk membatalkan sendiri sejumlah acara terkait Peristiwa 65? Panitia UWRF sudah membatalkan sejumlah acara terkait 1965, karena mendapat tekanan polisi dan aparat pemerintah daerah. Tak lama kemudian, saya berbincang dengan Ketua Program Nasional UWRF 2015 I Wayan Juniartha, di sebuah sudut Taman Baca, -salah satu lokasi utama UWRF. Persiapan upacara Ngaben, pembakaran mayat, tak jauh dari lokasi UWRF 2015. "Ada batasan yang tidak bisa kami lewati, yaitu ketika ada aturan hukum yang jelas, kami tidak akan melakukan pelanggaran hukum," kata Wayan Juniartha. "Yang kedua," tambah Wayan Juniartha, yang biasa dipanggil Jun itu, "masalah ini muncul pada waktu yang sudah sangat kritis bagi penyelenggaraan festival. Mepet sekali." "Sehingga kemudian kami berkeyakinan, kami harus memprioritaskan 200-an acara lain dulu." Kesenjangan persepsi Jun menjelaskan, panitia, diketuai seorang perempuan Australia yang menikah dengan warga Bali, Janet DeNeefe, bukan tanpa 'pembelaan' terhadap tekanan polisi dan pemerintah setempat. "Kami terus berusaha menegosiasikan agar acara-acara tetap bisa berlangsung. Terutama dengan menjelaskan bahwa diskusi-diskusi dan pemutaran film (karya Joshua Oppenheimer) itu tak membicarakan ideologi (komunis)." 'Bahwa UWRF bukan program politik, melainkan pertukaran budaya. Yang kita inginkan adalah terjadinya rekonsiliasi, pembahasan secara lebih sadar tentang apa yang terjadi dalam peristiwa 1965 dan apa dampaknya bagi bangsa kita." "Tetapi rupanya ada kesenjangan persepsi yang demikian besar. Sehingga kami mengambil keputusan (pembatalan sejumlah acara) itu." Awalnya saya menganggap, tekanan, sensor, pembrangusan, dan sejenisnya, lebih-lebih terhadap karya dan peristiwa kreatif, merupakan masa lalu. Merupakan barang zaman Soeharto, yang jatuh 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa setelah memimpin penumpasan PKI -ditandai pembunuhan ratusan ribu orang kiri atau dianggap kiri, pemenjaraan, dan perampasan hak-hak perdata warga yang dianggap tidak "bersih lingkungan." Wayan Juniartha dalam sebuah acara UWRF 2015. Betapapun, kata Wayan Juniartha, "Produk hukumnya masih ada," katanya seraya memapar Tap MPRS tentang pelarangan ajaran komunisme. "Kami ingin patuh pada hukum. Kami yayasan Indonesia, dan kami tidak akan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia." "Sekuat apapun kita menekannya dengan gerakan sosial, dengan gerakan solidaritas, kalau ada dasar hukum yang sangat jelas bahwa sesusatu itu melanggar hukum, kita bisa apa." Kompromi atau melawan Jun memang mengisyaratkan, bahkan menegaskan kesediaan kompromi. Yang dikecam oleh sebagian kalangan, terbuka maupun diam-diam. Sebagian berusaha memahami keputusan itu. Dengan anggapan bahwa pengungkapan terbuka bahwa mereka membatalkan acara karena ditekan polisi dan aparat pemda, juga merupakan bentuk perlawanan. Lalu sebagian seniman melakukan perlawanan di Ubud dengan caranya sendiri di acara itu. Termasuk Eliza Fitri Handayani, yang novelnya From Now On Everything Will Be Different, juga dibatalkan peluncurannya di Festival Sastra Ubud. Setelah mendapat email tentang pembatalan, dan komunikasi susulannya, kata Eliza, "Saya langsung berpikir bagaimana melewati sensor ini." "Saya kan dari dunia kreatif, maka saya ingin mencari cara-cara kreatif pula. Salah satunya, dengan memampang bagian dari karya saya di kaos oblong yang saya kenakan setiap hari di UWRF. Orang bisa baca dan mendapat informasi buku saya dari baju yang saya kenakan -tujuan peluncuran buku kan memberikan informasi itu." "Lebih dari itu, ini juga merupakan bentuk protes melalui tubuh dan pakaian -hal yang sering dibatasi di Indonesia. Dan itu yang juga dibicarakan dalam novel saya." Eliza Fitri Handayani, dengan kaos berisi petikan karyanya yang dilarang diluncurkan di UWRF 2015. Eliza membawa puluhan bukunya, mengenakan oblong berisi bagian karyanya itu dari satu tempat ke tempat lain di berbagai diskusi dan acara Festival Sastra Ubud. Di balik kartu namanya juga ia menuliskan pembatalan itu. Dan ia mengecerkan buku karyanya di berbagai acara. Dan laris manis. Perlawanan kreatif Saya berjumpa Eliza pertama kali di Festival Sastra Ubud ini memang, secara tak sengaja, saat ia melakukan perlawanan kecil itu, di sebuah acara bertema perempuan India di Galeri Neka. Saat itu ia mengambil tempat di bagian belakang, memajang buku-bukunya di sebuah meja kecil. "Kalau dilarang, ya kita harus melawan," kata Eliza. "Tentu dengan cara yang kita bisa. Itu bukan berarti saya berani. Namun justru karena saya penakut -dan menulis membebaskan diri saya dari ketakutan." Janet deNeefe, pendiri dan direktur UWRF. Betapapun, ia menghargai panitia UWRF, yang dinilainya cukup menunjukkan perlawanan, kendati tetap membatalkan berbagai acara -ia menilai publikasi tentang alasan pelarangan sudah merupakan bentuk perlawanan. Juga kesediaan panitia yang memberikan ruang bagi Eliza dan mereka yang acaranya dibatalkan, untuk melangsungkan acara mereka sendiri. Sedikit ganjil: karya Eliza ini sebetulnya tak ada urusannya dengan Peristiwa 1965. Melainkan dengan Peristiwa Reformasi 1998. Tetapi memang UWRF jadinya membatalkan juga sejumlah acara yang tak ada sangkut paut dengan 1965. Termasuk sebuah diskusi mengenai proyek reklamasi Tanjung Benoa. Lubang Buaya Yang juga melakukan perlawanan kecil -kalau bisa disebut begitu, adalah Jurnal Perempuan, yang tetap meluncurkan dan menyelenggarakan diskusi buku Crocodile Hole atau Lubang Buaya karya Saskia Weiringa. Kendati peluncuran dan diskusi tidak di ajang Festival Sastra Ubud ini, namun di sebuah lokasi tak jauh dari festival, dengan publik yang juga peserta festival. Dewi Candraningrum adalah pemimpin redaksi Jurnal Perempuan, penerbit buku ini. "Kita sudah tahu akan risikonya, jika kita memiliki dedikasi atau komitmen pelurusan sejarah, atas fitnah seksual terhadap gerakan perempuan, kita tahu ada risikonya," kata Dewi. "Tapi kita tetap menyelenggarakannya, karena basis kita pengetahuan. Dan saya pikir tak ada yang bisa menghentikan pertumbuhan pengetahuan." Endy Bayuni, Micgael Vatiakotis, Okky Madasari, Andreas Harsono dalam diskusi tentang sensor di UWRF 2015. Seperti bisa diduga dari judulnya, Crocodile Hole atau lubang Buaya ini memang buku yang terkait 1965 -dan penulisnya adalah salah satu yang aktif dalam penyelenggaraan Pengadilan Rakyat Internasional 1965 yang belum lama berakhir di Belanda. Kiat Q Festival Kemudian saya teringat pada Q Film Festival, yang tahun 2010 mendapat tekanan berat berupa aksi penentangan dari kalangan agama garis keras. "Sesudah itu kami terpaksa tiarap, tak lagi menyelenggarakan festival dalam format terbuka seperti sebelum-sebelumnya," kata john Badalu, pendiri festival film gay dan lesbian terbesar di Asia Tenggara itu. "Kami tahu kekuatan kami, kami cukup rentan di tengah menguatnya konservatisme agama, dengan politikus dan pejabat serta aparat seperti itu. Tapi kami tak mau menyerah, sehingga kami menyelenggarakan festival dengan lebih tertutup. Sejumlah kalangan garis keras menuntut pembubaran Q Film Festival tahun 2010. Belakangan, kata Direktur Festival Film Q, Hally Ahmad, mereka merasa sudah waktunya untuk kembali terbuka. Sehingga Q Film Festival 2015 kembali diselenggarakan secara terbuka, namun dengan sebuah sistem tersendiri. "Kami menerapkan sistem keanggotaan," kata Hally Ahmad. Jadi sebetulnya, ini festival untuk kalangan sendiri. "Siapa yang mau jadi member, harus memperlihatkan KTP atau kartu identitas lain. Kami catat. Kami tentukan mereka, berdasarkan usianya, apa bisa jadi member. Kemudian, film-film mana saja yang mereka boleh nonton berdasarkan kategori umur," papar Hally pula. Dengan begitu, katanya, Q Film Festival menunjukkan, mereka tidak tunduk begitu saja pada tekanan. Tekanan, dalam konteks Q Film Festival, datang dari kelompok masyarakat -biasanya kaum radikal agama. Tom Iljas, ditangkap ketika mengunjungi kuburan masal tempat ayahnya yang terbunuh, dikuburkan. Pengusiran eksil Indonesia di Swedia saat berkunjung Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berziarah ke kuburan masal tempat ayahnya yang terbunuh, dikuburkan, juga melibatkan 'warga' -begitu dalih polisi yang menangkapnya. Dalam sejumlah kasus, 'warga' seperti itu mengambil peran besar. Sejumlah kelompok radikal memang belakangan menjadi pemain utama dalam berbagai sensor dan pemberangusan. Swa-sensor Dan sekarang kita kembali ke Ubud. Ada novelis Okky Madasari di Festival Sastra Ubud 2015. Karya Okky tidak termasuk yang diberangus dari festival ini. Tetapi ia turut bergabung dalam protes, dalam sesi diskusi bersama Endy Bayuni dan Andreas Harsono serta Michael Vatiokiots, tentang sensor di indonesia, Di akhir diskusi, Okky membagi-bagikan poster perlawanan terhadap sensor dan pemberangusan karya kreatif. Okky berkisah, ia sendiri pernah bahkan harus melakukan swasensor untuk novelnya Okky Madasari adalah pemenang Khatulistiwa Literary Award 2012 untuk karyanya, Maryam, yang brlatar kehidupan minoritas Ahmadyah yang dipersekusi di Indonesia. "Ya, saya pernah diminta untuk melakukan swa-sensor terhadap beberapa karya saya. Dan saya harus mengendapkannya berhari-hari sebelum mengambil keputusan," Okky memberikan pengakuan di sesi diskusi itu. Dan akhirnya, setelah diyakini, bahwa bagian yang diminta penerbit untuk diubah tetap bisa muncul dengan cara lain, Okky pun mengubahnya. Pameran foto dan peluncuran buku tentang perempuan penyintas Peristiwa 65, yang dibatalkan, Betapapun, "itu sungguh berat bagi saya. Namun ini tak membuat saya jadi menyalahkan dan memojokkan penerbit saya." "Kejadian itu menunjukkan bahwa yang menjadi problem adalah polisi, negara. Bagaimana negara, dengan aparat hukumnya, gagal memberikan rasa aman bagi warganya. Sehingga warga diliputi ketakutan, misalnya dalam konteks saya, takut bahwa kelompok fundamentalis akan mengacak-ngacak penerbut saya, merusak aset, bahkan bisa mengancam nyawa, dan lain sebagainya." Saya tertegun. Pengalaman Okky mengingatkan saya pada masa-masa lalu, ketika swasensor masih begitu merajalela. Di zaman Soeharto dulu, dengan rendah hati, saya pernah mengalami pembredelan media tempat saya bekerja, pelarangan dan pembubaran pentas teater, mengelola sebuah penerbitan bawah tanah yang kemudian diobrak-abrik. Saya merasa, waktu itu sedikit banyak saya jadi bagian dari perlawanan. Penuh heroisme. Namun tak urung, mengalami juga swasensor, kendati saya tak terlibat langsung. Pengadilan Rakyat Internasional, IPT 1965, dipertanyakan mengapa diselenggarakan di Belanda. Tapi bisakah diselenggarakan di Indonesia? Sensor, pemberangusan, pembredelan, pembungkaman. Aduh. Saya perlu teman bicara. Dan saya pun menelpon Made Tony Supriatma, seorang ilmuwan politik yang tinggal di New Jersey. "Seharusnya reaksi pertama UWRF terhadap larangan acara terkait Peristiwa 1965, adalah melawan," tegas sekali Made Supriatma. "Mereka seharusnya tetap menyelenggarakan acara-acara itu, dan mengabaikan tekanan aparat. Kalau aparat mendatangi acara, membubarkan, kan banyak pengacara terkenal yang datang di festival itu. Ada Nursyahbani Katjasungkana, ada Todung Mulya Lubis, dan banyak lagi," tandas Made Tony. Nursyahbani kebetulan adalah juga Koordinator IPT 1965, dan Todung Mulya Lubis adalah jaksa ketua di IPT 1965. Pertaruhan demokrasi Made Supriatma menambahkan, banyak sekali pegiat HAM dan demokrasi yang siap membela Festival Sastra Ubud. dan mereka sudah membuktikannya dengan pernyataan mengecam laradangan itu, dan akan siap membela panitia jika panitia tetap menyelenggarakan acara dan dibubarkan. Saya mengatakan pada Made Supriatma, penyelenggara UWRF sebagian adalah orang asing, yang harus dipahami, rentan pada tekanan. "Ah, mereka sudah hidup di sini belasan-puluhan tahun. Mereka tahu bagaimana mengakali sistem, sudah biasa dengan permainan kongkalikong juga," agak sinis Made Supriatma soal ini. "Tidak masuk akal. Orang miskin Bali, yang jualan di pasar, warga Bali biasa, jauh lebih rentan dari mereka." Majalah Lentera yang ditarik dari peredaran di Salatiga. "Persoalannya bukan berani melawan atau tidak sebetulnya. Namun apakah mau mempertahankan demokrasi, kebebasan bicara, kebebasan berpendapat, yang susah payah kita rebut (lewat jatuhnya Soeharto)." "Kita harus tunjukkan bahwa orang Indonesia serius dengan demokrasi, kebebasan bicara, kebebasan berpendapat. Tak bisa, bahwa dibilang pemerintah, polisi tidak suka, lantas kita batalkan acara, kita tutup mulut. Tidak bisa. Yang jadi pertaruhan adalah demokrasi Indonesia." Made Supriatma, sebagaimana terlihat dari namanya, adalah seorang Bali. Seorang kawan lama, mantan aktivis. Hm, mantan? Saya tak terlalu yakin. Dan saya pun teringat permainan gamelan di sebuah jalanan menuju Festival Sastra Ubud. Yang ternyata bagian dari Ngaben, upacara Hindu Bali, untuk mengantarkan ruh si mati. Dan saya bertanya-tanya, melihat apa yang terjadi belakangan ini: apakah ini adalah periode awal kematian kebebasan dan hak-hak sipil?