#TrenSosial: Banding jeratan penjara atas percakapan 'asusila'
Seorang ibu rumah tangga yang dijatuhi hukuman penjara karena percakapan 'asusila' di Facebook dengan seorang rekan pria, mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Selasa (07/04), menurut pengacara terdakwa.
Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan untuk Wisni Yetti pekan lalu. Wisni Yetti, 43 tahun, dijatuhi hukuman penjara lima bulan dan denda Rp 100 juta Selasa lalu (31/03), dengan kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini dilaporkan oleh mantan suami Wisni ke kepolisian dengan tuduhan bertindak asusila di Facebook, melalui percakapan dengan rekan prianya. "Kami menilai majelis hakim PN Bandung mengesampingkan fakta tentang alat bukti dan terjadi kesalahan penerapan hukum," kata Asep Komaruddin, pengacara Wisni. Uji digital forensic "Percakapan yang disebutkan menyangkut hubungan intim ini antara ibu Wisni dengan rekan chatnya dicetak dan digunakan sejak awal sebagai barang bukti," tambahnya. Pengacara Wisni mengatakan bukti yang dipakai adalah print out percakapan dan bukan bukti digital forensic. "Majelis hakim hanya berpegang pada print percakapan di inbox Facebook yang diprint oleh suaminya dengan cara membobol account Facebooknya tanpa uji digital forensic," kata Asep kepada BBC Indonesia. Digital forensic yang disebut Asep mengacu pada pemeriksaan bagaimana penggunaan Facebook oleh terdakwa. Terdakwa memiliki waktu 14 hari untuk menyusun memori banding. Koordinator regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), Damar Juniarto, menyatakan kasus ini merupakan satu di antara puluhan yang ia katakan menyalahgunakan UU ITE. Puluhan terjerat UU ITE "Kami dokumentasikan 87 orang yang terjerat UU ITE sejak 2008....Kami telah bahas dengan DPR dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah berjanji untuk melakukan revisi terutama untuk pasal yang bermasalah 27, 28, 29 di UU ITE," kata Damar. Pegiat Safenet mengatakan puluhan orang dijerat terkait UU ITE. Ia menyebut sejumlah kasus termasuk kasus penghinaan Florence Sihombing yang menggunakan undang-undang yang sama. "Yang kami upayakan adalah bagaimana membantu orang yang dijerat (dengan UU ITE). Publik harus disadarkan perbedaan persoalan pribadi dan yang umum," tambah Damar. Sementara itu Menteri Kominfo Rudiantara dalam pesan singkat untuk BBC Indonesia mengatakan, "Revisi UU ITE atas pasal/ayat yang menimbulkan kontroversi sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan akan dibahas oleh pemerintah dan DPR tahun 2015 ini. Mudah-mudahan dapat diselesaikan secepatnya."