Diwarnai aksi protes, DPR setujui hak angket KPK
Diwarnai aksi walk out para politisi dari tiga fraksi, rapat paripurna DPR menyetujui pembahasan usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jumat (28/04) siang.
Sejumlah politisikeluar ruangan sidang di gedung DPR, Jakarta, sebagi protes terhadap pimpinan sidang yang dianggap tidak menghiraukan interupsi mereka. Para politisi dari PKB, Partai Demokrat dan Partai Gerindra keluar ruangan sidang di gedung DPR, Jakarta, sebagi protes terhadap pimpinan sidang yang dianggap tidak menghiraukan interupsi mereka. Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengetuk palu sidang setelah mengeluarkan pernyataan "jadi kita simpulkan bahwa hak angket KPK disetujui". Sebagian anggota rapat paripurna menyatakan "setuju", tetapi ada pula yang melontarkan kata-kata "interupsi". Fahri menghiraukannya dan menutup sidang. "Kita simpulkan, kita menggunakan hak angket. Terima kasih," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. Hak angket DPR atas KPK dianggap pegiat antikorupsi sebagai manuver untuk menekan KPK soal kasus e-KTP. Sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Sikap Fahri Hamzah sempat diprotes sejumlah anggota DPR dengan mendekati tempat duduk pimpinan sidang. Surat pengajuan hak angket terhadap KPK sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (27/04) dan telah diprotes para pegiat antikorupsi. Diprotes pegiat antikorupsi Mereka menganggap hak angket DPR atas KPK merupakan manuver untuk menekan KPK soal kasus e-KTP. Sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Usulan atas hak angket terhadap KPK bermula ketika dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK, yang menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP, Miryam S. Haryani. Miryam mengatakan dia mencabut BAP karena ada tekanan dari DPR dan menyebut enam anggota Komisi III menekannya saat dia bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP. Surat pengajuan hak angket terhadap KPK sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (27/04) dan telah diprotes para pegiat antikorupsi. Sikap yang ditunjukkan para politsi di DPR dengan mengajukan hak angket atas KPK dianggap sebagai manuver untuk menekan KPK soal kasus e-KTP. KPK sendiri menyatakan kekhawatirannya terhadap hak angket ini yang berpotensi mengganggu proses pengungkapan kasus dugaan korupsi e-KTP. Kepada wartawan, politisi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan tindakan meninggalkan ruangan rapat paripurna itu sebagai "protes dan kecewaw terhadap pimpinan sidang yang tidak mengakomodir suara anggota dewan." Cucun menganggap pimpinan rapat paipurna tidak menjalankan mekanisme sesuai peraturan. Sementara, politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kecewa terhadap pimpinan sidang yang dianggapnya tergesa-gesa. "Sebaiknya di skors dulu seperti tradisi yang sudah-sudah," tegas Muzani. Bagaimanapun, setelah rapat paripurna menyetujui hak angket KPK, maka DPR akan membentuk panitia angket yang terdiri semua unsur fraksi DPR, sebelum mereka melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait. Hasil kesimpulan panitia angket ini nantinya akan dibawah ke rapat paripurna, apakah dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat atau tidak.