Tiga perang Arab Saudi yang tidak akan dimenangkan oleh Mohammed bin Salman
Hari-hari belakangan ini adalah waktu yang tidak nyaman bagi kalangan pemimpin Arab Saudi, khususnya bagi Putra Mahkota Mohammed bin Salman atau disingkat MBS yang sangat berpengaruh.
Di dalam negeri, putra mahkota tetap populer, tetapi di panggung internasional ia tak mampu melepaskan diri dari selubung kecurigaan atas dugaan perannya dalam pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi pada tahun 2018. Kini, pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) bersiap-siap menempati Gedung Putih dan presiden terpilih Joe Biden telah menegaskan ia akan mengambil pendekatan lebih tegas dibandingkan pendahulunya terhadap sikap-sikap tertentu Arab Saudi. Masalah-masalah apa yang dipertaruhkan dan mengapa penting bagi mereka yang berkuasa di Washington dan Riyadh? Perang Yaman Perang ini sudah menjadi bencana bagi hampir semua pihak yang terlibat, terlebih bagi seluruh penduduk miskin dan kekurangan gizi di Yaman. Arab Saudi tidak memulai perang ini, tetapi kelompok Houthi lah yang mengawalinya ketika menyerbu ibu kota Yaman, Sanaa, pada akhir tahun 2014 dan menggulingkan pemerintah sah. Houthi adalah kelompok suku dari wilayah pegunungan utara dan mewakili kurang dari 15% dari total penduduk negara itu. Pada Maret 2015, MBS selaku menteri pertahanan Arab Saudi, secara diam-diam membentuk koalisi negara-negara Arab dan kemudian masuk ke dalam perang dengan gempuran udara yang luar biasa. Serangan itu diharapkan memaksa Houthi menyerah dalam hitungan bulan. Hampir enam tahun kemudian, meskipun ribuan orang telah terbunuh atau kehilangan tempat tinggal dan kedua belah pihak melakukan tindak kejahatan perang, koalisi pimpinan Arab Saudi gagal menggusur kelompok Houthi dari Sanaa dan dari sebagian wilayah barat yang padat penduduk. Koalisi pimpinan Arab Saudi gagal mengusir Houthi dari Sanaa. Dengan bantuan Iran, Houthi meluncurkan rudal yang semakin akurat mengenai sasaran dan pesawat nirawak pembawa bom ke dalam wilayah Arab Saudi, menghantam fasilitas perminyakan sampai Jeddah. Ini adalah kebuntuan yang menelan biaya besar dan berbagai rencana perdamaian sudah gagal berturut-turut. Perang Yaman ini membunuh rakyat Yaman dan menguras keuangan Arab Saudi, sementara memicu kecaman di luar negeri. Arab Saudi ingin mencari jalan keluar yang menyelamatkan mukanya. Tetapi karena terlanjur menyatakan, dengan kata-kata mereka sendiri, "untuk menghentikan Iran mendapatkan tempat berpijak di wilayah perbatasan selatan", Arab Saudi menegaskan tidak dapat menerima milisi bersenjata dukungan Iran, berkuasa di Yaman. Kelompok milisi Houthi mengaku meluncurkan rudal ke fasilitas perminyakan di Jeddah pada November 2020. Kendati demikian, waktu semakin mendekati akhir bagi upaya perang Arab Saudi. Menjelang tahun 2016, di akhir masa pemerintahannya, Presiden Barack Obama kala itu sudah mulai menahan sebagian dukungan AS. Presiden Donald Trump membatalkan kebijakan itu dan memberikan Riyadh seluruh bantuan intelijen dan materi yang diminta. Kini pemerintahan Biden telah mengisyaratkan kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan diteruskan. Muncul tekanan untuk mengakhiri perang, apapun caranya. Perempuan-perempuan yang dipenjarakan Masalah ini adalah bencana hubungan masyarakat di panggung internasional bagi penguasa Arab Saudi. Tiga belas aktivitis perempuan Arab Saudi yang tidak menggunakan jalan kekerasan dijebloskan ke pennjara, dalam beberapa kasus mereka mengalami kekerasan berat, hanya karena menuntut hak perempuan boleh mengemudi sendiri dan menuntut diakhirinya sistem perwalian yang dianggap sangat tidak adil. Para perempuan Saudi menentang sistem perwalian yang mewajibkan mereka minta izin. Banyak di antara mereka, termasuk tahanan paling terkenal Loujain al-Hathloul, ditangkap pada tahun 2018, tak lama sebelum larangan mengemudi bagi perempuan dicabut. Pihak berwenang menegaskan al-Hathloul bersalah melakukan mata-mata dan "menerima dana dari kekuatan asing", tetapi mereka gagal menyodorkan bukti-bukti. Menurut teman-temannya, al-Hathloul hanyalah menghadiri konferensi hak asasi manusia di luar negeri dan melamar pekerjaan di PBB. Keluarganya melaporkan ia telah dipukuli, disengat dan diancam akan diperkosa dalam tahanan. Ditambahkan, terakhir kali keluarga bertemu, al-Hathloul terguncang di luar kendali. Loujain al-Hathloul tercatat sebagai sosok terkenal dalam gerakan mendapatkan hak menyetir bagi perempuan di Arab Saudi. Sama halnya dengan perang Yaman, ini adalah lubang yang digali sendiri oleh kepemimpinan Arab Saudi dan sekarang mencari jalan keluar yang menyelamatkan harga dirinya. Setelah menahan sejumlah perempuan begitu lama, tanpa bukti yang dapat diterima di pengadilan di sebuah negara yang memiliki sistem kehakiman independen, jalan keluar yang paling nyata adalah skema "pengampunan murah hati". Diperkirakan masalah ini akan disuarakan oleh pemerintahan Biden. Boikot Qatar Di atas permukaan, persoalan ini kemungkinan akan terselesaikan setelah mediasi di balik layar yang melelahkan yang dilakukan Kuwait. Tetapi bawah permukaan, masalah itu jauh lebih dalam. Pada tahun 2017, dalam hitungan hari menyusul lawatan Presiden Trump ke Riyadh, Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memboikot negara tetangga Qatar. Mereka berdalih dukungan Qatar terhadap kelompok-kelompok Islam garis keras tidak dapat diterima, sama dengan dukungan terhadap terorisme. Pemboikotan terhadap Qatar terjadi tidak lama setelah kunjungan Presiden Trump ke Riyadh pada tahun 2017. Uni Emirat Arab mengeluarkan dokumen berisi daftar orang-orang yang dicap sebagai teroris yang tinggal di Qatar, tetapi negara itu menepis tuduhan pihaknya mendukung terorisme dan menolak memenuhi tuntutan keempat negara. Salah satu tuntutannya adalah mengendalikan saluran televisi unggulannya, Al Jazeera. Sama dengan Houthi di Yaman, terdapat harapan yang tidak pada tempatnya bahwa Qatar akan runtuh dan pada akhirnya akan menyerah. Itu belum terjadi, antara lain karena Qatar mempunyai kekayaan besar. Qatar mempunyai ladang gas luas di lepas pantai dan menanamkan modal lebih dari US$53 miliar di Inggris saja- dan juga mendapat sokongan dari Turki serta Iran. Ini bermakna bahwa dalam beberapa tahun belakangan muncul keretakan mendalam di Timur Tengah. Satu kelompok terdiri dari negara-negara kerajaan, Sunni konservatif di Teluk - Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain - bersama dengan sekutu mereka, Mesir. Di sisi lain terdapat Qatar, Turki dan berbagai gerakan politik Islam yang didukung kedua negara seperti Ikhwanul Muslimin dan Hamas di Gaza. Arab Saudi dan negara sekutu-sekutunya menuntut Qatar menutup jaringan televisi Al Jazeera. Gerakan transnasional ini adalah kutukan bagi para pemimpin kuartet, yang menganggapnya sebagai ancaman eksistensial bagi kekuasaan mereka. Tak diragukan lagi pemboikotan terhadap Qatar selama tiga setengah tahun telah merugikkan kedua belah pihak baik dari sisi ekonomi maupun politik. Hal tersebut juga telah menjadikan persatuan Teluk Arab sebagai ejekan pada saat para pemimpin Teluk merasa semakin khawatir tentang program rudal dan nuklir Iran. Panasihat presiden AS Jared Kushner berunding dengan pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Doha pada tanggal 2 Desember lalu. Utusan Presiden Trump, Jared Kushner telah melakukan pembicaraan di Teluk guna mengakhiri sengketa, dan tentu pemerintahan Biden nanti juga menginginkan penyelesaian. Bagaimanapun juga, Qatar menjadi tuan rumah bagi pangkalan Pentagon terbesar di luar AS yaitu di Al-Udaid. Namun apa pun yang disepakati dalam mediasi, masih harus dilihat dalam tataran penerapan. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi Qatar untuk memaafkan negara-negara tetangganya itu dan diperlukan waktu bertahun-tahun pula bagi mereka untuk mempercayai Qatar lagi.