Tepatkah langkah TNI bekukan kerja sama militer dengan Australia?
Keputusan TNI membekukan kerja sama militer dengan Australia dianggap tepat oleh pengamat dari CSIS Evan Laksmana. Seorang pengamat di Australia sementara itu mengatakan pasang-surut hubungan Indonesia-Australia antara lain disebabkan oleh 'saling curiga'.
Unit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan udara Australia di Perth, Australia Juru bicara TNI Mayjen Wuryanto mengatakan kerja sama ditunda sementara akibat masalah teknis, namun menolak menjelaskan lebih lanjut yang menjadi penyebab penundaan kerja sama militer Indonesia dengan Australian Defence Force (ADF), angkatan bersenjata Australia. Harian Kompas menulis bahwa hal itu dipicu pengalaman pelatih Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia dan menemukan bahan pelatihan 'yang menjelek-jelekkan TNI serta menemukan tulisan lain yang isinya menghina lambang negara Pancasila'. "Mungkin salah satunya seperti itu, tapi banyak hal-hal terkait yang harus disempurnakan untuk diperbaiki," kata Wuryanto kepada BBC Indonesia. "Koordinasi terus dilaksanakan antara TNI dengan angkatan bersenjata Australia, tetap ada pembicaraan, ada komunikasi." Pengamat militer dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Evan Laksmana menilai tindakan Panglima TNI untuk meninjau kembali kerja sama antar kedua institusi sudah tepat dan tegas. "Memang ada beberapa aspek dari kerja sama pelatihan dan pendidikan Australia dan Indonesia yang sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Langkah Panglima kan tidak menutup kemungkinan untuk membuka kembali hubungan kedua militer. Dan saya rasa dari segi otonomi, karena memang ini ada di ranah kerja sama antara TNI dan ADF, memang sudah menjadi wewenang Panglima mau me-review atau tidak," papar Evan. "Saya rasa sebagai bukti ketegasan kita, sebagai bukti bahwa kita juga reasonable (masuk akal) saya rasa langkah untuk me-review itu sudah tepat." Penundaan kerja sama TNI dan militer Australia mencakup kerja sama di segala aspek, termasuk kerja sama teknis serta pelatihan militer antara kedua negara. Menurut Evan, persoalan kerja sama militer ini bukan mewakili persoalan bilateral secara lebih luas sehingga tidak perlu diperuncing. "Ini persoalan hubungan kerja sama TNI dengan ADF dan bukan persoalan secara bilateral yang lebih luas sampai harus melibatkan nota protes diplomatik dan sebagainya," kata Evan. Evan menambahkan, hubungan kerja sama militer antar Indonesia dan Australia sama-sama menguntungkan kedua negara khususnya dalam hal keamanan maritim dan penanganan terorisme. Namun yang menjadi kunci kedekatan hubungan antar dua negara saat ini bukanlah politik dan militer, melainkan hubungan dagang dan investasi. "Dari Pak Jokowi dan Pak Turnbull (PM Australia) dia berkunjung ke Jakarta dan kedua negara mempunyai impian bersama untuk shared prosperity (kemakmuran bersama) dan kerja sama bilateral yang paling penting sekarang adalah persoalan trade (dagang). Mungkin saatnya sekarang kita menggeser salah satu landasan hubungan kedua negara bukan lagi pertahanan, tapi perdagangan dan investasi," jelas Evan. Saling curiga Di sisi lain, tak bisa dipungkiri hubungan kedua negara kerap mengalami gejolak, termasuk ketika kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia pada akhir 2013. Dua tahun kemudian aparat Australia dilaporkan membayar awak perahu pengangkut pengungsi untuk memutar balik ke perairan Indonesia. Hubungan kembali memanas ketika dua terpidana narkoba asal Australia dieksekusi mati pada 2015. Menurut Evan hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan antara kedua pihak. "Pengalaman Timor Timur (Timor Leste) itu cukup kuat yah. Pengalaman tahun 1999 itu saya rasa meninggalkan bekas luka yang cukup dalam dan memang belum hilang sepenuhnya. Artinya rasa kepercayaan dari kita pun baru belakangan pelan-pelan pulih," kata Evan. Hal ini juga ditegaskan Dave McRae, peneliti dari Asia Institute, Universitas Melbourne. "Meskipun sikap saling curiga itu ada, namun selama hampir 20 tahun sejak akhir zaman Suharto, kerjasama antara Australia dan Indonesia cenderung meningkat meskipun ada gejolak-gejolak tadi," jelas Dave. "Bisa jadi itu polanya ke depan bahwa kerja sama meningkat terus di tingkat pemerintah tapi sewaktu-waktu tetap akan ada gejolak seperti yang sering terjadi beberapa tahun terkahir ini." "Jadi tantangan bagi kedua negara ke depan adalah bagaimana bisa mendalami sikap yang saling memahami dan saling menguntungkan di antara kedua negara karena bagaimanapun letak geografis Australia dan Indonesia tidak akan berubah dan ke depan Australia dan Indonesia menghadapi banyak tantangan yang menyangkut kedua negara." Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi Menteri Pertahanan Australia Marise Payne. Pada Oktober 2016, Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne bertemu di Bali untuk membahas kerja sama dan isu-isu pertahanan kedua negara. Kunjungan Payne ke Indonesia itu adalah kunjungan pertamanya sebagai menteri mertahanan. Hingga kini belum jelas sampai kapan pembekuan kerja sama militer ini akan berlangsung namun Menteri Pertahanan Payne sudah menyatakan akan melakukan penyelidikan atas materi yang dianggap menghina itu. Ini adalah kali kedua kerja sama militer dihentikan sementara, setelah sebelumnya pada 2013 Australia dilaporkan menyadap telepon Presiden Yudhoyono.