Kecurigaan di balik rencana perpanjangan darurat militer Duterte
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berencana akan memperpanjang keadaan darurat bagi militer melawan ekstrimis di Pulau Mindanao.
Para aktivis memprotes rencana perpanjangan keadaan darurat di depan istana kepresidenan di Manila. Sebelumnya, Presiden Duterte memberlakukan keadaan darurat militer selama 60 hari setelah bendera hitam kelompok militan yang menamakan diri Negara Islam, ISIS, dikibarkan di kota Marawi, di selatan pulau Mindanao pada 23 Mei lalu. Dia berencana untuk memperpanjang keadaan darurat militer hingga 31 Desember. "Saya menyimpulkan bahwa pemberontakan yang ada di Mindanao yang telah mendorong saya untuk mengeluarkan (keadaan darurat militer), tidak akan diakhiri sepenuhnya pada 22 Juli 2017," tulis Duterte dalam suratnya ke Kongres. Konstitusi mengijinkan presiden memberlakukan keadaan darurat militer hingga 60 hari, dan dapat memperpanjang durasinya 'yang ditentukan oleh Kongres'. Presiden Duterte juga meminta agar Kongres mengijinkan prajurit menahan warga tanpa surat perintah penahanan terlebih dahulu. Pro dan kontra Para kritikus khawatir jika hal ini akan mengulang rezim diktator sebelumnya, Ferdinand Marcos. "Ini bukan saja sebuah kemunduran, namun beberapa langkah mundur bagi demokrasi kita," kata tokoh oposisi Edcel Lagman kepada kantor berita AFP. Dia menambahkan bahwa permohonan Duterte adalah illegal. Sebuah rumah diledakkan di Marawi, Mindanao, dalam pertarungan melawan pejuang militan Islam pada Juni 2017. Sementara anggota Senat Antonio Trillanes menuduh Duterte menggunakan darurat militer sebagai persiapan untuk sebuah pemerintahan revolusioner yang akan membuatnya tetap menjabat di luar masa pemerintahannya selama enam tahun. "Begitu dia merasa tidak ada oposisi yang cukup kuat atas deklarasi keadaan darurat nasional, dia akan melakukannya," kata Trilanes, seperti dikutip AFP. Namun Kongres didominasi oleh pendukung Duterte dan Ketua Parlemen Pantaleon Alvarez berpendapat dia tidak melihat adanya hambatan dalam menyetujui perpanjangan tersebut. Anggota Senat Sherwin Gatchalian juga mendukung langkah presiden, "Dia (Presiden Duterte) menjelaskan kekhawatirannya bahwa terorisme dapat dengan lambat menyebar melalui Mindanao dan pada akhirnya ke seluruh negeri." Namun, anggota Senat oposisi Francis Pangilinan berkata Duterte sebaiknya memeprtimbangkan untuk membatasi keadaan darurat terbatas hanya di wilayah Mindanao saja. Sedangkan mantan presiden Fidel Ramos -yang mendukung Duterte namun tetap kritis atas sebagian kebijakannya- memperingatkan bahwa perpanjangan keadaan darurat militer dapat mempengaruhi investor. "Keadaan darurat penting di awal namun perpanjangannya harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati," kata Ramos kepada para wartawan. Pasukan bersenjata Filipina telah berjuang melawan kelompok Islamis bersenjata di kota Marawi selama tujuh minggu, menewaskan lebih dari 500 orang, 45 di antaranya warga sipil.