Presiden Jokowi umumkan ibu kota baru: Mengapa banyak negara memindahkan ibu kotanya?
Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar jumpa pers terkait pemindahan ibu kota di Istana Negara, Senin (26/08) pada pukul 13.00 WIB. Hal ini terungkap setelah akun YouTube resmi Sekretariat Presiden mengunggah video mengenai rencana pengumuman ibu kota baru.
Jakarta mengalami kemacetan setiap harinya dan diperkriakan akan tenggelam Kepada BBC News Indonesia, staf khusus presiden bidang komunikasi, Adita Irawati, membenarkan rencana tersebut. "Ya, betul," tulisnya melalui pesan singkat, Senin (26/08). Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengutarakan rencana pemindahan ibu kota dalam sidang di parlemen pada 16 Agustus silam. Namun, lokasi pastinya belum diumumkan. Dalam wawancara dengan Tempo pada 19 Agustus 2019, dia mengatakan lokasi bakal ibu kota mengerucut di dua lokasi. "Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah." Rencana ini dikemukakan ketika data menunjukkan Jakarta tenggelam rata-rata 1-15cm per tahun. Hampir setengah kota sekarang berada di bawah permukaan laut. Kota ini terletak di tanah berawa dan Laut Jawa terus mengikisnya, sementara 13 sungai mengalir melaluinya. Selain itu, kemacetan Jakarta sudah sangat terkenal seantero dunia. Pada 2016, sebuah survei menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota dengan tingkat kemacetan terburuk di dunia. Para pejabat pemerintah bahkan harus dikawal oleh konvoi polisi agar sampai di tempat pertemuan tepat waktu. Jakarta ditambah daerah-daerah penyangganya memiliki populasi 30 juta. Namun, hanya sekitar 2-4% dari air limbahnya yang diolah. Pemindahan ibu kota ini diperkirakan akan menelan biaya hingga lebih dari Rp460 triliun. Ibu kota baru pun akan membutuhkan area seluas 30.000 hektare hingga 40.000 hektare untuk menampung sekitar 900.000 hingga 1,5 juta orang. Palangkaraya di Kalimantan Tengah, digadang-gadang sebagai calon ibu kota baru. Secara geografis, kota ini berada di pusat kepulauan Indonesia dan bapak pendiri bangsa, Soekarno, juga pernah mengusulkan untuk menjadikannya ibu kota. Namun, Indonesia bukanlah negara pertama yang mempertimbangkan memindahkan ibu kotanya. Berikut adalah beberapa contoh lainnya: 1. Kazakhstan Pada 1997, Presiden Nursultan Nazarbayev memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari kota utama, Almaty. Dia memilih kota yang terletak di gurun, sekitar 1.200km di utara ibu kota lama. Hal pertama yang dia lakukan, salah satunya, adalah mengubah nama kota itu, dari Aqmola—yang berarti "kuburan putih"—menjadi Astana. Dia kemudian membawa arsitek dari berbagai negara di seluruh dunia untuk membangun ibu kota baru. Salah satu bangunan yang menarik perhatian adalah Khan Shatyr - tenda terbesar di seluruh dunia. Dirancang oleh Norman Foster, tempat ini menjadi kompleks pusat perbelanjaan dan hiburan. Menara Baytarek, yang menyerupai telur yang bertengger di atas pohon, memiliki dek observasi dengan pemandangan bangunan lainnya yang baru dibangun. Salah satu bangunan anyar adalah istana presiden, sebuah tiruan dari Gedung Putih dengan kubah berwarna biru pucat. Di sebelahnya adalah Central Concert Hall, struktur pirus meniru pesawat ruang angkasa. Semua ini dimungkinkan oleh sektor minyak Kazakhstan yang sedang booming: ekonomi tumbuh sebesar 4,8% pada 2018. Sebagai tanda terima kasih, setelah Presiden Nazarbayev mundur pada bulan Maret, parlemen memilih untuk mengganti nama kota itu sesuai namanya untuk menghormatinya. Jadi sekarang ibu kota Kazakh - yang menjadi kota terdingin kedua di dunia, setelah Ulaanbaatar di Mongolia - dikenal sebagai Kota Nur Sultan. Tidak buruk untuk pemukiman yang paling dikenal di masa Soviet karena kedekatannya dengan gulag. 2. Myanmar Populasi yang rendah di Nay Pyi Taw terlihat dari udara Kota Nay Pyi Taw mencakup setidaknya empat kali wilayah London, tetapi dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sediit. Sejarahnya pendek: baru ada sejak 2005, dibangun di dataran tinggi oleh penguasa militer Myanmar saat itu (sebelumnya dikenal sebagai Burma). Namanya berarti "kursi raja". Alasan memindahkan ibu kota sekitar 370 km ke pedalaman dari kota terbesar, Yangon (Rangoon), tidak pernah sepenuhnya jelas. Menteri informasi mengatakan kepada BBC pada waktu itu bahwa kota itu adalah lokasi yang lebih strategis, tetapi analis skeptis. Mereka mengatakan ada kemungkinan militer takut akan invasi asing, atau menginginkan lebih banyak kontrol atas etnis minoritas di wilayah perbatasan. Yang lain menyarankan para pemimpin Myanmar yang dikenal penuh rahasia hanya mengulangi kebiasaan raja-raja Burma di masa pra-kolonial, yang membangun kota-kota baru dan istana-istana berdasarkan saran dari peramal. Kota ini memiliki semua ciri khas ibu kota yang terencana: jalan yang mengarah dari parlemen ke istana presiden memiliki lebar 20km, dan tanpa kemacetan lalu lintas. Pusat perbelanjaan mengilap dan hotel-hotel mewah yang kosong berjejer di jalanan. Ada taman safari, kebun binatang, dan setidaknya tiga stadion. Tidak seperti bagian lain dari Myanmar, kota ini memiliki pasokan listrik sepanjang waktu. 3. Bolivia La Paz adalah ibu kota tertinggi di dunia Bolivia memiliki dua ibu kota: Sucre dan La Paz. Sucre adalah satu-satunya ibu kota Bolivia. Ketika perang saudara pada 1899 ibu kota beralih ke La Paz. Setelah itu, parlemen dan layanan sipil pindah ke kota terbesar di Bolivia, La Paz, sementara pengadilan tetap di Sucre. Sucre, di pusat negara itu, adalah tempat Bolivia didirikan, pada 1825. Populasinya hanya 250.000 orang, dibandingkan dengan 1,7 juta orang yang tinggal di La Paz. Pada tahun 2007, sebuah proposal diajukan untuk memindahkan parlemen dan pemerintah kembali ke Sucre, namun ditanggapi rakyat dengan menggelar protes terbesar yang pernah terjadi di La Paz. Gagasan itu muncul dari persaingan regional antara pendukung Presiden Evo Morales di dataran tinggi barat yang miskin di Bolivia dan lawan-lawannya di timur yang lebih makmur. Skema itu akhirnya ditinggalkan, dan Bolivia memiliki dua ibu kota hingga hari ini. 4. Nigeria Layaknya kota yang terencana yang lain, Abuja dirancang dengan jalan yang lebar Hingga 1991, kota terbesar di Nigeria, Lagos, menjadi ibu kota. Ada sejumlah alasan untuk memindahkan ibu kota ke Abuja: pertama-tama, lokasi pusatnya, jauh dari pantai. Diperlukan waktu sekitar dua hari untuk menempuh 1.600 km ke Lagos dengan jalan darat dari kota Maiduguri, di timur laut, Abuja jauh lebih dekat. Lagos sangat padat (itu adalah kota terpadat di Afrika sub-Sahara), dan itu adalah salah satu alasan untuk pindah. Abuja juga lebih netral secara politik dan etnis. Kelompok etnis Yoruba mendominasi Lagos, sedangkan Igbo mendiami kawasan di tenggara, dan Hausa di barat laut. Ini bukan masalah kecil: antara 1967 dan 1970, Nigeria terpukul oleh perang Biafra, ketika suku Igbo berusaha melepaskan diri dari Nigeria. Sementara Lagos tumbuh secara organik, Abuja adalah kota yang direncanakan - yang pertama di Nigeria. Ketika kemacetan lalu lintas kerap terjadi di Lagos, di Abuja, jalan dirancang dengan ruas yang lebar sejak awal. Institusi kebudayaan nasional ada di sana, bersama dengan Mahkamah Agung, Majelis Nasional dan istana presiden. Namun, banyak agen federal yang secara tidak resmi masih berbasis di Lagos. 5. Portugal Selama 13 tahun, ibukota Portugal bukan di Lisbon tetapi Rio de Janeiro. Selama 13 tahun, ibu kota Portugal bukan di Lisbon tetapi Rio de Janeiro. Alasannya? Napoleon. Selama Perang Semenanjung (1807-1814), Prancis menginvasi Portugal tidak kurang dari tiga kali. Beberapa hari sebelum invasi pada Desember 1807, keluarga kerajaan Braganza kabur ke Brasil, yang saat itu merupakan koloni Portugis. Mereka tiba di Rio pada bulan Maret 1808. Rio pada awal abad ke-19 adalah kota yang berkembang pesat: ada emas, ada berlian, ada gula. Ada juga budak: hingga satu juta dari mereka, sekitar sepertiga dari populasi. Dom João VI, pangeran adipati, menciptakan Kerajaan Portugal, Brasil, dan Algarves. Ini mengangkat Brasil dari sebelumnya hanya daerah koloni belaka ke tingkat yang sama dengan Portugal. Brasil juga diberikan lebih banyak kemerdekaan administratif. Ketika sang ratu meninggal pada tahun 1816, ia menjadi raja. Pada tahun 1821, pengadilan Portugis kembali ke Lisbon tempat ia menetap sampai akhir monarki pada 1910. Namun persinggahannya di Rio meninggalkan bekas yang langgeng di Brasil, meningkatkan ekonominya, dan mempercepat dorongannya untuk kemerdekaan.