Klarifikasi Wiranto atas Panglima TNI: '500 senjata bukan untuk pemberontakan'
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak perlu khawatir tentang polemik pengadaan senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara, BIN, yang sempat dipertanyakan oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.
Wiranto menyebut 'ada komunikasi yang belum tuntas' antara Panglima TNI dan institusi terkait lain. "Ada yang mengatakan, jangan-jangan ini ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan, tidak. Tidak ada," kata Wiranto dalam jumpa pers resmi, Minggu (24/09) petang di kantornya. Wiranto kemudian mengatakan persoalan pengadaan senjata itu lebih sebagai "komunikasi yang belum tuntas" antara Panglima TNI dan institusi terkait lainnya, sehingga menurutnya "tidak perlu dipolitisasi." "Itu hanya komunikasi yang belum tuntas, dan menjadi tanggungjawab saya untuk menjelaskan, supaya tidak ada spekulasi," tandas Wiranto, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Menurutnya, BIN telah meminta izin kepada Kapolri untuk pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD untuk keperluan pendidikan intelijen. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan bahwa "ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata di luar institusi militer". Dia menegaskan, pengadaan senjata itu tidak perlu izin Panglima TNI atau Presiden Joko Widodo. "Cukup dari Mabes Polri." "Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden," tambahnya. Dan, "bukan 5000 pucuk dan bukan senjata standar TNI," ungkap Wiranto. Panglima TNI: 'Mereka memakai nama Presiden' Menkopolhukam Wiranto saat menggelar jumpa pers menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pengadaan senjata untuk keperluan BIN. Hal itu ditegaskannya menanggapi polemik di masyarakat setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan bahwa "ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata di luar institusi militer". Dikutip oleh beberapa akun di YouTube, Gatot mengatakan hal itu saat berpidato di hadapan purnawirawan TNI, Kepala staf angkatan serta perwira tinggi TNI dalam acara Silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/09) malam. Menurut Gatot, TNI akan mengambil tindakan tegas apabila hal itu terjadi, tidak terkecuali apabila pelakunya dari keluarga TNI sendiri, bahkan seorang jenderal sekalipun. Aparat TNI tengah mengangkat senjata laras panjang dalam sebuah acara. "Tidak semua TNI memang bersih. Jujur saya katakan, ada yang punya keinginan dengan cara amoral untuk mengambil jabatan. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat merintih tidak hanya menangis, biarpun itu jenderal," katanya. Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mendatangkan senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan disini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," katanya. Gatot juga menyampaikan, TNI akan melakukan tindakan tegas jika nanti senjata tersebut tetap masuk ke Indonesia walau sudah diingatkan. Pernyataan Panglima TNI ini kemudian mendapatkan pendapat beragam di masyarakat. Sebagian menyayangkan pernyataan itu dikeluarkan Panglima TNI dalam forum terbuka, sementara lainnya memakluminya sebagai otokritik. Wiranto: 'Menggunakan dana APBN' Lebih lanjut Wiranto mengatakan, dirinya memiliki tanggungjawab untuk mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI tersebut kepada yang bersangkutan, Kapolri, serta Kepala BIN. Hal itu dilakukannya karena pernyataan Panglima TNI tersebut telah menimbulkan pro-kontra masyarakat seolah-olah "keadaan Indonesia sudah genting". Wiranto mengatakan, dirinya memiliki tanggungjawab untuk mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI tersebut kepada yang bersangkutan, Kapolri, serta Kepala BIN. "(Seolah-olah di masyarakat) ada satu kekuatan yang ingin seperti tahun-tahun dulu, melakukan aksi-aksi yang menganggu stabilitas atau keamanan nasional," Menurutnya, asumsi seperti itu tidak tepat dalam menggambarkan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dia menegaskan hal itu terjadi karena "komunikasi antar institusi yang belum tuntas". "Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN dan instansi terkait, ternyata memang ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata ini," jelas Wiranto. Hasil pengecekannya menyebutkan bahwa pembelian 500 pucuk senjata buatan PINDAD tersebut untuk keperluan sekolah inteijen oleh BIN. "Dan senjata yang dibeli ini bukan standar TNI dan buatan PINDAD, bukan luar negeri dan juga menggunakan dana APBN," tegasnya. "Jadi bukan institusi lain yang diluar kontrol pemerintah," tambahnya lagi. 'Tidak perlu izin Presiden' Wiranto juga menggarisbawahi bahwa pembelian senjata yang bukan standar TNI, tidak perlu meminta izin Mabes TNI, tapi cukup dari Mabes Polri. "Dan (itu) sudah dilakukan," katanya. "Saya kira prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini, secara spesifik, tidak perlu kebijakan presiden, (dan) secara khusus tidak perlu melibatkan presiden." Kendaraan lapis baja TNI tampak turut mengamankan perayaan Tahun Baru di Denpasar, Bali, 2016 lalu. Di hadapan wartawan, Wiranto kemudian meminta polemik ini tidak perlu diperpanjang, karena pengadaan senjata itu bukan oleh "satu kekuatan lain" yang akan "menganggu keamanan nasional". "Ada yang mengatakan, jangan-jangan ini ada kekuataan lain yang ingin melakukan pemberontakan, tidak. Tidak ada. "Kita tetap aman, tetap stabil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang keamanan nasional. Saya jamin itu," katanya lagi. Di akhir jumpa pers, Wiranto mengatakan selama ini pengadaan senjata oleh institusi terkait "tidak ramai" seperti polemik yang terjadi sekarang. "Setiap tahun ada kebutuhan, kita beli dari PINDAD, tidak ada masalah," katanya.