Thailand dan Kamboja kembali tegang
Kepala pasukan militer Kamboja di perbatasan mendesak dilakukannya pertemuan darurat setelah pesawat milik Thailand terbang disekitar wilayah sengketa di dekat Kuil Preah Vihear.
Vonis Mahkamah Keadilan Internasional ICJ terhadap wilayah Kuil Preah Vihear Senin (11/11). Sebuah helikopter dan pesawat pengintai kecil terlihat pada Sabtu (9/11) pagi. Ketegangan di perbatasan meningkat menyusul rencana vonis oleh pengadilan tinggi PBB tentang batas wilayah di sekitar kuil kuno perbatasan, Senin (11/11) nanti. Pada 2011 lalu, pertempuran terjadi di wilayah tersebut dan menewaskan 18 orang serta ribuan orang mengungsi. Wartawan BBC Jonathan Head di Bangkok mengatakan pasukan Kamboja telah menggali parit dan lubang untuk perlindungan dekat dengan kuil dan benteng pertahanan yang sama juga dibangun di bagian Thailand. Bagaimanapun, Panglima regional Kamboja Jenderal Srey Deuk mengatakan kepada BBC, pada Sabtu lalu dia berharap tidak ada masalah dengan militer Thailand setelah vonis Senin mendatang. Dia mengatakan tidak ada mengerahan pasukan ke kuil tersebut. Mematuhi keputusan Sebuah keputusan 1962 oleh Mahkamah Keadilan Internasional, ICJ memutuskan kuil berada dalam wilayah Kamboja tetapi tidak mengatur tentang daerah disekitarnya. Kamboja meminta klarifikasi atas keputusan tersebut pada 2011 setelah terjadinya pertempuran di wilayah tersebut. Kedua negara setuju untuk mematuhi keputusan ICJ tetapi kekhawatiran terhadap kelompok nasional mungkin akan memicu kekerasan di desa-desa sekitar perbatasan. Kelompk nasionalis Thailand Thai Patriotic Network, telah mengatakan akan menolak keputusan ICJ, seperti disampaikan oleh kora The Nation. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah memerintahkan pasukan di perbatasan untuk tetap tenang. "Saya ingin menyerukan kepada seluruh pasukan bersenjata yang bertugas di perbatasan untuk tetap tenang, pelatihan sepenuhnya dihentikan dan menghindar segala aktivitas yang dapat memicu ketegangan atau bentrokan," kata dia dalam sebuah siara televisi pada Kamis (7/11). Hun Sen mengatakan dia dan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra telah sepakat dua negara "harus mematuhi keputusan tersebut dan berupaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas diperbatasan".