Mengukur kemiskinan di Indonesia dari kualitas hidup
Terselip di dalam sebuah gang sempit di kawasan Kebon Kacang, tak jauh dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, rumah Wati tampak kumuh. Di bangunan bertingkat dua yang terbuat dari seng itu, dia tinggal bersama kedua anaknya dan sanak saudaranya.
Rumah Wati di sebuah gang sempit di bilangan Kebon Kacang, Jakarta Pusat Wati bekerja sebagai penjaga toko di Pasar Tanah Abang dengan pendapatan per hari mencapai Rp40.000. Uang itu dia gunakan untuk berbagai kebutuhan hidup, termasuk menyekolahkan kedua anaknya yang kini duduk di bangku sekolah menengah kejuruan dan sekolah dasar. Apabila menggunakan pengukuran garis kemiskinan versi Bank Dunia yang berpatokan pada pendapatan sebesar US$1,9 atau Rp25.500 rupiah per hari, maka Wati sebenarnya masuk dalam kategori mampu. Namun berdasarkan Indeks Kemiskinan Multidimensi yang baru diluncurkan lembaga kajian Perkumpulan Prakarsa, Wati dikategorikan sebagai warga miskin. Soalnya Indeks Kemiskinan Multidimensi, IKM, juga memperhitungkan kondisi rumah tinggal sebagai salah satu dari 11 indikator. Indeks Kemiskinan Multidimensi menghitung kemiskinan dari 11 indikator, antara lain sanitasi, air bersih, dan kondisi tempat tinggal. Ukuran multidimensi Setyo Budiantoro, selaku peneliti senior Perkumpulan Prakarsa, mengatakan IKM menghitung kemiskinan dengan memakai tiga dimensi, yakni pendidikan, kesehatan, dan kualitas kehidupan. Dari tiga dimensi itu terdapat 11 indikator, antara lain gizi, akses pendidikan, kondisi tempat tinggal, lama sekolah, sanitasi, air bersih, dan sumber penerangan. “Pada dasarnya Indeks Kemiskinan Multidimensi melihat basic needs manusia. Jadi, kemiskinan bukan sekadar uang, tapi juga soal kapabilitas manusia yang seharusnya bisa berkembang namun karena terkerangkeng oleh persoalan-persoalan mendasar, dia kemudian tidak bisa mengembangkan diri,” kata Setyo kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Dengan menggunakan IKM, nyaris sebanyak 30% penduduk Indonesia mengalami kemiskinan pada 2014. Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari kemiskinan ekonomi versi Badan Pusat Statistik. BPS mengukur kemiskinan antara lain dengan pengeluaran untuk kebutuhan dasar makanan dalam takaran 2.100 kilo kalori per orang per hari. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, Sentot Bangun Widoyono, mengaku Indeks Kemiskinan Multidimensi telah diuji coba oleh BPS. Namun penerapannya secara penuh, tidak begitu saja bisa dilakukan. “Soal parameter kemiskinan, semua bisa berpendapat ya. Tinggal ada kesepakatan nasional nggak? Karena kalau kita bicara minimum basic needs kan itu juga kesepakatan nasional,” kata Sentot. IKM pertama kali dikembangkan Universitas Oxford, Inggris, bersama UNDP pada 2010 dan sejumlah negara telah menggunakannya, antara lain Meksiko. Di Indonesia, BPS mengukur kemiskinan dengan menghitung pengeluaran untuk kebutuhan dasar makanan dalam takaran 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada Maret 2015, garis kemiskinan versi BPS sedikit di atas Rp330.000 per bulan.