Investigasi BBC: PBB sengaja hindari angkat masalah Rohingya di Myanmar
Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sengaja tidak membahas masalah hak etnik Rohingya dengan pemerintah Myanmar dan bahkan menghindar mengangkat topik tersebut.
Seorang perempuan pengungsi Rohingya datang ke kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, membawa anaknya yang sakit. Sejak ribuan etnik muslim Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh, 25 Agustus lalu, PBB tampak memimpin upaya tanggap darurat. Organisasi itu menyalurkan beragam bantuan dan menyampaikan pernyataan keras mengecam pemerintah Myanmar. Namun, sejumlah orang dalam PBB dan komunitas lembaga bantuan baik di Myanmar maupun di mancanegara mengungkapkan kepada BBC bahwa empat tahun sebelum krisis saat ini berlangsung, Kepala Delegasi PBB di Myanmar (UNCT) bernama Renata Lok-Dessallien telah berupaya: Kantor PBB di Myanmar "sangat tidak setuju" dengan temuan-temuan BBC. Ratusan ribu pengungsi Rohingya ditampung di kamp-kamp di Bangladesh. Caroline Vandenabeele, seorang pekerja lembaga bantuan di Myanmar, mengaku menyaksikan pertanda bahwa pembersihan etnik Rohingya akan berlangsung, beberapa tahun sebelum krisis saat ini terjadi. Dia berpengalaman bekerja di Rwanda sebelum genosida pada akhir 1993 dan awal 1994. Menurutnya, saat pertama kali tiba di Myanmar, ada sejumlah kesamaan yang mengkhawatirkan. "Saat itu saya sedang bersama sekelompok ekspatriat dan pebisnis Myanmar berbincang mengenai Rakhine dan Rohingya. Tiba-tiba seorang Myanmar berkata 'kita seharusnya membunuh mereka seperti anjing'. Bagi saya, sikap tidak menganggap orang Rohingya sebagai manusia adalah sebuah pertanda bahwa di masyarakat ini sikap seperti itu dinilai lumrah." Selama lebih dari satu tahun saya menjalin kontak dengan Vandenabeele, yang telah bekerja di wilayah konflik, seperti Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Rwanda, dan Nepal. Pada periode 2013 dan 2015, dia diterima bekerja di kantor delegasi PBB di Myanmar. Jabatannya saat itu adalah koordinator, posisi tertinggi bagi seorang pejabat PBB di sebuah negara—yang kini dijabat Renata Lok-Dessallien. Posisi tersebut memungkinkan Vandenabeele bertindak ketika ketegangan meningkat di Negara Bagian Rakhine. Pada 2012, bentrokan antara etnik Muslim Rohingya dan etnik Buddha Rakhine menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia dan lebih dari 100.000 warga muslim Rohingya mengungsi ke kamp-kamp di sekitar ibu kota negara bagian, Sittwe. Mulai dari saat itu kericuhan terjadi secara berkala dan puncaknya, pada 2016, kelompok milisi Rohingya bangkit melawan. Akan tetapi, upaya menyalurkan bantuan ke kelompok etnik Rohingya menjadi rumit lantaran warga etnik Buddha Rakhine berupaya menggagalkan pasokan bantuan untuk Rohingya, bahkan beberapa kali menyerang kendaraan pengangkut bantuan. Desa Rohingya di Negara Bagian Rakhine tampak hangus dilalap api, pada 27 September lalu. Kondisinya rumit bagi PBB dan sejumlah lembaga bantuan, yang menghendaki kerja sama pemerintah Myanmar dan komunitas Buddha agar bantuan kepada Rohingya dapat disalurkan. Pada saat bersamaan, PBB dan para lembaga bantuan tahu bahwa berbicara mengenai HAM dan kondisi etnik Rohingya yang tanpa kewarganegaraa akan membuat kesal banyak warga Buddha. Untuk menyiasatinya, PBB dan komunitas internasional menekankan perhatian pada strategi pembangunan jangka panjang di Rakhine dengan harapan hal itu akan meningkatkan kesejahteraan sehingga ketegangan antara etnik Muslim dan Buddha dapat menurun. Bagi para staf PBB, berbicara di depan umum mengenai Rohingya menjadi seperti hal tabu. Banyak rilis pers PBB mengenai Rakhine dibuat tanpa menyebutkan 'Rohingya'. Pemerintah Myanmar sama sekali tidak menggunakan kata 'Rohingya' dan menolak mengakui mereka sebagai kelompok etnik. Mereka memilih menyebut mereka 'orang Bengali'. Selama beberapa tahun saya meliput di Myanmar, sedikit sekali staf PBB yag bersedia berbicara gamblang dan direkam mengenai Rohingya. Kini sebuah investigasi mengenai kinerja PBB di Myanmar telah mengungkap bahwa masalah Rohingya dikesampingkan secara internal. Berbagai sumber di komunitas lembaga bantuan di Myanmar mengatakan kepada BBC bahwa menanyakan mengenai HAM Rohingya kepada pemerintah Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi PBB hampir mustahil. Menurut Vandenabeele, semua orang pada akhirnya paham bahwa mengangkat masalah Rohingya atau memperingatkan ancaman pembersihan etnik di dalam pertemuan pejabat senior PBB tidak bisa diterima. "Sebenarnya bisa, tapi ada konsekuensi negatifnya, seperti tidak lagi diundang dalam pertemuan dan tidak diberikan akses perjalanan. Ada staf yang porsi pekerjaannya diambil dan dipermalukan di rapat. Suasananya sengaja diciptakan agar berbicara mengenai masalah ini tidak diperkenankan." Pejabat yang tidak mematuhi, seperti kepala Badan PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (UNOCHA), sengaja dikucilkan dari rangkaian diskusi. Vandenabeele mengklaim bahwa dia kerap diperintahkan untuk mencari tahu apakah perwakilan UNOCHA sedang keluar kota sehingga pertemuan bisa digelar. Kepala UNOCHA menolak berbicara kepada BBC, namun persoalan ini telah dikonfirmasi sejumlah sumber PBB di Myanmar. Vandenabeele mengaku dia telah dicap sebagai 'tukang buat onar' dan dibekukan dari fungsi jabatannya lantaran berulang kali memperingatkan potensi terjadinya pembersihan etnik Rohingya. Versi cerita ini tidak pernah ditentang PBB. Upaya membungkam pembicaraan mengenai Rohingya sampai ke para pejabat PBB yang berkunjung ke Myanmar. Tomas Quintana kini bekerja sebagai pelapor khusus PBB untuk HAM di Korea Utara, namun selama enam tahun sampai 2014 dia memegang jabatan serupa untuk Myanmar. Berbicara dari Argentina, dia membeberkan kepada saya mengenai pertemuan dengan Dessallien di Bandara Yangon. "Saya menerima nasihat dari dia, bahwa saya tidak boleh pergi ke Negara Bagian Rakhine jadi mohon jangan ke sana. Saya lalu bertanya mengapa dan tiada jawaban dalam bentuk apapun. Pada dasarnya hanyalah sikap untuk tidak mencari masalah dengan aparat," ujar Quintana. "Ini hanyalah satu cerita, tapi ini menunjukkan strategi Tim Delegasi PBB dalam hal masalah Rohingya." Quintana belakangan tetap berkunjung ke Rakhine, tapi Dessallien "tak mengaitkan" dirinya dengan Tim Delegasi PBB di Myanmar dan Quintana tak lagi berjumpa dengannya. Seorang staf senior PBB mengatakan kepada saya, "Kami telah memuaskan komunitas Rakhine degan mengorbankan Rohingya. Pemerintah tahu memanfaatkan dan memanipulasi kami dan mereka tetap melakukannya, kami tidak pernah belajar. Kami juga tidak pernah melawan karena kami tidak bisa membuat kesal pemerintah." Para pengungsi Rohingya tiba di Bangladesh dengan membawa semua barang berharga. Prioritas PBB di Rakhine belakangan ditinjau melalui sebuah laporan penyelidikan PBB tahun 2015 berjudul Slippery Slope: Helping Victims or Supporting Systems of Abuse (Lereng yang licin: Membantu Korban atau Mendukung Sistem Penyiksaan). Bocoran laporan itu diterima BBC dan isinya mengecam pendekatan Tim Delegasi PBB di Myanmar. "Strategi tim PBB dalam hal hak asasi manusia terlalu banyak berfokus pada harapan muluk bahwa investasi pembangunan dengan sendirinya akan mengurangi ketegangan dan gagal memahami bahwa berinvestasi pada struktur diskriminatif yang dijalankan aktor negara diskriminatif amat mungkin menguatkan diskriminasi alih-alih mengubahnya." Beberapa dokumen lain muncul dengan kesimpulan senada. Ketika Antonio Guterres menjadi sekretaris jenderal PBB di New York, seorang mantan pejabat senior PBB diminta untuk menulis sebuah memo untuk timnya pada April lalu. Dengan judul 'Reposisi PBB', dokumen setebal dua halaman itu menyebut Tim Delegasi PBB di Myanmar "jelas-jelas menunjukkan disfungsi". Beberapa pekan setelah memo itu terbit, PBB menegaskan bahwa Dessallien telah dirotasi, namun tiada hubungannya dengan kinerjanya. Tiga bulan sesudahnya, Dessallien masih menjabat sebagai petinggi PBB di Myanmar lantaran pemerintah Myanmar menolak sosok penggantinya. "Dia punya pandangan yang jujur dan tidak bias. Siapapun yang bias terhadap Rohingya tidak akan disukai dan akan dikritik," kata Shwe Mann, mantan jenderal senior dan sekutu pemimpin de factor Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dessallien menolak diwawancarai BBC untuk menanggapi artikel ini. Tim Delegasi PBB di Myanmar mengklaim memiliki pendekatan "inklusif" dan memastikan keterlibatan para pakar yang relevan di semua bidang. "Kami sangat tidak setuju dengan tuduhan-tuduhan bahwa koordinator 'menghalangi' diskusi internal. Koordinator secara reguler mempertemukan semua badan PBB di Myanmar untuk mendiskusikan cara menyokong perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, pembangunan, serta bantuan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine," sebut pernyataan juru bicara PBB di Yangon. Soal kunjungan Tomas Quintana ke Rakhine, sang juru bicara mengatakan Dessallien telah "memberikan sokongan penuh" dalam hal personel, logistik, dan keamanan. Sebanyak 10 duta besar di Myanmar, termasuk dubes Inggris dan Amerika Serikat, secara sukarela mengirim surat elektronik kepada BBC ketika mereka mendengar bahwa BBC tengah menyusun artikel ini. Para dubes mengutarakan sokongan untuk Dessallien. Beberapa figur melihat ada kesamaan antara peran PBB di Sri Lanka yang banyak dikritik dan dengan di Myanmar. Charles Petrie menulis laporan mengenai PBB dan Sri Lanka. Dia pernah menjabat sebagai pejabat tertinggi PBB di Myanmar (sebelum diusir pada 2007). Menurutnya, respons PBB terhadap Rohingya selama beberapa tahun membingungkan dan Dessallien belum diberikan mandat untuk menyatukan semua area penting. "Pelajaran berharga bagi Myanmar dari Sri Lanka adalah kurangnya titik pusat. Seorang pejabat senior membuat titik pusat yang bisa menangani situasi di Myanmar secara total—sisi politik, HAM, kemanusiaan, dan pembangunan. Saat ini titiknya masih ke mana-mana. Dan itu berarti selama beberapa tahun terakhir ada agenda yang saling tumpang tindih." Pemerintah Bangladesh berupaya menangani para pengungsi Rohingya yang berjumlah ratusan ribu orang. Lalu, apakah dengan adanya pendekatan berbeda dari PBB dan komunitas internasional bisa menghindari bencana kemanusiaan dari yang kita saksikan sekarang? Sulit melihat bagaimana hal itu bisa mengurangi respons masif tentara Myanmar menyusul serangan kelompok milisi Rohingya pada 25 Agustus. Vandenabeele meyakini bahwa sistem peringatan dini yang semula dia usulkan boleh jadi bakal menyediakan sejumlah indikasi atas apa yang akan terjadi. "Sulit mengatakan aksi macam apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kondisi ini. Namun, yang saya tahu pasti, apa yang dilakukan di masa lalu tidak akan bisa mencegahnya. Tindakan di masa lalu hanyalah mengabaikan isu ini." Tomas Quintana berharap komunitas internasional mendorong lebih keras agar tercipta semacam sistem peradilan peralihan sebagai bagian menuju pemerintahan demokratik hibrida. Sebuah sumber mengungkap PBB kini tampak bersiap menggelar penyelidikan mengenai respons terhadap Rakhine. Sikap itu mungkin mirip dengan penyelidikan setelah akhir Perang Sipil di Sri Lanka yang kontroversial dan menemukan apa yang dicari.