Hong Kong: Upah stagnan, harga properti melesat, 'saya tidak punya harapan apa-apa'
"Saya berkuliah di universitas demi kehidupan yang lebih baik, tapi kini saya tidak punya harapan untuk masa depan saya," ujar Dicky Cheung, 20 tahun, kepada saya.
Mahasiswa, Leung Suet Lam dan Dicky Cheung, memiliki visi yang suram tentang masa depan mereka Dicky dan teman-temannya adalah mahasiswa, tetapi di balik senyum lepas dan bersahabat mereka, terdapat kecemasan akan masa depan. Mereka menemui saya di Distrik Mongkok, Hong Kong, dan selama makan malam yang kami nikmati - bayam asin dan cumi-cumi - saya mendengar berbagai cerita frustrasi dan kegagalan. Dicky berkuliah untuk menjadi guru dan menjadi tulang punggung keluarganya. Tapi menurutnya hal itu tidak mungkin lagi karena ketika lulus dari universitas nanti, dia memperkirakan dirinya tidak akan mendapat pekerjaan yang baik - atau bahkan pekerjaan apa pun. "Saya ingin mengubah kehidupan keluarga saya. Di Hong Kong, mereka harus bekerja keras untuk membayar uang sewa," katanya, dengan emosi yang memancar dari tatapannya. "Sekarang, ketika saya tumbuh dewasa, saya tidak bisa melakukannya. Lowongan pekerjaan lebih sedikit daripada sebelumnya (dan) ketika kita lulus dalam tiga tahun ke depan, situasinya (akan) jauh lebih sedikit." Begitu pula dirasakan Leung Suet Lam, 18 tahun. "Ketika saya lulus nanti, saya rasa saya akan tinggal dengan keluarga saya," imbuhnya. "Sangat sulit mendapat rumah susun di sini... membeli rumah susun itu tidak realistis. Anak muda menghadapi tiga tantangan besar ekonomi "Struktur hunian di Hong Kong juga sangat kecil - saya akan menghabiskan banyak uang untuk membeli sebuah rumah susun kecil dan itu akan membatasi imajinasi hidup saya." Anak muda seperti Dicky dan Leung berjuang untuk menghadapi tiga tantangan besar perekonomian: upah yang tidak meningkat, pasar lowongan pekerjaan yang semakin kompetitif, dan harga properti yang semakin tinggi. Sementara alasan terjadinya unjuk rasa politik juga kompleks, dan tidak ada hubungannya dengan masalah membeli rumah atau mendapat pekerjaan - banyak anak muda di Hong Kong yang merasa tidak dipedulikan berbagai kebijakan pemerintah yang disusun sembrono selama berpuluh tahun. Sistem yang terasa seperti berlawanan itu memicu amarah mereka. Pertumbuhan upah yang lambat Persaingan untuk mendapat kursi di kampus-kampus ternama Hong Kong sangatlah ketat. Akan tetapi, meskipun berhasil mendapat tempat dan lulus, pekerjaan yang baik atau penghasilan yang stabil belum tentu didapat. Selain itu, persaingan mahasiswa Hong Kong dengan mahasiswa Cina untuk mendapat pekerjaan pun semakin sengit. Chan Wai Keung, dosen di Politeknik Hong Kong, mengatakan bahwa pada 1990-an, gaji awal bagi mahasiswa yang baru lulus berkisar di angka HK$25 ribu (Rp45 juta). Sekarang, angka itu mungkin ada di kisaran HK$28 ribu. Chan menerbitkan sebuah laporan yang mengamati tingkat pertumbuhan upah dan biaya hidup bagi anak muda Hong Kong selama 30 tahun terakhir. Chan Wai-Keung mengatakan bahwa pendidikan perlu dimodernisasi Ia menemukan bahwa sementara angka pertumbuhan upah stagnan, harga properti telah meningkat sepuluh kali lipat. "Program pendidikan kita ketinggalan zaman," ungkap Chan kepada saya. "Perekonomian kita didominasi oleh segelintir keluarga yang berkuasa, yang menghasilkan banyak uang dari pasar properti. Mereka enggan berinvestasi di industri teknologi tinggi atau ide-ide inovatif. "Pemerintah kami hanya mengatakan bahwa mereka mendukung pengembangan industri teknologi tinggi. (Tetapi) bahkan jika anak-anak muda ingin mencemplungkan diri ke industri baru itu, tidak banyak kesempatan yang terbuka bagi mereka." Rumah-rumah yang kemahalan Prospek pekerjaan yang suram itu berarti hal-hal seperti membeli rumah menjadi sesuatu yang sulit digapai orang Hong Kong, kecuali bagi sebagian kecil yang beruntung - seperti Karidie Chow. Sebagai karyawan perusahaan teknologi internasional di kota tersebut, Karidie meminjam uang ibunya untuk membeli rumah susun bagi ia dan saudara laki-lakinya. "Cukup sulit untuk punya rumah di Hong Kong dan harga apartemen pun (terus-menerus) meningkat selama beberapa tahun terakhir," ujarnya kepada saya. "Itu sebabnya kami memilih untuk membeli rumah susun tahun ini, karena harganya akan terus naik." Kawasan hunian publik seharusnya menjadi sebuah solusi Rumah susun itu membuatnya mengeluarkan uang hingga AS$500 ribu (Rp7 miliar), dengan luasan sekitar 25 meter persegi. Ia, adik laki-laki dan kekasihnya akan tinggal bersama - sesuatu yang lumrah dilakukan karena mahalnya harga properti di sana. Hong Kong adalah salah satu tempat paling mahal di dunia untuk membeli rumah, menurut Indeks Gelembung Real Estat UBS. Berbagai harga berlipat ganda sejak tahun 2008, dan menurut departemen Sensus dan Statistik Hong Kong, hanya kurang dari separuh rumah tangga di Hong Kong yang memiliki hunian mereka sendiri di tahun 2017, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kompleks hunian publik seharusnya menjadi solusi, akan tetapi keberadaannya tidak mencukupi. Sebagian masalahnya yaitu karena pengembang properti yang memegang lahan tak terpakai tidak diberi insentif untuk membangun hunian publik. Stanley Wong mengatakan bahwa ada masalah dalam hal ketersediaan lahan Jika mereka mengembangkan (lahan itu) menjadi kompleks hunian swasta, mereka akan menjualnya dengan harga sepuluh kali lipat," ujar Stanley Wong, mantan pemimpin Satuan Tugas Penyediaan Lahan Hong Kong, kepada saya. "Untuk penyewaan hunian publik - mereka akan menurunkan keuntungan mereka hingga lima kali lipat. Penyediaan lahan di negara mana pun merupakan tanggung jawab pemerintah. "Saya harus mengatakan bahwa selama 10-15 tahun terakhir, pemerintah tidak cukup tegas untuk memastikan bahwa kami akan memenuhi ketersediaan lahan untuk jangka menengah." Kurangnya niat politik Hong Kong memiliki salah satu potongan pajak terendah di dunia, yang membantunya menjadi pusat keuangan utama dunia. Meski demikian, potongan pajak yang rendah itu membuat pemerintah harus mencari cara lain untuk membiayai program pendidikan, perumahan dan kesehatan. Secara tradisional, pembiayaan itu bergantung pada keuntungan dari penjualan lahan kepada pihak pengembang untuk proyek-proyek komersial - akan tetapi itu berarti hanya ada sedikit insentif bagi pemerintah untuk membebaskan lahan bagi perumahan umum. Masalah lainnya adalah susunan rumit dewan legislatif Hong Kong, badan beranggotakan 70 orang legislator yang memberikan suara tentang bagaimana uang publik harus dibelanjakan. Lembaga itu didominasi oleh kelompok-kelompok bisnis yang biasanya memberikan suara untuk kepentingan mereka sendiri. Hong Kong adalah kota yang dibangun untuk urusan bisnis. Akan tetapi, meski bisnis di sana sangat maju, aspek lainnya justru tertinggal. Kurangnya perencanaan pemerintah berkontribusi terhadap tingkat kesenjangan tertinggi Hong Kong selama 45 tahun terakhir. Kini, pemerintah menyadari bahwa mereka harus memperbaiki semua masalah itu - akan tetapi mungkin sudah terlalu terlambat.