Tim 9 rekomendasikan Presiden jangan lantik Budi Gunawan
Sikap tegas Presiden Joko Widodo ditunggu secepatnya agar ada kejelasan mengenai kapolri serta memulihkan kepercayaan masyarakat, kata pengamat.
Presiden Joko Widodo (kiri) memiliki hak prerogatif untuk membatalkan calon Kapolri, kata pengamat "Presiden harus cepat mengambil keputusan walau pun sudah sangat terlambat," kata pengamat Ikrar Nusa Bakti. Ikrar mengatakan Presiden punya hak prerogatif untuk melantik atau tidak Budi Gunawan tanpa harus menunggu masukan dari mana pun. "Presiden harus menarik BG serta menunjuk orang lain jadi kapolri, meski akan terjadi gesekan gesekan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang kepercayaan masyarakat pada presiden akan meningkat, dan rebound nya perlu waktu satu bulan," tambah Ikrar lagi. Tim 9 sendiri sesudah mengadakan pertemuan pada Selasa (17/02) telah memberikan rekomendasinya yaitu: 1. Tim Konsultatif Independen tetap pada rekomendasi awal agar presiden tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri meski beliau telah dihapuskan status tersangka dalam Putusan Pra Peradilan mengingat putusan Pra Peradilan tidak terkait dengan substansi sangkaan. Tim mengharapkan presiden berupaya agar Budi bersedia mundur dalam pencalonan Kapolri demi kepentingan bangsa dan negara. 2. Presiden segera memulai proses pemilihan calon Kapolri agar institusi Polri terjaga soliditas dan independensinya serta Kapolri terpilih dapat memastikan sinergi dengan lembaga penegak hukum lain. 3. Presiden segera turun tangan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan KPK yang sejumlah pimpinannya ditetapkan tersangka dan sejumlah penyidik serta pegawainya ditersangkakan atau terancam ditersangkakan. Tim merasa perlu memberikan masukan kepada Presiden atas adanya kekhawatiran tumbuhnya persepsi negatif publik terhadap Polri dengan penetapan tersangka kepada pimpinan, penyidik dan pegawai KPK yang didasarkan kasus-kasus lama dan terkesan tidak substansial. Tim merasa khawatir dengan merosotnya kewibawaan presiden dengan adanya proses kriminalisasi yang terus berlangsung padahal Presiden sudah memerintahkan untuk menghentikannya pada 25 Januari 2015. 4. Presiden perlu memastikan KPK menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagaimana diatur dalam UU KPK sehingga tidak terjadi pelemahan KPK sebagaimana ditegaskan dalam Nawa Cita.