Lapor, jika terima pesan intoleran di medsos
Melaporkan pesan intoleran menjadi salah satu cara mengatasi penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Seperti misalnya mekanisme flagging di YouTube misalnya, kata Khelmy Rinaldi dari Maarif Institute.
Pemakai media sosial, seperti Facebook, diminta ikut aktif melaporkan pesan intoleran. "Kita menumbuhkan kembangkan kepada consumer social media itu sendiri, peran mereka sebagai reporter. Ketika mereka melihat content negatif, sebenarnya mostly di dalam social media itu menyediakan mekanisme report. "Paparan online yang ber content negatif itu berpengaruh terhadap sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia. Terutama sikap mereka terhadap orang yang berbeda latar belakang misalnya," kata Khelmy. Maarif Institute for Culture and Humanity pada hari Senin (11/12) mengumumkan hasil penelitian, yang salah satu temuannya adalah 57% anak muda mengatakan pesan intoleran mempengaruhi sikap mereka terhadap kelompok yang berbeda. Penelitian dilakukan pada 835 murid sekolah menengah dari Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, peserta pelatihan yang diadakan Maarif Institute dan YouTube. Salah satu cara lain untuk mengatasi pengaruh negatif media sosial adalah memberikan pelatihan perilaku yang tepat dalam menghadapi pesan intoleran dan sejenisnya, kata Shita Laksmi dari Diplo Foundation. "Pelatihan-pelatihan terhadap anak muda, pelatihan terhadap generasi rentan tentang penggunaan media sosial yang baik, termasuk menggunakan Facebook secara positif. Facebook bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia juga banyak melakukan pelatihan terkait membuat berita yang benar dan baik," kata Shita dari Diplo Foundation yang menangani tata kelola internet. Pada tahun 2017, terdapat 111 juta pengguna aktif Facebook di Indonesia, yang ke empat di dunia, menurut We Are Social dan Hootsuite. Salah satunya dalah Suri Manira, pengguna Line, Whats App dan Instagram. Dia mengatakan dirinya enggan untuk melaporkan pesan intoleran. Penduduk Bandung, Jawa Barat yang berumur 22 tahun ini takut jika laporannya dibawa ke ranah hukum. Bintang YouTube Austin Jones ditangkap atas tuduhan memproduksi pornografi anak-anak. Medsos rusak masyarakat? Pada hari Senin (11/12) mantan eksekutif Facebook, Chamath Palihapitiya, mengatakan dirinya merasa "sangat bersalah" terkait pekerjaannya "yang menghancurkan tatanan fungsi masyarakat," kata mantan wakil presiden pengembangan pengguna seperti dilaporkan The Guardian. Dia menambahkan," Ini adalah masalah dunia ... Ini mengikis dasar inti cara manusia bertingkah laku." Palihapitiya adalah salah satu dari sekelompok orang, yang jumlahnya semakin banyak, yang mengecam raksasa media sosial ini. Facebook belum mengomentari secara langsung pernyataan ini. Saat dihubungi BBC, Facebook Indonesia menyatakan pihaknya hanya menangani masalah fitur. Tetapi menurut Khelmy Pribadi, korporasi juga membantu masyarakat dalam mengatasi berita palsu misalnya. Penelitian yang lakukan adalah sebuah kerja sama dengan YouTube. "Kolaborasi yang kami lakukan ini adalah bentuk intervensi, pendekatan kami kepada korporasi untuk bagaimana kita meminimalisir dampak negatif internet itu. Ketika ada kutu di dalam jerami, kan bukan kemudian rumah jerami itu yang dibakar," Khelmy memberikan perumpaan. YouTube menggelar lokakarya terkait berita palsu. Blokir, daftar dan pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi pesan intoleran dan ujaran kebencian di media sosial. Sampai bulan September, sudah 782.317 situs internet ditutup. Di tahun 2017, sudah tercatat 13.829 kasus ujaran kebencian, 6.973 berita palsu dan 13.120 posting porno di medsos. Tetapi langkah mendasar seperti perubahan kurikulum mulai dari tingkat dasar juga dipandang penting dalam mengatasi hal ini, kata Shita Laksmi. "Perubahan sistemik di tingkat pendidikan itu adalah suatu keharusan. Nggak bisa lagi bikin event-event sementara. Tapi perubahan kurikulum secara sistematis dari tingkat masih kecil, itu harus. Mengajarkan coding misalnya kepada anak-anak kecil yang mulai tahu internet, itu juga harus, supaya mereka punya pilihan lain," katanya. Sementara kebijakan Kominfo meminta masyarakat mencatat nomor telepon genggam, juga dipandang dapat membantu, seperti dikatakan Khelmy. "Program yang sedang dilakukan pemerintah mengenai registrasi ulang nomor handphone misalnya, itu adalah sebagai upaya bagaimana nomor handphone itu bisa digunakan untuk contact-contact yang negatif, penipuan, upaya penyebaran berita hoax," jelasnya. Orang tua harus turut mengontrol pemakaian medsos. Kenyamanan keluarga Unsur masyarakat yang tidak kalah pentingnya dalam mencegah generasi muda terpengaruh pesan intoleran adalah keluarga. Keakraban dan keterbukaan berhubungan di unit terkecil ini, membuat anak menjadi tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif, kata Khelmy Pribadi. "Saya yakin bahwa bagaimana keluarga menjadi ruang yang paling nyaman kepada anak untuk bisa bercerita, kepada anak untuk bertanya, kepada anak untuk mencurahkan apapun, itu yang sebenarnya yang perlu dibangun." Shita Laskmi dari Diplo Foundation juga sependapat bahwa anak perlu diajak bicara orang tua jika terpapar video yang intoleran. "Itu tergantung umur anaknya. Kalau memang anaknya masih di bawah lima tahun, mungkin sebaiknya nggak ngeliat. Tapi kalau anaknya sudah bisa diajak diskusi, harus diajak diskusi. "Saya melihat pemerintah Indonesia memperlakukan rakyat Indonesia anaknya, tidak dibiarkan untuk mendapatkan banyak pilihan dan kemudian struggle di dalam. Jadi saya nggak sepakat kalau kemudian semua diblokir. Tetapi memang tanggung jawab itu memang harus dikembalikan ke orangtua," Shita menjelaskan.