Mobil mewah dilarang gunakan premium
Pertamina akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi dengan melarang mobil keluaran tahun 2005 ke atas mengkonsumsi bensin premium mulai tanggal 1 Oktober.
Sebelumnya Pertamina ajukan sistem smart card yang ditolak sebelum diterapkan Juru bicara Pertamina, M Harun, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa untuk tahap pertama ketetapan ini akan diberlakukan di Jakarta. "Kami saat ini sedang exercise untuk melakukan mapping wilayah, yaitu wilayah di tengah kota ada kemungkinan kita mengurangi pasok premium bersubsidi atau menghilangkannya, dan diganti dengan pertamax. Jadi polanya akan seperti itu. Kami harapkan tanggal 1 Oktober bisa mulai berjalan," ujar M Harun. "Target pertama adalah Jakarta, tetapi kami harapkan bisa disebar ke kota-kota besar karena kita tahu konsumsi premium di kota besar bisa mencapai 40%." Tujuan langkah ini adalah untuk mengurangi beban subsidi BBM APBN yang semakin membengkak. Dalam APBN 2010 anggaran untuk subsidi BBM ditetapkan RP68,7 triliun, namun dalam APBN Perubahan 2010 angka ini membengkak hingga Rp83,3 triliun. Pemerintah mengatakan jika pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini berhasil diterapkan di seluruh Indonesia penghematan yang akan diraih adalah Rp2 triliun. Pertamina mengatakan sasaran kebijakan ini adalah mobil keluaran tahun 2005 ke atas karena pemiliknya danggap sudah lebih dari mampu untuk membeli BBM non subsidi. M Harun menegaskan pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli BBM bersubsidi. Ini adalah kali kedua Pertamina mengajukan rencana untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi setelah sistem smart card bagi pengguna premium yang diusulkan beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi sehingga akhirnya tidak jadi diterapkan. M Harun mengatakan untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik pihaknya telah mempersiapkan sejumlah perubahan secara teknis. "Kami bisa mengubah ukuran kepala selang pompa bensin. Untuk mobil keluaran baru, leher tangki bensinnya berukuran kecil. Jadi kami akan mempergunakan kepala selang pompa bensin berukuran besar untuk bensin bersubsidi sehingga mobil keluaran di atas tahun 2005 tidak bisa diisi dengan bensin ini," ujar M Harun. "Kami sudah melakukan percobaan seperti itu di lapangan. Kami akan komunikasikan kepada BPH Migas dan Dirjen Migas, juga kepada pemilik SPBU dan masyarakat." Wakil ketua Komisi Keuangan DPR RI, Harry Azhar Aziz, mendukung langkah pengurangan subsidi pemerintah untuk BBM karena dananya bisa digunakan untuk program pembangunan lain yang lebih penting. "Uang itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan lain. Dan jika ini bisa diterapkan, pola ini bisa diterapkan pada barang-barang yang mendapat subsidi seperti pupuk," ujar Harry Azhar Aziz. Sementara sejumlah warga masyarakat yang ditemui BBC menyatakan mendukung kebijakan ini karena selama ini mereka merasa BBM bersubsidi digunakan oleh warga yang sebenarnya mampu membeli bahan bakar tanpa subsidi.