Jika Anda Jokowi, bagaimana mengatasi konflik KPK-Polri?
Presiden Joko Widodo dinilai belum mengambil langkah tegas terkait konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Presiden Joko Widodo mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun di tengah jalan Budi ditetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan Budi Gunawan, calon Kapolri pilihan presiden, sebagai tersangka kasus korupsi sementara wakil ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus sengketa pemilu. Bambang bahkan sempat ditahan dan diinterogasi sebelum akhirnya dilepas dengan jaminan. Awalnya Jokowi meminta kedua lembaga penegak hukum ini untuk tidak saling melakukan "kriminalisasi". Presiden juga meminta agar kasus-kasus yang ditangani KPK dan Polri transparan. Di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda usai, Jokowi membentuk Tim Sembilan yang berisi tokoh-tokoh yang independen. Rekomendasi tim jelas: pencalonan Budi Gunawan harus dibatalkan karena Budi berstatus tersangka. Anggota tim mengatakan landasan moral dan etik mestinya mendorong Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan -meski sudah disetujui DPR- dan mencari calon lain. Nah, jika Anda Presiden Jokowi, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah Budi Gunawan dan konflik KPK-Polri? Berikut beberapa pendapat yang Anda kirim, baik melalui Facebook mapun email. Lantik BG. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. (Yuzvetriadi Yulius) BG tetap dilantik untuk menghargai DPR sebagai perwakilan rakyat dan bila terbukti BG bersalah, baru ia dinonaktifkan. Sebelum terbukti, siapkan calon yang benar bersih. Kita masih sama-sama butuh KPK dan POLRI yang baik, adil, bijak dan santun. (Safrizal) Semua warga negara sama di mata hukum. Siapa pun kalau memang bersalah ya harus menerima sanksi, apakah pejabat KPK tidak bisa khilaf dan sudah pasti bersih? Jangan sampai yang benar jadi salah dan yang salah malah bebas. (Retno Widijanti) 1.Membatalkan pencalonan BG sbgai kapolri & memilih calon kapolri baru. 2. Menonaktifkan semua komisioner KPK yg terindikasi menjadi alat politik tertentu, yang telah menamapar presiden sebagai simbol negara dengan menetapkan BG sebagai tersangka disaat detik-detik pelantikan. 3. Keluarkan kepres untuk angkat komisioner KPK yang baru. (Nata Lia) Saya tidak akan melantik BG, meski ada tekanan dari mana pun termasuk dari partai pengusung. Dan saya akan mengajukan beberapa nama calon kapolri kembali ke DPR untuk disetujui, di mana calon yang saya ajukan "bersih" dari masalah hukum. BG saya sarankan "legowo" dan siap untuk menyelesaikan kasusnya. (Rudi SP) Terima kasih untuk semua komentar Anda dan mohon maaf tak semua komentar bisa kami tulis di sini.