Atasi kisruh pembelian senjata, Indonesia 'perlu UU senjata api'
Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pernah gagal membeli ratusan senjata laras panjang tahun 2015 karena terbentur izin dan peraturan.
KPLP merupakan satu dari 12 lembaga negara di luar TNI dan Polri yang berhak menggunakan senjata api saat menjalankan tugas dan fungsinya. PT Jaya Tri Ismaya, perusahaan yang memenangkan lelang pengadaan senjata itu, dilaporkan enggan menuntaskan kontrak karena KPLP tak mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan. Laman layanan pengadaan secara elektronik milik Kemenhub mencatat, lelang yang diikuti 21 perusahaan itu bernilai Rp44,8 miliar. Tidak terdapat informasi rinci lain dalam situs itu, kecuali lelang tersebut untuk pengadaan 526 pucuk senjata panjang dan pistol. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Sutrimo Sumarlan mengkonfirmasi rencana pembelian itu kepada BBC Indonesia. "Kemenhub pernah mengajukan izin ke Kemhan untuk membeli senjata tetapi izin tidak kami keluarkan," kata Sutrimo melalui pesan singkat. Timbul Siahaan, orang nomor satu di Ditjen Pothan ketika pengadaan itu berlangsung, menyebut Kemhan tak mengeluarkan izin karena senjata yang hendak dibeli KPLP. Spesifikasi senjata-senjata itu, kata Timbul, untuk kegiatan militer atau tempur dan tak sesuai kewenangan penegakan hukum yang dimiliki KPLP. "Waktu itu Kemhan tidak setuju, lalu ada negoisasi bahwa kaliber yang mereka ajukan tidak digunakan TNI Angkatan Laut," ujarnya. BBC Indonesia berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Baitul Ihwan. Namun ia meminta waktu untuk mengumpulkan informasi terkait rencana pembelian senjata itu. KPLP dan lembaga lain kerap bekerja sama menggagalkan kejahatan yang memanfaatkan laut. Merujuk situs penyedia informasi industri pertahanan, teknologi, dan kedirgantaraan epicos.com, PT Tri Jaya Ismaya merupakan distributor dan pembuat senjata serta amunisi untuk TNI. Mereka tercatat pernah mengikuti beberapa pameran alutsista yang digelar Kemhan. Agustus 2016, Kemenhub melaporkan Direktur Utama PT Jaya Tri Ismaya, Dananjaya Trihardjo, ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan penipuan. Januari 2017, giliran perusahaan yang berkantor di Jakarta Selatan itu yang menggugat Kemenhub secara perdata. Mereka menyebut Kemenhub melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum. Hingga 27 September lalu, gugatan itu masih bergulir pada tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 'Carut-marut' Fakta rencana pembelian senjata KPLP tersebut beririsan dengan persoalan pengadaan senjata yang mencuat selama dua pekan terakhir. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menuduh satu lembaga sipil negara tertentu yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk membeli senjata secara ilegal. Sejak pernyataan Gatot itu, muncul publikasi terkait rencana Badan Intelijen Negara membeli 521 senjata jenis SS2 dari PT Pindad (Persero) dan Polri yang ingin membeli sekitar 5.000 senjata api dari korporasi milik negara yang sama. Menko Polhukam Wiranto menyatakan akan menuntaskan persoalan pengadaan senjata api dengan cara berdiskusi dengan petinggi Polri, TNI dan BIN. Akhir pekan lalu, Komandan Korps Brigadir Mobil (Brimob) Irjen Murad Ismail angkat bicara soal pelontar granat dan ribuan butir amunisi yang dibeli lembaganya melalui PT Mustika Duta Mas. Barang-barang impor itu tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Murad berkata, Brimob tengah berupaya mendapatkan rekomendasi Badan Intelijen Strategis TNI untuk membawa senjata dan amunisi itu ke markas mereka di Depok, Jawa Barat. Menko Polhukam Wiranto belakangan menilai persoalan pengadaan senjata itu terjadi karena koordinasi yang tidak tuntas. Namun menurut Timbul Siahaan, permasalahan itu muncul karena izin pengadaan senjata tidak hanya dikeluarkan Ditjen Pothan Kemhan, tapi juga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. "Kalau UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan diikuti, saya kira tidak ada persoalan. Tapi Baintelkam juga memberi izin, Kemhan tidak dapat mengontrol," kata Timbul. "Jadi rusuh kalau masing-masing dapat memberikan izin. Seharusnya satu pintu dari Kemhan saja," kata dia. Brimob mengklaim membutuhkan senjata yang sesuai dengan tantangan operasi di sejumlah wilayah, seperti Poso, Sulawesi Tengah, yang menjadi kawasan gerilyawan pelaku teror. Serupa, Sutrimo Sumarlan menyebut beleid tersebut tidak membedakan senjata untuk kepentingan tempur dan penegakan hukum. Ia merujuk definisi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alhankam) yang disebut undang-undang itu. "Yang berwenang mengeluarkan izin pengadaan senjata itu menteri pertahanan, bukan yang lain," tuturnya. Sutrimo juga mengutip Peraturan Menteri Pertahanan 7/2010 yang mengatur izin, pengawasan, dan pengendalian senjata standar militer di luar TNI. Aturan itu menyebut 12 lembaga negara, lima jenis badan hukum, dan tiga kategori perorangan yang dapat menguasai senjata kaliber militer atas izin menteri pertahanan. Faktanya, seperti diutarakan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, lembaga non-militer seperti Badan Intelijen Negara perlu meminta izin kepada kepolisian sebelum membeli senjata api. Dengan pendapat berbeda, pengamat pertahanan dari Universitas Padjajaran Muradi menilai mekanisme perizinan yang saat ini berlaku sebenarnya cukup ideal. "Kalau melihat peraturan, sudah sangat jelas, kalau beli senjata kaliber militer harus sesuai peraturan Menhan 7/2010. Adapun di Peraturan Kapolri, pembelian senjata 'melumpuhkan' ada di bawah supervisi Baintelkam," ujarnya. Setyo Wasisto pernah menyebut, izin Polri untuk pengadaan senjata non-tempur diatur UU Darurat bernomor 12/1951. Kepolisian berencana membeli 15.000 senjata baru untuk menghadapi potensi serangan dari pelaku teror yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pembagian tugas perizinan itu, kata Muradi, sepatutnya dipertegas dalam peraturan yang lebih tinggi dan khusus. Ia mengaku, bersama beberapa peneliti seperti Andi Widjajanto, telah memasukkan substansi itu ke naskah akademik untuk RUU Senjata Api dan Bahan Peledak. Mereka membuat naskah akademik itu di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 2013. Penyusunan itu didasarkan pada keputusan DPR memasukkan rancangan beleid itu ke Program Legislasi Nasional periode 2009-2014. "Butuh payung hukum lebih tinggi dari sekedar peraturan Menhan dan Kapolri. Tapi RUU itu sampai saat ini tidak jelas sampai mana kelanjutannya," kata Muradi. Lebih dari itu, Muradi menyebut pentingnya kurasi tujuan pengadaan senjata, terutama di lembaga di luar TNI. Pembelian senjata kaliber militer oleh Brimob menurutnya wajar untuk menghadapi potensi ancaman pelaku teror. Pengadaan senjata berat tersebut baru bermasalah, kata dia, jika terbukti digunakan kepolisian membantu "perusahaan tertentu untuk menembaki masyarakat yang menutut hak mereka".