Apa arti kesepakatan perubahan iklim bagi negara berkembang?
Kesepakatan internasional sebenarnya adalah suatu latihan etimologi, arti kata-kata.
Pihak penyelenggara konferensi perubahan iklim, AS dan Prancis, lega karena tidak ada kecaman. Di balik pintu tertutup ruang perundingan konferensi iklim di Paris minggu lalu, semua perdebatannya adalah tentang perbedaan kecil dari bahasa yang dipakai. Dan memang, pertikaian tentang kata "shall" dan "should" nyaris menggagalkan keseluruhan kesepakatan. Seperti bagian dunia yang lain, India memuji pakta iklim dunia yang ditandatangani hari Sabtu (12 Desember) sebagai suatu kemenangan persahabatan dunia yang jarang terjadi. "Hasil #ParisAgreement adalah bahwa tidak ada yang menang atau kalah," demikian isi tweet Perdana Menteri India Narendra Modi. "Keadilan iklim menang dan kita semua bekerja sama bagi masa depan yang lebih hijau." Kewajiban hukum Persetujuan Paris mewajibkan negara berkembang, seperti Indonesia, secara terbuka mengumumkan aksi pengurangan emisi. Tetapi sementara gelombang kegembiraan mulai menghilang, perdebatannya sekarang adalah apa arti sebenarnya kesepakatan ini. Intinya adalah dikotomi antara "shall/should". Hal ini muncul pada jam-jam terakhir ditandatanganinya kesepakatan bersejarah dan membuat momentum perundingan terhenti tiba-tiba. Para pengacara yang bekerja bagi tim perunding Amerika Serikat menemukan sebuah klausul di dalam dokumen yang telah diubah. Pasal 4 sekarang tertulis negara-negara yang lebih kaya "akan" (shall) menetapkan sasaran ekonomi secara luas karena pemotongan emisi gas rumah kacanya. Naskah sebelumnya menggunakan kata "harus" (should). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, mengatakan secara tegas, "Hal ini diubah atau Presiden Obama dan Amerika Serikat tidak akan dapat mendukung dokumen ini." Akan segera diubah menjadi harus dan kesepakatan disepakati. Pihak penyelenggara AS dan Prancis lega karena tidak ada kecaman. Perubahan ini sangat berarti "akan" menyiratkan kewajiban secara hukum, "harus" semestinya tidak. Bukan lagi janji konkret untuk pemotongan emisi oleh negara maju, sekarang bentuknya hanyalah sebuah aspirasi. Ini adalah hanya satu dari sejumlah cara di mana "diferensiasi" - kata kunci lainnya - antara dunia maju dan berkembang telah "mengencer" secara berarti. Pemikiran "sama dengan tanggung-jawab yang berbeda" adalah tonggak utama pendekatan dunia berkembang terkait masalah perubahan iklim dan ini adalah ini adalah tuntutan India bagi "keadilan iklim". Pemikirannya adalah sementara mengatasi perubahan iklim adalah tanggung-jawab semuanya, dunia maju yang menjadi kaya dengan menggunakan bahan bakar fosil, seharusnya menanggung lebih banyak beban dalam melakukan perubahan. Penyebab kecemasan India berencana mengembangkan ekonominya dengan meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara. Kedua frasa tersebut disebut beberapa kali dalam dokumen akhir tetapi hal ini tidak melibatkan tanggung jawab hukum. Yang lebih penting adalah bahwa ide "tanggung jawab sejarah" -istilah penting lainnya dalam perbendaharaan kata iklim dunia berkembang- telah dihapus dalam versi akhir pakta, kata Chandra Bhushan, wakil direktur lembaga pemikir lingkungan India, Centre for Science and Environment. Sementara pada saat yang sama, persetujuan Paris mewajibkan negara berkembang secara terbuka mengumumkan aksi pengurangan emisi. Ini merupakan sebuah perubahan besar dibandingkan Protokol Kyoto 1997 dimana hanya negara kaya yang diwajibkan. Untuk menunjukkan tanggung jawab baru, kesepakatan Paris menjanjikan komitmen negara maju untuk menyedikan US$100 miliar per tahun untuk membantu pendanaan teknologi baru dan mitigasi di negara berkembang. Tetapi, kembali lagi, janji ini bukanlah bagian yang mengikat secara hukum dari kesepakatan. Ini berarti pinjaman dan bantuan pembangunan bilateral kemungkinan bisa dipandang sebagai sumbangan secara keseluruhan. Hal ini membuat cemas sejumlah pengamat. Kemudian terdapat juga klausul lainnya yang menimbulkan kecemasan di India. Disebutkan "aliran dana harus sesuai dengan jalur menuju emisi gas rumah kaca yang rendah dan pembangunan yang elastis terhadap iklim". Kekhawatirannya adalah hal ini dapat digunakan untuk membuat frustrasi negara seperti India yang berencana mengembangkan ekonominya dengan meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara. Tentu ini adalah hal yang baik bagi iklim dunia, tetapi tidak bagi politikus India yang selalu menegaskan pembangunan ekonomi harus didahulukan sebelum mengatasi perubahan iklim. Meskipun terdapat berbagai hal ini, tetapi ada pengakuan di India, sama seperti di tempat lain dunia berkembang, bahwa kompromi harus dilakukan untuk meloloskan kesepakatan. Seperti dikatakan Presiden Obama, "Tidak ada kesepakatan yang sempurna, termasuk yang satu ini. Tetapi kesepakatan ini mewakili kemungkinan terbaik yang kita miliki untuk menyelamatkan satu-satunya planet milik kita." Paris membuktikan itu adalah kata-kata yang seluruh dunia dapat sepakati.