Umat Kristen Aceh Singkil diimbau gelar perayaan Natal di gereja “berizin”
Pemerintah provinsi Aceh mengimbau agar umat Kristen di Kabupaten Aceh Singkil tak lagi menggunakan lokasi gereja yang sudah dibongkar sebagai tempat peribadatan Natal. Pemprov meminta agar peribadatan dilakukan di rumah-rumah ibadah yang ada izinnya.
Pembongkaran gereja yang berlangsung di Aceh Singkil, Provinsi NAD pada 19 Oktober 2015. Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Aceh Frans Dellian mengatakan bahwa tidak ada larangan terhadap perayaan Natal yang berlangsung di rumah-rumah pribadi umat, asal dilakukan “sesuai dengan ketentuan yang disepakati”. “Maksudnya, kalau seandainya di rumah, tapi dalam jumlah besar, di luar anggota keluarga itu, itu kan berarti harus sesuai ketentuannya yang diatur di sana. Jadi kalau (diadakan) di rumah, berarti hanya untuk orang (penghuni) rumah yang bersangkutan, kalau nanti mengundang (orang), kan skalanya banyak lagi. Nah itu kan ada kesepakatannya di sana,” ujar Frans. Menurut Frans, yang berubah dalam perayaan Natal di Aceh Singkil tahun ini hanya lokasi. “Jika dulu merayakan di rumah ibadah yang sekarang sudah ditutup kemudian, pindah ke rumah ibadah yang sudah ada izin. Itu aja masalah penggeseran, ” kata Frans lagi. Pemimpin Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi Elson Lingga yang mewakili umat Kristiani di Aceh Singkil mengatakan warga menjadi bingung. "Mereka kebingungan sekali, bahkan mereka mengatakan kepada saya, gimana kalau kami keluar dari Aceh Singkil untuk beribadah. Untuk beribadah saja, mereka mau keluar, itu jauh. Kalau misalnya mereka mau beribadah, katakanlah ke wilayah yang terdekat ya, Tapanuli tengah, itu ada sekitar 80 km. Baru kemudian kalau mereka ke Sumatera Utara, itu..apa ya, ada sekitar 40an kilometer, itu ke tempat pengungsian yang dulu. Nah jadi itu kan penuh risiko. Risiko di samping biayanya tinggi, kendaraan juga sulit, risikonya tadi itu, kalau rombongan-rombongan berjalan itu justru tidak aman. Kekhawatiran mereka itu, kalau dilarang (di lokasi bekas gereja), kalau di rumah juga dilarang, mereka ketakutan. Gimana kami itu,” ujar Elson. Umat Kristen Aceh Singkil beribadah di tenda sementara dekat gereja yang dibakar di Desa Suka Makmur, Aceh Singkil pada 18 Oktober 2015. Menurut Elson, ada permintaan lisan yang disampaikan oleh pemerintah kepada umat Kristiani di Aceh Singkil dalam pertemuan dua hari terakhir agar mereka tak lagi menggunakan tempat ibadah yang sudah dibongkar atas dasar “tekanan dari pihak intoleran yang akan bertindak.” Frans mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan bus yang selama ini digunakan untuk mengangkut anak sekolah agar digunakan bagi transportasi umat yang harus pindah rumah peribadatannya. Namun ketika disinggung soal bus yang dijanjikan pemerintah, “Ya nggak ada lah. Tapi gimana caranya itu, besok tanggal 24-25 Natal, sekarang dijanjikan, gimana caranya itu. Ini kan bukan cuma 1 gereja, (tapi) 10 gereja, gimana caranya itu?” Wakil ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan bahwa tak semestinya pemerintah melarang peribadatan Natal di rumah-rumah pribadi bagi kelompok dalam jumlah besar. “Tidak ada larangan bagi sebuah kelompok untuk melakukan kebaktian, upacara Natal, di suatu tempat yang bukan gereja, apalagi dalam keadaan darurat seperti ini,” ujar Bonar. Bonar menyebut bahwa konstitusi menyatakan setiap WNI bebas menjalankan agama dan kepercayaan, sekaligus juga memiliki hak kebebasan berkumpul sehingga dia menilai imbauan Pemprov Aceh ini “melanggar konstitusi”. “Negara boleh melakukan pengaturan, membuat undang-undang, tapi bukan kemudian merampas hak tersebut. Kecenderungan selalu seperti ini. Dengan alasan menjaga keamanan, ada protes dari kelompok lain, kemudian mereka yang kecil diminta untuk mengalah, bahkan haknya diabaikan, ini kecenderungan terus berulang, bukan hanya masa sekarang ini, tapi di masa SBY, Soeharto. Ini ada toleransi semu sebenarnya yang terjadi sekarang ini,” ujar Bonar. Pemerintah menurut Bonar seharusnya bisa memberi bantuan lebih agar hak warga negara untuk beribadah tetap terpenuhi, di tengah situasi yang “darurat”. "Informasi yang kita dapat, mereka hanya diperbolehkan di gereja yang memiliki izin, padahal yang punya izin hanya dua, gereja. Sementara jumlah umatnya ditotal mencapai 30 ribu warga," kata Bonar. * Berita ini diperbaharui pada tanggal 26 Desember untuk menambahkan keterangan dari Elson Lingga.