'Catatan' untuk pembelian saham Freeport oleh pemerintah Indonesia
Dengan pembelian saham PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum -sebuah perusahaan di bawah Kementerian BUMN- senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun, maka pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua itu.
Kompleks Tambang Grasberg di Timika, Papua, yang dioperasikan oleh Freeport. Penandatanganan nota pendahuluan antara Inalum dan Freeport McMoran berlangsung di Jakarta pada Kamis (12/07). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepemilikan saham didapat dari pembelian 'konversi Rio Tinto participating interest menjadi saham' serta pembelian 100% saham Indocopper Investama, anak usaha Freeport-McMoRan. Raksasa pertambangan Rio Tinto memiliki perjanjian dengan Freeport untuk ikut berinvestasi dalam pengelolaan Tambang Grasberg di Papua dengan hak partisipasi sebesar 40%. Di luar divestasi saham 51%, disetujui juga perpanjangan operasi dua kali sepuluh tahun hingga 2041, pembangunan smelter, dan apa yang disebut sebagai stabilitas finansial. Sebelumnya, kepemilikan saham Indonesia di Freeport sekitar 9,36%, namun dengan kesepakatan ini pemerintah Indonesia melalui Inalum akan menguasai 51% saham tambang Grasberg, Papua, tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Freeport diperkirakan akan tetap beroperasi di Grasberg dan menjadi pemilik saham yang tersisa. Kesepakatan divestasi Freeport diteken di Jakarta hari Kamis (12/07). Penandatanganan nota pendahuluan ini menurut ekonom energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radhi, adalah 'kesepekatan bersejarah' dan menunjukkan, apa yang menurutnya sebagai kedaulatan Indonesia. "Setelah 50 tahun lebih Freeport dikuasai oleh Freeport McMoran, baru kali ini dapat memperoleh 51% setelah perjalanan panjang, saya kira ini good deal," kata Fahmi. Selain itu, angka yang ditetapkan di US$3,85 miliar menurut Fahmi juga masih masuk dalam appraisal (penilaian) pihak ketiga, yaitu antara US$3 miliar hingga US$5 miliar. Penandatanganan kesepakatan dilakukan setelah dilakukan perundingan selama lebih dari satu tahun. Presiden Joko Widodo menyambut baik kesepakatan ini, yang ia katakan antara lain akan menambah penerimaan pajak dan royalti bagi pemerintah. Perhitungan yang juga ditegaskan oleh CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson, "Bahwa dengan menyediakan kepastian investasi, kami mengestimasi bahwa manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah dan dividen ke Inalum akan berkisar berdasarkan harga tembaga ke depan, antara US$60-90 miliar dollar." Penandatanganan nota pendahuluan dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Meski begitu, ada satu catatan penting yang tidak bisa dihiraukan oleh pemerintah ketika memfinalkan kesepakatan ini, seperti diutarakan peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Abra Talattov. "Jadi Freeport ini pernah diaudit oleh BPK, ada persoalan isu lingkungan pada 2003 bahkan sudah disampaikan oleh Menko Ekonomi ketika itu Rizal Ramli bahwa Freeport berkewajiban membayar kerugian lingkungan sebesar US$5 miliar. Dan ini belum dilakukan sampai sekarang," papar Abra. "Sebenarnya dengan adanya divestasi yang akan dibayar pemerintah sebelum Freeport membayar denda lingkungan ini, itu negara akan dirugikan. Dan jangan sampai ketika nanti divestasi terjadi, mayoritas saham di pemerintah, pemerintah yang harus membayar denda lingkungan itu," katanya. Tambang di Papua menjadi salah satu pemicu gerakan separatisme, selain sejak lama menjadi sumber perdebatan secara nasional tentang manfaat yang diperoleh rakyat dari usaha tambang ini. Perusahaan asing diminta untuk memenuhi sejumlah peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Presiden Joko Widodo. Jokowi yang sudah berniat untuk mencalonkan kembali sebagai presiden dalam pilpres tahun depan ingin meningkatkan kontrol atas sumber daya alam Indonesia. Dalam pembelian saham PT Freeport Indonesia ini sebesar US$3,85 miliar itu -US$3,5 miliar untuk Rio Tinto dan sisanya US$350 juta untuk Freeport McMoran- PT Inalum akan melakukan pinjaman bank. "Masih kita diskusikan dengan bank, tapi Inalum sendiri kan punya posisi cash-nya mendekati US$1,5 miliar," ungkap Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin.