Apakah Australia mainkan standar ganda soal eksekusi?
Dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan hubungan antara Australia dan Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/04).
Perdana Menteri Australia Tony Abbott melontarkan kecaman dan menyatakan akan menarik duta besarnya dari Jakarta. "Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tapi kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi," kata Abbott, hari Rabu (29/04). Sebelumnya, pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Australia, Steven Ciobo, mengutuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dini hari (29/04). Ciobo melalui akunnya di Twitter menyebut pelaksanaan eksekusi ini "penyalahgunaan kekuasaan". Tarik simpati Chan dan Sukumaran adalah pemimpin kelompok penyelundup heroin dari Australia yang berjumlah sembilan orang. Bersama-sama, mereka berupaya memasukkan 8,3 kilogram heroin melalui Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada 2006 lalu. Namun, aksi mereka dapat dicegah aparat Indonesia berkat informasi dari kepolisian Australia. Mereka lalu dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi vonis hukuman mati. Nasib Chan dan Sukumaran telah menarik simpati rakyat Australia dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar menentang hukuman yang dijatuhkan pengadilan Indonesia kepada duo tersebut. Bahkan, pemerintah Australia menggunakan berbagai macam cara untuk membujuk pemerintah Indonesia agar hukuman mati bisa diluputkan. Pada saat bersamaan, pemerintah Australia secara tegas menyuarakan sikap anti-hukuman mati. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ditangkap di Bali pada 2006 saat berupaya menyelundupkan 8,3 kilogram heroin. Sikap itu bukanlah sesuatu yang baru. Pada 1993, pemerintah Australia menentang tindakan pemerintah Malaysia yang mengeksekusi dua penyelundup heroin bernama Michael McAuliffe dan Kevin Barlow. Sebelumnya, pada 1986, sikap itu juga diutarakan tatkala Malaysia mengeksekusi Brian Chambers. Lalu, pada 2005, pemerintah Australia juga menolak aksi Singapura yang mengeksekusi warga Australia bernama Van Tuong Nguyen pada 2005 ketika diketahui dia berupaya menyelundupkan heroin di tubuhnya. Di Australia, alasan mengapa sebagian besar orang menolak hukuman mati karena hukuman tersebut dipandang tidak manusiawi. Ada pula anggapan negatif bahwa sistem hukum negara-negara yang mengeksekusi terpidana mati cenderung korup. Anggapan itu mengemuka lagi ketika seorang pengacara di Bali, Muhammad Rifan, mengatakan kepada surat kabar the Sydney Morning Herald bahwa dia sepakat membayar majelis hakim sebesar A$130.000 atau sekitar Rp1,3 miliar agar Chan dan Sukumaran dijatuhi hukuman penjara kurang dari 20 tahun. Rifan mengaku uang telah dibayarkan, namun majelis hakim mengatakan mereka telah diperintahkan pejabat senior pemerintah untuk menerapkan hukuman mati. Belakangan, salah seorang hakim menepis pengakuan Rifan. Menurutnya, mereka menjatuhkan putusan tanpa campur tangan politik atau negosiasi di bawah meja. Amerika Serikat telah menembak, menyetrum, menggantung, dan menyuntik mati lebih dari 1.400 terpidana sejak 1976. Standar ganda Masalahnya, pemerintah Australia dan rakyat negara tersebut jarang ada yang peduli dengan hukuman mati bila itu terjadi di Amerika Serikat. Sekadar catatan, AS telah menembak, menyetrum, menggantung, dan menyuntik mati lebih dari 1.400 terpidana sejak 1976. Bahkan, saat ini masih ada 3.000 narapidana lain yang menunggu hukuman mati di sana. Pemerintah Australia juga tidak cukup menyuarakan ancaman pemutusan hubungan dagang dengan Cina yang diperkirakan mengeksekusi ribuan orang setiap tahun. Kini, PM Tony Abbott menyatakan akan menarik duta besarnya dari Jakarta. Hubungan antara Australia dan Indonesia pun diperkirakan akan memanas dalam waktu dekat. Namun, cepat atau lambat, saya menduga hubungan kedua negara akan kembali normal. Sebab, Australia memerlukan Indonesia. Sebagian besar dana bantuan Australia mengalir ke ranah anti-terorisme dan memerangi arus imigran di Indonesia. Tunggulah beberapa bulan ke depan dan amat mungkin rakyat Australia, termasuk pemerintah Australia, tidak akan ambil peduli tatkala Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati yang tidak berasal dari ‘Negeri Kanguru’.