Anas Urbaningrum dan Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang.
Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas anggota DPR 1999-2004. "Sudah ada dua alat bukti yang cukup dan dikenakan kepada tersangka AU," tutur juru bicara KPK, Johan Budi, Jumat 22 Februari, di Jakarta. Penetapan status tersangka itu diambil setelah KPK melakukan beberapa kali gelar perkara dan Anas menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai anggota DPR periode 1999-2004. Sebelum penetapan ini, spekulasi bahwa Anas akan menjadi tersangka sudah diberitakan media secara meluas. Anas Urbaningrum sudah menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah memang langkah itu memang tepat diambil oleh seorang ketua umum partai setelah menjadi tersangka? Atau Anda berpendapat bahwa berdasarkan azas praduga tak bersalah, semestinya seseorang tetap layak melaksanakan tugas sebagai ketua umum sebuah partai? Anas Urbaningrum sendiri pernah mengatakan siap digantung di Monas jika terbukti menerima uang dalam kasus Hambalang. Sebagai tersangka tentu dia masih belum dalam status bersalah dengan kemungkinan tidak terbukti lewat pengadilan. Kirim pendapat dan komentar Anda ke BBC Indonesia. Ragam komentar "Pasti diajarin sama mantan-mantan anggota partai orde Baru yang dulu jadi kutu loncat. Dikira masih bisa nipu kayak dulu." Agun Gdhar Mawan, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Tegakkan hukum di NKRI tanpa pandang bulu Koruptor enak saja mengumpulkan kekayaan pribadi sementara masyarakat untuk cari makan saja susah." Aa, Tasikmalaya. "Saya mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini dengan tidak memandang bulu siapa pun orangnya. Ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi oleh KPK menurut saya adalah sudah benar karena berdasarkan dua bukti yang cukup untuk menjerat AU sebagai tersangka." Samsir, Palu. "Janji adalah hutang. Masak duitnya segudang tak bisa bayar. Monas menunggu Anas." Andre, Surabaya. "Semangat beroetika sekaligus memberikan pembelajaran agar budaya malu menjadi suatu sikap yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin adalah sangat tauladan. Sudah betul, Anas Urbaningrum menyatakan berhenti dari Ketum DPP Demokrat saat dijadikan tersangka oleh KPK terlepas dia dinyatakan bersalah atau tidak nantinya di pengadilan kelak. Tetapi menurut saya, akan lebih bernilai tinggi apabila dia menyatakan mundur saat di awal-awal namanya mulai di kaitkan dalam kasus Hambalang. Sekarang ini, kesannya dia terpaksa dan dipaksa mundur, jadi ya tidak punya nilai secara politik. Dia tidak bernilai, tidak bisa baca momentum, dan pada akhirnya banyak orang tidak simpatik, kecuali teman-temannya." Dachyar Patria Pattiapon, Jakarta. "Setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Anas harus mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Korupsi merupakan kejahatan extra odinary yang membahayakan bangsa dan negara. Korupsi dapat membuat ekonomi Indonesia terganggu. Warga negara harus berkerja keras untuk membayar pajak. Di satu sisi pejabat Indonesia merampok uang negara untuk kepentingan pribadi. Harga-harga komoditi melambung tinggi. Harga tanah dan rumah sudah tidak realitis di Indonesia karena banyak uang koruptor yang disimpan dalam bentuk tanah dan properti. Sudah saatnya negara merampas dan mengambil alih harta-harta yang dimiliki koruptor untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat." Heru Syafiun, Jakarta. "Saya sangat setuju Anas Urbningrum mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Itu adalah keputusan yang bijaksana jadi masyarakat bisa menilai secara positif." Rom, Cilacap. "Mau tidak mau. Pakta integritas telah diteken dan KLB segera dilangsungkan. Harus siap menghadapi proses hukum di KPK. Jadi, tidak perlu di-Monaskan.Cukup di-Gunturkan saja. Lebih dari itu 'kicauan burung' Anas tidak akan kalah merdunya merdunya dengan 'kicauan burung' Nazar. Kita tunggu saja dan tidak kalah pentingnya KPK jangan terjebak dengan kasus bocornya Sprindik. Itu cara untuk memcah belah dari dalam KPK. Jadi solid dan kompaklah KPK!" Rakean Agung, Cimone-Tangerang. "Masih layakkah Anas Urbaningrum dijadikan public figur dan masih pantaskah Partai Demokrat dijadikan partai demokrasi untuk rakyat sementara para pemimpinya koruptor. Mana janji dan sumpahmu wakil rakyat." Muhammad Bashri, Jakarta. "Terlalu lama untuk memutuskan Anas tersangka. Bandingkan dengan pencuri ayam, yang hari ini ditangkap dan langsung jadi tersangka. 'Hukum pilih kasih' itu yang terjadi di negara ini. Memang dalam kasus ini harus hati-hati tapi tidak kah disadari kalau memang bukti sudah cukup mengapa harus diperlambat keputusannya? Menurut saya sikap Anas yang paling pas adalah menepati ucapannya: "saya bersedia digantung di Monas jika saya korupsi." Zainul, Banjarmasin. "Kejahatan para koruptor sungguh sangat mencoreng nama bangsa. Sudah semestinya para pejabat negara berbenah diri dengan ahlak mereka,bagaimana Indonesia mau maju jika para wakilnya mementingkan memperkaya diri sendiri. Anas sebagai ketua seharusnya bisa bertanggung jawab dan berani menanggapi persoalan yang terkait dengan korupsi. Mengapa mundur sebelum berperang dan mengandalkan kata sumpah yang tidak etis bagi seorang yang beragama Tentu hal tersebut sudah membuat masyarakat jengkel! Mudah-mudahan KPK dapat segera menyelesaikan kasus tersebut." Vita, Jakarta. "Anas go Monas. SBY pahlawan kesiangan." Muksalmina Mta, Sigli-Aceh. "Anas mundur, sedang Nazarudidn sohibnya sudah lebih dulu masuk bui, termasuk Angi dan sebentar lagi mungkin Andi. Mengapa KPK tak bongkar 'maling' dari parpol lain ya? Anas jelas akan berkicau lebih lengkap dan merdu daripada Nazaruddin. Pembuktian terbalik mutlak perlu menggantikan azas praduga tak bersalah." A.G Paulus, Purwokerto. "Di dalam hukum, ada azas praduga tak bersalah, dimana seseorang dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan tetap hakim yang menyatakan dia bersalah. Setelah vonis hakim, masih ada upaya hukum lainnya sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang bisa membebaskan Anas. Maka dari itu belum seharusnya Anas Urbaningrum mundur dari jabatan ketua partai. Tapi saat ini, ada fenomena baru di Indonesia, dimana opini dan wacana masyarakat adalah vonis bagi si tersangka. Dan lagipula, pimpinan partai tidak dapat lagi mengatur hukum di Indonesia, jadi buat apa Anas mundur. Sangat disayangkan." Teger Bangun, Medan. "Akhirnya...." Herawati Suryanegara, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Kalau ketua umum, bendahara, menteri, dan anggota DPR dari partai yang sama menjadi tersangka pada kasus yang sama (Hambalang), sangat mungkin bahwa pelanggaran tersebut bukan inisiatif dan bukan untuk kepentingan individu melainkan kepentingan partai. Besar kemungkinan yang melanggar bukan hanya mereka yang menjadi tersangka, di sinilah unsur keadilan juga harus ditegakkan. Kalau ada hal yang kemudian ditutupi karena terkait partai yang berkuasa, seharusnya tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum." Tri Harjun Ismaji, Yogyakarta.