LSM minta DPR membantu Wilfrida
Pimpinan DPR diminta ikut membantu menyelamatkan TKI Indonesia Wlfrida Soik dari ancaman vonis mati yang akan dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia pada 30 September nanti.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung berjanji membantu upaya pembebasan Wilfrida Soik. Sejumlah pegiat dari Migrant Care, Change.org dan perwakilan sejumlah organisasi keagamaan mendatangi kantor pimpinan DPR hari Kamis (19/09), meminta agar pimpinan DPR terlibat membantu menolong Wilfrida Soik dari ancaman hukuman mati. Wilfrida adalah tenaga kerja asal Indonesia yang diduga terlibat pembunuhan majikannya bernama Yeap Seok Pen (60) pada Desember tahun 2010 lalu. Proses persidangannya sudah berjalan sejak tahun 2011 lalu dan pemerintah Indonesia telah membantunya dengan memberi pendamping hukum. Koordinator Migrant Care, Anis Hidayah menilai Wilfrieda tidak pantas dihukum mati karena dia merupakan korban kejahatan perdagangan manusia dan usianya saat bekerja masih di bawah umur. "Pemerintah Indonesia harus bisa menyakinkan penegak hukum di Malaysia bahwa anak ini tidak boleh dihukum mati dengan memastikan bahwa dia anak dibawah umur dan korban traficking," kata Anis. "Kita berharap kepada DPR secara kelembagaan harus melakukan upaya lobi kepada parlemen Malaysia untuk memastikan proses hukum berlangsung fair dan vonis nanti bukan vonis mati" Sulit pengaruhi pengadilan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung yang menemui Anis dan sejumlah rekannya sejauh ini baru bisa menjanjikan untuk mengirimkan surat yang akan disertai petisi penolakan hukuman mati terhadap Wilfrida kepada parlemen Malaysia. "Atas nama Parlemen, kami akan mengirim surat kepada Parlemen Malaysia karena apapun yang dialami Wilfrida Soik adalah bagian dari tanggung jawab dari parlemen untuk memberikan perhatian,"kata Pramono Anung. "Kita bukan ingin mencampuri hukumnya tetapi kami berharap ada berbagai pertimbangan kemanusiaan." Namun tampaknya surat dari pimpinan DPR di Indonesia tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pertimbangan hukum majeli hakim di pengadilan Malaysia, menurut seorang pengamat politik dari Malaysia. Pengamat Politik dari Universitas Kebangsaaan Malaysia, Abdul Ghapa Harun mengatakan parlemen akan sangat sulit mempengaruhi pertimbangan putusan pengadilan. "Saya kira mengantar surat dari parlemen ke parlemen bukanlah suatu masalah yang isinya menyampaikan keprihatinan masyarakat Indonesia, namun dalam konteks kehakiman di Malaysia jarang sekali berlaku desakan dari parlemen terhadap putusan kehakiman," kata Abdul Ghapa Harun. Dia mengatakan pendekatan memang akan lebih baik jika dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Malaysia. Tetapi dia menambahkan hal itu juga tidak akan memberikan banyak pengaruh dalam putusan di pengadilan. Dalam catatan Migrant Care, Wilfrida Soik merupakan satu dari 300-an TKI asal Indonesia di Malaysia yang saat ini terancam hukuman mati. Anis Hidayah dari Migrant Care berupaya menggalang petisi menolak hukuman mati terhadap Wilfrida Soik di situs Change.org dan sore ini sudah ada sekitar 9962 orang yang menandatangani petisi online tersebut.