Oposisi Kamboja boikot pembukaan parlemen
Oposisi Kamboja memboikot pembukaan parlemen menyusul sengketa hasil pemilihan umum Juli lalu.
Pemimpin oposisi Kamboja Sam Rainsy (kiri) bersama para pendukungnya. Anggota parlemen berjumlah 55 orang dari Partai Penyelamatan Kamboja (CNRP) tidak hadir dalam pembukaan parlemen sebagai protes atas hasil pemilu. CNRP menuduh partai yang berkuasa, Partai Rakya Kamboja (CPP), yang diketuai Perdana Menteri Hun Sen, melakukan pelanggaran pemilu. Hun Sen telah berkuasa selama 28 tahun. Hasil resmi menunjukkan CPP memenangkan suara mayoritas dengan 68 kursi. Pihak oposisi, yang dipimpin oleh Sam Rainsy, menolak hasil pemilu dan mengatakan mereka menginginkan penyelidikan independen atas hasil pemilu itu. Namun pemerintah sejauh ini menolak melakukan penyelidikan. Para anggota parlemen dari partai oposisi melakukan upacara di kompleks candi kuno Angkor Wat akhir pekan lalu dan berjanji untuk tidak memasuki gedung parlemen sampai ada penyelidikan independen. Seruan raja Yim Sovann, anggota parlemen dari CNRP, mengatakan kepada kantor berita Reuters Senin (23/09) bahwa pembukaan parlemen merupakan "pelanggaran konstitusi". "Kami tetap pada tujuan kami. Kami memboikot pertemuan hari ini karena kebenaran belum terungkap dan belum ada terobosan," kata Sovann. Namun, tidak ada pasal dalam konstitusi Kamboja yang menyebutkan perdana menteri tidak boleh memimpin dengan parlemen yang hanya terisi setengah anggota, kata wartawan BBC untuk Asia Tenggara, Jonathan Head. Head mengatakan kondisi Kamboja akan tergantung pada apa yang akan dilakukan oposisi berikutnya. Mereka berjanji untuk melakukan protes lagi dan bagaimana tanggapan Hun Sen. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan bulan ini menentang hasil pemilu. Paling tidak satu orang meninggal setelah bentrok dengan pihak keamanan. Hun Sen, 61, dijadwalkan akan dilantik untuk masa jabatan lima tahun berikutnya Selasa (24/09). Dalam pidato pembukaan parlemen, Raja Norodom Sihamoni mengatakan, "Bangsa harus bersatu dan menunjukkan solidaritas nasional untuk menerapkan prinsip demokrasi dan hukum."