'Gugatan' warganet terhadap penerima beasiswa LPDP
Setelah proses penerimaan beasiswa LPDP sempat menjadi kontroversi, kini muncul perdebatan di kalangan warganet soal perilaku para penerima beasiswa tersebut.
Perdebatan soal perilaku penerima beasiswa LPDP yang bersekolah di luar negeri muncul di kalangan warganet. (Foto merupakan ilustrasi). Menurut Spredfast, tagar #ShitLPDPAwardeesSay mengumpulkan lebih dari 9.000 cuitan, digunakan untuk mengkritik perilaku dan perkataan para penerima beasiswa pemerintah tersebut, sementara para penerima beasiswa tersebut menggunakan tagar itu untuk menanggapi dengan menjelaskan pencapaian-pencapaian mereka setelah memperoleh beasiswa tersebut. Penggunaan tagar #ShitLPDPAwardeesSay yang tercatat oleh Spredfast. Salah satu akun yang mengawali pembahasan tersebut, @pervertauditor, mencuitkan beberapa pernyataan yang dianggap mengontraskan pernyataan yang disampaikan para penerima beasiswa sebelum dan sesudah mereka mendapat beasiswa. Cuitan itu kemudian dibagikan lebih dari 2.000 kali dan memicu perdebatan di kalangan warganet. Beberapa cuitan lain juga mengkritik soal foto-foto perjalanan yang dilakukan oleh para penerima beasiswa tersebut. Namun, perdebatan pun muncul setelah warganet lain menolak penggambaran yang muncul soal penerima beasiswa pemerintah tersebut lewat tagar tersebut. Sebagian juga menjelaskan alasan di balik lebih banyak tentang cerita perjalanan atau kehidupan saat kuliah daripada soal penelitian yang dilakukan. Tagar tersebut pun kemudian meluas penggunaannya, bukan hanya soal bagaimana gelar master tidak memperbesar peluang seseorang dalam mencari pekerjaan, sampai digunakan oleh para penerima beasiswa tersebut untuk menjawab kritikan lewat pencapaian yang telah mereka lakukan sejak mendapat beasiswa, sampai yang menggunakannya untuk memotivasi diri. Bagi warganet lain, tagar tersebut dianggap wajar karena beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tersebut berasal dari pajak publik sehingga penggunaannya pun bisa dikritisi secara terbuka oleh pembayar pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla pada September 2017 lalu sempat mengatakan bahwa "tidak ada ikatan pemerintah dalam beasiswa LPDP" dan tidak diharapkan untuk bekerja dalam struktur pemerintahan. "Jadi, mereka itu berutang secara moral kepada negara, kepada pemerintah, dan kepada masyarakat yang membiayai mereka," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip beberapa media. Dia juga tidak mempermasalahkan penerima beasiswa menetap dan bekerja di luar negeri setelah lulus. "Tidak apa apa, kerja dulu. Kan juga pulang nanti tapi pokoknya (harus pulang) karena visanya terbata,s harus pulang lah. Tapi kalau mau kerja di luar negeri silakan. Ini bebas," kata JK. Sebelumnya, pada November 2017 lalu, Kementerian Keuangan melakukan pembenahan pengelolaan dan mekanisme penentuan awardee (penerima beasiswa) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sebuah badan berdana triliunan rupiah, yang bernaung di bawah kementerian tersebut. Hal ini untuk menindaklanjuti kritikan tajam terkait proses wawancara seleksi program beasiswa LPDP yang dianggap berbau SARA, intimidatif dan tidak relevan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun saat itu berkomitmen untuk membenahi seluruhnya mulai dari tata kelola, proses rekrutmen, manajemen awardee dan alumni.