Maukah Anda punya anak jika pemerintah menawarkan uang tunai?
Selama bertahun-tahun negara seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Iran bereksperimen untuk meyakinkan perempuan agar punya lebih banyak anak. Kebanyakan melibatkan uang tunai. Namun negara-negara tersebut mendapati bahwa cara seperti ini kurang berhasil.
Tergantung dari negara asal Anda, tapi sepertinya dunia ini menghadapi krisis bayi. Dalam sepekan terakhir, dua kejadian memperlihatkan bahwa beberapa negara besar benar-benar khawatir angka kelahiran di negara mereka tidak cukup banyak. Pada Rabu (15/01), Presiden Vladimir Putin mengumumkan rangkaian rencana guna meyakinkan para perempuan Rusia untuk mengandung dan melahirkan anak. Putin mengatakan seorang perempuan akan mendapat 466.000 rubel (Rp103 juta) untuk melahirkan satu anak dan Rp34 juta untuk anak kedua. Di hari yang sama, pemerintah China merilis data statistik yang menyebut jumlah kelahiran anak pada 2019 adalah yang terendah dalam 60 tahun terakhir. Negara-negara ini khawatir karena rakyat mereka semakin tua, sedangkan anak yang lahir semakin sedikit. Mereka risau karena jumlah orang yang bekerja di masa depan tidak cukup banyak untuk bisa mendanai anggaran yang menopang kaum pensiunan. Bonus untuk bayi China dan Rusia tidak sendirian menghadapi masalah ini. Angka kelahiran di berbagai belahan dunia terus menurun. Tapi mengapa begitu sulit meyakinkan orang untuk punya anak? Pemerintah Rusia mengenalkan skema bonus untuk kelahiran bayi pada 2007. Para orang tua diberikan insentif uang tunai bagi kelahiran anak kedua dan ketiga. Namun, imbasnya tidak tampak. Angka kelahiran terus merosot. Pemerintah China berharap ada kenaikan angka kelahiran bayi secara pesat pada 2015, tatkala "kebijakan satu anak' nan kontroversial dicabut. Memang ada sedikit kenaikan angka kelahiran pada tahun tersebut, tapi hanya sebatas itu. Pelajaran dari Asia Kelihatannya begitu orang-orang memutuskan untuk memiliki sedikit anak, sulit meyakinkan mereka untuk berbuat sebaliknya. Ambil contoh Korea Selatan yang punya masalah serius tentang kelahiran anak. Tahun lalu, angka kelahiran di negara itu anjlok ke titik terendah. Berdasarkan data statistik, 'perempuan pada umumnya' punya kurang dari satu anak — persisnya 0,89 anak. Populasi Korsel telah menurun sejak 1970-an. Dan selama 10 tahun lebih, Korsel mengerahkan berbagai upaya untuk menangani masalah ini. Uang yang digelontorkan sebagai insentif kepada para orang tua pun mencapai lebih dari US$70 miliar (Rp954,8 triliun) "Saya tidak begitu tertarik punya anak," kata seorang perempuan bernama Kim Ji-ye. Namun, setelah mendapat tekanan dari orang tuanya, dia menyerah dan kini punya satu anak. Menurutnya, insentif uang tunai dari pemerintah tidak ada urusannya dengan keputusan dia untuk punya anak. Dia juga mengaku tidak ada rencana menambah anak. "Saya takut ketika berpikir bagaimana bentuk tubuh saya akan berubah jika saya melahirkan," kata perempuan lainnya, You In-ae. Dia menambahkan dirinya juga takut akan kemungkinan tidak bisa "melanjutkan karier" setelah punya anak. "Ada begitu banyak alasan untuk tidak [punya anak]. Harga rumah terus meroket, biaya sekolah swasta meningkat, dan masalah lingkungan seperti polusi debu halus menjadi masalah besar." "Kami punya keyakinan kuat soal 'mitos naluri ibu' di masyarakat Korea. Saya tidak akan bisa memenuhi ekspektasi itu." Baginya, insentif uang tunai dari pemerintah Korsel tidak menjadi pemikat dalam membuat keputusan. Di Korsel, ibu hamil mendapat uang untuk biaya pemeriksaan kandungan dan biaya-biaya lainnya terkait kehamilan. Ketika anak lahir, sang ibu mendapat insentif — Rp2,3 juta untuk anak pertama dan lebih dari jumlah itu untuk anak kedua. Selain itu, ada penitipan anak yang dikelola pemerintah serta penitipan anak swasta yang mendapat subsidi pemerintah. Akan tetapi, seberapapun banyaknya pemerintah mengucurkan uang, tindakan itu tampaknya tidak pernah cukup mempengaruhi keputusan rakyatnya untuk punya anak. Hasrat mendapat pendidikan Keputusan warga Korsel untuk punya anak mungkin ada kaitannya sebagian dengan pendidikan. "Korea Selatan punya semacam hasrat soal pendidikan dan pendidikan swasta yang mahal," sebut Kim Ye-eun yang memiliki tiga anak. Meskipun pemerintah memberi insentif, uang itu tidak cukup untuk menutupi biaya pendidikan anak. "Jika pemerintah belum bisa memecahkan masalah ini, tidak akan mudah membuat keputusan untuk memiliki anak," tambahnya. Selain soal pendidikan, ada pula masalah budaya persaingan ketat di dunia kerja. "Saya tidak pernah ingin punya anak lagi," kata Kim Ji-ye yang memiliki seorang putra berusia dua tahun. "Sangat sulit membesarkan satu anak, jadi saya hanya ingin berfokus pada dia," lanjutnya. Dia mengaku mendapat uang insentif dari pemerintah, namun uang itu hanya berdampak sedikit. Kim Ji-ye menyebut dirinya beruntung karena perusahaan tempatnya bekerja cukup ramah anak. Dia mengambil cuti melahirkan selama 16 bulan dan ada tempat penitipan anak di kantor — keuntungan yang jarang dimiliki karyawan kantor di Korsel. "Saya punya banyak teman yang mengambil cuti sejenak akibat tekanan sosial setelah melahirkan," paparnya. "Tidak banyak perusahaan mendorong cuti bagi ayah atau ibu setelah melahirkan." Ini mungkin masalah yang sangat spesifik, namun pola yang sama terjadi di Jepang. China kini mengikuti jejak kedua negara itu. Contoh kasus-kasus ini mungkin ekstrem bagi negara-negara lain. Namun, ketika perempuan berpendidikan dan memasuki dunia kerja, memiliki anak kurang mendapat prioritas. Dan semakin sulit secara logistik. Negara-negara seperti Uruguay, Thailand, Turki, dan Iran menunjukkan bahwa ketika memiliki anak sedikit menjadi sesuatu yang normal, sangat sulit mengubah kondisi itu. Kesuksesan kecil Tingkat kelahiran anak di Rusia secara rata-rata adalah 1,5 anak per perempuan, jauh lebih rendah dari 2,1 anak per perempuan yang diperlukan agar populasi tetap stabil. Sejumlah komunitas mungkin punya solusi yang terbukti berhasil di kawasan lokal. Kota kecil Nagi di Jepang mampu menggandakan angka kelahiran dalam sembilan tahun, dari 1,4 anak menjadi 2,8 anak per perempuan, dengan memberikan insentif yang sangat royal. Kemudian Kota Lestijärvi di Finlandia memberikan €11.000 (Rp166,7 juta) untuk setiap kelahiran anak. Kota kecil di Estonia juga mengucurkan jutaan euro sebagai insentif atas kelahiran anak. Sebuah keluarga dengan tiga anak, misalnya, mendapat tunjangan €520 (Rp7,8 juta) per bulan. Hasilnya, angka kelahiran anak sedikit meningkat. Masalahnya, secara jangka panjang, anak-anak ini mungkin pindah ke kota besar untuk mengenyam pendidikan tinggi atau bekerja. Dan kota-kota besar, dengan biaya hidup yang tinggi, menjadi kontrasepsi yang efektif. "Sejujurnya saya pikir itu buang-buang uang," kata Dr Leeson dari Oxford Institute of Population Ageing. "Satu pertanyaan yang kerap saya ajukan kepada para mahasiswa saya adalah, 'Mengapa orang ingin punya lebih banyak anak?" Penurunan angka kelahiran bukan hal baru, menurutnya. Hal ini dimulai di Eropa lebih dari 40 tahun lalu dan dengan cepat menyebar ke negara maju seiring dengan kenyataan bahwa perempuan kian mendapati nilai-nilai lebih dalam pendidikan dan karier ketimbang membangun keluarga besar. "Mengapa kita mencoba meyakinkan perempuan dan kaum muda untuk punya lebih banyak anak di saat kita berjuang menghadapi perubahan iklim?" tanya Dr Leeson. "Pada taraf masyarakat, saya pikir kita tidak akan kembali ke nilai itu [membangun keluarga besar], meskipun mungkin sebagian orang melakukannya," kata Dr Leeson. Mengapa kita melakukan ini? "Secara lebih mendasar, kita harus bertanya, mengapa kita melakukan ini?" sebut Dr Leeson. Di negara-negara maju, kekurangan pekerja dapat ditangani melalui migrasi. Ada begitu banyak orang muda di dunia. Populasi sebagian negara Afrika dan negara besar, seperti India dan Pakistan, terus naik. Namun, bagi kaum nasionalis dan pemimpin yang anti-orang asing, justru itulah mengapa mereka ingin rakyatnya menambah anak. Perayaan Hari Anak di Hongaria adalah serangkaian acara dan langkah untuk mengedepankan kehidupan keluarga. Pekan lalu, Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, mengumumkan program bayi tabung akan tersedia gratis bagi semua pasangan Hongaria setelah dia menasionalisasi pusat-pusat fertilitas negara tersebut. Sejak tahun lalu, perempuan dengan empat anak di Hongaria tidak perlu membayar pajak. Orban punya tujuan jelas mengapa dia melakukannya — agar Hongaria punya lebih banyak anak Kristen dan berkulit putih. "Kami tidak ingin beragam atau campur-campur. Kami tidak ingin warna kami, tradisi, dan budaya nasional dicampur-baurkan dengan milik negara lain," kata Orban. Akan tetapi, belum jelas apakah langkah Orban bakal berdampak. Hongaria menerapkan insentif keuangan untuk kelahiran anak sejak 2005, namun tidak ada dampaknya. Bahkan, jumlah kaum muda Hongaria yang pindah ke ke negara lain di Uni Eropa bertambah. Selama ini langkah sejumlah negara menggelontorkan uang untuk kelahiran anak tidak menyelesaikan fakta yang jelas — bahwa banyak perempuan modern ingin berkarier. Swedia dan Prancis tampaknya membuktikan itu. Kedua negara itu menjaga tingkat kelahiran di angka rata-rata Eropa dengan memudahkan kaum ibu untuk kembali bekerja melalui jumlah cuti melahirkan yang banyak, tempat penitipan anak yang dikelola dengan baik serta gratis, dan menciptakan budaya kerja yang tidak bertentangan dengan menjadi orang tua. Dengan demikian, sebuah kebijakan boleh jadi bakal gagal jika berfokus pada pemberian insentif uang tunai, alih-alih menyediakan sokongan luas.