Para pemuka Muslim Prancis diberi ultimatum dua minggu untuk menerima piagam 'nilai-nilai republik'
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberikan waktu dua minggu kepada para pemuka Muslim di negara itu untuk menerima "piagam nilai-nilai republik" sebagai bagian dari upaya luas untuk mengatasi Islam radikal.
Langkah ini ditempuh kurang dari sebulan sejak terjadi serangan-serangan yang dikatakan dilakukan oleh orang-orang radikal. Ultimatum Presiden Macron disampaikan pada Rabu (18/11) di hadapan para pemuka agama dalam wadah Dewan Muslim Prancis (CFCM) dan waktu yang diberikan adalah 15 hari. Mereka yang hadir dalam pertemuan di Istana Élysée antara lain adalah delapan pengurus Dewan Muslim Prancis. Presiden Macron didampangi oleh Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin Dalam piagam akan disebutkan bahwa Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, serta melarang "campur tangan asing" di dalam kelompok-kelompok Muslim. "Dua dasar akan dituangkan dalam piagam: penolakan politik Islam dan semua bentuk campur tangan asing," kata seorang sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan Rabu malam. Dewan Muslim Prancis setuju untuk membentuk Dewan Imam Nasional yang dilaporkan akan mengeluarkan akreditasi bagi para imam. Macron membela tegas sekulerisme Prancis menyusul serangan-serangan terbaru, termasuk pemenggalan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam diskusi di kelas bulan lalu. "Separatisme Islam" Presiden Macron juga mengumumkan langkah baru mengatasi hal yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis. Pengunjuk rasa di banyak negara mengecam Presiden Macron terkait pernyataannya tentang Islam. Langkah ini meliputi pembuatan rancangan undang-undang luas untuk mencegah radikalsasi, di antaranya mencakup: "Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman Islam radikal," kata Darmanin kepada surat kabar Le Figaro. RUU tersebut akan dibahas kabinet Prancis pada tanggal 9 Desember. Guru tulis email soal serangan kebencian Samuel Paty, guru yang dipenggal di luar sekolahnya bulan lalu, menjadi sasaran serangan kebencian online sebelum kematiannya pada tanggal 16 Oktober. Surat kabar Le Monde menerbitkan surat-surat elektronik antara Paty dan sejumlah koleganya pada hari-hari sesudah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas. "Ini sangat mengganggu dan khususnya ini berasal dari keluarga yang anaknya tidak ada di kelas saya dan bukan seseorang yang saya kenal," tulis Paty. "Ini menjadi rumor jahat." Guru sejarah Samuel Paty dipenggal kepalanya pada Jumat 16 Oktober, setelah memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad saat membahas tema kebebasan berpendapat. Dalam email terpisah ia menulis: "Saya tidak akan lagi memberikan pelajaran mengenai tema ini - Saya akan memilih bentuk kebebasan lain sebagai bahan pelajaran." Sebelumnya, Presiden Macron menyebut Islam sebagai agama "dalam krisis" dan membela hak majalah satire untk menerbitan karikatur Nabi Muhammad. Penggambaran seperti itu dianggap tabu dalam Islam dan dianggap sangat menyinggung perasaan oleh umat Islam. Menyusul pernyataan-pernyataan tersebut, Presiden Macron menjadi sasaran kebencian di sejumlah negara yang mayoritas penduduk Muslim. Pemrotes juga menyerukan boikot produk-produk Prancis. Di Prancis, sekularisme negara atau laicite menduduki posisi sentral dalam identitas nasional Prancis. Kebebasan berekspresi di sekolah dan tempat-tempat umum adalah bagian dari nilai tersebut, dan mengekangnya agar supaya menjaga perasaan agama tertentu dianggap sebagai tindakan merongrong persatuan nasional. Prancis mempunyai penduduk Muslim terbanyak di kawasan Eropa barat.