Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi: Akankah pemulangan Rizieq Shihab 'jadi syarat' rekonsiliasi?
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyebut sang ketua umum, Prabowo Subianto, tidak pernah mengajukan syarat rekonsiliasi dengan presiden terpilih, Joko Widodo, berupa 'pemulangan' Rizieq Shihab.
Kasus-kasus hukum yang menjerat Rizieq Shihab telah dihentikan, namun pemimpin FPI itu tak kunjung kembali ke Indonesia setelah pergi ke Arab Saudi tahun 2017 lalu. "Itu kan baru pandangan-pandangan dari orang-orang yang dekat sama Habib Rizieq saja, bukan dari Pak Prabowo," tutur Arief kepada BBC News Indonesia, Rabu (10/07). Ia memastikan bahwa rapat internal untuk membahas rencana rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi sendiri belum pernah dilakukan. "Di internal Gerindra sendiri sampai hari ini belum ada rapat untuk membahas rekonsiliasi. Kita sedang membahas yang namanya pertemuan terlebih dulu antara dua pimpinan nasional ini, antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo," sambung Arief. Sebelumnya, wacana agar pemulangan Rizieq Shihab ke Indonesia menjadi salah satu elemen dalam rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo dilontarkan oleh mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam unggahan Twitternya pekan lalu. Ia mencuit: "Bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan." Hal itu sempat dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang tidak membantah saat ditanya apakah Prabowo sendiri yang mengajukan syarat tersebut. Akan tetapi, wacana itu disambut dingin kubu Jokowi yang menganggap urusan kepulangan Rizieq ke Indonesia tak ada kaitannya dengan upaya rekonsiliasi kedua rival pada dua pilpres terakhir itu. Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, terheran-heran akan syarat rekonsiliasi tersebut. "Ya siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi, pergi sendiri. Kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang usir? Kan nggak," kata Moeldoko kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (09/07). Akankah kepulangan Rizieq menjadi syarat rekonsiliasi? Saat akan mengonfirmasi wacana Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan bahwa Prabowo tengah berada di luar negeri. Menurut Arief, Prabowo mungkin tidak akan mengajukan kepulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi. Hal itu mengingat latar belakang kepergian Rizieq sendiri yang dikaitkan dengan sejumlah kasus hukum yang sempat menjeratnya. Prabowo Subianto disebut sedang berada di luar negeri dan tidak mengajukan kepulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi. "Masalahnya kan kasusnya Pak Habib Rizieq ini menyangkut kasus hukum, artinya kan hukum harus berjalan. Kan tidak bisa dibacakan dalam rekonsiliasi," ujar Arief. "(Selain itu) presiden juga tidak bisa cawe-cawe masalah hukum." Pemimpin FPI, Rizieq Shihab, tinggal di Arab Saudi setelah menghadapi sejumlah kasus hukum di Indonesia. Namun kasus-kasus yang menjerat Rizieq Shihab menjadi tersangka telah dihentikan kepolisian, di antaranya kasus percakapan berkonten pornografi di Polda Metro Jaya dan kasus dugaan penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik proklamator Sukarno di Polda Jawa Barat. Arief menilai, kalaupun ada syarat rekonsiliasi, yang sepatutnya diajukan adalah kasus-kasus hukum yang menjerat para pendukung Prabowo pada masa pilpres 2019 lalu. "Masyarakat yang terkena masalah hukum pada saat keributan (kerusuhan Bawaslu 21-22 Mei) atau misalnya pada saat saling sahut-menyahut dalam berbeda pendapat, itu masih memungkinkan kita masukkan dalam syarat rekonsiliasi, bahwa seluruh kasus-kasus hukum dalam pilpres ini harus dihentikan," bebernya. "Kalau kasusnya Pak Habib Rizieq kan tidak dalam ranah pilpres, jadi sangat tidak mungkin itu dimasukkan dalam syarat rekonsiliasi - kalau terjadi rekonsiliasi," pungkasnya. Apa kata pengamat? Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Najib Azca, menganggap faktor Rizieq Shihab masih penting bagi Prabowo. Ia menilai, wajar bila akhirnya kepulangan Rizieq benar-benar menjadi syarat rekonsiliasi, dan berakhir menjadi politik daging sapi. "Rizieq memiliki posisi yang penting, dia seolah-olah secara simbolik menjadi representasi dari kekuatan nonparpol pendukung 02," ungkap Najib, melalui sambungan telepon. Ia menakar bahwa kubu Prabowo tak ingin kehilangan basis dukungan selagi mengupayakan proses rekonsiliasi dengan kubu seberang. Terlebih, Najib mengendus adanya protes yang mulai bermunculan menanggapi rencana pertemuan Prabowo dan Jokowi. "Nah, karena itulah dia merasa perlu mencari bumper, mencari semacam pelindung, kita tidak sepenuhnya rekonsiliasi untuk kekuasaan saja, tapi kita sesungguhnya menjadi bagian dari proses yang lebih besar, saya kira mereka akan membahasakan sebagai begitu ya dengan kembalinya Habib Rizieq ke Indonesia," tutur Najib. Ia menilai kubu Prabowo akan mencitrakan hal itu sebagai upaya yang "tidak meninggalkan umat dan ulama". Ijtima Ulama 3 menuduh terjadi kecurangan dan kejahatan dalam Pemilu 2019. Di sisi lain, Najib juga tidak menampik adanya faksi di tubuh Gerindra terkait wacana kepulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi. Ia merujuk pada munculnya pernyataan yang berbeda dari sesama anggota Gerindra terkait wacana tersebut. "Ada sebagian elemen-elemen dalam Gerindra yang tidak begitu happy sebenarnya dengan peranan Rizieq yang besar itu," ungkap Najib. "Saya kira ada variabel lain di dalam internal Gerindra sendiri mengenai - kira-kira - siapa yang berperan apa ke depan, termasuk ketika diskursus rekonsiliasi, siapa yang akan mendapat keuntungan," pungkasnya.