Buni Yani tersangka kasus video Ahok: tepatkah penggunaan UU ITE?
Penggunaan sejumlah pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transkasi Elektronik (ITE) untuk menjerat kasus terkait unggahan video Basuki Tjahaja Purnama dikritik seorang pengamat media sosial, karena dianggap multitafsir sehingga dapat mengekang kebebasan.
Buni Yani (tengah) dijerat pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE). Walaupun demikian, seorang pegiat kebebasan beragama tetap meminta kepolisian untuk tetap serius menyelesaikan kasus dugaan menyebarkan kebencian atas dasar SARA terkait tersangka Budi Yani. Dan Kamis (24/11) sore, Buni Yani yang sudah dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, dikenakan pencegahan ke luar negeri, namun tidak ditahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan status tersangka itu bukan terkait penyebaran video, tapi menyangkut tiga paragraf tulisan Budi Yani yang dianggap menyebarkan kebencian. "Kalimat ini yang tidak ada dalam video, ini yang menambah, menyebarkan informasi terkait dengan rasa permusuhan, rasa kebencian yang berdasarkan SARA. Ini yang kita ulas," kata Awi Setiyono dalam jumpa pers, Kamis sore. Namun demikian, kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian mempertanyakan penggunaan pasal 27 dan 28 terkait penyebar kebencian terkait SARA dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggapnya multitafsir. Demo 4 November 2016 yang berakhir ricuh. Pasal 27 berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan pasal 28 berkaitan dengan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Sarat multiinterpretasi," kata pengacara Buni Yani, Aldwin Rahardian, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, usai mendampingi pemeriksaan kliennya. Dia juga mengatakan, "Apalagi yang dipermasalahkan bukan video lagi, dan pemeriksaan forensik Bareskrim tidak ada persoalan (dalam video)... Yang kedua, yang dipersoalkan adalah caption intisari dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama," tambahnya. 'Sering dipelintir' Walaupun tidak spesifik membahas kasus Budi Yani, pengamat media sosial Damar Juniarto mengatakan, pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE kerap kali digunakan bukan pada porsinya. "Yaitu pada penghukuman mereka-mereka yang dianggap melanggar pasal pidana cyber," kata Damar Juniarto kepada BBC Indonesia, Kamis siang. Dia menganggap pasal-pasal ini lebih sering dipelintir oleh pengadunya untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan penodaan agama atau pengancaman. Ahok saat bertemu dengan masyarakat Kepulauan Seribu akhir September lalu. Karenanya, Damar sependapat jika pasal pelanggaran agama itu dihilangkan dari Undang-Undang ITE. "Memang harus ada sudut pandang baru atau paradigma baru untuk melihat apakah perlu pasal penodaan agama ini dalam UU internet kita," tegasnya. Lagi pula, imbuhnya, pencemaran nama baik dan penodaan agama sudah ada rumusannya dalam KUHP. Menurutnya, duplikasi pasal ini menciptakan ketidakpastian hukum. "Dan karenanya merugikan banyak orang," tandas Damar. Pembuktian Adapun Bonar Tigor Naipospos, pegiat lembaga Setara, yang selama ini menekuni isu kebebasan beragama, mengakui ada dilema dalam penggunaan pasal penodaan agama dalam Undang-undang ITE. "Soal hate speech memang menjadi dilematis dan harus penuh pertimbangan, ketika aparat penegak memprosesnya," kata Bonar saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (24/11) siang. Namun demikian, Bonar menegaskan, dirinya tetap mendukung bahwa polisi harus serius dalam menyelesaikan masalah ini. "Karena memang masalah hate speech menjadi problem bagi banyak pihak, terutama kelompok minoritas yang menjadi target," tegasnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polisi diminta bisa membuktikan sangkaan penyebaran kebencian berlatar SARA dengan tersangka Buni Yani. Karena itulah, dia meminta polisi harus dapat membuktikan sangkaannya, yaitu apakah ada niat, apakah dan pola serta berulang, hingga sejauh mana sangkaan itu berimbas kepada kekerasan. "Nah ketiga hal itulah yang harus jadi batu uji untuk melihat apakah ini bisa dikategorikan sebagai hate speech atau hate crime," tandas Bonar. Dia khawatir, apabila polisi gagal membuktikannya, penggunaan UU ITE itu lebih didasari alasan-alasan yang sangat subjektif dan membuka ruang bagi belenggu kebebasan berekspresi. Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sudaht 118 orang terjerat pasal Undang-undang ITE sejak 2008 hingga akhir tahun lalu. Kasus terakhir adalah seorang ibu rumah tangga asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang diadili karena status Facebooknya dianggap mencemarkan nama baik orang lain. Dia terancam hukuman enam tahun pidana penjara.