Upaya 'partikelir' menangani berita bohong
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas dengan topik Antisipasi Perkembangan Media Sosial di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu sudah menyatakan bahwa penegakan hukum harus tegas dan keras terhadap media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, judul provokatif, dan mengandung fitnah.
Presiden Joko Widodo meminta adanya tindakan tegas terhadap situs-situs berita yang menyebar kebohongan dan judul provokatif dan sumber yang tidak jelas. Polisi juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan mengejar orang-orang yang menyebar berita palsu soal tenaga kerja asing asal Cina. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga menyatakan bahwa dia akan berkomunikasi dengan Dewan Pers untuk mengevaluasi puluhan ribu media online lainnya yang tidak mengikuti standar dan kaidah jurnalistik. Isu yang diangkat oleh berita palsu atau hoax yang beredar luas lewat media sosial di Indonesia antara lain meliputi tenaga kerja asing asal Cina atau berita bernada provokasi seputar aksi 411 dan 212. Terlepas dari berbagai tanggapan atau tindakan pemerintah tersebut, beberapa sudah lebih dulu melakukan upaya sendiri dalam menangkal meluasnya berita palsu atau bohong. Sejak September 2015 lalu, sekelompok orang sudah mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah forum Facebook yang digunakan untuk menangkal hoax. Dalam waktu setahun, forum yang menamai dirinya Anti-Fitnah, Hasut dan Hoax itu bisa mendapat 25.000 lebih anggota, kata salah satu administratornya, Eko Juniarto. Kenapa forum Facebook? "Kebanyakan sumber hoax itu sendiri juga dari Facebook, dan ini pengalaman kita, bikin mailing list, grup di WhatsApp atau Telegram, orang itu malas. Tapi kalau kita bikin grup di FB, lihat saja, anggotanya sudah 26.000. Orang jauh lebih gampang membuka Facebook," kata Eko. Awalnya, katanya, yang diunggah di forum tersebut "seharusnya" sudah merupakan hasil analisis yang membongkar hoax atau berita bohong tersebut. "Jadi sumbernya dari mana, kemudian data-data yang membantah hoax tersebut, cuma sekarang sudah mulai bertambah member (anggota), mungkin juga belum tahu aturannya bagaimana, terpaksa kita toleransi untuk orang yang bertanya, 'ini hoax atau tidak', masih boleh posting, nanti dari komentar-komentar yang masuk kita tentukan secara bersama-sama, ini hoax atau tidak," kata Eko. Kebanyakan hoax yang dihadapi oleh para administrator forum tersebut, kata Eko, berkaitan dengan unsur SARA dan etnik Tionghoa. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap penyebaran informasi palsu yang mengindikasikan bahwa polisi berpihak pada salah satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam perkembangannya, menurut Eko, pengelola forum Facebook tersebut tidak bisa lagi mengikuti kecepatan berita palsu dengan kecepatan analisis, sehingga mereka kemudian mengembangkan situs Turn Back Hoax, yang berbentuk seperti situs pencari. "Grup di Facebook itu sebenarnya bukan tempat yang ideal untuk orang mencari tahu ini hoax atau tidak, karena, satu, kecepatan postingnya meningkat, posting-posting lama yang menjawab hoax-hoax yang sudah ada jawabannya akan susah dicari, ketumpukan. Jadi sekarang kita bikin engine sendiri sebagai tempat mengindeks hoax-hoax yang beredar," ujar Eko. Di sana pengunjung bisa memastikan kebenaran hoax atau berita palsu yang mereka temukan lewat tautan berita, foto-foto yang beredar, baik lewat media sosial maupun yang menyebar lewat grup dalam aplikasi chat seperti WhatsApp. "Misalnya ada yang bilang, oh itu foto pengungsi Aleppo, tapi (setelah dicari) sebenarnya itu foto pengungsi Palestina," Eko mencontohkan. Selain itu, mereka juga mengembangkan extension untuk perambah Chrome, "supaya orang lebih mudah men-submit yang dia curigai sebagai hoax". Forum ini bukan satu-satunya, ada lagi GudangHoax, sebuah blog yang baru berdiri beberapa bulan, dan memiliki sistem kerja yang kurang lebih sama. Dengan 13 kontributor dan editor, mereka mengumpulkan hoax atau berita bohong yang beredar luas, dan kemudian melakukan proses verifikasi atas berita bohong tersebut, kata pendiri blog tersebut Dolly Surya Wisaka. "Saya dan teman-teman mencoba melakukan validasi dengan perangkat yang ada dulu, misalnya Google. Google itu lumayan paling ampuh. Misalnya kita mendapatkan gambar, tinggal kita upload ke Google, nanti Google akan mengecek gambar itu pernah di-publish oleh siapa dan kapan. Biasanya kita bisa memastikan, oh itu memang berita hoax," kata Dolly. Namun, dia pun melakukan verifikasi dalam bentuk sebenarnya, yaitu dengan menghubungi pihak berwenang untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. "Waktu itu saya dapat informasi ada penculikan di wilayah Depok, saya mencari kontak dari teman-teman kepolisian di Depok, saya validasi, confirm bahwa itu berita bohong, seperti itu juga kita lakukan," ujarnya. Hoax atau pesan berantai yang dibahas di blog tersebut pun tak hanya soal-soal 'serius', tapi juga memastikan kebenaran soal voucher belanja di jaringan supermarket atau tawaran tiket gratis dari sebuah maskapai internasional. Tampilan situs pencari Turn Back Hoax untuk memastikan benar atau tidaknya sebuah berita yang beredar. Tapi seberapa efektif sebenarnya upaya-upaya 'partikelir' ini? Apalagi ketika berita bohong dibagikan sangat cepat dan meluas, dan kadang koreksi atas berita bohong tersebut, meski sudah dibagikan, tapi tak bisa menyaingi popularitas berita bohong. Saat ditanya soal ini, Eko mengatakan, "Kita sedang berusaha untuk tidak diam, kita tidak membiarkan orang-orang jahat itu menang. Kalau tanya soal efektivitas, saya juga nggak terlalu optimistis, tapi setidaknya dari 26.000 orang yang member itu, sebagian besar sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai aware bahwa nggak semua yang beredar itu berita benar. "Mereka sedang berusaha mencari tahu. Itu efek samping yang kita juga suka. Setidaknya orang sudah mulai bertanya-tanya, ini benar nggak sih. Kalau sudah ada orang yang bertanya seperti itu, dia akan lebih tidak rentan menyebar hoax. Harapan kita begitu." Meski begitu, terlepas dari berbagai upaya membongkar atau mengoreksi berita palsu, ada hal yang mendasar, yang seharusnya disadari oleh setiap pengguna internet serta media sosial, kata pengamat hukum kejahatan siber dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon Makarim. "Dalam menghadapi suatu sistem yang terbuka, (pengguna) seakan-akan jadi kebebasan tak berbatas, apalagi jika dia bisa menggunakan nama yang tidak jelas, anonim, sehingga dia merasa kebebasan mutlak tidak ada pertanggungjawaban. "Begitu dia mendapati, 'oh ternyata ada aturan ketentuan hukum yang menyatakan tidak bisa Anda melakukan kebebasan sebebas-bebasnya, karena ada pasal dalam konstitusi, setiap menjalankan HAM, adalah menghargai HAM orang lain," kata Edmon. Yang tercakup dalam 'pembatasan' kebebasan tersebut, selain HAM orang lain, juga reputasi dan privasi orang lain tersebut, selain juga kepentingan umum seperti kesehatan umum, moral publik, dan keamanan nasional. "Sayangnya, mungkin itu tidak tersosialisasi secara jelas sehingga begitu disebutkan ada pasal tentang pengaturan itu, yang dirasakan sebagai pengekangan kebebasan. Padahal kalau pemahaman yang benar bukan kebebasan yang absolut," tutup Edmon.