Kasus sprindik, Ketua KPK langgar kode etik
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad terbukti melakukan "pelanggaran sedang" kode etik pimpinan KPK, karena sikap dan perbuatannya menciptakan situasi dan kondisi terjadinya kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik) terkait kasus Anas Urbaningrum.
Ketua KPK Abraham Samad (kanan) terbukti melanggar kode etik pimpinan KPK, terkait pembocoran sprindik kasus Anas. Walaupun dianggap tidak terbukti secara langsung membocorkan sprindik tersebut, Abraham dianggap lalai mengawasi sekretarisnya, Wiwin Suwandi, pelaku pembocoran dokumen tersebut kepada sejumlah pihak. Demikian keputusan sidang terbuka Komite Etik KPK di kantor KPK, Jakarta, Rabu (03/04) siang, yang dihadiri pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja, serta wartawan. "Menyatakan Abraham Samad terbukti melakukan pelanggaran sedang kode etik pimpinan KPK," kata Ketua Komite Etik KPK, Anies Baswedan, membacakan amar putusannya. Karenanya, Komite Etik menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Abraham Samad, agar memperbaiki sikap, tindakan dan perilakunya. Abraham Samad kemudian diminta bersikap tertib dalam berkomunikasi, mampu menjaga kerahasiaan KPK, serta berperilaku yang bermartabat dan berintegritas. Siapa Wiwin Suwandi? Dalam amar putusannya, Komite Etik mengungkapkan, pelaku utama pembocoran dokumen sprindik Anas Urbaningrum adalah Wiwin Suwandi, sekretaris Ketua KPK Abraham Samad. Temuan Komite Etik menyebutkan, Wiwin diminta Abraham untuk memindai dokumen draf sprindik atas nama Anas Urbaningrum, tetapi belum diberi nomor dan cap KPK. Wiwin kemudian diketahui mencetak beberapa kali hasil pindaiannya, dan kemudian menyerahkan salinan sprindik itu kepada beberapa wartawan media nasional. Dia juga terbukti berinisiatif memberitahu pesan singkat dari Abraham Samad kepada beberapa pihak tentang penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang. "Pelaku pembocoran adalah Wiwin Suwandi yang tugasnya adalah sekretaris Ketua KPK Abraham Samad, dokumen tersebut ditandangani Abraham Samad dan belum diberi nomor dan cap KPK," kata anggota Komite Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean. Anies menyatakan, tidak ada indikasi keterlibatan pimpinan dalam pembocoran surat perintah penyidikan itu. Sejauh ini Komite Etik tidak menemukan motif mencurigakan yang melatari Wiwin membocorkan dokumen tersebut. "Masalahnya, orang yang tidak punya banyak pengalaman malah mengabarkan ke banyak orang. Motif yang diakui Wiwin adalah benci dengan koruptor karena menunjukkan wajah tanpa dosa," kata Anies, ketika ditanya wartawan apa motif Wiwin menyebarkan dokumene tersebut. Merugikan nama baik KPK Dalam bagian amar putusannya, Komite Etik juga menjatuhkan sanksi lisan kepada Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja, karena terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai kode etik KPK. Komite Etik, kata Anies, tidak menemukan hal yang memberatkan Adnan, karena dia dianggap kooperatif dalam pemeriksaan dan menyadari kekeliruannya. Namun demikian, Adnan dianggap menyalahi kode etik, karena "menyampaikan informasi pencabutan tanda tangan dalam sprindik beserta alasannya kepada pers". Dia juga terbukti "menyampaikan pendapat secara terbuka kepada media massa bahwa nilai mobil Harrier milik Anas kurang dari Rp1 miliar". Pernyataan Adnan tersebut, menurut Komite Etik, "kurang hati-hati dan kurang cermat sehingga merugikan nama baik KPK". Komite Etik kemudian meminta agar pimpinan KPK menindaklanjuti rekomendasinya, serta meminta agar mereka memperbaiki kinerjanya.