Mahkamah Agung bolehkan eks koruptor menjadi caleg
Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019.
KPU mengatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari MA soal eks kpruptor boleh jadi celag. Juru bicara MA, Suhadi, menjelaskan larangan bekas narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg, seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan UU Nomo7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," kata juru bicara MA, Suhadi, kepada Kompas.com, hari Jumat (14/09). "Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu," katanya. Menurut catatan Kompas.com, MA menerima 13 pengajuan uji materil PKPU. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat, antara lain, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati. Polemik boleh tidaknya eks koruptor menjadi caleg mengemuka setelah KPU melarang mereka, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membolehkan. Kedua badan ini tidak menemui kesepakatan dan akhirnya masalah ini diserahkan ke MA, yang memutus uji materi PKPU pada Kamis (13/09). Yasonna Laoly mengatakan KPU tak berwenang membatasi hak politik warga negara, termasuk bekas koruptor. Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka eks koruptor bisa mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Di antaranya, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik. Komisioner KPU, Ilham Saputra, saat dihubungi BBC News Indonesia, pada Jumat (14/09) malam, mengatakan, "KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai Pihak Tergugat/Termohon juducial review tersebut." Mei lalu, Ilham mengatakan KPU melarang eks koruptor menjadi caleg sebagai bagian dari upaya KPU untuk menjalankan pemerintahan yang anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Selain Bawaslu, yang juga tidak sependapat dengan PKPU adalah kalangan DPR dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Yasonna merujuk pasal 240 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi caleg, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Ia mengatakan KPU tak berwenang membatasi hak politik warga negara, termasuk bekas koruptor.