'Rekor kasus Covid-19 di Indonesia karena aktivitas Lebaran', kini kapasitas penumpang transportasi umum malah dinaikkan jadi 70%
Jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia, yang kini telah mencapai lebih dari 35.000 kasus, diperkirakan berpotensi semakin meningkat di tengah rencana meningkatkan kapasitas trannsportasi umum dari 50% menjadi 70%, kata pakar.
Seorang calon penumpang diperiksa suhu tubuhnya oleh awak bus di sebuah terminal bus di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (09/06). Dalam pekan ini, lonjakan lebih dari 1.000 kasus positif terjadi dua hari berturut-turut pada Selasa (09/06) dan Rabu (10/06) yang merupakan kenaikan tertinggi sejauh ini. Pelonggaran pembatasan jumlah penumpang ini dikhawatirkan akan memperbesar tingkat penyebaran virus corona di Indonesia. "Cukup khawatir ya. Sebenarnya dari awal dilonggarkan PSBB itu, secara epidemiologis, belum aman untuk Indonesia. Tapi keputusan di daerah-daerah yang di zona merah, seperti DKI Jakarta, diklaim kalau reproduction rate-nya sudah kurang dari 1," kata Laura Navika Yamani, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga di Surabaya. Kementerian Perhubungan beralasan kapasitas penumpang ditambah lantaran Indonesia telah memasuki masa transisi ke kenormalan baru. Menurut pakar matematika epidemiologi dari ITB, Nuning Nuraini, lonjakan tinggi kasus Covid-19 bisa disebabkan oleh kerumunan orang di pasar dan pusat perbelanjaan, serta peningkatan pergerakan menjelang Lebaran lalu. "Benar, konsekuensi dari [kerumunan massa] menjelang Lebaran yang begitu banyak antrean di supermarket, dan ada juga beberapa yang menyelenggarakan salat Idul Fitri, meskipun itu belum bisa dilihat sebagai klaster [baru]. Tapi aktivitas Lebaran itu meningkatkan mobilitas," kata Nuning saat dihubungi via telepon pada Kamis (11/06). Warga memadati Pasar Terong di Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Mei lalu. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pasar tradisional di daerah itu ramai dikunjungi warga untuk berbelanja kebutuhan Lebaran meskipun di tengah wabah virus corona. "Pada saat diperkenalkan new normal, itu yang lebih kami khawatirkan adalah definisi new normal ini belum semuanya paham, jadi diartikan [oleh masyarakat] sudah kembali normal. "Pada saat itu, ada fakta-fakta juga telah terjadi kerumunan [menjelang Lebaran], jadi kalau [pemerintah akan] membuat keputusan [soal penerapan new normal], harus melihat [situasi] dua minggu setelah Lebaran," tambahnya. Nuning, selaku anggota tim SimcovID yang menciptakan permodelan kasus Covid-19 di Indonesia, mengatakan bahwa dimulainya transisi ke new normal, ditambah dengan penambahan kapasitas penumpang di semua moda transportasi, bisa membuat pandemi Covid-19 di Indonesia berlarut-larut. "Sebenarnya kami semua ingin ini semua [berakhir dengan] cepat, tapi situasinya adalah, kondisi dari penyebaran penyakit ini, sifatnya akan seperti itu, jika ada kerumunan pasti akan ada potensi [penularan], kecuali yang berkerumun itu dipastikan semuanya negatif [Covid-19]. "Kalau ada satu saja yang orang tanpa gejala (OTG), bisa jadi dia berpotensi untuk menyebarkan ke kerumunan itu sangat besar," imbuhnya. Petugas melakukan pemeriksaan berkas kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan armada bus di Terminal Induk Rajabasa Bandar Lampung, Lampung, Kamis (11/06). Evaluasi kebijakan sebelumnya ketika kapasitas 50% Kementerian Perhubungan pada Selasa (09/06) menambah kapasitas maksimal transportasi umum dan transportasi antar provinsi atau wilayah menjadi 70% dari sebelumnya 50% pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 41/2020. Ini berlaku untuk pesawat, kereta api antarkota, bus antarkota antarprovinsi (AKAP), antar kota dalam propinsi (AKDP), antarjemput antarpropinsi (AJAP), dan bus pariwisata. Kapasitas penumpang ini akan terus ditambah, jika operator moda transportasi dan penumpang bisa mematuhi protokol kesehatan saat ini, menjadi 85% pada Agustus. Laura Navika Yamani, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, mempertanyakan apakah ada hasil evaluasi tentang kepatuhan armada dan penumpang ketika kapasitas maksimal jumlah penumpang masih 50%. "Harusnya yang betul adalah, ketika [pemerintah] mau meningkatkan kapasitas dari 50% ke 70%, harus dievaluasi dulu [bagaimana hasil kebijakan sebelumnya]. Kalau seperti ini jadi tidak jelas, sumber [penularan] makin banyak, peningkatan kasusnya juga akan melonjak. Ada potensi pelonjakan kasus." "Pemeriksaan masif harusnya dilakukan ketika PSBB. Sumber penularan itu harus ditemukan. Harus betul-betul habis dulu. Ketika sumber penularan habis, maka [transisi] ke arah tatanan kehidupan baru bisa confident (yakin). "Pemeriksaan masif mungkin digencarkan seminggu terakhir, padahal PSBB-nya sudah dilonggarkan. Ini akan sulit mengantisipasi. Orang diperiksa hari ini negatif, tapi bisa jadi besoknya positif, karena pergerakan manusia yang sudah tidak dibatasi," tambahnya. Seluruh moda transportasi umum, termasuk kereta, boleh menambah kapasita penumpang menjadi 70%. Sementara itu Shafruhan Sinungan, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, mengatakan kapasitas bus AKAP tidak akan mungkin mencapai 70% jika mereka mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga jarak setidaknya satu meter antarpenumpang. "Protokol kesehatan tetap mesti kita jalankan. Tidak berkurang ketentuannya. Artinya jarak [antar penumpang] satu meter, minimal. Dengan ketentuan seperti itu, bus AKAP yang [sekarang maksimal] kapasitasnya 50% itu, akan sulit diterapkan [kapasitasnya] sampai 70%, karena pasti akan melanggar protokol kesehatan," kata Shafruhan. Shafruhan mengatakan, bus AKAP yang sekarang beroperasi telah menyiapkan hand sanitizer di kendaraannya, mewajibkan awak bus memakai masker, dan, di beberapa bus, menyediakan fasilitas cuci tangan. Namun, menurutnya, masih dibutuhkan pengawasan di terminal-terminal untuk menyaring penumpang yang boleh menaiki bus. Warga duduk di dalam bus di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, 30 Mei lalu. "Pengawasan terhadap orang per orang yang lolos bisa naik ini ada ke siapa? Diserahkan ke awak kendaraan tidak mungkin. Di setiap terminal yang penumpang mau naik ke bus tersebut harus ada petugas, baik dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, atau kepolisian. "Minimal tiga institusi itu, atau mungkin Satpol PP, jadi melibatkan empat institusi, di samping pengecekan suhu tubuh dan lain-lain. Tapi menurut saya yang paling penting secara administratif, orang yang berangkat harus memenuhi peraturan-peraturan terkait protokol kesehatan. Tidak gampang juga," katanya. "Yang jadi pertanyaan saya, mestinya, kalau kita [membuat] satu kebijakan atau peraturan itu harus yang matang, apalagi dalam dua hari terakhir, setelah Permenhub no. 41 terbit, ternyata angka [orang] yang terpapar Covid-19 malah bertambah setiap hari," tambahnya. Pada hari yang sama Permenhub no. 41/2020 diluncurkan, Indonesia mencatatkan penambahan 1.043 kasus positif Covid-19, dan sehari setelahnya (10/06) terdapat kenaikan jumlah kasus positif sebesar 1.241—rekor penambahan kasus terbesar sejak Indonesia mencatatkan kasus positif virus corona pertamanya. Apa kata Kementerian Perhubungan? Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, mengatakan kapasitas penumpang ditambah lantaran Indonesia telah memasuki masa transisi ke kenormalan baru. "Pemerintah meningkatkan kapasitas maksimal dari moda transport itu karena yang pertama saat ini kita telah memasuki apa yang kita sebut masa adaptasi kebiasaan baru, di mana masyarakat harus tetap bisa produktif, tapi juga aman dari Covid-19. "Ini juga telah disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, sekarang masyarakat harus bisa kembali produktif dengan tetap aman dari Covid-19," kata Adita pada Kamis (11/06). Pembatasan Sosial Berskala Besar dilonggarkan secara bertahap, pusat-pusat bisnis mulai menyiapkan diri untuk kembali buka. Adita mengatakan bahwa kapasitas setiap moda transportasi berbeda, misalnya antara pesawat dengan bus, sehingga pihaknya tetap akan mengkaji dan mengevaluasi kebijakan ini ke depannya. "Seperti di pesawat, angka 70% ini kami lihat masih bisa jaga jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lain. Misalnya dengan mengosongkan kursi tengah. Dan setelah kami hitung, dengan mengosongkan kursi tengah itu tetap bisa membawa penumpang sampai dengan 70% load factor, dan juga dengan moda yang lain." Ia juga mengutip surat edaran tentang calon penumpang yang bisa bepergian jarak jauh, yaitu dengan menunjukkan hasil negatif Covid-19 dari tes PCR (polymerase chain reaction), yang berlaku selama tujuh hari atau rapid test, yang berlaku selama tiga hari, sebagai cara meminimalisir penyebaran virus corona. "Di situ disebutkan penumpang yang boleh bepergian punya syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat kesehatan, utamanya harus bebas Covid-19 yang dibuktikan dengan tes PCR atau non-reaktif rapid test, maupun juga, apabila di daerahnya tidak ada fasilitas keduanya, bisa digantikan dengan surat keterangan bebas gejala influenza," kata Adita. Pelanggaran protokol kesehatan saat mudik Asih, salah seorang pemudik yang baru kembali ke Jakarta pada Rabu (10/06) mengatakan ia tidak bisa jaga jarak di mobil travel yang membawanya dari Cilacap. Ia membayar Rp500.000 dan dijanjikan hanya akan ada empat orang dalam mobil tersebut, termasuk pengemudi, dan langsung diantar sampai ke rumahnya di Jakarta. Lalu lintas Jakarta kembali padat setelah memasuki transisi fase pertama pelonggaran PSBB. Ternyata, pihak travel terus menambah jumlah penumpang sampai enam orang, atau jumlah maksimal kapasitas mobil. "Dibilangnya dari [desa di Cilacap] hanya akan ada tiga orang [yang kembali ke Jakarta], eh ternyata masukin [orang] lagi, masukin lagi, jadi bohong," kata karyawan sebuah perusahaan swasta tersebut. Ketika ia pulang kampung ke Cilacap beberapa hari sebelum Ramadan, ia tidak harus tinggal di sebuah tempat karantina tertentu. Ia hanya karantina mandiri di rumah bersama keluarganya. Beberapa tetangganya di kampung berhasil mudik ke Cilacap dari Jakarta beberapa hari sebelum Lebaran. "Teman saya justru pulang [ke Cilacap] naik travel, harganya Rp700.000, lewat jalan tikus di Kalimalang tapi bisa lolos. Padahal sudah tidak boleh pulang saat itu, mendekati Lebaran. Mereka baru pulang tiga hari, tapi sudah salam-salaman saat Lebaran. Yang salaman pada ketakutan," kata Asih.