Penggusuran Waduk Pluit dimulai
Pemerintah DKI Jakarta memulai proses penggusruan sejumlah bangunan di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Sebagian warga ikut membantu penghancuran bangunan di Waduk Pluit. Penggusuran Senin, 20 Mei, berlangsung untuk bangunan-bangunan yang digunakan sebagai pertokoan maupun perkantoran. Sekitar 300 aparat yang terdiri dari Brimob dan Satpol PP bersiap-siap untuk mengamankan penggusuran yang ternyata berjalan tanpa insiden kekerasan. Para warga secara sukarela mengosongkan sendiri bangunan yang masuk dalam daftar penggusuran, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Arti Ekawati, dari Waduk Pluit. Bangunan permanen yang selama ini dipakai sebagai pertokoan dan gudang di kawasan itu pun, dibonkar oleh warga secara bergotong-royong. Polisi dan Satpol PP yang berada di lapangan hanya terlihat berjaga-jaga dan mengawasi pembongkaran ini. Ada sekitar 5 buah alat berat disiagakan di lokasi pembongkaran, tetapi sama sekali tidak terjadi ketegangan. Membongkar sendiri Salah seorang perwakilan warga yaitu Satmin, 55, mengatakan bahwa merobohkan sendiri bangunan-bangunan itu jauh lebih baik daripada membiarkan mesin buldoser yang bekerja menghancurkannya. Satmin yang tinggal di bantaran waduk Pluit sejak tahun 1985 mengatakan rumah miliknya sudah terlebih dahulu digusur sekitar sebulan yang lalu. Pada saat itu, ia tidak sempat menyelamatkan banyak harta benda maupun puing-puing reruntuhan rumahnya. Ia dan beberapa warga lain kemudian menjadikan bangunan pertokoan di pinggir Waduk Pluit sebagai tempat tinggal sementara memutuskan untuk membongkar sendiri bangunan itu. Berbekal penggusuran itu lah ia dan warga lainnya berinisiatif untuk membongkar bekas bangunan toko itu dan kemudian memisahkan bahan-bahan yang dinilai masih berguna. "Kalau dirobohin sendiri masih ada material yang masih bisa dipakai. Kalau semua diruntuhin dengan Beko hancur ga bisa dipakai lagi," Satmin, 55, warga yang tinggal di sekitar waduk Pluit menyatakan. Sediakan rumah susun Penggusuran Waduk Pluit -yang dibangun pada tahun 1963- sempat memicu perdebatan karena Pemerintah DKI Jakarta ingin memulihkan kembali fungsi Waduk Pluit untuk menampung air guna mencegah banjir tanpa bersedia membayar ganti rugi. Sementara itu para penghuni sempat mengharapkan akan mendapat ganti rugi. Diperkirakan sekitar 17.000 kepala kelurga tinggal di sekitar Waduk Pluit, dan sebagian besar memiliki kartu tanda penduduk yang sah. Rencana penggusuran di Waduk Pluit ini sempat dibawa ke Komnas HAM, yang kemudian memanggil Gubernur DKI, Joko Widodo, untuk memberi penjelasan. Komnas HAM mengharapkan agar proses penggusuran Waduk Pluit tidak sampai melanggar hak asasi manusia. Pemda DKI sudah menegaskan bahwa penggusuran menyeluruh atas semua bangunan tempat tinggal akan dilakukan setelah pembangunan rumah susun untuk menampung mereka selesai seluruhnya. Sejauh ini sebanyak 300 kepala keluarga sudah direlokasi ke rumah-rumah susun yang tersebar di beberapa tempat di Jakarta.