Presiden Thein Sein terpilih kembali menjadi ketua partai
Partai berkuasa di Burma memilih kembali Presiden Thein Sein sebagai ketua umum, dalam kongres partai yang berlangsung Selasa 16 Oktober 2012.
Presiden Thein Sein tidak akan melaksanakan tugas sehari-hari ketua partai. Juga terpilih tiga wakil ketua umum, dan salah seorang, Shwe Mann -yang selama ini menjabat wakil ketua- akan menjalankan tugas ketua sehari-hari. Partai Persatuan Pembangunan dan Solidaritas, USDP, menggelar kongres selama tiga hari sejak Minggu 14 Oktober untuk memilih jajaran kepemimpinan baru. Sebelumnya beredar kabar Thein Sein akan diganti karena sebagai presiden dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua umum partai. Nama Shwe Mann -yang juga merupakan pensiunan jenderal- sempat disebut-sebut sebagai pengganti Thein Sein untuk memimpin USDP. USDP tidak memiliki ketua tetap sejak Thein Sein menjabat presiden tahun lalu. Partai -yang didukung militer ini- meraih kemenangan dalam pemilihan umum Burma yang menurut dunia internasional berlangsung secara tidak jujur dan adil. "Selain itu juga bisa dilihat sebagai persiapan untuk menuju pemilihan 2015 karena Presiden Thein Sein sepertinya cukup populer di kalangan masyarakat dan citra populis ingin dipertahankan." Soe Win Than Namun dalam pemilihan sela yang berlangsung April tahun ini, partai pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD, berhasil meraih 43 dari 44 kursi yang diperebutkan. Menjelang pemilu 2015 Pemilihan umum berikut yang akan berlangsung pada tahun 2015 dilihat banyak pihak sebagai ujian bagi pemerintahan Thein Sein. Editor BBC Burma, Soe Win Than, mengatakan bahwa terpilihnya kembali Thein Sein sebagai ketua umum partai menjadi pertanda dari stabilitas dan juga untuk menuju pemilihan umum 2015. "Partai tentu tidak ingin melakukan guncangan dan menjaga stabilitas," tuturnya. "Selain itu juga bisa dilihat sebagai persiapan untuk menuju pemilihan 2015 karena Presiden Thein Sein sepertinya cukup populer di kalangan masyarakat dan citra populis ingin dipertahankan." Soe Win Than menyebut sedikitnya dua kebijakan pemerintah yang dianggap berpihak pada masyarakat umum, antara lain pembatalan rencana pembukaan kantor Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang diumumkan Senin 15 Oktober. Sejumlah biksu dengan didukung warga biasa menentang pembukaan kantor OKI di Burma yang ingin membantu umat Islam Rohingya, yang terlibat dalam kekerasan dengan umat Buddha pada Juni tahun ini. Selain itu, pada akhir September Presiden Thein Sein juga menghentikan pembangunan bendungan Myistone yang mendapat bantuan dari Cina. Saat menghentikan pembangunan bendungan bernilai US$3,6 miliar itu, pemerintah menyebutkan alasannya adalah karena bertentangan dengan keinginan warga. Langkah itu disambut baik oleh sejumlah pegiat yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat sekitar. Sejak berkuasa, pemerintahan Presiden Thein Sein melakukan berbagai upaya menuju reformasi politik dan bulan lalu Thein Sein berkunjung ke Amerika Serikat, sebagai salah satu indikasi penting dari penerimaan dunia Barat terhadap pemerintahannya. Link terkait Topik terkait