Kasus 'anjing masuk masjid': Apakah tersangka yang diduga memiliki gangguan jiwa dapat diadili?
Polisi dapat menghentikan penyidikan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka SM yang membawa seekor anjing ke masjid, jika hasil pemeriksaan rumah sakit membuktikan yang bersangkutan memiliki gangguan jiwa, kata seorang ahli hukum pidana.
Sambil membawa anjing peliharaannya masuk ke dalam masjid, SM diduga bertanya mengapa suaminya dinikahkan di dalam masjid, kata polisi. "Kalau kita mengacu pada pasal 44 KUHP, di sana dinyatakan bahwa orang yang berada dalam kondisi gangguan kejiwaan itu tidak dapat dipidana," kata ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, kepada BBC News Indonesia, Selasa (02/07). Sementara, Kepolisian Resor Bogor Kota menyatakan pihaknya akan tetap memproses hukum terhadap tersangka SM sampai proses pengadilan nantinya membuktikan dirinya memiliki gangguan jiwa atau tidak. "Kita pastikan kasus ini tetap dilaksanakan penyidikannya lanjut," kata Kapolres Bogor Kota AKBP AM Dicky dalam jumpa pers di Polres Bogor, Selasa (02/07). Mereka juga menunggu hasil pemeriksaan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, terhadap kondisi SM untuk memastikan apakah yang bersangkutan memiliki riwayat gangguan jiwa atau tidak. "Saat ini pasiennya masih di RS Polri, masih dilakukan observasi untuk dapat menentukan adanya gangguan jiwa atau tidak," kata Kepala Operasional Pelayanan Kedokteran Polri RS Polri Kramatjati, Kombes Edy Purnomo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (01/07). Menurutnya, dibutuhkan setidaknya dua pekan ke depan untuk memperoleh hasil tentang kondisi kejiwaaan SM. "Sesuai SOP (standar operasional prosedur) di rumah sakit dan SOP dokter psikiatri pada umumnya, paling lambat dua minggu atau 14 hari, hasilnya keluar," kata Edy Purnomo. Sebelumnya keluarga SM telah memberitahu kepolisian bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat gangguan jiwa. Polisi juga menyatakan pihaknya belum bisa memeriksa SM karena "tidak kooperatif, melantur dan emosinya yang meluap-luap" saat diperiksa, kata Kapolres Bogor Kota AKBP AM Dicky. Mengapa penyidikannya harus dihentikan? Lebih lanjut pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, mengatakan, penyidikan kepolisian atas SM dapat dihentikan, apabila hasil observasi kepolisian menyimpulkan dirinya memiliki riwayat gangguan jiwa. "Kita harus membedakan antara perbuatannya dengan konteks pertanggungjawaban pidananya," ujar Eva saat dihubungi melalui sambungan telepon. "Bukan perbuatannya dianggap dibenarkan, tetapi dalam konteks ini, orangnya tidak bisa dipertanggunjawabkan, karena kondisi kejiwaannya," jelasnya. Walaupun sudah berstatus tersangka, kepolisian telah menempatkan SM di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, untuk dilakukan observasi apakah dia memiliki riwayat gangguan jiwa atau tidak. Ditanya apakah status tersangka atas SM dapat dicabut apabila dia terbukti kondisi kejiwaannya terganggu, Eva mengatakan, "Kita bisa mengacu pada pasal 109 Kitab Undang-Undang acara Pidana, bahwa di sana dikatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan demi hukum". "Salah-satu alasan demi hukum, misalnya, adalah karena kondisi kejiwaan yang menyebabkan orang ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, atas perbuataan yang dilakukannya," papar Eva. Walaupun begitu, ada dua pandangan berbeda terkait ketentuan tersebut. Pandangan pertama menyebutkan proses hukumnya dapat dilanjutkan kembali apabila "dimungkinkan untuk disembuhkan". "Kalau kita baca (pasal) 44 ayat 2, itu dalam konteks ini, bisa saja, orang itu kalau dimungkinkan untuk disembuhkan, maka orang ini harus disembuhkan," ungkapnya. Di sisi lain, ada pandangan lainnya. "Tapi secara teoritis kita bicaranya pada saat dia melakukan tindakan pidana, dia dalam kondisi ketidaksadaran, yang menyebabkan unsur kesalahan menjadi seolah-olah tidak bisa dilekatkan kepada dirinya," kata Eva. "Orang yang tidak sadar atas perbuatannya itu tidak bisa kemudian dianggap sebagai orang yang salah," tambahnya. "Jadi unsur kesalahannya tidak ada." "Nah, dalam konteks ini, menjadi sesuatu yang, katakanlah, kalau didorong untuk masuk ke pengadilan, syarat untuk dapat dipidananya orang pun tidak terpenuhi. Sehingga kerja pengadilan pun rasanya menjadi percuma," katanya. Apa langkah kepolisian terbaru? Dalam jumpa pers, Selasa (02/07), Kepolisian Resor Bogor Kota menyatakan pihaknya akan tetap memproses hukum terhadap tersangka SM sampai proses pengadilan nantinya membuktikan dirinya memiliki gangguan jiwa atau tidak. "Kita pastikan kasus ini tetap dilaksanakan penyidikannya lanjut," kata Kapolres Bogor Kota AKBP AM Dicky dalam jumpa pers di Bogor, Selasa (02/07). "Kita pastikan kasus ini tetap dilaksanakan penyidikannya lanjut," kata Kapolres Bogor Kota AKBP AM Dicky (kiri) dalam jumpa pers di Bogor, Selasa (02/07). Dicky mengatakan, penggunaan Pasal 44 Ayat 2 KUHP yang dapat membebaskan seorang tersangka karena penyakit kejiwaan, akan disampaikan di pengadilan dan berdasarkan pada putusan hakim. "Kalaupun nanti hasil dari kejiwaan tersebut memang memiliki gangguan kejiwaan seperti dimaksud Pasal 44 ayat 2 KUHP, itu semua akan diputus di pengadilan. Jadi atas keputusan hakim," jelasnya. Hasil temuan sementara tim penyidik kepolisian, menurutnya, SM "terindikasi" memiliki gangguan jiwa, karena "SM tidak kooperatif, melantur dan emosinya yang meluap-luap saat diperiksa". Namun demikian, kepolisian tetap menunggu hasil observasi rumah sakit. "Perlu dilakukan kepastian, apakah benar yang bersangkutan ini memang sakit gangguan kejiwaan atau tidak," kata Dicky. Apa yang terjadi di dalam masjid? Dalam catatan Polres Bogor, kasus ini bermula ketika seorang perempuan berinisal SM datang ke Masjid Al-Munawaroh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 14.00 WIB, hari Minggu (30/06). Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Munawaroh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, melaporkan SM ke polisi. Sambil membawa anjing peliharaannya masuk ke dalam masjid, SM diduga bertanya mengapa suaminya dinikahkan di dalam masjid. Beberapa jemaah kemudian disebut meminta SM ke luar dan mengeluarkan anjingnya. Aksi dorong pun sempat terjadi antara perempuan dan jemaah masjid. Adegan tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 9 detik. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Munawaroh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, lantas melaporkan SM ke polisi. Kuasa hukum Masjid Jami Al Munawaroh, Endy Kusuma Hermawan, mengatakan SM dilaporkan atas tiga kasus berbeda, yakni dugaan penistaan terhadap agama, tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan, serta penganiayaan petugas keamanan masjid.