Warga diminta aktif lapor pelanggaran pemilu
Warga diminta untuk turut aktif mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan partai-partai politik dalam proses kampanye.
Penggalangan tanda tangan untuk mendorong masyarakat melaporkan pelanggaran kampanye. Hal tersebut diungkapkan dalam Deklarasi Bersama Masyarakat Sipil dengan tema "Kami Mengawasi" di Jakarta, Minggu (16/03). Deklarasi ini digelar bertepatan dengan dimulainya kampanye terbuka yang sesuai jadwal KPU berlangsung 15 Maret hingga 5 April mendatang. "Pemilu itu tidak hanya dimiliki oleh para elit politik yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan," kata Fadli Ramadhanil, peneliti hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang ikut serta dalam acara tersebut. "Esensi penting pemilu adalah bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan dan bagaimana pemilu menjadi bagian dari usaha mensejahterakan masyarakat." "Potensi pelanggaran kampanye besar dengan persaingan yang menajam. Kami tidak ingin masyarakat dijadikan komoditas saat hari pemilihan. Kami ingin mengubah paradigma agar masyarakat ikut mengawasi bersama," katanya kepada Wartawan BBC, Christine Franciska. Sejumlah LSM hadir dalam deklarasi seperti Perludem, ICW, TII, LBH Jakarta serta sejumlah mahasiswa. "Kami akan berpartisipasi melakukan sosialisasi ke masyarakat dan ikut dalam pelaporan pelanggaran pemilu," kata perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia, Ahmad Mujahid. Banyak saluran Menurut Fadli ada tiga jenis pelanggaran yang lazim terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu pelanggaran pidana, administrasi, dan kode etik. Aksi deklarasi pada Minggu (16/03) juga melibatkan para mahasiswa. Beberapa pelanggaran bisa ikut diawasi warga, misalnya: Sementara itu, sejumlah LSM menyediakan berbagai saluran untuk melakukan pelaporan, yaitu melalui situs matamassa.org dan www.politikuang.net. "Sementara Perludem dan LBH Jakarta membuat layanan paralegal pemilu yang memfasilitasi masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu," jelas Fadli.