Andi Arief, tujuh kontainer berisi surat suara dan hoaks lain terkait pilpres
Komisi Pemilihan Umum memastikan isu terkait tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos adalah kabar bohong atau hoaks. Isu ini menambah daftar 62 konten hoaks yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden.
Ilustrasi surat suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kasus hoaks surat suara ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (03/01) siang untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. "Kami ingin penyebar hoaks ini bisa ditangkap," ujar Arif Budiman pada Kamis (03/01). Pada Rabu malam, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk membuktikan kabar yang menyebut adanya tujuh kontainer dari Cina yang dikabarkan di dalamnya terdapat 10 juta surat suara pemilihan presiden di setiap kontainer, yang sudah tercoblos untuk nomor urut 1, yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tak lama kemudian, Ketua KPU Arief Budiman memastikan bahwa isu tersebut adalah kabar bohong. Dia pula menampik kabar adanya anggota TNI AL yang pertama kali menemukan kontainer itu dan KPU sudah menyita satu kontainer berisi surat suara yang tercoblos-yang mengimplikasikan kebenaran kabar tersebut. "Kali ini kami memastikan berdasarkan keterangan yang diberikan bea cukai, tidak ada berita tentang tujuh container tersebut. Itu tidak benar dan tidak ada juga kabar bahwa ada TNI AL yang menemukan dan tidak benar bahwa KPU dikatakan telah menyita satu container tersebut. Jadi semua berita itu bohong," ujar Arief dalam konferensi pers usai melakukan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (03/01) dini hari. Dia pula menghimbau pihak berwenang untuk melacak orang yang menyebarkan berita bohong yang menurutnya, 'mendeligimitasi penyelenggaraaan pemilu'. Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu menyampaikan keterangan pers seusai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (3/1) "Orang-orang jahat yang menganggu pemilu kita, yang mendeligitimasi penyelenggara pemilu harus ditangkap. Kami akan lawan itu, " tegasnya. "Jadi kami sangat berharap pelakunya segera bisa ditangkap," imbuh Arief. Sebelumnya, melalui akun pribadinya di media sosial twitter @AndiArief_, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief turut berkomentar soal dugaan surat suara tercoblos. Andi meminta KPU untuk mengecek langsung terkait kebenaran informasi tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Andi pula menyebut adanya rekaman suara yang menyebut ada tujuh kontainer yang baru tiba dari Cina, yang isinya adalah surat suara yang sudah tercoblos. Menurutnya, informasi ini telah beredar di kalangan politisi. Twit itu dihapus Andi Arief tak lama setelah KPU dan Bawaslu memeriksa langsung kebenaran informasi tersebut. Buntut dari kabar bohong soal surat suara tercoblos ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin mempertimbangkan untuk membawa kasus penyebaran hoaks yang diduga dilakukan Andi Arief ke ranah hukum. Wakil Ketua TKN Joko Widodo - Ma'ruf Amin Abdul Kadir Karding mengungkapkan semestinya sebelum menyebarkan kabar tersebut, Andi Arief perlu melakukan validasi terlebih dahulu. Apalagi, hingga saat ini kertas suara bahkan belum dicet ak oleh KPU. "Logikanya, mana mungkin bisa ada tujuh kontainer [surat suara] yang sudah tercoblos untuk [nomor urut] 01, sementaranya kertas suaranya belum dicetak," ujar Abdul Kadir Karding. "Oleh karena itu yang membuat hoaks mesti ditangkap, termasuk yang ikut menyebarkan juga mesti diselidiki oleh hukum. Kalau betul menyebar dan punya bukti, perlu juga ditangkap," tegasnya. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean yang membela Andi Arief, beralasan apa yang dilakukan oleh Andie Arief bukanlah menyebar berita bohong, namun 'meminta klarifikasi dan meminta dilakukan pengecekan supaya tidak menjadi fitnah'. "Justru Andi Arief itu ingin membuka kebenaran dibalik beredarnya isu itu," tegas Ferdinand. "Justru KPU dan Jokowi harus berterima kasih kepada Andi Arief karena dengan cuitannya itu lah maka Jokowi diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari tuduhan dan praduga kecurangan," imbuhnya kemudian. Hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos ini menambah daftar panjang konten hoaks terkait pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Berdasar data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 62 konten hoaks yang tersebar di internet dan media sosial berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden per Agustus hingga Desember 2018. Penyebaran hoaks ini diperoleh Kominfo dari media sosial, seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan aplikasi pesan WhatsApp. "Ada 62 konten yang kami kategorikan sebagai hoaks setelah kami melakukan verifikasi, baik verifikasi faktual maupun verifikasi melalui mesin pengais konten kami," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu. Dari jumlah tersebut, kebanyakan hoaks yang beredar kebanyakan menyerang pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin yang dimaksudkan untuk 'mendiskreditkan pemerintahan Jokowi'. "Sekitar 60an persen memang lebih cenderung untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi-JK hari ini yang secara hitung-hitungan politik 2019, memang cenderung akan merugikan capres petahana," ungkapnya. Isu Jokowi sebagai PKI Salah satu berita bohong yang selalu digembar-gemborkan di dunia maya, lanjutnya, adalah isu bahwa Presiden Jokowi Widodo dikatakan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, PKI. "Itu berulang-ulang disampaikan melalui media sosial oleh berbagai macam akun, baik akun yang terkenal lama sebagai buzzer politik, maupun oleh akun-akun baru yang berseberangan pilihan politiknya dengan Pak Jokowi." jelas Setu. Salah satu kabar bohong perihal isu Jokowi yang dikaitkan dengan PKI adalah foto yang diunggah oleh salah satu pemilik akun Facebook yang memperlihatkan Jokowi dan Megawati di sebuah acara tengah memotong tumpeng di atas sebuah meja berwarna merah dan berlambang Palu Arit yang dinisbatkan sebagai lambang PKI. Faktanya Foto tersebut merupakan hasil editan. Adapun sumber asli foto tersebut diambil dari momen pemotongan tumpeng saat perayaan Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-43 yang bertempat di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional 2016. Ratna Sarumpaet Diancam Pemerintah Masyarakat tentu masih ingat cerita bohong Ratna Sarumpaet telah berhasil mengecoh orang-orang ternama di negeri ini, termasuk Prabowo Subianto. Calon presiden dalam pemilu tahun depan itu meminta maaf karena telah ikut menyebarkan kebohongan Ratna. Kisah ini bermula ketika Ratna Sarumpaet yang kala itu menjabat Juru Kampanye Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengaku dirinya menjadi korban penganiayaan. Dalam grup Whatsapp beredar kabar bahwa Ratna Sarumpaet diancam pemerintah. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu, hoaks ini bertujuan untuk 'menunjukkan negara ini tidak memberikan perlindungan hukum atau perlindungan kepada masyarakat atau warga negaranya'. "Hoaks ini kemudian diamplifikasi karena pernyataan yang dilakukan oleh elite politik yang menyampaikan negara ini darurat dalam pengawasan dan perlindungan masyarakat," jelasnya. Ratna kemudian mengakui dalam jumpa pers bahwa lebam-lebam di bagian wajahnya bukan karena "dipukul dan dikeroyok di Bandung" tapi karena efek dari prosedur pengangkatan lemak di pipi kanan dan kiri alias operasi plastik. Foto Dian Sastro dengan tagar #2019TetapJokowi Tak melulu menyerang langsung tokoh yang berpartisipasi dalam pilpres, hoaks juga ada yang melibatkan artis Dian Sastro. Fotonya tengah berpose dengan mengenakan kaos yang bertuliskan tagar #2019TetapJokowi untuk menandingi tagar #2019GantiPresiden yang digaungkan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno viral pada Agustus lalu. Ternyata, foto ini merupakan hasil editan pihak tak bertanggung jawab. Fatwa Haram memilih PSI Paska viralnya sikap politik PSI tentang penolakannya terhadap perda syari'ah yang dianggap kontroversial, kembali beredar isu lama yang menyebutkan organisasi Islam Muhammadiyah mengharamkan untuk memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Isu tersebut berasal dari akun Fanpage Facebook Website Sang Pencerah dan media daring sangpencerah.id yang mengklaim dirinya sebagai media milik Muhammadiyah. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah membantah telah mengeluarkan fatwa haram memilih PSI. Sekretaris Jendral (Sekjen) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan fatwa resmi dan pandangan keagamaan Muhammadiyah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah atau oleh PP Muhammadiyah melalui keputusan resmi. Terkait media sangpencerah.id, Abdul Mu'ti menegaskan, media tersebut bukan media milik Muhammadiyah dan tidak ada hubungannya dengan PP Muhammadiyah. "Media Sang Pencerah itu bukan situs resmi Muhammadiyah dan tidak ada hubungan dengan PP Muhammadiyah," tegasnya. Jokowi bagi-bagi uang Pada akhir bulan lalu, beredar postingan di Facebook yang menyajikan sebuah video berita Presiden Jokowi membagikan uang kepada warga ketika kunjungan di Ngawi, Jawa Timur yang diklaim terjadi pada padabulan Desember 2018. Hal ini tentu membuat ramai warganet mengingat sudah memasuki musim kampanye, sementara money politics atau membagikan uang/barang dalam rangka kampanye adalah melanggar peraturan. Faktanya, video yang diklaim terjadi pada Desember 2018 ternyata tidak benar. Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menegaskan apa yang dilakukan Presiden Jokowi dalam video tersebut merupakan kegiatan kunjungan kepresidenan yang dilakukan di Ngawi Jawa Timur pada tahun 2015 silam tepatnya dibulan Maret, dan bukan agenda kampanye pemilu. Prabowo punya hutang dan fotonya di ruangan pejabat di luar negeri Kabar bohong tidak hanya menyerbu kubu Jokowi, namun juga menyerang kubu Prabowo Subianto. Mulai dari kabar bahwa dia memiliki hutang sebesar Rp 17 trilun, hingga beredarnya gambar yang menampilkan foto Prabowo terpanjang di dinding sebuah ruangan kantor yang tampak seperti ruangan pejabat negara di luar negeri. Unggahan gambar itu diposting dengan narasi berbunyi,"Di dalam ruangan kantor2 para pemimpin luar negri. Foto Prabowo Presiden sudah mulai dilengketkan di dindingnya. Amiin Yaa Rabbal Alamiin." Berdasar penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika, foto tersebut bukanlah foto asli, melainkan foto yang telah disunting atau diedit. Foto aslinya berasal dari cuplikan adegan dari film The Butler yang dibintangi Robin Williams dan Forest Whitaker. Film ini mengisahkan perjuangan orang-orang Afrika-Amerika dalam isu kesetaraan yang diceritakan dari sudut pandang orang kulit hitam. Ferdinandus Setu mengungkapkan temuan konten hoaks ini ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Dia mengungkapkan data dari pembuat atau penyebar konten hoaks diteruskan ke Direktorat IT dan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri. Pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut untuk menentukan para pemilik akun penyebar hoaks ini bisa dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana enam tahun dan atau denda Rp 1 miliar. "Kami akan terus berusaha membantu KPU dan Bareskrim Polri untuk memberikan data, misalnya akun-akun mana saja yang ikut dalam menyebarluaskan informasi terkait dengan hoaks tersebut," tukasnya.