Korupsi dana desa: Apa langkah terbaik untuk menyelamatkannya?
Apa langkah terbaik untuk menyelamatkan dana desa yang jumlahnya triliunan Rupiah dari kemungkinan dikorupsi oleh para pejabat desa?
KPK menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Terungkapnya dugaan korupsi dana desa di Pamekasan, Jawa Timur, yang melibatkan sedikitnya empat pejabat terkait, menimbulkan kemarahan dan tanggapan beragam. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, meminta agar pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh tahap penyaluran dana desa, Presiden Joko Widodo meminta agar penerapan dana desa itu diawasi terus-menerus. "Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan, di sela-sela Rapimnas Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (04/08). Di Kota Pamekasan, KPK telah menangkap Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sutjipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudy Indra, serta Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi. "Harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Presiden Joko Widodo. Mereka dijadikan tersangka suap (fee) kepada penegak hukum, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudy Indra. Diduga mereka menyelewengkan dana desa Rp100 juta. Bukan kasus pertama Sejumlah laporan menyebutkan, ini bukanlah kasus pertama dugaan korupsi dana desa. Harian Kompas melaporkan, tahun lalu, enam kepala desa di Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2015. Lebih lanjut Presiden mengatakan: "Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik." Sejak digulirkan kali pertama dua tahun lalu, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp20,76 triliun. Tahun berikutnya, dana itu dinaikkan menjadi Rp46,98 triliun, dan pada 2017 ini, anggarannya dinaikkan lagi menjadi Rp60 triliun, demikian menurut laporan Kora Tempo. Dana desa biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur di desa, seperti memperbaiki jalanan rusak seperti ini. Dan rencananya tahun depan akan bertambah dua kali lipat menjadi Rp20 triliun. "Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," jelas Presiden Jokowi. Lebih lanjut Presiden mengharapkan agar dana desa itu dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab. Agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional, katanya. Pada Kamis (03/08), Ketua KPK Aguis Rahardjo mengatakan pemerintah harus mengevaluasi seluruh tahap penyaluran dana desa. Evaluasi ini, kata Ketua KPK Agus Rahardjo, perlu dilakukan karena besarnya potensi korupsi pada tahap penyaluran dana tersebut. Evaluasi ini, kata Agus, perlu dilakukan karena besaenya potensi korupsi pada tahap penyaluran dana tersebut. "Perlu ada partisipasi publik untuk pengawasan," kata Agus. Membentuk satgas Sebelumnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), dan Transmigrasi, mengatakan pihaknya telah membentuk Satuan tugas dana desa. Tugas Satgas ini adalah untuk membantu kepala desa mengelola dana desa sesuai ketentuan. "Ada sekitar 30.000 pendamping desa di seluruh Indonesia," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo. Kementerian ini juga membuat call center (pusat pengaduan) untuk menerima laporan dari masyarakat soal kemungkinan penyalagunaan dana desa, demikian Kompas. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), dan Transmigrasi, mengatakan pihaknya telah membentuk Satuan tugas Dana Desa. Dia menyatakan, apabila ada laporan dari masyarakat, satgas dana desa segera turun ke lapangan. Di tempat terpisah, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, mengatakan kasus di Pamekasan menjadi peringatan terutama untuk pengawasan dana desa. "Pengawasan hampir tidak ada," kata Pahala Nainggolan, Kamis (03/08) di Jakarta. Dia kemudian berjanji untuk membicarakan persoalan ini kepada Kemendesa dan PDTT, Kemendagri, serta Kemenkeu untuk membicarakan masalah ini. Sebelum dana desa digulirkan dua tahun lalu, KPK menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi itu, antara lain, pembenahan pada penyaluran, sistem pertanggungjawaban, formula besaran nominal, serta pengawasan secara keseluruhan.