Mengapa Bhutan, yang tak punya hubungan resmi dengan Inggris atau AS, membuka hubungan diplomatik dengan Israel?
Bhutan, kerajaan di Himalaya, resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Perjanjian normalisasi hubungan ditandatangani hanya beberapa hari setelah Maroko menyatakan membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah di Tel Aviv, mengikuti jejak Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Sejumlah pihak mengatakan pembukaan hubungan diplomatik Bhutan-Israel tak terkait langsung dengan upaya Israel menormalkan hubungan dengan negara-negara Arab seperti UEA, Bahrain dan Sudan. Para diplomatik Israel mengatakan sudah terjadi "kontak rahasia antara Bhutan dan Israel dalam beberapa tahun terakhir". Tapi mengapa Bhutan, negara berpenduduk sekitar 800.000 orang, ingin memiliki hubungan resmi dengan Israel? Mengapa Bhutan, yang tak punya hubungan diplomatik dengan Prancis, Inggris, atau Amerika Serikat ini, ingin mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Israel? Duta besar Israel untuk India, Ron Malka, mengungkapkan bahwa "Bhutan ingin belajar banyak dari Israel". Malka menjadi wakil pemerintah Israel yang menandatangani perjanjian pembukaan hubungan diplomatik antara Bhutan dan Israel. Pemerintah Bhutan diwakili oleh duta besar Bhutan untuk India, Vetsop Namgyel. "Mereka [Bhutan] selama bertahun-tahun terkesan dengan Israel dan perdana menteri mereka ingin ada hubungan [resmi di antara kedua negara]," kata Malka kepada surat kabar The Jerusalem Post. "Kami sudah memberi advis kepada mereka terkait topik-topik yang sangat penting bagi mereka seperti manajemen air, pertanian, teknologi ... pendidikan, dan juga pelatihan profesional," kata Malka. "Mereka [Bhutan] juga tertarik dengan [kerja sama bidang] obat-obatan," kata Malka. 'Bisa bantu Bhutan' Kawasan hutan lindung Sakteng di Bhutan. Dikatakan pula bahwa pemerintah Bhutan menganggap Israel sebagai "negara yang maju di bidang teknologi dan inovasi yang bisa membantu Bhutan menjadi negara maju dan menggunakan lebih banyak eknologi canggih dan juga untuk memberi pelatihan kepada anak-anak muda". Malka juga menyinggung soal kerja sama pariwisata, meski tidak disinggung secara detail tentang jumlah wisatawan dari Israel yang dibolehkan berkunjung ke Bhutan. Sejauh ini, Bhutan sangat membatasi jumlah wisatawan untuk memastikan "peninggalan dan warisan budaya tidak terkena dampak negatif dari arus masuknya wisatawan asing". Pembukaan hubungan diplomatik Bhutan dan Israel ditandatangani hari Sabtu (12/12). Foto-foto yang diunggah oleh Malka di Twitter memperlihatkan penandatanganan dokumen di kantor kedutaan Israel di New Delhi, India. Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, menyebut perkembangan ini sebagai "meluasnya pengakuan Israel". "Pembukaan hubungan resmi dengan kerajaan Bhutan menandai babak baru hubungan Israel dengan Asia," kata Ashkenazi melalui satu pernyataan. 'Babak baru hubungan Israel dengan Asia' Penandatanganan hubungan diplomatik Bhutan-Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memuji kesepakatan Bhutan-Israel, dengan mengatakan bahwa "pihaknya sedang menjalin kontak dengan sejumlah negara yang ingin memiliki hubungan diplomatik dengan Israel". Bhutan adalah negara kerajaan di Himalaya yang bertetangga dengan negara raksasa, seperti India dan China. Maroritas penduduknya memeluk agama Buddha. Di ibu kota Thimphu tidak ada lampu merah dan pemerintah melarang penjualan rokok. Televisi baru dibolehkan masuk pada 1999, menurut koran Inggris, The Guardian. Panahan adalah olahraga paling populer di kerajaan ini. Permasalahan yang dihadapi Bhutan di antaranya adalah korupsi, kemiskinan di pedesaan, dan pengangguran di kalangan anak-anak muda. Bhutan menjadi anggota PBB pada 1971 dan memiliki hubungan diplomatik dengan sekitar 50 negara, termasuk Indonesia. Namun kerajaan ini tak punya hubungan diplomatik dengan negara-negara besar yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, seperti Amerika Serikat, China, Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia. Sementara Israel memiliki hubungan resmi dengan sekitar 160 negara, namun tak punya hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab dan sejumlah anggota Organisasi Kerja Sama Islam, termasuk Indonesia.