Pencopotan Kapolsek di Papua: Apa sesudah itu?
Iptu HM Riani dicopot dari jabatan Kapolsek Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua, pasca bentrokan, Selasa pekan lalu (01/08), antara sejumlah anggota Brimob dan warga setempat. Namun lembaga HAM mendesak pengusutan kasus yang menewaskan satu warga sipil itu tak berhenti pada pencopotan tersebut.
Ilustrasi. Polda Papua menarik sembilan anggota Brimob yang diduga terlibat bentrokan Deiyai ke Jayapura. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut jabatan Kapolsek Deiyai telah diserahkan kepada Iptu Ferry Mervin Mehui. "Jika pimpinan di sana tidak bisa menanggulangi permasalahan, maka dia layak dicopot," ujar Ahmad kepada BBC Indonesia, Selasa (08/08). Meski demikian, Ahmad menyebut pencopotan Riani bukanlah sanksi. Menurutnya, pergantian pucuk pimpinan Polres Deiyai lebih mengacu pada target stabilitas keamanan di daerah dan menegaskan pengusutan kasus di Deiyai tidak berhenti pada pencopotan kapolsek setempat. Ahmad menuturkan, Ferry, perwira yang sebelumnya menjabat Kepala Unit V Satuan Patroli Ditlantas Polda Papua, diharapkan dapat memperbaiki hubungan kepolisian dengan masyarakat. Latar belakang personal Ferry sebagai warga asli Papua, kata Ahmad, merupakan modal penting untuk mencapai target itu. Pemidanaan Peneliti KontraS, Arif Nurfikri, menyebut sejumlah kasus kekerasan terhadap masyarakat Papua yang melibatkan personel kepolisian kerap tidak berlanjut ke ranah pidana. Selain itu, Arif menilai sanksi internal yang muncul pun hanya dijatuhkan kepada perwira pertama dan menengah. "Pendekatan keamanan yang diterapkan di Papua dibuat di tingkat nasional. Kepolisian lokal hanya mengikuti. Jadi pertanggungjawaban kasus juga harus ditarik secara komando," ujar Arif di Jakarta. Kelompok masyarakat sipil di Jakarta mendesak Polda Papua membuka penanganan kasus bentrokan Deiyai. Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia mendesak Polri mempublikasikan hasil investigasi bentrokan, terutama autopsi korban tewas dan uji balistik senjata yang digunakan Brimob saat bentrokan itu. "Ini untuk kepentingan pembuktian tanggung jawab individual, siapa yang sebenarnya menembak. Tim independen seharusnya menguji, saat beroperasi Brimob membawa peluru karet atau tajam," kata Usman. Terkait kritik itu, Polda Papua meminta publik menunggu hasil gelar perkara bentrokan Deiyai. Ahmad mengatakan gelar perkara awalnya akan digelar siang tadi, tapi diundur Rabu besok (09/08) karena tim investigasi belum tiba di Jayapura. "Transportasi cukup sulit, dari Deiyai harus lewat darat ke Nabire, baru bisa terbang ke Jayapura," ucapnya. Tim yang disebut Ahmad itu terdiri dari perwakilan Komnas HAM Papua serta Pusat Laboratorium dan Divisi Profesi dan Keamanan Mabes Polri. Ahmad menyebut gelar perkara besok akan mengungkap dasar pengerahan Brimob ke lokasi bentrokan dan perintah atasan yang keluar sebelum dan saat peristiwa itu terjadi. "Apakah anggota telah bertindak sesuai prosedur, kalau tidak, apakah mereka melanggar, kode etik, disiplin atau bahkan pidana. Kalau ada unsur pidana, kami akan teruskan ke proses selanjutnya," kata Ahmad. Tak hanya pencopotan Kapolsek Deiyai, usai bentrokan Polda Papua juga telah memerintahkan sembilan personel Brimob yang terlibat pada kasus itu untuk kembali ke Jayapura. Pengerahan Brimob ini dikritik sebagai cermin pendekatan keamanan yang diterapkan Polri di Papua. "Seharusnya yang diterjunkan pasukan pengendalian masyarakat karena yang dihadapi polisi bukan kelompok terorganisir, tapi hanya warga biasa," kata Usman. Warga berkumpul di depan kantor Polres Paniai. Deiyai berada di dalam wilayah Paniai. Bentrokan di Deiyai terjadi setelah seorang warga Desa Oneibo bernama Kasianus Doupouga tenggelam saat mencari ikan di sungai. Sejumlah warga lantas meminta karyawan PT Putra Dewa Paniai yang sedang mengerjakan proyek jembatan mengantar Kasianus ke rumah sakit. Namun permintaan itu ditolak. Para pekerja itu dilaporkan takut dikambinghitamkan jika Kasianus meninggal. Akhirnya, menurut Usman, Kasianus benar-benar kehilangan nyawa saat dilarikan ke RSUD Uwibitu Madi dengan mobil lain. Sejumlah foto usai penembakan diunggah masyarakat di media sosial. Warga yang marah lalu mendatangi lokasi proyek jembatan. Saat keributan pecah, personel Brimob datang atas permintaan perusahaan. Ketika itulah bentrokan pecah. Yulianus Pigai (27) tewas akibat luka tembak di paha kanan dan kiri serta perut. Dua orang lain mengalami luka berat akibat tembakan, sementara setidaknya 11 orang termasuk empat anak di bawah umur, menurut Amnesty International, mengalami luka ringan. Bentrokan di Deiyai itu, merujuk data KontraS, merupakan peristiwa penembakan ke-16 dalam rentang 12 bulan terakhir. Tiga orang tewas pada beragam kejadian itu dan 44 orang lainnya luka-luka.