Calon ibu kota baru yang 'penuhi kriteria': Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan
Wilayah Sumatera bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan memenuhi kriteria untuk menjadi ibu kota baru, karena paling kecil terdampak risiko bencana, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Jakarta dianggap memikul beban berat dengan masalah kepadatan penduduk, kemacetan, hingga masalah lingkungan, sehingga pemerintah menilai ibu kota perlu dipindahkan keluar Jawa "Kita ini negara rawan bencana, sehingga kita harus benar-benar memilih lokasi yang paling kecil resiko bencana. Dan itu sudah kita petakan," kata Bambang dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/04). Dari peta dan sejarah kebencanaan, menurut Bambang Brodjonegoro, Sumatra bagian timur, Kalimantan keseluruhan, dan Sulawesi bagian Selatan merupakan "daerah yang relatif resiko bencananya kecil." "Jadi, sebenarnya terbatas daerah yang secara kebencanaan itu resikonya relatif kecil," katanya. Walaupun demikian, Bambang tidak menyebut kota atau kabupaten mana yang masuk pertimbangan. Ia menyatakan bahwa kota tersebut akan menjadi kota yang "baru", bukan kota yang telah ada. "Lokasinya akan relatif juga agak di tengah," ujarnya. Pemilihan lokasi di tengah wilayah Indonesia, menurut pengamat tata kota Universitas Gadjah Mada, Tri Mulyani Sunarharum, juga memiliki keunggulan. "Memberikan kesempatan yang mungkin hampir seimbang untuk perkembangan kota-kota atau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia bagian barat, tengah dan timur," ujar Tri. "Bisa lebih cepat kalau misalnya ada di tengah. Persebarannya lebih merata." Hingga kini, rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa masih dalam tahap kajian. Dalam rapat terbatas Senin (29/4) lalu di Istana Kepresidenan, untuk pertama kalinya Bambang mengemukakan hasil kajian tersebut. "Lokasi (ibu kota baru) masih terbatas pada tim kajian, bahkan belum didiskusikan dengan peserta ratas (re: rapat terbatas). Baru dikonsultasikan dengan bapak presiden dan bapak wakil presiden," ungkap Bambang. Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/04), Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa calon pengganti ibu kota Jakarta adalah daerah di luar Pulau Jawa. Skenario 1,5 juta dan 900.000 jiwa Dalam paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menjelaskan bahwa terdapat dua skenario pemindahan ibu kota ke luar Jawa. "Ada skenario 1,5 juta (penduduk), ada skenario cuma 900.000 penduduknya," tutur Bambang. Perbedaan jumlah penduduk tersebut didasarkan pada basis jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus direlokasi. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya telah beberapa kali disebut. Bahkan kota tersebut telah disebut oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada periode 1957-1958. Skenario pertama didasarkan pada situasi yang ada saat ini di mana jumlah ASN yang harus dipindahkan mencapai angka 195.000 orang. Angka itu lantas ditambah dengan jumlah anggota keluarga yang turut pindah, personel TNI/Polri, serta pelaku ekonomi dan penduduk lokal hingga akhirnya mencapai angka 1,5 juta orang. Sedangkan pada opsi kedua, jumlah ASN yang direlokasi hanya sekitar 111.000 orang sehingga jumlah total penduduk saat ibu kota baru beroperasi penuh hanya sekitar 900.000 jiwa. Angka tersebut dengan asumsi pemerintah melakukan right-sizing atau pengurangan jumlah ASN setelah mempertimbangkan faktor sistem e-government dan paperless administration alias administrasi digital. Kedua skenario itu menunjukkan bahwa ibu kota baru nantinya akan memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dibandingkan Jakarta yang kini memiliki 10,2 juta penduduk. "Bicara ibu kota baru itu bukan menciptakan Jakarta kedua atau menciptakan kota yang menjadi pusat segalanya yang kedua," papar Bambang. Ia menekankan bahwa ibu kota baru hanya menjadi pusat pemerintahan dengan kegiatan bisnis yang mendukung aktivitas pemerintahan saja. "Kalau ada yang bicara di medsos atau bicara ke Anda sebagai wartawan, 'ah, nanti kotanya jadi sepi', memang kita tidak mendesain kota itu untuk menjadi pesaing Jakarta," ungkap mantan menteri keuangan itu. Putrajaya menjadi pusat pemerintahan Malaysia sejak tahun 1995, sementara Kuala Lumpur menjadi pusat perekonomian dan bisnis Kekhawatiran ibu kota yang baru akan menjadi sepi muncul ketika berkaca pada sejumlah ibu kota negara lain yang dipindahkan ke lokasi baru, seperti Putrajaya di Malaysia, Naypyidaw di Myanmar, dan Brasilia di Brasil. Akan tetapi, menurut pengamat tata kota Universitas Gadjah Mada, Tri Mulyani Sunarharum, sepi-ramainya suatu kota bukan indikator baik-tidaknya kualitas kota tersebut. Terlebih, untuk kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan saja. "Kemungkinan besar pembangunannya tidak akan semasif kota yang akan menjadi pusat perekonomian. Jadi memang kalau seperti ini, kemungkinannya kota itu akan menjadi kota yang tidak terlalu ramai," papar Tri. Menurutnya, selama fungsi kota tersebut berjalan secara optimal, tidak ada masalah berarti. Ia mencontohkan Australia yang beribu kota di Canberra, dengan pusat perekonomian di Sydney. "Canberra itu kan kotanya juga quiet (sepi) ya, sangat-sangat tidak ramai, tetapi untuk mendukung kinerja kota tersebut sebagai pusat pemerintahan, itu oke," ujarnya. Meski demikian, agar suasana kota tetap hidup, pemerintah dapat menambah fungsi bisnis dan pariwisata yang tidak dominan, sehingga kegiatan di luar aktivitas pemerintahan tetap terfasilitasi. Sementara itu, berdasarkan kajian Bappenas, Jakarta dengan 10,2 juta penduduknya justru menjadi beban bagi kota itu sendiri. Padatnya penduduk menciptakan tingginya aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya transportasi, yang kemudian menjadi masalah lain di Jakarta: kemacetan dan waktu perjalanan yang panjang (2-3 jam per pejalanan). "Jalan (di Jakarta) itu hanya 6,2% dari luas wilayah. Idealnya suatu kota, kalau mau tidak terlalu macet, itu perlu 15 persen luas jalannya terhadap luas wilayahnya," papar Bambang. Selain kepadatan penduduk dan kemacetan, Jakarta juga menjadi wilayah yang rawan banjir, berpolusi tinggi (udara dan air), serta mengalami penurunan permukaan tanah yang signifikan (7,5 sentimeter per tahun). Berapa dana untuk memindahkan ibu kota? Sesuai skenario yang ada, pembiayaan pemindahan ibu kota juga memiliki dua opsi. Untuk skenario pertama, dana yang diperlukan sebesar Rp466 triliun. Sedangkan untuk skenario kedua, Rp323 triliun. "Pembiayaannya nanti kita upayakan tidak memberatkan APBN, kalaupun ada kontribusi APBN kita buat seminimal mungkin. Kenapa? Karena banyak cara kreatif untuk membangun kota tersebut tanpa tergantung APBN," ujarnya. Seorang perempuan duduk di halaman rumahnya yang bersandingan dengan jalur kereta rel listrik (KRL) di Cideng, Ibu Kota Jakarta Cara kreatif yang dimaksud Bambang adalah manajemen aset yang dimiliki negara, mendorong peran BUMN, serta "mengajak swasta untuk berperan serta dengan tetap memerhatikan kebutuhan penduduk lokal itu secara lebih luas". Yang dimaksud aset dalam upaya manajemen aset di atas termasuk gedung-gedung pemerintahan yang nantinya akan ditinggalkan di Jakarta serta tanah yang dikuasai pemerintah di wilayah ibu kota yang baru. "Otomatis harus ada asset management supaya pemerintah mendapat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang nanti bisa dipakai untuk membangun gedung kantor baru di kota baru, misalkan," kata Bambang. Dengan manajemen aset, Bambang berharap pembagian porsi anggaran pemerintah terhadap swasta - yang awalnya 50:50 - bisa ditekan. Apa yang perlu diantisipasi? Selain untuk melakukan pemerataan ekonomi dan penduduk, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa pada dasarnya dilakukan untuk mengurangi beban Jakarta yang dirundung sejumlah permasalahan. Untuk itu, Bappenas sendiri mengusulkan dua linimasa proses pemindahan, yaitu dalam periode selama lima tahun dan 10 tahun. Semakin cepat pembangunan, semakin besar biaya yang diperlukan. "Kita ingin agar beban yang dipegang Jakarta ini bisa segera dikurangi," ujar Bambang. Namun tujuan mulia tersebut, menurut Tri Mulyani, harus dibarengi dengan perencanaan komprehensif yang visioner, terlebih melihat pembangunan Jakarta yang "autopilot". "Jadi untuk ibu kota baru ini harus ada batasan-batasan atau peraturan yang sudah ditegaskan sejak awal. Misalnya, masalah zonasi-zonasi," ungkapnya. "Ini harus ditaati dengan penuh kesadaran sejak awal, jangan sampai kawasan yang sudah ditentukan dari awal sebagai kawasan resapan air, misalnya, jangan sampai dibangun jadi kawasan permukiman, atau mall, yang nantinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem," papar Tri. Hal lain yang menurutnya perlu diantisipasi adalah kesiapan warga lokal akan perubahan kota tempat mereka tinggal, terutama pada aspek sosial budaya masyarakat setempat. "Jadi bagaimana pemerintah juga memikirkan penyiapan dari masyarakat setempat agar tidak kaget atau mereka tidak kalah saing dengan perpindahan adanya masyarakat baru atau migran yang datang ke lokasi tersebut," tutur Tri. Bagi Tri, penting agar masyarakat setempat diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang karakteristik ibu kota negara, kota pusat pemerintahan, dan kota besar. Pelibatan masyarakat, termasuk pemerintah daerah tujuan dan stakeholder terkait di lokasi terpilih juga dinilainya berperan besar terhadap keberhasilan pemindahan ibu kota tersebut. "Supaya nanti yang direncanakan juga sudah mewadahi aspirasi dari mereka semua. Dan mereka, terutama yang di lokasi baru itu, juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap kota yang direncanakan dan perencanaannya, sehingga bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan pembangunan ke depannya," pungkas Tri. Bagaimana nasib Jakarta? Bila proses pemindahan ibu kota diputuskan untuk dilakukan, pemerintah pusat tetap mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan infrastruktur di dalamnya. Hal itu terkait tingkat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang bisa mengkatrol tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. "Kita butuh menambah urbanisasi di Indonesia, karena setiap satu persen urbanisasi itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengerjakan sejumlah proyek besar, salah satu di antaranya adalah proyek MRT fase 1 yang baru mulai beroperasi awal tahun ini Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk setiap satu persen kenaikan penduduk perkotaan masih di bawah standar dunia yang tiga persen, yaitu hanya 1,4%. "(Hal itu) karena masih buruknya layanan dasar dan masih kurangnya infrastruktur perkotaan, terutama transportasi," tuturnya. Untuk itu, Bambang memastikan bahwa Bappenas tidak akan menghentikan program pembangunan infrastruktur apa pun yang sedang dikerjakan di Jakarta. "Apa yang diusulkan tetap jalan, dengan atau tanpa ibu kota baru, karena itu memang kebutuhan Jakarta," pungkasnya.