Ditolak, gugatan penghentian kasus penodaan Pancasila oleh pendiri FPI Rizieq Shihab
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Sukmawati Soekarnoputri atas dihentikannya kasus penodaan lambang Negara Pancasila dengan tersangka pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Massa FPI mengibarkan berbagai bendera di luar gedung pengadilan. Dalam persidangan Selasa (23/10) yang riuh oleh unjuk rasa ratusan massa FPI itu, hakim tunggal, Muhammad Rozad menyatakan, keputusan penyidik Polda Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah sesuai prosedur hukum. Karenanya, pengadilan, "menolak permohonan pra peradilan pemohon seluruhnya, menyatakan surat SP3 dan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan adalah sah menurut hukum," kata hakim Muhammad Rozad. Menurut Rozad melanjutkan, keputusan tersebut diambil berdasarkan paparan dari saksi pihak pemohon maupun termohon. Namun Tim Pembela Pancasila menyatakan kekecewaan mereka. "Berdasarkan keterangan dari ahli, bahwa ada inkonsistensi dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat yang sejak awal (Rizieq Shihab) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka kan harus cukup dua alat bukti. Kemudian secara tiba-tiba di-SP3, itu yang kita pertanyakan," kata anggota Tim Pembela Pancasila, Teddi Adriansyah. Betapa pun, ia menyatakan menerima putusan itu. Awalnya kepolisian menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dugaan penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik proklamator, namun kemudian dibatalkan. Sementara Polda Jabar sebagai termohon -atau pihak yang digugat- menyatakan gembira. "Hakim menguatkan bahwa SP3 yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita melakukan gelar perkara sebelum menghentikan penyidikan teresebut," kata pihak Polda Jabar, Atang Hermana, usai persidangan. Apalagi, lanjut Atang, pihak pemohon yang mempermasalahkan penghentian perkara itu tidak bisa membuktikan dalil-dalil mereka. "Ketika pemohon diminta menunjukkan video yang utuh (tentang ucapan Rizieq Shihab yang dianggap menistakan Pancasila), mereka tidak bisa memberikan," ujar Atang. "Akhirnya hakim merujuk pada bukti-bukti yang kita buktikan dalam persidangan ini," katanya. Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka pada awal 2017 atas dugaan penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik proklamator, berdasarkan laporan Sukmawati Sukarnoputri, yang mendapatkan video rekaman Rizieq yang isinya menurutnya menistakan Pancasila dan mencemarkan nama Sukarno, proklamator yang juga ayah Sukmawati. Setelah beberapa waktu, kepolisian kesulitan memeriksa Rizieq Shihab yang sejak menjalankan umrah tahun 2017, memutusakan untuk tidak kembali ke Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan. Bulan Mei lalu, kepolisian menyatakan mengeluarkan SP3 untuk kasus penodaan Pancasila oleh Rizieq Shihab ini. Penghentian perkara inilah yang digugat oleh Sukmawati Sukarnoputeri, melalui permohonan pra-peradilan. Dalam kasus lain, kepolisian juga menghentikan pemeriksaan perkara penyebaran konten pornografi oleh Rizieq Shihab, yang melibatkan seorang perempuan bernama Firza Hussein.