Dewan Kehormatan PSSI akan temui Presiden
Dewan Kehormatan PSSI akan menemui Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan hasil kesepakatan Wapres Jusuf Kalla, perwakilan PSSI, Kemenpora dan sejumlah pihak untuk "merevisi" SK Menpora tentang sanksi pembekuan PSSI.
Ketua Dewan Kehormatan PSSI, Agum Gumelar mengatakan, pihaknya akan berusaha bertemu Presiden Jokowi menyusul pernyataan Menteri Pemuda dan Olah raga, Imam Nahrawi yang mengatakan, pencabutan pembekuan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia itu bukan keputusan, melainkan baru sebatas opsi. Ketua Dewan Kehormatan PSSI, Agum Gumelar, mengatakan pihaknya akan berusaha bertemu Presiden Jokowi menyusul pernyataan Menteri Pemuda dan Olah raga, Imam Nahrawi, yang mengatakan pencabutan pembekuan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia itu bukan keputusan, melainkan baru sebatas opsi. "Saya juga heran kok pandangannya (Menpora) seolah-olah belum ada kesepakatan itu. Itu merupakan opsi, katanya. Padahal Pak Wapres, saya sendiri, Pak Hinca Panjaitan (Wakil Ketua Umum PSSI), ibu Rita Subowo (Ketua Komite Olimpiade Indonesia) sudah sepakat mencabut SK pembekuan PSSI," kata Agum Gumelar kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (26/05) siang. Menurut Agum, pencabutan pembekuan PSSI untuk menghindari sanksi dari induk sepak bola dunia, FIFA. "Saya tahu presiden sibuk, tapi urgensi penanganan masalah ini, saya memerlukan untuk menghadap beliau," kata Agum Gumelar. Sejumlah laporan menyebutkan FIFA telah meminta Indonesia segera menyelesaikan konflik internal ini hingga 29 Mei nanti. Jika konflik ini belum mampu diselesaikan, FIFA akan membekukan sepak bola Indonesia. Tidak ikut jumpa pers Usai mengikuti pertemuan membahas masalah pembekuan PSSI di Kantor Wapres, Senin (25/05), Menpora tidak ikut jumpa pers dan langsung menemui Presiden Jokowi di kantor Presiden. Dalam jumpa pers, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, peserta pertemuan tersebut sepakat akan mencabut SK Menpora pembekuan PSSI. "Mudah-mudahan hari ini (Senin, 25/05), pencabutan pembekuannya selesai," kata Wapres Jusuf Kalla. Sanksi pembekuan PSSI dikeluarkan pada 17 April lalu setelah organisasi induk sepak bola Indonesia ini tidak mengakui hasil rekomendasi Badan Olahraga profesional Indonesia, BOPI, yang melarang keikutsertaan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam liga sepak bola. Namun demikian, usai bertemu Presiden Joko Widodo (Senin, 25/05), Menpora Imam Nachrowi mengatakan, "pencabutan pembekuan PSSI itu harapan Bapak Wapres Jusuf Kalla." Menpora mengatakan, dia baru mengkaji permintaan Wapres tersebut. Dia juga mengatakan, usulan itu telah dia sampaikan kepada Presiden. Seperti dilaporkan beberapa media, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden mendukung langkah yang diambil Menpora. "Presiden mendukung langkah yang sudah diambil Kemenpora, sehingga akan ada kajian lebih dalam soal pencabutan pembekuan PSSI," kata Andi. Putusan PTUN Sanksi pembekuan PSSI dikeluarkan pada 17 April lalu setelah organisasi induk sepak bola Indonesia ini tidak mengakui hasil rekomendasi Badan Olahraga profesional Indonesia (BOPI) yang melarang keikutsertaan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam liga sepak bola. PSSI tetap mengizinkan Arema dan Persebaya bertanding, awal Maret 2015 lalu. Di sinilah, Kemenpora kemudian menulis surat peringatan pertama dan kedua kepada PSSI, tetapi tidak ditanggapi. Sanksi administrasi pun dikeluarkan berupa pembekuan PSSI. Buntut dari SK Menpora ini seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia musim ini, di antaranya Liga Super Indonesia, terhenti total lantaran tidak ada izin keramaian dari kepolisian. Buntut dari SK Menpora ini seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia musim ini, di antaranya Liga Super Indonesia, terhenti total lantaran tidak ada izin keramaian dari kepolisian. Kemenpora kemudian membentuk tim transisi untuk mengambil alih tugas PSSI, sementara PSSI melayangkan gugatan surat pembekuan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Senin (25/05) kemarin, PTUN Jakarta memutuskan penundaan surat pembekuan tersebut.