Polri imbau tidak ada mobilisasi massa sampai KPU umumkan hasil real count Pemilu
Kapolri Tito Karnavian meminta semua pihak untuk tidak mengerahkan massa hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi pemilihan umum.
Meski begitu, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana untuk melakukan salat berjamaah di Masjid Istiqlal dan acara syukuran di Monas. Selepas Rakorsus Tingkat Menteri yang dilakukan di Kemenko Polhukam sehari setelah pemilu digelar, Kapolri Tito Karnavian meminta semua pihak untuk tidak mengerahkan massa sampai KPU tuntas menghitung hasil pemilihan umum. KPU RI mentargetkan untuk menetapkan Hasil Pemilu paling lambat tanggal 22 Mei 2019. "Jadi kita hargai proses yang ada, hitungan yang paling utama bagi kita adalah pada saat KPU memberikan hitungan resmi," ujar Tito. "Sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi, dan lain-lain." Tito menambahkan anggota kepolisian telah membubarkan arak-arakan kemenangan di Bundaran HI yang dilakukan oleh kedua kubu pasangan calon setelah proses pemilihan. Dia mengatakan dia telah meminta kepala kepolisian daerah untuk melakukan hal yang sama. "Saya mengimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi, merayakan kemenangan, misalnya. Atau mobilisasi ketidakpuasan," ujar Tito. Kubu Prabowo rencanakan shalat Jumat berjamaah dan selebrasi Juru bicara kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan mereka berencana untuk melakukan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. "Insya Allah Pak Prabowo ikut, sama Pak Sandi," kata Andre. Setelah pemungutan suara (17/04), Prabowo mengklaim bahwa dia telah memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebesar 62 persen. Anggota tim advokasi kubu Prabowo-Sandiaga dan Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, menambahkan acara salat dan sujud syukur berjamaah itu akan diikuti alumni 212 dari Jabodetabek. Prabowo mengklaim dirinya telah menang Pilpres. Setelah itu, kubu Prabowo berencana untuk menggelar acara syukuran di Monas, Jakarta Pusat. "Ya untuk merayakan kemenangan. Syukuranlah, pemilu berjalan dengan damai, dengan aman," kata Andre. Namun, Andre mengatakan dia belum bisa memastikan pukul berapa acara itu akan dilaksanakan. Sebelumnya, telah beredar pula informasi bahwa akan diadakan selebrasi "kemenangan" Prabowo dan Sandiaga yang akan diadakan bersamaan dengan perayaan malam Nisfu Sya'ban di Monas. Meski begitu, Andre mengatakan dia belum bisa memastikan acara itu. "Yang pasti akan ada acara," katanya. Janji jaga keamanan Terkait larangan pihak kepolisian untuk memobilisasi massa, Andre hanya mengatakan Prabowo telah meminta pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. "Jangan sampai kita melanggar aturan, jangan sampai kita terprovokasi. Tenang saja, kan sudah disampaikan berulang-ulang oleh Pak Prabowo," kata Andre. Pada pidatonya setelah pemungutan suara (17/04) di kediamannya, Prabowo meminta pendukungnya untuk tetap tenang. "Saya minta seluruh pendukung Prabowo-Sandi untuk bener-bener menjaga ketertiban, untuk menjaga kedamaian. Jangan terpancing provokasi," ujar Prabowo setelah mengklaim kemenangannya. Prabowo bersujud syukur setelah mengklaim kemenangannya. Sebelumnya, di panggung terbuka yang sama, beberapa pendukung Prabowo, termasuk Eggi Sudjana, menyinggung tentang "People Power" jika terbukti terdapat kecurangan Pemilu yang merugikan kubu mereka. "Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks-konteks, tahapan-tahapan, karena ini sudah kedaulatan rakyat," lanjutnya. "Tapi kita berharap persatuan Indonesia tetap dijaga," kata Eggi. Polri/TNI janji tindak tegas Kapolri Tito Karnavian mengatakan TNI dan Polri akan menindak tegas semua kegiatan-kegiatan inkonstitusional yang dilakukan pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu. Pihak yang tidak puas, kata Tito, bisa menempuh mekanisme konstitusional melalui aturan hukum yang berlaku.Dia mewanti-wanti bahwa Polri dan TNI "punya kemampuan mendeteksi gerakan-gerakan dan mereka akan melakukan langkah-langkah sesuai hukum yang berlaku". Tito mengatakan proses demokrasi pada pemilu ini diikuti partisipasi publik yang sangat tinggi, di atas 80 persen dengan melibatkan lebih dari 160 juta pemilih. Kapolri Tito Karnavian mengatakan TNI dan Polri akan menindak tegas semua kegiatan-kegiatan inkonstitusional. "Jadi siapapun yg terpilih itu mendapatkan kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional melawan kehendak rakyat itu sama saja dengan mengkhianati keinginan rakyat dan TNI Polri akan menjaga itu," katanya. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan hal serupa. "Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati!," katanya.