Trump: Gugatan apa yang sedang direncanakan tim kampanye sang kandidat petahana?
Kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, telah dinyatakan sebagai presiden terpilih. Namun, kandidat petahana, Presiden Donald Trump, masih berencana melayangkan gugatan terhadap hasil perhitungan suara di sejumlah negara bagian kunci pertarungan Pilpres AS.
Para pendukung Trump menggelar demonstrasi di tempat perhitungan suara di Michigan. Pengacara Trump, Rudy Giuliani mengatakan kepada Fox News bahwa bakal keliru jika Trump menyatakan kekalahan karena "Ada bukti kuat bahwa di setidaknya tiga atau empat negara bagian, dan mungkin 10, hasil pemilu telah dicuri." Tim kampanye Trump belum menyediakan "bukti kuat" yang dimaksud, namun mereka berencana melayangkan gugatan di sejumlah negara bagian pada Senin (09/11). Inilah yang kami ketahui sejauh ini: Pennsylvania Giuliani mengatakan gugatan akan diajukan terkait kurangnya akses untuk para pemantau pemilu di Negara Bagian Pennsylvania. Pemantau pemilu adalah orang-orang yang memantau perhitungan suara, demi menjamin transparansi. Mereka diperbolehkan memantau di sebagian besar negara bagian selama mereka terdaftar sebelum hari pemungutan suara. Tahun ini, di beberapa area, ada berbagai pembatasan sebelum hari pemungutan suara, utamanya karena pandemi virus corona. Ada pula pembatasan kapasitas untuk menghindari intimidasi. Giuliani menggelar jumpa pers di Philadelphia, Pennsylvania, pada Sabtu (07/11). Pembatasan jarak sejauh enam meter diberlakukan di tempat penghitungan suara di Philadelphia, namun aturan ini dibawa ke pengadilan dan sidang memutuskan pada Kamis (05/11) bahwa pembatasan jarak harus dikurangi menjadi kurang dari dua meter—selama para pemantau mematuhi protokol Covid-19. Tim kampanye Trump telah melayangkan sebuah gugatan yang menuduh para petugas pemilu melanggar aturan hakim. "Bahkan ketika perintah pengadilan diperoleh agar para pemantau Republikan lebih dekat dua meter, mereka memindahkan orang-orang uang menghitung kertas suara dua meter lebih jauh," kata Giuliani. Seorang pemantau mengamati jalannya penghitungan suara di Pittsburgh, Pennslyvannia. Akan tetapi, para petugas pemilu berkeras mereka telah bertindak secara patut. Pada 5 November, Sekretaris Negara Bagian Pennsylvania, Kathy Boockvar, mengatakan: "Setiap kandidat dan setiap partai politik diperbolehkan menugaskan seorang perwakilan di ruangan untuk memantau proses [perhitungan suara]. "Beberapa wilayah termasuk di Philadelphia juga menayangkannya secara langsung, sehingga Anda bisa dapat menyaksikan proses perhitungan suara." Gugatan di Pennsylvania juga berpusat pada keputusan negara bagian untuk menghitung kertas suara yang bercap pos pada hari pemilu namun tiba tiga hari kemudian. Para Republikan ingin kertas suara semacam itu tidak dihitung. Matthew Weil, direktur lembaga riset pemilu Bipartisan Policy Research Center, mengaku dirinya sangat risau dengan perselisihan ini karena Mahkamah Agung mengalami kebuntuan mengenai hal tersebut sebelum pemilu. Ini sebelum Hakim Agung Amy Coney Barrett, yang ditunjuk Presiden Trump, dilantik. "Menurut saya, ada risiko bahwa sejumlah kertas suara [yang dikirim melalui pos] pada hari pemilihan dan tidak diterima hingga Jumat mungkin dibuang," katanya. "Tebakan saya jumlah kertas suara yang bisa dibuang tidak akan berjumlah banyak," tambahnya. Dengan demikian, lanjut Weil, hasil pemilu tidak akan "sangat, sangat ketat karena masalah itu". Michigan Trump menang di Negara Bagian Michigan pada 2016 dengan selisih tipis—hanya 10.700 suara. Pada pemilu kali ini, Biden diproyeksikan menjadi pemenang di negara bagian tersebut. Pada 4 November, tim kampanye Trump melayangkan gugatan untuk menghentikan perhitungan suara berdasarkan klaim bahwa para pemantau pemilu kurang mendapat akses. Seorang hakim menepis gugatan tersebut, dengan dalih tidak ada cukup bukti bahwa prosedur pemantauan diabaikan. Wisconsin Tim kampanye presiden mengatakan bakal meminta perhitungan ulang di Wisconsin "berdasarkan kejanggalan yang tampak" pada hari pemilu, walau permintaan ini tidak memerlukan gugatan. Belum jelas kapan perhitungan suara akan dilangsungkan mengingat hal semacam ini biasanya tidak digelar sampai para petugas pemilu selesai memeriksa semua kertas suara. Tenggat waktu bagi Wisconsin untuk melaksanakan perhitungan suara ulang adalah pada 17 November. Profesor Fakultas Hukum Universitas Columbia, Richard Briffault, mengatakan perhitungan ulang pernah terjadi di Wisconsin pada pemilu 2016 dan proses itu "mengubah sekitar seratus suara". Nevada Partai Republik cabang Nevada mencuit: "Ribuan individu telah diidentifikasi sebagai orang-orang yang tampaknya melanggar hukum dengan memilih setelah mereka pindah dari Nevada." Tim hukum Presiden Trump merilis daftar orang-orang yang mereka klaim telah pindah dari Nevada namun memberikan suara. Akan tetapi, sebagaimana dipaparkan Politifact, daftar itu tidak lantas membuktikan adanya pelanggaran hukum. Orang yang meninggalkan negara bagian dalam 30 hari sebelum pemilu masih bisa memilih di Nevada. Para mahasiswa dari Nevada, yang belajar di daerah lain, juga bisa memilih. Kasus ini berfokus pada para pemilih dari Clark County, namun petugas catatan sipil di negara bagian itu mengatakan: "Kami tidak mengetahui adanya kertas suara tidak layak yang sedang diproses." Dalam sebuah kasus terpisah, seorang hakim federal menepis upaya sejumlah Republikan untuk menghentikan penggunaan mesin pemverifikasi tanda tangan, menolak tuduhan-tuduhan bahwa mesin itu tidak mampu memeriksa tanda tangan secara tepat. Georgia Sebuah gugatan telah dilayangkan di Chatham County, Negara Bagian Georgia, untuk menghentikan perhitungan suara dengan dalih ada berbagai masalah pada pemrosesan kertas suara. Ketua Partai Republik cabang Georgia, David Shafer, menyatakan dalam cuitan bahwa sejumlah pemantau pemilu dari Partai Republik menyaksikan seorang perempuan "mencampur 50 kertas suara pada tumpuhan kertas suara yang belum dihitung". Pada 5 November, seorang hakim menolak gugatan ini, dengan mengatakan "tiada bukti" pencampuran kertas suara. Arizona Tim kampanye Trump melayangkan gugatan di Arizona pada Sabtu (07/11), dengan klaim sejumlah kertas suara sah telah ditolak. Kasus itu mengutip pernyataan dari sejumlah pemantau pemilu dan dua pemilih yang mengklaim mereka punya masalah dengan mesin pemungut suara. Kasus ini sedang ditinjau, namun Sekretaris Negara Bagian Arizona mengatakan kasus tersebut "tidak berdasar". Demonstrasi pendukung Trump digelar di Phoenix, Arizona Dapatkah mencapai Mahkamah Agung? Pada Rabu (04/11), Trump mengklaim kecurangan pemilu—tanpa menyediakan bukti. Dia berkata: "Kita akan ke Mahkamah Agung". Jika hasil pemilu digugat, tim hukum harus melayangkan gugatan terlebih dulu di pengadilan negara bagian. Apabila gugatan disetujui, hakim negara bagian kemudian memerintahkan perhitungan ulang. Mahkamah Agung dapat menggelar sidang jika ada upaya banding. Prof Briffault mengatakan: "Tiada proses standar untuk membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Agung. Hal itu sangat tidak biasa dan perlu melibatkan kasus yang sangat signifikan." Hingga sekarang, pemilu 2000 adalah satu-satunya kasus sengketa pemilu yang diputuskan Mahkamah Agung. Saat itu, kandidat presiden dari Partai Demokrat, Al Gore, kalah di Florida—dan kalah dalam pemilihan presiden—dengan selisih 537 suara dari enam juta suara yang dilayangkan di negara bagian tersebut. Peristiwa ini disusul proses perhitungan suara yang sangat kontroversial dan berlangsung lebih dari sebulan—sampai Mahkamah Agung memutuskan untuk menghentikan perhitungan suara dan menentukan George W Bush dari Partai Republik sebagai pemenang pilpres.