Ekstradisi Hong Kong: Inggris bekukan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, China: Inggris 'akan menanggung konsekuensi'
Inggris akan "menanggung konsekuensi" jika terus "menempuh jalan yang salah" terkait Hong Kong, sebut pemerintah China.
Pada Senin (20/07), pemerintah Inggris membekukan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong menyusul diterapkannya Undang-Undang Keamanan Nasional oleh China. Menanggapi aksi tersebut, Duta Besar China untuk Inggris menegaskan Inggris "terang-terangan mencampuri" urusan dalam negeri China. "China tidak pernah mencamputi urusan dalam negeri Inggris. Inggris harus berbuat hal yang sama pada China." Sebelumnya Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengumumkan penangguhan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong seraya menyebut "ketidakpastian" tentang penerapan UU Keamanan Nasional oleh China. "Saya hanya mengatakan ini: Inggris mengawasi dan seluruh dunia mengawasi," ujarnya. Melalui UU baru ini, jika seorang warga Inggris diduga berbuat kejahatan di Hong Kong, yang bersangkutan tidak akan diserahkan ke aparat Inggris secara otomatis untuk diadili di Inggris. 'Jalan yang salah' Dubes Xiaoming dalam cuitannya menyebut Inggris telah "melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional" melalui penangguhan perjanjian ekstradisi. Pernyataan yang dirilis situs resmi Kedutaan China berbunyi: "China mendesak Inggris untuk segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong, yang adalah urusan dalam negeri China dalam bentuk apapun. "Inggris akan menanggung konsekuensi jika berkeras menempuh jalan yang salah." Inggris akan membekukan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong "segera dan tanpa batas waktu"," kata Menteri Luar Negeri, Dominic Raab Senin (20/07) di depan parlemen. Perjanjian ekstradisi ini telah dilakukan selama lebih dari 30 tahun. Raab mengatakan Inggris "menginginkan hubungan positif" dengan China namun penerapan undang-undang keamanan di Hong Kong oleh Beijing dianggap sebagai "pelanggaran serius", kewajiban internasional negara itu. Raab juga memastikan pemerintah akan memperpanjang embargo senjata - yang diterapkan dengan China sejak 1989 - ke Hong Kong, termasuk senjata, granat serta perlengkapan lain. Protes di Hong Kong menentang undang-undang keamanan baru pada peringatan pembentukan 23 tahun wilayah administratif itu pada tanggal 1 Juli lalu. Hubungan Inggris dan China terus memburuk setelah Beijing menerapkan undang undang keamanan nasional yang kontroversial untuk memperluas kewenangan China di Hong Kong. Inggris telah menawarkan hak tinggal bagi tiga juta warga Hong Kong. China menuduh Inggris telah mencampuri urusan dalam negeri dengan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menggunakan hukum internasional. Beijing menuduh Inggris dan Amerika Serikat sengaja membuat gejolak di Hong Kong. Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Hong Kong pada masa kolonial serta bendera Amerika. Hubungan Inggris dan China juga semakin memburuk terkait isu penggunaan jaringan 5G Huawei serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis China, Uighur. Mengapa Inggris dan China bersengketa soal Hong Kong? Hong Kong adalah bekas koloni Inggris yang diserahkan kembali ke China pada 1997. Namun sebelum dikembalikan, Inggris dan China membuat perjanjian penerapan "satu negara, dua sistem." Yang disepakati adalah sistem kapitalisme di Hong Kong, yang berbeda dengan sistem komunis China, akan tetap dijalankan. Perjanjian juga berarti Hong Kong memiliki sistem legal dan perbatgasan sendiri serta hak termasuk kebebasan berkumpul, berbicara dan media dilindungi. Hong Kong adalah salah satu tempat di mana orang dapat memperingati protes Lapangan Tiananmen 1989, unjuk rasa besar yang dibubarkan militer dengan senjata. Perjanjian yang ditandatangani pada 1984 itu sedianya berlangsung sampai 2047. Namun Inggris mengatakan perjanjian itu terancam karena undang-undang baru yang telah disepakati. Undang-undang baru mulai berlaku pada tanggal 30 Juni setelah protes besar berbulan-bulan. Inggris juga berkepentingan di Hong Kong karena sekitar 300.000 warganya tinggal di sana. Apa itu perjanjian ekstradisi Inggris dan Hong Kong? Perjanjian ini pada dasarnya untuk mengatur ketika ada tersangka yang melakukan kejahatan di Hong Kong, maka dapat ditangkap ketika berada di Inggris. Tersangka ini akan dikembalikan oleh Inggris ke Hong Kong untuk menjalani proses pengadilan sesuai dengan persetujuan dari para menteri. Tapi hubungan politik dan ekonomi dua negara mengalami ketegangan dalam beberapa bulan terakhir. Terakhir, Inggris merevisi keputusan untuk memberikan perusahaan komunikasi asal China, Huawei peran sentral pada infrastruktur jaringan komunikasi 5G. Sebelumnya, Inggris mengecam undang undang keamanan baru di Hong Kong yang disebut sebagai "sangat bermasalah", dan menteri luar negeri mengatakan itu sebagai "sebuah langkah besar". Kami memiliki indikasi kuat, sejauh ini menteri luar negeri Inggris akan membatalkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dalam menanggapi tindakan China di sana. Hal itu sebuah keputusan politik yang dirancang untuk menyampaikan pesan lain kepada Beijing. Sanksi ini bisa menargetkan pejabat senior China, yang juga merupakan pilihan. Tapi menargetkan pejabat teras China akan lebih rumit dan cenderung memakan waktu lebih lama untuk mengusutnya. Di saat bersamaan, ketegangan hubungan antara Inggris dengan Rusia juga terjadi menyusul peretasan dan gangguan sistem politik di Inggris. Sebelumnya, kita dapat melihat laporan dari Rusia, di mana negeri beruang merah ini patut diduga berusaha menggunakan pengaruh, termasuk referendum Brexit dan referendum kemerdekaan Skotlandia pada 2014 lalu. Pekan lalu, para menteri menuduh Rusia berusaha untuk meretas proses penelitian vaksin covid-19 Inggris. Seluruhnya menunjukkan ketegangan yang meningkat dari masing-masing negara dalam beberapa bulan mendatang, tepat saat Inggris mencoba bangkit ke dalam sistem internasional setelah Brexit. Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa menuduh Beijing merusak sistem "satu negara, dua sistem" sebagai jaminan tertinggi bagi otonomi Hong Kong di bawah peraturan China sejak penyerahan kedaulatan dari Inggris pada 1997. Mereka mengatakan, undang undang keamanan yang baru yang disahkan pada akhir bulan lalu, dapat menghukum kategori kejahatan subversi dengan sanksi penjara seumur hidup. Hukuman ini bertentangan dengan ketentuan Deklarasi Bersama 1984 yang melindungi kebebasan politik dan ekonomi. China memberi peringatan bahwa mereka akan membalas jika Inggris memberikan sanksi kepada pejabat penting terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tuduhan aksi kekerasan yang dilakukan polisi di Hong Kong. Undang undang keamanan telah memicu unjuk rasa besar di Hong Kong. Spekulasi bahwa perjanjian ekstradisi dapat ditangguhkan menyusul kekhawatiran dari hakim senior di Inggris mengenai ancaman kemerdekaan sistem peradilan di Hong Kong. Ketua Mahkamah Agung Inggris, Lord Reed telah memperingatkan agar dalam praktiknya, para hakim Inggris yang duduk di pengadilan tingkat banding terakhir di Hong Kong harus "tetap teguh dengan independensi peradilan dan aturan hukum". Proposal perjanjian ekstradisi antara Hong Kong dan China telah memicu protes dalam skala besar tahun lalu di tengah kekhawatiran campur tangan politik dalam sistem peradilan China dan hak untuk pengadilan yang adil. Sekitar 350.000 orang di Hong Kong saat ini sudah memiliki paspor BNO, tetapi 2,6 juta lainnya dianggap memenuhi syarat Sebelumnnya pemerintah Inggris menawarkan peluang kepada tiga juta warga Hong Kong untuk menetap di Inggris dan menempuh jalur dalam memperoleh kewarganegaraan Inggris. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan kebebasan di Hong Kong telah dilanggar oleh UU Keamanan Nasional yang baru dan mereka yang terdampak akan ditawarkan "rute" keluar dari bekas koloni Inggris tersebut. Sekitar 350.000 pemegang paspor Inggris, dan 2,6 juta lainnya yang sudah memenuhi syarat, akan bisa menetap di Inggris selama lima tahun. Setahun berikutnya mereka bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan. Pemegang Paspor Luar Negeri Nasional Inggris (BNO) di Hong Kong diberikan status khusus pada era 1980-an. Sebelum China memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong pada Rabu (01/07), mereka punya hak terbatas dan bisa datang ke Inggris dengan bebas visa hanya selama enam bulan. Akan tetapi, melalui rencana terbaru pemerintah Inggris, semua pemegang paspor BNO dan keluarganya akan diberi hak menetap di Inggris, termasuk untuk bekerja dan menempuh studi, selama lima tahun. Selanjutnya mereka bisa mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk tetap dan setahun berikutnya menempuh jalur untuk menjadi warga negara Inggris. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan UU Keamanan Nasional China akan "secara dramatis mengikis" otonomi Hong Kong 'Rute baru' PM Boris Johnson mengatakan pemberlakuan UU Keamanan Nasional di Hong Kong "jelas pelanggaran serius" terhadap Kesepakatan Inggris-China pada 1985, yang menjamin sejumlah kebebasan tetap dilindungi selama 50 tahun sesudah China mendapatkan kembali Hong Kong pada 1997. "[Undang-Undang] itu melanggar otonomi tingkat tinggi Hong Kong serta mengancam kebebasan dan hak yang dilindungi deklarasi bersama," ujarnya. "Kami sudah memperjelas bahwa jika China terus menempuh jalur ini, kami akan menerapkan rute baru bagi mereka yang berstatus BNO untuk masuk ke Inggris, memberikan mereka masa terbatas untuk menetap serta mampu bekerja dan belajar di Inggris dan selanjutnya mengajukan kewarganegaraan. Dan itulah yang akan kami lakukan sekarang." Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan tidak ada batasan jumlah atau kuota dan proses pengajuan bakal sederhana. "Ini adalah pengaturan khusus yang dibuat untuk situasi unik yang kami hadapi terkait dengan komitmen bersejarah kami terhadap warga Hong Kong," ujarnya. Kantor PM Inggris di Downing Street, London, mengatakan rincian pengaturan ini akan dirilis "pada waktunya". Sementara itu, pemegang Paspor BNO di Hong Kong bisa langsung pergi ke Inggris dan menghadapi pemeriksaan imigrasi standar, kata juru bicara PM Inggris. Seorang pendemo ditahan polisi di Hong Kong, pada Rabu (27/05). 'Hentikan campur tangan dalam urusan Hong Kong' Awal Juni lalu, PM Boris Johnson memperingatkan Beijing bahwa jika undang-undang keamanan baru diterapkan di Hong Kong, maka Inggris tidak mempunyai pilihan lain kecuali menawarkan jalan untuk menjadi warga negara Inggris. Dalam tulisannya yang diterbitkan di Times, Johnson mengatakan Inggris "tidak memiliki pilihan" selain tetap menjalin hubungan dengan teritori tersebut. Namun, China meminta Inggris untuk segera menghentikan campur tangan dalam urusan Hong Kong. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, mengatakan London harus melupakan hal yang disebut sebagai mentalitas kolonial, dan menghormati fakta bahwa Hong Kong sudah dikembalikan ke China. Gelombang baru demonstrasi terjadi di Hong Kong, menyusul penerapan UU Keaman Nasional 'Inggris tidak akan pergi' Boris Johnson menambahkan perubahan kebijakan imigrasi "akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sistem visa kami dalam sejarah Inggris". "Jika terbukti perlu, pemerintah Inggris akan mengambil langkah ini dan menerapkan dengan sukarela. "Banyak orang di Hong Kong takut akan cara hidup mereka yang sedang dalam ancaman. "Jika China berhasil membenarkan ketakutan mereka, maka Inggris tidak dapat tinggal diam dan pergi; sebaliknya kita akan mengemban kewajiban kami dan memberikan alternatif." Gubernur Inggris terakhir Hong Kong, Lord Patten, mengatakan tawaran dukungan dari pemerintah Inggris "secara moral dan politik benar". Dia menuduh Partai Komunis China yang berkuasa menggunakan taktik "perundungan", seraya menambahkan: "Cepat atau lambat Anda harus melawan para perundung, kalau tidak Anda akan kena batunya." Ditanya apakah Inggris memasuki Perang Dingin baru dengan China, Lord Patten mengatakan kepada BBC: "Saya pikir kita sedang memasuki periode realisme dengan China ... "Ini bukan kita melawan China, itu adalah cara di mana rezim Komunis China tidak tahan terhadap kita, dan mereka telah menindak Hong Kong karena itu mewakili semua hal yang tidak disukai [Presiden] Xi Jinping." Seorang polisi melepaskan tembakan guna membubarkan kerumunan demonstran di Hong Kong, pada Rabu (27/05). Hong Kong adalah bekas jajahan Inggris, namun teritori itu dikembalikan ke China pada tahun 1997. Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani pada saat itu, warga di teritori itu menikmati beberapa kebebasan yang tidak terlihat di daratan China - dan ini ditetapkan dalam konstitusi mini yang disebut Undang-Undang Dasar. Dua pemrotes membentangkan spanduk bertuliskan 'Hong Kong Independence' pada Senin (25/05) lalu. Paspor BNO diberikan kepada semua warga negara Hong Kong yang lahir sebelum pengembalian teritori itu kepada China pada tahun 1997. Mereka mendapat perlindungan dari Kementerian Luar Negeri Inggris, namun hingga saat ini mereka tidak diberi hak untuk menetap atau bekerja di Inggris. Sudah pernah menyimak saluran YouTube BBC Indonesia? Silakan berlangganan