RUU Pilkada rampung, tuai kontroversi
Dua rancangan undang-undang pilkada yang akan segera dilaporkan kepada panitia kerja komisi dua DPR Kamis (11/09) sudah rampung.
Sejumlah kepala daerah menolak pilkada tidak langsung Rancangan undang-undang pilkada sejak awal menuai kontroversi karena jika dilakukan secara tidak langsung dianggap menjauhi demokrasi dan dapat berimplikasi pada pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah tetap ingin mempertahankan pilkada langsung. "Ini kan kita masih berupaya keras yah. Ini dari rapat perumus tim, saya melihat ada kecenderungan sebagian dari fraksi itu (fraksi yang ingin pilkada melalui DPRD), mulai memberi perspektif yang cukup positif yah untuk mempertimbangkan pemilihan-pemilihan yang diharapkan oleh masyarakat ini," ungkap Djohermansyah. Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pun menyatakan menolak pilkada tidak langsung. Mencederai masyarakat "Saya kemarin itu diusung oleh partai itu hanya 12 kursi dari 50. Jadi kalau pakai voting (pemilihan) partai kan pasti kalah. Tapi dengan meyakinkan warga sana-sini kan saya akhirnya menang 49%. Jadi produk demokrasi langsung ini yang menyentuh pada warga," kata Ridwan. Senada dengan Ridwan Kamil, walikota Jogjakarta Haryadi Suyuti juga menginginkan pilkada langsung. "Itu kedaulatan rakyat itu. Pemilik negara ini kan rakyat. Kami ini kan representasi dari masyarakat juga, dari rakyat juga, kami para bupati dan walikota. Ya menurut saya (pemilihan tidak langsung) mencederai masyarakat," ungkap Haryadi. Setelah kedua opsi rancangan undang-undang pilkada dibahas di panitia kerja komisi dua DPR, komisi dua akan melakukan rapat dengan menteri dalam negeri. Pengambilan keputusan rancangan undang-undang pilkada mana yang akan diloloskan, akan dibahas pada tanggal 25 September di rapat paripurna.