RUU Pemilu disahkan, ambang batas pencalonan presiden 20%
Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, Jumat (21/7) dini hari, yang menetapkan bahwa ambang batas pemilihan presiden sebesar 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu legislatif tersebut.
Sidang dan lobi-lobi berjalan alot sebelum akhirnya ditempuh mekanisme voting. Artinya, partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Keputusan walk out Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN mewarnai pengesahan beleid ini. "Total anggota yang hadir 538 orang, yang proopsi 322, maka opsi A secara aklamasi kita putuskan untuk disetujui," ujar Ketua DPR Setya Novanto sebagai pimpinan sidang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama. Selain ambang batas presiden, opsi A yang disahkan itu memuat ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan tiga sampai 10 kursi, dan metode konversi suara sainte lague. Sementara itu, opsi B yang gugur mengatur tiga hal serupa, kecuali ketiadaan ambang batas presiden dan metode konversi suara kuota harre. Fraksi Gerindra, Demokrat, dan PAN menyatakan mundur dari pengambilan keputusan dan keluar dari sidang. Rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu ini memakan waktu sekitar 13 jam, setidaknya 10 jam di antaranya habis untuk istirahat dan forum lobi antar fraksi. Usai forum lobi, tiga fraksi menyatakan mengundurkan diri dari pengambilan keputusan. Yandri Susanto dari Fraksi PAN menyebut partainya sejak awal ingin menyelesaikan polemik RUU Pemilu melalui musyawarah. "Kami tetap pegang teguh pada prinsip kami. PAN menyatakan tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil," kata Yandri. Hal serupa diutarakan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani. "Kami sudah tawarkan opsi B sebagai solusi ke depan, tapi sebagian besar fraksi ingin menyelesaikan melalui voting," ujarnya. "Tanpa mengurangi rasa hormat, maka Fraksi Gerindra menyatakan tidak ikut pengambilan keputusan," kata Muzani. Adapun, Ketua Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyebut ketentuan ambang batas presiden tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak tahun 2019. "Kami sudah berkali-kali mengajak semua pihak di pansus dan lobi paripurna. Musyawarah enak diucapkan di bibir tapi sulit dilaksanakan. Kami tidak ingin menjadi parpol yang secara jelas dan nyata melanggar konstitusi," kata Benny. Pada sidang yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengesahan RUU Pemilu ini akan menjadi persiapan penting pemilu tahun 2019. "Dengan pengesahan ini maka pelaksanaan pemilu serentak 2019 memiliki landasan hukum. Ini sekaligus menunjukkan kepatuhan pemerintah dan seluruh parpol terhadap putusan MK," kata Tjahjo.