Mantan presiden Mesir Morsi diadili November
Mantan presiden Mesir Mohammed Morsi yang digulingkan akan diadili pada tanggal 4 November dengan dakwaan memicu pembunuhan dan kerusuhan, menurut media resmi.
Morsi dikenakan dakwaan terkait kerusuhan yang terjadi pada Desember 2012. Dakwaan itu terkait dengan kematian paling tidak tujuh orang selama unjuk rasa antara para pendukung dan penentang kelompok Ikhwanul Muslimin di luar istana presiden di Kairo tahun lalu. Morsi akan diadili bersama 14 tokoh senior Ikhwanul Muslimin. Ia ditahan di tempat rahasia sejak digulingkan oleh militer pada tanggal 3 Juli lalu. Ratusan orang yang menuntut Morsi diaktifkan kembali sebagai presiden -sebagian besar pendukung Ikhwanul Muslimin- tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Lebih dari 50 orang meninggal dalam unjuk rasa di beberapa kota hari Minggu (06/10) lalu. Pengadilan Banding Kairo menetapkan Morsi dan 14 tokoh Ikhwanul lain, termasuk Mohammed al-Beltagi dan Essam al-Erian, diadili di pengadilan kriminal, lapor kantor berita Mena. Konspirasi dengan Hamas Jaksa penuntut umum mengumumkan bulan lalu, mereka dikenakan dakwaan memicu kerusuhan terkait dengan kejadian di luar istana Ittihadiya di kawasan Heliopolis, Kairo tanggal 5 Desember 2012. Bentrokan antara kubu pendukung dan penentang Morsi berulang kali terjadi. Dalam insiden itu, ribuan orang melakukan unjuk rasa duduk di luar istana, untuk memprotes keputusan Morsi melakukan referendum terkait rancangan konstitusi. Para pendukung Ikhwanul Muslimin menanggapi dengan seruan untuk melakukan protes tandingan di luar istana. Polisi dituduh tidak melakukan apapun saat dua kelompok pengunjuk rasa saling melempar batu dan bom molotov. Paling tidak 10 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. Sebagian besar korban adalah pendukung Ikhwanul Muslimin. Morsi juga diselidiki terkait tuduhan bahwa ia melarikan diri dari penjara selama pemberontakan yang berujung pada mundurnya Hosni Mubarak tahun 2011. Tudhan lainnya adalah melakukan konspirasi dengan kelompok Palestina, Hamas.