Faktor-faktor yang menyebabkan ISIS kurang didukung di Indonesia
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sejauh ini secara mengejutkan hanya sedikit warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok yang menyebut diri Negara Islam (ISIS).
Polisi menyita atribut ISIS di Surakarta pada Agustus 2015. Islam Indonesia yang relatif toleran dan efisiensi usaha memerangi terorisme adalah sebagian faktor yang menyebabkan tidak banyak warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS. Namun yang mungkin juga penting adalah fakta bahwa arena politik terbuka bagi organisasi-organisasi untuk menyerukan kekhalifahan dan penerapan syariah. Inilah kebebasan yang mendorong orang-orang yang berpotensi direkrut berpaling dari kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan. ISIS di Indonesia Protes digelar di Jakarta ketika ISIS membunuh wartawan di Suriah. Pada bulan Desember 2015, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengumumkan sejumlah langkah yang diambil jika ada warna negara yang bergabung dengan ISIS. "Begitu seorang warga negara menjadi petempur asing, kami cabut paspornya," kata Luhut kepada surat kabar Singapura, Straits Times. Badan Intelijen Negara (BIN) memperkirakan sekitar 700 warga negara Indonesia telah bergabung dengan ISIS di Suriah, sekitar 100 di antaranya sudah kembali ke Indonesia dan dipantau pihak berwenang. Mereka yang kembali dari Suriah maupun mereka yang bersumpah setia kepada ISIS dipandang sebagai ancaman. Saat ini fokusnya terletak pada Mujahidin Indonesia Timur (MIT), pimpinan terduga teror yang paling diburu di Indonesia, Santoso, yang sebelumnya bersumpah setia kepada ISIS. Pertemuan pendukung ISIS di Malang pada 2014 ditolak oleh sebagian kalangan. Jaksa Agung Australia George Brandis berkunjung ke Jakarta pada Desember lalu, dan kepada surat kabar The Australian mengatakan "ISIS punya ambisi untuk meningkatkan keberadaan dan tingkat aktivitas di Indonesia, baik secara langsung atau melalui kaki tangan". Meskipun para pejabat Australia tak yakin bahwa ISIS bisa mendirikan sebuah "kekhalifahan jarak jauh" di Indonesia , mereka khawatir ISIS bisa mendapatkan "tempat berpijak permanen". Densus 88 Setelah pengeboman Bali pada 2002, Indonesia mendirikan unit antiteror khusus, Densus 88. Unit kepolisian ini, dilatih oleh badan-badan antiteror Barat, mencatat kesuksesan dalam melakukan penangkapan atau pembunuhan pentolan-pentolan Jemaah Islamiyah, kelompok di balik serangan Bali dan sejumlah serangan lain. Densus juga berhasil mengamankan bahan-bahan bom sehingga mencegah serangan lebih lanjut. Islam arus utama Mereka yang menyatakan kesetiaan kepada ISIS adalah minoritas kecil. Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia (dan demikian juga terbesar di dunia) Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai 40 juta anggota. Didirikan pada 1926, NU mempromosikan bentuk Islam yang dipengaruhi Sufisme, toleran terhadap tradisi pra-Islam dan agama-agama lain. Pada November lalu, Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj menyerukan kepada umat Islam untuk menolak ajaran ISIS. NU didirikan antara lain karena adanya Muhammadiyah, yang didirikan pada 1912 untuk menyerukan interpretasi individual tentang Al Quran. Sebagai ormas terbesar kedua dengan 29 juta pengikut, Muhammadiyah terutama terjun di bidang sosial dan pendidikan. Anggota Muhammadiyah menyebut diri mereka sebagai "Muslim modern", menentang tradisi pra-Islam dan Sufisme. Pada Agustus 2014, Wakil Ketua Majeis Ulama Indonesia KH Maruf Amin, sebagaimana dikutip dalam situs Liputan6, mengatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan watak Islam dan tindakan-tindakannya diharamkan oleh Islam. Seruan kekhalifahan Sekelompok orang mendukung pembongkaran HKBP Tamansari, Bekasi, karena alasan perizinan. Beberapa partai politik menyerukan agenda politik berhaluan Islam pada umumnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); namun di luar politik arus utama terdapat banyak kelompok radikal yang menyuarakan pembentukan kekhalifahan dan pemberlakuan syariah Islam. Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) adalah cabang dari organisasi pan-Islam internasional Hizb ut-Tahrir, didirikan di Jerusalem pada 1953. Meskipun Hizbut Tahrir dilarang di sejumlah negara, di Indonesia organisasi itu bebas beroperasi. Pada tahun 2007, HTI menggelar Konferensi Khilafah Internasional untuk memajukan tujuan jangka panjang yaitu pembentukan sebuah kekhalifahan yang mencakup seluruh Muslim. Walaupun ISIS memiliki tujuan mirip, melalui situsnya HTI mengomentari pernyataan George Brandis pada bulan Desember dengan mengatakan bahwa peringatan Jaksa Agung Australia itu "ketidak masuk akalan Barat", kapitalisme adalah ancaman terbesar bagi Muslim, dan bahwa ISIS "diciptakan oleh Barat" dan tidak ada kaitannya dengan agenda kekhalifahan yang diusung HTI. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, ulama kontroversial yang mendirikan pondok pesantren Al-Mukmin di Surakarta pada 1972. Dipandang sebagai pemimpin gerakan jihad, pada 2011 Ba'asyir dinyatakan bersalah terlibat dalam kegiatan pelatihan militer kelompok teroris, dan sekarang menjalani hukuman di penjara. Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Rizieq Syihab dalam suatu kesempatan sebelum Ba'asyir dijebloskan ke penjara. Front Pembela Islam (FPI) didirikan pada 1998 oleh Muhammad Rizieq Syihab yang menyatakan diri sebagai "Pembela Agama, Pelayan Umat". Anggota-anggotanya terlibat dalam serangkaian serangan kekerasan terhadap aksi-aksi toleransi agama, pengikut Ahmadiyyah dan Syiah, Kristen, dan sejumlah target "tak bermoral" termasuk tempat-tempat yang diduga sebagai bordil, toko-toko yang menjual alkohol dan pornografi. Meskipun sejumlah individu ditangkap dan dinyatakan bersalah, organisasi tersebut masih sah.