Aksi sosial gereja dituding upaya kristenisasi, bupati Bantul 'akan cegah' intoleransi
Sebuah aksi sosial gereja di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terpaksa dibatalkan karena dianggap upaya kristenisasi oleh beberapa kelompok Islam setempat. Di tempat ini pulalah pernah terjadi penolakan atas seorang camat yang beragama Katolik.
Rencananya jemaat Gereja Santo Paulus akan menjual sembako murah sebagai bagian dari acara perayaan ulang tahun gereja, yang berlangsung selama beberapa hari. Namun aksi hari Minggu lalu itu (28/01) batal karena ditolak ormas Islam dengan tuduhan kristenisasi. Bupati Bantul Suharsono mengaku masih ingin memastikan masalahnya. "Permasalahannya yang pasti saja kan saya belum tahu tapi tadi dari hasil diskusi, laporan bersama pak kapolda, arahannya diadakan di satu tempat saja, di gereja misalnya," kata Suharsono. Suharsono pun mengatakan akan berupaya untuk mempertemukan kedua pihak untuk mencegah intoleransi agama berkembang di wilayahnya. "Yang jelas, agama itu legalitasnya diakui oleh pemerintah wajib kita amankan," tambah Suharsono. Bupati Suharsono mengatakan akan berupaya untuk mempertemukan kedua pihak untuk mencegah intoleransi agama berkembang di wilayahnya. Gereja Santo Paulus membantah tuduhan kristenisasi dan mengaku acara sosial itu sengaja dilakukan di rumah Kepada Dusun Jaranan karena ingin membaur dengan masyarakat setempat. "Karena memang prinsipnya supaya kita bisa membaur. Gereja bukanlah instansi yang eksklusif tapi kita inklusif. Kita harus ajur-ajer (berbaur) dengan masyarakat sekitar," ungkap ketua panitia acara, Agustinus Kelikasih. Agustinus pun menambahkan bahwa acara bakti sosial sudah sering dilakukan oleh komunitas gerejanya. "Sering, sangat sering. Kita bakti sosial itu di dalam duku (dusun), bahkan hari Bhayangkara kemarin kita lakukan di daerah Potorono, sudah sering, biasa." Kelompok Front Jihad Islam dan Forum Umat Islam dilaporkan berkeras agar acara dilakukan di areal gereja. Kelompok Front Jihad Islam dan Forum Umat Islam dilaporkan berkeras agar acara dilakukan di areal gereja dan panitia pun kemudian membatalkan demi menjaga suasana dan keamanan. BBC berupaya menghubungi kedua kelompok yang menuduh kristenisasi itu namun tidak berhasil. Insiden intoleransi agama ini bukan pertama kali di Kabupaten Bantul, karena tahun lalu seorang camat beragama Katolik ditolak sekelompok warga. Menurut Aliansi Nasional Bhineka Tungga Ika (ANBTI), Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunung Kidul adalah tempat yang paling intoleran di Yogyakarta karena menjadi domisili ormas keagamaan yang dianggap intoleran. "Mereka punya sekretariat di wilayah Kabupaten Bantul. Ini juga yang menjadi (pemicu) munculnya peristiwa-peristiwa yang kita tengarai sebagai tindakan intoleransi," kata Agnes Dwi Rusjiati, Koordinator ANBTI wilayah DIY. Di provinsi itu, ANBTI mencatat selama 2017 terdapat 10 kejadian intoleran, dan belum ada yang diproses secara hukum. "Dari proses yang terjadi di Yogyakarta secara khusus soal tindakan intoleransi ini, belum pernah kelompok-kelompok yang menggunakan atribut keagamaan dan menjadi pelaku, mendapat proses hukum," papar Agnes. Selama 2017 terdapat 10 kejadian intoleran di DI Yogyakarta, dan belum ada yang diproses secara hukum. Agnes menambahkan bahwa bukannya menangani "kelompok-kelompok yang melakukan gangguan itu, aparat justru mendorong kelompok masyarakatnya ditekan". Polisi Yogyakarta berkilah bahwa selama ini belum ada laporan resmi yang diberikan ke polisi. "Kembali lagi kepada prinsip dasar pemeriksaan. Kalau kami sudah memeriksa orang, membuat berita acara pemeriksaan kepada orang, itu artinya tindakan pro justicia itu sudah berjalan. Selama ini kami tidak pernah menerima laporan polisi (untuk) persekusi," kata juru bicara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Yulianto. Insiden intoleransi lainnya di Yogyakarta yang dicatat ANBTI adalah penolakan kebaktian Gereja Tuhan dengan tuduhan kristenisasi, penolakaan IMB GKJ Wonosari, serta penyegelan Gereja Isa Almasih di Sleman.