Rekomendasi kasus Munir diulang
Majelis Hakim Eksaminasi Publik merekomendasikan agar lembaga hukum mengulang proses penyelidikan dan peradilan kasus pembunuhan pegiat HAM Munir.
Majelis hakim eksaminasi publik minta kepolisian selidiki ulang kasus munir Majelis menilai penyelidikikan dan pengadilan kembali mantan Deputi V BIN Muchdi Purwopranjono atau Muchdi PR karena proses peradilan tidak memenuhi unsur keadilan. Majelis ini dibentuk Komnas HAM untuk meneliti proses peradilan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi PR, yang divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Anggota majelis merupakan pakar dan pengamat hukum dengan Ketua Soetandyo Wigjosoebroto dan anggota antara lain Fajrul Falaakh, Rudi Rizki, Frans Hendra Winarta, dan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Dalam keterangan pers Selasa (9/2) Frans Hendra Winarta mengatakan rekomendasi pertama adalah agar kepolisian menyelidiki kembali pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam kasus pembunuhan Munir, dengan menggunakan temuan Tim Pencari Fakta. Rekomendasi lain Rekomendasi juga diberikan kepada kejaksaan agar menunjuk Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang dinilai integritas, dengan kapasitas memahami perkembangan hukum dan instrument HAM. Rekomendasi ketiga adalah kepada lembaga peradilan agar menunjuk hakim yang memiliki integritas dalam menangani kasus yang menjadi perhatian publik ini. "Tim eksaminasi merekomendasikan untuk mengulang penyidikan, penyelidikan, dan peradilan karena jaksanya tidak independen dan hakimnya tidak kompeten," kata Frans Hendra Winarta. Selama proses persidangan di PN Jakarta Selatan, majelis mengatakan ditemukannnya hakim PN Jakarta Selatan yang menerima begitu saja saksi yang mencabut keterangannya, yaitu mantan Wakil Kepala BIN M As'ad dan agen senior Budi Santoso. Padahal menurut anggota Majelis hakim eksaminasi Mudzakkir, keterangan Budi penting untuk mengkaitkan hubungan Muchdi dengan Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan Munir yang divonis 20 tahun penjara. Putusan MA menyatakan Pollycarpus terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM, Munir. Pengajuan kasasi Munir meninggal karena diracun di pesawat dalam perjalanan ke Amsterdam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Muchdi karena dinyatakan tidak terbukti dalam kasus pembunuhan Munir. Jaksa mengajukan kasasi kepada MA atas putusan itu dan Mahkamah Agung menguatkan keputusan hakim majelis hakim PN Jaksel. Terkait vonis bebas terhadap Muchdi, Majelis Hakim Eksaminasi Publik mempertanyakan proses kasasi yang diajukan kepada jaksa yang tidak bisa memperkuat bukti. Selain itu, Majelis Hakim Eksaminasi Publik juga mengkaji peluang hukum yang bisa dilakukan untuk membuka kembali kasus pembunuhan Munir, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Langkah itu ditempuh untuk menghindari ne bis in idem atau perkara yang sama tidak boleh diajukan kembali ke pengadilan. "Kita sudah melakukan telaah akademis pertama dalam rangka menemukan keadilan dan putusan bebas yang tidak murni bisa diajukan kasasi. Kedua, jika kasasi tidak diterima disebabkan karena tidak memberikan argumen hukum yang cukup, majelis mengusulkan kepada jaksa untuk mengajukan kasasi berikutnya dan melengkapi kekurangan," kata Mudzakkir. Mahkamah Agung sudah memvonis beberapa orang terkait yang terlibat dalam kasus pembunuhan Munir, yaitu sekretaris Kepala Pilot Airbus A330 PT Garuda Indonesia, Rohainil Aini, selama satu tahun penjara karena terbukti membuat surat palsu untuk penerbangan Polly ke Singapura. Munir meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan menuju Amsterdam dari Jakarta pada 7 September 2004. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Munir meninggal karena diracun dengan arsenikum.