Mantan Presiden Habibie tak setuju hukuman mati
Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menyatakan dengan tegas menolak praktik hukuman mati.
Habibie berpendapat hukuman mati dapat diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. "Saya berkeyakinan bahwa orang lahir, ketemu jodohnya, meninggal, ditentukan oleh Allah. Jadi saya tidak mau, tidak berhak menentukan (hukuman mati)," kata Habibie. Pernyataan ini disampaikan Habibie dalam peluncuran buku Politik Hukuman Mati di Indonesia, kumpulan hasil studi tentang hukuman mati yang dihimpun sosiolog Robertus Robet dan advokat Todung Mulya Lubis. Acara yang diadakan di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (31/05) juga dihadiri mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjabat ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie. Kepada wartawan, Habibie menyatakan setuju bila hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. "Tapi jangan sampai penjara nanti jadi seperti five-star hotel," ujarnya merujuk pada kasus sejumlah narapidana korupsi yang tetap "hidup mewah" meski di penjara. Pernyataan senada disampaikan Jimly Asshiddiqie. Menurut dia, hukuman mati suatu hari nanti harus dihapuskan karena bertentangan dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Namun penghapusan itu harus bertahap. Ia berpendapat saat ini hukuman mati masih bisa diterapkan untuk jenis kejahatan tertentu demi "menyerap kemarahan masyarakat". "Kita harus punya roadmap. Untuk sementara, misalnya dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, perlu kita terapkan setegas-tegasnya. Katakanlah untuk kasus korupsi, narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan terorisme. "Tapi ini harus dibatasi. Setelahnya, kita buat undang-undang yang melarang jaksa menuntut hukuman mati. Sampai suatu hari, kita anggap sudah cukup sehingga seluruh peraturan perundangan yang masih memuat pidana mati itu kita hapus." Kajian komprehensif Jimly Asshiddiqie menyarankan agar umat Islam di Indonesia tidak menafsirkan tradisi hukum pidana di Alquran dan hadis secara harfiah. Menurut Jimly, penghapusan hukuman mati menjadi masalah serius di masyarakat yang agamis, terutama masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia. Itu karena hukuman mati bagian dari tradisi hukum dalam Alquran dan hadis. Ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menyarankan umat Islam di Indonesia agar tidak menafsirkannya secara harfiah. "Kita tidak bermaksud mengubah Quran, tapi ini kan persoalan public policy... Persoalan kesepakatan. Toh hukuman penjara juga enggak ada dalam Alquran," ujarnya. Advokat senior Todung Mulya Lubis berharap peluncuran buku Politik Hukuman Mati di Indonesia dapat memulai perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia. Ia mengatakan belum ada studi komprehensif tentang hukuman mati di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Todung kembali menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan dalih memberikan efek jera perlu dipertanyakan keabsahannya. "Sampai saat ini, belum ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa hukuman mati memberikan efek jera," ujarnya. Todung menyayangkan gelombang ketiga hukuman mati terhadap terpidana narkotika, yang dipastikan Jaksa Agung akan dilaksanakan setelah Idul Fitri tahun ini. Ia mengkritik Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang mengatakan akan mengumumkan pelaksanaan eksekusi tiga hari sebelumnya karena tidak ingin ada "sinetron". "Sinetron" yang dimaksud Luhut ialah kritik dari berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri. "Itu tidak adil dan melanggar due process of law. Mereka (terpidana hukuman mati) punya hak mempertahankan hidup mereka," kata Todung.