Berbagai parpol ‘tetap nekad’ usung bakal caleg mantan napi kasus korupsi ke KPU
Berbagai partai politik tetap mendaftarkan sejumlah mantan napi kasus korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg), walau dihalangi peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu terungkap setelah KPU menutup pendaftaran bakal calon anggota legislatif, pada Selasa (17/7) pukul 23.59 WIB. Golkar Partai Golkar, misalnya, mengusung mantan narapidana kasus korupsi sebagai bacaleg untuk menghadapi Pemilu 2019. "Kami memasukkan kader Partai Golkar yang secara kebetulan pernah terjerat masalah dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada KPU," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera-Bali DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, saat mendaftarkan bakal caleg Golkar ke KPU, Selasa (17/7) malam. Identitas mantan napi tersebut tidak disebutkan Nusron. Yang jelas, menurutnya, ada sosok eks-napi dicalonkan di DPR RI serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "DPR RI ada, DPRD juga mungkin ada. Nanti lihat di daftarnya saja," ucap Nusron. Ditanya soal Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang menolak mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif, Nusron justru mengingatkan bahwa peraturan itu bisa digugat. "Kalau yang bersangkutan dianggap tak memenuhi syarat atau TMS, kan ada satu mekanisme lagi yaitu banding atau Bawaslu. Kalau banding tidak dikasihkan, kita ganti (sosok tersebut)," jelasnya. Teka-teki siapa mantan napi korupsi yang diusung Golkar terjawab belakangan. Syarif Fasha, Ketua Harian DPD I Partai Golkar di Kota Jambi mengaku mencalonkan mantan napi korupsi bernama Syahrasadin untuk Dapil 1 Kota Jambi. Dua petugas menunjukkan barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Gerindra Dari Partai Gerindra, salah satu mantan napi kasus korupsi yang dicalonkan sebagai bacaleg adalah Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik. Pria itu diusung untuk menempati kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kepastian ini dikemukakan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif, saat mendaftarkan bakal caleg DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, ke Kantor KPU DKI Jakarta, Selasa (17/7). "Iya, (Taufik) mendaftarkan diri, boleh kan?" tanya Syarif. Syarif menilai majunya M Taufik sebagai bacaleg adalah hak yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. "Saya sebagai institusi partai menghormati dan masyarakat harus menghormati hak hukum. Berikan Pak Taufik melakukan perlawanan di meja persidangan karena menurut Pak Taufik hak-haknya dikebiri," ujar anggota DPRD DKI itu. M Taufik pernah terbelit kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta. Dia divonis hukuman penjara selama 18 bulan pada 27 April 2004, karena merugikan uang negara sebesar Rp488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Sebelumnya, M Taufik pernah mempertanyakan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif 2019. Menurut dia, KPU melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g. Dalam pasal tersebut, dinyatakan, seorang caleg yang berstatus mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Titi Anggraini dari Perludem memperkirakan akan ada calon anggota legislatif bermasalah yang diusung parpol menjelang pemilu 2019. Partai Demokrat Parpol berikutnya yang mendaftarkan mantan napi kasus korupsi sebagai bacaleg adalah Partai Demokrat. Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi, Burhanudin Mahir, mengakui pihaknya memasukkan dua nama mantan narapidana korupsi untuk menjadi bacaleg DPRD provinsi tersebut. Namun, dia tidak menyebutkan kedua nama mantan napi yang dia usung. "Calon yang kita ajukan itu ada dua narapidana yang tersangkut korupsi," kata Burhanudin Mahir. Menurutnya, Partai Demokrat akan mengganti dua sosok tersebut jika Mahkamah Agung menguatkan Peraturan KPU. "Kalau keputusan MA melarang, maka kita tarik. Tetapi kalau keputusan MA membiarkan, maka kita teruskan," ujarnya. Langkah Partai Demokrat tersebut bertentangan dengan pakta integritas yang ditandatangani Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Pakta itu berisi ikrar tidak mengusung mantan narapidana dalam Pemilu 2019. "Dan pakta integritas kalau saya baca elemennya itu juga yang menjadi komitmen Partai Demokrat. Oleh karena itu, kami mendukung penuh dan berharaplah semua elemen politik di negeri ini memiliki hati dan pikiran yang sama," ucap SBY, 10 Juli lalu. PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui mendaftarkan seorang mantan napi kasus korupsi untuk menjadi bacaleg DPRD Sidoarjo, Jawa Timur. Nama sosok itu adalah Sumi Harsono. Sumi merupakan satu dari 44 anggota dewan periode 1999-2004 yang terjerat kasus korupsi anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD periode 1999-2004 senilai Rp 21,4 miliar. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPU punya sistem yang bisa mendeteksi mantan terpidana korupsi. Sistem deteksi mantan napi Sejauh ini, belum diketahui secara rinci seberapa banyak mantan napi kasus korupsi yang diusung sebagai bacaleg oleh para parpol. Kepada BBC News Indonesia, Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya masih memproses berkas-berkas para bacaleg yang disampaikan parpol-parpol. Namun, Ketua KPU, Arief Budiman, menegaskan bahwa KPU punya sistem yang bisa mendeteksi mantan terpidana korupsi pada tahap verifikasi. Menurut Arief, jika mantan napi ditemukan dalam sistem tersebut, parpol punya dua opsi. "Yang pertama, mengganti. Atau yang kedua, dia tidak mengganti tapi mengajukan sengketa. Tergantung putusan sengketa nanti. Kalau tetap dinyatakan ditolak, kita akan tolak. Kalau dinyatakan diterima, ya diterima," jelasnya. Fakta bahwa sejumlah mantan napi kasus korupsi diusung sebagai bacaleg membuktikan prediksi para pemantau pemilu. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebelumnya memperkirakan akan ada calon anggota legislatif bermasalah yang diusung parpol menjelang pemilu 2019. "Kalau ada parpol tetap nekad mengajukan, KPU harus tegas," pesannya.