Gelar perkara 'mempengaruhi' elektabilitas Ahok di pilgub Jakarta
Di kawasan padat penduduk, tidak jauh dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekelompok pria sedang asyik mengutak-atik mesin sepeda motor.
Hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok rencananya diumumkan pada Rabu (16/11). Namun, mereka langsung meninggalkan pekerjaannya ketika ditanya soal pengaruh gelar perkara yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Mabes Polri, pada Selasa (15/11). Ivan -salah seorang dari para pria tersebut- tampak berpikir keras. Dia kemudian menuturkan pendapatnya dengan terlebih dulu menjelaskan kiprah sang gubernur petahana. "Tadinya kita lihat kinerja dia bagus. Sekarang dengan gelar perkara ini, jadi agak kurang berminat (memilihnya). Salah mengucapkan kata-kata yang harusnya nggak keluar sebenarnya," papar Ivan. Setelah Ivan, saya menanyai tiga rekannya. Semuanya sepakat untuk tidak memilih Ahok dan mengalihkan suara kepada dua pasangan kandidat lain dalam Pemilihan Kepalada Daerah DKI Jakarta, Februari 2017. Bagaimanapun tetap ada yang mendukung Ahok, seperti disuarakan Ibu Nur Tanjung di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, pusat tim kampanye pasangan Ahok-Djarot. "Saya ke sini mau menyampaikan (ke Ahok), 'Pak, jangan mundur. Harus maju'. SARA dipakai jadi alat karena mereka (lawan politik Ahok) tidak bisa bersaing dengan baik," kata perempuan yang bermukim di kawasan Kalipasir, Jakarta Pusat. Tujuan gelar perkara Pengaruh gelar perkara Ahok sepertinya tak hanya terjadi pada kalangan pemilih, tapi juga pada petinggi partai-partai pendukung pasangan Ahok-Djarot. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, merespons ketika ditanya mengenai sikapnya soal kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. "Mengundurkan dukungan Nasdem (untuk Ahok)? Untuk apa mengundurkan (dukungan dari Ahok)? Kalau Ahok tersangka? Kita evaluasi kembali, evaluasi dari dua hal. Satu, aspek yuridis hukum. Kedua, aspek moralitas. Moralitas kita sebagai partai pendukung," kata Surya Paloh kepada para wartawan. Sejumlah warga di pinggir rel dekat Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku tidak mau memilih Ahok walau sebelum kasus dugaan penistaan agama mengapresiasi kinerja gubernur petahana. Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama sudah dilakukan di Mabes Polri, pada Selasa (15/11). Menurut Kepala Bareskrim Polri, Komjen Ari Dono, gelar perkara tersebut bertujuan agar pihak pelapor dan terlapor bisa memberikan tambahan keterangan, koreksi, atau bukti kepada hasil penyelidikan aparat. "Berita acaranya sudah ada di kita, ini kan hanya melengkapi saja. Setelah kegiatan ini, mengumpulkan informasi dari pihak-pihak, kita akan tutup dan kita mempersilakan para pihak kembali ke rumah." "Kita kemudian akan melaksanakan perumusan untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik apakah nanti perkara ini cukup bukti sehingga akan dilanjutkan ke penyidikan atau dianggap bukan tindak pidana, maka selesai," kata Komjen Ari Dono. Tidak bisa dicabut Apa pun hasil gelar perkara itu -yang menurut rencana akan diumumkan pada Rabu (16/11)- tidak serta-merta akan melengserkan Ahok dan Djarot dari pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencalonan dalam Pilkada, maka seorang calon gubernur dan wakil gubernur dapat tetap mencalonkan asalkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "Seandainya Pak Ahok jadi tersangka, maka statusnya sebagai calon gubernur tidak berubah sama sekali. Jadi, pak Ahok masih tetap bisa mengikuti proses pilkada sampai selesai," kata Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno. Sokongan yang diberikan partai-partai pendukung ke pasangan Ahok-Djarot, lanjut Sumarno, juga tidak bisa dicabut. Dia kemudian merujuk Pasal 192 Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. "Undang-undang itu secara eksplisit melarang partai pendukung menarik sokongan dari calon. Jika memaksa menarik sokongan, partai pendukung akan dikenai hukuman penjara hingga 60 bulan dan denda hingga Rp 50 miliar," papar Sumarno. Elektabilitas Ahok, menurut hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, menurun usai ucapan Ahok soal Surat Al Maidah ayat 51. Elektabilitas 'menurun' Sebagaimana ditunjukkan Denny JA, selaku pendiri Lembaga Survei Indonesia, hasil jajak pendapat terbaru LSI memperlihatkan lebih dari 73% warga Jakarta tidak setuju dengan ucapan Ahok soal Surat Al Maidah ayat 51. Berdasarkan survei yang mewawancarai 440 responden warga Jakarta dengan metode pengambilan sampel secara acak, elektabilitas Ahok mencapai 24,6%, atau turun 6,8% dari survei yang sama pada Oktober 2016, yaitu sebesar 31,4%. Penurunan elektabilitas Ahok sepertinya tidak dibarengi dengan upaya partai-partai pendukungnya untuk mengankat kembali popularitas pria asal Pulau Belitung itu. Muhammad Asfar, pengamat politik Universitas Airlangga, Surabaya, menilai partai-partai pendukung Ahok seolah-olah berada di antara Ahok dengan masyarakat, dengan tujuan agar tidak terkena imbas dari kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Ahok. "Yang dijaga betul oleh partai-partai pendukung Ahok adalah jangan sampai kasus (dugaan penistaan agama) menjadi kontraproduktif terhadap partai."