Ratna Sarumpaet timbulkan 'likuifaksi' partai-partai pendukung
Hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet menyebabkan "likuifaksi" terhadap partai-partai pendukung walaupun masa kampanye baru memasuki tahap awal, menurut tim relawan kampanye nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ratna Sarumpaet usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jumat (05/10). Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq mengatakan hal itu saat ditanya bagaimana dampak kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet menyusul dilaporkannya aktivis itu ke polisi oleh Partai Gerindra sendiri. Mohamad Taifuqurrahman, sekretaris lembaga advokasi hukum Gerindra DKI Jakarta menyatakan pihaknya merasa perlu melaporkan Ratna ke polisi karena "kebohongannya sangat merugikan." "Pilpres (pemilihan presiden) masih tujuh bulan lagi, kami tak ingin seolah-olah apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet berhubungan dengan Pak Prabowo dan Bang Sandi, sesungguhnya tak ada sama sekali. Ini perlu kami luruskan sebagai kader supaya masyarakat tidak menganggap ini konspirasi sebagaimana yang dituduhkan," kata Taufiqurrahman kepada BBC News Indonesia Senin (08/10). Laporan kepada polisi diajukan pada Sabtu (06/10). Ratna Sarumpaet saat ini berada di tahanan polisi yang tengah menyelidiki lebih lanjut dengan memeriksa saksi-saksi. Ratna mengaku berbohong dianiaya setelah polisi mengungkap lebam-lebam di wajahnya akibat penyedotan lemak di pipi. Satu hari sebelumnya, Ratna mengadu ke Prabowo Subianto dan mengklaim dianiaya. Taifuqurrahman mengatakan langkah Gerindra melaporkan Ratna ke polisi karena, "opini yang berkembang dihubungkan dengan kontestasi pilpres. Ada narasi yang dibangun bahwa pak Prabowo ada dalam konspirasi kebohongan Ratna. Ini untuk membuka fakta bahwa tidak ada konspirasi itu...Dalam gelar perkara nanti kan akan terbuka semua." Ia juga mengatakan Prabowo mempercayai Ratna karena "hubungan yang sudah berjalan lama, sudah puluhan tahun dan Ratna adalah bagian dari tim pemenangan, sehingga cukup alasan Pak Prabowo untuk mempercayai itu (klaimnya)." Disamakan dengan likuifaksi atau lumpur yang menghisap Namun Maman Imanulhaq menyebut kebohongan yang dilakukan Ratna menurunkan derajat demokrasi dan menyamakan dampaknya dengan apa yang terjadi di Petobo dan Balaroa, Palu menyusul gempa besar yang melanda 28 September lalu. Di dua kawasan di kota Palu itu diperkirakan BNPB terdapat sekitar 5.000 orang terkubur walaupun angka ini belum diverifikasi. "Politik demokrasi ala Ratna betul-betul menurunkan derajat nilai demokrasi itu sendiri yang menghargai akal sehat dan kejujuran. Korban bukan hanya Ratna," kata Maman. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bandung Raya menuntut Ratna minta maaf kepada warga Bandung. "Kalau dikaitkan dengan peristiwa di Palu dan Sigi, kasus hoaks Ratna menjadi likuifaksi atau lumpur yang menghisap dan menjadikan semacam killing ground (tempat terbunuhnya) bagi seluruh kader atau siapapun yang terjebak kepada lingkaran hoaksnya Ratna Sarumpaet. Ini pelajaran bagi kita bahwa satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan lain dan itu akan menghancurkan," tambahnya. Dodi Ambardi, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, LSI, mengatakan pihaknya belum melakukan survei terkait dampak hoaks Ratna Sarumpaet dan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk pemilihan presiden pada 17 April tahun depan. Namun dalam survei secara umum yang pernah dilakukan sebelumnya, kredibilitas dan kejujuran merupakan elemen yang lebih penting bagi calon pemilih, menurut Dodi. Ia mengatakan apa yang terjadi "menggerogoti kredibilitas yang selama ini dibangun (kubu Prabowo)." Strategi menyelamatkan muka "Kredibilitas itu punya dampak di Indonesia kalau dilihat kecenderungan banyak pemilih yang menghargai sifat jujur, integritas, kejujuran dianggap lebih tinggi ketimbang kompetensi bagi pemilih." "Kasus ini berada pada titik itu, bahwa tim Prabowo awalnya ingin memanfaatkan sebagai isu publik dan secara tak langsung mengkritik bahwa tim Jokowi tak bisa menghargai pengkritik. Saya kira (kasus ini) akan menjadi perhatian besar, karena bertolak belakang dengan apa yang dihargai oleh publik yaitu kejujuran," kata Dodi. Anggota Garda Nasional untuk Rakyat melaporkan kubu Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu terkait kampanye hitam menyangkut Ratna. Hamdi Muluk, pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia mengatakan apa yang dilakukan kubu Prabowo adalah "mencari strategi menyelamatkan muka", dan salah satu cara yang masuk akal adalah menempatkan diri sebagai korban dari kebohongan Ratna dan berbalik. "Kalau tadinya mau melindungi Ratna dari penganiyaan dan mengutuk rezim yang menjadi lawan politik mereka sebagai pihak yang "jahat", sekarang berbalik menuduh Ratna membohongi mereka, dan melaporkannya ke polisi," kata Hamdi. "Kalau memang dari awal Prabowo-Sandi yakin Ratna Sarumpaet korban penganiyaan, mengapa tidak membawa dulu ke polisi? Lakukan visum et repertum...artinya dorong penyelidikan setuntasnya, supaya tidak terkena hoaks, baru bikin konferensi pers ke publik." "Pasca kejadian pengakuan Ratna, sekonyong-konyong narasi atau framing politik Ratna Sarumpaet dianiaya oleh rezim runtuh seruntuh-runtuhnya di mata publik. Memperoleh public trust (kepercayaan masyarakat) dan credibility (kredibilitas) itu tidak mudah. Bahwa sesungguhnya hakekat kampanye adalah memenangkan kepercayaan masyarakat tadi," tambah Hamdi. Hamdi mengatakan perlu ada survei untuk melihat dampak kebohongan Ratna terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi, namun ia memperkirakan turun. Sementara itu, Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, mengatakan kasus Ratna Sarumpaet ini akan menjadi pelajaran secara internal untuk lebih berhati-hati. "Di timnya jelas punya dampak bahwa (mereka) harus hati-hati mengolah isu biar bisa menguntungkan buat mereka dan malah bukan sebaliknya," kata Aditya.