Omnibus Law: DPR sebuat 'hoaks' di balik protes UU Cipta Kerja, Mahfud tuding ada 'aktor intelektual', demonstran minta polisi selidiki
Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Badan Legislasi, mengatakan penyebaran hoaks sebagai alasan dibalik demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menyebut proses pembahasan di DPR sudah terlaksana sesuai jadwal.
Mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Sidoarjo Melawan berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (8/10/2020). Aksi yang di ikuti ratusan mahasiswa tersebut menuntut dicabutnya pengesahan UU Omnibus law cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, pada Jumat (09/10), setelah aksi unjuk rasa anti-UU Cipta Kerja yang sebagian berakhir ricuh dan diwarnai aksi pengrusakan sejumlah fasilitas publik. Presiden Joko Widodo sendiri pada Jumat (09/10) mengatakan akan banyak sekali peraturan pemerintah terkait UU Cipta Kerja ini dan "pemerintah membuka dan mengundang masukan masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah." Sehari sebelumnya, pada Kamis (08/10), Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa pers resmi di kantornya menyatakan akan menindak tegas apa yang disebutnya "aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis dan berbentuk kriminal" dalam demo menolak UU Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, meminta semua pihak tidak menuduh tanpa bukti bahwa pedemo anti-UU Cipta Kerja merusak fasilitas umum dan agar kepolisian melakukan penyelidikan. Apa kata DPR? Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan aksi unjuk rasa anti-UU Cipta Kerja tidak terkait kinerja pihaknya, melainkan, dipicu oleh misinformasi yang beredar di publik. Baleg DPR, kata Supratman, telah menjalankan tugasnya. "Ini kan soal tugas dan kewenangan, bukan soal bertanggung jawab atau tidak. Tugas saya menyelesaikan pembahasan di DPR berdasarkan usulan RUU dari pemerintah. Nah, kalo demo yang terjadi, kami bisa memahami itu. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah berbagai macam hoaks yang beredar di masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan," tutur Supratman kepada BBC News Indonesia, Jumat (09/10). Politikus Partai Gerindra itu juga menepis tudungin bahwa pihaknya mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja. "Undang-undang ini di DPR udah 10 bulan. Tidak ada target penyelesaian. Tapi kalau sudah selesai kita bahas, masa harus ditahan-tahan? Seandainya bisa lebih cepat, kami percepat," ujar Supratman. Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja berlangsung di beberapa kota mulai Selasa (06/10) dan memuncak pada Kamis sore dengan sebagian yang diwarnai kericuhan. Mahfud MD tidak menjelaskan lebih lanjut tentang siapa yang disebutnya sebagai 'aktor intelektual', namun tuduhan seperti ini berulangkali dibantah oleh pimpinan buruh dan mahasiswa. Mahfud MD tidak menjelaskan lebih lanjut atas pernyataannya terkait "aktor intelektual", namun tuduhan seperti ini berulangkali dibantah oleh pimpinan buruh dan mahasiswa. Anwar Sastro, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, meminta semua pihak tidak menuduh tanpa bukti bahwa pedemo anti-UU Cipta Kerja merusak fasilitas umum. Kepolisian harus menyelidiki secara independen apakah pelaku perusakan itu adalah pengunjuk rasa atau pihak lainnya, katanya. Seorang pengunjukrasa membawa bendera di depan halte busway di Jalan MH Thamrin, Jakarta, yang dibakar, Kamis (08/10) malam. Belum jelas siapa kelompok massa yang melakukan pengrusakan di berbagai lokasi unjuk rasa, namun hal itu terjadi di tengah demonstrasi yang melibatkan kelompok buruh, mahasiswa dan kelompok masyarakat. Sejumlah pejabat pemerintah pusat sebelumnya telah menuding serupa, dengan menyebut ada pihak-pihak di belakang unjuk rasa anti Omnibus Law, namun tidak pernah menyebut siapa yang dimaksud. Apa isi pernyataan Mahfud MD? Didampingi menteri dan pejabat keamanan terkait, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, "Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat." Mahfud kemudian mengulangi kalimat tersebut, dengan menambahkan "melakukan proses hukum" terhadap apa yang disebutnya "semua pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi" atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. "Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," katanya. Apa reaksi pengunjuk rasa atas tudingan Mahfud MD? Anwar Sastro, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, meminta semua pihak tidak menuduh tanpa bukti bahwa pedemo anti-UU Cipta Kerja merusak fasilitas umum, termasuk halte Trans Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dua orang berlari di dekat pos polisi di Jakarta yang dibakar saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Kamis (30/10) sore. Menurutnya, kepolisian harus menyelidiki secara independen apakah pelaku perusakan itu adalah pengunjuk rasa atau pihak lainnya. "Fakta kebenaran soal siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas publik harus diselesaikan melalui investigasi yang independen dan akurat," ujarnya. "Mari semua pihak berpihak kepada fakta obyektif yang teliti. Tidak dengan cara mengkambinghitamkan kelompok tertentu," kata Sastro. 'Silakan demi, asal tertib dan tidak melanggar hukum' Dalam bagian awal jumpa persnya, Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa asal "tertib dan tidak melanggar hukum". Dia juga mengatakan "ketidakpuasan atas UU tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan." Demonstrasi anti-UU Cipta Kerja di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (08/10). "Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi." Mahfud juga mengatakan bahwa isu penolakan terhadap UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian membantah tudingan sejumlah pihak terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang disebut merugikan para buruh dan masyarakat. Berita ini diperbarui para Jumat (09/10) sekitar pukul 10.15 WIB, dengan menambahkan reaksi pengunjuk rasa atas jumpa pers Menkopolhukam Mahfud MD.