Guru menyerang kantor parpol di Meksiko
Sejumlah guru di negara bagian Guerrero, Meksiko, menyerang kantor beberapa partai politik sebagai aksi protes atas reformasi pendidikan.
Aksi protes antara lain menentang sistem evaluasi guru secara terpusat. Selama beberapa jam, para guru yang mengenakan topeng menyerang kantor-kantor partai politik dengan menggunakan kapak maupun tongkat. Mereka juga menulis slogan-slogan di dinding kantor dan menyulut api dalam aksi Rabu 24 April waktu setempat atau Kamis pagi waktu Indonesia. Kantor yang diserbu adalah milik Partai PRI yang berkuasa dan juga dua partai oposisi, PAN dan PRD, yang mendukung reformasi pendidikan. Satu kantor senator dan gedung kantor pendidikan setempat juga diserang pengunjuk rasa, yang merusak jendela dan melempari komputer, meja, maupun kursi. Polisi hanya mengamati aksi yang berlangsung di Chilpancingo, ibukota negara bagian Guerrero, dan mencegah agar aksi pengrusakan tidak meluas. Sementara ratusan polisi mengawal gedung parlemen daerah sebagai tindakan berjaga-jaga mencegah serangan para guru. Menentang praktek korupsi Aksi digelar oleh guru-guru yang bergabung dengan serikat guru yang kecil namun radikal, Koordinasi Nasional Untuk Pekerja Pendidikan, NCEW, seperti dilaporkan wartawan BBC di Meksiko, Will Grant. Kemarahan para guru dipicu oleh sistem evaluasi guru secara terpusat, yang diperkirakan akan menyebabkan pemecatan sejumlah guru. NCEW mengatakan sistem baru akan membuka jalan bagi swastanisasi pendidikan Meksiko, yang mereka tentang keras. Selain itu, mereka juga ingin megakhiri praktek korupsi dalam sistem pendidikan, yang marak dengan jual beli jabatan guru. Gubernur negara bagian Guerrero, Minervo Moran, sudah meminta dukungan pengamanan dari pemerintah pusat Meksiko sementara Ketua Partai PRI, Cesar Camacho, berjanji akan menyelidiki kasus kekerasan itu. "Kita harus mencegah undang-undang rimba memberlakukan dirinya sendiri dengan kekacauan dan ambruknya ketertiban umum," tutur Camacho. President Meksiko, Enrique Pena Nieto, sudah menandatangani undang-undang pendidikan yang baru pada bulan Februari namun parlemen masih harus mengesahkan undang-undang lain untuk memberlakukannya.