Suara Papua yang jauh dari 'pusat' Jakarta
Dari kota pusat pemerintahan Indonesia di Jakarta, dengan waktu penerbangan sekitar hampir lima jam maka Anda bisa memilih Jayapura di bagian timur atau Dhaka, ibukota Bangladesh, di Asia selatan.
Di Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat sekitar 3,2 juta pemilih. Jarak ke Jayapura -berdasarkan peta Google- sekitar 5.400km sedangkan ke Dhaka -di negara lain- malah lebih dekat 60-an km. Itu dari jarak karena masih ada perbedaan budaya serta penampakan fisik dengan mayoritas suku Jawa di Pulau Jawa, tempat ibu kota Jakarta berada. Dan kenyataannya memang Papua dilanda konflik separatisme yang berkepanjangan dari kelompok perlawanan Operasi Papua Merdeka, walau pemerintah Jakarta kini merujuk kelompok pengacau keamanan untuk setiap aksi kekerasan di Papua. Jadi secara sepintas, bisa terkesan warga Papua dalam pemilihan presiden nanti akan memilih sesuatu yang di "luar" mereka. Tidak, tegas Boy Iwangi, seorang pedagang sagu bakar di Abepura karena dia sebagai warga Indonesia pada tanggal 9 Juli akan memilih seorang warga Indonesia. "Siapa dia, itulah dia, entah dia orang Papua, entah orang Indonesia timur atau barat. Dia bisa memperhatikan orang-orang yang ada di Papua." Antusiasme pemilih Di Provinsi Papua dan Papua Barat, tercatat sekitar 3,2 juta pemilih dan pada masa pemilihan legislatif April lalu tingkat partisipasi lebih dari 90% lebih walau diduga partisipasi tersebut tidak murni karena di beberapa daerah bisa mencapai total 100%. Bagaimanapun di kawasan Jayapura dan sekitarnya, terasa semangat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara pada Rabu pekan depan. Esau Saweke -seorang pensiunan guru yang ditemui di Pasar Mama Mama di pusat kota Jayapura- mengenang kedatangan calon presiden ke pasar tersebut saat kampanye beberapa waktu lalu membuat banyak orang di pasar semangat mendukung Jokowi. "Waktu itu saya menunggu dari jam tiga dan setengah empat datang dua truk orang langsung berdiri tapi menyambut rupanya membagikan kaus. Semua ibu-ibu langsung ganti baju dengan kaus dan waktu Jokowi datang semua berteriak-teriak 'Jokowi, Jokowi... dua kowi, dua kowi." Bagi Esau sendiri pilihan kepada Jokowi antara lain didasarkan pada pengalaman Jokowi di Solo dan Jakarta, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, yang diharapkannya kelak diterapkan di Papua. Cakon presiden Jokowi sudah dua kali berkunjung ke Papua dan juga 'blusukan' ke pasar. Capres Prabowo Subianto masih belum berkampanye ke Papua. Semangat mendukung Jokowi juga diungkapkan oleh Martha, seorang pegawai negeri yang sedang berbelanja di Pasar Youtefa, Abepura, Rabu (02/07). "Dia itu merakyat toh, dia dekat dengan masyarakat. Saya punya satu keluarga memilih Jokowi karena dia punya hati sama dengan masyarakat toh." Martha berpendapat calon presiden Prabowo tidak dekat degan masyarakat karena tidak turun langsung dengan warga Papua. Seorang penjual pinang dan sirih di Pasar Youtefa, Maria, mendasarkan pilihan pada Jokowi karena berkunjung langsung ke pasar. "Karena dia melihat kami, masyarakat yang jauh. Kami bisa tatap muka dengan dia, itu saja." Menanggapi berbagai suara Walau Prabowo belum berkampanye ke Jayapura dan sekitarnya, bukan berarti mantan Danjen Kopassus itu tidak mendapat dukungan. Salah seorang pendukungnya di Pasar Youtefa, Junaidi, merupakan warga pendatang dari Maros, Sulawesi Selatan. "Karena kalau Jokowi, kayaknya kita pendatang ini terancam juga," ungkapnya. "Jokowi itu kan agak terlalu kurang tegas. Dia terlalu merasa kasihan sama orang sini jadi orang sini kayaknya kalau salah sedikit, kita dihina." Dengan ketegasan Prabowo, menurut Junaidi, maka dia lebih merasa terjamin untuk tetap tinggal di Papua. Bagi Fadal Al Hamid dari Dewan Adat Papua -yang memperjuangkan dialog politik menyeluruh di Papua- pilihan warga Papua sebaiknya didasarkan pada komitmen calon untuk menyelesaikan masaah Papua. "Untuk harapan bahwa pemerintahan yang baru atau presiden yang terpilih tidak akan menggunakan pendekatan yang lalu tapi menggunakan pendekatan yang baru yang lebih substansial." Bahkan munculnya suara boikot, mestinya dilihat sebagai sebuah kritik dari warga Papua yang harus disahuti oleh pemerintah Jakarta. Aparat keamanan menegaskan masalah utama di Papua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Itu juga sebuah pilihan bagian dari suara dan menjadi kritikan bagi kedua calon presiden untuk nanti disahuti dengan kerja nyata," tambahnya. Potensi konflik 'lebih kecil' Di balik antusiasme sebagian warga Papua itu, kepolisian menyiapkan langkah-langkah khusus untuk memastikan penyelenggaraan pemungutan suara pilpres aman dari ancaman gangguan keamanan. "Ada beberapa informasi yang kita terima, terutama di daerah perbatasan dengan Papua Nugini, Lanny Jaya, dan Puncak Jaya. Informasi yang kita terima mereka ingin melakukan kegiatan untuk memperlihatkan eksistensinya," jelas Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian. Dan selama sebulan belakangan Kepolisian Daerah Papua sudah melakukan antispasi bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah, antara lain dengan persuasi, penambahan pasukan di beberapa tempat, dan pembentukan tim khsusus yang bisa bergerak cepat jika diperlukan. Adapun jika dilihat dari kemungkinan konflik antar masyarakat, pemiihan presiden dilihat memiliki potensi yang lebih kecil. "Kalau pileg (pemilihan legislatif) itu yang diperebutkan lebih dari 100 kursi dan yang ikut hampir 6.000-an kalau saya tidak salah. Jadi potensi konflik amat tinggi." "Setiap kampung, setiap suku memiliki calon sendiri dan kalau ada dugaan kecurangan dari satu pihak maka sangat mudah pecah menjadi konlfik. Tapi pilpres hanya dua calon, jadi potensi konflik lebih kecil." Sementara dalam pilpres pilihan hanya dua dan selama kampanye tidak terlihat ketegangan antara kedua kubu di Papua walau ada kemungkinan penyelenggaraan yang tidak profesional bisa mendorong segketa hukum. "Logistik tidak sampai, pemungutan suara terhambat, waktu penghitungan suara terjadi kecurangan-kecurangan, jadi potensi gugatan akan tinggi," jelas Tito. Masih ada provokasi Pangdam Mayjen Christian Zebua mengatakan masyarakat Papua membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Panglima Kodam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Christian Zebua, juga mengakui hingga kini masih ada ancaman keamanan di Papua. Dia menambahkan menjelang pemilihan presiden 9 Juli nanti ada kelompok yang melakukan provokasi untuk memboikotnya namun diyakini tidak mendapat tanggapan dari masyarakat "Polanya sama semua dan masyarakat cukup cerdas melihatnya. Masyarakat sekarang ini membutuhkan bagaimana mereka bisa meningkatkan kesejahteraanya." Mayjen Zebua menjelaskan tidak ada penambahan pasukan khusus untuk pengamanan pemilu selain peningkatan konsentrasi di titik-titik tertentu lewat penggeseran pasukan sebagai tindakan preventif. "Kita sekarang ini lebih mengutamakan pencegahan secara profesional dalam upaya melindungi masyarakat jadi sama sekali bukan dengan tindakan represif," tambahnya.