PBB: "Banyak warga Rohingya diperkosa dan dibunuh" di Myanmar
PBB mengecam keras pemerintah Myanmar pimpinan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung Sang Suu Kyi, terkait perlakuannya terhadap penduduk minoritas Rohingya di Myanmar.
Rumah-rumah milik kelompok minoritas Rohingya di Desa Wa Peik, Distrik Maungdaw dibakar pada Oktober 2016. Etnik Rohingya pada umumnya tinggal di Negara Bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Mereka adalah pemeluk agama Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan badan itu menerima laporan setiap hari mengenai dugaan pemerkosaan, pembunuhan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dialami oleh kelompok minoritas Rohingya di Myanmar. Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra'ad al Hussein, mengatakan pendekatan yang ditempuh pemerintah Myanmar kontraproduktif dan bahkan tidak peka. "Penafikan berkali-kali terhadap klaim terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serius, ditambah dengan kegagalan untuk memberikan akses kepada pemantau independen kami ke daerah-daerah yang terdampak paling buruk di Rakhine utara, sangat menusuk perasaan para korban dan pelepasan kewajiban pemerintah berdasarkan undang-undang internasional tentang hak asasi manusia," kata Zeid sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Reuters. "Jika pihak berwenang tidak punya sesuatu yang disembunyikan, lalu mengapa mereka begitu enggan untuk memberikan akses kepada kami? Karena akses terus menerus ditolak, kami hanya dapat mengkhawatirkan terburuk," tambah Zeid dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jenewa pada Jumat (16/12). Para anggota Komisi Penyelidik berbicara dengan warga di Maungdaw tentang dugaan yang dialami etnik Rohingya di sana. Menanggapi kritikan itu, juru bicara Kantor Presiden Myanmar, Zaw Htay, mempertanyakan dasar pernyataan Komisioner HAM PBB Zeid Ra'ad al Hussein. Menurutnya, operasi militer yang dilakukan di Rakhine selama beberapa pekan terakhir sudah jauh berkurang dan tentara tidak masuk ke semua desa yang ditempati warga Rohingya, "jadi, bagaimana terjadi pemerkosaan, pembunuhan setiap hari?" Mengenai akses ke Negara Bagian Rakhine, Zaw Htay menegaskan pemerintah telah memberikan akses kepada dua tim. Pertama adalah tim bentukan pemerintah Myanmar dibawah pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan dan Komisi Penyelidik yang juga ditunjuk oleh pemerintah Myanmar. Keduanya telah merampungkan peninjauan lapangan di Rakhine. Setelah melakukan kunjungan ke Rakhine, Kofi Annan menegaskan bahwa kekerasan terhadap etnik minoritas Rohingya bukan pembunuhan besar-besaran secara berencana atau genosida. Laporan Human Rights Watch baru-baru ini menyebutkan bahwa sejumlah kendaraan militer tampak berada di pos yang letaknya berdekatan dengan rumah-rumah yang dibakar milik kelompok minoritas Rohingya di Rakhine.