Perubahan iklim bisa 'picu kerugian' hingga 13% PDB Indonesia
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) mencatat bahwa jika perubahan iklim tidak dikontrol, maka dapat menimbulkan kerugian hingga 13% dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2100.
Perubahan iklim nyata dampaknya, baik pada cuaca juga pada sektor usaha. Perubahan iklim ditandai dengan anomali iklim dan suhu seperti meningkatnya suhu secara drastis, musim hujan lebih pendek, kekeringan yang menyebabkan penyebaran penyakit. Hal ini tentu saja menyebabkan ancaman kesehatan dan produktivitas. Menurut David Raitzer, ekonom Bank Pembangunan Asia, yang paling terdampak adalah orang-orang yang hidupnya bergantung pada alam, seperti petani atau nelayan. Namun bukan berarti orang-orang yang bekerja di kota tidak berdampak. “Misalnya, jika Anda menghabiskan lebih banyak biaya untuk ‘mendinginkan’ industri, artinya industri akan kurang kompetitif. Infrastruktur perkotaan pun juga akan terdampak akibat iklim yang tidak menentu, lebih banyak hujan, sehingga lebih banyak banjir,” jelas David. “Juga adanya masalah ketersediaan air bersih akibat musim kering berkepanjangan. Juga masalah kualitas udara yang diperburuk musim kering dan kebakaran lahan gambut,“ lanjut David Bank Pembangunan Asia melaporkan bahwa jika perubahan iklim ini tidak segera dikontrol, maka akan menyebabkan kerugian yang setara 13% dengan Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2100 atau 6% PDB pada 2050. Kerugian yang 'sangat besar' Nelayan terpaksa melaut lebih jauh untuk menangkap ikan akibat perubahan iklim. Produk Domestik Bruto pada dasarnya digunakan untuk mengukur besar ekonomi atau kemakmuran suatu negara. PDB juga merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Saat ini saja PDB Indonesia sekitar US$1 triliun, sehingga 13% dari PDB adalah sebesar US$130 miliar atau sekitar Rp1.700 triliun. Jumlah yang sangat besar! Dan jumlah PDB biasanya meningkat setiap tahun. PDB Indonesia dalam empat tahun terakhir bertumbuh sebesar 5% per tahun. Sehingga besar prediksi kerugian perubahan iklim pada 2100 tersebut, dipastikan luar biasa besar. Mungkin sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada 2100 nanti, namun jika disederhanakan, meski tidak terlalu tepat, ekonom Fadhil Hasan berkata bayangkan jika Anda menerima gaji namun dipotong 13%, seperti itulah kira-kira ketika terjadi kontraksi ekonomi. Namun, tidak perlu menunggu hingga 2100. Saat ini saja, para nelayan dan petani sudah mengeluh terjadi pengurangan pendapatan. Dahli Sirait, nelayan asal Tanjung Balai berkata saat ini nelayan harus menangkap ikan lebih jauh dari tempat yang biasa mereka datangi. Hal ini membuat biaya operasional bertambah Deforestasi adalah salah satu penyumbang terbesar emisi gas karbon di Indonesia. “Biasanya kita menggunakan minyak misal 10 liter jadinya 30, 20 (liter). Jadinya dua kali lipatnya. Harusnya kita dua hari jadi tiga hari, empat hari. Tentunya biaya operasionalnya juga bertambah,” keluh Dahli. “Kualitas ikan juga jatuh setelah sekian lama di perjalanan ikannya. Yang baik itu kan ikan, begitu dapat, langsung dikonsumsi. Kalau ikan terlalu lama disimpan kan harganya juga turun karena kualitasnya turun,” tambah Dahli. Tasrip Abubakar, petani padi di Cirebon juga mengeluhkan hal serupa Jadwal tanam dan panen menjadi tak tentu akibat perubahan iklim. “Biaya sangat tinggi termasuk biaya misalnya pemberantasan hama, harganya mahal akhirnya dianggap cukup mahal biaya produksinya. Kalau harga panennya standar HPP (harga pokok penjualan) tentunya petani ini agak pas-pasan, modal dengan hasil produksi,” kata Tasrip. Dua derajat Celsius Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkata, pemerintah berkomitmen untuk berperan aktif mengurangi dampak perubahan iklim. Mereka akan fokus di sektor lahan dan sektor energi karena kedua sektor tersebut adalah penyumbang emisi terbesar di Indonesia “Kalau di sektor kehutanan itu dengan mengurangi deforestasi, mempertahankan hutan yang masih ada, merestorasi yang rusak,” terang Nur. “Energi, kita ada sektor power, kelistrikan. Kemudian sektor transportasi. Ini perlu memadukan kebijakan yang ada di dua kementerian, satunya ESDM dan satunya Perhubungan.” Pemerintah juga mendukung Perjanjian Paris yang mendorong pemerintahan negara-negara mengatur industri di dalam negeri agar temperatur global naik maksimal sebesar 2 derajat Celsius pada 2030. Perjanjian Paris mendorong pemerintahan negara-negara mengatur industri di dalam negeri agar temperatur global naik maksimal sebesar 2 derajat Celsius pada 2030. Dua derajat ini adalah batasan pemanasan global mencapat titik yang berbahaya. David Raitzer mengatakan pemerintah Indonesia perlu untuk berinvestasi di Riset dan Pengembangan untuk energi terbarukan agar dapat mengurangi penggunaan energi, seperti yang ditargetkan pemerintah. Untuk mencapai target dua derajat Celsius, menurut David, pada 2050 dibutuhkan tambahan investasi di sektor energi sebesar US$50 miliar atau sekitar Rp650 triliun per tahun dan nilai ini akan bertambah seiring berjalannya waktu. Namun investasi sebesar ini krusial untuk memastikan Indonesia dapat mengurangi emisi gas karbon seperti yang sudah ditargetkan pemerintah. Betapa pun, mitigasi perubahan iklim bukan semata tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai penduduk dunia juga memiliki peran atas pemanasan global dan oleh karenanya bertanggung jawab mengurangi emisi gas karbon sebagai penyebab utama pemanasan global. Dimulai dari hal-hal yang sederhana yang sudah diketahui umum: menghemat penggunaan energi listrik, bahan bakar, mengurangi konsumsi produk-produk hutan seperti kertas dan kayu potong. Karena pada akhirnya kita juga yang akan merasakan akibatnya.