#TrenSosial: Lima hal tentang demo buruh 1 September
"Demo lagi?" Begitu curahan hati warga kelas menengah di media sosial, menyikapi rencana aksi unjuk rasa buruh pada Selasa (01/09).
"Heran sama tuh orang-orang enggak bosen-bosennya sembari menganggu kepentingan umum bikin jalanan macet total aja," ungkap salah satu pengguna Twitter. Sebelum Anda ikut marah-marah, ada baiknya menyimak lima hal berikut ini untuk mengetahui lebih jauh dan mengantisipasi akibat-akibat langsungnya, khususnya kemacetan besok. 1. Berapa banyak dan di mana saja? Aksi unjuk rasa akan dilakukan di 20 provinsi di Indonesia, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada BBC Indonesia. Khusus di Jabodetabek, dia menargetkan ada sekitar 50.000 orang tetapi hingga Senin (31/08) pukul 15.00 WIB, baru sekitar 30.000 orang yang konfirmasi hadir. "Di Jakarta akan mulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda," kata Said. Namun dalam beberapa aksi unjuk rasa sebelumnya, jumlah pengunjuk rasa bisa jauh lebih sedikit dari jumlah yang diperkirakan atau diklaim sebelumnya. Tak semua serikat buruh hadir. Sebagian kelompok menolak ikut serta karena aksi dinilai tidak murni memperjuangkan nasib buruh dan membawa isu rasisme. "Gerakan ini dimotori oleh serikat pendukung Prabowo, jadi bermuatan politis dan dilakukan untuk popularitas. Lebih dari itu, kami melihat juga ada isu yang kanan sekali, yaitu soal anti pekerja asing," kata Paulus Suryanta Ginting, dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia - organisasi multisektor yang beranggotakan buruh, kaum miskin kota, dan budayawan. 2. Mengapa demo lagi? Isu utama terkait dengan maraknya aksi pemutusan hubungan kerja akibat kelesuan ekonomi yang digambarkan oleh Said Iqbal sebagai "suasana yang mengancam". Namun tak semua setuju. Suryanta mengatakan pemutusan hubungan kerja yang terjadi belum signifikan karena selama ini bisa diselesaikan dengan sistem kontrak atau outsourcing. "Belum seperti yang terjadi ketika krisis 1998," klaimnya. Namun KSPI berargumen bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 100.000 buruh yang di-PHK, termasuk buruh-buruh dari 13 perusahaan padat karya yang tutup (di industri makanan minuman, garmen, dan tekstil), serta sejumlah perusahaan lain yang mengurangi jumlah karyawannya. PHK terjadi terutama di perusahaan padat karya yang bahan bakunya kebanyakan impor. Nilai tukar rupiah yang semakin rendah terhadap dolar menyulitkan pengusaha. Asosiasi Pertekstilan Indonesia dalam sejumlah laporan menyebut ada sekitar 60.000 buruh tekstil yang diberhentikan karena daya beli yang melemah dan ongkos produksi yang naik. Sementara data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah buruh yang diberhentikan pasca-Lebaran mencapai 30.000 orang. "Selain PHK, daya beli juga semakin menurun karena kenaikan bahan bakar minyak. Ini yang semakin memberatkan," sambung Iqbal. 3. Mana saja jalan-jalan yang ditutup? TMC Polda Metro Jaya, Senin (31/08) mengumumkan beberapa pengalihan arus di seputaran Jakarta jika terjadi peningkatan konsentrasi massa. Di antaranya: 4. Apa yang dituntut? Dalam unjuk rasa kali ini, tuntutan utama buruh adalah kenaikan upah sebanyak 22% untuk 2016. Selain itu, mereka juga meminta program bantuan langsung tunai untuk meningkatkan kembali daya beli yang menurun. Pemerintah pun diminta untuk memperketat masuknya tenaga kerja asing - terutama dari Cina - yang walau belum banyak jumlahnya, dirasa mengkhawatirkan. Akan tetapi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam pernyataannya kepada beberapa media menyebut jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tidak signifikan. Pekerja asing di Indonesia, hanya sekitar 70.000 jauh lebih kecil dibandingkan jumlah angkatan kerja lokal sebanyak 129 juta, paparnya kepada Majalah Tempo. "Itukan 0,1% nya saja tidak ada. Jadi jangan taku-takuti orang dengan isu tenaga kerja asing." Jika berlangsung aman, demo buruh tak akan pengaruhi iklim usaha, kata Dita Indah Sari. 5. Apakah ujuk rasa mengganggu iklim investasi? Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, kepada BBC Indonesia mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan buruh tidak akan berdampak negatif terhadap iklim usaha dan masuknya investor di Indonesia -- asalkan berlangsung aman dan tidak anarkis. Terkait dengan penetapan upah, Dita mengatakan akan berupaya untuk "memastikan kenaikan upah tahun depan berada di tahap yang masuk akal," dalam artian terjangkau bagi pengusaha dan berpihak juga pada kepentingan buruh. "Mereka pasti mengerti bahwa dialog antara perusahaan dan pekerja harus kuat," katanya. "Kami ingin serikat pekerja juga menjadi bagian dari solusi, setidaknya memberi masukan-masukan untuk mengatasi masalah."