Konflik Israel-Palestina: Suara warga di Tepi Barat - 'Saya susun 10 bata saja, pasti akan dihancurkan oleh Israel'
Di tengah upaya gencar pemerintah Israel mencaplok sekitar 30% wilayah pendudukan Tepi Barat, wartawan BBC berkunjung ke kawasan-kawasan yang menjadi pusat sengketa.
Keluarga Mohammed Yehya telah menetap di Tepi Barat selama beberapa generasi. BBC menemui warga Palestina yang telah tinggal di Tepi Barat selama beberapa generasi, Mohammed Yehya. Ia menuturkan "cengkeraman" Israel makin lama dirasa makin keras. "Andai saja, saya menyusun 10 batu bata di sini, Israel pasti akan datang dan menghancurkannya," katanya. BBC juga menemui dua anak muda Israel yang mengatakan "Tepi Barat adalah milik Israel", "Bagi orang-orang Yahudi, tanah ini sangat penting, kami tak punya tempat di negara lain untuk bermukim," kata mereka. Berikut kisah perjalanan wartawan BBC, Tom Bateman. Saya meninggalkan Yerusalem melalui jalan utama melewati jalan bebas hambatan yang diberi nama Menachem Begin. Ia dikenal sebagai pemimpin Yahudi militan yang kemudian menjadi perdana menteri Israel ke-6. Menachem Begin juga adalah ikon nasionalisme sayap kanan dan pendiri gerakan yang kemudian menjadi Likud, partai politik yang sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dari jalan ini, saya bisa melihat baliho raksasa berisi foto Presiden Trump dan Netanyahu. Ada kalimat dalam bahasa Ibrani, yang jika diterjemahkan berbunyi: "Katakan tidak ke negara Palestina." Baliho ini dipasang oleh sejumlah wali kota yang memimpin wilayah yang memiliki permukiman Yahudi di Tepi Barat. Tepi Barat adalah satu dari beberapa kawasan yang diduduki Israel. Bagi para wali kota ini, wilayah di Tepi Barat adalah milik mereka. Saya melanjutkan perjalanan, melewati pos pemeriksaan militer dan mengambil satu jalan kecil menuju Tepi Barat. Di Tepi Barat menetap tak kurang dari tiga juta warga Palestina dan hampir setengah juta warga Israel yang tinggal di sejumlah permukiman. Mohammed Yehya mengatakan banyak wilayah pendudukan di Tepi Barat yang dalam praktiknya adalah 'wilayah milik Israel'. Saya menemui Mohammed Yehya, warga Desa Irtas. Dari sini, terlihat di kejauhan rumah-rumah berderet rapi dengan atap berwarna oranye. Semua warga di sini paham, itu adalah rumah yang dibangun Israel bagi para pemukim Yahudi. Saya bertanya ke Yehya tentang pernyataan PM Netanyahu yang ingin mencaplok sekitar 30% wilayah Tepi Barat. Ia menjawab, "Tak ada maknanya sama sekali ... wilayah ini [semuanya] telah dicaplok. Sepenuhnya ada di tangan mereka." Yehya menuturkan keluarganya telah berada di sini selama beberapa generasi. Namun semuanya berubah setelah Israel membangun permukiman Efrat, yang terletak tak jauh dari tanah milik Yehya, pada 1980-an. Sejak itu ia merasakan "cengkeraman" Israel yang makin kuat. "Andai saja, saya menyusun 10 batu bata di sini, pihak berwenang Israel pasti akan datang dan menghancurkannya," kata Yehya. "Israel menguasai tanah-tanah [di sini] dengan alasan ini adalah tanah negara ... dan pemerintah [Israel ingin] membantu para pemukim [Yahudi]," ujar Yehya. Aneksasi sekitar 30% wilayah di Tepi Barat tercantum dalam rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Presiden Trump. Berdasarkan usul ini, unsur negara Palestina di masa depan, antara lain adalah, 70% wilayah Tepi Barat. Usulan lain yang diajukan Trump adalah, pembekuan selama empat tahun semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di luar wilayah-wilayah yang dianeksasi oleh Israel. Saya tanyakan ke Yehya apa pendapatnya tentang usul Trump ini. "Siapa sih Trump itu, sampai ia berani mengajukan usul tersebut? Apa tanah ini milik dia?" kata Yehya. Ia memetik buah persik, membelahnya dan memberikannya ke saya. "Saya bisa memberi buah ini ke Anda, karena buah ini milik saya. Kalau ini bukan milik saya, bagaimana mungkin saya bisa menyerahkannya ke Anda?" Warga Yahudi: 'Mestinya seluruh Tepi Barat diambil Israel' Efrat adalah satu dari sekitar 130 permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Saya melanjutkan perjalanan ke Efrat. Saya melewati dinding, pagar dan pos pemeriksaan. Ini adalah pemisah fisik yang oleh Israel dibangun untuk "melindungi keselatan warga mereka dari serangan bom bunuh diri". Dinding pemisah dibangun antara 2000 hingga 2005. Namun bagi banyak pihak, dinding pemisah semacam ini adalah "alat untuk merampok tanah". Pembangunan permukiman di sini adalah pelanggaran hukum internasional. Dalam hukum ini disebutkan secara jelas, negara yang menduduki satu wilayah secara militer dilarang memindahkan warga mereka ke wilayah yang diduduki tersebut. Israel menyatakan tidak sependapat dengan argumen ini. Bagi mereka, Tepi Barat "bukan wilayah pendudukan" namun "wilayah yang dipersengketakan". Saya memasuki kawasan Efrat setelah mendapat lampu hijau dari penjaga yang dilengkapi senjata api. Jalan-jalan di sini tak terlalu ramai. Di luar satu kafe saya menemui Yedidia Mosawi Sharon Barazani, dua anak muda berusia 20-an tahun. Mosawi mengatakan ia tadinya tinggal di satu permukiman di Hebron, yang terletak di Tepi Barat selatan. Ia mengatakan Tepi Barat sangat penting bagi Israel. Sharon Barazani dan Yedidia Mosawi mengatakan seluruh wilayah Tepi Barat 'mestinya menjadi milik Israel'. Ia mengatakan rencana PM Netanyahu mencapok 30% wilayah Tepi Barat tak cukup. "Mestinya hukum Israel berlaku di semua kawasan [Tepi Barat]. Dalam sejarah, tanah ini milik kami. Bagi orang-orang Yahudi, tanah ini sangat penting, kami tak punya tempat di negara lain untuk bermukim," kata Mosawi. Barazani menambahkan, "Anda tak bisa meminta orang untuk meninggalkan tanah mereka, rumah mereka." Membangun infrastruktur besar-besaran Jembatan ini nantinya akan menghubungkan Yerusalem dengan kawasan-kawasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Selain rumah-rumah bagi warga Yahudi, Israel membangun infrastruktur lain, seperti jembatan besar yang nantinya menghubungkan Yerusalem dengan Efrat dan permukiman-permukiman lain di Tepi Barat selatan. Banyak yang mengatakan, apa yang diusulkan Presiden Trump tak lebih dari "formalisasi realitas di lapangan", bahwa selama 50 tahun ini Israel melaksanakan pembangunan infrastruktur, yang oleh masyarakat internasional dikatakan ilegal. "Inilah kisah Tepi Barat dalam 53 tahun terakhir," kata Dror Etkes, direktur lembaga nonpemerintah di Israel yang memantau pembangunan permukiman bagi warga Yahudi. "Yang dilakukan [Israel] adalah menyita tanah dan memberikannya kepada warga Israel. Itu pertama. Yang kedua, mereka mencegah perluasan komunitas Palestina," kata Etkes. Infrastruktur dibangun 'untuk memudahkan' pengembangan kawasan permukiman Yahudi di masa depan. Etkes mengatakan pembangunan yang dilakukan Israel adalah yang terbesar yang pernah mereka lakukan di Tepi Barat dalam dua dekade terakhir. Mereka membangun jalan, pipa air, sistem penjernihan, dan sistem pembuangan, yang menurut Etkes, membuka pintu lebar-lebar bagi peningkatan jumlah pemukim Israel secara signifikan di masa mendatang. Satu lembaga kajian di Amerika Serikat memperkirakan, aneksasi 30% wilayah Tepi Barat bisa berdampak langsung bagi sekitar 110.000 warga Palestina. 'Kami tak akan menyerah, kami tak ingin jadi pengkhianat' Di beberapa tempat, wilayah Palestina 'tergencet' di antara wilayah-wilayah yang diduduki Israel. Saya melanjutkan perjalanan menuju Ramallah, kota yang menjadi kantor pusat Otorita Palestina. Lembaga ini lahir setelah dicapai Perjanjian Oslo pada 1990-an, salah satu tonggak penting dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan Otorita Palestina tak lagi terikat dengan perjanjian yang telah disepakati dengan Israel dan Amerika. Beberapa pihak khawatir, jika memang ini menjadi kenyataan, akan terjadi kekacauan di Tepi Barat. Di dalam negeri, terjadi persaingan sengit antara kelompok Fatah pimpinan Presiden Abbas dan Hamas, kelompok yang menguasai Jalur Gaza. Di Ramallah, saya menghadiri keterangan pers oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh. "Proses perdamaian telah menemui jalan buntu," kata Shtayyeh. Ia juga mengatakan kepemimpinan Palestina menghadapi ujian besar. Saya tanyakan nasib masa depan Otorita Palestina di masa depan. Ia menjawab, "Ini masalah yang sangat serius. Otorita Palestina bukan hadiah. Ini adalah bentuk mandat dari rakyat Palesrina ... kami tak akan menyerah begitu saja." Proposal Trump adalah "resep bagi kehancuran negara Palestina". "Menyetujui usulan Presiden Trump adalah bentuk pengkhianatan dan kami tak ingin menjadi kumpulan para pengkhianat," kata Shtayyeh.