Insiden selebaran deklarasi kemerdekaan Papua Barat, aktivis KNPB ditangkap
Polres Jayapura, Papua, mengatakan pihaknya menahan delapan orang terkait dengan selebaran "Panitia Persiapan Kemerdekaan West Papua" yang rencananya akan dilakukan Kamis besok (05/04).
Beberapa orang yang ditangkap kemudian dibawa ke Polres Jayapura. Namun kelompok yang mendukung pemisahan diri Papua dari wilayah Indonesia itu menolak dikaitkan dengan rencana deklarasi dan mengklaim jumlah orang yang diamankan polisi jauh lebih banyak dibanding versi kepolisian. Bermula dari peredaran selebaran di Jayapura tentang rencana deklarasi panitia persiapan kemerdekaan Republik Papua Barat, jajaran kepolisian Jayapura menyisir asrama Universitas Cendrawasih, lokasi dimana sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berada pada Rabu (04/04) pagi. Pasalnya, selebaran tersebut diatasnamakan kelompok yang mendukung aspirasi Papua memisahkan diri dari Indonesia. Ketua Umum KNPB Victor Yeimo mengungkapkan imbas dari penangkapan yang disertai perusakan itu, 44 orang mahasiswa dan anggota KNPB diamankan di Polres Jayapura. "Polisi dengan gabungan begitu masuk langsung melakukan penangkapan dan pengrusakan di kantor Komite Nasional Papua Barat. Sekjen kami, Ones Suhuniap ditangkap bersama dengan beberapa anggota," ujar Victor kepada BBC Indonesia, Rabu (04/04). "Lalu mahasiswa yang lain juga ikut ditangkap di situ. Jadi ada sekitar 44 orang yang ditangkap," ujarnya kemudian. Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas membenarkan penangkapan tersebut dengan total orang diamankan sejumlah 45 orang. Namun dari jumlah tersebut, hanya delapan orang yang diamankan dari sekretariat KNPB, sementara sisanya ditangkap lantaran dugaan tindak pidana pencurian motor (curanmor). Kebetulan penangkapan berada di lokasi yang sama, di rusunawa Universitas Cendrawasih. "Agendanya berbeda, pertama kami menghimbau kegiatan persiapan deklarasi karena tidak ada pemberitahuan dan izin dari kepolisian, kemudian kita juga melakukan kegiatan terpisah untuk pengembangan kasus curanmor yang cukup banyak," jelas Gustav. Aparat berjaga di depan rusunawa Universitas Cendrawasih saat penyisiran. 'Pengrusakan' Gustav menjelaskan ketika aparat keamanan melakukan penyisiran tindak pidana curanmor, pihaknya mendapati lima orang di salah satu unit rusun yang menurutnya, hendak menghadiri deklarasi persiapan kemerdekaan. "Kami temukan menemukan mereka di salah satu unit yang menjadi sekretariat KNPB, hingga kita melakukan penyitaaan berupa bendera bintang kejora, atribut-atribut lain dan kita membawa tiga orang itu beserta tiga orang yang berada di sekretariat," jelas Gustav. Menurut Victor, selain melakukan penangkapan, aparat juga melakukan pengrusakan. Akibatnya, pintu sekretariat KNPB hancur, barang-barang rusak dan beberapa komputer dibawa ke kantor polisi. "Lalu kamar diobrak-abrik," jelas Victor. Pintu di sekretariat KNPB yang dilaporkan dirusak aparat. Ketua Umum KNPB Victor Yeimo menolak kelompoknya dikaitkan dengan selebaran yang mengatasnamakan KNPB yang beredar di Jayapura tentang adanya deklarasi "Panitia Persiapan Kemerdekaan West Papua" yang disebutkan akan digelar Kamis (05/04) di Kamowker Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, dalam beberapa hari terakhir. "Kami tidak bertanggung jawab terhadap surat edaran itu, tapi polisi tidak tahu alasan apa langsung menangkap dan merusak hari ini," jelas Victor. KNPB yang dituding sebagai pihak di balik pembentukan panitia deklarasi itu lalu menggelar jumpa pers yang intinya membantah organisasi itu dikaitkan dalam deklarasi tersebut. Selebaran yang disebut menjadi penyebab penangkapan 44 anggota KNPB dan mahasiswa Universitas Cendrawasih. Bantahan itu disampaikan Sekretaris KNPB, Ones Suhuniap secara langsung. "Imbauan atau selebaran yang tersebar di media sosial dan masyarakat itu bukan resmi dari KNPB pusat" kata Ones kepada sejumlah wartawan. Ones menyatakan organisasinya belum membentuk persiapan panitia deklarasi. Ia pula menyebutkan kelompok yang menamakan diri panitia persiapan negara Republik Papua Barat bukan bagian dari organisasi yang ia pimpin. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa KNPB tidak bertanggung jawab apabila ada korban dalam kegiatan tersebut. "Kami sampaikan kepada rakyat Papua bahwa surat atau himbauan tentang deklarasi tersebut bukan dikeluarkan oleh KNPB," ujarnya.