Kewajiban berjilbab bagi siswi non-Muslim di sekolah negeri 'bukan hanya di Banyuwangi'
Aturan penggunaan jilbab bagi seorang siswa non-Muslim yang akan mendaftar di sebuah SMP negeri di Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat kecaman keras. Meski begitu, seorang pengamat menyatakan bahwa aturan seperti ini tak hanya ditemukan di satu tempat saja seperti Banyuwangi.
Pengamat menilai aturan yang mewajibkan siswi non-Muslim di Banyuwangi untuk mengenakan jilbab melanggar tiga aturan. Pengamat pendidikan dan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengatakan bahwa aturan serupa juga ditemukan juga di Sumatera Barat dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Namun di sisi lain, menurutnya, ada juga aturan yang melarang siswi untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri seperti yang dilaporkan terjadi di Bali pada 2014 lalu. Retno menegaskan keduanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. "Untuk yang di Banyuwangi, setidaknya ada tiga aturan yang dilanggar, yang pertama Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia, dan yang ketiga Undang-undang Sisdiknas. Sekolah negeri ini bagaimanapun kebijakannya harus menghargai perbedaan," katanya. Retno menilai bahwa seharusnya bisa dilakukan penindakan terhadap sekolah di Banyuwangi yang memberlakukan aturan yang disebut merupakan inisiatif kepala sekolah. Sebelumnya, NWA, seorang pelajar perempuan calon murid SMP 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi memilih untuk menarik berkas pendaftarannya karena merasa ada diskriminasi setelah awalnya dia sempat ditolak masuk di sekolah tersebut atas alasan non-Muslim. Minta surat Oleh sekolah, NWA kemudian dibolehkan masuk sekolah, namun dengan syarat mengenakan jilbab dan mengikuti pelajaran agama Islam, seperti kata orang tuanya, Timotius Purno Ribowo. Namun menurut Purno, apa yang terjadi pada anaknya pernah terjadi juga pada calon murid lainnya. "Memang ada (murid lain), tapi selama ini mereka ikut saja, nggak berani teriak, cuma mencabut berkas saja. Tapi kalau saya, saya berhak minta kejelasan. Kami sudah menantang mereka, bisa tidak membuat surat pernyataan bahwa sekolah tidak menerima siswa non-Muslim? Mereka alasannya banyak, 'oh kepala sekolahnya tidak ada'," kata Purno. Pemakaian jilbab semakin banyak diterapkan di sekolah-sekolah negeri. Setelah melaporkan kasus tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, menurut Purno, sekolah memperbolehkan NWA masuk dengan syarat mengenakan jilbab dan mengikuti pelajaran agama Islam. "'Kalau memang pak mau dengan aturan kami, ya anaknya silakan masukkan, kalau tidak ya terserah', bilang begitu," kata Purno. BBC Indonesia sudah berusaha menghubungi kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi serta pihak SMP 3 Genteng, namun tidak mendapat tanggapan. Kepada wartawan, dan melalui vlognya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sudah meminta agar aturan sekolah tersebut dicabut. "Ini tidak boleh terjadi dan kita sudah berikan teguran keras lewat kepala Diknas bahwa aturan sekolah yang mendiskriminasi siswa tidak boleh, semua aturan harus memberikan ruang yang sama walaupun ada perbedaan suku, agama," kata Azwar. Larangan terhadap sekolah negeri untuk mewajibkan para siswi mengenakan jilbab pernah diberlakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama setahun lalu, karena dia menilai 'kerap ada pemaksaan' menggunakan kerudung di sekolah. Namun kebijakan Gubernur Ahok saat itu juga menuai kontroversi.