Mengapa ada 'perburuan' medsos terkait Rizieq Shihab?
Pegiat media Islam menyebut perburuan pengguna medsos yang dituding 'menghina ulama' hanya membantu polisi yang 'sibuk,' sementara pegiat kebebasan menganggapnya keliru dan mengeluh bahwa polisi tak tegas pada aksi main hakim sendiri.
Jubir polisi Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya mengutamakan penengahan terkait sweeping pengguna medsos, kendati tegas terhadap sweeping Ramadan. "Saya yakin memang harus dilakukan. Karena menyebarkan info yang memfitnah itu kan tidak boleh," kata Sudadi Sugi Warowiyono, pemimpin redaksi Suara Islam. "Tetapi ternyata polisi mungkin kewalahan untuk mengatasi hal itu. Akhirnya kaum Muslimin berupaya melakukannya sendiri," katanya. Sementara pegiat kebebasan sipil, Damar Juniarto, menyebut polisi lambat dan tidak tegas, sehingga "kalangan intoleran leluasa melakukan aksi mereka terhadap para pengguna media sosial yang mengunggah sikap tak simpati pada Rizieq Shihab." Adapun kepolisian hanya menyerukan pihak yang merasa terancam agar melapor. Kasus persekusi terhadap dokter Fiera Lovita di Solok, Sumbar, membuat polisi dan berbagai pihak akhirnya menyoroti aksi bebrapa kalangan terhadap kalangan yang kritis terhadap pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Dokter Fiera Lovita mengungkapkan bahwa ia merasa terancam setelah didatangi banyak orang terkait unggahannya di media sosial. Lalu terungkaplah berbagai kasus sejenis di berbagai tempat. Bahkan terungkap adanya sebuah laman di Facebook yang berjudul Database Buronan Umat Islam, yang memuat sejumlah nama pengguna medos lengkap dengan postingnya, dan seruan penuh hasutan untuk 'bertindak.' Akun ini kemudian dihapus pihak Facebook, Minggu (28/05) malam, setelah mendapat laporan masyarakat. Namun pemunculannya menandai keresahan tentang 'ancaman' dari antara lain kelompok yang menamakan diri Muslim Cyber Army. Kelompok ini memburu para pengguna media sosial yang memposting ucapan yang nadanya mereka anggap 'tidak simpatik, atau mempertanyakan, mengecam, meledek, atau mengolok-olok, menghina dan memfitnah,' terkait pendiri FPI, Rizieq Shihab. Akun ini dihapus Facebook, setelah mendapat laporan masyarakat. Dan memang, terjadi sejumlah penggerebekan terhadap para pemilik akun. Yang menyita perhatian nasional adalah yang terjadi pada dokter Fiera Lovita itu. Juru bicara Polri Irjen Setyo Wasisto, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Minggu mengaku, keadaan di Solok terkait dokter Fiera sudah diatasi, sementara kasus-kasus lain masih diselidiki. Puluhan kasus Setidaknya terdapat 46 orang pengguna media sosial yang dipersekusi, kata Damar Juniarto, koordinator regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sebuah jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara. "Ini mulai berlangsung sejak 27 Januari, bersamaan persidangan terhadap Ahok, dan makin masif sesudah putusan hakim yang menyatakan Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama," kata Damar. Afi Nihaya Faradisa, gadis muda yang juga mendapat ancaman akibat unggahan yang tak terkait Rizieq Shihab, melainkan sikap keagamaan yang toleran. Mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara terkait pidatonya di Kepulauan Seribu, September 2016, menyusul berbagai gelombang demonstrasi massa yang terutama ditokohi pemimpin FPI yang sejak awal menentangnya, Rizieq Shihab. Rizieq Shihab sendiri kini berada di Arab Saudi, menolak memenuhi panggilan polisi untuk kasus chatting dengan Firza Hussein. Sejak itu sejumlah pengguna media sosial mempermasalahkan Rizieq Shihab yang mangkir dari panggilan proses hukum, padahal dulu ia giat menuntut penegakkan hukum atas kasus Ahok. Merekalah yang jadi korban persekusi, yang oleh SAFEnet disebut sebagai 'Efek Ahok,' Surat pernyataan maaf, kata Safenet, dibuat dalam tekanan. Damar Juniarto menyebut, semua itu merupakjan aksi main hakim sendiri yang tak ditindaktegas oleh polisi. Sebaliknya, Sudadi Sugi Warowiyono, pemimpin redaksi Suara Islam menyebut, persekusi itu justru merupakan hal yang bagus. Menurutnya akun-akun itu melakukan 'fitnah,' khususnya terhadap Rizieq Shihab. "Ini kan era digital, dan kebetulan kaum Muslimin tidak bodoh-bodoh amat," kata Sudadi, kendati sebagian yang disasar dalam perburuan itu, sebagaimana adalah juga kaum Muslimin juga -dokter Fiera Lovita, adalah seorang Muslimat berjilbab. Persekusi mulai berlangsung sejak 27 Januari 2017, dan memuncak setelah vonis terhadap Gubernur Jakarta waktu itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sudadi membantah bahwa ini merupakan langkah main hakim sendiri. Memang ada penggerebekan, katanya. "Tapi penggerebekan itu sesudah pertama-tama dicari tahu orangnya, lalu dibawa ke polisi," tambahnya. "Sebenarnya pemerintah dan kita semua harus berterima kasih karena ada persekusi itu. Karena di situlah peran masyarakat ... untuk membantu aparat. Kecuali kalau mereka dieksekusi, baru salah." Salah satu unggahan media sosial yang merujuk Rizieq Shihab yang berada di Arab Saudi dan tak memenuhi panggilan polisi. Damar Juniarto dari SAFEnet mengakui, persekusi berbeda dengan eksekusi. Betapa pun, katanya, "Warga tetap tak bisa melakukan persekusi. Apalagi banyak korban diteror dengan telepon, diancam pembunuhan. Didatangi oleh puluhan orang." "Dalam kasus dokter Fiera, ia didatangi puluihan orang yang didampingi polisi. Dia sendirian. Ketika menandatangani permintaan maaf pun, dia jelas dalam tekanan," kata Damar. Lapor jika merasa terancam Namun sejauh ini polisi belum mengambil tindakan hukum. Jubir polisi, Irjen Setyo Wasisto berkilah, kasus dokter Fiera sudah ditangani polisi. Dan yang lainnya, "kalau ada yang merasa terancam, segera lapor ke kantor polisi terdekat," katanya enteng. Ditanya mengapa polisi tak mengambil tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok massa itu, Setyo Wasisto menjawab, bahwa kasus-kasus terkait penggunaan UU ITE, begitu banyak. "Karenanya polisi menggunakan diskresi, untuk mengusahakan rekonsiliasi. Jika tetap tak bisa diselesaikan, baru diambil tindakan," katanya. "Jika semua kasus diambil tindakan, bisa penuh LAPAS di seluruh Indonesia." Rizzieq Shihab memimpin gelombang massa menuntut proses hukum dan pemidanaan Ahok, namun dikritik karena tak memenuhi panggilan polisi terkait proses hukumnya sendiri. Hal ini dipertanyakan Damar Juniarto dari Safenet. "Kalau polisi bisa tegas terhadap sweeping ormas terkait bulan Ramadan, dengan dasar bahwa yang punya kewenangan penertiban itu adalah polisi, mengapa yang ini tidak?" tanya Damar. "Ini sweeping yang lain: sweeping terhadap pengguna media sosial yang hak berpendapatnya seharusnya dilindungi polisi." "Seharusnya polisi menyatakan, bahwa perburuan terhadap pengguna media sosial ini ilegal, perbuatan melanggar hukum, dan pelanggarnya akan ditindak," tandas Damar.