Pencalonan kembali Setya Novanto sebagai ketua DPR ‘cacat etis’
Melalui keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat pada 21 November lalu, Partai Golkar berusaha menempatkan kembali Setya Novanto sebagai ketua DPR, walau yang bersangkutan pernah mengundurkan diri dari posisi tersebut Desember tahun lalu akibat kasus 'papa minta saham'.
Setya Novanto diduga pernah meminta saham PT Freeport Indonesia sebesar 20%. Kasus itu menyoroti pertemuan Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin. Dalam pertemuan itu Setya diduga meminta saham PTFI sebesar 20% yang disebutkan untuk dibagikan kepada Presiden Joko Widodo 11% dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9%. Riawan Tjandra, dosen bidang tata negara di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, menilai pencalonan kembali Setya Novanto sebagai ketua DPR sebagai 'cacat etis'. "Dari segi etika ketatanegaraan, itu tidak santun. Setya Novanto kan pernah mengundurkan diri sebagai ketua DPR karena ada krisis etika dan krisis hukum dalam konteks kasus 'papa minta saham'. Cacat etis kalau nanti terjadi pergantian pimpinan DPR hanya atas alasan kehendak politik, bukan kepentingan rakyat," kata Riawan. 'Sudah sepatutnya' Setya Novanto jadi ketua DPR Akan tetapi, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Dave Laksono, kembalinya Setya Novanto sebagai ketua DPR sudah sepatutnya bila merujuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 7 September 2016 mengabulkan sebagian permohonan uji materi Setya Novanto terhadap Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam putusan itu, MK menyatakan penyadapan terhadap Setya Novanto yang dilakukan Presdir PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin, dalam kasus "Papa Minta Saham", dinyatakan ilegal karena atas inisiatif sendiri dan bukan atas permintaan aparat penegak hukum. Penyadapan itu dinilai melanggar privasi seperti tercantum dalam pasal 28 F UUD 1945. Presiden Jokowi meminta Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR untuk melihat fakta terkait kasus 'papa minta saham'. Namun, MKD tak mengeluarkan putusan lantaran Setya Novanto telanjur mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Belakangan, MKD memulihkan nama baik Setya Novanto. Pengusutan Kejaksaan Agung soal kasus itu juga tak dilanjutkan. Putusan tersebut kemudian dipakai Setya Novanto untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR. Akhirnya, dalam rapat pleno atas upaya PK Setya Novanto, pada 27 September 2016, MKD DPR memulihkan nama baik Setya Novanto. "Dengan putusan MK yang menyatakan bahwa penyadapan itu tidak sah, MKD juga sudah menyatakan dia tidak bersalah, sudah sepatutnya dia (Setya Novanto) dikembalikan dan direhabilitasi sebagai ketua DPR," kata Dave Laksono. Meski demikian, menurut Riawan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehomatan Dewan di DPR sama sekali tidak menyentuh substansi mengenai dugaan bahwa Setya Novanto meminta saham PT Freeport Indonesia. "Tidak pernah disinggung apakah ada pelanggaran hukum, ada dugaan pemerasan waktu itu," ujarnya. Saat kasus 'papa minta saham' disidangkan di Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR, Presiden Jokowi meminta MKD melihat fakta. Namun, MKD tak mengeluarkan putusan lantaran Setya Novanto telanjur mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Pengusutan Kejaksaan Agung soal kasus itu juga tak dilanjutkan. Merangkap jabatan Keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar mengenai penempatan kembali Setya Novanto sebagai ketua DPR ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat resmi kepada lima pimpinan DPR RI pada 23 November. Namun, upaya tersebut dikritik Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tanjung, dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie. "Dua jabatan yang strategis ini, yang memerlukan waktu yang begitu besar dari pejabatnya, saya kira sebaiknya tidak dirangkap," kata Aburizal. Meski demikian, Aburizal menambahkan, tanggung jawab diserahkan Setya Novanto. "Karena Partai Golkar mengharapkan kemenangan pada (pemilihan umum) 2019," kata Aburizal. Langkah sahih dan dibenarkan Riawan Tjandra, dosen bidang tata negara di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, menyatakan bahwa pergantian figur ketua DPR untuk kedua kalinya dalam setahun terakhir adalah langkah sahih dan dibenarkan melalui Peraturan Tata Tertib DPR. "Dari segi politik ketatanegaraan, memang untuk bisa duduk di posisi-posisi DPR diperlukan perhitungan kekuatan pendukung. Ketika ada sokongan dari cabang Partai Golkar se-Indonesia dan ada restu dari partai-partai lain untuk menempatkan dia (Setya Novanto) sebagai ketua DPR ya itu sah-sah saja," kata Riawan. Berdasarkan peraturan tata tertib DPR, pimpinan DPR dapat diberhentikan karena diusulkan partai politiknya dengan mengajukan usul secara tertulis kepada pimpinan DPR. Keputusan pemberhentian kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna melalui pemungutan suara. Walau begitu, Riawan menilai tiada alasan bagi Partai Golkar untuk menggantikan Ade Komaruddin dengan Setya Novanto sebagai ketua DPR. "Itu murni aspek politik, administrasi pun tidak," kata Riawan.