Bendera Aceh dianggap tidak cerminkan pluralitas
Sikap Pemerintah Aceh yang bersikukuh mempertahankan keberadaan bendera Aceh, yang identik dengan bendera GAM, dikritik seorang pegiat HAM, karena dianggap mengabaikan keanekaragaman politik dan budaya di Aceh.
Bendera Partai Aceh yang berkibar pada saat Pilkada 2009 silam. "Jadi, ini seolah-seolah produk tirani mayoritas, tidak mempertimbangkan keanekaragaman etnis dan aspirasi politik di Aceh," kata anggota Komnas HAM Otto Nur Abdullah, saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Rabu (27/03) sore. Karena itu, Otto menyarankan agar bendera Aceh direvisi, sehingga bendera yang baru nanti dapat menimbulkan persatuan di wilayah Aceh secara keseluruhan. "Dan, bukan kemenangan satu golongan politik saja," kata Otto, yang sebelumnya dikenal pula sebagai pegiat HAM dan intelektual asal Aceh. Sejauh ini, Pemerintah Aceh -- didominasi elit Partai Aceh, yang merupakan pemenang dalam Pilkada terakhir -- menyatakan keberadaan bendera Aceh, yang baru disahkan, tidak bertentangan dengan hukum. Wakil Sekjen Partai Aceh Darmawati sebelumnya mengakui bendera Aceh itu mirip dengan bendera GAM, namun menurutnya ini tidak bertentangan dengan hukum, karena sudah diatur dalam kesepakatan damai RI-GAM di Helsinki, Finlandia, 2005 silam. Meskipun demikian, menurut Darmawati, ini tidak berarti bahwa pihaknya hendak menghidupkan lagi ide separatisme. "Karena kita semua sudah membuat komitmen dan kesepakatan bahwa tidak ada lagi unsur separatisme," tandas Darmawati, seraya meminta pemerintah pusat tidak mengkhawatirkan keberadaan bendera tersebut Penyelesaian kompromi Pernyataan Darmawati ini menanggapi pernyataan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek yang menyatakan, sesuai PP no 77 tahun 2007 tentang lambang daerah, logo atau bendera daerah tidak boleh menyerupai lambang separatis. Presiden, menurut Reydonnyzar, berhak membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan diatasnya. Partai Aceh, yang merupakan penjelmahan GAM, menguasai pemerintahan Aceh, setelah menang dalam Pilkada terakhir. Kemendagri sendiri berencana mengkaji keputusan Pemerintah Aceh tersebut setidaknya tujuh hari setelah peraturan itu dimasukkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh. Tetapi, sikap Partai Aceh yang bersikukuh mempertahankan bendera Aceh dipertanyakan oleh Otto Nur Abdullah. "Persoalan dalam hal konflik yang sifatnya bersenjata atau fisik, memang selesai, tapi persoalan dengan hal-hal simbolik, 'kan belum selesai," kata Otto. Hal ini, menurutnya, terbukti masih adanya penolakan sebagian warga Aceh, utamanya dari etnis Gayo Alas, melalui unjuk rasa menolak keberadaan bendera dan logo Pemerintah Aceh. Menurutnya, bendera Aceh saat ini lebih mencerminkan aspirasi politik kalangan GAM yang sekarang ada di dalam partai Aceh. "Dan ingin mengabaikan simbol-simbol yang berbasis etnis yang ada di Aceh, seperti simbol budaya etnis Melayu Tamiang, etnis Gayo Alas, etnis Singkil, etnis Sinabang," jelasnya. Otto kemudian mengusulkan agar persoalan bendera Aceh ini harus diselesaikan secara kompromi. "Harus ada kompromi bahwa bendera itu menjadi simbol kesatuan Aceh, yang terdiri banyak etnis, bahasa, latar belakang sejarah. Itu harus tertampung dalam bendera itu," papar pendiri LSM Cordova, yang dulu sering mengkritisi aksi kekerasan yang dilakukan TNI ketika Aceh diberlakukan operasi militer. "Kalau gagasan saya ini bisa ditampung dalam bendera itu, saya kira pemerintah pusat juga akan selesai dalam melihat bendera ini," kata Otto.