Kebakaran pabrik kembang api Kosambi 'fenomena gunung es lemahnya pengawasan'
Kebakaran di pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten, yang menewaskan 48 pekerja dan melukai 45 pekerja lain dinilai sebagai 'fenomena gunung es' yang mencerminkan buruknya pengawasan ketenagakerjaan.
Petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol tembok untuk menyelamatkan korban kebakaran. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi urusan ketenagakerjaan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan pejabat perwakilan Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang di DPR, pada Selasa (31/10). Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker), Marulidan Hasoloam, mengakui minimnya jumlah pengawas menjadi kendala kementerian untuk mengawasi keselamatan ketenagakerjaan. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi, saat ini terdapat 14.327 perusahaan di provinsi Banten. Dari jumlah tersebut, 6.237 perusahaan berada di Kabupaten Tangerang. Terkait pengawasan, lanjut Hamidi, saat ini Provinsi Banten hanya memiliki 71 pengawas ketenagakerjaan. "Dibanding jumlah perusahaan yang ada saat ini sebanyak 14.327, idealnya ada 247 orang (pengawas), kalau kita bicara ideal," ujar Al Hamidi. Namun, para anggota Komisi IX DPR menegaskan bahwa keterbatasan pengawas semestinya bukan menjadi suatu alasan. Apalagi, lokasi kebakaran hanya sekitar 50 kilometer dari ibu kota negara. Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, mengatakan berdasar laporan di lapangan, pengawas ketenagakerjaan umumnya hanya datang ke ruang manajemen perusahaan, tanpa berkeliling untuk memonitor lokasi perusahaan. Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, 'mengendus malfungsi' proses pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia "Artinya, pengawas ketenagakerjaan datang, untuk tidak melakukan kunjungan untuk melihat safety ada atau tidak, sehingga itu yang perlu kita pantau, jangan hanya datang ke ruang manajemen setelah itu seolah-olah bisa melapor kepada bupati bahwa sudah selesai masalahnya," kata dia. Ia juga menyoroti belum terjadinya korelasi antara pembinaan dan pengawasan tenaga kerja di pabrik tersebut. Meski izinnya lengkap, namun tidak ada yang mengecek bahan yang tersedia di sana sehingga terjadi insiden kebakaran besar tersebut. "Kita tanya peran daerah. Seolah saling melempar tanggung jawab," kata dia. Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut lantaran tidak ada fungsi kontrol dari pengawas tenaga kerja. Serikat pekerja mencurigai pemerintah atau pihak berwenang tidak memperhatikan kondisi kerja di dalam pabrik. "Seharusnya dia mendatangi setiap perusahaan, dia mempunyai data setiap perusahaan, untuk adanya jaminan kepastian hak-hak normatif buruh itu dipenuhi oleh perusahaan,' kata dia. Apa lagi, yang terjadi di Kosambi bukan yang pertama kali. Dua tahun lalu, PT. Mandom, Bekasi, mengalami ledakan dan memakan korban. Perusahaan yang memproduksi kosmetik PIXY itu menyebabkan 28 buruh tewas. Sebelumnya, di Karawang juga terjadi ledakan yang juga menyebabkan korban jiwa. Perusahaan 'nakal' Bupati Tanggerang, Ahmed Zaki Iskandar, menjelaskan izin pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses terdaftar sejak 2015 dan baru mendapat izin usaha industri pada tahun ini. Menurutnya, perusahaan ini 'nakal' lantaran melanggar soal aturan pelaporan jumlah pekerja. Ketika pertama kali melapor, perusahaan ini hanya memiliki 10 pekerja yang kemudian meningkat menjadi 35 orang menjelang proses produksi. Polisi menyatakan jumlah korban meninggal mencapai 48 jiwa -tiga di antaranya dipastikan anak-anak- dan hampir semua jenazah berada dalam kondisi hangus terbakar. Namun pada saat kebakaran terjadi, terdapat 103 buruh yang bekerja pada saat itu, 48 di antaranya meninggal dan kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. "Memang masifnya itu produksi dimulai bulan September dan kemungkinan di awal oktober baru mulai produksi. Ada indikasi penipuan dari proses perizinan sampai produksi," ujarnya. Selain memperkerjakan buruh anak, perusahaan ini juga memberi upah para pegawainya dibawah upah minimum regional dan dari 103 pekerja, hanya 27 pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan perusahaan, Zaki berencana untuk mencabut izin perusahaan tersebut. Ia pula menambahkan, akan memindahkan SMP Negeri Kosambi yang berada di lokasi kejadian yang saat ini menjadi kawasan pergudangan. Peta lokasi kebakaran pabrik kembang api Kosambi. Terkait perekrutan tenaga kerja, Al Hamidi menilai hal ini merupakan salah satu kelemahan dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak mewajibkan perusahaan untuk melapor jika perusahaan tersebut membuka lowongan. "Oleh karena itu pemerintah daerah sudah membuat peraturan daerah yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan jika membuka rekruitmen pekerja. Jadi ini wajib, bilamana tidak dilaporkan akan dikenai sanksi,' jelasnya. Tiga bulan sekali K3 diawasi Supaya tidak terulang, Ketua Komisi IX Dede Yusuf mendesak pemerintah untuk membuat rencana aksi dengan menyeleksi kembali seluruh industri yang memilki risiko tinggi dan memperketat pengawasan. PT Panca Buana Cahaya Sukses memproduksi kembang api kawat sejak dua bulan lalu. Dede menuturkan, pihaknya masih dapat laporan dari serikat pekerja bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan limbah medis dan limbah batubara, namun pengerjaannya tidak menggunakan sarung tangan. "Dan ketika dilaporkan ke pengawas ketenagakerjaan, tidak mendapat tanggapan." Kedua, ia mengusulkan khusus untuk izin industri yang berkaitan dengan mesiu, petasan atau bahan yang mudah meledak, ini ditinjau ulang. "Artinya, dipantau kembali apakah izin mereka sudah lengkap dengan pengawasannya.Khusus bahan yang mudah meledak ini dipantau terus," Lokasi pabrik kembang api yang dekat dengan sekolah dan permukiman penduduk dipertanyakan anggota DPR. Ia merekomendasikan ke pemerintah untuk peninjauan ulang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) setiap tiga bulan di daerah-daerah. Untuk memastikan perushaaan tersebut menjamin keselamatan kerja, seperti jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran ringan. "Ada penilaian rutin secara berkala dilakukan di semua industri." Di sisi lain, UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dinilai sudah kadaluarsa lantaran dalam UU tersebut sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar K3 sangat ringan, denda cuma Rp 100 ribu dan ancaman penjara 3 bulan. "UU Nomor 1 tahun 1970 harus diubah dan akan jadi agenda berikutnya, cetusnya. Sementara itu, Marulian menegaskan pihaknya saat ini sedang melakukan upaya-upaya, khususnya berkaitan dengan kasus ini. "Terkait dengan anak memang ada aturan-aturannya, kami akan terus berkoordinasi dengan dinas. Terkait dnegan upah minimum kita juga akan berkoordinasi," kata dia.