AS syaratkan Hamas letakkan senjata untuk masuk pemerintah Palestina
Amerika Serikat mengatakan kelompok militan Hamas harus meletakkan senjata jika ingin berperan serta dalam pemerintahan Palestina yang baru.
Gaza, yang dikuasai Hamas, menjadi tempat bagi sayap militernya, Brigade Ezzedine al-Qassam, untuk menyerang Israel. Pernyataan Jason Greenblatt itu -staf khusus Presiden Donald Trump untuk perundingan internasional- disampaikan sepekan setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian faksi Palestina yang selama ini bertikai, Fatah dan Hamas. Berdasarkan kesepakatan yang ditandangani di Kairo, Hamas akan menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintah bersatu Otorita Palestina, yang didominasi Fatah dan bermarkas di Tepi Barat. Namun Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa menggolongkan Hamas -yang dalam anggaran dasarnya menyebut salah sau tujuan mereka adalah menghancurkan Israel- sebagai organisasi teroris. "Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas dan jelas berkomitmen pada jalan nonkekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya antar pihak-pihak -termasuk melucuti teroris- dan berkomitmen pada perundingan damai," kata Greenblatt dalam pernyataannya. Greenblatt beberapa kali berkunjung ke kawasan itu dalam upaya untuk menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina yang terhenti. __________________________________________________________________ Hamas, penguasa Gaza Hamas menguasai Gaza sejak tahun 2007 setelah menang dalam pemilihan umum di wilayah itu setahun sebelumnya. Kelompok militan Hamas -pecahan Ihkwanul Muslimin, yang sudah dilarang di negara asalnya, Mesir - menguasai Gaza tahun 2007 setelah merebut kemenangan dalam pemilihan umum di wilayah itu setahun sebelumnya. Berbeda dengan Fatah -yang memerintah di Tepi Barat- kelompok ini tidak mengakui negara Israel dan secara terbuka menyatakan tujuan untuk menghancurkan Israel. Dan Gaza memang menjadi tempat bagi para militan untuk melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Dengan tercapainya kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas-Fatah, Kamis (12/10), maka Hamas antara lain akan menyerahkan Gaza kepada Otoritas Palestina pada tanggal 1 Desember mendatang. Sementara perundingan untuk membahas pemerintah bersatu Palestina rencananya akan dimulai dalam pertemuan semua faksi Palestina pada 21 November mendatang. Namun masih ada masalah tentang masa depan 25.000 anggota sayap militer Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, yang sampai saat ini menghambat pengakuan atas Hamas sebagai kekuatan politik dalam perundingan Israel-Palestina. __________________________________________________________________ Selain blokade Israel, Gaza juga menghadapi blokade dari Mesir, dengan pengawalan atas pintu perlintasan Rafah. Persyaratan yang disampaikan Greenblatt itu pada prinsipnya sejalan dengan yang sudah ditetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan Timur Tengah: Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB. "Jika Hamas ingin punya peran dalam pemeritahan Palestina, harus menerima persyaratan dasar itu," tambah Greenblatt. Namun pejabat senior Hamas, Bassem Naim, mengecam pernyataan Greenblatt dengan menyebutnya sebagai campur tangan atas urusan Palestina. "Hal itu merupakan campur tangan mencolok dalam urusan Palestina karena merupakan hak rakyat kami untuk memilih pemerintahnya berdasarkan kepentingan strategis utamanya," tegas Naim kepada kantor berita AFP. Dia juga menuduh Amerika Serikat mengambil posisi sebagaimana pemerintah Israel pimpinan Benjamin Netanyahu. PM Netanyahu brulang kali mengatakan tidak akan berunding dengan pemerintah bersatu Palestina yang melibatkan Hamas kecuali kelompok itu meletakkan senjata.