Mungkinkah merawat pasien kesehatan jiwa tanpa rumah sakit jiwa?
Layanan kesehatan jiwa di Indonesia tak bisa dipisahkan dari layanan kesehatan secara umum, sehingga penanganannya seharusnya tak lagi dilakukan di institusi seperti rumah sakit jiwa, tapi sudah menyatu dengan pemberi layanan kesehatan umum seperti puskesmas dan rumah sakit umum.
Foto dari Maret 2016 ini memperlihatkan Judi, 45, yang sudah dipasung selama 16 tahun oleh orang tuanya di rumah mereka di Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, karena mengalami gangguan mental. Pandangan ini disampaikan oleh Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Kesehatan Dainius Pūras, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (03/04). Selama 10 hari ia mengunjungi empat kota di Indonesia, Jakarta, Padang, Labuan Bajo dan Jayapura. "Indonesia berada dalam posisi kuat untuk membangun sistem kesehatan mental yang berdasarkan hak asasi dan prinsip kesehatan masyarakat modern, namun. untuk mencapai ini, kesehatan jiwa harus diakui sebagai prioritas dalam kerangka kebijakan kesehatan nasional," katanya. Menurutnya, kesehatan mental adalah soal dua hal penting, yang pertama adalah hak setiap orang untuk menikmati kesehatan mental, dan ini termasuk dalam pencegahan dan pengenalan, sementara yang kedua adalah mengintegrasikan kesehatan jiwa dengan semua kebijakan, termasuk pengurangan kemiskinan, perlindungan sosial bagi warga miskin, hukum antidiskriminasi dan program pencegahan kekerasan. Indonesia, dinilainya sudah mengambil langkah penting untuk mengatasi masalah kesehatan mental, salah satunya yang disebutkan oleh Pūras adalah gerakan Indonesia Bebas Pasung pada 2019 yang sudah dicanangkan pemerintah. Meski begitu, Pūras menilai langkah ini "oleh pemerintah, harus dikuatkan dan didukung sebagai prioritas di setiap tingkatan, dan diperluas secara umum di berbagai layanan kesehatan". Maka, penyedia layanan primer seperti puskesmas harus diperkuat untuk memberikan layanan mendasar yang bisa disediakan untuk kesehatan jiwa di tingkat komunitas. Foto dari Maret 2016 ini menunjukkan Majid, 35, duduk di dalam kerangkeng di dalam rumahnya di Jambon, Ponorogo. Majid sudah enam tahun dipasung oleh orangtuanya karena menderita gangguan kejiwaan. "Puskesmas sudah melakukan sesuatu, tapi mereka harus melakukan lebih banyak. Saya mengunjungi beberapa puskesmas dan ada yang punya sedikitnya satu ruangan untuk layanan kesehatan jiwa, mereka punya konselor, tidak perlu dokter," kata Pūras. Mereka menerima anak dan orang dewasa yang punya gangguan kesehatan mental, seperti anak autistik, atau depresi, dan mereka melakukan layanan sederhana, seperti berbicara atau memberi layanan terapi, dan jika (pasien) butuh layanan yang lebih spesifik, (puskesmas) akan merujuk ke tempat lain. Ini adalah pengenalan yang baik pada layanan kesehatan mental, tapi tidak cukup. Harus lebih banyak lagi." Selain itu, terkait kampanye pembebasan pasung, Pūras mencatat perlunya kampanye tersebut diperluas, ditambah dengan beralih ke layanan kesehatan jiwa alternatif yang berbasis komunitas dan didukung dengan dana yang substansial dalam pelatihan tenaga kerja profesional serta untuk pemberdayaan pasien. Tanpa rumah sakit jiwa Selama ini, menurut Pūras, selain di Indonesia, di banyak negara lain, ada tradisi yang panjang untuk memisahkan antara layanan kesehatan secara umum dengan layanan kesehatan jiwa, namun "kini ada banyak bukti bahwa jalan ini salah, ada banyak rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk meninggalkan warisan pemisahan institusi kesehatan ini". Tetapi, Pūras mengingatkan, untuk melakukan ini, tentu perlu ada dana tambahan, karena untuk sementara, rumah sakit jiwa tetap harus dibuka sebelum tersedianya sistem layanan kesehatan jiwa alternatif yang baru. "Dan ini juga adalah isu manajerial, sistem klasik (rumah sakit jiwa) cenderung untuk menolaknya, tapi sistem ini memunculkan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ada rekomendasi kuat dari WHO dan banyak organisasi internasional lain untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan mental yang muncul di institusi yang besar dan tertutup, bahwa orang tak punya hak kebebasan dan hak asasi mendasar," kata Pūras. Rekomendasi yang lebih mendetail dari kunjungan Pūras akan disampaikannya dalam laporan khususnya yang akan diserahkan ke Dewan HAM pada Juni 2018 nanti. Sementara itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan bahwa meski pemerintah sudah "menggalakkan" upaya-upaya penanganan kesehatan jiwa yang sederhana di tingkat puskesmas, namun pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia tak bisa dilepaskan dari keberadaan rumah sakit jiwa. Foto dari Maret 2016 ini memperlihatkan Gunawan (kiri) dan Sholeh (kanan) yang menderita gangguan jiwa duduk di dalam ruangan pasien dan dirantai ke ranjang kayu di panti Bina Lestari Mandiri di Brebes, Jawa Tengah. "Karena sistem kesehatan kita seperti itu, tidak bisa dipisahkan antara (upaya penanganan) yang dasar dan yang lanjutan," kata Oscar. "Puskesmas bukan pelayanan kuratif (memberi obat), kita pekenanannya kan pada promotif, preventif, dan hal-hal yang bersifat sederhana, tentunya obat-obatan yang seperti di rumah sakit jiwa itu, tidaklah kita push ke sana. Tidak seperti di rumah sakit jiwa, kan beda ya," kata Oscar lagi. Namun pendekatan ini ditolak oleh Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti. Dia menginginkan pemberian obat terhadap pasien kesehatan jiwa bisa dilakukan lewat tingkat puskesmas, dan rumah sakit jiwa "lebih baik ditutup saja". "Dari sisi medis, pengobatan untuk orang gangguan jiwa itu bisa dilakukan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, karena tidak ada tindakan-tindakan besar, seperti operasi dan sebagainya, seperti halnya penyakit-penyakit lain. Sehingga, di tingkatan puskesmas pun, selama obatnya tersedia, dan dokternya mengetahui apa yang dilakukan, maka ini masalahnya selesai," kata Yeni. Foto dari Maret 2016 ini menunjukkan Suhananto, 30, duduk dalam kerangkeng di Jambon, Ponorogo karena sudah setahun dirantai oleh orangtuanya karena menderita gangguan kejiwaan. Selain itu, menurut Yeni, bagi pasien gangguan jiwa, obat hanya sekitar 10% dari terapi, sisanya adalah penerimaan dari keluarga dan masyarakat. "Di Indonesia, yang menandatangani surat dia masuk fasilitas apapun dan keluar dari fasilitas tersebut kan keluarga, orangtua, jadi selama orangtuanya nggak mau mengeluarkan dia (pasien), dia bisa tinggal di sana bertahun-tahun di rumah sakit jiwa swasta atau panti-panti, di luar persetujuan dia. Jadi praktik-praktik di rumah sakit jiwa itu seringkali bentuknya seperti pemenjaraan tanpa pengadilan, bukan untuk mengobati, tapi untuk mengasingkan," ujar Yeni.