Trump ancam negara-negara pendukung resolusi PBB tentang Yerusalem
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Presiden Trump sudah meminta Dubes AS di PBB untuk 'mencatat negara-negara yang menentang AS'. Awal bulan ini Trump menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, walau sejak awal sudah dikecam dunia internasional dan belakangan memicu aksi unjuk rasa di sejumlah tempat. "Mereka mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar dan mereka memberi suara yang menentang kita," katanya kepada para wartawan di Gedung Putih. "Biarkan mereka bersuara menentang kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tidak perduli. Komentarnya disampaikan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12), untuk sebuah resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Rancangan resolusi tidak menyebut Amerika Serikat secara khusus namun setiap keputusan tentang Yerusalem seharusnya dibatalkan. Keputusan Trump menetapkan Yerusalam sebagai ibu kota Israel memicu sejumlah aksi unjuk rasa. Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan 'siapa yang menentang melawan kita' pada pemungutan suara pada Kamis waktu New York. Status Yerusalam merupakan isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menduduki kawasan timur kota itu -yang sebelumnya dikuasai Yordania- saat Perang Timur Tengah tahun 1967 dan menganggap seluruhnya sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan dan berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993 maka status akhirnya akan ditetapkan dalam tahap berikut perundingan damai Israel-Palestina. Rakyat Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan mereka. Sebanyak 193 anggota Majelis Umum PBB akan menggelar sidang khusus yang tidak biasa hari Kamis atas permintaan negara-negara Arab dan Islam yang mengecam keputusan Presiden Trump yang mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade. Palestina mendesak pertemuan khusus digelar setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai status Yerusalem 'tidak berlaku dan ditiadakan' serta mendesak semua negara agar 'menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di kota suci'. Selain AS, 14 anggota Dewan Keamanan mendukung rancangan itu namun Nikki Haley menyebutnya sebagai 'penghinaan'. Resolusi yang tidak mengikat itu diusulkan oleh Turki dan Yaman untuk dibawa ke pemungutan suara di Majelis Umum dengan mencerminkan rancangan DK PBB yang diveto AS. Pengamat permanen Palestina di PBB, Riyad Mansour, mengungkapkan harapan akan mendapat 'dukungan meluas' atas resolusi itu. Ribuan umat Islam Indonesia menggelar Aksi Bela Palestina di Jakarta, Minggu (17/12). Namun Hari Selasa (19/12), Haley memperingatkan dalam sebuah surat ke belasan anggota PBB agar mereka tahu bahwa 'presiden dan Amerika Serikat melihat pemungutan suara sebagai hal pribadi'. "Presiden akan mengamati pemungutan suara dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan tentang negara-negara yang menentang kami. Kami akan mencatat masing-masing semua suara dalam malasah ini," tulisnya, seperti dilaporkan wartawan yang sudah melihat surat itu. "Pengumuman presiden sama sekali tidak akan mempengaruhi perundingan status akhir, termasuk perbatasan khusus atas kedaulatan Israel di Yerusalem," tambahnya. "Presiden juga membuat jelas dukungan atas status quo (keadaan saat ini) dari lokasi-lokasi suci Yerusalem." Haley menegaskan kembali peringatannya lewat pesan Twitter, "AS akan mencatat nama-nama." Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, dan rekannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu, menuduh AS melakukan intimidasi. "Kita melihat bahwa Amerika Serikat, yang ditinggal sendirian, kini beralih ke ancaman. Tidak ada negara terhormat dan bermartabat yang akan tunduk pada tekanan ini," tegas Cavusoglu dalam konferensi pers bersama al-Maliki di ibu kota Turki, Ankara, sebelum terbang ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.