Susi Pudjiastuti: pemerintah harus berani buat moratorium reklamasi
Ia satu dari sedikit tokoh publik yang tampak otentik. Suaranya berat, bicaranya yang tanpa tedeng aling-aling, gayanya yang santai jauh dari kesan protokoler. Ia juga tak menyembunyikan tatoo naga di kakinya -yang tak lazim bagi pejabat publik di indonesia yang biasanya berusaha tampil alim.
Pertumbuhan perikanan luar biasa dibanding sekttor-sektor lain, bahkan ketika ekonomi sulit. Tak heran kalau Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi menteri yang paling populer di kalangan masyarakat. Lebih-lebih setelah ia mempelopori tindakan penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan, yang dilakukan bagai tontotan. Beberapa waktu lalu Menteri Susi Pudjiastuti menerima Rebecca Henschke dan Ging Ginanjar dari BBC Indonesia untuk wawancara khusus di kediamannya, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Berikut petikannya. ---------------- Sekarang, ikan bisa didapat di manapun dan suplai pasar lokal meningkat. Sebenarnya bukan penghancuran, tapi kita tenggelamkan. Tapi, karena kita ingin memberikan efek jera, palka kapalnya kita ledakkan. Seluruh kapal tetap tenggelam secara utuh. Tetapi sebelum ditenggelamkan, kapal juga sudah dibersihkan, mesin dan bahan bakar dan sebagainya sudah tidak ada. Dan ke dalam lambungnya air sudah dibiarkan masuk. Jadi prosedur penenggelaman kapal, sudah diatur agar tidak mencemari laut. Tentang efektivitas, tergantung melihatnya dari mana. Yang pasti, pertumbuhan perikanan sekarang mecapai 8,96%. Mulai kwartal terakhir 2014 pertumbuhannya 8,3%, lalu naik menjadi 8,7% dan kwartal terakhir 2015 8,96%. Pertumbuhan yang sangat luar biasa, dibanding sektor lainnya. Sebelumnya, sektor perikanan tidak pernah tumbuh lebih dari 6%, padahal kondisi ekonomi sedang baik. Sekarang kondisi perekonomian sedang jelek, perikanan justru bisa naik hingga 8,96%. Sekarang ikan juga bisa didapat di manapun. Data dari BPS juga menyatakan, peningkatan suplai pasar lokal mencapai 240%. sampah laut merupakan persoalan besar, tapi KKP tak bisa bekerja endirian. Kalau bukan karena penenggelaman itu, lalu karena apa? Kan karena ribuan kapal ilegal sudah tidak lagi menangkap ikan di perairan Indonesia -sebelumnya ada ribuan kapal ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Kita mengeluarkan izin untuk kapal asing itu hanya 1.300. Tapi dari pengakuan mafia-mafia perikanan yang kita wawancara, mereka mengaku meng-copy ­surat izin yang ada, sebanyak 5 sampai 10 kali lebih banyak. Lalu ada data dari Kementrian ESDM, pemakaian solar nasional juga turun 37%. Mau diasumsikan mobil di Jakarta separuhnya berhenti pakai solar, atau pabrik berhenti, kan tidak. Ya pasti karena kapal-kapal penangkap ikan ilegal sudah tidak lagi mencuri ikan di perairan Indonesia. Bagian lain wawancara khusus ini bisa diikuti di sini: Penangkap ikan ilegal masih ada, tapi sudah tidak dalam jumlah besar seperti sebelumnya. Selain program pemberantasan illegal fishing, apa lagi program prioritas dari kementrian kelautan dan perikanan? Banyak, anggarannya juga sekarang naik. Kami akan membuat perahu berkapasitas 5 gross ton, 10 gross ton, 20 gross ton dan 30 gross ton untuk nelayan. Kemudian kami juga bantu budi daya, jadi kami patok 80% anggaran untuk stake holder. Kami juga sedang membangun lemari pendingin di sejumlah daerah, lalu membuat mesin-mesin es untuk kampung nelayan, dan masih banyak lagi lainnya. Yang pasti kami sudah jaga, laut Indonesia tetap banyak ikannya, dan aman dari pencurian ikan. Walaupun masih ada sebagian kecil yang mencoba mencuri ikan dan terus kita tangkapi, tapi setidaknya tidak dalam jumlah besar, tidak ribuan seperti sebelumnya. Puluhan kapal pencari ikan ielgal sudah ditenggelamkan, dengan cara dramatis: ditembak dan diledakkan. Pemberantasan illegal fishing juga mengurangi sampah di laut kita. Puluhan ribu kapal ilegal yang besar itu kan sudah pasti banyak membuang sampah, sekarang tidak ada lagi. KPP dan Pelni juga sedang membuat semacam program kampanye untuk tidak lagi membuang sampah ke laut. Menteri Susi Pudjiastuti selalu spontan, dan tak merasa perlu menyembunyikan tatoo naga di kakinya. Bukan hanya tugas kami mengurusi sampah, saya rasa harus semua kerja. Mulai dari departemen perhubungan, lingkungan hidup dan KPP. Kita juga harus mengubah budaya, melibatkan menteri sosial, semua harus bekerja sama. Karena persoalan sampah ini kan bukan persoalan menteri kelautan saja. Setahu saya belum. Reklamasi Teluk Benoa banyak ditentang oleh beberapa kalangan masyarakat Bali. Kalau Benoa masih dalam proses AMDAL, sekarang ini kan reklamasinya belum terjadi. Izin pelaksanaannya belum terbit, karena AMDAL-nya juga belum terbit. Persoalan reklamasi ini memang menjadi masalah Indonesia yang cukup memprihatinkan, karena banyak yang tidak sesuai dengan prosedur, jadi banyak merugikan lingkungan. Masyarakat mencegah agar AMDAL di Benoa jangan sampai keluar, tidak mau ada pembuatan pulau di Teluk Benoa. Dokumen rencana induk reklamasi teluk Benoa yang beredar, tampak logo Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persoalannya, kalau kita lihat Teluk Benoa yang sudah dangkal, kemudian bakaunya juga sudah banyak dirambah masyarakat, sampah begitu banyak. Ada atau tidak proyek di situ, Benoa tetap harus diselamatkan, harus direvitalisasi, harus dikeruk kembali. Kalau tidak, pelabuhan benoa juga terganggu. Apapun keputusan AMDAL, yang pasti sungai di sekitar Benoa harus diperdalam, bakau yang ada di Benoa harus lebih dijaga ketat, pembuangan sampah juga harus dihentikan. Karena saat ini Benoa kotor dan dangkal sekali. Banyak nelayan penangkap ikan ilegal berasal dari Viietnam dan Thailand. Persoalan di Jakarta adalah, pembangunan pulau terus berjalan di Teluk Jakarta, tapi flood plan di wilayah yang sedang dibangun untuk menampung air, belum dibangun. Ini yang salah besar, mestinya tidak boleh. Karena kalau pulau sudah jadi semua, pinggiran Jakarta yang akan tergenang. Masyarakat sekitar Teluk Benoa mencari kerang dan rumput laut saat surut. Pembangunan harusnya diperhitungkan dengan sangat matang. Akan tetapi reklamasi di Teluk Jakarta ini kan jalan hanya dengan Perpres saja. Padahal Undang-Undang mengharuskan, ada izin pelaksanaan dari Menteri Kelautan kalau di atas 500 hektar. Kalau pemerintah menghormati peraturannya sendiri, ya harus dijalankan dulu. Pembangunan pulau di Teluk Jakarta (sebaiknya) dihentikan, bangun terlebih dulu bendungan, baru reklamasi boleh. Akan tetapi jangan sampai pembangunan atau reklamasi ini merusak ekosistem secara keseluruhan. Harus ada penghitungan dampak lingkungan. Reklamasi Teluk Jakarta masih menyisakan berbagai masalah pelik, tapi pembangunannya sudah dimulai. Tidak boleh membangun konstruksi apapun tanpa memperhitungkan AMDAL-nya, dan persyaratan ini yang harus dipenuhi dulu. Kecenderungannya adalah, fasilitas untuk publik dibelakangkan, akhirnya nanti jadi beban pemerintah. Ini persoalan besar, karena banyak sekali wilayah yang mau direklamasi. Saya menganjurkan pemerintah harus berani buat moratorium untuk menyelesaikan kisruhnya masalah reklamasi ini.