Timor Leste dan masa lalu Indonesia
Kebutuhan praktis Timor Leste untuk mengatasi masalah kekinian dan menyiapkan masa depannya, mengakibatkan penyelesaian sisa-sisa persoalan masa lalu dengan Indonesia menjadi agak terlupakan.
Xanana Gusmao dan Taur Matan Ruak adalah dua mantan komandan gerilya masa pendudukan Indonesia. Situasi ini tergambar selama masa kampanye pemilu presiden Timor Leste, di mana mayoritas kandidat lebih disibukkan tentang janji-janji perbaikan ekonomi dan slogan persatuan nasional, ketimbang 'mengungkit' dugaan persoalan HAM saat pendudukan Indonesia yang dianggap belum dituntaskan. Apabila akhirnya Indonesia disebut-sebut, maka itu lebih menyangkut kepentingan masa depan negara liliput itu dihadapan tetangga terdekatnya itu. "Hampir semua kandidat presiden menyatakan perlu membangun hubungan baik dengan negara tetangga, dalam hal ini Indonesia dan Australia," kata Nugroho Katjasungkana, pegiat Forum Solidaritas Indonesia-Timor Leste, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (14/03) melalui telepon. Apalagi, menurutnya, Timor Leste mempunyai kebutuhan mendesak untuk menjadi anggota ASEAN. "Timor Leste ingin menjadi anggota ASEAN, tetapi belum diterima kan," tambah Nugroho, warga negara Indonesia, yang telah tinggal di Dili sejak 2000 lalu. Pegiat HAM Timor Leste Jose Luis de Oliviera sependapat dengan Nugroho, bahwa para calon kandidat Timor Leste tidak tertarik lagi menggunakan isu pelanggaran HAM di masa pendudukan Indonesia dalam kampanyenya. "Ada beberapa calon melontarkan isu itu, tapi isu tersebut tenggelam dalam kehampaan," kata de Oliveira. "Ada calon independen perempuan yang beberapa kali dalam kampanyenya mengatakan perlu ditegakkan keadilan para korban. Tapi (calon) yang lain, umumnya lebih banyak bicara soal isu yang mereka jual kepada veteran (saat perang dengan Indonesia)," jelasnya. Bukan isu politik Keamanan terjamin setelah merdeka, namun pembangunan masih tersendat. Nugroho Katjasungkana menduga, persoalan masa lalu Timor Leste dan Indonesia tidak menjadi isu penting dalam pemilu presiden, tidak terlepas pula dari kenyataan para pemilih potensial di Timor Leste adalah kaum muda. "Karena yang datang ke kampanye pemilu mayoritas adalah kaum muda. Mereka (kebanyakan) pengangguran, sehingga masalah hari ini (lebih) menjadi perhatian mereka," katanya. Lagipula, lanjutnya, masalah HAM masa lalu tidak termasuk dalam materi persaingan diantara kandidat. "(Persoalan HAM) tidak dimasukkan dalam konteks persaingan politik antar politisi Timor Leste". Meskipun demikian, Nugroho tidak sepakat jika dikatakan Timor Leste kini melupakan upaya penyelesaian sisa-sisa persoalan masa lalu itu. "Misalnya saja, ada anggota parlemen yang tetap mengangkat masalah ini. Sebutlah, Partai Persatuan Nasional tetap mengangkat penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu," ungkapnya. Kalangan LSM di Timor Leste disebutnya juga tetap menyuarakan aspirasi para korban pendudukan militer Indonesia yang selama ini belum dituntaskan secara adil. "Tiap 12 September, pegiat HAM di sini memperingati peristiwa Santa Cruz, juga tetap diperingati hari pendudukan Indonesia atas Timor Leste setiap 7 Desember," ungkap Nugroho Dalam pengamatan pegiat HAM Jose Luis de Oliviera, sebagian besar calon presiden dalam pemilu kali ini tidak mempersoalkan persoalan masalah HAM masa lalu itu karena ketergantungan Timor Leste kepada Indonesia. "Warga Timor Leste tahu, tapi persoalannya mereka melihat sebagian besar Timor Leste tergantung kepada Indonesia, sehingga mereka tidak percaya diri, walaupun hati nuraninya tetap mempersoalkan," kata de Oliviera. Tetap menuntut Bagaimanapun di tengah aspirasi mayoritas warga Timor Leste yang lebih melihat kebutuhan ekonomi sebagai persoalan terpenting, suara-suara yang menghendaki penyelesaian sisa-sisa persoalan dugaan pelanggaran HAM masa lalu dengan Indonesia tetap disuarakan. Warga Timor Leste Sisto dos santos yang dihubungi BBC Indonesia melalui telepon mengatakan, masyarakat Timor Leste yang belum memperoleh keadilan akibat dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, tetap menyuarakan aspirasinya. Sayangnya, menurutnya, elit politik Timor Leste kini menganggapnya bukan persoalan penting. "RUU reparasi untuk korban pelanggaran HAM masa lalu yang seharusnya sudah diselesaikan, itu tidak terjadi", katanya agak masygul. Celestino, warga Timor Leste lainnya, tetap meminta persoalan masa lalu itu dituntaskan, sehingga tidak menjadi beban sejarah. "Dan, para aktivis mahasiswa di kampus-kampus, aktivis LSM tetap menyuarakan, walaupun persoalan yang menyangkut ekonomi, pendidikan, lebih menjadi persoalan utama," katanya. Dalam hubungan upaya penyelesaian persoalan HAM masa lalu, pegiat HAM Jose Luis de Oliveira melontarkan keprihatinan terhadap sikap sebagian elit pemerintahan yang dulu ikut berjuang melawan Indonesia. "Hampir sebagian besar kandidat capres Timor Leste itu berasal dari aktivis pro kemerdekaan, dan apa yang mereka perbuat saat itu mereka jual untuk menarik simpati," katanya. "Tetapi, saya prihatin, nilai-nilai sejarah yang dapat dikontekstualkan pada jaman sekarang tidak terjadi. Sehingga, ada fenomena privatisasi pengalaman historis, sehingga kemudian ada gap (pemidah) antara generasi tua dan generasi baru. Pengalaman historis itu diklaim oleh generasi tua, sementara yang muda menjadi apatis, tidak merasa memiliki," paparnya.