HUT RI 75: Presiden Jokowi cetuskan 'kita harus bajak momentum krisis ini'
Presiden Joko Widodo mengajak bangsa Indonesia "membajak momentum krisis" dengan "melakukan lompatan besar". Namun pengamat menilai istilah itu sebagai jargon semata karena tidak didasarkan pada berbagai kebijakan baru yang efektif mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). "Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis, langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang sedang terjadi," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR di Jakarta, Jumat (14/08). "Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, melakukan lompatan transformasi besar dengan melakukan strategi besar. "Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan signifikan, kita harus bajak momentum krisis ini," ujar Jokowi. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut pernyataan Jokowi itu tidak sesuai dengan berbagai fakta yang muncul. Sejauh ini belum ada strategi yang dicanangkan pemerintah, kata Bhima, untuk mencapai yang disebut Jokowi sebagai lompatan besar. "Saya tidak melihat gebrakan. Lompatan besar itu semestinya diterjemahkan sebagai upaya membawa UMKM ke ranah digital atau peningkatan kapasitas jaringan internet," ujarnya. "Ada penyelesaian masalah, baru melakukan lompatan besar. Kita mau lompat ke mana ketika penanganan pandemi dan stimulus kesehatan, misalnya, tidak serius. "Ini hanya jargon seperti Indonesia Emas, bonus demografi, revolusi industri 4.0," kata Bhima. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perjuangan untuk menghambat penyebaran virus corona (Covid-19) sudah luar biasa. Mulai dalam mengobati pasien Covid-19 hingga mencegah kematian. "Perjuangan untuk menghambat penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan," kata Jokowi. Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada para tenaga medis. Juga kepada tokoh masyarakat hingga para relawan yang ikut serta menangani Covid-19. "Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah," tuturnya. Tim Gugus Tugas Percepatan dan Pencegahan COVID-19 Jayapura mengambil sampel seorang staf Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura, Papua, Rabu (22/07) Jokowi mengatakan, dengan pandemi Covid-19 ini, reformasi fundamental di sektor kesehatan harus dipercepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. "Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran," kata Jokowi. Jokowi meminta masyarakat tetap bersyukur di peringatan HUT ke-75 RI meski semuanya berubah. Kata Jokowi, ratusan negara juga menghadapi masa sulit. "Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737.000 jiwa," kata Jokowi. "Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19," imbuh Jokowi. Politik dan ekonomi Presiden Joko Widodo mengatakan, kehidupan berdemokrasi harus tetap berjalan meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Oleh karenanya, Pilkada 2020 tetap harus diselenggarakan, namun dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus corona. "Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," ucapnya. Soal pemberantasan korupsi, Jokowi menegaskan "pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi". "Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," katanya. Pelaksanaan pilkada di tengah wabah dikhawatirkan menimbulkan episentrum baru. Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyebutkan perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi. "Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%," ujar Jokowi. Dia lantas menganalogikannya dengan komputer. "Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara garus menjalani proses mati komputer sesaat," kata Jokowi. Meski begitu, Jokowi mengatakan momentum ini harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang yang tersedia guna membalikkan keadaan dari tumbuh negatif menjadi positif. "Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," paparnya. Masih mengenai ekonomi, Jokowi mengatakan seluruh masyarakat harus mendapat kesempatan kerja. Untuk mendukung hal itu, kata Jokowi, perlu ada ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. Selain itu, lanjut Jokowi, penataan regulasi juga harus dilakukan. "Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko, harus kita sudahi," kata Kepala Negara. "Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya," ujar Jokowi. Warga menerima bantuan sosial (Bansos) tahap dua Provinsi Jawa Barat, di Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/07). Dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat karena berkurangnya pendapatan. 'Utopis' Bhima Yudhistira berkata, upaya pemerintah mengatasi krisis selama pandemi jalan di tempat. Salah satu buktinya, kata dia, realisasi stimulus kesehatan baru mencapai 7,19%. Merujuk data Kementerian Keuangan, dari total anggaran Rp6,3 triliun untuk bidang kesehatan yang disediakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baru Rp6,3 triliun yang terserap. "Jadi mau melompat sejauh apa kalau dalam urusan yang mendesak saja masih sangat rendah?" kata Bhima. Sejumlah proyek Jokowi selama pandemi pun, menurut Bhima, merupakan pengulangan atau kelanjutan dari program yang sebenarnya sudah berjalan sebelum wabah Covid-19. Bhima mencontohkan Program Keluarga Harapan yang dijalankan Kementerian Sosial. Proyek bantuan untuk kelompok masyarakat yang masuk kategori 'keluarga miskin' itu disebutnya sudah berjalan sebelum tahun 2020. Adapun, program food estate yang disebut Jokowi digelar untuk ketahanan pangan nasional, menurut Bhima sudah pernah dijalankan era pemerintahan Soeharto. Proyek membuat kawasan lumbung pangan ini ditargetkan Jokowi bakal digelar di lima provinsi. Papua akan menjadi kawasan food estate terbesar, seluas 1,2 juta hektare. "Presiden sering bilang Indonesia butuh kebijakan yang extraordinary. Tapi sebenarnya yang diambil ordinary, seperti tidak sedang terjadi krisis," kata Bhima. "Pidato ini utopis. Lompatan besar apa? Tidak ada dokumen pemerintah yang mendukung lompatan besar itu. Bicara ketahanan pangan, tapi pendekatannya itu-itu saja," ujarnya. Anggaran sebesar Rp25,4 triliun dialokasikan pemerintah pada tahun 2021 untuk pengadaan vaksin Covid-19. Rancangan APBN 2021 Dalam pidato selanjutnya, Presiden Jokowi mengumumkan Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya. Anggaran kesehatan untuk tahun 2021, menurut Jokowi, dialokasikan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Anggaran itu, kata Jokowi, akan digunakan untuk sejumlah program prioritas, antara lain pengadaan dan distribusi vaksin, peningkatan nutrisi ibu hamil dan balita, serta kelanjutan program jaminan kesehatan. Alokasi dana APBN 2021 dicanangkan untuk bidang pendidikan, sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari total anggaran. Alokasi anggaran lainnya yang disebut Jokowi adalah Rp414 triliun untuk infrastruktur, Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan, serta Rp14,4 triliun untuk sektor pariwisata. Jokowi berkata, pemerintah juga akan menyediakan anggaran sebesar Rp356 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Dari total uang itu, dana sebesar Rp25,4 triliun disiapkan untuk pengadaan antivirus, sarana, dan prasarana kesehatan serta bantuan iuran BPJS. Untuk mengatasi dampak pandemi, anggaran spesial itu juga akan diarahkan untuk beberapa hal, antara lain perlindungan UMKM (Rp48,8 triliun), program perlindungan sosial (Rp110,2 triliun), dan pembiayaan korporasi seperti lembaga penjamin pinjaman (Rp20,4 triliun). Jokowi mengklaim, rancangan APBN 2021 disusun untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. "Ketidakpastian global dan domestik terjadi. Pemulihan ekonomi akan terus dilakukan," tuturnya. Tahun 2021, Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,5 hingga 5,5%. Konsumsi domestik dan investasi disebutnya akan menjadi motor utama untuk mengejar target itu. Adapun, inflasi dia prediksi mencapai 3%, sedangkan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.600 per US$1.