Kubu Prabowo terpecah soal hasil rekapitulasi KPU untuk Pilpres dan Pileg
Partai-partai dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpecah terkait hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg).
Sebelumnya, Prabowo mengatakan dia akan menolak hasil pilpres karena menurutnya, perhitungan suara telah diwarnai kecurangan. Namun, kubu Prabowo menegaskan yang akan mereka tolak hanyalah hasil pilpres, bukan hasil pileg, meski kedua pemilu itu dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April. Ketua DPP Partai Berkarya, salah satu partai koalisi BPN, Badaruddin Andi Picunang, mengkritik pernyataan itu. Ia mengatakan karena pilpres dan pileg dilaksanakan bersamaan atau "satu paket", sudah seharusnya hasil pileg juga ditolak Prabowo. Menurut perhitungan-perhitungan quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei, Partai Berkarya, yang diketuai Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, itu gagal mencapai ambang batas parlemen sebesar empat persen. Andi mengungkapkan dugaan kecurangan tidak hanya terjadi di pilpres, tapi juga pileg. "Ini kan perjuangan bersama dalam satu wadah koalisi. Harusnya kita juga ikut dipikirkan, pileg ini. Tidak hanya partai beliau (Gerindra) yang notabene sudah mendapatkan suara yang banyak berdasarkan efek coat- tail (efek ekor jas) pilpres ini," ujar Andi. Partai-partai yang tergabung di Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo mulai menunjukkan sikap berbeda soal hasil rekapitulasi suara KPU. Menurut perhitungan sejumlah lembaga quick count yang ada, Gerindra, PDI-P dan Golkar adalah tiga partai yang meraih suara terbanyak dalam Pileg DPR. Senada dengan itu, Waketum PAN Bara Hasibuan mengatakan partainya tidak sependapat sama sekali dengan pernyataan Prabowo itu. "Itu kan sesuatu yang tidak konsisten... Kalau kita menolak satu, ya kita harus tolak yang satu lagi. Sampai sekarang kita juga kita belum melihat bukti-bukti kecurangan pilpres terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," kata Bara. Sementara, juru bicara BPN dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan dugaan pelanggaran TSM dan brutal hanya terjadi di pilpres, bukan pileg. "Kami konsisten bicara menyampaikan kebenaran dan fakta...pelanggaran yang TSM itu pilpres, bukan pileg sehingga yang kami tolak pilpres," kata Andre. Koalisi masih solid? Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta semua langkah yang diambil oleh BPN sejalan dengan koridor hukum, salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu Prabowo sendiri mengatakan mereka menolak membawa sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke MK. Jansen mengatakan hingga saat ini Demokrat konsisten untuk bertahan di koalisi sampai dengan hasil perhitungan suara resmi diumumkan KPU tanggal 22 Mei. Demo di depan gedung Bawaslu di Jakarta pada 30 April 2019 terkait klaim kecurangan Pemilu. "Sepanjang (penolakan) ditempuh melalui jalan konstitusional, kami akan mendukung. Namun, jika penolakan memakai jalan lain, misalnya yang sifatnya inkonstitusional, apalagi sampai mengadu-adu rakyat di bawah, kami Demokrat menolak untuk terlibat," ujarnya. Jansen menyebut Demokrat adalah 'teman koalisi yang kritis dan mengedepankan akal sehat'. Contohnya, kata Jansen, partainya mempertanyakan klaim Prabowo beberapa waktu lalu yang mengatakan ia unggul 62 persen dalam pilpres. Jansen menyebut angka tersebut tidak mungkin diraih, baik oleh kubu Prabowo maupun Jokowi. Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan dukungan Demokrat ke Prabowo tidak berdampak positif pada perolehan suara partai pada pileg 2019. Angka itu kemudian diperbarui oleh kubu Prabowo yang mengatakan mereka unggul sebanyak 54 persen. "Silahkan saja nanti data-data itu dibuktikan di MK," ujar Jansen. Jansen mengakui bergabungnya Demokrat dengan BPN tidak berdampak positif pada perolehan suara Demokrat pada pileg lalu karena "tebalnya nuansa kampanye identitas yang dibawa kubu 02". "Di daerah minoritas memang suara Partai Demokrat itu terdampak. Kami kehilangan satu kursi di Bangka Belitung, hilang juga satu kursi di Bali, di Kalbar, juga Sulawesi Utara," kata Jansen. "Politik identitas memang tidak cocok dengan DNA partai demokrat," ujarnya. Meski begitu, menurut hasil quick count yang ada, Demokrat, sama seperti PAN, berhasil melewati ambang batas parlemen. Sementara, Waketum PAN Bara Hasibuan menyatakan secara de facto koalisi hanya berlaku hingga Pilpres tanggal 17 April, walau katanya, PAN harus tetap menunggu KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara. "Walau komitmen itu masih ada, kami tidak ingin terlibat dalam gerakan apapun yang bisa makin merusak bangsa ini, menimbulkan chaos, dan membuat demokrasi menjadi setback," kata Bara. 'Partai koalisi mulai berhitung' Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik Universitas Indonesia, mengatakan partai-partai di BPN sudah memperlihatkan sikap yang berlainan soal rekapitulasi suara. Ia menyebut hal itu terjadi karena masing-masing partai tengah memperjuangkan kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan hasil rekapitulasi suara KPU yang mulai terlihat. "Mereka sudah mulai berhitung. Kira-kira bagaimana nih koalisinya dibangun di DPR? Apakah masih mungkin (mereka menjadi) koalisi oposisi atau bergabung dengan koalisi yang menang?" katanya. Penghitungan formulir C1. "Sekarang sudah bukan kepentingan koalisi yang berbicara, tapi individu partai poiltik," ujar Sri. Ia menambahkan partai-partai itu tengah berpikir jauh ke depan, termasuk ke Pilpres 2024. Menurut Sri, hal itu wajar karena tidak ada koalisi partai pendukung presiden yang permanen.