PBB akui gagal di Sri Lanka
Sebuah laporan PBB atas kegagalan melindungi warga sipil dalam perang sipil Sri Lanka akan menyebabkan ''implikasi yang mendalam'' bagi PBB, demikian kata Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Ratusan ribu warga Tamil terlantar saat perang sipil Sri Lanka. Publikasi laporan internal yang bocor ke BBC, menurut Ban sebagai pelajaran yang harus dipelajari. Sebuah panel senior akan memberikan saran kepadanya untuk mencegah kegagalan sistem yang bisa menyebabkan ''kegagalan yang parah'' di Sri Lanka. Selama ini pemerintah dan pemberontak Tamil dituding melakukan kejahatan perang selama konflik berlangsung. Konflik 26 tahun menyebabkan sedikitnya 100.000 korban tewas. Puluhan ribu korban lainnya belum dapat dikonfirmasi dalam pertempuran beberapa bulan terakhir sebelum konflik berakhir Mei 2009. Sebuah penyelidikan awal PBB menyatakan kemungkinan lebih dari 40.000 orang tewas dalam lima bulan terakhir, perkiraan lain mengatakan angkanya kemungkinan lebih tinggi. Pemerintah Sri Lanka sendiri memperkirakan korban tewas dalam bulan-bulan terakhir konflik mencapai 9.000. 'Dilema yang sulit' Ban Ki-moon "Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk legitimasi dan kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa" Dalam kajian internal menyimpulkan bahwa sejumlah badan PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Komisi HAM gagal dalam setiap tingkatan untuk bertanggung jawab dalam bulan-bulan terakhir konflik di Sri Lanka. Laporan ini secara khusus menyoroti keengganan organisasi PBB untuk mempublikasikan angka korban dan keputusan untuk menarik staf dari zona perang, serta kegagalan untuk melaporkan bukti penembakan meluas yang dilakukan pemerintah. Laporan ini merekomendasikan kajian komprehensif atas mandat pelaksanaan misi kemanusiaan dan perlindungan PBB. ''Saya bertekad bahwa PBB menarik pelajaran yang tepat dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dunia, terutama yang terjebak dalam konflik yang mencari bantuan ke PBB.'' Dia menambahkan peristiwa di Suriah menjadi pengingat terbaru bahwa misi utama PBB untuk melindungi warga sipil merupakan sangat penting. Laporan ini telah diberitakan ke publik, dan kata Ban ''transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk legitimasi dan kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa.'' Sementara itu mantan badan HAM PBB, John Holmes, mengkritik laporan tersebut. Holmes mengatakan PBB menghadapi "sejumlah dilema yang sangat sulit'' di waktu yang bersamaan dan bisa dikritik atas keputusan yang diambil. "Tetapi ide bahwa jika kita bertindak secara berbeda, pemerintah Sri Lanka mungkin akan bertindak secara berbeda juga, saya rasa hal itu tidak mudah untuk berdamai dengan realitas pada saat itu,'' katanya kepada BBC. Warga sipil 'ditinggalkan' Benjamin Dix, yang menjadi bagian tim PBB kepada BBC mengatakan dia tidak setuju dengan penarikan. "Saya meyakini kami seharusnya bergerak lebih jauh ke utara, bukan mengevakuasi selatan dan pada dasarnya meninggalkan warga sipil tanpa perlindungan atau saksi,'' kata Dix. "Sebagai pekerja kemanusiaan, banyak pertanyaan yang melintas dalam benak saya: 'tentang apa ini semua? saya tidak menandatangani kontrak untuk hal ini.'' Ratusan ribu sipil Tamil masih berada di kawasan perang, demikian laporan koresponden internasional BBC Lyse Doucet, yang pertama kali melihat bocoran laporan. Warga sipil dieksploitasi oleh kedua belah pihak, direkrut sebagai pemberontak Harimau Tamil atau digunakan sebagai tameng manusia, atau sasaran tembakan pasukan pemerintah yang tidak pandang bulu. Meskipun situasi "bencana" di lapangan, laporan baru PBB menekankan bahwa di ibukota Kolombo "beberapa staf senior PBB tidak merasa bahwa pencegahan pembunuhan penduduk sipil sebagai tanggung jawab mereka - dan badan dan kepala departemen di markas PBB tidak menginstruksikan mereka". Disebutkan bahwa ada ''keengganan yang berlanjut'' diantara personil PBB di Sri Lanka ''untuk membela hak warga yang menjadi mandat mereka untuk membantu.'' Link terkait Topik terkait