Sengketa Kashmir : Pakistan 'turunkan' hubungan diplomatik dengan India
Pakistan mengumumkan rencana untuk mengusir duta besar India dan menangguhkan perdagangan dengan negara tetangganya itu, sebuah langkah yang semakin memperdalam perselisihan antara kedua negara terkait wilayah Kashmir yang disengketakan.
Penyebrangan perbatasan Wagah menjadi simbol hubungan India dan Pakistan yang seringkali bersitegang Wilayah Kashmir-India berada dalam kondisi 'terisolasi' sejak pemerintah India memutuskan menghapus status konstitusional khusus kawasan tersebut, Senin lalu. Di kawasan itu, jaringan telepon dan internet telah diputus sejak Minggu malam. Puluhan tentara berpatroli di jalanan di daerah tersebut. Sejumlah aksi unjuk rasa dan pelemparan batu dilaporkan terjadi meski saluran komunikasi lumpuh dan diberlakukannya jam malam. Sementara penduduk Kashmir-Pakistan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghubungi keluarga mereka. Para pemimpin setempat juga telah ditahan. India dan Pakistan - keduanya negara memiliki fasilitas senjata nuklir - telah dua kali berperang memperebutkan Kashmir, di mana yang terbaru melibatkan sejumlah serangan udara di kawasan tersebut pada Februari lalu. Mengapa Kashmir diperebutkan? Wilayah Himalaya di Kashmir seluruhnya diklaim oleh kedua negara, India dan Pakistan, namun masing-masing sebenarnya hanya menguasai sebagiannya saja. Ada aksi pemberontakan separatis yang telah lama berlangsung di sisi India, yang telah menyebabkan kematian ribuan orang selama tiga dekade terakhir. India menuduh Pakistan menyokong para pemberontak, sebuah tuduhan yang disangkal. Pakistan mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi penduduk Kashmir yang ingin menentukan nasib mereka sendiri. Berdasarkan Pasal 370 undang-undang India, negara bagian Jammu dan Kashmir memiliki dispensasi khusus untuk membuat undang-undang sendiri - hal yang menjadi dasar hubungan kompleks India dengan kawasan tersebut selama 70 tahun. Namun, pemerintah India kini mencabut sebagian besar isi pasal tersebut. Apa yang dilakukan Pakistan? Pakistan menangguhkan semua aktivitas perdagangan dengan India. Pemerintahnya juga mengusir komisioner tinggi India (setara dengan duta besar) dari ibu kota, Islamabad. Sementara itu, utusan Pakistan untuk India yang baru ditunjuk, Moin-ul-Haq - yang baru akan memulai tugasnya - kini tidak akan jadi dikirim ke Delhi. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah "memerintahkan agar semua jalur diplomatik diaktifkan untuk mengekspos kekejaman rezim, desain dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di India yang rasis," menurut sebuah pernyataan pemerintah Pakistan. Khan juga memerintahkan pasukan bersenjata untuk tetap waspada. Imran Khan telah memerintahkan pasukan bersenjata Pakistan untuk tetap waspada Selain itu, Pakistan juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas perselisihan tersebut. Seberapa serius masalah ini? India dan Pakistan telah berperang dua kali memperebutkan Kashmir sejak merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1947. Banyak warga Kashmir-India yang tidak ingin daerah itu diperintah India, dan lebih memilih untuk berdaulat sendiri atau bergabung dengan Pakistan. Populasi negara bagian Jammu dan Kashmir yang berada di bawah pemerintahan India terdiri dari 60% warga muslim yang membuatnya menjadi satu-satunya negara bagian India dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Banyak penduduk Kashmir menduga penghapusan status istimewa Kahsmir merupakan upaya pemerintah untuk mengubah karakter demografi kawasan tersebut, dengan cara memperbolehkan orang non-Kashmir membeli tanah di sana. Sebelumnya, warga India dari luar negara bagian tersebut dilarang menetap atau membeli properti di sana. Sementara pemberontakan yang kini masih berlangsung dimulai sejak tahun 1989, aksi kekerasan muncul kembali tahun 2016 lalu dengan kematian seorang pemimpin militan muda, Burhan Wani. Tahun lalu, lebih dari 500 orang tewas - termasuk warga sipil, pasukan keamanan dan militan - angka kematian tertinggi dalam aksi pemberontakan selama satu dekade terakhir. Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan partai nasionalis Hindu-nya, Bharatiya Janata, telah lama ingin menghapus pasal 370 konstitusi negaranya - sebuah janji yang termasuk ke dalam kampanye pemilunya awal tahun ini. Mereka beralasan bahwa Kashmir perlu diposisikan setara dengan daerah India lainnya. Ketika ia kembali berkuasa setelah mendapat suara mayoritas Mei lalu, pemerintah bergerak cepat untuk memenuhi janjinya tersebut. Apa reaksi dunia? Negara tetangga, China, sangat menentang langkah India untuk mencabut pasal tersebut dan menyebutnya "tidak dapat diterima". Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dikabarkan telah berbicara dengan menteri luar negeri India dan "menyampaikan sejumlah kekhawatiran kami atas situasi yang terjadi dan menyerukan agar tenang". Sementara itu, seorang pejabat kementerian luar negeri AS membantah kabar bahwa AS telah diberitahu terkait rencana India itu. "Berkebalikan dengan laporan awak pers, pemerintah India tidak berkonsultasi atau memberitahu pemerintah AS sebelum mengambil langkah untuk mencabut status konstitusi khusus Jammu dan Kashmir," ujar kementerian luar negeri AS.