Bertandang ke Curug Jompong yang ‘beracun’ di Jawa Barat
Kabut masih terlihat menyelimuti Curug atau Air Terjun Jompong, pada Kamis (27/07) pagi. Sebuah bangunan pabrik lengkap dengan cerobong asapnya terlihat berdiri di atas tebing yang seakan memagari aliran sungai Curug Jompong. Tebing itu sekaligus menjadi penanda batas wilayah antara Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Bangunan pabrik berdiri di atas aliran sungai yang mengalir ke Curug Jompong. Warna air sungai yang hitam dan bau diduga akibat tercemar limbah pabrik. Tidak mudah mencapai Curug Jompong yang terletak di wilayah Kelurahan Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Semak belukar dan jalan menurun yang cukup curam sepanjang 200 meter harus dilalui menuju curug yang merupakan daerah aliran sungai Citarum ini. Apabila turun hujan akan sangat licin karena jalan setapak itu masih berupa tanah. Mungkin kesulitan itu akan terbayar jika memandangi curug dengan air yang mengalir jernih dan sejuk. Tapi kenyataan yang ada justru sebaliknya. Air berwarna hitam, berbuih, dan bau. Belum lagi sampah-sampah plastik dan styrofoam berserakan di pinggir sungai. Dulu, Curug Jompong memang menjadi destinasi wisata. Tidak hanya bagi warga sekitar, tapi juga turis-turis mancanegara. Warga asli Kelurahan Jelegong, Sutisna, mengaku sering melihat turis luar negeri semasa kecil. Mereka berkunjung menikmati keindahan curug yang saat itu masih bersih. "Orang turis pakai celana-celana pendek itu, yang wanita, yang pria juga banyak. Lihat-lihat (pemandangan curug), suka berenang juga, kalau yang berani. Dulu mah enak masih bersih)," ujar Sutisna kepada wartawan Bandung, Julia Alazka. Curug Jompong juga menjadi tempat bermain dan mandi Sutisna saat kanak-kanak. Sedemikian jernihnya, air Curug Jompong seperti air laut, kata Sutisna. Warga pun memanfaatkan air sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi Curug Jompong airnya berwarna hitam, berbuih, dan bau serta dipenuhi sampah plastik dan styrofoam. Tapi sekarang, tidak ada lagi warga yang berani memakai air sungai itu. Sutisna pernah merasakan tangannya gatal-gatal dan terasa panas usai menyentuh air yang berwarna kehitaman. "Gatal-gatal, seperti panas. Mungkin dari bahan-bahan beracun kayak dari pabrik gitu. Sekarang mah air di sini (Curug Jompong) dipakai juga gak enak, kasar ke sininya (menunjuk tangan), bersisik," ujar pria 50 tahun itu. Belum lagi kalau musim kemarau datang. Di saat air sungai surut, warga harus menghirup bau menyengat yang keluar dari sungai. "Baunya hmmm enak sekali," canda Sutisna dengan nada sarkastis. Karena kondisi air yang tercemar itu, warga terpaksa memenuhi kebutuhan airnya dengan membuat sumur sendiri atau membeli. Meski dirugikan, tapi belum ada warga yang bergerak untuk mengadu ke aparat setempat. "Merasa dirugikan, tapi harus gimana lagi. Unjuk rasa gak bisa sendiri-sendiri," ungkap Sutisna. Beracun Penelitian Greenpeace dan Walhi Jabar pada 2012 menunjukkan air di beberapa titik di daerah aliran sungai (DAS) Citarum, termasuk Curug Jompong, sudah tercemar. Setelah sampel air diteliti di Laboratorium Afiliasi Kimia Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, hasilnya ternyata sarat dengan logam berat yang belasan kali melampaui batas kewajaran. "Kalau zat Zn (seng), Arsen, Hg (Merkuri), kemudian Timbal, Magnesium itu pasti dari industri tekstil manufaktur karena untuk pencelupan pasti menggunakan bahan kimia," kata Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan. Seorang warga sedang memunguti sampah-sampah plastik yang berserakan di Curug Jompong. Penelitian tersebut, lanjut Dadan, membuktikan bahwa Sungai Citarum, selain kotor, juga beracun. "Di balik kotornya sungai Citarum yang sudah menjadi septic tank komunal selama hampir 25 tahun lebih, Citarum juga mengandung racun yang berbahaya. Memang kalau seketika tidak memberikan dampak langsung, tapi kalau terakumulasi dalam jangka panjang, terakumulasi di ikan yang kita makan, terakumulasi di air secara terus menerus, itu akan membahayakan bagi kesehatan," ujar Dadan. Pakar Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung, Priana Sudjono, mengatakan, air yang tercemar limbah B3 memang bisa membahayakan, tidak hanya bagi manusia, tapi juga seluruh ekosistem di DAS Citarum. "Kalau mengandung logam berat, enempel atau dimakan organisme yang kecil kemudian dimakan oleh ikan kecil, kemudian dimakan oleh Bentos (makhluk yang ada di dasar sungai), Bentos dimakan oleh ikan besar, kemudian dimakan oleh manusia, akan berakumulasi dalam suatu rantai makanan karena kan dia (zat beracun) tidak hilang," papar Priana. Belum ada sanksi tegas Para pelaku pencemaran Sungai Citarum sebetulnya sudah diketahui pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri mencatat sebanyak 370 perusahaan di Bandung Raya yang ikut berkontribusi mencemari Sungai Citarum. "Dari ratusan perusahaan yang mengolah limbah dengan baik dan setengah baik itu jari saya tidak habis untuk menghitungnya, saking jarangnya perusahaan yang mengelola limbah dengan baik. Padahal mereka ketika diberi ijin untuk mendirikan perusahaan pasti mereka juga diperintahkan untuk membuat Ipalnya dengan baik," tutur Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Berdasarkan data Pemprov Jabar, dari 71 perusahaan di Majalaya dan Kabupaten Bandung, yang sebagian besar pabrik tekstil, sebanyak 64 perusahaan mengeluarkan air limbah, 68 perusahaan mengeluarkan emisi udara, dan 65 perusahaan menghaslkan limbah B3. Penelitian Greenpeace dan Walhi Jabar pada 2012 menunjukkan air di beberapa titik di daerah aliran sungai (DAS) Citarum, termasuk Curug Jompong, sudah tercemar. Untuk menangani hal tersebut, Pemprov Jawa Barat membentuk Samsat lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota), kepolisian, kejaksaan, unsur TNI, serta unsur perusahaan atau asosiasi perusahaan. Samsat ini akan bertugas untuk menyelesaikan permasalah perusahaan terkait pengelolaan limbah ataupun kegiatan perusahaan yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Namun tampaknya keberadaan Samsat lingkungan tersebut belum terasa manfaatnya. Terbukti, pencemaran Sungai Citarum belum bisa teratasi. Bupati Bandung, Dadang Naser, berdalih masalah kewenangan seringkali menjadi kendala pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran sungai. Meski sebagian Curug Jompong masuk ke wilayahnya, namun Dadang mengatakan, kewenangan mengelola aliran sungai itu ada di tangan Pemprov Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Dadang mengaku sudah mendengar kabar Curug Jompong beracun. Pihaknya sudah memanggil 16 perusahaan yang diduga mencemari sungai. Dari jumlah tersebut, 14 perusahaan telah diajukan ke pengadilan. "Kita ingin pabrik benar-benar menjalankan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)" ujarnya. Namun, kata Dadang, penindakan terhadap pengusaha yang nakal sebaiknya dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada Undang-undang Lingkungan agar sanksi lebih berat. Pihaknya hanya bisa memberi sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada. "Aparat penegak hukum yang harus masuk, bukan bupati. Bupati hanya peraturan daerah. Sanksinya hanya Rp 50 juta denda dan 3 bulan ancaman hukuman. Kurang berat (sanksinya) harus undang-undang yang bicara," tegas Dadang. Kandungan logam berat di daerah aliran Sungai Citarum, termausk Curug Jompong, belasan kali melampaui batas kewajaran. Teori mudah, sulit dilakukan Pakar Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung, Priana Sudjono, berpandangan memulihkan kondisi Sungai Citarum yang tercemar secara teori mudah. Pengolahan air buangan atau limbah, lanjut Priana, teknologinya telah ada sejak dulu, ditambah lagi ada undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Nyatanya, hal itu tetap sulit dilakukan. "Kegiatan untuk mengolah limbah itu banyak sekali, tidak hanya dari pemerintah yang harus mengawasi tapi masyarakat juga harus sadar dan mengawasi juga," katanya. Selain itu, biaya membangun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang mahal sering menjadi alasan bagi pengusaha. Idealnya, kata Priana, IPAL itu dibangun secara bersama-sama oleh perusahaan sejenis sehingga biaya ditanggung bersama. "Kalau bersama-sama lebih murah, nanti iuran. Tetapi syaratnya juga banyak, harus satu komplek industri. Misalnya, industri tekstil sendiri, kimia sendiri, makanan sendiri. Sehingga dari segi buangannya juga beda-beda," kata Lektor Kepala Fakultas Teknil Sipil dan Lingkungan ITB ini. Menurut Priana, pemerintahlah yang menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi pencemaran sungai ini, dengan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang prolingkungan. Tapi implementasinya harus diiringi dengan pengawasan yang ketat. "Masyarakat harus ikut mengawasi juga."