Efektifkah sistem verifikasi untuk menangkal penyebaran hoax?
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bekerjasama dengan Dewan Pers untuk menyaring media online sehubungan dengan informasi palsu atau hoax yang marak beredar di tengah masyarakat.
Media online yang menyebar berita palsu dapat dikenakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Menurut Dewan Pers ada dua hal yang diperhatikan dalam proses verifikasi: aspek legalitas -apakah pengelola situs sudah berbadan hukum- dan aspek pemberitaan -apakah telah sesuai dengan kode etik jurnalistik. "Media-media ini akan kita cek apakah berbadan hukum atau tidak, bagaimana strukturalnya termasuk jajaran redaksinya, lalu apakah pengelolanya sudah mendapat lisensi standar kewartawanan atau tidak," papar Nezar Patria, anggota Dewan Pers. "Kita juga melihat konten yang diproduksi media yang bersangkutan. Kita melihat berdasarkan standar pemberitaan. Apakah media yang bersangkutan itu melaksanakan prosedur praktik jurnalistik secara profesional atau tidak," kata Nezar. "Selain melakukan monitoring itu, kita juga menggunakan data-data pengaduan yang kita dapatkan -apakah media ini pernah diadukan atau tidak, lalu ketika mereka merespon pengaduan apakah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak." Nantinya, setiap media yang sudah terverifikasi akan diberikan semacam barcode oleh Dewan Pers yang terhubung dengan sistem data. Namun pengamat media dan komunikasi, Agus Sudibyo mengatakan langkah pemerintah hanya akan berimbas pada konsekuensi hukum terhadap pengelola media namun tidak pada perilaku pembaca -pembaca hanya akan membaca yang menarik menurut mereka. "Tidak efektif yah. Artinya sebenarnya barcode hanya akan membedakan mana yang media jurnalistik mana yang bukan. Yang media jurnalistik itu bisa ditangani dengan UU Pers. Yang non jurnalistik bisa ditangani dengan KUHP," kata Agus. "Tapi kalau kita lihat kecenderungan readership masyarakat, masyarakat kan tidak mau melihat itu." Kemenkominfo akan melakukan verifikasi media online untuk menangkal peredaran berita hoax Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memblokir 11 media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, yang kebanyakan adalah situs media agama tertentu. Penertiban pemerintah Pimpinan Umum Dakwatuna.com, Samin Barkah, menyanyangkan langkah pemerintah menutup situs-situs tersebut tanpa berkomunikasi dengan pengelola situs terlebih dahulu. "Kalau prosedurnya itu harus diberitahu pihak pengelola website-nya yang hoax yang mana. Kalau memang berkali-kali diberitahu, dikasih peringatan, masih terus berarti memang niatnya memberitakan berita hoax. Barulah ditindak. Kalau yang terjadi saat ini kan tanpa kompromi, tanpa ada pemberitahuan," kata Samin. Ke-11 situs yang ditutup Kemeninfo tersebut lantaran dinilai menyebarkan isu sara, berita bohong (hoax) serta dianggap meresahkan masyarakat. Menurut Rudiantara ada sekitar 40.000-an situs yang menganggap dirinya 'media internet' namun yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, tidak lebih dari 300 situs. Penggunaan media sosial saat ini sudah melebihi media online, sehingga penanganan berita bohong di media sosial ini harus dilakukan sesegera mungkin. Berita hoax di media sosial Agus Sudibyo menambahkan pentingnya penanganan hoax di mediasosial , bukan hanya di media online. "Yang terjadi hoax selama ini kan lebih banyak muncul di media sosial, dan ini tidak menjadi sasaran barcode," kata Agus. "Kalau munculnya di media sosial, kita belajar dari Jerman, Uni Eropa, Amerika. Treatment-nya itu bukan kepada para pengguna media sosial tetapi justru ke perusahaan media sosial, seperti Facebook, Twitter. Setiap perusahaan penyedia layanan media sosial harus menghapus semua yang diindikasikan berita bohong dalam waktu 1x24 jam, kalau tidak didenda Rp 7 miliar," jelas Agus. Apalagi penggunaan media sosial saat ini sudah melebihi media internet sehingga penanganan berita bohong di media sosial harus dilakukan sesegera mungkin. "Sekarang menurut pakar komunikasi antara media mainstream dengan media alternatif itu terbalik. Hari-hari ini yang disebut media mainstream itu yah media sosial. Seementara media online yang jurnalistik yang menjadi alternatif. Arus informasi dan komunikasi pertama sekali di media sosial," jelas Agus. "Penanganan hoax harus jelas, untuk media sosial sedikit berbeda dengan portal berita. Portal berita bisa diatur dengan UU Pers." Agus menegaskan pemerintah Indonesia harus segera bergegas mengatur media sosial agar bisa menjadi subjek hukum yang bisa dimintai tanggung jawab.