Serangan di gereja Yogyakarta: Apakah beribadah semakin tidak aman?
Rententan kejadian seperti serangan terhadap jemaah gereja yang sedang menggelar misa Yogyakarta, dua serangan terhadap ulama dan persekusi terhadap seorang biksu di Tangerang menimbulkan pertanyaan, apakah tidak aman lagi untuk beribadah di Indonesia?
Grafiti yang menyerukan toleransi di Yogyakarta, Maret 2016. Ketika sedang khusyuk menjalankan misa ekaristi, jemaat gereja Santa Lidwina di Bedog, Sleman, Yogyakarta diserang oleh pria tak dikenal pada hari Minggu (11/02) pagi, setidaknya empat orang terluka akibat senjata tajam. Pasca kejadian, seorang jemaat yang juga saksi mata dalam insiden tersebut, Andhi Cahyo mengaku merasa tak aman lagi untuk beribadah. "Kalau kami dari umat tentu merasa was-was. Jangan-jangan pelaku atau jaringan pelaku masih kurang puas melaksanakan aksinya, mungkin akan mengulangi di gereja kita," ujar Andhi kepada BBC Indonesia. "Tadi dari Kapolres sudah memberikan pengawalan bahwa nanti di setiap misa di gereja Bedog akan ditempatkan aparat keamanan bersenjata," imbuhnya. Pengamat intelijen yang sedang menempuh studi doktoral di Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta menuturkan pembiaran atas kasus-kasus yang terjadi selama ini, dan penanganan kasus yang cenderung tidak tuntas, justru memberikan angin segar bagi kelompok intoleran dan radikal untuk semakin bersemangat melakukan aksinya. "Ketidaktegasan itu justru akan menyuburkan sikap-sikap intoleran dan aksi teror, menjadi angin segar bagi mereka," kata dia. Pengajar Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Samsul Maarif, menuturkan insiden intoleransi termutakhir "berkontribusi pada semakin mengentalnya intoleransi". Selain pastor yang memimpin misa, dua orang jemaah yang sedang mengikuti misa terluka akibat sabetan pedang pelaku. Seorang anggota Polri yang menangani kejadian tersebut juga mengalami luka di tangan sebelum berhasil melumpuhkan pelaku. Situasi Gereja St Lidwina pasca serangan pada Minggu (11/02). Yogyakarta semakin intoleran? Berbagai kalangan memandang aksi intoleransi di Yogyakarta tersebut sangat memprihatinkan, sekaligus ironis, mengingat dalam pertemuan sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo beserta para tokoh lintas agama dan kepercayaan bertekad membangun komitmen kerukunan antarpemeluk agama dan keyakinan. Stanislaus Riyanta menuturkan dari bebarapa data yang dirilis oleh beberapa lembaga, Yogjakarta dalam beberapa tahun terakhir cenderung semakin tidak toleran dan semakin banyak dengan latar belakang SARA. Data yang dirilis The Wahid Institute menunjukkan bahwa aksi intoleransi di Yogyakarta sudah terjadi sejak 2012, dan semakin menguat tiap tahunnya. Preiden Joko Widodo ketika memberikan arahan dalam Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (10/02) Wahid Institute pada 2013 juga menyebutkan Yogyakarta menjadi provinsi intoleran kedua setelah Jawa Barat. Pada 2014, Wahid Institute menempatkan Yogyakarta di urutan kedua dalam kasus intoleransi, yakni sebanyak 21 kasus. Tahun 2015, Setara Institute mencatat ada sebanyak 10 peristiwa intoleransi di Yogyakarta. Tahun 2016 Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBT), mencatat terdapat 23 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berekspresi yang dilakukan oleh kelompok intoleran di Yogyakarta. Intoleransi yang makin menguat ini pula diamini oleh Andhi Cahyo, warga Bedhog, Sleman yang juga menjadi saksi misa berdarah pada Minggu (11/02) pagi. Menyusul insiden yang baru saja terjadi, muncul ketakutannya untuk menjalankan ibadah. Rasa was-was ini semakin diperparah dengan tidak tegasnya sikap pemerintah daerah dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi yang semakin menguat di daerah istimewa tersebut. "Selama ini statement-statement yang diberikan kurang begitu mengayomi kita sebagai korban," imbuh Andhi. Rentetan kasus intoleransi Sebelumnya, juga terjadi serangan terhadap ulama Nahdlatul Ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH. Umar Basri pada akhir Januari lalu. Menyusul kemudian serangan terhadap ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto, dianiaya orang tak dikenal pada Kamis (01/02) hingga nyawanya tak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Pekan lalu, persekusi terhadap biksu pula terjadi. Masyarakat menolak kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh biksu Mulyanto Nurhalim di rumahnya di Legok, Tangerang, Jawa Barat yang berujung pada pengusiran dirinya. Ketua SETARA Institute, Hendardi menegaskan aparat keamanan hendaknya mewaspadai dan mencegah pola-pola gangguan keamanan yang menyasar tokoh-tokoh agama dan menggunakan sentimen keagamaan untuk memecah belah umat beragama dan menghancurkan kerukunan di tingkat akar rumput. "Aparat tidak boleh tunduk terhadap kelompok-kelompok intoleran dalam penegakan hukum itu. Lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus serupa di atas akan mengundang kejahatan lain yang lebih besar," tegasnya. Ia pula menuturkan, pemerintah, pemuka agama dan elite organisasi keagamaan harus melakukan tindakan konkrit untuk menghentikan persekusi terhadap identitas keagamaan yang berbeda, khususnya atas mereka yang minor, umat agama yang sedikit. Selain itu, pemerintah, pemuka agama, dan elite ormas keagamaan sesuai otoritas masing-masing hendaknya mencegah dan menghentikan provokasi di ruang-ruang siar agama yang membangkitkan perasaan tidak aman, kebencian, dan kemarahan yang dapat memicu tindakan main hukum sendiri dan penggunaan kekerasan. "Seperti yang terjadi di Sleman, Tangerang, Bandung, juga Bantul dalam dua minggu terakhir," tegasnya. Tak aman beribadah? Insiden terakhir dan rentetan kasus intoleransi sebelumnya dianggap semakin berkontribusi pada mengentalnya intoleransi. Lalu, apakah kini sudah tidak aman lagi menjalankan ibadah? "Tentu. Sudah pasti orang menganggap itu dan sangat wajar orang menganggap itu. Makanya yang bisa kita harapkan adalah pemerintah dan aparat segera harus menjelaskan itu dan segera meyakinkan warga," ujar pengajar Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Samsul Maarif. Pelaku yang berinisial S, kelahiran 1995, menurut polisi, berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Relasi antar warga dan relasi antar komunitas agama yang agak kurang solid, menurut Samsul, sedikit banyak membuat aksi intoleransi langgeng, apalagi jika dikaitkan dalam politik. "Dalam momen yang sedang rentan, yang kayak begini bisa jadi modus untuk semakin mengacaukan situasi politik." Namun menurut Stanislaus Riyanta, hal ini bisa dicegah. Menurutnya, pencegahan yang efektif adalah yang dilakukan aparat intelejen dan koordinasi antara masyarakat dan aparat kepolisian. "Jadi aparat intelejen harus meningkatkan kemampuan untuk deteksi dini dan cegah dini. Selain itu masyarakat harus menguatkan radar sosialnya. Kepolisian harus bekerja sama dengan masaryakat untuk saling bahu membahu menciptakan rasa aman," cetusnya. Ketegasan pemerintah dan aparat, pula dinanti oleh Andhi Cahyo yang merasa bahwa tempat tinggalnya semakin digerogoti radikalisme dan terorisme. "Kita mendorong aparat pemerintah daerah untuk secara tegas mengusut tuntas ini dan memberi statement yang tegas, menolak aksi radikalisme dan terorisme," tegasnya.