Menkopolhukam: "Tidak ada kompromi" soal pembubaran HTI
Dalam konferensi pers terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, Menkopolhukam Wiranto mengatakan bahwa terhadap organisasi yang dinilainya bertentangan dengan eksistensi Indonesia ini, "tidak ada jalan lain dan tidak ada kompromi".
Sebelumnya, pada Senin (8/5), Menkopolhukam Wiranto sudah mengumumkan niat pemerintah membubarkan HTI. "Kita tidak akan kompromi dengan pihak-pihak lain yang justru mengancam eksistensi Indonesia, nation-state yang sudah diakui dunia. Mengherankan tatkala NKRI terancam, ada banyak diskursus, opini, berkembang seakan ini hal yang biasa, ini tidak biasa, ini luar biasa," katanya. Menurutnya, lewat aksi pembubaran, pemerintah jelas sungguh-sungguh ingin menyelesaikan persoalan tersebut. Wiranto berharap bahwa tokoh-tokoh agama dan alim ulama akan "kami ajak untuk memahami masalah ini secara jernih, proposional, kongkret". Lebih lanjut, Wiranto menyebut aksi pembubaran ini sebagai upaya melakukan pembelaan negara. Menurut Wiranto, HTI memang merupakan organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya menyangkut dakwah, namun dakwah yang disampaikan masuk dalam ranah politik yang mengancam kedaulatan. Gerakan politik dari HTI, disebutnya, mengusung ideologi khilafah yang "berorientasi meniadakan nation state, negara bangsa untuk mendirikan pemerintahan Islam dalam konteks yang lebih luas lagi".Sebelumnya pada Senin (8/5), Wiranto mengumumkan niat pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta menciptakan benturan di masyarakat. HTI sempat mendapat angin, antara lain sebuah acaranya di Bogor dihadiri wali kota Bogor Arya Bima, dan sebuah acara lain pada tahun 2013 dihadiri Adhyaksa Dault, Menteri Pemuda dan Olah Raga saat itu, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka juga terlibat dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang menuntut agar gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dipenjarakan.