'Penggusuran' demi bandara baru di Yogyakarta: 'Warga sebaiknya diberikan pemahaman'
Ratusan warga di Kulon Progo, Yogyakarta, menolak meninggalkan rumah mereka, melewati batas akhir yang diberikan oleh Angksa Pura.
Rancangan bandara baru Yogyakarta bermotif batik kawung. Rencananya Angkasa Pura ingin membangun bandara baru di sana, tapi seorang pakar pemerintahan mengatakan mestinya dilakukan komunikasi yang lebih baik dengan warga yang terdampak agar tidak sampai terjadi penggusuran. Hari Senin (04/12) adalah batas akhir yang diberikan Angkasa Pura kepada para warga di lima desa di Kulon Progo, Yogyakarta, untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Angkasa Pura ingin menjadikan areal lahan di desa Palihan, Glagah, Sundutan, Jangkaran dan Kebon Rejo, sebagai lokasi bandar udara. Namun hingga Senin siang, ratusan warga yang menempati 30 rumah di Desa Palihan dan Glagah masih menolak untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Warga di tiga desa lain sudah menerima rencana Angkasa Pura dan sudah mengosongkan rumah mereka. "Mereka (Angkasa Pura) kan berencana dari 2012 tapi kami dari awal kami menyatakan menolak. Sekarang aliran listrik sudah diputus, mereka mengancamnya seperti itu, sejak Senin minggu kemarin. Sama depan-depan rumah dikasih lubang, pohon dirobohin biar aksesnya kesulitan", kata Sofyan, warga desa Palihan yang menolak pindah. Pihak Angkasa Pura mengatakan bahwa secara hukum mereka punya hak atas lahan yang ditempati warga desa tersebut. Awaluddin, juru bicara Angkasa Pura I, yang membawahi Yogyakarta, mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada para warga. "Pengosongan lahan tersebut kita lakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Inipun sudah kita sampaikan kepada warga masyarakat yan terdampak atas pengosongan lahan tersebut. Yang pertama kami sudah lakukan pemberitahuan dengan surat pertama, surat kedua dan surat ketiga. Itupun sudah ditolerir sebenarnya pada tanggal 27 November yang lalu (tenggat waktunya)", ungkap Awaluddin. Bandara baru Yogyakarta nantinya ditargetkan mampu menampung 15 juta pengunjung setiap tahun. Meski begitu, pakar pemerintahan Miftah Thoha mengkritisi cara tegas Angkasa Pura. Menurut guru besar di Universitas Gajah Mada ini, solusi yang paling tepat adalah mengkomunikasikan rencana jangka panjang dan strategis pembangunan bandara ini kepada warga. "Perlu Angkasa Pura itu tidak menggunakan kekuasaan yang keras tapi perlu dialog yang baik, apa kekuarangannya, dengan rakyat. Karena rakyat itu rakyat kecil yang barangkali pengetahuan, ilmunya dan pemahamannya kurang jelas, maka perlu dijelaskan", papar Miftah. "Yang kedua, di Kulonprogo itu tanahnya sebenarnya warisan dulu itu haknya Paku Alam. Nah sekarang sudah sepengetahuan Pak Alam belum itu? Jadi ada baiknya dibicarakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Angkasa Pura, Paku Alam dan rakyat", tambahnya. Pemerintah berharap bandara baru ini selesai dibangun pada Maret 2019. Warga yang menolak sendiri sudah mendatangi Ombudsman Yogyakarta untuk mengeluhkan proses penggusuran rumah mereka. Asisten Ombudsman Yogyakarta Dahlena mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki apakah ada mal administrasi yang dilakukan Angkasa Pura. "Kami juga sudah mengeluarkan surat ke Angkasa Pura I per tanggal 30 November 2017 yang intinya agar Angkasa Pura menunda rencana pembongkaran itu mengingat suasana belajar sampai saat ini anak-anak masih menempuh ujian akhir sekolah", kata Dahlena. Bandara baru Yogyakarta NYIA (New Yogyakarta International Airport) nantinya ditargetkan mampu menampung 15 juta pengunjung setiap tahun, menggantikan bandara Adisucipto, yang saat ini hanya menampung 1,5 juta pengunjung. Pada 2016 lalu, bandara di Sleman itu harus menampung 6,2 juta penumpang atau empat kali lebih besar dari kapasitas bandara tersebut, yang mendesak bandara baru segera dibangun. Pemerintah berharap bandara baru ini selesai dibangun pada Maret 2019.