Amnesty: beberapa negara Asia menekan pembangkang
Laporan tahunan kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM) Amnesty International secara umum menyebutkan beberapa pemerintahan di Asia Pasifik menangkapi para pembangkang sebagai reaksi atas gerakan kebangkitan di Arab.
Para pemimpin dari Cina hingga Thailand menerapkan berbagai cara untuk membungkam kritik, kata kelompok itu dalam laporan tahunannya. Tetapi aktivis tetap dapat menggunakan teknologi baru untuk menyuarakan opini mereka, kata Amnesty. Organisasi itu juga mencatat sejumlah perubahan positif di negara-negara tertentu, termasuk Burma. Meski menghadapi "hambatan serius," banyak pembela dan aktivis HAM di Asia yang masih mampu mencari cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka," kata laporan tahun 2012 itu dalam pernyataan mereka atas kondisi HAM dunia. "Membungkam kritik" Ada pemerintahan yang "brutal" seperti Korea Utara dalam menghancurkan pembangkang, kata Amnesty, tetapi "pelanggaran hak untuk secara bebas mengekspresikan dan menerima opini terus terjadi di kawasan itu." Cina mengerahkan aparat keamanan bersenjata lengkap untuk menangkapi para demonstran, atau yang disebut oleh Amnesty sebagai operasi keamanan terburuk sejak 1989. Di Korea Utara, suksesi Kim Jong-un tidak berdampak pada membaiknya HAM di negara itu sedangkan Vietnam tetap mengkriminalkan pembangkang. Negara lain, seperti Thailand, Singapura dan Korea Selatan, juga "membungkam kritik" meski dengan "cara-cara yang tidak terlalu kasar." Di Thailand, undang-undang kejahatan terhadap raja atau lese-mejeste telah diterapkan secara agresif dalam beberapa bulan terakhir, kata wakil direktur Amnesty International untuk Asia Pasifik, Catherine Baber, kepada BBC. Para pemimpin di kawasan itu mengutamakan keuntungan di atas kepentingan rakyat dengan perebutan lahan dan pengusiran di Cina serta Kamboja yang berdampak pada kehidupan ribuan orang dan "impunitas atas pelanggaran yang telah lalu" terus terjadi di Sri lanka dan Kamboja. Sisi positif dari laporan itu adalah catatan atas perbaikan-perbaikan di bidang HAM dan kebebasan berpendapat. Burma membebaskan banyak tahanan politik dan mengizinkan Aung San Suu Kyi mengikuti pemilihan umum, meski konflik etnis terus berlanjut. Di Cina, aktivis tunanetra Chen Guangcheng mendapat dukungan akar rumput dan setelah seniman Ai Weiwei ditangkap, warga setempat mengumpulkan uang untuk membayar denda pemerintah. Tentang Indonesia Menurut Amnesty, serangan dan intimidasi terhadap minoritas keagamaan terus berlangsung di Indonesia. Komunitas Ahmadiyah semakin sering menjadi target dan setidaknya empat provinsi mengeluarkan peraturan daerah baru yang membatasi aktivitas Ahmadiyah. Di akhir tahun setidaknya 18 gereja Kristen mengalami serangan atau telah ditutup paksa. "Dalam banyak kasus, polisi gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelompok keagamaan atau kelompok minoritas lainnya dari serangan semacam tersebut," demikian laporan Amnesty. Selain soal diskriminasi, organisasi HAM yang berkantor pusat di London ini menyoroti penggunaan kekuatan secara berlebihan. Polisi, kata Amnesty, menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap para demonstran dan pengunjuk rasa, terutama dalam kasus-kasus sengketa tanah. Dalam kejadian-kejadian yang sangat jarang terjadi yaitu adanya investigasi, biasanya sangat sedikit kemajuan dalam membawa para pelaku ke pengadilan. Yang juga dicantumkan dalam laporan tahunan Amnesty adalah soal kebebasan berpendapat. Dalam catatan Amnesty, pemerintah Indonesia terus mengkriminalisasi ekspresi politik damai di Maluku dan Papua. Setidaknya 90 aktivis politik dipenjara akibat aktivitas politik damai mereka. Dalam kasus lain, beberapa pembela HAM dan jurnalis terus mengalami intimidasi dan diserang karena pekerjaan mereka.