Corona di Singapura: Mengapa teknologi pelacakan kontak TraceTogether dipilih?
Token TraceTogether adalah upaya terkini yang dipilih pemerintah Singapura guna menghentikan penyebaran Covid-19. Namun, gadget ini memicu perdebatan mengenai privasi.
Peranti yang bisa dikalungkan di leher dan dibawa ke mana-mana ini merupakan tambahan dari aplikasi pelacakan kontak dalam menemukan orang yang mungkin tertular oleh pengidap virus corona. Semua penggunanya harus membawa gadget tersebut tanpa harus mengecas karena daya tahan baterai di dalamnya bisa mencapai sembilan bulan—sesuatu yang menurut seorang pakar 'mengejutkan' dirinya. Lembaga pemerintah yang membuat token TraceTogether mengakui gawai itu—dan teknologinya secara umum—bukanlah perangkat yang manjur 100%. Namun, gawai tersebut setidaknya dapat memperkuat upaya pelacakan kontak manusia. Golongan masyarakat yang pertama menerima alat itu adalah ribuan lansia yang tidak punya ponsel pintar. Sebelum memakainya, mereka harus memberikan salinan KTP dan nomor telepon. Baru-baru ini pengguna aplikasi TraceTogether pun harus melakukan hal serupa. Apabila penggunanya teruji positif mengidap Covid-19, mereka harus menyerahkan gadget itu kepada Kementerian Kesehatan karena, tidak seperti aplikasi pada ponsel pintar, perangkat tersebut tidak bisa mengirimkan data melalui internet. Petugas pelacakan kontak yang akan menggunakan riwayat elektronik pada alat tersebut secara manual untuk menemukan orang lain yang mungkin tertular. "Fungsinya amat membosankan, yang justru menurut saya adalah desain bagus," kata perancang perangkat keras, Sean Cross. Cross adalah seorang dari empat pakar yang diundang pemerintah Singapura untuk meninjau salah satu perangkat sebelum diluncurkan. Keempat individu itu diperlihatkan semua komponen tapi tidak diperkenankan menyalakannya. "Alat ini bisa mengorelasikan dengan siapa Anda berkontak, kepada siapa Anda menularkan, dan, yang terpenting, siapa yang mungkin menularkan ke Anda," tambah Cross. Bantuan aplikasi Singapura adalah negara pertama yang menggunakan aplikasi pelacakan virus corona secara nasional. Pemerintah Singapura mengatakan sebanyak 2,1 juta orang telah mengunduh perangkat lunak pelacakan kontak tersebut, atau setara dengan 35% populasi. Pengunduhan itu bersifat sukarela, kecuali para pekerja migran yang tinggal di asrama. Mereka adalah mayoritas dari 44.000 kasus positif Covid-19 di Singapura. Menurut pemerintah, aplikasi itu membantu pengarantinaan orang-orang lebih cepat. Kendati begitu, pemerintah pula yang mengakui bahwa teknologi tersebut tidak bekerja sebaik yang diharapkan. Sejumlah orang menghapus aplikasi ini pada ponsel mereka karena menguras baterai. Pada ponsel iPhone, aplikasi itu harus terus dinyalakan agar Bluetooth bisa tersambung ke gadget lain. Artinya, pengguna tidak bisa memakai ponsel mereka untuk fungsi lain. Aplikasi itu juga menguras baterai. Adapun ponsel Android tidak menghadapi masalah serupa. Pelacakan kontak secara otomatis, dalam teori, bisa sangat efektif. Tapi, itu hanya bisa tercapai jika mayoritas populasi terlibat. Dengan demikian, pengguna ponsel produk Apple boleh jadi diminta menggunakan token di masa mendatang. Kerisauan soal privasi Ketika token pertama kali diperkenalkan ke publik pada awal Juni, sebagian masyarakat menentang pemerintah—sesuatu yang jarang terjadi di Singapura. Seorang warga bernama Wilson Low memulai petisi yang menuntut agar penggunaan token dibatalkan. Hampir 54.000 orang menandatangani petisi tersebut. "Yang membuat pemerintah Singapura bisa menjadi negara pengawas adalah diwajibkannya penggunaan perangkat semacam itu," demikian bunyi petisi. "Yang bakal terjadi kemudian adalah undang-undang yang menyatakan perangkat ini tidak boleh dimatikan [dan harus] melekat pada masing-masing warga setiap saat—sehingga kita dipastikan menjadi negara polisi." Menanggapi keberatan sebagian warganya, sejumlah menteri menjelaskan bahwa token tidak menyimpan data lokasi GPS atau terhubung dengan jaringan ponsel sehingga tidak bisa digunakan untuk mengawasi pergerakan warga. Perancang perangkat keras, Sean Cross, sepakat bahwa dari apa yang ditunjukkan kepadanya, token tidak bisa dipakai sebagai pelacak lokasi. Walau demikian, Cross menambahkan, model yang dipakai pemerintah Singapura kurang menjamin privasi ketimbang yang diusung Apple dan Google. "Pada akhirnya, Kementerian Kesehatan bisa bisa melacak nomor rahasia yang hanya mereka yang tahu, hingga ke nomor ponsel—ke satu individu," jelasnya. Di sisi lain, aplikasi berdasarkan model Apple dan Google bisa memberitahu pengguna bahwa mereka menghadapi risiko terpapar virus, namun tidak mengungkap identitas pengguna ke pihak berwenang. Dengan demikian, keputusan ada pada pengguna, misalnya, untuk mendaftar tes corona. Dr Michael Veale, pakar hak digital di University College London, mewanti-wanti itu bisa disiasati. Dia memberikan contoh ketika sebuah pemerintah yang kewalahan menghadapi Covid-19 hendak mewajibkan karantina. Pemerintah tersebut, menurutnya, bisa menempatkan sensor Bluetooth di ruang publik guna menemukan pengguna token yang berkeliaran, ketika yang bersangkutan seharusnya mengisolasi diri di rumah. "Yang harus dilakukan adalah memasang infrastruktur fisik di dunia dan data yang dikumpulkan bisa dipetakan menggunakan nomor KTP Singapura," jelasnya. "Perkembangannya adalah bagian yang merisaukan." Akan tetapi, pejabat berwenang yang membuat TraceTogether menyanggah kerisauan tersebut. "Ada hubungan kepercayaan yang sangat tinggi antara pemerintah dan rakyat. Kemudian ada perlindungan data," tegas Kok Ping Soon, direktur eksekutif GovTech. Dia berharap publik menyadari bahwa para petugas kesehatan memerlukan data ini untuk melindungi mereka dan orang-orang tercinta di sekitar mereka. Alasan lain mengapa pemerintah Singapura memilih cara sendiri ketimbang teknologi Apple dan Google adalah karena negara itu bisa memberikan wawasan luas mengenai penyebaran wabah kepada para ahli epidemiologi. Ini juga sebagian alasan mengapa pemerintah Inggris awalnya menolak menggunakan model kedua perusahaan raksasa itu sampai upaya mengakali batasan Bluetooth milik Apple menemui kegagalan. Jika teknologi yang dikembangkan Singapura berhasil seperti yang diharapkan, negara-negara lain mungkin tergoda untuk mengikuti. "[Dengan lebih banyak data], Anda dapat membuat keputusan mengenai kebijakan secara sangat hati-hati membatasi atau mewajibkan hanya pada aktivitas berisiko tinggi. Jika tidak, yang ada hanyalah alat-alat yang lebih tumpul," papar Roland Turner, pakar hak privat yang juga diajak pemerintah Singapura untuk meninjau gadget buatannya. "Mungkin ada konsekuensi paradoks bahwa kebebasan yang lebih besar dimungkinkan."