Paripurna pilkada, bagaimana sikap partai?
Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (25/09, akan menggelar sidang paripurna revisi Rancangan Undang-undang Pilkada.
Masyarakat menggelar demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu untuk menolak RUU Pilkada Revisi rancangan ini diusung oleh Koalisi Merah Putih, namun PDIP, PKB dan Hanura menolaknya dan ingin agar pilkada tetap digelar langsung. Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan mendukung pilkada langsung, PDIP berharap seluruh fraksi Demokrat akan mengikuti arahan Yudhoyono dalam sidang paripurna. "Saya bisa berharap juga, misal teman-teman dari partai Koalisi Merah Putih yang setuju dengan pilkada langsung, walaupun partai tidak setuju, mungkin mengatakan saya membantu dengan tidak datang," harap politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari. Perbedaan sikap menyangkut RUU Pilkada di kalangan anggota partai memang telah terjadi, termasuk di fraksi Golkar. "Sebagai anggota yang selalu berhadapan dengan masyarakat, kan bagaimana jawaban kita terhadap aspirasi masyarakat, kalau mereka semua menantang rencana undang-undang itu kan. Itu menjadi masalah yang paling mendasar makanya terjadi perpecahan," kata Ketua DPP Partai Golkar, Yorris Raweyai. Potensi menolak RUU Arahan Yudhoyono ditambah perpecahan di antara anggota koalisi merah putih, menurut pengamat politik Tobias Basuki, berpotensi menghasilkan penolakan terhadap revisi RUU Pilkada. "Bisa dikatakan 280-an kursi kalau Demokrat secara solid mengikuti gembong PDIP, PKB dan yang lain. Jadi 280 kursi melawan 270 dari Koalisi Merah Putih," jelas Tobias kepada wartawan BBC Indonesia, Rizki Washarti. "Tapi itu belum ditambah 15 kursi ataupun lebih dari Golkar yang pindah sehingga bisa menjadi 300 lawan 250, sehingga hasil menjadi cukup telak," tambahnya. Bagaimanapun dia mengakui bahwa perhitungan itu tetap merupakan skenario terhadap penolakan RUU Pilkada. Sebelumnya sejumlah kepala daerah yang diusung partai dari koalisi merah putih pun telah mengambil sikap tegas, termasuk wakil Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memilih mundur dari partai Gerindra karena tidak sependapat dengan kebijakan partai mengenai RUU ini.