IUPK: Pemerintah kalah tawar dari Freeport?
Keputusan pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport dikatakan saling menguntungkan. Namun pengamat mengatakan izin ini seakan membuat posisi tawar Freeport melebihi pemerintah RI.
Laporan menyatakan cadangan open pit tambang Freeport sudah akan habis dan perusahaan tambang raksasa itu harus mulai melakukan penambangan bawah tanah yang mahal. Dobel kontrak Meski baru terungkap sekarang, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport pada 10 Februari lalu. Menariknya, perusahaan tambang ini dapat kembali menggunakan Kontrak Karya mereka yang berlaku hingga 2021 jika tidak mendapat kesepakatan dengan pemerintah mengenai IUPK dalam delapan bulan sejak IUPK dikeluarkan Februari lalu. Sebelumnya perusahaan tambang raksasa tersebut menolak untuk mengganti izin dari Kontrak Karya ke IUPK. Pemberian IUPK ini menurut para pengamat membuat Freeport memiliki dua kontrak yang tidak ada dasar hukumnya. "Pemerintah harusnya bergerak di koridor yang dibuatnya sendiri, kan sudah mengeluarkan paket regulasi relaksasi mineral, ada peraturan-peraturannya, yah harus dipenuhi", kata Berly Martawardaya, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Saling menguntungkan atau kalah tawar? Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono berkata izin tersebut adalah keputusan yang saling menguntungkan. "Kita mencari jalan keluar atau solusi untuk keberlanjutan investasi kan. Kita butuh investasi, mereka butuh bisnis", kata Bambang. Sedangkan peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara berkata perlakuan khusus ini memperlihatkan posisi tawar Freeport seakan diatas pemerintah. "Perlakuan khusus ini saya kira tidak pas. Ini membuat iklim usaha untuk (perusahaan) pertambangan yang baru masuk ke Indonesia atau yang ingin masuk jadi berpikir ulang, "kok bisa sih deal nya seperti itu?" Jadi pemerintah seakan-akan digertak sedikit kemudian mengikuti aturan main dari pemain . Ini yang tidak bagus, tidak konsisten", terang Bhima. "Di satu sisi pemerintah Indonesia sepertinya juga menimbang faktor ekonomi politik global. Kunjungan nanti wakil presiden AS ke Indonesia, mau tidak mau dia akan berbicara soal Freeport. Itu mungkin yang membuat pemerintah Indonesia berpikir ulang." Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Kurtubi berkata pemberian IUPK ini adalah strategi yang tepat. "Ini bisa saja strategi agar Freeport nantinya mau menerima IUPK ini setelah merasakan bahwa pada hakekatnya IUPK ini tidak merugikan pihak kontraktor", kilah Kurtubi. Proses negosiasi Selama enam bulan ke depan, Freeport akan berunding dengan pemerintah untuk merampungkan status kontrak perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia tersebut -apakah tetap Kontrak Karya atau IUPK. Bambang Gatot berkata bahwa yang selama ini dituntut oleh Freeport adalah 'stabilisasi investasi' mereka di Indonesia. "Bagaimana ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pajak, yang berhubungan dengan fasilitas. Tentunya Kementerian Keuangan yang memiliki otoritas itu", papar Bambang. Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahir saat mengumumkan PP NO. 1/ 2007. Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2017, perusahaan yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun dan wajib melakukan divertasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun, agar dapat mengekspor mineral konsentrat. Pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur diperkirakan membutuhkan anggaran hingga US$2 milyar. Ini, menurut Berly, akan membuat Freeport sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. "Kita harus lihat kondisi di lapangan yah, laporan menunjukkan bahwa tahun ini akan habis cadangan yang digali dengan open pit di Grasberg (tambang di Papua). Dan untuk melanjutkan tahapan berikutnya adalah galian bawah tanah, underground mining. Itu bangunnya lebih mahal", terang Berly. "Hitung-hitungan bisnis saya agak ragu Freeport mau bangun bawah tanah dan bangun smelter ketika belum ada komitmen, kepastian bahwa akan diperpanjang kontraknya." Sejak berseteru dengan pemerintah terkait status kontrak, Freeport terpaksa berhenti mengekspor tembaga dan emas dan bahkan menghentikan kegiatan operasional di tambang mereka di Papua. Akibatnya, sekitar 1500 pekerja sudah dirumahkan sebagai langkah efisiensi.