Mengapa puluhan pejabat senior partai dan perusahaan negara di Vietnam diadili?
Setidaknya 68 pejabat perusahaan negara di Vietnam diadili di Hanoi dan Ho Chi Minh City, Senin (08/01), dengan dakwaan melanggar regulasi yang menyebabkan kerugian negara ratusan juta dolar.
Dinh La Thang pernah menjabat sebagai anggota politbiro sebelum ditahan bulan lalu dengan tuduhan melakukan korupsi. Salah satu yang diajukan ke pengadilan di Hanoi adalah Dinh La Thang, mantan anggota politbiro dan salah seorang pengurus Partai Komunis paling senior yang pernah menjalani proses hukum. Ditahan bulan lalu, Dinh pernah menjabat sebagai ketua Partai Komunis untuk kota Ho Chi Minh dan dianggap sebagai salah seorang 'anak emas' mantan perdana menteri Nguyen Tan Dung, yang pada 2016 kalah dalam persaingan untuk menjadi orang nomor satu di Partai Komunis Vietnam. Dinh diadili bersama Trinh Xuan Thanh -eks direktur perusahaan negara PetroVietnam Construction- serta 20 pejabat lain di perusahaan ini dengan dakwaan mismanajemen dan penggelapan dana negara. Nama Thanh menarik perhatian dunia setelah diculik dari satu taman di Berlin Juli 2017, yang digambarkan pemerintah Jerman sebagai 'penangkapan bergaya Perang Dingin' dan 'merupakan pelanggaran kedaulatan Jerman oleh negara asing'. Pemerintah Vietnam membantah telah melakukan penculikan dan menegaskan bahwa Thanh -yang mereka katakan sebagai buron- menyerahkan diri 'secara sukarela dan ingin kembali ke Vietnam' untuk menjelaskan tuduhan korupsi. Hukuman maksimal untuk dakwaan mismanajemen adalah kurungan 20 tahun penjara sementara untuk pasal-pasal penggelapan dana negara sanksi maksimalnya adalah hukuman mati. 'Mirip' di Cina Di Ho Chi Minh, pengadilan menghadirkan 46 terdakwa, termasuk eks direktur Bank Pembangunan Vietnam, Pham Cong Danh, yang dituduh menyebabkan kerugian negara senilai US$268,62 juta (sekitar Rp3,5 triliun), menurut situs berita milik pemerintah. Laporan-laporan lain menyebutkan total kerugian korupsi di bank ini mencapai US$682,55 juta (sekitar Rp9,1 triliun), menurut kantor berita Reuters. Trinh Xuan Thanh, eks direktur perusahaan negara PetroVietnam Construction, ditangkap oleh agen-agen rahasia Vietnam di Berlin, Juli 2017. Pengadilan menurut rencana akan digelar hingga 21 Januari. Bagi publik di Vietnam, untuk pertama kalinya mereka menyaksikan pengurus senior partai seperti Dinh La Thang diadili. Selama ini para anggota politbiro seperti Dinh 'terkesan tak bisa disentuh oleh tangan-tangan aparat penegak hukum'. Perang melawan korupsi ini dipimpin langsung oleh sekretaris jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, yang oleh sejumlah analis dikatakan sangat mirip dengan program antikorupsi yang diterapkan pemimpin Cina, Xi Jinping. Analis mengatakan stabilitas sosial sangat penting di negara yang menganut komunisme dan berpandangan bahwa korupsi sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas sosial. Selain mengancam stabilitas sosial, korupsi juga menggerus legitimasi pemerintah. Namun perang melawan korupsi ini juga dipertanyakan karena di Vietnam dinilai tidak ada audit yang independen. Artinya, bisa jadi, mereka yang menjadi sasaran gebrakan antikorupsi ini dianggap 'membahayakan kelangsungan kelompok yang berkuasa'. Vietnam menempati peringkat 113 dari 176 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2016 yang dikeluarkan organisasi Transparency International, yang berarti lebih buruk dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Myanmar, dan Indonesia, yang berada pada peringkat 90.