Fadli Zon minta maaf dan akan ganti uang bensin penjemputan putrinya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi sorotan di media sosial setelah surat permintaan fasilitas KBRI untuk anaknya yang berkunjung ke Amerika Serikat beredar luas.
Surat yang ditujukan kepada duta besar Indonesia untuk Amerika dan Konsul Jenderal RI di New York itu menyatakan permintaan "penjemputan dan pendampingan" anak Fadli Zon yang disebut akan mengikuti pelatihan teater Stagedoor Manor 2016 di AS. Kop surat tertulis dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan ditandatangani oleh Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) Saiful Islam. Foto surat ini beredar sejak Senin (27/06) kemarin dan mendapat banyak kecaman dari pengguna media sosial. Namun Fadli Zon membantah dan menyatakan dirinya tidak pernah meminta penyediaan fasilitas negara dan tidak pernah menginstruksikan Setjen DPR untuk membuat surat. Mengganti bensin Dalam klarifikasinya, tidak jelas disebutkan siapa yang berinisiatif menulis surat tersebut, namun politikus Gerindra itu mengatakan meminta maaf dan akan mengganti bensin yang dipakai untuk menjemput putrinya, yaitu sekitar US$100 atau Rp1,3 juta. Namun sebagian pengguna media sosial tetap mempersoalkannya. "Saya rasa bukan masalah mengganti 100 USD, namun penyalahgunaan kekuasaan itu yang menjadi intinya," ujar satu pengguna Twitter. Meme sindiran bertuliskan "Lo pikir KBRI travel agent?" juga tersebar di jejaring sosial. Fadli Zon sempat menuai kontroversi ketika berkunjung ke AS dan tampak hadir dalam acara kampanye bakal calon presiden AS, Donald Trump. Ini bukan pertama kali surat permohonan fasilitas untuk keluarga anggota DPR beredar luas. Sebelumnya, anggota DPR juga dari Partai Gerindra Rachel Maryam disebut meminta fasilitas pada KBRI Prancis dalam kunjungannya bersama keluarga ke Paris. Terkait penyebarluasan surat, Fadli Zon meminta penjelasan pihak KJRI atau KBRI Washington yang dianggap melakukannya. "Penyebarluasan surat faksimili yang juga memuat no handphone putri saya telah membuat anak saya menerima ratusan SMS. Ini tentu mengganggu kegiatannya," katanya. "Saya juga berharap pihak KBRI Washington bisa membuka data siapa saja yang pernah dijemput atau difasilitasi menggunakan dana KBRI atau KJRI."