GAM, Hasan Tiro dan formalisasi syariat Islam: Kaum muda Aceh menafsir sejarah
Di Aceh, sejarah mengalir deras ke masa kini dan masa kini tak henti menggapai sejarah yang terkubur sekian generasi.
Tumbuh kesadaran atau semacam panggilan di kalangan kaum muda Aceh untuk mempertanyakan narasi sejarah Aceh yang selama ini dianggap dihilangkan, dikesampingkan atau ditutupi. Sepekan berada di Kota Banda Aceh, di sela-sela perhelatan politik memilih gubernur dan wali kota yang penuh harapan sekaligus kecemasan, saya seperti menyaksikan waktu dan ruang begitu cair ketika bertemu dan mewawancarai anak-anak muda yang mendalami sejarah Aceh demi memahami keacehannya. Dihadapkan janji dan harapan yang lahir di masa lalu, dan dihadapkan masa depan yang tidak selalu terang-benderang, sebagian anak-anak muda Aceh - terutama yang terdidik - mencoba melihat kembali gagasan, kisah, angan-angan, atau barangkali legenda, dan mungkin juga nestapa masa lalu Aceh, dengan caranya masing-masing. Anak-anak muda Aceh itu, yang lahir pada dekade 1980-an dan awal 1990-an, tumbuh sebagai anak-anak dan remaja ketika konflik bersenjata bertahun-tahun diakhiri pada 2005 lalu. Suasana sebuah masjid di Kota Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, 23 Juni 2015, saat bulan Ramadhan. Mereka kemudian terus tumbuh dalam kecamuk antara harapan dan putus asa ketika perubahan politik luar biasa mengubah lanskap Aceh untuk selama-lamanya. Nyaris tidak terbayangkan sebelumnya, eks pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, tampil berkuasa dengan segala konsekuensi dan paradoksnya, serta disusul kemudian penerapan apa yang disebut Syariat Islam di wilayah Aceh dalam perdebatan yang dianggap belum tuntas. Di sisi lain, dalam atmosfir yang tidak bisa dihindari itu, tumbuh kesadaran atau semacam panggilan di kalangan generasi mudanya untuk mempertanyakan narasi sejarah Aceh yang selama ini dianggap dihilangkan, dikesampingkan atau ditutupi. Dengan cara pandang yang tidak tunggal, generasi muda yang kaya bacaan dan lahir dalam tradisi keislaman dan sebagian terlatih dengan nilai-nilai Barat ini, serta terhubung otomatis dengan dunia luar, juga sejarah keluarga masing-masing, terus mencoba mengembalikan harga diri keacehan dan di sisi lain mencoba mendamaikannya dengan nilai-nilai inti keindonesian. 'Pulang ke Aceh, saya syok!' "Panggil saya Dilla." Dia mengulurkan tangan dan hiasan hena terlihat menghiasi lengan kirinya. Dia memang menyingsingkan lengan kemeja kotak-kotaknya hingga di bawah siku. Dua kopi panas dan penganan khas Aceh, diantaranya timpan, kemudian menemani kami selama wawancara. Saya bertemu Meutia Faradilla, begitulah nama lengkapnya, di sebuah kedai kopi di wilayah Lampeuneurut, di pinggiran Kota Banda Aceh, pertengahan Februari lalu. Saya lebih dulu menelponnya untuk janji wawancara di kedai kopi tersebut. "Saya besar di Bandung yang cukup heterogen, apalagi waktu kuliah lebih heterogen lagi. Ketemu teman dari Jawa, Sulawesi, atau daerah lain. Jadi perspektif saya lebih terbuka," ungkap Meutia Faradilla. Perempuan kelahiran 1987 ini dilahirkan dari orang tua asal Aceh, tetapi sejak sekolah dasar tumbuh dan besar di luar tanah leluhurnya. Dua tahun lalu, lulusan S2 Farmakologi ITB Bandung ini kembali ke ibu kota Aceh dan memilih menjadi dosen di perguruan tinggi negeri. "Waktu itu Farmasi Unsyiah sedang butuh dosen. Kayaknya itu peluang paling besar, cobain saja." Di kedai kopi itu, saya memilih tempat agak menjorok ke dalam, dengan harapan wawancara itu tak akan menganggu pengunjung lainnya. Dan, tentu saja, saya berkata pada diri sendiri, bahwa Dilla nantinya akan lebih leluasa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan, Dilla menjawab semua pertanyaan dengan lugas dan terbuka. Saya justru yang sempat sedikit was-was, karena jawaban-jawabannya pasti terdengar pasangan suami-istri yang duduk tidak jauh dari kami. Namun sulung dari dua bersaudara ini tetap terlihat santai, walaupun kadang-kadang nadanya meninggi. "Saya cukup syok, kaget, waktu pulang ke Banda Aceh," ungkapnya pada awal wawancara. Terbiasa berinteraksi dengan berbagai orang dengan latar etnis, suku atau agama yang beragam, Dilla mengaku dihadapkan situasi berbeda saat kembali ke kota orang tuanya. Kaum perempuan muda Aceh terlibat dalam acara Aceh Islamic Fashion di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, pada 16 dan 17 Mei 2017. "Saya besar di Bandung yang cukup heterogen, apalagi waktu kuliah lebih heterogen lagi. Ketemu teman dari Jawa, Sulawesi, atau daerah lain. Jadi perspektif saya lebih terbuka." Tiba di Aceh pasca penerapan Syariat Islam, dia mengaku menyaksikan, mendengar, dan merasakan langsung apa yang disebutnya sebagai pengalaman yang bertolak belakang dengan nilai-nilai pluralisme. "Cukup bikin syok waktu itu. Butuh waktu untuk adjust (membiasakan diri) untuk memahami kalau, misalnya, saya enggak bisa memaksa semua orang (bersikap) plural, seperti di Bandung atau Jakarta." Dilla termasuk salah-seorang warga Aceh yang mengkritisi praktik penerapan hukum Islam di provinsi itu. Dia sependapat dengan argumen yang diyakini sebagian warga Aceh bahwa formalisasi hukum Islam tidak diperlukan, karena "sudah diatur dalam hukum adat Aceh". Dua anggota polisi syariat atau wilayatul hisbah (mengenakan seragam hijau) tengah menasihati sejumlah perempuan muda di sudut Banda Aceh, 20 Maret 2017, tentang pakaian yang mereka kenakan. Karenanya, dia kemudian teringat ucapan senior sekaligus mentornya yang menyebut "hukum Syariah tidak diperlukan". Ini dia tekankan dengan merujuk dari penggalan sejarah Aceh. "Beliau bilang 'kenapa Darus Salam, kenapa tidak Darul Islam? Karena kita tidak perlu menyebut Islam, karena syariat islam Aceh di zaman itu sudah masuk ke adat. Semua sudah ada di situ." Sayangnya, ujarnya, "Itu tidak banyak dipelajari kemudian." Dilla mengutarakannya dengan memberi penekanan. Nadanya sesekali terlihat meninggi. Merujuk pada buku sejarah Aceh karya seorang intelektual setempat, setidaknya yang terekam di buku milik kakeknya, perempuan berkaca mata ini menafsirkan bahwa pada masanya Aceh pernah "liberal". Seorang perempuan muda Aceh memberikan suaranya dalam Pilkada 2017 di sebuah TPS di kota Banda Aceh, 15 Februari 2017. "Ada beberapa pendapat agama, dan raja tidak langsung turun tangan memutus perkara perbedaan pendapat keagamaan," ungkapnya gamblang. Ketika muncul perdebatan antara dua tokoh agama, sambungnya, sang raja tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya kepada warganya untuk memilih mana yang dianggap benar. "Nah, itu kan liberal," tandas Dilla. Sayangnya, apa yang disebutnya sebagai bukti sejarah ini tidak dilihat oleh banyak orang. "Tidak seperti sekarang, beda sedikit, (dianggap) sesat!" Percakapan saya dengan Dilla akhirnya menyinggung persepsi masyarakat Aceh dalam melihat sejarahnya. Dilla tak memungkiri sejarah Aceh yang gemilang, tetapi yang dikritiknya adalah sikap masyarakat setempat yang disebutnya "terlalu mengglorifikasi sejarah". "Mereka tidak bisa melihat mana yang fakta, mana yang bukan. Karena mereka selalu melihat 'kita itu besar', tapi tidak disadari juga, besarnya seperti apa, konteksnya apa? Kondisinya bagaimana?" Warga Banda Aceh yang menganut agama Hindu merayakan upacara Thaipusam di Kuil Palani Andawer, Kota Banda Aceh, 16 April 2017. Dia kemudian teringat ketika sebagian masyarakat Aceh tersedot energinya memikirkan mana yang lebih hebat, Kartini atau Cut Nyak Dien. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut tentang sumbangan terbesar Cut Nyak Dien, mereka tak bisa menjabarkannya. "Yang dibahas cuma pelajaran yang ada di PSPB zaman sekolah dasar." "Tapi apa perjuangan Cut Nyak Dien, bagaimana dia bisa sampai memimpin pasukan, itu yang tidak disadari. Jadi cuma glorifikasi. Untuk sampai ke situ (pemahaman lebih utuh tentang sosok tersebut), tidak pernah ada arahan," katanya. Dilla semakin kesal ketika belakangan muncul perdebatan tentang apakah pahlawan Cut Meutia mengenakan jilbab atau tidak. "Tapi tidak ada yang ngomong bagaimana Cut Meutia dididik keluarganya, seberapa cerdas dia, atau bahwa setahu saya dia ahli logika dan filsafat, dan menceraikan suaminya karena mau mendapatkan jabatan dari Belanda. Itu tidak dibahas, bahkan orang tidak tahu." Anggota kepolisian melakukan pengamanan tempat-tempat ibadah, di antaranya gereja, di Kota Banda Aceh, pada 24 Desember 2016. Dilla sesekali menarik napas panjang. Kepada saya, dia mengaku baru empat bulan terakhir mampu meredahkan situasi batinnya karena seperti kehilangan harapan. Melihat kondisi yang dialaminya, kawan-kawan kuliahnya di Bandung menyarankannya untuk meninggalkan Aceh. Tetapi Dilla menolaknya. "Saya punya tanggungjawab di kampus, dan saya senang mengajar, saya senang dengan murid-murid saya. Jurusan (di fakultas) sangat membantu saya untuk berkembang." Bagaimanapun, ketika mengalami syok berat, dia mengaku bolak-balik menemui psikolog untuk meminta bantuan. "Dan itu sangat membantu," akunya. Salah-satu jalan keluar yang ditawarkan sang psikolog adalah agar dirinya melakukan kontak dengan orang-orang atau komunitas-komunitas yang progresif. Aceh Fashion Week 2016, yang digelar 30 September hingga 2 Oktober 2016, melibatkan kaum muda Aceh untuk memperagakan busana. Dalam upaya tersebut, akhirnya Dilla berjumpa dengan para aktivis perempuan yang membantunya membuka pikiran. Dilla pun mengamininya dan kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan mereka. "Saya ikut menghadiri beberapa diskusi, soal pendidikan, sosial dan bertemu teman-teman seide, itu sangat membantu." Perjumpaannya dengan para aktivis perempuan di Aceh diakuinya pelan-pelan membantu membuka pikirannya. "Oh, ternyata ada yang lebih 'parah' dari saya, tapi mereka bisa berjuang, mereka bisa membantu orang lain," ungkapnya seraya terkekeh. Lebih dari itu, dalam diskusi dengan sesama aktifis di Aceh, Dilla makin mempeluas wawasan yang kelak membantunya dalam menyikapi situasi di sekelilingnya. Dia kemudian teringat pesan salah-seorang temannya di komunitas diskusi: "Jangan sampai kita terjebak confirmation bias (bias konfirmasi) dan information bubble." Warga Banda Aceh dan masjid yang paling dibanggakannya, masjid Baiturrahman, 10 Agustus 2015. Meskipun tidak mengubah sikap awalnya, Dilla tak lagi ngotot untuk memaksakan cara pandangnya terhadap orang-orang lain yang memiliki cara pandang berbeda. "Betul juga, kita perlu tahu posisi orang lain," Dilla berkata kalem. Di sinilah dia lebih realistis, ketika saya tanya apakah dirinya akan tetap melanjutkan hidup di Aceh atau memilih tempat lain. Dia berkata bahwa dirinya belum terpikir untuk "mengakar" di Aceh, walaupun mengaku bersikap realistis. "Saya menerima situasinya begini, tetapi kalau ditanya apakah (akan) mengakar di sini, sampai sekarang enggak terpikir." Suatu saat, dirinya akan meninggalkan Aceh. Mungkin 20 tahun lagi, mungkin, katanya. "Tapi saya sekarang realistis. Mungkin kalau kondisi Aceh berubah nanti, ya.. lebih progresif, bisa saja saya nanti berpikir untuk tinggal di sini." Kini yang dia lakoni adalah menjalani sepenuh hati profesinya sebagai dosen dan memberi bekal yang terbaik kepada murid-muridnya, selain menulis serta melajutkan aktifitas bersama komunitas ("saya punya klub buku," ungkapnya) yang anggotanya memiliki kesamaan ide dengan dirinya. Membedah otak Hasan Tiro "Ayah saya dibunuh oleh tentara..." Kalimat ini meluncur deras dari mulut Haekal Afifa, kelahiran Aceh Utara, ketika saya menanyakan latar belakang dan sekelumit sejarah keluarganya. Saya menemuinya di sebuah kedai kopi di Banda Aceh saat siang beranjak sore, tiga bulan lalu. Haekal Afifa dikenal sebagai salah-seorang yang secara intensif mendalami pemikiran Hasan Tiro, deklarator Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Haekal dikenal sebagai salah-seorang yang secara intensif mendalami pemikiran Hasan Tiro, deklarator Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Tiroisme, begitulah kalangan anak muda menyebut fenomena untuk menggali pemikiran-pemikiran pria bertubuh mungil itu. Haekal telah menerjemahkan salah-satu buku karangannya dan rajin mengumpulkan dokumen tentang sosok tersebut. "Ini penelitian saya selama enam tahun belakangan in," tambahnya. Berminat sepenuh hati terhadap sejarah Aceh, dia kemudian mendirikan Institut Perabadan Aceh, IPA sebagai embrio awal untuk mendirikan lembaga pendidikan, literasi, kampanye sejarah dan konflik Aceh. Kembali ke percakapan perihal latar belakang keluarganya. Merasa tidak enak, saya kemudian meminta maaf. Kuanggap pertanyaanku itu membuatnya teringat kembali peristiwa tragis itu. Tidak masalah, katanya pelan. "Saya rileks saja." Seorang pria menggendong dan menuntut dua anaknya usai mengikuti acara doa bersama memperingati 10 tahun MOU Helsinki di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, 15 Agustus 2015. Sulaiman, begitu nama ayahnya, terbunuh dalam kontak tembak dengan TNI sekitar 17 tahun silam. Sang ayah sebelumnya beberapa kali ditangkap TNI. Seperti sama-sama tahu, saya tidak menanyakan apakah ayahnya anggota Gerakan Aceh Merdeka, GAM atau bukan ketika konflik itu terjadi. "Mayatnya dibuang di Aceh Timur." Saya lagi-lagi mencoba menahan napas, tetapi Haekal melanjutkan ceritanya - datar sekali: "Sayangnya, yang muncul di media, (disebut) mayat tidak dikenal." Dihantui perasaan kecewa dengan Indonesia, ibunya - "namanya Nur Laila," kata Haekal - kemudian memilih menjadi warga negara Malaysia, dan keluarga besarnya memutuskan untuk meninggalkan Aceh demi keselamatan dan masa depan yang belum menentu. Kepada anak-anaknya, mendiang ayah dan ibunya mewasiatkan agar mereka lebih mementingkan studi. Haekal sendiri akhirnya berlabuh ke Jakarta hingga lulus kuliah pada 2004 lalu. "Saya pikir banyak cara untuk melawan, salah-satunya dengan belajar." Kesepakatan damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, ditandatangani di Helsinki, 15 Agustus 2015. Peristiwa pahit dan traumatik ini, tentu saja, membekas dan membuat dirinya saat itu meninjau ulang hubungan Aceh dan Indonesia. "Saya mulai merekonstruksi siapa Aceh dan siapa Indonesia? Saya menjadi kritis dalam melihat sejarah Indonesia." Lama meninggalkan Aceh, selain karena latar konflik itu tadi, Haekal kemudian secara moral terpanggil untuk mengetahui lebih lanjut tentang keacehannya. Teks sejarah Aceh yang menyebut bahwa mereka adalah bangsa besar ikut pula mendorongnya untuk mendalami sejarah. Tentu saja,"tidak bisa sekedar membanggakan masa lalu, tapi lebih kepada melihat identitas," katanya. Tidak mungkin seseorang itu tidak memiliki latar belakang identitas, tambahnya. Haekal memilih menggali masa lalu Aceh melalui apa yang disebutnya sebagai "kaca mata Aceh". Sebaliknya apabila menggunakan kaca mata non-Aceh akan "sulit menemukan Aceh," tandasnya. Anggota Gerakan Aceh Merdeka, GAM, tiba di bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, 18 Agustus 2005, setelah dibebaskan dari penjara di Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut kesepakatan damai RI-GAM di Helsinki. "Misalnya, dari sumber-sumber Aceh, seperti manuskrip dan lain-lain, semua itu tertera dengan jelas bagaimana Aceh dan siapa Aceh di masa lalu, dan apa yang dikerjakan orang Aceh di masa lalu. Itu semua ada." Sejarah Aceh yang tertulis dalam sumber primer itu, menurutnya, dimanfaatkan Kolonialisme Belanda untuk kepentingannya. Dianggap bias, teks seperti itu kemudian disebarkan dan kemudian diamini - selain dikritisi, tentu saja. "Ketika kita konfrontasikan dengan sumber-sumber lain, misalnya, ini berbenturan antara narasi Snouck Hurgronje dan narasi orang Aceh," jelas Haekal. Kepada saya, dirinya kemudian mengungkap sejumlah teks versi Hurgronje tentang Aceh yang disebutnya bias. Pada saat hampir bersamaan, Haekal bersinggungan dengan teks tentang sosok Hasan Tiro melalui buku karyanya Demokrasi untuk Indonesia, yang terbit pada 1958. Membaca tuntas buku itu, Haekal menyimpulkan bahwa sang penulis adalah sosok pemikir. Dalam menggali pemikiran Hasan Tiro (atas, tengah), Haekal pun mencoba menganalisanya melalui kaca mata Hasan Tiro sendiri, kaca mata Aceh dan Islam. Dalam menggali pemikiran Hasan Tiro, Haekal pun mencoba menganalisanya melalui kaca mata Hasan Tiro sendiri, kaca mata Aceh dan Islam. "Tidak bisa melihat dia dengan kaca mata Aristoteles, Nietzsche, atau Umberto Eco. Saya pernah mencoba, tapi tidak pernah bisa dipertemukan." Haekal mengutarakannya secara tertawa tipis. "Hasan Tiro harus dilihat dari sumber awal, bahwa dia orang Aceh, dan beragama Islam." Begitulah. Membaca buku-bukunya serta mendengarkan kaset berisi pidatonya, Haekal memperoleh perspektif baru tentang sosok tersebut sekaligus mengubah cara pandangnya dalam melihat Indonesia. 'Perkenalannya' dengan Hasan Tiro, pada akhirnya, membuatnya mempertanyakan ulang sejarah Aceh versi sejarah resmi yang diterbitkan Jakarta. "Dia dianggap momok yang menakutkan bagi lawan-lawannya," katanya. Haekal Afifa (berdiri) di sebuah acara diskusi tentang sejarah konflik Aceh, 23 Maret 2017 lalu. Diwarnai samar-samar percakapan bahasa Aceh dari ruangan sebelah, dan ditemani dua cangkir kopi di meja berukuran lebar, percakapan kami akhirnya menyentuh Aceh masa kini, 12 tahun setelah GAM-Indonesia memilih jalan damai. Apa pentingnya menguliti isi kepala Hasan Tiro dalam situasi sekarang ketika konflik sudah berakhir dan bukankah semua wacana diberi tempat dalam posisi yang sama ? Tanya saya. Haekal mensyukuri kesepakatan damai itu diteken ("Kita bersyukur, banyak yang dulu tabu untuk dibicarakan, saat ini mulai terbuka," akunya), tetapi menurutnya masih tetap relevan untuk memikirkan ulang apa yang dipikirkan dan dilakukan Hasan Tiro, setidaknya dalam konteks demokrasi dan perdamaian hari ini. Dia mengatakan kritikan tajam Hasan Tiro terhadap Indonesia tentang konsep sentralisasi, otonomi luas, federasi dan hubungan mayoritas-minoritas, masih relevan dalam melihat hubungan Aceh dan Jakarta saat ini. Setahun setelah MOU Helsinki, Aceh menggelar pilkada pada 11 Desember 2006 yang menyertakan antara lain calon dari Partai Aceh, yang merupakan penjelmaan GAM. "Saat ini, konflik semacam ini sudah mulai muncul, walaupun dalam konteks agama," ungkapnya. Maksudnya, penerapan Perda Syariat Islam di Aceh yang diwarnai penolakan karena dianggap bertentangan hukum nasional, dan konflik antara mayoritas dan minoritas di Indonesia, khususnya identitas bersama. Demikian pula, cara pandang Hasan Tiro ketika mengkritik sejarah nasional Indonesia yang dianggapnya 'Jawa sentris' masih layak digaungkan pada situasi sekarang. Haekal memberi contoh apa yang disebutnya sebagai "nasionalisasi Hari Kartini". "Tidak selayaknya bangsa yang besar seperti Indonesia itu menasionalisasi suatu tokoh," katanya," karena memang ada daerah lain yang memang punya ikon pahlawan perempuan sendiri." Ketika saya menanyakan apakah cara pandang yang terlalu Aceh sentris seperti itu akan terjatuh dalam perangkap chauvinisme? Haekal tidak melihat kekhawatiran itu. Tidak tepat, tegasnya. Hasan Tiro (kiri) bersama pimpinan eks GAM, Zaini Abdullah dan Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, dalam kunjungannya ke Aceh, 12 Oktober 2008. "Ini maaf", katanya dengan nada pelan saat dirinya mulai memberikan jawaban. Tidak masalah, saya menanggapi. Menurutnya, sebutan Hasan Tiro terhadap istilah 'kolonialisme Jawa' tidak bermaksud mengatakan bahwa semua orang Jawa itu berwatak kolonialis. Hal ini, hampir sama saat Multatuli mengkritik bangsanya (Belanda) yang melakukan kolonialisasi di Aceh. Dari membaca buku-buku Hasan Tiro, Haekal menyimpulkan bahwa sang penulis tidak bermaksud menjelek-jelekkan suku Jawa. "Yang ingin dia sampaikan adalah sistem, bukan suku (Jawa). Dia tidak bicara secara ras, suku, tidak. " Sistem yang dimaksud adalah sistem Indonesia yang disebutnya sentralistik. Haekal mencoba meyakinkan saya dengan merujuk kepada eks anggota GAM yang disebutnya tidak melulu diisi oleh orang Aceh. "Banyak orang Jawa, Deli Melayu, bahkan orang Papua masuk GAM." Sebaliknya Haekal menganggap bahwa nasionalisme Indonesia, saat itu, yang disebutnya bersikap chauvinistic ketika terjadi - apa yang disebutnya - "alat negara memberantas penduduknya sendiri". Haekal menyayangkan pemikiran Hasan Tiro yang disebutnya tidak dipahami oleh sebagian 'anak ideologisnya', yaitu sebagian eks anggota dan pimpinan GAM yang berlabuh di Partai Aceh atau partai pecahan lainnya. Di ujung penjelasannya, Haekal menjelaskan bahwa "Indonesia harus bersyukur kehadiran sejarah Aceh yang begitu besar, harus dilihat sebagai bagian sejarah Indonesia sendiri." Haekal menyayangkan bahwa saat ini pemikiran Hasan Tiro tersebut tidak dibaca dan dipahami oleh 'anak ideologisnya' sendiri, yaitu eks anggota dan sebagian pimpinan GAM yang kini berlabuh di Partai Aceh atau partai pecahan lainnya. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mengeksplorasi dan mengenalkan Tiroisme ke khalayak luas Aceh, sebagai bagian dari sejarah Aceh dan Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Si penjaga nisan kuno Julukannya tidak main-main: si penjaga nisan kuno atau sang penyelamat nisan bersejarah. "Saya tidak tahu kenapa tertarik pada nisan," Mizuar Mahdi Al-Asyi, kelahiran 1988, mengutarakannya kepada saya dan kemudian tertawa kecil. Hanya saja, sebelum tertarik dan berkutat dengan benda arkeologi nisan dan inkripsi yang tercetak di atasnya, pria yang kehilangan ayah-ibu dan keluarga intinya akibat tsunami akhir 2004, mengaku jatuh hati dengan sejarah Aceh semenjak masih ingusan. Mizuar dan teman-temannya yang memiliki kepedulian sama, mendirikan Masyarakat Pecinta Sejarah alias Mapesa. Dia menyebut organisasinya independen dan tidak didanai siapapun. Mizuar awalnya menelan mentah-mentah sejarah Aceh yang diajarkan dari bangku sekolah dan cerita dari mulut ke mulut. Tetapi, semenjak 2008 (tiga tahun setelah konflik Indonesia-GAM diakhiri), cara pandangnya dalam melihat masa lalu Aceh perlahan-lahan berubah total. "Sejarah yang selama ini saya tanamkan, sebenarnya (sebagian) ada yang keliru." Kesadaran Mizuar tumbuh setelah membaca artikel seorang peneliti - di surat kabar lokal - yang disebutnya menyodorkan cara pandang baru. Si penulis itu mengacu pada temuan teks di atas nisan kuno serta data pendukung lainnya. Semula menghayati pelbagai hikayat Aceh - yang ditulis pada abad 18 atau 19 - sebagai kebenaran mutlak, Mizuar lantas mengoreksinya. Karena, "tidak nyambung, ada kejanggalan, dan tidak ada mata rantainya." Mizuar (kiri, kemeja hitam) dan peneliti sejarah sekaligus epigraf Tengku Taquyuddin Muhammad (tengah, berkopiah) di depan sebuah nisan yang diyakini peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam, abad 16, di kawasan Pango, Banda Aceh, Mei 2014. Saya bertemu Mizuar di sebuah situs pekuburan kuno di tengah Kota Banda Aceh, pertengahan Februari silam. Orang-orang di kota itu menyebut situs bersejarah itu sebagai 'Makam Kandang 12'. Saat kaki saya melangkah di depan gang besar menuju situs makam kuno itu, suasana senyap terasa. Di kanan kirinya berdiri rumah-rumah kuno dengan cat memudar. Hanya ada tiga atau empat orang duduk santai di dekatnya. "Kita berada di komplek keraton, dan inilah penguasanya," Mizuar, yang ditemani seorang rekannya, menunjuk kuburan di depannya. Ada sebelas hingga dua belas kuburan, satu diantarannya bernisan dari bahan tembaga. Inilah sultan-sultan yang mengantarkan Aceh Darussalam ke masa paling puncak kegemilangan, tambahnya. Mapesa melibatkan pula ahli arkeologi lulusan UGM, Deddy Satria (atas), yang tengah meneliti sebuah situs peninggalan bersejarah di Gampong Langlumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh (2014). Lebih dari 500 tahun silam, di lokasi tempat kami duduk dan mengobrol, berdiri sebuah keraton yang diyakini sebagai pusat Kerajaan Aceh Darusalam. Pendirinya, Sultan Ali Mughayat Syah, yang dimakamkan di lokasi itu bersama cucu keturunannya - yang memerintah dalam abad 16 masehi. Ditingkahi semilir angin dan sesekali suara orang mengaji yang menggema dari menara Masjid Baiturrahman, juga deru becak motor di kejauhan, saya siang itu seperti larut dalam endapan masa lalu Aceh, setidaknya menurut versi Mizuar. "Beliau adalah sultan yang berperan dalam pengusiran Portugis dari Selat Malaka," ungkapnya merujuk pada sosok Sultan Ali Mughayat Syah. Seperti yang sering saya dengar perihal sejarah Aceh yang gemilang, ayah satu anak ini meneguhkan kembali kisah-kisah itu. Cerita kehebatan Aceh itu sudah diakui sebagai kekuatan politik Islam dan pusat keilmuan di masa lalu, katanya. Mapesa mengungkap sebagian nisan kuno bersejarah rusak akibat tsunami pada Desember 2004, seperti yang ditemukan di Gampong Jawa, Banda Aceh (atas). Tetapi, "sejarah sebenarnya masih tertutup oleh zaman." Apalagi, sebagian teks sejarah Aceh yang ditemukan pada tulisan hikayat "banyak dipengaruhi Orientalis dan masih perlu diuji kembali kebenarannya," tambahnya. Di titik inilah, sekitar enam tahun lalu, Mizuar dan teman-temannya - yang memiliki kepedulian sama - kemudian mendirikan Masyarakat Pecinta Sejarah alias Mapesa. Semula organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Peduli Sejarah Aceh (GPPSA). Dia menyebut organisasinya independen dan tidak didanai siapapun. Dan, tidak main-main, mereka berusaha menyelamatkan nisan-nisan kuno yang terbengkalai di wilayah Aceh dan kemudian mengkajinya. "Kita ingin menggali ke data otentiknya, berupa nisan. Nisan itu menyajikan data dan fakta sejarah yang orisinil." Nisan kuno yang ditemukan di situs bekas komplek pekuburan di Gampong Jawa, Kota Banda Aceh, 2016 lalu. Dari pahatan aksara Arab yang tertata pada nisan-nisan kuno, Mizuar dkk memperoleh informasi atau data baru tentang dinamika kehidupan masa lalu, perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan tokoh-tokoh penting yang pernah mengisi ruang dan waktu Aceh Darussalam dahulu. Sayangnya, sebagian besar nisan-nisan kuno itu kondisinya sangat miris karena dimakan zaman (dan dihancurkan tsunami), dibongkar dan dihilangkan akibat pembangunan jalan dan infrastruktur, serta - tentu saja - tidak dipedulikan oleh pemerintah Aceh. "Di sinilah, kita berusaha untuk menyelamatkannya," akunya. Mizuar kemudian bercerita, agak getir, kepada saya ketika dirinya berulangkali menemukan bongkah nisan kuno yang dijadikan batu asah oleh warga. "Kebanyakan mereka tidak tahu itu benda bersejarah yang melintasi zaman sebagai informasi sejarah Aceh tempo dulu." Didampingi arkeolog dan epigraf (tenaga ahli yang mampu membaca teks bahasa Arab dan jawiy di atas nisan), dirinya dkk berusaha menyelamatkan nisan-nisan yang tidak terawat, terbengkalai atau terbenam di dalam lumpur di berbagai tempat di Aceh, hingga melobi pemerintah Aceh untuk menyelamatkan situs bersejarah yang terancam hilang atau rusak. Didampingi arkeolog dan epigraf (tenaga ahli yang mampu membaca teks bahasa Arab dan jawiy di atas nisan), Mizuar dkk berusaha menyelamatkan nisan-nisan yang tidak terawat, terbengkalai atau terbenam di dalam lumpur Mereka kemudian membuat kajian ilmiah serta mempublikasikannya secara gratis ke media sosial serta wesite resmi Mapesa. Dalam beberapa temuan, Mizuar mengaku banyak memperoleh data sejarah yang relatif baru dan bahkan ada di antaranya mengoreksi informasi yang berkembang sebelumnya. Ketika saya menanyakan bagaimana dia menempatkan temuan sejarah dari batu nisan kuno dalam situasi Aceh sekarang, Mizuar mengharapkan semua itu dapat melahirkan narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. "Sekaligus mampu membangun alam pikir yang terikat kuat dengan pemilik risalah, Al-Mushthafa, Shallallah 'alaihi wa Sallam," ungkapnya, belakangan. Dia juga mengharapkan temuan-temuan sejarah itu dapat menyadarkan masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa, ummah dan agama. "Inilah yang dituju Mapesa," Mizuar menegaskan. Pemerintah kolonial Belanda, kata Mizuar, banyak menjarah benda-benda terkait kesejarahan Aceh. "Mereka juga menghancurkan makam-makam tokoh penting dan makam Sultan Aceh," ungkapnya. Di masa kolonial Belanda, menurutnya, ada upaya-upaya untuk mengecilkan peran penting kesejarahan Aceh di masa lalu. Belanda, sebutnya, banyak menjarah benda-benda terkait kesejarahan Aceh. "Mereka juga menghancurkan makam-makam tokoh penting dan makam Sultan Aceh," ungkapnya. Di sinilah, salah-satu misi Mapesa untuk mengembalikan semangat masa lalu Aceh yang sengaja mau dihilangkan itu. "Aceh harus melihat dan belajar dari masa lalunya jika ingin maju," tandasnya. Ditanya bukankah cara pandang seperti itu seolah-olah menempatkan sejarah Aceh nyaris tanpa celah dan mengerdilkan pengaruh budaya dari luar Aceh, Mizuar berkata: "Justru jika berkaca pada masa lalu, Aceh itu adalah bangsa kosmolit. Di sini tempat berkumpulnya bangsa-bangsa yang berperadaban serta turut mengisi dan memajukan Aceh." Perjalanan sejarah Aceh yang sangat panjang itu, sangatlah mustahil untuk menyimpulkannya dalam waktu pendek, dia menekankan. Maka, penelitian dan penyematan bukti sejarah adalah kerja panjang dan melelahkan ini mesti terus dilakukan, katanya. Dalam beberapa temuan, Mizuar mengaku banyak memperoleh data sejarah yang relatif baru dan bahkan ada di antaranya mengoreksi informasi yang berkembang sebelumnya. Di sinilah, Mizuar menyadari sepenuhnya batasan-batasan dalam setiap mempelajari sejarah - termasuk sejarah yang membentuk dirinya, yaitu sejarah Aceh. Dalam perjalanan mencari dan meneliti setiap tinggalan sejarah, "kami tidak pernah mereka-reka dan melebihkan." Semua itu, sambungnya, berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. "Apa yang disebut pada tiap pahatan nisan itulah yang akan kami siarkan di jejaring sosial maupun pada masyarakat." "Dan kami tidak akan mengambil kesimpulan Aceh itu seperti apa dan bagaimana. Itu tidak akan pernah bisa." Jika belum meraup seluruh tinggalan sejarah, paling hanya kesimpulan-kesimpulan sementara, katanya menekankan. Perempuan Aceh bisa mendefinisikan dirinya? Ketika arus besar di Aceh menyatakan bahwa praktik syariat Islam - secara legal formal - di Aceh berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Aceh, dan bukan dianggap fenomena baru, sebuah tulisan bernada menggugat lahir dari seorang perempuan yang lahir dan tumbuh di Aceh, Raisa Kamila. Dimuat di situs berita Tirto.id, akhir Desember lalu, tulisan Raisa yang berjudul Pertarungan wacana jilbab Cut Meutia itu menanggapi protes terhadap gambar pahlawan asal Aceh itu yang tertera di uang kertas Rupiah yang baru disebarkan. Foto seorang perempuan Aceh (1880-1920) milik koleksi Tropen Museum, Belanda. "Alih-alih digunakan untuk memahami masa lalu dengan jernih dan jujur, banyak sumber sejarah digunakan untuk kepentingan politik," tulis Raisa Kamila. Cut Meutia dalam uang kertas Rupiah itu digambarkan tidak berkerudung, dan Bank Indonesia (BI) menyatakan semuanya telah didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk keluarga keturunan Cut Meutia. Walaupun menganggap tanggapan BI tidak menjawab pertanyaan apakah Cut Meutia memakai kerudung dengan rapi seperti banyak perempuan Aceh saat ini ("Karena tak ada arsip visual yang menunjukkan para Cut Meutia," tulis Raisa), Raisa menulis: "kita bisa menarik kesimpulan (sementara) bahwa pada masa itu kerudung bukan atribut wajib para perempuan Aceh." Dalam tulisan itu, Raisa merujuk pada sekitar seribu foto koleksi KITLV dalam rentang 1873-1939. Ada foto yang menunjukkan beberapa perempuan yang berkerudung, tetapi tidak seperti jilbab saat ini. Ada pula foto yang memperlihatkan sebagian besar perempuan di jalanan yang tidak mengenakan penutup kepala, tulisnya. Kegelisahan Raisa adalah mengapa para sejarawan Aceh nyaris semuanya lelaki. Dan kenapa perempuan Aceh dalam sejarahnya didefinisikan sebagai "perempuan tangguh yang berperang," ungkapnya. Sebelum berangkat ke Aceh, saya mewawancarai Raisa melalui sambungan telepon. Sejak dua tahun lalu, lulusan Filsafat UGM Yogyakarta ini melanjutkan studi sejarah di Universitas Leiden, Belanda. "Saya ingin menulis tentang Aceh," kata Raisa, saat saya menanyakan apa yang melatari keinginannya belajar sejarah. Belajar sejarah selalu penting untuk memahami proses yang telah dilalui masyarakat, jelasnya. Dalam sejarah Aceh, menurutnya, para sultan, uleebalang dan ulama acapkali diacu sebagai aktor-aktor utama dalam mendorong berbagai proses perubahan. "Saya," kata Raisa," agak skeptis dengan narasi semacam ini." Dengan mempelajari sumber-sumber primer sejarah, Raisa mengaku bisa menelusuri bahwa proses perubahan tidak melulu datang dari atas. "Sejarah Aceh bisa melibatkan pula bajak laut, petani, buruh kereta dan penambang liar," akunya. Dan lagipula, dia bertanya-tanya, mengapa sejarah Aceh nyaris diidentikkan dengan "pasti perang, perang, dan perang. Apakah iya orang Aceh kerjanya perang melulu dari dulu sampai sekarang?" Raisa Kamila (kanan) saat mengikuti sebuah diskusi yang digelar Komunitas Kanot Bu di Banda Aceh, Juni 2015. Dan, "apakah ada kemungkinan orang Aceh yang enggak berperang?" Dari kegelisahan inilah, Raisa belajar sejarah dengan harapan menemukan cara pandang baru dalam melihat perjalanan panjang bangsa Aceh. "Saya mau melihat apakah ada kemungkinan lain untuk memahami orang Aceh". Dia mengaku ketertarikannya pada sejarah tidak datang tiba-tiba. Selama kuliah di Yogyakarta, Raisa 'mengalami' apa yang ditulis sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam buku tetralogi Buru. Sejarah berbagai daerah di Jawa, demikian ujarnya bersemangat, sangat penuh dimensi dan terus ditulis dengan tema beragam. "Mulai dari orang dan tanah keraton, agama para santri dan priyayi, sampai asal usul penganut sedulur sikep," ungkapnya. Raisa Kamila (membelakangi kamera) dalam sebuah diskusi saat dirinya kuliah di Filsafat UGM, Yogyakarta. Dari pengalaman seperti itulah, Raisa kemudian penasaran tentang sejarah Aceh yang seolah-olah identik dengan konflik dan peperangan. "Saya penasaran, sejauhmana sejarah Aceh sudah ditulis tanpa melulu dibaca dalam kerangkan politik." Kegelisahan lain Raisa adalah mengapa para sejarawan Aceh nyaris semuanya lelaki. Dan kenapa perempuan Aceh dalam sejarahnya didefinisikan sebagai "perempuan tangguh yang berperang," ungkapnya. Dia mengaku sejarah Aceh - yang penuh dengan perang - memberi ruang bagi perempuan, tetapi dia tetap berada dalam koridor yang dituntun laki-laki. "Mengangkat senjata sekaligus menggendong anak, memasak nasi, terkadang harus ikhlas membagi suami dan kini menutupi rambut agar tak tertangkap razia polisi syariah." Bisa jadi, sambungnya, gagasan tentang perempuan Aceh yang tangguh bermula dari keterbatasan pilihan untuk bertindak dan bersuara atas dirinya sendiri. Cut Meutia dalam uang kertas Rupiah itu (bawah) digambarkan tidak berkerudung, dan Bank Indonesia (BI) menyatakan semuanya telah didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk keluarga keturunan Cut Meutia. "Dia terus menerima berbagai definisi yang didesakkan dari luar dirinya dan melakoni segenap tuntutan atas dirinya," tulisnya di Tirto. "Masalahnya, apakah perempuan Aceh sendiri telah mendefinisikan mereka sebagai apa?" Nada Raisa terdengar meninggi melalui sambungan telepon. Dari catatan sejarah, Raisa belum menemukan perempuan Aceh memilki ruang untuk menulis tentang dirinya sendiri. "Dalam kontek Jawa, ada Kartini, ada Siti Sundari, ada Dewi Sartika di Sunda. Mereka menulis dan mendefinisikan dirinya dan peran mereka." Makanya, akunya, sekarang yang penting adalah bagaimana perempuan terlibat dalam proses pendefinisian diri mereka sendiri. "Baik dalam sejarah maupun dalam masalah kontemporer," tegasnya. Seorang perempuan warga Lhokseumawe, Aceh, dan seorang lainnya, di hadapan seorang anggota TNI, saat wilayah itu masih dilanda konflik bersenjata, 25 Mei 2003. Dibesarkan dalam keluarga yang memiliki tradisi intelektual, Raisa tertarik dunia menulis sejak sebelum kuliah. Di usia 12 tahun, tulisan esai pertamanya yang berjudul 'Berteman dalam keragaman' dimuat majalah Bobo saat digelar Konferensi Anak Bobo pada tahun 2003. Ayahnya, Humam Hamid, adalah seorang intelektual Aceh dan dikenal terlibat aktif dalam berbagai isu kemanusiaan, sosial, politik dan hak-hak sipil, jauh sebelum perdamaian ditandatangani pada 2005. Raisa mengaku diberi kebebasan oleh ayahnya untuk belajar dan berproses secara mandiri. Setelah lulus SMP, dirinya misalnya memilih SMA dan jurusan sendiri. Demikian pula saat dirinya memilih kuliah di Filsafat UGM Yogyakarta dan melanjutkan S2 di Universitas Leiden, Belanda, dengan spesialisasi sejarah global dan kolonial. Semuanya adalah pilihannya sendiri. "Ayah cuma berpesan supaya saya sungguh-sungguh menjalani pilihan ini." Sejumlah perempuan menangis menunggu proses penguburan keluarga mereka yang terbunuh, 16 Oktober 2002, saat wilayah itu dilanda konflik bersenjata. "Saya penasaran, sejauhmana sejarah Aceh sudah ditulis tanpa melulu dibaca dalam kerangkan politik," kata Raisa Kamila. Sebelum terbang ke Yogyakarta, ketertarikannya dalam dunia menulis, mengantarkan anak kedua dari empat bersaudara ini aktif di Komunitas Tikar Pandan di kota Banda Aceh. ("Cerpen saya yang berjudul 'Kenangan' menang dalam sayembara tentang perdamaian yang digelar komunitas itu," Raisa bercerita tentang titik temunya dengan pegiat komunitas tersebut). Komunitas Tikar Pandan dikenal sebagai kelompok kebudayaan yang terdiri orang-orang yang peduli terhadap berbagai isu mulai kebudayaan, seni, pendidikan, hingga politik. Mereka menggelar diskusi, pemutaran film, hingga menerbitkan buku. Di sinilah, Raisa mengaku memperoleh akses bacaan yang berlimpah, mulai membaca Paulo Freire hingga novelis Eka Kurniawan. "Ini kemewahan untuk anak SMA di Banda Aceh," Terlibat di komunitas tersebut, dia mengalami belajar kolektif yang memberinya ide untuk terus meluaskan ruang belajar. "Dengan lebih banyak orang yang punya latar belakang berbeda-beda." Seorang perempuan Aceh dicegat oleh sejumlah petugas keamanan, diantaranya seorang polisi syariat, 3 Desember 2015 di Banda Aceh, terkait pakaian yang dia kenakan. Meneruskan kuliah filsafat di UGM, Yogyakarta, Raisa jatuh cinta dengan dunia sastra. Bersama Dea Anugrah (kini dikenal sebagai cerpenis), temannya satu jurusan di kampus tersebut, dia kemudian mendirikan forum diskusi seputar sastra bernama Daftar Pustaka. "Karena kami mau memperkaya kajian sastra di Yogyakarta yang fokus terlalu banyak ke karya-karya dalam negeri," ungkapnya tentang latar kelahiran forum tersebut. Kini Raisa mengaku cintanya pada sastra tak juga lekang. "Suatu saat hari juga mau kembali ke fiksi." Diawali kegemarannya menggambar di masa kanak-kanak, Raisa kemudian sempat mendalami kajian visual dan aktif sebagai arsiparis di Akarimaji, kolektif perupa muda di Banda Aceh. Di komunitas ini, dia mendalami apa yang disebutnya tentang representasi visual dan bagaimana arsip visual diciptakan. "Tulisan di Tirto kemarin itu bagian dari sedikit risetku tentang arsip visual kolonial," ungkapnya. Sebelum meneruskan studi sejarah di Belanda (2014), dia dan teman-temannya di Kutaradja Book Club menggelar kegiatan yang disebut tadarus buku. Salah-satunya kegiatan yang sudah digelar adalah membaca buku berjudul Cut Nyak Dhien karya Szekely Lulofs. Pawai yang melibatkan kaum perempuan Aceh dalam memperingati tahun baru Islam di Kota Banda Aceh, 14 Oktober 2014. "Saya penasaran, sejauhmana sejarah Aceh sudah ditulis tanpa melulu dibaca dalam kerangka politik." Kembali lagi ke soal perdebatan gambar sosok Cut Meutia. Dalam tulisannya di Tirto.co.id, Rasia menyebut bahwa kemunculan narasi semacam "Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia sebenarnya memakai jilbab" tidak terlepas dari penerapan Syariat Islam di Aceh. Dia menulis: "Amat kuat hasrat untuk menyatakan bahwa praktik syariat Islam di Aceh bukan fenomena baru, melainkan berakar panjang dalam sejarah dan tradisi Aceh." Maka, sambungnya, "muncullah narasi-narasi semacam 'Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia sebenarnya memakai jilbab'". Narasi semacam ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan senantiasa menjadi situs pertarungan wacana yang sama sekali tidak dikendalikan oleh perempuan itu sendiri, tulisnya. "Lalu, saat ide penerapan syariat Islam bergulir dari Jakarta pada 2001, perempuan-perempuan tanpa kerudung di Pasar Aceh dicukur dan diarak di jalanan." Raisa menulis dengan gamblang. Di sebuah kafe di sudut Kota Banda Aceh, 9 Juni 2015, yang dipadati warga kota itu. ""Di Aceh, perempuan diharuskan berkerudung. Di Eropa, khususnya di Prancis, perempuan dilarang berkerudung. Ekspresi spiritual yang seharusnya urusan pribdi malah diintervensi otoritas itu," tandasnya. Di paragraf berikutnya, dia kemudian menulis: protes terhadap rupa Cut Meutia itu menunjukkan ada upaya mengendalikan imajinasi mengenai kesalehan masa lampau yang hadir melalui sosok perempuan. Raisa memang tidak sekedar menulis dengan jarak tertentu. Apa yang dia tuliskan adalah bagian dari sikapnya. Dalam foto-fotonya di media sosial miliknya, setidaknya sejak kuliah di Yogyakarta hingga sekarang, Raisa tidak menggunakan jilbab atau kerudung. Tetapi saat pulang ke Banda Aceh, dia mengenakan semacam kerudung. "Bagi saya," demikian Raisa," jilbab adalah salah-satu bentuk bentuk ekspresi spiritualitas individu." Hal ini dia utarakan saat saya menanyakan pandangannya tentang jilbab. Tanpa spiritualitas, jilbab menjadi sekedar aksesori. Karena spiritualitas bersifat pribadi, lanjutnya, tidak ada otoritas yang seharusnya mengendalikan bagaimana ekspresi spiritual itu diwujudkan. "Di Aceh, perempuan diharuskan berkerudung. Di Eropa, khususnya di Prancis, perempuan dilarang berkerudung. Ekspresi spiritual yang seharusnya urusan pribadi malah diintervensi otoritas itu," tandasnya. Hasan Tiro saat berkunjung ke Aceh, 12 Oktober 2008. "Persoalannya kemudian, jika kesimpulan yang bersifat sektarian ini tidak dipertanyakan lebih lanjut, dipelihara untuk merawat kebencian dan memperangkap orang-orang dalam tempurung chauvinisme," tandas Raisa. Dalam salah-satu pertanyaan terakhir yang saya tanyakan kepada Raisa adalah penilaiannya (yang menjadi bagian dari tulisannya di Tirto.id) bahwa pendiri GAM Hasan Tiro adalah seorang yang disebutnya berhasil menciptakan narasi nasionalisme Aceh dengan memilah-milah sumber sejarah sesuai agenda politiknya. Bisa Anda jelaskan kalimat tersebut? Tanya saya dalam pertanyaan tertulis melalui email. Merujuk pada buku Islam and Nation: Separatist Rebelion in Aceh karya Edward Aspinall (2009), Raisa menulis bahwa apa yang dilakukan Hasan Tiro memang umum dilakukan oleh pejuang nasionalisme di manapun. "Untuk menciptakan perasaan keterikatan yang emosional dengan tanah air," tulisnya. Dia mengaku sepakat bahwa kolonialisme Belanda dan rezim Orde Baru sama-sama telah menciptakan ketimpangan ekonomi di Aceh. Seorang warga Kota Bireun, Aceh, mengendarai sepeda di samping tank TNI, 26 Mei 2003, saat wilayah itu dilanda konflik bersenjata. Namun demikian," alih-alih menawarkan kritik dengan dimensi ekonomi dan politik, Tiro berhenti pada kesimpulan yang bersifat sektarian, seperti anti-kafir dan anti-Jawa." Raisa kemudian menambahkan, bisa jadi ini memang teknik propaganda untuk memperoleh massa yang banyak. "Persoalannya kemudian, jika kesimpulan yang bersifat sektarian ini tidak dipertanyakan lebih lanjut, dipelihara untuk merawat kebencian dan memperangkap orang-orang dalam tempurung chauvinisme," tandas Raisa. 'Sejarah untuk perbaiki kehidupan saat ini' Saya mengenalnya kira-kira dua tahun silam ketika lukisan muralnya dipamerkan dalam kegiatan seni rupa kontemporer bergengsi, Jakarta Biennale 2015. Sebuah mural sarat simbol yang menceritakan semacam perjalanan sejarah politik Aceh sejak era 1980an hingga sekitar tahun 2000. Idrus bin Harun (tengah) dalam sebuah wawancara pada September 2015 di depan markas komunitas Kanot Bu di kota Banda Aceh, Aceh. Sejarah, memang, menjadi salah-satu tema utama Jakarta Biennale saat itu. Mural berjudul 'Bhoneka tinggal luka' itu menampilkan simbol-simbol tatkala Aceh dilanda konflik bersenjata hingga praktik politik pasca perdamaian 2005. "Seni di Aceh harus menjadi alat untuk mengabarkan kepada masyarakat luas, terutama tentang pelanggaran HAM, kekerasan politik di Aceh, itu harus diangkat, " ungkap Idrus bin Harun, perupa mural tersebut, kala itu. Mural berjudul 'Bhoneka tinggal luka' karya seniman asal Aceh, Idrus bin Harun, yang menceritakan perjalanan politik Aceh sejak era 1980-an hingga sekitar 2000, dipamerkan dalam Jakarta Biennale 2015. Di lokasi pameran, saya juga berkenalan dengan mewawancarai Putra Hidayatullah, salah seorang kurator pameran sekaligus penulis asal Aceh. Kepadanya, saya menanyakan apa pengertian dan makna sejarah dalam hajatan seni itu. "Kita tidak terperangkap masa lalu, tidak juga mengagungkan orang tua kita terdahulu dan tidak terperangkap khayalan masa depan yang tidak pasti, tapi fokus pada sejarah hari ini," ungkap pria kelahiran Pidie, 1988 ini. Dan semua akhirnya bermuara, "bagaimana sejarah itu bisa memperbaiki kehidupan kita hari ini," tandasnya. Saat ini pegiat Komunitas Tikar Pandan di Banda Aceh ini tengah studi seni kontemporer di SOAS University of London, Inggris. Pergulatan Idrus bin Harun dengan berbagai bacaan dan pertemuannya dengan lingkaran aktivis, budayawan dan seniman di Banda Aceh, membuatnya tertarik mendalami sejarah Aceh dan kemudian mempertautkannya dengan seni. Bagaimanapun, pertemuan pertama kali saya dengan Idrus dan Putra mengusik keingintahuan saya untuk mengetahui sikap kaum muda Aceh dalam memandang sejarah Aceh. Mural karya Idrus itu seperti menggenapkan cara berpikir saya dalam melihat Aceh yang seolah-olah digambarkan sarat konflik. Dan dua tahun kemudian, saya bertemu kembali Idrus bin Harun di sudut kota Banda Aceh pada siang di bulan Februari yang terik. Dengan sepeda motornya, dia menjemput saya untuk menuju markas Komunitas Kanot Bu ("Kanot Bu itu artinya periuk nasi," ungkap Idrus, terkekeh) di kawasan Lamteumen. Idrus adalah salah-seorang penggiat komunitas yang mewadahi perupa, penulis dan siapapun yang tertarik untuk mendalami dan mendiskusikan dunia seni rupa serta masalah sosial. Lahir 1981 di Meureudu, Pidie Jaya, Idrus sempat menjalani profesi sebagai guru sekolah dasar setelah lulus dari D II PGSD Universitas Syiah Kuala, pada 2003, tetapi tidak berlangsung lama. Kegemarannya menggambar di masa kecil, membuatnya kembali menggumuli cat, poster dan spanduk. "Kita tidak terperangkap masa lalu, tidak juga mengagungkan orang tua kita terdahulu dan tidak terperangkap khayalan masa depan yang tidak pasti, tapi fokus pada sejarah hari ini," ungkap Putra Hidayatullah, penulis dan salah-seorang kurator di Jakarta Biennale 2015. Idrus awalnya mengaku tidak tertarik mengaitkan seni dan sejarah Aceh, tetapi semuanya berangsur berubah setelah dirinya membaca sejumlah buku, diantaranya Minggir, Waktunya Gerakan Muda memimpin (2008) karya Eko Prasetyo. Pergulatannya dengan berbagai bacaan dan pertemuannya dengan lingkaran aktivis, budayawan dan seniman di Banda Aceh, membuatnya tertarik mendalami sejarah Aceh dan kemudian mempertautkannya dengan seni. Dalam perjalanan menuju lokasi Komunitas Kanot Bu, ingatan saya ketika meliput bencana tsunami Aceh dan konflik bersenjata di wilayah itu muncul sekelebat. Rupanya saya melalui jalan protokol yang dulu kulalui saat menemui pengungsi tsunami di kawasan Matai di pinggiran kota itu. Imajinasi itu terus berlanjut ketika sepeda motor yang dikemudikan Idrus menepi di sebuah bangunan rumah yang tidak terawat. Samar-samar suara burung dan raungan sepeda motor seperti berebut untuk menyambut kedatangan saya. Idrus bin Harun (kanan) dan kaos yang bertuliskan ucapan Hasan Tiro. "Ketika kita lupa sejarah sendiri, itu artinya kita memperbudak sendiri pada orang lain," ungkapnya menerjemahkan kutipan Hasan Tiro tersebut. Dibiarkan terlantar oleh pemiliknya setelah tsunami, bangunan itu kemudian disulap oleh Idrus dkk menjadi semacam "tempat berkreasi". Nyaris semua sudut bangunan itu dipenuhi mural, sketsa dan tulisan-tulisan di atas kayu yang sebagian berisi kritik sosial - sebagian diantaranya adalah karya Idrus. "Di sini kita membuat diskusi. Namanya 'Teras Sore'. Kita misalnya membuat diskusi tentang seni kekinian di Aceh. Dan seninya agak menjurus ke (kritik) sosial, bukan seni abstrak." Idrus kemudian mengajak saya masuk ke ruangan utama bangunan itu. Walaupun tidak berkala, komunitas ini mengundang siapapun - tidak harus seniman - untuk mendiskusikan segala sesuatu atau melakukan kreasi seni secara bersama. "Seni bukan milik eksklusif seniman, semua orang bisa mengekspresikan diri," kata Idrus. Dia kemudian bercerita pihaknya antara lain pernah mengundang para siswa SMA Labschool di kota itu untuk mendiskusikan masalah mutakhir di Aceh dan nasional. Teuku Fajriman, kelahiran 1985, tidak memungkiri bahwa sebagian pegiat di komunitas Kanot Bu mengagumi Hasan Tiro. "Tapi bukan berarti kami kagum seperti orang lain kagum tanpa melihat sejarahnya dan apa sebab-akibatnya dia berjuang," katanya. Melalui wadah itulah, masyarakat bisa mengutarakan harapan dan kritikan terhadap masalah sosial - termasuk praktik Pilkada di Aceh. "Kita membuka ruang agar masyarakat ikut terlibat. Ini seni yang terlibat, karena masyarakat kekurangan tempat untuk mengekspresikan diri." Dalam wawancara yang diwarnai kelakar, Idrus menyentil pula latar belakang kelahiran Komunitas Kanot Bu. Dia mengakui kelahiran komunitas ini tidak terlepas kejengahan dirinya dkk terhadap realitas politik Aceh pasca perdamaian, terutama menjelang pemilihan kepala daerah enam atau delapan tahun silam. Idrus menggambarkan situasi saat itu di Aceh: "Semua orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota legislatif. Kok tiba-tiba yang dulu kita kenal sebagai teman atau saudara, yang dulu enggak punya pemikiran serius, kecuali mencari keuntungan pribadi. Eh, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai anggota dewan." Dari kenyataan seperti inilah, Idrus dkk mendirikan komunitas tersebut sebagai wahana untuk "menyindir" praktik seperti itu. Para anggota Partai Aceh dalam kampanye Pilkada di kota Banda Aceh. Dan yang lebih penting, Idrus dan rekan-rekannya kemudian menyuntikkan kesadaran kepada kaum muda Aceh untuk memahami sejarah Aceh - melalui medium seni - sebagai pegangan untuk menghadapi situasi saat ini. Penyataan Idrus ini membuat saya teringat pernyataan Putra Hidayatullah, penulis asal Aceh sekaligus salah-seorang kurator Jakarta Biennale 2015. Dialah yang mengkurasi karya mural Idrus dalam acara seni rupa bergengsi itu. Secara sekilas, dalam wawancara dengan saya dua tahun lalu, Putra menjelaskan pentingnya 'menghubungkan' seni dan sejarah untuk membuka kembali sejarah Aceh di masa konflik. Dalam wawancara dengan situs Whiteboardjournal (11/11/2015), Putra mengatakan seniman harusnya tidak menutup kemungkinan untuk berkatya dengan dasar sejarah Aceh. Pendukung Partai Nasional Aceh dalam kampanye Pilkada di Kota Banda Aceh. "Karena mereka (seniman) memiliki potensi untuk membuka pembahasan tentang sejarah ini dengan pendekatan sifatnya damai," ungkap Putra kepada pewawancaranya, Muhammad Hilmi di situs tersebut. Dengan mengaca pada karya mural Idrus yang berjudul 'Bhoneka tinggal luka' itu tadi, Putra menyebutnya sebagai medium kritik yang "mencegah kita untuk terjebak pada lubang yang sama". Pendekatan damai itu dibutuhkan, karena sepengetahuannya masyarakat Aceh sejauh ini masih trauma dan tertutup untuk membicarakan secara terbuka trauma di masa konflik. Patroli pasukan Marinir Indonesia di sebuah desa di Lhok Seumawe, 21 Mei 2003. Kembali ke komunitas Kanot Bu. Menjelang pulang, saya ditunjukkan kaos putih dengan warna memudar yang ditempel di tembok di dekat taman. Di kaos itu, ada kalimat yang dilontarkan pendiri GAM, Hasan Tiro. "Ketika kita lupa sejarah sendiri, itu artinya kita memperbudak sendiri pada orang lain," Idrus menerjemahkan kutipan Hasan Tiro yang tertera di kaos kusam itu. Kutipan ini jelas merujuk pada asumsi kuat bahwa sejarah Aceh telah diabaikan selama konflik GAM-Indonesia mendera wilayah itu. Dalam sebuah kunjungannya ke Aceh, Hasan Tiro melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Apa pentingnya yang menjadi alasan kuat Anda dan kawan-kawan untuk memahami kembali sejarah Aceh yang dianggap ditutup-tutupi selama ini? Tanya saya. "Waktu SD, pelajaran PSPB dan PMP yang disuguhkan kepada kami hanya sejarah Taruma Negara atau Majapahit yang agak asing di telinga orang Aceh." Demikian Idrus memulai jawabannya. Dan ketika reformasi politik 1998 bergulir dan berdampak kepada kebangkitan GAM serta kelak mengubah lanskap politik Aceh untuk selamanya, Idrus mengaku syok. "Saya baru tahu ada Hikayat Perang Sabil yang tertulis panjang dan bisa dihafal itu ketika (tuntutan) Referendum Aceh 1999." Idrus kemudian semakin meyakini bahwa Aceh memiliki basis sejarah sangat kuat yang disebutnya telah 'dihapuskan' dari kurikulum sejarah Indonesia selama rezim Orde Baru berkuasa. Dia kemudian teringat, dahulu dia hanya dijejali informasi tentang sosok Teuku Umar, Cut Nyak Dien atau Cut Meutia - tiga pahlawan nasional asal Aceh. Setelah reformasi politik 1998, sebagian masyarakat Aceh menuntut referendum bergabung atau pisah dari Indonesia. Tetapi, "Teuku Tjik Di Tiro, kita tidak tahu anaknya. Raja-raja di sini kita hanya tahu Sultan Iskandar Muda, karena ada Kodam yang menggunakan namanya. Tapi kita tidak tahu siapa dia." Kesadaran keacehan yang disodorkan Hasan Tiro itulah yang membangkitkan Idrus. "Kalau Daud Beureuh lebih ke Islamnya, tapi Hasan Tiro langsung ke jantung bagaimana Aceh itu berdenyut." Tiga orang rekannya kemudian bergabung di ruangan tengah. Secangkir kopi Aceh panas yang dituangkan dalam gelas tanah liat kemudian disuguhkan kepada saya di atas meja. "Itu gelas Majapahit." Idrus tertawa kecil dan menular kepada saya. Kami memang sama-sekali tidak tegang ketika mendiskusikan tema, isu atau wacana yang selama ini dianggap terlalu sensitif. Pembicaraan yang berlangsung lebih dari satu jam itu akhirnya menyinggung banyak tentang sosok Hasan Tiro. Salah-seorang rekan Idrus di komunitas itu, Teuku Fajriman, kelahiran 1985, tidak memungkiri bahwa mereka mengagumi Hasan Tiro. Orang-orang menyebut dirinya keluarga korban konflik Aceh menuntut agar pemerintah mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di masa lalu dalam unjuk rasa di Banda Aceh, 10 Desember 2006. "Tapi bukan berarti kami kagum seperti orang lain kagum tanpa melihat sejarahnya dan apa sebab-akibatnya dia berjuang," kata Fajriman yang biasa disapa dengan nama penanya, Tepank. "Kami kagum dengan ideologi dia," kata Tepank yang dikenal sebagai penulis ini. Pilihan dan semangatnya untuk berjuang demi Aceh membuat Tepank mengagumi nilai-nilai yang menggerakkannya. Sayangnya, "Kebanyakan orang mengagumi Hasan Tiro karena keberhasilan dia menggerakkan GAM untuk melawan Indonesia. Tapi jarang sekali dari segi pemikirannya," tambahnya. Idrus meyakini sebagian masyarakat Aceh pun mengidolakan sosok Hasan Tiro. Tetapi menurutnya mereka tidak mengidolakannya secara "kalap". "Artinya dia didudukkan sebagai manusia biasa." Secara pribadi, Idrus sendiri mengaku dirinya lebih tertarik memahami Hasan Tiro hanya "dari isi kepalanya". "Artinya, apa yang dia tularkan dalam buku, pemikirannya yang bisa membius orang Aceh," tandasnya. Unjuk rasa anti kebijakan daerah operasi militer (DOM) digelar oleh sejumlah aktivis mahasiswa di Banda Aceh, 11 Juli 2002. Sayangnya, menurut Idrus dan Tepank, pemikiran Hasan Tiro tidak didalami secara utuh oleh sebagian politisi Partai Aceh (PA) yang merupakan penjelmaan GAM. "Harusnya itu diaplikasikan melalui kerja-kerja partai," kali ini kata Idrus. Dia membayangkan masuknya kaum muda ke PA dapat lebih mencangkokkan pemikiran Hasan Tiro ke dalam ideologi partai lokal tersebut. Tepank kemudian teringat pemikiran dan kehidupan pribadi Hasan Tiro soal Islam dan isu pluralisme. "Saya pikir Hasan Tiro tidak terlalu radikal dalam memandang Islam." Karenanya, Tepank - seraya tertawa - mengatakan dirinya tidak akan termakan mobilisasi sentimen agama yang terjadi di Jakarta terkait pilkada. "Sudah ada bentengnya," kali ini Idrus menimpali. Anggota GAM dalam sebuah latihan di Peurelak, 28 Mei 2002, saat wilayah itu masih dilanda konflik bersenjata. Baik Tepank maupun Idrus pun tidak setuju jika ada yang menilai Hasan Tiro memanfaatkan sentimen keacehan dan merendahkan suku lainnya demi tujuan politiknya. Idrus menyebutnya lebih sebagai langkah "taktis agar massa terhiphotis." Sebaliknya, Tepank menganggap Hasan Tiro adalah tipe orang yang menghormati nilai-nilai pluralisme. "Kalau enggak, dia tidak akan bisa ke luar negeri, dengan hidup dengan beragam orang." Film Cut Nyak Dhien dan sikap kritis Sambil menyeruput kopi hitamnya, dan sesekali menerawang jauh, Muda Bentara, pria Aceh kelahiran 1988, mengaku sulit melupakan potongan percakapan dengan mantan bosnya. Kala itu, mereka berdua membahas sepenggal kisah di balik pembuatan film kolosal Cut Nyak Dhien buatan 1988. Lebih setahun Muda pernah bekerja di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Dan dari pimpinan lembaga itulah, dia memperoleh beberapa perspektif baru dalam mendekati peristiwa sejarah Aceh yang sebagian masih abu-abu. "Tim artistik Eros Djarot (sutradara film Cut Nyak Dhien) studi berbulan-bulan tentang corak kain Aceh. Menanyakan apa warnanya." Ungkap mantan bosnya. Kalimat ini menjadi salah satu hal yang terus membayangi dirinya saat tertarik untuk mendalami sejarah Aceh yang berlimpah. Foto koleksi Tropen Museum, Belanda, yang menunjukkan Cut Nyak Dien (duduk, tengah) setelah ditangkap oleh kolonial Belanda. Bayangkan, hanya untuk mengetahui warna kain Aceh yang dikenakan pahlawan perempuan itu, tim artistik film itu melakukan riset yang terbilang lama, termasuk bertanya kepada lembaga tempat Muda pernah bekerja itu. Selesai? Belum. Setelah memperoleh kesimpulan bahwa kain yang dikenakan Cut Nyak Dhien itu "warnanya gelap dan agak pudar", tim artistik film itu kemudian membeli kain serupa dan menanamnya. Agar ada kemiripan dan mendapatkan warna pudar, katanya. Muda mengungkapkan hal itu untuk mengilustrasikan bagaimana sebaiknya mempelajari teks dan fakta sejarah - utamanya sejarah Aceh. "Film itu dibuat seserius itu, dengan studi dan riset segala, tapi ketika kita bicara sejarah di Aceh, kita sepertinya tidak seserius itu.Tipis," kata Muda, saat mengingat perdebatan apakah pahlawan Cut Meutia mengenakan jilbab atau tidak. Muda Bentara mengkritik sikap sebagian masyarakat Aceh yang melihat sejarah masa lalunya hanya berhenti pada romantisisme. Mereka melihat sejarah bukan untuk pijakan untuk berkembang ke masa depan, tapi terjebak pada Aceh di masa lalu. Hampir dua jam, saya dan Muda menghabiskan waktu di sebuah kedai kopi di Ulee Kareng, Banda Aceh. Di tempat ini, saat pasca tsunami, pernah menjadi tempat pilihan utama untuk berdiskusi. ("Orang Aceh butuh ruang berdiskusi. Bagusnya di Aceh banyak ruang publik, sehingga mudah untuk melakukan rekonsiliasi," ungkapnya). Saya mengenal Teuku Raja Muda Dharma Bentara - begitu nama lengkapnya - melalui pertemanan di Facebook. Alumni Ilmu Komunikasi, Universitas Syiah Kuala ini (lulus 2015) dikenal melalui tulisan-tulisannya di media sosial, terutama yang bertema sejarah Aceh. Dia juga dikenal karena aktivitas diskusi yang melibatkan anak-anak muda Aceh. Muda Bentara mengkritik sikap sebagian masyarakat Aceh yang melihat sejarah masa lalunya hanya berhenti pada romantisisme. Mereka melihat sejarah bukan untuk pijakan untuk berkembang ke masa depan, tapi terjebak pada Aceh di masa lalu. "Sedangkan untuk bicara sejarah, kita butuh orang-orang yang melihat sejarah itu secara kritis," Muda menarik napas panjang. Kalau ini tidak dilakukan, bakal terjadi banyak manipulasi sejarah, katanya. Teungku Daud Beureueh, memimpin pemberontakaan Darul Islam/TII menentang sikap Jakarta yang dianggap otoriter. Dia menduga kenyataan ini tidak terlepas dari kenyataan belum adanya pusat studi atau fakultas yang berhubungan dengan studi kritis mengenai sejarah. Sejarah tanpa disokong keilmuan, itu romantisme. "Itu imajinasi belaka." Kini yang patut dikembangkan terus-menerus adalah sikap kritis, kata Muda. "Kita harus ngomong dengan data." Pembicaraan kami pun akhirnya menyinggung sosok Hasan Tiro, deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Secara terus terang, Muda mengatakan, walaupun mengakui perannya yang penting, sosok itu disebutnya merekayasa sejarah untuk orang-orang lain tergerak mengikuti ide-idenya. "Dia mampu merekonstruksi sejarah yang dia pelajari untuk memikat orang lain". Namun demikian, Muda kurang sependapat dengan metode Hasan Tiro seperti itu. "Untuk membuat Aceh berkembang," demikian Muda, "kita harus meminimalisir cara-cara pandang kayak Hasan Tiro, yang membuat orang-orang dibiarkan larut dalam pemahaman sejarah yang romantis, bukan kritis." Dua siswa sebuah sekolah menengah di kota Banda Aceh, 11 April 2012. "Mereka (anak muda yang haus ilmu) mendisain dirinya sendiri untuk bisa tembus sekolah di luar negeri," ungkap Muda Bentara. Memang benar, kerajaan-kerajaan Aceh di masa lalu pernah mengutus tokohnya hingga ke Eropa dan bahkan berkuasa di Semenanjung Melayu. Tapi sayangnya, sebagian orang Aceh saat ini semata membesar-besarkan masa lalunya. Tapi Muda bukan sekedar mengkritik. Ada nada optimis ketika dia mengungkap ribuan anak-anak muda Aceh yang saat ini mau dan mampu melanjutkan studi ke luar negeri. "Mereka ini ujung tombak masa depan Aceh 15 atau 20 tahun lagi." Sebuah kenyataan yang bertolak belakang ketika Aceh dilanda konflik puluhan tahun, sehingga membuat dunia pendidikan di Aceh hancur. Kini semua itu menjadi bagian dari masa lalu ketika perdamaian diteken pada 2005 silam. "Mereka (anak muda yang haus ilmu) mendisain dirinya sendiri untuk bisa tembus sekolah di luar negeri." Aspek pendidikan ini dia tekankan, karena dianggap dapat berfungsi sebagai solusi terhadap apa yang disebutnya mata rantai konflik ratusan tahun yang mendera Aceh. Seorang anak di wilayah Pidie, Aceh, terlibat latihan militer dengan membawa senjata laras panjang AK-47, 20 November 2009. "Anak-anak yang berkonflik dan menjadi korban konflik itu harus diberi akses pendidikan, sehingga dia tahu bahwa cara balas dendam bukanlah dengan konflik..." kata Muda Bentara. Seperti diketahui setelah lepas dari cengkeraman kolonial Belanda, Aceh dilanda konflik yang disebut Perang Cumbok, sebuah konflik internal yang berdarah-darah ("banyak kalangan intelektual Aceh yang terbunuh,"ungkap Muda), disusul perlawanan Daud Beureueh dengan DI/TII terhadap Jakarta, hingga gerakan Hasan Tiro dengan GAM yang berakhir 2005 lalu. "Saya kebetulan mengamati mata rantainya, aktor-aktornya adalah orang-orang yang tidak selesai melakukan rekonsiliasi," ungkapnya. Aktor di sini adalah orang-orang Aceh sendiri yang dilatari dendam. Di sinilah, Muda menyebut pentingnya pendidikan untuk menyudahi mata rantai konflik tersebut. "Anak-anak yang berkonflik dan menjadi korban konflik itu harus diberi akses pendidikan, sehingga dia tahu bahwa cara balas dendam bukanlah dengan konflik. Tapi cara balas dendam itu adalah sukses dalam hidup melalui pendidikan yang baik," kata Muda. Mahasiswa Aceh terlibat aksi peduli terhadap pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar yang terdampar di Aceh, 19 Mei 2015. Saya kemudian menanyakan apa pendapatnya tentang rasa ingin tahu yang besar di kalangan anak muda Aceh terhadap sejarahnya. Walaupun cara pendekatan mereka berbeda, Muda menganggap langkah rekan-rekan sejawatnya itu sebagai bentuk kepedulian. "Kata kuncinya adalah peduli! Mau pakai spektrum kiri, kanan (dalam mendekati sejarah Aceh), itu kita kesampingkan jadi nomor dua atau tiga. Yang membahayakan dalam hal ini adalah kalau orang Aceh itu tidak peduli," katanya. Muda kemudian mengungkap beberapa analisa seputar wacana tentang tiga spektrum umum yang berkembang dan mengemuka yang mewarnai perjalanan Aceh hingga sekarang, yaitu nasionalisme keindonesiaan, nasionalisme keacehan serta nasionalisme keislaman. Tiga varian ini, seperti diketahui, dilahirkan dan diwacanakan para ahli. "Dan ketiganya itu digoreng di satu tempat, hingga melahirkan orang-orang Aceh sekarang," ungkapnya, menganalisa. Sejumlah mahasiswa di Jakarta menggelar unjuk rasa mendukung kesepakatan damai antara RI dan GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005. Tetapi, omong-omong di masa posisi Anda di tengah wacana seperti itu? Muda Bentara tertawa, sempat berpikir sejenak, sebelum akhirnya memberikan jawaban. "Kalau saya sekarang, saya ini Aceh yang... (terdiam beberapa detik), harus menggoreng semua varian itu, menjadi cita rasa baru yang... (tertawa) bagus." Hal ini dia tekankan karena tiga varian itu tidak terlepas dari masalah, diantaranya mereka sepenuhnya belum bisa saling percaya. "Mungkin karena cara penggorengannya salah." Muda menganalisa mungkin saja gesekan di antara penggotong masing-masing varian itu masih terjadi, karena selalu ada ketidaktuntasan dalam melihat masalah yang terjadi. Dukungan terhadap perdamaian RI-GAM ditandai pelepasan burung merpati putih di Kota Banda Aceh, 14 Agustus 2005 oleh sejumlah mahasiswa di kota itu. Untungnya, Muda Bentara melihat perbedaan itu masih bisa dijembatani oleh kehadiran warung-warung kopi yang bertebaran di berbagai sudut Aceh. Setelah konflik berakhir, kedai-kedai kopi di Aceh hidup kembali dan menjadi ruang diskusi terbuka, apalagi budaya oral yang kuat pada sebagian warganya. "Orang berdiskusi akan memudahkan mereka melakukan rekonsiliasi. Karena esensi diskusi itu adalah menerima pandangan orang lain dan kesanggupan menerima kenyataan bahwa orang lain bisa menolak pandangan kita. Dan ini salah-satu sarana yang membuat Aceh aman."