MUI membantah disebut 'mendorong' pelanggaran kebebasan beragama
Organisasi pemantau HAM, Setara Institute melaporkan bahwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, melakukan pelanggaran kebebasan beragama.
Puluhan orang yang mengaku anggota FPI mendatangi beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya, Desember 2016, terkait fatwa MUI yang mengharamkan umat Islam mengenakan atribut perayaan Natal. Namun MUI membantah dan menegaskan bahwa fatwa yang mereka keluarkan sesuai dengan kebutuhan pemeluk Islam dan didasarkan pada syariah Islam. "MUI hanya menjaga umat Islam, tidak mengganggu umat yang lain, juga tidak berbicara tentang umat lain," tegas Utang Ranuwijaya, Ketua Komisi Tim Pengakajian MUI "Kewajiban MUI untuk menjaga agar umat ini menjalankan akidah dan syariah. Termasuk di dalamnya soal-soal toleransi beragama karena memang sudah ada dalam ajaran agama." Setara Institute mencatat, sepanjang tahun 2016 terjadi 270 tindakan pelanggaran kebebasan beragama di 24 provinsi yang mereka teliti dan tiga puluh tindakan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, termasuk MUI. "Kalau MUI ini lebih banyak kita kategorikan sebagai condone (pembiaran): melalui fatwa, melalui pernyataan kemudian memberikan justifikasi atau pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran atau kelompok warga", kata pimpinan Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos. Aspek sosial dari fatwa Ketua Lembaga Kajian Nahdatul Ulama yang pernah melakukan kajian atas fatwa-fatwa MUI, Ruhmadi Ahmad, berkata bahwa MUI berhak mengeluarkan fatwa, sebagai bagian jaminan mengeluarkan pendapat. Namun dia menambahkan lembaga tersebut seakan tidak bertanggung jawab ketika ada orang menggunakan fatwa MUI untuk melakukan tindakan intoleran. "Yang selama ini agak dihiraukan oleh MUI adalah dampak dari fatwa yang dikeluarkan. Saya tidak tahu dihiraukan apa sengaja. Faktanya kan memang banyak kelompok-kelompok yang menggunakan fatwa digunakan untuk melegitimasi tindakan intoleran", kata Ruhmadi. "Tetapi yang menurut saya disayangkan adalah ketika ada orang menggunakan fatwa MUI untuk melakukan tindakan intoleran dan kemudian MUI seolah-olah mencuci tangan -merasa tidak bertanggung jawab atas fatwa yang mereka keluarkan." Kediaman anggota Gafatar dibakar di Kalimantan Barat, Januari 2016. Berselang beberapa waktu. MUI mengeluarkan fatwa sesat bagi organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Selain itu, Ruhmadi menambahkan bahwa MUI seakan tidak mempertimbangkan aspek sosial lewat fatwa yang mereka keluarkan. "Fatwa itu tidak hanya mempertimbangkan dalil-dalil keagamaan tapi fatwa itu juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, implikasi dari fatwa yang dikeluarkan", kata Ruhmadi. "Bisa saja fatwanya itu benar secara syar'i, tetapi kalau kondisi sosialnya itu justru akan kacau dengan keluarnya fatwa itu, saya kira lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI harus mempunyai kearifan bahwa benar secara syar'i itu belum tentu tepat secara sosial." Menurut Ruhmadi, dengan kondisi sosio politik Indonesia sekarang ini, sudah sepatutnya MUI mengeluarkan fatwa yang lebih menyejukkan. "Selama belum ada pengakuan dan menutup mata dari seluruh implikasi fatwanya itu, MUI harus lebih rendah hatilah dalam mengeluarkan fatwa, jangan hanya sekedar benar secara syarii tetapi tidak memperhatikan aspek soaial", kata Ruhmadi "Kalau tidak MUI tidak mempunyai tanggung jawab moral." Setara Institute menilai fatwa MUI seperti menggunakan atribut keagamaan non-Muslim dan fatwa terkait perayaan natal di Indonesia adalah beberapa contoh fatwa yang tidak menghargai kemajemukan Indonesia. Intoleransi terkait Pilkada Kasus pelanggaran kebebasan beragama pada 2016 meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Pada 2015 Setara Institue mencatat ada 236 tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Salah satu tempat yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah DKI Jakarta, bahkan menjadi provinsi kedua tertinggi setelah Jawa Barat -yang kerap menjadi daerah paling intoleran di Indonesia. Pernyataan MUI terkait ucapan Basuki soal surat Al Maidah ayat 51 mendorong terjadinya protes besar-besaran di DKI Jakarta Hal ini menurut Bonar dari Setara, cukup mengagetkan karena Jakarta selama ini dikenal sebagai kota yang plural. "Penyebabnya mungkin karena politik Pilkada ini", kata Bonar. "Kedua adalah upaya-upaya kelompok intoleran untuk mulai mendapat angin dengan munculnya tekanan-tekanan pilkada kali ini", tambah Bonar. "Kalau pemerintah tidak mempunyai strategi yang tepat, menjadi ancaman di kemudian hari." Yang juga disorot dalam laporan Setara terkait dengan kasus-kasus intoleran adalah polisi. Namun hingga laporan ini disusun, BBC belum mendapatkan jawaban dari kepolisian.