Gugatan oposisi Thailand ditolak MK
Mahkamah Konstitusi Thailand menolak gugatan kelompok oposisi untuk membatalkan pemungutan suara tanggal 2 Februari lalu.
Kelompok oposisi mengajukan alasan bahwa pemungutan suara tidak selesai dalam satu hari. Partai Demokrat -yang memboikot pemilu- berpendapat pemungutan suara tersebut melanggar konstitusi dengan sejumlah alasan, termasuk tidak bisa selesai dalam satu hari. Para pendukung oposisi berhasil menghambat pelaksanaan pemungutan suara dan pejabat pemilihan mengakui pemungutan suara susulan di tempat yang mengalami gangguan memerlukan waktu berminggu-minggu. Sementara itu dalam konferensi pers hari Rabu 12 Februari, Menteri Sains dan Teknologi, Peeraphan Palusuk, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum harus menuntaskan pemilu dalam waktu 30 hari sejak tanggal 2 Februari. "Jika tidak terlaksana maka saya peringatkan bahwa komisi akan menghadapi gugatan hukum bahwa mereka tidak bekerja sesuai dengan konstitusi dan melanggar undang-undang," tegasnya seperti dikutip kantor berita Reuters. Krisis politik Thailand hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya jalan keluar setelah maraknya unjuk rasa sejak November lalu yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Protes masih terus berlangsung di Bangkok walau jumlah pengunjuk rasa lebih kecil. Mereka berpendapat pemerintahan Yingluck dikendalikan oleh abangnya, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer dari kursi PM tahun 2006. Awal pekan ini, seorang pemimpin oposisi Thailand, Sonthiyan Chuenruthainaitham, ditangkap setelah pengadilan mengeluarkan surat penangkapan atas 19 pemimpin oposisi. Pemerintah Thailand sudah memberlakukan keadaan darurat di ibukota Bangkok dan sekitarnya namun unjuk rasa masih terus berlangsung walau dengan skala yang lebih kecil di banding masa-masa puncak sebelum pemilu.