Skandal 1MDB soroti pendanaan politik di Malaysia
Ketika Gan Ping Sieu pertama kali mendengar bahwa Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membiarkan ratusan juta dollar mengalir ke rekening pribadinya, dia mengaku sulit mencerna berita tersebut di dalam akal sehatnya.
Surat kabar the Wall Street Journal melaporkan bahwa terdapat US$700 juta yang ditransfer dari 1MDB ke beberapa rekening bank atas nama Perdana Menteri Najib Razak. ”Tidak masuk akal. Saat itu saya tidak percaya,” kata Gan. Gan bukan orang awam di ranah politik. Dia pernah menjabat sebagai menteri junior di dalam pemerintahan koalisi Najib Razak. Jika orang seperti Gan terkejut, bagaimana dengan jutaan warga Malaysia? Sejauh ini, sejumlah warga Malaysia telah mengutarakan keterkejutan mereka terhadap rangkaian kejadian yang melibatkan sang perdana menteri. Namun, meski demikian, Najib masih memegang kendali pemerintahan Malaysia. Dia menolak mengundurkan diri karena, menurutnya, dia tidak melakukan kesalahan. Pengakuan ini dikukuhkan Jaksa Agung Malaysia dengan mencabut tuduhan korupsi terhadap Najib. Kejaksaan mengatakan uang US$681 juta (setara hampir Rp10 triliun) yang diterima Najib di rekening pribadinya merupakan hadiah dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Menurut jaksa agung, US$620 juta telah dikembalikan dan kasus telah ditutup. Bagaimanapun, skandal tersebut setidaknya menuntun warga Malaysia untuk memusatkan perhatian mereka pada minimnya aturan mengenai pendanaan politik di negara itu. “Lepas dari pendanaan politik, kami memiliki kerangka aturan di semua industri dan di semua sektor di Malaysia,” kata Gan, yang kini menjadi salah satu anggota komite peninjau pendanaan politik. Skandal yang melibatkan Najib Razak terkait dengan perusahaan investasi milik pemerintah bernama 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. 1MDB Skandal yang melibatkan Najib Razak terkait dengan perusahaan investasi milik pemerintah bernama 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Perusahaan itu dibentuk Najib pada 2009 untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan dikendalikan secara langsung oleh perdana menteri. Serangkaian masalah keuangan mendera perusahaan tersebut. Namun, hal itu tidak sebanding dengan tuduhan dahsyat yang mengemuka pada Juli 2015 lalu. Surat kabar the Wall Street Journal melaporkan bahwa terdapat US$700 juta yang ditransfer dari 1MDB ke beberapa rekening bank atas nama perdana menteri. Najib menyangkal tuduhan itu, namun beberapa bulan kemudian pernyataannya soal aliran uang 1MDB tampak berubah. “Setiap kali dia mencoba menjelaskan, muncul cerita yang berbeda,” kata Maria Chin Abdullah, ketua gerakan Bersih2.0, sebuah organisasi antikorupsi yang menyerukan pengunduran diri Najib Razak dari jabatan perdana menteri. “Pertama dia mengatakan itu sumbangan, lalu dia mengatakan itu investasi, dan kini dia menyebut itu berasal dari sumbangan Arab Saudi. Saya sangat marah mendengarnya. Memang dia anggap apa kita? Orang bodoh?” lanjut Maria. Band punk Second Combat termasuk di antara lapisan masyarakat Malaysia yang menginginkan Najib Razak mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri. Penjelasan Najib yang berubah-ubah memancing komentar dalam berbagai bentuk dari masyarakat Malaysia. Band punk Malaysia, Second Combat, misalnya. Band itu biasa menyanyikan lagu-lagu bertema korupsi dan ketidakadilan. Khusus mengenai Najib, mereka punya pesan khusus. “Kami hanya ingin dia mundur dan memberikan orang lain kesempatan untuk berkuasa,” kata Khairuddin Aziz, salah satu anggota Second Combat. Amankan posisi Sejak skandal 1MDB merebak, Najib telah menempuh berbagai langkah untuk mengamankan posisinya. Najib telah mendepak rivalnya di ranah politik, yaitu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri setelah mengkritik Najib soal dana 1MDB. Sebagai pengganti Muhyiddin, ditunjuk Menteri Dalam Negeri Zahid Hamidi. Saat mengumumkan pencopotan wakilnya, Najib mengatakan perbedaan pendapat tidak sebaiknya diungkapkan di forum terbuka. "Saya menyambut baik perdebatan sengit, dan saya menerima serta mentolerir kritik maupun perbedaan pendapat. Bagaimanapun proses itu seharusnya berlangsung di dalam kabinet sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan," jelasnya. Muhyiddin Yassin dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri setelah mengkritik Najib Razak soal dana 1MDB. Tak berhenti di situ, Najib juga mengganti Jaksa Agung Abdul Gani Patail atas alasan kesehatan. Pengganti Patail, Mohamed Apandi Ali, kemudian membersihkan Najib dari tuduhan korupsi. ”Kita menjalankan negara seperti jaman batu. Tidak ada hukum, tidak ada prinsip, Anda menjalankan negara sesuka hati dan dijalankan oleh satu orang,” kata Maria Chin Abdullah. Inti dari skandal 1MDB ini adalah seberapa banyak dana yang bisa digelontorkan ke dan dari ranah politik Malaysia dengan sedikit atau tanpa pengawasan. Gan Ping Sieu mengatakan aturan saat ini hanya mencakup penggunaan uang seorang kandidat dua pekan sebelum pemilihan umum. Seorang kandidat hanya diperbolehkan menggunakan sekitar 200.000 ringgit atau Rp669,5 juta. Namun, uang yang dikeluarkan terhadap seorang kandidat dari pihak lain, seperti partai politik, sama sekali tidak tersentuh aturan di Malaysia. Gan mengakui memanfaatkan celah itu sewaktu dirinya menjabat anggota parlemen. Menurut Gan, teman-temannya akan membayari makanan saat menggalang dukungan pada kampanye. Pengeluaran semacam itu tidak diatur dalam undang-undang di Malaysia. Dr Oh Ei Sun, seorang analis politik yang pernah menjabat sebagai sekretaris politik perdana menteri Malaysia, mengungkapkan betapa uang dan politik saling berkaitan di Malaysia. Saling kait Dr Oh Ei Sun, seorang analis politik yang pernah menjabat sebagai sekretaris politik perdana menteri Malaysia, mengungkapkan betapa uang dan politik saling berkaitan di Malaysia. Kadang kala uang dalam jumlah kecil diberikan kepada pendukung partai politik atau seorang kandidat guna memastikan mereka tetap memberikan sokongan. Membayari makanan atau minuman adalah salah satu cara menggelontorkan uang dalam bentuk yang tak kasat mata. Dr Oh mengatakan politisi kerap menyediakan dana segar untuk pengeluaran tak terduga. “Jika orang tua konstituen Anda meninggal dunia dan dia tidak punya uang untuk membeli peti mati, seorang politikus perlu membelikannya,” katanya. Dr Oh mengenang Najib Razak sebagai sosok yang serius ingin mereformasi sistem politik Malaysia saat baru mulai menjabat. Namun, menurut Dr Oh, rencana itu dikesampingkan karena sang perdana menteri meyakini sektor ekonomi yang paling perlu direformasi dan dia tidak bisa melakukan keduanya pada saat bersamaan. Dr Oh meyakini Najib tidak melihat sosok dirinya sendiri sebagai sosok yang korup. Namun, hal itu perlu dibuktikan ketika komite peninjauan dana politik mengeluarkan laporannya beberapa bulan mendatang. Gan Ping Sieu, yang menjadi anggota komite tersebut, berharap hasil laporan itu akan membawa perubahan, tapi dia tidak terlalu optimistis. “Politisi tidak berminat mendukung pendanaan politik yang diatur dengan baik,” kata Gan.