Pilpres 2019: 'Kampanye hitam SARA masih ampuh untuk mengeksploitasi perilaku pemilih'
Kampanye hitam terkait suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas diperkirakan akan mewarnai Pilpres 2019, karena dianggap ampuh untuk mengeksploitasi dan mempengaruhi sensitifitas perilaku pemilih, kata peneliti.
Presiden Joko Widodo (kiri), yang mencalonkan lagi dalam Pilpres 2019, bersama calon presiden Prabowo Subianto (kanan), dalam acara deklarasi Pemilu damai di Monas, Jakarta, Minggu (23/09). "Keduanya (kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto) akan memanfaatkan isu itu, dengan kadar proporsional masing-masing. Karena, bagaimanapun juga, itu sangat sensitif untuk mempengaruhi perilaku pemilih di Pilpres 2019," kata peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Ahmad Khoirul Umam kepada BBC News Indonesia, Senin (24/09). Komitmen anti kampanye hitam yang ditunjukkan elit politik kubu Jokowi dan Prabowo, menurut peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Ahmad Khoirul Umam. tidak bisa menggambarkan sepenuhnya kerja mesin politik di tingkat bawah. "Secara elit mereka mengatakan tidak akan menggunakannya (isu SARA dan politik identitas), tetapi opini elit itu berbeda dengan opini kalangan akar rumput, terutama mereka yang berada di mesin politik," kata Khoirul Umam. "Kalau berada di mesin politik, semua kalkulasi akan dilakukan, dieksploitasi," tambahnya. Pendukung pasangan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin di sela-sela acara Deklarasi Damai di Monas, Jakarta, Minggu (23/09). Lebih lanjut Khoirul Umam mengatakan, walaupun kedua kubu calon presiden sudah 'membentengi' dari serangan isu SARA dan politik identitas dengan menghadirkan figur ulama di barisannya, isu SARA dan politik identitas tidak otomatis hilang. "Saya kira, (kedua kubu) tetap akan memainkan kartu itu (SARA dan politik identitas), tetapi melihat celah mana yang efektif dan mana yang tidak," kata Khoirul, menganalisa. Dia memperkirakan, isu seperti itu segaja digulirkan kedua kubu di wilayah tertentu yang tipe pemilihnya memiliki kadar sensitif cukup tinggi soal isu agama. Di sela-sela acara deklarasi damai di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (23/09), hadir pula para pendukung Prabowo Subianto. "Bagi mereka yang berada di wilayah dengan level edukasi yang relatif rendah, atau mereka dengan tingkat keagamaan yang taat, isu itu akan sangat efektif," ujarnya. 'Tim siluman': Apa komentar kubu Prabowo? Diminta komentar terhadap kemungkinan adanya 'tim siluman' yang sengaja dibentuk dua kubu pendukung capres untuk bertugas melakukan praktik kampanye hitam, Wakil ketua timses pasangan capres Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya tetap berusaha bersikap transparan. "Kalau kami ada transparansi," kata Mardani Ali Sera, yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada BBC News Indonesia, Senin (24/09). Merujuk pada peraturan KPU dan Bawaslu, pihaknya sepenuhnya mendukung pelaksanaa kampany positif dan negatif, tetapi tidak menolerir kampanye hitam (black campaign). Merujuk pada peraturan KPU dan Bawaslu, Wakil ketua timses pasangan capres Pranowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mendukung pelaksanaan kampanye positif dan negatif, tetapi tidak menolerir kampanye hitam (black campaign). Menurutnya, jika terbukti ada praktik kampanye hitam dilakukan anggota tim sukses masing-masing, maka pihaknya akan bertanggungjawab. "Dan KPU bisa memberikan kartu merah atau kuning," katanya. Namun demikian, apabila itu pelakunya di luar struktur tim sukses yang terdaftar resmi di KPU, pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menindaklanjutinya. "Kalau sudah masuk kriminal, teman-teman kepolisian bisa bergerak... mereka yang melakukan kampanye hitam diberi hukuman menurut UU," kata Mardani. Tentang kemungkinan ada perselisihan tentang topik kampanye yang menimbulkan tafsir berbeda, pihaknya mendukung apabila masing-masing kontestan, KPU dan Bawaslu "sering bertemu dan berkoordinasi". "Sehingga akan memilki cara pandang yang sama," kata Mardani. Dia juga menyarankan agar KPU dan Bawaslu terus menerus mensosialisasikan tata aturan tentang kampanye. "Dan tindakan tegas KPU dan Bawaslu juga menjadi penting," ujarnya. 'Kami tidak pernah mengorganisasikan' Sementara, politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) I Gusti Putu Artha mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mensosialisasikan kepada semua relawan tentang kampanye yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem), I Gusti Putu Artha mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mensosialisasikan kepada semua relawan tentang kampanye yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. "Jadi jaringan relawan pun dilibatkan," kata Putu Artha kepada BBC News Indonesia, Senin (24/09). "Kami juga memberikan gambaran, salah-satunya ketika menyangkut kampanye hitam, itu hukuman pidananya cukup tinggi, dan itu bisa diproses Bawaslu dalam tempo yang singkat," ungkapnya. Ditanya apa yang bisa dilakukan tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin jika ditemukan dugaan kampanye hitam dilakukan oleh 'tim' di luar tim sukses resmi, Putu Artha mengatakan: "Kalau yang simpatisan agak susah kita mengaturnya. Tetapi mudah-mudahan mereka juga punya pemahaman hukum yang sama," tegasnya. "Tetapi jaringan relawan yang terdaftar resmi di kami (tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin), kami memastikan bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya," tambah Putu Artha. Menanggapi kemungkinan adanya 'tim siluman' yang dibentuk untuk melakukan praktik kampanye hitam, dia mengatakan, "Kami secara resmi tidak pernah mengorganisasikan hal-hal semacam itu."