Puluhan kepala negara bersiap napak tilas di Bandung
Puluhan kepala negara peserta Konferensi Asia Afrika bersiap melakoni napak tilas bersejarah dari Hotel Savoy Homann ke Gedung Merdeka di Bandung.
Napak tilas di Bandung akan dilakukan untuk mengenang pelaksanaan KAA pertama pada 1955 lalu. Napak tilas, yang merupakan itu dilakukan untuk mengenang perjalanan yang dilakukan para pemimpin negara pada penyelenggaraan KAA pertama pada 1955 lalu. Setelah mereka berkumpul di dalam Gedung Merdeka, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membacakan Bandung Message. Selanjutnya, para kepala negara akan berjalan menuju Masjid Raya. Sehari sebelumnya, dalam perhelatan terakhir di Jakarta, pada Kamis (23/04), Presiden Joko Widodo menyatakan KAA merupakan suara bangsa Asia dan Afrika. “Suara yang disampaikan dalam konferensi ini merupakan suara kebangkitan bangsa-bangsa Asia Afrika. Oleh sebab itu keputusan kita tidak dapat diabaikan oleh siapapun," kata Presiden Jokowi. Pada KAA tahun ini, sebanyak tiga dokumen telah disepakati yaitu Pesan Bandung 2015, Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP), serta Dukungan untuk Palestina. Wartawan BBC Indonesia Sri Lestari melaporkan, peserta KAA juga sepakat untuk melaksanakan pemantauan hasil konferensi. KAA tahun ini menghasilkan tiga dokumen. Salah satunya menguatkan kemitraan strategis baru Asia Afrika. “Sidang berhasil menyusun langkah nyata untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret yang tercantum dalam deklarasi penguatan kemitraan strategis baru Asia Afrika. Sidang juga berhasil menyusun kerangka operasional mekanisme pemantauan. Para menteri luar negeri diminta melakukan pertemuan dua tahun sekali di sela sidang umum PBB di New York," jelas Jokowi. Jokowi mengatakan konsep yang dihasilkan ini mencerminkan Dasa Sila Bandung dan disahkan menjadi kesepakatan Asia Afrika 2015. Presiden Zimbabwe Robert Mugabe mengatakan Konferensi Asia Afrika pada tahun ini memiliki semangat yang sama dengan pertemuan pertama di Bandung pada 1955. Tiga dokumen KAA 2015 Pesan Bandung 2015 Penguatan kemitraan strategis baru Asia Afrika (NAASP) Dukungan untuk Palestina Kekuatan baru Pengamat Hubungan Internasional dari LIPI Ganewati Wuryandari mengatakan selama ini KAA juga membutuhkan pemantauan untuk mengukur pelaksanaan hasil kesepakatan KAA, tetapi kontrol akan mudah dilakukan jika dibentuk struktur organisasi yang formal dan pertemuan yang reguler. "KAA ini tidak seperti APEC dan ASEAN, tidak ada struktur yang formal. Jadi itu yang dibutuhkan untuk suatu organisasi dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka dapat mengubah ketidakadilan global yang dapat terjadi, kita memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dan demokrasi yang memberikan peluang pasar yang sangat besar. Jika mereka bersatu di PBB mereka juga memiliki kekuatan yang besar," jelas Wuryandari. Wuryandari mengatakan dalam jangka pendek tantangan yang dihadapi negara Asia Afrika menyelesaikan persoalan dalam negeri seperti politik dan kekerasan serta kemiskinan, juga konflik antar negara peserta. KAA yang pertama digelar di Bandung pada 1955, digagas oleh lima negara yang baru lepas dari penjajahan, yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India dan Pakistan. Pertemuan yang dihadiri 29 pemimpin negara dengan jumlah penduduk separuh dari populasi dunia ini menjadi inspirasi terbentuknya gerakan non-blok. Wuryandari menilai KAA akan memiliki kekuatan jika negara-negara di kawasan tersebut dapat menyelesaikan masalahan kemiskinan. "Kemiskinan dan disparitas antara anggota KAA itu merupakan sebuah persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melangkah lebih lanjut. Tetapi sebenarnya di antara negara KAA sudah ada yang kuat secara ekonomi jadi bisa melakukan kerja sama di kawasan dengan memunculkan solidaritas KAA, dan saya yakin akan dapat mempengaruhi ekonomi internasional," jelas Wuryandari. Konferensi Asia Afrika sudah tiga kali digelar pada 1955, 2005 dan 2015, dan semuanya dilakukan di Indonesia. Wuryandari mengatakan pelaksanaan KAA harus ditetapkan secara rutin dan harus digelar di negara lain sehingga tak terkesan milik Indonesia saja.