Polri bantah adanya tes keperawanan
Laporan Human Rights Watch bahwa calon polisi wanita di Indonesia harus menjalani tes keperawanan dibantah oleh juru bicara Polri.
Polri mengakui ada pemeriksaan alat reproduksi tapi bukan tes keperawanan Human Rights Watch (HRW), Selasa (18/11), merilis hasil penelitian terhadap polwan dan calon polwan di enam kota di Indonesia yang menyatakan bahwa mereka diwajibkan melakukan tes keperawanan yang membuat "trauma." Namun Polri, melalui juru bicaranya, Inspektur Jenderal (Pol.) Ronny Sompie mengatakan tidak ada tes keperawanan tetapi ada pemeriksaan alat reproduksi. "(Tujuan) utama adalah untuk memastikan bahwa siswa pendidikan Polri, laki laki atau perempuan, siap untuk melaksanakan latihan fisik," kata Ronny kepada BBC Indonesia. "Sehingga tidak mengganggu kesehatannya, (tes itu) untuk memastikan dia tidak mengidap penyakit termasuk (penyakit) kelamin dan untuk perempuan dilihat apakah ada tumor misalnya." Ia menambahkan, penyakit terkait alat reproduksi dianggap bisa mengganggu pelatihan sehingga terpaksa tidak akan diterima. Menurut direktur hak-hak perempuan di HRW, Nisha Varia, penelitian yang dilakukan lembaga itu menemukan adanya tes keperawanan yang diskriminatif. "Polri menggunakan 'tes keperawanan' sebagai praktik diskriminatif yang menyakiti dan menghina perempuan," kata Nisha dalam pernyataan tertulis. Juru bicara Polri Irjen Ronny Sompie membantah adanya diskriminasi. "Tidak ada itu, perawan atau bukan, perjaka atau bukan, silakan mendaftar ke Polri," tutupnya.