Pemilu: Dari mana sumber kekayaan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (12/4).
Ketua KPK, Agus Raharjo, mengatakan, LHKPN merupakan kewajiban bagi calon atau penyelenggara negara sebagai bentuk transparansi. "LHKPN ini landasannya UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam Pasal 13, bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan negara," kata Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat (12/04). Agus menambahkan, LHKPN capres-cawapres ini masih dinamis dan terbuka atas masukan publik. "Berdasarkan masukan masyarakat, bisa saja belum ada yang tercantum di dalam LHKPN nanti diinformasikan masyarakat, itu nanti ada verifikasi-verifikasi berikutnya," katanya. LHKPN yang dihimpun oleh KPK baik dari capres-cawapres, calon DPR/DPRD, dan calon DPD ini bertujuan untuk memonitor kewajaran pendapatan mereka. Dalam Peraturan KPK terbaru, setiap penyelenggara nantinya wajib melaporkan LHKPN 31 Maret setiap tahun. "Jadi kita nanti bisa memonitor, apakah nanti mengumpulkan hartanya ke depan, wajar atau tidak kalau perkembangannya meningkat luar biasa," tambah Agus. Dari data yang dirilis KPK, jumlah harta kekayaan per 2018 dari masing-masing capres-cawapres antara lain: Tidak serahkan LHKPN, calon anggota DPR/DPRD dan DPD tidak akan dilantik Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengingatkan bagi calon anggota DPR/DPRD dan DPD untuk segera menyerahkan LHKPN. Sebab, aturan pemilu menyatakan LHKPN paling lambat diserahkan tujuh hari setelah penetapan penghitungan suara. "Pelantikannya tidak diusulkan, memang tidak menggugurkan dia sebagai calon terpilih, hanya tidak diusulkan pelantikannya. Tunggu dulu, kalau sudah dikirim (LHKPN-red), baru diusulkan pelantikannya," kata Arief di kantor KPU, Jumat (12/04). Sejumlah mahasiswa menggunakan penutup wajah bergambar pasangan capres cawapres Joko Widodo- Ma'ruf Amin dan Prabowo -Sandiaga Uno saat aksi lomba balap karung di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/4). Aksi tersebut itu menyerukan semangat sportivitas antara kedua kubu yang bertarung pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. Seberapa penting LHKPN bagi peserta pemilu dan pemilih? Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai LHKPN merupakan tolok ukur kejujuran dari peserta pemilu: capres-cawapres, calon anggota DPR/DPRD dan DPD. "Melalui LHKPN kita bisa melihat komitmen terhadap keterbukaan aset, yang mengindikasi komitmen paling sederhana soal kejujuran di dalam tata kelola pemerintahan," katanya kepada waratwan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (12/04). Kata Titi, LHKPN bisa menjadi bahan promosi bagi para calon untuk membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Pemilih yang kritis, menurutnya, akan mempertanyakan peserta pemilu yang menolak melaporkan LHKPN. "Dari situ orang bisa membaca, apakah seseorang, jujur mendeklarasi asetnya atau tidak. Kalau dia menutup-nutupi asetnya justru di situlah menjadi pertanyaan," lanjut Titi. Dari mana sumber kekayaan Jokowi? Berdasarkan pengumuman LHKPN dari KPK, harta Jokowi ketika menjabat walikota Solo sebesar Rp9,5miliar dan US$25.067. Dari laporan yang diterima 2005, kekayaan Jokowi paling banyak diinvestasikan pada harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebesar Rp7,5miliar. Sisanya harta Jokowi pada kendaraan dan benda bergerak lainnya. Harta kekayaan Jokowi kemudian melejit dua kali lipat pada 2010 menjadi Rp18,4 miliar dan US$9.483. Kekayaan Jokowi saat itu paling banyak berasal dari aset kepemilikan tanah dan bangunan sebesar Rp15,69 miliar. Di tahun yang sama, nilai usaha yang dijalankan Jokowi meningkat menjadi Rp1 miliar dari sebelumnya Rp594 juta. Lalu, saat mencalonkan diri sebagai Presiden RI pada 2014, harta Jokowi terus bertambah menjadi Rp30 miliar dan US$30.000. Harta kekayaan Jokowi paling banyak masih berasal dari tanah dan bangunan yang nilainya meningkat menjadi Rp29,4 miliar. Perbedaan mencolok dari laporan harta kekayaan Jokowi, pada 2005 dan 2010 mantan walikota Solo itu menyatakan tidak punya utang. Baru pada 2014 Jokowi memiliki utang sebesar Rp1,8 miliar. Jumlah utang itu turun dalam LHKPN terbaru yang dilaporkan 2018, menjadi Rp1,1 miliar. Pada LHKPN 2018 pula, harta kekayaan Jokowi meningkat menjadi Rp50,24 miliar. Seperti laporan-laporan sebelumnya kekayaan terbesar mantan gubernur DKI Jakarta itu berasal dari harta tanah dan bangunan sebesar Rp42,88 miliar. Dari mana sumber kekayaan Ma'ruf Amin? Saat menjabat anggota DPR, pada 2001 Ma'ruf Amin melaporkan total harta kekayaannya Rp427 juta. Harta paling besar yang dimiliki tokoh Majelis Ulama Indonesia saat itu adalah tanah dan bangunan di daerah Jakarta Utara senilai Rp231 juta. Penyumbang lain kekayaan Ma'ruf Amin saat menjabat anggota DPR adalah mobil jenis Toyota Corolla tahun 2000 dan Isuzu Panther dengan total nilai Rp290 juta. Saat itu Ma'ruf Amin juga tercatat memiliki utang sebesar Rp143juta. Namun, pada LHKPN 2018, harta kekayaan Ma'ruf Amin meningkat dengan total Rp11,64 miliar. Harta dari tanah dan bangunannya mencapai Rp6,97 miliar. Kendaraan yang dimiliki Ma'ruf Amin juga berubah dengan nilai Rp1,62 miliar, salah satunya berjenis Toyota Alphard. Ma'ruf Amin juga tercatat memiliki utang sebesar Rp657,5 juta. Dari mana sumber kekayaan Prabowo Subianto? Dalam laman pengumuman LHKPN pada kpk.go.id, Prabowo Subianto Djojohadikusumo pertama kali melaporkan harta kekayaannya pada 2003. Laporan itu menyebutkan, mantan Komandan Sekolah Staf dan Komandan ABRI itu memiliki harta kekayaan sebesar Rp10,1 miliar dan US$416.135. Saat itu utang Prabowo tercatat sebesar Rp500 juta dan US$3.800.000. Dari laporan 2003 ini, kekayaan Prabowo Subianto paling banyak berasal dari investasi dalam bentuk surat berharga sebesar Rp2,36 miliar. Kala itu, capres dengan nomor urut 02 ini juga memiliki harta kekayaan berupa giro dan kas setara lainnya yang berasal dari hibah sebesar Rp3,99 miliar dan US$4.216.135. Sementara itu, harta tidak bergerak Prabowo sebesar Rp2,73 miliar berupa tanah seluas 90.796 meter persegi di Kabupaten Cianjur, dan tanah-bangunan 1.421 meter persegi di Jakarta Selatan. Kekayaan Prabowo Subianto meningkat 157 kali lipat dalam kurun waktu enam tahun (2003 - 2009). Dari 2003 sebesar Rp10,1 miliar dan US$416.135 meningkat drastis pada 2009 menjadi Rp1,57 triliun dan US$7.572.916. Harta kekayaan Prabowo paling banyak berasal dari investasi dalam bentuk surat berharga Rp1,51 triliun. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunannya Rp24,12 miliar dan giro atau setara kas lainnya Rp28,32 miliar. Perbedaan dari laporan 2003 dan 2009, Prabowo memiliki peternakan berupa 94 ekor kuda dengan nilai Rp5 miliar dan saat itu tidak ada catatan utang. Ketika mencalonkan diri sebagai presiden periode 2014 - 2019, harta kekayaan Prabowo Subianto meningkat hampir Rp100 miliar. Sebagian besar hartanya berasal dari investasi berupa surat berharga Rp1,52 triliun. Aset berupa tanah dan bangunan milik Prabowo juga meningkat dari Rp24,12 miliar pada 2009 menjadi Rp105,89 miliar pada 2014. Sejumlah perbedaan harta kekayaan Prabowo dari 2009 adalah peternakan. Dalam laporan 2014 disebutkan Prabowo memiliki aset peternakan baru berupa 512 ekor kambing, 80 ekor sapi dan 104 ekor kuda dengan nilai keseluruhan Rp12,19 miliar. Sementara itu, dalam laporan terbaru 2018, harta kekayaan Prabowo bergerak naik menjadi Rp1,95 triliun. Seperti laporan pada tahun-tahun sebelumnya, sumber kekayaan Prabowo paling banyak berasal dari investasi berupa surat berharga Rp1,7 triliun. Dari mana sumber kekayaan Sandiaga Uno? Pengusahayang menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 ini pertama kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 2016. Saat itu, Sandiaga Uno mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 - 2022. Total harta kekayaan Sandiaga Uno mencapai Rp3,85 triliun dan US$10.347.381. Sama seperti Prabowo Subianto, harta kekayaan Sandiaga Uno paling banyak berasal dari investasi berupa surat berharga sebesar Rp3,72 triliun dan US$1.287.801. Sementara itu, harta yang berasal dari tanah dan bangunan sebanyak Rp133,51 miliar, termasuk yang berada di Singapura dan Washington DC. Dalam laporan LHKPN disebutkan juga, Sandiaga Uno memiliki utang sebesar Rp8,44 miliar dan US$23.653.682. Dalam dua tahun (2016 - 2018), harta kekayaan Sandiaga Uno meningkat Rp1,2 triliun sehingga totalnya mencapai Rp5 triliun. Seperti laporan 2016, sumber kekayaan Sandiaga Uno berasal dari investasi berupa surat berharga sebesar Rp4,7 triliun.