Disokong oleh pemilih anti-Jokowi, mengapa Prabowo belum pasti maju Pilpres 2019?
Ada apa dengan Prabowo Subianto? Hingga Maret akan berganti menjadi April, ketua umum Partai Gerindra itu belum kunjung mengumumkan dirinya sebagai calon presiden dalam pilpres 2019 mendatang.
Prabowo dianggap sebagai pesaing terkuat Jokowi mengingat elektabilitasnya selalu tepat di bawah Jokowi. Apa yang dia tunggu? Pada 1 Maret lalu, di rumahnya yang terletak di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo mengelak ketika ditanya soal pencalonan presiden. "Saya akan ambil keputusan bersama dengan semua rekan-rekan, dan pada saat yang tepat, tentunya keputusan itu akan saya sampaikan kepada kalian, kepada rakyat Indonesia," cetus mantan menantu Presiden Soeharto itu. Ketika Prabowo belum memutuskan, jajaran pengurus pusat hingga daerah Partai Gerindra justru sudah mantap mendukung Prabowo sebagai capres. Pada 12 Maret lalu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari 34 provinsi di seluruh Indonesia mendeklarasikan Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2019. "Mantap, sudah mantap," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono ketika ditanya BBC Indonesia mengenai pencalonan Prabowo sebagai capres. "Kami sedang menunggu dukungan dari luar Gerindra. Kalau internal Gerindra sudah selesai," sambungnya. Dukungan dari luar merujuk pada rekan koalisi Gerindra, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, kenyataannya, PKS sepakat mendukung Prabowo dan justru menunggu pengumuman resmi dari Gerindra. "PKS menunggu Gerindra, siapa yang akan diajukan Gerindra. Kalau informal sudah, dari beberapa pernyataan dan komunikasi selama ini Prabowo akan maju dan bersama PKS. Tapi kan kami tetap menunggu sikap official dari Gerindra. Kalau yang diajukan pak Prabowo, kami sepakat," ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Mardani menambahkan PKS sendiri telah mengajukan kepada Gerindra sembilan sosok untuk dijadikan calon presiden, yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Mohamad Sohibul Iman, Salim Segaf Al'Jufrie, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf, serta Mardani sendiri. Prabowo urung jadi capres? Penyebab mengapa Partai Gerindra belum kunjung mengumumkan Prabowo sebagai capres ditengarai ada kaitannya dengan Pilkada tahun ini. Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menilai Gerindra menunggu hasil Pilkada 2018 sebagai tolok ukur pencalonan Prabowo sebagai presiden. "Saya melihat Gerindra akan menunggu Pilkada 2018 ini untuk mengukur sejauh mana dukungan untuk Prabowo. Mungkin setelah Pilkada 2018, Gerindra akan lebih mantap mengukur apakah Prabowo masih bisa dicalonkan lagi sebagai presiden," tuturnya. Penyebab lainnya Partai Gerindra diduga terbagi menjadi dua kubu, antara yang meminta Prabowo tetap maju sebagai capres dan yang menghendaki Prabowo di balik layar menjadi 'king maker'. "Sejarahnya sudah kelihatan. Setiap kali Prabowo mencalonkan orang, orang itu menang. Waktu mencalonkan diri Jokowi sebagai gubernur DKI pada 2012, kemudian Ahok, lalu Anies Baswedan. Argumen itu dipakai orang-orang yang ingin Prabowo jadi king maker saja, nggak usah maju (di pilpres 2019)," papar Hurriyah. Dugaan ini dikuatkan oleh ucapan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang tidak menampik adanya kemungkinan kakaknya tak jadi maju pilpres karena mempertimbangkan faktor usia, kesehatan, dan pendanaan. "Cukup atau tidak logistiknya? Kan harus begitu," kata Hashim di Kompleks Parlemen, Rabu (28/3). Partai Gerindra diduga terbagi menjadi dua kubu, antara yang meminta Prabowo tetap maju sebagai capres dan yang menghendaki Prabowo di balik layar menjadi 'king maker' seperti ketika dia berhasil mendorong Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Masalah pendanaan Saat ini nama Prabowo dipandang sebagai yang terkuat dalam menghadapi calon petahana, Presiden Joko Widodo. Menurut Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, nama-nama seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, masih di bawah elektabilitas Prabowo. Bahkan, minimal sepertiga pemilih di Indonesia mendukung Prabowo dan mereka disatukan oleh sikap anti-Jokowi. "Kalau kita hubungkan mereka yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi atau mereka yang selama ini di media sosial menguarkan sentimen kekecewaan terhadap Jokowi, umumnya ya pemilih Prabowo pada 2014," kata Burhanuddin. Akan tetapi, sambung Burhanuddin, pertimbangan Prabowo untuk maju sebagai pilpres bukan semata-mata elektabilitas. Dia menilai pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai pendanaan sangat krusial. Burhanuddin kemudian mengilustrasikan jika seorang saksi Partai Gerindra di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) diupah Rp1 juta, maka dana yang digelontorkan untuk mengupah saksi di 800.000 TPS pada pilpres 2019 mencapai Rp800 miliar. "Belum lagi sosialisasi, kampanye, itu triliunan biayanya kalau mau serius kerja politik. Nah, kalau cawapresnya relatif bisa memenuhi kebutuhan logistik Prabowo, ya mungkin saja dipertimbangkan," pungkasnya.