Pilkada 2018: Apakah ideologi masih penting bagi parpol dan pemilih?
Pemikiran tentang perlu atau tidaknya ideologi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 muncul setelah terdapat sejumlah pasangan calon yang bisa dipandang tidak sejalan pahamnya.
PDI Perjuangan memandang penting ideologi kebangsaan dan hal ini ditanamkan mulai saat perekrutan calon. Misalnya di Jawa Timur, calon PDI Perjuangan—yang biasanya dipandang berideologi nasionalisme—didukung Gerindra dan PKS yang banyak menggunakan isu agama. "Kalau saya amati dari berbagai peta koalisi perahu untuk mengusung pasangan calon pilkada ini, hampir tidak ada ideologi yang mengikat koalisi masing-masing pasangan di tingkat lokal," kata Muhammad Asfar, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya. "Satu-satunya yang bisa kita baca, tetapi itu tidak berlaku secara nasional, itu berkaitan dengan kepentingan pencalonan presiden di 2019. Misalnya ada kesepahaman antara Gerindra dan PKS di beberapa titik," "Hampir tidak ada calon yang menjual ideologi itu sebagai basis untuk merebut pemilih secara utama. Rata-rata mereka lebih menjual program dan sebagainya. Ideologi itu hanya dimanfaatkan untuk membangun kedekatan dengan pemilih," tambah Asfar. Tetapi sejumlah partai peserta pilkada tetap menganggap penting ideologi dan berusaha menanamkannya sejak proses awal perekrutan calon. "Kalau PDI Perjuangan basically secara ideology kan mengikuti garis konstruksi republik berdiri, sesuai dengan cita-cita proklamasi. Pemahaman tentang landasan-landasan konstitusi, filosofi dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 menjadi materi waktu dilakukan tes pilkada dan kita juga bikin sekolah calon kepala daerah," kata Diah Pitaloka, anggota DPR dari PDI Perjuangan. "Memang ada dimensi elektoral, iya, memperhatikan bagaimana elektabilitas, kontribusi kandidat-kandidat ini dalam ruang politik lokal," tambah Diah yang mewakili Jawa Barat. PDIP, kata Diah, melakukan usaha mengatasi peningkatan radikalisme dengan membicarakan sejumlah program di beberapa pesantren, semisal mengedepankan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan pesantren. Dan hal ini menjadi catatan khusus bagi calon partai, untuk membicarakan keamanan dan kebangsaan sekaligus. Politik identitas pada Pilkada DKI dipandang tidak berpengaruh pada peta koalisi politik di pilkada lainnya. Tanpa ideologi, kurang konflik Sebagian pihak memandang sebenarnya ketiadaan ideologi justru lebih baik untuk menghindari terjadinya konflik SARA, misalnya, atau pengelompokan agama melawan nasionalis. "Itu juga membuat, memoderasi pandangan-pandangan politik yang jika aspek ideologis ini menjadi hal yang terpenting yang harus dipertimbangkan, itu malah juga cukup berbahaya di dalam konteks politik Indonesia," kata Pramono Ubaid Tanthowi dari Komisi Pemilihan Umum. "Katakanlah partai-partai agamis, partai-partai Islam bergabung menjadi satu blok. Lalu di sisi lain ada partai-partai nasionalis yang membuat satu blok yang lain. Dan itu ternyata konsisten di semua daerah, di semua pilkada, itu dikhawatirkan malah membuat masyarakat semakin terbelah, " tambah Pramono. Hampir tidak ada ideologi yang mengikat koalisi di Pilkada Serentak 2018, kecuali jika terkait dengan kepentingan pencalonan presiden di 2019, kata pengamat. Muhamad Asfar sependapat dengan pandangan Pramono di atas, terutama karena ini mengisyaratkan masyarakat yakin tidak akan terulang kejadian ketika mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama diturunkan dan dipenjarakan karena dianggap melecehkan agama Islam. "Justru ini fenomena yang menggembirakan, dibanding Pilkada 2017 kemarin, khususnya kasus DKI. Dengan adanya kondisi Pilkada 2018 ini, kepercayaan untuk tidak akan terjadi gesekan antarkelompok, antarsuku dan sebagainya ini mulai tumbuh kembali," kata Asfar. Salah satu pihak yang dianggap berperan dalam penggunaan isu pelecehan agama sehingga terjadi gesekan pada Pilkada Jakarta, adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tetapi partai agamis ini menyambut positif semakin berkurangnya pemakaian ideologi di Pilkada 2018. "Alhamdulilah suasana pilkada sekarang berjalan dengan harmonis. Saya baru pulang dari debat di Pilkada Jawa Barat, semuanya saling memuji, tetapi pada saat yang sama semua ingin menang," kata Mardani Ali Sera, juru bicara PKS. "Cara menangnya bagaimana? Bukan dengan mengeksplorasi kelemahan atau pun dengan black campaign, tetapi dengan masing-masing punya justifikasi, bagaimana membaguskan program, kemudian track record, termasuk menjelaskan tentang visi ke depannya." "Sebenarnya humanity di atas agama maupun ideologi ...tapi Pancasila paling pas untuk Indonesia," kata seorang warga Jawa Barat. Pemilih Tetapi bagaimana dengan para pemilih sendiri? Diah Pitaloka memandang mereka akan mencampurkan ideologi dengan pragmatisme. "Kalau karakter pemilih pragmatis ada, tetapi pemilih yang ideologis juga ada. Buktinya ada kantong-kantong ideologi. PDI Perjuangan misalnya punya kantong-kantong pemilih yang dari dulu PDI, punya basis pemilih. Demikian juga mungkin dengan partai lain. "Artinya politik aliran itu masih ada mewarnai. Nah itu base line. Tetapi tentang dimensi bahwa ada bicara policy, ada bicara ekonomi, yah saya pikir di dalam dimensi electoral di manapun pasti ada," kata Diah dari PDIP. Berikut ini pandangan beberapa penduduk dari Bali, Jakarta dan Jawa Barat.