Utusan khusus PBB sebut militer Myanmar lakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan"
Salah seorang pejabat tinggi PBB mengungkapkan militer dan polisi melakukan "kejahatan kemanusiaan"terhadap kelompok minoritas Rohingya Muslim di Myanmar.
Etnik Rohingya merupakan kelompok minoritas di Myanmar. Utusan khusus PBB yang menangani soal hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, berbicara kepada BBC, sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh BBC Newsnight-BBC Our World. Aung San Suu Kyi, yang telah berkuasa hampir satu tahun di Myanmar, menolak untuk diwawancarai terkait hal ini. Juru bicara dari partai Suu Kyi mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu "berlebihan" dan menambahkan bahwa ini adalah permasalahan "internal" bukan "internasional". Lee sendiri belum diberikan akses yang bebas untuk memasuki wilayah konflik di Myanmar. Tapi, setelah berbicara dengan para pengungsi di Bangladesh, ia mengatakan kepada BBC bahwa situasinya "jauh lebih buruk" dari yang ia bayangkan. "Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Benar-benar kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang Burma, militer Myanmar, petugas penjaga perbatasan atau polisi atau pasukan keamanan." Ia mengatakan ada masalah pelanggaran "sistemik" dalam tubuh pasukan keamanan Burma, namun ia mengatakan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi harus bertanggung jawab. "Pada akhirnya, ini adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah sipil, yang harus menjawab dan menanggapi kasus-kasus besar penyiksaan yang mengerikan dan kejahatan yang sangat tidak manusiawi, yang telah mereka lakukan terhadap rakyat mereka sendiri." Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu pada tahun 2015 setelah 15 tahun menjadi tahanan rumah. Pada November 2015, mantan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi memimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memenangkan pemilihan umum yang dilakukan secara terbuka untuk pertama kalinya di Myanmar selama kurun waktu 25 tahun. Lebih dari 70.000 etnik Rohingya - kelompok minoritas Muslim di Myanmar - melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir, setelah terjadi serangan militan pada bulan Oktober yang memicu tindakan keras militer. Di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, BBC mendengar berbagai tudingan dari pengungsi Rohingya yang baru tiba, bahwa pasukan keamanan Burma telah menembak warga sipil, dan mereka diculik dan diperkosa gadis-gadis muda. Banyak bukti-bukti dari pengungsi ini didukung oleh gamber satelit dan video. BBC sendiri telah berulang kali meminta Suu Kyi untuk wawancara membahas masalah etnik Rohingya. Meskipun konstitusi Myanmar melarangnya menjadi presiden, secara luas ia dipandang sebagai pemimpin de facto. Sejak menang telak pemilu 16 bulan yang lalu, Suu Kyi tidak melakukan wawancara apapun dengan para wartawan yang berbasis di Myanmar - baik internasional maupun asing - atau mengadakan konferensi pers penting. Juru bicara partai politik Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi, Win Htein, mengatakan kepada BBC bahwa di bawah konstitusi saat ini, Suu Kyi tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan tindakan pasukan militer Myanmar. Menanggapi klaim Lee tentang "kejahatan terhadap kemanusiaan", Htein mengatakan laporan soal ratusan etnik Rohingya yang tewas "berlebihan" dan menambahkan bahwa "kadang-kadang data PBB salah". "Sebagai pemerintahan baru, kami hanya berupaya untuk menjadi sebuah negara modern. Kami memiliki ribuan masalah. "Kami tidak percaya bahwa itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," tambahnya. "Ini adalah urusan dalam negeri kami - bukan urusan internasional." Puluhan ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Burma sendiri telah membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran. Tim ini dipimpin oleh seorang mantan jenderal dan mendapat kritikan dari Lee yang mengatakan bahwa lembaga itu didominasi oleh orang-orang dan menggunakan metodologi militer. Pada hari Senin (13/03), Lee dijadwalkan akan menyampaikan temuan terbarunya di depan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dan secara resmi akan meminta pembentukan Komisi Penyelidikan, serupa dengan komisi-komisi yang dibentuk di negara-negara seperti Korea Utara dan Suriah, yang khusus menangani soal pelanggaran. Saat dihubungi oleh BBC, baik Inggris maupun Uni Eropa menolak untuk mengatakan bahwa mereka akan mendukung pembentukan komisi penyelidikan.