Jadi anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mewakili suara negara Muslim?
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 oleh Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York (08/06).
Menlu Retno Marsudi bersama menlu Jerman, Belgia, Republik Dominika dan Afrika Selatan seusai pemilihan di Markas Besar PBB di New York (08/06). "Ini merupakan kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia dan hasil kerja keras seluruh komponen bangsa, khususnya para diplomat Indonesia," dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti tertulis dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri. DK PBB adalah badan utama PBB yang memiliki peran dan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Untuk masuk menjadi anggota DK PBB Indonesia sudah melakukan kampanye sejak 2016, yang dinyatakan Kementerian Luar Negeri "sejalan dengan prioritas politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat kawasan dan global di bawah Pemerintahan Jokowi." Apa pentingnya Indonesia masuk ke DK PBB? Menurut Wirya Adiwena, Kepala divisi Hubungan Internasional The Habibie Center, dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia sejauh ini berhasil. "Di DK PBB ada negara-negara, 144 negara, yang percaya bahwa kita bisa (membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia melalui cara-cara yang diplomatis)", terang Wirya kepada wartawan BBC News Indonesia Mehulika Sitepu. Pendapat serupa diutarakan Pengamat Hubungan Internaisonal dari Universitas Bina Nusantara, Tirta Mursitama. Menurutnya, terpilihnya Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk kepercayaan negara anggota PBB terhadap Indonesia sebagai wakil Asia Pasifik. "Hal ini berdampak kepada meningkatnya kepercayaan diri dan kebanggaan Indonesia di dunia internasional," kata Tirta. Wirya Adiwena juga menambahkan bahwa dengan berada di forum startegis itu Indonesia bisa melakukan diplomasi dengan lebih praktis, lebih efektif. "Karena kita ikut memutuskan." Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan masuknya Indonesia dalam DK PBB merupakan "kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia." Isu-isu apa yang akan diusung Indonesia? Indonesia akan mengusung isu terorisme, radikalisme dan eksterimisme dalam pertemuan-pertemuan DK PBB mendatang. "Isu terorisme yang menjadi perhatian penting, tidak hanya untuk dunia tapi juga negara kita sendiri," ucap Wirya. Selain itu, Indonesia juga akan memanfaatkan keanggotaannya untuk mendorong isu pembangunan. "Global partnership yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030," kata Menlu Retno. Caranya, menurut Wirya adalah dengan "berusaha memajukan perspektif-perspektif negara berkembang, tidak hanya negara-negara maju." Para Menlu dan Dubes untuk PBB dari Indonesia, Jerman, Belgia, Republik Dominika dan Afrika Selatan. Apakah Indonesia akan mewakili suara negara-negara Muslim? Politik luar negeri Indonesia selama ini sudah aktif berdiplomasi mewakili suara Muslim, seperti membela etnis Islam Rohingya di Myanmar yang mayoritas Buddha dan menolak pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem sebagai bentuk solidaritas ke negara mayoritas Islam, Palestina. Namun bagi Wirya Adiwena, keanggotaan Indonesia "bukan mewakili suara negara Muslim, tapi dipercaya oleh negara-negara Muslim bahwa Indonesia mampu membawa yang terbaik ke forum global." "Indonesia tidak memiliki keberpihakan khusus kepada negara-negara tertentu. Yang kita miliki keberpihakannya adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan global, sebisa mungkin memperbaiki sistem PBB, memajukan perdamaian dunia. Hal-hal itulah yang dibawa Indonesia," papar Wirya. Dia memberi contoh, "di OKI (Organisasi Kerjasama Islama) ada kontestasi antara Saudi Arabia dan Iran. Yang Indonesia berusaha selalu lakukan adalah membangun jembatan, (bahwa) kontestasi geopolitik tidak akan menghalangi diplomasinya dalam usaha membangun perdamaian." Sedang menurut Tirta Mursitama posisi Indonesia di DK PBB akan merepresentasikan dunia Islam moderat dan negara-negara Asia Tenggara. "Saya yakin negara-negara Islam banyak menaruh harapan kepada Indonesia. Bagi Indonesia bila mampu memperjuangkan isu-isu terkait dunia Islam khususnya yang noderat maka akan jadi keuntungan luar biasa bagi Indonesia secara domestik, regional dan global," ujar Tirta. Yang pasti, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini adalah keempat kalinya Indonesia berada di kursi DK PBB. Sebelumnya Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Dalam proses pemilihan tertutup, Indonesia memperoleh 144 suara dari jumlah keseluruhan 190 anggota PBB yang hadir. Indonesia mengalahkan Maladewa yang memperoleh 46 suara, untuk mewakili kawasan Asia dan Pasifik di DK-PBB, menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada Desember 2018. Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota DK PBB periode 2019-2020 adalah: Jerman dan Belgia (mewakili kelompok Eropa Barat); Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia); dan Afrika Selatan (Afrika). Kelimanya akan bergabung dengan 5 negara anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia) serta 5 negara anggota tidak tetap lainnya (Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia).