Mampukah kursus singkat menghapus fobia pernikahan di Korea Selatan?
Di banyak negara Asia Timur, angka pernikahan dan kelahiran menurun drastis. Untuk melonjakkan tingkat kelahiran, sebuah universitas di Seoul membuka kursus khusus untuk generasi muda.
Generasi muda Korea Selatan menghindari pernikahan, salah satunya karena faktor ekonomi. Di sebuah kelas di Universitas Dongguk, Seoul, profesor Eun-Joo Lee bertanya meminta para muridnya menggambar botol, kemudian sepeda. Ini bukan kelas seni. Faktanya, situasi itu berada di sebuah kursus perkawinan dan keluarga. Lee kala itu tengah mengajar tentang pendobrakan norma dan kaidah gender dalam masyarakat. Lee berkata, cara seseorang menggambar botol dan sepeda mencerminkan seberapa feminim dan maskulin individu tersebut. Perempuan yang menggambar sepeda dari depan mengindikasikan sifat maskulin di dalam dirinya. Namun Lee meyakinkan siswanya, itu bukanlah suatu hal negatif, melainkan karakter pribadi yang sepatutnya diwaspadai. Berikutnya, Lee menunjukkan siswanya potret sejumlah anak lelaki mendorong kereta kuda dan beberapa anak perempuan yang tenggelam dalam perkakas mainan. Foto tersebut, kata Lee kepada peserta didiknya, adalah pariwara mainan buatan Eropa yang menggugat stereotip gender. Kelas yang diampu Lee hendak membantu generasi muda mengelola hubungan, atau barangkali, menemukan pasangan suatu saat nanti. Kursus itu bagian dari upaya besar Korea Selatan menanggulangi persoalan menjengkelkan: muda-mudi di negara itu enggan menikah dan memiliki anak. Permasalahan ini rumit bagi negara yang memiliki sejarah panjang kaidah berbasis gender yang sangat tradisional--norma yang perlahan berubah seiring lonjakan perekonomian pada dekade 1960-an. Eun-Joo Lee berkata, menggambar sepeda dapat menunjukkan maskulitas dan feminisme seseorang. Penurunan jumlah kelahiran Pola pikir yang terpatri bahwa perempuan Korea adalah pengurus rumah tangga dan laki-laki merupakan pencari nafkah sangat berdampak pada cara pandang muda-mudi tentang pernikahan dan keluarga. Pada 2017, Korea Selatan mencatat tingkat maternitas paling rendah sepanjang sejarah negara itu, yaitu 1,05 anak per perempuan. Angka tersebut di bawah target 2,01 yang dibutuhkan agar populasi negara itu tetap stabil. Fenomena itu terjadi meski pemerintah Korea Selatan mengucurkan anggaran miliaran dolar untuk menggenjot tingkat kelahiran dalam beberapa dekade terakhir. Program pemerintah itu termasuk cuti kelahiran bagi pekerja pria, tunjangan untuk mengobati ketidaksuburan, dan prioritas tempat penitipan anak bagi pasangan yang memiliki lebih dari tiga anak. Penurunan tingkat fertilitas serupa juga terjadi di beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Di Korea Selatan, terminologi terkait fenomena ini pun muncul: Generasi Sampo. Istilah sampo berarti menyerah pada tiga hal: hubungan percintaan, pernikahan, dan memiliki keturunan. Menurut Lee, fenomena ini berkembang karena anak-anak muda kini kesulitan mendapat pekerjaan. Mereka tidak bergantung pada siapapun secara finansial di tengah perekonomian yang melambat dan diwarnai tingginya pengangguran. Fobia perkawinan dinilai bermula dari melonjaknya biaya hidup dan tekanan pekerjaan. Penelitian menemukan, bagi laki-laki, kekhawatiran atas kondisi finansial merupakan faktor dominan yang membuat mereka menghindari pernikahan. Lee berkata, faktor itu membuat laki-laki melihat pernikahan sebagai pilihan ketimbang kebutuhan. Perempuan pun, merujuk penelitian tersebut, juga sangat memperhatikan konsekuensi finansial tersebut. "Orang-orang di sekelilingku tak ingin menikah karena pilihan itu dapat membebani keuangan mereka untuk mengurus bayi dan membayar biaya pendidikan anak," kata Ji-Won Kim, murid Lee yang berusia 24 tahun. "Saya memiliki kawan perempuan yang cenderung berpikir membayar sewa tempat tinggal, membeli barang yang mereka dambakan, memiliki binatang peliharaan, dan berpacaran merupakan pilihan yang lebih masuk akal," ujar Kim. Tertekan modernitas Namun terdapat faktor lain yang melengkapi kekhawatiran finansial. "Ada yang menyebut bahwa hidup anda akan lenyap setelah anda menikah dan memiliki anak," kata Kim. Siswa lainnya, Ji-Myeong Kim (24), akhirnya mengalahkan kekhawatiran terkait rumah tangga. Meski begitu, kekasih Kim memintanya memastikan keluarga bersikap baik. Dalam satu dekade terakhir, perempuan Korea yang baru menikah diminta meninggalkan keluarga dan bergabung ke keluarga besar suami. Di keluarga baru itu, sang perempuan menempati status sosial paling rendah. Kim harus memastikan kekasihnya bahwa keluarganya tak akan terpaku pada tradisi itu. Jean Yeung, profesor sekaligus direktur Pusat Penelitian Keluarga dan Populasi di Universitas Nasional Singapura, menyebut negara seperti Korea Selatan dan Singapura mengalami tekanan modernitas. Situasi itu adalah periode di mana perubahan sosial bergulir seiring perkembangan ekonomi. "Perubahan seperti itu mungkin terjadi selama seabad di Eropa, tapi butuh dua hingga tiga abad di Asia. Dalam beragam hal, ekonomi, pendidikan, dan peran perempuan berubah cepat dan institusi atau norma sosial tak dapat menyeimbanginya," kata Yeung. Salah satu yang tak sejalan dengan harapan muncul keluarga modern adalah dunia kerja yang profesional. "Banyak perempuan tak ingin gusar membesarkan anak di kultur perusahaan yang tak ramah terhadap wanita karier," kata Lee. Tahun 2017, tingkat kelahiran di Korea Selatan merupakan yang terburuk, yaitu 1,05 anak per satu perempuan. Peter McDonald, guru besar ilmu demografi di Universitas Melbourne, mengatakan, perusahaan tak begitu atau bahkan tak mempedulikan kehidupan rumah tangga pegawai mereka. "Asia Timur dikenal atas ekspektasi besar perusahaan atas jam kerja yang panjang, dedikasi, dan para karyawan yang mengutamakan pekerjaan," kata McDonald. Faktor penghalang pernikahan lain bagi perempuan ada disparitas gender dalam pembagian beban kerja rumah tangga. Merujuk laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 2015, laki-laki Korea menghabiskan rata-rata 45 menit untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Angka itu satu per tiga dari median negara anggota OECD lainnya. Latihan tekstual berhubungan kasih Dalam kurus pernikahan dan rumah tangga, siswa berkegiatan dengan rekan mereka untuk sejumlah latihan. Mereka menyebutnya sebagai 'pacaran wajib', sementara Lee memberi istilah 'lakon berpasangan'. Setiap pasangan diharuskan menjalankan tugas yang barangkali akan mereka hadapi dalam hubungan sesungguhnya, seperti berpacaran hemat, dan merencanakan pernikahan. Tugas itu juga termasuk membuat kontrak perkawinan yang mengatur banyak hal, dari pembagian beban kerja rumah tangga dan metode membesar anak yang menentukan orang tua siapa yang akan lebih dulu dikunjungi kala liburan. Mereka juga mempelajari dasar-dasar seks. Menjelaskan perihal menstruasi pada orang-orang berumur di atas 20 tahun mungkin terdengar janggal. Akan tetapi Lee menyebut kursus itu hendak memastikan para siswa tak hamil, ketimbang memberi mereka informasi yang barangkali mendorong hubungan seks dan kontrol terhadap fertilitas. Efektivitas pendidikan dasar ini mendorong tingkat kelahiran masih belum dapat dipastikan. Sejumlah negara lainnya mencoba cara lain untuk menggenjot populasi. Pemerintah Singapura menyediakan insentif untuk orang tua melalui skema Baby Bonus, berupa uang tunai bagi setiap kelahiran dan tabungan masa depan anak. Setelah lima tahun, sepertinya program tersebut tak kuasa mendongkrak angka kelahiran. Korea Selatan juga berupaya kreatif melalui inisiatif lainnya. Tahun 2010, pegawai di Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Urusan Keluarga diminta pulang lebih awal setiap Rabu, sekali sebulan, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Inisiatif tersebut dikenal dengan istilah Family Day. Namun, memadamkan lampu kantor pukul 7 malam itu gagal memotivasi pegawai negeri untuk pulang cepat dan berhubungan seksual. Yeung berkata, insentif jangka pendek seperti itu menunjukkan pemerintah belum menanggulangi persoalan utama dan menyesuaikan perubahan peran berbasis gender. Pemerintah Korea Selatan membuat sejumlah program untuk mengatasi tingkat kelahiran yang terus menurun dari tahun ke tahun. Serupa, McDonald menyebut upaya pemerintah Korea Selatan meningkatkan fertilitas akan sia-sia tanpa perubahan sosial yang lebih luas. Pemerintah Korea Selatan sebelumnya dituduh menyalahkan perempuan atas tingkat kelahiran yang rendah. Sebuah situs daring bercorak merah muda yang memetakan daerah berdasarkan perempuan dalam masa subur ditutup setelah kontroversi tersebut. Pemecahan persoalan yang keliru, kata McDonald, berpotensi membuat perempuan semakin resisten terhadap perilaku yang tak mempedulikan kehamilan. Untuk para siswa kursus di Universitas Dongguk, pelajaran yang mereka terima mendorong mereka mengubah paksaan menjadi sikap positif terhadap rumah tangga. "Cara saya berinteraksi dengan kekasih saya normal, namun ujian tentang pola pikir personal membuktikan saya merupakan sosok obsesif. Saya lebih konservatif dibandingkan yang saya pikirkan," kata Ji-Myeong Kim. Lee mengatakan, siswanya diajarkan untuk tidak mencari pasangan yang tepat, melainkan figur yang cocok dengan karakter mereka: saling membantu membangun rumah tangga bahagia. Namun beberapa siswa masih sulit memahami ekspektasi yang dilekatkan orang tua. "Ibu saya berkata, saya harus menikahi laki-laki mapan yang berasal dari keluarga harmonis, memiliki kepribadian baik dan peduli pada orang lain," kata Ji-Won Kim. Meski begitu, dalam mencari pasangan, Kim tetap mengutamakan sejumlah faktor. "Saya lebih mementingkan stabilitas finansial dibandingkan ketampanan." ujarnya tertawa. "Ibu berkata, wajah tak lagi penting setelah memulai bahtera rumah tangga." Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul Can classes help Seoul's marriage phobic singles? pada laman BBC Capital