Penjara, Imigrasi 'kunci cegah ISIS' di Indonesia
Untuk meminimalkan risiko penyebaran ideologi kelompok militan yang dikenal sebagai Negara Islam (NI) atau ISIS di Indonesia, presiden baru kelak disarankan mengambil sejumlah langkah.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai operasi mengatasi terorisme. Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan tujuh butir instruksi terkait NI. "Kini tergantung pada pemerintahan Jokowi untuk menerjemahkan instruksi-instruksi tersebut ke dalam tindakan," kata Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC), Sidney Jones. "Salah satu rekomendasi kepada pemerintahan baru adalah memperkuat kapasitas penjara dan Imigrasi untuk memantau orang-orang yang berpotensi membuat kerusuhan, tetapi kendali upaya pencegahan anti terorisme harus tetap berada di tangan polisi. Bahkan saat menghadapi ancaman yang meningkat, hanya akan memperkeruh situasi jika [pemerintah Indonesia] berusaha memberikan peran yang lebih besar terhadap militer," tambahnya. Risiko kekerasan IPAC menilai risiko kekerasan di Indonesia berpotensi meningkat seiring pernyataan kesetiaan dari tokoh-tokoh militan di Indonesia terhadap NI. Risiko itu termasuk ancaman serangan terhadap orang asing. "Kapasitas keseluruhan ekstremis Indonesia tetap rendah, tapi komitmen mereka terhadap ISIS bisa terbukti berbahaya," kata Sidney lagi. Laporan IPAC juga mengupas perkembangan di Suriah dan juga melihat bagaimana Indonesia dan Malaysia kemungkinan telah membentuk unit militer di sana.