Indonesia dorong penyelesaian konflik etnis di Burma
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daearah (DPD) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/8) pukul 10.30 WIB.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggarisbawahi sejumlah pencapaian Indonesia Di antara isu-isu yang dibahas Yudhoyono salah satunya adalah Indonesia mendukung penyelesaian konflik etnis di Burma. "Seraya terus mendukung proses demokratisasi dan 'Nation Building' di Myanmar [Burma], secara khusus, kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelesaian masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar," kata Yudhoyono. "Dengan niat yang baik, saya telah mengirim surat kepada Presiden Thein Sein, dan mendorong agar masalah konflik antar etnis dapat diselesaikan dengan cepat, bijak dan tepat." Ia juga membahas mengenai kesatuan dan peran sentral Asean dalam menghadapi berbagai tantangan regional, termasuk perkembangan sengketa Laut Cina Selatan yang menorehkan tinta merah dalam sejarah Asean karena untuk pertama kalinya pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Tenggara itu tidak berhasil mengeluarkan pernyataan bersama. "Kita menyayangkan, pertemuan Asean pada tingkat menteri tahun ini belum berhasil mengeluarkan joint communiqué. Namun, berkat langkah diplomasi yang kita lakukan secara proaktif dan intensif, keterpaduan dan peran sentral Asean telah kembali terjaga dan terkonsolidasikan, dengan disepakatinya six-point principles on the South China Sea sejak 20 Juli lalu," kata Yudhoyono. Kekuatan ekonomi baru Direktur IMF Christine Lagarde saat berkunjung ke Jakarta Dalam pidato itu, ia juga membahas sejumlah isu kunci lain termasuk tampilnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru atau emergingeconomy. "Saat ini Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia, Kita menjadi negara berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang secara bertahap berhasil diturunkan," kata dia. Yudhoyono menyinggung kedatangan Dana Moneter Internasional beberapa waktu lalu untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan Indonesia dalam mengatasi krisis global saat ini. Pidato kenegaraan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kepala negara terhadap rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh wakilnya yang duduk di DPR dan DPD. Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie dalam sambutannya mengatakan peringatan HUT ke-67 Kemerdekan RI hendaknya menjadi momentum Indonesia untuk bercermin dan melakukan introspeksi, refleksi dan evaluasi. "Walau kita sudah melalui reformasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan sejak 1998, namun kita masih merasakan banyak yang harus ditata, dirawat, dan dikelola secara baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarkat," ujar Marzuki Alie. Pidato kenegaraan dihadiri oleh Wapres Boediono, Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Presiden ke-3 RI Habibie, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Jusuf Kalla, menteri-menteri KIB II, Duta Besar negara-negara sahabat, perwakilan masyarakat berprestasi. Link terkait Topik terkait