Tokoh publik beri dukungan KPK
Sejumlah tokoh publik dan pegiat anti korupsi akhirnya datang mengunjungi kantor KPK untuk menyampaikan dukungan terhadap pengungkapan skandal korupsi yang diduga melibatkan M Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat yang berkuasa.
Dukungan pegiat dianggap penting agar kasus besar seperti Nazaruddin tetap dilanjutkan. Para pegiat mengatakan KPK harus meneruskan upaya menyelidiki dugaan korupsi apapun yang disangkakan pada Nazaruddin ditengah sejumlah perkembangan terakhir, seperti pernyataannya yang mengaku "tidak akan bicara dan lupa semuanya". Berturut-turut para pegiat datang meski tidak bersamaan, termasuk Todung Mulya Lubis, praktisi hukum, Faisal Basri, pengamat ekonomi yang juga berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta lewat jalur independen, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, serta pegiat anti korupsi Teten Masduki. Kepada wartawan, termasuk Heyder Affan dari BBC, Todung mengatakan dukungan ini penting diberikan agar KPK terus maju melanjutkan kasus Nazaruddin. "Supaya KPK tidak mundur dan takut, agar tetap melakukan upaya membongkar skandal korupsi Nazaruddin," tegas Todung. Tidak logis Dalam pemeriksaan pertamanya terkait kasus korupsi dan dugaan suap di Kementrian Pemuda dan Olahraga, Nazaruddin Kamis (18/8) mengatakan akan bungkam tidak lagi membeberkan nama-nama dan keterlibatan sejumlah orang dalam kasus korupsi ayng dituduhkan padanya. "Saya minta sama pak SBY jangan ganggu anak istri saya. Saya nggak akan ngomong apa-apa saya lupa semuanya," katanya dengan wajah tertunduk. "Saya ngaku salah, kalau perlu saya tak usah disidik langsung divonis saja tidak masalah," tambah mantan bendahara umum Partai Demokrat itu. Menurut Todung dan para pegiat lain, janji Nazaruddin untuk bungkam tak bisa diterima. "Tidak logis lupa, selama ini kan sudah mengungkap banyak hal pada berbagai media," tambahnya. KPK juga didesak untuk meneruskan pemeriksaan dengan memanggil nama-nama yanggsebelumnya sudah disebut Nazaruddin terlibat dalam berbagai proyek pemerintah yang diduga diwarnai sogok dan korupsi dan dimenangkannya. Selama dalam pelarian sejak Maret, Nazaruddin menyebut nama Anas Urbaningrum, ketua Partai Demokrat, mengetahui berbagai tindakan yang dilakukannya bahkan ikut menikmati uang hasil proyek. Belakangan Anas juga dimintai keterangan oleh Komisi Etik KPK karena disebut Nazar pernah bertemu dua pimpinan KPK untuk merundingkan agar kasus korupsi ini selesai dengan tersangka Nazaruddin saja. Beberapa pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Ade Raharja, juga terpental dari daftar calon pimpinan KPK akibat pernyataan Nazar itu. Nama lain yang juga disebut adalah Angelina Sondakh, rekan separtai Nazar, Mirwan Amir serta I Wayan Koster, keduanya juga anggota DPR. KPK belum pernah mengumumkan akan memeriksa nama-nama tersebut dalam kasus korupsi ini.