RUU Pilkada batasi 'dinasti politik'
DPR dan pemerintah sepakat memasukkan aturan pembatasan praktek dinasti politik dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.
DPR dan pemerintah sepakat untuk membatasi praktek dinatsi politik diatur dalam RUU Pilkada. Rancangan pasal itu menyebutkan, keluarga kepala daerah baru dibolehkan mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah setelah lima tahun sejak kepala daerah itu turun dari jabatannya. Anggota Komisi II DPR, Agus Purnomo mengatakan, setiap warga negara berhak untuk maju dalam pemilihan kepada daerah, namun hak itu membutuhkan batasan atau aturan. "Argumennya, (praktek) dinasti politik itu ada kecenderungan menyalahgunakan wewenang. Karena itu, perlu ada jedah waktu (lima tahun) bahwa keluarga yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri," kata Agus Purnomo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Jumat (11/10) siang. Pembahasan RUU Pilkada -- yang merupakan usulan pemerintah -- saat ini telah dibahas panitia kerja (panja) Komisi II DPR dan diharapkan akhir Oktober dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Menurut Agus, istilah keluarga itu setidaknya meliputi ayah, ibu, anak, istri, ipar serta orang-orang terdekat lainnya. "Pokoknya yang terkait istilah dinasti politik itu," kata Agus, yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Agus Purnomo menegaskan, DPR dan pemerintah sejak awal bersepakat bahwa praktek dinasti politik harus dibatasi, sebelum muncul kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Propinsi Banten, yang diduga melibatkan salah-seorang keluarga Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah. "Semoga (RUU Pilkada) ini nantinya bisa memperbaiki performa pemerintah daerah," kata Agus. Telah mewabah Sementara, peneliti dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Siti Zuhroh, yang juga pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Pilkada, mengatakan praktek dinasti politik tidak boleh dibiarkan, karena saat ini telah mewabah dan menjalar di berbagai daerah Indonesia. "Jumlahnya juga meningkat secara signifikan menjadi 58 kasus politik dinasti, sehingga harus direspon cepat oleh pemerintah dan DPR untuk memberikan payung hukumnya," kata Siti Zuhroh saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (11/10) siang. Dinasti politik dianggap akan membatasi akses warga negara lainnya untuk mengakses jabatan publik. Menurutnya, payung hukum itu dibutuhkan untuk "mengunci" kemungkinan adanya praktek dinasti politik saat pilkada digelar. "Agar satu kekerabatan tidak dapat secara sewenang-wenang menggunakan haknya di jabatan-jabatan strategis," katanya. Siti Zuhro menyatakan, demokrasi itu seharusnya memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara untuk dipilih atau memilih. "Nah, dinasti politik tidak memberi peluang warga negara lain untuk mengakses jabatan publik. Ini justru melanggar HAM," paparnya. Dia kemudian menyarankan, agar pasal tentang dinasti politik itu harus eksplisit dicantumkan dalam RUU Piikada, agar nanti dapat menjadi rujukan daerah menggelar pilkada. Kasus Banten "Contohnya, ada pasal yang mengatakan, kalau kepala daerah itu tidak bisa mencalonkan lagi, karena sudah kali berturut-turut (berkuasa), maka selanjutnya, istri, anaknya atau kerabatnya, sebagusnya tidak mencalonkan pada periode berikutnya," kata Siti. Sehingga, menurutnya, pilkada dapat dikuti oleh calon yang tidak terkontaminasi oleh keluarganya. "Karena inkumben itu punya akses dan networking yang cukup, tidak tertutup kemungkinan digunakan dan bahkan malah bisa menjadi faktor untuk memenangkan keluarganya," jelasnya. Sejak otonomi digelar di Indonesia, yang kemudian diikuti pemilihan daerah yang digelar langsung, ada kecenderungan bermunculan dinasti-dinasti politik. Salah-satu praktek dinasti politik itu sering dilekatkan kepada keluarga Gubernur Banten, Ratu Atur Chosiyah. Dia bersama kerabatnya dilaporkan menguasai jajaran eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan sebagian kabupaten di Banten. Pekan lalu, salah-satu adik Gubernur Banten tersandung kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, yang melibatkan pula mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.