Lima hal yang perlu Anda ketahui tentang wabah campak dan gizi buruk di Asmat
BBC Indonesia mengumpullkan pertanyaan Anda soal kelaparan dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua, yang menyebabkan 71 anak meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dirawat.
Wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, saat ini tengah berada di Kabupaten Asmat untuk melaporkan krisis pangan dan kesehatan di daerah tersebut Kami menerima beberapa pertanyaan dari pembaca tentang apa yang kini tengah terjadi di Asmat. Kami pilih lima pertanyaan yang sering diajukan dan berikut ini adalah jawabannya. Bagaimana sebenarnya situasi wabah campak dan gizi buruk di sana? Krisis kesehatan berupa gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, telah menyebabkan 71 anak meninggal dunia dan sedikitnya 800 orang dirawat di rumah sakit. Berdasar laporan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, anak-anak yang terserang campak dan gizi buruk di kabupaten tersebut masih dapat dijumpai di Rumah Sakit Umum Daerah (RUD) Agats, Rabu (31/01) dini hari. "Gizi buruk ada 21 pasien, campaknya ada lima pasien," ungkap Richard Rumbino, pimpinan RSUD Agats, satu-satunya rumah sakit di wilayah Asmat. Dari 71 anak yang meninggal dunia, 66 di antara mereka meninggal karena penyakit campak dan lima anak meninggal dunia karena gizi buruk. Adapun wilayah yang paling banyak jatuh korban adalah Distrik Pulau Tiga, yang mencapai 37 jiwa. كيفية الاتصال بك Sign me up for your newsletter! لا تنشروا اسمي رجاء أنا أكثر من 16 عاما أوافق على شروط الخدمة Uskup Aloysius Murwito dari keuskupan Agats-Asmat menceritakan pengalamannya berhadapan dengan anak-anak dengan kondisi minim gizi di wilayah tersebut. Tim keuskupan Agats menemukan situasi ini saat kegiatan pelayanan Natal pada 2017 di Kampung As dan Kampung Atat, Distrik Pulau Tiga. Menurutnya, kondisi anak-anak sangat memprihatikan dengan kondisi fisik yang sangat kurus. "Di kampung As (dan) Atat saya menyaksikan anak-anak yang kurang gizi banyak, kurus-kurus," tambahnya. Data Kementerian Sosial menunjukkan kejadian luar biasa seperti ini sudah keenam kalinya terjadi di Kabupaten Asmat namun yang terbaru merupakan yang paling parah. Untuk membawa anak mereka yang sakit akibat gizi buruk ke RSUD Agats, para orang tua harus menempuh perjalanan selama dua hingga tiga jam dengan ongkos lebih dari Rp1 juta. Apa penyebab gizi buruk dan wabah campak? Ketika krisis kesehatan gizi buruk dan campak di Asmat ini menjadi sorotan media, kondisi geografis wilayahnya—yang didominasi rawa berlumpur dan sungai-sungai—dianggap sebagai salah satu pemicu utama kasus tersebut. Kondisi ini diperparah harga bahan bakar minyak (BBM) yang relatif lebih mahal akibat suplai BBM yang tidak lancar di wilayah itu. Tentu saja, persoalan di balik krisis kesehatan tersebut tak melulu soal geografis. Kondisi alam dan infrastruktur yang minim menyulitkan tim bantuan bergerak di Asmat Theresia, yang anaknya dirawat di RSUD Agats karena kurang gizi, mengaku mengonsumsi air sungai untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Di Distrik Fayt, tempatnya bermukim, sebanyak 14 warga setempat meninggal akibat gizi buruk dan campak sejak September 2017. "Airnya tidak dimasak, kami biasa minum langsung (dari sungai)," ungkap Theresia kepada BBC Indonesia. Orang tua yang anaknya dirawat di RSUD Agats akibat gizi buruk, mengaku mengonsumsi air sungai untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Theresia mengaku tidak memiliki jamban yang layak. "Kami buang air besar dan kecil di dekat rumah." Di ibu kota Asmat, Agats, sebagian warganya juga tidak memiliki jamban keluarga. Kenyataan seperti ini tidak dipungkiri otoritas kesehatan di Kabupaten Asmat, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk menghilangkan kebiasaan seperti itu. "Hanya bisa sedikit-sedikit mengubah perilaku mereka," ungkap pimpinan utama RSUD, Richard Rumbino. Semua instansi, termasuk TNI, bahu membahu menangani bencana di Asmat. Sementara, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Elizabeth Jane Soepardi, mengakui imunisasi yang belum optimal diperkirakan menjadi penyebab cepat merebaknya wabah campak di wilayah paling timur Indonesia tersebut. "SDM-nya masih sangat kurang di sana. Sehingga karena SDM sangat kurang, akibatnya kegiatannya menjadi tidak rutin itu yang menyebabkan ada penumpukan anak-anak yang tidak diimunisasi. Satu kasus saja masuk, langsung menyebar," tutur Jane. Bagaimana akses masyarakat terhadap layanan kesehatan? Kabupaten Asmat terdiri dari sembilan distrik (setingkat kecamatan) dan lebih dari 100 kampung. Luas kabupaten itu mencapai 29.000 kilometer persegi atau 48 kali luas DKI Jakarta. Kondisi geografis yang sulit juga diangkat oleh Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, yang sudah berkunjung langsung ke Agats, Kabupaten Asmat, bersama Menteri Sosial Idrus Marham. "Jangkauan ke pusat pengobatan sangat sulit karena masyarakat harus menggunakan jalur laut dan sungai," kata Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, usai mengunjungi pasien campak dan gizi buruk di Asmat, Kamis (25/01) lalu. Menurut Nila, warga di sana tinggal di rumah di atas kawasan rawa-rawa yang kalau pasang naik akan membawa kotoran, "Air bersih dan listrik juga tidak ada." Menteri Nila menambahkan infrastruktur kesehatan dan lainnya di sana juga tidak memadai. Bahkan, "rumah sakit yang ada juga tidak layak disebut sebagai rumah sakit." Satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Asmat yang disebut tidak layak oleh Menteri Kesehatan Nina Moeloek Hal ini diakui oleh Uskup Agats-Asmat Aloysius Murwito. Dia menyebut akses transportasi menuju dan di dalam Asmat sangat buruk. Kampung terjauh dari Agats, ibu kota Asmat, berjarak tujuh jam perjalanan laut menggunakan perahu mesin. "Kampung-kampung itu tidak memiliki fasilitas listrik atau air yang memadai, alat komunikasi pun tidak ada. "Di tempat seperti itu fasilitas dasar sungguh rendah, terutama kesehatan dan pendidikan," ujar Aloysius. Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Steven Langi, mengakui medan yang sulit dan minimnya tenaga medis menjadi hambatan bagi tim penanganan wabah campak dan gizi buruk dan sekaligus pula membuat kesulitan dalam memprediksi timbulnya wabah campak dan gizi buruk. "Wilayah seperti Pulau Tiga itu sudah sangat minim personel," kata dia. Distrik Pulau Tiga merupakan tempat pertama ditemukannya korban jiwa akibat gizi buruk dan campak. Bagaimana peran pemerintah daerah? Apakah penyelenggara pemerintah daerah kompeten untuk melakukan otonomi daerah? Anak-anak di Asmat kekurangan gizi, meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten itu mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2017 dan mendapat jatah sekitar Rp106 miliar dari dana otonomi khusus Papua. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Pemkab Asmat menganggarkan 10% APBD 2017 untuk kesehatan, sesuai anjuran pemerintah pusat. Tjahjo mengatakan kementeriannya tengah menginvestigasi hubungan sebab-akibat dalam alokasi anggaran dan krisis gizi di Asmat. Walau mengelola anggaran triliunan rupiah, Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota tidak mendapatkan fasilitas dasar memadai, salah satunya di sektor kesehatan. Dana untuk Papua yang besar tak sebanding dengan fasilitas yang ada di sana. "Sudah terjadi bertahun-tahun dan di mana-mana di Papua. Jangankan Asmat, tempat asal saya (Tolikara), daerahnya masih terbelakang. Ini bukan hal baru," kata Enembe di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/01) lalu. Dosen Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung, menilai penggunaan APBD di Papua tidak efektif dan tidak tepat sasaran karena persaingan politik pada pemilihan kepala daerah tidak berkesudahan. Dalam penelitiannya di beberapa kabupaten, kata Marinus, kepala daerah terpilih membatasi atau menghapus anggaran pelayanan publik, termasuk kesehatan, untuk daerah atau kelompok masyarakat yang menjadi basis lawan politik. Bagaimana respons pemerintah dan menteri kesehatan tentang kejadian ini? Lantaran puluhan nyawa melayang akibat campak dan gizi buruk, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar warga Asmat di pedalaman -yang rawan dari penyakit campak dan gizik buruk- direlokasi ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. "Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota (Agats, ibu kota Kabupaten Asmat)," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Palembang, Senin (22/01). Namun ide relokasi ini langsung ditolak oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Bupati Kabupaten Asmat, Elisa Kambu. Mereka menyampaikannya saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (23/01) malam. Salah satu usulan Presiden Jokowi adalah relokasi warga Asmat dari pedalaman ke kawasan yang lebih mudah dijangkau. "Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," tegas Elisa Kambu. Menteri Sosial, Idrus Marham, mengakui pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani bencana gizi buruk atau busung lapar yang melanda Kabupaten Asmat. Alasannya adalah kondisi alam dan minimnya infrastruktur. "Daerah ini memang terisolasi. Harus dipangkas dulu isolasinya," kata Idrus dalam acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (29/01). Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa penanganan gizi buruk dan busung lapar tidak gampang dan butuh waktu lama berhubung pasien tidak bisa langsung diberi makan karena akan dimakan cacing di perut. "Yang pertama dilakukan adalah membasmi cacing dalam perut dulu," kata Nila. "Setelah itu, baru dikasih asupan makanan." Menurut Nila, saat ini ada 177 tenaga kesehatan di Asmat yang membantu menangani kasus tersebut, bergabung dengan tim dari Kementerian Sosial dan TNI. Deputi II Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho, mengatakan perlu solusi jangka panjang terkait kejadian luar biasa kelaparan di Asmat, antara lain dengan program pendampingan terhadap aparat pemerintahan di Papua. "Persoalannya ada di pemerintah daerah," tudingnya. Sementara untuk jangka pendek, menurut Yanuar, yang perlu dilakukan hingga Februari 2018 adalah bagaimana agar korban tidak bertambah. "Asmat adalah wake up call bagi kita semua." Yanuar memaparkan ada beberapa daerah lain di Papua yang terancam bencana serupa karena Asmat lebih merupakan fenomena puncak gunung es. Beberapa wilayah lain yang berpotensi mengalami hal serupa adalah Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai. Ada lebih dari 44.000 orang komunitas adat terpencil di pedalaman Papua yang membutuhkan perhatian lebih dan yang ditangani Kemensos baru sekitar 2%.