Upaya terakhir batalkan eksekusi, percuma?
Hampir seluruh terpidana mati yang dijadwalkan menjalani eksekusi dalam waktu dekat, melakukan upaya-upaya terakhir untuk menghindari regu tembak namun dicemaskan tidak akan berhasil. Karena dalam perundangan Indonesia upaya hukum lain tak bisa menunda eksekusi jika presiden sudah menolak permohonan grasi.
Serge Atlaoui menjalani sidang PK pertama di PN Tangerang. "Secara hukum memang bisa sia-sia," kata Arsil, kepala divisi kajian hukum dan kebijakan peradilan di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). "Misalnya Peninjauan Kembali, menurut undang-undang, tidak bisa menunda eksekusi hukuman mati. Satu-satunya yang bisa menunda eksekusi hukuman mati, hanya permohonan grasi." Dan itu pun hanya berlaku untuk permohonan grasi yang pertama. Jadi, tambah Arsil, jika suatu permohonan grasi sudah ditolak, dan terpidana mengajukan permohonan grasi kedua, kejaksaan tetap berhak untuk melakukan eksekusi. Betapapun, kata Arsil, seluruh upaya yang masih dimungkinkan tetap harus ditempuh karena yang dipertaruhkan di sini adalah nyawa manusia. Hari Kamis (12/03) ini dua warga Australia bagian dari apa yang dikenal sebagai Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan menjalani sidang gugatan perlawanan di PTUN Jakarta, setelah gugatan PTUN terhadap penolakan grasi, ditolak. Warga Nigeria Raheem Agbaje Salami, warga Filipina Mary Jane Fiesta Veloso, Serge Arezki Atlaoui (Prancis), Rodrigo Gularte (Brazil) dan Zainal Abidin (WNI) juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengajukan berbagai dasar. Satu nasib Berbagai alasan dengan satu nasib: bahwa semua grasi mereka ditolak Presiden Jokowi. Sebagian upaya hukum lanjutan pascagrasi juga sudah dikalahkan, dan ada yang sedang menunggu, namun ada yang baru memulainya, seperti terpidana warga Prancis Serge Atlaoui di pengadilan Tangerang, Rabu kemarin. Terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui bersama isterinya. Sidang PK Atlaoui itu dihadiri juga oleh pejabat bidang hukum Kedubes Prancis Jean-Louis Bertrand, yang meghormati hukum Indonesia namun mengharapkan hakim benar-benar memperhitungkan informasi baru tentang Serge Atlaoui yang diajukan. Jean-Louis Bertrand menyebut, mereka berharap pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal baru yang mereka sampaikan yang menunjukkan bahwa Atlaoui hanya teknisi dan bukan gembong sindikat narkotika.. "Tentu kami berharap proses hukum berjalan seadil-adilnya," kata Bertrand. " Sayangnya sejauh ini, rasanya proses hukum yang dialami Atlaoui tidak berjalan seadil-adilnya sebagaimana yang kita harapkan." Yang menjadi alasan sejumlah gugatan hukum pascagrasi ini adalah Presiden Jokowi yang secara umum menyatakan akan menolak seluruh permohonan grasi, tanpa mempertimbangkan masing -masing kasus secara terpisah. Dan menurut Arsil, tindakan Jokowi itu dimungkinkan oleh perundangan. Bagaimanapun Arsil mengakui masih lemahnya sistem peradilan di Indonesia, dengan merujuk setidaknya tiga kasus terpidana mati yang proses persidangannya tidak berlangsung semestinya. Dan sepanjang sistem peradilan belum bisa dibenahi, tegas Arsil, hukuman mati seharusnya tidak diterapkan.