Relawan pilkada cuma fenomena kota besar? Bisakah menekan politik uang?
Yang menonjol dalam sejumlah pemilihan pejabat publik di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, adalah fenomena relawan. Kalangan warga sipil yang dengan penuh gairah terlibat mendorong calon tertentu dalam pemilihan walikota/bupati, gubernur -juga presiden.
Persiapan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur Jakarta. Yang paling tampak dalam Pilkada Serentak 2017 ini adalah di Jakarta, khususnya relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengorganisir diri dalam wadah Teman Ahok. Banten, begitu dekat dengan Jakarta, namun seperti senyap dan luput dari hiruk pikuk. Padahal di provinsi yang belum sedasawarsa umurnya itu, muncul juga gerakan para relawan yang mendukung pencalonan Rano Karno. Sri Budi Eko Wardhani, pakar politik dari Universitas Indonesia menyatakan, fenomena relawan ini bibitnya dimulai dari tumbuhnya konsultan-konsultan politik yang disewa para politikus yang mulai berlaga di pilkada langsung sejak 2005. "Saat itu para konsultan menggalang dan memoblisasi dukungan, di luar kelembagaan partai politik, kata Sri Budi. Namun baru sejak tahun 2012, benar-benar muncul fenomena relawan yang kita kenal sekarang, berupa antusiasme warga yang bertemu dengan keputusan sejumlah pegiat hak-hak sipil untuk terlibat dalam pemilihan kepala-kepala pemerintahan. KPU membakar surat-surat suara yang rusak di Aceh. "Undang-undang pemilihan langsung mendorong partisipasi publik, bukan lagi sekadar sebagai pemilih, namun juga sebagai pelaku aktif yang turut menentukan suatu proses pemilihan kepala pemerintahan," kata Sri Budi Eko Wardhani. Salah satu yang pertama terlibat dalam penggalangan relawan adalah Santoso, bekas wartawan, salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) sekaligus salah satu pendiri Partai Amanat Nasional. Bersama sejumlah kawan di gerakan masyarakat sipil, Santoso sejak lama berusaha mendorong tokoh alternatif untuk memimpin Jakarta. "Awalnya, kami mendorong Faisal Basri untuk memimpin Jakarta, lewat Pilkada 2007," kata Santoso. Tapi saat itu pencalonan hanya bisa melalui partai. "Kami berkeliling dari satu partai ke partai lain, ya banyak hambatannya," kata Santoso. Salah satu hambatan utama adalah 'mahar,' dana yang disetorkan calon kepada partai. Gagallah mereka. Massa Jokowi merayakan kemenangan pemilihan Presiden 2014. Kesempatan terbuka pada 2012, setelah calon independen dimungkinkan. Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Santoso kembali mendorong ekonom Faisal Basri untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2012, kali ini melalui jalur independen. "Rumit sekali, kami harus mengumpulkan ratusan ribu KTP," papar Santoso. Mereka diliputi harapan besar, karena Faisal Basri saat itu muncul sebagai calon alternatif di hadapan calon lain, yang merupakan politikus atau tokoh yang dimunculkan partai. Santoso yakin, rakyat Jakarta butuh sosok lain, bukan lagi politikus yang disodorkan partai. "Eh, PDIP kemudian mencalonkan Jokowi, yang berpasangan dengan Ahok. Ya sudah. Faisal bilang ke saya, kita bakal kalah kalau begitu," kata Santoso terbahak. Memang Faisal Basri akhirnya kalah dan Jokowi-Ahok yang menang. Namun, kata Santoso, Faisal yang di tengah jalan tahu akan kalah, merasa pencalonannya lebih merupakan bagian dari upaya untuk mendorong generasi dan jenis baru pemimpin, yang selama ini didominasi oleh politikus partai dengan langgam politik lama. Pilpres 2014: Masif relawan Keikutsertaan relawan yang sangat masif terjadi saat Pilpres 2014. "Saat itu banyak orang LSM, aktivis, bahkan akademisi yang terang-terangan terlibat mendukung calon, bukan hanya Jokowi, karena ada juga yang memihak Prabowo," papar Sri Budi Eko Wardhani dari UI. Diakui, yang lebih masif memang dukungan terhadap Jokowi, yang saat itu dianggap tokoh alternatif -sebagaimana sebelumnya, saat Jokowi memenangkan Pilgub Jakarta dan Pemilihan Wali Kota Solo. Sri Pujiastuti adalah salah satu relawan yang cukup aktif. "Saya langsung bergabung, karena saya mau Indonesia dipimpin oleh orang yang berbeda, yang tak terlibat dengan apa pun sebelumnya," katanya. Itu juga yang membuat Sri bergabung dalam gerakan relawan untuk mendukung Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung. Ridwan Kamil sebelumnya lebih dikenal sebagai arsitek, perencana kota dan pegiat komunitas. "Yang lain kan para politikus biasa. Jadi saya langsung tergerak menjadi relawan," kata Sri pula. Para pekerja menyiapkan kertas-kertas suara dalam pengawasan ketat. Sebagaimana Sri, banyak orang yang kemudian 'terbiasa' menjadi relawan di pemilihan kepala daerah atau kepala pemerintahan. Salah satunya, Aryani Murcahyani, seorang perancang kota dari Bandung, yang antara lain menjadi relawan untuk Pilpres mendukung Jokowi. Sebelumnya, Aryani menjadi relawan Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki untuk Pilgub Jabar 2013 -yang dikalahkan oleh gubernur petahana, Ahmad Heryawan. "Menjadi relawan itu cara saya mewujudkan idealisme. Dan itu membuat saya berkumpul dengan rekan-rekan dengan frekuensi yg sama. Semuanya tanpa pamrih, dan penuh semangat perjuangan," kata Aryani. Antusiasme sejumlah warga sipil itu, menurut Sri Budi Eko Wardhani, dipicu setelah mereka melihat ada tokoh alternatif yang dipandang berbeda dari stereotipe politikus pada umumnya. "Kendati para tokoh itu, untuk memuluskan jalan, tetap maju sebagai calon dari partai," katanya. Itulah sebabnya, hanya calon yang dipandang 'berbeda,' yang bisa menarik relawan. Kertas suara untuk pemilihan Gubernur Banten Banten, pengecualian Betapa pun, Banten mungkin merupakan pengecualian. Sejarawan Bonnie Triyana memutuskan untuk menggalang gerakan relawan di Banten, kendati para calon tidak tergolong tokoh alternatif. "Kami menyadari soal ini. Namun tujuan kami adalah, membuka wacana tentang perlunya Banten dibebaskan dari generasi pemimpin yang korup, yang bahkan selama ini membangun dinasti," kata Bonnie Triyana. Sejauh mana fenomena relawan ini memberi sumbangan pada peningkatan kualitas demokrasi? Sri Budi Eko Wardhani menyebut sejauh ini, relawan lebih tampak di kawasan urban, di kota-kota besar, Betapa pun banyak hal positif yang muncul, kendati perlu kajian lebih jauh mengingat banyak juga kepentingan yang bermain di balik gerakan para relawan. Hal lain yang juga jadi catatan adalah, sebagaimana kritik yang sering dilontarkan, banyak relawan dianggap tak sepenuhnya bergiat dalam kesukarelaan lantaran sebagian di antara mereka kemudian menduduki berbagai jabatan setelah calon yang mereka dukung, menang. Hadar Gumay, salah seorang anggota KPU, memeriksa kertas suara di percetakan. Lalu apakah antusiasme relawan ini, bisa mengikis politik uang yang selama ini jadi gejala umum terkait jual beli suara? "Ini masih juga masih harus dikaji lagi, karena politik uang itu dimensinya luas sekali," kata Sri Eko Budhi Wardhani. Santoso, veteran relawan yang kini menjadi petani kopi setuju bahwa di tingkat tertentu politik uang masih susah dihilangkan sama sekali. Khususnya pemberian langsung kepada para calon pemilih. "Namun setidaknya, antusiasme relawan kan terkait tokoh alternatif. Nah kalau tokoh ini mendapat dukungan kuat warga biasa, seperti Teman Ahok yang bisa mengumpulkan satu juta tanda tangan, maka satu bentuk politik uang bisa dihilangkan: uang mahar ke partai," kata Santoso. Tokoh populer dan alternatif yang didukung banyak warga, ditegaskan Santoso, akan jadi kuat berhadapan dengan sistem partai yang selama ini masih kental dengan politik uang. Hal lain, kata Santoso, gerakan relawan juga berujung pada antusiasme untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilihan, hingga selesainya penghitungan suara. Sehingga berbagai kecurangan lebih bisa dicegah. Kendati mungkin tidak seluruhnya.