Risiko di balik calon tunggal pilkada
Komisi Pemilihan Umum Daerah di berbagai kota dan kabupaten masih membuka pendaftaran sampai pukul 16.00 nanti bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan berpartisipasi pada pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti.
Pilkada bisa tertunda sampai 2017 untuk wilayah yang hanya punya satu pasangan kandidat Pendaftaran ini khusus dibuka bagi sembilan wilayah kota dan kabupaten yang sampai saat ini masih terdapat hanya satu pasangan kandidat. Berdasarkan peraturan KPU, jika sampai waktu pendaftaran berakhir pukul 16.00 WIB nanti wilayah kota dan kabupaten tersebut tetap memiliki satu pasangan kandidat, maka pilkada di wilayah tersebut bisa tertunda sampai 2017. Salah satu wilayah kota yang sampai saat ini hanya terdapat satu pasangan calon adalah Kota Surabaya. Pasangan calon yang juga wali kota petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana sampai siang ini masih menjadi calon tunggal yang mendaftar sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Surabaya. Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Hariadi, mengatakan bahwa fenomena ini baru pertama kali terjadi. "Biasanya yang mendaftar melebihi kuota," kata Wahyu pada BBC Indonesia. Biaya politik Khusus Surabaya, ia melihat penyebabnya adalah sepak terjang Risma sebagai wali kota petahana sangat dominan. "Reputasinya nasional dan internasional," ujar Wahyu. Pada masa sosialisasi perpanjangan pendaftaran, Wahyu sudah berpesan pada partai politik agar jangan menyerah sebelum berkompetisi. Reputasi Risma membuat calon lain berpikir untuk ikut dalam pilkada Namun, secara realistis, ia melihat bahwa parpol akan berhitung sebelum mengeluarkan biaya politik yang tinggi untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, partai politik juga selama ini terlihat lalai melakukan kaderisasi dan hanya bergantung pada kandidat menonjol dari luar partai. Risikonya, jika tidak ada pasangan lain yang mendaftar, maka pilkada di Kota Surabaya akan ditunda sampai 2017. Jika ini terjadi, menurut Wahyu, akan terjadi kekosongan kepala daerah dua tahun ke depan. "Tentunya seorang pejabat sementara tidak mungkin membuat keputusan kebijakan yang strategis. Target pembangunan kota pun bisa terancam tidak tercapai," tambah Wahyu. Konsekuensi Ketua KPUD Kota Surabaya, Robiyan, kepada BBC Indonesia mengatakan bahwa sampai siang ini, ia baru mendapat informasi akan ada satu pasangan lain yang mendaftar, tapi utusan resmi pasangan ini belum menyampaikan ke KPUD tentang rencana kedatangan mereka. "Biasanya mereka akan mengisi buku tamu dan menyampaikan jam berapa pasangan ini akan datang. Berkas-berkas yang mereka berikan juga sudah terlebih dulu kita cek. Itu idealnya. Meski sampai sekarang belum ada yang resmi. Tapi datang mendadak ya tidak masalah," kata Robiyan. Partai politik berperan dalam menyiapkan kader untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Jika penundaan pilkada karena kurangnya kandidat pasangan calon terjadi, maka, menurut Robiyan, konsekuensinya harus bisa diterima oleh semua pihak. Namun, Robiyan juga menyoroti peran partai politik dalam minimnya calon kandidat yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Partai politik punya tanggung jawab dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan rekrutmen agar bisa mengajukan calon kepala daerah. "Tujuan partai politik adalah mensejahterakan rakyat lewat tampuk kepemimpinan, lewat kepala daerah dan presiden. Jika mereka tidak bisa menjalankan tugas politik itu, lalu apa yang bisa mereka pertanggungjawabkan pada rakyat?"