RKUHP: Presiden Jokowi minta pengesahan di DPR ditunda
Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di DPR ditunda.
"Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut." "Untuk itu saya telah memerintahkan menkumham, selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Presiden Jokowi, Jumat (20/09). DPR berhenti mempublikasikan hasil pembahasan RKUHP ke publik sejak 30 Mei 2018. Presiden Jokowi menambahkan, pembahasan RKUHP dapat dilakukan para anggota DPR periode selanjutnya. "Saya juga memerintahkan menkumham, untuk menjaring kembali masukan-masukan dari pelbagai masukan masyarakat, sebagai rangka menyempurnakan RUU yang ada," katanya. "Saya melihat materi-materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal. Ini yang akan kami komunikasikan baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat, yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada." Sebelumnya, dalam rapat kerja pada 18 September lalu, pemerintah dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk membawa RKUHP ke Rapat Paripurna. RKUHP itu dijadwalkan untuk disahkan tanggal 24 September 2019, meski sejumlah aktivis telah menyuarakan sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP. DPR setuju RKUHP ditunda Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan fraksi di DPR dan menyepakati penundaan pengesahan RKUHP. "Sudah berkoordinasi dengan pimpinan frkasi dan sepakat, untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan oleh presiden sebagai pihak pemerintah," kata Bambang kepada media, Jumat (20/09). Bambang mengakui awalnya DPR telah menjadwalkan pengesahaan kebijakan yang kontroversial tersebut, Selasa pekan depan (24/09). DPR, kata dia, akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan pasal-pasal pro-kontra dalam RKUHP. "Kita memberikan penjelasan kepada masyarakat atas pasal-pasal tersebut. Kurang lebih soal kumpul kebo, LGBT, soal kebebasan pers," lanjut Bambang. RKUHP baru saja disepakati di tingkat I (pertama) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR, Selasa (18/09) lalu. Anggota Komisi Hukum DPR, Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan RKUHP akan diserahkan pada DPR periode berikutnya. Lebih lanjut ia mengatakan, selama proses peralihan ini, DPR akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang RKUHP. "Belum pengambilan di tingkat II (dua) di Paripurna. Nah, maka sebelum ke Paripurna memang lebih baik ditunda dulu sambil DPR bersama pemerintah melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat," tambah Masinton. Versi RKUHP terakhir tanggal 15 September 2019 masih memuat ketentuan mengenai sanksi bagi orang yang menggugurkan kandungannya, tanpa pengecualian kondisi darurat medis dan korban perkosaan. 'Bersifat kolonial' Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati, mengatakan RKUHP tersebut malah bersifat lebih 'kolonial'. Ia mencontohkan peraturan RKUHP yang memberi kewenangan kepada kepala desa untuk melaporkan pasangan yang dituding melakukan kumpul kebo di wilayahnya. Ia mengatakan peraturan itu akan memicu 'overkriminalisasi', terutama pada pasangan miskin atau masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen perkawinan yang resmi. Versi RKUHP terakhir tanggal 15 September 2019 masih memuat ketentuan mengenai sanksi bagi orang yang menggugurkan kandungannya, tanpa pengecualian kondisi darurat medis dan korban perkosaan. RKUHP hanya memuat pengecualian bagi para dokter yang melakukan penguguran kandungan, tapi tidak pada perempuan yang melakukan aborsi. Tak hanya bagi perempuan, Maidina mengatakan RKUHP memuat pasal-pasal 'ngawur' yang berpotensi menjerat kelompok adat, pasangan sesama jenis, hingga kelompok agama minoritas. Pasal 304 RKUHP, misalnya, mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, yang berpotensi menjerat penganut agama minoritas di Indonesia. ICJR juga menyorot pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti yang terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court). Perlu bentuk komite ahli hukum Sementara, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendorong pembentukan komite ahli hukum untuk mengkaji ulang pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta RKUHP ditunda karena mendapat kritik dari sebagian kalangan masyarakat dan sejumlah pasal-pasalnya bermasalah. Anggota Aliansi, Genoveva Alicia mengatakan komite ini perlu dibentuk sebagai langkah menjaga kebijakan hukum pidana sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. "Biar nanti kebijakan yang diatur dan mau dibuat Presiden Jokowi, bisa sejalan dan tidak ada lagi kejadian seperti ini (protes)," kata Geno-sapaan Genoveva Alicia kepada BBC Indonesia, Jumat (20/09). Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat belasan masalah dalam RKUHP. Persoalan itu mulai dari proses pembentukannya yang tidak transparan sampai pasal-pasalnya yang bisa mencederai kebebasan orang berkeyakinan, berekspresi dan berdemokrasi. Contohnya, pasal tentang penghinaan terhadap presiden, pemerintahan, bendera, danlembaga negara. Pasal ini bisa dikatakan sebagai pasal karet karena dapat digunakan sesuai dengan interpretasi penguasa terhadap penghinaan. RKUHP juga dikritik karena terlalu banyak mencampuri urusan privasi orang. Seperti Kepala Desa bisa melaporkan ke polisi pasangan belum menikah yang tinggal serumah, dengan ancaman pidana 6 bulan penjara. RKUHP yang diprotes karena 'perumusannya gaib' Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) rencananya disahkan Selasa, (24/09) pekan depan dalam Rapat Paripurna DPR. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai proses pembuatannya penuh problematika. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat proses penyusunan RKUHP kurang transparan, terkesan tergesa-gesa, tidak melibatkan kementerian/lembaga terkait serta tanpa peran serta masyarakat. "Sampai sekarang, pembahasannya tertutup sama sekali dengan masyarakat sipil. Tiba-tiba drafnya gaib, ada draf baru. Kami tidak pernah tahu itu rapat di mana, siapa saja yang hadir, kami tidak pernah tahu," kata Anggota dari Aliansi, Genoveva Alicia kepada BBC Indonesia, Jumat (20/09). Geno mencontohkan pasal yang berubah tiba-tiba yaitu tentang ancaman pidana bagi pasangan yang belum menikah, tapi tinggal serumah. Dalam draf RKUHP per 15 September disebutkan seorang Kepala Desa atau sebutan lainnya, bisa melaporkan pasangan belum menikah yang tinggal bersama dalam satu rumah ke kepolisian. Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 419 ini memiliki ancaman pidana 6 bulan penjara. Padahal dalam draf RKUHP dua minggu sebelumnya, klausul tersebut tidak ada. "Kita bahkan nggak tahu itu ada rapat itu, ditambahin ada kepala desa di situ. Kita nggak pernah tahu itu pertimbangannya apa? Bagaimana pelaksanaannya? Nggak pernah kita tahu sedikit pun," tambah Geno. Pasal 419 ini juga telah menjadi sorotan dari negeri Kangguru. Pemerintah Australia mengeluarkan peringatan ancaman pidana bagi warganya yang belum menikah dan memiliki rencana untuk berplesiran ke Indonesia. Selain itu, menurut Geno, RKUHP ini melingkupi ketentuan pidana yang ditangani hampir seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Tapi yang justru terlibat hanya Kementerian Hukum dan HAM. "Itu tidak hanya Kemenkum HAM yang bertanggung jawab. Di RKUHP itu mencakup departemen kesehatan, BNN (Badan Narkotika Nasional), Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lain-lain. Harusnya kan semua diajak berdiskusi," kata Peneliti dari ICJR ini. Pasca Pemilu 2019 lalu, kata Geno, DPR dan dan Kemenkum HAM mulai menginjak rem untuk melibatkan masyarakat sipil dalam RKUHP. Padahal awalnya, ICJR kerap diundang untuk berkonsultasi. "Kalau terlibat di masa-masa awal pembahasan yang periode DPR ini, kami terlibat sering diundang. Masalahnya adalah perubahan paling drastis itu kan di akhir-akhir ini. Selama perubahan drastis ini kita tidak pernah diajak bicara," tambah Geno. Terakhir, masyarakat sipil juga kesulitan dalam mengakses dokumentasi proses RKUHP belakangan ini. Draf perubahan muncul tiba-tiba, sampai tak pernah diunggah dalam website dpr.go.id. "Tidak pernah ada yang di-upload (draf-nya). Akhirnya (dapat) dari komunikasi temen-temen saja," jelas Geno.