Covid-19: Pelibatan ormas 'agar masyarakat peduli' disiplin protokol, ahli kesehatan: 'hidup sehat itu harus dari kesadaran, bukan ketakutan'
Pelibatan ormas dalam mendisiplinkan masyarakat supaya taat protokol covid-19 dianggap pengamat bakal sulit berjalan efektif, karena kesadaran tidak bisa dibangun dengan hanya mengandalkan "ketakutan". Namun pemerintah mengklaim kebijakan itu dibutuhkan agar masyarakat ikut peduli.
Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ikut menolak langkah ini, karena hanya akan menimbulkan ketakutan kepada pedagang dan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat menyatakan, ormas yang dilibatkan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, karena 'penindakan tetap berada di bawah kendali aparat'. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman menilai pelibatan ormas dalam mendisiplinkan penerapan protokol masyarakat hanya akan jadi kontra produktif. Alih-alih membangun kesadaran budaya baru, ormas dikhawatirkan menegakkan disiplin protokol kesehatan dengan cara represi. "Sekali lagi, habit itu kan kebiasaan, sebuah budaya baru yang kita bangun seperti itu. Hidup sehat itu harus dari kesadaran. Kalau hanya membuat ketakutan, dia akan memakai masker kalau ada petugasnya saja. Saat ada ormas-nya saja," kata Dedi kepada BBC News Indonesia, Selasa (15/09). Seorang warga pelanggar protokol kesehatan menyapu jalan usai mengikuti sidang Operasi Yustisi, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (15/9/2020) Dedi mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penegakan protokol Covid-19, namun perlu diseleksi. "Jangan ormas-ormas yang sering melakukan penekanan, kerusuhan, itu yang saya khawatir," katanya. Dalam rangka penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di Jakarta yang dimulai 14 September hingga dua minggu mendatang, TNI-Polri melibatkan ormas untuk menegakkan protokol pencegahan Covid-19. Termasuk di dalamnya disiplin penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sebelumnya, TNI-Polri resmi merekrut ormas di Jakarta termasuk Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR). Mereka akan dilatih dan bertugas mendisiplinkan masyarakat di tempat keramaian seperti pasar, perkantoran, stasiun, terminal. Petugas menindak warga negara asing yang tidak mengenakan masker saat kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, di kawasan Pererenan, Badung, Bali, Selasa (8/9/2020). Mereka diberikan rompi berwarna kuning dengan lambang Polda Metro Jaya dan Komando Daerah Militer Jayakarta. Bagian belakang rompi tertulis 'Penegak Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19'. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan kepada media, langkah pelibatan pendisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan berbasis komunitas sebagai 'Ini inovasi dari kami'. Ormas yang dilibatkan juga telah diwanti-wanti untuk bertindak profesional dan mengedepankan persuasi. Sekali lagi, menurut Ahli Kesehatan Masyarakat, Dedi Supratman urusan ini semestinya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah. "Jangan dilepas ke masyarakat, begitu saja. Tiba-tiba sekarang, meminta bantuan ormas. Itu yang saya lihat tidak akan efektif nantinya," katanya. Dedi menyarankan agar pemerintah melibatkan komunitas di lingkungan masyarakat yang selama ini 'belum maksimal dilibatkan dalam penegakan protokol kesehatan di masyarakat'. "Kita bisa menggunakan yang lebih soft, yaitu ibu-ibu PKK, kemudian karang taruna di remaja," kata Dedi yang berargumentasi mereka secara psikologis lebih akrab dengan masyarakat. Kritik pelibatan ormas ini juga datang dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Wakil Ketuanya, Ngadiran mengatakan, 'tegas menolak, kecuali sudah tidak ada lagi yang lain'. Polisi membentangkan poster imbauan saat menggelar kampanye penegakan protokol kesehatan di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (11/9/2020). Ngadiran mengatakan para pedagang di pasar mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi. Pedagang yang masih bisa bertahan terkait dengan sayur mayur dan bahan kebutuhan pokok. Sementara, pedagang pakaian dan lainnya kesulitan mendapat pembeli. "Pelaris tidak dapat. Utang makin banyak," katanya. Ngadiran menganggap, kehadiran ormas yang dilibatkan TNI-Polri hanya akan membuat ketahanan tubuh para pedagang dan masyarakat makin merosot. "Sekarang saja masyarakat sudah ketakutan sama covid, ditakut-takutin lagi. Imunnya masyarakat turun, enggak kasihan ya? Cari uang susah. Cari untuk makan aja susah. Ditakut-takutin pula," katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (15/09). Senada dengan ketua IAKMI, Ngadiran menyarankan agar pemerintah dan institusi keamanan melibatkan komunitas yang ada di sekitar masyarakat sebagai penegak protokol kesehatan, termasuk kelompok pramuka. "Pramuka ini minimal terdidik," katanya. Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan Tetap di bawah kendali TNI-Polri Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan ormas-ormas yang dilibatkan TNI-Polri 'semata-mata agar masyarakat juga terpanggil punya kepedulian yang sama, bahwa ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat'. "Anggota ormas itu hanya membantu saja sifatnya. Ikut terlibat membantu. Tidak memberikan Tindakan. Tindakan hanya diberikan, kewenangan ada di aparat sesuai aturan perundang undangan," kata Ahmad Riza Patria kepada BBC News Indonesia, Selasa (15/09). Juru bicara pemerintah dari Satgas Covid-19, Profesor Wiku Adisasmito ikut menimpali. Kata dia, pemerintah tak bisa sendirian untuk mengatasi pandemi ini, terutama mengubah perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. "Karena kalau gitu, enggak akan mampu kalau pemerintah saja. Yang ada di tengah masyarakat itu kan organisasi-organisasi, atau gampangnya yang ada di tengah masyarakat ya masyarakat itu sendiri," kata Prof Wiku kepada BBC News Indonesia, Selasa (15/09). Prof Wiku mengatakan pelibatan ormas dalam penegakan disiplin protokol kesehatan tetap berada di bawah kendali TNI-Polri. "Jadi pengendalinya adalah aparat. Ada TNI ada Polri. Dan ada Satpol PP," katanya. Selain itu, ia juga mengatakan ibu-ibu PKK sudah bergerak untuk berkampanye dalam rangka penegakan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. "Kan ketua PKK nasional, ibu mendagri kan bergerak terus dengan seluruh PKK se-indonesia. Dan sudah diperintahkan oleh presiden juga," katanya.