Korea Selatan resmikan "ibukota mini" di Sejong
Korea Selatan meresmikan "ibukota mini" yang dibangun sebagai pusat pemerintahan baru.
Keputusan MK pada 2004 membuat Sejong City urung menjadi ibukota penuh Korsel. Pusat pemerintahan ini terletak di Sejong, kota yang berjarak 120 km di selatan ibukota saat ini, Seoul. Pemerintah tadinya menetapkan Sejong sebagai pengganti Seoul pada 2002 namun keputusan ini dimentahkan Mahkamah Konstitusi pada 2004. Keputusan MK membuat pemerintah tidak bisa memindahkan seluruh kantor kementerian ke Sejong dan sejauh ini yang dipastikan akan pindah sekitar 36 departemen dan lembaga negara. Relokasi akan dilakukan bertahap dan diperkirakan selesai pada 2015. Dalam proses ini akan pindah pula ribuan pegawai negeri sipil. Kantor presiden, kementerian pertahanan, dan kementerian luar negeri tetap akan berada di Seoul. Lebih aman Sejak awal pemerintah mengatakan pemindahan pusat pemerintahan akan membawa manfaat ekonomi ke Sejong dan kawasan-kawasan di sekitarnya. Selain itu, "ibukota mini" ini menjauhi perbatasan dengan Korea Utara yang berarti memiliki tingkat keamanan yang relatif lebih baik dibandingkan Seoul. Namun beberapa pihak mengkritik pembangunan Sejong dengan alasan pemborosan anggaran, tudingan yang ditolak pemerintah. "Ada kekhawatiran pemindahan kantor-kantor pemerintah (ke Sejong) akan menyebabkan pemborosan," kata Perdana Menteri Korea Selatan, Kim Hwang-sik, seperti dikutip kantor berita AFP. "Kami akan mencoba meminimalkan potensi pemborosan dengan melakukan koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga negara," katanya. Tetapi salah satu pejabat pemerintah yang diwawancara wartawan BBC di Seoul mengatakan ia keberatan pindah ke Sejong karena ia harus menyetir selama dua jam dari Seoul untuk menghadiri rapat di ibukota mini itu.