Membuka akses transportasi buat kelompok difabel
Setidaknya dua kali dalam seminggu, Abdurrahman harus menggunakan kereta dari Jakarta untuk pulang ke rumah kerabatnya di Depok atau ke rumah orangtuanya di Serang. Sehari-harinya dia kuliah di jurusan ekonomi syariah pada sebuah kampus keagamaan di Kebayoran Lama, Jakarta.
Penelitian LBH Jakarta menilai dari 10 stasiun kereta commuter yang jadi sampel, kondisinya 'tak aksesibel' buat kelompok difabel. Sebagai seorang tunanetra, setiap perjalanan menggunakan kereta adalah sebuah petualangan baginya. Selalu saja ada yang memberi pengalaman khusus. "Naik kereta kan lumayan tantangannya," kata Abdurrahman. Setelah ikut berebutan naik ke dalam kereta, sebagai penyandang disabilitas, dia belum tentu mendapat tempat duduk. "Padahal kan sering di-sounding, utamakan pengguna jasa disabilitas dan lanjut usia, ibu hamil, tapi tetap aja penumpang yang lain mengabaikan, kecuali kalau memang dilihat petugas, baru dikasih tempat duduk," ujarnya. Tak dapat tempat duduk barulah satu dari daftar kesulitan yang dihadapi Abdurrahman menggunakan layanan kereta. Dia harus rajin-rajin bertanya jika tak ingin kelewatan turun di satu stasiun, karena, dari pengalamannya, tak semua kereta konsisten mengumumkan stasiun yang dimasuki. Pernah Abdurrahman tengah ketiduran. Rencananya dia akan turun di Serpong. Waktu terbangun, dia kaget, karena mengira sudah sampai. "Saya buru-buru keluar dari kereta, dan akhirnya saya terjatuh karena di situ nggak ada peronnya. Tapi dengan cepat saya masuk lagi ke kereta, buru-buru sebelum pintu tertutup," Abdurrahman mengenang. Bukan hanya soal pengumuman stasiun, ada beberapa stasiun yang menurutnya belum cukup ramah pada difabel. "Dari turun, celah antara peron dan kereta itu, bukan hanya jauh, tapi tinggi," katanya. Menurut PT Kereta Commuter Jabodetabek, mereka akan menambah pintu manual agar pengguna kursi roda tak terhalang palang masuk stasiun. Saat di stasiun Manggarai, misalnya, ada beda ketinggian antara kereta dengan peron. "Pertama kaki melangkah itu saya kira sudah selesai, ternyata di bawah ada turunan lagi, di bawah itu ada turunan lagi, barulah itu peronnya. turun tiga kali baru ke peron itu membuat sulit," katanya lagi. Jika kelompok tunanetra kesulitan dengan mengenali ruang bangun stasiun, maka kelompok difabel tunarungu punya kesulitan lain. Mereka sering kebingungan dengan arah. "Kereta kan sama aja ya. Emang kereta ada tulisannya? Ini ke Kota atau ke Tanahabang? Nggak ada kan. Yang sering terjadi mereka salah naik kereta, mereka mau ke Kota, malah naiknya yang ke Tanah Abang, karena nggak ada pemberitahuan yang bisa diakses oleh penyandang tunarungu," Abdurrahman berbagi kisah tentang teman-teman tunarungunya yang kesulitan menaiki kereta. Sementara, bagi kelompok tunadaksa, palang masuk ke platform kereta sempit, sehingga kursi roda tak bisa masuk. Maka pengguna kursi roda harus digendong dan kursinya diangkat. "Kalau kondisinya masih seperti ini, lagi dan lagi kita masih perlu bantuan orang lain," kata Abdurrahman. Padahal, kelompok difabel punya kemampuan untuk menjadi mandiri. Baru Juni 2015 lalu, Abdurrahman belajar tentang penggunaan tongkat untuk orientasi mobilitas. Kini dia percaya diri untuk pergi ke mana-mana sendiri. Sebelumnya, Abdurrahman hanya tinggal di rumah, atau jika pergi, harus bersama orangtua atau teman. Ceritanya menggunakan TransJakarta pun kurang lebih sama. Jika petugas melihatnya, dia bisa mendapat bantuan atau prioritas. Tak selalu, tapi kadang, jika situasi ramai, Abdurrahman pun terlupakan. Pengalaman Abdurrahman tercermin dalam penelitian LBH Jakarta yang memberi pemeringkatan indeks aksesibilitas fasilitas publik bagi kelompok difabel di DKI Jakarta pada 2015. Saat kereta penuh, kelompok difabel sering tak mendapat prioritas seperti yang seharusnya diterima. Menurut pengacara publik Alldo Felix Januardy, penelitian ini adalah yang pertama dalam menilai seberapa mudah kelompok difabel mengakses transportasi dan layanan publik. Yang dinilai bukan hanya kereta Commuter Line atau TransJakarta, tapi juga gedung-gedung pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan gedung non-pemerintah, seperti mal dan universitas, yang totalnya mencapai 59 tempat. Alldo mengatakan, penelitian ini digagas dari kegelisahan karena negara masih menganggap difabel sebagai penyandang cacat, sehingga penyediaan fasilitas buat mereka selalu terkesan sebagai amal. "Persoalannya bukan karena (mereka) tidak mampu, sarana dan prasarananya tidak disediakan untuk secara inklusif membuat mereka bisa bekerja dan belajar dengan masyarakat lainnya," ujar Alldo. Sepanjang Agustus-Oktober 2015, ada 30 sukarelawan dari empat organisasi kelompok difabel, yaitu Young Voices Indonesia, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, dan Masyarakat Peduli Anak Autis, yang datang ke lokasi yang diamati. Alldo menyusun kuesioner untuk mengecek fasilitas dalam gedung dan transportasi publik tersebut kemudian memberi nilai dengan sistem IPK. Dari 0-2 mendapat "tidak aksesibel," 2-3,5 artinya "kurang aksesibel"; dan 3,5-4 "aksesibel". Empat kelompok difabel terlibat dalam penelitian LBH Jakarta tentang aksesibilitas fasilitas publik, termasuk kereta Commuter Line. Salah satu dasar yang digunakan untuk menyusun kuesioner adalah daftar yang berada dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. "Ini peraturan sudah 20 tahun, kita ingin melihat sudah dijalanin atau belum?" Relawan mengisi kuesioner dan melihat, ada atau tidak fasilitas buat para difabel. Alldo mengklaim kuesioner ini obyektif karena didasarkan pada fasilitas wajib yang disebut dalam perundang-undangan. Kesimpulannya, untuk kereta Commuter Line, dari 10 sampel yang diambil, yaitu Stasiun Bekasi, Jatinegara, Jakarta Kota, Bogor, Manggarai, Duri, Tangerang, Serpong, Tanah Abang, dan Senen, hanya mendapat skor 1,29-1,76. Artinya, "tidak aksesibel". Sehingga, menurut Alldo, "Kalau teman-teman difabel menggunakan commuter line, mereka mereka benar-benar butuh bantuan orang lain." Pintu masuk Soal mudahnya akses pintu masuk dan keluar, menurut penilaian ini, hanya stasiun Jatinegara yang memenuhi. Namun untuk fasilitas jalur landai, sudah ada lima stasiun (Bekasi, Tangerang, Kota, Manggarai, Pasar Senen) yang memenuhi syarat. Semua stasiun yang menjadi sampel sudah punya ubin peringatan dan jalur pemandu serta pintu selebar 90 cm, tapi tidak ada yang punya ram hidrolik, lantai di stasiun yang sejajar dengan kereta, atau alat bantu bidang miring dan rendah. Kondisi lain, di kamar mandi misalnya, ada 4 stasiun yang punya kloset duduk, tapi selain itu "hampir tidak aksesibel", tak ada yang punya pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda. Begitu pula dengan loket, tidak ada yang khusus untuk difabel atau tingginya sejajar kursi roda. Penilaian ini terdengar buruk, meski begitu, menurut Alldo, asumsi penilaian mereka positif. "Artinya kalau ada satu toilet saja yang ramah difabel, kita akan tulis ramah difabel, kalau tidak ada sama sekali, nilainya nol. Atau misalnya, jalur pedestrian, di bagian utara ada, di selatan nggak ada, kita akan tetap bilang ada. Penilaiannya longgar, kalau strict, (nilainya) akan lebih buruk lagi," kata Alldo. Perbedaan tinggi antara pintu masuk kereta dengan peron kerap jadi halangan buat kelompok difabel. Juru bicara PT Kereta Commuter Jabodetabek Eva Chairunnisa mengatakan bahwa perusahaan sudah melengkapi stasiun dengan ramp untuk kursi roda. Selain itu, untuk menyiasati palang sempit, dari 70 stasiun yang mereka kelola, 60% stasiun kini dilengkapi dengan pintu manual sehingga pengguna difabel bisa masuk sendiri, seperti di Manggarai, Pasar Minggu, Bogor, Tebet, dan Duri. "Memang belum semuanya sempurna, tapi dalam proses, dipenuhi ke depannya untuk pintu manual," ujarnya. Namun Eva membantah jika disebut bahwa informasi di gerbong kereta sangat minim. Menurutnya, di setiap peron ada tampilan informasi soal tujuan, di bagian depan kereta juga tertulis kereta tersebut tujuannya ke mana. Dan di rangkaian depan dan belakang, sudah ada kursi prioritas. Petugas yang ada dalam gerbong juga, menurutnya, akan menyebutkan arah kereta, himbauan, menjaga buka tutup pintu, dan memberitahu mereka berada di stasiun mana, selain juga ada pengumuman otomatis. Eva berharap fasilitas ini dapat membantu penyandang difabel. Eva mengatakan, sejauh ini petugas yang ditempatkan sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum, yaitu 4 petugas untuk 8 kereta, dan 5 petugas untuk 10 kereta. Apakah akan ditambah? "Kalaupun penuh, petugas juga tidak bisa berbuat apa-apa, petugas juga nggak bisa jalan. Memang tidak mungkin semua penumpang itu akan terakomodir. Kalau difabel, mereka biasanya sudah diarahkan untuk ke arah gerbong paling belakang atau depan, karena ada petugas," ujarnya. Stasiun Manggarai juga saat ini, menurutnya, tengah menjalani proses perbaikan, sehingga nantinya perpindahan antar peron akan dilakukan melalui terowongan bawah tanah. Eva mengakui, untuk sementara, tidak ada loket tiket atau jalur khusus difabel. Oleh karena itu, dia menyarankan agar menggunakan kartu multitrip supaya tidak perlu antri di loket setiap kali melakukan perjalanan. Selain itu, "Pasti ada petugas yang membantu di loket jika ada yang berkebutuhan khusus," ujarnya. Untuk 8 rangkaian kereta, akan tersedia 4 petugas. Namun ahli transportasi Institute for Transportation and Development Policy Yoga Adiwinarto melihat bahwa sulitnya difabel mengakses transportasi publik adalah dampak dari masalah yang lebih besar, yaitu merancang kota yang mengutamakan mobil dan "tidak pernah menganggap penting pejalan kaki, pengguna kursi roda, atau sepeda." "Sekarang kita lihat dulu, sebelum yang ke difabel, buat yang nggak difabel, gampang gitu untuk jalan? Artinya, fokus pertama adalah membuat fasilitas proper, agar seluruh pengguna bisa menggunakan. Bahwa trotoar, tidak hanya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa digunakan oleh orang yang memakai kursi roda atau tuna netra," ujarnya. Jika pengguna berkebutuhan khusus saja bisa terlayani, maka warga lain yang tak berkebutuhan khusus, otomatis akan lebih nyaman. Yoga menilai, infrastruktur yang mendukung akses universal bagi kelompok difabel saat ini hanya sekadar melengkapi checklist saja. "Soal pakainya susah atau enggak, itu urusan belakangan. Kelandaiannya curam atau tidak, itu gimana nantilah. Mereka tidak pernah menganggap bahwa pengguna difabel itu sebagai customer mereka, tapi melihatnya sebagai checklist yang harus masuk dalam desain," ujar Yoga. Perubahan sebenarnya tak butuh waktu lama. Intervensi desain, menurut Yoga, bisa dilakukan cepat dan tidak butuh biaya besar. Bahwa tanggung jawab pembangunan stasiun dan operasional kereta ada di dua institusi berbeda pun, menurut Yoga, tak jadi masalah. "Operator, bahkan Kementerian Perhubungan sekalipun, hanya level pelaksana. Mereka bukan politisi atau leader yang tahu aspirasi masyarakat. Memang, Jakarta tidak punya andil apapun untuk KRL, tapi besarnya pengaruh politik gubernur sangat tinggi. Ketika gubernur berkomitmen, bahwa seluruh angkutan umum dan trotoar harus universal access, misalnya, otomatis PT KAI dan kementerian akan mengikuti, karena dampak politiknya besar sekali," kata Yoga. Simak Liputan Khas ini di siaran BBC Indonesia, Kamis 7 Januari 2016, pukul 05.00 dan 06.00 WIB.