Presiden Jokowi: Pelanggaran hukum dan pemicu kerusuhan tak akan dibiarkan
Presiden Joko Widodo menegaskan, aspirasi dalam berdemokrasi harus dengan cara yang tertib dan damai, jika melanggar hukum dan merusuh, hukum tetak akan ditegakkan.
Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi, Menteri Ristek dan PT M Nasir, Kastaf Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Jokowi mengatakan hal itu dari Istana Bogor dalam tatap muka jarak jauh dengan para diaspora Indonesia di sebuah gedung pertemuan di Sydney Olympic Park Australia. Sedianya Presiden Jokowi bertatap muka langsung dengan para diaspora itu. Namun kunjungan kenegaraan ke Australia yang dijadwalkan Sabtu (5/11) kemarin dibatalkan menyusul memanasnya situasi sesudah demonstrasi puluhan ribu orang yang menuntut dipenjarakannya Gubernur Jakarta Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Demonstrasi yang semula berlangsung cukup lancar, akhirnya berbuntut kerusuhan. Presiden Joko Widodo mengatakan, "meski konstitusi kita memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan peluang untuk berdemokrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tertib dan damai." Tetapi apabila penyampaian aspirasi sudah masuk pada pelanggaran hukum dan menimbulkan kerusuhan, maka hukum harus tetap ditegakkan, kata Presiden Jokowi seperti disampaikan Biro Pers Kepresidenan. Presiden menegaskan bahwa pelanggaran hukum dan pemicu kerusuhan tak akan dibiarkan. "Saya pastikan aparat keamanan, kepolisian, akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Kita ingin Indonesia kita, terus kita jaga agar aman, damai, sehingga pembangunan terus bisa kita laksanakan," ucap Presiden. Presiden menegaskan kembali bahwa menyusul kejadian 4 November, secara umum situasi aman dan terkendali. "Stabilitas politik juga tidak ada masalah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi-konsolidasi kenegaraan," ujar Presiden. Yang terus dilakukannya sejak kejadian itu adalah terus mengundang tokoh-tokoh politik dan agama untuk bertukar pikiran.