Menko Perekonomian 'evaluasi kerja sama' dengan WWF soal reforma agraria
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan sedang mengevaluasi kerja sama dengan lembaga World Wildlife Fund (WWF) di bidang reforma agraria dan perhutanan sosial, empat hari setelah meluncurkan kerja sama tersebut.
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Berbicara kepada wartawan pada Senin (23/03), Darmin mengaku belum paham benar mengenai penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Office (PMO) dalam Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. "Saya lagi mengevaluasinya," kata Darmin. "Nanti lah yah. Satu, dua hari ke depanlah (hasil evaluasi)," tambahnya. World Wildlife Fund (WWF) adalah organisasi nirlaba dunia yang bergerak di bidang konservasi. Di Indonesia, WWF telah memulai kegiatannya sejak tahun 1962. Pada tahun 1998, WWF Indonesia resmi menjadi lembaga nasional berbadan hukum Yayasan. Pada 19 Oktober lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan kerja sama dengan WWF Indonesia sebagai upaya untuk mendukung program kebijakan pemerataan ekonomi. "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjuk WWF Indonesia sebagai mitra untuk membentuk sekretariat bersama sebagai Project Management Office (PMO)," kata Lukita Dinarsyah Tuwo, yang saat itu menjabat Sekretaris Menko Perekonomian. Lukita menjelaskan pembentukan sekretariat ini dilakukan untuk mempercepat proses reforma agraria yang penting untuk mendorong program kebijakan pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan kepemilikan atau penguasaan lahan serta penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Adapun WWF Indonesia sebagai PMO, menurut Lukita, diharapkan akan membantu koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian teknis (Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi) mengenai progres sertifikasi tanah rakyat, sertifikasi lahan transmigrasi, redistribusi lahan terlantar, pelepasan kawasan hutan, dan perhutanan sosial. "Adanya PMO ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019." Ilustrasi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya mewujudkan reforma agraria dengan memberikan tanah bagi para petani. Kerja sama dipertanyakan Akan tetapi, kerja sama itu dipertanyakan pengamat sosial yang juga aktif menekuni isu perubahan iklim, Imam B Prasodjo. Dalam unggahan di dinding laman Facebook-nya, Sabtu (21/10), Imam menyatakan, "Yang benar saja, masak WWF Indonesia (sebuah NGO yang berafiliasi atau "menjadi bagian" dari "jaringan global WWF") berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lagi pula, mau ditaruh di mana peran serta masyarakat yang selama ini sudah susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga dan pikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri?" Lebih jauh, Imam yang "benar-benar kecewa" dan "agak kesal" menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani reforma agraria dan perhutanan sosial tanpa perlu "men-subkontrakkan ke pihak yang mudah dipersepsikan ada kaitan dengan pihak luar". "Masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia dan tak berafiliasi dengan pihak luar manapun, bersedia dan mampu menangani program RAPS ini. Mohon kebijakan ini segera dikoreksi," tulisnya. Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, yang menyoroti reforma agraria, sependapat dengan Imam. Dia menilai reforma agraria bukan ranah WWF Indonesia. "Program reforma agraria adalah program pemerintah sehingga harus dikelola pemerintah. Kalau mau melibatkan LSM, ya monggo, tapi libatkanlah LSM yang memang punya expertise, punya komitmen di bidang itu," kata Sandra. Sementara itu, pihak WWF Indonesia belum bisa berkomentar banyak. Dewi Satriani, Campaign Manager WWF Indonesia, mengatakan "kami masih mengkoordinasikan hal ini dengan berbagai pihak, khususnya dengan pihak pemerintah". Target sembilan juta hektare Fokus program reforma agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo adalah legalisasi dan redistribusi aset yang digolongkan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas sembilan juta hektare. Dari luasan tersebut, ditargetkan 4,5 juta hektare untuk legalisasi aset yang terdiri dari 3,9 juta hektare untuk sertifikasi tanah-tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi. Kemudian, sisanya seluas 4,5 juta hektare dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare dari lahan HGU yang telah habis masa berlakunya dan tanah-tanah terlantar, dan 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara. Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, menilai "pemerintahan Jokowi-JK ada kemajuan sedikit di bidang reforma agraria". Menurutnya, ada upaya serius dari pemerintahan saat ini untuk mengakui 700.000 hektare hutan adat. "Yang dilakukan selama ini adalah program agraria nasional soal sertifikasi tanah. Itu tidak bisa dianggap reforma agraria. Reforma agraria adalah penataan kembali atas tanah dan sumber daya lainnya. Jadi, banyak petani yang tidak punya tanah harusnya diberikan tanah. Tanah-tanah yang dikuasai pihak-pihak terlalu luas dan tidak dikelola dengan baik, bisa diambil lagi oleh negara dan diserahkan kepada petani," papar Sandra kepada BBC Indonesia.