Thailand tak akan gelar pemilu tahun ini
Pemimpin kudeta militer Thailand mengatakan pemilu tidak akan digelar selama lebih dari setahun, untuk menyediakan waktu bagi rekonsiliasi dan reformasi.
Jenderal Prayuth mengulangi peringatan jika protes berlanjut akan turunkan pasukan Dalam televisi, Jenderal Prayuth Chan-ocha mendesak seluruh pihak untuk bekerja sama dan menghentikan protes. Dia mengulangi peringatan bagi siapa saja yang menentang militer. Tentara Thailand mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei lalu, dan menahan politisi senior selema beberapa hari, dengan alasan, untuk menegakkan stabilitas setelah beberapa bulan digelar protes. "(Rezim militer yang berkuasa) memiliki waktu satu tahun dan tiga bulan untuk kemudian menggelar pemilu," kata Jenderal Prayuth, dalam penampilan perdanannya dihadapan publik setelah kudeta,"Banyak waktu terbuang akibat konflik." Jenderal Prayuth mengatakan fase pertama selama tiga bulan akan fokus pada "rekonsiliasi" dengan sebuah kabinet dan rancangan konstitusi yang baru. Perubahan akan mulai pada periode kedua, selama setahun, dan setelah itu pemilu baru dapat digelar. "Beri kami waktu untuk menyelesaikan masalah Anda. Kemudian tentara akan kembali melihat Thailand dari jauh," tambah dia. Sebelumnya, Jenderal Prayuth memperingatkan jika protes berlanjut, dia tidak mempunyai pilihan selain menurunkan pasukan. Sedikitnya 28 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam rangkaian protes di negara tersebut.