Erdogan ke Moskow untuk 'tata ulang' hubungan dengan Rusia
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan akan melakukan pembicaraan di Moskow dengan Presiden Vladimir Putin, untuk apa yang disebutnya 'menata ulang' hubungan dengan Rusia.
Erdogan dan Putin, dua pemimpin keras di panggung dunia, yang berseteru terkait Suriah, namun sama-sama bermasalah dengan barat. Ini akan merupakan kunjungan luar negeri pertama Erdogan sejak kudeta bulan lalu. Hubungan kedua negara jatuh ke dalam krisis tahun lalu setelah Turki menembak jatuh sebuah jet militer Rusia di perbatasan Suriah. Sebelum meninggalkan Turki, Erdogan menyebut Presiden Putin sebagai 'teman' dan mengatakan ia ingin membuka halaman baru dalam hubungan dengan Rusia. "Kunjungan ini akan membuka babak baru dalam hubungan bilateral kita, mulai lagi dari titik awal," kata Erdogan kepada kantor berita Rusia, Tass. Erdogan berhasil menggalang pendukungnya dalam memukul balik kudeta militer. Hubungan antara kedua negara rusak parah ketika Turki menembak jatuh jet militer Rusia November lalu, yang membuat Rusia menjatuhkan sanksi perdagangan dan membekukan paket wisata Rusia ke Turki. Bulan Juni lalu, Kremlin mengatakan Erdogan telah meminta maaf atas penembakan jet itu dan telah mengirimkan pesan yang menyatakan 'simpati dan duka mendalam' kepada keluarga pilotnya yang tewas. Plakat berbunyi 'Erdogan adalah pembunuh,' di deban Kedubes Turki di Moskow, menyusul ditembaknya sebuah jet Rusia oleh turki di Suriah, beberapa waktu lalu. Sentimen anti Erdogan di rusia, setelah ditembaknya pesawat tempur Rusia oleh Turki. Pembicaraan di Moskow Selasa (9/8) ini diarahkan pada dimulainya kembali perdagangan dan investasi dan memulihkan pariwisata dan perjalanan hubungan penting. Kedua pemimpin juga akan mencari kesamaan dalam menyelesaikan konflik di Suriah -sejauh ini Rusia dan Turki berada di sisi yang berlawanan. Wartawan BBC Sarah Rainsford mengatakan Rusia tertarik untuk memanfaatkan hubungan Turki dengan Barat yang mendingin menyusul kudeta yang gagal. Erdogan marah pada kritik dari Uni Eropa dan AS terkait tindakan kerasnya dalam membasmi apa yang ditudingnya sebagai anggota komplotan kudeta. Puluhan ribu pegawai negeri diskors atau diberhentikan, banyak warga dibatalkan paspornya. Sekitar 18.000 orang telah ditahan atau ditangkap dan dilakukan perombakan besar-besaran di tubuh militer.