Akankah pasal korupsi dihilangkan dari RKUHP setelah presiden bertemu dengan KPK?
Presiden Joko Widodo akhirnya bertemu dengan KPK di Istana Bogor, Rabu (04/07), setelah disurati berkali-kali oleh lembaga antikorupsi itu.
KPK menganggap masuknya pasal-pasal korupsi dalam RKUHP akan melemahkan badan antirasuah itu. Pertemuan itu sendiri untuk membahas rencana masuknya sejumlah pasal tindak pidana korupsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang masih memicu kontroversi. Posisi KPK selama ini menolak pasal korupsi dimasukkan ke dalam RKUHP. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, yang sependapat dengan KPK, menjelaskan sebabnya. "KPK itu wewenangnya hanya terkait dengan UU No. 31 Tahun 1999, No. 20 Tahun 2001. Kalau UU itu diganti atau dirubah maka KPK pada akhirnya kehilangan rujukan hukum untuk melakukan tugasnya dalam pemberantasan korupsi," papar Adnan Topan. "Akan ada perdebatan, yang akan dipakai yang mana? Yang KUHP? Yang (Undang-Undang) Tipikor? Kalau dua-duanya mengatur hal yang sama, atau yang satu lebih lemah di luar KUHP itu nanti akan menciptakan satu situasi dimana pengacara, pelaku korupsi bisa menggugat jika penegak hukum dianggap hanya menggunakan satu ketentuan yang ada." Namun, pakar tata negara Muhammad Rullyandi dari Universitas Pancasila menampik bahwa RKUHP akan melemahkan KPK. Justru, menurutnya, akan mensinergikan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. "Saya melihat ada pertimbangan lain pemerintah ketika merumuskan kodifikasi hukum dalam RKUHP ini melakukan sinergitas aparat penegak hukum yang ada terutama membangun kembali kewenangan dalam kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga utama dalam penanganan tindak pidana korupsi," kata Rullyandi. Melemahkan KPK atau tidak, Zainal Arifin Muchtar dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyambut positif pertemuan di Bogor sebagai kesempatan untuk menyamakan perbedaan persepsi antara KPK dan pemerintah mengenai pasal-pasal korupsi di RKUHP. "Ini persepsinya harus disamakan. Karena dua-duanya tidak pas menurut saya perspektifnya. KPK menuduh pemerintah keliru perspektif, pemerintah juga menuduh KPK tidak paham perspektif pemerintah," ujar Zainal Arifin. DPR dan pemerintah ingin segera menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan KUHP. Selain itu menurut Zainal, itu juga akan menjadi momen pemerintah untuk menegaskan komitmennya memberantas korupsi. "Ada pasal-pasal urgent yang harus diperjuangkan dan KPK bisa mengingatkan pemerintah kalau ini menjadi taruhan, kalau pasal ini hilang maka masa depan pemberantasan korupsi bisa tergerus," ujar Zainal. Pasal yang dimaksud Zainal adalah pasal peralihan dari hukum umum (lex generalis) dalam RKUHP menjadi hukum khusus (lex specialis) dalam UU Tipikor. RKUHP yang dikejar penyelesaiannya ini telah menuai banyak kontroversi. Bukan hanya pasal-pasal korupsi, namun juga perluasan delik pidana asusila di RKUHP yang berpotensi menekan kaum LGBT dan perempuan memicu pro-kontra.