Virus corona dan pekerja migran: Kemenkes rilis prosedur kepulangan WNI setelah ratusan ribu orang sudah pulang ke Indonesia
Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran pada Jumat (15/05) yang mengatur prosedur kepulangan WNI dan kedatangan WNA lewat semua pintu masuk Indonesia guna mengantisipasi wabah virus corona. Surat edaran itu dirilis setelah ratusan ribu pekerja migran telah pulang ke Indonesia.
Sejumlah pekerja migran Indonesia menjalani rapid test saat tiba dari Malaysia di Terminal 2 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, April lalu. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, melaporkan sebanyak 126.742 pekerja migran Indonesia (PMI) telah kembali ke Indonesia "Baik dengan transportasi darat, laut, maupun udara," kata Benny, 9 Mei 2020. Di antara mereka, ada yang tidak dites Covid-19 setibanya di Indonesia, meskipun Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mewaspadai kepulangan mereka karena berpotensi menyebabkan gelombang kedua penyebaran virus. "Diperiksa kesehatan seperti detak jantung dan ditembak mukanya [cek suhu], tidak ada pemeriksaan lain. Lalu keluar bandara, dijemput keluarga, dan sampai rumah, sekarang saya lagi berladang," kata seorang pekerja migran Indonesia (PMI) dari Arab Saudi kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Selasa (05/05). Pekerja migran dari Malaysia tiba di pusat karantina di Medan pada 10 April lalu. Bagaimana mekanisme pengaturan prosedur kepulangan WNI? Dalam surat edaran itu, mereka yang tiba di Indonesia wajib mengikuti prosedur karantina kesehatan dan pemeriksaan tambahan, seperti wawancara dan pemeriksaan melalui rapid test atau polymerase chain reaction atau PCR. Setiap WNI dibekali dengan surat keterangan sehat atau health certificate dalam bahasa Inggris yang berlaku maksimal tujuh hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal. Dokumen tersebut akan divalidasi oleh dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) baik di pelabuhan, bandara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN). Walaupun hasil pemeriksaan negatif virus corona, mereka tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan tambahan. JIka tidak ditemukan penyakit maka petugas KKP mengeluarkan izin kesehatan dan health alert card kepada individu yang bersangkutan. Setelah dari KKP, apabila warga tersebut ingin melanjutkan perjalanan ke daerah asal, mereka wajib membawa surat jalan dari pihak Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat. Izin kesehatan dari KKP tersebut juga diserahkan kepada pihak RT dan RW setempat, agar puskesmas bisa memantau mereka selama isolasi mandiri di rumah. Jika WNI tiba di Indonesia tanpa membawa surat keterangan sehat, KKP akan melakukan pemeriksaan kesehatan seperti rapid test atau PCR dan selama menunggu hasil pengujian, WNI menunggu di tempat karantina sementara yang sudah disediakan. Jika hasil tes PCR positif, mereka akan dirujuk ke rumah sakit darurat atau RS rujukan di wilayah setempat. Pekerja migran yang tiba di pusat karantina di Medan pada tanggal 10 April lalu. Perketat pintu masuk Sebelumnya Kementerian Luar Negeri mengatakan dengan adanya risiko kasus impor, pemerintah memperketat pintu masuk Indonesia di tengah kepulangan puluhan ribu WNI dari luar negeri karena wabah virus corona. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Kamis (30/04), sejak 18 Maret hingga 29 April, sekitar 68.614 warga negara Indonesia telah tiba dari Malaysia dengan transportasi darat, laut, dan udara. Sebanyak 1.381 WNI dari berbagai belahan dunia juga telah kembali. Lebih lanjut Retno mengatakan bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperkirakan bahwa masa kontrak kerja sekitar 33.000 WNI di luar negeri bakal kedaluwarsa dalam tiga bulan ke depan dan diperkirakan akan pulang juga. "Sementara kita juga memperkirakan 2.399 awak kapal pesiar akan pulang," tambah Retno. "Kami sangat menyadari kemungkinan risiko kasus impor termasuk dari warga Indonesia yang kembali dari luar negeri. Karena itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat protokol kesehatan setibanya mereka di Indonesia," kata Retno dalam jumpa pers Kamis (30/04). Sebagian besar tenaga kerja Indonesia pulang secara mandiri dan sekitar 1500 dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Retno mengatakan demi menekan risiko impor kasus Covid-19 pemerintah akan memastikan semua WNI yang pulang mematuhi semua protokol kesehatan, baik di tempat kedatangan maupun tempat keberangkatan. Fasilitas karantina di titik masuk Pekerja migran Indonesia tiba dari Malaysia di Pelabuhan Sri Junjungan, Dumai, Riau 2 April 2020. Pemerintah telah menetapkan sejumlah lokasi yang dijadikan titik masuk atau entry point bagi WNI — jalur udara yaitu Jakarta, Bali, Makassar, dan Medan; jalur laut yaitu di Batam, Tanjung Priok, Benoa, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. "Di setiap titik masuk akan ada fasilitas karantina bagi mereka yang menunjukkan gejala. Kami juga menyediakan fasilitas transit bagi para TKI sebelum mereka kembali ke kampung halaman mereka di berbagai wilayah Indonesia," papar Retno. "Bagi para WNI yang tidak menunjukkan gejala, kami sangat menganjurkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Pemerintah lokal, atau bahkan di tingkat desa, juga akan berusaha untuk memastikan langkah-langkah karantina dipatuhi." Adapun mengenai proses pengembalian WNI yang bekerja sebagai awak kapal, Retno mengatakan proses disembarkasi membutuhkan persiapan teknis yang teliti, termasuk memenuhi protokol kesehatan wajib. "Proses itu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru," kata Retno, seraya menambahkan bahwa proses tersebut membutuhkan koordinasi dari pemerintah pusat dan provinsi. Retno mengatakan memang ada lonjakan kedatangan kapal pesiar di Indonesia karena negara-negara lain enggan menerima kapal-kapal tersebut di pelabuhan mereka. Ia juga mengatakan pihaknya telah berusaha memfasilitasi kepulangan awak kapal Indonesia di luar negeri menggunakan pesawat sewa, tapi ini membutuhkan "fleksibilitas" negara-negara yang dikunjungi oleh kapal-kapal tersebut. Sekelompok tenaga kerja Indonesia merasa sampai perlu meluncurkan kampanye permintaan bantuan pangan kepada pemerintah Indonesia. Apa yang akan dilakukan pada para pekerja migran yang kembali? Benny Ramdhani, kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mengatakan sekitar 34.300 pekerja migran yang diperkirakan akan pulang adalah mereka yang masa kerjanya berakhir bulan Mei hingga Juni 2020. Mereka sebagian besar berada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Oman, Arab Saudi, Kuwait, dan Italia. Dengan jumlah tersebut, ditambah puluhan ribu WNI yang sudah tiba di Indonesia, diperkirakan pada bulan Juli nanti akan ada sedikitnya 100.000 mantan pekerja migran yang telah kehilangan pekerjaannya. Benny mengatakan meski BP2MI sebatas memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI yang pulang ke kampung halaman, mereka tengah merumuskan skema yang bertujuan memberikan pemberdayaan ekonomi, bantuan usaha, relaksasi Kredit Usaha Rakyat, hingga pelatihan. Mereka menyebutnya "PMI Purna". "Intinya bagaimana ketika mereka pulang, modal yang tidak miliki dari hasil kerja mereka itu tidak sia-sia tapi bisa mereka gunakan untuk modal usaha. "Nah tentu terkait penguatan-penguatan pelatihan, pelatihan-pelatihan produktif, kemitraan dengan BUMN, dengan perbankan, mitra kerja... ini yang kita terus buka dan berdayakan," tuturnya. Seorang pekerja migran Indonesia dari Malaysia diperiksa suhu tubuhnya di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatera Utara, 10 April lalu. Wahyu Susilo, direktur eksekutif lembaga pemerhati hak pekerja migran Migrant Care mengatakan para pekerja migran yang pulang kampung perlu diikutkan dalam program jaring pengaman pemerintah seperti bantuan langsung tunai, bantuan sembako, kartu prakerja, maupun program padat karya. Para pekerja migran itu layak mendapatkannya, menurut Wahyu, karena mereka termasuk WNI yang pertama terdampak wabah Covid-19 di luar negeri sejak bulan Januari. "Dan pemerintah kita enggak berbuat apa-apa. Jadi sebagai kompensasi dari kelalaian itu harus dipastikan bahwa ratusan ribu pekerja migran yang nantinya akan stay tanah air itu harus mendapatkan akses untuk jaring pengaman sosial," ujar Wahyu. 'TKI terperangkap lockdown di Malaysia' Sebelumnya, pada 16 April, Wahyu mengatakan bahwa akibat wabah virus corona sejak Januari lalu dan dengan diterapkannya karantina wilayah—di Malaysia disebut Perintah Kawalan Pergerakan—membuat para pekerja Indonesia di Malaysia dalam posisi rentan dan terperangkap. Ia memperkirakan puluhan ribu tenaga kerja Indonesia berniat pulang dalam beberapa pekan ke depan. Seorang wartawan menyaksikan pengumuman paket stimulus senilai RM20 miliar yang disampaikan PM Tan Sri Muhyiddin Yassin. "Hal yang paling konkret yang dialami pekerja migran kita adalah mereka yang sekarang ini terperangkap dalam pemberlakuan lockdown di Malaysia. "Pemantauan sampai minggu yang lalu, sudah hampir 40.000 pekerja migran kita dari wilayah Malaysia itu sudah menyeberang, terutama ke pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Riau. Nah, ini yang saya kira harus menjadi perhatian," ujar Wahyu kepada BBC News Indonesia pada Kamis (16/04). Petugas kesehatan berjalan keluar tenda usai melaksanakan pemeriksaan cepat Covid-19 terhadap WNI yang menjadi anak buah kapal Kapal Pesiar MV Dream Explorer setibanya di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (29/4). Ia juga merujuk pada data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang memprediksi sampai bulan Mei akan ada sekitar 38.000 pekerja migran yang akan kembali ke Indonesia. Wahyu menambahkan bahwa pemerintah harus serius memperhatikan agar kebutuhan mereka juga terpenuhi. "Yang saya serukan pemerintah serius menangani hal ini, baik dengan pasokan logistik untuk yang masih bertahan dan menjalankan protokol kesehatan mereka yang pulang," kata Wahyu Susilo. TKI pulang sebelum Idul Fitri BP2MI memperkirakan jumlah pekerja migran yang pulang akibat wabah virus corona diperkirakan akan melonjak selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri mendatang. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga memperkirakan bahwa puncak pandemi di dalam negeri akan terjadi pada bulan Mei hingga Juli, kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. "Di mana angka kasus pada saat puncak itu secara kumulatif diprediksi mencapai 95.000 kasus. Di mana selama Juni-Juli kasus konfirmasi positif sudah akan mencapai 106.000 kasus," kata Wiku dalam konferensi pers pada Kamis (16/04). Seorang karyawan supermarket memeriksa suhu badan konsumen di pintu masuk toko di Penang ini. Ingin pulang Wabah corona setidaknya membuat banyak TKI di Malaysia kehilangan pekerjaan, seperti yang dituturkan oleh Rosidah. Ia adalah seorang pekerja migran dari Jawa Timur yang bekerja di sektor kebersihan di Selangor. Rosidah mengatakan bahwa dia dirumahkan sejak pertengahan Maret, ketika Malaysia menerapkan lockdown. Ia juga mengungkapkan bahwa ia sedang hamil dan ingin pulang. "Karena kondisi saya sekarang lagi hamil. Tadinya memang rencana balik bulan empat (April), tapi sekarang ada kondisi Covid ini, jadi tidak bisa balik. "Padahal kandungan saya sudah masuk tujuh bulan. Saya ingin kembali ke Madura untuk melahirkan. Di sini kondisinya begini, lockdown, kita pun cuti, mau makan pun susah," kata Rosidah. Beberapa pihak mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah, maupun tempat asal untuk menerima mereka. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sudah ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai instansi dan lembaga yang terkait. Staf KBRI Kuala Lumpur memberikan bantuan sembako kepada WNI. Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa awal pekan ini ada sembilan pekerja migran yang berasal dari wilayah Jawa Tengah yang pulang ke Indonesia dan tiba di Sumatera Utara. "Sembilan itu kita akan siapkan tempatnya di Semarang. Sudah jadi, tinggal masuk saja, mudah-mudahan bisa dikarantina dulu di situ," kata Ganjar kepada BBC News Indonesia pada Kamis (16/04). Terkait persiapan pada tingkat daerah dalam mengantisipasi kemungkinan banyaknya pekerja migran yang pulang sekaligus, Ganjar mengungkap bahwa mekanisme utama terfokus pada tingkat pusat, di mana diharapkan akan disiapkan lokasi karantina sebelum pemulangan ke masing-masing daerah. "Kalau pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan. Pusat yang menyiapkan. Jadi begitu masuk ke Indonesia, katakan di kamp di satu tempat, seperti yang dulu ada di Natuna, selesai 14 hari baru dipulangkan. "Kan terkontrol semuanya. Mudah-mudahan mekanisme ini bisa dipakai untuk itu," ujar Ganjar. Sejak diberlakukan Perintah Kawalan Pergerakan pada pertengahan Maret lalu dan yang telah diperpanjang sebanyak dua kali, banyak tenaga kerja migran dari Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Sebagian di antara mereka mengaku kesulitan bertahan hidup dan sampai perlu menyerukan permintaan bantuan makanan melalui media sosial kepada pemerintah Indonesia.