BLSM mulai dibagikan di 13 kota
Pemerintah hari ini mulai membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi 15,5, juta penduduk miskin.
BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM mulai dibagikan. Pembagian BLSM sebesar Rp300.000 per rumah tangga sasaran oleh PT Pos Indonesia akan dilakukan bertahap dan ditargetkan selesai pada awal Juli mendatang. Pada Sabtu (22/06), Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, mengatakan pihaknya mulai membagi dana kompensasi tersebut di 13 kota, termasuk Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Bogor. "Akan dibagikan kepada sekitar 744.000 pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Warga bisa datang ke kantor pos dengan membawa kartu dan identitas diri," ujarI Ketut Mardjana kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska, melalui telepon, Sabtu (22/06) siang. Seperti diketahui, pemerintah telah memberlakukan kenaikan harga BBM mulai Sabtu dini hari (22/06). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan harga baru bensin ditetapkan Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Pembagian BLSM akan dilakukan dalam dua termin sebesar Rp300.000 per rumah tangga sasaran untuk membantu memenuhi kebutuhan selama dua bulan. 'Dipercepat' BLSM dibagikan dua termin, masing-masing Rp300.000. Ketut Mardjana -yang ikut memantau langsung pembagian BLSM bersama sejumlah menteri- mengatakan proses penyerahan bantuan berjalan lancar. "Warga tampaknya sudah mengerti BLSM dan proses berlangsung dengan baik," katanya. Pos Indonesia berharap pembagian BLSM dapat dipercepat sebelum 1 Juli mendatang mengingat pihaknya telah menerima penuh dana BLSM dari pemerintah. Sementara itu, pembagian 'kartu miskin' KPS yang telah dibagikan pada 6 Juni kemarin belum selesai. Saat ini, KPS yang menjadi syarat pengambilan BLSM itu baru disebar ke sekitar 5 juta penduduk miskin. Pos Indonesia menargetkan KPS akan selesai dibagikan pada 30 Juni mendatang. Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Kemensos Andi Zainal Abidin Dulung sebelumnya mengatakan KPS juga akan digunakan untuk penyaluran beras miskin (Raskin) dan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). "Kalau sudah punya KPS, siswa tinggal tunjukan kartunya ke sekolah supaya bisa dimasukkan dalam daftar penerima bantuan. Kalau dulu kan kepala sekolah yang mendata," jelasnya.