Papua Nugini akan tutup pusat detensi pencari suaka Australia
Papua Nugini mengatakan akan menutup pusat detensi pencari suaka Australia di Pulau Manus, wilayah Papua Nugini, sehari setelah Mahkamah Agung negara itu memutuskan bahwa pusat tahanan itu tidah sah.
Penahanan pencari suaka Australia di Pulau Manus, Papua Nugini, banyak dikecam banyak kalangan. Kepastian itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Peter O'Neill pada Rabu (27/04). "Papua Nugini akan segera meminta pemerintah Australia untuk mencari jalan alternatif bagi para pencari suaka yang pada saat ini ditahan di Pusat Pemrosesan Regional," tegas O'Neill. Ditambahkannya, mereka yang benar-benar masuk kategori pengungsi akan diberi tawaran untuk tinggal di negara itu. "Jelas," tambah perdana menteri, "bahwa beberapa pengungsi tak ingin menetap di Papua Nugini". Pusat detensi di Papua Nugini kini menampung 850 pencari suaka dan sebagian dari mereka sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Sekitar 50% dari jumlah itu dianggap sebagai pengungsi sejati. Malcolm Turnbull berpendapat pencari suaka di Pulau Manus menjadi tanggung jawab Papua Nugini. Menunggu kajian dampak Kebijakan Australia untuk memproses pencari suaka di luar wilayah Australia sejauh ini mendapat kecaman pedas, tetapi pemerintah bersitegas bahwa kebijakan itu berhasil mengurangi jumlah migran yang berusaha masuk ke negara itu. Hingga kini belum jelas langkah yang akan ditempuh menyangkut nasib para pencari suaka di Pulau Manus. Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, sudah menyatakan Papua Nugini bertanggung jawab atas mereka. "Secara alamiah kami bekerja, kami akan bekerja dengan mereka, mendukung mereka," kata Turnbull. Namun, ditambahkannya, persoalan itu akan dikaji dari segi dampaknya dan akan dijajaki segala pilihan bagi pemerintah Papua Nugini. Australia sudah menyatakan tidak akan menerima pencari suaka yang berusaha masuk ke wilayah negara itu melalui laut, biasanya dengan menggunakan wilayah perairan Indonesia.