Korea Utara mengaku tidak terikat dengan moratorium nuklir
Korea Utara menyatakan tidak lagi terikat dengan moratorium uji rudal dan nuklir yang disepakati dengan AS Februari silam.
Korea Utara diyakini akan kembali menggelar uji coba nuklir. Pernyataan ini disampaikan Selasa (17/04) setelah Dewan Keamanan PBB mengutuk peluncuran roket Korea Utara yang gagal. Banyak negara yang meyakini bahwa peluncuran roket tersebut merupakan sebuah uji coba teknologi rudal. Korea Utara membantah kritik PBB dan mengatakan justru AS yang gagal menghormati beberapa bagian kesepakatan. Badan pengawas nuklir PBB, IAEA menyatakan sepertinya tidak akan ada kunjungan ke Korea Utara. Bulan lalu, Korut mengundang pengawas nuklir untuk berkunjung ke Pyongyang sebagai bagian dari kesepakatan program bantuan makanan dengan AS. Tetapi kesepakatan ini buyar tak lama setelah Korea Utara mengumumkan rencana peluncuran roket, dan AS menangguhkan pembicaraan bantuan makanan. Peluncuran roket itu menurut Korea Utara ditujukan untuk menempatkan satelit ke orbit tetapi sejumlah negara menyatakan peluncuran itu melanggar larangan PBB terkait uji coba rudal. Dalam sebuah pernyataan keras di media milik pemerintah, Pyongyang menolak kecaman PBB atas peluncuran roket yang gagal dan menuduh AS melanggar kesepakatan Februari. ''Kami kemudian harus mengambil tindakan balasan, terlepas dari kesepakatan,'' demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara. "AS sepenuhnya bertanggung jawab atas semua konsekuensi berikutnya.'' ''Kami cinta perdamaian, tapi martabat bangsa dan kedaulatan negara lebih mahal bagi kami,'' demikian isi pernyataan tersebut. AS menyatakan Korea Utara masih terikat pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan setelah peluncuran roket serupa pada tahun 2009. Sanksi berikutnya Senin kemarin, Dewan Keamanan PBB memerintahkan sanksi yang lebih keras yang bisa dipaksakan ke Korea Utara dan menyatakan akan memberikan ''sanksi berikutnya'' dalam peluncuran roket lainnya. ''Kami dengan tegas dan sepenuhnya menolak perilaku tanpa alasan Dewan Keamanan PBB yang melanggar hak Korea Utara untuk meluncurkan satelit,'' kata pernyaaan pemerintah Korea Utara. Rabu (18/04), Gill Tudor juru bicara IAEA menanggapi pernyataan Korea Utara dengan mengatakan: ''Dengan pengumuman tersebut, kami rasa badan ini tidak akan mengirimkan delegasi ke Korea Utara untuk menjawab undangan tanggal 16 Maret 2012.'' Komite sanksi PBB kini memiliki waktu dua pekan untuk menghasilkan sanksi lanjutan bagi Korea Utara. Dewan Keamanan telah memberikan sanksi berat setelah peluncuran roket tahun 2006 dan 2009. Sementara itu Korea Selatan melaporkan adanya gambar dari dalam Korea Utara yang menunjukkan uji coba nuklir ke tiga mungkin sedang disiapkan.