Yudi Latif mundur dari Kepala BPIP: 'Anggaran 2018 belum turun sampai saat ini'
Kepala pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, menyatakan mundur dari jabatannya setelah setahun menjabat posisi itu.
Kepala pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, menyatakan mundur dari jabatannya setelah setahun menjabat posisi itu. "Saya mohon pamit," kata Yudi Latif dalam keterangan tertulisnya yang diterima BBC Indonesia, Jumat (08/06) pagi. Dalam keterangan terpisah, Juru bicara Presiden Johan Budi membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui rencana pengunduran diri Yudi Latif dari jabatannya. "Kalau surat resmi belum baca, karena diterima Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara tadi pagi (Jumat)," kata Johan di Kantor Presiden, Jumat (08/06). Menurutnya, surat itu ditandatangani Yudi Latif pada 7 Juni dan baru diterima Istana pada Jumat. Karena itulah, lanjutnya, Presiden Jokowi masih belum menentukan sikap tentang pengunduran diri Yudi. Keputusan mundur Yudi Latif ini terjadi tidak lama setelah muncul kontroversi di masyarakat perihal gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri, yang mencapai Rp 112 juta per bulan. Tetapi dalam keterangan tertulisnya, Yudi tidak menyebut perihal polemik terkait gaji tersebut. Namun demikian, dia menjelaskan tentang anggaran negara untuk BPIP. "Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah," akunya. 'Anggaran 2018 belum turun' Dia juga mengungkapkan, semenjak didirikan pada Juli 2017, anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran kementerian/lembaga harus berakhir. "Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," ungkap pria kelahiran 1964 ini. Saat mengumumkan pembentukan UKP-PIP, Presiden Joko Widodo mengatakan tujuannya adalah untuk menghadapi makin menguatnya kelompok serta ideologi Islam yang ekstrem. Selain itu, sambungnya, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. "Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden," tambah Yudi. "Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas," tegas penulis buku Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. 'Belum mendapat hak keuangan' Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan, tulis Yudi. "Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden," katanya. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri, paparnya. "Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui," jelas lulusan S3 dalam sosiologi politik dan komunikasi dari Australian National University (2004) ini. Perubahan dari UKP-PIP ke BPIP Dalam keterangan tertulisnya, Yudi menjelaskan konsekuensi yang terjadi akibat perubahan unit yang dipimpinnya, yang semula UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi BPIP. "Harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga," ungkapnya. BPIP tadinya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), lembaga nonstruktural yang dibentuk pada Juni tahun lalu. "Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda," tambahnya lebih lanjut.Dalam keterangan selanjutnya, Yudi mengatakan, dari transformasi dari UKP-PIP ke BPIP itulah, diperlukan "pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan." "Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," paparnya. Saat mengumumkan pembentukan UKP-PIP, Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan tujuannya adalah untuk menghadapi makin menguatnya kelompok serta ideologi Islam yang ekstrem. Tim akan terdiri dari seorang ketua, tiga deputi, dan sembilan orang dewan pengarah. Beberapa nama masuk menjadi dewan pengarah antara lain Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Ketua umum MUI, KH Ma'ruf Amin, Din Syamsudin, Syafii Maarif, serta mantan Wapres Try Sutrisno.Berita ini akan terus dikembangkan.