Australia akan larang sekolah agama tolak atau usir siswa gay
Perdana Menteri Australia berjanji akan melarang sekolah-sekolah agama mendiskriminasi para siswa gay.
Perdana Menteri Scott Morrison menegaskan sikapnya tak ada kaitannya dengan pemilu sela. PM Scott Morrison mengatakan pemerintah menyiapkan sebuah undang-undang baru yang akan "menegaskan tidak boleh ada siswa dari sekolah mana pun yang bisa diusir berdasarkan seksualitas mereka". Beberapa negara bagian Australia mengizinkan sekolah agama untuk menolak siswa gay. Masalah ini jadi perdebatan panas di Negeri Kanguru setelah bocornya rekomendasi dalam laporan tentang kebebasan beragama, awal pekan ini. Laporan yang disusun usai disahkannya pernikahan sesama jenis tahun lalu, menyarankan bahwa ketentuan yang memungkinkan sekolah bukan negeri untuk menolak siswa gay harus dibuat konsisten secara nasional, bisa meningkatkan kemungkinan penolakan di seluruh Australia. Pada hari Rabu, PM Morrison, yang memimpin koalisi Liberal-Nasional tengah-kanan, mengatakan proposal -yang mencakup perlindungan bagi siswa gay- akan diperlakukan "hati-hati dan penuh hormat". Tetapi pada hari Sabtu (13/10) ia menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang baru nanti, sekolah agama tidak diizinkan melakukan diskriminasi. "Kita memiliki kesempatan mengajukan amandemen sederhana untuk mengakhiri kesimpang-siuran," katanya. Adapun sekolah negeri sudah dilarang mendiskriminasi siswa atas dasar seksualitas mereka. Partai Buruh yang beroposisi dengan pemerintah, mengecam proposal yang bocor itu, dan mengatakan pemerintah "tidak boleh memperluas peluang diskriminasi". PM Morrison mengumumkan sikapnya seminggu sebelum pemilihan sela untuk memperebutkan kursi di wilayah Sydney yang sebelumnya dipegang oleh pendahulunya, sesama Liberal, Malcolm Turnbull. Para pemilih di wilayah itu sangat mendukung pernikahan sesama jenis dalam referendum tahun lalu. Betapa pun, PM Morrison menegaskan bahwa sikapnya tentang sekolah agama "tidak ada hubungannya" dengan pemilihan sela. Laporan tentang kebebasan beragama -dikenal sebagai Laporan Ruddock- disusun berdasarkan penelitian terkait kekhawatiran bahwa pernikahan sesama jenis yang baru disahkan akan membatasi kemampuan orang untuk mempraktekkan agama mereka.