Menakar kekuatan Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat
Inilah pemilihan umum dengan persaingan paling ketat dalam sejarah Malaysia, sejak negeri ini merdeka pada 1957.
Koalisi Pakatan Rakyat yang terdiri atas tiga partai dipimpin eks Wakil PM Anwar Ibrahim. Ketika kertas suara dicoblos pada Ahad, 5 Mei 2013, tidak ada yang berani memastikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. "Awalnya kami memperkirakan koalisi yang berkuasa, Barisan Nasional, akan tetap menang meski dengan jumlah kursi yang lebih rendah. Tapi melihat kondisi di lapangan, ada potensi oposisi Pakatan Rakyat menang," ungkap Ibrahim Suffian kepada BBC Indonesia. Suffian memimpin lembaga jajak pendapat Merdeka Center yang mengikuti kecenderungan sikap pemilih dan publik. Dari jajak pendapat terlihat bahwa tingkat kepuasan pemilih, yang jumlahnya mencapai 13,3 juta, terhadap koalisi Barisan Nasional yang berkuasa turun dan popularitas Pakatan Rakyat telah melampaui Barisan Nasional. Setidaknya ada dua faktor yang bisa membuat Barisan Nasional -dengan komponen utama UMNO- terjungkal dari kursi kekuasaan. Faktor pertama adalah perubahan komposisi pemilih. Suffian memaparkan data bahwa pemilih muda, yang untuk pertama kalinya ikut pemilu, mencapai sekitar 2,6 juta. Bila digabung dengan pemilih di bawah usia 40 tahun, jumlahnya lebih dari 50%. "Kehadiran pemilih muda dan akses mereka ke internet mengurangi dominasi Barisan Nasional dalam menyampaikan berbagai informasi dan mempengaruhi pilihan di pemilu," kata Suffian. Korupsi Faktor kedua adalah kinerja pemerintah. Masyarakat secara umum, kata Suffian, makin tidak puas dengan naiknya biaya hidup dan lambannya pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi besar. "Tidak banyak kasus-kasus korupsi besar yang sampai ke pengadilan," katanya. Padahal dari beberapa kasus besar ini diduga melibatkan pejabat tinggi di kabinet. Ini semua mengesankan bahwa pemerintah tidak serius menangani korupsi. Soal biaya hidup yang terus membumbung tinggi pemerintah berusaha mengatasinya dengan membuka warung atau toko diskon. Namun yang dituntut rakyat adalah kenaikan pendapat untuk mengimbangi biaya hidup tersebut. Bidang ekonomi ini belum banyak tersentuh reformasi. "Realias menunjukkan UMNO gagal mereformasi sektor-sektor penting, seperti korupsi, arogansi kekuasaan, dan perlibatan yang lebih besar ras-ras yang ada di Malaysia," kata Bridget Welsh, ahli Malaysia di Universitas Manajemen Singapura, kepada kantor berita AFP. PM Najib Razak telah menghapus beberapa UU yang dinilai represif. Naiknya popularitas Pakatan Rakyat diikuti dengan kegamangan akan kemampuan memerintah dari koalisi yang diusung tiga partai ini, PKR, DAP, dan PAS. Bukankah belum ada jaminan bahwa berbagai masalah serius ini akan hilang ketika Pakatan Rakyat memegang tampuk kekuasaan. Kinerja oposisi Anggapan ini ditepis oleh Mahdzir Ibrahim, calon anggota legislatif dari DAP. "Itu semua hanya persepsi yang tidak didasarkan dengan kenyataan," katanya. Menurut Mahdzir, anggota Pakatan Rakyat telah berkuasa di Kedah, Kelantan, Penang, dan Selangor sejak 2008 dan di negara-negara bagian ini Pakatan Rakyat menunjukkan kinerja yang memuaskan. "Kami mendapat pujian baik dari dalam maupun luar negeri. Audit negara juga menunjukkan kami lebih baik dalam mengatur anggaran negara," kata Mahdzir. Barisan Nasional berupaya menarik simpati dan suara rakyat dengan mengganti undang-undang yang selama ini dinilai represif. Undang-undang tersebut terkait dengan keamanan dan media dengan harapan langkah ini bisa menggaet suara muda dan kelas menengah. "Kamilah yang mendesakkan reformasi dan perubahan. Agenda reformasi bukan monopoli oposisi," kata Khairy Jamaluddin, ketua Pemuda UMNO kepada kantor berita Reuters. Namun sejumlah pihak mengatakan langkah pemerintah tidak cukup. Dan bila rakyat segaris dengan penilaian ini, ada kemungkinan pemilu 5 Mei akan menjadi lonceng kematian Barisan Nasional. Sebaliknya bila Barisan Nasional bisa mempertahankan suara mayoritas yang diperlukan untuk berkuasa, oposisi kehilangan kesempatan terbaik untuk mencatat sejarah.