Pesawat pembom AS lintasi udara Senkaku
Militer AS menerbangkan dua pesawat pembom B-52 diatas wilayah udara di Laut Cina Selatan yang disengketakan dan memunculkan kesan menantang klaim Cina atas daerah tersebut.
Cina pakai strategi klaim zona udara dalam sengketa berebut wilayah kepulauan ini. Pada Sabtu (23/11) Cina menetapkan "zona pertahanan wilayah udara" di tempat itu dan mewajibkan pesawat mana pun yang melintas mengindahkan aturan buatannya atau bila membangkang akan "menghadapi tindak pertahanan darurat". Namun menurut Pentagon, pesawatnya terbang dengan "mengikuti prosedur biasa". Pulau yang disengketakan itu adalah Senkaku dalam Bahasa Jepang, atau Diayou dalam Bahasa Cina. Jepang merespon penetapan zona udara Cina dengan menyebutnya "tak sah sama sekali". Dua masakapai penerbangan terbesar Jepang menyatakan akan menuruti seruan Tokyo agar tak mengindahkan pernyataan Cina itu. 'Tidak membantu' Sementara menurut Pentagon, seperti disebut juru bicaranya Kolonel Steve Warren, pesawatnya melintas di udara setempat karena "tengah menggelar operasi di wilayah Kepulauan Senkaku". "Kami memakai prosedur normal yakni tidak melapor rute tujuan perjalanan kami, tidak mengirim kabar lewat saluran radio dan tidak membeberkan posisi frekuensi kami". Pesawat itu menurut Pentagon juga tidak dipersenjatai dan diterbangkan dari pangkalannya di Guam untuk ambil bagian dalam latihan rutin di lokasi yang diperebutkan ini. Setelah terbang kedua pesawat dipulangkan ke Guam. AS punya sekitar 70 ribu personel Militer di Jepang dan Korea, serta sudah menyatakan tak akan mengindahkan aturan baru yang dibuat Cina. Menteri Pertahanan Chuck Hagel menyebutnya sebagai "upaya menggoyahkan stabilitas kawasan untuk mengubah status-quo". Jepang telah mengajukan protes resmi atas sikap Cina tersebut, sementara Taiwan yang juga mengklaim wilayah ini menyatakan menyesalkan tindakan Cina dan akan mengambil langkah untuk meljndungi keamanan wilayahnya. Pada Selasa (26/11), All Nippon Airlines dan Japan Airlines menyatakan akan menghentikan pengiriman laporan rute penerbangan saat melintas wilayah udara itu. Sementara Singapore Airlines dan Qantas Australia sudah menyatakan akan mengikuti aturan itu. Meski demikian pemerintah Australia memanggil Dubes Cina pada Selasa untuk menyampaikan tentangannya terhadap ditetapkannya zona tersebut. Menlu Julie Bishop menyatakan "penetapan waktu dan cara" yang ditempuh Cina "tidak membantu situasi wilayah yang tengah tegang".