Kampanye hitam 'sulit' ditindaklanjuti
Tim pengacara calon presiden Joko Widodo hari Senin (16/06) resmi melaporkan anggota tabloid Obor Rakyat yang dituding menerbitkan berita-berita yang mengandung isu suku, agama, dan ras.
Kampanye hitam digencarkan kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi Bawaslu mengatakan sulit menindaklanjuti laporan kasus-kasus yang juga bisa disebut sebagai kampanye hitam ini. "Ketentuan dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu itu, masyarakat boleh melaporkan kepada pengawas pemilu paling lambat tiga hari sejak peristiwanya terjadi atau diketahui. Jadi kalau waktu tiga hari itu terlampaui oleh pelapor, itu sudah kedaluwarsa, tidak bisa lagi ditangani," jelas Nelson Simanjuntak, anggota Bawaslu. Secara prosedural Bawaslu meneruskan laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu ke kepolisian. Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan salah satu kelemahan penyelesaian kasus-kasus pemilu ada di perangkat undang-undang. Pencegahan Ia mengatakan karena peraturan belum efektif, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah mengambil langkah-langkah pencegahan agar kampanye hitam tidak marak. Para capres misalnya dapat lebih aktif mengimbau lewat akun sosial media untuk tidak melakukan kampanye hitam, kata Titi. Selain itu, Bawaslu juga dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia untuk mensosialisasikan tata cara pelaporan dugaan kampanye hitam. Akhir pekan lalu, kubu prabowo juga digoyang isu beredarnya surat pemecatan capres nomor satu itu dari militer. Juru bicara tim sukses Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, mengatakan mereka tidak melaporkan hal itu tapi menghimbau menteri pertahanan untuk mengusutnya.