Sidang 18 Ahok: Jaksa belum siap, tuntutan ditunda
Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunda karena jaksa belum siap, dan akan dijadwalkan ulang pada tangagl 20 April.
Tuntutan terhadap AHok akhirnya ditunda, namun pengacara akan memiliki waktu yang lebih sempit untuk menyiapkan pembelaan. Jaksa penuntut Ali Mukartono mengaku belum siap dengan tuntutan terkait sidang terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan meminta penundaan dua pekan. "Kami sudah berusaha menyusun berkas tuntutan, namun sampai tadi malam belum berhasil diselesaikan, karenanya kami meminta waktu selama dua pekan," kata jaksa Ali Mukartono, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, dari persidangan. Ia beralasan, berkas tuntutan belum selesai diketik. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto awalnya mempermasalahkan permintaan penundaan dua pekan itu. "Tim jaksa ini kan anggotanya banyak, kenapa bisa belum siap?" Jaksa menegaskan, permintaan itu tak ada kaitan dengan permintaan penundaan yang diajukan Kapolda Jakarta dengan alasan keamanan. Sesudah berunding beberapa saat, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengabulkan permintaan penundaan ke tanggal 20 April, bertepatan dengan sehari sesudah 19 April 2015. Namun Hakim menetapkan sidang berikutnya sesudah itu tetap berlangsung sesuai jadwal, tanggal 25 April, yang berarti tim pembela memiliki waktu lebih sempit dalam menyiapkan pledoi atau pembelaan. Jaksa Penuntut Umum yang menjerat Ahok dengan Pasal 156 dan 156a KUHP, mengaku belum siap dengan penyusunan tuntutan. Usai sidang, anggota tim pengacara Ahok, I Wayan Sidarta menyatakan tidak terlalu terpengaruh akibat penundaan sidang, karena pihaknya sudah menyiapkan materi pledoi atau pembelaan. "Pleidoi sudah selesai beberapa hari lalu, tinggal menyempurnakan," kata Sudirta di hadapan wartawan di luar ruangan sidang). Anggota tim pengacara Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan pihaknya tidak terlalu terpengaruh atas keputusan penundaan persidangan. Saran agar sidang pembacaan tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunda muncul pertama kali dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Iriawan, awal April lalu, melalui surat kepada majelis hakim yang memimpin sidang. Tetapi ada sejumlah orang dan pihak yang menganggap surat Kapolda Metro Jaya tersebut sebagai upaya mengintervensi peradilan. Dan usai sidang, sejumlah orang yang menyebut dirinya sebagai pelapor kasus dugaan penistaan, mempertanyakan alasan penundaan putusan pembacaan tuntutan. "Kami anggap hukum sudah mati, karena sidang ini sudah dipengaruhi kepentingan politik," kata Samsu Hilal, kata pegiat kelompok anti penista agama, sekaligus menyebut dirinya sebagai pelapor.