Kasus pembantaian politik mulai disidangkan
Seorang politisi terkemuka Filipina mulai diadili atas dakwaan keterlibatan dalam pembantaian politik.
Andal Ampatuan adalah anak salah satu dinasti politik Maguindanao Andal Ampatuan Jnr duduk tanpa emosi di ruang sidang khusus di dalam rumah tahanan polisi di belahan selatan Manila ketika saksi mata dihadirkan. Dia menolak dakwaan berlapis-lapis dalam pembunuhan yang terkait dengan pembunuhan massal tahun lalu. Serangan menewaskan 57 orang, yaitu anggota keluarga politisi saingan dan wartawan yang menyertai mereka. Pengadilan berlangsung hari Rabu setelah hakim di pengadilan di tingkat bawah Jocelyn Solis-Reyes menolak permintaan tim pengacara Ampatuan untuk menangguhkan sidang selama sepuluh hari. Hakim Solis-Reyes telah menangguhkan tanggal awal sidang tujuh hari untuk memberikan tambahan waktu bagi tim pengacara Ampatuan. Jasad 57 korban ditemukan di kuburan massal di kawasan bergunung-gunung terpencil di Provinsi Maguindanao November lalu. Sebagian dari mereka menjadi sasaran tindakan brutal. Banyak dari mereka wanita. Di antara para korban adalah istri seorang anggota dinasti politik saingan, Toto Mangudadatu. Dia tengah dalam perjalanan untuk menyerahkan dokumen pencalonan dirinya untuk pemilihan, dengan 30 wartawan dan pekerja media. Tim jaksa penuntut mengatakan Ampatuan Jnr, yang ketika itu menjabat walikota setempat, memimpin pembantaian untuk mencegah saingannya bersaing dengan dia di pemilihan. Penuturan saksi mata Lima anggota keluarga Ampatuan, termasuk sesepuh mereka Andal Ampatuan Snr - termasuk 196 orang yang menghadapi dakwaan terkait dengan pembantaian. Dalam sidang permohonan pembebasan bersyarat pada bulan Januari, saksi Rasul Sangki mengatakan penghalang jalan didirikan, para korban dinaikkan ke truk di bawah todongan senjata dan dibawa ke lereng gunung, tempat mereka dibunuh oleh Ampatuan Jnr dan anak buahnya. Dia mengatakan dia telah melihat Andal Ampatuan Jr menembak orang dari jarak dekat. Keluarga Ampatuan bisa dikatakan telah bertahun-tahun memerintah Maguindanao, di bagian selatan Filipina, dan memiliki hubungan politik dengan Presiden Gloria Arroyo yang beberapa waktu lama masa jabatannya habis. Lembaga HAM Human Rights Watch mengatakan orang yang mengetahui tuduhan penganiyaaan oleh keluarga Ampatuan telah dibunuh sejak bulan November lalu, termasuk saksi mata pembantaian.