Kasus e-KTP 'tak butuh kesaksian' Johannes Marliem yang dinyatakan mati bunuh diri
Jaksa menyatakan bahwa kendati Johannes Marliem yang pernah mengaku memiliki rekaman, tewas si Amerika, kasus e-KTP akan tetap dibuktikan dan banyak tokoh lain akan terungkap.
Johannes Marliem (kanan) saat bertemu Barack Obama, Presiden AS. Pada sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/08), jaksa penuntut umum mendakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong mengarahkan pemenang proyek pengadaan KTP elektronik yang digelar Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 hingga 2013. Perbuatan itu memperkaya Andi dan sejumlah pejabat, anggota DPR, perusahaan, termasuk pengusaha Johannes Marliem yang dinyatakan tewas bunuh diri di Amerika Serikat, Jumat pekan lalu. Jaksa menyebut Andi meraih setidaknya Rp1 miliar dalam kasus dugaan korupsi itu. Sementara itu, Johannes selaku peyedia sistem pemindai sidik jari pada proyek e-KTP disebut meraup Rp25,2 miliar. Johannes Marliem tewas di Los Angeles Jumat (11/8), dan koroner menyatakan bahwa kematian itu merupakan perbuatannya sendiri, atau bunuh diri. Tak hanya Andi dan Johannes, serupa berkas dakwaan serta tuntutan untuk eks Dirjen Dukcapil Irman dan pejabat pembuat komitmen pada proyek e-KTP, Sugiharto, jaksa merinci nama-nama yang mendapatkan 'uang haram' dalam proyek itu. Kepada majelis hakim, Jaksa KPK Irene Putri mengatakan jumlah saksi yang akan diajukan pihaknya lebih banyak daripada yang mereka hadirkan di persidangan Irman dan Sugiharto. Berkas dakwaan yang mereka susun, kata Irene, ditulis berdasarkan keterangan 150 saksi dan delapan ahli. Ia berkata, beragam kesaksian itu saling terkait, terutama untuk membuktikan proses korupsi yang mereka duga dilakukan secara bersama-sama. "Akan tambahan beberapa saksi dibandingkan sidang sebelumnya karena ada tahapan yang ingin kami buktikan," kata Irene. Usai sidang, tim jaksa KPK yakin dakwaan terhadap Andi tetap akan terbukti meski Johannes telah meninggal. "Perkara ini tetap bisa disidang walaupun JM tidak bersaksi di perkara ini. Kami masih punya bukti lain yang menguatkan keterlibatan Andi." Andi Narogong disebutkan bekerja sama dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (tersangka kasus e-KTP, dan kini Ketua DPR) pada 2011 untuk menggolkan proyek tersebut. Selain Johannes, jaksa juga tak dapat menghadirkan dua nama lain yang mereka sebut dalam berkas dakwaan Andi, yakni eks anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ignasius Mulyono dan Mustokoweni dari Fraksi Golkar. Mereka meninggal saat KPK mulai menyidik kasus ini. Merujuk catatan persidangan Irman dan Sugiharto, Mulyono dan Mustokoweni juga serupa Andi, tak bersaksi di persidangan. Namun majelis hakim menganggap jaksa KPK mampu membuktikan dakwaan. Akhir Juli lalu, Irman dan Sugiharto divonis bersalah. Majelis hakim menjatuhi pidana penjara sesuai tuntutan jaksa KPK, masing-masing selama tujuh dan lima tahun. Ditemui terpisah usai sidang, penasihat hukum Andi, Samsul Hadi, enggan berkomentar tentang pengarug kematian Johannes terhadap nasib hukum kliennya. "Saya prihatin dengan kematian Johannes Marliem. Tentang dampak pada kasus ini, saya tidak bisa berkomentar," ucapnya. Muncul nama Setya Novanto Dalam dakwaan untuk Andi, jaksa kembali mengajukan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov yang kala proyek e-KTP berjalan berstatus sebagai Ketua Fraksi Golkar. Jaksa KPK menyebut peran Setya dalam dua pertemuan yang merancang pemenang proyek e-KTP. Dalam berkas putusan untuk Irman dan Sugiharto, majelis hakim mengakui adanya pertemuan tersebut. Johannes Marliem, yang dikabarkan tewas di Amerika Serikat, pernah mengaku memiliki rekaman yang dapat menjerat pelaku lain dalam kasus e-KTP. Pertemuan pertama, menurut jaksa, terjadi Februari 2010 di Hotel Gren Melia, Jakarta. Ketika itu, Andi disebut memperkenalkan Irman, Sugiharto, dan mantan Sekjen Kemdagri Diah Anggraini kepada Setya. Pada forum itu, Setya disebut mendukung pembahasan anggaran proyek e-KTP. Sementara itu, pertemuan kedua digelar antara Andi, Irman, dan Setya di ruang kerja ketua Fraksi Golkar, lantai 12 Gedung DPR. "Pak Nov, bagaimana ini anggaran supaya Pak Irman enggak ragu-ragu untuk mempersiapkan langkah-langkah," tulis jaksa mengulang perkaraan Andi. Jaksa menyatakan, kala itu Setya menjawab, "Ini sedang kami koordinasikan." Merujuk hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanggal 11 Mei 2016, jaksa menyatakan kerugian negara akibat korupsi e-KTP mencapai 2,3 triliun. Adapun, total uang negara yang dianggarkan untuk proyek itu sebesar Rp5,9 triliun.