Kasus bunuh diri siswa terkait ujian, USBN diminta ditinjau ulang
Kasus bunuh diri seorang siswa SMK di Sumatra Utara dengan menenggak racun setelah diduga diintimidasi oleh oknum guru setelah mengunggah dugaan kebocoran jawaban ujian pada akun media sosialnya, membuka kembali perdebatan soal sistem penentu kelulusan yang diterapkan pada siswa dan sekolah.
Berbeda dari UN, USBN memungkinkan daerah menentukan 75% isi materi ujian, sedangkan 25% sisanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Amelia Nasution, siswi kelas XII SMK Negeri 3 Padangsidimpuan dilaporkan bunuh diri setelah sebelumnya bertemu dengan gurunya yang diduga melakukan intimidasi terhadapnya. Intimidasi diduga dilakukan setelah dua teman Amelia mengunggah soal keberadaan bocoran jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diberikan oleh guru tersebut kepada anaknya, yang juga salah seorang murid di sekolah yang sama. Amelia kemudian menanggapi unggahan status tersebut. Menurut ayah Amelia, Ahdayanuar Nasution, "Dasar ceritanya dari bocoran, sebagian dapat, sebagian nggak. Terjadilah main Facebook-Facebook-an antara yang dapat dan yang nggak dapat (bocoran)," tambah Ahdayanuar. Amelia, bersama dua temannya, IR dan R, kemudian disuruh masuk ke ruang Bimbingan dan Konsultasi. "Ancamannya begini, kalian itu harus bayar 750 juta, penjara empat tahun (karena mengunggah status Facebook soal bocoran). Lagi pula ditanya lagi anak saya, 'di mana mamakmu, di mana bapakmu', ditunjuk-tunjuk mukanya," kata Ahdayanuar. Ahdayanuar kini sudah melaporkan kematian anaknya itu ke polisi dan berharap agar ada penyelesaian "sesuai hukum negara". "Maunya biar jangan terbiasa dengan anak-anak sekolah lainnya. Dan kalau terus begini, macam mana, saya sendiri sudah takut mengirimkan anak ke sekolah," tambahnya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan juga oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) lewat posko pengaduan yang mereka buka terkait penyelenggaraan Ujian Nasional. Ketua FSGI Retno Listyarti mengatakan bahwa dalam kasus kematian Amelia ini, kebocoran jawaban USBN diduga dilakukan oleh oknum guru, bukan sekolah. Retno juga mencatat bahwa kebocoran terhadap jawaban USBN "punya potensi lebih tinggi" terjadi. Alasannya, menurut Retno, "Sekarang, UN yang dijaga polisi demikian ketatnya bocor kok, apalagi USBN yang tanpa penjagaan sama sekali. Dan soal (ujian) itu dikirim ke sekolah menggunakan flash disk, dan itu sudah dilakukan jauh hari sebelum dilakukan USBN." Pada 2017 ini, USBN menggantikan UN dalam menentukan kelulusan siswa. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dibuat oleh daerah, sementara Ujian Nasional disusun oleh pemerintah pusat. Meski UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, nilai yang diperoleh dalam USBN kini masuk dalam ijazah dan jadi penentu kelulusan. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada Desember 2016 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa USBN akan menjadi model pengganti UN dan mulai diterapkan paling cepat pada tahun ajaran 2017. USBN muncul setelah sebelumnya Muhadjir menyampaikan wacana untuk melakukan moratorium Ujian Nasional pada November 2016 lalu dan hal itu menuai perdebatan. Salah satu tanggapan yang muncul datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta agar 'jangan main hapus'. Namun, bagi Retno, kasus bunuh diri Amelia menyoroti lagi pentingnya peran sekolah dalam menentukan kelulusan. Menurut Retno, dengan menjadikan ujian sekolah sebagai penentu kelulusan, maka "guru tidak akan membocorkan soal yang dibuatnya sendiri" untuk menentukan kelulusan siswa, sehingga kecurangan bisa dikurangi. "Bahwa bagi kami USBN perlu dievaluasi, ya. Kasihan anak sekarang, ujiannya sampai tiga, UN, USBN dan ujian sekolah. Nggak usah ada lah (USBN), ujian sekolah saja (cukup jadi penentu kelulusan)," kata Retno lagi. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ari Santoso, mengatakan bahwa USBN tetap diperlukan untuk menjadi ukuran kemampuan siswa. Menurutnya, berbeda dari UN, USBN memungkinkan daerah menentukan 75% isi materi ujian, sedangkan 25% sisanya ditentukan oleh pemerintah pusat. "Bahwa yang tahu siswa ini lulus tidaknya kan sekolah, guru itu, maka kita coba dengan (USBN), dengan peraturannya kita akomodasi (unsur sekolah dan guru), tapi tetap ada komposisi (materi ujian yang) tetap (dari pemerintah pusat). Karena negara kita kan heterogenitasnya tinggi, jadi perlu ada standar," ujar Ari. Sementara itu, terkait kasus Amelia, Kemendikbud, menurut Ari, sudah mengirimkan tim ke lokasi. "Masih proses semuanya, kami belum berani berkesimpulan. Kita lihat sejauh mana, apa itu termasuk pelanggaran, atau termasuk pelanggaran ringan, berat, sedang, dan lain-lain," tambahnya.