Apa pentingnya standarisasi penceramah salat Jumat?
Cendekiawan muslim menyambut baik wacana standarisasi khatib atau penceramah salat Jumat yang digulirkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, lantaran munculnya kerisauan terhadap isi ceramah yang menebar kebencian.
Umat Islam tengah salat berjamah di sebuah masjid. Masdar Mas'udi, yang menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, menilai standarisasi dan sertifikasi khatib salat Jumat mendesak diterapkan karena selama ini khatib "tidak berada dalam wadah tertentu yang terdisiplin" sehingga "sangat subyektif, suka-sukanya saja". "Karena itu, wacana standarisasi khatib ini penting supaya khotbah bisa menggambarkan wajah sejati Islam yang damai, yang menghormati sesama, bahkan berbeda agama sebagaimana disebutkan Lakum Dinukum Waliyadin atau bagimu agamamu dan bagiku agamaku," kata Masdar kepada BBC Indonesia. Masdar Mas'udi menilai ada sejumlah khatib yang isi khotbahnya "memprovokasi, menebar kecurigaan, kebencian kepada orang lain". Dalam pengamatannya, Masdar menilai ada sejumlah khatib yang isi khotbahnya "memprovokasi, menebar kecurigaan, kebencian kepada orang lain". "Khatib-khatib yang semacam ini perlu dicatat dan dibina supaya agama Islam tidak berubah menjadi agama kebencian terhadap sesama hanya karena beda paham," ujar pria yang juga berpredikat sebagai salah satu pimpinan organisasi massa Islam, Nahdlatul Ulama. Masdar mengakui upaya standarisasi khatib ini dapat menimbulkan kecurigaan umat Muslim bahwa negara hendak mengontrol khatib dan khotbah salat Jumat. "Kecurigaan bisa saja. Tapi, standarisasi khatib itu penting karena khotbah-khotbah tidak sedikit yang sifatnya memprovokasi, menebar kebencian kepada pihak lain yang tidak sepaham bahkan tidak seagama. Padahal, masyarakat kita sangat plural. Kalau itu dibiarkan, masjid-masjid dengan khotbahnya atau mimbarnya menjadi penebar virus kebencian, akan sangat berbahaya," kata Masdar. Pimpinan FPI Rizieq Shihab dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), karena isi ceramahnya dianggap menistakan agama Kristen. Intervensi negara Dalam keterangan yang dimuat di laman Kementerian Agama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menepis anggapan bahwa negara berusaha mengintervensi khotbah Jumat. "Tidak ada maksud dari pemerintah ingin intervensi terhadap ajaran agama, atau membatasi ruang gerak khatib," ucap Lukman. Yang ingin dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah memastikan khatib salat Jumat memenuhi kriteria keilmuan dengan istilah "dzu ilmin" atau memiliki ilmu karena "salat Jumat adalah kewajiban yang betul-betul harus dijaga syarat rukunnya". Untuk itu, Kementerian Agama mengundang MUI, Muhammadiyah, NU, berbagai ormas Islam lainnya, juga beberapa fakultas peguruan tinggi keagamaan untuk merumuskan standarisasi tersebut. "Esensi khotbah Jumat itu kan mengajak, menasehati, dengan cara bijak dan arif. Sementara masukan yang kami terima, yang berkembang di lapangan, ada khatib-khatib yang khotbahnya penuh caci maki, mencela sana-sini. Khotbah sebagai media pembelajaran, bukan sebagai media politik praktis," ujarnya. Aparat polisi melakukan penjagaan terhadap terdakwa teroris Abu Bakar Baasyir pada saat persidangannya pada Maret 2011. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menepis anggapan bahwa negara berusaha mengintervensi khotbah Jumat. Menteri Agama tidak menyebutkan apakah pihaknya mempertimbangkan untuk memberi sanksi kepada khatib yang isi khotbahnya menebar kebencian. Namun, jika ada khatib yang menebar kebencian dalam khotbah salat Jumat, Masdar Mas'udi mengatakan tidak hanya masyarakat yang berhak menegur, tapi juga aparat bisa menindak dengan menggunakan undang-undang tentang ujaran kebencian. "Aparat boleh saja melakukan tindakan preventif terhadap khatib-khatib seperti itu," ujarnya. Pelaku ujaran kebencian dapat dijerat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman enam tahun penjara. Ada pula Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.