WNI korban kapal tenggelam diduga 'buruh migran tidak berdokumen'
Puluhan warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di lepas pantai Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, diduga merupakan buruh migran tidak berdokumen, demikian keterangan pers KBRI di Kuala Lumpur, Jumat (04/09) pagi.
Tim SAR Malaysia terus melakukan upaya penyelamatan dan pencarian korban kapal tenggelam di perairan Selangor. "Kapal diduga kuat dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Asahan (Provinsi Sumatera Utara) dengan membawa WNI yang dikategorikan sebagai Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI)," demikian keterangan pers tertulis KBRI di Kuala Lumpur yang diterima BBC Indonesia melalui email. Dugaan ini, lanjut KBRI, mengacu pada peristiwa serupa yang pernah terjadi dan lokasi keberangkatan kapal yang bukan melalui pelabuhan resmi. Otoritas Malaysia sebelumnya mengatakan kapal kayu -yang membawa sekitar 100 orang- terbalik sebelum tenggelam, Kamis 3 September 2015, karena muatan yang berlebih dan juga akibat dihantam gelombang tinggi. Masih dilakukan pencarian Menurut Badan Maritim Malaysia, kapal berukuran sekitar panjang 15m dan lebar 3m itu memuat penumpang berlebih. "Kapal ukuran tersebut hanya diperbolehkan mengangkut 16 penumpang," kata Kepala Badan Maritim Malaysia, Mohamad Aliyas bin Hamdan. Informasi yang dihimpun KBRI menyebutkan, tim SAR Malaysia masih melakukan pencarian dan sejauh ini telah ditemukan 20 orang korban selamat, sementara korban tewas ada 14 orang. "Operasi pencarian masih akan terus dilaksanakan selama tujuh hari dengan mengerahkan tujuh kapal dan satu helikopter," ungkap KBRI. KBRI Kuala Lumpur saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan Badan Maritim Malaysia guna memonitor operasi penyelamatan. Sikap Migrant care Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, mengatakan dirinya "sangat menyayangkan" atas musibah kapal karam yang membawa warga Indonesia. Herman mengimbau agar warga Indonesia yang akan pulang "tidak mengambil resiko dengan menempuh jalur kepulangan yang berbahaya". Sementara itu, siaran pers LSM Migrant Care menduga kuat masih banyaknya buruh migran yang terpaksa pulang ke Indonesia dengan moda transportasi kapal karena "birokrasi dan mahalnya transportasi serta mahalnya kompoun (denda bagi buruh migran tidak berdokumen) dan monopoli IMAN dalam pemulangan TKI tidak berdokumen." Ketua Migrant care, Anis Hidayah kemudian mendesak agar pemerintah Malaysia dan Indonesia mengusut tuntas kasus ini. "Dan memastikan seluruh hak-hak korban dipenuhi. Kebijakan pemulangan buruh migran tidak berdokumen di bawah IMAN juga harus segera di evaluasi," kata Anis dalam keterangan persnya yang diterima BBC Indonesia.