Satgas BLBI disebut pengamat tidak bergigi: 'Pemerintah seolah-olah menggampangkan dan tutup mata ada tindak pidana'
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bentukan Presiden Joko Widodo, disebut "tidak bergigi" dalam memburu dan menagih uang negara yang dikemplang para obligor - yang dinilainya mencapai Rp110 triliun lebih.
Foto ilustrasi: Kampanye antikorupsi. Pasalnya, pendekatan yang digunakan Satgas adalah hukum perdata, bukan hukum pidana yang disebut "lebih tegas" oleh seorang pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Tapi pemerintah mengeklaim langkah yang diambil sudah tepat dan meminta kepada obligor BLBI agar secara sukarela melunasi utangnya kepada negara. Pakar hukum pidana pencucian uang dari Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasih, mengaku pesimistis Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bisa mengembalikan uang negara yang dikemplang oleh setidaknya 40 lebih obligor dalam dua tahun. Ini karena upaya perdata terbukti tidak cukup kuat memaksa para pengutang menyelesaikan kewajibannya. Catatan Yenti setidaknya ada tiga lembaga serupa yang dibentuk pemerintah untuk memburu aset BLBI tapi gagal, di antaranya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998 dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) pada 2004. Bagi Yenti, pemerintan harus mengutamakan pendekatan hukum pidana dalam menangani persoalan ini selama belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. "Kalau pidana punya daya paksa lebih kuat daripada perdata. Karena perdata itu bargaining terus. Makanya saya berpikir kok aneh pemerintah ini seolah-olah gampangin, seolah-olah tutup mata ada tindak pidana," ujar Yenti Garnasih kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/04). "Sejak awal (BLBI) ini pidana korupsi karena dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia ada yang dikemplang, bukan buat bayar ke nasabahnya," sambungnya. Total dana yang disalurkan dalam skema bantuan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi dana itu justru banyak yang diselewengkan oleh penerimanya berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yenti juga mengatakan dengan menggunakan upaya hukum pidana, bakal memudahkan Satgas ketika hendak melacak aset bermasalah di dalam negeri, maupun yang berada di luar negeri. Sebab Indonesia bisa meminta bantuan negara lain - yang telah menjalin perjanjian hukum pidana timbal balik (Mutual Legal Assistance) - untuk membekukan kekayaan hasil kejahatan mereka. Berbeda dengan hukum perdata, yang menurutnya, tak memiliki upaya paksa dan tegas. "Kalau perdata itu kan sifatnya privat. Sementara kalau mau kerja sama tindak pidana, negara dengan negara." Karena itulah, dia ragu Satgas mampu menyelesaikan tugasnya dalam dua tahun atau sampai 2023. "Proses memilah aset yang akan disita saja setahun belum akan selesai dan alurnya kemana-mana. Sebab ada kemungkinan asetnya sudah dijual atau dipindah tangankan. Pasti akan mandek. Jadi banyak masalahnya. Itu mengapa harusnya Satgas berkoordinasi dengan KPK." ICW: Buka nama obligor dana BLBI ke publik Peneliti dari LSM anti-korupsi, ICW, Kurnia Ramadhana, juga tak yakin Satgas bisa bekerja optimal tanpa adanya Undang-Undang Perampasan Aset yang mandek di DPR sejak 2012. Ia menyebut pembentukan Satgas "terburu-buru dan tidak dipersiapkan dengan matang" sebab lahir menyusul gencarnya kritik publik atas keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan perkara BLBI. "Tim ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan." Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, upaya perdata yang ditempuh pemerintah sudah tepat. Bagi Kurnia hal pertama yang harus dijelaskan Satgas adalah membuka kepada publik nama-nama obligor BLBI yang belum menyelesaikan utangnya dan besaran pinjaman yang harus dibayar kepada negara. Selain itu, Satgas juga harus membeberkan strategi yang dipakai dalam menjalankan tugasnya. Itu dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa pemerintah mengistimewakan pengemplang utang negara. "Pemerintah buka dulu siapa-siapa nama obligor dan berapa kewajiban mereka supaya publik bisa mengontrol nanti terhadap tim yang dibentuk pemerintah." Apa kata pemerintah? Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, upaya perdata yang ditempuh pemerintah sudah tepat. Ia merujuknya pada putusan Mahkamah Agung pada Juli 2019 yang membebaskan Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam perkara dalam perkara dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). "Kalau ada pertanyaan kenapa berpindah dari pidana ke perdata? Enggak pindah. Pidananya enggak ada. Makanya pemerintah membentuk Satgas," imbuh Mahfud Md dalam konferensi live streaming usai menggelar rapat koordinasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI di kantornya, Kamis (15/04). Hitungan Kementerian Keuangan, total aset hak tagih dana BLBI mencapai Rp110 triliun lebih. Presiden Megawati Soekarnoputri diapit oleh Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung dan Menkoekuin Dorodjatun Kuntjoro-Jati pada Februari 2004. Setidaknya ada enam macam bentuk tagihan, di antaranya dalam bentuk kredit sekitar Rp101 triliun, dalam bentuk properti sebesar Rp8 triliun, dan bentuk lainnya seperti saham hingga rekening mata uang asing. Kendati demikian, kata Mahfud, Satgas tersandung masalah yang ia sebut sebagai "12 kompleksitas persoalan penagihan" lantaran ada jaminan yang digugat oleh pihak ketiga atau berpindah ke luar negeri sehingga gagal dirampas negara. Jika dalam proses pelacakan dan penagihan problem tersebut masih ditemukan maka Satgas, lanjut Mahfud, akan menggunakan upaya hukum pidana. Ia juga berjanji akan segera membeberkan nama-nama obligor yang telah melunasi utangnya dan yang belum. "Kalau ada pidana, akan ketemu dari penelurusan itu. Kita pun tidak menutup pidana. Misal ada obligor atau debitur melakukan tindak pidana, kita seret lagi ke pengadilan. Makanya ada Kapolri dan Kejaksaan Agung." "Tentu kami harapkan kepada mereka yang merasa punya utang akan sangat baik, secara sukarela datang ke pemerintah, karena kasus di MA selesai." Dana BLBI merupakan skema bantuan atau pinjaman yang diberikan pemerintah melalui Bank Indonesia kepada bank-bank yang hampir bangkrut dihajar krisis moneter 1998 di Indonesia. Total dana yang disalurkan sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi dana itu justru banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyaluran pun terindikasi terjadi penyimpangan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).