Soal HAM, KPU dilaporkan ke Bawaslu
Beberapa organisasi masyarakat sipil dan keluarga korban kerusuhan Mei 1998 yang tergabung dalam Gerakan Melawan, melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu, hari Senin (23/06), karena dinilai mengabaikan laporan masyarakat mengenai jejak rekam HAM Prabowo Subianto dan meloloskannya sebagai calon presiden.
Keluarga korban Mei 98 mengatakan keberatan jika capres pelanggar HAM lolos seleksi KPU. Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan KPU mengabaikan permintaan dari 23 organisasi masyarakat sipil dan keluarga korban. "Permintaan yang disampaikan adalah agar KPU tidak meloloskan capres dan wakilnya yang memiliki jejak rekam sebagai pelanggar HAM," kata Hendardi. Hendardi menyampaikan laporan ini kepada Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Gedung Bawaslu, Jakarta. Permintaan klarifikasi Dia memperkirakan KPU tidak menindaklanjuti masukan mengenai dugaan sejumlah kasus pada 1997-1998 yang melibatkan diduga melibatkan Prabowo Subianto, yang ketika itu aktif sebagai perwira tinggi militer. Hendardi mengatakan mestinya KPU melakukan klarifikasi dokumen seperti keputusan Dewan Kehormatan Perwira ABRI, keputusan pemberhentian oleh presiden, proses hukum pelanggaran HAM yang berat, dan laporan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Mei 1998. Pihak-pihak yang bisa diminta klarifikasi di antaranya adalah markas besar TNI, kantor presiden, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM. Menanggapi laporan ini Bawaslu mengatakan akan memprosesnya dengan memanggil KPU. "Kami akan melakukan kajian terhadap laporan tersebut dan memanggil pihak terkait yaitu KPU dalam dua hari ini, untuk menentukan apakah kasus ini merupakan pelanggaran pemilu atau bukan," kata Nelson.