PPATK minta capres tidak terima sumbangan tunai
Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) imbau kedua pasangan capres-cawapres tidak menerima sumbangan tunai untuk menyokong kegiatan kampanye.
Pasangan capres-cawapres diminta bersikap transparan soal dana kampanye. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengimbau pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak membiarkan tim sukses mereka mengambil sumbangan dana tunai di jalan-jalan. Penerimaan sumbangan dana tunai, menurut Agus, tidak mendidik masyarakat untuk bersikap transparan. “Pemimpin mesti mendidik masyarakat agar transparan. Jika orang ingin menyumbang dana, uangnya bisa ditransfer melalui rekening resmi yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sehingga bisa diaudit. Jika pemimpin tidak bisa memberi contoh, akuntalibitasnya dipertanyakan,” kata Agus kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Pembiayaan kegiatan kampanye diatur dalam pasal 96 hingga pasal 103 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2008 mengenai pemilihan umum presiden. Pasal 98, misalnya, mewajibkan pasangan capres-cawapres menempatkan dana kampanye pada rekening khusus yang didaftarkan ke KPU. Rekening tersebut akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditetapkan KPU, sebagaimana diatur Pasal 102. Jika pasangan capres-cawapres melanggar, mereka akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti. Celah manipulasi Secara terpisah, peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, laporan dana kampanye ke KPU belum mencerminkan realita. Hal itu diutarakan setelah pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. “Ada sumbangan-sumbangan yang tidak dicatat di laporan. Lalu ada tim-tim bayangan penggalang dana yang dibentuk,” kata Abdullah. Dia lalu merujuk pemilihan presiden pada 2009. Kala itu, setelah laporan dana kampanye diaudit, baru diketahui bahwa ada nama-nama penyumbang yang dicatut. “Nama dan alamatnya benar, tapi mereka tidak menyumbang. Mereka hanyalah karyawan salah satu perusahaan milik capres tertentu,” kata Abdullah. Anggota Badan pengawas pemilu, Daniel Zuchron, mengamini bahwa terdapat celah-celah untuk memanipulasi data dana kampanye. “Ada rekening yang digunakan untuk menyokong kegiatan kampanye, tapi rekening tersebut tidak terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum,” kata Daniel. Sinergi Untuk memantau aliran dana kampanye, Abdullah Dahlan menegaskan pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dibenarkan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Menurutnya, KPU, Bawaslu, PPATK, KPK, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah membentuk gugus tugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Agus memberi contoh dokumen rahasia mengenai aliran dana kampanye yang diberikan PPATK kepada Ketua Bawaslu, Muhammad, pada awal pekan ini. Dokumen itu berisi aliran dana kampanye pemilu yang mencurigakan di atas Rp1 miliar. “Data tersebut merupakan respons PPATK atas laporan Bawaslu sebagai bentuk kerja sama. Namun, data itu bukan laporan hasil analisis. Laporan semacam itu hanya akan diberikan ke KPK” kata Agus. Meski demikian, Agus menolak menjabarkan partai dan figur yang terlibat dalam aliran dana mencurigakan tersebut.