Bagaimana tanggung jawab anggota DPR yang mundur?
Sejumlah politikus mengundurkan diri sebagai anggota DPR meskipun masa tugas mereka belum berakhir dengan alasan pindah partai atau mengurus partai.
Alasan pribadi atau partai dinilai tidak bisa diterima dengan baik oleh pemilih. Anggota Komisi I DPR Edhie Baskoro Yudhoyono tercatat sebagai anggota terbaru yang mengundurkan diri dari DPR dengan alasan untuk memfokuskan diri pada partai. Sekjen Partai Demokrat tersebut menyatakan mundur pada Kamis, 14 Februari. "Saya sungguh menyadari betapa penting dan mulianya bertugas sebagai anggota DPR RI. Secara resmi saya mengundurkan diri dari keanggotaan saya sebagai anggota DPR RI," tambah Edhie Baskoro. Sebelumnya politikus Golkar Enggartiasto Lukita, Malkan Amin dan Mamat Rahayu Abdullah, politikus Partai Persatuan Pembangunan Maiyasyak Johan mengundurkan diri sebagai anggota DPR untuk bergabung ke partai Nasdem. Selain itu anggota DPR Akbar Faizal dari Partai Hanura juga mengundurkan diri. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Muhammad Asfar, mengatakan tindakan para anggota DPR tersebut melanggar tanggung jawab terhadap konstituen. "Jika alasan pribadi tidak terkait tugas kenegaraan, ada penilaian kurang baik dari publik misalnya bagaimana tanggung jawab dia pada konstituen yang dulu mempercayai mereka untuk duduk di lembaga legislatif?" Komentar Anda Bagaimana pendapat Anda tentang pengunduran diri sejumlah anggota parlemen sebelum masa tugas mereka berakhir? Bagaimana tanggung jawab mereka kepada konstituen? Sebagai pemilih apakah Anda merasa kecewa apabila wakil yang Anda pilih memilih mundur? Apakah seharusnya anggota DPR terikat kontrak untuk tidak mengundurkan diri bila bukan alasan kenegaraan atau kesehatan misalnya? Pendapat Anda kami nantikan untuk Forum BBC Indonesia yang disiarkan di radio setiap Kamis pukul 1800 WIB dan juga dapat disimak melalui internet BBCIndonesia.com. Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan di bawah ini. Jangan lupa cantumkan nama dan asal kota Anda. Cantumkan nomor telepon bila Anda bersedia dihubungi BBC apabila komentar Anda terpilih. Pendapat "Bagi orang Partai Demokrat, keputusan Edhie Baskoro yang mengundurkan diri, jelas menunjukkan sikap heroismenya sebagai kader partai Demokrat. Tetapi bagi rakyat Indonesia keputusan Edhie Baskoro dan politisi-politisi yang mengundurkan diri, jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka tidak hidup memperjuangkan rakyat dan malah menjual kepercayaan rakyat dengan harga murah terutama di abad demokrasi ini." Dio Fahlevi, Bandung. "Bapak Edhie Baskoro harus melaporkan pertanggungjawaban kinerja sebagai anggota DPR kepada yang berhak, dipublikasi agar masyarakat mengetahui kenerja dan alasanya pengunduran dirinya." Iswan, Jakarta. "Pengunduran yang dilakukan oleh anggota parlemen di akhir masa jabatannya adalah sah, tapi juga mencintrakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab pada konstituen yang sudah memberi suara. Kalau merasa kecewa pasti, tapi ada hitung-hitungan politis yang kalau bisa disebut spekulasi bahwa mungkin ada kemungkinan mereka dapat terpilih kembali kalau ada di partai lain dalam arti kans untuk duduk lagi prensentasinya sangat besar. Dan mengenai kontrak politik ada sanksi jika anggotanya melawan hukum." Helly Renny Lasut, Tomohon. "Hal tersebut hanya menegaskan bahwa mereka tidak punya tanggung jawab kepada konstituen dan profesinya, tidak punya idealisme, tidak punya rasa malu, tidak punya tujuan yang bermanfaat bagi rakyat, tidak memikirkan dan apalagi memperjuangkan nasib rakyat. Memberikan wewenang yang sangat besar (a.l. mensahkan UU, memilih Panglima/Kapolri, menyusun APBN) kepada orang-orang macam itu sangat membahayakan bangsa dan negara. Kalau harus ada kontrak, apa bedanya mereka dengan pekerja out-sourcing?" Harry Tjahjono, Jakarta. "Sebenarnya negara ini pantasnya disebut negara partai bukan Republik Indonesia. Sebab partainya gejolak republiknya dimasa bodohi." Ahmad Safie, BBC Indonesia di Facebook.