Kemandirian media dalam politik
Sejumlah pemilik media di Indonesia, khususnya stasiun radio dan televisi, memiliki keterkaitan langsung dengan partai politik.
Perludem meminta KPU dan KPI memastikan ranah publik tidak untuk kepentingan politik. Lembaga sosial pemantau pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, antara lain merujuk pada Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan TV One, Surya Paloh dari Partai Nasdem yang memiliki Media Group, serta pemilik MNC Group yang menjadi calon wakil presiden Partai Hanura, Hary Tanoesoedibyo. Dan Direktur Perludem, Titi Anggraeni, berpendapat sejumlah pemilik yang terkait parpol tersebut berupaya melakukan kampanye terselubung melalui pemberitaan di media miliknya. "Dengan menyiarkan acara seperti konsolidasi partai ke publik itu sudah termasuk kampanye." Dan Anggraeni mendesak Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum bertindak agar frekuensi media elektronik sebagai ranah publik tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Sementara itu Komisioner KPI, Dadang Rahmat, menegaskan pengawasan sudah dilakukan namun sulit mengharapkan sanksi berat terhadap pelaku pelanggaran. "Meski secara teori ada yang bisa dikatakan kampanye tetapi belum tentu masuk dalam pemahaman kampanye oleh Bawaslu dan KPU karena kampanye ada waktunya." Kirim komentar Tudingan Perludem dibantah tegas oleh RCTI, salah satu saluran TV nasional dalam MNC Group milik Hary Tanoesoedibyo. "Tidak ada pengistimewaan berita (terhadap Hanura) dan tidak ada permintaan dari Pak Harry Tanoe," tutur Pemred RCTI, Arief Suditomo. Bagaimana menurut Anda? Sebagai pemirsa atau pendengar, apakah Anda merasa bahwa siaran beberapa media sudah berpihak pada partai tertentu? Atau mungkin Anda berpendapat bagaimanapun mengabaikan kepentingan pemilik? Tapi pada akhirnya yang diperlukan adalah peraturan yang jelas dan ditegakkan dengan tegas untuk menjamin bahwa kepentingan umum yang diutamakan. Ragam pendapat Anda juga akan kami siarkan dalam Forum BBC Indonesia, Kamis pukul 18.00 WIB. Ragam komentar "Hampir tak dapat dihindari konflik kepentingan antara pemangku media dan isi berita media tersebut. Kelemahan dalam demokrasi adalah suara dihitung per kepala bukan 'isi' kepala tersebut. Maka yang terjadi adalah poranda-nya bangunan etika pemberitaan yang seharusnya. Saat ini saya merasakan 'badnews is goodnews' dan parameternya masih sangat amat dominan ditentukan oleh Amerika (baca: media barat sekuler). Juli Hartono, Jakarta. "Fenomena tersebut telah menurunkan bahkan menghilangkan kepercayaan saya terhadap pemberitaan suatu media. Seperti contoh, sekarang saya tidak mudah percaya terhadap pemberitaan Media Indonesia Grup dan Viva News grup dalam pemberitaan politik yang mereka muat." Wilham Kagum, Depok. "Harus diperjelas dulu kategori pelanggaran kampanye. Dalam masa sosialisasi, sah saja orang atau kelompok/organisasi mengkampanyekan diri/kelompok/organisasinya di media apa pun." Herman Baztian, Tasikmalaya. "Saya rasa tidak mungkin media bisa bebas dari pengaruh si bos yang jadi pengurus partai. Maka, saya berusaha tidak terlalu serius mencerna berita dari media yang pemiliknya pengurus parpol." Andhika, Ambarawa. "Masyarakat tahu bahwa yang salah sekali pun kalau di TV selalu dibagusin." Ocha Prakosho, Sukabumi.