Perekrutan CPNS: antara pemborosan dan mengganti pensiunan
Fauzi menggelengkan kepala ketika mendengar kabar bahwa pemerintah sedang memulai perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengisi 37.128 posisi.
Dua gelombang penyaringan pegawai negeri sipil tahun ini digunakan untuk merekrut 37.128 orang. Pria warga Jakarta yang kerap berurusan dengan pelayanan publik ini mengaku tidak habis pikir mengapa pemerintah kembali menerima PNS baru setelah selama dua tahun menerapkan moratorium. "Terbebani dengan anggaran sudah pasti. Yang kedua, birokrasi pemerintah masih terlalu panjang. Mereka punya moto 'kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?" cetus Fauzi. Namun, tidak semua orang bersikap pesimistis seperti Fauzi. Tiwi, yang sedang duduk di sebelahnya, mengatakan bisa perekrutan PNS baru dapat dilakukan dengan beragam syarat. "Sah-sah saja kalau proses sortirannya ketat untuk mendapat pegawai yang berkualitas. Lalu, harus ada evaluasi lah," kata Tiwi. Polemik perekrutan PNS Polemik perekrutan pegawai negeri sipil tidak hanya berlangsung di tengah masyarakat awam. Seorang komisioner Ombudsman Indonesia, Alvin Lie, termasuk yang mempertanyakan langkah pemerintah. Pasalnya, kata Alvin, belanja gaji pegawai mencapai Rp343,3 triliun atau sekitar seperempat dari total anggaran belanja negara 2017, yang membengkak Rp62 triliun dari setahun sebelumnya. "Ini kan konflik ya, bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan," ujar Alvin. Selain menambah anggaran belanja negara, perekrutan PNS baru dinilai tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hal itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mempertanyakan apakah kebijakan penerimaan pegawai baru sudah dikaji dengan matang. "Yang harus dilakukan adalah assessment dulu. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Penyalurannya bagaimana? Lalu adakah tenaga honorer yang selama ini diperkerjakan bisa didayagunakan?" Pemerintah mengklaim penerimaan PNS baru telah melalui kajian matang. Kajian matang Pemerintah mengklaim penerimaan PNS baru telah melalui kajian matang. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Herman Suryatman, mengatakan perekrutan PNS telah dianalisa. "Formasi perekrutan kan diusulkan kementerian dan lembaga berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk juga memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Herman. Padahal, tahun lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana merampingkan jumlah PNS. Kala itu, kementerian tersebut mengatakan belanja pegawai amat menguras anggaran. "Bagaimana mungkin kita bisa membangun jembatan, membangun jalan, pendidikan, kesehatan, apabila belanjanya banyak diserap pegawai? Lalu bagaimana belanja pegawai dikurangi? Itu ada konsekuensi. Harus ada rasionalisasi," kata Herman, tahun lalu. Mengisi yang pensiun Pemerintah membuka lowongan PNS dalam dua gelombang tahun ini. Gelombang pertama dibuka untuk mengisi 19.210 posisi, sedangkan gelombang kedua untuk 17.928 posisi yang meliputi 60 Kementerian/Lembaga serta untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah berdalih perekrutan PNS diperlukan guna menambal posisi yang ditinggalkan pegawai yang pensiun. Namun, menurut Herman, jumlah pensiunan tahun ini mencapai lebih dari 100.000 orang, yang jauh lebih besar dari jumlah pegawai baru. Pada gelombang kedua, institusi yang paling banyak menerima pegawai adalah Kementerian Keuangan dengan 2.880 posisi. Ini diikuti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (1.610 posisi) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (1.500 posisi). Di Indonesia saat ini jumlah PNS tercatat mencapai 4,37 juta orang per 31 Desember 2016. Untuk menggaji jutaan PNS tersebut, pemerintah menghabiskan Rp243,72 triliun untuk belanja pegawai pada 2014. Jumlah tersebut meningkat pada 2015 menjadi Rp281,14 triliun dan pada 2016 menjadi Rp305,14 triliun.