PM Malaysia desak Indonesia tindak pembakar hutan
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mendesak pemerintah Indonesia segera menindak pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, menyusul kembali ditutupnya sekolah-sekolah di negeri itu akibat kabut asap yang semakin tebal.
PM Najib Razak menuding bencana asap tahun ini sebagai biang keladi buruknya kualitas udara di Malaysia dan terganggunya perekonomian negara tersebut. “Mereka (perusahaan perkebunan) beroperasi di sana. Kami ingin Indonesia mengambil tindakan,” tegas Najib, seperti dikutip kantor berita Bernama. Najib menuding bencana asap tahun ini sebagai biang keladi buruknya kualitas udara di Malaysia dan terganggunya perekonomian negara tersebut “Hanya Indonesia yang bisa mengumpulkan bukti dan menuntut perusahaan yang terlibat,” tutur Najib. Sebelumnya dilaporkan bahwa pemerintah Malaysia memerintahkan penutupan sekolah selama dua hari, mulai Senin hingga Selasa, 5-6 Oktober, di hampir semua wilayah karena tebalnya asap di negara tersebut. Pemerintah Malaysia memerintahkan penutupan sekolah selama dua hari, mulai Senin hingga Selasa, 5-6 Oktober. Semua kegiatan belajar-mengajar diliburkan kecuali di Negara Bagian Kelantan, Sabah, dan Serawak, kata pemerintah Malaysia. Setidaknya lima kawasan di Malaysia memberlakukan status "sangat tidak sehat" dan satu daerah menyebut polusi udara ini sudah pada "tingkat berbahaya". “Anak saya terpaksa tidak masuk sekolah. Tenggorokannya pun sakit karena kabut asap. Kawan-kawan anak saya pun banyak yang tidak masuk sekolah karena demam, sakit tenggorokan,” kata Nurul Huda,” seorang warga Kuala Lumpur kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Dipertanyakan Aksi pemerintah Indonesia dalam mengatasi asap juga dipertanyakan warga Malaysia. Asti Amalia Nur Fajrillah, ialah seorang analis bisnis asal Indonesia yang telah bekerja di Kuala Lumpur selama tiga tahun. Sejak kabut asap semakin pekat di Malaysia, dia mengaku terus mendapat pertanyaan dari rekan-rekannya. “Teman-teman saya banyak yang bertanya. Pertanyaan-pertanyaan mereka seperti, ‘Bagaimana sih pemerintah Indonesia? Mengapa tidak tanggap? Mengapa tiap tahun Malaysia selalu kena dampak asap? Memang pemerintahan Indonesia membiarkan dan tidak menindak perusahaan yang sengaja membakar lahannya?’,” tutur Asti, menirukan celoteh teman-temannya. Aksi pemerintah Indonesia dalam mengatasi asap juga dipertanyakan warga Malaysia. Asti kemudian menjelaskan kepada teman-temannya bahwa pemerintah Indonesia sudah mulai bergerak. “Ada beberapa menteri yang sekarang memberi inisiatif, menjatuhkan sanksi ke beberapa perushaan yang membakar hutan. ‘Tapi ini masih parah’, kata mereka. Tapi, saya mengatakan bahwa upaya ini memerlukan waktu,” kata Asti kepada wartawan BBC, Refki Hidayat. Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam wawancara dengan BBC mengatakan "asap adalah masalah yang tidak bisa diatasi dengan cepat". "Ini perlu waktu. Pekerjaan fisik (untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan) ini perlu waktu. Perkiraan saya tiga tahun mengerjakan pekerjaan fisik ini. Tetapi saya meyakini setiap tahun akan berkurang karena ada konsistensi untuk pengerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan asap. Dan juga penegakan hukum. Ini penting sekali," kata Presiden Jokowi. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menginvestigasi 286 perusahaan di Kalimantan dan Sumatera sehubungan dengan kebakaran hutan. Dari jumlah tersebut, sebuah perusahaan dicabut izin usahanya dan tiga perusahaan dibekukan.