Komisioner PBB dan masalah HAM di Indonesia
Dalam kunjungannya ke Indonesia, Komisioner Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, memberi rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia dalam berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM.
Sejumlah umat Syiah di Sampang sampai harus mengungsi karena ancaman kekerasan. Diantaranya, masalah pelanggaran kebebasan beribadah bagi kelompok minoritas, kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah dan Syiah, penculikan aktivis, serta meminta pemerintah untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Meski demikian, Pillay menyatakan Indonesia telah menunjukan kemajuan dalam melakukan transformasi demokrasi. Sebelumnya Pillay sudah bertemu dengan perwakilan sejumlah korban kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama di Indonesia, antara lain dari Gereja Yasmin di Bogor, mauun Komunitas Syiah. Salah seorang yang hadir dalam pertemuan itu, Bona Sigalingging, menjelaskan bahwa kasus-kasus itu akan disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia dan juga mengangkat di dunia internasional. Kirim pendapat "Di tingkat internasional dia katakan bahwa kasus-kasus ini akan dia masukkan ke dalam peta dunia. Artinya persoalan-persoalan ini akan diangkat terus. Kalau Presiden SBY tidak serius menangani sebagaimana harusnya, dalam konteks hukum dan konstitusi, maka Navi Pillay sudah mengatakan akan membuat persoalan itu akan tetap ada di tingkat global," tuturnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kedatangan Navi Pillay ke Indonesia sehubungan dengan kasus intoleransi agama dan masalah HAM. "Kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dipicu oleh fatwa MUI yang menyatakan mereka penganut aliran sesat, kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yang menguatkan UU No.1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama (blasphemy) dan menguatnya kelompok fundametalis di segala lapisan masyarakat serta lemahnya penegakan hukum..." Nursyahbani Katjasungkana Apakah menurut Anda semestinya lembaga internasional tidak usah ikut campur dalam masalah HAM dalam negeri? Atau Anda berpendapat bahwa berlarut-larutnya masalah itu menunjukkan bahwa sudah saatnya dunia internasional juga memberi tekanan kepada pemerintah Indonesia? Dan apa saran Anda dalam mengatasi kasus intoleransi beragama yang dihadapi beberapa kelompok minoritas di Indonesia? Apa pula pendapat Anda tentang rekomendasi Navi Pillay agar kasus pembunuhan pegiat HAM, Munir, ditinjau kembali? Kami tunggu pendapat Anda di Forum BBC Indonesia yang juga akan kami siarkan Kamis 15 November Pukul 18.00 WIB. Pendapat Anda "Indonesia adalah negara merdeka, segala bentuk kritik kepada pemerintah, apalagi dari lembaga luar negeri, bisa dianggap intervensi. Meskipun dalam soal ekonomi suka meniru/bergantung pada model dan modal asing. Ini kan soal bergengsi. Orang yang menganggap sepele soal pelanggaran HAM biasanya punya kepentingan yang sempit pula, tidak mengakomodasi kepentingan lebih besar. Itulah selama orang-orang penentu kebijakan masih kerdil dalam pemikiran faham kebangsaan, rasanya mustahil berharap keadilan dan HAM dapat ditegakkan. Allah saja tidak digubris kok apalagi hanya omongan seorang utusan PBB." Andi Suryono, Yogyakarta. "HAM adalah hak dari setiap manusia dan HAM harus dilindungi oleh pemerintah!" Mahfud, Kebumen. "Kekafiran suatu kelompok tidak membenarkan kelompok lain melakukan pembunuhan terhadap kelompok tersebut!" Agus V. Manurung, Medan. "Tidak akan banyak membawa arti. Hati pemerintah mendua: di satu sisi mau dilihat sebagai negara yang menghormati HAM dan di sisi lain juga terkekang oleh faham Islam dari Arab yang memandang 'selain agamaku, adalah kafir! Orang yang beragama Islam dan pindah agama lain berarti murtad, menjadi kafir'. Pandangan ini membuat penegakan HAM berdasar kebebasan beragama gagal dijalankan. Plurarisme yang harusnya dihargai jadi disalahartikan, bahkan banyak ustad yang mengartikan plularisme sebagai gerakan anti-Islam." Adri, Singkawang. "Saya pesimis kasus ini akan tuntas. Siapa pun yang menanganinya karena begitu banyak kasus di negeri kita ini. Dan khusus masalah HAM, mungkin akan terus bertambah atas anak bangsa di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Contohnya yang baru-baru ini di negara tetangga." Roedy, Cilegon. "Kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dipicu oleh fatwa MUI yang menyatakan mereka penganut aliran sesat, kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yang menguatkan UU No.1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama (blasphemy) dan menguatnya kelompok fundametalis di segala lapisan masyarakat serta lemahnya penegakan hukum. Lemahnya kepemimpinan (leadership) nasional mengenai visi kenegaraan tentang pluralisme dan toleransi adalah faktor yang membuat masalah ini semakin kompleks seperti yang terlihat pada masalah Gereja Yasmin." Nursyahbani Katjasungkana, Den Hag. "Wajar-wajar saja mereka ikut campur soal HAM di Indonesia karena pemerintah belum bisa mengatasi keinginan rakyat. Menurut pendapat saya, sulit untuk mendapat pekerjaan juga melanggar HAM." Ahmad Yasin, Selong. "Memang kekerasan dan diskriminasi sara sering terjadi di Indonesia dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Lembaga internasional tidak perlu ikut campur kalau pemerintah kita tanggap dan tidak pilih kasih dan tidak suka mengadu domba antar agama dan etnis." Haposan Nasution "Saya rasa yang berkomentar mengkritisi kebebasan beragama di RI tidak rasional. Mereka hanya melihat sebagian kecil kasus intoleransi tapi melupakan harmonisasi yang jauh lebih besar. Contoh, coba sekali waktu melancong ke Depok: walaupun Islam mayoritas tapi gereja tetap tumbuh subur dan umatnya tidak ada yang dibantai karena perbedaan agama seperti di Myanmar. Di RW saya umat Kristen ada sekitar 10 kk tapi hingga detik ini mereka tetap hidup dengan aman walaupun beda keyakinan. Kejadian yang bertolak belakang justru terjadi di tempat Islam minoritas, seperti Kupang dan daerah minoritas Islam lain. Jadi menilai semua ini mesti rasional dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan dan jangan termakan dogma apalagi fitnah." Syamsul, Depok. "Memang kekerasan dan diskriminasi sara sering terjadi di Indonesia dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Lembaga internasional tidak perlu ikut campur kalau pemerintah kita tanggap dan tidak pilih kasih dan tidak suka mengadu domba antar agama dan etnis." Haposan Nasution, Padanglawas - Sumatra Uara. "Pemerintah Indonesia perlu melakukan amandemen atau mencabut aturan-aturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama, termasuk UU Penodaan Agama 1965, Keputusan Bersama Menteri tentang Pembangunan Tempat Ibadah Tahun 2006 serta keputusan bersama Ahmadiyah 2008, karena semua aturan tersebut melanggar HAM padahal NKRI anggota tetap komisi HAM PBB. Kita negara berdasar hukum, bukan agama. Titik." AG Paulus, Purwokerto. PBB cuma omdo (omong doang) saja. Sekarang, maaf-maaf saja ya, umat Islam dibantai di Myanmar, di Palestina dan mana suara PBB? Di Indonesia? Kerukunan antar umat beragama masih kuat kok dibilang intoleransi agama. Kalau seseorang bilang agama baru, ya monggo (silahkan) tapi kalau dalam satu rumah lantas membuat rumah lain, ya tidak sesuai. Jadi harus diselesaikan." Arief Rachman Hakim, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Dari dulu hingga kini masalah pelanggaran menjadi pekerjaan rumah sepanjang masa. Selama negara ini secara struktural masih memilah-milah kaum mayoritas dan minoritas, keutuhan NKRI dan kebhinekaan hanya slogan belaka yang tanpa ada tindakan nyata yang harus dianggap sebgai kekayaan melainkan selalu menjadi masalah. Kita harus berjuangan menempatkn HAM di atas kekuasaan karena pelanggaran HAM berkaitan erat dengan kekuasaan. Maka dengan itu sistem kekuasaan stuktural negara harus dirombak." Bertus Einstein, Kupang. "Intoleransi marak karena beberapa kepentingan, baik politik, kekuasaan, modal, dll. Tetapi yang paling parah adalah sikap pemerintah, khususnya presiden yang pintar berorasi memberi nasehat pemimpin negara lain soal toleransi padahal tidak becus ngurusi negara sendiri..." Dwi Budhi Rahardjo "Setuju dengan pendapat Arif Rachman Hakim. Memang sebaiknya lembaga internasional tidak perlu ikut campur untuk masalah ini. PBB tidak pernah bisa berbuat banyak ketika umat Islam ditindas. Untuk masalah Ahmadiyah dan Syiah kan sudah jelas sesatnya dan adanya penistaan agama. Sekarang tinggal dari pemerintah sama presiden saja, mau tegas apa tidak. Kalau ada peraturan yang tegas, akan seperti ini terus." Yusni Aminullah, Jakarta. "Semoga saja bukan hanya di surat tapi ditindaklanjuti lebih jauh." Lilia April, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Sungguh ironis tinggal di negara seperti ini. Terus terang saya kaum minoritas. Katanya kita punya UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin seseorang memeluk agama yang diyakininya serta dijamin kebebasannya namun apa yang terjadi? Kaum minoritas ditekan, dan SBY tidak mendengar keluhan minoritas bahkan secara keseluruhan pemerintah Indonesia tuli dan gagal dalam menanganinya. Saya sangat setuju jika permasalahan ini dibawa ke tingkat global atau bahkan diberikan sanksi tegas untuk Indonesia sebagai negara, yang katanya melindungi kebebasan beragama bangsa yang prularis tapi semata-mata hanya kepentingan mayoritas yang diutamakan." Andreas, Jakarta. "Intoleransi marak karena beberapa kepentingan, baik politik, kekuasaan, modal, dll. Tetapi yang paling parah adalah sikap pemerintah, khususnya presiden yang pintar berorasi memberi nasehat pemimpin negara lain soal toleransi padahal tidak becus ngurusi negara sendiri. Ditambah dengan penegakan hukum yang masih sangat lemah alias tidak berani bertindak karena diintimidasi kelompok massa. Sangat ironis negeri Bhineka Tunggal Ika terkoyak-koyak karena hal kecil." Dwi Budhi Rahardjo, Wonosobo. "Kata mereka kerukunan sudah kuat. Pembualan." Ignatius Hendry, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Pelanggaran HAM di Indonesia? Asal jangan menilai dengan standar ganda. Kadang terlalu berlebihan menilai, saya lihat dibandingkan di negara-negara lain masalah agama sudah sangat toleran dibandingkan beberapa negara maju yang menganggap menghargai dan menghormati HAM." Helza Nova Lita "Menurut saya tergantung dari pemerintah Indonesia dan Kapolri. Orang luar seharusnya tak usah ikut campur, mau aman ya Polrinya bukan jaga keamanan malah duduk diam pura-pura tak tahu. Kalau ada laporan baru datang ke tempat kejadian. Kepada Pak SBY Dan Kapolri, ayo perintahkan semua anak buahmu di Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim atau di mana saja di seluruh Indonesia. Suruh buat patroli di kota dan di desa agar polisi ada kerja. Jadi polisi gaji penuh tapi kerja tak becus. Walaupun indonesia didatangi HAM PBB atau apa saja Indonesia tidak akan aman dari segala bentuk kekerasan sebab polisi indonesia kerjanya duduk diam di pos atau di kantor polisi nya saja." Rizal Wahyudi, Probolinggo. "Pelanggaran HAM di Indonesia? Asal jangan menilai dengan standar ganda. Kadang terlalu berlebihan menilai, saya lihat dibandingkan di negara-negara lain masalah agama sudah sangat toleran dibandingkan beberapa negara maju yang menganggap menghargai dan menghormati HAM. Masalah intoleransi agama di Indonesia harus dilihat dari akar yang sebenarnya, yang tidak sedikit memang disulut oleh kepentingan tertentu yang menggunakan label agama." Helza Nova Lita, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. Topik terkait