Aceh mengadopsi bendera GAM, Anda setuju?
Pemerintah pusat di Jakarta meminta Aceh untuk tidak menggunakan bendera yang sangat mirip dengan bendera yang dulu dipakai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
DPR Aceh mengesahkan bendera untuk Provinsi Aceh pada Senin (25/03). Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan keputusan Aceh tersebut melanggar peraturan, karena menurut PP Nomor 77 tahun 2007, provinsi di Indonesia tidak dibolehkan memakai lambang yang menyerupai simbol separatis. Pemerintah Provinsi Aceh sendiri bersikukuh tidak ada peraturan yang dilanggar dalam kasus bendera ini. Biro Hukum Pemprov Aceh, Edrian, menegaskan berdasarkan nota kesepahaman Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, tidak ada lagi kelompok separatis. Lambang dan atribut kelompok separatis tidak ada lagi setelah bergabung dengan NKRI. "Semua anggota Free Aceh Movement (GAM) dan atributnya jadi milik Pemerintah RI," kata Edrian. Apa komentar Anda? Apa pendapat Anda dengan keputusan dan sikap Pemprov Aceh? Apakah Pemprov Aceh melanggar peraturan? Apakah Anda bisa memahami alasan Pemprov Aceh? Apakah kasus ini diserahkan penyelesaiannya ke presiden? Kirim pendapat atau komentar Anda dengan mengisi formulir di bawah. Sertakan nama dan nomor telepon, bila Anda ingin suara Anda kami rekam. Dan tentu saja, Anda bisa menulis komentar di halaman BBC Indonesia di Facebook atau melalui email di indonesia@bbc.co.uk. Komentar terpilih akan diudarakan di acara Forum BBC, Kamis, 4 April.