Polarisasi di referendum Turki 'tidak ganggu' kehidupan warga
Kemenangan tipis kubu yang mendukung peralihan sistem parlementer ke sistem presidensial di Turki sepertinya mencerminkan masyarakat Turki yang terpecah.
Suasana di sebuah warung kopi di Ankara tampak biasa saja, Senin (17/04) atau sehari setelah referendum. Hasil referendum, Minggu (16/04), menunjukkan 51,41% suara mendukung wewenang baru kepada presiden dan 48,59% menentang dengan sekitar 99,97% suara sudah dihitung. Ketua Komisi Pemilihan, Sadi Guven, sudah menegaskan referendum sah setelah kubu oposisi Partai Republi Rakyat, CHP, menyatakan akan menentang hasilnya karena menemukan 'penyimpangan', antara lain penggunaan kertas suara yang tidak distempel. Pendukung kubu oposisi memprotes hasil referendum yang mendukung pemerintahan Presiden Erdogan. CHP sudah pula menuntut penghitungan ulang atas 60% kertas suara. Namun Guven menjelaskan kepada para wartawan, Senin (17/04), bahwa kertas suara yang tidak distempel tersebut diproduksi Badan Pemilihan Tinggi sehingga sah dan prosedur yang sama juga diterapkan dalam pemilihan sebelumnya. Pendukung Erdogan merayakan kemenangan di kantor pusat Partai AKP di Istanbul. Sementara di jalanan beberapa kota Turki, perayaan dan protes dari masing-masing kubu mewarnai pengumuman hasil referendum. Para pendukung oposisi turun ke jalan-jalan di Istanbul memukuli periuk dan panci -yang merupakan cara protes tradisional- sedangkan kubu pendukung pemerintah melambaikan gambar Presiden Erdogan. Referendum soal biasa Bagaimanapun perbedaan pendapat terkait referendum ini tidak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari warga Turki, seperti diamati Konselor Fungsi Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, Fahmi Aris. "Kehidupan biasa saja, normal-normal saja," jelasnya dan menambahkan 'ketegangan' di antara masyarakat Turki lebih merupakan persepsi dari pihak-pihak di luar Turki. "Referendum bagi masyarakat Turki mungkin hal yang biasa juga. Ini referendum ketujuh semenjak Turki berdiri tahun 1923. Biasanya dalam referendum sebelumnya, suara 'Yes' (yang mendukung) itu selalu menang." Konselor Fungsi Politik KBRI, Fahmi Aris, mengatakan sudah terjadi 67 kali pergantian pemerintahan di Turki. Sementara Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah pula mengupayakan rekonsiliasi setelah referendum untuk konstitusi baru yang akan memusatkan kekuasaan kepada presiden lewat sistem presidensial. "Ada upaya rekonsiliasi, pernyataan semalam dari Presiden Erdogan bahwa ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Turki, bukan kemenangan kelopompok 'Yes' atau 'No'. Ini sebenarnya menunjukkan (rekonsiliasi)," tutur Fahmi Aris. __________________________________________________________________ Yang diatur dalam konstitusi baru -. Rancangan konstitusi menetapkan pemilihan parlemen dan presiden mendatang akan digelar pada 3 November 2019. -. Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode. Dukungan pada referendum akan memungkinkan Presiden Erdogan berkuasa hingga tahun 2029 mendatang. -. Presiden akan bisa menunjuk langsung para pejabat tinggi, termasuk para menteri kabinet -. Presiden juga akan bisa menunjuk satu atau beberapa wakil presiden -. Jabatan perdana menteri, yang saat ini dipegang Binali Yildirim, akan dihapus -. Presiden memiliki wewenang untuk campur tangan dalam peradilan, yang menurut Presiden Erdogan dipengaruhi oleh Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh berada di belakang kudeta yang gagal Juli 2016 lalu -. Presiden akan menetapkan keadaan darurat atau tidak ___________________________________________________________________ Tanpa 'gontok-gontokan' Walau CHP sudah menuntut penghitungan suara ulang karena mengaku menemukan 'penyimpangan', tidak berarti bahwa pertentangan terkait referendum akan berkepanjangan karena perundingan-perundingan politik tetap saja terbuka. Yang jelas kemenangan pemerintah dalam referendum ini akan memicu dimulainya proses transisi sebelum digelarnya pemilihan parlemen dan pemilihan presiden pada 3 November 2019 mendatang. "Setelah referendum, mulai dilakukan inventarisasi regulasi dan peralihan kewenangan dari kantor perdana menteri kepada sistem presidensial karena perdana menteri di-abolish (dihapus) sebagai dampaknya," jelas Fahmi. Dan referendum juga tidak tepat untuk ditempatkan dalam konteks pertarungan antara kelompok sekuler -yang diwakili oleh CHP- dan kelompok religius -dengan Partai AKP pimpinan Presiden Erdogan. "Menurut saya tidak dalam konteks tersebut karena sektarian tidak terasa di sini. Tidak ada kaitan langsung. Kehidupan di sini saling menghormati sesama penganut golongan, ada sekelurisme dan konservatif Islam." "Di antara keduanya juga tidak gontok-gontokan secara fisik, tapi kalau beradu secara ideologi ya wajar-wajar saja." Hasil referendum menjadi berita utama di media Turki, salah satunya dengan judul 'Revolusi Orang Banyak'. Demi kestabilan pemerintah? Salah satu wujud dinamika dari demokrasi di Turki yang melibatkan berbagai kelompok tersebut, tambah Fahmi, tercermin dalam sistem parlementer yang masih berlaku, yang terdiri dari berbagai kelompok dengan posisi masing-masing pula. "Yang menyebabkan (pemerintah) akhirnya rentan, tidak kuat untuk menggalang dukungan. Sehingga muncul juga pergantian pemerintah yang amat sering, sebanyak 67 kali pergantian pemerintahan selama sekitar 90 tahun. Artinya tiap satu setengah tahun ganti pemerintah." Dan memang upaya mencegah koalisi pemerintahan yang rapuh menjadi salah satu alasan Presiden Erdogan untuk mengusulkan referendum ini selain menangani tantangan keamanan Turki, sembilan bulan setelah kudeta militer yang gagal Juli lalu. Alasan yang dipertanyakan kelompok oposisi Turki, yang berpendapat pemusatan kekuasaan kepada presiden akan membuat melemahnya sistem pemeriksaan dan keseimbangan. Seperti yang pernah disampaikan Kemal Kilicdaroglu -pemimpin Partai CHP dalam sebuah kampanye di ibu kota Ankara- "Kita menempatkan 80 juta orang... di dalam sebuah bus tanpa rem."