PBB: 'Perempuan Rohingya ditelanjangi, diperkosa beramai-ramai oleh tentara Myanmar'
Tentara Myanmar diduga 'secara sistematis melakukan pemerkosaan' terhadap warga minoritas Muslim Rohingya, kata pejabat senior PBB, Pramila Patten.
Utusan khusus PBB menyebut gadis dan perempuan Rohingya 'menjadi korban serangan seksual yang dilakukan tentara Myanmar'. Menurut Patten, pemerkosaan terhadap para perempuan Rohingya ini antara lain memicu eksodus ke negara tetangga Bangladesh. "Saya mendapatkan penuturan tentang serangan seksual dan pemerkosaan beramai-ramai, banyak gadis dan perempuan yang meninggal akibat tindakan ini," kata Patten kepada para wartawan di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Ia mengatakan hal tersebut setelah bertemu dengan para pengungsi Rohingya di sejumlah kamp di Bangladesh. "Observasi yang saya lakukan mengarah pada pola tindakan kekejaman yang meluas, termasuk kekerasan seksual terhadap kaum perempuan Rohingya yang secara khusus dijadikan target karena agama dan etnisitas mereka," kata Patten. Patten menuduh tentara Myanmar 'segaja menggunakan kekerasan seksual sebagai alat teror, yang ditujukan untuk menumpas orang-orang Rohingya'. Utusan PBB untuk masalah kekerasan seksual di daerah konflik ini mengatakan kekerasan seksual di Rakhine -negara bagian yang banyak dihuni oleh warga Rohingya- 'diperintahkan, diatur, dan dilakukan oleh personel angkatan bersenjata Myanmar'. Jumlah warga minoritas Muslim Rohingya yang menyelamatkan diri ke Bangladesh mencapai lebih dari 500.000 orang. "Bentuk-bentuk kekerasan seksual konsisten ... korban mengatakan mereka diperkosa oleh tentara beramai-ramai, dipaksa telanjang di depan umum, dan dijadikan budak seks di tahanan militer," kata Patten. "Seorang korban menuturkan ditahan oleh tentara militer selama 45 hari dan selama ditahan ia diperkosa berkali-kali," katanya. Militer Myanmar membantah Ia menegaskan kekejaman-kekejaman ini 'bisa digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan'. "Ketika saya kembali ke New York saya akan mengangkat masalah ini dengan jaksa dan presiden Mahkamah Kejahatan Internasional untuk membuka kemungkinan apakah (militer Myanmar) bisa diproses secara hukum karena melakukan kejahatan tersebut," kata Patten. Tidak berselang lama setelah pernyataan pejabat tinggi PBB ini, militer di Myanmar mengumumkan hasil penyelidikan internal mereka atas krisis Rohingya. Pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dinilai tak berbuat banyak untuk menyelesaian krisis Rohingya. Sikap 'diamnya' dikecam banyak pihak, termasuk sesama peraih Hadiah Nobel Perdamaian. Dalam laporan ini militer membantah membunuh warga, membakar desa-desa, memperkosa kaum perempuan, maupun mencuri harta milik warga Rohingya. Klaim ini tidak sesuai dengan bukti-bukti yang disaksikan oleh wartawan BBC di lapangan, sementara organisasi hak asasi manusia Amnesty International menggambarkan laporan militer Myanmar sebagai 'upaya untuk membela diri'. Amnesty mendesak tim pencari fakta PBB dibolehkan masuk ke Myanmar. Lebih dari 500.000 warga minoritas Muslim Rohingya menyelamatkan diri dari Myanmar sejak akhir Agustus. Krisis dipicu oleh serangan milisi Rohingya terhadap beberapa pos keamanan yang dibalas dengan dengan operasi keamanan oleh aparat Myanmar. PBB menyebut tindakan militer Myanmar 'jelas-jelas pembersihan etnik', sedangkan militer Myanmar menegaskan ini adalah 'operasi untuk menumpas teroris'.