Krisis Rohingya: Seberapa berkuasa sebenarnya Aung San Suu Kyi?
Pengungsian besar-besaran Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar dan taktik brutal pasukan keamanan menimbulkan kecaman keras terhadap pemenang Nobel Perdamaian dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang berkilah bahwa tindakan pemerintahnya adalah reaksi yang sah atas terorisme.
Selama 20 tahun pihak militer dan Aung San Suu Kyi bertentangan dengan sengit, namun harus bekerja sama. Kabar bahwa Suu Kyi akan absen dalam Sidang Majelis Umum PBB minggu depan, menimbulkan pertanyaan, sebenarnya seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya di negaranya? Posisi resmi Aung San Suu Kyi di Myanmar adalah 'penasihat negara.' Ini adalah jabatan yang diciptakannya sendiri untuk menyiasati klausul dalam konstitusi - yang ditujukan secara khusus kepadanya - yang melarang siapapun yang memiliki pasangan atau anak-anak berkebangsaan asing untuk menjabat sebagai presiden. Suu Kyi hingga saat ini adalah tokoh politik paling populer di Burma dan dia memimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang meraih kemenangan telak dalam pemilihan 2015. Dia membuat sebagian besar keputusan penting di partainya dan kabinetnya. Dia juga memegang jabatan menteri luar negeri. Posisi presiden dijabat Htin Kyaw, namun dalam praktiknya ia adalah bawahan Suu Kyi. Konstitusi itu disusun oleh pemerintahan militer sebelumnya, yang telah berkuasa dalam satu bentuk atau bentuk lainnya sejak 1962. Konstitusi itu disetujui dalam sebuah referendum yang dipertanyakan pada 2008. Dan tidak diakui oleh NLD atau Suu Kyi pada saat itu. Itu adalah kunci dari rencana militer yang memastikan bahwa mereka masih memiliki peran 'mengarahkan' dalam apa yang disebut "demokrasi yang berkembang dengan disiplin." Dengan itu, angkatan bersenjata mendapat jatah seperempat kursi di parlemen. Militer mempertahankan kendali atas tiga kementerian penting - urusan dalam negeri, pertahanan dan perbatasan. Yang juga berarti mengendalikan polisi. Enam dari 11 kursi di Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang sangat berkuasa, yang memiliki kekuatan untuk menangguhkan pemerintahan yang demokratis, adalah orang-orang yang ditunjuk militer. Meski Htin Kyaw adalah presiden Myanmar, pada praktiknya dia melapor ke Aung San Suu Kyi. Mantan personil militer menempati banyak posisi puncak. Militer juga masih memiliki kepentingan bisnis yang signifikan. Belanja pertahanan masih 14% dari anggaran, lebih dari anggaran kesehatan dan pendidikan digabungkan. Selama lebih dari 20 tahun militer dan Aung San Suu Kyi saling berhadapan. Suu Kyi menghabiskan 15 tahun menjadi tahanan rumah. Setelah pemilihan umum, mereka harus mencari cara untuk bekerja sama. Suu Kyi mendapat mandat rakyat. Para jenderal memiliki kekuasaan sesungguhnya. Suu Kyi berpidato ke para pendukungnya setelah dilepaskan sementara dari tahanan rumah pada 1995. Mereka masih tidak setuju dengan beberapa isu penting, seperti mengubah konstitusi, yang dia inginkan, dan langkah perundingan damai dengan berbagai kelompok etnis bersenjata yang telah memerangi pemerintah dari perbatasan Myanmar selama 70 tahun terakhir. Namun mereka sepakat untuk mereformasi dan memperbaiki ekonomi dan kebutuhan akan stabilitas - 'tertib hukum' adalah mantra kesukaan Suu Kyi - pada saat perubahan yang begitu cepat hingga memicu ketegangan sosial. Permusuhan yang meningkat Tapi soal Rohingya, Suu Kyi harus melangkah hati-hati. Tak ada simpati publik bagi Rohingya. Sebagian besar penduduk Myanmar setuju dengan pandangan resmi bahwa mereka bukan warga negara Myanmar, dan dianggap imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak keluarga Rohingya telah menetap di negara itu selama beberapa generasi. Ketegangan meningkat tajam setelah serangan pos polisi oleh militan dari Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) pada Oktober tahun lalu dan Agustus ini. Di dalam negara bagian Rakhine, permusuhan dengan orang Budha setempat bahkan lebih dalam. Konflik antara mereka dan Rohingya - yang mereka sebut sebagai orang Bengali - berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Banyak orang Budha Rakhine yakin bahwa pada akhirnya mereka akan menjadi minoritas, dan takut bahwa identitas mereka akan hancur. Partai nasionalis Rakhine, ANP, mendominasi majelis lokal, satu dari sedikit yang tidak dikendalikan oleh NLD-nya Suu Kyi. Polisi sangat bersimpati kepada mereka - hampir separuh perwiranya adalah orang Budha Rakhine. Begitu pula militer. Jenderal Min Aung Hlaing, telah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak simpati dengan Rohingya. Militer adalah kekuatan sesungguhnya di utara Rakhine, di sepanjang perbatasan dengan Bangladesh, tempat akses dikontrol dengan ketat. Dan komandan angkatan bersenjata yang berkuasa, Jenderal Min Aung Hlaing, telah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak simpati dengan Rohingya. Media independen Dia merujuk operasi 'pembersihan' baru-baru ini di sana sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada 1942, periode pergeseran garis depan antara pasukan Jepang dan Inggris yang menabur pertempuran komunal yang sengit antara Rohingya dan orang Budha Rakhine. Militer melihat pihaknya sekarang melawan gerakan teroris yang didanai pihak luar, sebuah pandangan yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Tampaknya pihak militer menerapkan strategi "empat potong " yang digunakan di daerah konflik lainnya, dengan tentara menghancurkan dan meneror masyarakat yang dianggap memberi dukungan kepada pemberontak. Media juga menjadi faktor. Salah satu perubahan terbesar di Myanmar selama lima tahun terakhir adalah berkembangnya media baru dan independen, dan pertumbuhan telepon seluler dan internet yang dramatis, di negara yang satu dekade yang lalu hampir tidak memiliki sambungan telepon rumah. Otoritas moral? Tapi sangat sedikit media Myanmar yang memberitakan apa yang terjadi di Bangladesh, atau penderitaan Rohingya. Sebagian besar fokus pada pengungsi Budha dan Hindu di dalam Rakhine, yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pengungsi Rohingya. Popularitas media sosial telah memungkinkan disinformasi dan ujaran kebencian menyebar dengan cepat. Jadi Aung San Suu Kyi memiliki sedikit sekali pengaruh atas apa yang terjadi di negara bagian Rakhine. Dan berbicara untuk mendukung Rohingya hampir pasti akan menimbulkan reaksi marah dari kelompok Budha nasionalis. Suu Kyi telah menerima protes internasional atas krisis Rohingya. Apakah otoritas moral besar yang dimilikinya akan memungkinkan Aung san Suu Kyi mulai mengubah prasangka masyarakat terhadap Rohingya, adalah sebuah pertanyaan besar. Dia tampaknya telah menghitung bahwa itu adalah resiko yang tidak layak untuk diambil. Dan dia dikenal sangat keras kepala begitu dia memutuskan. Apakah ada risiko bahwa militer turun tangan dan menggulingkannya, haruskah dia menentang apa yang mereka lakukan di Rakhine? Militer memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dalam iklim seperti saat ini, mereka bahkan mungkin mendapat dukungan publik. Tetapi perlu diingat bahwa perjanjian pembagian kekuasaan saat ini dengan NLD sedikit banyak adalah apa yang militer inginkan saat mengumumkan Peta jalan Tujuh Tahap Menuju Demokrasi pada 2003. Pada saat diluncurkan, peta jalan itu dianggap sebagai tipuan. Namun ternyata perkembangan politik Myanmar selama 14 tahun kemudian mengikuti peta tersebut dengan seksama. Bahkan setelah partai politik mereka sendiri kalah telak dalam pemilihan 2015, militer tetap merupakan institusi paling kuat di negara ini. Namun kali ini, militer memiliki Aung San Suu Kyi sebagai perisai, yang siap babak belur oleh protes internasional atas tindakan mereka.