Perempuan yang membunuh suami yang memperkosanya batal dihukum mati
Pengadilan banding di Sudan memutuskan untuk mengubah hukuman gantung bagi perempuan yang membunuh suaminya yang disebut telah memperkosanya, kata pengacaranya
Noura Hussein kini menjalani hukuman lima tahun di penjara Hukuman terhadap Noura Hussein, 19, yang awalnya hukuman gantung diubah menjadi hukuman lima tahun penjara, kata pengacaranya, Abdelaha Mohamad. Ibunya, Zainab Ahmed, pada BBC mengatakan dia merasa senang karena jiwa anaknya diselamatkan. Berbagai selebritas internasional mendukung kampanye online #JusticeforNoura untuk menuntut pembebasan Noura. Bulan lalu, Mahkamah Syariah Sudan menjatuhkan hukuman mati untuk Noura setelah dia dikenai tuduhan pembunuhan berencana untuk suaminya, Abdulrahman Mohamed Hammad. Hussein mengatakan bahwa suaminya mengerahkan para sepupunya yang diduga memeganginya saat si suami memerkosanya. Dan saat dia disebut akan melakukan hal yang sama keesokan harinya, Noura melawan dengan pisau dan menusuknya sampai mati. Hussein dipaksa menikah pada usia 16, dan suaminya, yang juga sepupunya, usianya 16 tahun lebih tua darinya. Menurut laporan lembaga anak PBB, Unicef, dari 2017, sepertiga dari perempuan Sudan dipaksa menikah sebelum mereka berusia 18. Lewat sebuah pernyataan, lembaga hak asasi manusia Amnesty International menyebut kabar ini "sangat ditunggu-tunggu", tapi mengatakan bahwa lima tahun di penjara adalah "hukuman yang tidak sesuai". Mereka meminta agar negara itu mereformasi hukum atas pernikahan dan perkosaan dalam pernikahan "sehingga korban tidak dihukum". Saat berbicara dengan BBC, ibu Noura Hussein mengatakan bahwa anak perempuannya "membenci dirinya sendiri" setelah suaminya memerkosanya. "Dia sudah menyiapkan pisau, siap bunuh diri jika suaminya menyentuhnya lagi," kata Zainab Ahmed. Setelah kematian suaminya, Noura lari ke rumah keluarganya untuk menceritakan apa yang terjadi. Karena khawatir akan balas dendam, ayahnya membawa mereka sekeluarga ke kantor polisi untuk melindungi mereka - namun Noura kemudian ditahan. Hukuman untuk Noura kemudian memicu kemarahan internasional, sampai-sampai selebritas seperti Naomi Campbell dan Emma Watson mencuitkan dukungan untuknya. Perkosaan dalam pernikahan Di Indonesia, kisah Noura pun memicu perdebatan warganet soal perkosaan dalam pernikahan atau marital rape. Di laman Facebook BBC Indonesia, kisah Noura yang diunggah mendapat lebih dari 500 reaksi dan puluhan komentar. Perdebatan yang terjadi adalah tentang kasus perkosaan dalam pernikahan. Salah satu komentar teratas dari Dessi Amanda Rizka, yang menulis, "Seandainya si Naura pasrah aja mau diapain sama suami, asal jgn di-KDRT, rumah tangga tidak akan serumit ini, ikhlas aja toh sudah sah (dengan suami), bukan orang lain." Pembaca lain, Rosse Milan, juga sepakat dengan apa yang ditulis oleh Dessi. "Salfok (salah fokus) sama awal ceritanya. Diperkosa sama suaminya.... bukannya sudah sah? Kalau dipaksa ditabokin karena nggak mau layanin suami ya sudah, ganti judul, namanya KDRT. Nolak ajakan suami aja sudah dosa, apalagi ngebunuh." Pembaca Azana Alesha juga menyatakan hal yang kurang lebih sama, "Judulnya aneh...mana ada suami perkosa istri....pakailah judul yg benar..istri menolak diajak hubungan intim dengan suami.@ Nini Anteh juga menulis, "Suami kan sudah sah menggauli istrinya, mengapa dikatakan memperkosa?" Gantara Nuhmir mengatakan, "Lucu aja.. mungkin di nggak tahu hak-hak dan kwajiban sebagai istri, sampai ada istilah diperkosa suami." Noura membunuh suaminya karena dirinya dipaksa berhubungan intim. Namun warganet lain pun menjelaskan soal apa yang dimaksud sebagai perkosaan dalam pernikahan, seperti Nicola Parma yang menulis, "Bagian mana yang tidak jelas kalau kejadian ini adalah perkosaan? Memangnya persetubuhan hanya soal umur cukup atau nggak? Coba tempatkan diri Anda di posisi korban. Saya paling tidak paham dengan wanita yang victim blaming saat ada perkosaan." Dia juga menambahkan, "Istri berhak mengatakan 'tidak'. Saat suami memaksa istri untuk bersetubuh, atau memaksakan tindakan seksual terhadap istri (yang tidak diinginkan) maka bisa dikatakan itu adalah pemerkosaan. Sah menurut mata hukum, bukan berarti suami memiliki sang istri." Atau Ida Asfaro yang menulis, "Pernikahan yang dipaksa itu dalam agama tidak sah mbak. Jadi otomatis dia bukan suaminya. Agama Islam itu sangat menghormati perempuan." Sementara Nicholas Daniel Pratamaputra menulis, "Bedakan antara zina dan perkosa. Zina itu kalo tidak sah (belum menikah), perkosa itu kalo tidak mau (consent). Kayaknya di sini banyak ya yang tidak bisa membedakan antara zina dan perkosa." Di Indonesia, pemerkosaan dalam pernikahan sudah diatur dan masuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 soal larangan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga." Kemudian Pasal 8 dalam undang-undang yang sama juga memperjelas, "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu." Ancaman hukumanya, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta. Pada Juli 2015 lalu, pengadilan di Denpasar menjatuhkan hukuman pidana lima bulan untuk Tohari, seorang suami yang menggauli istrinya secara paksa. Tohari dinilai bersalah melanggar Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus Tohari itu adalah yang kedua, setelah sebelumnya Hari Ade Purwanto di Pasuruan, Jawa Timur, yang dijatuhi hukuman 15 bulan karena memaksa istri berhubungan badan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati, hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus tersebut masih bergantung pada kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum."Belum tentu menjadi preseden baik, Mahkamah Agung harus didorong untuk memfasilitasi para hakim agar menjadikan putusan baik ini sebagai yurisprudensi," kata Sri Nurherwati, Rabu (27/6).Kasus marital rape sendiri sebenarnya, menurutnya, minim laporan karena memang tak dipahami sebagai bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Berbeda dengan kasus kekerasan seksual yang dialami anak oleh bapak yang sangat tinggi pelaporannya. "Kekerasan seksual untuk anak lebih progresif, karena didukung Undang-undang Perlindungan Anak," ujar Sri Nurherwati. Negara-negara Asia Pasifik lainnya yang mengatur soal perkosaan dalam pernikahan termasuk Australia, Bhutan, Marshall Islands, Nepal, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Korea Selatan, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.