Mengapa hanya Qatar yang dituduh danai terorisme?
Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar yang dilakukan Arab Saudi dan sekutu-sekutunya bersumber dari tuduhan bahwa Qatar mensponsori sejumlah kelompok ekstremis yang membuat Timur Tengah tidak stabil.
AS mendesak Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, beraksi melawan terorisme. Tudingan itu bukanlah yang pertama kali dikemukakan negara-negara tetangga Qatar. Pada 2014, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menarik duta besarnya dari Qatar karena Qatar disebut mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC. Saat itu ketegangan diplomatik berlangsung selama sembilan bulan. Dengan menggunakan uang hasil penjualan sumber daya alamnya, Qatar dituding menyokong Ikhwanul Muslimin, berhubungan dekat dengan Taliban dan afiliasi-afiliasi Al-Qaeda, dan menjalin keakraban dengan Iran. Tak ketinggalan, stasiun televisi Al Jazeera yang berbasis di Doha juga dituduh menyokong kubu pemberontak Houthi di Yaman. Berkat kekayaannya pula, Qatar dilaporkan membayar sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp13,2 triliun kepada bekas kelompok afiliasi Al-Qaeda di Suriah dan aparat keamanan Iran guna membebaskan 26 anggota Kerajaan Qatar yang dilaporkan diculik kelompok milisi Syiah sokongan Iran. Meski demikian, Qatar membantah tuduhan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya bahwa mereka mendanai kelompok-kelompok ekstremis. Qatar berkeras bahwa sejumlah langkah anti-terorisme telah ditempuh, bahkan lebih kuat dibanding sejumlah negara tetangganya. Pemutusan hubungan diplomatik menimbulkan kekhawatiran bahwa Qatar akan mengalami kekurangan bahan pangan. 'Komitmen dipertanyakan' Sejak 11 September 2001, upaya global yang diprakarsai Amerika Serikat untuk mengganggu pendanaan terorisme dilakukan tanpa henti. Beragam undang-undang domestik dan Resolusi Dewan Keamanan PBB telah disahkan, berbagai entitas dan individu telah dikenai sanksi PBB maupun nasional, serta sejumlah tersangka penyalur dana terorisme, seperti perusahaan remitansi dan lembaga amal, telah ditutup. Namun, kendati semua langkah itu telah ditempuh, komitmen beberapa negara kunci, termasuk Qatar, berulang kali dipertanyakan. "Qatar, sekutu lama AS, selama bertahun-tahun secara terbuka mendanai Hamas, sebuah kelompok yang terus mengganggu stabilitas kawasan. Laporan-laporan pers mengindikasikan pemerintah Qatar juga mendukung kelompok-kelompok ekstremis yang beroperasi di Suriah," papar Wakil Menteri Keuangan AS di bidang Terorisme dan Intelijen Keuangan, David Cohen, pada 2014 lalu. Emir Qatar pada 2012, Sheikh Hamad, mengunjungi Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Cohen juga menyoroti adanya lingkungan 'permisif' di Qatar yang membuka peluang bagi penggalang dana untuk menyalurkan sumbangan ke kelompok-kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda dan ISIS. Pada 2016, Adam Szubin yang menggantikan posisi Cohen di Depkeu AS, mencatat bahwa Qatar memang menunjukkan kesediaan untuk mengambil langkah tegas melawan penggalang dana teroris. Akan tetapi, menurutnya, Qatar "membuka peluang" serta kurang "memiliki iktikad politik dan kapasitas untuk menegakkan undang-undang keuangan anti-teroris secara efektif dalam melawan semua ancaman pendanaan teroris". Menanggapi kegagalan ini, AS menjatuhkan sanksi terhadap beberapa warga Qatar atas tuduhan pendanaan terorisme. Kecurigaan terhadap Saudi Walau Arab Saudi memimpin penentangan terhadap aktivitas keuangan Qatar—dan tentu dikuatkan oleh kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Riyadh baru-baru ini—bukan berarti negara tersebut bersih dari tuduhan serupa. Faktanya, sebanyak 15 orang dari 19 pembajak pesawat pada insiden 11 September 2001 adalah warga Saudi. Dan sejumlah individu dan entitas di Arab Saudi juga dituding mendanai terorisme. Kemudian pesan-pesan diplomatik pada 2009 yang dipublikasikan Wikileaks memuat kefrustrasian AS dalam membujuk pemerintah Saudi untuk menempatkan penyumbang dana terhadap kelompok teroris sebagai prioritas strategis. Bahkan, Arab Saudi telah menggunakan kekayaannya untuk menyebarkan paham Wahabi melalui sekolah-sekolah dan masjid-masjid di seluruh dunia, yang dituduh sebagian pihak sebagai sumber radikalisme. Presiden AS Donald Trump bertemu Raja Salman di Riyadh, bulan lalu. Pada 2015, pemerintah AS menerbitkan laporan tentang Arab Saudi. Isinya, sejumlah lembaga amal dan individu di Saudi ditengarai menyembunyikan aliran dana tunai dan transfer ke sejumah kelompok ekstremis Sunni selama 25 tahun. Penggalangan dana dilaporkan berlangsung secara rahasia dan dikirim dalam wujud tunai melalui umat yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Namun, berbeda dengan Qatar, upaya Arab Saudi dalam memerangi aliran dana ke kelompok teroris dianggap AS lebih mumpuni. "Kapasitas Arab Saudi dalam memonitor kepatuhan dan menegakkan aturan perbankan telah membaik dan membantu mengurangi aliran dana gelap melalui institusi keuangan Saudi," tulis laporan AS pada 2015. Qatar membantah tudingan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bahwa lembaga amal di Qatar mendanai terorisme. Memang komitmen dan langkah Arab Saudi untuk menjegal pendanaan teroris belum cukup. Kendati begitu, peresmian kerja sama antiterorisme di bidang keuangan antara AS-Arab Saudi saat Trump berkunjung merupakan cerminan bahwa Washington memandang Riyadh sebagai bagian dari solusi di kawasan Teluk. Krisis antara Qatar dan negara-negara Teluk akan segera berlalu. Tapi, sorotan terhadap pendanaan terorisme dan ideologi ekstremis akan terus bertahan, bahkan tetap mengarah ke Qatar walau negara tersebut menganggap tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak masuk akal. ***Tom Keatinge merupakan direktur Pusat Kajian Kejahatan Keuangan dan Keamanan di Royal United Services Institute (Rusi)***