Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya
Gadis berusia 15 tahun di Jambi yang dipenjara karena mengaborsi bayi, setelah ia menjadi korban pemerkosaan oleh abangnya sendiri, dibebaskan.
WA, demikian inisial gadis tersebut, tadinya dihukum penjara enam bulan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, tapi hakim di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin (27/08), memutuskan bahwa aborsi dilakukan dalam keadaan darurat. Hasoloan Sianturi, juru bicara Pengadilan Tinggi Jambi, kepada kantor berita AFP mengatakan bahwa hakim berpendapat, terdakwa terbukti melakukan aborsi, namun aborsi dilakukan dalam keadaan yang sangat memaksa. Dakwaan aborsi kemudian dicabut dan WA dinyatakan bebas. Salah seorang pengacara terpidana, Mirna Novita Amir, menyambut baik keputusan Pengadilan Tinggi Jambi, dengan mengatakan penjara bukan tempat bagi korban pemerkosaan. Ia mengatakan sejak awal WA mestinya tidak diajukan ke pengadilan. Tapi oleh Pengadilan Negeri, WA divonis bersalah, dimasukkan ke penjara, padahal ia adalah korban tindak perkosaan oleh saudaranya sendiri. Amir mengungkapkan WA akan menjalani bimbingan psikologis dan diharapkan akan melanjutkan pendidikan. Kasus ini berawal dari penangkapan WA dan kakaknya oleh polisi pada Juni lalu setelah ditemukan mayat bayi laki-laki di kebun kelapa sawit setempat. Terungkap bahwa WA beberapa kali diperkosa oleh kakaknya yang membuatnya hamil. Tuntutan penghentian kekerasan seksual pada anak sering dikampanyekan. WA melakukan aborsi ketika usia kandungannya menginjak enam bulan. Aborsi dilarang di Indonesia, kecuali jika kandungan mengancam nyawa ibu atau bayi didapat dari tindak perkosaan. Undang-undang mengharuskan aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis resmi di saat kandungan maksimal berusia enam pekan dan perempuan yang melakukan aborsi juga harus mendapatkan bimbingan psikologis. Kakak WA divonis hukuman penjara dua tahun setelah dinyatakan terbukti melakukan serangan seksual terhadap anak di bawah umur. Vonis penjara enam bulan terhadap WA memicu kecaman, tidak hanya dari dalam maupun dari luar negeri. Pegiat Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, Maidina Rahmawati, mengatakan tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada anak korban perkosaan. Ketua Pengurus Nasional Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Sarsanto Wibisono Sarwono mengatakan kedudukan perempuan sebagai korban perkosaan haruslah menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak diberlakukan pemidanaan. Belum lagi jika korban perkosaan adalah anak dibawah umur, kata Sarsanto. Dari tahun ke tahun, tren kekerasan terhadap perempuan pun terus meningkat. Pada 2017, terdapat 350.472 kasus, terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan sekesual. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2017.