Pembentukan beragam jenis polsek diusulkan usai insiden di Papua
Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, menyatakan bakal melakukan dua hal guna mengantisipasi ancaman kelompok bersenjata menyusul penyerangan terhadap Mapolsek Sinak, Minggu (27/12).
Anggota Brimob akan ditugaskan di sejumlah markas kepolisian sektor di Kabupaten Puncak, Papua. Langkah pertama, personel Brimob akan ditambah di sejumlah markas kepolisian sektor yang terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Puncak, Papua. “Mereka akan bergantian menjaga mapolsek-mapolsek yang letaknya sangat jauh dan sulit dalam segala hal,” kata Paulus kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Selanjutnya, Paulus mengaku akan menyampaikan usulan pembentukan beragam jenis polsek kepada Kapolri Badrodin Haiti. “Paling tidak ada polsek pegunungan, polsek pedalaman, polsek kota, polsek pesisir, dan polsek kepulauan. Mengapa? Karena ada tantangan alam dan kelompok-kelompok bersenjata yang cepat atau lambat melakukan upaya kekerasan terhadap anggota kita,” kata Paulus. Polsek, kata Paulus, terbagi dalam dua kategori, yakni polsek rural dan prarural. Polsek di Sinak, menurutnya, masuk kategori kedua yang hanya diperkuat delapan polisi. ”Saya pikir tidak mungkin polsek di Papua seperti polsek di Pulau Jawa. Kalau di Papua, ancamannya luar biasa sehingga seharusnya polseknya ada tipe tersendiri. Kekuatannya sebanyak 30 orang, misalnya,” kata Paulus. Adapun mengenai pencarian pelaku penyerangan Mapolsek Sinak terus dilakukan. Menurut Paulus, pihaknya telah melacak keberadaan kelompok pelaku yang terdiri dari 25 hingga 30 orang. ”Mereka berada sekitar tiga kilometer di seberang bukit. Mereka masih melakukan tari-tarian dan melepas tembakan dari amunisi yang dirampas dari Mapolsek Sinak,” kata Paulus. Kelompok tersebut, lanjutnya, diduga terdiri dari orang-orang yang juga menembak dua anggota Brimob hingga tewas pada Desember 2014 lalu. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengusulkan pembentukan model polsek yang beragam untuk mengantisipasi ancaman kelompok bersenjata setelah penyerangan terhadap Mapolsek Sinak, Minggu (27/12). Proyek Insiden penyerangan terhadap Mapolsek Sinak menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua mendapat sorotan dari Fadal al-Hamid dari Dewan Adat Papua. Fadal menilai insiden tersebut berlangsung mengikuti pola, seperti setelah Presiden Jokowi datang melawat pada Mei lalu. “Ini seperti proyek yang bisa dipakai untuk menakuti-nakuti, mencemaskan banyak orang, tetapi juga memberi keuntungan tertentu bagi sebagian orang. Kalau situasinya terjadi ketika Presiden Jokowi mau turun ke Papua, tentu pengamanan akan ditingkatkan, personel ditambah, anggaran diperbesar,” kata Fadal. Karena itu, bagi Amiruddin al-Rahab selaku pendiri lembaga Papua Resource Center, langkah keamanan untuk menuntaskan insiden kekerasan di Papua tidak cukup. “Persoalan ini kan terkait satu sama lain. Tidak bisa diselesaikan hanya oleh polisi, oleh tentara, oleh pemerintah daerah. Semua harus bekerja sama. Kalau tidak, ketika suatu peristiwa terjadi, semua saling menuding untuk bertanggung jawab,” kata Amiruddin. Amiruddin menambahkan bahwa insiden kekerasan di Papua telah berlangsung menahun sehingga dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. “Leadership (kepemimpinan) dia ditentukan sekarang,” katanya. Penyerangan kelompok bersenjata terhadap aparat di Papua telah beberapa kali terjadi. Pada Desember 2014, dua anggota Brimob di Kabupaten Puncak ditembak mati oleh orang-orang bersenjata. Kemudian, pada Februari 2013, sebanyak delapan serdadu juga tewas dibunuh.