Isu SARA meningkat di Pilkada DKI Jakarta, salah siapa?
Sekitar 71% warga Jakarta mengaku khawatir dengan semakin menguatnya isu SARA selama Pilkada DKI Jakarta, seperti terungkap dalam sebuah survei.
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan digelar pada 19 April antara Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan. Dan masa kampanye yang masih beberapa pekan lagi menjelang pemungutan suara pada 19 April mendatang dikhawatirkan akan semakin meningkatkan intoleransi di kalangan masyarakat. Survei yang dilakukan Populi Center setelah Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, menunjukkan isu SARA yang digunakan dalam Pilkada Jakarta antara lain munculnya himbauan untuk tidak memilih calon muslim dan masalah tidak mensalatkan jenazah. Selain memisahkan masyarakat, isu SARA -menurut Direktur Populi Center, Usep Ahyar, juga membuat masyarakat terintimidasi. "Ketika isu-isu SARA semakin menguat dan politik identitas menguat, maka ada yang merasa terintimidasi. Ada yang kebebasan pendapatnya menjadi terhalang, menjadi takut ketika mengemukakan pendapat. Itu (isu SARA) dan politik identitas itu kan pasti sengaja dibuat secara politik dan itu meniscayakan bahwa kelompoknya yang paling hebat sedang yang lain subordinat." "Dan yang lain tidak benar dan lain sebagainya. Orang yang tidak ikut pada politik identitas harus disingkirkan karena bukan dari kelompok saya, maka harus disingkirkan dan tidak dapat disalatkan," tambah Usep. Dia menilai masa kampanye Pilkada DKI Jakarta yang mencapai 4,5 bulan justru memperpanjang 'perseteruan' dan intoleransi. "Dalam kampanye ini tidak ada pendidikan politik, namun yang ada pembusukan dan masyarakat makin intoleran dan itu mengkhawatirkan," kata Usep. Yang dirugikan dan diuntungkan Survei Populi Center, yang melibatkan 600 responden di lima wilayah DKI Jakarta, memperlihatkan dukungan atas pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok- Djarot Saiful Hidayat mencapai 58 persen %, sementara 36,2 tidak suka, dan 5,8 % menjawab tidak tahu. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok - Djarot Saiful Hidayat disebutkan paling dirugikan dalam kasus SARA. Usep mengatakan Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama yang saat ini tengah diadili dalam kasus penistaan agama merupakan pihak yang dirugikan dengan menguatnya isu SARA. Sementara pasangan yang diuntungkan, tambah Usep, adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno. "Misalnya dalam hal ini paslon nomor tiga mengakomodasi dari berbagai kelompok yang merasa punya otoritas menafsirkan ke-Islaman. Kemudian dengan melihat perilaku politik di Jakarta atau lawan politiknya, dia merasa diuntungkan dan memakai politik identitas untuk memperkuat politiknya," jelas Usep. "Dia merangkul FPI, walaupun dalam konteks pemikiran dia mendukung multikulturalisme". Salah seorang anggota Tim Sukses Ahok-Djarot, Taufik Basari, mengakui bahwa isu SARA memang masih mempengaruhi sebagian masyarakat dibandingkan kinerja calon. "Di dalam pilkada sudah digunakan isu SARA, itulah susahnya. Begitu dipakai dan yang muncul adalah politik stigma, itu memang sulit. Kita akui hal itu mempersulit kita, tapi kita berupaya agar semakin banyak orang yang sadar bahwa kita tengah digunakan oleh pihak tertentu dengan menggunakan isu SARA yang berdampak negatif terhadap negara kita," jelas Taufik. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dicalonkan antara lain oleh Partai Gerindra dan PKS. Sementara Ketua tim sukses Anies-Sandi, Mardani Ali Sera menegaskan pihaknya lebih banyak menyampaikan mengenai program dan tidak mengangkat isu SARA. Isu SARA, menurutnya, muncul dalam pilkada DKI Jakarta karena bermula dari kasus dugaan penistaan agama, surat Al-Maidah 51, dan juga kasus yang disebut dengan 'kriminalisasi ulama'. "Isu ini tak bisa dilepaskan dari perkembangan umum, ada kriminalisasi terhadap ulama dan ada kondisi di mana isu Al-maidah 51, bukan kita yang mengkriminalisasi ulama. Siapa yang mengangkat Al-Maidah 51? Bukan kami dan mengapa kami diminta yang menyelesaikan tentang larangan mensalatkan jenazah? Surat Mas Anies tegas bahwa semua kewajiban yang hidup untuk mengurus yang meninggal." Protes kelompok Islam terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Pengaruh media sosial Penguatan isu SARA, seperti diamati Bonar Tigor Naipospos dari lembaga demokrasi dan perdamaian, Setara Institute, dimanfaatkan oleh elite politik dan kandidat gubernur untuk memperoleh dukungan warga. Bonar juga mengamati bahwa meski partai pendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta merupakan parpol yang beraliran nasionalisme namun tetap jugamelakukan pembiaran penggunaan isu SARA. Dan sudah saatnya pemeirntah untuk campur tangan. "Proses hukum harus dilakukan, media sosial harus diawasi. Dampak dari media sosial adalah orang menjadi asosial dan akibatnya muncul presepsi untuk egois pada pilihan dia dan ini berakibat pada dunia sosial." "Negara harus membangun ruang publik, ruang dialog agar kelompok -kelompok yang ada itu saling berinteraksi," tambah Bonar. Spanduk provokatif telah diturunkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Bonar khawatir jika dibiarkan maka penyebaran isu SARA yang terkait dengan pilkada Jakarta akan semakin meluas, atau dijadikan contoh dalam pertarungan calon kepala daerah di tempat lain.