Filipina berlakukan darurat militer di Mindanao
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan hukum darurat perang di Pulau Mindanao, Filipina selatan, menyusul pertempuran antara pasukan militer dan kelompok pemberontak.
Presiden Rodrigo Duterte menyatakan Mindanao dalam darurat perang ketika melakukan lawatan di Rusia. Sesuai dengan undang-undang di Filipina, darurat militer diberlakukan selama 60 hari, ketentuan maksimal untuk satu tahap pemberlakuan darurat militer. Presiden Duterte mengambil keputusan itu ketika mengadakan kunjungan ke Moskow, Rusia, pada Selasa (23/05). "Mulai pukul 22:00 waktu Manila, Duterte menyatakan keadaan perang di seluruh Pulau Mindanao," kata juru bicara presiden, Ernesto Abella, sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Tentara ditempatkan di tempat-tempat vital di Filipina selatan menyusul pemberlakuan hukum darurat perang. Ditambahkannya Presiden Duterte akan mempersingkat lawatannya di Rusia dan pulang ke Filipina. Pertempuran pecah di Kota Marawi ketika pasukan keamanan memburu seorang pemimpin milisi yang dicari Amerika Serikat. Sosok yang diburu itu berasal dari kelompok pemberontak Maute yang dilaporkan memiliki hubungan dengan kelompok yang menyebut diri Negara Islam (ISIS). Polisi dan tentara menggerebek sebuah rumah di Marawi yang diyakini digunakan sebagai tempat persembunyian Isnilon Hapilon, seorang pemimpin kelompok pemberontak dan juga pentolan ISIS di Filipina. Tiga aparat keamanan dilaporkan tewas dalam aksi tersebut. Mindanao menjadi basis sejumlah kelompok pemberontak Muslim yang menuntut otonomi lebih luas. Beberapa kelompok pemberontak lain telah menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah.