Vonis 1,5 tahun penjara eks Ketum PSSI: 'Jangan berhenti pada Jokdri, ungkap mafia sepak bola'
Vonis penjara mantan Ketua Umum PSSI, Joko Driyono diharapkan pengamat dapat dijadikan dasar untuk mengungkap sindikat mafia pengatur skor pertandingan sepak bola.
Mantan Plt Ketum PSSI Joko Driyono hadapi sidang vonis. Pengamat sepakbola, Budiarto Shambazy menilai vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jaksel, Selasa (23/07), belum menuntaskan pemberantasan jaringan mafia pengatur skor pertandingan. "Karena ini masih koma, belum titik," kata Budiarto Shmabazy dalam wawancara dengan wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Selasa (23/07). Menurutnya, Satgas Antimafia Bola dapat mengambil peran menelusuri motif pengrusakan barang bukti oleh Jokdri - panggilan akrab Joko Driyono. Kata dia, "Barang bukti yang Joko perintahkan untuk dirusak itu berpotensi terhadap kemungkinan-kemungkinan ke depannya dalam kasus pemberantasan pengaturan skor ini." Hal yang paling mungkin ditelusuri Satgas Antimafia Bola, katanya, adalah kedekatan Jokdri dengan klub Persija. Dalam 'klub orange' ini Joko berperan sebagai pemegang saham terbesar sekaligus Plt Ketua Umum PSSI. "Ya, dan dari awal Jokdri itu sudah melanggar statuta dengan menjadi stakeholder di Persija. Dikritik bolak balik dia nggak bergeming. Semua tutup mata. Tutup kuping," kata Budiarto. Ini peluang bagi Satgas Antimafia Bola untuk menelusuri lebih lanjut lagi, ungkapnya. Hingga Selasa malam (23/07), BBC Indonesia berusaha untuk menghubungi Ketua Satgas Antimafia Bola, Hendro Pandowo. Akan tetapi telepon tidak diangkat, demikian dengan pesan singkat. Apa komentar PSSI? Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Gusti Randa enggan berkomentar terhadap vonis Joko Driyono. Alasannya, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, atau antara penggugat dan tergugat masih bisa melakukan upaya banding. "Itu dulu statement saya," katanya, Selasa (23/07). Gusti juga meyakini perkara ini 'sudah selesai'. Dalam vonisnya, Joko Driyono dijerat pasal menjadi orang yang memerintahkan perusakan barang bukti. "Jadi tidak ada lagi persidangan, itu sudah lebih kepada penerapan putusan pasal-pasal itu saja. Itu di tingkat banding, kalau ada pertanyaan apakah datang lagi? Tentu tidak ada persidangan lagi," kata Gusti Randa. 'Jangan berhenti pada Joko Driyono' Sementara, pendukung sepakbola dari Viking Frontline, Anky Rakhmansiah terheran-heran terhadap vonis mantan Ketua Umum PSSI, Joko Drioyono. Vonis Joko Driyono lebih rendah dari tuntutan jaksa. Semula jaksa menuntutnya 2,5 tahun penjara, tapi PN Jakarta Selatan memvonis 1,5 tahun penjara. "Kalau memang tidak terbukti (mafia bola) kenapa harus ada vonis? Berarti ada sesuatu nih. Kalau tidak terbukti terlibat (mafia bola), kenapa harus divonis?" kata Angky kepada BBC Indonesia, Selasa (23/07). Angky berharap vonis terhadap lelaki yang biasa disapa Jokdri ini tidak menghentikan langkah Satgas Antimafia Bola untuk mengusut pelaku-pelaku lainnya. "Sayang kalau itu berhenti. Cuma berhenti di sini aja. Karena ini bisnis miliaran. Kalau sampai di Joko Driyono, tidak akan ada perubahan (perbaikan sepakbola) yang signifikan," katanya. Apa komentar Joko Driyono? Pada Selasa (23/07), majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Joko Driyono, karena memerintahkan orang lain yang berakibat kerusakan barang bukti terkait pengaturan skor sepakbola. "Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000," sebut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kartim Haeruddin. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan tuntutan 2,5 tahun penjara kepada terdakwa. Sementara itu, kuasa hukum Joko Driyono, Mustofa Abidin dan jaksa penuntut umum masih pikir-pikir untuk menyatakan banding. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Sigit Hendradi mengatakan dalam perkara ini barang bukti yang dipersoalkan belum tentu terkait dengan perkara pengaturan skor. "Barang itu memang belum disita. Baru mau diamankan untuk digunakan meyakinkan penyidik," katanya. Sigit selaku jaksa penuntut umum mengaku masih pikir-pikir untuk mengajukan banding, dan akan mengkaji lagi putusan hakim terhadap Jokdri. "Kita menentukan sikap 7 hari nanti," katanya. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa Sebelumnya, Joko Driyono dituntut 2,5 tahun penjara. Dalam tuntutan, Jokdri dinilai jaksa melanggar Pasal 235 jo Pasal 233 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menyatakan Jokdri terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kedua subsider. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Sigit Hendardi, Joko disebut memerintahkan anak buahnya, Muhamad Mardani Morgot, untuk masuk ke ruangan Kantor PT Liga Indonesia di Gedung Rasuna Office Park (ROP) DO-07 yang telah dipasang garis polisi untuk memindahkan barang bukti pada 31 Januari 2019. Mardani masuk ke ruangan Joko untuk mengambil notebook dan semua kertas yang ada di atas rak dan yang ada di dalam laci meja terdakwa. Tak hanya itu, Mardani Morgot bersama saksi Mus Mulyadi juga mencabut DVR . Lalu, Mardani mengganti DVR CCTV yang rusak dengan DVR CCTV yang masih bagus (terdapat rekamannya). Selanjutnya DVR CCTV tersebut beserta laptop dan dokumennya dibawa ke mobil terdakwa Joko. Setelah itu, Joko juga meminta agar barang-barang tersebut dipindahkan dari mobilnya. Barang bukti tersebut terkait kasus dugaan pengaturan skor sepak bola Indonesia yang tengah diusut Satgas Anti Mafia Bola Polri setelah menerima laporan dari mantan manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani pada akhir 2018 lalu. Dengan perusakan tersebut, Jaksa menilai Joko Driyono menghalangi proses penyidikan di perkara lain yang ditangani tim Satgas Antimafia Bola. Sedangkan hal yang meringankan, ia mengakui perbuatannya.