Presiden Jokowi untuk ketiga kalinya mengunjungi Papua
Presiden Joko Widodo untuk ketiga kalinya mengunjungi Provinsi Papua di tengah terungkapnya dugaan skandal pencatutan namanya terkait saham PT Freeport dan kemunculan kembali kasus kekerasan berlatar isu separatisme.
Presiden Jokowi saat bertemu warga Papua dalam kunjungan sebelumnya. Meresmikan sejumlah proyek dan secara simbolis menemui rakyatnya, Presiden Jokowi telah mengunjungi Merauke, Wamena dan Jayawijaya pada Rabu (30/12), selain berencana ke Sorong dan Raja Ampat pada Kamis (31/12). Rencana kunjungan Jokowi ke Papua ini sebelumnya diawali terungkapnya dugaan skandal pencatutan namanya dan Wapres Jusuf Kalla terkait saham PT Freeport. Walaupun masalah ini sepertinya "berakhir" dengan keputusan mundur Ketua DPR Setya Novanto, persoalan tuduhan ketidakadilan ekonomi di balik keberadaan Freeport di Indonesia kemudian berkelindan dengan isu separatisme. Inilah yang kemudian terlihat dari kemunculan aksi kekerasan --yang dilakukan kelompok bersenjata-- di Mapolsek Sinak, Kabupaten Puncak, Minggu (27/12). Kunjungan Jokowi ke Papua dan Papua Barat merupakan yang ketiga kalinya, setelah kunjungan akhir Desember 2014 dan pada pertengahan Mei 2015. Walaupun belum ada yang mengaku bertanggungjawab, insiden kekerasan --menewaskan tiga anggota polisi-- ini, membuat aparat keamanan --baik polisi atau TNI-- bekerja ekstra keras untuk mengamankan kunjungan Presiden. Tetapi sampai Rabu (30/12) malam, tidak ada laporan yang menyebutkan adanya gangguan keamanan selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke Merauku, Wamena dan Jayawijaya. 'Seperti surga kecil yang jatuh di bumi' Di lapangan terbuka Hasanap Sai yang berangin di Merauke, Presiden justru mengirimkan harapan dan optimisme terhadap masa depan provinsi itu di hadapan pemimpin dan masyarakatnya. "Seperti surga kecil yang jatuh ke bumi," kata Jokowi dalam pidatonya. Menurutnya, tanah Papua adalah tanah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Presiden lantas mendampingi dua siswa sekolah dasar setempat yang membaca sebuah teks berjudul Impian Indonesia 2015-2085. "Saya akan sering hadir di Papua," ucap Presiden ketika hadir di Gelanggang Olahraga Waringin Jayapura, 27 Desember 2014. "Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi," begitu antara lain isi pesan itu. Tetapi Jokowi mengingatkan, impian-impian hanya bisa diwujudkan dengan kerja keras. Dari Merauke, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Wamena dan meresmikan Terminal bandar udara Wamena dan Bandar udara Kaimana. Dalam sambutannya, Presiden menyebut terminal di Wamena ini jauh lebih bagus dari terminal yang ada di Jawa. Walau mengakui pembangunan infrastruktur di Papua "bukan hal mudah", Jokowi mengatakan hal itu "tidak boleh dijadikan alasan" "Sebab jika itu terus alasannya, maka tidak akan pernah terbangun infrastruktur Papua. Saya percaya setiap permasalahan pasti ada solusinya, termasuk dalam hal pembangunan Papua," katanya. Membangun jalur darat Setelah meresmikan kedua bandara tersebut, Presiden bertemu masyarakat di Stadion Mini Pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dalam acara santap Bakar Batu. "Ini adalah kehadiran saya yang kedua kali. Setahun lalu bulan Desember, sekarang bulan Desember juga. Moga-moga tahun depan Desember lagi ke sini," ujar Presiden. Namun demikian, Presiden meminta Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan rakyat agar segera "membangun jalur darat yang menghubungkan Jayawijaya dengan kabupaten lain". Dalam salah-satu kunjungannya itu, pada Mei 2015, Presiden mengumumkan pemberian grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kamis (31/12) besok, menurut Kepala biro pers, media dan informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan ke Sorong‎ dan Raja Ampat. "Sebelum kembali ke Jakarta, pada hari Jumat, 1 Januari 2016, Presiden dan rombongan akan meninjau pabrik Sagu," kata Bey. Kunjungan Jokowi ke Papua dan Papua Barat merupakan yang ketiga kalinya, setelah kunjungan akhir Desember 2014 dan pada pertengahan Mei 2015. Dalam salah-satu kunjungannya itu, pada Mei 2015, Presiden mengumumkan pemberian grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kebijakan Presiden ini dianggap sebagai terobosan politik untuk menyelesaikan masalah tuntutan kemerdekaan atau separatisme yang diteriakaan sebagian warga Papua.