Jokowi ingin Indonesia berperan dalam penyelesaian konflik Timur Tengah
Presiden Joko Widodo menghendaki Indonesia berperan dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah sehubungan dengan pemutusan hubungan diplomatik tujuh negara terhadap Qatar.
Presiden Joko Widodo saat menjamu Raja Salman dari Arab Saudi, Maret 2017 lalu. Walau demikian, presiden mengakui masih mencari tahu titik permasalahan yang sebenarnya sebelum menentukan langkah apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. "Saya belum bisa menyimpulkan masalah besarnya apa, tapi saya ingin Indonesia memiliki peran dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah," kata Presiden di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (10/06). Untuk menelisik duduk perkara konflik tersebut, Presiden Jokowi menghubungi sejumlah pemimpin. "Saya telepon Presiden (Recep Tayyip) Erdogan, Turki, untuk masalah Qatar. Tadi malam juga saya telepon Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar. Saya masih sebetulnya mencari peluang, problemnya sebetulnya apa sih kok sampai benturannya sangat kerasnya," ucap Presiden, yang juga bakal menghubungi pangeran mahkota Uni Emirat Arab. Keinginan agar Indonesia berperan mencari solusi, menurut Presiden Jokowi, sejalan dengan sikap Indonesia yang selalu berposisi netral. Dia mencontohkan Indonesia bisa membuka konsulat kehormatan di Palestina setelah sekian puluh tahun belum bisa terlaksana. "Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah memiliki konsulat (kehormatan) di Palestina, ini perkembangan baik," ujarnya. Sejumlah warga Palestina memberi sokongan kepada Qatar di Jalur Gaza. Indonesia hadapi dilema Menurut Siti Mutia, selaku pengamat Timur Tengah dari Universitas Gajah Mada, ada dilema bagi Indonesia apabila ingin menyelesaikan masalah di Timur Tengah. . "Indonesia selalu mengalami dilema kalau mau menyelesaikan masalah di Timur Tengah, karena kita berhubungan baik dengan semuanya, termasuk Qatar. Bagaimana menyelesaikannya apakah kita diterima oleh semuanya," jelas Siti. Menurutnya, Indonesia bisa saja berdiplomasi di wadah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab. Hanya saja, Siti berpandangan bahwa selama ini kepemimpinan organisasi tersebut tidak tegas. Diplomasi melalui OKI juga disarankan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsudin. Din mendukung pemerintah Indonesia untuk segera mengupayakan langkah rekonsiliasi atau 'islah' dan mendesak sidang darurat OKI untuk mencegah perpecahan di antara negara-negara Arab.