Demo mahasiswa papua: Tindakan polisi tangani pengunjuk rasa diibaratkan 'menghalau asap, bukan api'
Setidaknya 213 orang yang terdiri dari mahasiswa Papua dan kelompok solidaritas ditangkap saat hendak melakukan aksi demonstrasi damai terkait New York Agreement di sejumlah kota seperti Ternate, Ambon, Malang, Surabaya, dan Jayapura pada akhir pekan lalu.
Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/08). Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta, menyebut tindakan polisi kali ini lebih represif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab, jumlah korban luka berat lebih banyak yaitu 12 orang dan belasan lainnya luka ringan. "Kalau ditanya apakah ini penangkapan terbesar? Bukan. Tapi yang saya perhatikan, tindakan represi polisi di Jawa meningkat sejak 2018-2019," ujar Surya Anta kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/08). Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, menyebut tindakan pembubaran aksi demonstrasi oleh mahasiswa Papua dan kelompok solidaritas di beberapa daerah seperti Ternate, Malang, dan Ambon, sudah sesuai prosedur yang tercantum dalam Perkap tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sebab dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum, setiap warga negara harus "menjaga persatuan dan kesatuan NKRI". Kalau hal itu dilanggar, kata Dedi, maka patut dibubarkan. Diskusi maupun aksi di beberapa kota menyinggung peristiwa 15 Agustus 1962 atau yang disebut sebagai New York Agreement. Perjanjian penyelesaian sengketa Papua Barat antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat itu melahirkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dituding cacat sebab tidak dilakukan dengan sistem satu orang satu suara. Menurut Surya Anta, saat menggelar aksi di Malang dan Ternate, massa mendapat kekerasan fisik dan verbal. "Dimaki-maki menggunakan nama binatang, dilempari dan dipukuli oleh aparat berpakaian preman. Enam orang terluka parah," katanya. "Korban-korban yang ada di Malang, kepalanya robek terkena lemparan. Bibirnya pecah karena dipukul. Telinga juga tergores kena lemparan," sambungnya. Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim menyisir Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/08). Kendati demikian, tindakan penangkapan maupun dugaan pemukulan oleh polisi itu tidak akan dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam), kata Albert Mungguar selaku perwakilan mahasiswa Papua. Sebab, pihaknya ragu akan ditindaklanjuti. "Data-data akan dikumpulkan dan kami bakal melapor ke ULMWP sebagai bahan laporan ke PBB sebagai data diskriminasi rasial. Percuma ke Komnas HAM atau Propam," ungkapnya. 'Menghalau asap' Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, menyebut tindakan kepolisian terhadap aksi demonstrasi mahasiswa Papua seperti "menghalau asap tapi tidak memadamkan bara apinya." Sebab, kata Adriana, semakin aparat bertindak represif, militansi para mahasiswa Papua semakin kuat. Karena itu, menurutnya, kepolisian harus mengubah prosedurnya ketika menghadapi pendemo ataupun mahasiswa Papua. "Makin ditekan (mereka) makin tidak takut. Mungkin dengan harapan ditindak tegas, mereka akan menyerah, ternyata tidak. Justru makin berani berekspresi. Ini kan salah pendekatan," ujar Adriana Elisabeth kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/08). "Kalau yang saya lihat, aparat cenderung tidak paham cara menghadapi mahasiswa Papua yang bergerak begitu," sambungnya. Sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua berunjuk rasa di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (01/07). Lebih jauh, ia mengatakan, jika tindakan represif polisi seperti yang terjadi di Malang dan Surabaya ataupun Ternate terus berulang maka tidak heran memancing komentar miring dari dunia internasional. "Bahwa aparat negara melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran HAM," tukasnya. Menurutnya, apa yang disuarakan mahasiswa Papua pada 15 Agustus di beberapa kota, masih terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang tidak pernah dituntaskan pemerintah. Sementara bagi aparat polisi, pesan itu disalahartikan sebagai keinginan memisahkan diri dari Indonesia. "Ini kan sebuah perbedaan pemahaman yang sangat dalam dan tidak pernah dibahas. Selalu saja bagaimana menghalau kerusuhan, mengatasi demo dengan cara-cara yang sama." Sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua berunjuk rasa di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (01/07). Dalam unjuk rasa tersebut massa aksi sempat terlibat aksi dorong dengan pihak kepolisian. Adriana menilai, pemerintah maupun kepolisian harus memulai pendekatan baru dengan membuka ruang dialog. Jika tidak, maka aksi demonstrasi oleh mahasiswa Papua akan terus terjadi saban tahun. Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan penggunaan tembakan gas air mata di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dilakukan demi alasan "menjaga keamanan" dan telah melalui tahapan tindakan yang lunak. "Tahapan oleh aparat itu ada enam. Mulai dari soft sampai keras bisa dilakukan," ujarnya kepada BBC News Indonesia. Dedi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima, para mahasiswa Papua di asrama menggelar aksi unjuk rasa melebihi waktu yang ditentukan. Itulah alasan yang dipakai polisi untuk membubarkan. Kendati bentrok antara aparat dan mahasiswa Papua terus berulang, Polri tidak akan mengubah prosedur penanganan, kata Dedi. "Tindakan polisi itu di seluruh dunia ada empat hal yang harus diperhatikan, di antaranya menjunjung hak asasi manusia dan tunduk pada norma yang berlaku di masyarakat, serta mengutamakan tindakan pencegahan."