'Sudah diduga' PM Razak akan lepas dari kasus korupsi
Keputusan Jaksa Agung Malaysia yang mencabut tuduhan korupsi terhadap Perdana Menteri Najib Razak dalam skandal keuangan 'sudah diduga'.
Jaksa Agung Malaysia saat mengumumkan pencabutan tuntutan atas PM Najib Razak. Namun Ibrahim Suffian dari lembaga jajak pendapat Merdeka Centre, Malaysia, berpendapat masih diperlukan waktu untuk melihat apakah memang masyarakat Malaysia bisa mempercayai keputusan itu atau mempertanyakannya. "Saya pikir secara umum, ini sebuah perkara yang sudah dijangka (diduga). Apakah masyarakat percaya atau tidak, ini memerlukan sedikit masa untuk meneliti pandangan masyarakat," jelasnya kepada wartawan BBC, Liston Siregar. Kasus ini pertama kali diungkap koran Wall Street Journal, yang melaporkan PM Razak mendapat dana US$$680 juta (atau sekitar Rp10 triliun) dari dari dana investasi negara 1MDB yang didirikan Najib tahun 2009. Dia sudah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali menyatakan bahwa dana berasal dari 'sumbangan pribadi' keluarga kerajaan Arab Saudi. Namun kasus ini memicu tekanan agar dia mengundurkan diri dan kecaman keras yang meluas, antara lain dari mantan perdana menteri, Mahathir Mohamad, dan para pegiat antikorupsi. Faktor pergantian Jaksa Agung? Bulan Juli 2015 lalu, PM Razak memecat wakilnya, Muhyiddin Yassin, dan juga Jaksa Agung Abdul Gani Patail, yang dilihat sejumlah pihak sebagai upaya untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi tuduhan korupsi. PM Najib Razak membantah tuduhan korupsi dan menolak untuk mundur. Langkah itu menjadi salah satu faktor yang membuat keputusan Jaksa Agung yang tidak meneruskan penyelidikan ini menjadi bisa diduga, jelas Ibrahim Suffian. "Ya saya pikir itu menjadi salah satu sebabnya. Tapi kita tidak mengetahui apa yang telah ditemui, jadi untuk mengatakan sesuatu yang tidak betul dan tidak benar itu sama sekali tidak adil." "Namun jika kita lihat bagaimana keadaan di Malaysia, lazimya dakwaan yang dibawa kepada penguasa, khususnya penguasa yang tertinggi, lazimnya memihak pada kerajaan (pemerintah). Jadi keputusan ini agak expected (diperkirakan)." Bagaimanapun Suffian berpendapat keputusan Jaksa Agung atas kasus -yang selama setahun belakangan mempengaruhi citra perdana menteri- bisa dilihat sebagai langkah maju bagi pemerintah. "Pihak pemerintah bisa move on dari isu ini dan bertindak kepada isu-isu lain, khususnya menangani masalah ekonomi, masalah kenaikan harga barang dan sebagainya." Dan keberhasilan pemerintah dalam menangani masalah tersebut, tambah Suffian, akan menentukan apakah memang kasus tersebut akan terhenti sama sekali atau masih akan membayang-bayangi Perdana Menteri Najib Razak.