Pilkada DKI Jakarta: Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekalahan Ahok-Djarot?
Kami telah meminta pada pembaca BBC Indonesia untuk mengajukan pertanyaan tentang topik yang ingin mereka ketahui terkait putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Pertanyaan yang masuk ke redaksi kemudian kami dipilih untuk dituliskan lewat sebuah laporan khusus. Berikut laporannya.
Kepuasan terhadap kinerja Ahok dinilai belum cukup kuat untuk membuat pemilih mencoblosnya. Kepada kami, pembaca Muhyidin Abdul Gani Bana bertanya, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kekalahan Ahok? Pertanyaan ini diajukan mengingat menjelang akhir kampanye, sejumlah lembaga survei menunjukkan Ahok-Djarot mengungguli suara Anies-Sandi. BBC Indonesia kemudian mewawancarai beberapa pengamat politik untuk menemukan jawabannya. Survei-survei menjelang dilakukannya pencoblosan putaran kedua pilkada DKI Jakarta sebenarnya menunjukkan hasil yang tipis dalam memberikan keunggulan bagi masing-masing pasangan calon. Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), misalnya. Pada 5 April lalu lembaga itu memberikan keunggulan tipis pada pasangan Anies-Sandi dengan 47,9%, sementara Ahok-Djarot diperkirakan mendapat 46,9%. Namun Direktur Penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas, mengatakan hasil itu belum kuat menegaskan dominasi Anies-Sandi. Survei lain dari Charta Politika dan Politicawave memberi keunggulan pada Ahok-Djarot, namun LSI Denny JA memprediksi kemenangan pasangan Anies-Sandi dengan 51%. Maka saat itu, secara statistik, keunggulan paslon dalam pilkada DKI tak bisa disimpulkan. Kini hasil hitung cepat pemungutan suara menunjukkan keunggulan pasangan Anies-Sandi pada kisaran 57% sampai 59%, sementara pasangan Ahok-Djarot mendapat sekitar 40% sampai 42%. Apa yang terjadi? Menurut Sirajudin Abbas, ada perubahan yang tidak terdeteksi arahnya oleh survei SMRC dari sejak hasil polling diumumkan, yaitu pada 5 April sampai 19 April saat pencoblosan dilakukan. Dari exit poll yang mereka lakukan, pemilih tampaknya baru memutuskan siapa yang akan dicoblos baru dua minggu sebelum atau pada Hari H. Hipotesis lain yang diajukan Sirajuddin adalah sentimen keagamaan akibat mobilisasi isu SARA yang tidak tercermin di survei. Sejak Oktober 2016 lalu, menurut Sirajuddin, pemilih di Jakarta yang 85% muslim, "dibombardir dengan isu penistaan agama, atau tuduhan munafik, kafir jika memilih pemimpin non-muslim, atau ancaman tidak menyalatkan jenazah." "Ada sanksi-sanksi keagamaan dan intimidasi model begitu yang efeknya kurang bisa kita baca terhadap keputusan memilih," kata Sirajuddin. Langkah Ahok menata kota menarik bagi kelas menengah dan kelas menengah ke atas, tapi tidak bagi pemilih di kelas menengah ke bawah. Pada exit poll, menurut Sirajuddin, banyak pemilih yang puas dengan kinerja Ahok, tapi kepuasan itu "tidak cukup untuk menggeser dukungan mereka yang sudah didominasi oleh sentimen primordial." Sirajuddin juga menilai kampanye Anies-Sandi yang "cerdik". "Semua kebijakan unggulan (Ahok) diambil, tapi pakai plus. Jadi 'jangan takut pilih kita, semua kemajuan yang sudah diberikan Ahok, KJP, permukiman murah dan bersih, pasti akan dilanjutkan', dan ditambah benefitnya. Basic-nya mereka amankan, plus 'kalau milih kita tidak dianggap kafir atau tidak berdosa'. Ada keunggulan spiritual yang mereka tambahkan," ujar Sirajuddin. Sentimen agama yang dimainkan memang naik-turun pengaruhnya pada pemilih, kata Sirajuddin. Tetapi ketika mobilisasi massa dan isu terus-menerus dilakukan setiap saat, bahkan juga dilakukan pada hari pencoblosan, maka orang akan diingatkan terus pada sentimen tersebut. Secara politik, Sirajuddin juga melihat pelibatan partai Islam seperti PKB dan PPP yang tidak optimal. Padahal kedua partai ini dilibatkan dengan harapan untuk menggaet pemilih muslim moderat di tengah-tengah yang "membutuhkan pijakan yang lebih pasti untuk mendukung Ahok-Djarot". "PKB, PPP juga tidak terlihat membela Ahok-Djarot soal penistaan agama atau dari serangan soal tidak memilih non-muslim, dan kurang terlihat kerjanya di grass roots," kata Sirajuddin. Kesenjangan melebar Kekuatan sentimen agama dalam pilkada DKI Jakarta diakui juga oleh pengajar politik dan Research Fellow di Asia Research Centre, Murdoch University, Ian Wilson. Namun di balik itu, ada kesenjangan yang semakin melebar di Jakarta. Kesenjangan itu berpotensi menciptakan berbagai ketegangan ekonomi dan sosial sehingga politik identitas dan sektarian bisa menguat. "Banyak diskursus dan analisis media yang terus-menerus mengulang pemikiran bahwa Indonesia kini berada pada momen penentuan antara memilih toleransi, yang seolah direpresentasikan dalam sosok Ahok, atau memilih politik sektarian. Tapi jika kita melihat lebih dalam, ada perubahan ekonomi dan sosial yang mendorong politik semacam ini," kata Wilson. Langkah Ahok dalam menata dan mengubah kota dengan "pendekatan neoliberal" lewat penggusuran, ditambah kedekatannya dengan pengembang dan penggunaan dana korporat dalam transformasi Jakarta "memberikan ide yang menarik bagi kelas menengah dan kelas menengah ke atas". Tetapi Wilson membandingkannya dengan pendekatan Anies yang mengedepankan DP nol persen. Di kota seperti Jakarta dengan banyaknya hunian mewah tapi minim rumah bagi kelompok miskin dan kelas menengah ke bawah, janji tersebut berpeluang membantu popularitas Anies. "Namun (program) itu berdiri di atas kampanye seputar politik identitas, yang tak pernah didukung eksplisit oleh Anies tapi juga tak betul-betul disanggah," kata Wilson lagi. Penggusuran seperti yang terjadi di Bukit Duri dianggap memberi ruang bagi berkembangnya isu sektarian di antara pemilih. Penggusuran yang melanggar hukum di Bukit Duri juga seolah memberi kesan warga miskin kota punya hak dan pengakuan yang lebih sedikit daripada kelas menengah ke atas. Sentimen ini kemudian mendorong membesarnya isu agama, ujar Wilson, apalagi ketika ada 'entrepreneur politik' seperti FPI yang "dengan sengaja membingkai isu keadilan sosial dalam istilah-istilah sektarian". Maka, menurutnya, sulit untuk memisahkan antara isu sektarian dengan kesenjangan ekonomi. Pesan pluralisme atau kebhinnekaan yang diusung oleh tim Ahok-Djarot juga dinilai Wilson tak efektif dalam menggaet sebagian besar pemilih, terutama ketika ada gerakan anti-liberalisme yang sudah berlangsung satu dekade terakhir di Indonesia, selain juga keberadaan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme dan liberalisme. Berbagai faktor ini, menurutnya, "mempengaruhi pemikiran bahwa liberalisme dan pluralisme adalah ide Barat yang tidak sesuai dengan nilai lokal atau agama, merupakan isu kalangan elite, yang tidak ada hubungannya dengan keseharian hidup orang biasa". Bagi tim sukses Ahok, sosoknya sebagai minoritas keturunan Cina dan non-muslim digambarkan sebagai kekuatan pluralisme untuk berkampanye, namun di wilayah-wilayah kota lainnya, identitas minoritas Ahok tersebut dipahami secara berbeda, sehingga tak mendapat efek yang diinginkan.