Debat terakhir capres: Jokowi fokus tarik milenial, Prabowo konsisten ambil hati nelayan dan petani
Pada debat pamungkas capres 2019, pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, berulang kali menekankan perihal ekonomi digital. Sementara pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, fokus pada perekonomian yang berpihak pada kaum menengah ke bawah.
Zamroni Salim, ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan penekanan-penekanan kedua kubu itu memang bermaksud untuk menarik para calon pemilih. Pada debat itu, Jokowi menanyai kubu lawan tentang cara mereka mengembangkan ekonomi digital, termasuk eSport dan Mobile Legends. "Pak Jokowi untuk kasus digitalisasi ekonomi itu (menyasar) ke milenial dan inclusiveness development," ujar Zamroni. Kubu Jokowi, kata Zamroni, ingin menekankan pada upaya digitalisasi yang dapat mendorong keikutsertaan rakyat dan kesetaraan gender. Dengan digitalisasi itu, lanjutnya, ibu rumah tangga dapat berdagang tanpa perantara. Sementara itu, lanjut Zamroni, kubu Prabowo konsisten dengan pendekatan proteksionisme, dengan berkali-kali menyebut uang negara yang keluar ke negara lain dan tingginya angka impor di Indonesia yang merugikan kaum petani. "Ini masalah political economy, bagaimana menarik suara dari mayoritas itu termasuk petani, nelayan dan lain-lain," ujarnya. Kubu Jokowi menekankan pada pengembangan ekonomi digital. Di sisi lain, Esther Soeryaningrum, peneliti lembaga INDEF, mengatakan program ekonomi digital yang didengungkan Jokowi sepanjang debat memang penting. Tapi, kata Esther, janji stabilitas harga yang diangkat kubu Prabowo lebih membumi dan mengena ke masyarakat, terutama mereka yang hidup di pelosok-pelosok negeri. Petani yang hidup di desa, contohnya, kata Esther, mungkin sudah sangat bersyukur untuk memiliki telepon genggam. "Digital economy itu hanya untuk sebagian masyarakat. Stabilitas harga lebih mengena," katanya. Ekonom LIPI Zamroni Salim melihat kubu Prabowo fokus menarik hati petani dan nelayan. "Jujur saya lihat program Prabowo-Sandiaga lebih membumi dibanding program Jokowi-Ma'ruf walau secara real pemerintah jokowi ini udah melakukan banyak hal," ujarnya. Sementara, Zamroni mengatakan pendekatan-pendekatan Jokowi lebih realistis dibandingkan kubu Prabowo, Ia menyebut kubu Prabowo cenderung mengutarakan ide-ide bombastis yang dalam waktu dekat susah untuk dieksekusi. Apa yang kurang dibahas dalam debat? Esther menekankan pada kurangnya solusi yang diangkat kedua pasangan calon terkait upaya hilirisasi dan industrialisasi sepanjang debat. Di Indonesia, katanya, de-industrialisasi terjadi jauh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Peneliti Indef, Esther Soeryaningrum, menekankan pada kurangnya solusi yang diangkat kedua pasangan calon terkait upaya hilirisasi dan industrialisasi sepanjang debat. "Kenapa, contohnya, marak ojek online, masyarakat di sektor informal di Indonesia? Itu karena tidak tertampung di industri, contohnya industri manufaktur," ujar Esther. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor, yang membuat harga komoditas tidak kompetitif, tidak cukup dibahas. Terkait cost of doing business di Indonesia yang menghambat investasi, kata Esther, juga tidak diberi porsi cukup. "Jokowi - Maruf seharusnya harus memberikan strategi konkret dan untuk Prabowo dan Sandiaga itu adalah satu program yang harusnya dianggap serius," katanya. Siapa yang lebih paham sistem perekonomian? Menurut peneliti LIPI, Zamroni Salim, kubu Jokowi berpijak pada situasi nyata terkait kondisi perekonomian mikro dan makro di Indonesia. Adapun kubu Prabowo dan Sandiaga cenderung melihat kasus per kasus dan melakukan generalisasi. "Seperti yang dikatakan Jokowi, ekonomi harus dipandang secara agregat. Pak Sandiaga salah memahami apa itu konsep agregat," ujar Zamroni. "Dia melihatnya hanya kumpulan emak-emak atau orang yang belum bisa menikmati hasil pembangunan, nggak sesuai dengan teori dan aplikasi teori perekonomian," tambahnya. Seruan-seruan stop impor Prabowo, katanya, juga tidak sesuai praktik perekonomian dunia yang menekankan two-way trade atau balanced trade, di mana tidak akan ada negara yang hanya mau mengekspor tanpa mengimpor dan sebaliknya. Janji kesejahteraan sosial siapa yang lebih unggul? Di bidang kesejahteraan sosial, Jokowi lagi-lagi memperkenalkan kartu-kartu yang akan dikeluarkannya, yaitu kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Peneliti INDEF, Esther Soeryaningrum, mengatakan program itu akan membuat pengeluaran pemerintah terlalu besar. Memang, katanya, hal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi peningkatan itu, katanya, tidak akan sustainable. Peneliti Indef Esther Soeryaningrum menilai program kesejahteraan sosial Jokowi dinilai akan membebani keuangan negara. "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didukung investasi, ekspor, dan pendapatan negara misalnya pajak. Sekarang pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah," ujarnya. Sementara itu, kubu Prabowo - Sandiaga beberapa kali menekankan program OK OCE untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut peneliti LIPI, Zamroni Salim, program tersebut belum teruji saat diterapkan di DKI Jakarta. Bahkan, katanya, masyarakat juga diharuskan membayar bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga kredit yang disediakan bank dalam program tersebut.