Kudeta Myanmar membuat layanan kesehatan nyaris kolaps: ‘Saya tidak akan kembali bekerja’
Para tenaga kesehatan Myanmar kini berada pada posisi dilematis, antara kewajiban merawat pasien dan bekerja untuk pemerintahan junta militer yang melakukan aksi brutal terhadap rakyatnya sendiri.
Para tenaga kesehatan Myanmar berada pada posisi dilematis, antara kewajiban merawat pasien dan bekerja untuk pemerintahan junta militer. Moe* berusia 53 tahun dan kini mengidap kanker payudara stadium tiga. Dia menjalani perawatan terapi penyinaran setiap tiga pekan sekali di Rumah Sakit Umum Mandalay milik pemerintah di Myanmar utara. Namun, ketika militer melengserkan pemerintahan sipil Myanmar yang terpilih melalui pemilu demokratis pada 1 Februari, rumah sakit tersebut mendadak tutup. Para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain melangkah ke luar dari fasilitas itu sebagai aksi protes. Sampai saat ini mereka belum kembali ke rumah sakit tersebut. Akibatnya, perawatan Moe terbengkalai. Dia tidak mampu membayar biaya sekitar US$700 (Rp10,1 juta) untuk menuntaskan terapi penyinaran di rumah sakit swasta. Tanpa perawatan itu, dia meyakini umurnya tersisa satu tahun lagi. Walau demikian, Moe tidak menyalahkan para dokter. "Ini salah militer," katanya kepada BBC. "Kalaupun saya meninggal akibat kanker, saya menerimanya. Rakyat Myanmar berhak mendapatkan demokrasi." 'Nyaris kolaps' Sistem layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling terdampak parah pascakudeta pada 1 Februari. Saat itu militer mengambil alih kekuasaan yang kemudian ditanggapi sebagian rakyat dengan menggelar rangkaian demonstrasi. Para peserta aksi-aksi tersebut beragam, termasuk ribuan dokter. Mereka dan sejumlah pegawai negeri sipil turut ambil bagian dalam gerakan pembangkangan sipil, yaitu mogok bekerja di bawah junta militer. Mayoritas dari 54 juta penduduk Myanmar bergantung pada sistem layanan kesehatan umum Myanmar yang mencakup sekitar 80% dari semua rumah sakit dan klinik di negara itu melalui sistem subsidi. Sehingga ketika ribuan dokter ambil bagian dalam mogok nasional di tengah pandemi global, sistem itu tiba-tiba lenyap. "Situasinya kelam," kata Dr Mitchell Sangma, yang berada di lapangan untuk organisasi Dokter Lintas Perbatasan (MSF) di Kota Yangon. "Sistem kesehatan umum nyaris kolaps," tambahnya. Akan tetapi, para dokter merasa hanya punya sedikit pilihan. Militer mengincar para tenaga kesehatan yang ikut aksi mogok nasional. "Selama junta militer memegang kekuasaan, saya tidak akan kembali bekerja," cetus Kyi Kyi, seorang dokter di Mandalay yang telah mogok kerja selama hampir tiga bulan. "Saya tidak ingin mengakui kewenangan mereka dalam bentuk apapun," lanjutnya. Selama hampir tiga pekan pertama setelah kudeta, Kyi Kyi menawarkan pemeriksaan gratis di rumah sakit swasta. Namun, dia segera menyadari bahwa tindakannya terlalu berbahaya. "Kami mulai menyaksikan tentara ditempatkan di sekitar rumah sakit, menunggu kedatangan kami." Tenaga kesehatan diincar Sejumlah laporan menyebutkan militer mengincar para tenaga kesehatan yang mogok dengan menggerebek fasilitas medis gratis. Mereka menangkap, menahan, dan dalam beberapa kasus, memukuli para tenaga kesehatan. "Kami harus sangat hati-hati," ujar Kyi Kyi. "Setelah kudeta, kami semua dipaksa meninggalkan akomodasi milik pemerintah dekat rumah sakit. Jadi sekarang saya tinggal bersama beberapa kawan di tempat lain di kota. Kami sangat takut," imbuhnya. Beberapa layanan kesehatan umum yang masih buka telah dijaga oleh tentara. Militer berupaya membujuk para dokter untuk kembali bertugas. Baru-baru ini militer bahkan meminta pejabat senior rumah sakit-rumah sakit besar untuk turun tangan. Namun, sejauh ini upaya tersebut kurang berhasil. Dr Mitchell Sangma mengatakan ada upaya menggelar layanan mendasar di dalam bangsal yang kekurangan staf dan di lahan parkir rumah sakit. Namun, beberapa pengamat memandang bahwa banyak warga terlalu takut mengakses layanan dasar ini karena risau dengan keberadaan tentara atau takut ada aksi balasan dari sesama warga karena mereka berinteraksi dengan militer. Situasi ini menyebabkan beberapa rumah sakit swasta—yang banyak terdapat di kota-kota besar—benar-benar kewalahan. Awalnya sejumlah RS itu mencoba menanggung biaya untuk para pasien, tapi langkah ini telah berhenti. "Hal ini membuat sebagian besar masyarakat tidak punya akses ke layanan vital yang kadang menyelamatkan nyawa," kata Joy Singhal, ketua delegasi Myanmar untuk Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah. 'Sistem yang rusak' Kudeta yang terjadi di tengah pandemi justru memperparah keadaan. Dr Singhal mengatakan sistem layanan kesehatan Myanmar memulai rencana vaksinasi pada Januari lalu. Namun, orang-orang yang terlibat dalam rencana itu kini "tidak lagi di sini". "Kami menghadapi krisis yang bakal terjadi di tengah Covid," kata Dr Singhal. "Perkumpulan massa, tiada testing, dan kurangnya akses ke perawatan, semuanya menimbulkan risiko besar bagi kesehatan masyarakat," tambahnya. Para dokter, perawat, dan para tenaga kesehatan lainnya turut dalam aksi unjuk rasa menentang junta militer Myanmar. Data statistik resmi Kementerian Kesehatan dan Olahraga yang kini dikendalikan junta militer menjadi tidak dapat diandalkan. Namun, sekilas, laporan rata-rata penularan menunjukkan sistem pengujian telah rusak. Pada Januari, sebulan sebelum kudeta terjadi, Myanmar mencatat 15.515 kasus Covid-19. Pada bulan Maret, atau sebulan setelah kudeta, Myanmar hanya mencatat 538 kasus—penurunan 97%. Menurut para pakar, tanpa peninjauan secara epidemiologi, kemungkinan Covid-19 di Myanmar telah menyebar luas dan punya konsekuensi mematikan. 'Mengerikan' Kudeta juga berdampak pada penyebaran penyakit lainnya. Berdasarkan keterangan sejumlah dokter, jumlah pengidap penyakit mematikan, seperti HIV dan tuberkolosis, telah menurun secara perlahan selama 20 tahun terakhir. Akan tetapi, kondisi ini bisa berubah 180 derajat. HIV, misalnya, merupakan krisis yang berkembang di Myanmar pada 1990-an. Tapi jumlah penularan dan kematian terkait Aids merosot, sebagian karena program pemerintah yang disokong bantuan internasional. Program itu malah dibekukan pascakudeta, kata Pavlo Kolovos, mantan kepala MSF di Myanmar. "Ini mengerikan. Benar-benar tragis melihat kemajuan yang dibuat Myanmar di bidang kesehatan masyarakat menghilang secara cepat seperti ini," kata Kolovos. Ditambahkannya, pendonor besar internasional enggan berurusan dengan Kementerian Kesehatan dan Olahraga sehingga mereka menarik bantuan dana dari program-program kunci yang menyediakan jaring pengaman bagi jutaan pasien. Tanpa perawatan dan pengobatan, Myanmar berisiko kembali ke masa kelam. Pertanyaan bagi mereka di dalam maupun di luar Myanmar adalah berapa lama negara itu bisa terus-terusan dalam keadaan seperti ini. "Kami berjalan ke pinggir jurang dan kami tidak tahu bagaimana mengatasinya," kata Dr Singhal. "Layanan kesehatan mendasar adalah tulang punggung masyarakat di manapun. Dan saat ini layanan itu ambruk." Kyi Kyi belum digaji sejak Januari namun dia mengaku punya cukup tabungan dan sokongan dari orang tua untuk bertahan hidup sementara. Namun dia tahu bahwa sesungguhnya pasien yang membayar harga dari keadaan ini. "Semakin banyak kami memikirkan pasien-pasien, semakin kami menderita. Namun, walaupun kami menderita, kami tidak akan tinggal diam," tegasnya. "Kami yakin negara kami adalah hal paling penting saat ini. Jika kami tidak peduli, kami tahu kami akan menderita untuk 20 tahun atau 30 tahun mendatang." *Nama-nama telah diubah