Larang kadernya langgar konstitusi, 'manuver politik SBY di tengah polarisasi tajam kubu Jokowi-Prabowo'
Instruksi pimpinan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menarik perwakilannya dari badan pemenangan Prabowo Subianto, dianggap sebagai manuver politik di tengah polarisasi tajam terkait perhitungan cepat Pemilu 2019.
Pernyataan SBY itu, menurut pengamat, juga dapat dibaca sebagai upaya menarik simpati Partai Demokrat di tengah ketegangan politik belakangan ini, kata pengamat. Pernyataan SBY itu, menurut pengamat, juga dapat dibaca sebagai upaya menarik simpati Partai Demokrat di tengah ketegangan politik belakangan ini, kata pengamat. Pakar Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto menilai saat ini masyarakat sedang bingung dan terbelah, akibat sejumlah lembaga survei mengeluarkan hitung cepat yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf. Di sisi lain, pasangan Prabowo-Sandi berkali-kali mengklaim kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden. "Menurut saya, dalam konteks itu, Pak SBY mengeluarkan instruksi itu," katanya kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Jumat (19/04). Instruksi SBY merupakan langkah Partai Demokrat keluar dari kebuntuan politik dua kubu yang bertarung yaitu Jokowi dan Prabowo, ujar Gun Gun. Instruksi SBY merupakan langkah Partai Demokrat keluar dari kebuntuan politik dua kubu yang bertarung yaitu Jokowi dan Prabowo, ujar pengamat. "Ini bagian dari cara untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakkan partainya sendiri dan juga prospek demokrat di masa mendatang," tambah Gun Gun. Dalam instruksi, SBY memerintahkan kadernya untuk menghindari kegiatan yang inkonstitusional. Poin dari seruan ini, kata Gun Gun, merupakan strategi SBY menghindari persepsi buruk publik terhadap Partai Demokrat. "Ini adalah soft strategy SBY dengan cara menarik diri lebih dini," katanya. "Mungkin saja, suatu hari, Pak SBY bisa memerankan diri sebagai rekonsiliator, karena bagaimana pun di luar Jokowi dan Prabowo dan di luar Ibu Mega, tentu Pak SBY adalah satu di antara tokoh yang berpengalaman dalam landscape politik nasional," tambah Gun Gun. Seberapa besar peluang Demokrat merapat ke kubu Jokowi? Partai Demokrat beberapa kali mengeluarkan sinyal ketidaksetujuan terhadap sikap dan tindakan koalisi Prabowo-Sandi. Sebelumnya, SBY mengeluarkan surat yang berisi peringatan saat kampanye Prabowo-Sandi 6 April 2019 lalu di Glora Bung Karno, Jakarta. "Dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo menyapa wartawan usai pengambilan sumpah Jokowi sebagai Presiden di gedung DPR, 20 Oktober 2014. Meskipun sudah beberapa kali beda sikap di dalam koalisi Prabowo-Sandi, Partai Demokrat tidak sampai deklarasi keluar dan menyeberang ke koalisi Jokowi-Maruf. Menurut Gun Gun Heryanto, pertempuran antar dua kubu belum usai. "Menurut saya itu (Partai Demokrat-red) akan wait and see, terutama menunggu redanya proses politik yang panas. Bisa saja, Demokrat menyeberang ke kubu Jokowi untuk pemerintahan nanti," katanya. Dari sejumlah parpol koalisi Prabowo-Sandi, hanya Demokrat yang paling memiliki peluang untuk merapat ke koalisi Jokowi-Maruf. Menurut Gun Gun, Demokrat memiliki elektabilitas yang lumayan sebagai sebagai posisi tawar. "Dari perolehan suara, dan mungkin ada figur yang bisa diakomodir, seperti AHY. Hanya masalahnya, apakah Ibu Mega dan elite PDI Perjuangan lainnya bisa menerima kehadiran Demokrat di koalisi pemerintah, itu menurut saya barrier-nya," tutup Gun Gun. Apa jawaban dari BPN terkait Instruksi SBY? Juru Bicara BPN sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Julianto mengklaim sejauh ini langkah politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Sandi sudah sejalan dengan konstitusi. Juru Bicara BPN sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Julianto mengklaim sejauh ini langkah politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Sandi sudah sejalan dengan konstitusi. "Kalau itu semua kita sikapnya sama dengan Pak SBY," katanya, Jumat (19/04). Ferry memastikan pihaknya tetap mengikuti peraturan yang berlaku ketika menemukan bukti kecurangan selama proses pemilu berlangsung. "Bahkan kemudian melaporkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, juga itu konstitusional," katanya. Ia juga menilai bentuk protes dalam bentuk demonstrasi dari masyarakat terkait persoalan dalam pemilu, konstitusional. "Bahkan ketika ada masyarakat sipil, menganggap bahwa proses pemilihan umum ini berlangsung dengan tidak netral, penuh kecurangan dan lain sebagainya, dan mereka melakukan demonstrasi itu juga merupakan langkah yang konstitusional," tambah Ferry. Tapi, apa pun sikap dari Partai Demokrat, kata Ferry, "Kita menghargai eksistensi Partai Demokrat, keberadaan Partai Demokrat untuk memperkuat kita. Saya rasa tahu kok, Pak SBY kan mantan presiden, tahu mana yang konstitusional mana yang tidak". Apa isi instruksi Ketum Partai Demokrat SBY? Sehari setelah pemungutan suara, Partai Demokrat sempat menarik kader dan petingginya dari Badan Pemenangan Nasional (BPN), tim kampanye Prabowo-Sandiaga. Dalam instruksi tersebut Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan untuk sementara waktu seluruh pimpinan partai dan kader untuk kembali ke Wisma Proklamasi Nomor 41 (WP41). WP41 adalah kantor DPP Demokrat. Instruksi ini dikeluarkan di tengah klaim kemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan surat suara saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019, di salah satu TPS, di Singapura, Kamis (14/04). "Kita melihat itu, ada momen-momen krusial, kita tarik ke WP41 untuk melakukan konsolidasi. Jadi ditarik untuk kegiatan itu (konsolidasi-red). Itu hanya semalam saja," kata Ketua Dewan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Jumat (19/04). Setelah konsolidasi pemimpin dan kader Partai Demokrat usai, SBY mengeluarkan instruksi kedua melalui surat. Terdapat empat poin dalam instruksi tersebut, antara lain: "Itu sebagai pengingat dari SBY," lanjut Amir Syamsuddin. Ia menambahkan, instruksi tersebut sebenarnya ditujukan untuk internal Partai Demokrat. Akan tetapi, SBY mengingatkan kepada semua, "Untuk tidak sampai terlibat kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran dan konstitusi dan UU." Salah satu hal yang disoroti Amir adalah klaim pemenangan capres-cawapres yang berpotensi menimbulkan 'kondisi yang berbahaya bagi negara'. "Bahwa otoritas yang berhak untuk menentukan siapa yang jadi pemenang pemilu, itu adalah KPU. Dan itu baru sekitar bulan Mei," kata Amir. Apakah SBY tidak mendukung sikap Prabowo-Sandi yang mengklaim kemenangan sebagai capres-cawapres? Amir menjawab, "Setiap langkah yang tidak sesuai dengan konstitusi dan undang undang, pasti tidak akan kita dukung."