Omnibus Law: Apa konsekuensi jika draf yang disepakati DPR dan pemerintah 'diubah' dan 'tak sesuai prosedur hukum'?
Pimpinan DPR membantah telah mengubah draf UU Cipta Kerja setelah rapat paripurna tanggal 5 Oktober lalu. Perbedaan jumlah halaman pada draf omnibus law yang beredar di masyarakat, klaim mereka, semata-mata akibat penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas.
Unjuk rasa menentang omnibus law terus berlangsung di berbagai tempat sepekan setelah disetujui DPR menjadi UU. Namun apa sebenarnya konsekuensi hukum jika draf UU diubah setelah disetujui DPR? Dan selain menggugat ke Mahkamah Konstitusi, proses hukum apa lagi yang dapat ditempuh penolak UU Cipta Kerja? Mengubah atau menambahkan satu kata pun dalam sebuah UU yang sudah disetujui DPR tidak boleh dilakukan menurut teori dan ketentuan hukum, kata Feri Amsari, pakar hukum tata negara di Universitas Andalas, Padang. Feri menyebut muncul atau berubahnya satu kata dapat mengubah makna UU. Sementara penambahan pasal baru, kata dia, mencuatkan ketentuan yang tidak disepakati dalam bersama oleh berbagai fraksi di DPR. "Tidak boleh ada perubahan. Yang diketuk dalam rapat paripurna DPR adalah pasal-pasal yang akan disahkan menjadi UU," ujar Feri via telepon, Selasa (13/10). "Yang boleh dilakukan adalah memperbaiki salah ketik, misalnya kurang, kelebihan atau salah huruf. Yang tidak diperbolehkan adalah menambahkan kata, kalimat, menyusupkan pasal dan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kesalahan ketik," tuturnya. Mhasiswa di Pekanbaru, Riau, berunjuk rasa menentang UU Cipta Kerja, Selasa (13/10). Setelah disetujui menjadi UU oleh DPR, 5 Oktober lalu, empat draf beleid Cipta Kerja beredar di masyarakat. Keempatnya memiliki jumlah halaman yang berbeda, yaitu 905, 1052, 1032, dan 812 halaman. Berbagai versi draf itu memuat sejumlah ketentuan berbeda. Salah satunya, kata Feri, berkaitan dengan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. "Yang heboh adalah pergantian kata 'dengan'. Kalimat 'diatur dengan peraturan pemerintah' diganti menjadi 'diatur dalam peraturan pemerintah'. Konsekuensinya adalah dua hal yang berbeda," ujar Feri. "Dalam draf awal yang banyak tertulis adalah 'diatur dengan peraturan pemerintah' sehingga harus dibuat 474 peraturan pemerintah. "Katanya ingin menyederhanakan, kok malah membuat banyak peraturan? Ketika dikritik, itu diubah menjadi 'dengan peraturan pemerintah' sehingga mungkin cukup dibuat 11 PP karena ada 11 kluster," kata Feri. Bantahan DPR Namun Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, menyebut tak ada perubahan apapun dalam draf UU Cipta Kerja setelah disetujui di rapat paripurna. Rekaman dan notulensi proses pembahasan RUU disebut Aziz bisa menjadi bukti bahwa DPR tidak mengubah substansi UU Cipta Kerja. Dalam jumpa pers, Selasa kemarin, Aziz hanya mengakui eksistensi dua dari empat draf DPR yang beredar, yaitu yang 1035 dan 812 halaman. Draf 1035 halaman, kata Aziz, menyusut menjadi 812 halaman karena Sekretariat DPR melakukan penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas. Aziz berkata, draf 812 halaman yang itulah yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk disahkan menjadi UU dan dimasukkan ke Lembaran Negara. "Saya jamin, sesuai sumpah jabatan, kami tidak berani menyelundupkan pasal. Itu merupakan tindak pidana," ujarnya. "Pengetikan draf final, sesuai aturan, harus menggunakan ukuran keras legal yang resmi. Versi 1035 halaman tidak diketik dalam kertas legal. Setelah pengetikan dan penyuntingan, jumlahnya menjadi 812 halaman," kata Aziz. Ribka Tjiptaning dihukum tak boleh memimpin forum apapun di DPR hingga tahun 2014. Ia dinilai bertanggung jawab atas kasus hilangnya ayat tembakau karena berstatus Ketua Panitia Kerja RUU Kesehatan. Bisa dipidana? Mengubah draf UU yang sudah disahkan merupakan perbuatan pidana, menurut Feri Amsari. Tindakan itu bisa dijerat Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 264 itu memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap orang yang memalsukan akta otentik, surat utang, surat kredit, dan surat bukti bunga. "Yang disahkan di DPR itu adalah dokumen yang disepakati. Itu termasuk akta otentik," ujar Feri. "Mengubah dokumen itu sama dengan memalsukan dokumen negara, itu perbuatan pidana. Dokumen negara tidak boleh dipalsukan atau diganti-ganti," tuturnya. Ada ancaman pidana itu juga diakui Aziz Syamsuddin. Namun sekali lagi, dia membantah DPR mengubah UU Cipta Kerja yang disepakati di rapat paripurna. "Saya yakin integritas kawan-kawan di Baleg tidak mungkin menyelundupkan pasal, apalagi setelah diketok di tingkat I dan tingkat II," tuturnya. Pada tahun 2009, sebuah ayat dalam RUU Kesehatan hilang setelah disetujui pada rapat paripurna. Badan Kehormatan DPR kala itu berdalih bahwa tidak ada kesengajaan terkait hilangnya ayat (2) Pasal 113 dalam UU itu. Tiga anggota DPR kala itu, Ribka Tjiptaning, Aisyah Salekan, dan Maryani Baramuli, diadukan ke kepolisian dengan tuduhan bertanggung jawab atas penghilangan ayat tersebut. Sempat mengusut dugaan pidana dalam kasus itu, Polri belakangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tiga legislator tersebut. Batal demi hukum? Dalam kasus ayat tembakau, DPR mengembalikan ketentuan itu usai polemik ini ramai dibicarakan publik. UU Kesehatan itu pun tetap berlaku. Menurut Feri Amsari, yang dapat membuat sebuah UU batal demi hukum adalah pelanggaran prosedur yang dilakukan legislator. "Batal demi hukum berbeda dengan dibatalkan. Dibatalkan itu harus melalui proses peradilan. Batal demi hukum adalah kondisi di mana terbukti ada cacat prosedural. Maka dianggap tidak pernah ada," tuturnya. "Permasalahannya, kita selalu ingin membawa persoalan seperti ini ke pengadilan. Seharusnya publik secara luas cukup sepakat bahwa UU itu cacat prosedural sehingga dianggap tidak pernah ada," kata Feri. Selain menggugat ke MK, sebagaimana anjuran Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR, para penolak UU Cipta Kerja disebut Feri bisa mempersoalkan legislasi ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, kata Feri, bukan prosedur atau substansi yang dapat digugat ke PTUN, melainkan tindakan pemerintah dan DPR yang diduga tak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. "Yang diuji tindakan dan langkah-langkah mereka, misalnya dugaan menyembunyikan draf, rapat tengah malam, dan tidak melibatkan publik. "Itu bertentanganan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di pasal 10 UU 30/2014. Kalau tindakannya dianggap cacat secara hukum administrasi, maka produk yang dihasilkan juga dianggap tidak sah," kata Feri. Feri mengatakan, sepanjang sejarah belum pernah ada pembuat UU yang dipersoalkan ke PTUN. Apa tahapan UU Cipta Kerja berikutnya? Merujuk UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh UU 15/2019, RUU yang sudah disepakati pada pembahasan tingkat II alias rapat paripurna di DPR, harus disampaikan ke presiden paling lama tujuh hari setelah ketuk palu persetujuan. Aziz Syamsuddin menyebut tenggat penyerahan draf omnibus law ke presiden adalah 14 Oktober. Draf omnibus law itu wajib diteken presiden 30 hari setelah disetujui di DPR. Kalaupun presiden tak menandatangani draf itu, UU Cipta Kerja secara hukum akan tetap sah. Artinya, merujuk Pasal 73 ayat (2) UU 12/2011, UU Cipta Kerja wajib dimasukkan ke lembaran negara untuk mendapatkan nomor. Beleid itu akan mulai berlaku setelah remsi masuk lembaran negara dan diteken Menteri Hukum dan HAM.