Polri akan teruskan upaya tangkap penyidik KPK
Polisi menyatakan masih tersedia opsi menangkap paksa penyidik Novel Baswedan jika yang bersangkutan tak menyerahkan diri atau tetap dilindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang menjadi tempatnya bekerja.
Dewi Safitri Produser BBC Indonesia Massa mendukung KPK hingga Sabtu (6/10) dini hari di gedung lembaga pemberantas korupsi itu. Upaya penangkapan Novel, yang dilakukan dengan mengerahkan dua kompi pasukan polisi dan Provost Jumat malam, gagal karena besarnya sorotan yang diarahkan ke kantor KPK itu. Ratusan orang datang, termasuk sejumlah pegiat dan tokoh masyarakat, memberikan dukungan pada KPK karena menduga perintah penangkapan itu berhubungan dengan upaya KPK memproses dugaan korupsi pengadaan mesin simulator SIM Polri yang melibatkan seorang jenderal polisi berbintang tiga. Kepolisian menyatakan meski gagal, penangkapan Novel tidak dihentikan walaupun yang bersangkutan dilindungi KPK. "Hukum itu tidak bisa pasang badan. Penyidik diberikan kewenangan upaya paksa," kata Komisaris Jenderal Polisi Sutarman, kepala Bareskrim Polri dalam jumpa pers dengan wartawan, Sabtu (6/10) siang, di Mabes Polri. Novel, menurut Polda Bengkulu, terlibat sebuah kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian seorang tersangka pencurian yang saat itu sedang diperiksa saat dirinya masih berdinas di sana tahun 2004. Tudingan ini dibantah Novel, sementara menurut KPK pihak bersalah dalam kasus itu bukan sang penyidik namun anak buahnya. 'Tak ada Kadaluwarsa' Menjawab pertanyaan kenapa kasus yang melibatkan Novel baru diungkap saat ini setelah delapan tahun berlalu, penyidik Polda Bengkulu menyatakan laporan keluarga korban baru masuk sebulan lalu. "Itu pidana murni, jadi kapan saja kami bisa proses tidak ada daluwarsa," tukas Direktur Kriminal Umum Polda Bengkulu, Kombes Pol Dedy Irianto. Dedy lah yang pada Jumat malam mendatangi KPK untuk menangkap Novel. Dedy menyatakan penangkapan Novel tidak harus disertai dengan izin pejabat KPK, namun upayanya mendatangi pimpinan KPK adalah sebagai bentuk 'etika kelembagaan' yang dipraktekkan kepolisian. Polisi mengklaim menjadi target 'benturan' dengan KPK saat menjalankan proses hukum tersebut. "Makanya dia (Dedy) tujuannya koordinasi, kalau hanya menangkap pasti sebentar sudah bisa ditangkap, sukur-sukur diserahkan (oleh KPK)" Komjen Pol Sutarman "Makanya dia (Dedy) tujuannya koordinasi, kalau hanya menangkap pasti sebentar sudah bisa ditangkap, sukur-sukur diserahkan (oleh KPK)," tambah Sutarman. Hingga Sabtu dinihari, sejumlah tokoh dan ratusan orang bertahan di KPK untuk memberi dukungan pada lembaga anti korupsi itu, mengimbangi kehadiran puluhan aparat polisi yang berpakaian seragam maupun sipil yang dikerahkan untuk menangkap Novel. Situasi berkembang cepat hingga kemudian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan kepada media, telah meminta pada Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar menarik aparatnya dari gedung KPK. 'Masyarakat maju' "Ini situasi yang berbahaya bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia," komentar pengamat kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago. Kisruh antara dua ujung tombak penegakan hukum di Indonesia ini menurut Andrinov kelihatannya akan semakin memburuk dan berkembang seperti beberapa kejadian serupa sebelumnya dimana Polri nampak berupaya menghalangi KPK menjalankan fungsinya memberantas korupsi. "Akibatnya kinerja penegakan hukum terganggu dan masyarakat lagi yang akan maju ke depan membela KPK dan mengkritik Polri," tambah Andrinov. Sengketa KPK-Polri sebelumnya dikenal dengan insiden cicak-buaya, mengutip pernyataan Kabareskrim saat itu Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang mengibaratkan perlawanan KPK terhadap Polri seperti cicak menantang buaya. Saat itu dua pimpinan KPK, Chamdra Hamzah dan Bibit Riyanto, juga hendak ditangkap karena tuduhan menerima suap. Keduanya kemudian dibebaskan berkat dukungan publik yang sangat besar. "Kalau sekarang KPK mau dikriminalkan lagi, bagaimana logikanya? KPK kan cuma menjalankan perannya dalam kasus Simulator," tukas Andrinov. Dukungan terhadap KPK juga membanjir di berbagai jejaring sosial termasuk twitter dan Facebook. Link terkait Topik terkait