Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: 'itu tidak ciptakan iklim perdamaian'
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat di wilayah Papua setelah menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada "dugaan keterlibatan oknum aparat" dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.
Sebanyak 500-an prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya tiba di Kota Jayapura, 6 September 2020. Yonif PR 432/WSJ ini menggantikan Satgas Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti dalam tugas operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah Papua. Menanggapi hal ini, Socratez Yoman, selaku Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menolak penambahan pasukan sebab tindakan itu menurutnya justru tidak menciptakan iklim damai. Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan keamanan di wilayah Papua harus dilaksakanan dengan hati-hati, sebab masyarakat Papua memiliki trauma terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, akibat sejarah panjang kekerasan di wilayah tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan pernyataan terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan pemerintah pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk. "Ada dugaan melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga itu tidak bisa dihindari karena kan waktu itu dugaan-dugaan yang muncul di luar ada yang menduga aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori konspirasi saja, KKB yang membunuh lalu nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu. "Tapi lihat nanti rangkaian fakta yang dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu tadi seperti apa. Itu akan mengarahkan ke situ," jelas Mahfud MD kepada para wartawan. Menanggapi temuan TGPF, pihak TNI menyatakan menghormati hasil tersebut. "Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal," kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa dalam sebuah pernyataan tertulis, (21/10). Ia menambahkan bahwa TNI menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini. "TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum," tambahnya. Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, serta pihak TNI dan Polri, untuk meningkatkan keberadaan aparat pertahanan organik di wilayah Papua. Mahfud mengatakan, ada daerah-daerah yang tidak terpegang oleh aparat, sehingga butuh membangun kehadiran di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan. "Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing kosong dari aparat pertahanan dan aparat keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi. Jadi di sana masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang merangkap dua daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin keamanan, supaya segera dilengkapi," tutur Mahfud. (Foto ilustrasi) 'Tidak menciptakan iklim perdamaian' Namun, Socratez Yoman, yang menyebut dirinya Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan itu justru tidak akan menciptakan iklim perdamaian. Papua, kata Socratez, tidak butuh penambahan pasukan untuk pengamanan. Bahkan, menurutnya, keberadaan aparat malah memicu konflik. Semestinya pemerintah fokus pada pembangunan Papua, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tambahnya. "Tidak perlu ada penambahan-penambahan pasukan di sini. Di sini masyarakat sedikit. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya banyak. Itu bagaimana? Itu tidak masuk akal. Kami di sini tidak butuh keamanan banyak," ujar Socratez kepada BBC News Indonesia via telpon, (21/10). "Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berjalan baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tidak butuh lebih banyak aparat keamanan. Di sini butuh tenaga kesehatan, di sini butuh tenaga pendidikan. Lebih baik itu aparat keamanan ditarik. Solusi yang manusiawi terhormat itu begitu, bukan tambah pasukan. Itu keliru kebijakannya. Keliru. Kebijakan yang tidak bijaksana. Kebijakan yang tidak menciptakan iklim perdamaian," tambahnya. Peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan bahwa orang-orang Papua memiliki trauma terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena sejarah kekerasan yang panjang, termasuk stigma separatis. Namun, kata Adriana, masyarakat Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, tapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif. "Bagaimanapun kebijakan negara boleh melakukan, dalam tanda petik, "apapun", untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, untuk mempertahankan wilayah, termasuk di Papua. Tapi, menurut saya, harus memperhatikan betul pengalaman traumatik masyarakat," kata Adriana via telpon, (21/10). Ia menjelaskan bahwa penambahan aparat harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak timbul rasa saling curiga. "Terutama, mereka yang bertugas di Papua, apalagi yang baru, harus mengerti tentang etnografi Papua. Ini tidak bisa hanya sekedar datang. Jadi bekalnya bukan hanya soal HAM ini, tapi juga harus tahu etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi baik. Tidak kemudian tentara misalnya curiga kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, kemudian orang-orang kampung menjadi sangat ketakutan justru dengan kehadiran tentara," ujar Adriana. Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia? Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa itu terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. "Iya betul. Dia sendiri di kandang. Ditembak di situ," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09). Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam di kandang babi tersebut. Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berada di balik kematian Yeremia. Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia. Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai 'fitnah keji' dan mengatakan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam momen sidang umum PBB. Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI. Selain peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD juga memaparkan laporan TGPF mengenai insiden pembunuhan dua personel TNI dan seorang warga sipil. "Informasi dan fakta-fakta menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September," paparnya. Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020. Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan untuk pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia. "Nanti kami salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak hukum. "Menyangkut tindakan pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Dan untuk itu pemerintah meminta Kompolnas untuk mengawal proses selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia," kata Mahfud MD. "Permintaan keluarga dan masyarakat adat untuk memeriksa TNI, itu nanti akan dilihat dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, siapa yang perlu dimintai keterangan, siapa yang tidak," tambahnya. Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih kosong dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan. "Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai," kata Mahfud MD. Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga. TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni pengumpulan fakta. Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah dan tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF. Dalam keterangannya kepada para wartawan pekan lalu, Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan segera menganalisis berbagai informasi saksi dan temuan di lapangan. "Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Presiden, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden," kata Anam. Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM untuk menjabarkan temuannya. "Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas HAM. Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang saya baca itu memang ada rangkaian peristiwa. Sejak lama bahkan, bukan hanya September, tapi dari beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Tapi biarlah nanti yang Komnas HAM fokusnya ke sana. "Nanti dilihat, apa yang ditemukan aparat, apa yang ditemukan Komnas HAM, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya sama dan sama-sama hati-hati, saya kira faktanya juga akan sama," papar Mahfud MD. Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan dua di antaranya adalah pengadilan militer yang tertutup untuk publik.