Virus corona: Kasus Covid-19 diprediksi capai lebih dari 8.000, seperti apa kapasitas kesehatan Indonesia?
Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan melampaui angka 8.000 hingga pertengahan April 2020, sementara fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis diperkirakan tidak cukup, walaupun pemerintah mengaku sudah menyiapkan segala yang diperlukan. Berikut laporan wartawan BBC News Indonesia, Resty Woro Yuniar dan wartawan BBC Visual Journalism East Asia Aghnia Adzkia.
Novita Purwanti dan rekan sejawatnya di Puskesmas Cijagra Baru, Kota Bandung patungan untuk membeli jas hujan sebagai ganti APD pada Selasa (24/03) Novita Purwanti dan rekan sejawatnya di Puskesmas Cijagra Baru, Kota Bandung menggagas patungan untuk membeli jas hujan sebagai ganti Alat Pelindung Diri, atau APD pada Selasa (24/03). "Sementara beli sendiri (jas hujan) sampai nunggu APD dari pemerintah. Kita patungan dulu," katanya kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC Indonesia. "Jas hujannya kita disinfeksi aja, biar bisa dipakai lagi. Sambil nunggu (kiriman APD) dari [Dinas Kesehatan]." Persediaan masker dan sarung tangan medis pun sempat menipis. Sebagai seorang perawat, Novita harus berhadapan dengan beragam pasien, yang salah satu di antaranya bisa saja mengidap virus corona yang belum terdeteksi. Apalagi Novita bertugas di lini terdepan layanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Bandung lalu mengirim stok tambahan. Namun masker yang dikirim bukan masker N95, melainkan masker bedah yang memang biasa dipakai saat tugas. "Masker N95 gak terbeli. Mahal. Masyarakat umum sudah mulai ikutan pakai N95," keluh Novita. Novita pun mengaku sempat stres ketika wabah Covid 19 mulai masuk ke Indonesia. "Saya sempat stres. Karena saya selalu bersentuhan dengan pasien yang kita gak tahu pasien itu carrier atau enggak," kata Novita Purwanti "Saya sempat stres. Nggak bisa tidur pas awal dinyatakan darurat [virus] corona. Karena saya tahu, saya selalu bersentuhan dengan pasien yang kita gak tahu pasien itu carrier (orang yang sudah terjangkit virus Corona tapi tidak bergejala) atau nggak," ungkap Novita. Juru bicara pemerintah untuk pandemi Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan bahwa petugas puskesmas tidak membutuhkan APD. "Apakah petugas Puskesmas harus pakai APD? Ada SOP penerima pasien itu harus menggunakan masker N-95 dan sarung tangan. Apa semua harus pakai APD, kan ada grade-nya siapa yang menggunakan APD, siapa yang tidak," kata Yurianto. Ketika ditanya bagaimana dengan staf Puskesmas yang tidak memiliki uang, ia mengatakan: "Minta ke Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan sudah punya [uang]. Distribusi pusat itu mengalirnya menuju Dinas Kesehatan provinsi, Dinkes provinsi punya tanggung jawab mengalirkan pada end-user, pada wilayah mereka, apakah semua harus pusat? Katanya sudah desentralisasi dan pembangunan kesehatan adalah salah satu yang di-desentralisasikan, apakah pusat semua yang harus menangani?" Kurang APD dan ventilator Meski demikian, kisah serupa dengan pengalaman Novita banyak terdengar dari tenaga medis di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta, baik di pusat maupun di daerah. Ervan Surya, seorang dokter obstetri dan ginekologi di RSUP Persahabatan, salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 nasional, mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya mendapatkan APD dari donasi guru-guru dan pihak-pihak lainnya. "Bahkan kami yang berada di RS Persahabatan pun, [yang] katanya pusat respirasi nasional, mendapatkan APD dari usaha mandiri guru-guru kami dan dari charity pihak-pihak tertentu. Bahkan masker pun kami usahakan sendiri," kata Ervan. "Sekiranya Bapak [Jokowi] dapat memberikan kami minimal alat pelindung keselamatan agar kami dapat berjuang bersamamu demi negara yang kita cintai ini," tambahnya. Data menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kerja medis di Indonesia tidak siap mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kurangnya stok APD ini membuat lima organisasi kesehatan--Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)-- pada Sabtu (28/03) 'terpaksa mengancam pemerintah' bahwa anggotanya akan mogok kerja jika APD tidak tersedia. "Tentu itu adalah ekspresi yang sah karena menyangkut keselamatan nyawa mereka. Jika itu terjadi, situasi bisa bertambah buruk. "Oleh karena itu, pemerintah harus serius melindungi hak-hak tenaga kesehatan. Menghentikan wabah ini bukan hanya merupakan kewajiban negara untuk hak atas kesehatan, tapi juga hak hidup," kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, dalam pernyataan tertulis. Menurut catatan IDI per Jumat (27/03), sudah ada 10 dokter dan dua perawat yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona di Indonesia. Jika APD tidak terpenuhi, maka jumlah tenaga medis yang berjatuhan akibat virus corona bisa lebih banyak dari Italia. "Masih mungkin sekali kita mengalami kejadian di Italia di mana 9,5 persen dari yang terinfeksi itu dari kalangan dokter, bahkan kalau pun kita lebih buruk kesiapannya dari Italia bisa lebih tinggi angka itu," kata Zubairi Djoerban, ketua Satgas Covid-19 di Ikatan Dokter Indonesia kepada BBC Indonesia. "Jadi memang ini suatu yang urgent, yang harus segera diselesaikan dan [ketersediaan APD] dirancang untuk [bertahan sampai] 2-3 bulan ke depan," ujar Zubairi menegaskan. Petugas kesehatan dengan APD di Puskesmas Ngantru. Sementara itu Faisal Yunus, seorang dokter paru di RS Persahabatan, mengatakan bahwa rumah sakit itu hanya memiliki empat ventilator, meski saat ini merawat kurang lebih 40 pasien Covid-19. "Di [RS] Persahabatan saja kita merawat 40 orang, tapi ventilator cuma 4, tidak cukup. Itu rumah sakit rujukan untuk Covid-19 gak cukup, apalagi yang lain," katanya. "Di Wisma Atlet belum ada ventilator, makanya belum terima pasien [Covid-19] yang berat." Selain itu, Faisal juga mengatakan bahwa antrean Pasien Dalam Pengawasan yang dirujuk di rumah sakit tersebut mencapai 400 orang. "Kita sudah banyak menolak pasien, untuk RS Persahabatan saja yang antre mau masuk itu sudah hampir 400, tempat kita terbatas," ujar Faisal. Menanggapi keluhan ini, Yurianto mengatakan bahwa tidak semua ventilator harus dipusatkan di RS Persahabatan. "Ventilator tidak usah di Persahabatan semua kan, di RSPI [Sulianto Saroso] ada ventilator, di RS Fatmawati ada ventilator, RSPAD Gatot Subroto ada ventilator, tidak semua kasus [Covid-19] harus menggunakan ventilator," katanya. "Tempat tidur di Wisma Atlet ada 3000, baru terisi 300." Puncak penyebaran virus corona diprediksi April Proyeksi menggunakan permodelan Kurva Richard. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB) meprediksi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia akan melampaui angka 8.000 hingga pertengahan April 2020, Nuning bersama tim Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam makalah bertajuk Data dan Simulasi COVID-19 dipandang dari Pendekatan Model Matematika memprediksi puncak kasus di Indonesia akan terjadi pada pertengahan April 2020. Prediksi ini didapat menggunakan permodelan Kurva Richard yang terbukti cukup baik menentukan awal, puncak, dan akhir endemik SARS di Hong Kong pada 2003. Dalam makalah tersebut disebutkan, model ini mampu menggambarkan dinamika penderita nCOVID-19 pada setiap negara yang dianalisis. Dalam permodelan, para pakar menggunakan beragam indikator seperti laju awal pertumbuhan (orang/hari), asumsi batas atas penderita atau dikenal sebagai carrying capacity, dan akumulasi kasus yang terkonfirmasi bisa dengan atau tanpa gejala. Korea Selatan menjadi rujukan permodelan karena batas kesalahan atau margin of error paling kecil dibandingkan negara lainnya. Meski demikian, perlu dicatat Korea Selatan melakukan 10.000 tes setiap hari dan menerapkan pembatasan sosial. "Bisa lebih buruk dari prediksi 8.000 kasus jika pencegahan tidak bisa ditekan. "Ini memengaruhi kenaikan yang lain," kata Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Nuning Nuraini, kepada wartawan BBC Visual Journalism East Asia, Aghnia Adzkia, Rabu (18/03). Sementara hingga Senin (30/03), jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia tercatat 122 orang, angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Kasus Covid-19 diprediksi capai lebih dari 8.000, seperti apa kapasitas kesehatan Indonesia? Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk wabah Covid-19, mengatakan pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia mencapai puncaknya. Soal prediksi puncak Covid-19 pada bulan April, ia mengatakan, "Tolong dibicarakan juga sama ahli kesehatan masyarakat, ini bukan soal matematika." "Kita tidak ingin sampai ke puncak. Oleh karena itu kita mati-matian mencegah supaya itu tidak terjadi, bukan nungguin itu terjadi. [Physical distancing] yang harus dilakukan, kan kita tidak menunggu itu terjadi," tambahnya. Satu tempat tidur rumah sakit untuk setiap seribu orang Kesiapan fasilitas kesehatan menjadi kunci upaya pengendalian wabah. BBC Visual Journalism menganalisis enam indikator infrastruktur dan sumber daya manusia pada sistem kesehatan di Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, China, dan Singapura. Keenam indikator meliputi jumlah kasur, jumlah kasur darurat (ICU), jumlah dokter, jumlah perawat, deteksi dini, dan pengeluaran kesehatan per kapita. Dari enam indikator, Indonesia menunjukkan ketidaksiapan dalam penanganan Covid-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO, Indonesia hanya memiliki satu tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 orang, terendah di Asia Tenggara. Indonesia hanya memiliki empat dokter untuk setiap 10.000 orang, menurut data WHO tahun 2017. Sementara Italia memiliki jumlah dokter sepuluh kali lipat lebih banyak dan Korea Selatan memiliki jumlah dokter enam kali lebih banyak, untuk per kapitanya. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah luas wilayah dan keterjangkauan antar pulau, mengingat Indonesia negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Di Papua, misalnya, dari 202 ruangan isolasi, hanya dua yang dinilai memenuhi standar WHO, demikian menurut Silwanus Sumule, juru bicara satgas Covid-19 di Papua. Oleh karenanya, pemerintah provinsi Papua juga telah mengarantina wilayahnya dengan menutup akses keluar masuk dari pelabuhan, bandara, maupun jalan darat sampai 8 April 2020. "Kami melakukan sejumlah analisis, ketika kita bicara infrastruktur kesehatan kita. data-data kita jelas menunjukkan bahwa kita tidak siap menghadapi wabah pandemi ini," kata Silwanus. "Kasus yang kita punya adalah kasus impor. Kita hanya membatasi pergerakan manusia. Ketika mereka datang, yang kita tidak tahu status sakit mereka bagaimana, dan mereka datang dari daerah terinfeksi, lalu ketika di Papua menunjukkan gejala-gejala Covid-19, kami harus bagaimana? Untuk mengurusi warga kami saja kami mengalami kesulitan," tambahnya. Ia mengatakan bahwa tempat tidur rumah sakit di seluruh Papua sudah 70% terisi. Perlu lebih banyak tes Covid-19 Korea Selatan melakukan tes Covid-19 secara masif. Sampai Minggu (29/03), Indonesia menguji 6.500 spesimen atau 2.5 tes untuk setiap 100.000 orang, jauh lebih rendah jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, yang melakukan 120 tes untuk setiap 100.000 orang. Di Korea Selatan, yang melakukan tes Covid-19 secara agresif dan mampu memperlambat penyebaran virus tersebut, sedikitnya 772 tes dilakukan untuk setiap 100.000 orang. Pengujian di Korea juga semakin mudah. Orang dapat melakukannya dengan sistem lantatur (layanan tanpa turun). Wartawan BBC News, Laura Bicker, dalam laporannya menyebutkan, warga Korea Selatan, Rachel Kim, melakukan uji Covid-19 di sebuah tempat pengambilan sampel di Seoul. Kim hanya cukup mencondongkan wajahnya keluar dari mobil, untuk pengambilan sampel cairan dan dahak dari dalam mulut dan tenggorokannya. Hasil lab tersebut diterima Kim sehari setelahnya melalui pesan ke ponsel: Kim negatif Covid-19. Pemerintah Indonesia telah membeli satu juta peralatan rapid test virus corona, dan beberapa pemerintah daerah, seperti Jawa Barat, telah melakukan tes masif dengan skema drive through untuk orang-orang yang dinilai rentan, seperti tenaga medis. Rapid test di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat Namun, rapid test itu ternyata tidak mudah ditemukan. "Pemerintah mendatangkan 1 juta [rapid test kit] dan katanya sudah datang, di Jakarta [sudah ada] 150.000 [rapid test kit], namun kenyataannya untuk mencari rapid test itu tidak mudah. Saya sudah cari kemarin itu sulit sekali," kata Zubairi Djoerban, ketua Satgas Covid-19 di Ikatan Dokter Indonesia. "Saya harapkan di hari-hari ke depan sudah lebih mudah dan bisa dikerjakan di mana saja." Untuk jumlah laboratorium yang mampu mendeteksi virus corona, Zubairi mengatakan Indonesia memiliki jumlah lab yang cukup banyak yang mampu melakukan polymerase chain reaction, atau PCR, yang hasilnya lebih akurat dibanding rapid test yang bergantung pada sampel darah. "Sekarang ini tes yg terbaik kan PCR, untuk memeriksa langsung virusnya, tapi kenyataannya jumlahnya amat sangat terbatas. Laboratorium Mikrobiologi FK UI [Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia] itu hanya bisa 40 tes per hari, yang antre di situ panjang dan berbondong-bondong, dan banyak banget dokter yang mau tes di sana karena termasuk yang harus dipantau karena ketemu dengan pasien Covid-19," katanya. Sampai Indonesia sanggup melakukan tes Covid-19 yang sama agresifnya seperti Korea Selatan, tenaga medis di Indonesia 'hanya dapat berdoa' agar pasien yang ditanganinya tidak menderita Covid-19 dan agar dirinya tidak tertular. "Kita mau bilang apa, kita saling mendoakan saja, saling memberikan semangat. Kita dokter paru itu sudah mikirnya berjuang apapun yang terjadi," kata Faisal Yunus, dokter paru di RS Persahabatan. "Walaupun terjadi apa-apa, artinya meninggal secara syahid lah. Dalam suasana kayak begini kita mau apa, masak kita mau lari? Tidak mungkin lah ya." Grafik dan elemen interaktif dibuat oleh tim BBC Visual Journalism East Asia: Aghnia Adzkia, Arvin Supriyadi, Davies Surya, dan Leben Asa