Golkar segera mencari pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum
Dewan Pembina Partai Golkar akan menggelar rapat Rabu (19/07), antara lain dengan agenda mencari pengganti Ketua Umum, Setya Novanto, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Setya Novanto, menurut KPK, diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP. "Ada beberapa yang harusnya menjadi keputusan dulu dalam internal Partai Golkar. Kalau tersangka kita memang akan segera mencari pemimpin baru. Bisa dilakukan sementara kita menyiapkan munas (musyawarah nasional) luar biasa mungkin Plt (pelaksana tugas) dulu," jelas Rully Chairul Azwar, anggota Dewan Pembina Partai Golkar, kepada wartawan BBC Liston P. Siregar. Sebelumnya, dalam jumpa pers, Senin (17/07) sore, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Setya Novanto, yang juga menjabat Ketua DPR, diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP, mulai perencanaan hingga pembahasan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Dewan Pembina Partai Golkar memang sudah merencanakan akan menggelar pertemuan pada Rabu pekan ini, sekaligus sebagai untuk acara halal-bil-halal dan untuk mabahas hal-hal lain. "Dengan adanya kejadian ini, mungka agendanya akan menjadi bagian mengantisipasi persoalan ini, tentang Setya Novanto," tambah Rully Chairul. Ditambahkanya pula bahwa banyak agenda lain yang penting yang sedang dihadapi Golkar pada saat ini sehingga diperlukan untuk segera mengisi kursi pemimpin. "Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan karena tahun 2018 sudah pilkada, kita sedang membahas UU Pemilu. Banyak agenda-agenda yang harus dipersiapkan, karena itulah harus segera diisi kepempinnan baru." Menurut KPK, Setya Novanto diduga menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, sehingga diduga merugikan negara sekurangnya Rp2,3 triliun. Menurut KPK, Setya Novanto diduga menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, sehingga diduga merugikan negara sekurangnya Rp2,3 triliun. "Saudara Setya Novanto melalui AA (Andi Agustinus) diduga telah mengkondisikan pengadaan barang dan jasa KTP elektronik," kata Agus Rahardjo kepada para wartawan. Setya disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penetapan status tersangka terhadap Setya Novanto ini dilakukan setelah KPK mencermati persidangan perkara ini dengan terdakwa Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri) dan Irman (mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil). Setya Novanto dan Andi Narogong dalam dakwaan jaksa disebut mendapat pembagian anggaran e-KTP dalam jumlah yang sama, sebesar 11% atau Rp574,2 miliar. Keterangan saksi Dua bulan lalu, Setya Novanto telah dicekal oleh Keimigrasian setelah KPK mengajukan permintaan pencekalan terhadap dirinya. Sejumlah saksi dalam persidangan e-KTP telah menyebut indikasi keterlibatan Setya Novanto dalam kasus ini. Bahkan Setya Novanto dan Andi Narogong, dalam dakwaan jaksa, disebut mendapat pembagian anggaran e-KTP dalam jumlah yang sama, sebesar 11% atau Rp574,2 miliar. Temuan yang terungkap di peradilan menyebutkan Setya Novanto, selaku perwakilan fraksi Golkar di DPR pada 2010, diduga membuat kesepakatan dengan Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin dari fraksi Demokrat serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk bagi-bagi duit penggelembungan biaya proyek e-KTP. Jaksa penuntut umum dalam perkara e-KTP, Irene, pernah mengatakan bahwa perkara ini merupakan 'korupsi yang sangat sistematik'. "Sudah mulai dari penganggaran, di situ melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, tim teknis, DPR yang mengesahkan," katanya kepada wartawan, Maret lalu. Ia menambahkan temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bahwa jumlah penyelewengan sebesar Rp2,3 triliun sesuai dengan jumlah 49% dari nilai proyek Rp5,9 triliun, yang dibagi-bagi antara pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi proyek e-KTP.