Seruan agar melihat ke Yuan dari Presiden Joko Widodo
Pengamat ekonomi berpendapat seruan Presiden Joko Widodo agar nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat tidak dijadikan patokan lagi, masih terlalu dini.
Presiden Joko Widodo menyarankan nilai tukar rupiah tidak semata-mata diukur dengan dolar Amerika Serikat lagi. Dalam sebuah diskusi ekonomi yang digelar lembaga riset ekonomi Indef di Jakarta, Selasa (06/12), Presiden Jokowi meminta agar perekonomian Indonesia juga diukur berdasarkan mata uang negara lain, seperti mata uang Cina, Yuan, atau mata uang Jepang maupun Eropa. "Menurut saya, kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat," kata Jokowi, seperti dikutip berbagai media, sambil merujuk bahwa Cina saat ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Bagaimanapun Dr. Eddy Yuwono Slamet -pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya- berpendapat belum waktunya bagi Yuan dijadikan sebagai tolak ukur perekonomian. "Sebab Cina pun sekarang perekonomian lagi turun, kalau kemarin dua digit, sekarang satu digit. Dan perekonomian kita terus terang saja bahwa sebennarnya kita lebih banyak menggantungkan pada pembayaran dengan dolar." "Sangat tergantung pada bisnis, akhirnya keputusan pada pelaku. Bisa saja pemerintah menghimbau demikian, tapi pelaku yang menentukan." Sementara Yanuar Rizky -Komisaris Utama perusahaan aplikasi data dan riset Bejana Investidata Globalindo- menafsirkan seruan Presiden Jokowi sebagai tanggapan atas volatilitas pasar keuangan yang akan meningkat tahun 2017 mendatang. Namun dia mengharapkan pemerintah tetap saja harus hati-hati untuk menjadikan Yuan sebagai patokan dalam tolak ukur perekonomian Indonesia. Perekonomian Cina saat ini juga sedang menghadapi tekanan dengan laju pertumbuhan yang menurun. "Yuan juga terkena tekanan yang besar dari US dollar, karena sebetulnya tekanan atas emerging market (perekonomian yang baru tumbuh) juga terjadi di Cina. Jadi akan berbahaya kalau kita memandangnya sebagai jangkar dai mata uang internasional, dan kita nggak kenal lagi US dollar. Tapi kalau sifatnya trade to trade (perdagangan) sah-sah saja," jelasnya. Kebijakan AS di bawah Trump Salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam menyarankan agar tidak menjadikan dolar AS sebagai satu-satunya patokan bagi perekonomian adalah terpilihnya Donald Trump sebaga presiden membuat berbagai mata uang mengalami pelemahan. Selain itu, Trump -yang akan mulai berkuasa pada Januari 2017- diperkirakan akan menerapkan kebijakan 'Amerika untuk Amerika' sehingga membuat perekonomian AS 'akan berjalan sendiri'. Kini masih ditunggu apakah memang kebijakan itu akan diterapkan sepenuhnya oleh Donald Trump atau hanya sebatas jargon-jargon kampanye. "Bagaimanapun Amerika Serikat itu apakah dia memang mau melepaskan share (porsi) mereka terhadap developing country (negara berkembang). Sebuah pertanyaan besar, sebab mereka tidak mau melepaskan semuanya," kata Dr. Eddy Yuwono Slamet. Masih banyak pengusaha Cina yang tidak memilih Yuan sebagai mata uang dalam perdagangan internasional. Adapun kenyataan yang disebut Presiden Jokowi bahwa Cina sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, dengan total ekspor mencapai 15% -di atas Eropa (11,4%), Jepang (10,7%), dan Amerika Serikat (10-11%)- sebaiknya tidak dijadikan sebagai patokan satu-satunya. "Neraca pasar keuangan kita besar dengan Amerika Serikat dan Jepang. Jadi dua hal ini harus kita kelola dalam perekonomian, terutama perekonomian global tidak hanya dari sisi perdagangan tapi juga mengelola tranksasi portfolio, yang terbesar dipegang Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa," jelas Yanuari Rizky. Di sisi lain, tampaknya banyak pengusaha Cina sendiri yang masih menggunakan dolar Amerika Serikat jika melakukan bisnis dengan mitra yang berada di luar Amerika Serikat. "Kalau terhadap nilai tukar, stabilitas perdagangan, kemudian pasar keuangan glonbal, mereka sendiri masih merasakan US dollar mata uang yang menarik karena di situ akan terdapat gain (keuntungan), Jadi mereka sebagai mitra dagang akan menggunakan US dollar karena akan lebih aman bagi mereka."