BJ Habibie dimakamkan di TMP Kalibata, Presiden Jokowi ucapkan 'Selamat jalan, Mr Crack'
Bacharuddin Jusuf Habibie, presiden RI ketiga, yang antara lain dianggap berhasil melembagakan demokrasi di Indonesia, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Kamis (12/09). Habibie meninggal dunia Rabu (11/09) pada usia 83 tahun.
Habibie, menjadi presiden RI ketiga, menjabat dari Mei 1998 hingga Oktober 1999. Dalam kata sambutan saat prosesi pemakaman BJ Habibie TMP Kalibata, Presiden Joko Widodo menyebut jasa mendiang terhadap demokrasi Indonesia. "Kita juga tidak akan pernah lupa jasa beliau ketika menjadi Presiden Republik Indonesia yang saat itu beliau dengan cepat meletakkan serta menguatkan fondasi demokrasi Indonesia yang kita semua turut nikmati hingga saat ini," kata Jokowi. BJ Habibie dan warisan bagi Indonesia dan dunia Presiden Jokowi kemudian mengucapkan selamat jalan kepada BJ Habibie yang dijulukinya, Mr Crack—merujuk temuan BJ Habibie di dunia penerbangan, yakni teori crack progression. Teori tersebut dipakai untuk memprediksi crack propagation point, atau letak awal retakan pada pesawat, terutama sayap yang merupakan struktur penyangga. Dengan begitu bisa menahan tekanan, apalagi saat pesawat lepas landas (take off), mendarat (landing), dan mengalami turbulensi. "Selamat jalan Mr Crack, selamat jalan sang pionir, kami akan selalu ingat pesanmu: Jangan terlalu banyak diskusi, jangan cengeng, tetapi terjunkan diri ke nilai tambah secara konsisten, pasti Indonesia akan terkemuka di Asia Tenggara dan di dunia," tutup Jokowi. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Habibie menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, sejak awal September. Habibie dikenal sebagai presiden dengan masa jabatan terpendek, dari Mei 1998 hingga Oktober 1999. Di bawah pemerintahannya, Indonesia membuka seluas-luasnya pendirian partai politik. Digelar pula pemilu yang dinilai sebagai pemungutan suara paling demokratis sejak 1955. Di era Habibie pula, digelar referendum di Timor Timur, yang berujung dengan lepasnya provinsi ini dari Indonesia. Mantan diplomat Dino Pati Djalal mengenang Habibie sebagai presiden era reformasi yang mempunyai posisi sangat strategis dalam menentukan transisi demokrasi Indonesia. "Beliau dengan tegas dan dengan sangat cepat melakukan perubahan yang membuat kondisi demokrasi Indonesia lebih solid, misalnya penghapusan undang-undang subversi, pembebasan tahanan-tahanan politik, kebebasan berbicara dan lain sebagainya." Dino menambahkan salah satu keputusan terbesar dan mungkin kontroversial adalah mengadakan jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, kini Timor Leste, dengan salah satu opsi, memisahkan diri dengan Indonesia. Ketika itu, Dino ditunjuk sebagai juru bicara Satgas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur. "Tentu pertama kali kita kaget mendengar keputusan itu, dan saya kira masih banyak yang perlu diungkapkan oleh sejarah, latar belakang pengambilan keputusan itu oleh Pak Habibie. Tapi yang jelas, kalau dari pengamatan saya sebagai orang yang menangani Timor Timur waktu itu, satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan itu hanyalah sosok Pak Habibie karena Pak Habibie mempunyai angle yang berbeda melihat permasalah Timor Timur," jelas Dino Pati Djalal dalam wawancara dengan Rohmatin Bonasir, Rabu (11/09). Mungkin karena latar belakangnya sebagai seorang insinyur, Habibie kemudian melihat persoalan provinsi Indonesia ke-27 secara mekanis. "Kalau membangun pesawat dan ada bagian yang tidak cocok dan pesawat tidak bisa terbang, ya dibuka kemungkinan untuk dilepas bagian dari pesawat itu." Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dari ayah bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian dan ibu R. A. Tuti Marini Puspowardojo seorang dokter mata. Ayah Habibie berasal dari Gorontalo dan meninggal dunia pada saat Habibie - anak keempat dari delapan bersaudara - berumur 14 tahun. Pendidikan BJ Habibie antara lain dianggap berhasil melembagakan demokrasi di Indonesia. Awalnya Habibie bersekolah di Technische Hogeschool Delft (Universitas Teknik Delft) di Delft, Belanda di bidang penerbangan dan aeronotika, tapi kemudian ia pindah ke Technische Hochschule Aachen di Aachen, Jerman dan mendapatkan gelar Diplom-Ingenieur (master of science in engineering) dari sekolah tersebut pada 1960. Ia kemudian menjadi asisten riset di bawah Profesor Hans Ebner di Aachen untuk pendidikan tingkat doktoralnya. Ketika ia ke Indonesia untuk cuti sekolah di tahun 1962, Habibie bertemu dengan Hasri Ainun yang pernah dikenalnya selagi bersekolah di Bandung. Keduanya menikah pada tanggal 12 Mei 1962 dan pindah ke Jerman, menetap di Aachen. Pada tahun 1965, Habibie menyelesaikan pendidikan doktoralnya dan mendapatkan gelar Dr. -Ing. Penelitiannya membuat perusahaan penerbangan Boeing dan Airbus tertarik untuk merekrutnya, tetapi Habibie menolaknya dan kemudian memilih bekerja untuk perusahaan penerbangan Jerman, Messerschmitt-Bölkow-Blohm di Hamburg dan mengembangkan beberapa teorinya sendiri dalam bidang termodinamika, konstruksi dan aerodinamika. Pada tahun 1974 Habibie dipromosikan menjadi wakil direktur eksekutif Messerschmitt. Industri strategis Di era Soeharto, Habibie enam kali menjadi anggota kabinet dalam rentang waktu 20 tahun untuk jabatan yang kurang lebih sama: menteri negara riset dan teknologi. Pada tahun 1974 itu, Presiden Indonesia ketika itu Soeharto meminta Habibie untuk kembali ke Indonesia. Habibie sempat menjadi asisten khusus untuk direktur Pertamina Ibnu Sutowo selama dua tahun sebelum ditunjuk menjadi presiden direktur Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Di tahun 1978 ia ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi dan saat itu ia mengembangkan "industri strategis" di Indonesia yang mencakup pengembangan teknologi penerbangan (lewat IPTN), perkapalan (lewat PT PAL) dan persenjataan (lewat PT Pindad). Pada dekade 1980-an, IPTN berkembang pesat dengan spesialisasi mengembangkan pesawat penumpang kecil jarak sedang seperti CN-235 yang bekerja sama dengan perusahaan CASA dari Spanyol. IPTN juga menjadi pabrikan bagi helikopter Puma dan mengembangkan pesawat kecil N-250 yang dijuluki Gatotkaca. Menjadi wakil presiden Selama masa pemerintahan Soeharto, Habibie enam kali menjadi anggota kabinet dalam rentang waktu 20 tahun untuk jabatan yang kurang lebih sama: menteri negara riset dan teknologi. Pada bulan Januari 1998, Soeharto secara tidak langsung mencalonkan Habibie menjadi wakil presiden ketika menyebut bahwa untuk masa jabatan ketujuhnya, calon wakil presiden yang mendampingi harus memiliki pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika Soeharto menyatakan berhenti pada tanggal 21 Mei 1998 atas tekanan gerakan protes mahasiswa, yang dikenal dengan sebutan reformasi, Habibie kemudian disumpah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam masa jabatannya, protes reformasi masih berlanjut, dengan tuntutan tak menerima Habibie sebagai presiden karena masih dianggap sebagai bagian dari rezim Soeharto. Beberapa orang meninggal dunia dalam protes yang terjadi di tahun 1999 ini. Presiden RI ketiga Habibie diangkat menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Masa jabatan Habibie sebagai presiden Republik Indonesia adalah yang tersingkat, dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Namun selama itu, banyak hal yang dilakukan oleh Habibie. Hal paling kontroversial tentu saja ketika ia mengumumkan akan memberi kesempatan Timor Timur untuk melakukan referendum, untuk memilih apakah akan terus bergabung dengan Indonesia dengan otonomi yang diperluas atau memilih untuk merdeka. Pengumuman ini membuat kaget para petinggi militer (ABRI ketika itu), yang menurut sejumlah laporan tidak dikonsultasikan. Pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum diselenggarakan di Timor Timur. Hasil referendum ini diumumkan oleh Sekjen PBB Kofi Anan pada tanggal 4 September, dengan hasil 78,5% memilih untuk merdeka. Akhirnya Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaan pada 20 Mei 2002, sesudah sebelumnya dikelola oleh United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dan menjadi anggota PBB yang ke-191 pada 27 September di tahun yang sama. Kebijakan ini mendapat kritik, termasuk menjadi salah satu alasan terkuat penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Habibie di hadapan Sidang Istimewa MPR, dan membuat Habibie tidak mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Demokratisasi Di luar soal Timor Timur, pemerintahan Habibie dianggap berhasil melembagakan demokrasi di Indonesia, terutama pada masa transisi dari pemerintahan Soeharto yang tertutup dan tidak demokratis. Di tahun 1999, pemerintahan Habibie berhasil menelurkan undang-undang pemilu dan kelembagaan negara yang mengantar pada pemilihan umum yang demokratis untuk pertamakalinya di Indonesia sejak 1955 yang diikuti oleh 48 partai politik. Beberapa undang-undang penting juga dilahirkan pada masa Habibie seperti Undang-undang Pokok Pers yang membuat media di Indonesia menjadi salah satu yang paling bebas di Asia. Indria Samego, anggota dewan pakar The Habibie Center, mantan asisten wakil presiden bidang politik dan keamanan mengatakan, Habibie termasuk tipe orang yang mau mendengar dan mengakui kesalahan. "Jarang sekali pemimpin di Indonesia itu mau mendengar yang dipimpin. Pak Habibie lain, dia besar di Jerman dengan budaya politik yang egaliter jadi dia terbuka untuk dikritik. Dan dia tidak marah," kata Indria kepada wartawan BBC News Indonesia, Pijar Anugerah. "Dengan gestur politik yang demikian, dia sebetulnya layak meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Tetapi, sayang sekali, mungkin dia pemimpin yang benar tapi di waktu yang salah," katanya. Pemerintahan Habibie juga menelurkan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan UU Perlindungan Konsumen. Pada masanya, Habibie juga melaksanakan perbaikan ekonomi yang membuat rupiah sempat mencapai nilai tukar kurang dari Rp10.000 per dolar Amerika, yang belum pernah bisa dicapai oleh presiden lain sesudahnya. Korupsi Soeharto Habibie mengizinkan Jaksa Agung ketika itu Andi Muhammad Ghalib untuk melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto. Dalam penegakan hukum, Habibie mengizinkan Jaksa Agung ketika itu Andi Muhammad Ghalib untuk melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto. Menurut adik kandung Soeharto, Probosoetedjo, langkah ini membuat Soeharto tidak mau berbicara lagi dengan Habibie, yang pernah dianggap Soeharto sebagai murid kesayangannya. Sesudah jabatannya sebagai presiden berakhir, Habibie kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya di Jerman. Ia sempat menjabat posisi penasehat presiden pada masa jabatan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan mendirikan lembaga nirlaba Habibie Center yang melakukan berbagai kajian terkait demokratisasi dan modernisasi di Indonesia. Kisah hidup Habibie pernah difilmkan, yang diadaptasi dari buku, berjudul Habibie & Ainun (2012) yang disutradarai oleh Faozan Rizal, penata kamera dan sutradara film eksperimental beristrikan perempuan warga negara Jerman. Prekuel film itu juga dibuat dengan judul Rudi Habibie (2016) yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo.