Setidaknya '150 pengunjuk rasa tewas oleh pasukan Nigeria' sejak Agustus 2015
Amnesty International menyebut bahwa pasukan keamanan Nigeria menewaskan lebih dari 150 pengunjuk rasa sejak Agustus 2015.
Berbagai unjuk rasa yang memperjuangkan kemerdekaan Biafra dilangsungkan beberapa tahun terakhir. Menurut Amnesty, militer Nigeria menggunakan peluru tajam dan berbagai langkah kekerasan lain dalam menghadapi unjuk rasa yang memperjuangkan kemerdekaan Biafra dari Nigeria. Polisi Nigeria membantah telah menggunakan kekuatan berlebihan. Tentara Nigeria menuding, Amnesty merusaha mencoreng reputasi mereka. Laporan Amnesty didasarkan pada wawancara dengan hampir 200 orang, dilengkapi lebih dari 100 foto dan 87 rekaman video. Salah satu kekerasan yang dituduhkan dalam laporan itu adalah 'eksekusi di luar hukum' tatkala 60 orang ditembak mati di Onitsha, menyusul Hari Peringatan Biafra, Mei 2016. "Pendekatan serampangan dan cepat menembak dalam menangani kumpulan orang telah menewaskan sedikitnya 150 orang, dan kami khawatir jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi," kata Makmid Kamara, Direktur interuim Amnesty untuk Nigeria. Salah satu korban adalah seorang lelaki usia 26 yang ditembak di Nkpor, namun bersembunyi di sebuah selokan, dan selamat. Dia mengaku, para serdadu menemukannya saat bersembunyi lalu menyiramnya dengan zat asam dan mengatakan bahwa ia akan mati pelan-pelan. Dia mengaku, para serdadu menemukannya saat bersembunyi lalu menyiramnya dengan zat asam dan mengatakan bahwa ia akan mati pelan-pelan. Seorang perempuan mengaku saat berbicara dengan suaminya lewat telepon, sang suami mengatakan bahwa ia ditembak di kakinya. Disebutkan perempuan itu, suaminya menelponnya dari sebuah kendaraan militer, dan ia mendengar bunyi tembakan. Belakangan ia menemukan suaminya telah tewas dengan dua luka tembakan lain di dadanya, membuatnya yakin suaminya ditembak mati setelah bertelepon. Menurut Amnesty, berbagai unjuk rasa pro-Biafra umumnya berlangsung tertib kendati sesekali terjadi insiden pelemparan batu atau pembakaran ban, dan pernah juga terjadi penembakkan terhadap seorang polisi. "Betapa pun, tindakan kekerasan dan ketidak-tertiban unjuk rasa itu tak bisa membenarkan tingkat kekerasan (oleh militer atau polisi) terhadap seluruh pengunjuk rasa." Di pihak lain, juru bicara militer Sani Usman bahwa "militer dan pasukan keamanan lain menerapkan sikap menahan diri yang maksimum kendati menjadi sasaran provokasi dan kekerasan yang tak bisa dibenarkan."