Langgar prosedur, kapal Indonesia terancam ‘tak boleh beroperasi’
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bakal menegakkan aturan soal pelayaran setelah dua insiden kapal yang memakan puluhan korban jiwa terjadi dalam rentang dua pekan.
Lebih 100 penumpang dan awak berada di KM Lestari Maju yang kandas di karang setelah mengalami kerusakan mesin. "Kita ram cek seluruh kapal di perairan Indonesia, kalau ada kekurangan tak boleh beroperasi," tutur Budi Karya dalam jumpa pers pada Rabu (04/07), sebagaimana dilaporkan wartawan di Makassar, Didit Hariyadi. Termasuk dalam aturan ini adalah manifest yang harus sesuai dengan jumlah penumpang yang ditetapkan, jaket pelampung, izin-izin kapal, dan kompetensi nakhoda. Menhub mengaku diperlukan proses revitalisasi tata laksana, sarana dan prasarana perhubungan laut seluruh Indonesia. Ikrar Menhub disampaikan setelah KM Lestari Maju kandas di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa (03/07). Dalam insiden itu sebanyak 166 orang selamat dan 36 meninggal dunia. "Ada indikasi jumlah penumpang melebihi manifest 139 orang. Jadi terdapat kesalahan dari syahbandar dan otoritas pelabuhan," ujarnya. Menurutnya, Kementerian Perhubungan hanya memberikan izin kapal saja setelah mendapat rekomendasi dari tingkat kabupaten ke provinsi. "Saya masih menunggu, kita konsisten kalau kapal memang tak layak digunakan maka bisa sanksi pidana," tambahnya. Kepolisian, BASARNAS, BPBD dan masyarakat setempat terus melakukan penyelamatan KM Lestari Maju. Secara terpisah Kapolres Selayar AKBP Syamsu Ridwan mengungkapkan telah mengamankan nakhoda kapal Agus Susanto di Polres Selayar. "Nakhoda diamankan sementara untuk proses penyelidikan," tutur Syamsu. Data yang dihimpun hingga saat ini total korban yang selamat sebanyak 166 orang, yang dievakuasi di rumah sakit sebanyak 47 orang, dirawat di Puskesmas Batangmata 56 orang dan Puskesmas Parangia 63 orang. Sehingga total keseluruhan penumpang adalah 202 orang. Jumlah itu tak sama dengan data manifest dari Pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, hanya 130 orang. 'Tidak ada jalan terang' Dua pekan sebelum insiden di Kepulauan Selayar terjadi, peristiwa serupa berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara. KM Sinar Bangun tenggelam pada 18 Juni dan memicu operasi pencarian selama 16 hari. Selama pencarian, 21 penumpang diselamatkan sementara tiga penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun, Basarnas menyatakan sebanyak 164 penumpang belum ditemukan. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bakal menegakkan aturan soal pelayaran setelah dua insiden kapal yang memakan puluhan korban jiwa terjadi dalam rentang dua pekan. Setelah kejadian itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan segenap Dinas Perhubungan daerah untuk melakukan pengecekan berkala terhadap moda transportasi demi keamanan dan keselamatan penumpang. Tak hanya itu, Presiden Jokowi menyatakan telah memberi instruksi kepada Menhub "untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan". "Saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi," tegasnya. Namun, nada pesimistis muncul dari pengamat pelayaran dari lembaga National Maritime Institute, Siswanto Rusdi. "Kapal-kapal kayak begini kan nggak menarik bagi pejabat Perhubungan. Saya lihat mentalitas 'terserah lah kalian mau diapakan itu'. Saya tidak melihat ada jalan terang," papar Siswanto. Menurutnya, Kementerian Perhubungan tidak melakukan perbaikan walaupun telah terjadi insiden kebakaran KM Zahro Express di Teluk Jakarta, 1 Januari 2017 lalu, yang menewaskan 23 orang. "Zahro terbakar, apa perbaikan oleh Kementerian Perhubungan? Nol. Ada yang dilakukan Ditjen Perhubungan Laut? Nggak ada. Business as usual. Sebelum KM Sinar Bangun, terjadi empat kecelakaan kapal selama bulan Juni yang menimpa kapal penumpang di bawah 500 GT (gross ton).