Menelaah klaim Sri Mulyani di Instagram soal infrastruktur dan kemiskinan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menulis capaian pemerintah Indonesia di tengah tudingan calon presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya adalah 'menteri pencetak utang'. Namun, pengamat ekonomi tak sepenuhnya sependapat dengan klaim Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengaku sekarang sudah lebih 'bijak' dan 'paham politik' dibanding dulu. Tulisan puisi Sri Mulyani diunggah ke media sosial pada Jumat (01/02). Dalam puisinya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menceritakan kisah pemanfaatan dana APBN yang selama ini disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun sarana infrastruktur. Disebutkannya, dana APBN juga dimanfaatkan secara optimal untuk pemberian subsidi kepada masyarakat kurang mampu serta mengentaskan permasalahan kemiskinan yang selama ini masih terjadi di daerah terpencil. Pemanfaatan belanja pemerintah itu pun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mendorong perbaikan taraf hidup di masa depan. Namun, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara , menyebut tulisan Sri Mulyani dalam unggahan media sosialnya tidak relevan. Sebab, yang dikritik tentang Sri Mulyani adalah soal utang. Sementara dalam narasinya, Sri Mulyani menjelaskan capaian pemerintah dalam pengalokasian dana APBN—yang notabene berasal dari penerimaan negara dan utang. "Jangan lupa, di situ ada kontribusi penerimaan pajak. Prabowo tidak mengkritik penerimaan pajak, Prabowo mengkritik utangnya," jelas Bhima kepada BBC News Indonesia, Senin (04/02). "Bu Sri Mulyani mencampurkannya. Jadi kita bingung, apa benar itu dibiayai utang? Padahal penerimaan pajak juga punya andil cukup besar untuk pembangunan," imbuhnya. Lantas, apa saja capaian pemerintah yang diklaim Sri Mulyani? Apakah klaim itu sepenuhnya benar? Ribuan kilometer jalan raya berhasil dibangun Dalam unggahan di Instagram—yang hingga Senin (04/02) siang sudah mendapat lebih dari 230 ribu likes—Sri Mulyani mengawali kisahnya dengan menceritakan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, dan jembatan yang bermanfaat untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. "Kami menyelesaikan ribuan kilometer jalan raya, tol, jembatan. Untuk rakyat, untuk kesejahteraan," tulis Sri Mulyani. Memang, infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam APBN 2019, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp415 triliun untuk mendukung konektivitas, penyediaan perumahan, dan ketahanan pangan. Target pembangunan infrastruktur 2019, antara lain pembangunan jalan sepanjang 1.837 kilometer dan membangun jembatan sepanjang 37.177 meter. Selain itu, tahun ini pemerintah membangun 16 proyek jalan tol, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatra melalui PT Hutama Karya dengan panjang 299 kilometer. Anggaran infrastruktur juga untuk melanjutkan pembangunan bendungan sebanyak 48 unit. Kemudian jalur kereta api sepanjang 394,8 km, menyelesaikan bandara baru di empat lokasi, dan membangun jaringan irigasi sebanyak 170,4 ribu hektare. Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83,6 kilometer merupakan salah satu realisasi program strategis pemerintah yang menelan dana Rp5,3 triliun dan ditargetkan selesai akhir 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khirunas/wsj. Bhima Yudhistira dari INDEF sepakat, bahwa infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, daya saing, dan produktivitas. Di sisi lain menurunkan biaya logistik yang sekarang masih 24% dari produk domestik bruto (PDB)—salah satu yang tertinggi di ASEAN. Namun, yang menjadi polemik kemudian adalah infrastruktur mana yang menjadi prioritas di tengah keterbatasan. Di sinilah muncul paradoks. "Untuk menurunkan biaya logistik, yang dibangun jalan tol. Pembuatan jalan tol yang komersil otomatis biayanya pasti lebih mahal dan pastinya akan berujung pada tarif yang lebih mahal kepada pengguna, khususnya angkutan logistik," jelas Bhima. Menurut Bhima, pembangunan tol laut lebih tepat ketimbang memperbanyak tol darat mengingat Indonesia adalah negara maritim, "Itu solusi yang lebih bagus. Armadanya diperbanyak, pelabuhan laut dalamnya didorong," kata dia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) berbincang dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kedua kanan) saat menghadiri seminar nasional tol laut di atas kapal KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Senin (04/02) "Jadi ada yang nggak nyambung dalam implementasi pembangunan infrastruktur," cetus Bhima. Lebih jauh, Bhima mengungkapkan tidak semua proyek infrastruktur didanai oleh APBN. Sebagian besar malah dibangun oleh perusahaan negara (BUMN). Masalah yang muncul kemudian adalah BUMN yang mencari pembiayaan sendiri harus menghadapi risiko likuiditas. "BUMN yang terus dipaksa untuk membangun infrastruktur melalui penugasan, ternyata punya masalah ke depan dalam segi cashflownya. Idealnya, swasta yang harus banyak bangun infrastruktur yang komersil," katanya. Bantuan untuk 10 juta keluarga miskin Soal kemiskinan, menteri Sri Mulyani mengklaim pemerintah sudah "meringankan beban hidup 10 juta keluarga miskin" dan "menyediakan bantuan pangan 15 juta keluarga miskin". Selain itu, pemerintah "menyekolahkan 20 juta anak miskin untuk tetap dapat belajar menjadi pintar". Ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberikan ‎jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% ‎penduduk termiskin. Berdasarkan data Kementerian Sosial, 10 juta keluarga menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) dari program bantuan sosial yang didanai pemerintah, Program Keluarga Harapan. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita optimis angka kemiskinan di Indonesia dapat turun dibawah 9,5 persen pada tahun 2019 melalui upaya sejumlah program pengentasan kemiskinan. Sementara, program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah ‎mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima ‎manfaat. Pada 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 j‎uta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan ‎program beras sejahtera. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pembelian pangan yang mendukung peningkatan gizi, meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mengarahkan keluarga penerima bantuan ini untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Tahun ini, bantuan tetap untuk PKH naik menjadi Rp550 ribu per keluarga, dari tahun sebelumnya sebesar Rp500 ribu. Sementara, bantuan kesehatan naik 100% menjadi Rp2,4 juta. Adapun bantuan pendidikan juga mengalami peningkatan 100%, menjadi Rp900 ribu per siswa. Peningkatan anggaran bantuan ini diharapkan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan yang diklaim pemerintah menurun secara signifikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,67 juta orang per September 2018, atau 9,66% dibanding total penduduk Indonesia. Angka itu mengalami penurunan dibanding Maret 2018 yang sebesar 25,95 juta orang atau 9,82% dari total penduduk Indonesia. Bhima Yudhistira dari INDEF mengakui, meski tak signifikan, angka kemiskinan mengalami penurunan. Namun menurutnya, ada 'kemiskinan struktural' yang tidak bisa diatasi hanya dengan bantuan sosial, namun dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. "Selama ini yang bisa menurunkan angka kemiskinan secara efektif sebenarnya dana desa, dan dana desa ini yang seharusnya dana desa ini menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja melalui badan usaha milik desa. Ini baru bisa mereka mengangkat diri dari jurang kemiskinan yang struktural tadi," jelas Bhima. "Karena bansos (bantuan sosial) efeknya cuma temporer. Setelah dikasih mereka bisa jadi miskin lagi," kata dia. Dalam unggahannya, Sri Mulyani mengungkapkan penggunaan dana APBN juga bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan maupun perbaikan layanan di daerah, terutama di tingkat kelurahan maupun desa. "Kami terus bekerja, agar 74.953 desa mampu membangun, membasmi kemiskinan. 8.212 kelurahan terbantu untuk melayani rakyat lebih baik," tegas Sri Mulyani Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (03/01) Di sisi lain, pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa. Ini senada dengan klaim Sri Mulyani yang mengatakan, pemerintah bekerja siang malam menyediakan jaminan, "agar 96,8 juta rakyat terlindungi dan tetap sehat" melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam APBN 2019, anggaran kesehatan dipatok sebesar Rp123,1 triliun, atau naik 14,6% ketimbang tahun sebelumnya. Selain untuk program KIS, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk mengatasi kurang gizi kronis atau stunting, tuberculosis, dan malaria. Sementara, mengutip data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 17,9 juta siswa dari keluarga miskin penerima PKH menerima bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Program ini bertujuan agar anak usia 6 hingga 21 tahun mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat sekolah menengah dan mencegah mereka dari kemungkinan putus sekolah. Menyoal pendidikan, Sri Mulyani pula menyebut bahwa pemerintah tidak pernah berhenti menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat. Dia mengklaim, sebanyak 472.000 mahasiswa menerima beasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan. "Sementara 20.000 generasi muda dan dosen berkesempatan belajar di universitas terkemuka dunia untuk jadi pemimpin harapan bangsa," kata dia. Sri Mulyani pun menutup pernyataan tersebut dengan kalimat tegas agar pengkritiknya tidak lupa, bahwa dana triliunan rupiah itu bertujuan untuk membangun Indonesia. "Aku tak ingin lupa itu. Sama seperti aku tak ingin engkau lupa akan sejarah negeri kita," tutupnya.