Prancis sambut baik kesepakatan AS-Rusia
Presiden Prancis, Francois Hollande menggambarkan kesepakatan antara Rusia dan AS terkait persoalan senjata kimia Suriah sebagai sebuah 'langkah penting' menuju penyelesaian perang sipil yang dilakukan lewat jalur politik.
Francois Hollande menilai ancaman sanksi tetap harus ada untuk menekan agar Suriah mematuhi resolusi DK PBB. Dalam pidato yang disiarkan oleh televisi, Hollande mengatakan pemerintahannya juga melihat solusi dengan cara militer akan tetap menjadi pilihan. "Opsi langkah militer harus tetap ada, kalau tidak maka tidak akan tekanan dalam penyelesaian persoalan ini," kata Hollande. Dia juga menjelaskan pemungutan suara untuk mengambil sikap terhadap resolusi baru Dewan Keamanan PBB tentang Suriah kemungkinan hasilnya baru akan didapat pada akhir pekan ini. Pada Senin (16/09) Hollande dijadwalkan akan bertemu dengan Menlu AS, John Kerry untuk membicarakan persoalan ini. Hollande mengatakan sanksi akan dikenakan untuk memaksa Suriah melucuti atau menyerahkan senjata kimianya dan akan diterapkan jika mereka gagal memenuhi target pelucutan. "Sangat penting untuk menyertakan ancaman sanksi jika kesepakatan dan dan tujuan resolusi DK PBB gagal dijalankan," katanya. "Namun langkah selanjutnya adalah harus menemukan solusi politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah." Mengkhawatirkan kekuatan Assad Wartawan BBC di Paris, Christian Fraser mengatakan Prancis mengambil posisi yang lebih memilih untuk mengedepankan langkah militer dalam penyelesaian krisis di Suriah dan sebagian mayoritas warga Prancis juga menilai negara mereka lebih cenderung ingin mengambil opsi militer. Pemerintah Prancis telah membuat komitmen dengan kelompok koalisi di Suriah dan mereka khwatir kesepakatan antara Rusia dengan AS akan memperkuat posisi Presiden Bashar al-Assad. Hollande mengatakan tidak ada tempat bagi Presiden Assad di Suriah kedepannya. "Tidak ada tempat untuk dia dan juga kelompok jihad." Sebelumnya AS dan Rusia mencapai kesepakatan bahwa Damaskus harus memberikan semua rincian tentang pasokan senjatanya dan senjata kimia dimusnahkan pada pertengahan 2014. Jika Suriah gagal memenuhinya maka kesepakatan akan ditegakkan lewat sebuah resolusi PBB dengan dengan penggunaan kekerasan sebagai upaya terakhir. Presiden Barack Obama sudah menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dalam menghadapi kelompok pemberontak.