Presiden Jokowi ke Hong Kong, pemerintah didesak berpihak ke TKI
Sejumlah TKI di Hong Kong mengaku mengalami hambatan dari pemerintah Indonesia. Hal itu terungkap dalam acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan ribuan warga Indonesia di Hong Kong, Minggu (30/04).
Presiden Joko Widodo menghadiri acara temu WNI di Hong Kong, Minggu (30/04) Santi, seorang buruh migran asal Pekalongan, Jawa Tengah, menyampaikan kepada presiden bahwa beberapa rekannya ditanyai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) saat hendak pulang ke Indonesia. Padahal, pada November 2014 lalu Presiden Joko Widodo telah menghapus KTKLN karena dianggap telah disalahgunakan untuk memeras para buruh migran Indonesia saat meninggalkan dan tiba di Indonesia. Mendengar ini, Presiden Jokowi bertanya kepada hadirin. "KTKLN itu apa masih ada sih? Masih?" Pertanyaan itu sontak dijawab para hadirin dengan lantang. "Masiiiih." Sekitar 5.600 WNI hadir dalam acara di Asia World Expo. Jawaban itu membuat Presiden Jokowi bertanya kepada para bawahannya. Ada jeda 30 detik, sebelum akhirnya presiden angkat bicara. "Saya sudah perintahkan agar tidak ada yang menghambat kepada TKI-TKI kita. Sudah saya perintahkan. Ini akan saya cek di lapangan, (apa) benar," kata Jokowi, sambil berhenti sejenak hingga keriuhan sorakan dan tepuk tangan para WNI mereda. "Mohon maaf apabila kejadian-kejadian itu masih terjadi. Karena memang kantor kita banyak sekali. Ada yang bisa kita awasi, ada yang bisa kita kontrol, tapi ada juga ada satu, dua, tiga, empat yang masih belum bisa kita kendalikan. Tapi, apapun, ini akan terus kita perbaiki, akan terus kita benahi," ucapnya. Biaya penempatan Selain KTKLN, para TKI menyoroti tingginya biaya penempatan dari agen tenaga kerja yang dibebankan kepada TKI. Biaya itu tidak jarang mencapai Rp20 juta hingga Rp30 juta per orang, yang dibayar para TKI dengan cara mencicil dengan menyisihkan gaji tiap bulan. Kondisi tersebut tidak jarang membuat TKI masuk dalam jurang utang dan tujuan untuk menyejahterakan keluarga di Indonesia tidak tercapai. Wulan, seorang TKI asal Yogyakarta yang sudah bekerja selama 20 tahun di Hong Kong, menyatakan sudah saatnya pemerintah beraksi. "Harus ada action, harus ada realisasi. Jangan hanya janji-janji. Kita sudah bosan dijanji-janji seperti itu," ujarnya. Para WNI hadir sejak pukul 10.00 waktu setempat untuk menyambut Presiden Jokowi. Namun, Nusron Wahid selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdalih tingginya biaya penempatan yang harus dicicil para TKI selama bekerja di luar negeri tidak sepenuhnya berasal dari agen tenaga kerja. "Kadang-kadang banyak TKI yang terbebani biaya yang di luar biaya penempatan, tapi diklaim menjadi bagian dari paket biaya penempatan. TKI ini sebelum berangkat punya utang dengan keluarganya atau dengan tetangganya. Kemudian utang itu dicicil setelah dia berangkat. Sehingga kesannya biaya penempatannya membengkak," kata Nusron kepada wartawan Valentina Djaslim yang melaporkan untuk BBC Indonesia. Berpihak pada TKI Munculnya biaya penempatan yang tinggi dan terbukanya praktik pungli, menurut Eni Lestari selaku juru bicara Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, adalah konsekuensi dari undang-undang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang memberi porsi lebih kepada pihak swasta. Eni Lestari berpidato dalam Konferensi tingkat tinggi PBB tentang pengungsi dan migran di New York, pada 2016 lalu. "Undang-undang itu masih mengedepankan swasta, yaitu PJTKI, yang sangat mendominasi. Sebenarnya buruh migran tidak dianggap sebagai pekerja resmi. Jika dianggap pekerja resmi, undang-undang harus menjamin hak kita seperti buruh pabrik, misalnya. Artinya ada hak cuti, hak istirahat, hak jam kerja, hak upah, hak berserikat. "Nah, undang-undang khusus yang diatur untuk TKI ini tidak ada refleksi dari undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Inilah yang menyebabkan posisi kita di dalam negeri saja sudah seperti barang, seperti budak yang dimiliki PJTKI," papar Eni, saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Eni mengklaim Undang-Undang 39 Tahun 2004 tidak berpihak pada TKI, tapi pada swasta yang berorientasi untuk mencari keuntungan. "Semuanya jadi bisnis penempatan, bukan perlindungan," ujarnya. Untuk itu, Eni berharap pemerintah dan DPR bisa mengeluarkan undang-undang yang berpihak pada TKI. "Tanpa mereformasi pondasi dari undang-undang yang merugikan ini kita mau ngomong apa? Hanya tambal-sulam, terus-menerus seperti ini." Sepanjang tahun lalu, berdasarkan data BNP2TKI, Indonesia mengirim lebih dari 230.000 ribu pekerja ke luar negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 47% bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga.