Mengapa Gambia, negara di Afrika, ajukan Myanmar ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan genosida
Myanmar diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag dan harus menjawan tuduhan bahwa militer di negara tersebut "melakukan genosida atau pembunuhan besar-besaran" terhadap warga minoritas Muslim Rohingya.
Aung San Suu Kyi dengan keras menyanggah tuduhan bahwa negaranya telah melakukan genosida. Pemimpin de facto Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menjawab sendiri tuduhan tersebut dalam sidang hari Rabu (11/12). Ia tidak menyinggung soal kesaksian yang dikutip dari para pengungsi Rohingya. Tapi, ia menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, dengan argumen bahwa tak ada bukti niatan genosida di balik tindakan militer Myanmar. Suu Kyi dan timnya harus terbang ke Den Haag -- dan menjadi pusat perhatian masyarakat internasional -- setelah Gambia, negara di Afrika, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. "Hari ini Republik Gambia meminta Anda untuk mendengar tangisan genosida dan tangisan permintaan tolong ini," kata Aboubacarr Tambadou, yang juga menteri kehakiman Gambia, memulai argumennya dengan kata-kata penuh emosi di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Tuduhan genosida terhadap pemerintahan Myanmar ini mendapat dukungan dari 57 anggota negara organisasi konferensi Islam (OKI) dan satu tim pengacara internasional, tetapi Tambadou inilah yang menjadi motor penggerak utama. 'Hukum bukan hanya untuk negara kaya' Ribuan minoritas Rohingya dibunuh dan lebih dari 700.000 kabur ke negara tetangga Bangladesh dalam operasi militer tahun 2017 di negara berpenduduk mayoritas Buddha ini. Abubacarr Tambadou mendesak adanya langkah segera untuk menolong etnis Rohingya. Langkah tentara Myanmar dan pemimpin de facto mereka Aung San Suu Kyi banyak mendapat kritik. Beberapa bahkan mendesak komite Nobel untuk menarik kembali hadiah yang pernah diberikan kepada Suu Kyi. Namun negara yang memimpin langkah hukum ini adalah Gambia, negara kecil di Afrika Barat yang terletak lebih dari 11.000 km dari Myanmar. "Kenapa kita harus menunggu yang lain untuk mengambil tanggung jawab ini?" tanya Aboubacarr Tambadou. "Hukum internasional tidak hanya untuk negara kaya dan berkuasa, ini adalah untuk semua negara berdaulat. Kita tak perlu punya militer dan ekonomi yang kuat untuk mengejar keadilan, untuk melakukan hal yang benar," katanya kepada BBC World Service. Gagal lagi Pengacara yang beralih jadi politisi ini dikenal karena pernah menuntut penjahat yang terlibat dalam genosida di Rwanda. Keputusan akhir mahkamah internasional soal tuduhan genosida ini mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. "Gambia mengutuk genosida yang dilakukan Myanmar terhadap warganya sendiri. Saya rasa komunitas internasional harus melakukannya. Dunia sudah gagal terhadap Rwanda tahun 1994. Kini kita gagal lagi terhadap Rohingya." Ini untuk pertama kalinya negara tanpa hubungan langsung dengan kejahatan yang dituduhkan membawa kasus seperti ini ke Mahkamah Internasional dengan menggunakan keanggotaan mereka dalam Konvensi Jenewa. 'Aroma genosida' Tambadou mengunjungi Bangladesh bulan Mei 2018 dan mengunjungi kamp pengungsi Rohingya. Ini memotivasinya berjuang untuk para pengungsi. Lebih dari 700.000 orang Rohingya menjadi pengungsi dan kini tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh. "Ketika saya dengar kisah-kisah pengungsi di kamp, saya bisa mencium aroma genosida dari Myanmar," katanya kepada BBC. Katanya ia marah ketika melihat dan mendengar langsung dari pengungsi, kemudian menjadikan tindakan ini sebagai misi pribadi. "Saya langsung berpikir, sesuatu harus dilakukan," katanya. Eksodus massal Ia mendengar cerita tentang ketidakberdayaan warga Rohingya menghadapi pembunuhan massal, pemerkosaan dan penyiksaan massal, serta anak-anak dibakar hidup-hidup ketika sedang "berlindung di dalam rumah dan tempat ibadah". Pegiat hak asasi manusia mengatakan banyak desa Rohingya dibakar secara sistematis selama operasi militer. Kecurigaan terhadap Rohingya bukan hal baru di Myanmar. Mereka mengalami penyingkiran sistemik dan kekerasan sejak negara itu meraih kemerdekaan. Namun dua tahun lalu, lewat operasi militer yang terorganisir, terjadi penghancuran desa-desa dan percerabutan jutaan orang, ketika mereka kabur ke negara-negara seperti Malaysia, Thailand atau Indonesia, dan Bangladesh. 'Contoh standar pembersihan etnis' Skala masuknya pengungsi ke Bangladesh menciptakan krisis kemanusiaan. Beberapa negara memberi bantuan, beberapa lagi mengeluarkan peringatan. Kepala Badan Kemanusiaan PBB saat itu, Zeid Raad al-Hussein, sangat terkejut dengan aksi militer itu hingga menyebutnya sebagai "contoh standar pembersihan etnis". Foto-foto satelit memberi rincian mengerikan soal skala kehancuran yang menyebabkan kutukan terhadap Myanmar, tapi tak ada yang menghentikan mereka. Gambia ingin masyarakat internasional bertindak dan meningkatkan tekanan sekarang juga. "Saya berdiri bersama Anda untuk membangunkan hati nurani dunia dan membangkitkan suara komunitas internasional. Dalam kata-kata Edmund Burke... 'satu-satunya hal yang dibutuhkan kejahatan untuk menang adalah orang-orang baik yang tak melakukan apa-apa,'" kata Tambadou di Mahkamah Internasional. 'Imigran gelap' Myanmar, negara berpenduduk mayoritas Buddha, menganggap etnis Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh, dan menolak memberi mereka status warga negara. Para pengkritiknya mengatakan Aung San Suu Kyi berdiri di sisi yang sama dengan militer yang telah memenjarakannya di rumahnya selama bertahun-tahun. Menurut PBB, sejak tahun 1962, pemerintah Myanmar secara bertingkat menggerus hak-hak sipil dan politik minoritas Rohingya, termasuk hak kewarganegaraan. Penyingkiran sistematis ini merupakan argumen utama Gambia ketika mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. "Genosida tidak terjadi di ruang vakum. Ini tidak terjadi tiba-tiba dalam satu malam melainkan didahului oleh sejarah yang penuh kecurigaan, ketidakpercayaan, dan propaganda penuh kebencian yang memperlakukan orang lain tidak manusiawi lalu mengkristal menjadi kekerasan massal ugal-ugalan, di mana satu pihak mencoba menghancurkan yang lain, keseluruhan maupun sebagiannya." Pemimpin yang enggan bertindak Myanmar menjadi negara tertutup selama bertahun-tahun dalam pemerintahan junta militer. Pemindahan kekuasaan secara formal terjadi sesudah pemilu tahun 2015. Demonstrasi di Myanmar mendukung Aung San Suu Kyi. Namun para jenderal mengubah hukum dan menghalangi peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dari posisi puncak pemerintahan. Ia masih seorang pemimpin populer dan memegang kekuasaan. Banyak pemimpin dunia yang memintanya untuk menghentikan operasi militer, tapi ia berkeras bahwa langkah militer itu merupakan operasi kontra terorisme untuk memberantas ekstrimis Islam. Ia bahkan enggan menggunakan kata Rohingya. Jatuh dari kemuliaan "Ia pernah jadi sumber inspirasi dunia dan mengecewakan sekali melihatnya mengambil posisi sebagai pembela kejahatan yang mengertikan itu, puncak dari segala kejahatan," kata Tambadou. Buddhist majority in Myanmar refuses to recognise Rohingya as citizens Tambadou berkata, negaranya kini berjuang untuk menegakkan nilai yang pernah dipromosikan Aung San Suu Kyi dulu. Aung San Suu Kyi juga disalahkan karena tak berbuat apa-apa guna menghentikan kampanye kebencian yang dilakukan oleh pendeta Buddha ultra nasionalis terhadap etnis Rohingya. Mereka memandang kutukan internasional sebagai serangan terhadap kedaulatan nasional. Pemerkosaan dan pembunuhan Di Mahkamah Internasional, diungkap dokumen yang memperlihatkan pembunuhan massal di kota Maungdaw di negara bagian Rakhine, di mana militer Myanmar, yang dikenal dengan nama Tatmadaw, memerkosa dan membunuh ratusan warga sipil minoritas Rohingya. Orang Rohingya mengatakan tentara Myanmar membakar desa-desa mereka. Pengadilan juga mendengar kesaksian dari perempuan yang berhasil melarikan diri dari serangan. Kesaksian ini dihadirkan di pengadilan melalui penasehat hukum untuk Gambia, Andrew Loewenstein. "Saya masuk ke rumah bersama empat orang tetangga saya, dan tiga dari kami punya bayi. Saya kenali rumah itu. Di dalamnya ada jenazah di lantai - anak kecil dan orang tua dari desa kami." Sang penyintas ini juga bersaksi tentang pemerkosaan. "Ketika masuk ke rumah, para serdadu mengunci pintu. Salah satu dari mereka memerkosa saya. Mereka menikam saya di belakang leher dan perut." Ia melanjutkan. "Saya mencoba menyelamatkan bayi saya yang baru berumur 28 hari. Tapi mereka melemparnya ke tanah dan dia mati. Perempuan lain yang ada di sana juga diperkosa." Bicara kepada BBC, Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan Gambia telah mengajukan kasus yang kredibel tentang adanya niatan untuk melakukan genosida. "Ada dua unsur yang jelas terbukti. Salah satunya adalah pembatasan yang jelas yang dikenakan kepada etnis Rohingya: pembatasan untuk menikah, untuk punya anak, pembatasan untuk berpindah tempat, kamp penahanan dan seterusnya. Satu lagi adalah terus menerus memperlakukan Rohingya secara tidak manusiawi dan menjelek-jelekkan mereka," katanya. Penyangkalan Bicara di mahkamah internasional di Den Haag, Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan genosida ini. "Sangat disesalkan Gambia mengajukan kasus yang tak lengkap dan menyesatkan tentang gambaran faktual situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar," katanya. Ia menyalahkan pembunuhan dan tersingkirnya Muslim Rohingya ke kelompok militan yang mengincar kemerdekaan, sekalipun tak menolak kemunginan adanya kekuatan berlebihan yang dipakai oleh militer Myanmar di sana. Gelombang pengungsian Muslim Rohingya mengejutkan dunia tetapi sedikit sekali langkah kongkret yang dilakukan agar mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka. Untuk memutuskan Myanmar melakukan genosida, mahkamah harus memastikan bahwa negara bertindak "dengan niatan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian" minoritas Rohingya. Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sekarang ini Gambia hanya meminta mahkamah untuk memutuskan "ketetapan sementara" yang mengikat secara hukum untuk melindungi etnis Rohingya di Myanmar dan di mana pun dari ancaman dan kekerasan lebih lanjut. Tambadou ingin Myanmar mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara dan menjamin keamanan mereka yang ingin kembali ke kampung halaman mereka di negara bagian Rakhine. "Yang Gambia inginkan adalah agar Myanmar berhenti membunuh orang-orang Rohingya," tegas Tambadou.