Pungli pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda: 'baru kali ini terjadi'
Tiga oknum pungli (pungutan liar) di RSUD dr. Drajat Prawiranegara (RSDP) Kota Serang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka, setelah menarik sejumlah uang dari pihak keluarga yang akan mengambil jenazah korban tsunami Selat Sunda.
Seorang perempuan memeriksa salah satu kantong jenazah korban tsunami Selat Sunda (24/12). Lebih dari 400 orang tewas tersapu gelombang tsunami yang menerjang pesisir Banten dan Lampung 22 Desember lalu. Pungli yang terjadi di tengah bencana ini menurut sejumlah pihak baru pertama terjadi. Salah satu pihak yang dirugikan termasuk, Wali Care, lembaga filantropi milik band Wali yang mengurus penjemputan jenazah komedian Aa Jimmy alias Heriyanto dan lima korban lainnya di rumah sakit tersebut. "Di sana itu kita tidak berpikir, tidak punya prasangka apapun," ungkap Andi Kristianto, sekretaris jenderal Wali Care, kepada BBC News Indonesia, Senin (31/12). "Yang jelas, bagi kami, bila jenazah ini bisa segera diurus, sehingga bisa dipulangkan dalam keadaan bersih, dan bisa segera dimakamkan, ya. Kalaupun memang ada biayanya, ya kita bayar," ujarnya. Andi tidak tahu menahu perihal pembebasbiayaan pengurusan jenazah korban tsunami oleh pemerintah. "Kita baru tahu itu belakangan, artinya, bahwa ternyata digratiskan dan seterusnya," katanya. Kuitansi pungutan pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda. Dalam foto itu, 'ongkos' termasuk untuk biaya pemulasaraan jenazah, formalin, dan mobil jenazah. Padahal, pemerintah menggratiskan pelayanan kesehatan dan pengurusan jenazah bagi korban bencana alam. Akibat ketidaktahuan itu, mereka harus merogoh kocek hingga Rp13,7 juta untuk mengambil lima dari enam jenazah yang dijemput. Biaya tersebut diklaim untuk membayar pemulasaraan, formalin, dan satu peti jenazah. Sementara satu jenazah lainnya digratiskan tanpa alasan yang jelas. "Untuk anak pertama Aa Jimmy yang ditemukan terakhir itu tidak dikenakan biaya. Kita juga pada waktu itu sedikit heran saja, karena ketika itu sama pihak rumah sakit (dikatakan) 'Pak, yang ini tidak perlu pakai biaya'," tutur Andi. Pengurusan jenazah korban bencana alam gratis Sementara itu, kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengakui bahwa belum seluruh masyarakat mengetahui bahwa pemerintah akan menanggung seluruh biaya pelayanan kesehatan, termasuk penanganan jenazah dalam kondisi bencana alam. "Iya, betul, banyak yang belum tahu tentang hal itu. Padahal pemerintah pasti akan menanggung semua, mengganti, tidak ada biaya yang dikenakan pada masyarakat," ujar Sutopo kepada BBC News Indonesia, Senin (31/12). Menurutnya, pemberitahuan kepada masyarakat memang tidak dilakukan sebelum suatu bencana terjadi. "Memang mekanisme(nya) seperti itu," katanya. Anggota Tim DVI menempelka daftar jenazah korban tsunami yang sudah teridentifikasi di RS Berkah, Pandeglang (24/12). Ia melanjutkan, penyebarluasan informasi soal pembebasbiayaan pelayanan kesehatan dan pengurusan jenazah korban bencana alam dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Biasanya, informasi itu disampaikan saat rapat koordinasi di posko-posko terkait. "Kita akan mengingatkan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan peraturan yang ada, agar masing-masing kementerian, lembaga, atau dinas yang bertanggungjawab menangani tadi juga mengingatkan kepada masyarakat, mengingatkan juga kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, puskesmas, bahwa tidak ada pungutan-pungutan itu," beber Sutopo. Sutopo menjelaskan, pemerintah justru akan memberikan uang santunan duka cita kepada ahli waris sebesar Rp15 juta. "Oleh karena itu, data korban itu betul-betul harus terdata dengan baik, namanya, kemudian alamatnya, syukur ada juga fotonya, yang kemudian nanti akan diberikan pemerintah," lanjutnya. Pemberian uang santunan duka cita ini diatur dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-undang No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008. 'Baru kemarin kejadian' Minimnya pengetahuan masyarakat soal cakupan bantuan pemerintah dalam bencana alam dirasa Henny Vidiarina, ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), menjadi masalahnya. "Nggak ada sosialisasi kan selama ini?" ujar Henny. Menurutnya, faktor sosialisasi dan koordinasi antar lembaga berperan penting dalam penanganan korban bencana alam, termasuk perkara pengambilan jenazah. Tim gabungan mengangkut jenazah yang ditemukan di laut sekitar Tanjung Lesung, 25 December kemarin. "Persoalan utama itu adalah SOP pada saat menghadapi bencana. BNPB mungkin koordinasinya dengan BPBD selama ini, kan? Terus ada beberapa pihak yang ikut terlibat di dalamnya, ada tentara, ada polisi, tapi saya lihat, kesehatan, (cluster) kesehatan koordinasinya paling pada saat respons saja, ketika ada kejadian," ungkapnya. Ia merasa tidak heran jika ada pihak yang lantas memanfaatkan ketidaktahuan akan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi. "Saya sendiri tidak pernah mendengar ada peraturan macam-macam, gitu loh. Harus begini, harus begitu. Jadi saya berasumsi selama ini tidak ada aturan," kata Henny. Meski demikian, Henny tak menampik bahwa kasus pungli pengurusan jenazah korban bencana alam ini adalah yang pertama kalinya ia temui. "Tidak pernah selama saya aktif di dunia penanggulangan bencana, dari dulu, tidak pernah itu menjadi persoalan, sampai kemarin, baru kemarin kejadian terdengar ada pungli itu," bebernya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Sutopo. Selama ia bertugas, ia mengklaim bahwa kasus serupa belum pernah terjadi sebelumnya. "Nggak pernah, waktu itu menangani Palu yang gede kayak gitu nggak ada (pungli pengurusan jenazah korban). Lombok juga nggak ada," ungkapnya. Polisi mengembangkan kasus Hingga Senin (31/12) sore, polisi masih memeriksa lima orang aparatur sipil negara RSUD dr. Drajat Prawiranegara (RSDP) Kota Serang, termasuk pimpinan rumah sakit. Polisi telah menetapkan F, aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan staf Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) rumah sakit terkait, sebagai tersangka. Selain F, polisi juga menetapkan I dan B, karyawan CV Nauval Zaidan, perusahaan pengadaan mobil jenazah, menyandang status yang sama. Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dadang Herli memberikan keterangan pers soal pungli pengambilan jenazah korban tsunami. "Modusnya, dia menawarkan kepada pihak keluarga korban (untuk) bekerjasama dengan oknum dari CV itu, agar pihak keluarga korban mau menggunakan fasilitas yang mereka siapkan," papar AKBP Edy Sumardi Priadinata, Kabid Humas Polda Banten. Polisi menangkap ketiga pelaku dengan barang bukti berupa uang senilai Rp15 juta dan kuitansi yang dibuat sendiri oleh pelaku. Pihak rumah sakit sendiri mengaku 'kecolongan' akan ulah oknum pungli. "Kami terus terang amat sangat menyayangkan dan kami sendiri dari jajaran RSDP tentunya sangat terpukul dengan kejadian ini dan sangat sedih dan sangat hancur buat kami dalam kasus ini," ujar Sri Nurhayani, Pelaksana tugas Direktur RSDP Serang, dalam konferensi pers di Mapolda Banten, Sabtu (29/12), seperti diberitakan detik.com. Sri mengaku telah memberlakukan SOP (Standar Operasional Prosedur) sesuai Undang-undang Kesehatan bahwa "manakala ada kejadian KLB (Kejadian Luar Biasa), salah satunya adalah bencana ini, tidak boleh dipungut biaya se-sen pun terhadap korban, dan itu sudah kami lakukan dan kami instruksikan kepada semua jajaran yang ada di RSDP," katanya. Polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mencari tahu ada tidaknya pihak lain yang terlibat dalam kasus pungli pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda di rumah sakit tersebut.