Perempuan nelayan di Indonesia menunggu 'diakui'
Peran nelayan perempuan di Indonesia dinilai belum cukup diakui oleh negara, sehingga kelompok ini punya kerentanan sendiri.
Perempuan nelayan lebih banyak terlibat dalam proses pasca-tangkap, meski ada yang ikut turun melaut. Namun pemerintah mengatakan sudah tersedia bantuan keuangan dan layanan kesehatan gratis. Mengenakan kerudung, blus rapi, gelang dan cincin, Erna Lenka lebih terlihat seperti perempuan perkotaan walau sehari-harinya dia menghabiskan 17 jam bekerja di tambak udang miliknya dan suaminya di Dipasena, Lampung. Di tambak seluas 200 meter persegi, dia melakukan 95% pekerjaan di sana sendirian. "Kita persiapan sebelum tebar, menyiapkan pupuk, lahan yang ada, setelah itu pengisian air, setelah pengisian air, kita tebar benih, setelah tebar benih kita, sambil menunggu udang besar, kita kasih pupuk kalau perlu kita pupukin. Terus dikasih makan setiap hari," Erna memberikan gambaran aktivitas yang harus dia lakukan setiap hari. Menjadi petambak udang awalnya adalah keterpaksaan karena suaminya pergi selama setahun. Namun kini, walau suaminya kembali, dia tetap menangani tambak itu. Erna hanya satu contoh nelayan perempuan di Indonesia, yang masih melekatkan profesi pencari ikan dengan kaum pria sehingga tak banyak yang menyebut keterlibatan perempuan dalam perikanan di Indonesia. Keterlibatan perempuan Perempuan nelayan lain, Jumiati, memberi koreksi, "Untuk semua kegiatan penangkapan ikan, itu diawali dari proses seorang perempuan, bagaimana dia menyiapkan bontot ya, atau sangu untuk suami berangkat melaut." Dan bagaimana suami pulang melaut, dia juga yang menjualkan hasil tangkapnya, atau dia mungkin juga hasil tangkapnya diolah menjadi produk-produk yang bisa menghasilkan keuangan. Perlu sebenarnya masyarakat tahu bahwa orang yang tinggal di daerah pesisir itu sudah termasuk bagian dari nelayan sebenarnya." Erna Lenka adalah seorang petambak udang yang menghabiskan 17 jam dalam sehari sendirian mengurusi tambak miliknya dan suaminya. Di daerah asalnya, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumiati mengelola koperasi dan ekowisata mangrove setelah restorasi hutan bakau yang dia lakukan. Pemasukan dari sana bisa mencapai Rp110 juta per bulan, yang tiap akhir tahun dibagi sebagai sisa hasil usaha. Lewat usahanya ini, Jumiati ingin menghapus stigma nelayan identik dengan kemiskinan. "Karena selama ini buat pemerintah, kami ini (perempuan nelayan) sebagai pelengkap, sebenarnya kami tidak mau yang seperti itu bahwa perempuan nelayan itu ada," tambah Jumiati. Tapi Haeru Rahayu, asisten deputi bidang pendidikan dan pelatihan maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman memberi gambaran lain peran perempuan nelayan. "Di kita mungkin belum bisa wanita turun langsung ke laut. Kenapa? Fasilitas, kemudian adat istiadat, masih menjadi kendala-kendala teknis. Tetapi bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi nelayan sesungguhnya. Tidak kalah pentingnya dia mendukung bagaimana peran suaminya saat dia mau melaut, bagaimana dia menjaga anak keluarganya saat suaminya sedang ke laut," kata Haeru. Peran pemerintah Proses pemilahan, pencucian, pemasaran, dan penjualan ikan yang mengubah tangkapan menjadi uang tak lepas dari peran nelayan perempuan. Deskripsi deskripsi Haeru tersebut dibantah oleh Abdul Halim dari Koalisi Ikan untuk Perikanan Rakyat. Menurutnya, nelayan perempuan bukan cuma pendamping. Dia menghitung terdapat empat juta perempuan yang terlibat dalam aktivitas perikanan dan hampir setengah dari pemasukan keluarga nelayan berasal dari perempuan nelayan, sehingga kontribusi dan peran mereka tak bisa dianggap sebelah mata. "Di banyak tempat, banyak perempuan nelayan yang turun melaut, ikut melaut, dan bahkan menjadi juru mudi, tapi memang tak semua perempuan nelayan. Sebagian besar mereka terlibat hanya pada pasca-tangkap, mulai dari memilah ikan, mencuci, kemudian memasarkan, menjualnya," kata Abdul. Menurut Abdul, negara Indonesia masih luput memberikan perlindungan dari sisi kesehatan atau permodalan. Tetapi Gumilar, Kasubdit Sosial dan Budaya Masyarakat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan sudah ada bantuan pinjaman mikro dan layanan kesehatan reproduksi gratis buat perempuan pesisir. "(Bantuan keuangan) ini mengadopsi Grameen Bank yang ada di Bangladesh, kita kembangkan di beberapa daerah, khusus untuk ibu-ibu pesisir. Memang kebutuhan (uang) mereka itu nggak banyak, ada Rp100.000, ada Rp200.000, tapi justru mereka lebih disiplin, mereka nggak pernah ngemplang," kata Gumilar. Komnas Perempuan menegaskan perempuan nelayan memiliki kerentanan sehingga butuh perlindungan khusus. Kisah Erna dan Jumiati memang merupakan contoh sukses, namun Wakil Ketua Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah mengatakan perempuan nelayan punya kerentanan khusus sehingga tak bisa tidak pemerintah harus mengakui mereka. "Merekalah (perempuan nelayan) yang harus survive meminjam uang, kemudian harus berhadapan dengan debt collector, akhirnya bahkan mereka bermigrasi menjadi TKW, ketika menjadi TKW... Darsem itu kongkret anak seorang nelayan yang karena kemiskinannya dia berangkat, dan hampir di ujung... dan itu sudah in kracht (berkekuatan hukum) kan untuk hukuman mati(nya)." "(Butuh) pengakuan bahwa mereka the real actor, karena ketika dia (perempuan nelayan) hanya (dianggap) sekunder maka dukungan-dukungan ini diberikan ke organisasi yang nelayan laki-lakinya. Kalau nelayan perempuan nggak diakui ya nggak bisa dong dapat support, bahwa mereka mengambil peran yang serius," kata Yunianti. Mungkin memang masih kuat pandangan di kalangan masyarakat bahwa nelayan adalah pria, namun pemerintah jelas bisa mengubah pandangan itu dengan mendukung lebih banyak lagi para nelayan perempuan yang nyata-nyata sudah bekerja sebagai nelayan.