Kemenangan warga Bukit Duri, Pemprov DKI 'tak utamakan' hukum
Pengamat perkotaan menilai pengambilan keputusan dalam pembangunan di Jakarta lebih sering mempertimbangkan kepentingan politik daripada mengikuti aturan hukum.
Selain membatalkan surat perintah pembongkaran dari Satpol PP, PTUN juga mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga yang telah dilanggar dan memberikan ganti rugi. Hal ini, menurut Yayat Supriyatna, terlihat dengan dimenangkannya gugatan warga Bukit Duri atas penggusuran dan pembongkaran rumah mereka pada September 2016 lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Kamis (05/01) lalu. Gugatan warga Bukit Duri atas penggusuran yang dilakukan pada September 2016 lalu ditujukan pada Satpol PP Jakarta Selatan yang mengeluarkan surat perintah pembongkaran terkait program normalisasi sungai. Dalam keputusannya atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan SK Satpol PP Nomor 1779 tertanggal 30 Agustus 2016 cacat hukum. Namun Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Jupan Royter, meyakini bahwa satuan dinasnya sudah memenuhi aturan yang berlaku terkait penggusuran di Bukit Duri. Dalam kasus Bukit Duri, tercatat sekitar 400 kepala keluarga terdampak penggusuran. "Kita lakukan peringatan pertama, kedua, dan ketiga itu, sesuai dengan SOP, Permendagri nomor 54/2011, kita lakukan semua tahapan-tahapan itu. Tapi yang jelas penetapan putusan PTUN belum kita terima," kata Jupan pada BBC Indonesia, Senin (09/01). Kepada wartawan, pejabat sementara Gubernur DKI Soni Sumarsono sudah mengatakan bahwa Pemprov DKI berencana melakukan banding atas putusan PTUN tersebut. Dia menegaskan bahkan jika nanti warga menang di tingkat banding, maka Pemprov akan tetap melaksanakan program normalisasi di Sungai Ciliwung dengan mengatakan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, punya alasan kuat untuk melakukan penertiban. Kekalahan kedua Bagi Pemprov Jakarta, ini untuk kedua kalinya mereka kalah di pengadilan. Sebelum kasus ini, PTUN Jakarta sudah memutuskan mencabut izin reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta dan memenangkan gugatan nelayan Muara Angke. Kemenangan-kemenangan ini menurut pengamat perkotaan Yayat Supriyatna membuktikan ada permsalahan dalam proses pengambilan keputusan secara diskresi yang sering diklaim sebagai alasan oleh Gubernur Ahok saat memutuskan melakukan reklamasi maupun penggusuran. Saat penggusuran, warga Bukit Duri tengah melakukan gugatan class action di PN Jakarta Pusat dan PTUN. "Aturannya kan kita mengacu pada sebuah bentuk regulatory system, segala keputusan harus didasarkan pada kerangka hukum, tetapi dalam praktiknya kita sering menemukan banyak keputusan itu diambil berdasarkan sistem diskresi," kata Yayat. Diskresi, menurutnya, memang tidak diharamkan atas dasar UU Administrasi Pemerintahan tahun 2014 meski dengan pertimbangan ada kekosongan hukum, ada kepentingan masyarakat yang lebih besar, atau ada 'unsur kemaslahatan yang lebih besar'. "Tapi, diskresi pun ada celah pelanggaran jika di dalamnya terabaikan hak-hak masyarakat, ada yang dikorbankan," kata Yayat lagi. Dalam catatannya, sistem diskresi sering dibuat karena jika mengacu pada aturan hukum, proses pembangunan seperti relokasi atau reklamasi harus menggunakan proses musyawarah, konsultasi publik, serta dan ganti rugi yang 'lama prosesnya'. "Sementara kalau mengacu pada kepentingan proyek, proyek itu harus selesai dalam 3-4 tahun, misalnya terkait penataan sungai karena terikat perjanjian utang luar negeri, misalnya kan," tambah Yayat. PTUN Jakarta juga memutuskan mencabut izin reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta, dan memenangkan gugatan nelayan Muara Angke. "Ketika bantuan hukum yang terkait masalah proyek berhadapan dengan persoalan di lapangan yang membutuhkan proses yang lama, di situ dilemanya." "Maka banyaklah keputusan-keputusan yang diambil bersifat sangat diskresi, artinya keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan kepentingan si pengambil keputusan di pihak pemerintah dengan mengabaikan aturan hukum atau mekanisme musyawarah atau dialog dengan masyarakat," ujar Yayat. Harapan warga Selain membatalkan surat perintah pembongkaran dari Satpol PP, PTUN juga mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga yang telah dilanggar dan memberikan ganti rugi. Hal ini ditanggapi beragam oleh warga, seperti Kasmo, yang usaha tempat pemotongan ayam dan hunian bagi pekerjanya ikut digusur. Warga berharap pemerintah memperhatikan keputusan PTUN namun Pemrov DKI masih mengajukan banding. "Pemerintah tolong dengan sangat hormat memperhatikan dari hasil sidang PTUN, demi membantu warga Bukit Duri. Permintaan itu tolong dikabulkan," katanya. Sementara Muhridin yang tiga bidang rumahnya -termasuk untuk dirinya dan istrinya, anak-anaknya, serta mertuanya- digusur tak terlalu optimistis akan peluangnya mendapat ganti rugi. "Kalau nggak bayar, ya udah, memang nasib kita begini. Masih berharap, ya tapi nggak 100%," katanya. Dalam kasus Bukit Duri, tercatat sekitar 400 kepala keluarga terdampak penggusuran. Saat penggusuran terjadi, warga tengah melakukan gugatan class action di PN Jakarta Pusat dan PTUN, dan secara norma hukum, wilayah tersebut seharusnya tidak boleh diganggu sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.