Ketimpangan etnis di Inggris harus diatasi, tekad PM Theresa May
Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menegaskan akan mencecar badan-badan pemerintah tentang perlakuan atas orang-orang dari ras berbeda.
PM Theresa May berdiskusi dengan para siswa di sebuah sekolah di London selatan, menjelang peluncuran data ketimpangan etnis di Inggris. Lembaga-lembaga harus 'menjelaskan atau mengubah' setiap perbedaan sejalan dengan diumumkannya data tentang ketimpangan etnis di Inggris. Data itu memperlihatkan pengangguran di kalangan warga kulit hitam, etnis Asia dan minoritas lainnya hampir dua kali lipat dibanding dengan kaum dewasa Inggris kulit putih. Terlihat juga kesenjangan dalam kepemilikan rumah. Perdana menteri juga meluncurkan sebuah situs internet yang berisi data yang dikumpulkan dari badan-badan pemerintah Inggris. Situs tersebut yang akan bisa diakses dengan mudah antara lain mengangkat kesenjangan antara kelompok etnis, baik berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, maupun lokasi tempat tinggal. Namun situs bersangkutan tidak berupaya untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan-perbedaan tersebut. Kemungkinan etnis Pakistan di Inggris untuk memiliki rumah lebih tinggi dibanding warga kulit hitam dan etnis Bangladesh. Beberapa data yang terungkap dari data yang diumumkan pada Selasa (10/10). "Orang-orang yang hidup dalam diskriminasi tidak membutuhkan audit dari pemerintah untuk menyadari skala perubahannya," tegas PM May. "Namun audit ini berarti bahwa bagi masyarakat secara menyeluruh -bagi pemerintah dan dinas layanan umum- tidak ada tempat untuk bersembunyi." Mendorong 'keluhan budaya' Para pengritik dari kelompok etnis minirotas -termasuk mantan wakil wali kota London, Munira Mirza- lewat surat kepada koran The Times menulis pendekatan yang 'kasar dan tendensius' dalam membandingkan data justru membawa risiko 'mendorong keluhan tentang budaya dan kebijakan yang menghambat komunitas yang ingin dibantu'. Mereka berpendapat bahwa prasangka sudah menurun 'secara mencolok' dan ketidakadilan memang harus ditantang namun kadang banyak faktor di baliknya yang menjelaskan perbedaan itu. Sebagian mengkritik bahwa peluncuran data membawa risiko 'mendorong keluhan tentang budaya dan kebijakan yang menghambat komunitas yang ingin dibantu'. Bagaimanapun Menteri Urusan Komunitas, Sajid Javid, membantah data yang diungkapkan akan mengangkat keluhan budaya karena membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan. "Ada ratusan ribu perempuan Inggris dari etnis Pakistan dan Bangladesh yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan benar, yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris," jelasnya dalam wawancara dengan Program Today di BBC Radio 4. "Hal itu mungkin merupakan pilihan, dalam beberapa kasus, mungkin pula masalah budaya. Namun itu masalah besar karena membuat para perempuan terhambat dalam pasar tenaga kerja dan kesempatan-kesempatan lainnya." Sementara David Isaac -Kepala Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi- mengatakan data tersebut harus digunakan untuk meletakkan dasar bagi perubahan dan menangani 'ketimpangan yang mengakar'. Salah satu upaya yang ditempuh PM Theresa May adalah melibatkan Departemen Tenaga Kerja untuk membantu etnis minoritas mendapat pekerjaan dan pelatihan bagi kaum muda berusia 16-24 tahun.