Ahok: Sejauh mana upayanya memerangi korupsi di Jakarta?
Berbagai komentar yang muncul di media sosial menyusul vonis dua tahun penjara terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, termasuk pernyataan soal upaya Ahok dalam memerangi korupsi.
Ahok divonis dua tahun penjara dan langsung dibawa ke penjara Cipinang, Jakarta. "Pernah ada pemimpin yang baik, jujur, kerja keras dan tak takut memerangi korupsi yang bernama "Basuki Tjahaja Purnama" aka (AHOK)", tulis salah seorang pengguna media sosial Gryffen‏ @sethgryffen. "Hari yang sedih untuk Indonesia, Ahok memerangi korupsi menjadikan Jakarta tempat yang lebih baik", tulis pengguna lain, Mrigank Tyagi. Akun lain, atas nama Tubagus Salim Idrus, seorang pengurus pondok pesantren menulis singkat, "Hari ini Ahok masuk penjara bukan karena Ahok korupsi dan bukan juga sebagai penjahat yang melawan Negara." Apa yang telah dilakukan Ahok dan apa yang menjadi tantangan gubernur terpilih Anies Baswedan? Inilah sejumlah hal yang disebutkan Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Ade Irawan, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch. E-budgeting dan mengajak masyarakat mengawal anggaran Pendukung Ahok di luar sidang vonis Ahok Selasa (09/05). Penerapan anggaran melalui elektronik anggaran atau e-budgeting, menurut Ade, "sangat substansial dalam mencegah dan melawan korupsi." "Cara dia adalah dengan menjaga e-budgeting sehingga proses pengadaan berjalan dengan benar," kata Ade. "Dalam penyusunan APBD, kami masyarakat sipil diajak tracking, (mengawal) sejak awal saat Jokowi (Presiden Joko Widodo) menjadi gubernur, (dan Ahok menjadi wakil) mengecek mana APBD yang punya potensi yang diselewengkan dan yang tidak." "Dan tahun berikutnya terungkap kasus UPS atau pengadaan yang terafiliasi dengan politisi yang ribut tentang anggaran jatah DPRD yang sampai Rp8 triliun dan membuat proses pembahasan anggaran jadi stuck (terhambat)." "Itu contoh bagamana Ahok perang melawan korupsi," tambah Ade. Pada akhir 2015 lalu, 'dana siluman' sebesar Rp12,1 triliun yang tiba-tiba muncul dalam rancangan APBD versi DPRD DKI Jakarta, menyebabkan konflik panas antara gubernur saat itu dan legislatif. Ahok kemudian memangkas dana siluman itu dan menggunakan R-APBN versinya sendiri untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Skandal ini menguak ke media massa. Ahok marah-marah menuduh DPRD mengakali APBN untuk korupsi, membuat DPRD tersinggung. Kelompok anti-Ahok di luar sidang hari Selasa (09/05). Naiknya gaji PNS untuk kurangi pungli Perubahan pelayanan masyarakat yang dirasakan warga, menurut Tulus Abadi, termasuk dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, KTP dan surat-surat lain di kelurahan. "Ada perubahan pelayanan di birokrasi ketika masyarakat mengurus KTP, kartu tanah, dan lain sebagainya, jelas ada perubahan yang terasa di masyarakat Jakarta.," kata Tulus. "Pertama (yang dilakukan) transparansi, saya lihat di kelurahan ada peringatan untuk tidak ada pungli, semua serba gratis dan kalau ada yang pungli sanksinya berat....Itu karena pembenahan dari gaji PNS sehingga dari diskusi saya dengan mereka memang mereka tidak tergiur lagi dengan hal yang kecil lagi karena gajinya cukup tinggi. Itu berdampak pada pelayanan, dan ada kepastian waktu untuk mengurus sesuatu secara lebih cepat," tambahnya. Tantangan 'internal' dan 'eksternal' bagi Anies Anies dan Sandi dalam pidato kemenangan setelah dalam hitung cepat pada 19 April unggul dibandingkan pasangan Ahok-Djarot. Tulus Abadi mengatakan Anies perlu menjaga kesinambungan pelayanan publik di semua bidang. "Jangan sampai tidak terpilihnya Ahok bisa jadi bumerang gubernur baru untuk menajga kesinambungan...Saya kira justru Anies dan wakilnya jangan sampai tidak menjaga pelayanan public service...hanya karena egoisme sektoral dan sebagainya yang bukan zamannya lagi," kata Tulus. Sementara Ade Wirawan melihat tantangan internal dan eksternal yang akan dihadapi Anies. "Tantangan internal adalah bagaimana mengendalikan pendukung dia terutama yang memberi modal..ini bukan ikhlas tapi ada investasi untuk kandidat. Gubernur baru harus punya posisi tawar yang tinggi untuk mengendalikan timbal jasa dari para pendukungnya. Ini paling berat dan pasti akan dihadapi," kata Ade. "Yang internal bagaimana mengendalikan birokrasi. Bila dilihat pengalaman Ahok, dia mencoba menyehatkan birokrasi menjadi mesin rakyat dan bukan mesin dia atau penguasa," tambahnya. "Yang ekternal adalah tekanan politik. Dulu anggota DPRD misalnya, ada dugaan minta jatah proyek dan buat APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah) terhambat karena permintaan proyek dan menyelundupkan anggaran." "Anies harus punya keberanian dan harus melehibi keberanian Ahok. Ruang kompromi harus untuk rakyat dan bukan mereka saja. Anies bersih, tapi untuk Jakarta bersih tak cukup harus juga berani," kata Ade.