Setya Novanto akan lolos seperti Budi Gunawan?
KPK masih bisa menyidik ulang Setya Novanto untuk kasus E-KTP, namun pengamat memperingatkan KPK harus bergerak cepat sebelum situasi diarahkan pada situasi seperti Komjen Budi Gunawan yang kasusnya kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan dan tidak ditindak-lanjuti.
Aksi unjuk rasa sekelompok warga menentang Setya Novanto. Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (30/9) lalu hakim Cepi Iskandar memutus bahwa langkah KPK dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP, adalah tidak sah. Mahkamah Agung, para ahli hukum, bahkan politikus Golkar, menyebut bahwa Setya Novanto masih bisa dijerat untuk kasus E-KTP yang merugikan negara senilai sekitar Rp2.3 triliun itu. Namun seorang pakar hukum memperingatkan bahwa segalanya masih bisa terjadi, jika berkaca pada lolosnya Komjen Budi Gunawan, dua tahun lalu, "Sudah ada upaya menciptakan situasi seperti saat itu," kata Bivitri Susanti, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan kebijakan (PSHK). "Misalnya Pansus KPK, lalu lapor ke polisi bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo terlibat kasus korupsi pengadaan alat berat saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian Direktur Penyidikan KPK yang melaporkan Novel Baswedan ke polisi," kata Bivitri pula. Sekelompok pendukung Budi Gunawan, dalam aksi dukungan mereka saat KPK menetapkannya sebagai tersangka, bebrapa tahun lalu. Ia mengingatkan, kasus Budi Gunawan dulu, setelah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam apa yang dikenal senbagai kasus 'rekening gendut polisi', KPK digempur dengan berbagai cara, termasuk oleh DPR yang menekan pemerintah untuk segera melantiknya sebagai Kapolri, karena beberapa saat sebelum ditetpkan sebagai tersangka, pemerintah justru mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Dalam proses selanjutnya yang tampak sebagai adu kekuatan Polri-KPK, polisi menjerat Ketua dan wakil Ketua KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, juga penyidik Novel Baswedan waktu itu. Beberapa pengunjuk rasa menggelar aksi pada pertengahan September lalu menyangkut praperadilan Setya Novanto. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dipaksa mundur saat itu, dan posisinya diisi Taufiqurrachman Ruki dan Indrianto Seno Adji. lalu kemudian KPK memutuskan untuk melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan, dan Kejaksaan memutuskan untuk tidak menindak-lanjutinya. "Situasi seperti itu bisa terjadi lagi sekarang untuk kasus Setya Novanto." Lebih-lebih, Setya Novanto sudah berkali-kali lolos dalam berbagai kasus. Terakhir adalah kasus yang dikenal sebagai skandal 'Papa Minta Saham,' terkait prusahaan pertambangan raksasa, PT Freeport Indonesia, yang disebut-sebut mencatut nama Presiden Jokowi. Namun Bivitri mengaku sekarang optimis, karena KPK sekarang tampak solid, 'dan tampaknya mereka bertekad untuk terus memproses kasus ini." "Kuncinya, KPK sebaiknya segera melakukan pemeriksaan Seya Novanto sebagai saksi, mengumpulkan bukti-bukti yang meyakinkan, dalam prosedur yang rapi, dan kemudian menetapkannya lagi sebagai tersangka," kata Bivitri pula. Aksi berbagai kelompok masyarakat yang mendukung KPK dalam kasus Budi Gunawan. Betapa pun, sejauh ini KPK mengatakan masih mempelajari amar putusan hakim, kendati sudah mengambil langkah baru dengan mengajukan permintaan kepada imigrasi untuk mencekal Setya Novanto -ini merupakan yang kedua kalinya. Wakil Ketua KPK Laode Syarif, dikutip Tempo mengatakan, "Tidak ada target (waktu). Kami lagi berpikir untuk mengolah (bukti-bukti baru yang akan diajukan untuk menetapkan lagi Setya Novanto sebagai tersangka) terlibih dahulu." Terlepas dari kewaspadaan yang diserukan Bivitri Susanti, seorang politikus Golkar, meyakini Setya Novanto belum lolos dari jerat hukum "Lolos apanya?" sergah Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai, dalam wawancara dengan BBC Indonesia. "Praperadilan itu hanya terkait pada prosedur, tidak masuk ke materi perkara E-KTP," kata Yoris. "Kalau lihat dari yang sudah-sudah, KPK kalah di praperadilan, tapi banyak yang disidik lagi, kasusnya terus diproses terus sampai pengadilan, dan (terdakwa) dinyatakan bersalah dan dihukum," kata Yoris. Terlebih, kasus E-KTP ini melibatkan banyak tersangka dan terdakwa lain. Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR Setya Novanto dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK namun penetapan itu dibatalkan pengadilan. Karenanya, Yorrys Raweyai kukuh dengan rekomendasi tim kajian elektabilitas yang dipimpinnya, bahwa Setya Novanto, kendati menang di pra-peradilan, sebaiknya menunjuk pejabat pelaksana Ketua Umum untuk menggantikannya. Alasannya, elektabilitas Golkar jatuh drastis sejak Setya Novanto jadi tersangka, dan kemenangan di pra-peradilan tak mengubah situasi, lebih-lebih karena kasusnya tidak dengan sendirinya gugur. Kabar beredar bahwa Yorrys dipecat dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar, namun Yoris menyatakan bahwa hal itu tak benar. Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi membenarkan, bahwa kemenangan di prapradilan tidak berarti Seya Novanto langsung terbebas dari kasus E-KTP yang dinilai merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. "KPK masih berwenang untuk menyidik lagi, dan menetapkan yang bersangkutan (Ketua DPR RI Setya Novanto) sebagai tersangka," kata Suhadi kepada BBC Indonesia. Ia menyebut, hal itu diatur dalam Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016. "Jadi putusan praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka, namun tidak menghilangkan perbuatan pidana itu sendiri. Dan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi," katanya. Yang penting, katanya, KPK memiliki setidaknya dua bukti baru yang sah dan berbeda dengan alat bukti sebelumnya terkait materi perkara. Diperkirakan, korupsi E-KTP merugikan negara hingga Rp2,3 trilyun. Masalahnya, KPK mengklaim memiliki 200 alat bukti, namun sidang praperadilan menolak menerimanya, karena dinilai merupakan alat bukti untuk terdakwa lain, yakni Irman dan Sugiharto, keduanya dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yang divonis masing-masing tujuh tahun dan lima tahun penjara. Hakim praperadilan menyebut, KPK keliru dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka di awal dan bukan dalam proses pemeriksaan. Nama Setya Novanto disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK untuk terdakwa lain dalam kasus ini. Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek E-KTP, disebutkan banyak bertemu Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Pertemuan bertujuan agar Novanto memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek E-KTP itu. Jaksa menyebut Setya Novanto direncanakan menerima 11% dari anggaran atau Rp574 miliar.