Mahkamah Konstitusi minta KPU dan tim hukum Jokowi tidak persoalkan revisi gugatan tim Prabowo dalam sidang perdana sengketa pilpres
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang kedua pada Selasa (18/6) dengan agenda mendengarkan keterangan tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6) Dalam sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, pada Jumat pagi (14/06), majelis hakim meminta KPU sebagai pihak termohon dan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait untuk tidak mempersoalkan perbaikan permohonan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, menyebut gugatan perbaikan yang dibacakan pihak Prabowo sepenuhnya berbeda dengan dokumen awal yang didaftarkan pada 24 Mei lalu. "Di awal sidang majelis (hakim) katakan 'silakan bacakan yang bertolak dari permohonan 24 Mei.' Kata-kata 'bertolak' itu rancu bagi kami. Jadi yang dibacakan sebagian besar permohonan baru," ujar Yusril, seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama. "Ini penting untuk tanggapan kami...Ini kan tidak jelas, mana yang harus kami tanggapi," sambungnya. Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga diketahui pertama kali mengajukan berkas gugatan pada 24 Mei. Namun, pada 10 Juni lalu, mereka mengirimkan berkas-berkas perbaikan permohonan. Menanggapi pernyataan tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, anggota majelis hakim, Suhartoyo mengatakan MK tidak akan mengumumkan 'menerima atau menolak' perbaikan gugatan yang dibacakan pihak Prabowo. Dia mempersilakan Yusril dan kolega-koleganya untuk menuangkan keberatan dalam keterangan pada persidangan Selasa (18/06). MK, kata Suhartoyo, akan menyatakan sikap mereka terhadap gugatan Prabowo dalam dokumen putusan di akhir perkara pada 28 Juni. "Jangan dipaksa mahkamah hari ini untuk membuat keputusan bahwa hanya ini yang kemudian akan dibawa ke pembuktian. Itu fair untuk termohon dan pihak terkait, tapi tidak fair untuk pihak pemohon. Masing-masing punya respons. "Hari ini yang disampaikan pihak pemohon, hari Senin apa yang disampaikan termohon dan pihak terkait? Kita dengar bersama-sama," papar Suhartoyo. Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Tri Medya Panjaitan (tengah) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Perdebatan tentang perbaikan gugatan kubu Prabowo berkaitan dengan pernyataan majelis hakim bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 4/2018 dan PMK 1/2019 tidak mengatur tentang perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres. Di sisi lain, pihak Jokowi menyebut PMK 1/2019 hanya mencantumkan aturan perbaikan gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif. Artinya, menurut mereka, kubu Prabowo tidak diperkenankan mengajukan perubahan gugatan. "Pileg boleh ada perbaikan, pilpres tidak boleh. Jadi permohonan 24 Mei adalah yang semestinya jadi pedoman pemeriksaan," kata kuasa hukum Jokowi, I Wayan Sudirta. "Untuk mencari kebenaran materiil, harus ada hukum acara yang ditaati bersama," ujar Sudirta. Menjawab argumen itu, hakim I Gede Dewa Palguna menyebut terdapat kekosongan hukum yang perlu diputuskan oleh MK. "Ada aturan MK yang bisa mengatur lebih lanjut untuk mengisi kekosongan hukum acara. Diatur dalam Pasal 55 PMK 4/2019, hal-hal yang belum diatur, sepanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ditentukan rapat musyawarah hakim," kata Palguna. Sementara itu, KPU meminta majelis hakim untuk menggelar sidang lanjutan Rabu (19/6) depan. Alasannya, mereka membutuhkan waktu untuk mendatangkan perwakilan KPU di daerah, sekaligus untuk mengumpulkan bukti baru atas gugatan perbaikan pihak Prabowo. "KPU provinsi sudah kami hadirkan untuk sediakan dokumen pelengkap jawaban permohonan pertama. Sebagian dari mereka bahkan baru pulang hari ini," kata Ketua KPU, Arief Budiman. "Putusan sidang ini kan diambil sore, kalau kami harus hadirkan mereka, agak susah mencarikan transportasi Sabtu-Minggu untuk berangkat ke Jakarta," ujar Arief. Majelis hakim akhirnya menghentikan sementara sidang selama 10 menit. Hasil perundingan mereka, sidang lanjutan harus digelar Selasa (18/6) pekan depan. Agendanya, pemaparan tanggapan pihak KPU serta keterangan dari kubu Jokowi dan Bawaslu. "Permohonan termohon (KPU) dikabulkan sebagian, tapi tidak hari Rabu melainkan Selasa. Jawaban harhs diserahkan sebelum jam sidang, jam 9 pagi, termasuk dari pihak terkait dan Bawaslu," kata ketua majelis hakim, Anwar Usman. Konsekuensi pengunduran sidang dari 17 ke 18 Juni, seluruh jadwal penanganan sengketa pilpres 2019 akan kembali diubah. Awalnya, putusan sengketa ini akan diumumkan 28 Juni mendatang. Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Dalam pembacaan gugatan, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyatakan paslon nomor urut 02 seharusnya menang pilpres dengan perolehan suara 52%. Bambang Widjojanto, selaku ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, membacakan gugatan kliennya: Tuduhan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif Lebih lanjut, tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding capres petahana nomor urut 01, Joko Widodo, melakukan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, dengan memanfaatkan jabatannya. Karena itu, tim hukum meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019 dan menyatakan pasangan calon capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilpres atau paling tidak pemungutan suara Pilpres diulang secara nasional. Sebagai dasar klaim bahwa Jokowi melakukan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menuduh ada lima wujud kecurangan. Pertama, tuduhan penyalahgunaan anggaran negara. Dalam berkas perbaikan permohonan, dirincikan sejumlah kebijakan seperti mengumumkan kenaikan gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri sebesar Rp2,61 triliun. "Dalam kapasitasnya sebagai Presiden, Joko Widodo menjanjikan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan Pilpres," ujar Bambang Widjojanto. Untuk menguatkan argumen itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga, menyertakan 25 tautan berita dan tiga pernyataan Jokowi dalam video, sebagai bukti. Personel Brimob melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (14/6). Kedua, tuduhan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Bambang Widjojanto, menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilanggar ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan pegawai pemerintah tersebut menyampaikan program Presiden Jokowi secara aktif. Untuk mendukung dalilnya itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga menyertakan 20 tautan berita dan sembilan pernyataan Jokowi dalam video. Ketiga, tuduhan ketidaknetralan aparatur negara. Tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral dan bertindak sebagai tim pemenangan paslon 01. Sebagai bukti ketidaknetralan tersebut, seperti yang tertulis dalam berkas perbaikan permohonan, tim hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pengakuan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis yang menyatakan diperintahkan menggalang dukungan kepada paslon 01 di kabupaten setempat. Meski Sulman mencabut pengakuannya, tapi bagi tim hukum Prabowo-Sandiaga, "tidak serta merta menjadi tidak benar". "Sebab pencabutan itu merupakan sebagai indikasi bahwa pengakuannya adalah benar," bunyi kutipan berkas perbaikan permohonan. Keempat, tuduhan pembatasan kebebasan media dan pers. Tudingan ketidaknetralan juga dilancarkan tim hukum Prabowo-Sandiaga kepada sejumlah media nasional yang disebutnya "menjadi dari tim pemenangan palson 01". Dituliskan dalam berkas perbaikan permohonan, tiga grup media yang dimiliki Surya Paloh, Hary Tanoe Soedibjo dan Erick Tohir. Kelima, tuduhan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding "penegakan hukum yang tebang pilih hanya tajam ke pendukung paslon 02 saja." Tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam berkas perbaikan permohonannya mencontohkan proses hukum terhadap Kepala Desa Mojokerto yang dituntut satu tahun penjara karena dianggap mendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara 15 camat di Makassar yang mendukung paslon Jokowi-Ma'ruf Amin tidak dilakukan proses hukum. Ketua KPU selaku Termohon, Arief Budiman (kanan), mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Tudingan KPU melakukan kecurangan Terhadap Komisi Pemilihan Umum selaku termohon, tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding lembaga itu melakukan berbagai kecurangan: Tuduhan TPS Siluman. Tim hukum Prabowo menyebut dugaan tempat pemungutan suara (TPS) siluman sebanyak 2.984 TPS. Menurut tim Prabowo, di dalam surat penetapan KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan secara eksplisit ada sekitar 810.352 TPS. Tetapi yang tercantum dalam situng termohon ada sebanyak 813.336 TPS di seluruh Indonesia. "Jadi ada indikasi kuat, terdapat 2.984 TPS siluman atasu sekitar 895.200 suara siluman yang berada di TPS a quo. Temuan ini sangat merugikan jumlah perolehan suara dari pemohon," papar tim hukum Prabowo. Tuduhan indikasi manipulatif Daftar Pemilih Khusus Tim hukum Prabowo-Sandiaga menyebut ada penambahan DPK sebanyak 5,7 juta orang dalam perubahan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan tahap 3 (DPThp 3) yang dilakukan termohon (KPU) tanggal 17 April 2019. Tapi penambahan 5,7 juta DPK diduga tidak disertai oleh bukti A-5 dan bukti C-7. Tuduhan 37.324 TPS Baru Tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPT-nya 0, tapi di Situng, semua TPS yang 0 (nol) tersebut berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073. Tuduhan indikasi pengaturan suara tidak sah KPU dituding terlibat dalam pengaturan suara tidak sah, terkait adanya pola tertentu atas jumlah suara tidak sah di tiap TPS yang jumlahnya sangat besar. "Salah satu contohnya di Magetan di mana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS nya adalah 22,12,7,5 atau 26,59,26,59," sebut tim hukum Prabowo. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Sebelumnya, dalam pernyataan pembukaan, Ketua MK, Anwar Usman, mengatakan para hakim MK "tidak tunduk pada siapapun, tidak takut pada siapapun," "Kami tidak akan bisa diintervensi siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi sesuai sumpah kami. "Sejak kami mengucapkan sumpah, kami independen, merdeka, tidak bisa dipengaruhi siapapun dan hanya takut Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa." Kawasan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dijaga ketat. Penjagaan ketat Baik di dalam maupun di luar gedung MK tampak penjagaan ketat, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama. Jalan protokol di depan MK ditutup untuk lalu lintas. Selain pagar berduri, ratusan pasukan kepolisian juga terlihat di jalan tersebut. Adapun, lalu lintas di sekitar MK tampak lancar meski terdapat sejumlah pengalihan arus kendaraan. Sekelompok orang berdemonstrasi di sekitar patung Arjuna Wihawa atau di depan kantor Kementerian Pariwisata. Unjuk rasa tersebut dikawal aparat kepolisian. Di MK, kepolisian juga menyebar aparat mereka, termasuk di setiap lantai gedung. Pasukan K9 atau polisi dengan anjing pelacak juga bersiaga di sejumlah titik gedung MK. Para polisi tersebut, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, merupakan bagian dari skema pengamanan empat lapis untuk mengawal persidangan di Mahkamah Konstitusi, mulai dari yang bertugas di dalam hingga di luar gedung MK. Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra mengatakan terdapat sekitar 32.000 personel gabungan TNI dan Polri yang dikerahkan untuk pengamanan sidang perdana sengketa Pilpres 2019 tersebut.