Apakah penembakan pekerja di Papua berdampak pada siklus kekerasan?
Selagi TNI/Polri mengerahkan pasukan gabungan untuk mengejar para pelaku pembunuhan terhadap sejumlah pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, beberapa kalangan mengingatkan agar aksi aparat tidak melahirkan kekerasan baru terhadap masyarakat sipil.
Sejumlah prajurit mengangkat senjata ke atas KRI Teluk Parigi 539 usai Upacara Pemberangkatan Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara Batalyon Infanteri 725 Woroagi di Pelabuhan Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/11). Yunus Wonda, selaku Ketua DPR Papua, adalah satunya yang menyuarakan hal tersebut. "Kekerasan pasti juga akan diakhiri dengan kekerasan," cetusnya, menanggapi insiden penembakan di Nduga. Yati Andriani, selaku Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sependapat. Menurutnya, memang harus ada pengusutan dan penegakan hukum atas kasus penembakan di Kabupaten Nduga. "Namun, jangan sampai upaya-upaya menegakkan hukum dilakukan dengan cara serampangan atau gelap mata atau tidak dilakukan dengan proporsional atau dilakukan dengan tidak hati-hati. Kami tetap berharap upaya penegakan hukum atau pengungkapan kasus ini memperhatikan dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sipil," paparnya. Dorongan itu disampaikan karena, menurut Yati, masyarakat sipil di Papua kerap distigma sebagai kelompok separatis sehingga dengan mudah menjadi target operasi militer. "Kalau kita lihat pada beberapa pengalaman, penanganan-penanganan seperti ini biasanya justru berujung pada pelanggaran HAM dan justru semakin memupuk mata rantai kekerasan. Ini harusnya menjadi peristiwa terakhir. Cukup sudah kekerasan di Papua," tuturnya. Pasukan Brimob dari Timika tiba di Wamena, Selasa (4/12/2018). Pasca penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan sejumlah pekerja pembangunan jalur Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua pada 2 Desember lalu, aparat keamanan pun ditambah untuk mengamankan situasi di daerah tersebut. Perlunya tindakan proporsional TNI dan Polri dalam menegakkan hukum terkait insiden di Kabupaten Nduga juga disuarakan Sidney Jones, Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC). "Saya kira semua orang khawatir bahwa reaksi TNI akan terlalu keras karena itu pola yang terjadi sebelumnya…Mengingatkan teman-teman di TNI mereka harus mencegah keadaan di mana justru rakyat Papua akan lebih benci terhadap lembaga pemerintah," ujar Sidney. Kerahkan pasukan gabungan Pada Rabu (5/12), Kodam XVII Cenderawasih mengirim satu kompi tambahan dari Yonif 751 VJS Sentani untuk memperkuat personel gabungan yang sudah dikerahkan ke Nduga. "Para prajurit TNI itu kini sudah berada di Wamena setelah diterbangkan dari Sentani dengan menggunakan pesawat Hercules," kata Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal Joshua Sembiring kepada kantor berita Antara. Sebelumnya tercatat ada 169 personel gabungan TNI dan Polri yang sudah dikerahkan ke Nduga untuk melakukan proses evakuasi terhadap para korban pembunuhan oleh kelompok bersenjata yang menewaskan karyawan PT Istaka Karya yang sedang melakukan pembangunan jembatan yang berada di Distrik Yigi.\ Selain mengerahkan personel, empat helikopter, termasuk satu unit jenis MI dan Bolco dikerahkan untuk proses evakuasi. Saat ini, kata Joshua, proses evakuasi sedang dilakukan, baik terhadap pekerja dan karyawan maupun anggota TNI yang menjadi korban. Jika pasukan gabungan TNI/Polri itu berhadapan dengan para pelaku penembakan, Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, mengatakan akan ada pilihan bagi mereka. "Kita tetap memberikan peluang apabila mereka secara sukarela mau menyerahkan diri berikut senjata mereka, kita akan jamin keamanannya dan diampuni dari proses hukum. Kita sudah komitmen begitu." "Tetapi apabila itu tidak mau merekatempuh, maka mereka akan berhadapan dengan moncong senjata. Kita tidak mau menolerir ini, karena ini berkaitan dengan kedaulatan negara," tegas Aidi kepada, Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memperlihatkan proyek jalan Trans Papua. 'Pendekatan manusiawi' Permintaan agar aksi TNI/Polri tidak meneruskan lingkaran kekerasan diamini Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ifdhal Kasim. "Tentu saja apa yang dikhawatirkan masyarakat sipil terjadinya siklus kekerasan itu berulang, pemerintah menyadari itu. Karena itulah yang dikedepankan terlebih dulu dalam merespons pembunuhan di Papua adalah menggunakan instrumen hukum. Baru kemudian melakukan pendekatan keamanan," kata Ifdhal. Akan tetapi, pendekatan keamanan yang dimaksud "bukan keamanan teritori seperti yang selama ini dilakukan". Aih-alih, Ifdhal merujuk "keamanan manusia". "Dalam arti, di dalamnya termasuk menjaga proses dialog dengan masyarakat Papua, kemudian menjadikan Papua sebagai subyek pembangunan sebagaimana pendekatan presiden saat ini yang melakukan pendekatan masyarakat secara manusiawi," urainya. Dia kemudian mencontohkan bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi berupaya mewujudkan Trans Papua agar konektivitas di provinsi tersebut lancar. Tak hanya itu, Papua juga menerima pendanaan APBD dan dana otonomi khusus sebesar puluhan triliun rupiah. Sejak digelontorkan pada 2001 hingga 2017, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp67 triliun. Pemberian dana otsus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk empat hal, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Dari bidang-bidang itu, dana paling besar diperuntukkan untuk kesehatan sebesar 20%, pendidikan 15%, dan masing-masing 5% untuk ekonomi dan infrastruktur. Perwira TNI berbincang dengan keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga, Papua. 'Tidak tuntaskan permasalahan' Akan tetapi, pendekatan pemerintah selama ini dianggap tidak cukup oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Kenyataan bahwa masih ada orang yang mengangkat senjata di Papua, kata dia, merupakan bukti bahwa pembangunan infrastruktur dan kucuran dana triliunan rupiah ke provinsi tersebut tidak menuntaskan permasalahan. "Mungkin dianggap uang segalanya, bisa menyelesaikan masalah di Papua tapi bukan itu. Bahwa kami orang Papua dikasih uang gelontoran Rp70 triliun, otonomi khusus, (lalu masalah selesai), bukan itu," cetus Yunus. Sebelumnya, Timotius Murib selaku Ketua Majelis Rakyat Papua, menyebut puluhan triliun rupiah yang dikucurkan tiap tahun tak berdampak pada kesejahteraan warga asli Papua. Gencarnya pembangunan, menurutnya, justru mengabaikan orang asli Papua. Baginya proyek jalan Trans Papua hanya menghancurkan hutan mereka. "Kami tidak butuh pembangunan, kami butuh kehidupan. Kenapa? Hari ini orang asli Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan. Kalau pembangunan, tanah kami hilang, orang banyak mati. Pemekaran juga tidak perlu. Yang terjadi tanah kami terampas," ujarnya. Yunus Wonda berpendapat harus dilakukan dialog serius dan menyeluruh di Papua mengenai berbagai masalah, termasuk ekspresi politik. "Kekerasan akan berujung pada kekerasan. Sampai kapanpun, siapapun presidennya, tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan Papua. Kecuali satu, duduk sama-sama menyelesaikan secara keseluruhan. Bukan hanya melibatkan kami yang di parlemen, di lembaga eksekutif, yudikatif, tidak. Tapi melibatkan semua komponen masyarakat Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri." "Kenapa Aceh bisa menyelesaikan masalah melalui Perjanjian Helsinki? Kenapa Papua tidak bisa seperti itu?"