Kebijakan larangan Trump mulai dirasakan dampaknya
Orang-orang dari enam negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan semua pengungsi saat ini mulai merasakan dampak setelah kebijakan larangan perjalanan Presiden AS Donald Trump mulai diberlakukan.
Kebijakan imigran, yang pertama kali dirilis 27 Januari, telah memicu protes massal di sejumlah negara bagian di AS. Kebijakan Trump - diumumkan awal Maret lalu - diberlakukan untuk negara Iran, Libia, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman, serta semua pengungsi, selama tiga bulan atau 120 hari. Kebijakan imigrasi itu mulai diberlakukan pukul 20.00, Kamis (30/06) malam waktu Washington, yang mengakibatkan orang-orang dari enam negara itu yang tidak memiliki hubungan keluarga dan bisnis di AS tidak dapat mengajukan visa ke negara adidaya tersebut. Walaupun demikian, tidak semua aturan larangan itu bisa diterapkan, setelah ada putusan Mahkamah Agung AS pada awal pekan ini yang isinya mengurangi cakupan larangan tersebut. Ini berarti pengunjung dari keenam negara itu bisa saja masuk, apabila punya keluarga dekat atau urusan bisnis di AS. Namun demikian, kalangan yang mengkritiknya menyebut kebijakan itu sebagai pencerminan sikap anti-Islam. Tidak lama sebelum kebijakan imigrasi ini mulai diberlakukan, negara bagian Hawaii telah meminta klarifikasi kepada peradilan federal terkait larangan perjalanan tersebut. Negara bagian Hawaii merupakan salah-satu negara bagian yang menolak kebijakan Trump tersebut, walaupun Mahkamah Agung AS pada awal pekan ini telah menerima sebagian kebijakan imigrasi Trump. Mahkamah Agung, antara lain, mengurangi cakupan larangan, yaitu mengecualikan warga dan pengungsi yang memiliki hubungan "yang dapat dipercaya" dengan seseorang atau pihak di AS. Larangan itu hanya akan berlaku sebagian sampai MA mengeluarkan keputusan gugatan sidang ini pada Oktober nanti. Siapa yang bisa diterima? Sesuai aturan baru, dalam 90 hari ke depan, orang-orang dari enam negara tersebut yang tidak memiliki hubungan keluarga dilarang masuk AS. Ini artinya, orang tua, tunangan, anak, menantu, atau saudara kandung, termasuk anak tiri, tidak dilarang datang ke AS. Presiden AS Donald Trump menegaskan larangan ini diperlukan demi keamanan nasional dengan merujuk pada serangan teroris di Paris, London, Brussels dan Berlin. Selain itu, pihak-pihak yang dibebaskan dari peraturan baru adalah mereka yang memiliki hubungan bisnis atau pendidikan dengan pihak terkait di AS. Namun demikian, aturan ini secara khusus menyatakan bahwa hubungan tersebut harus formal dan tidak dibuat untuk tujuan menghindari kebijakan tersebut. Orang-orang yang telah memiliki visa juga tidak terpengaruh kebijakan ini. Warga negara ganda yang melakukan perjalanan dengan paspor mereka dari negara yang tidak terpengaruh kebijakan ini juga akan diizinkan masuk. Alasan pelarangan Presiden AS Donald Trump menegaskan larangan ini diperlukan demi keamanan nasional dengan merujuk pada serangan teroris di Paris, London, Brussels dan Berlin. Namun demikian, kalangan yang mengkritiknya menyebut kebijakan itu sebagai pencerminan sikap anti-Islam. Pihak yang pengkritik juga menganggap larangan itu tidak akan menghentikan aksi kekerasan di AS yang dilakukan oleh warga kelahiran AS. Kebijakan imigran, yang pertama kali dirilis 27 Januari, telah memicu protes massal di sejumlah bandara di AS. Presiden Trump kemudian merevisi aturan itu pada 6 Maret, walaupun tetap digugat oleh sejumlah negara bagian. Awal pekan ini, Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan yang intinya menerima kebijakan Trump tetapi dengan memperhatikan keberatan yang diajukan para penggugatnya.