Polisi Burma menggunakan bom mengandung fosfor
Laporan komisi parlemen Burma menyatakan polisi menggunakan bom asap yang mengandung fosfor dalam unjuk rasa menentang sebuah perusahaan tambang.
Komisi parlemen dibentuk oleh Presiden Thein Sein dan dipimpin Aung San Suu Kyi. Komisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi itu juga menyebutkan para pengunjuk rasa menderita luka bakar 'yang tidak perlu'. "Kami menemukan bahwa luka bakar yang tidak diduga dan tidak perlu yang diderita sejumlah biksu dan warga sipil disebabkan polisi menggunakan bom asap tanpa mengetahui dampaknya," tulis laporan tersebut. Kepolisian Burma sebelumnya mengatakan dalam insiden November lalu mereka hanya menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa. Sejumlah pengunjuk rasa -sebagian besar adalah biksu- menderita luka bakar akibat granat yang mengandung fosfor yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan militer. Para biksu itu mendukung warga yang menentang tambang tembaga di Monywa, yang merupakan usaha patungan antara militer Burma dan sebuah perusahaan Cina. Tetap diteruskan Bagaimanapun laporan komisi parlemen ini -yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Thein Sein- menyarankan agar pekerjaan di tambang tetap diteruskan. Warga di sekitar tambang dipaksa menyerahkan lahannya. Rekomendasi laporan tampaknya akan membuat marah penduduk lokal, yang sudah mengatakan akan memulai kembali aksi unjuk rasa, seperti dilaporkan wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara, Jonathan Head. Warga di sekitar tambang sempat menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa bulan karena mengaku dipaksa menyerahkan lahan milik mereka tanpa ganti rugi yang memadai. Aksi unjuk rasa itu mendapat dukungan dari para biksu dan kelompok prodemokrasi Burma. Pertengahan Februari, laporan dari sebuah kelompok kelompok pegiat Burma yang bermarkas di Amerika Serikat, Justice Trust, menyebutkan granat fosfor putih berulang kali digunakan pada Kamis 29 November 2012 pagi. Lembaga itu menyebutkan granat ditembakkan ke udara namun mendarat di tempat para pengunjuk rasa yang sedang berkemah. Laporan Justice Trust juga menyebutkan para pejabat setempat mengintimidasi para penduduk agar menandatangani kontrak untuk menyerahkan lahan mereka.