DPR undang Kepala BIN bahas kasus penembakan di Papua
Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan intelijen akan bertemu Kepala Badan Intelijen Negara pada Senin (11/06) untuk membahas kasus kekerasan bersenjata di Papua yang terus berulang.
Tuntutan dialog disuarakan sebagian warga Papua sebagai penyelesaian. "Hasil yang kita dapatkan selama berdialog dengan berbagai pihak di Papua akan kita diskusikan dengan Kepala BIN," kata anggota Komisi I DPR Roy Suryo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Minggu (10/06) sore. Sejak awal 2012 lalu, kekerasan yang ditandai kasus pembunuhan dan penembakan telah mengakibatkan sedikitnya 16 orang tewas, baik dari kalangan sipil atau aparat keamanan. Menurut Roy Suryo, selama dua hari di Papua, tim Komisi I DPR bertemu beberapa tokoh masyarakat Papua, pemuka gereja, aparat keamanan serta perwakilan media. "Dan, ternyata, memang kasus kekerasan di Papua sudah sangat mengkhawatirkan, dan pemerintah pusat tidak bisa lagi membiarkan," kata Roy Suryo. Peristiwa kekerasan terakhir, Rabu (06/6), menimpa seorang pegawai negeri sipil di Kodam XII Cendrawasih, yang tewas ditembak di Kota Jayapura, Papua. Sebelumnya seorang anggota TNI dikeroyok warga Honai Lama, Wamena, Jayawilaya, hingga tewas. Sementara rekannya dilaporkan dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini kemudian memicu kemarahan sejumlah anggota TNI yang dilaporkan menyerang kampung yang ditempati warga Homai Lama, meskipun dibantah oleh TNI. Minim saksi Sebelumnya, Kepolisian Indonesia mengaku kesulitan mengungkap rentetan kasus penembakan di Papua yang terjadi dalam sepekan terakhir, antara lain karena minimnya saksi. Juru bicara kepolisian Indonesia Irjen Saud Usman Nasution mengatakan, salah-satu kesulitan yang mereka hadapi adalah minimnya saksi dalam setiap peristiwa kekerasan. "Kita datang ke TKP, peristiwa sudah terjadi, dan saksi korban mengaku tidak tahu pelakunya. Belum lagi masyaralat setempat tidak mau dijadikan saksi," kata Saud Usman Nasution, Kamis (07/06) lalu. Meskpiun demikian, lanjutnya, Mabes Polri berjanji akan mengevaluasi pola operasional pengamanan di Papua. "Kapolda Papua akan mengevaluasi tentang pola operasi di lapangan, dan nanti dipetakan. Sehingga nanti akan dilihat apakah akan ada pergeseran target, waktu, sasaran tempat atau modusnya," ungkap Saud Nasution. Presiden turun tangan Sementara itu Peneliti Papua LIPI Doktor Muridan S Widjojo mengatakan, ketidakmampuan polisi mengungkap rentetan kasus penembakan di Papua merupakan bentuk kegagalan. Menurutnya, kegagalan aparat untuk mengungkap persoalan kekerasan membuat kasus seperti itu akan terus berulang. "Terutama di empat daerah terpanas secara politik, yaitu Jayapura, Wamena, Timika dan Punjak Jaya. Kalau (daerah itu) goncang, berarti ada gangguan serius," katanya. Untuk menghentikannya, menurut Muridan, Presiden harus memerintahkan secara khusus Menkopolhukkam untuk menangani kasus keamanan di Papua. "Jadi kuncinya ada di Menkopolkam yang harus tegas," tandasnya. "Presiden harus menekannya (Menkopolhukkam) agar mengambil alih kasus di Papua atau meminta dia menjalankan tugasnya," lanjut Muridan. Menyerahkan sepenuhnya persoalan keamanan Papua kepada otoritas kepolisian di wilayah itu, menurut Muridan, tak akan menyelesaikan masalah. "Kapolda tidak terlalu kuat untuk atasi semuanya, karena benturan kepentingan di Papua sangat kompleks dan terkait Jakarta," tegas Muridan, yang pernah terlibat dalam penelitian terkait penyelesaian konflik di Papua.