Aksi kekerasan di pemilu kontroversial Venezuela, 10 tewas
Pemilihan majelis konstitusi Venezuela, yang ditentang banyak kalangan, diwarnai aksi kekerasan dan sedikitnya 10 kematian.
Ledakan dekat Altamira Square di Caracas. Selagi pemilu berlangsung pada Minggu (30/07), para demonstran menggelar unjuk rasa di berbagai kota. Di negara bagian Tachira, sedikitnya dua remaja dan serdadu Garda Nasional meninggal dunia akibat ditembak. Kemudian, di kota Cumana, sekretaris Partai Acción Democrática ditembak dalam demonstrasi menentang pemilu. Sesaat sebelum pemungutan suara berlangsung, Jose Felix Pineda—seorang pengacara berusia 39 tahun yang menentang pemilu— dilaporkan tewas ditembak di rumahnya di negara bagian Bolivar. Adapun di ibu kota Caracas, sebuah ledakan dekat aksi unjuk rasa mencederai sejumlah polisi dan merusak motor mereka. Aparat keamanan menggunakan kendaraan lapis baja untuk membubarkan demonstran di distrik El Paraiso, Caracas, di tengah suara tembakan. Kendaraan lapis baja aparat Venezuela diselimuti api saat demonstrasi antipemerintah berlangsung di Caracas. Pemilu di Venezuela diselenggarakan Presiden Nicolas Maduro guna membentuk Majelis Konstitusi yang bakal berwenang mengubah konstitusi. Majelis ini akan berada di atas badan negara lainnya, termasuk kejaksaan agung. Maduro menyatakan Majelis Konstitusi ini akan memberikan 'rekonsiliasi dan perdamaian,' namun dia tidak merinci bagaimana hal itu akan tercipta setelah kewenangan kejaksaan agung dilucuti dan pembentukan Majelis Konstitusi mutlak ditentang kubu oposisi. Kubu oposisi menyebut pemilihan umum untuk membentuk Majelis Konstitusi adalah wujud pengambil-alihan kekuasaan oleh Presiden Maduro. "Kami tidak mengakui proses penipuan ini," kata pemimpin oposisi, Henrique Capriles. Kubu propemerintah menyambut berakhirnya pemungutan suara untuk membentuk Majelis Konstitusi Venezuela. Pemilihan di Venezuela ini juga dikritik sejumlah negara di Amerika Latin. Keanggotaan Venezuela di blok ekonomi regional Mercosur telah dibekukan oleh Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay, menyusul keprihatinan atas kondisi hak asasi manusia di sana. Pada Minggu (30/07), Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, menilai pemilihan di Venezuela adalah 'pemilihan bohongan' dan 'selangkah menuju kediktatoran.'