Akademisi Turki dilarang ke luar negeri
Pihak berwenang Turki untuk sementara waktu melarang semua akademisi melakukan perjalanan ke luar negeri,
Turki melarang para akademisi pergi ke luar antara lain negeri untuk mencegah pelaku pemberontakan melarikan diri. Larangan ini diberlakukan setelah gagalnya kudeta militer minggu lalu dan saat ini Turki melakukan pembersihan di tubuh pemerintah dengan lebih dari 50.000 orang ditangkap, dipecat, atau diberhentikan sementara. Presiden Recep Tayyip Erdogan memimpin rapat di Dewan Keamanan Nasional dan kabinet di ibukota Ankara, yang merupakan rapat dewan pertama sejak dia kembali ke Turki setelah percobaan kudeta pada Jumat (15/07). Sejauh ini sekitar 1.577 dekan, 21.000 guru dan 15.000 pejabat kementerian pendidikan sudah diminta mengundurkan diri. Larangan sementara Turki memperluas pembersihan di sektor pendidikan karena ingin membasmi yang dianggap sebagai pendukung Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh sebagai otak upaya kudeta yang gagal. Warga Turki menyatakan dukungan atas Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dewan Pendidikan Tinggi meminta rektor universitas untuk 'segera memeriksa semua pegawai akademis dan administrasi' yang terkait dengan organisasi yang dinamakan Fethullah Terrorist Organisation (FETO) dan melaporkannya kembali sebelum 5 Agustus. Dewan itu juga memberitahu universitas-universitas untuk menyuruh para akademisi yang bekerja atau belajar di luar negeri agar pulang 'sesegera mungkin'. Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa larangan akademisi yang pergi ke luar negeri hanya untuk sementara waktu dengan bertujuan mencegah dugaan komplotan pelaku kudeta di universitas-universitas melarikan diri ke luar negeri. Turki mendesak Amerika Serikat untuk menyerahkan Gulen yang saat ini berada di AS dan masalah ini sudah diangkat dalam percakapan telepon antara Presiden Obama dan Presiden Erdogan. Juru bicara AS, Josh Earnest, mengatakan keputusan Gulen diserahkan atau tidak akan diputuskan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.