Posisi Ma'ruf Amin di bank syariah 'tak akan menambah bobot' gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi
Tambahan poin posisi Ma'ruf Amin di bank syariah dalam gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, diperkirakan tidak akan menambah bobot bukti untuk menggugurkan pasangan saingan, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Pendapat itu disampaikan oleh pakar hukum dan komisioner Komisi Pemilihan Umum setelah tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mengajukan tambahan poin bahwa Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah saat mencalonkan diri. Dengan posisi Ma'ruf di bank syariah itu, pasangan calon wakil presiden 01 tersebut patut digugurkan, menurut gugatan tim Prabowo-Sandi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah bukanlah pejabat ataupun karyawan, seperti tertuang dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 1 Angka 15(b) tertuang bahwa "pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum." "Jasa dalam arti dia memberikan pengawasan apakah bank itu betul sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Jadi tidak sama dengan posisi Dewan Komisaris di perusahaan," jelas Bivitri. Ditambahkannya, "Dan dia juga bukan karyawan karena dia tidak bekerja melakukan hal-hal yang sifatnya sehari-hari mengurusi perbankan tetapi dia semata memberikan masukan sesuai prinsip-prinsip syariah." Selain itu, kata Bivitri, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang adalah anak perusahaan BNI dan Mandiri, tidak dapat dikategorikan sebagai Bank BUMN, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Bukan BUMN Di situs BNI Syariah dan Mandiri Syariah tertulis bahwa calon presiden Maruf Amin masih menduduki posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah. Sanggahan yang sama diberikan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra, bahwa posisi Dewan Pengawas bukanlah pejabat ataupun karyawan dan bahwa kedua bank tersebut bukanlah BUMN. Selain itu Ilham juga mengatakan bahwa tuntutannya salah waktu dan alamat. "Harusnya menyoalkannya dari awal ketika pencalonan. Dan itu disoal ke Bawaslu. Dan kemarin-kemarin kan Bawaslu tak menyoal. Sampai saat ini belum ada teguran ke kami dari Bawaslu soal status Maruf Amin ini," ujar Ilham. Pada Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Anak perusahaan tidak secara langsung mendapat penyertaan dari negara. Pakar hukum tata negara, Bivitri memaparkan kasus sebelumnya yang dapat dijadikan preseden, yaitu saat KPU mencoret salah satu caleg Gerindra karena adalah pegawai Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ). "PT Jalantol Lingkarluar Jakarta juga anak BUMN. Oleh KPU dicoret tapi kemudian dibawa ke Bawaslu. Pandangan Bawaslu adalah anak BUMN itu bukan seperti di Pasal 227 UU Pemilu. Sehingga KPU mengikuti putusan Bawaslu akhirnya caleg Gerindra tadi masuk ke calon tetap waktu itu," papar Bivitri. Tim hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi saat melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5). Sementara itu kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan kepada wartawan bahwa kapan gugatan dimasukkan bukanlah hal yang esensial. "Saya tidak bicara kapannya karena esensinya kita menemukan ini persoalan yang prinsipil yang kami dapatkan memang saat pendaftaran pun tidak dicentang mundur sebagai pengurus BUMN itu. Kapannya kan tergantung pilihan kami juga," kata Denny. Mahkamah Konstutusi akan menggelar sidang perdana gugatan Prabowo-Sandi pada Jumat (14/06). Salah satu gugatannya adalah mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai peserta pemilihan presiden.