Hong Kong: Pemerintah akan menarik RUU ekstradisi yang menjadi sumber kontroversi
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menyatakan ia akan menarik rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial, yang mengundang protes keras dalam beberapa bulan terakhir.
Pihak pengunjuk rasa menyalahkan pemimpin Hong Kong Carrie Lam yang mengusulkan rancangan undang-undang ekstradisi ini. Usulan yang diajukan pada bulan April ini akan membuat tersangka perbuatan kriminal di Hong Kong bisa diekstradisi ke China daratan. Bulan Juni lalu rancangan ini ditunda ketika Lam menyatakan rancangan itu "telah mati". Namun saat itu ia tidak sepenuhnya menarik RUU tersebut. Penarikan penuh RUU ini merupakan salah satu tuntutan utama para pengunjuk rasa - selain juga menyerukan agar adanya hak-hak demokrasi penuh. Dalam pidato di televisi hari Rabu (04/09), Carrie Lam mengumumkan bahwa dua orang pejabat senior akan bergabung dengan tim penyelidik yang sedang menyelidiki tindakan polisi menangani unjuk rasa. Pengumuman yang dilakukan Carrie Lam ini disiarkan ke seluruh wilayah Hong Kong hari Rabu (04/09) Pihak pengunjuk rasa juga menuntut adanya penyelidikan independen terhadap kekerasan yang dituding dilakukan oleh polisi dalam menangani unjuk rasa. Pada hari Senin, sebuah bocoran rekaman memperdengarkan Carrie Lam menyalahkan dirinya sendiri karena memicu krisis politik di Hong Kong. Ia juga terdengar menyatakan dirinya tak termaafkan karena menimbulkan kekacauan demikian besar. RUU ekstradisi ini segera menyebabkan kritik sesudah diusulkan pada bulan April. Pihak oposisi menyatakan jika undang-undang itu disahkan, maka akan digunakan untuk membungkam kritik terhadap Beijing dan kebebasan hukum di Hong Kong akan berada dalam bahaya. Demonstrasi di Hong Kong kini memasuki minggu ke-14, dan bentrokan dengan kekerasan terjadi antara polisi dan para pegiat akhir pekan lalu. Sebelum pengumuman dari Lam, pegiat prodemokrasi Joshua Wong mengatakan jika RUU ini ditarik, maka itu "sedikit terlambat". Dalam rangkaian cuitan, ia menyatakan seluruh tuntutan para pengunjuk rasa harus dipenuhi. Para pengunjuk rasa juga menuntut adanya amnesti kepada mereka yang ditahan, serta reformasi politik lebih luas. Mereka juga menuntut para pejabat berhenti menyebut protes ini sebagai kerusuhan. Hong Kong diserahkan ke China pada tahun 1997, sesudah selama 150 tahun berada di bawah pemerintahan Inggris. Negara ini tetap semiotonom di bawah prinsip "satu negara dua sistem", sekalipun banyak yang khawatir China kini sedang berupaya memperkuat kendali terhadap Hong Kong. Menurut wartawan BBC News Hong Kong, Stephen McDonell, awalnya diduga Carrie Lam tidak punya kewenangan melakukan penarikan RUU ini atau mengabulkan tuntutan pengunjuk rasa karena keputusan berada di tangan Beijing. McDonell menduga penarikan ini dibuat untuk memperlihatkan bahwa otonomi Hong Kong masih utuh. Namun tampaknya pihak pengunjuk rasa tidak akan puas terhadap langkah ini, sampai benar-benar ada penyelidikan terhadap kepolisian Hong Kong dan reformasi yang lebih luas.