Lanjutan kasus talangan Bank Century
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pemeriksaan saksi dan tersangka dana talangan Bank Century ditargetkan akan selesai pada tahun ini.
Saat ini dua orang sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus talangan Bank Century. Hal tersebut ditegaskan setelah KPK memeriksa mantan Mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, sebagai saksi pada Sabtu (23/11). Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Wijayanto, pemeriksaan atas mantan Gubernur BI yang berlangsung sekitar 10 jam itu menggenapi proses pemeriksaan yang sudah dilakukan selama ini. "Pemeriksaan atas saksi Boediono dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia dilakukan sebagai final touch dari KPK terhadap keseluruhan pemerikasan atas kasus Bank Century," tegasnya. Bagaimanapun proses pemeriksaan atas Boediono dianggap tak lazim oleh sejumlah pihak karena dilakukan pada akhir pekan dan di kantor resmi Wapres. Pegiat Indonesian Corruption Watch, Tama Langkun, mengkhawatirkan pemeriksaan atas Boediono bisa menjadi preseden buruk bagi pemeriksaan korupsi selanjutnya. "Ini akan menjadi preseden yang kurang baik. Artinya nanti banyak orang-orang yang minta diperlakukan secara khusus. Saya sudah baik ini, saya mau diperiksa tapi datang ke sini dong," kata Langkun kepada BBC Indonesia. Komentar Anda? Bagaimana menurut Anda? Apakah tempat pemeriksaan dan waktu pemeriksaan bisa mempengaruhi kenetralan pemeriksa dan mempengaruhi hasilnya? Apakah kasus talangan Bang Century tahun 2009 lalu ini masih akan diteruskan dengan munculnya tersangka baru? Atau Anda berpendapat kasus ini sudah selesai dengan ditetapkannya dua mantan Deputi Gubernur BI saat itu, Budi Mulya dan Siti Fajriah. Kami tunggu pendapat Anda dan sebagian akan kami tayangkan dalam Siaran BBC Indonesia Kamis 18.00 WIB. Ragam komentar "1. Mengenai waktu, ada kaitan dengan prinsip dalam proses hukum yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi bukanlah masalah pemeriksaan dilakukan di hari apa pun. 2. Tempat, bahwa dalam proses pemeriksaan hukum terutama pidana yang sangat dibutuhkan bukanlah obyeknya tetapi substansi isinya dalam hal ini keterangan. 3. Equality before the law, yaitu semua orang sama di depan hukum dan itulah yang diteriakan oleh pimpinan KPK, maka saya yakin KPK mampu menyelesaikan kasus Century." Hadi Herlambang, Tangerang Selatan. "Bagaimana dengan Sri Mulyani, kenapa KPK harus mengeluarkan biaya banyak ke Amerika Serikat dan menunduk-nunduk di depan dia. Memang siapa dia? Bagaimana dengan pasal 27 UUD 45: semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Boediono hanya 'alat' tapi ada orang besar yang mengendalikan Boediono. Apa KPK berani membongkarnya? Saya pikir jika pemberian keistimewaan dilakukan terus-menerus oleh KPK maka bisa saja kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu menurun." AG Paulus, Purwokerto.