ICW: Dugaan suap di pemilihan rektor karena hak kewenangan dana yang besar di PTN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan indikasi praktik suap dalam pemilihan rektor di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri.
Menristekdikti M Nasir ingin pemilihan rektor berjalan transparan. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengaku kaget atas laporan tersebut. Namun Nasir mengakui bahwa praktik pemilihan pejabat universitas kerap dipolititasi. "Suasana pemilihan rektor seperti pilkada. Ada pembentukan tim sukses (timses) dan sebagainya. Di dalam pemilihan semacam ini, kami menengarai, terjadinya permasalahan-permasalahan dari penyaringan ke pemilihan. Timses ini kemana-mana, mengaku dekat menteri dan lain-lain", kata M. Nasir "Kami tidak merespons itu. Kami ingin benar-benar menjaring rektor yang terbaik." Nasir menuturkan kasus pemilihan rektor bermasalah pernah terjadi di Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Halu Oleo. Di USU, satu orang anggota wali amanat memiliki delapan suara (vote), namun menurut M Nasir proses pemilihan rektor sudah diperbaiki. Di Universitas Halu Oleo ada anggota senat 'yang menyalahi aturan' seperti kepala unit perpustakaan dan kepala unit komputer. Anggota senat seharusnya terdiri dari rektor, wakil rektor, guru besar, dan wakil guru besar. Untuk itu, Nasir mengatakan akan meminta masukan dari KPK serta melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara agar praktik pemilihan rektor bisa transparan. UU menjadi pangkal masalah? Sementara itu, guru besar fakultas hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistiowati, menjelaskan bahwa yang menjadi pangkal permasalahan praktik suap ini adalah UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 yang menyatakan menteri memiliki hak suara 35% dalam pemilihan rektor. "Universitas dengan semua proses internal sudah memilih sejumlah kandidat hingga tiga orang. Yang dipilih internal universitas dengan suara terbanyak belum tentu menjadi rektor karena ada suara dari menteri itu," kata Sulistiowati. "Menteri bisa memberi suara bagi yang preferable (yang lebih disukai) untuk dia, sudah terjadi di beberapa universitas sebelumnya," katanya. "Karena menteri berperan, implikasinya cukup luas: hubungan administratif, hubungan atasan-bawahan antara menteri dan rektor, artinya rektor tidak terlalu bisa mengatakan tidak atas kebijakan menteri." "Padahal rektor membutuhkan otonomi uintuk mengambil keputusan," tambahnya. Di sisi lain, lembaga pemantau korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang, kewenangan besar dengan akses pengolahan dana membuat para calon rektor mau menyuap demi posisi tertinggi di universitas negeri. "Kewenangan yang cukup besar dalam hal uang. Besarnya kewenangan ini ada celah-selah yang bisa mereka mainkan. Pengadaan barang di perguruan tinggi banyak," kata Tari. "Pencapaian tertinggi itu menjadi rektor, sehingga banyak yang ingin berada di posisi tersebut." 'Tak berani melapor' Peneliti ICW Siti Julian Tari, menjelaskan praktik suap dalam proses pemilihan pejabat internal di perguruan tinggi negeri banyak terjadi, meski mereka tidak memiliki data karena tidak pernah terjadi pelaporan. Biasanya informasi datang dari diskusi dengan staf kampus atau mahasiswa. Tidak ada yang berani melaporkan karena takut jabatan di kampus akan diganggu, sehingga sulit untuk membuktikan praktik ini. Tidak adanya laporan yang masuk ke Kementerian ini juga yang menjadi dalih Menteri Nasir. Ia mengaku tidak mengetahui adanya praktik suap di bawah otorisasinya. Data ICW memperlihatkan dari tahun 2006 hingga 2016 tercatat 13 rektor dan wakil rektor yang sudah divonis melakukan korupsi. Di antaranya Rektor IAIN Cirebon Maksum Mukhtar, terkait kasus pengadan tanah; mantan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Edy Yuwono dalam kasus dana CSR Aneka Tambang; dan mantan Rektor Universitas Karimun Abdul Latif yang tersangkut korupsi anggran APBN. Namun hingga saat ini belum ada rektor atau calon rektor yang diperiksa karena dugaan suap dalam proses pemilihan.