Resolusi Suriah serukan transisi politik
Majelis Umum PBB mencapai kesepakatan untuk resolusi yang menyerukan transisi politik di Suriah dan mengecam pemerintah yang menggunakan senjata berat.
Dicapai dengan mudah namun dukungannya lebih sedikit dibanding tahun lalu. Resolusi menyebutkan bahwa transisi politik sebagai 'peluang terbaik' untuk memecahkan situasi secara damai. Juga tercakup kemarahan atas meningkat pesatnya jumlah korban jiwa dan kecaman atas pemerintah Suriah yang menggunakan senjata berat serta pelanggaran keras hak asasi manusia secara meluas dan kebebasan dasar. Rusia menentang keras redaksi yang digunakan dalam resolusi, yang dianggap tidak seimbang dan tidak cukup mengangkat kekerasan yang dilakukan kelompok pemberontak. Pemerintah Moskow -yang merupakan pendukung kuat pemerintahan Presiden Bashar al-Assad- juga menentang resolusi tahun lalu. Kesepakatan atas resolusi yang tidak mengikat ini dicapai dengan mudah walau resolusi serupa tahun lalu mendapat dukungan yang lebih besar. Masalah pengungsi Resolusi PBB juga menyerukan bantuan keuangan untuk negara penampung pengungsi Suriah. Wartawan BBC Barbara Plett melaporkan dari kantor pusat PBB, New York, bahwa mayoritas 107 negara yang kuat mendukung resolusi atau lebih rendah dari 133 suara yang mendukung resolusi serupa pada Agustus tahun lalu. Sebanyak 12 suara menentang dan 59 abstain dalam pemungutan suara Rabu (15/05). Resolusi disusun oleh negara-negara Arab yang mendukung kelompok perlawanan dan beberapa pihak mengkritik terlaku berpihak pada satu sisi. Selain membahas krisis politik, resolusi juga mendesak bantuan keuangan kepada negara-negara tetangga Suriah yang menampung sekitar 1,5 juta pengungsi dan mendesak perhatian atas 4,25 juta warga Suriah yang haus meninggalkan rumahnya. Suriah mengatakan resolusi bertentangan dengan upaya-upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Rusia dalam mencari penyelesaian politik atas konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun. PBB memperkirakan konflik di Suriah telah menewaskan sedikitnya 80.000 orang dan sebagian besar adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.