Panglima TNI klaim wabah campak 'berhasil diatasi,' Bupati Asmat menuding 'Jakarta hanya bicara uang'
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan kejadian luar biasa (KLB) campak di wilayah Asmat, Papua, telah selesai setelah 271 hari, dan selanjutnya TNI akan melakukan pemantauan terhadap 224 kampung di Kabupaten itu.
Krisis kesehatan di Asmat: Panglima TNI klaim wabah campak 'berhasil diatasi' "Operasi pemantauan kita lanjutkan. Kita tidak boleh mengobati lalu pulang. Tidak!" kata Hadi Tjahjanto setelah menemui beberapa korban gizi buruk di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis (01/02) pagi. Menurut Panglima, KLB campak yang menyerang sekitar 600 anak di wilayah Asmat telah berhasil diobati, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia Heyder Affan dan Dwiki Marta dari kota Agats. Satgas TNI, lanjutnya, juga sudah melakukan vaksinasi terhadap sekitar 13,336 anak yang tersebar di seluruh 224 kampung di Asmat. "Artinya permasalahan (campak) itu sudah selesai," klaim Panglima TNI. "Sudah tidak ada lagi campak " tandasnya. Tidak jelas, mengapa TNI yang berbicara soal ini dan bukan lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial. Seorang bayi yang terdampak wabah campak dan gizi buruk di wilayah Asmat yang terjadi sejak September 2017 hingga Januari 2018. KLB campak dan gizi buruk di wilayah Asmat terjadi sejak September 2017 hingga Januari 2018 yang menyebabkan 71 orang meninggal. Dari 71 orang yang meninggal dunia, 66 jiwa di antaranya adalah akibat terserang campak. Sisanya, sebanyak lima jiwa meninggal akibat gizi buruk. Seorang penderita campak di Agats, Papua, bersama seorang anggota keluarganya, dan dua anggota satgas TNI yang diterjunkan membantu mengatasi keadaan. Korban meninggal dunia terbanyak berada di Distrik Pulau Tiga yaitu sebanyak 37 orang. Meruyaknya krisis ini mendorong Presiden Joko Widodo untuk usulan agar warga yang terdampak direlokasi ke tempat yang memiliki akses kesehatan yang lebih memadai. Namun Gubernur Papua dan Bupati Asmat, menyebut, pemindahan itu bertentangan dengan adat dan budaya di Papua. Jokowi kemudian menyatakan memahami penolakan usul itu. Sementara itu Bupati Kabupaten Asmat, Elisa Kambo mengatakan, bahwa orang-orang (para pejabat) di pusat, "hanya mau bicara uang saja, uang banyak datang ke Papua". "Tapi dalam kesempatan baik ini, uang itu tidak cukup untuk urus Papua," kata Bupati Asmat Elisa Kambo, Kamis (01/02) di Kota Agats, kabupaten Asmat. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan sejumlah pejabat sipil dan keamanan serta wartawan, Kamis (01/02). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto duduk di sebelahnya. Dia kemudian mencontohkan pembangunan jalan-jalan beton di atas rawah-rawah di kota Agats. "Itu satu meter (dengan penyangga yang terbuat dari beton) Rp23 juta," ungkapnya. Adapun untuk jalan beton dengan tiang penyangga baja, ungkapnya, harga per meternya Rp 46juta. Menurutnya, jalan beton itu baru dibangun di kota Agats, dan belum di 23 distrik lainnya. "Jadi, jangan lihat Papua ini selalu hitung dengan uang. Tidak ada kegunaannya uang itu!" kata Bupati. Lebih lanjut dia mengatakan, kalau mau bangun Indonesia, maka bangun jalan satu kilometer di Jawa dan satu kilometer di Asmat, Papua. "Jangan (beri) uang!" Bupati kemudian berkata: "Bangun 10 puskesmas di Jawa, bangun 10 (puskesmas) di sini." "Tolong ini disampaikan ke Jakarta, supaya jangan bicara uang." Dia kemudian menyebut pemberitaan media yang menyebut uang banyak beredar di Papua, tetapi kondisi Papua "kenapa seperti itu". Pernyataan Bupati menanggapi pemberitaan di media yang mempersoalkan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa penanganan gizi buruk dan busung lapar tidak gampang dan butuh waktu lama berhubung pasien tidak bisa langsung diberi makan karena akan dimakan cacing di perut. "Yang pertama dilakukan adalah membasmi cacing dalam perut dulu," kata Nila. "Setelah itu, baru dikasih asupan makanan." Menurut Nila, saat ini ada 177 tenaga kesehatan di Asmat yang membantu menangani kasus tersebut, bergabung dengan tim dari Kementerian Sosial dan TNI.