Rusia dan Trump: Kongres AS capai kesepakatan terapkan sanksi baru
Pemimpin dari dua partai di Kongres AS menyepakati aturan yang mengizinkan sanksi baru untuk menghukum Rusia karena tuduhan campur tangan dalam pemilihan.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump bertemu di sela KTT G-20. Legislasi baru itu juga dengan jelas membatasi kemampuan Trump untuk mencabut sanksi apapun terhadap Rusia. Dia sebelumnya telah mengatakan bahwa dia membutuhkan kelonggaran diplomatik dengan Kremlin. Pemerintah Trump telah dibayangi klaim bahwa Rusia berupaya untuk mempengaruhi pemilu AS pada tahun lalu. Moskow membantah semua tuduhan tetapi sejumlah penyelidikan di AS berupaya mencari apakah seseorang di dalam tim kampanye Trump berkolusi dengan pejabat Rusia. Koresponden mengatakan bahwa kesepakatan bipartisan mengindikasikan keinginan di Kongres untuk menata kembali garis yang tegas terhadap Rusia, apapun pandangan Trump. Presiden dapat memveto undang-undang, tetapi dengan melakukannya akan memicu kecurigaan bahwa dia mendukung Kremlin, jelas koresponden BBC. Di sisi lalin, jika dia menandatanganinya, dia akan mendukung aturan yang ditentang oleh pemerintahannya. Senator Ben Cardin, yang merupakan anggota paling senior di Komite Hubungan Internasional Senat, mengatakan kesepakatan diraih setelah "negosiasi yang intens." "Kongres yang hampir bersatu ini siap untuk mengirimkan pesan yang jelas pada Presiden Putin atas nama warga Amerika dan sekutu kami, dan kami butuh Presiden Trump untuk menyampaikan pesan tersebut," kata dia. Chuck Schumer, pemimpin Demokrat di Senat, mengatakan DPR dan Senat akan bertindak sesuai dengan Undang-Undang "segera, berdasarkan basis bipartisan yang luas". Dia mengatakan sebuah UU mengenai sanksi yang tegas itu "penting". AS menyita dua aset diplomatik milik Rusia di negara tersebut setelah kasus dugaan campur tangan dalam pemilu 2016. RUU juga mencakup kemungkinan sanksi lanjutan terhadap Iran dan Korea Utara. Aturan itu telah lolos di Senat dan DPR akan melakukan pemungutan suara pada Selasa (25/07). Legislasi itu akan mengizinkan sanksi baru terhadap Rusia atas aneksasi Krimea pada 2014 lalu dan juga atas tuduhan campur tangan terhadap pemilu AS. AS sudah menerapkan sanksi di terhadap individu dan perusahaan Rusia di Krimea. Pada Desember lalu, menyusul klaim penretasan pada pemilu, presiden yang menjabat saat itu Barack Obama mengusir 35 diplomat dan menutup dua bangunan Rusia di AS. Kremlin telah meminta agar komplek bangunan yang disita itu dikembalikan dan mengancam akan melakukan "tindakan khusus" sebagai pembalasan. Setelah pembicaraan tingkat tinggi pada pekan lalu, salah satu pejabat Rusia yang terlibat mengatakan perselisihan itu "hampir" diselesaikan. Bagaimanapun, RUU baru ini dapat mempersulit Presiden Trump untuk mengubah sanksi atau mengembalikan properti diplomatik tanpa persetujuan dari Kongres. Dalam kampanye pemilihan presiden lalu, Trump mengisyaratkan dia akan mempertimbangkan mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia dan memberi kesan akan mencabut sanksi. Pejabat AS melanjutkan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kolusi antara tim Trump dengan Rusia, klaim yang berulang kali dibantah Trump. Laporan pada Sabtu lalu, menyebutkan Trump tengah mempertimbangkan kewenangannya sebagai presiden untuk memberikan pengampunan terhadap anggota keluarga, orang dekatnya dan bahkan dirinya sendiri. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengampuni seseorang sebelum dinyatakan bersalah atau bahwa jika orang tersebut didakwa kasus kejahatan. Trump menulis cuitan: "Ketika semuanya setuju bahwa Presiden AS memiliki kekuasaan penuh untuk mengampuni, mengapa memikirkan hal itu ketika pidana yang ada sejauh ini adalah PEMBOCORAN melawan kita. Berita Palsu." Juru bicara Partai Demokrat menyebut laporan itu "sangat menganggu". Senator Mark Warner, yang merupakan anggota Komite Intelejen Senat, menggambarkan laporan tersebut sangat menganggu "mengampuni setiap individu yang mungkin terlibat akan melangar batas yang fundamental".