Irak akan mengubah strategi keamanan
Perdana Menteri Nouri al-Maliki sudah berjanji untuk melakukan perubahan dalam strategi keamanan Irak.
Rencana perubahan strategi keamanan Irak diwarnai dengan rangkaian kekerasan. Hal itu diungkapkannya bersamaan dengan maraknya serangkaian bom yang menyerang berbagai tempat di Irak, yang menewaskan sedikitnya 70 orang. "Kita akan melakukan perubahan di posisi atas dan menengah dari mereka yang bertanggung jawab atas keamanan dan strategi keamanan," kata Maliki kepada para wartawan, Senin 20 Mei. Dia juga menegaskan bahwa militan tidak akan bisa mengembalikan Irak ke konflik sektarian. Masalah keamanan ini akan menjadi agenda dalam sidang kabinet, yang berlangsung hari Selasa (21/05) ini Kekerasan sepanjang Senin ini merupakan yang terburuk di Irak dalam waktu beberapa belakangan sejalan dengan meningkatnya ketegangan politik dan agama. Ketegangan sektarian Ibukota Baghdad merupakan kawasan yang paling menderita dengan beberapa ledakan menghantam terminal bus dan pasar di kawasan yang ditinggali umat Syiah. Kelompok militan Sunni ingin mengguncang pemerintahan PM Nouri al-Maliki. Serangan atas kawasan pemukiman Syiah di Baghdad sudah sering terjadi dalam waktu beberapa tahun belakangan. Sementara itu bom mobil di Shaab, di sebelah utara Baghdad -yang terjadi bersamaan pada saat Maliki menyampaikan pernyataannya- menewaskan 12 orang dan melukai 20 lainnya. Di kota pelabuhan Basra, Irak selatan, dua bom mobil meledak menewaskan 13 orang dan sekiar 50 menderita cedera. Sedangkan di Balad, bom yang meledak dilaporkan menewaskan 11 jiwa dengan korban cedera sedikitnya 15 orang. Tidak ada yang bertanggung jawab dalam rangkaian serangan Senin namun ketegangan antara umat Syiah, yang saat ini memerintah, dengan kelompok minoritas Sunni semakin meningkat dan memicu kekerasan fisik. Hari Minggu, sedikitnya 10 orang polisi tewas di Irak barat laut dalam sebuah serangan yang menurut pemerintah dilakukan oleh kelompok militan Sunni. Militan Suni menyerang warga sipil dan pejabat pemerintah sebagai upaya untuk mengguncang dan memperlemah pemerintah pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang berasal dari komunitas Syiah.