Karzai tuduh AS tak mau damai
Hamid Karzai menggunakan pidato terakhirnya sebagai presiden untuk memperingatkan penerusnya dengan menuding AS.
Pidato perpisahan Karzai penuh kecaman pada AS dan Pakistan Dalam pidato nasional itu presiden Karzai mengatakan, proses perdamaian negerinya mengalami kegagalan karena Amerika tak menginginkan perdamaian. Duta besar AS di Kabul menyebut tudingan itu tidak menghormati serdadu AS yang tewas dalam perang Afghanistan. Hamid Karzai sudah sejak lama mengecam AS yang aksi militernya mengakibatkan terlalu banyak warga sipil jadi korban. Sebuah pemerintahan bersama akan mengambil alih pemerintahan Senin depan sesudah sengketa pemilihan presiden berkepanjangan. Dalam pidato perpisahan, Karzai mengatakan perang di Afghanistan bukanlah antara sesama Afghan, melainkan "untuk kepentingan asing." Ia katakan hubungan bersahabat dengan AS mungkin saja namun jika mereka bisa menyatukan kata dengan perbuatan. Karzai juga mengecam keras tetangganya, Pakistan, yang ditudingnya ingin mengendalikan politik luar negeri Afghanistan. Domba kurban "Andai saja Amerika dan Pakistan menginginkannya, perdamaian akan terjadi di Afghanistan," tandas Karzai. "Perang di Afghanistan didasarkan pada kepentingan asing, dan untuk kepentingan asing. Rakyat Afghanistan di kedua belah pihak adalah domba kurban dan merupakan korban dari peperangan ini." Presiden baru Ashraf Ghani akan berbagi kekuasaan dengan pesaingnya di pilp[res, Abdullah Abdullah. Dubes AS untuk Afghanistan, James Cunningham, mengatakan pernyataan itu menyedihkan. "Pernyataannya yang tidak beralasan itu melecehkan rakyat Amerika dan menodai pengorbanan besar warga Amerika yang telah dilakukan di sini... bagian (pidato) itu tidak patut dan tak tahu budi. Amerika Serikat dan banyak pihak donor lain menganggarkan miliaran dolar di Afghanistan sejak dijatuhkannya Taliban tahun 2001. Ribuan tentara asing tewas dan cedera dalam perang yang sampai sekarang masihg berlangsung. Pemerintahan Hamid Karzai juga dirundung berbagai kasus korupsi dan ketidak mampuan pengelolaan. Namun AS berharap pemerintah baru mendatang akan lebih kompeten. Salah satu agenda pertama pemerintahan baru mendatang adalah penandatanganan kesepakatan keamanan dengan AS, yang ditolak Karzai. Dalam kesepakatan yang mengakhiri sengketa pemilihan presiden, Ashraf Ghani akan menjadi presiden, dan Abdullah Abdullah akan menjabat kepala eksekutif yang setara dengan perdana menteri.