Muhaimin bantah minta THR kepada pengusaha
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menanyai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar soal adanya permintaan uang tunjangan hari raya kepada peserta tender proyek di lembaganya.
Muhaimin Iskandar untuk pertama kalinya hadir sebagai saksi persidangan kasus suap di Kemennakertrans. "Apakah saudara pernah memerintahkan bawahan saudara baik itu Nyoman (I Nyoman Suisnaya) atau terdakwa Dadong (Dadong Irbarelawan) atau Dirjen ke bawah untuk mencarikan dana buat lebaran," tanya salah satu anggota Majelis Hakim Tipikor pada sidang hari Senin (20/2). Sebelumnya terpidana kasus suap terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi, Dharnawati mengatakan uang Rp 2 miliaryang disangkakan sebagai uang suap sebenarnya merupakan pinjaman untuk Muhaimin guna membayar tunjangan hari raya. Namun dalam jawabannya Muhaimin membantah adanya permintaan tersebut baik kepada bawahannya maupun kepada Dharnawati yang merupakan seorang pengusaha. "Tidak pernah yang mulia, saya hanya ketemu Nyoman dalam rapat resmi dan sangat terbatas jumlahnya dan dalam rapat itu tidak ada pembahasan soal uang dan fee," kata Muhaimin yang hadir sebagai saksi untuk terdakwa Dadong Irbarelawan. "Hubungan saya dengan mereka sangat formal berada pada wilayah rapat-rapat resmi. Bahkan di PPID sebagai program baru yang tidak pernah ada sebelumnya sama sekali tidak pernah dilaporkan dan diberitahukan kepada saya." Keterangan terdakwa Muhaimin juga membantah adanya pungutan lima hingga 10 persen dari dana PPID yang disalurkan ke sejumlah daerah. "Tidak, tidak pernah itu," katanya. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Muhaimin kerap mengatakan Kemenakertrans hanya mohon agar program PPID dilaksanakan, sedangkan kuasa pengguna anggaran program ini adalah dinas di daerah yang belum tentu dinas transmigrasi, bisa dinas pekerjaan umum, adapun bupati sebagai pihak penggunanya. Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus ini sebelumnya telah menyeret dua pejabat Kemennakertrans, yaitu Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya, serta seorang pengusaha bernama Dharnawati. Dadong dan Nyoman didakwa menerima suap Rp 2 miliar dari Dharnawati terkait penetapan empat kabupaten di Papua sebagai daerah penerima PPID. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis Dharnawati dengan hukuman tiga tahun penjara sementara dua terdakwa lainnya masih menjalani persidangan. Pemeriksaan Muhaimin di persidangan terkait dengan keterangan sejumlah saksi yang kerap menyebut dia mengetahui peristiwa penyuapan ini. Kasus suap di sejumlah kementerian yang diungkap KPK telah memaksa sejumlah menteri untuk menjelaskan soal prosedur pelaksanaan proyek yang ada di lembaga mereka. Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng pernah juga menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus suap wisma atlet yang melibatkan bawahannya.