IPT Den Haag 'bantu internasionalisasi' kasus 1965
Pengadilan Rakyat Internasional tentang peristiwa 1965 yang digelar di Den Haag diperkirakan akan membantu mengangkat masalah tersebut di tingkat dunia.
Hal itu disampaikan oleh pengamat masalah Indonesia Profesor Dr Gerry van Klinken dari Institut Belanda tentang Kajian Asia Tenggara dan Karibia. Ia menjelaskan pergolakan politik setengah abad silam yang sudah dianggap berakhir di Indonesia, di panggung internasional justru semakin mendapat perhatian. IPT peristiwa 1965 digelar di Den Haag, Belanda, mulai 10 hingga 13 November 2015. Ia mencatat setidaknya ada tiga faktor. “Mungkin karena memang sudah 50 tahun, tetapi juga dalam suasana reformasi ada kesempatan untuk meninjau kembali, mau kemana Indonesia sebagai suatu bangsa, meninjau kembali ke belakang, juga ke depan," kata Van Klinken di sela-sela Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag yang digelar mulai Selasa (10/11) hingga Jumat (13/11). “Dan di tingkat internasional ada film-film Joshua Oppenheimer yang banyak dipuji juga oleh orang yang tidak terlalu paham tentang Indonesia,” katanya. Diplomasi Ia merujuk film seputar pembunuhan dalam pergolakan politik 1965 The Act of Killings dan film berikutnya The Look of Silence. Gerry van Klinken berpendirikan kasus 1965 akan terus dibicarakan sampai ada penyelesaian tuntas. Faktor ketiga, menurut Gerry van Klinken, ada sejumlah ilmuwan dan sejarawan yang berusaha untuk mendalami apa yang terjadi dan untuk memasyarakatkan temuan-temuannya. Baru-baru ini, tambahnya, digelar simposium di Belanda untuk membahas peristiwa 1965 yang masih dianggap peka di Indonesia dan yang belum diselesaikan secara hukum itu. Kemungkinan meningkatnya perhatian internasional atas peristiwa 1965 seperti disinggung Van Klinken ini dianggap "tak terlalu merisaukan" oleh pejabat di KBRI Den Haag. Kepala Pensosbud KBRI di Den Haag, Azis Nurwahyudi, menegaskan acara-acara mengenai peristiwa setelah 30 September 1965, termasuk Pengadilan Rakyat Internasional, tidak menjadi batu sandungan bagi hubungan luar negeri Indonesia. "Saya kira tidak menjadi masalah karena kita tahu ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan pemerintah," jelasnya. Pendirian pemerintah Indonesia selama ini adalah bahwa peristiwa itu menjadi pelajaran dan Indonesia harus bisa melangkah maju serta sudah mengambil langkah-langkah menuju rekonsiliasi. Terobosan? Akan tetapi desakan-desakan agar ada upaya mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan terus bergulir. Bagi Daniel Rudi Haryanto, seorang pembuat film dokumenter, penyelenggaran sidang rakyat di Den Haag dengan tujuh hakim internasional menunjukkan adanya terobosan. “Saya melihat tribunal ini adalah kemajuan besar dan kemenengan besar dari masyarakat sipil Indonesia karena kita membuka situasi yang beku selama ini," kata Daniel. “Menuju Indonesia lebih baik adalah membuka persoalan-persoalan ini dan menyelesaikan persoalan-persoalan, bukan untuk membuka luka tapi bagaimana mengobati luka ini.” tuturnya. Pengangkatan peristiwa 1965 di luar negeri merupakan bagian dari demokrasi, kata Aziz Nurwahyudi. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag menyatakan keyakinan bahwa jalur internasional dapat membantu mengungkap kebenaran, meskipun mereka sadar kesaksian mereka mendapat tanggapan negatif di Indonesia. Apa pun keputusan sidang rakyat ini, hasilnya tidak mengikat karena tidak diselenggarakan oleh lembaga peradilan resmi seperti Mahkamah Kejahatan Perang.