#TrenSosial: SBY koreksi Jokowi soal utang IMF
Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait utang Dana Moneter Internasional (IMF), yang dimuat oleh harian Rakyat Merdeka, keliru.
Dalam akun Facebook dan Twitter resminya, SBY mengklarifikasi bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas pada 2006 lalu dan Indonesia tidak lagi menjadi "pasien" dan "tidak lagi didikte IMF". "Jika pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yang berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak," kata SBY. Dalam pernyataan SBY, tidak dijelaskan persis kutipan Jokowi yang dinyatakan keliru tersebut. Tetapi tampaknya kritik ini didasarkan pada ucapan Jokowi pada Minggu (26/04) yang mengatakan bahwa dia tidak anti terhadap Bank Dunia, IMF, dan ADB karena masih pinjam utang. Sebelumnya, pidato Presiden Jokowi dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika pekan lalu banyak menuai pujian di media sosial karena dianggap berani. Dalam kesempatan itu, dia mengkritik Bank Dunia, IMF, dan ADB, serta mengatakan bahwa "pengelolaan ekonomi dunia tak bisa diserahkan hanya kepada tiga lembaga keuangan internasional itu." Berapa utang Indonesia? Tanggapan SBY soal IMF menjadi bahan perbincangan di media sosial. Di Facebook misalnya, pesan SBY itu sudah dibagikan 17.500 kali dan menuai ribuan komentar. Di Twitter, rangkaian tweet @SBYudhoyono juga telah disebarkan ribuan kali dan kata kunci "Pak SBY" menjadi populer - digunakan lebih 4.500 kali pada Selasa (28/04) siang. 'Terus siapa berbohong?' tanya Tamrin Akuntan melalui Facebook BBC Indonesia merespons berita tersebut. 'Pak SBY kenapa jadi sering bersuara setelah selesai masa jabatan, waktu masih menjabat lebih banyak diamnya...' kata Tyo Radit. Namun berapa dan bagaimana kondisi utang Indonesia sekarang? Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa per awal 2015, utang Indonesia mencapai Rp2.700 triliun. Sebagian besar utang diperoleh dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Sementara utang yang dipinjam dari lembaga multilateral saat ini sekitar Rp300 triliun - yang terbesar adalah pinjaman dari Bank Dunia (Rp182 triliun) dan ADB (Rp110 triliun). "Kebanyakan dari surat utang negara, dan itu memang bagus karena kita lebih leluasa mengatur kupon dan tenornya dibandingkan meminjam dari lembaga multilateral," kata Ekonom Senior Bank Mandiri Andry Asmoro kepada BBC Indonesia. "Besarnya utang pun harus disikapi secara fair, karena kalau meminjam untuk memicu pertumbuhahan ekonomi tentu merupakan hal yang baik," sambungnya.