Banjir Jakarta: Ajang politisasi setiap Pilkada?
Banjir yang melanda Jakarta dan Bekasi yang menewaskan sejumlah orang, juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik sejumlah kalangan yang oleh pengamat disebut 'para penunggang bebas.'
Banjir akibat hujan deras sejak Selasa subuh itu melanda puluhan titik di Jakarta dan Bekasi, membuat ratusan orang di kelurahan Cipinang Melayu di Jakarta Timur menjadi pengungsi berhari-hari dan sempat memutus akses kota Bekasi menuju Jakarta di Kalimalang. Seorang remaja dilaporkan tewas terseret arus di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sementara di Kemang Jakarta Selatan, seorang ibu muda tewas tersetrum. Seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga meninggal dalam tugas mengatasi banjir di Kelapa Gading Jakarta Utara Di Bekasi, seorang pengendara mobil terjebak hampir empat jam di mobil yang terendam banjir, selain lima rumah roboh akibat longsor di Margahayu, Bekasi Timur. Sampai pukul Rabu siang (pukul 12.00) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mencatat 46 RW di 21 Kecamatan terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tetapi di tengah bencana, duka dan penderitaan itu, beberapa pihak justru berperang di media sosial, atau berlomba tampil menunjukkan siapa yang paling peduli. Banjir ini memang menyediakan publisitas gratisan atau 'free ride publicity' kata Gun Gun Heryanto, seorang pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta. "Apalagi di musim pemilihan kepala daerah seperti saat ini, kata Gun Gun. "Di Jakarta, banjir memang telah lama menjadi komoditas politik. Seperti yang terjadi di (Pilkada) 2012 juga," katanya pula. Hal ini mencuat setelah beredarnya foto calon gubernur Jakarta, Anis Baswedan saat mengujungi lokasi banjir di media sosial, yang dianggap sebagai bagian kampanyenya melawan petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Anies kunjungi korban banjir. Tapi pendukung Ahok juga telah lebih dahulu memanfaatkan momentum hujan, saat banjir belum melanda. Banyak orang di media social, dengan maksud mempromosikan Ahok, 'mempertanyakan,'bahwa banjir tak terjadi kendati hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Ungkapan-ungkapan itu tentu dimaksudkan sebagai upaya mempromosikan 'keberhasilan' petahana dalam mengelola banjir. Akun Joko Anwar, Budiman Sudjatmiko, Sarah Sechan, dan Fadjroel Rahman terlihat menyiarkan hal tersebut. "Jakarta diguyur hujan hampir tiap hari dalam nbeberapa hari ini, tapi nggak ada berita banjir. Serius nih nggak ada yang banjir?" cuit akun @sarseh. Jakarta diguyur hujan, mana banjirnya? Akun @GDSuhendra menyebut program normalisasi Ahok telah menunjukkan hasil positif. "Tuh @BPBDJakarta di th 2016 jg udh bilang. Makanya penting nomalisasi..!!. @AhokDjarot punya solusi NYATA & hrs lanjutkan normalisasi," Di mata Gun Gun, kedua belah pihak masih sama-sama di bermain permukaan dalam konteks penyelesaian banjir. Padahal banjir bukan persoalan sederhana. "ini adalah mata rantai yang menyangkut pengaturan ruang dan variabel lain. Siapa pun yang menjadi gubernur akan menghadapi hal yang sama," Bukan politisasi Ketua tim kampanye Anis-Sandi, sekaligus politisi PKS Mardani Ali Sera membantah apa yang dilakukan Anis sebagai politisasi banjir. "Kalau (korban) banjir kemudian didatangi itu adalah hal yang baik. Tapi kalau kegiatan itu digunakan untuk menggambarkan keburukan kandidat lain. Baru, Itu politisasi," katanya. Partai Keadilan Sejahtera termasuk organisasi politik yang rajin mendirikan pos-pos kesehatan dan bantuan di berbagai lokasi bencana. Sepanjang Februari ini mereka telah mendirikan lima pos kesehatan terutama di kelurahan Cipinang Melayu, yang terdampak paling parah akibat banjir Jakarta. Menurut dia, aturan (mengenai pemberian bantuan atau kunjungan) seharusnya dibuat sederhana, "mengikuti aturan kampanye saja." Senada dengan itu, Gun Gun Gunawan juga tidak mempermasalahkan kunjungan atau bantuan dari kedua belah pihak. "Sepanjang mereka melakukan sesuatu, menggerakkan relawan untuk membantu. Jangan hanya berkunjung untuk membangun kesan," tegasnya. Namun Teman Ahok, organisasi relawan pendukung Ahok menyebut, lewat akun twitternya menyebut tindakan ini dangkal. "Kalau peduli banjir itu cuma sekedar bikin2 posko nyalurin bantuan itu cetek banget sob. Support mereka yg berjuang bikin banjir surut." Kemudian melanjutkan, "silahkan bully dan kritik. mohon maaf jika kata2nya ga berkenan. tapi kami berani pointing, politisasi korban banjir itu ga mendidik." Posting ini banyak mengundang kritik, menganggap mereka tidak sensitif, dan bahwa upaya sekecil apa pun harus dihargai. Di sisi lain, banyak yang berusaha memaklumi, bahwa Teman Ahok adalah organisasi anak-anak muda yang masih belum terlalu matang, lebih-lebih di tengah cuaca politik yang begitu panas. Bukan sekadar salurkan bantuan Sebaliknya, Nong Mahmada, dari tim relawan Ahok menyebut apa yang dilakukan timnya dengan memposting konten-konten positif pencapaian Ahok dalam menanggulangi banjir sebagai upaya, "berdasar fakta dan data, yang diperoleh dari pihak ketiga, BNPB misalkan. Banyak testimoni dan di lapangan terlihat petugas siap, banjir lebih cepat surut. Dan (program normalisasi sungai) baru 40%." Ahok Minta Maaf Banjir besar Jakarta bertepatan dengan aksi yang diorganisasi Forum Umat Islam di depan Gedung DPR/MPR yang meminta Ahok segera diberhentikan dari jabatan gubernur dan persidangan kasus penistaan yang menjadikan Ahok sebagai terdakwa. Usai sidang 14 jam itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta yang tak dapat bekerja sementara warganya mengalami banjir. Menurut Ahok, banjir yang terjadi di Jakarta diakibatkan karena beberapa tanggul yang jebol. "Seperti yang kita tahu normalisasi baru 40 persen. Masih ada 60 persen lagi," ujar Ahok. Penyebab banjir Jakarta Sutopo Purwo Nugroho, humas BNPB, mengutip data BMKG menyebut bahwa sebaran hujan yang sebabkan Jakarta banjir sebenarnya, "tidak terlalu ekstrem dan merata. Tapi banjir tetap merata." Katanya kapasitas drainase Ibu Kota tak sebanding dengan volume air yang mengalir di permukaan. Katanya juga banjir Jakarta tidak dapat diatasi jika tata ruang tidak dibenahi.