Pilgub Papua: Janji kesejahteraan dalam bayang-bayang kontak tembak dan konflik perebutan suara
Pemilihan gubernur Papua, Rabu (27/06), dinilai krusial oleh banyak pihak sebagai peristiwa yang bisa mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Petugas melipat surat suara pilkada Papua di Kantor KPU Mimika, Papua, Senin (18/06). Pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua diikuti dua pasangan calon, yakni Lukas Enembe - Klemen Tinal dan Jhon Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwae Namun pemungutan suara untuk sekitar 3,4 juta pemilih akan berlangsung dalam potensi konflik antarpendukung serta kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Salah satu faktor pemicu konflik horisontal pada pilkada Papua, menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), adalah hak pilih. Di sebagian daerah Papua, KPU menerapkan sistem noken atau satu suku memilih satu kandidat yang sama. Pengamat politik dan administrasi dari Universitas Cenderawasih, Hiskia Sapioper, mengatakan pemilihan model noken rentan manipulasi. Dia menengarai bahwa kandidat kepala daerah menggunakan berbagai cara untuk memastikan suatu kelompok suku memilih mereka. "Karena tingkat pendidikan yang rendah, warga Papua rentan dimanipulasi. Ada rasa keterikatan emosional di antara mereka kalau sudah menerima uang," kata Hiskia kepada BBC News Indonesia. Menurut Hiskia, penyelenggara dan pengawas di TPS harus tegas menindak kecurangan dan manipulasi agar tak memicu persoalan, baik bentrok fisik maupun gugatan ke badan peradilan. "Pengawasan itu perlu, terutama di tingkat bawah. Kalau ada dugaan-dugaan, harus ditindak saat itu juga," ujarnya. Komisioner KPU Papua, Izak Hikoyabi, mengakui pontensi konflik akibat noken walau lembaganya telah menegaskan kepada panitia pemungutan suara untuk bekerja cermat dan netral. "Mereka harus detail menghitung surat suara dan pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilih. Meski noken, harus ada berita acara supaya dipertanggungjawabkan," ujar Izak di Jayapura. Sejumlah petugas TPS di Jayapura, Papua, sedang melakukan persiapan sebelum pemungutan suara berlangsung. Noken dianggap kearifan lokal Sistem noken tidak sesuai dengan prinsip pemilu, yaitu satu orang satu suara. Meski begitu, karena dianggap kearifan lokal berbasis musyawarah dan masyarakat adat Papua belum mengenal pemilihan langsung, Mahkamah Konstitusi menyebut noken dapat diterapkan secara terbatas. Dalam dua pilkada terakhir di Papua, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat setidaknya 71 orang tewas dalam konflik antarpendukung kandidat. Bagaimanapun, Izak berkata, kecurangan dan intimidasi dalam sistem noken dapat dihindari karena setiap kandidat menempatkan perwakilan di TPS. "Ada KPU, pengawas, dan juga tim sukses masing-masing calon untuk mengawasi TPS," tuturnya. Merujuk data KPU Papua, dalam pilgub kali ini terdapat 9.922 TPS. Dari jumlah itu, sebanyak 2.109 di antaranya menerapkan sistem noken. Sistem noken berlaku kawasan pegunungan tengah yang merupakan basis wilayah adat Papua. Sebanyak 11 kabupaten yang akan menerapkan sistem ini mencakup Nduga, Yahukimo, Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Lani Jaya, Paniai, Ndogiai, Intan Jaya, Tolikara, dan Membrano Tengah. Sejumlah warga Jayapura berbincang sebelum TPS dibuka. Di sebagian daerah Papua, KPU menerapkan sistem noken atau satu suku memilih satu kandidat yang sama. Rahasiakan pendekatan Apakah para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua memanfaatkan sistem noken ini? Kelompok relawan dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua merahasiakan pendekatan yang mereka lakukan kepada kelompok adat. "Setiap daerah punya karakteristik, kami punya strategi pendekatan yang tidak bisa kami kasih tahu," kata Rico Walubun, Ketua Relawan Sobat John Wetipo-Habel Melkias. Hal serupa dinyatakan Salim, anggota Tim Koalisi Lukas Enembe-Klemen Tinal. Ia berkata, timnya percaya diri menang di TPS bersistem noken, terutama karena Lukas dan Klemen berasal dari kawasan pegunungan tengah. "Target kami meraih 75% suara di seluruh Papua, khususnya di pegunungan, wilayah adat Lepago, Mapago, kami pasti menang," kata Salim. Namun menurut sebagian warga Papua, kandidat biasa memberikan seserahan, baik uang maupun babi, melalui ketua adat. Pemandangan Pelabuhan Jayapura, Papua. Hal paling utama dalam Pilgub Papua adalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Soal referendum Papua Di luar potensi konflik, Pilgub Papua mau tidak mau menyentuh soal referendum. Sebagian pemilih menganggap selama kampanye dan debat publik, dua calon gubernur Papua belum memaparkan rencana nyata untuk merangkul kelompok yang kerap mendengungkan kemerdekaan Papua. "Mereka selalu bicara soal pembangunan. Kontak tembak hanya dibicarakan dari segi keamanan. Itu harus dibicarakan lagi," kata Junince, seorang warga Jayapura, seraya merendahkan nada suaranya saat berbicara soal referendum. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan isu kemerdekaan merupakan persoalan sensitif, bahkan di antara penduduk provinsi ini. Di ruang publik, beberapa warga mengenakan busana atau tas berlambang bintang kejora, namun mereka enggan secara terbuka membahas itu. "Kandidat harus melihat lebih jauh titik masalahnya, agar masyarakat sipil tidak menjadi korban," kata Jandri, pemuda asal Jayapura. Jandri menggelengkan kepala saat ditanya program calon gubernur untuk isu OPM. "Tidak ada janji ke arah itu yang telah mereka sampaikan." Sepakbola selama ini menjadi salah satu jalan keluar dari jerat kemiskinan bagi pemuda Papua. Akankah sejahtera? Selain soal referendum, hal paling utama dalam Pilgub adalah kesejahteraan rakyat. Menurut Badan Pusat Statistik, pada 2017 Papua adalah provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, sekitar 26,5 juta orang. "Kepala pemerintahan yang terpilih harus memanfaatkan anggaran secara efektif, melalui program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutur Hiskia Sapioper, pengamat politik dan administrasi dari Universitas Cenderawasih. Hiskia mengatakan publik Papua akan mempertimbangkan visi dan misi kandidat untuk menanggulangi isu refendum yang berkelindan dengan keamanan. "Ekonomi dan keamanan itu dua sisi mata yang yang saling melekat," ujarnya. Menurut prediksi KPU Pusat, partisipasi masyarakat dalam Pilgub Papua akan mencapai sekitar 75%. Meski hingar-bingar pemilihan ini tak segempar pilgub di Jawa, beberapa warga menegaskan akan menggunakan hak pilih mereka. Salah satunya Raymond Aiboy, mantan pesepakbola profesional yang kini melatih tim usia muda Tunas Muda Jayapura. Ia berharap, usai pemimpin yang muncul usai pilgub dapat membawa angin segar bagi persepakbolaan Papua. "Kami perlu sekali dukungan pemerintah daerah untuk menunjang latihan anak-anak. Selama ini kami berlatih menggunakan fasilitas apa adanya," kata Raymond, adik kandung mantan atlet tim nasional, Eli Aiboy. Menurut Raymond, perhatian Pemda terhadap sepakbola harus ditingkatkan. Apalagi, sepakbola selama ini menjadi salah satu jalan keluar dari jerat kemiskinan bagi pemuda Papua. "Sepakbola sangat membantu pemuda. Saya berhasil keluar dari Papua karena sepakbola," kata Raymond. Para pedagang di Pasar Mama-mama Jayapura berhadap pemimpin baru Papua memperhatikan kelompok mereka. Sementara itu, para pedagang di Pasar Mama-mama Jayapura berhadap pemimpin baru Papua memperhatikan kelompok mereka. Pasar itu diresmikan Presiden Joko Widodo, April 2016, khusus bagi pedagang perempuan asli Papua. "Di sini pembeli tidak ramai. Kemauan kami dan pemerintah tidak sama," kata Magdalena, pedagang asal Nabire. Selama di Jayapura, Magdalena mengaku sudah tiga kali berpindah pasar, sesuai rencana pemerintah daerah. Namun penghasilan yang didapatkannya tak pernah sesuai dengan targetnya. Harapan yang sama dikatakan Selfina Keiya, pedagang pinang di Pasar Mama-mama dari Paniai. "Pemerintah harus atur pedagang di pinggir jalan agar masuk ke dalam pasar. Pembeli di lantai dua tidak ada. Pembeli hanya di depan, tidak naik ke sini," tuturnya. Pemilihan gubernur Papua akan menelurkan pemimpin yang mengelola APBD per tahun sebesar Rp14 trilliun dan dana otonomi khusus senilai setidaknya Rp8 triliun. Menurut data Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua masuk kategori rendah. Padahal pada 2017, IPM nasional mencapai 70,8 atau tergolong tinggi. IPM diukur berdasarkan kualitas hidup penduduk, baik kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. BPS mencatat, 18 dari 29 kabupaten di Papua memiliki IPM yang rendah. Hanya Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika, serta Biak Numfor yang mendapatkan angka capaian IPM di atas 70.