'Pukulan' bagi Cina dalam sengketa dengan Filipina
Sebuah panel arbitrasi internasional mengatakan memiliki wewenang untuk mendengarkan sengketa antara Filipina dan Cina atas wilayah di Laut Cina Selatan.
Filipina menentang reklamasi Cina atas pulau karang yang masih menjadi sengketa. Pengadilan Permanen Arbitrasi di Den Hag menolak alasan Cina bahwa sengketa itu menyangkut kedaulatan atas pulau-pulau di sana sehingga berada di luar yurisdiksi pengadilan. Pandangan pengadilan ini jelas menjadi 'sebuah pukulan' bagi Cina, yang sudah mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam setiap upaya arbitrasi. Kasus ini berawal dari pengajuan gugatan oleh Filipina pada Januari 2013 lalu dengan alasan bahwa klaim Cina atas wilayah perairan itu tidak sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut sehingga seharusnya dinyatakan tidak sah. Pengerahan kapal perang Amerika ke dekat wilayah sengketa diprotes Cina. Filipina juga berpendapat bahwa pendudukan Cina atas pulau karang tidak menghasilkan kepemilikan atas wilayah perairan di sana. Cina melakukan reklamasi besar-besaran atas kawasan pulau karang di wilayah yang masih menjadi sengketa antara beberapa negara di Laut Cina Selatan. Pemerintah Manila sudah meminta agar pembangunan itu dihentikan namun tak ditanggapi oleh Beijing. Kapal Cina tampak melakukan upaya reklamasi di sebuah pulau karang di Laut Cina Selatan. Pengadilan mengatakan memiliki wewenang atas tujuh masalah yang diangkat Filipina atas Cina namun kewenangan atas tujuh masalah lainnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ditambahkan bahwa mereka sudah menetapkan waktu pengadilan dengan harapan keputusan bisa dicapai tahun depan. Reklamasi di pulau karang yang dilakukan Cina juga meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat, yang mengerahkan kapal Angkatan Lautnya ke sekitar pulau karang tersebut. Tindakan itu diprotes oleh Cina yang menyebutnya sebagai sebuah 'provokasi yang disengaja'.