Palestina memanggil pulang perwakilannya di Amerika Serikat
Palestina mengumumkan sudah memanggil pulang perwakilannya di Amerika Serikat untuk 'konsultasi', setelah Presiden Donald Trump menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Menteri Luar Negeri, Riad al-Maliki, yang meminta utusan Organisasi Pembebasan Palestina, Husam Zomlot kembali ke Ramallah, seperti dilaporkan kantor berita Palestina, Wafa. Unjuk rasa marak di berbagai tempat dunia, termasuk Jakarta, untuk menentang keputusan Trump itu sementara di Jalur Gaza dan Tepi Barat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan Israel. Sebuah resolusi PBB yang meminta pemerintah Washington mencabut keputusan itu mendapat dukungan mayoritas di Majelis Umum namun resolusi itu tidak bersifat mengikat. Indonesia termasuk dalam 128 negara yang mendukung resolusi dengan sembilan negara menolak dan 35 negara lainnya menyatakan abstain. Rangkaian unjuk rasa berwarna kekerasan terjadi di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk menentang keputusan Presiden Trump. Status Yerusalem merupakan inti dari konflik Israel-Palestina dan berdasarkan kesepakatan Oslo tahun 1993 maka status kota itu akan ditetapkan belakangan pada perundingan lebih lanjut. Israel menduduki bagian timur kota itu -yang sebelumnya dikuasai Yordania- pada perang 1967 dan menganggapnya sebagai ibu kota utuh yang tidak terpecah-pecah. Namun Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota bagi negara masa depan mereka. Penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Donald Trump dianggap akan semakin menghambat perundingan damai Israel-Palestina, yang belakangan ini sudah terhenti. Hari Minggu (31/12), Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, menyebut Yerusalem 'sebagai ibu kota abadi rakyat Palestina'. Abbas juga sudah menyatakan tidak akan menerima rencana perdamaian dari Amerika Serikat sebagai tanggapan atas keputusan Trump yang diumumkan pada 6 Desember lalu.