Thailand akan menggelar pemilu baru
Thailand akan pemilihan umum baru pada tanggal 20 Juli sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis politik yang berkepanjangan.
Kubu oposisi menuntut PM Thailand Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, mencapai kesepakatan tanggal tersebut dengan Komisi Pemilihan Umum. Namun tidak jelas apakah kubu oposisi Partai Demokrat akan ikut serta setelah memboikot pemilihan umum sebelumnya pada Februari lalu, yang menurut Mahkamah Konstitusi tidak sah. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan itu untuk menanggapi gugatan hukum yang diajukan oleh seorang dosen hukum yang mempertanyakan keabsahan pemilu berdasarkan sejumlah alasan. Wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head, melaporkan masih banyak tantangan walau kesepakatan pelaksanaan pemilu sudah dicapai. Pemerintah tidak sepenuhnya mempercayai Komisi Pemilihan Umum, yang dianggap netral, namun dituduh membiarkan para pengunjuk rasa mensabotase pemilihan Februari. Sementara Komisi Pemilihan mengatakan memilik hak untuk menunda pemungutan suara jika ada masalah. Kelompok oposisi menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri karena dianggap berada di bawah bayang-bayang abangnya, mantan PM Thaksin, yang saat ini hidup di pengasingan di luar negeri.