Aktivis Malaysia memprotes undang-undang internet
Para aktivis dan penulis blog di Malaysia menyerukan aksi protes hari Selasa (14/08) untuk menentang apa yang mereka sebut upaya pemerintah membatasi kebebasan berpendapat.
Revisi UU dianggap membatasi kebebasan berbendapat di Malaysia. Dalam aksi ini, mereka mengganti halaman depan situs mereka di internet dengan layar hitam, berisi pesan penentangan terhadap undang-undang yang direvisi. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa warga Malaysia bertanggung jawab terhadap muatan fitnah yang diterbitkan dari komputer mereka, perangkat bergerak, dan jaringan internet, termasuk ketika perangkat ini dibobol. Satu lembaga jurnalisitik di Malaysia, Centre for Independent Journalism, kepada kantor berita AFP mengatakan, perubahan ini dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan partisipasi dan kepentingan publik. Diminta dibatalkan Premesh Chandran, pendiri situs berita Malaysiakini mengatakan tanggung jawab yang harus dipikul para pengguna internet ini tidak adil. "Jika komentar-komentar fitnah ada satu blog, maka pemilik blog bisa diajukan ke pengadilan atau dituduhan melakukan pencemaran nama baik," kata Chandran dalam pernyataan di situs tersebut. Para aktivis dan penulis blog mendesak perubahan undang-undang ini dibatalkan sama sekali. Para aktivis mengatakan perubahan undang-undang ini ditujukan untuk membungkam para pengkritik pemerintah, menjelang diadakannya pemilihan umum, tuduhan yang dibantah oleh para pejabat Malaysia. Wartawan BBC di Kuala Lumpur, Jennifer Pak, mengatakan internet berperan penting mendorong para pemilik suara tidak lagi mendukung koalisi pemerintah. Media online juga membongkar berbagai skandal korupsi para pejabat partai-partai yang berkuasa, kata wartawan BBC. Link terkait Topik terkait