KPU dan faktor 'human error': Bagaimana peran saksi kubu Jokowi dan Prabowo dalam mengantisipasi kesalahan?
Saksi-saksi kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden - Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno- diimbau untuk memantau sisa tahapan pemilu yang ada untuk menghindari kemungkinan kesalahan perhitungan suara terkait dengan sejumlah kasus kesalahan input data C1.
Petugas data Formulir C1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakui terjadinya human error pada proses pemasukan data C1 (kertas perhitungan suara di TPS) pada Sistem Perhitungan (Situng) real count KPU pada laman https://pemilu2019.kpu.go.id. Kesalahan itu, kata KPU, terjadi di sembilan TPS di beberapa daerah, termasuk di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur. Namun, KPU mengklaim data-data itu sudah diperbaiki. KPU menegaskan kesalahan ini murni terjadi karena human error, atau kesalahan manusia bukan karena ada upaya kecurangan. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan kesalahan tersebut terjadi karena petugas-petugas TPS yang kelelahan karena bekerja seharian penuh tanpa henti. Ke depannya, kata Wahyu, KPU telah meminta para petugas untuk bekerja dengan lebih baik. "Kami menginstruksikan supaya lebih teliti, cermat, dalam meng-entry data," Wahyu. Salinan C1 dipegang oleh kedua kubu Wahyu meminta masing-masing saksi setiap kubu yang hadir di TPS mengawal proses pengunggahan data ke website KPU. Penghitungan formulir C1. Saat pemungutan suara, C1 dipegang oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sementara, salinannya diberikan kepada saksi kedua kubu dan para pengawas. KPU memastikan bahwa kesalahan pemasukan data C1 terjadi di kedua kubu. "Bagi peserta pemilu, siapkan saja dokumen C1 yang dilaporkan oleh saksi masing-masing supaya ada pegangan data yang dapat dipertanggungjawabkan". Ketua Divisi Pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Indah Sulastry, mengatakan hal serupa. "Setiap peserta pemilu kan tentunya punya saksi yang ditempatkan di setiap-setiap TPS, mereka tentu punya catatannya. Catatan itulah yang akan digunakan (sebagai) bahan perbandingan jika dirasa ada keberatan atau ada penyimpangan oleh petugas penyelenggara," katanya. "Utamanya, tim paslon 01 atau 02 harus mengawal rekapitulasi suara di setiap tingkatan," ujarnya. BPN sebut kesalahan sistematis dan masif KPU memastikan bahwa kesalahan pemasukan data C1 tidak hanya terjadi pada satu kubu tertentu, tapi kedua-duanya. Meski begitu, kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengklaim kesalahan ini sangat merugikan mereka. Adapun kubu Joko Widodo - Ma'ruf Amin mengatakan mereka bisa memahami kekeliruan ini karena mengerti kelelahan para petugas TPS. Juru bicara kubu Prabowo, Dian Fatwa, mengatakan fakta yang ditemui timnya di lapangan menunjukkan bahwa kesalahan pemasukan data dilakukan secara masif dan terstruktur. Ia menyebut kasus-kasus itu terjadi di banyak tempat, tidak hanya di sembilan TPS seperti yang diungkap KPU. "Betapa banyak temuan di lapangan itu ngeri sekali dan sekarang ini bukan persoalan Prabowo-Sandiaga menang atau Jokowi. Tapi pemilu ini dicurangi. Ada faktanya, bagaimana input data ini dilakukan secara masif dengan kesalahannya itu pada pihak kita. Kok kita yang selalu dirugikan?" kata Dian. Kubu Prabowo mengatakan fakta yang ditemui timnya di lapangan menunjukkan bahwa kesalahan pemasukan data dilakukan secara masif dan terstruktur. Dian mengatakan timnya menyarankan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menginvestigasi temuan-temuan yang ada. Ia menambahkan timnya akan menempuh jalur hukum untuk mengusut kasus ini meski katanya, mereka ragu apakah pihak-pihak yang berwenang, seperti Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK), bisa menilai kasus ini dengan netral. Sementara itu, juru bicara tim kampanye Jokowi, Arya Sinulingga mengatakan kesalahan pemasukan data C1 juga terjadi di kubunya. "Biasa, karena mungkin human error kali ya. Makanya kita laporkan dan kita kasih bukti C1 kita juga," katanya. Meski begitu, ia mengatakan kubunya tidak khawatir dengan kesalahan itu karena rekapitulasi suara tetap dilakukan manual dan akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Tim Jokowi telah membuat tim rekapitulasi suara mandiri, yang disebut War Room. Proses real count yang dilakukan di website KPU, kata Arya, lebih diperuntukkan untuk memberi informasi ke masyarakat. Sebelumnya, tim Jokowi telah membuat tim rekapitulasi suara mandiri, yang disebut War Room. Tim, yang bekerja di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, selama 24 jam ini, mengunggah data-data C1 ke sistem internal mereka. "Ini sebuah upaya untuk bisa mengkoreksi jika terjadi sesuatu di KPU. Kalau ada yang tidak selaras dengan kita, nanti kita bisa mempertanyakan dimana letak tidak samanya. Kalau ada penyimpangan juga bisa dipertanyakan. Ini sekaligus menjadi alat kontrol kami," kata Ketua Harian TKN, Moeldoko. 'KPU tidak siap' Ketua Divisi pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Indah Sulastry, mengatakan kesalahan pemasukan data terjadi karena petugas-petugas yang kurang siap atau kelelahan. Ia menyebut para petugas hanya diberi pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) satu kali sebelum pelaksanaan pemilu. Akibatnya, kata Indah, banyak petugas yang tidak paham regulasi dan tata cara pelaksanaan pemilu yang benar. Ditambah lagi, kata Indah, untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan legislatif dilaksanakan serentak. Hal ini, lanjutnya, menyebabkan para petugas kelelahan, bahkan tercatat pula puluhan petugas TPS di seluruh Indonesia yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Indah mengatakan seharusnya hal-hal seperti ini diantisipasi dengan baik oleh KPU. Ketua Divisi pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indah Sulastry mengatakan kesalahan pemasukan data terjadi karena petugas-petugas yang kurang siap atau kelelahan. "Sebetulnya kalau dilihat rentang waktunya (waktu persiapan) cukup panjang, dari November 2018 sampai sekarang. Seharusnya KPU mempersiapkan secara mumpuni. Tapi lihat saja Pemilu yang ada sekarang," ujarnya. Indah mengatakan kesalahan pemasukan data itu bisa mempengaruhi hasil pemilu dan bisa disebut penyimpangan terhadap mandat pemilih. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu pun dapat memudar dengan terjadinya peristiwa ini, katanya. Indah menambahkan pihak-pihak yang menemukan keganjilan dapat menempuh mekanisme hukum dengan melapor ke Bawaslu atau DKPP.