Kendala dana hadang pilkada serentak
Pembengkakan anggaran dan keterlambatan pencairan dana berpotensi menghambat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang direncanakan akan digelar Desember 2015.
Sejumlah warga menggelar demonstrasi untuk mendorong pemilihan yang jujur. Rata-rata dana yang diajukan daerah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah membengkak dibanding alokasi yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015. Khusus untuk pilkada tahun ini, anggaran pilkada diambil dari APBD karena masih dalam masa transisi dari pilkada yang tidak serentak sebelumnya. Sebagai contoh, di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara dana yang diperlukan sekarang meningkat lebih dari 50%. Rencana awal disiapkan Rp20 miliar. Usulan tambahan sekitar Rp13 miliar. Ini meningkat sekali," jelas Bupati Serdang Bedagai, Sukirman. Disebutkan dana Rp20 miliar sudah disahkan di APBD 2015 sedangkan permintaan tambahan anggaran, baru diajukan setelah pengesahan APBD. Pembengkakan juga terjadi di banyak daerah termasuk Kota Surabaya, Jawa Timur. Pencairan Pilkada sempat disetujui dilangsungkan lewat DPRD tapi kemudian dibatalkan menyusul gelombang protes. Menurut Ketua Panitia Pengawas Kota Surabaya, Wahyu Hariadi, ketimpangan antara anggaran yang telah disetujui dengan kekurangan terjadi karena perppu tentang pilkada baru dikeluarkan pada Agustus 2014 atau beberapa bulan setelah proposal disusun. Di dalam perppu tertuang keharusan bahwa setiap tempat pemungutan suara harus diawasi oleh seorang petugas pengawas. "Sehingga kami tidak menganggarkan untuk pengawas pemilihan di masing-masing TPS, padahal di Kota Surabaya terdapat 4.000 TPS," katanya. Setiap petugas TPS dianggarkan menerima honor Rp35.000 dan uang transportasi Rp50.000 untuk masa tugas selama satu bulan mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan. Ia menolak anggapan pilkada serentak 2015 lebih boros dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. "Kita hanya menambah biaya untuk pengawas TPS, plus kenaikan inflasi dan kenaikan BBM," kata Wahyu Hariadi. Baik di Kota Surabaya maupun di Kabupaten Serdang Bedagai, kekurangan dana pilkada masih akan dibahas dengan DPRD Selain pembengkakan anggaran, dana pilkada juga mengalami keterlambatan pencairan di sejumlah daerah. Semestinya dana sudah harus cair hari Rabu (03/06), namun belum semua penyelenggara pemilu di kabupaten/kota menerima kucuran dana antara lain karena masalah administrasi. Wahyu Hariadi menandaskan kedua persoalan di atas diperkirakan akan menghambat tahapan persiapan pilkada.