Disambut baik, cuti melahirkan enam bulan di Aceh
Peraturan Gubernur Aceh yang memberikan cuti melahirkan selama enam bulan bagi aparat sipil negara mendapat banyak tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat.
Cuti melahirkan selama enam bulan ini dianggap sebagai kepeduan pemerintah daerah. Pergub Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif ini juga memberikan 20 hari cuti sebelum melahirkan bagi wanita dan total empat belas hari cuti bagi suami. Yuli Lazuardi Rais mengatakan sebagai suami dia melihat peraturan ini sebagai kepedulian pemerintah, yang juga memberi kesempatan suami berinteraksi dengan anggota keluarga lain selain bisa membantu meringankan beban biaya. “Jika istri tidak bisa mengurus anak, akan ada pembantu atau orang untuk membantu, dengan adanya cuti enam bulan ini akan mengurangi (biaya untuk) hal itu”, kata Yuli Rais. Di Aceh juga, menurut Yuli Rais, ada tradisi ‘turun tanah’ selama satu bulan bagi suami. Seorang perempuan di Aceh mendapat hukuman 'cat' karena mengenakan celana jins ketat. “Meskipun kami berterima kasih dari sisi suami masih diberi kesempatan untuk berinteraksi bersama keluarga, ibu dan anak. Tapi memang maunya ditambah jadi satu bulan dan sesuai dengan budaya di Aceh." Tidak merugikan negara Aktivis perempuan dari Jurnal Perempuan, Dewi Candraningrum, berkata Pergub ini adalah suatu kemajuan untuk hak wanita. “Di negara-negara Skandinavia yang indeks gendernya tinggi, malah dua tahun melahirkan diberi tunjangan oleh negara”, kata Dewi. Menurut Dewi, peraturan seperti itu tidak akan merugikan negara karena setiap bayi yang lahir dan diberi ASI, serta berinteraksi erat dengan ayah dan ibunya akan menjadi generasi yang jauh lebih sehat, lebih cerdas, dan terhindar dari penyakit. “Jadi subsidi waktu dan subsidi uang oleh negara sebenarnya juga merupakan penghematan di masa yang akan datang karena generasi-generasi baru yang terlahir di Indonesia itu kondisinya sehat”, tambah Dewi. Ada pula wilayah di Aceh yang menerapkan larangan duduk mengangkang jika berboncengan di sepeda motor. Aceh selama ini dianggap diskriminatif terhadap wanita. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2014 melarang cafe dan layanan internet di Aceh memperkerjakan wanita dan menerima pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB. Di Aceh juga kerap dilakukan razia pakaian ketat nagi para wanita Muslim karena dianggap melanggar syariah Islam. Sementara Lhokseumawe menerapkan larangan duduk mengangkang bagi perempuan jika berboncengan di atas sepeda motor. Bertentangan dengan UU nasional? Peraturan Gubernur Aceh ini juga menuai kontra, karena cuti hamil enam bulan 20 hari dianggap menghambat produktivitas PNS. Dari sisi legalitas, Yusuf Kalla berkata kepada para wartawan “Undang-Undangnya kan tidak begitu. Dan tentu peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.” UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Pasal 19 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa lamanya cuti-cuti bersalin adalah satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah persalinan. Namun Menteri Dalam Negri, Tjahjo Kumolo, berkata kepada wartawan bahwa Aceh adalah otonomi khusus dengan dasar syariah Islam sehingga Peraturan Gubernur tersebut diperbolehkan. “Sepanjang tidak mencakup enam kewenangan pusat, terserah daerah. Kalau DPRD-nya setuju dan dibuat perda, ya enggak ada masalah”, kata Tjahjo Kumolo.