Seberapa laku jargon 'antipendatang' yang disuarakan Geert Wilders di Belanda?
Hampir semua orang yang saya temui di Belanda mengaku tidak terlalu khawatir dengan jargon-jargon politik yang dilontarkan Partai untuk Kebebasan, PVV, pimpinan Geert Wilders yang secara terbuka menyatakan antipendatang dan juga anti-Islam.
Tiga partai yang berseberangan dengan partai Wilders -DD66, Partai Sosialis, dan Partai GreenLinks- berkampanye bareng di stasiun KA Leiden. Mungkin karena kecil kemungkinan bagi Wilders untuk memerintah. Dengan 28 partai yang berebut 150 kursi parlemen, dipastikan tidak akan ada partai yang meraih kursi mayoritas. Artinya untuk memerintah perlu koalisi, sementara partai-partai besar sudah menegaskan tidak akan berkoalisi dengan PVV. Said, seorang warga keturunan Maroko yang tinggal di Den Haag, misalnya, sambil tersenyum kecil mengatakan Wilders 'tidak ada apa-apanya'. Menurut Said, yang sudah jadi warga negara Belanda, Wilders cuma menipu masyarakat dengan mengatakan Islam tidak baik. Said, warga Maroko yang sudah jadi warga Belanda, mengatakan Wilders 'tidak ada apa-apanya'. Begitu juga Rudy van der Beek, seorang pegiat mahasiswa Universitas Hague keturunan Suriname, yang tidak menganggap serius PVV walau memahami kenapa Wilders bisa mendapat dukungan. "Saya kira orang-orang merasa tidak didengar lagi (oleh pemerintah), dan banyak yang melihat bahwa Uni Eropa dan imigrasi yang menjadi penyebabnya, walaupun bukan itu penyebab sebenarnya." Sementara bagi Monique Roelofswaart, Wilders sudah menjadi hal rutin yang tidak perlu mendapat perhatian besar lagi dalam politik Belanda, yang memang memberi kesempatan bagi semua orang untuk mengemukakan pendapatnya. "Dalam pemilu lalu dia juga seperti itu. Hal yang sama terjadi, dan begitu pemilihan, dia tidak mendapat suara yang dia harapkan. Saya kira setiap orang boleh menyatakan pendapatnya, menyatakan pendapat untuk partainya. Itu saja." Rudy van der Beek berpendapat banyak pemilih Belanda saat ini yang merasa tidak didengar pemerintah. Terbawa arus? Walau pandangan Wilders tidak dianggap serius, beberapa partai politik arus utama juga tak bisa mengabaikan sama sekali isu pendatang. Partai untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte, misalnya, sudah menyatakan agar pendatang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Belanda sebaiknya ke luar dari Belanda. Pandangan yang dikritik oleh Partai D66 -yang beraliran liberal demokrat- yang menegaskan tidak akan mengubah agenda dengan tetap mendukung Uni Eropa, yakin pada hubungan antara komunitas di Belanda, maupun antar bangsa. "Kami tidak mau mengubah agenda kami karena kami konsisten dengan yang kami lakukan," jelas Marietje Schacke, anggota parlemen Uni Eropa dari D66. "Jika Anda melihat partai pemerintah pimpinan (Perdana Menteri) Mark Rutte, kami sebenarnya prihatin dengan dia yang melangkah ke arah Wilders dan mengganti agendanya menjadi ke arah kanan. Kami tidak, karena kami konsisten." Saat menyaksikan maraton Den Haag bersama putrinya, Monique (baju hitam) memperkirakan suara PVV tidak akan banyak. Sedang Partai Buruh Belanda, PvdA, mengatakan bahwa posisi mereka adalah bahwa semua orang yang melarikan diri dari kawasan perang harus diterima di Belanda. "Tentu kami kalau pendatang ekonomi kami harus lihat lagi dan memastikan bahwa kami bisa mengakomodir pekerjaan buat mereka dan juga buat kami. Orang yang sudah ada di sini juga harus dijamin tidak menghadapi persaingan yang tidak seimbang dari mereka yang datang," kata Joost Nuitjen, koordinator kampanye PvdA di Den Hag, kepada BBC Indonesia. Pandangan tersebut, menurut Sam Pormes, warga Indonesia yang pernah menjadi anggota Majelis Tinggi parlemen Belanda, tidak biasa muncul dari Partai Buruh, yang biasanya menyambut kedatangan para pendatang. "Partai Buruh, misalnya, mengatakan sudah cukup pengungsi tidak usah masuk lagi. Belum pernah mereka punya deklarasi seperti itu," jelas Pormes. Berkeliling menyebarkan selebaran Partai Forum voor Democracy adalah salah satu tugas utama Alexandra Bakker-Nederpeit (kaus merah) di Den Haag. Isu referendum dan lingkungan Salah satu partai yang baru berdiri tahun 2015 lalu, Forum voor Democracy atau FVD, juga beraliran kanan dengan menentang Uni Eropa, yang dianggap mengambil hak warga Belanda. Partai ini menginginkan agar keputusan-keputusan penting di Belanda tidak ditentukan oleh para elite politik di pemerintahan namun diserahkan kepada rakyat lewat referendum. Namun dalam soal imigrasi, FVD juga ingin membatasi para pendatang, yang dianggap sudah terlalu banyak masuk ke Belanda. Pendatang menjadi 'kambing hitam' dalam mengungkapkan kemarahan atas masalah ekonomi. Salah seorang pegiatnya, Alexandra Bakker-Nederpeit, mengatakan tidak benar kalau hanya orang putih saja yang menentang pendatang. "Banyak orang, yang juga kulit berwarna, marah dengan yang terjadi di Belanda. Orang asing yang berpendidikan yang tinggal di Belanda juga mengatakan terjadi imigrasi yang tidak terkendalikan," tegasnya. "Dan kami tidak bisa melakukan ini terus menerus, tahun demi tahun. Kami tidak bisa melakukannya terus, karena nanti masyarakat tidak bisa menjadi masyarakat yang baik lagi dalam waktu 20 tahun mendatang." Joos Nuitjen (tengah) bersama sebagian tim kampanyenya di Den Haag. Isu imigrasi ini tidak disentuh banyak oleh Partai Groen Links yang beraliran hijau kiri karena mereka lebih mengandalkan pada isu lingkungan dengan mencoba menarik sasaran kaum muda. "Saya kira orang mendukung Wilders karena mereka merasa diabaikan dan mereka berupaya menemukan musuh, seperti yang dilakukan Wilders," kata Erik Smits yang berkampanye di depan stasiun kereta api Leiden. "Masalah utamanya sebenarnya adalah pengangguran, pendapatan yang rendah, hutang untuk beli rumah. Jadi orang yang terabaikan itu memilih Wilders tapi mereka sebenarnya bukan rasis, bukan anti-Islam." Dan dalam platformnya, GroenLinks memang tidak menyentuh masalah imigrasi namun lebih kepada upaya penyelamatan lingkungan untuk masa depan. "Partai kami amat peduli dengan lingkungan. Kami beraliran kiri dan juga partai hijau." Prof. Henk Schulte Nordholt berpendapat isu Islam bukan yang paling penting bagi banyak pendukung Wilders. Masalah ekonomi Jelas bahwa satu-satunya isu dalam pemilu Belanda kali ini bukan hanya imigrasi, karena ada juga berbagai masalah ekonomi yang menjadi perhatian para pemilih. Prof. Henk Schulte Nordholt, selaku guru besar sejarah Indonesia di pusat penelitian KITLV di Universitas Leiden, menjelaskan salah satu isu yang disoroti dalam pemilu adalah masalah penataan kesehatan. "Dulu itu sistem kesehatan diatur dari atas, itu sangat sentralistis. Sekarang ada desentralisasi yang sangat ekstrem. Dan banyak orang yang merasa tertinggal dalam sistem baru ini, merasa tidak dapat bantuan yang tepat, tidak ada cukup uang. Jadi ada kemarahan yang cukup besar," jelasnya, di ruang kerjanya di Leiden. Prof Henk Schulte berpendapat bahwa bagi para pendukung Wilders, sebenarnya bukan isu Islam yang paling penting tapi lebih perasaan tertinggal. "Selama ekonomi tumbuh dan berkembang tidak begitu masalah. Tapi begitu ekonomi mengalami stagnasi dan ada globalisasi, maka orang merasa terancam dan tidak terlindungi lagi." Jadi tampaknya dua jargon yang gencar disuarakan Wilders, yakni antipendatang dan anti-Islam, bukanlah yang mendorong sejumlah orang menyokong partai pimpinan Wilders, PVV, melainkan kemarahan karena ketertinggalan dalam globalisasi. Dan dari pemungutan suara Rabu (15/03), kelak bisa diketahui pula berapa banyak 'kemarahan' itu yang masih tetap terwujud dalam perolehan suara PVV.