Dari Catalunya, Kurdi hingga Papua, kawasan-kawasan yang berusaha merdeka
Perhatian dunia hari-hari ini tertuju ke Catalunya, kawasan di Spanyol timur laut, yang telah menggelar referendum kemerdekaan dan menyatakan akan segera mengumumkan kemerdekaan.
Pemerintah dan raja Spanyol menyebut referendum kemerdekaan Catalunya tidak sah. Catalunya tidak sendirian dalam memperjuangkan aspirasi untuk menjadi negara sendiri, berpisah dari pemerintah pusat. Ada Baskia di Spanyol utara dan Kurdi di Irak yang juga menyatakan niat merdeka. Di Inggris, Skotlandia menggelar referendum pemisahan diri pada 2014 tapi hasilnya menunjukkan sebagian besar warga masih ingin menjadi bagian dari Inggris. Puerto Rico melaksanakan referendum Juni lalu dan hasilnya menunjukkan sebagian besar pemilih masih ingin menjadi negara bagian Amerika Serikat. Berikut sekilas kawasan-kawasan yang ingin merdeka melalui referendum: Catalunya, Spanyol Referendum diselenggarakan pada 1 Oktober. Para pejabat di Catalunya mengklaim pemilih yang mendukung kemerdekaan mencapai 90%. Jumlah pemilih tercatat 2,2 juta atau 42% dari total pemilih yang terdaftar. Pemungutan suara diwarnai kekerasan setelah polisi mencegah warga memberikan suara. Polisi dikerahkan untuk menerapkan putusan pengadilan bahwa referendum ini tidak sah. Kawasan Catalunya pernah menikmati otonomi luas namun dibatalkan oleh Makhamah Konstitusi Spanyol. Pemerintah pusat pimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy dan Raja Felipe VI sama-sama tidak mengkui referendum kemerdekaan Catalunya. Mengapa Catalunya ingin merdeka dari Spanyol? Catalunya adalah salah satu daerah terkaya dan memiliki sejarah yang panjang. Sebelum Perang Saudara, Catalunya menikmati otonomi luas namun otonomi ini dihapus ketika diktator Francisco Franco berkuasa pada 1939-1975. Ketika Franco meninggal, nasionalisme Catalunya hidup kembali dan kawasan ini kembali otonom berdasarkan konstitusi 1978. Pada 2006 otomomi Catalunya diperluas, termasuk di antaranya hak untuk mengurusi keuangan, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang membuat banyak orang di Catalunya marah. Setelah otonomi dipangkas dan kawasan mengalami resesi bertahun-tahun, digelar referendum yang tidak mengikat pada November 2014. Lebih dari 2 juta dari 5,4 juta pemilih ambil bagian dan 80% suara mendukung pemisahan diri dari Spanyol. Pada 2015 digelar pemilu yang dimenangkan oleh partai yang mendukung pemisahan yang melapangkan jalan bagi referendum 2017. Skotlandia, Inggris Referendum 2014 menunjukkan sebagian besar warga Skotlandia menginginkan menjadi bagian Inggris. Skotlandia menyelenggarakan referendum pemisahan dari Inggris pada September 2014 setelah Partai Nasional Skotlandia (SNP) menang pemilu. Salah satu janji SNP dalam kampanye adalah menggelar referendum. Prakarsa ini disetujui oleh pemerintah di London. Referendum dimenangkan oleh kubu yang menginginkan Skotlandia tetap menjadi bagian Inggris, yang meraih 55,3% suara. Sejak itu, isu pemisahan diri praktis dianggap selesai, namun referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada 2016 yang dimenangkan kubu Leave (setuju mundur dari Uni Eropa), menghangatkan kembali isu kemerdekaan Skotlandia. Bersama London, Skotlandia memilih Inggris tetap sebagai anggota Uni Eropa, sementara pemilih di wilayah-wilayah lain mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang biasa disebut Brexit. Papua, Indonesia Masih ada elemen di Papua yang menginginkan lagi referendum untuk menentukan masa depan wilayah tersebut. Kawasan Papua Barat menjadi bagian Indonesia melalui referendum yang diberi nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Oleh pemerintah Indonesia, nama Papua Barat diubah menjadi Irian Jaya meski kemudian dibalikkan kembali menjadi Papua. Namun ada elemen-elemen di Papua yang masih menginginkan kemerdekaan, baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui kampanye di luar negeri, seperti yang dilakukan Benny Wenda, warga Papua yang menetap di Oxford, Inggris. Benny Wenda mengklaim bahwa petisi untuk menentukan masa depan Papua didukung oleh 1,8 juta orang dan sudah diserahkan kepada Komisi Dekolonisasi PBB. "Kita bukan membenci Indonesia tapi ini kan rakyat Papua. Indonesia harus melihat keinginan rakyat. Selama ini Indonesia kan bilang hanya segelintir orang tapi sekarang petisi ini kan menunjukkan semua orang mau merdeka dari Indonesia," kata Benny Wenda kepada BBC Indonesia pada 28 September lalu. Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York membantah bahwa petisi tentang referendum Papua sudah diserahkan ke PBB. Salah seorang kepala suku di Papua yang diangkat Presiden Joko Widodo sebagai staf khusus, Lenis Kogoya, menentang upaya referendum maupun kemerdekaan Papua. "Saya isu itu sudah dengar. Kalau untuk saya, kepala suku di Papua dan sebagai anak pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969), saya tidak setuju referendum. Saya memperhatikan tataran pendidikan, kesehatan, ekonomi." Kogoya menegaskan saat ini juga sudah amat banyak putra daerah yang menjadi pejabat pemerintah di Papua. "Yang sekarang orang Papua jadi gubernur, bupati, semuanya orang Papua. Kegagalannya bukan orang Jakarta, kegagalannya kita orang Papua. Jadi maaf kalau masalah kemerdekaan, saya tidak setuju," tambah Kogoya. Puerto Rico, Amerika Serikat Referendum tentang status politik Puerto Rico diselenggarakan pada Juni 2017. Pertanyaan yang diajukan ke para pemilih adalah apakah sebaiknya Puerto Rico menjadi negara bagian Amerika Serikat, menjadi negara tersendiri (merdeka), atau sama seperti sekarang (status quo), yaitu bagian dari wilayah atau teritorial AS. Hasilnya memperlihatkan 97% pemilih ingin Puerto Rico menjadi salah satu dari negara bagian AS. Meski demikian, banyak kalangan meyakini tidak serta-merta Puerto Rico akan langsung menjadi negara bagian AS yang ke-51 dalam waktu dekat. Puerto Rico menjadi bagian wilayah AS sejak Perang Amerika-Spanyol pada 1898 dan sejak 1917 warga di Puerto Rico mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat. Kurdi, Irak Perempuan Kurdi merayakan kubu kemerdekaan dalam referendum 2017. Referendum digelar pada 25 September dan 93% pemilih mendukung kemerdekaan. Status referendum ini sendiri memicu kebingungan karena dikatakan tidak mengikat namun pemerintah regional Kurdi menegaskan bahwa hasil referendum mengikat. Pemerintah federal Irak tidak mengakui keabsahan referendum, demikian juga dengan beberapa negara tetangga seperti Turki. Pendapat yang sama disuarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.