Rakyat Kolombia menentang perjanjian damai dengan Farc
Rakyat di Kolombia menolak perjanjian damai bersejarah dengan pemberontak Farc, dalam hasil referendum yang menunjukkan 50,24% menyatakan menentang perjanjian tersebut.
Hasil pemungutan suara mengejutkan banyak warga Kolombia. Perjanjian damai ditandatangani pada pekan lalu oleh Presiden Juan Manuel Santos dan pemimpin Farc, Timoleon Jimenez, setelah perundingan selama hampir empat tahun. Namun kesepakatan tersebut perlu diratifikasi oleh rakyat Kolombia sebelum mulai berlaku. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Santos mengatakan ia menerima hasil ini namun akan terus mengusahakan perdamaian. Ia mengatakan, gencatan senjata akan tetap berlangsung dan ia telah memerintahkan juru runding berangkat ke Kuba untuk berkonsultasi dengan para pimpinan Farc mengenai langkah selanjutnya. Sementara itu pemimpin Farc, dikenal sebagai Timochenko, mengatakan kelompoknya tetap berkomitmen untuk mengakhiri peperangan. Para pemberontak telah setuju untuk meletakkan senjata setelah konflik selama 52 tahun dan bergabung dengan proses politik. Sejumlah pengamat mengatakan perjanjian damai itu bersikap terlalu lunak kepada Farc, yang masih dianggap AS sebagai kelompok teroris. Perjanjian damai ini akan mengakhiri salah satu pemberontakan terpanjang di dunia. Dari suara yang masuk dari lebih dari 99% tempat pemungutan suara (TPS), 50,2% menentang perjanjian damai sementara 49,8% mendukungnya – selisihnya kurang dari 63.000 suara dari 13 juta total surat suara. Keikutsertaan pengguna hak pilih sangat rendah, kurang dari 40%. Hasil yang tak disangka-sangka ini membuat proses perdamaian diselimuti ketidakpastian. Mantan Wakil Presiden Francisco Santos, yang menentang perjanjian itu, mengatakan ia berharap kesepakatan yang lebih baik akan menyusul. “Kemenangan ‘tidak’ (dalam referendum) merupakan kemenangan untuk perdamaian dengan keadilan, kemenangan untuk perdamaian dengan pengampunan dan rekonsiliasi. Kemenangan ‘tidak’ ialah kemenangan bagi perdamaian yang lebih inklusif, perdamaian yang melibatkan kita semua, perdamaian yang lebih stabil,” ujarnya. Presiden Santos pernah memperingatkan bahwa tidak ada rencana B untuk mengakhiri perang, yang telah menewaskan 260.000 orang. Hasil ini menjadi pukulan mundur bagi Presiden, yang sejak pemilu pada 2010 telah bersumpah untuk mengakhiri konflik yang disalahkan atas pengungsian sekitar delapan juta orang. Kurang dari sepekan lalu, ia berpesta bersama para pemimpin dunia dan komandan Farc dalam upacara di kota bersejarah Cartagena, merayakan akhir dari konflik bersenjata terpanjang di Amerika Latin. Pendukung perjanjian damai dengan Farc tercengang dengan hasil referendum. Para pemberontak berencana meletakkan senjata mereka dan menjadi partai politik dalam enam bulan. Namun Presiden Santos kini menghadapi salah satu momen terberat dalam sejarah modern Kolombia, menurut wartawan BBC, Leonardo Rocha. Jika ia berpegangan pada kata-katanya tentang tidak ada rencana B, berarti gencatan senjata akan berakhir dan perang akan berlanjut, kata koresponden BBC. Beberapa orang bersorak-sorai setelah suara yang menentang dipastikan menang dalam referendum. Perjanjian damai dalam dokumen setebal 297 halaman itu merupakan isu yang sangat memecah-belah di Kolombia, dan pemerintah dituding terlalu yakin bahwa mereka pasti menang dalam referendum. Banyak penentang marah karena perjanjian itu akan menyelamatkan para pemberontak dari hukuman penjara padahal mereka bertanggung jawab atas begitu banyak kematian dan pengungsian. Pemerintah berusaha meredam kekhawatiran ini selama kampanye referendum dengan membayar mahal untuk iklan televisi, mengadakan konser, dan unjuk rasa damai di seluruh negeri untuk mengajak rakyat memberikan suara.