Pemilu Palestina berlangsung sepi
Pemilihan umum di Tepi Barat Palestina, pertama dalam enam tahun terakhir, hanya diikuti oleh sekitar separoh dari pemilih terdaftar, kata sejumlah pejabat resmi lembaga pemilihan umum setempat.
Dukungan mayoritas Fatah didapat di Hebron, tetapi Nablus, Ramallah dan Jenin menolak. Hanya sekitar lima puluh lima persen pemilih memberikan suaranya dalam pemilu yang diboikot kelompok garis keras Hamas ini, namun pemilihan berjalan damai dan tenang. Jalannya pemilihan masih diwarnai oleh perang dingin antara dua kubu utama politik Palestina: Hamas dan Fatah dimana pemilu tidak dilangsungkan di Gaza yang dikuasai Hamas. Kubu Hamas menilai pemilu ini tak ada artinya karena mestinya baru digelar kalau Fatah dan Hamas sudah berdamai. "Kami minta hal memalukan ini dihentikan," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, seperti dikutip kantor berita AP. Sebaliknya seorang penasehat senior pemimpin Fatah yang juga menjabat sebagai Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Saeb Erekat, mengatakan Hamas Hamas tak bisa mem-veto hak rakyat berdemokrasi. Kritis Pemilu ini dilangsungkan di tengah situasi kritis dimana kehidupan warga Palestina makin hari makin buruk akibat embargo ekonomi dan pendudukan Israel dan minimalnya keikutsertaan pemilih dipandang sebagai isyarat akan makin apatisnya rakyat Palestina terhadap politisi yang memimpin mereka. Hal ini diperjelas dengan dukungan yang tidak bertambah besar untuk kelompok Fatah, dan bahkan di beberapa daerah dukungan diberikan pada calon anggota Dewan Kota yang menentang kandidat yang diajukan partai Presiden Abbas. Presiden Abbas menghadapi krisis ekonomi dan hubungan yang memburuk dengan Hamas. Pemerintahan Abbas hingga kini masih harus memutar otak menghadapi kebangkrutan ekonomi dan tunggakan pembayaran gaji pegawai selama berbulan-bulan. Krisis terburuk adalah hubungan antara Hamas dan Fatah yang tak bisa kunjung didamaikan. Akibatnya prospek menuju perdamaian dengan Israel juga hampir nihil sama sekali. "Fatah mengalami dua krisis berat, kegagalan proses perdamaian dan kegagalan pemerintah menyediakan gaji dan layanan publik yang layak," kata pengamat Palestina Bassem Zbaidi. "Maka mereka menggelar pemilu ini untuk mendapat legitimasi, tapi nyatanya pemilu juga tidak terlalu mendukung langkah mereka." Sekitar setengah juta orang memiliki hak suara untuk menentukan anggota Dewan di 93 kota dan desa di Tepi Barat, dengan memilih daftar calon. Di 179 komunitas lainnya, warga dengan musyawarah memilih untuk menetapkan mekanisme pembagian kekuasaan dan memutuskan tak perlu menggelar pemilu. Sementara di 82 desa tak ada satu pun kandidat kata pejabat pemilihan setempat, Fareed Tomallah. Saat ini sudah lebih dari separuh suara dihitung dan calon-calon kubu Fatah telah memenangkan 10 dari 15 kursi di kota terbesar di Tepi Barat, Hebron. meski begitu oposan partai Fatah justru menang di Nablus dan Ramallah, juga Jenin kata pejabat pemilihan. Link terkait Topik terkait