Yahudi ultraortodoks Israel dikenai wajib militer
Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak meminta otoritas militer negara itu untuk mempersiapkan diri selama sebulan setelah aturan yang membolehkan warga Yahudi Ultraortodoks tidak mengikuti wajib militer, atau biasa disebut Hukum Tal, dinyatakan tidak berlaku kembali.
Warga Yahudi Ultraortodoks di Israel kini harus mengikuti wajib militer. Pada Februari lalu, Mahkamah Konstitusi Israel memutuskan bahwa undang-undang yang membolehkan siswa keagamaan Yahudi Ultraortodoks dapat menunda wajib militer, tidak sesuai konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu juga meminta agar revisi draf undang-undang itu harus selesai akhir Juli ini, tetapi sejauh ini para politisi di parlemen belum bersepakat. Masyarakat sekuler Israel menilai undang-undang yang membolehkan warga Yahudi Ultraortodoks dapat menunda wajib militer sebagai tidak adil. Dengan tidak berlakunya UU tersebut, maka semua warga Israel yang berusia di atas 18 tahun -- seperti diputusan dalam sebuah peraturan yang disahkan pada 1949 -- harus mengikuti wajib militer, kecuali ada pengecualian khusus oleh kementerian pertahanan. Dalam pernyataan resminya, Ehud Barak telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel untuk menyiapkan segala hal teknis dalam waktu sebulan untuk melaksanakan peraturan yang dibuat pada tahun 1949 itu. Selama pembahasan persoalan politis dan teknis ini belum selesai, maka warga Yahudi Ultraortodoks masih dikenai aturan yang lama. 'Tidak siap' Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membantah bahwa berakhirnya aturan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Netanyahu bersikeras bahwa otoritas militer akan segera memperluas perekrutan anggota militer yang mencakup pula kelompok Yahudi Ultraortodoks. "Tidak ada kekosongan hukum, masih ada aturan yang berlaku," katanya kepada TV Israel. "Aturan yang baru ini berlaku untuk semua," tandas Netanyahu. Pemimpin kelompok Yahudi Ultraortodoks, yang mantan anggota Parlemen, Meir Porush mengatakan kepada kantor berita AP, bahwa pencabutan undang-undang yang membolehkan warga Yahudi Ultraortodoks tidak mengikuti wajib militer akan menimbulkan "perang saudara", dan menekankan bahwa militer Israel sejak menginginkan perubahan undang-undang tersebut. "Militer Israel belum siap, dan tidak akan siap, serta tidak menginginkan kesiapan," kata Porush. Bulan lalu, partai kiri tengah Kadima mundur dari kabinet Netanyahu setelah kelompok sayap kanan melalui Partai Likud Partai menolak proposal perubahan undang-undang tentang posisi warga Yahudi Ultraortodoks. Sebaliknya, partai-partai berbasis keagamaan yang tergabung dalam koalisi Netanyahu mengancam keluar jika peraturan yang membolehkan warga Yahudi Ultraortodoks tidak mengikuti wajib militer dihapus.