Covid-19 memicu ide akses internet 'jadi hak asasi manusia', jutaan orang alami kesenjangan hingga harus naik ke atap rumah
Selama pandemi virus corona, internet menjadi salah satu kebutuhan penting yang memungkinkan jutaan orang bekerja dari rumah, melaksanakan konsultasi medis dan berkomunikasi.
Namitha Narayanan mengikuti perkuliahan online dari atap rumahnya. Namun bagi jutaan orang, jaringan internet berkecepatan tinggi merupakan sesuatu yang tidak terjangkau atau bahkan tidak tersedia. Kebutuhan jaringan internet menjadi sorotan di tengah kebijakan karantina di berbagai wilayah dalam mengatasi wabah virus corona, yang akhirnya mengungkap ketidaksetaraan terhadap akses internet dan dampaknya terhadap peluang hidup. Hal ini juga memberikan dorongan baru agar akses internet yang berkualitas dipandang sebagai suatu hak asasi manusia. Perjuangan belajar online dari rumah "Saya berkeliling rumah dan lingkungan saya dan mencoba di berbagai tempat. Saya masih tidak bisa mendapatkan sinyal yang tepat," kenang Namitha Narayanan. Pelajar berusia 20 tahun dari Kerala di India selatan ini telah berjuang dengan jaringan yang buruk selama bertahun-tahun, baik internet maupun sinyal seluler. "Setiap kali kami menerima panggilan telepon, kami berlari ke luar rumah untuk menjawab," katanya. Namitha tinggal di sebuah desa yang tidak memiliki jaringan internet kabel berkecepatan tinggi. Dia mengandalkan internet seluler dan telah mencoba beralih penyedia layanan, namun - seperti jutaan warga lain - dia tidak bisa mendapatkan koneksi yang layak. Namitha tinggal di desa yang tidak memiliki koneksi jaringan internet Dengan semakin banyak orang menggunakan jaringan telepon dan mengakses internet selama karantina, layanannya berubah dari yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi. "Aku pergi ke sana-sini tetapi tetap tidak bisa mendapatkan sinyal yang pas." Universitasnya dibuka kembali pada 1 Juni dan beralih dari pengajaran di kelas ke perkuliahan siaran langsung di internet. Hal itu berarti Namitha tidak bisa hadir. "Saya tidak bisa melihat atau mendengar ceramah. Saya stres karena jaringan yang buruk. Bahkan jika saya mendapatkan koneksi pun, jaringannya tidak stabil." Dia mematikan video untuk meningkatkan kualitas audio, tetapi masih tidak dapat mendengar ceramah tanpa gangguan. "Banyak teman saya mengalami masalah yang sama. Beberapa membeli telepon baru dan mengganti penyedia layanan." Belajar di atap Internet adalah satu-satunya cara Namitha bisa mendapat akses ke pendidikan, karena dia tidak bisa pergi ke perpustakaan atau menghadiri kelas pelajaran selama karantina. "Lalu ayah saya memberitahu saya, 'coba kamu di atap'. Saya naik menggunakan tangga yang biasanya kita gunakan untuk memetik mangga." Idenya berhasil. "Di atap, saya bisa menonton dan mencatat perkuliahan," katanya. Negara-negara kaya telah banyak berinvestasi dalam infrastruktur jaringan internet. Setiap hari dia mulai menghabiskan empat jam di atap, yang berada sekitar 10 meter di atas tanah. "Saya juga membawa payung karena terkadang hujan," tambahnya. Namitha bercita-cita untuk bekerja di sektor layanan sipil. Untuk itu dia perlu mengikuti ujian nasional. Dia mengatakan konektivitas yang buruk akan benar-benar melukai peluangnya untuk bersaing dengan siswa yang berada kota. Manfaat konektivitas Pengalaman Namitha bukan merupakan hal yang unik. Lebih dari empat miliar orang memiliki akses internet, dan dengan meningkatnya popularitas serta keterjangkauan telepon pintar, hal itu telah membuka jalan bagi perkembangan berbasis internet yang telah membawa manfaat ekonomi dan sosial yang luar biasa. Sebagai contoh, internet telah memungkinkan petani dan nelayan di beberapa komunitas termiskin untuk mengakses informasi tentang cuaca, pengendalian hama, skema pemerintah dan pasar. Di negara-negara seperti Myanmar di mana sangat sedikit yang memiliki rekening bank, transfer uang melalui jaringan seluler membantu keluarga mengirim dan menerima uang. Pada tahun 2000, kartu SIM bernilai $ 5.000 (sekitar Rp 71 juta) - atau hampir senilai mobil bekas. Sekarang kartu SIM gratis, sehingga mengubah perbankan di negara itu. Akses tersebut adalah kunci untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan mencapai kesetaraan gender, menurut PBB. Komisi broadband PBB ingin meningkatkan penggunaan internet broadband hingga 75% dari populasi global pada tahun 2025 - data terakhir menunjukkan saat ini hanya sekitar 60%, dengan Afrika dan Asia menjari daerah-daerah tertinggal. Kesenjangan digital Namun, angka-angka ini tidak mengungkap ketidaksetaraan yang terjadi besar-besaran. Menurut International Telecommunication Union, di negara-negara kaya, hampir 87% penduduk memiliki akses ke internet pada 2019, tetapi angka ini hanya mencapai 19% di negara-negara yang tergolong paling kurang berkembang. Laporan yang sama mengatakan di setiap wilayah di dunia, pengguna internet pria melebihi jumlah pengguna wanita. Proporsi perempuan yang menggunakan internet secara global adalah 48%, dibandingkan dengan 58% pria, dan di negara-negara paling kurang berkembang, sekitar satu dari empat pria memiliki akses internet, sementara hanya ada satu dari delapan bagi perempuan. Kemiskinan dan konektivitas yang buruk menghambat pembangunan global. Selain itu, jenis jaringan bagi orang di daerah pedesaan di negara miskin bahkan terlalu lambat untuk mendukung pekerjaan rumahan. Ini menghasilkan beberapa kesulitan untuk melakukan tugas-tugas sederhana seperti membayar tagihan. "Orang-orang yang memiliki internet dengan kecepatan rendah atau berkualitas rendah mungkin tidak dapat belajar dan bekerja dari jarak jauh, meningkatkan keterampilan digital mereka maupun menumbuhkan peluang mereka untuk pekerjaan bergaji yang lebih baik. Mereka mungkin tidak dapat terhubung dengan keluarga dan teman untuk mempertahankan kesehatan mereka dengan baik," kata Alex Wong, Penasihat Strategi Senior, International Telecommunication Union. Keterjangkauan Sekitar 750 juta orang sama sekali tidak memiliki akses ke internet seluler, menurut laporan yang sama, dan biaya tetap menjadi penghalang utama bagi lebih banyak lagi orang. "Setidaknya 1,3 miliar orang tinggal di negara-negara di mana paket data seluler tingkat awal (1GB per bulan) tidak terjangkau," kata Wong. Alliance for Affordable Internet adalah koalisi global yang mendorong akses yang lebih murah. Mereka ingin satu GB data dijual kurang dari 2% dari pendapatan bulanan rata-rata negara. "Ada banyak cara untuk melakukannya. Berbagi infrastruktur, mendukung persaingan pasar, mengurangi biaya operasi jaringan, dan mendukung akses publik adalah semua keputusan kebijakan yang dapat diadopsi negara-negara untuk membuat akses internet lebih terjangkau," kata Manajer Riset Teddy Woodhouse. Biaya koneksi internet dan komputer terlalu tinggi untuk jutaan orang di negara berkembang. "Tidak memiliki akses internet di dunia saat ini menempatkan Anda pada kerugian yang luar biasa," katanya kepada BBC, "dan kecuali kami berinvestasi untuk membawa lebih banyak orang online, kesenjangan digital ini berisiko membuat ketidaksetaraan yang ada semakin buruk." "Sudah saatnya kita mengakui akses internet sebagai barang publik yang esensial dan hak dasar yang memang sesungguhnya begitu." Hak dasar Penemu World Wide Web, Tim Berners-Lee, juga menyerukan tindakan untuk segera membuat internet lebih inklusif. "Fokus nomor satu kami adalah menutup kesenjangan digital," katanya dalam pertemuan PBB bulan ini. Internet telah menyediakan "kehidupan" bagi miliaran orang di tengah wabah virus corona, memungkinkan pekerjaan, pendidikan, dan koneksi sosial secara online, kata Berners-Lee, tetapi sekitar 3,5 miliar orang tidak mendapatkanya. Tim Berners-Lee mendukung pengenalan akses internet sebagai hak dasar. "Ketidaksetaraan ini merupakan penghalang bagi kesetaraan yang lebih luas, dan kami tahu itu paling mempengaruhi mereka yang sudah terpinggirkan - orang-orang di negara berkembang, mereka yang berpenghasilan rendah, dan tentu saja, perempuan," katanya. Berners-Lee dan yayasannya membantu PBB untuk mengembangkan pemetaan untuk menutup kesenjangan digital dan mendesak pemerintah untuk menargetkan kelompok yang terabaikan, seperti mereka yang berpenghasilan rendah, perempuan dan rumah tangga pedesaan. PBB menekankan dorongan untuk kesetaraan dalam resolusi 2016, yang menyatakan bahwa kebebasan online adalah hak asasi manusia yang harus dipertahankan. Resolusi itu mengusulkan "menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang komprehensif ketika menyediakan dan memperluas akses ke internet dan agar internet menjadi terbuka, dapat diakses, dan dipelihara". Kesempatan yang sama Berbicara dari rumahnya di Kerala, Namitha menyatakan ia setuju. "Internet adalah alat yang sangat kuat. Tetapi ketika koneksi terputus, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan pelajaran. Setiap orang harus mendapatkan jaringan internet berkualitas dan berkecepatan tinggi. Hanya dengan demikian semua orang akan dapat bersaing dengan setara." Sementara itu, nasib Namitha kini tengah membaik setelah adiknya mengunggah foto dirinya sedang belajar di atap dan kemudian menjadi viral. Setelah kisahnya menjadi viral, penyedia layanan baru telah memberi Namitha koneksi yang lebih baik. Setelah itu penyedia layanan datang ke rumah mereka dan meningkatkan kekuatan sinyal. Hal itu memungkinkannya untuk turun dari atap dan belajar dari kamarnya. Dia dapat mengakses bahan pelajaran dan berbagi catatannya dengan teman-temannya. Meskipun koneksi yang baru itu masih tidak cukup kuat untuk memungkinkan akses WiFi ke komputernya, dia senang bahwa dia dapat berbicara dengan gurunya dan mengajukan pertanyaan melalui telepon. "Sekarang saya bisa menonton video siaran langsung kuliah dan berpartisipasi penuh di kelas," katanya. Tidak semua temannya di daerah pedesaan bisa mengatakan itu. Dengan musim hujan yang akan datang, naik ke atap juga tidak akan bisa menjadi pilihan bagi mereka.