Mengapa Arab Saudi izinkan bantuan masuk kawasan pemberontak?
Koalisi pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman akan mengizinkan pengiriman bantuan ke pelabuhan Hudaydah dan bandara Sanaa yang dikuasai pemberontak, menyusul desakan PBB.
Pelabuhan Hudaydah, Yaman, pada 7 November 2017. Koalisi yang mendukung pemerintah Yaman tersebut memperketat blokade dua pekan lalu sebagai balasan atas serangan rudal pemberontak terhadap Riyadh. Pelabuhan udara dan laut yang dikuasai pemerintah diizinkan untuk dibuka kembali pekan lalu. Namun PBB mengatakan bahwa hal itu tetap tidak memadai di saat jutaan orang makin terancam kelaparan dari hari ke hari. Yaman sangat bergantung pada impor untuk lebih dari 80% kebutuhan pangannya, dan menghadapi krisis pangan terbesar di dunia bahkan sebelum blokade diperketat. Koalisi pimpinan Saudi mengumumkan 'penutupan sementara' perbatasan udara, darat dan laut Yaman pada 6 November, dua hari setelah sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah yang dikuasai oleh gerakan pemberontak Houthi melesat ke Riyadh, namun berhasil dicegat di atas bandara internasional Riyadh. Putera Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menuduh Iran memasok rudal tersebut, namun Presiden Iran Hassan Rouhani membantah mempersenjatai Houthi dan mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan 'reaksi' warga Yaman terhadap serangan udara koalisi. Kapal-kapal bantuan PBB yang mengangkut gandum dan obat-obatan tidak bisa merapat di pelabuhan Hudaydah. Pada hari Rabu kemarin, koalisi mengumumkan telah melakukan pengkajian terhadap prosedur inspeksi dan verifikasi PBB untuk penyaliran bantuan, untuk mencegah dugaan penyelundupan senjata. Hasilnya, koalisi memutuskan untuk membuka kembali pelabuhan Laut Merah Hudaydah "untuk menerima bantuan kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan yang mendesak" dan membuka kembali bandara Sana'a bagi "pesawat PBB yang diterbangkan untuk upaya kemanusiaan dan bantuan". Semuanya mulai berlaku mulai pukul 12:00 waktu setempat (sekitar pukul 16:00 WIB) pada hari Kamis, tambahnya. Koalisi tersebut juga akan segera mengumumkan sebuah "rencana operasi kemanusiaan komprehensif untuk memberikan bantuan dan bantuan kepada rakyat Yaman, dan untuk memfasilitasi penyaluran makanan ke semua wilayah Yaman". Jan Egeland, kepala Dewan Pengungsi Norwegia dan mantan kepala bantuan kemanusiaan PBB, menulis di Twitter bahwa hal itu adalah "secercah harapan setelah berlangsungnya hitung mundur menuju bencana kelaparan". Namun dia memperingatkan: "kita membutuhkan dibukanya semua pelabuhan untuk juga akses makanan dan pasokan komrsial yang besar untuk rakyat sipil. Bantuan kemanusiaan saja tidak dapat mencegah kelaparan." Kamis lalu, Program Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia (WFP) dan badan anak-anak PBB Unicef ​​mendesak koalisi untuk mencabut blokade tersebut. Jika pengiriman bantuan kebutuhan makanan untuk menyelamatkan jiwa ke semua pelabuhan tidak diizinkan, "ribuan korban tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, sebagian adalah anak-anak, akan mati," tulis mereka. Lebih dari 20 juta orang, termasuk 11 juta anak-anak, membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat, menurut badan-badan PBB. Hidup dari hampir 400.000 anak-anak berada dalam ancaman kelaparan dan malnutrisi akut. Sedikitnya 14,8 juta tidak mendapat perawatan kesehatan mendasar dan ledakan wabah kolera terbesar di dunia berakibat pada terjadinya 913.000 kasus yang dicurigai dan 2.196 kematian. Menurut PBB, pertempuran darat dan serangan udara juga menewaskan lebih dari 8.670 orang - 60% di antaranya warga sipil - dan melukai 49.960 lainnya, sejak koalisi melakukan intervensi dalam perang antara pasukan yang setia kepada Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi dengan kaum pemberontak Huthi pada bulan Maret 2015.