Soal grasi untuk Abu Bakar Ba'asyir, Presiden Jokowi tunggu pengajuan dan masukan MA
Presiden Joko Widodo akan meminta masukan Mahkamah Agung (MA) sebelum mengeluarkan grasi atau pengurangan hukuman bagi Abu Bakar Ba'asyir, ulama yang mendekam di penjara dalam kasus terorisme.
Abu Bakar Ba'asyir menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta pada 2002. Juru bicara presiden, Johan Budi, kepada wartawan BBC Indonesia Mohamad Susilo, mengatakan MA akan diminta pendapat setelah pihak Ba'asyir resmi mengajukan grasi ke presiden. Ia mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima permintaan grasi dari Ba'asyir. "Ini adalah usul Ma'ruf Amin selaku ketua Majelis Ulama Indonesia ketika bertemu Presiden Jokowi. Pertimbangan Ma'ruf Amin, melihat kondisi kesehatan Ba'asyir yang makin memburuk, dengan usia yang sudah sangat tua, sakit-sakitan, diusulkan agar presiden memberi grasi untuk Ba'ayir," kata Johan. Jawaban Presiden Jokowi, kata Johan, adalah semuanya akan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Grasi sendiri adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh presiden dan diatur dalam konstitusi. Sebagai salah salah satu syarat pengajuan, terpidana harus menyatakan bersalah. "Dalam konteks ini, saya baca di pemberitaan, baik keluarga maupun pengacara tidak ingin mengajukan grasi. Itu yang saya baca. Kalau prosedur tidak dilalui, pemberian grasi tidak bisa dikeluarkan," kata Johan. Anak Ba'asyir, Abdul Rohim Ba'asyir kepada Detik.com mengisyaratkan kecil kemungkinan Ba'asyir meminta pengurangan hukuman. "Kalau mengajukan, saya kira mungkin Abu Bakar Ba'asyir tak akan mau ... karena sejak awal meyakini 'saya itu tidak salah, saya sedang menjalankan ajaran syariat saya, syariat Islam'. Sehingga ia tidak pernah mengakui vonis yang selama ini divoniskan," kata Abdul seperti dikutip Detik.com. Ba'asyir pada hari Kamis (01/03), menjalani perawatan di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo, atas izin presiden, menyusul gangguan kesehatan yang ia alami. Presiden Jokowi kepada para wartawan di Jakarta mengatakan bahwa pemberian izin ini atas pertimbangan kemanusiaan, yang berlaku bagi semua tahanan atau narapidana. "Ini kan sisi kemanusiaan, yang juga saya kira untuk semuanya. Kalau ada yang sakit tentu saja kepedulian kita untuk membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan," kata Presiden Jokowi. Perlakuan istimewa? Selain soal grasi, berkembang pula wacana memindahkan Ba'asyir dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, menjadi tahanan rumah di Solo, Jawa Tengah. Abu Bakar Ba'asyir menjalani persidangan pada 2003 dalam kasus serangan bom di Bali 2002. Ia dinyatakan bersalah dan dihukum 2,6 tahun penjara. Johan Budi mengatakan perubahan status menjadi tahanan rumah dimungkinkan oleh undang-undang. "Tentu presiden akan memenuhi semua persyaratan peraturan perundang-undangan. Ada mekanisme yang harus dilewati, tidak bisa menabrak undang-undang, baik ketika memberikan perawatan kesehatan, memberi grasi atau mengubah menjadi tahanan rumah," katanya. Ia menepis anggapan bahwa perawatan kesehatan di rumah sakit, wacana pemberian grasi dan tahanan rumah bagi Ba'asyir sebagai cermin 'perlakuan istimewa dari pemerintah'. "Perhatian (kepada Ba'asyir) diberikan dengan tetap mematuhi koridor peraturan yang berlaku. Perawatan di rumah sakit kan dimungkinkan. Tidak ada yang istimewa sebenarnya dalam konteks ini." "Kalau ada terpidana lain yang kondisinya memerlukan perawatan, itu juga akan dilakukan. Jadi tidak benar kalau ada anggapan bahwa pemerintah mengistimewakan Ba'asyir," kata Johan. Ba'asyir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serangan bom di Bali pada 2002. Ia divonis 2,6 tahun penjara setelah dinyatakan berkomplot dalam kasus terorisme tersebut. Ia bebas pada Juni 2006 namun kembali ditahan pada Agustus 2010 dengan tuduhan terkait pendirian kelompok militan di Aceh. Pada Juni 2011 ia divonis penjara 15 tahun karena dinyatakan bersalah ikut mendanai pelatihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Ulama berusia 79 tahun ini menjalani tahanan di Nusakambangan di Cilacap, namun dipindahkan ke LP Gunung Sindur di Bogor dengan alasan kesehatan yang menurun.