Wacana syarat calon independen di revisi UU Pilkada
Dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, muncul wacana dari Komisi II DPR untuk meningkatkan syarat dukungan bagi calon independen.
Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya Desember 2015 lalu yang hanya mengusung calon tunggal. Komisi II DPR RI dilaporkan ingin meningkatkan syarat dukungan KTP yang awalnya 6,5-10% dari jumlah daftar pemilih tetap menjadi 15-20% dari jumlah daftar pemilih tetap dengan alasan agar seimbang dengan parpol. Namun Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan fokus revisi undang-undang tersebut tidak hanya pada syarat soal dukungan calon independen. "Semua kita evaluasi dan di situ tidak ada diskriminasi, tidak ada permudahan kepada siapa, tidak," kata Rambe. "Kalau perseorangan maju, harus dukungan sekian, dan dukungan itu bukan hanya mengumpulkan KTP, tetapi termasuk di dalamnya adalah soal-soal sejauh mana dukungan dan persyaratan lainnya itu sama dipenuhi dengan apa yang dinyatakan partai politik." "Partai politik juga mengajukannya juga begitu, malah persyaratan yang akan datang itu, harus lebih riil," ujar Rambe. Saat ini, menurutnya, proses revisi undang-undang belum masuk ke tahap pembahasan karena masih menunggu usulan pemerintah masuk resmi ke DPR. Bukan 'jegal Ahok' Rambe memperkirakan pembahasan soal revisi undang-undang baru akan dilakukan pada 5 April nanti berdasarkan pengajuan pemerintah. Wacana untuk meningkatkan syarat dukungan KTP bagi calon independen ini muncul berdekatan dengan berbagai pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengatakan akan maju dalam pilkada Gubernur DKI 2017 sebagai calon independen. Pengamat menilai, kemampuan relawan mengumpulkan dukungan buat Gubernur DKI Jakarta Ahok untuk maju sebagai calon independen menimbulkan 'ketakutan bahwa partai tak lagi dibutuhkan'. Ketua Badan Legislatif, Supratman Andi Agtas, dari Partai Gerindra membantah sinyalemen bahwa wacana ini sebagai cara untuk menjegal Ahok. "Saya rasa tidaklah. Hanya mungkin momentumnya berbarengan, tapi ini menjadi pemikiran pemerintah bersama-sama DPR bahwa ada kebutuhan mendesak dalam revisi Undang-undang Pilkada. Bukan hanya soal besarnya syarat calon perseorangan, tapi juga besarnya dukungan partai politik, persentasenya kan harus diatur," katanya. "Cuma mungkin karena media lagi menyoroti untuk pilkada DKI ... tapi tidak mungkin revisi undang-undang hanya menyorot satu hal." Namun Direktur Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, melihat tak ada kebutuhan mendesak dalam merevisi syarat soal calon independen dalam UU Pilkada. Dia melihat upaya yang muncul di DPR ini lebih sebagai 'ketakutan atas sosok Ahok, dan mungkin Ahok-Ahok lain di masa depan, yang bisa membuat partai politik tak lagi dibutuhkan'. Diminta tak menyulitkan Pembahasan revisi undang-undang pilkada diperkirakan baru akan dimulai 5 April nanti. Dodi menghitung, dari sekitar 500-an kepala daerah yang terpilih, hanya tiga yang berasal dari calon independen nonpartai. "Jumlah yang sangat kecil. Politisi di DPR membesarkan isu itu seolah calon independen membahayakan partai karena ada sentimen antipartai," kata Dodi. Pemberitaan soal Ahok yang terus-menerus muncul, menurut Dodi, membuat bobot isu calon independen melampaui jumlahnya yang 'sangat kecil'. Dia juga mengritik argumen bahwa menyamakan dukungan antara calon independen dan calon parpol adalah hal yang adil. Alasannya, parpol sudah lebih dulu mendapat kursi lewat sistem pilkada, sehingga bisa berkoalisi antarelite untuk mengajukan calon parpol, sementara calon independen harus berurusan langsung dengan meyakinkan publik sehingga beban mereka lebih berat. "Kalau diperberat lagi, makin tidak setara (bebannya). Kalau kandidat dari partai bagus maka calon independen tidak laku kok," ujar Dodi. Lewat pernyataan pada media beberapa waktu lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah menyampaikan posisi resmi pemerintah yang meminta agar revisi UU Pilkada tidak digunakan oleh DPR untuk menyulitkan majunya calon independen.