Ada ‘ketergesa-gesaan’ dalam proyek infrastruktur Indonesia
Pekan ini Presiden Joko Widodo berencana akan menandatangani revisi peraturan presiden tentang percepatan proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang mengalihkan investor dari PT Adhi Karya ke PT Kereta Api Indonesia.
Presiden Joko Widodo meninjau proyek mass rapid transportation di Jakarta, pada 23 Februari 2017. Di bawah pemerintahannya, ada beragam proyek infrastruktur yang dijalankan, namun ada pula yang mandek. Penugasan PT Kereta Api Indonesia sebagai investor proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, tidak lepas dari masalah dana. Disebutkan Budi, pemerintah ingin PT KAI mencari pinjaman dari lembaga keuangan sehingga proyek yang baru berjalan 12% sejak dimulai 2015 lalu itu bisa kembali berjalan. Meski demikian, PT KAI tidak dilepas begitu saja tanpa bekal. Dalam revisi peraturan presiden, akan dimuat kewajiban pemerintah untuk mengucurkan penyertaan modal negara. Besarannya sekitar Rp5,6 triliun dari total biaya proyek yang mencapai Rp23 triliun. Sebelumnya, pemerintah menugasi PT Adhi Karya sejak 2015 lalu, namun dibatalkan karena perusahaan itu malah mendapat penyertaan modal negara. Padahal, pemerintah ingin proyek-proyek di Jawa tidak murni menggunakan dana APBN. "Sebenarnya negara ada dana, tapi kita ingin suatu usaha tertentu yang bisa di-financing dengan dana masyarakat, mengapa (dana pemerintah) mesti kita keluarkan? Kalau mau cepat, ambil dana APBN, selesai. Tapi kita harus pilih, dana untuk proyek mana yang kita berikan? Kalau tidak mampu, kita beri 25%, yang 75% dari masyarakat. Supaya dana APBN ini bisa dipakai untuk bikin bandara di Kalimantan, bikin kereta api di Sulawesi, bikin pelabuhan di Sumatera, dan lain sebagainya," papar Budi beberapa waktu lalu. Dua model menunjukkan miniatur kereta cepat buatan Cina dalam sebuah pameran di Jakarta, Agustus 2015 lalu. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan tahun lalu, namun proyek itu berhenti karena terkendala pembebasan lahan. 'Tergesa-gesa' Fakta bahwa pemerintah mengalihkan investor setelah proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi berlangsung dua tahun, dipertanyakan Ketua Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas. Menurutnya, dalam perencanaan proyek besar, semestinya alokasi dana sudah disediakan. "Mungkin tergesa-gesa ketika memutuskan. Saya kira ketika pemerintah menyetujui rencana itu, alokasi dananya sudah disediakan," kata Darmaningtyas. Dia mencontohkan pembangunan jalur kereta di Cina dan di berbagai negara, pemerintah bertanggung jawab menyediakan dana. "Di mana-mana swasta mencari untung, sementara kalau membangun infrastruktur itu adalah investasi besar yang belum tentu menguntungkan, kecuali infrastruktur yang sifatnya bisnis seperti jalan tol. Negara atau pemerintah harus makin kencang, kita tidak bisa berharap pada swasta," tuturnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mandek Proyek lain yang mandek adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek tersebut berhenti karena ada sejumlah lahan yang belum bisa dibebaskan di kawasan Karawang dan Purwakarta. Dana untuk membebaskan lahan itu diprediksi mencapai Rp2 triliun. Kebutuhan ini tidak masuk dalam hitungan awal bisnis konsorsium empat perusahaan negara, yakni PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT KAI, dan PT Perkebunan Nusantara. Masalahnya, China Development Bank yang seharusnya menggelontorkan kredit sebesar Rp51 triliun dari total kebutuhan proyek Rp68 triliun, belum mau mengucurkan dana sampai semua lahan dibebaskan. Sebuah kereta melintasi rel yang kiri-kanannya dipenuhi pedagang di Surabaya, Jawa Timur, Februari 2017. Proyek infrastruktur di berbagai daerah, tak hanya di Jawa, diperkirakan membutuhkan Rp5.300 triliun hingga 2020. Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai pilihan pembiayaan proyek, termasuk memanfaatkan dana APBN. Pilihan itu, menurut Danang Parikesit, selaku Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia, seharusnya sedari awal diperhitungkan. "Di mana-mana proyek perkeretapian itu didominasi pemerintah. Tinggal sekarang pilihannya mau rupiah murni atau melalui pinjaman luar negeri. Sangat mahal kalau biaya per kilometer menjadi beban masyarakat atau swasta," kata Danang. Pendanaan dari pemerintah pun terbagi menjadi dua. "Terletak pada keputusan pemerintah, apakah ingin mendanai belanja modalnya atau fokus ke subsidi operasi. Karena pada akhirnya dua pihak yang harus membayar, yaitu masyarakat dan pemerintah," tambah Danang. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menggencarkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan trans Papua, pembangkit listrik di Kalimantan, dan kereta trans Sulawesi. Untuk mewujudkan itu, Indonesia membutuhkan Rp 5.300 triliun hingga 2020 dan hanya 30% dari anggaran tersebut yang dapat dibiayai oleh APBN.