UU 'negara bangsa Yahudi' dinilai menurunkan status warga Arab Israel
Para penduduk Israel dari komunitas Arab mengecam pengesahan undang-undang baru yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi saja yang berhak menentukan nasib sendiri di negara itu.
Gelombang protes menentang pengesahan RUU yang kontroversial berjalan selama berhari-hari di Israel. Pada intinya, undang-undang 'negara bangsa Yahudi' yang disahkan pada Rabu malam (18/07) menyatakan bahwa "Israel adalah tanah air bangsa Yahudi yang bersejarah sehingga mereka punya hak eksklusif menentukan nasib sendiri di dalamnya". Sebagai dampaknya, UU tersebut mencabut bahasa Arab dari daftar bahasa resmi dan menegaskan bahwa Yerusalem yang "utuh dan bersatu" sebagai ibu kota Israel. Sontak pengesahan UU tersebut mendapat kecaman di dalam Israel sendiri. Jumlah warga Arab, banyak di antara mereka keturunan Palestina, di Israel mencapai sekitar 20% dari total penduduk sembilan juta jiwa. Anggota parlemen Israel dari minoritas Arab sejak awal menentang rancangan undang-undang yang kini telah disahkan. Di antara mereka yang bersuara lantang adalah para anggota parlemen Israel yang berasal dari keluarga Arab. Dengan UU baru, mereka pada umumnya merasa status mereka sebagai warga negara diturunkan. "Undang-undang kebangsaan ini merupakan kejahatan berlatar belakang kebencian terhadap warga negara Arab, terhadap minoritas Arab, dengan pasal-pasal rasis -- khususnya tentang permukiman Yahudi, dan pasal-pasal tentang penurunan status bahasa Arab," tegas Ahmaed Tibi, salah seorang anggota parlemen dari minoritas Arab. Berpotensi mengucilkan Sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi menyebut UU tersebut diskriminatif dan memecah belah. Politikus kondang, Aida Touma-Sliman, menamakan undang-undang ini sebagai permulaan dari apartheid di Israel. "Apa yang sebelumnya menjadi semacam kebijakan de facto yang mendiskriminasikan kita dan tidak menempatkan kita sebagai warga negara yang setara, mulai sekarang sudah masuk dalam undang-undang dan peraturan konstitusional di Israel bahwa kita memang tidak setara," tegas Aida Touma-Sliman. "Dan jika sebelumnya kita dapat menggugat jika mengalami diskriminasi atau ada kebijakan diskriminatif ke Mahkamah Agung, maka mulai sekarang kebijakan itu sudah menjadi peraturan. Itulah situasinya. Ini sebenarnya adalah permulaan atau deklarasi rezim apartheid di Israel," tambah politikus Israel keturunan Arab itu. Benjamin Netanyahu menilai pengesahan UU baru sebagai "momen menentukan". Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pemberlakuan UU baru itu sebagai "momen menentukan" dalam sejarah Israel. "Israel adalah bangsa negara orang-orang Yahudi, dan menghormati hak-hak semua warga negaranya," katanya. Kendati demikian, undang-undang yang didukung oleh 62 anggota parlemen dan ditolak oleh 55 anggota itu berpotensi mengucilkan lebih lanjut minoritas Arab yang sudah lama merasa mengalami diskriminasi. Hak warga keturunan Arab sama dengan warga Yahudi, namun sejak lama mereka mengeluh diperlakukan sebagai warga kelas dua dan didiskriminasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Apa isi UU? Dinamakan Hukum Dasar: Israel sebagai Negara Kebangsaan Orang Yahudi, hukum ini pada dasarnya mengartikan Israel pertama-tama dan terutama sebagai negara Yahudi. Di antara 11 provinsinya, peraturan ini menggambarkan Israel sebagai "rumah kebangsaan orang Yahudi" dan menyatakan hak untuk menerapkan keinginan-diri bangsa yang "khusus bagi orang Yahudi". Minoritas Arab di Israel sudah lama merasa mengalami diskriminasi sebagai warga negara. Hal ini juga menegaskan kembali status Yeruselam di bawah hukum Israel, yang mengartikan kota - yang sebagian dinyatakan pihak Palestina sebagai ibu kota negara masa depan - sebagai "lengkap dan bersatu... ibu kota Israel". Secara kontroversial, UU tersebut menyebut secar khusus Ibrani dengan "bahasa negara", yang berarti menempatkannya di atas bahasa Arab. Padahal selama puluhan tahun bahasa Arab diperlakukan sebagai bahasa resmi, bersama-sama dengan Ibrani. UU tersebut mengakui "status khusus" bahasa Arab dan menyatakan posisinya tidak akan terganggu begitu peraturan ini berlaku. Pada salah satu pasalnya, undang-undang ini menekannya pentingnya "pembangunan permukiman Yahudi sebagai sebuah nilai kebangsaan", meskipun tidak jelas apakah ini juga mengacu kepada permukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel. Mengapa UU ini dibuat? Masalah status Israel sebagai negara Yahudi adalah kontroversial secara politik dan sejak lama diperdebatkan. Sebelumnya hal ini tidak memiliki payung hukum. Sejumlah politikus Yahudi Israel memandang prinsip dasar penciptaan Israel, sebagai negara Yahudi di tanah air kuno, terancam dan dapat menjadi kurang relevan atau menghilang di masa depan. Ketakutan akan tingginya tingkat kelahiran Arab Israel, disamping kemungkinan jalan keluar dua negara bagi konflik Israel-Palestina yang dapat mempermasalahkan kelompok mayoritas Yahudi, telah memicu desakan untuk mematok keyahudian Israel secara hukum. Alternatif terhadap solusi dua negara? Undang-undang yang dibicarakan ini sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011, telah mengalami sejumlah amandemen. Bentuk akhirnya lebih longgar, mencabut bagian-bagian yang dianggap diskriminatif. Israel tidak memiliki konstitusi tetapi selama ini meloloskan serangkaian Hukum Dasar yang memiliki status konstitusi. Undang-undang bangsa negara adalah hukum dasar yang ke-14. Masalah Israel sebagai negara Yahudi menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi inti pertikaian Israel dan Palestina. Benjamin Netanyahu berulang kali menegaskan warga Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi pada kesepakatan damai akhir yang manapun. Dia menegaskan penolakan Palestina adalah hambatan terbesar bagi terciptanya perdamaian, dengan mengatakan ini menunjukkan Palestina tidak benar-benar mengakui hak keberadaan Israel. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sementara itu mengatakan dirinya tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara Yahudi, dengan menegaskan warga Palestina sejak lama mengakui negara Israel dan pengakuan ini tidak akan meningkat. Mengapa hal ini penting? Penting karena ini sangatlah simbolis, dan menurut kelompok minoritas Arab Israel, ini adalah bukti Israel menurunkan status mereka. Mereka memiliki hak yang sama secara hukum tetapi sejak lama mengeluh karena diperlakukan sebagai warganegara kelas dua dan mereka mengatakan mengalami diskriminasi dan mendapatkan lebih sedikit layanan pendidikan, kesehatan dan perumahan jika dibandingkan dengan Yahudi Israel. Kelompok hak asasi manusia mengecam undang-undang itu dan sejumlah pengkritik, termasuk seorang anggota parleman Arab menyatakannya sebagai apartheid - diskriminasi yang didukung negara terhadap penduduk kulit hitam saat kelompok minoritas kulit putih menguasasi Afrika Selatan. Israel sering kali dituduh menerapkan sistem yang serupa dengan apartheid terhadap warga Israel keturunan Arab dan Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Israel secara tegas menyangkal tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai taktik pengrusakan nama baik oleh pihak-pihak yang menolaknya untuk hidup.