Pilkada lewat DPRD, pemimpin daerah kecewa
Sejumlah walikota dan gubernur mengungkapkan kekecewaannya segera setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Pilkada yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Mayoritas anggota DPR memilih Pilkada lewat DPRD dalam voting di sidang paripurna. Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam akun Twitter-nya menyebut keputusan ini sebagai "kemunduran bagi demokrasi." Dia lantas mengemukakan komitmennya untuk melakukan uji mater ke Mahkamah Konstitusi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Senada, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan sebagai produk pemilu kepala daerah langsung, dirinya tentu mendorong Apeksi untuk melakukan upaya lain termasuk gugatan ke MK. "Pasti kecewa, ini langkah yang menurut kami tidak sesuai dengan semangat masyarakat. Jelas kami kecewa," katanya kepada BBC Indonesia. Haryadi mengatakan dirinya belum mengetahui kapan persisnya Apeksi dan Apkasi akan ke MK. Optimistis Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tahja Purnama, lewat akun @basuki_btp di Twitter juga ikut berkomentar. "Sisa waktu tiga tahun ini untuk saya kerja keras tanamkan fondasi reformasi birokrasi, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta infrastruktur transportasi dan pencegahan banjir," ujar Basuki. Basuki mengundurkan diri dari Gerindra pada 10 September lalu. "Itu respon saya atas diputuskannya pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Terimakasih." Pria yang akrab disapa Ahok ini telah mengundurkan diri dari partai pengusungnya Gerindra karena berbeda pendapat soal RUU Pilkada. Ahok tetap menginginkan pilkada langsung, namun partainya tegas menolak. Adapun ungkapan optimistis ditulis oleh Walikota Bogor Bima Arya lengkap dengan fotonya bersama Ridwan Kamil dan Ahok. "Belum selesai kawan. Masih ada harapan, rapatkan barisan, beri MK kesempatan." Politisi PAN Bima Arya dalam akun Twitter-nya.