KAMI: Dubes Palestina hadiri deklarasi kelompok pengkritik pemerintah - 'Kami tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia'
Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menyatakan "tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia" setelah Dubes Zuhair al-Shun tampak menghadiri deklarasi pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Selasa (18/08).
Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun. Dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia, Kedubes Palestina menjelaskan bahwa Dubes Zuhair memenuhi undangan Din Syamsuddin dengan pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan RI. Di sisi lain, dalam pesan kepada BBC News Indonesia pada Rabu (19/08), Din Syamsuddin mengirim salinan undangan yang dengan jelas menyebut deklarasi pembentukan KAMI. Namun, menurutnya, "ada kesalahpahaman". Kehadiran Dubes Zuhair dalam acara deklarasi KAMI ramai diperbincangkan di media sosial. Cuitan salah satu inisiator KAMI, Adhie Massardi, yang menampilkan foto keberadaan Dubes Zuhair telah dicuitkan ulang sedikitnya sebanyak 1.100 kali hingga Rabu (19/08) pukul 14.00 WIB. Sebagian warganet memaknai kehadiran Dubes Palestina sebagai wujud dukungan terhadap acara tersebut. Akan tetapi, pada Rabu (19/08), Kedubes Palestina merilis klarifikasi yang menyatakan sebaliknya. "Klarifikasi tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina. Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman bahwa acara tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan bukan yang lainnya. Kehadiran kami di acara tersebut hanya berlangsung selama 5 menit, ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang itu adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami di Palestina mengapresiasi dukungan dan bantuan yang kami terima dari Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, dan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ramah. Saya berharap semua orang mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia." Sementara itu, dalam pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Din Syamsuddin mengamini bahwa pihaknya telah mengundang sejumlah tokoh/pejabat dan duta besar untuk menghadiri acara deklarasi pembentukan KAMI. "Para dubes yang diundang adalah AS, Inggris, Australia, Rusia, Mesir, Saudi Arabia, Palestina, Iran, dan Negara-negara ASEAN. Sebagian menjawab tidak bisa hadir karena tidak berada di tempat, sebagian tidak ada jawaban. Dubes Palestina adalah satu-satunya dubes yang hadir, dan beliau hanya hadir di dua acara pertama (Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan dan Hari Konstitusi 18 Agustus). "Tadi saya sudah menelepon Dubes Palestina. Rupanya ada kesalahpahaman. Beliau tidak baca seksama undangan, tapi begitu melihat nama saya, beliau langsung berniat hadir saja karena menganggap saya sahabat (sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina)," papar Din kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama. Sebuah kelompok yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan di Jakarta, Selasa (18/08). Walau digagas sejumlah orang yang pernah mendukung calon presiden Prabowo Subianto pada pilpres sebelumnya, mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang. Namun, menurut pakar ilmu politik, kelompok ini tidak akan berdampak besar pada peta perpolitikan nasional. Kelompok ini disebut hanya akan menjadi wadah mempertahankan eksistensi. Beberapa orang yang ikut mendirikan kelompok ini pernah mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy. Ada pula Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang pernah mendapat dukungan untuk menjadi bakal calon presiden pada Pilpres 2019. Walau berisi orang-orang yang aktif dalam politik praktis, Refly Harun, salah satu inisiator KAMI, membantah kelompoknya tengah bersiasat untuk Pemilu 2024. Mantan pendukung Prabowo di Pilpres 2019 hingga mantan pejabat publik membentuk gerakan untuk mengkritisi pemerintah. Refly, yang pernah diserahi jabatan komisaris utama perusahaan pelat merah pada pemerintahan Joko Widodo, menyebut KAMI dibentuk hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah. "Gerakan ini ingin memberikan sumbangan pemikiran, dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktik bernegara," kata Refly via telepon. "Kelompok seperti ini pasti berkaitan dengan aktivitas politik. Tapi apakah kami akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden)? Tidak." "Saya belum mendengar pembicaraan ke arah sana. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung setelah melihat bahwa perjuangannya nilai. Yang dibangun sistem," ujarnya. Pada deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, KAMI membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang mereka angkat antara lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah. Eks Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menyatakan bergabung ke KAMI sebagai individu dan tidak membawa lembaga yang pernah dipimpinnya. Kenapa tidak bentuk partai? KAMI bisa berdampak positif bagi pemerintahan, jika melontarkan kritik yang berbasis data serta solusi konkret, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat. "Kami justru membutuhkan kritik. Jangan bertindak karena dendam atau iri hati. Kami harap banyak tokoh yang memposisikan diri sebagai negarawan, bukan sebaliknya," ujar Djarot. "Tidak akan jadi masalah bagi pemerintah sepanjang tidak mengadu domba, menebarkan ujaran kebencian dan hoaks," tuturnya. KAMI menyatakan tidak berancang-ancang mengambil pengaruh publik dalam Pemilu tahun 2024. Namun Djarot heran para penggagas KAMI tidak memilih mendirikan partai politik, apalagi jika tujuan akhir mereka adalah berpengaruh dalam pemilu. Kalau benar untuk ancang-ancang tahun 2024, mengapa tidak mendirikan partai politik? Pilar utama demokrasi kan partai politik," ucapnya. Salah satu penggagas KAMI, Ahmad Yani, eks politikus beberapa partai, menyatakan hanya akan menjadi gerakan moral. Ahmad mengklaim kelompoknya tidak akan berubah menjadi organisasi masyarakat atau partai. Ia juga menolak jika kelompoknya disebut sebagai 'oposisi pemerintah'. "Kami tidak dalam kerangka politik. Pemoilu 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kami menjauhi itu," ujarnya kepada pers usai deklarasi. 'Kritikus abadi' Pakar politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai kelompok baru ini tidak berpotensi memainkan peran besar dalam peta politik nasional. Walau selama ini sudah sering mempersoalkan kebijakan pemerintah, Indria menyebut gerakan yang digagas oleh KAMI tidak akan menjadi perbincangan utama masyarakat. "Yang membentuk KAMI itu para pengkritik yang abadi terhadap pemerintah. Yang mereka sampaikan punya dasar, tapi pemerintah tidak bisa memenuhi semua kritik mereka," ucapnya. "Mereka memang vokal di media massa, tapi pengaruh mereka tidak sampai ke seluruh masyarakat, apalagi di akar rumput." "Sepertinya ini tidak lebih dari upaya menjaga eksistensi mereka di perpolitikan," kata Indria. Politikus senior PDIP berharap KAMI tidak menyerang pemerintahan Jokowi tanpa dasar data dan solusi yang konkret. Apa langkah setelah deklarasi? Refly Harun menyebut belum ada agenda tertentu yang akan KAMI gulirkan dalam waktu dekat. Meski begitu, ia berkata mereka akan muwujudkan kritik melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. "Beberapa kelompok sudah melakukannya, misalnya gugatan terhadap Perppu Penanganan Covid-19 oleh koalisi yang dipimpin Din Syamsuddin. Kami akan mendorong langkah-langkah seperti itu," kata Refly. Juni lalu, MK menolak gugatan Din sehingga beleid itu tetap berlaku sampai saat ini.