Brexit: Pemilu dipercepat, apakah Inggris jadi hengkang dari Uni Eropa?
Pemerintah Inggris akan menggelar pemilu dipercepat pada 12 Desember 2019 setelah Majelis Rendah Parlemen Inggris menyepakatinya, Selasa (29/10) waktu setempat.
Keputusan ini diambil setelah 438 anggota Majelis Rendah menyetujui, sementara yang menolak 20 suara. Rancangan undang-undang untuk menggelar pemilu ini masih harus disetujui oleh Majelis Tinggi, tetapi hampir dipastikan bakal disahkan pada akhir pekan ini. Apabila ini terjadi, pemerintah akan menggelar kampanye selama lima minggu ke depan hingga hari pemungutan suara. Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson mengatakan masyarakat harus "diberi pilihan" terkait masa depan Brexit dan negara itu. Johnson berharap pemilu dipercepat itu akan memberinya mandat baru untuk menyelesaikan kemelut mengenai kesepakatan Brexit serta memecah kebuntuan di parlemen, yang menyebabkan keluarnya negara itu dari Uni Eropa ditunda hingga 31 Januari. Sebelumnya, para pemimpin Uni Eropa secara prinsip sepakat untuk memperpanjang Brexit sampai tanggal 31 Januari 2020, yang berarti Inggris tidak akan keluar dari Uni Eropa pada hari Kamis (31/10) seperti rencana sebelumnya. Presiden Dewan Uni Eropa (EU) Donald Tusk mengatakan keputusan ini adalah "flextension" - yang berarti Inggris dapat keluar sebelum batas waktu jika kesepakatan tercapai di Parlemen. Inggris dijadwalkan keluar dari Uni Eropa pada Kamis (31/10) dan Boris Johnson berulang kali mengatakan Inggris tetap akan keluar pada batas waktu yang ditentukan apapun yang terjadi, tetapi dia diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan karena Parlemen Inggris gagal menyepakati kesepakatan Brexit. Bagaimana kelanjutan Brexit akan sangat tergantung pada hasil pemilu. Berikut opsi-opsinya: Menerapkan kesepakatan Brexit Salah satu opsi adalah menerapkan kesepakatan Brexit yang dirundingkan Boris Johnson dengan Uni Eropa. Versi baru Undang-Undang Kesepakatan Pengunduran Inggris dari Uni Eropa harus dibahas di parlemen baru yang akan terbentuk—artinya mengulang lagi proses pembuatan rancangan undang-undang. Targetnya, undang-undang yang baru akan rampung ketika tenggat Brexit jatuh pada 31 Januari 2020. Ini adalah rencana Partai Konservatif. Referendum ulang Opsi lainnya adalah referendum ulang yang tentu harus mengulur tenggat Brexit. Referendum ulang ini bisa memperoleh status hukum yang sama seperti referendum pada 2016 lalu. Sifatnya dapat menjadi semacam arahan, tapi pemerintah harus memutuskan cara menanggapinya begitu hasil referendum ulang tersebut diketahui. Alternatifnya adalah menggelar referendum "konfirmasi". Referendum jenis ini akan memberi pilihan kepada rakyat berupa kesepakatan Brexit tertentu atau bertahan di Uni Eropa—atau mungkin opsi 'tidak sepakat'. Hasil referendum jenis ini bakal mengikat secara hukum. Apapun itu, referendum ulang memerlukan undang-undang. Diperlukan juga waktu yang cukup bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mempertimbangkan pemilihan kata-kata dalam pertanyaan yang diajukan kepada rakyat—khususnya jika referendum yang memberikan lebih dari dua pilihan. Para pakar dari Unit Konstitusi di University College London memperkirakan proses itu memerlukan waktu minimum 22 pekan. Partai Buruh, SNP, The Independent Group for Change, Plaid Cymru, dan Partai Hijau mendukung referendum ulang. Tanpa kesepakatan Jika tidak tercapai kesepakatan di parlemen, Inggris akan hengkang dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun pada 31 Januari 2020. Hengkang tanpa kesepakatan (no-deal Brexit) berarti Inggris harus langsung keluar dari persatuan bea cukai dan pasar tunggal—yang awalnya dirancang untuk memudahkan perdagangan. Banyak politisi dan pebisnis menilai langkah ini akan merusak ekonomi. Lainnya berpendapat kemungkinan risiko yang dikemukakan terlalu dilebih-lebihkan. Partai Brexit ingin Inggris keluar Uni Eropa tanpa kesepakatan. Mereka menyebutnya "clean-break Brexit". Batalkan Brexit Ada pula opsi pembatalan Brexit dengan mencabut Pasal 50. Namun, ini jelas bukan yang dipertimbangkan pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson. Karena itu, opsi tersebut baru dimungkinkan jika terjadi pergantian pemerintah melalui pemilu. Partai Liberal Demokrat berjanji, jika mereka meraih suara mayoritas di Majelis Rendah, mereka akan mencabut Pasal 50 dan membatalkan Brexit. Jika mereka tidak meraih suara mayoritas, mereka akan mendukung referendum ulang.