Anwar Ibrahim tidak akan campuri penyelidikan mantan PM Najib Razak terkait kasus 1MDB
Tokoh reformasi Malaysia, Anwar Ibrahim, usai bertemu mantan Presiden BJ Habibie di Jakarta, Minggu (20/05) menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razal kepada proses hukum.
Mantan Presiden BJ Habibie dan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim seusai melakukan pertemuan di Jakarta, Minggu (20/5). "Jangan tekan, jangan menghukum sebelum kita melakukan siasatan yang rapi dan mengikuti jalur hukum," kata Anwar Ibrahim dalam jumpa pers bersama BJ Habibie di rumahnya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Minggu (20/05) sore. Hal itu ditegaskan Anwar Ibrahim menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikapnya tentang penyelidikan kepolisian Malaysia yang melakukan penggeledahan di kediaman mantan Perdana Menteri, Najib Raza, terkait penyelidikan skandal 1MDB. "Saya sudah bicara dengan Tun Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih), tiga hari yang lalu, (supaya) ikuti jalur hukum," kata Anwar, yang baru dibebaskan dari hukuman penjara dalam kasus sodomi. Anwar Ibrahim juga menekankan agar upaya penyelidikan kepolisian Malaysia terhadap Najib Razal terkait penyelidikan skandal 1MDB tidak dicampuri urusan politik seperti yang dialaminya dahulu. "Jangan ulangi apa yang mereka lakukan terhadap saya," tandas Ibrahim. Sejauh ini pihak berwenang Malaysia belum mengumumkan perkara yang dihadapi Najib Razak terkait dengan penggeledahan di kediamannya. Dia juga menjamin bahwa proses penyelidikan terhadap Najib Razak bebas dari intervensi politik. "Kita jamin hakim itu bebas," tegasnya. Sejauh ini pihak berwenang Malaysia belum mengumumkan perkara yang dihadapi Najib Razak terkait dengan penggeledahan, namun sejumlah laporan menyebutkan tindakan polisi itu berhubungan dengan penyelidikan terkait skandal korupsi di badan investasi negara Malaysia, 1MDB. Najib Razak menerima dana US$681 juta di rekening pribadinya menjelang pemilihan umum Malaysia pada tahun 2013 lalu. Kamis (17/05) lalu, kepolisian Malaysia menggeledah beberapa unit kondominium di Kuala Lumpur, terkait dengan penggeledahan di kediaman pribadi mantan Perdana Menteri Najib Razak. Di kediaman Najib Razak, kepolisian Malaysia 'menyita 72 tas koper berisi uang tunai, perhiasan, dan 284 kardus berisi tas mewah', di antaranya merek Birkin. Mahathir Mohamad berjanji bakal menyerahkan kepemimpinan kepada Anwar Ibrahim. Sebelumnya perdana menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad, membela tindakan kepolisian yang menggeledeh rumah dan apartemen pribadi Najib di Kuala Lumpur secara maraton mulai dari Rabu malam hingga Kamis (17/05). Mahathir mengatakan penggeledahan rumah pribadi mantan penguasa yang baru saja kalah dalam pemilu Rabu lalu (09/05) merupakan prosedur operasional standar dan semestinya kepolisian memiliki alasan. "Saya pun tak dapat maklumat (pemberitahuan mengenai penggeledahan). Ini kerja kepolisian. Saya percaya serbuan (penggeledahan) dilakukan karena polisi mempunyai cukup alasan untuk melaksanakannya," kata Mahathir. Permohonan pengampunan Sebelum akhirnya dibebaskan, Anwar Ibrahim, yang berusia 70 tahun, dijatuhi hukuman penjara lima tahun di bawah rezim Najib Razak pada Maret 2014 dalam kasus sodomi kedua. Anwar Ibrahim tampak menyambut para pendukung di hari pembebasannya dari penjara, Rabu (16/05) Sejak kasus ini bergulir, Anwar dan kelompok oposisi menyebutnya sebagai rekayasa politik dari pemerintahan Najib Razak untuk menghadang sepak terjangnya. Ia mulai menjalani hukuman penjara pada 10 Februari 2015 setelah permohonan kasasinya ditolak dalam kasus sodomi terhadap mantan asistennya, Mohd Saiful Bukhari Azlan. Kasus yang sama juga pernah digunakan oleh PM Mahathir Mohamad pada tahun 2000 untuk membungkam politikus yang semula digadang-gadang untuk meneruskan kekuasaannya saat Mahathir masih berkuasa. Pembebasan Anwar dimungkinkan berkat mekanisme permohonan pengampunan kepada Yang Dipertuan Agong Sultan Muhammad V menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu Rabu lalu (09/05) di bawah komando Mahathir Mohamad. Mahathir sebelumnya juga sudah menegaskan ia akan menduduki jabatan perdana menteri selama dua tahun, kemudian akan menyerahkan estafet kepemimpinan ke Anwar. "Dalam tahap awal, mungkin berlangsung selama satu atau dua tahun, sayalah perdana menterinya," kata Mahathir.