Sumbangan dana masyarakat pilpres 'harus transparan'
Badan pengawas pemilu meminta tim kandidat calon presiden bersikap transparan dan akuntabel terkait rencana penjaringan sumbangan dana masyarakat untuk kepentingan kampanyenya.
Tuntutan gerakan pemilu bersih terus disuarakan oleh masyarakat. Hal ini ditekankan Bawaslu setelah kubu kandidat capres Jokowi-Jusuf Kalla telah membuka rekening bagi relawan yang ingin memberikan sumbangan untuk kepentingan kampanye mereka. "Bahkan sumbangan kecil pun, saya kira, itu pun penting untuk dicatatkan," kata anggota Badan pengawas pemilu, Daniel Zuchron, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (29/05) siang. Daniel juga meminta agar tim kandidat capres bersikap "jujur dan benar" terkait pencatatan sumbangan dari masyarakat. "Tidak manipulatif dan tidak menyembunyikan laporan," katanya. Dia juga meminta agar tim relawan kandidat carpres yang terlibat dalam penjaringan sumbangan dari masyarakat untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Sumbangan menyewa pesawat Di tempat terpisah, tim kandidat capres Joko Widodo-Jusuf Kalla menyatakan, pihaknya akan melibatkan akuntan publik untuk mengaudit sumbangan masyarakat untuk kepentingan kampanye. "Pasangan Jokowi-JK telah menunjuk akuntan publik," kata Juru bicara tim kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto kepada BBC Indonesia, seraya menyebut nama sebuah akuntan publik, Kamis (29/05). Hatso mengatakan, pihaknya juga berusaha untuk mencatat jati diri pemberi sumbangan, walaupun ini terkendala persoalan teknis aturan KPU. "Sumbangan itu 'kan harus disertai identitas pemberinya. Makanya, kami berkirim surat kepada bank agar setiap yang memberi sumbangan itu memberikan nomor rekening dan identitasnya," kata Hasto. Tim sukses kandidat capres Jokowi-Jusuf Kalla juga mengklaim akan melaporkan bantuan masyarakat yang tidak berupa uang. "Misalnya, sumbangan ada yang menyewakan pesawat yang dipakai Pak Jokowi," ujarnya. Titik rawan Organisasi anti korupsi, ICW, sebelumnya mengatakan, pengumpulan dana kampanye terkait pemilu merupakan titik rawan terjadinya potensi penyimpangan, setidaknya didasarkan pengalaman Pemilu 2009. "Pengaturan dana kampanye masih memberikan ruang penyiasatan dan celah yang masih dapat digunakan oleh peserta pemilu dalam memanipulasi dana kampanye," demikian analisa ICW dalam situs resminya. Bawaslu meminta tim kandidat capres berikpa transparan terkait penjaringan dana masyarakat untuk kampanye. ICW juga mencatat, dari sisi implemantasi, pelaksanaan dana kampanye saat pemilu tidak transparan dan akuntabel. "Ini tergambar dari hasil temuan ICW pada pemilu legislatif yang lalu, masih ditemukannya penyimpangan dan manipulasi dana kampanye," demikian ICW. ICW kemudian mendesak agar Bawaslu meningkatkan kerjasama dengan PPATK untuk mencermati aliran dana yang dilarang sebagai modal kampanye.