Memanfaatkan momentum The Act of Killing?
Meski gagal meraih penghargaan Oscar, film tentang pembantaian massal anggota dan pendukung Partai Komunis pada 1965, The Act of Killing, dinilai sudah berhasil membuka percakapan tentang era kelam dalam sejarah Indonesia.
Oppenheimer merah Bafta untuk The Act of Killing Film yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer ini menggunakan gaya bercerita film di dalam film. Tokoh Anwar Congo -yang memerankan diri sendiri- diminta oleh sutradara Oppenheimer untuk merekonstruksi pembunuhan yang dia lakukan setelah 30 September 1965. Rekaman rekonstruksi dilengkapi dengan wawancara para pemain maupun adegan yang mengikuti kehidupan sehari-hari mereka, antara lain ketika Anwar memberi makan bebek bersama kedua cucunya. Bulan Februari lalu, film ini meraih penghargaan di Inggris sebagai film dokumenter terbaik versi Bafta. Dalam wawancara dengan BBC, Oppenheimer mengatakan kini ia merasa tidak aman jika kembali ke Indonesia. "Saya sangat ingin kembali," kata Oppenheimer kepada wartawan BBC Tim Masters. ""Film itu adalah surat cinta saya untuk Indonesia. Di saat yang sama, salah satu hal paling sedih yang saya rasakan setelah merilis film itu adalah saya tidak bisa kembali ke Indonesia dengan aman." Anwar Congo, kanan, dirias untuk film tersebut Mencoreng dahi pemerintah Direktur Operasional kelompok hak asasi di Indonesia, Imparsial, Bhatara Ibnu Reza mengatakan film ini bisa dilihat dari dua sisi. "Bagi pemerintah tentu saja film ini sekali lagi mencoreng dahi mereka disebabkan pemerintah selama ini berusaha menutupi peristiwa yang terjadi dengan berbagai cara," kata Bhatara ketika saya mewawancarainya. "Seperti penulisan sejarah yang sengaja tidak menyebutkan tindakan kekerasan terhadap para anggota PKI atau yang dituduh simpatisan beserta keluarga dan anak keturunannya," tambahnya. Ia mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan negara saat itu tidak pernah dijelaskan kepada publik secara terbuka selain tindakan pembalasan terhadap kematian perwira tinggi dan menengah dari apa yang menamakan dirinya G30S. Menurutnya, pemerintah sepertinya justru berdalih bahwa apa yang terjadi merupakan bagian dari perang dingin sehingga Indonesia mau tidak mau terjebak di dalamnya. "Namun pemerintah tidak dapat berdalih mengenai fakta bahwa ada keterlibatan secara aktif dari tentara saat itu untuk mendorong ormas-ormas anti komunis serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam penumpasan PKI." tuturnya. Pasalnya, penumpasan tersebut bukan diartikan sebagai penumpasan ideologi semata akan tetapi juga termasuk menumpas manusianya "sedangkan keturunannya tidak diperbolehkan menikmati hak-hak selayaknya warga negara." Sementara dari sisi korban dan keluarga, film ini dianggap berdampak besar. "Bahkan ada korban yang tidak sanggup melihatnya dan kemudian meninggal dunia karenanya... Ini menunjukkan bahwa kepedihan, kesengsaraan serta ketertindasan dalam tingkat yang sangat-sangat diluar batas kemampuan dan kemanusiaan yang mereka alami," tambah Bhatara. Kru rahasia Dalam pidato usai memenangi Bafta, Oppenheimer mendedikasikan penghargaan kepada kru film asal Indonesia dan mitra sutradaranya yang "mengambil risiko atas keselamatan mereka dan mengetahui mereka tidak bisa berdiri bersama saya untuk menerima penghargaan ini kecuali ada perubahan besar di Indonesia." Sementara itu bagi anak-anak muda yang lahir di era-90 dan 2000-an, film ini menjadi semacam 'pembelajaran bagi mereka.' "Saya cuma tahu bahwa PKI membunuh jenderal-jenderal dan ada operasi Lubang Buaya," kata Hanif seorang siswa SMA di Jakarta yang mengaku menonton film itu di internet. "Saya tahu ada operasi penangkapan PKI dan antek-anteknya tapi tak pernah terbayang sampai begitu," tutur Mantera, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung. Lantas, bagaimana caranya agar momentum yang tercipta dari film ini tidak berlalu begitu saja? Bhatara Ibnu Reza mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah kunci masa depan Indonesia dan bukan pengungkapan dendam masa lalu, sebagaimana sering diungkapkan sebagian orang. "Sebagaimana orang bijak mengatakan orang yang tidak memiliki masa lalu tidak akan pernah sampai di masa depan dan negara dalam hal ini harus dapat mengakui peristiwa tersebut, menjelaskannya, dan tentunya memberikan penghukuman bagi mereka yang terlibat," tegasnya.