APBN 2015 disahkan, tantangan bagi Jokowi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang akan menjadi acuan bagi satu tahun pertama pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama beberapa hari.
Jokowi- Jusuf kalla memiliki program unggulan kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar Dalam APBN 2015, ditargetkan defisit anggaran 2,21% dari PDB, yang menyebabkan terbatasnya ruang fiskal bagi presiden terpilih Joko Widodo untuk merealisasikan program unggulannya, seperti kartu Indonesia sehat dan pintar. Pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris, menilai di masa-masa terakhir sidang DPR, Koalisi Merah Putih tampaknya berupaya menghalangi pemerintahan Jokowi, melalui UU Pilkada, UU Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3, serta juga Anggaran Negara. “Sebagai upaya yang dilakukan menjegal Jokowi JK, seperti UU Pilkada kan semua sepakat pilkada langsung tapi setelah pilpres, Prabowo kalah, jadi berbalik, implikasinya akan mempengaruhi hubungan legislatif, hubungan DPR dengan presiden,” jelas Syamsudin kepada Sri Lestari dari BBC Indonesia. Dalam APBN 2015, subdisi energi juga masih besar RP 344,7 trilliun atau 17% dari total anggaran. Dalam kesempatan sebelumnya Jokowi menyebutkan akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi yang bisa dialihkan ke sektor lain. Peluang Namun, pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Ysutika, mengatakan masih ada peluang bagi pemerintahan Jokowi untuk menjalankan program-programnya jika memanfaatkan peluang penerimaan pendapatan negara dan efesiensi anggaran. “Baik dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak, kalau itu serius dilakukan, pemerintah akan menambak sekitar Rp 200-250 trilliun, kemudian belanja anggaran yaitu barang dan ditambah terkait tumpang tindih anggaran dan pembubaran divisi atau biro-biro tertentu yang tak perlu ada di lembaga, maka akan ada efesiensi Rp50-100 trilliun,” jelas Erani. Potensi penerimaan bukan pajak yang dapat ditingkatkan, menurut Erani, antara lain berasal dari royalty migas. Pemerintahan Jokowi juga dapat merevisi anggaran untuk menjalankan program-programnya namun baru bisa dilakukan pada awal tahun depan.