Bertandang ke Kalijodo dan ruang publik lainnya di Jakarta
Membayar Rp3.000 untuk naik bemo, Rina, Anis dan Caca berangkat dari rumah mereka ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat.
Sejak diresmikan 22 Februari 2017 lalu, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat. dikunjungi ratusan anak setiap harinya. Di sini tujuan mereka hanya satu, bermain. "Ada ayunan, perosotan, (arena) skateboard. Pokoknya senang!" celoteh salah seorang dari mereka. Dekat rumah ketiga gadis itu sebenarnya ada juga RPTRA, tapi kata mereka "mainannya nggak seru!" RPTRA Kalijodo berdiri di atas lokasi bekas kawasan pelacuran. Pemerintah Provinsi Jakarta menggusur permukiman ini pada Februari 2016 dan merelokasi sebagian dari 3000-an penghuninya ke Rumah Susun Marunda. "Saya ke sini mau lihat Kalijodo. Katanya udah bagus. Eh ternyata benar. Dulu kalau lewat sini, apalagi kalau malam, ya serem. Sekarang jauh lebih enak. Apalagi gratis," kata Ibu Yenni yang berkunjung bersama suami dan anaknya dari Muara Karang dengan membonceng motor. Pada Sabtu (25/02) sore, sebagaimana dilaporkan wartawan Hilman Hamdoni, ribuan orang tumpah di Kalijodo menikmati lapangan futsal, arena bermain anak, perosotan, arena skateboard dan sepeda, atau duduk-duduk saja di hamparan rumput. RPTRA Kalijodo adalah satu di antara 188 RPTRA baru yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fasilitas publik RPTRA Kalijodo adalah satu di antara 188 RPTRA baru yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain sebagai ruang terbuka, fasilitas ini merangkap tempat warga bertemu dan melepas penat, sesuatu yang telah digantikan oleh mal-mal dan tempat hiburan berbayar lainnya. Di RPTRA ada perpustakaan, ruang serba guna, ruang ibu menyusui, lapangan olahraga, dan pojok warung yang dikelola ibu-ibu PKK. Pojok ini diniatkan sebagai ruang pamer dan niaga untuk produk-produk yang dihasilkan oleh PKK. Ada pula kolam gizi seperti yang terdapat di RPTRA Kampung Benda, kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. "Ini tempat kita melepas bibit ikan lele. Tapi kalau sudah besar tidak boleh dimakan. Tapi diolah dan dijual di PKK-Mart," kata Ali Al Zikri, pengelola RPTRA Kampung Benda. "Waktu itu pernah ada acara ulang tahun. Pesertanya 40 orang. Bisa dilaksanakan di sini. Syaratnya nggak boleh merokok dan membuang sampah sembarangan. Gratis." kata Ali Al Zikri lagi. RPTRA Kenanga di Kawasan Cideng punya jadwal kegiatan yang padat. Setiap RPTRA punya pengelola yang bertugas mengadministrasi program-program, berkoordinasi untuk pemeliharaan, dan melaporkan aktivitasnya pada dinas terkait. Semua digaji sesuai dengan Standar Upah Minimum Provinsi. RPTRA Kenanga di kawasan Cideng lebih sibuk lagi. Mereka punya papan besar yang berisi tabel kegiatan sebulan penuh. Isinya padat. Di antaranya belajar Calistung (Baca-Tulis-Hitung), mengaji, mendongeng, bermain lego, membuat kerajinan kain perca, sampai pemeriksaan kanker serviks. Dua buah permainan tradisional dihidupkan dan dimainkan secara rutin: boy-boyan (beberapa menyebut gebokan) dan congklak. Siapa pun bisa memanfaatkan ruang ini untuk berbagi, kata pengelola. RPTRA Kenanga adalah juara pertama untuk RPTRA Berkinerja Terbaik. Didukung Para Arsitek Dari ratusan RPTRA di Jakarta, beberapa di antaranya dirancang oleh arsitek-arsitek kenamaan. Sebut saja Avianti Arman, perempuan yang pernah memimpin tim kurator Indonesia di pameran arsitektur internasional di Venesia pada 2014. "Program ini memberikan tempat kepada orang-orang yang biasa tersingkirkan, perempuan, anak, remaja, agar mereka bisa berkegiatan sehari-hari. Ada pelatihan, pelayanan kesehatan yang bisa memanfaatkan ruang di RPTRA," kata Avianti Armand. Avianti juga berperan sebagai koordinator 11 konsultan arsitek yang ikut merancang RPTRA, antara lain Aboday, Andramatin, Arkonin, Willis Kusuma, Han Awal and Partners, UI Alumni, Studio Tonton, dan Graha Cipta Hadiprana. Keterlibatan para arsitek ini disebut Avianti sebagai "kecelakaan sejarah". Dari ratusan RPTRA di Jakarta, beberapa di antaranya dirancang oleh arsitek-arsitek kenamaan, seperti Avianti Armand. Berawal dari niat memberikan rancangan gratis untuk toilet di ruang publik, mereka malah diajak untuk mendesain RPTRA, yang saat itu tengah digeber pembangunannya. Dimulai sejak Juli, para arsitek harus bisa menyelesaikan 123 RPTRA pada akhir 2016. Semua arsitek yang terlibat mengaku tidak mendapat uang sepeser pun alias nol rupiah atas kerja mereka. "Sebuah kerja sprint," kata Avianti kepada wartawan Hilman Hamdoni. Yori Antar, arsitek yang memimpin pembangunan di RPTRA Kalijodo mengatakan, "Bagi kami, klien sejati itu adalah masyarakat. Seperti kata ayah saya (yang juga arsitek kenamaan Han Awal), arsitektur Indonesia itu adalah arsitektur yang berguna bagi masyarakat. Kalau melihat begitu banyak orang yang bermain dan bahagia, itu tentu kebahagiaan buat kami," Dia menegaskan Jakarta masih butuh banyak ruang publik seperti di Kalijodo, tempat warga dari aneka latar belakang bertemu. "Makin banyak warga bertemu, kota kita makin manusiawi dan makin ramah," tambahnya. Cor semen yang menutupi sebagian besar lahan RPTRA dikritik pengamat tata kota. Bukan Ruang Terbuka Hijau Bagaimanapun, ada pula kritik yang ditujukan pada pembangunan RPTRA. Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menyebut RPTRA sejatinya bukan Ruang Terbuka Hijau, melainkan wadah sosial. Padahal, menurutnya, Jakarta juga sangat memerlukan Ruang Terbuka Hijau. "Itu tidak masalah dan malah dibutuhkan. Tetapi dengan komposisi sekarang, yang terlihat dari setiap kavling yang dibangun, lebih dari 70% itu diperkeras. Yang secara teknis tidak memiliki fungsi seperti RTH yaitu sebagai resapan air dan paru-paru kota." Arsitek lain mengkritik pembangunan RTPRA Kalijodo yang seharusnya tak membolehkan perkerasan apa pun di atas lahannya. Menjawab kritik ini, Avianti Armand menyebut, "Klasifikasi RTH ini macam-macam. RPTRA Kalijodo sudah dicek dan dimungkinkan dibuat bangunan. Tapak bangunannya hanya 144 meter persegi perkerasan hanya di lapangan-lapangan olahraga." Klasifikasi Kalijodo memang termasuk golongan H-4 yang tidak memperbolehkan perkerasan sama sekali. "Tapi ada ketentuan yang lain yang membolehkan dibangun yaitu (status) SB (sementara berjangka). Itu nanti dievaluasi lagi. Kalau memang sewaktu-waktu harus dibongkar ya bongkar saja," tutupnya.