Aktivis Papua: dialog harus sertakan kelompok separatis
Seorang pegiat LSM Papua mempertanyakan pidato Presiden SBY yang menutup dialog bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.
Tuntutan pemisahan diri dari NKRI dianggap sebagai persoalan utama di Papua. Menurut pimpinan Forum Kerjasama LSM Papua, Septer Manufandu, dialog itu justru harus melibatkan kelompok-kelompok separatis di Papua. "Karena yang membuat masalah selama ini kan kelompok separatis. Karena itu OPM (Organisasi Papua Merdeka) harus dihadirkan, karena merekalah yang bertikai (dengan Pemerintah Indonesia)" kata Septer Manufandu kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui pesawat telepon, Sabtu (30/06) sore. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan membuka ruang dialog bagi keinginan memisahkan Papua dari NKRI. "Saya siap dan terus berdialog dengan tokoh Papua. Tetapi tidak ada diskusi, tidak ada dialog menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah (Indonesia)," kata Presiden di hadapan 1.000 perwira siswa TNI/Polri, Jumat (29/06) di markas Komando Sekolah Calon Perwira TNI AD di Bandung, Jawa Barat. Presiden menegaskan, Papua dan Papua Barat merupakan wilayah sah Indonesia. Menurut Septer, apabila warga Papua yang menuntut pemisahan diri tidak dilibatkan, maka dialog itu akan sia-sia. "Ya (percuma), karena merekalah yang membuat masalah," tandasnya. Dengan mengikutsertakan OPM dalam dialog, lanjutnya, akar masalah di Papua dapat diselesaikan secara tuntas. Dia menganalisa, salah-satu akar masalah di Papua adalah adanya dua posisi berseberangan yang sudah berlangsung puluhan tahun. "Yaitu pemerintah pusat yang menyatakan NKRI sebagai harga mati dan kelompok separatis Papua dengan Organisasi Papua Merdeka sebagai harga mati. Selama persoalan ini tidak disentuh, lanjutnya, korban akan terus berjatuhan di Papua. "Warga Papua akhirnya yang menjadi korban akibat dua kepentingan yang berseberangan itu," tandas Septer. Isu pelurusan sejarah Dalam rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan pada pertengahan Juni lalu, Presiden juga menanggapi keinginan sebagian warga Papua yang menghendaki pelurusan sejarah jajak pendapat di Papua tahun 1969. Presiden SBY menyatakan jajak pendapat di Papua yang dilakukan PBB sudah jelas dan bersifat final. Saat itu, Presiden menyatakan tidak ada lagi yang perlu diluruskan. Menurut Presiden, jajak pendapat di Papua yang dilakukan PBB itu hasilnya sudah jelas dan final, "yakni Papua merupakan bagian dari NKRI," tegas Presiden Yudhoyono. "Tahun 1960-an PBB sudah menjalankan jajak pendapat. Hasilnya nyata, Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia," kata Presiden. Menanggapi pernyataan ini, Septer Manufandu menyatakan: "Pemerintah (Indonesia) jangan tabu membahas masalah ini." Dia kemudian menganalisa, proses jajak pendapat tahun 1969 di Papua "tidak demokratis, tidak sesuai mekanisme PBB..." Persoalan sejarah inilah, sambungnya, yang kemudian diperdebatkan sebagian warga Papua, sampai sekarang. . "Karena salah-satu masalah penting, (saat itu) jumlah orang warga Papua 800 ribu jiwa, tapi yang mewakili orang Papua 1.025 orang... Jadi tidak sampai setengah," katanya lagi. "Bukan one man one vote. Ini saya bilang tidak demokratis," tambahnya. Septer kemudian mengusulkan, persoalan di seputar sejarah penggabungan Papua ke Indonesia ini menjadi salah-satu materi dalam dialog. "Saya percaya, kalau masalah ini dibahas dan mereka (pemerintah pusat dan OPM) berdua duduk bersama dan membangun konsensus politik, akan dapat menyelesaikan akar masalah di Papua," kata Septer.