Akui salah interpretasi, RAPP janji tak akan menanam di lahan gambut yang dilindungi
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berkomitmen mematuhi aturan pemerintah dengan merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) untuk tidak menanam di lahan gambut yang dilindungi.
Seorang aktivis hutan memeriksa pembukaan lahan dan pengeringan hutan alam gambut yang berada di areal konsesi RAPP di Pulau Padang, kabupaten Kepulauan Meranti pada 11 Juli 2014 di Provinsi Riau. Hal ini diungkapkan oleh perwakilan manajemen RAPP, Irsan Syarif, usai melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Selasa (24/10), menyusul 'pembangkangan' yang dilakukan perusahaan kertas itu atas eksploitasi lahan gambut dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Riau pada Senin (23/10). "Ada beberapa arahan yang diberikan Sekjen dan tim, kami akan berusaha untuk mencoba menyempurnakan RKU dimaksud dengan tetap melakukan konsultasi apabila ada hal-hal yang belum jelas," ujar Irsan di Kementerian LHK, Selasa (24/10). Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, menjelaskan dalam pertemuan tersebut perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto ini akan segera memperbaiki RKU sesuai aturan yang ditetapkan dan RKU ini menjadi ancuan aktivitas RAPP selama 10 tahun ke depan, mulai 2017 hingga 2026. "Dan kita beri kesempatan RAPP akan segera membuat perbaikan buku RKU yang sudah disampaikan dan sesuai dengan SK kami beri waktu sampai dengan 30 Oktober. Jadi sampai dengan 30 Oktober RAPP akan segera menyelesaikan," jelas Bambang. Polemik antara pemerintah dan perusahaan ini bermula pada diterbitkannya Surat Keputusan Menteri LHK pada 16 Oktober yang membatalkan persetujuan RKU RAPP untuk periode 2010-2019 dengan alasan pihak perusahaan menolak mengubah rencananya agar sesuai dengan aturan baru soal perlindungan lahan gambut. Sejak RKU ditangguhkan oleh kementerian pada 16 Oktober 2017, RAPP mengaku menghentikan seluruh operasional HTI yang meliputi kegiatan penanaman, pembibitan, pemanenan, pengangkutan di seluruh area operasi RAPP yang terdapat di lima kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Pelalawan, Kuantan Sengigi, Siak, Kampar dan Kepulauan Meranti. PT RAPP mengklaim bahwa pembatalan RKU oleh Menteri LHK berimbas pada ribuan karyawannya. Imbasnya, ribuan massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Riau mmendatangi Kentor Gubernur Riau di Pekanbaru pada Senin (23/10). Mereka menuntut agar izin operasional RAPP terus dilanjutkan. Akui salah interpretasi Direktur Hubungan Korporasi PT RAPP, Agung Laksamana, mengakui adanya salah interpretasi mengenai SK tersebut. Perusahaan beranggapan seiring ditangguhkannya RKU tersebut, maka izin operasional dicabut. Namun, menurutnya, pertemuan ini menjawab kekhawatiran perusahaan terkait bahan baku, kepastian investasi, dan tenggung jawab kepada konsumen serta karyawan. "Berita positif ini akan kami sosialisasikan dengan teman-teman di lapangan sehingga terjadi suasana yang lebih kondusif bagi teman-teman," ujarnya. Bambang menjelaskan dengan sudah disepakatinya prinsip revisi RKU, maka secara keseluruhan tidak ada masalah dengan kegiatan di lapangan. "Jadi memang izin sedari awal tidak berhenti, semua berjalan seperti biasa. Bahkan yang pasti tidak ada yang berubah selama RKU berjalan kegiatan operasi terus berjalan. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono dan Perwakilan Manajeme RAPP Irsan Syarif dalam konferensi pers di Kementerian LHK, Selasa (24/10) Yang kita jaga adalah penanaman tidak bisa dilakukan di lahan gambut." tegasnya, seraya menambahkan bahwa RAPP sepakat akan mempercepat penyelesaiannya sehingga rampung sebelum 30 Oktober sehingga tidak akan berdampak pada kegiatan di lapangan. "Semua berjalan seperti biasanya," katanya. Sebelumnya, Direktur Operasional PT RAPP Ali Sabri mengatakan pembatalan RKU berimbas pada dirumahkannya 4.600 karyawan kehutanan HTI dan juga pengangkutan dirumahkan secara bertahap. Selain itu, sebanyak 1.300 karyawan di bagian pabrik berpotensi dirumahkan dalam beberapa minggu ke depan. Perusahaan juga terpaksa memutus kontrak kerja sama dengan mitra dan pemasok lebih dari 10.200 karyawan. Imbasnya, ribuan massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Riau mmendatangi Kentor Gubernur Riau di Pekanbaru pada Senin (23/10). Mereka menuntut agar izin operasional RAPP terus dilanjutkan Perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu mengklaim telah berinvestasi mencapai Rp100 triliun, terdiri dari Rp85 triliun untuk mendukung program hilirisasi industri, dan investasi baru Rp15 triliun untuk membangun pabrik kertas dan rayon. Penggantian lahan Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut RAPP memaksakan RKU milik perusahaan dan mengabaikan aturan pemerintah, Bahkan, sampai dikeluarkannya surat peringatan kedua, RAPP belum juga mau mengubah RKU tersebut. Dia mendesak RAPP untuk tidak main-main dengan pemerintah. "Oleh karena itu, kita perintahkan, rencananya untuk disesuaikan dengan peraturan, itu peraturan pemerintah loh, jangan main-main," ujarnya. Agung menyebut perusahaannya menerima kebijakan kementerian dan bersedia merevisi RKU, dengan syarat pengajuan permohonan untuk mendahulukan penyelesaian lahan usaha pengganti (land swap) secara bertahap dengan kondisi clean and clear secara layak teknis dan ekonomi di sekitar lokasi industri, sebelum lahan tanaman pokok dijadikan kawasan fungsi lindung gambut, disetujui terlebih dahulu. "Jika tidak tersedia land swap dan kami harus revisi RKU, maka areal tanaman pokok kami dan mitra akan berkurang sekitar 50 persen untuk sumber bahan baku utama RAPP," ujar Agung. Terkait lahan usaha pengganti, Bambang menuturkan besaran lahan tersebut baru bisa diputuskan setelah RKU rampung diselesaikan. Ribuan massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Riau berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (23/10). "Pemberian landswap diberikan tiap tahun sesuai kemampuan perusahaan melakukan penebangan dan penanaman kembali. Rata-rata pemberian landswap itu 15.000 ha maksimal," kata dia. Lalu apa saja yang harus direvisi RAPP dalam RKU? Menurut Bambang, yang mutlak harus diubah dalam revisi RKU adalah terkait rencana pemulihan lahan yang 'belum dapat menjelaskan keterkaitan tanaman fokus yang jadi fungsi lindung' "Selain itu, dalam kegiatan penanamannya masih ingin tanam akasia dan eucalyptus, itu akan segera disesuaikan perbaikan-perbaikan itu, khususnya di area yang sangat rawan, semua harus dipulihkan," tegasnya. Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya menuturkan sikap tegas pemerintah menolak RKU perusahaan merupakan upaya untuk melindungi ekosistem gambut di Indonesia. Berdasarkan pasal 45 huruf a PP 71/2014 sebagaimana telah diubah pada PP 57/2-16 yang menyatakan, izin usaha atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang telah terbit sebelum PP ini berlaku dan sudah beroperasi dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir. Hal itu juga sesuai dengan amanat dasar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mengatur perusahaan HTI berbasis lahan gambut, harus menyesuaikan RKU dengan aturan pemerintah.