Pendekatan lunak Papua 'perlu pemahaman yang sama'
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan akan mengambil "pendekatan lunak" melalui dialog dan amnesti untuk masalah Papua.
Usai rapat terbatas soal keamanan dan Hak Asasi Manusia di Istana Negara, hari Selasa (05/01), Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih manusiawi di Papua, termasuk dialog dan pemberian amnesti. Meski begitu, tidak akan ada pengurangan jumlah aparat militer dan polisi di sana. "Tidak ada soal kurang-mengurangi, ya ada approach (pendekatan) kita lah, kita lagi jalankan, kalau misalnya dia (kelompok bersenjata) turun, amnesti, dia mendapat kehidupan yang lebih layak seperti yang lain-lainnya," kata Luhut. Dialog yang direncanakan pemerintah, menurut Kapolri Badrodin Haiti, akan menyasar kelompok sipil bersenjata. Dia pun menyebut alasan pemerintah tetap bertahan dengan jumlah personel keamanan yang ada, meski siap berdialog. "Apa akan ada jaminan kalau misalnya (personel keamanan) ditarik, ini (proses dialog) akan berhasil? Kan tidak. Diupayakan memang untuk bisa dilakukan dialog-dialog, mereka turun dan mungkin juga menyerahkan senjata," kata Badrodin. 'Tak sama dengan Aceh' Langkah dialog dan pemberian amnesti ini sejalan dengan yang kini sedang terjadi di Aceh terhadap kelompok mantan kombatan GAM Din Minimi. Namun, Kepala BIN Sutiyoso mengatakan, meski terkesan mirip, pendekatan ini tak bisa disamaratakan. "Masalahnya beda ya, kalau di Papua itu sudah jelas separatis, mau memisahkan diri dari NKRI, jadi kan tawaran-tawarannya itu akan berbeda. Kalau misalnya tuntutannya, aku mau turun nih, mau damai, tetapi Papua merdeka ya no way kayak begitu," kata Sutiyoso. Meski ingin berdialog namun sudut pandang pemerintah ini kontras dengan keinginan Ketua Komisi Nasional Papua Barat, Victor Yeimo. Dia mengatakan, jika terjadi dialog antara Jakarta dan Papua, maka harus menyentuh status Papua dalam konteks referendum. "Yang orang Papua inginkan adalah hak penentuan yang fair, yang damai, yang demokratis, yang betul-betul melalui standar hukum internasional sehingga ruang itu harus diberikan supaya orang Papua dapat menentukan nasib sendiri," kata Victor. "Jangan Jakarta alergi terhadap referendum, karena pengalaman hari-hari ini di Eropa, di mana-mana referendum itu merupakan mekanisme internasional yang dilaksanakan untuk meminta hak politik rakyat yang bebas," katanya. Saling curiga? Posisi kontras antara Jakarta dan Papua ini dipahami oleh peneliti LIPI Adriana Elisabeth. Menurutnya, antara kecurigaan Jakarta terhadap Papua dan tuntutan Papua terhadap referendum menunjukkan bahwa baik pemerintah pusat maupun Papua belum punya pemaknaan yang sama akan pendekatan lunak. Pemerintah mengatakan, meski menjalankan 'pendekatan lunak' tapi tak akan mengurangi jumlah personel keamanan di Papua. "Harus disepakati, dialog yang dipahami Jakarta sama tidak dengan Papua? Kalau tidak sama, dibikin sama dulu. Dialog itu membangun ruang komunikasi politik yang baik, di mana trust itu bisa dibangun, isunya bisa macam-macam," papar Adriana. "Jadi kembali kalau pendekatan lunak yang dimaksud intelijen untuk selesaikan Papua, ya apa yang dimaksud itu? Papua pahamnya sama atau tidak? (Kalau) Isunya amnesti, kenapa amnesti? Nah itu harus disampaikan. Nah kalau misalnya Papua tidak setuju, kenapa tidak setuju? Itu sudah mulai dengan dialog sebetulnya yang seperti itu," ujarnya. Selama ini pemerintah menegaskan Papua adalah bagian integral wilayah Indonesia dan mengedepankan pembangunan di provinsi itu. Pada akhir tahun lalu, Presiden Jokowi berkunjung ke empat kabupaten di Papua untuk meresmikan berbagai proyek infrastruktur.