Australia terapkan pajak karbon
Pemerintah Australia akhirnya menerapkan pajak karbon yang kontroversial setelah melewati perdebatan selama bertahun-tahun.
Undang-undang pajak karbon mengundang banyak protes masyarakat Australia. Dengan ketetapan baru ini, maka 500 perusahaan penghasil polusi tertinggi di Australia harus membayar US$24 atau sekitar Rp225.000,00 untuk setiap ton gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Pemerintah Australia mengatakan pajak ini dibutuhkan untuk mencapai batas gas rumah kaca yang menjadi kewajiban Australia. Apalagi Benua Kanguru itu adalah negara dengan jumlah emisi karbon per kapita tertinngi di antara negara-negara maju yaitu menyumbang 1,5% dari seluruh emisi dunia. Pajak emisi yang diterapkan Australia ini jauh lebih tinggi dari pajak serupa di sejumlah negara misalnya Uni Eropa yaitu antara US$8,7 sampai US$12 per ton emisi karbon. 'Pajak beracun' Penerapan pajak karbon ini diyakini akan mempengaruhi langsung sejumlah sektor industri seperti pertambangan, pabrik baja dan perusahaan energi. Akibat ikutannya adalah harga bahan bakar diperkirakan akan meningkat cukup tajam. Sehingga, kelompok oposisi yang sejak awal menolak penerapan pajak karbon ini menyebut keputusan pemerintah ini sebagai sebuah 'pajak beracun' yang bisa mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Pemimpin oposisi Tony Abbot meragukan pajak karbon ini cukup untuk memerangi perubahan iklim dan mengatakan pajak ini justru akan membebani masyarakat. Dia berjanji akan membatalkan undang-undang dan pajak karbon ini jika dia memenangkan pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung 2013. Namun, Perdana Menteri Australia Julia Gillard mengatakan keputusan ini adalah cara realistis untuk memenuhi kewajiban emisi negeri itu. Selain itu, dengan cara ini maka Australia akan perlahan-lahan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mulai menciptakan bahan bakar alternatif.