Bagaimana pengaruh 'krisis politik' Qatar terhadap Indonesia?
Krisis politik yang terjadi di Timur Tengah akibat negara-negara di kawasan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dikhawatirkan akan berdampak ke negara-negara lain.
Tujuh negara telah memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, termasuk di antaranya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Bagaimana dengan Indonesia? Qatar memiliki sejumlah investasi di Indonesia meliputi bidang keuangan perbankan dan komunikasi, antara lain melalui Qatar National Bank QNB dan kepemilikan saham Indosat Ooredoo. Selain itu lembaga sosial di Qatar juga aktif mengucurkan dana bantuan ke Indonesia termasuk untuk bencana Tsunami di Aceh pada Desember 2004 lalu. Qatar merupakan salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik, pertambangan maupun jasa. Dampak ke investasi Qatar di Indonesia Qatar merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia antara lain di industri telekomunikasi, perbankan dan ritel, seperti data Kementerian Perindustrian. Dalam lima tahun terakhir tercatat perdagangan Indonesia dan Qatar meningkat dengan rata-rata 3,87%. Di tahun 2011 nilai perdagangan kedua negara mencapai US$683 juta dan hingga September 2016 meningkat menjadi US$828 juta. Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar mengatakan investasi Qatar ke Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya, dan justru diperkirakan akan meningkat dengan adanya krisis politik Qatar dengan negara-negara di Timur Tengah. "Dengan rusaknya hubungan Qatar dengan anggota Dewan Kerja Sama Teluk termasuk dengan negara Arab yang lain seperti Mesir dan Yaman, malah ada kemungkinnan, karena terisolasi di kawasan, Qatar bisa mengalihkan kerja sama bisnis di Asia. Krisis Qatar ini menurut saya berdampak positif terhadap Indonesia," jelas Al Hadar. Dana bantuan sosial Dana bantuan dari lembaga sosial di Qatar disalurkan melalui Qatar Charity sejak 2005 setelah bencana tsunami di Aceh. Qatar Charity merupakan lembaga non pemerintah di Qatar yang berdiri sejak 1984 lalu. Dalam situsnya, Qatar Charity membantu melakukan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, dan mendirikan cabang di Indonesia sejak 2006 lalu untuk menyalurkan dana bantuan sosial. Salain Qatar Charity, lembaga lain yang mendapatkan dana bantuan dari Qatar yaitu Yayasan Ash Shilah di Jakarta yang berdiri sejak 2009 lalu. Direktur pelaksana Yayasan Ash Shilah, Nurhadi, mengatakan setiap tahun mendapatkan sumbangan sekitar RP 30 Miliar yang digunakan untuk bantuan sosial. "Jadi kepentinganya untuk membantu masyarakat Indonesia yang tidak mampu, diantaranya santunan yatim, donasi untuk pernikahan para pemuda yang tak bisa memiliki kemampuan untuk menikah, sejauh ini berjalan dengan baik Alhamdulillah," kata Nurhadi. Yayasan Ash Shilah menyalurkan bantuan dari Qatar untuk korban banjir Garut pada November 2016. Dia mengatakan sampai awal Juni ini jumlah anak yatim yang disantuni mencapai 2.000 anak yang tersebar di berbagai daerah, dan ada juga yang ditempatkan di panti milik yayasan di Aceh. Selain itu, dengan dana dari Qatar, Yayasan Ash Shilah secara rutin menggelar pernikahan massal untuk warga miskin. Dana bantuan itu berasal dari lembaga Sheikh Eid bin Mohammad Al Thani Charitable Assosiation dan Raf Foundation. Nurhadi mengaku bantuan dari Qatar itu diberikan tanpa syarat khusus. "Ya mereka syaratkan itu lebih ke legal formalnya, seperti Yayasan Ash Shilah itu terdaftar ke kementerian hukum dan HAM, setiap kegiatan ada ijin dari kelurahan dan kecamatan, " kata dia. Dia berharap krisis di Qatar tidak mempengaruhi penyaluran sumbangan ke Indonesia. Seorang pekerja tengah membangun rumah sementara untuk pengungsi korban tsunami Aceh. Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar mengatakan sumbangan dana dari Qatar ke Indonesia lebih banyak berupa bantuan sosial, dan berbeda dengan model sumbangan dari Arab Saudi yang bertujuan untuk menanamkan pengaruh ke negara-negara penerima bantuan. "Qatar lebih banyak yang Qatar tak begitu menarik perhatian terhadap gerakan Islam di Indonesia, bereda dengan Arab Saudi yang justru memberikan bantuan terkait upaya Saudi menanamkan pengaruh ke negara-negara termasuk Indonesia," kata Al Hadar. Perlindungan Buruh Migran Qatar merupakan salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, pertambangan dan jasa. Data Migrant Care menyebutkan ada 75.000 orang buruh migran Indonesia di Qatar. Meski secara resmi pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian pengiriman tenaga kerja untuk sektor domestik ke sejumlah negara Arab termasuk Qatar sejak 2015 lalu, tetapi menurut Wahyu Susilo dari Migrant Care, pengiriman masih terus berlangsung. "Yang domestik kebanyakan ilegal, dan ada juga yang berada di Qatar karena dibawa oleh majikannya yang merupakan warga negara yang bersengketa dengan Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain," jelas Wahyu. Dia mengatakan sebaiknya pemerintah membuat pusat krisis untuk membantu para buruh migran yang terdampak krisis tersebut. "Antisipasi ya seandainya ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, apa ada yang paling sekarang dirasakan buruh migran di sana adalah kesulitan untuk bermobilitas, banyak teman-teman mau pulang sebelum lebaran besok, dia sudah order tiket, sudah tak boleh lagi ada penerbangan ini yang repot bagi mereka," kata Wahyu. WNI juga ada yang bekerja di proyek pembangunan di Qatar. Masalah tiket mudik ini juga dialami warga Indonesia yang suaminya bekerja di sektor perminyakan, Amval Khaira. Amwal mengatakan, sebelum Ramadan ia telah membeli tiket dengan harga promo yang ditawarkan Etihad untuk tujuh orang, termasuk suami, anak-anak dan pekerja rumah tangganya. Dia berencana ke kantor perwakilan Etihad, pada Selasa ini untuk memastikan kepulangannya ke Indonesia. "Apakah mereka bisa menukar dengan flight yang lain ada tidak, itu saja yang membuat kita resah," jelas Amwal. Sementara untuk remitansi dari para buruh migran, menurut Wahyu tidak akan terlalu terpengaruh oleh krisis politik ini, karena memang jumlahnya terus menurun setiap tahun, terutama sejak diberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik.