Papua: Konflik bersenjata di Tembagapura, warga sebut 'anak-anak dan ibu-ibu bisa trauma, bisa jadi gila'
Konflik bersenjata antara kelompok prokemerdekaan Papua dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Tembagapura, distrik tempat PT Freeport beroperasi, mendorong sekitar 1.500 warga yang tinggal di daerah itu untuk menyelamatkan diri ke Timika. Mereka mengatakan takut dan trauma.
Konflik bersenjata antara TNI dan kelompok prokemerdekaan memaksa sejumlah warga meninggalkan desa mereka di wilayah Mimika. Setidaknya empat kampung di Distrik Tembagapura, yakni Banti 1, Banti 2, Opitawak, dan Kimbeli ditinggalkan penduduknya akibat konflik bersenjata yang terjadi antara kelompok prokemerdekaan Papua dan TNI. Konflik bersenjata ini telah berlangsung selama satu minggu. Seorang anggota TNI, Sertu La Ongge, tewas akibat eskalasi serangan pada Senin (09/03), ujar Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto. Sebelumnya, seorang anggota Polri juga tewas ditembak. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim mereka bertanggung jawab atas serangan itu. Warga sipil menyelamatkan diri ke Timika. Seorang warga Banti 1, Martina Natkime, mengatakan baku tembak yang terjadi di kampungnya mengharuskannya turun dari desa Banti, yang terletak di daerah pegunungan, menuju Timika, tanpa membawa harta bendanya. Ia mengatakan tidak tahu pihak mana yang sedang menembak, apakah TNI atau kelompok prokemerdekaan Papua. Dengan berlinang air mata, ujar Martina, ia meninggalkan desanya dengan hanya baju yang melekat di tubuhnya. "Saya cuma takut tembakan-tembakan itu. Nanti anak-anak kecil, ibu-ibu bisa jadi trauma, bisa jadi gila, bisa jadi sakit," ujar Martina. "Kasihan ibu-ibu janda, yatim piatu, kasihan mereka tidak tahu hidup di Timika." Konflik bersenjata antara TNI dan kelompok prokemerdekaan memaksa sejumlah warga meninggalkan desa mereka di wilayah Mimika. Warga Banti 1 lainnya, Selianus Natkime, mengatakan hal serupa. "Kami saksikan aparat TNI saling serang dengan OPM, kami takut juga. TNI-polisi evakuasi kami ke tempat aman supaya TNI-Polri bisa mengejar, berhadapan dengan OPM," ujar Selianus. Selianus kini tinggal di kediamannya di Timika, sedangkan masyarakat yang lain tinggal di rumah kerabatnya dan ada pula yang mengungsi di halaman gereja. Di tahun 2017, sejumlah desa di Mimika dikuasai oleh kelompok prokemerdekaan. Konflik itu berlanjut hingga tahun 2018, di mana seorang warga sipil, Timotius Omabak tewas tertembak. TPNPB dan TNI saling tuding Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom membantah pasukannya telah membuat warga takut berada di desa mereka. Ia menuding keberadaan TNI lah yang membuat warga takut akan keselamatan mereka. "TPNPB itu berjuang untuk orang asli Papua, tidak biasa intimidasi masyarakat. Apalagi masyarakat di situ keluarganya TPNPB juga. Itu bahasa TNI saja di media," ujarnya. Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom membantah pasukannya telah membuat warga takut berada di desa mereka. Tudingan ini dibantah oleh TNI. Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, mengatakan tudingan itu tidak benar karena buktinya, para penduduk meminta bantuan evakuasi dari TNI Polri. "Kalau takut kena tembak, masak minta evakuasi sama kami? Bisa dilihat sendiri, yang mengevakuasi kami kok," ujarnya. Apa latar belakang serangan? Sebby Sambom mengatakan, serangan itu ditujukan untuk menutup Freeport dan mendesak pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan perundingan dengan mereka untuk membahas kemerdekaan Papua Barat. Ia mengatakan dalam waktu dekat akan meminta karyawan Freeport keluar dari Tembagapura karena kelompoknya, klaim Sebby, tidak akan ragu melancarkan serangan ke Freeport. Namun, Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, mengatakan kawasan Freeport sudah memiliki sistem pengamanan berlapis. "Kita punya kewajiban mengamankan Freeport yang merupakan objek vital negara," ujarnya. Meski konflik terus berlangsung, aktivitas PT Freeport dikatakan berjalan dengan normal. Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, mengatakan peristiwa gangguan keamanan di sekitar Freeport sudah terjadi sejak tahun 1973-1974 dan terus berulang hingga sekarang. Hal itu, katanya, terjadi karena Freeport beroperasi di tanah yang dulunya dimiliki suku adat Papua, Amungme, dan mereka tidak mendapat kompensasi yang semestinya. Konflik yang ada, kata Cahyo, dipertajam dengan keinginan sejumlah kelompok untuk memisahkan diri dari Indonesia dan juga masalah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Maka itu, ia menyarankan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan kelompok bersenjata, bahkan untuk membicarakan perihal pemisahan Papua dalam forum itu. "Tidak ada cara lain kecuali dengan dialog. Pemerintah Indonesia seharusnya bersedia berdialog dengan kelompok mereka. Kalau konflik diselesaikan dengan kekerasan, tidak akan pernah selesai," kata Cahyo. "Begitu satu kelompok dihancurkan, kelompok lain akan muncul." Ia merujuk pengalaman negara lain, seperti Filipina, yang membuka ruang diskusi dengan kelompok separatis. Meski konflik terus berlangsung, aktivitas PT Freeport berjalan dengan normal, kata juru bicara PT Freeport, Riza Pratama. Ditambahkan para pegawai sudah diimbau untuk waspada dan melaporkan hal-hal tidak lazim di sekitar mereka.