Bagaimana penyebaran informasi bencana di Indonesia tanpa Sutopo Purwo Nugroho
Mendiang juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dianggap berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait bencana. Namun fungsi komunikasi bencana, menurut pakar kebencanaan, semestinya tidak hanya menjadi tanggungjawab Sutopo semata.
Warga berkumpul di luar rumah mereka di Ternata pada Senin (8/7) dini hari setelah gempa 7 SR terjadi di Maluku Utara mendorong peringatan dini tsunami. Setiap hari, ada rata-rata enam bencana alam yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2018. Pada Minggu (7/7) malam misalnya, ada gempa sebesar 7 SR yang terjadi di barat daya Ternate, Maluku Utara. Margaretha, warga kota Manado di Sulawesi Utara, yang juga terdampak gempa itu, mengisahkan bahwa dia tidak menyadari jika gempa yang terjadi pada malam itu berpotensi tsunami. "Pas saya mau tidur memang goyang. Sebelum-sebelumnya kan memang pernah gempa di sini. Kemarin memang rasanya cukup keras tapi sebelumnya pernah lebih keras dari sini. "Habis itu langsung tidur, baru tahu tadi pagi kalau itu gempa berpotensi tsunami." ungkap Margaretha. Lewat media sosial dan media massa Dia juga mengatakan bahwa biasanya berita bencana didapatkannya dari media sosial, seperti halnya kebanyakan orang. Itulah mengapa pakar kebencanaan Hening Parlan mengatakan apa yang dilakukan almarhum Sutopo Purwo Nugroho sangat penting, karena ia kerap membagikan informasi di media sosial yang dapat dengan cepat disebar di masyarakat. "Misalnya ada peringatan dini tsunami. Dengan cepat beliau (Sutopo) akan masuk Twitter, Facebook, Instagram, di-follow sekian banyak orang dan menjadi bergulir," kata Hening. Sutopo juga sangat dekat dengan wartawan dan hal itu menurut Hening "mampu menjadikan isu penanggulangan bencana menjadi salah satu hal yang sangat penting sehingga beliau berkontribusi sangat besar untuk menyelamatkan nyawa manusia." Namun, mengandalkan media sosial dan media massa saja tak cukup, mengingat tak semua warga memiliki akses. Yang paling utama menurut Hening adalah mengajarkan kearifan lokal ke warga untuk dapat mengetahui dengan cepat jika terjadi bencana. "Beberapa desa di Jawa Tengah, kalau ada banjir, gunung api, mereka menggunakan kentongan. Di Sumatera Barat banyak pengumuman (bencana) melalui masjid. Nah itukan cara-cara untuk mengkomunikasikan peringatan dini," papar Hening. Sutopo sangat dekat dengan wartawan dan hal itu "mampu menjadikan isu penanggulangan bencana menjadi salah satu hal yang sangat penting." Informasi bencana tanpa Sutopo Di skala nasional, informasi bencana ditangani oleh BNPB yang mengumpulkan data dari Pusadalops (Pusat Pengendalian Operasi) di daerah-daerah sebelum disebar ke masyarakat. Berbeda dengan Sutopo, yang mengumpulkan dan mengelola informasi hingga dijadikan rilis berita, suksesor juru bicara BNPB Rita Rosita, justru berpendapat bahwa informasi bencana seharusnya disebarkan oleh institusi terkait yang berwenang. Misalnya, BMKG untuk gempa dan tsunami, BPBD untuk banjir atau longsor atau Kementerian ESDM dalam kasus longsor akibat pertambangan. "Dampak dari kerusakan yang ada di daerah dan bagaimana penanganannya, itu seharusnya dari BNPB," ujar Rita. Tahun lalu, BNPB mencatat ada 2300 bencana alam terjadi di Indonesia, yang menyebabkan lebih 4.000 korban meninggal dunia dan jutaan penduduk mengungsi.