Krisis Rohingya: Gerilyawan Muslim umumkan gencatan senjata sementara
Gerilyawan Muslim Rohingya di Myanmar telah mengumumkan gencatan senjata sepihak selama satu bulan untuk meringankan krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine di Myanmar utara.
Keluarga Rohingya tidak mampu menahan emosi setelah terpisah dan bertemu kembali di wilayah Whaikhyang, Bangladesh, 8 September 2017. Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) mengatakan gencatan senjata akan dimulai pada hari Minggu (10/09), dan mendesak tentara Mynamar untuk juga meletakkan senjata. Serangan ARSA terhadap aparat kepolisian Myanmar pada 25 Agustus lalu telah memicu serangan balik dari aparat militer Myanmar. Sekitar 290.000 orang Rohingya dilaporkan telah melarikan diri dari Rakhine dan mencari perlindungan di wilayah perbatasan di Bangladesh sejak akhir bulan lalu. PBB mengatakan organisasi dan kelompok kemanusiaan sangat membutuhkan dana sekitar $ 77juta untuk membantu pengungsi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar. Dilaporkan ada kebutuhan mendesak berupa makanan, air dan layanan kesehatan untuk menolong para pengungsi yang baru tiba di wilayah Cox's Bazaar, demikian menurut PBB. Warga Rohingya -kelompok minoritas tanpa kewarganegaraan yang sebagian besar beragama Islam dan tinggal di Myanmar yang mayoritas memeluk Buddha- mengatakan bahwa militer dan orang-orang Buddha di Rakhine melakukan kampanye brutal terhadap mereka. Masyarakat etnis Rohingya menyalahkan tentara Myanmar yang membakar desa mereka, tetapi pemerintah Myanmar menyatakan tentaranya tengah memerangi kelompok "terorisme". Myanmar menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa militernya tengah memerangi kelompok "teroris" Rohingya. Bagaimanapun, ARSA telah mengumumkan gencatan senjata dalam sebuah pernyataan yang diumumkan Sabtu (09/09). Mereka juga meminta agar organisasi kemanusiaan terus melanjutkan upaya pertolongan terhadap orang-orang Rohingya yang mengungsi. Myanmar sejauh ini tidak memberikan komentar terhadap inisiatif dari pemberontak. Organisasi kemanusiaan di Cox's Bazaar mengatakan bahwa mereka terus dibanjiri gelombang kedatangan pengungsi, sementara wartawan di lokasi kejadian menggambarkan ribuan orang Rohingya menunggu di pinggir jalan, mengemis dan mengejar truk berisi makanan. Seorang wartawan Kantor berita AP melihat satu orang pingsan karena kelaparan saat mengantri di tempat pembagian makanan. Aparat polisi di Myanmar menjadi target serangan kelompok pemberontak. Koordinator perwakilan PBB di Bangladesh, Robert Watkins, mengatakan: "Saat ini ada kebutuhan mendesak untuk 60.000 tempat penampungan baru, serta makanan, air bersih dan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental dan dukungan untuk korban kekerasan seksual yang selamat. " Mereka yang telah melarikan diri dari Rakhine menggambarkan adanya pembakaran desa, pemukulan dan pembunuhan oleh aparat keamanan Myanmar dan pemuda Buddha. Pemerintah Myanmar mengatakan kelompok militan Rohingya dan warga desa Muslim yang membakar rumah mereka sendiri dan menyerang orang-orang non-Muslim - yang kebanyakan juga melarikan diri akibat aksi kekerasan tersebut. Namun seorang wartawan BBC di negara bagian Rakhine pada Kamis melihat sebuah desa Muslim dibakar, yang tampaknya pelakunya adalah sekelompok umat Buddha asal Rakhine. Kesaksian ini bertentangan dengan versi resmi pemerintah Myanmar. Juga, pada Sabtu, kelompok hak asasi manusia Amnesty International menuduh militer Myanmar menanam ranjau darat di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Para penjaga perbatasan Bangladesh dan warga desa mengatakan kepada BBC bahwa mereka menyaksikan lebih dari 100 tentara Myanmar berjalan dan tampaknya menanam ranjau darat di perbatasan. Pejabat Bangladesh mengatakan mereka yakin bahwa pasukan pemerintah Myanmar menanam ranjau darat untuk menghentikan upaya etnis Rohingya kembali ke desanya. Sumber militer Myanmar mengatakan tidak ada ranjau darat yang ditanam pada akhir-akhir ini, sementara juru bicara pemerintah mengatakan kepada Kantor berota Reuters bahwa diperlukan lebih banyak informasi untuk memastikannya. Apa yang dialami orang-orang Rohingya telah memicu kekhawatiran dan protes di banyak negara, dan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dikritik karena dianggap gagal melindungi mereka. Berbagai pemimpin dunia telah mendesak Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang menghabiskan bertahun-tahun di bawah tahanan rumah untuk aktivitasnya mendukung gerakan pro-demokrasi, untuk berbicara atas nama Rohingya. Pengungsi Rohingya dan anaknya di kota kecil Teknaf di perbatasan Bangladesh, 5 September 2017. Pada Sabtu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan bahwa orang-orang Rohingya "disiksa, didiskriminasi, dibunuh dan diperkosa". Dia menambahkan bahwa kurangnya tanggapan pemerintah Myanmar atas masalah ini "mengecewakan". Sementara itu, pemerintah Pakistan mengatakan telah memanggil Dubes Myanmar untuk memprotes apa yang disebut sebagai "kekerasan yang terus berlanjut terhadap Muslim Rohingya". Awal pekan ini, Suu Kyi mengklaim bahwa krisis di negara bagian Rakhine merupakan "puncak gunung es kesalahan informasi yang dibuat untuk menciptakan banyak masalah antara komunitas berbeda dan untuk tujuan mengedepankan kepentingan teroris." Dia kemudian mengatakan bahwa pemerintah Myanmar "telah memastikan bahwa semua orang di negara kami mendapat perlindungan atas hak mereka, dan juga perlindungan politik, sosial, dan kemanusiaan."