Hubungan rahasia Indonesia-Israel: Operasi Alpha, temu Suharto-Rabin, pembelian pesawat tempur
Walaupun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, ternyata kedua negara pernah menjalin kerja sama yang bersifat rahasia dalam pengadaan pesawat tempur.
Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri dan pemimpin Palestina Yasser Arafat dalam pertemuan di Istana Negara, 16 Agustus 2000. Di awal 1980-an, Indonesia membeli lebih dari 30 pesawat tempur Skyhawk dari Israel yang dilakukan secara rahasia melalui operasi Alpha. Para pilot Indonesia juga dilatih di negara itu oleh instruktur Israel. "Itu kerjasama intelijen yang sangat bagus, sampai semua orang tidak tahu," ungkap Letjen TNI (purnawirawan) Rais Abin, mantan Panglima pasukan perdamaian PBB di Timur Tengah, kepada BBC Indonesia, Senin (11/12). Menurutnya, pengadaan pesawat tempur dari Israel itu sengaja 'ditutupi' karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. "Secara politik aneh kalau kita jual-beli dengan Israel," tandasnya. "Sementara pesawat (yang dibutuhkan Indonesia) itu adanya di Israel." Presiden Suharto bersama Panglima TNI, Kapolri serta Kepala staf AD, AU dan AL saat HUT TNI atau ABRI pada 5 Oktober 1995. Dia kemudian menjelaskan operasi intelijen itu dijalankan sangat rapi, termasuk mengelabui seolah-olah para pilot TNI-AU dilatih di AS dan bukan ke Israel. "Di dalam negeri, kita tidak boleh bilang mereka ke Israel." Operasi Alpha, sambungnya, saat itu tidak banyak diketahui karena 'kerjasama intelijennya yang sangat kokoh sehingga tidak bocor'. Pengadaan pesawat militer dari Israel ini tidak pernah diakui secara resmi oleh TNI, tetapi kemudian terungkap setelah salah-seorang pilot TNI Angkatan Udara (AU), Djoko Poerwoko -yang mengikuti pelatihan di Israel- membocorkan melalui buku otobiografinya berjudul 'Menari di angkasa'. Lebih lanjut Rais Abin mengatakan pembelian pesawat tempur dari Israel itu tidak berdampak 'politik' terhadap kebijakan Indonesia yang tetap tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Saya melihat tidak membawa masalah politik," kata Abin. Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin (foto atas) bertemu dengan Presiden Suharto, Jumat (16/10), 1993 di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta. Di tempat terpisah, pengamat masalah Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif, mengatakan pengadaan puluhan pesawat tempur dari Israel itu tidak terlepas dari kritikan dunia internasional terhadap Indonesia terkait masalah Timor Timur. "Pak Harto ingin mendorong agar Timor Timur tidak lagi diperbincangkan atau semacam tuduhan-tuduhan yang terlalu jauh tentang peranan Indonesia di Timor Timur, khususnya pelanggaran HAM," kata Ali Munhanif kepada BBC Indonesia. Dengan membeli pesawat dari Israel, pemerintah Indonesia mengharapkan negara itu dapat melakukan lobi-lobi di Kongres atau Senat AS. "Tetapi posisi Indonesia terlalu lemah untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu jauh dari apa yang dibuat Pak Harto," paparnya. Yitzhak Rabin temui Presiden Suharto Keinginan Israel untuk membuka hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Indonesia dianggap melatari pertemuan rahasia Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin dengan Presiden Suharto pada Jumat, 16 Oktober 1993. Digelar secara rahasia di kediaman Presiden Suharto di Jalan Cendana, Jakarta, pertemuan 'hanya berlangsung kira-kira satu setengah jam', ungkap Rais Abin. Sejumlah laporan menyebutkan Rabin menemui Suharto setelah lawatannya ke Cina kemudian terbang ke Singapura dan kemudian ke Jakarta. "Diantarkan sendiri ke rumahnya, dan kemudian diberangkatkan lagi." Presiden Suharto dan ibu negara Tien Suharto di kediamannya saat pemilu legislatif 9 Juni 1992. Rabin menjelaskan kedatangan Rabin ke Jakarta untuk melunakkan Indonesia agar bersedia membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. "Mereka berusaha mendekati kita, apalagi setelah kita (Indonesia) membeli pesawat Skyhawk." Laporan media saat itu juga menyebutkan bahwa Perdana menteri Israel meminta agar Indonesia -sebagai Ketua Gerakan Nonblok- lebih aktif mendorong negara-negara Arab agar mendukung upaya perdamaian Israel-Palestina. Pertemuan Suharto-Rabin digelar tiga pekan setelah pemimpin PLO, Yaser Arafat, berkunjung ke Indonesia. Setahun kemudian ada upaya lanjutan pertemuan antara asosiasi resmi bisnis Israel ke Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dalam pertemuan lebih teknis. Gusdur dan hubungan perdagangan Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, hubungan dagang Indonesia-Israel diwujudkan secara resmi melalui surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut Binsar Pandjaitan, pada awal 2001. "Dibanding Pak Harto, Gusdur mencoba melangkah lebih maju untuk melakukan semacam pembukaan lebih resmi tentang pembukaan hubungan dagang," kata pengamat masalah Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif. Presiden Abdurrahman Wahid saat bertemu Presiden AS Bill Clinton, 12 November 1999 di Washinton, AS. Sikap Presiden Wahid ini, tentu saja, mendapat penolakan dari lawan politiknya dari kalangan kelompok-kelompok Islam yang sejak awal menolak hubungan dalam bentuk apapun dengan pemerintah Israel. Penulis biografi Gusdur, Greg Barton, seperti dikutip Munawir Aziz -salah-seorang pengurus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU)- mengatakan "Gus Dur percaya untuk menjadikan Indonesia dapat memperoleh kematangan sebagai suatu bangsa, ia harus berani menghadapi musuh-musuh imajiner itu dan mengganti kecurigaan dengan persahabatan dan dialog." Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia aktif mengekspor ke Israel dan mengimpor barang-barang dari Israel sejak 2000. Pada 2002, kemudian didirikan Komite urusan publik Indonesia-Israel (Indonesia Israel Public Affairs Committee, IIPAC), yang lain bertujuan memberi tempat kepada investor dari Israel untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Jokowi dan isu 'kesepakatan rahasia' Pada Maret 2016 lalu, sejumlah media Israel mengutip pernyataan Wakil Menlu Israel, Tzipi Hotovely, yang menyebut bahwa Indonesia memiliki 'hubungan diplomatik rahasia' dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah. Hotovely mengutarakan hal itu di hadapan Parlemen Israel, Knesset, terkait alasan kenapa pihaknya mengeluarkan larangan over flight kepada Menlu Indonesia. Menurutnya, Indonesia melanggar kesepakatan dengan Israel yang dibuat dalam pertemuan Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel, Mark Sofer, dengan pejabat Indonesia dalam sebuah kunjungan ke Indonesia. Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya di sela-sela persiapan peringatan HUT Konferensi Asia Afrika, 16 April 2015. Tuduhan ini langsung dibantah oleh pemerintah Indonesia dengan menyatakan tidak ada 'pertemuan rahasia' dengan pejabat senior Israel terkait kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Ramallah. "Tidak pernah ada pembahasan, apalagi kesepakatan dengan Menlu RI mengenai kunjungan ke Jerusalem," kata juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, kepada BBC Indonesia, pertengahan Maret tahun lalu. Arrmanatha menegaskan bahwa pengaturan rencana kunjungan Retno ke Ramallah dilakukan melalui jalur diplomatik resmi sejak akhir Desember 2015 oleh dubes RI Palestina di KBRI Amman, Yordania, dengan pihak Palestina dan Yordania. Disebutkan bahwa Menlu Retno akan menggunakan helikopter dari Amman ke Ramallah. "Tidak lewat check point (titik pemeriksaan) daratan Israel," kata Arrmanatha. Presiden Joko Widodo bersama Sekjen OKI Iyad Ameen Madani (kanan) dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam KTT Luar Biasa OKI, awal Maret 2016 di Jakarta. Isu 'kesepakatan rahasia' ini muncul ke permukaan, setelah Presiden Joko Widodo mengatakan Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, memiliki kepentingan untuk menguatkan tekanan kepada Israel, termasuk boikot atas produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato penutupan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa OKI, awal Maret 2016 di Jakarta. Posisi Indonesia lebih baik Bagaimanapun, pengamat masalah Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif, berperndapat endpat pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat memainkan peranannya untuk tampil sebagai pemain utama demi tercapainya perdamaian Palestina-Israel. Kelebihan Indonesia, tambah Ali Munhanif, adalah negara demokratis dengan umat Muslim terbesar di dunia sehingga posisinya lebih baik jika dibanding Iran, Turki, atau Arab Saudi. "Posisi kita lebih baik dibanding Iran yang lebih radikal dalam posisi Yerusalem, dan Arab Saudi yang lebih pragmatis dan lunak dalam merepson pernyataan Presiden Trump, atau Turki yang saat ini berada dalam dua kepentingan Rusia dan AS," papar Ali. "Kita masih punya laverage yang bisa kita manfaatkan . Di situlah lobi-lobi informal, lalu kemudian berbagai jaringan yang sudah terbangun, dan tidak hanya antar pemerintah, tapi juga civil society bisa diperkuat kalau kita ingin melangkah lebih serius memberi sumbangan untuk penyelesaian Israel-Palestina," tambahnya. BBC Indonesia