Janji presiden memimpin rekonsiliasi Syiah
Penganut Syiah Sampang yang mengungsi karena tindak kekerasan menantikan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin rekonsiliasi dengan mereka yang menentang mereka di Madura.
Penganut Syiah yang direlokasi di Sidoarjo mengatakan ingin kembali ke Sampang. Warga Syiah Sampang yang mengungsi di Sidoarjo mencapai 2.035 jiwa dari 69 kepala keluarga. Pemerintah mengatakan keberadaaan mereka bersifat sementara. Janji presiden ini dilontarkan saat bertemu dengan perwakilan penganut Syiah minggu pertama Juli lalu. Ahmad Hidayat dari organisasi Ahlul Bait Indonesia, yang mewakili sejumlah warga asal Sampang di Sidoarjo mengatakan harapan utama mereka adalah kembali ke kampung halaman dan tidak menginginkan dipindahkan. "Selama bertemu Presiden, tidak pernah sama sekali pun disebut-sebut soal relokasi. Kami pegang janji Presiden itu, diucapkan di bulan Ramadan, dicatat Allah," kata Hidayat. Pulang kampung berisiko Namun Profesor Abd A'la yang ditugasi pemerintah menyiapkan rekonsiliasi mengkritik penolakan untuk rekonsiliasi ini. "Seharusnya dengar saja dulu, kita berpandangan terbuka. Kalau masing-masing pihak bersikeras begini, kapan bisa ketemu," kata A'la yang telah bertemu dengan penganut Syiah dan penentangnya. A'la juga mengatakan kembalinya mereka ke Sampang harus dipertimbangkan demi keamanan. "Tetapi apakah mereka perlu dijaga terus-menerus oleh aparat kemanan seperti sedang (berada) dalam status darurat militer? Sebaliknya, apa relokasi juga menyelesaikan masalah?" kata A'la yang juga Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Sementara itu, Pemda Sampang memperkirakan diperlukan paling tidak tiga tahun agar warga yang mengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka. Organisasi hak asasi Human Rights Watch menuduh pemerintah Indonesia gagal melindungi kelompok minoritas. Apa hambatan dalam upaya rekonsiliasi ini? Apakah memungkinkan bagi penganut Syiah untuk kembali ke kampung halaman dan hidup berdampingan kembali dengan warga di Sampang? Komentar Anda I Ketut Adnyana, Denpasar Demi jaminan semboyan Bhineka Tunggal Ika, mestinya relokasi tidak ada masalah. Mudah-mudahan penyelesaian ini akan membuahkan penghargaan oleh dunia bagi presiden atas kesuksesannya membina kerukunan antar umat beragama dan keyakinan yang berbeda. NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 dan Pancasila harga mati yang harus menjadi jelas bagi kedua belah pihak yg bermasalah! Rakean Agung, Cimone, Tangerang Mereka kembali ke Sampang kampung halamannya,itulah tuntutanya kelompok minoritas,kaum Syiah!. Janji, presiden adalah janjii.Jadi,Prof Abd A'la harus melaksanakan tugas itu. Apapun,risikonya jangan bersembunyi dibalik rekonsiliasi, untuk relokasi yang akan berbuntut penolakan keras. Yusron, Kediri Kasus Syi'ah Sampang bukti bahwa sistem sosial telah rusak. Karena Pemerintah Indonesia gagal melaksanakan konstitusi, UUD 1945 Pasal 28E, dan Pasal 22 UU No 39/1999 ttg HAM. Ruwet dan kacau kalau negara sudah tidak mampu melaksanakan konstitusi dasarnya sendiri. Lalu Irawan, Mataram Kalau mereka tidak mempengaruhi warga, saya rasa mereka bisa hidup berdampingan.