Solusi politik 'bisa atasi' ketegangan agama di Malaysia
Sengketa penggunaan kata Allah di Malaysia telah dipolitisasi dan meningkatkan ketegangan masyarakat sehingga diperlukan terobosan politik tanpa memikirkan ideologi dan segala perbedaan.
Jemaat Katolik di sebuah gereja di kawasan Klang, sekitar 40 km dari Kuala Lumpur. Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya, Universitas Malaya, Prof Dato' Dr Mohammad Redzuan Othman ketika dimintai pendapatnya menyusul insiden pelemparan bom molotov di gereja Katolik di negara bagian Penang, Senin dini hari (27/01). Pelemparan bom molotov terjadi di tengah ketegangan sehubungan dengan sengketa penggunaan kata Allah oleh non-Muslim. "Saya melihat penyelesaiannya harus juga bersifat politik sebab isu ini telah dipolitikkan," kata Profesor Othman yang baru-baru ini melakukan penelitian mengenai kontroversi penggunaan kata Allah. Ia secara khusus merujuk pada tawaran pemimpin oposisi Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemimpin partai berkuasa, Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak agar kedua belah pihak duduk bersama membahas masalah ini. Eksploitasi isu peka Para politikus, lanjutnya, menyadari bahwa persoalan ini bisa lebih menimbulkan ketegangan lagi dan menciptakan keadaan yang tidak diinginkan. "Seruan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim kepada Najib Tun Razak supaya kedua pihak tanpa memikirkan ideologi, perbedaan dan sebagainya duduk semeja untuk berbincang, menurut tanggapan saya itu merupakan yang terbaik untuk menyelesaikan isu ini," jelas Profesor Othman kepada Rohmatin Bonasir dari BBC Indonesia. Sejauh ini seruan pemimpin oposisi telah ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga menjabat sebagai wakil presiden UMNO, komponen utama di koalisi Barisan Nasional yang memerintah. Ia menyambut seruan itu sebagai hal positif untuk melangkah ke depan guna mengatasi ketegangan di Malaysia. Menurut Profesor Othman, masalah peka terkait penggunaan kata Allah telah menimbulkan ketegangan sebab terdapat kelompok-kelompok di masyarakat yang mengeksploitasi hal tersebut sehingga menimbulkan rasa saling curiga. Akan tetapi sentimen yang ingin diciptakan tidak serta merta menaikkan dukungan politik seperti tercermin dalam penelitian baru-baru ini mengenai kontroversi kata Allah. "Walaupun 77% orang Melayu tidak setuju kata Allah digunakan oleh agama lain, tidak semestinya mereka memihak partai tertentu dalam kata Allah ini," jelasnya. Artinya, meskipun mereka merasa peka terhadap isu Allah, mereka lebih masuk akal dalam mengambil keputusan ketika dilangsungkan pemilihan umum. Pengadilan banding Malaysia telah memutuskan bahwa terbitan Katolik, Herald, tidak boleh menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan. Herald membawa kasus ini ke pengadilan federal dan sidang rencananya akan digelar pada 5 Maret mendatang. Injil berbahasa Melayu/Indonesia dan bahasa-bahasa penduduk asli seperti bahasa Iban menggunakan kata Allah di dalamnya.