Seberapa sulit mengajak masyarakat tidak buang sampah ke sungai?
Kemasan plastik bekas pakai tampak menumpuk di salah satu sudut Poliklinik Kesehatan Desa Buntalan, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Sampah tersebut didatangkan oleh warga yang ingin berobat.
Bantaran Kali Ujung di Klaten, Jawa Tengah, dijadikan taman warga. Ya, poliklinik ini memang unik karena layanan untuk para pasien bisa digratiskan asal mereka membawa sampah sebagai ganti ongkos berobat. Pelayanan kesehatan berbayar sampah tersebut dinamakan Program Sampah Barokah—yang merupakan bagian dari Sekolah Sungai di Klaten. "Bank Sampah ini sebagai upaya pelayanan kesehatan gratis berbayar sampah. Kegiatan ini sebagai usaha agar warga tidak membuang sampah di sungai," ujar Tina Farida Mustofa yang akrab disapa Bidan Tina, pengelola poliklinik ini. Sekolah sungai muncul pertama kali di Klaten pada April 2016. Lantaran gerakan ini terlihat menuai hasil, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadikan sekolah sungai Klaten sebagai acuan untuk melakukan gerakan bersih sungai. Divisi Humas dan Informasi Sekolah Sungai Klaten, Arif Fuad menjelaskan basis gerakan sekolah sungai ini muncul dari komunitas relawan bencana. "Relawan dan komunitas tanggap bencana sudah terbentuk. Mereka ini menggerakkan warga untuk peduli sungai. Lantas para relawan dan komunitas ini mengajak warga menyusur dan membersihkan sungai, tetapi masih secara sporadis. Awal tahun 2016 itu ada apel akbar diikuti ribuan warga untuk bersih sungai," papar Arif kepada wartawan di Klaten, Fajar Sodiq. Di sekolah sungai, tidak ada bangunan seperti sekolah formal. Dinamakan sekolah karena ada beragam penyuluhan kepada masyarakat yang diberikan dengan memadukan elemen akademisi, pemerintah, dan komunitas. Dari beragam edukasi, salah satunya bagaimana mengelola sungai agar bisa memiliki nilai ekonomis. Warga memanfaatkan taman di bantaran Kali Ujung, Klaten, Jawa Tengah, sebagai tempat berkumpul. Dalam jangka dua tahun ini, sekolah sungai sudah 'menyulap' beberapa sungai penuh sampah menjadi area yang memiliki nilai ekonomis. Arif Fuad menyontohkan Kali Lunyu di tengah kota Klaten pada musim puasa tahun kemarin menjadi Pasar Ramadan. "Ada juga komunitas ibu-ibu Mama Cantik Arisan Pinggir Kali (Macan Arli) di daerah Karangnongko, Klaten. Arisan ini setiap seminggu sekali digelar di pinggir sungai, " kata dia. Sekolah sungai di Klaten sengaja menjadikan kelompok perempuan dan ibu rumah tangga sebagai garda terdepan dalam mengelola sampah rumah tangga mengingat penghasil sampah terbesar di Klaten adalah sampah rumah tangga. "Sampah di sungai itu kebanyakan sampah rumah tangga. Ada pampers, kantong plastik, kertas, pokoknya sampah rumah tangga. Artinya para perempuan ini memegang peran penting agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah terpanjang, " ujar Arif. Gerakan Sekolah Sungai mengajak masyarakat untuk aktif membersihkan sungai. Kesadaran masih rendah Akan tetapi, bukan berarti program Sekolah Sungai langsung berhasil. Nanang Jatmiko, fasilitator Sekolah Sungai Klaten, mengaku masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. "Kesadaran warga untuk tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah terpanjang masih rendah. Nanti repotnya pas musim banjir. Karena sampah menumpuk di bawah jembatan dan sungai. Ini membuat aliran air saat hujan terganggu. Dampaknya adalah tanggul jebol dan membuat lahan pertanian rusak. Akhirnya yang terjadi gagal panen, " jelas Nanang. Untuk mengajak masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai juga bukan persoalan mudah. "Cara mengubah mindset itu berbeda-beda. Kami cari akal, dengan mengajak relawan bukan warga setempat untuk susur sungai. Dari situ muncul warga setempat yang merasa tidak enak hati. Mereka mungkin berpikir, 'warga lain saja mau membersihkan kok aku malah tidak mau membersihkan'," tutur Nanang. Warga lansia menyerahkan sampah anorganik kepada bank sampah untuk dikelola bersama. Contoh lain bahwa tidak mudah meyakinkan dan mengajak warga menjaga agar sungai bersih dari sampah dapat dilihat dari program Poliklinik Kesehatan Desa Buntalan, yang pasiennya cukup membayar dengan sampah. Dua tahun berjalan program ini berjalan kurang efisien. Tidak semua pasien menggunakan sampah untuk biaya berobat. Bahkan tidak setiap hari ada warga yang menggunakan sampah untuk biaya berobat. "Kesadaran warga untuk mengelola sampah masih kurang, " ujar Tina. Kampanye bersih sungai yang pernah digerakkannya tahun 2016 lalu belum menuai hasil sempurna. Bahkan sungai di dekat tempat tinggalnya kembali menjadi tempat warga untuk membuang sampah. "Jadi tahun 2016 itu sungai di dekat rumah itu bersih. Tapi kemudian ada satu orang yang membuang sampah di sungai. Nah itu ternyata menular ke orang lain. Jadinya sekarang sungai itu kotor lagi. Papan larangan membuang sampah di sungai juga nggak ada, " jelas Tina. Sekumpulan warga di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, pada akhir April lalu. Kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di sungai masih rendah, kata pegiat lingkungan. Perlu keberlanjutan Kendati belum berjalan mulus, Sekolah Sungai di Klaten dinilai berada di jalur benar dalam membangkitkan kepedulian warga akan masalah sampah. Tantangan Sekolah Sungai Klaten adalah bagaimana mempertahankan keberlanjutan. "Sustainability yang paling rawan. Kenapa sangat rawan? Karena sustainability ini berkaitan dengan keistiqomahan untuk menjaga agar tetap dalam relnya. Perlu komunikasi yang sesuai dengan kondisi warga. Jadi bukan sekadar omongan atau wacana saja," jelas pengamat lingkungan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prabang Setyono. Menurutnya, topik keberlanjutan bukan hanya masalah khusus di sekolah sungai Klaten, tapi juga sekolah sungai di daerah lain. Bahkan masing-masing kementerian memiliki inisiatif sendiri yang terkait dengan sekolah sungai. Ia menilai jika kinerja seperti itu rentan tumpah tindih dan rawan tak berlanjut. "Semuanya memang butuh aktor penggeraknya untuk triggernya. Tetapi jika dibiarkan seperti ini terus kan malah seperti hukum alam. Nanti orang yang bergerak itu-itu saja. Jangan sampai gerakan ini hanya milik pegiat lingkungan dan pemerintah, tapi juga milik masyarakat," paparnya.