Presiden Trump jawab tuduhan 'bagikan data rahasia' kepada Rusia
Presiden Trump mengakui membahas masalah-masalah terorisme dan keselamatan penerbangan saat bertemu dengan menteri luar negeri Rusia, yang berujung dengan munculnya tuduhan ia membocorkan rahasia negara.
Para politikus Demokrat menyayangkan Presiden Trump yang membahas 'fakta-fakta terorisme dan keselamatan penerbangan' dengan Rusia. Namun dalam pernyataan melalui Twitter, Presiden Trump menegaskan bahwa 'pihaknya jelas punya hak untuk membagikan fakta-fakta kepada Rusia' yang ia katakan bertujuan 'untuk meningkatkan upaya mengatasi kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) dan terorisme'. Ia juga menulis tentang 'alasan keamanan' yang menjadi latar belakang pembicaraan tentang keamanan dengan Rusia. Presiden Trump menulis pernyataan tersebut setelah sejumlah laporan media di Amerika Serikat menyebutkan bahwa 'ia menyampaikan informasi intelijen yang sangat rahasia saat bertemu dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov' di Gedung Putih pekan lalu. Sebelumnya, Gedung Putih membantah bahwa Presiden Trump membagikan informasi rahasia kepada Rusia. Penasehat keamanan nasional, HR McMaster, kepada para wartawan mengatakan informasi yang dibahas dengan Rusia tidak terkait dengan sumber, metode, maupun operasi militer. Apa melanggar hukum? Presiden Trump bertemu dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, di Gedung Putih pekan lalu. Ancaman ISIS yang disebut oleh media AS besar kemungkinan terkait dengan bagaimana intelijen AS membongkar rencana ISIS menyelundupkan bahan peledak ke dalam laptop yang dibawa masuk ke pesawat. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tuduhan oleh media AS tidak benar. Tindakan Trump tidak melanggar hukum karena dalam kapasitasnya sebagai presiden ia memiliki kewenangan membuat informasi rahasia menjadi tidak rahasia. Meski demikian, tetap saja para politikus Demokrat menyayangkannya sementara partai yang mengusung Trump, Republik, menyerukan Trump untuk mengeluarkan klarifikasi resmi. Dan seorang pejabat senior NATO, seperti dikutip kantor berita Reuters mengatakan, "Jika benar, ini bisa membuat negara-negara sekutu kehilangan kepercayaan." Ia mengatakan negara-negara ini mungkin akan enggan berbagi informasi rahasia dengan pemerintah Amerika.