Sanksi PBB untuk pemberontak M23 Kongo
Dewan Keamanan PBB menyatakan akan memberikan sanksi terhadap para pemimpin gerakan pemberontak M23 di Republik Demokratik Kongo.
Pemberontak M23 diduga mendapat dukungan dari Rwanda. Sanksi juga berlaku bagi mereka yang melanggar embargo senjata di Kongo. Pekan ini panel ahli PBB mengatakan Rwanda dan Uganda menyediakan M23 dengan senjata dan pendukung lainnya - tuduhan yang dibantah kedua negara. Pemberontak M23 telah berjuang melawan pemerintah Republik Demokratik Kongo sejal April silam. Pernyataan DK PBB yang tak mengikat, mengutuk milisi M23 atas ''semua serangan terhadap populasi sipil, penjaga perdamaian PBB dan lembaga bantuan kemanusiaan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual dan perekrutan anak-anak sebagai tentara.'' Dalam pernyataannya Dewan Keamanan juga mengungkapkan ''keprihatinan yang mendalam'' atas laporan yang menyebut adanya dukungan dari luar untuk ''memberi bantuan kepada M23 dari negara-negara tetangga'', dan meminta agar dukungan tersebut ''dihentikan secepatnya''. Dalam sebuah laporan yang bocor, panel ahli PBB mengatakan para pemimpin M23 menerima ''perintah militer langsung'' dari panglima militer Rwanda Jenderal Charles Kayonga, "yang bertindak atas perintah dari menteri pertahanan Jenderal James Kabarebe''. Dokumen yang dibuat dalam laporan PBB itu menuduh Rwanda mendukung para pemberontak Kongo. 'Laporan tak mendasar' Sebelum Rwanda terpilih untuk masuk dalam Dewan Keamanan PBB pada pekan ini, Republik Demokratik Kongo telah menyatakan penolakan secara resmi atas pengajuan Rwanda tersebut. Tetapi salah satu diplomat Kigali di PBB mengatakan para pemilih tidak boleh terpengaruh oleh ''laporan yang tak mendasar''. Wartawan BBC di PBB melaporkan bahwa tidak ada selera dari Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi bagi pejabat senior Rwanda sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan. Tetapi ada keprihatinan atas kekerasan di kawasan timur Kongo yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Rwanda selama ini dikenal mendukung kelompok bersenjata di kawasan timur Kongo sebagai jalan untuk melawan pemberontak Hutu yang kabur ke kawasan tersebut setelah genosida tahun 1990-an. Rwanda dituduh menggunakan milisi untuk terlibat dalam pertempuran di kawasan yang terkenal kaya mineral tersebut. Pemerintah Rwanda sendiri berulang kali membantah tuduhan. Pemberontatakan M23 dimulai April silam ketika sebuah milisi yang bergabung dalam militer Kongo memberontak dan mengamuk di kawasan timur Kongo. Sejak saat itu setengah juta orang mengungsi akibat pertempuran antara M23 dengan militer. Dewan Keamanan PBB meminta kepada kelompok pemberontak untuk mengijinkan ''akses tanpa batas bagi bantuan kemanusiaan'' untuk masuk di kawasan yang mereka kuasai. Link terkait Topik terkait