Lobi berjam-jam, DPR tak kunjung sepakati RUU Pemilu
Sepuluh fraksi di DPR belum mencapai kesepakatan tentang pengesahan Rancangan undang-undang (RUU) Pemilu, Kamis (20/07), sehingga harus melalui proses lobi yang berjalan alot.
Petugas membawa kotak suara melalui perkampungan untuk menyebarkannya ke TPS menjelang pilpres di Yogyakarta, Juli 2014. Sampai sekitar pukul 20.00 WIB, Kamis (20/07), proses lobi diantara politikus dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR masih berlangsung, walaupun rapat paripurna berakhir pada Kamis sore. Lima poin perdebatan yang dibawa Pansus RUU Pemilu ke rapat paripurna menyangkut ambang batas presiden dan parlemen, alokasi kursi per dapil, sistem pemilihan, dan metode perhitungan suara. Pada pembukaan rapat, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy membacakan hasil studi banding ke luar negeri anggotanya serta konsultasi maupun dengar pendapat dengan sejumlah akademisi dan organisasi terkait pemilu. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu lalu dilanjutkan dengan pembacaan pandangan sepuluh fraksi terkait lima hal krusial yang selama ini belum mereka sepakati. Seorang pemilih berpakaian seperti tanaman dalam pilkada serentak di Surabaya, Desember 2015 lalu. Fraksi Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat satu suara tentang ambang batas presiden. Mereka ingin presidential threshold ditiadakan alias 0%. "Kami secara tegas tolak ambang batas presiden," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (20/07) siang. Benny menilai ambang batas presiden tak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara judicial review UU 43/2008 tentang pemilu. Ia menyebut, aturan itu juga membatasi potensi calon pemimpin alternatif. Adapun, enam fraksi lainnya mendukung keinginan pemerintah menetapkan ambang batas presiden, yakni partai pengusung presiden dan wakil presiden minimal memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Satu poin krusial lain yang masih diperdebatkan adalah metode penghitungan suara pemilu. Demokrat, PAN, dan PKS memilih metode kuota hare sementara Hanura dan NasDem lebih condong ke sainte lague. PDI P menduduki 109 kursi usai pemilihan legislatif 2014 lalu. Partai tersebut kini menolak wacana penghapusan presidential threshold. Tiga poin lain tentang ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, dan sistem pemilihan tak lagi menjadi isu yang dipersoalkan usai pembacaan pandangan fraksi. Proses pengambilan keputusan lantas menjadi perdebatan baru dalam rapat paripurna. PDIP, sebagaimana diutarakan bendahara fraksi mereka, Alex Indra Lukman, ingin segera mengakhiri polemik dengan pemungutan suara (voting). "Fraksi PDIP meminta pimpinan langsung memimpin pengambilan keputusan sehingga paripurna bisa segera diselesaikan," ujarnya. Meski sependapat dengan PDIP soal ambang batas presiden, sejumlah fraksi meminta pengesahan RUU Pemilu diambil melalui jalur musyawarah. "Kami pada posisi musyawarah mufakat dari salah satu opsi. Substansi sudah sangat dalam dibicarakan pansus selama sembilan bulan. Tidak perlu diulangi lagi," ujar Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar. 'Hubungi dewa-dewa' Di sela forum lobi, Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana menyebut Gerindra, Demokrat, dan PKS kini mengupayakan pengesahan RUU Pemilu diundur Senin pekan depan. Seorang staf tempat pemungutan suara berpakaian ala wayang di Yogyakarta, pada pemilihan legislatif 2014 lalu. Namun ia menyatakan fraksinya berkeras menyelesaikan polemik aturan pemilu tersebut pada rapat paripurna hari ini. "Jadi tadi diminta pendapat semua fraksi, tujuh ingin sekarang voting, tiga lainnya minta ditangguhkan sampai Senin untuk melobi ke dewa-dewa sana, untuk lobi dan konsultasi ke sejumlah ketua umum partai," kata Dadang. Menurut Dadang, aturan ambang batas presiden akan sulit disepakati dalam waktu dekat. Ia menyebut Ketum Gerindra Prabowo Subianto sejak awal secara tegas menolak ambang batas, sedangkan Demokrat berkepentingan memajukan calon presiden pada 2019, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono. Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap DPR dapat mengesahkan RUU Pemilu hari ini. "Undang-undang ini harus segera diselesaikan karena mengatur pekerjaan partai politik. Tidak mungkin mereka menghambat pekerjaan mereka sendiri," ujarnya. Sikap pemerintah Lebih dari itu, Tjahjo menyatakan pemerintah tetap berkeras mengajukan ambang batas presiden 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Ia yakin, angka itu tak akan memunculkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Sikap pemerintah, hal-hal yang baik mari ditingkatkan. Angka 20% sudah baik dan tidak ada masalah. MK juga tidak mempermasalahkan, kenapa harus diturunkan," ucap Tjahjo. Sampai sekitar pukul 20.00 WIB, Kamis (20/07), proses lobi diantara politikus dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR masih berlangsung, walaupun rapat paripurna berakhir pada Kamis sore. Saat pemilu 2014, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki minimal 20% kursi di DPR atau meraih 25% suara sah nasional pada pemilihan legislatif (pileg). Kala itu, PDIP sebagai pemenang pileg hanya mendapatkan (18,95% suara). Golkar (14,75%), Gerindra (14,75%), Demokrat (10,19%) dan enam partai lain menyusul di peringkat berikutnya. Adapun, dua parpol tak lolos ambang batas parlemen adalah Partai Bulan Bintang (1,46%) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,91%). Tahun 2014, pemilihan legislatif digelar lebih dulu dibandingkan pemilihan presiden. Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi terkait judicial review UU 43/2008, pemilihan anggota legislatif dan presiden pada 2019 harus diselenggarakan secara serentak. Sementara itu, sekelompok orang yang bergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pemilu meminta para politikus di DPR mengatakan, perdebatan alot dalam pembahasan RUU Pemilu "jelas memperlihatkan kepada publik, bahwa RUU Pemilu yang sedang dibahas hanyalah untuk kepentingan jangka pendek" para pembentuk UU. "Khususnya partai politik peserta pemilu di DPR," ungkap Koalisi Kawal RUU Pemilu, dalam rilis tertulisnya yang diterima BBC Indonesia, Kamis malam. Sebaliknya, menurut mereka, selama pembahasan RUU tersebut, "tidak ada perdebatan tajam yang serius, untuk membangun sebuah sistem elektoral yang jauh lebih kuat, berkeadilan, dan demokratis berdasarkan pengalaman pemilu dan proses elektoral sebelumnya."