Uang Rp600 juta ke Amien Rais, KPK anggap sebagai 'fakta persidangan'
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya berkewajiban menguraikan seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan bukti, yang menyebut adanya aliran dana perkara dugaan korupsi alat kesehatan pada 2005 yang disebutkan diduga mengalir ke sejumlah pihak.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo dan Kabiro humas KPK Febri Diansyah memberi keterangan kepada pers di Kantor KPK usai menggelar pertemuan, Senin (05/06). Hal itu ditegaskan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menanggapi keberatan utusan mantan Ketua MPR Amien Rais yang mempertanyakan tindakan jaksa KPK yang menyebut nama Amien Rais menerima uang Rp600 juta dari seseorang, tetapi tanpa terlebih dulu memintai keterangan Amien Rais. Utusan Amien Rais, yang dipimpin politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo dan putra Amien Rais, Hanafi Rais, mendatangi Kantor KPK, Senin (05/06) siang, untuk menanyakan pengungkapan nama Amien Rais dalam sidang dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah, Rabu (31/05). Kedatangan mereka di kantor KPK didahului unjuk rasa puluhan orang yang menyebut dirinya Barisan Muda PAN dan organisasi lainnya. Mereka intinya memprotes tindakan jaksa penuntut KPK yang disebut sewenang-wenang karena menyebut nama Amien Rais dalam persidangan, tanpa terlebih dulu meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Ahmad Hanafi Rais (memegang alat pengeras suara), putra Amien Rais yang juga politisi PAN, menjelaskan hasil pertemuan dengan jubir KPK kepada pengunjukrasa pro-Amien Rais. Sebelumnya, Amien Rais kepada wartawan telah mengaku bahwa dirinya menerima uang Rp 600 juta dari Soetrisno Bachir -politikus senior PAN dan pengusaha- tetapi Amien mengaku tidak mengetahui asal-muasal uang tersebut. Belakangan Soetrisno menegaskan bahwa uang yang diberikannya kepada Amien Rais adalah uangnya pribadi dan bukan uang terkait aliran dana perkara dugaan korupsi alat kesehatan. Nama Amien Rais disebut dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/05). Dalam berbagai kesempatan, mantan Menteri Siti Fadillah (kanan) selalu membantah keterangan yang menyebut dirinya membagikan uang kepada berbagai pihak. Di dalam persidangan dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari, jaksa penuntut KPK, Rabu (31/05), Ali Fikri mengatakan salah-seorang saksi mengatakan bahwa dia meminta sekretaris Sutrino Bachir untuk mentransfer uang kepada Amien Rais sebesar Rp 100 juta lebih dari lima kali. Jaksa KPK awalnya menyebut Amien Rais menerima enam kali transfer dari Siti Fadilah. Setiap transfer, Amien Rais diduga menerima Rp 100 juta. Menurut jaksa, uang tersebut adalah bagian dari keuntungan PT Mitra Medidua, perusahaan rekanan pemerintah dalam proyek alat kesehatan. Uang itu, lanjut jaksa, ditransfer kepada sejumlah orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadilah. Amien Rais mengaku telah menerima uang dari Sutrisno Bachir sebesar Rp600 juta, tetapi dia mengaku tidak mengetahui asal-muasal uang tersebut. Siti Fadillah sendiri kemudian dituntut hukuman pidana penjara enam tahun dalam perkara kasus korupsi alat kesehatan. Dalam berbagai kesempatan Siti Fadillah selalu membantah keterangan yang menyebut dirinya membagikan uang kepada berbagai pihak. 'Tidak mungkin tidak ditampilkan' Usai menggelar pertemuan, Febry dan Drajad secara bergantian memberikan keterangan kepada wartawan. Febri mengatakan, KPK memiliki kewajiban untuk menguraikan seluruh fakta persidangan, mulai keterangan saksi sampai bukti-bukti. "Termasuk yang kemudian menjadi pembicaraan yang cukup hangat akhir-akhir ini terkait aliran dana," ungkap Febri. Febri menjelaskan, selama persidangan dugaan kasus korupsi alat kesehatan, ada keterangan saksi dan bukti rekening koran yang "tidak mungkin tidak ditampilkan" oleh jaksa penuntut KPK. Sejumlah aktivis Barisan Muda Partai Amanat Nasional menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPK, Senin (05/06) siang. "Karena ada rangkaian yang dipandang jaksa penuntut KPK saling terkait satu sama lain," katanya. "Yaitu pengadaan alat keseharan pada 2005 yang merupakan penunjukan langsung sampai kepada indikasi aliran dana dari PT PT Mitra Medidua, perusahaan rekanan pemerintah dalam proyek alat kesehatan, ke sejumlah pihak, termasuk Soetrisno Bachir dan aliran dana kepada sejumlah pihak," papar Febri. Utusan Amien Rais: Kenapa kami tidak diberi hak jawab? Sementara, salah-seorang utusan Amien Rais, Drajad Wibowo menyayangkan sikap jaksa penuntut KPK yang mengungkap nama Amien Rais dalam persidangan, tetapi tidak pernah meminta keterangan kepada Amien Rais secara langsung. "Ini tidak pernah dikonfirmasi, nama sudah disebut, hak jawab kok tidak boleh, sementara dampak kerusakan besar sekali," kata Drajad di hadapan wartawan, usai pertemuan dengan Kabiro humas KPK. Apabila tim jaksa KPK meminta keterangan terlebih dahulu kepada Amien Rais tentang uang tersebut, maka masalahnya tidak akan seperti sekarang. "Karena ada fakta A, ada fakta B, tetapi belum tentu ada hubungan sebab akibat," kata Drajad. Soetrisno Bachir (atas) menegaskan uang ke Amien itu tidak berhubungan dengan kasus alat kesehatan. Drajad kembali menegaskan bahwa uang sebesar Rp600 juta yang diterima Amien Rais bukanlah uang dari aliran dana kasus alat kesehatan, tetapi uang pribadi Soetrisno Bachir. Di hadapan wartawan, Drajad kemudian menjelaskan alasan pihaknya datang ke KPK yaitu untuk memastikan apakah pimpinan KPK dapat menerima Amien Rais atau tidak. "Kalau pimpinan KPK bisa menerima beliau untuk menerima keterangan, Amien Rais akan meluncur ke sini. Tapi kalau belum bisa, cukup kami di sini," kata Drajad, mengawali keterangan persnya. Disebutnya Amien Rais "berada tidak jauh dari gedung KPK". Dan setelah mendapatkan kepastian bahwa pimpinan KPK memutuskan belum bisa menerima Amien Rais, ujar Drajad, maka pihaknya yang diutus untuk menemui Febri Diansyah sebagai Kabiro Humas KPK. 'Pak Amien Rais bukan cuma seorang Febri atau Drajad' Dalam keterangan sebelumnya, Jumat (02/06), Febri telah menyatakan KPK tidak bisa menerima Amien Rais karena "ada aturan pemimpin KPK mempunyai kewajiban untuk menjaga dan meminimalkan pertemuan pihak yang sedang beperkara atau terkait secara langsung dengan perkara yang ditangani KPK." Bagaimanapun, Drajad mengatakan pihaknya masih berharap pimpinan KPK dapat mendengarkan keterangan langsung dari Amien Rais tentang dana sebesar Rp600 juta tersebut. "Pak Amien Rais akan umroh tanggal 8 Juni sampai 16 Juni. Mungkin setelah itu, kapan saja dibutuhkan, Pak Amien siap memberikan keterangan, bahkan Pak Amien akan datang sendiri (ke KPK)," kata Drajad. Drajad menekankan, keterangan Amien Rais tentang asal-muasal uang itu sangat penting sekali. "Karena, Pak Amien bukan cuma seorang Febri atau Drajad." "Ketika namaya disebutkan, apalagi dengan dibumbui segala macam-macam, itu dampaknya panjang sekali, efeknya luar biasa, kerusakan luar besar," tegasnya. "Sehingga, Pak Amien perlu untuk segera memberi keterangan supaya efek kerusakan besar yang berpotensi menimbulkan konflik bisa kita cegah bersama," katanya lagi.