Benarkah ada 'ujaran kebencian dan ajakan kekerasan' terkait Pilkada Jakarta?
Kelompok Perempuan Indonesia Anti-Kekerasan melaporkan unggahan status dari seorang pengguna media sosial yang dinilai menghasut untuk melakukan tindak kekerasan pada perempuan.
Menjelang pelaksanaan putaran kedua pilkada DKI Jakarta, ditemukan dugaan ujaran kebencian di media sosial yang menghasut tindakan kekerasan dan diskriminasi pada perempuan. Wakil kelompok tersebut, Valentina Sagala mengatakan bahwa aksi pelaporan ini dilakukan dengan "melihat konteks politik sekarang ini dan sejarah perempuan Indonesia ketika Mei 1998". Menurut Valentina, pada 1998, ada juga ujaran-ujaran kebencian yang mengarah pada pemerkosaan perempuan etnik Tionghoa. "Tapi pada saat itu, gerakan perempuan sepertinya belum punya pengalaman tentang bagaimana cara mengantisipasi situasi itu, sehingga kita tahu betul pada Mei 1998 terjadi perkosaan massal dan kekerasan seksual secara masif," ujar Valentina. Perempuan Indonesia Anti-Kekerasan melaporkan unggahan status Dwi Ardika di media sosial yang menyatakan "halal perempuan (pendukung Ahok) diperkosa beramai-ramai". Menurut Valentina, unggahan ini tergolong sebagai ujaran kebencian yang mengarah pada tubuh perempuan dan menghasut agar terjadi perkosaan. "Saat ini kita memang menghadapi pilkada, tapi terlepas dari pilkada tetap saja tidak dibenarkan adanya ujaran kebencian yang mendiskriminasi perempuan," katanya. Menurut Valentina, tindakan pelaporan ini perlu dilakukan agar "ada pembelajaran untuk mencapai kepastian hukum agar tidak lagi sembarang orang bisa menyebar hasutan yang berupa ujaran kebencian atas tubuh perempuan". Pelaporan terhadap unggahan status Dwi Ardika tersebut diajukan atas nama Direktur LBH APIK Jakarta, Ratna Batara Munti, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Aksi 'bagi sembako' dilaporkan Sementara itu, di Bawaslu, kelompok Advokat Cinta Tanah Air melaporkan lagi adanya dugaan pembagian sembako murah yang menurut mereka dilakukan oleh tim yang terkait dengan pasangan Ahok-Djarot. "Sampai sore ini, sudah ada 17 kasus," kata Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman. Jika pada laporan aksi pembagian sembako yang mereka ajukan pada Minggu (16/04), aksi disebut dilakukan di kawasan Kalibata dan Kampung Melayu, maka kini ACTA melaporkan aksi pembagian sembako di Jatinegra, Kelapa Gading, Warakas, Kalideres dan Cipinang Besar Selatan. "Kami ke Bawaslu bukan hanya menyampaikan kasus terbaru, tapi juga meminta agar Bawaslu melihat ini tidak kasus per kasus yang terpisah, jadi kalau administrasi terpisah, maka capai sendiri Bawaslu, kami saja sebagai penyuplai data, kewalahan. Datanya masuk lagi. (Pembagian sembako) harus dilihat lagi sebagai kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif," ujar Habiburokhman.