Konflik Turki-PKK: 2.000 tewas sejak gencatan senjata gagal
Ketika seorang pria di kota Cizre, Turki, diberitahu bahwa saudara perempuannya terbunuh, keluarganya diminta menjemput jenazahnya dari kantor jaksa penuntut umum.
Bangunan di kota Cizre, Turki, mengalami kerusakan parah pada perang tahun lalu. Tetapi yang mereka terima hanyalah tiga bagian daging terbakar, tanpa informasi tentang bagaimana dia meninggal. Penjelasannya terkait kejadian bulan Februari 2016 ini termasuk dalam laporan baru PBB mengenai operasi pemerintah Turki di wilayah tenggara yang sebagian besar didiami warga Kurdi. Para penyelidik PBB menemukan sekitar 2.000 orang tewas dalam perang selama 18 bulan. Badan ini menuduh pasukan Turki melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius. Pembunuhan, penghilangan orang dan penyiksaan yang dicatat dalam laporan itu terjadi di tengah peningkatan kekerasan menyusul kegagalan gencatan senjata Turki dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) pada bulan Juli 2015. Dalam kaitannya dengan kasus pembunuhan perempuan di Cizre, yang namanya tidak disebutkan dalam laporan itu, penyelidik PBB menemukan, ketika saudara perempuan tersebut mendesak pihak bertanggung jawab untuk dihukum dan dia berusaha mendorong dilakukannya tindakan hukum, perempuan itu justru dituduh melakukan pelanggaran terorisme. Selain ribuan orang yang dibunuh dan dipenjara, PBB menyatakan sekitar 350.000 dan 500.000 orang mengungsi karena perang dari bulan Juli 2015 sampai Desember 2016. Gambar satelit juga memperlihatkan "besarnya skala pengrusakan tempat tinggal karena senjata berat". Tetapi meskipun terdapat tuduhan serius, "penyelidikan yang dapat dipercaya tidak dilakukan" pemerintah Turki, kata pimpinan hak asasi manusia PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein. Bagian dari Cizre yang diratakan setelah pasukan meninggalkan daerah tersebut pada tahun 2016. Turki pertanyakan Pemerintah mempertanyakan "skala tuduhan sangat serius yang dilontarkan" pada laporan itu, katanya. Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan belum mengomentari temuan ini secara khusus. Laporan Kantor HAM PBB hanya didasarkan penjelasan rahasia masyarakat, gambar satelit dan sumber-sumber lain, karena pemerintah Turki gagal memberikan akses di wilayah korban operasi anti-PKK. Dokumen tersebut mencatat peristiwa yang terjadi saat pemerintah beroperasi di lebih 30 kota dan pemukiman. Pelanggaran yang paling berat terjadi saat penerapan jam malam selama beberapa hari, kata PBB. Tetapi pemerintah Turki memberikan informasi kepada penyelidik yang mengisyaratkan bahwa PKK, yang dipandang pemerintah sebagai organisasi teroris, "telah melakukan sejumlah serangan dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dan cedera di antara pasukan keamanan Turki dan orang-orang lain." PKK juga terlibat, menurut pemerintah, dalam "penculikan, termasuk terhadap anak-anak; penggalian lubang dan penempatan penghalang jalan di sejumlah kota; serta mencegah tim kesehatan memberikan layanan darurat kesehatan". Turki telah memerangi pemberontakan Kurdi di bagian tenggara negara itu selama puluhan tahun. PKK mulai melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Turki pada tahun 1984. Organisasi ini mendesak didirikannya negara bagian Kurdi yang terpisah di dalam Turki. Sejak saat itu, puluhan ribu orang telah meninggal dunia.