Ditangkap polisi di Kemang, apa peranan Miryam Haryani?
Badan Reserse Kriminal Polri menangkap anggota DPR, Miryam S Haryani, di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (01/05) dini hari. Penahanan itu terjadi empat hari setelah namanya ditetapkan sebagai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Miryam S Haryani saat menjalani persidangan beberapa waktu lalu. Miryam disebut berperan sebagai penagih dan pembagi uang e-KTP. Miryam berstatus buronan lantaran dirinya tidak muncul dalam dua kali pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP. Padahal, Miryam sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi keterangan palsu. Penahanan Miryam pun kemudian disambut baik Ketua KPK, Agus Rahardjo. "‎Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MSH, DPO (Daftar Pencarian Orang) yang kami sampaikan sebelumnya ke Mabes Polri. Kami ucapkan terima kasih pada Tim Polri atas kerja sama ini," kata Agus, Senin (01/05). Ada dugaan penggelembungan Rp2,55 triliun dalam anggaran proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP sebesar Rp5,9 triliun. Apa peranan Miryam? Dalam surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, Miryam disebut menerima uang suap sebesar US$23.000. Namun, peranan anggota Partai Hanura tersebut lebih dari itu. Pertama, dia diduga menjadi juru tagih. Miryam disebut pernah meminta uang sebesar US$100.000 (Rp1,3 miliar) kepada mantan Dirjen Kependudukan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Irman, untuk Chairuman Harahap yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR. Uang itu disebut diperlukan untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. Oleh Irman, uang itu dimintakan Kemendagri kepada perusahaan pemenang lelang proyek e-KTP, yakni PT Quadra Solution. Direktur PT Quadra Solution, Achmad Fauzi, menyanggupi permintaan itu. Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, kemudian menyerahkan uang kepada Miryam. Dalam kesempatan kedua, Irman memerintahkan Sugiharto untuk menyediakan uang sejumlah Rp1 miliar. Sugiharto lalu meminta uang kepada Anang S Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution. Anang memberikan uang melalui seorang perantara kepada Miryam. Pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Namun, ICW menemukan ada kejanggalan dalam proses tender tersebut. Pada kesempatan ketiga, tatkala anggaran pengadaan e-KTP disepakati naik Rp1,045 triliun pada Agustus 2012, Miryam kembali meminta Rp5 miliar. Untuk memenuhi permintaan itu, Irman memerintahkan Sugiharto meminta uang kepada Anang. Kemudian Anang memberikan uang langsung kepada Miryam. Peranan kedua Miryam adalah dia diduga menjadi juru bagi. Uang yang dia dapat diduga dibagi-bagikan kepada pimpinan, anggota Komisi II DPR, dan sejumlah anggota DPR lainnya. KPK menemukan indikasi bahwa dugaan penyelewengan proyek e-KTP terjadi pula dalam pembahasan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, Badan Anggaran DPR, dan pelaksana undang-undang, yakni Kementerian Dalam Negeri. Pencabutan BAP Namun, saat bersaksi di persidangan kasus korupsi e-KTP pada 23 Maret lalu, Miryam mengatakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa KPK tidak benar. Miryam mengatakan keterangan tersebut dibuat karena dia merasa terancam oleh perkataan penyidik KPK. Dia lalu mencabut keterangannya di BAP. Atas tindakannya itu, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka memberikan keterangan palsu dalam persidangan. KPK juga berdalih bahwa beberapa anggota DPR yang justru menekan Miryam. Dalam persidangan pada 30 Maret lalu, penyidik KPK, Novel Baswedan, mengatakan Miryam mengaku diintimidasi enam anggota DPR. Pengakuan tersebut diutarakan Miryam saat pertama kali diperiksa KPK pada 1 Desember 2016. BAP Miryam kemudian berkembang menjadi isu politik ketika dalam rapat kerja Komisi III DPR, KPK menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP Miryam. Sejumlah anggota DPR lalu mengusulkan hak angket terhadap KPK. Kasus dugaan korupsi e-KTP ditengarai terjadi dalam tiga tahap, mulai dari pertemuan informal, 'praktik ijon' penganggaran, hingga pengadaan. Dari anggaran sebesar Rp5,9 triliun, sebesar 49% atau Rp2,558 triliun dibagikan ke pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan korporasi.