Pengamat: Kasus Angelina harus jadi 'pintu'
Persidangan perdana mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dimulai hari ini.
KPK diyakini sudah mengantongi bukti-bukti korupsi Angelina Sondakh Angelina, mantan Putri Indonesia 2001, duduk di kursi terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet Jakabaring, Palembang. Namanya pertama kali muncul dalam kesaksian Rosalina Manulang, anak buah M Nazaruddin, rekan satu partai Angelina, yang diduga mengatur rekayasa pemenangan sejumlah proyek melalui Badan Anggaran DPR. Kesaksian Rosa menyebut Angelina secara aktif menagih imbalan miliaran rupiah sebagai balasan atas keberhasilannya menggolkan sejumlah proyek termasuk pembangunan Wisma Atlet. "(Sidang) ini harus jadi pintu masuk, karena masih banyak kasus lain belum terungkap," kata Zainal Arifin Muchtar dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Yogyakarta pada wartawan BBC Indonesia, Dewi Safitri. Zainal merujuk pada sejumlah proyek lain yang diduga diatur oleh Nazaruddin melalui pembahasan Badan Anggaran DPR seperti pembangunan laboratorium sejumlah universitas negeri di Indonesia. "Banyak institusi lain terlibat, universitas, badan, partai politik, ini mestinya keluar dalam sidang," tambah Zainal. 'Tidak mudah' Namun persidangan diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Dalam berbagai kesempatan Angelina mambantah keras berbagai kesaksian yang menyebut keterlibatannya, termasuk bukti komunikasi elektronik dalam bentuk rekaman percakapan Blackberry Messenger dengan Rosa Manulang. "Tugas hakim dan jaksa penting sekali agar jeli menggali alat bukti, bukan cuma pernyataan saksi," kata Abdullah Dahlan dari Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch. Dahlan yakin KPK sudah mengantongi bukti-bukti itu. Juga penting bagi penegak hukum menurut Dahlan untuk mengejar berbagai kemungkinan melebarkan kasus ini pada para pihak yang secara 'sistematis' mendalanginya. "Coba bagaimana korupsi bisa diatur oleh Badan Anggaran DPR, kementerian, kemudian pihak ketiga yaitu pemborong sudah disiapkan pula, ini yang harus diungkap," kata Dahlan. Selain UU Tipikor, menurut dia hakim dan jaksa harus pula mempertimbangkan pengajuan UU lain seperti UU Anti Pecucian Uang. Link terkait Topik terkait