Pemerintah klaim abu batu bara bukan limbah B3 sudah berdasarkan 'kajian ilmiah', warga terdampak abu PLTU: 'debu bukan seperti cabe begitu dimakan langsung pedas'
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim hasil pembakaran batu bara (FABA) masuk sebagai kategori bukan limbah B3 sudah berdasarkan kajian ilmiah.
Kapal tongkang membawa batu bara di Sungai Mahakam, Samarinda, Kaltim. "Kami sebagai sebagai instansi teknis pasti punya alasan, saintifiknya. Jadi, semua berdasarkan scientific based knowlege," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PLSB3), Rosa Vivien Ratnawati, dalam keterangan kepada media, Jumat (12/03). Rosa mengatakan, pembakaran batu bara pada PLTU sudah menggunakan pulverize coal. Artinya, kata dia, pembakaran batu bara menggunakan temperatur tinggi sehingga karbon yang tak terbakar dalam FABA "menjadi minimum dan lebih stabil". "Hal ini yang menyebabkan, FABA itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, substitusi semen, jalan, tambang bawah tanah, serta restorasi tambang," kata Rosa dalam keterangan kepada media, Jumat (12/03). Rosa menambahkan FABA yang masuk kategori non limbah B3 hanya dari PLTU saja. Sementara swasta yang sudah menggunakan fasilitas pulverize coal, FABA dari pabrik mereka harus tetap "harus memakai standard, bagaimana pengangkutan, itu harus tetap mereka lakukan dengan baik." Sementara itu, bagi industri swasta yang masih menggunakan metode pembakaran batu bara tungku, hasil pembakaran batu bara mereka masih dikategorikan limbah B3. "Pembakaran dilakukan pada temperatur rendah, dan sehingga unburned carbon di FABA-nya masih tinggi. Mengindikasikan pembakaran masih kurang sempurna dan relatif tidak stabil saat disimpan, sehingga masih dikategorikan limbah B3," lanjut Rosa. Sementara itu, Edy, warga Cilegon, Banten, yang rumahnya dekat dengan PLTU Suralaya mengaku, setelah ada pabrik warga mengalami persoalan kesehatan. "Debu fly ash itu bukan seperti makan cabe, begitu dimakan langsung pedas. Tetap debu fly ash kalau terhisap oleh manusia itu prosesnya satu tahun sampai dua tahun," kata Edy dalam sebuah acara Zoom, Jumat (12/03). Di sana, pada 2019 terjadi hujan debu hasil dari pembakaran batu bara PLTU Suralaya yang sempat mengganggu aktivitas warga. "Setelah hujan debu, di jalan itu sudah ditutup sama debu. Orang-orang yang berkendara sempat berhenti. Bahkan orang-orang kendaraan roda dua, nggak bisa," lanjut Edy. Edy juga mengatakan kehidupan keluarga dan masyarakat di sana lebih baik sebelum ada PLTU. "Makanan dulu sebelum ada industri terjamin benar, berani. Sekarang petani kesulitan. Jadi kalau berbicara, menguntungkan sumber kehidupan yang berdampak. itu sesuatu yang bohong," katanya. Para aktivis protes atas penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU. Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melontarkan kritik atas keputusan pemerintah terkait FABA itu. "Jadi dari Jatam kami usul Pak Presiden dan juga yang di Istana, coba berkantor di dekat PLTU batu bara, coba hirup abu batu bara apakah itu limbah B3 atau bukan. Lalu, lihat juga masyarakat sekitarnya mengalami sesak nafas, dan paru-parunya ada yang bolong karena abu ini." Demikian yang disampaikan Jatam saat merespons keputusan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan limbah abu terbang dan abu dasar hasil pembakaran batu bara, yang disebut FABA (fly ash and bottom ash) dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti yang terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disahkan awal Februari 2021. Ini termasuk Peraturan Turunan dari Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 masih menggolongkan FABA sebagai limbah B3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan, ketika FABA masuk dalam kategori limbah B3 maka akan sulit dimanfaatkan di tengah biaya pengelolaan yang besar. Penghapusan abu batu bara dari limbah B3 merupakan usulan dari 16 asosiasi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Tahun 2021, pemerintah memperkirakan terdapat 17 juta ton FABA yang dihasilkan dan pada 2050 diperkirakan mencapai 49 juta ton. Namun, Jatam menyatakan FABA memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan karena mengandung arsenik, merkuri, kromium, timbal dan logam berat lainnya. Ahli kesehatan paru juga menyebut abu batu bara dapat menyebabkan penyakit disebut coal workers pneumoconiosis yang beresiko menimbulkan kematian. Ilusi pemanfaatan limbah Ilustrasi PLTU tenaga batu bara. Dalam bagian penjelasan Pasal 459 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, abu hasil pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan kegiatan lainnya tak termasuk sebagai limbah B3. Padahal menurut Koordinator Jatam, Merah Johansyah, FABA memiliki beragam partikel beracun, mulai dari arsenik, merkuri, kromium dan logam berat lainnya. "Dampaknya jika terbang di udara akan menganggu kesehatan pernafasan manusia yang menghirup, lalu kalau mengalir ke air akan merusak biota laut, sungai dan pesisir, dan air juga menjadi asam," kata Johansyah kepada BBC News Indonesia, Kamis (11/03). Johansyah menjelaskan, saat FABA masuk dalam limbah B3 saja perusahaan telah abai, apalagi jika dikeluarkan. Ia mencontohkan, 14 orang meninggal dunia akibat FABA yang ditimbulkan PLTU batu bara di Palu. "Mayoritas meninggal karena kanker nasofaring, paru-paru hitam, dan kanker paru-paru. Lalu di Kalimantan Timur, abunya masuk ke sumber air warga saat hujan, dan terbang masuk ke rumah saat musim kering," kata Johansyah. "Perusahaan PTLU akan ugal-ugalan mengelola limbah, terjadi polusi di mana-mana, masyarakat sekitar sakit, dan perusahaan lepas tangan karena tidak termasuk B3 dan bukan tanggung jawab perusahaan. Lalu terjadi konflik." tambahnya. Ia juga menegaskan, alasan nilai ekonomis FABA menjadi bahan konstrusi dan bangunan seperti batako, dan semen hanyalah ilusi. "Itu diciptakan untuk menyembunyikan kepentingan sesungguhnya, yaitu mengurangi biaya perusahaan yang besar dalam mengelola limbah dan melepas tanggung jawab sosial dan kesehatan ke masyarakat,," katanya. Alasannya adalah pertama, ujar Johansyah, penggunaan FABA sangat berbahaya karena memiliki kandungan racun jika digunakan untuk bahan bangunan yang akan menguapkan saat musim kering. "Kedua, jumlah FABA yang digunakan itu kecil presentasenya, karena harus dicampur pasir, air, dan unsur lain. Selama ini sudah dijalankan juga tapi tidak berhasil. Jadi ini hanyalah alasan dan ilusi pura-pura hijau dan peduli lingkungan," kata Johansyah. Menurut Johansyah, jiak FABA memiliki nilai ekonomis harusnya dikeluarkan regulasi yang memperkuat pemanfaatan, bukan malah mengeluarkannya dari kategori limbah B3. "Jadi sangat politis mementingkan pengusaha, investor dan oligarki batu bara, lalu tidak ilmiah alasannya serta menimbulkan beban lingkungan, kesehatan dan sosial," katanya. "Jadi dari Jatam kami usul Pak Presiden dan juga yang di Istana, coba berkantor di dekat PLTU batu bara, coba hirup abu batu bara apakah FABA itu bukan limbah B3. Lalu, lihat juga bagaimana masyarakat sekitar sesak nafas, dan paru-parunya ada yang bolong karena abu ini," tutup Johansyah. Senada dengan itu, peneliti dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung mengatakan, keputusan ini merupakan "jalan pintas" yang diambil untuk melepaskan tanggung jawab pengolahan limbah FABA demi efisiensi biaya. "Di aturan limbah B3 jelas kok, dari pengelolan hingga pemanfaatan. FABA itu banyak unsurnya dan tidak bisa disamaratakan, ada tingkatannya. Jadi harus dites. FABA bisa dimanfaatkan tanpa perlu dikeluarkan dari B3 cuma perusahaan mau ambil jalan singkat dan murah," katanya. Penyakit pernafasan pneumokoniosis Seorang pekerja penambangan batu bara di luar Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Guru besar pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi dari Universitas Indonesia, Faisal Yunus, menjelaskan abu batu bara dapat menciptakan penyakit pernafasan yang disebut pneumokoniosis pekerja tambang (coal worker pneumoconiosis), karena terjadi endapan elemen dari abu batu bara yang bersifat anorganik (tidak hidup) dalam paru-paru. "Abu batu bara masuk ke tubuh bisa langsung bereaksi dan bisa juga butuh waktu lama 10-15 tahun karena bersifat 'jinak', tergantung beberapa syarat," katanya. Abu batu bara berbahaya jika memiliki konsentrasi yang tinggi, mengandung silikon bebas, masyarakat sekitar PLTU memiliki kesehatan yang rendah, dan memiliki penyakit tuberkolosisi. "Abu batu bara akan menjadi jahat karena terjadi komplikasi. Gejalanya, batuk-batuk, dahak warna hitam, sesak nafas, hingga gagal pernafasan yang menyebabkan kematian," katanya. Apindo sambut baik Kapal menarik batu bara. Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, menyambut baik keputusan pemerintah yang mengeluarkan FABA dari kategori limbah B3. "FABA dari kajian akademik itu bukan B3, malah bisa didaur ulang dan mempunyai nilai ekonomis, ditimbang ditumpuk jadi hamparan yang akan mencemari tanah dan timbul masalah baru," kata Hariyadi. Hariyadi menjelaskan, negara lain mendaur ulang FABA untuk dijadikan bahan bangunan dan konstruksi. "Jadi saya tidak tahu kalau ada aktivis lingkungan yang mempersalahkan itu, ya bagaimana, kita lihat saja kenyatannya, di negara lain justru diolah dan menjadi berfungsi karena punya nilai komersil," katanya. Pertengahan tahun lalu, 16 asosiasi di Apindo mengusulkan penghapusan abu batu bara dari daftar limbah B3. Industri Indonesia menghasilkan FABA sebanyak 10-15 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan hanya 0%-0,96% untuk pemanfaatan fly ash dan 0,05%-1,98% untuk pemanfaatan bottom ash. Organisasi peduli energi dan lingkungan, Trend Asia, menyebutkan dalam akun Twitter-nya bahwa penghapusan itu tidak terlepas dari desakan simultan Apindo dan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA) yang menjadi bagian di dalamnya sejak pertengahan tahun 2020. "Keputusan pemerintah menghapus limbah batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) adalah keputusan bermasalah dan sebuah kabar sangat buruk bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat," twit Trend Asia. Abu dari proses pembakaran batu bara pada PLTU, boiler, dan tungku industri tersebut selama ini tercantum pada Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Pemerintah mendorong pemanfaatan FABA BBC News Indonesia telah mencoba mengkonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait dengan dasar penghapusan FABA dari kategori limbah B3. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, pada Kamis mengatakan akan ada penjelasan mengenai hal tersebut kepada media pada hari Jumat (12/3). Sementara itu, dilansir dari website Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi, Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti, mengatakan pemerintah mendorong pemanfaatan limbah FABA untuk berbagai keperluan namun harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. "Sebelum terbitnya PP 22 Tahun 2021, Kemenko Marves telah mendorong adanya revisi Permen LHK Nomor 10 tahun 2020 tentang Uji Karakteristik Limbah B3 untuk mengakomodasi penyederhanaan prosedur uji limbah FABA agar bisa dikecualikan dari status B3. Ini sebenarnya sudah dibahas secara detail dan sudah diakomodir upaya pengecualian FABA sebagai B3 dan dapat memanfaatkan FABA sambil menunggu hasil uji karakteristik toksikologi sub kronis yang memerlukan waktu cukup lama" kata Nani secara virtual pada Lokakarya Pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA) Selasa (02/03). Dengan regulasi ini, tambah Nani, PLTU yang banyak menghasilkan FABA sudah bisa begerak cepat dalam menyiapkan skenario dan peta jalan pemanfaatannya. Dalam acara yang sama, penasihat khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Yohanes Surya mengatakan dengan keputusan itu maka bisa menurunkan biaya produksi listrik dan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatanya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM pada tahun 2018, proyeksi kebutuhan batu bara hingga 2027 sebesar 162 juta ton. Prediksi potensi FABA yang dihasilkan sebesar 16,2 juta ton, dengan asumsi 10% dari pemakaian batubara. Cara penanganan limbah abu batu bara hingga saat ini masih terbatas pada penimbunan lahan sehingga jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran. Aplikasi pemanfaatan FABA yang sudah diterapkan di lapangan sebagian besar terkait dengan bidang konstruksi dan infrastruktur. PLTU Paiton 1-2, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) telah memanfaatkan 100 persen fly ash sebagai green pozzolan untuk material pembangunan jalan tol Manado - Bitung, di Provinsi Sulawesi Utara. PLTU Asam Asam memanfaatkan FABA sebagai lapisan jalan dalam pembuatan akses jalan. PLTU Suralaya memanfaatkan FABA sebagai bahan baku batako dan bahan baku di industri semen.