Pemerintah diminta benahi sungai dan drainase
Banjir yang merendam Jakarta sejak Kamis (17/1) sebenarnya bisa dihindari jika sungai dan drainase berfungsi secara optimal, kata seorang pakar.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Rabu malam mengakibatkan sebagian besar wilayah ibukota terendam dan lumpuh. Pakar tata lingkungan Yayat Supriatna mengatakan banjir terjadi karena adanya pendangkalan sungai dan tidak berjalannya sistem penataan normalisasi sungai selama lima tahun terakhir. “Karena konsentrasi terlalu besar untuk bangun Banjir Kanal Timur (BKT) tapi untuk normalisasi pada 13 sungai besar dan sungai-sungai kecil yang jadi tanggung jawab pusat dan Pemda DKI tak bisa dijalankan,” kata Yayat. Masalah ini masih ditambah dengan sistem drainase yang tidak optimal sehingga air kiriman dari Bogor melimpah ke mana-mana. “Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) harus mengeruk sungai untuk mengurangi volume air di jalan-jalan karena kalau kita mampu mendalamkan sungai 1-2 meter itu mampu mengurangi debit air hingga efektif dan optimal,” kata Yayat lagi. Sistem drainase tua Gubernur juga disarankan untuk menata ulang sistem drainase Jakarta yang tidak sesuai dengan perkembangan kota. “Jakarta saat ini 92 persennya sudah jadi kawasan terbangun tapi sistem drainasenya masih dari masa lalu yaitu dari tahun 70an. Bagaimana ini? Sekarang tahun 2013 berarti sudah lebih dari 43 tahun tidak banyak ada penataan sistem drainase,” kata Yayat. Ia memberi contoh Waduk Pluit yang merupakan semacam fodder atau penampungan yang dirancang untuk menampung limpahan air yang mengalir ke Jakarta Utara. “Dari 13 pintu air yang ada berdasarkan data kami, hanya empat yang berjalan dan sembilan lainnya tidak, akibatnya air meluap. Salah satu contohnya Pintu Air Grogol depan Kampus Trisakti tidak optimal untuk menampung air, makanya air tidak bergerak,” kata dia. Aspek non struktural Pembangunan fisik saja dinilai tidak cukup untuk menangani masalah banjir. Masih ada sejumlah banyak aspek non struktural yang tidak ditepati seperti penanganan sampah, lubang atau sumur resapan yang tidak dibangun karena tidak melibatkan masyarakat dan wilayah hijau yang sedikit, kata Yayat. “Saya mengatakan banjir ini menunjukkan pendekatan-pendekatan strukural yang mengedepankan aspek fisik tak menjawab masalah dan kita melihat apa yang dibangun selama ini tidak bekerja,” kata dia. Dalam pandangannya, pendekatan non struktural harus berbasis pendekatan yang mengedepankan peran masyarakat. “Seperti menambah ruang terbuka hijau, mengajarkan kebiasaan menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan atau membangun sumur resapan,” kata dia.