Sepekan PSBB Jakarta: Jumlah pengguna kendaraan umum dan pribadi berkurang, namun disebut 'belum efektif atasi penyebaran virus corona'
Pemerintah DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menyebut terjadi penurunan mobilitas dan kesadaran masyarakat di Jakarta untuk menggunakan masker meningkat selama satu pekan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.
Pengendara motor melintas tanpa menggunakan masker dan berboncengan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (16/4). Meskipun DKI Jakarta telah menerapkan aturan berkendara di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti keharusan menggunakan masker maupun larangan berboncengan, tapi masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut di jalan raya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut terjadi penurunan signifikan pengguna kendaraan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. "Angkutan umum di bawah kendali Pemprov sudah jauh lebih aman, operasi sudah dibatasi. Jumlah penumpang dikendalikan di pintu masuk halte dan stasiun, dan diizinkan masuk kendaraan jika ada ruang cukup," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi video dengan Timwas Covid-19 DPR RI Kamis (16/4). Namun pelaksanaan PSBB menurut pengamat belum efektif meredam mobilisasi warga dan menurunkan penularan virus corona. "Jadi beberapa memang sudah berkurang secara kuantitas di ruang publik, tapi aktivitas di luar itu masih [ada] karena masyarakat tetap beraktivitas dalam pelaksanaan PSBB, memang PSBB harus ada penegakan hukum karena inti PSBB itu penegakan hukum," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, saat dihubungi BBC News Indonesia. 'Transportasi Jakarta turun drastis' Dalam satu pekan pelaksanaan PSBB, berdasarkan pantauan BBC News Indonesia, kondisi jalan raya di Jakarta terlihat lengang, tidak ada kemacetan bahkan di jam-jam sibuk. Perjalanan dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Halte UKI Cawang, sebelumnya membutuhkan waktu hingga satu setengah jam, saat ini hanya 20 hingga 30 menit. Berdasarkan data TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Jakarta saat PSBB berkurang hingga 50%. Contoh, di jam sibuk sekitar pukul 17.00 WIB, tingkat kemacetan bisa mencapai hingga 88%. Namun Kamis kemarin, tingkat kemacetan hanya 19%, atau penurunan sebesar 69%. Petugas gabungan memberi imbauan untuk menjaga jarak antrean saat patroli penegakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di salah satu restoran di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat (17/4). Selain menurunnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang berlalu lalang di Jakarta, jumlah penumpang transportasi umum seperti TransJakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta juga turun signifikan. Contoh, untuk penumpang kendaraan TransJakarta dan jaringan JakLingko jumlah penumpang hanya tersisa 9%, dari sebelumnya mencapai satu juta penumpang per hari menjadi kurang dari 100 ribu orang per hari, kata Anies. Bagaimana dengan MRT dan LRT? Kata Anies, "mengalami penurunan luar biasa, biasanya MRT 85-90 ribu penumpang perhari, bisa sampai 100 ribu bahkan. Sekarang MRT 5.000 orang, atau tinggal 5%. LRT tinggal 200 orang per hari." Anies pun kini mengusulkan penghentian operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cikarang. Usul tersebut masih didiskusikan oleh Kementerian Perhubungan. Surat teguran 'efektif' Selain penurunan jumlah penumpang kendaraan umum dan kendaraan pribadi, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menilai penggunaan surat teguran untuk mengurangi mobilitas warga selama PSBB juga berjalan efektif. Beberapa ketentuan dalam PSBB adalah penggunaan masker dan jaga jarak aman penumpang kendaraan. Menurut Yusri, indikasinya terlihat semakin berkuranganya jumlah surat teguran yang dikeluarkan. "Berjalan efektif, coba lihat di jalan, banyakan pakai masker atau tidak? Mungkin yang tidak pakai Cuma 1-2 orang, itu orang-orang nekat saja, yang tidak mengerti. Jumlah surat teguran yang diberikan pun terus berkurang," katanya. Umat Islam mendengarkan khotbah sebelum menunaikan Shalat Jumat dengan menjaga jarak fisik di Masjid Jami Daarul Muslimin, Pulo Kalibata, Jakarta, Jumat (17/4). Polisi kata Yusri menggunakan pendekatan humanis dan persuasif karena masyarakat telah mengalami masalah yang sulit akibat virus corona ini. "Sanksi teguran itu sudah berasa buat mereka bersamaan kami edukasi ke mereka bahwa ini bukan untuk polisi tapi untuk Anda, dan keluarga Anda, dan keselamatan masyarakat, supaya mereka mengerti jaga jarak, dan menggunakan masker," kata Yusri. "Memang betul ada aturan hukum yang mengatur, tapi karena tidak pakai masker kena ancam satu tahun, sedih tidak? Itu makanya kami mengedepankan humanis dan persuasif," katanya. Sanksi hukuman pidana dan denda bagi pelanggar, kata Yusri mengacu pada Pasal 93 UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta." 'Kasus corona Jakarta terus bertambah' Meski PSBB dianggap efektif, penambahan jumlah kasus per hari terus mengalami peningkatan seiring dengan makin gencarnya pengetesan. Pada Jumat (17/4), pemerintah melaporkan 407 kasus baru dalam sehari, kenaikan tertinggi dalam satu hari sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama pada awal Maret. Dilansir dari situs https://corona.jakarta.go.id/id, saat PSBB diberlakukan pada Jumat (10/4) lalu jumlah kasus virus corona sebesar 1.810 kasus dengan korban meninggal sebanyak 156 orang. Hingga Jumat siang (17/04), jumlah kasus corona di DKI meningkat lebih dari 1000 kasus, menjadi 2.819 kasus. "Sementara jumlah korban meninggal 248 orang," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam siaran melalui YouTube. Pengamat pun memprediksi jumlah kasus akan terus bertambah. PSBB diberlakukan selama dua pekan hingga 24 April mendatang. Kebijakan itu tertuang dalam Pergub No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembatasan meliputi kegiatan belajar mengajar dengan cara menutup sekolah dan menganti dengan belajar dari rumah. Hal yang sama juga berlaku bagi karyawan yang bekerja di luar sektor esensial dan strategis. Selain itu, tempat ibadah ditutup, aktivitas warga di fasilitas umum maksimal lima orang. Moda transportasi pun dibatasi pergerakannya. 'PSBB tidak efektif' Seminggu terlewati, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pelaksanaan PSBB tidak efektif dalam menekan penularan Covid-19 di Jakarta. Ia berargumen gerak transportasi umum ataupun pribadi di Jakarta masih intens, walaupun secara jumlah berkurang. "Sektor transportasi itu [menyebabkan] terjadinya kerumunan, mungkin bukan di ruang publik, tapi di ruang privat mobilisasi sangat tinggi, dari satu rumah ke rumah lain, dari kantor ke rumah. Itu yang menyebabkan potensi penyebaran masih tinggi," kata Trubus. Faktor kedua, masih ada industri-industri di Jakarta yang tidak esensial beroperasi yang menyedot mobilisasi ratusan hingga ribuan pekerja, apalagi mayoritas dari mereka tinggal di daerah penyangga. "Coba industri yang tidak strategi ditutup sementara, sangat tinggi pengaruhnya mengurangi pergerakan orang," kata Trubus. Faktor ketiga yang menurutnya paling penting adalah langkah tegas aparat keamanan dalam memberikan efek jera agar orang-orang tidak keluar rumah kecuali urusan yang mendesak. "Di lapangan itu masih banyak masyarakat beraktivitas, pelanggaran banyak terjadi, dan masyarakat tidak patuh untuk tinggal di rumah, karena tidak ada payung hukum sanksinya. Aparat penegak hukum masih ambigu dan tidak bisa tegas," katanya. Namun kewenangan tersebut, kata Trubus, tidak boleh semakin menyulitkan hidup masyarakat yang telah jatuh akibat dampak virus corona. "Polisi harus diberikan aturan khusus tentang PSBB agar mereka efektif bertindak, tidak hanya berupa surat teguran dan persuasif. "Penegakan hukum itu menyangkut tiga hal, yaitu substansi berupa aturan, isinya harus jelas. Kalau isinya tidak jelas dan tegas berpengaruh pada hal kedua yaitu struktur atau aparat yang jadi bingung dalam mengambil sikap. Ketiga adalah budaya hukum masyarakat kita yang tidak disiplin dan patuh karena harus memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya tetap aktivitas [jalan]," katanya. 'Terus bekerja di kala wabah dan PSBB' Terdapat beberapa perkantoran di Jakarta yang masih mewajibkan pegawai untuk bekerja, seperti yang diungkapkan Alex (nama samaran) yang berprofesi sebagai office boy di salah satu gedung perkantoran di Jakarta. Satpam, petugas kebersihan, office boy atau office girl adalah pekerjaan yang tidak mendapat keistimewaan untuk bisa bekerja di rumah atau bahkan libur. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah penyangga Jakarta, seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Transportasi utama mereka antara lain KRL, sepeda motor atau angkutan umum. "Siapa sih yang tidak mau kerja dari rumah? Saya mau. Tapi tidak bisa karena kerjaan saya itu adanya di kantor. "Saya bersyukur masih bisa kerja. Banyak teman-teman saya di-PHK, dan tidak digaji. Saya tidak mau keluarga saya kelaparan dan tidak makan. Jadi istilahnya, tidak ada pilihan lain, saya harus kerja terus," katanya. Alex tinggal di Citayam dan bekerja di Jalan Sudirman. Setiap hari ia menggunakan motor menuju kantor. Di kala normal, ia butuh waktu lebih dari satu jam untuk ke kantor, namun sekarang kurang dari 30 menit. "Yang berbeda cuma banyak polisi razia masker. Jadi yang tidak pakai masker diberhentikan, dikasih surat peringatan. Sekali jalan saja ada empat pos, yaitu di Jalan Raya Citayam, Jembatan Serong Depok, lalu di Margonda, lalu di Bundaran HI," katanya.