Menyebut 'tak sesuai lagi dengan Pancasila,' Panglima TNI dinilai 'salah paham tentang demokrasi'
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebutkan praktik demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, karena melakukan voting dan bukan musyawarah mufakat, dikritik pengamat politik LIPI.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan demokrasi di Indonesia 'tidak sesuai lagi dengan Pancasila'. Syamsuddin Haris mengatakan bahwa panglima TNI 'salah paham mengenai sistem demokrasi,' dan menyarankan panglima TNI membatasi diri dan tidak mewacanakan masalah-masalah politik, yang bukan merupakan tanggung jawabnya. "Panglima TNI sebaiknya tidak memasuki atau mewacanakan masalah-masalah politik, sebab itu bukan wilayah beliau," katanya. "Jadi saya kira tidak baik bagi seorang panglima TNI masuk wilayah politik, sebab sangat mungkin kalau beliau ngomong politik jadi bias." Menurut Syamsuddin, dalam sistem demokrasi pengambilan suara terbanyak, voting, tak dapat dihindarkan. Ia menegaskan, pemilihan umum adalah bentuk voting. Seperti diberitakan sejumlah media, dalam ceramah kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Minggu (04/06), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan demokrasi yang dianut Indonesia sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang caranya diatur dalam Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan". "Demokrasi kita tidak sesuai lagi dengan Pancasila, tidak melalui musyawarah dan mufakat lagi," jelasnya, "Jadi musyawarah dan mufakat, bukan voting". Menurut Syamsudin Harrs, panglima TNI tampaknya salah paham mengenai sistem demokrasi. "Intinya panglima TNI salah paham mengenai sistem demokrasi. Jadi voting itu suatu rangkaian dari musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan voting. Tidak ada masalah, tidak ada yang salah, juga kalau berbicara dalam sistem Islam juga," jelas Syamsuddin. Dwifungsi TNI telah dihapus pada 2009 lalu. TNI dan politik Syamsuddin Haris mengatakan pernyataan panglima TNI tentang demokrasi ini akan menimbulkan anggapan TNI ingin masuk lagi ke dunia politik. "Implikasi tentu saja mengingat beliau panglima TNI, publik akan menilai TNI ingin masuk lagi ke poliik dengan menyalahkan demokrasi yang berlaku sekarang. Kedua, akan muncul penilaian publik bahwa panglima TNI tampaknya cukup ambisius juga sehingga melakukan assessment terhadap kehidupan politik," kata Syamsudin. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris juga menyarankan sebagai militer aktif agar panglima tidak menyinggung masalah politik. "Tidak usah lagi fokus ke urusan politik. Memang ini tahunnya sudah mendekati tahun politik (menuju Pemilu dan Pilpres 2019) tetapi beliau masih menjabat sebagai panglima TNI, jadi tolong fokus saja pada kerjanya, untuk meningkatkan kinerja pribadi sebagia panglima atau TNI sebagai lembaga," jelas Charles. Charles juga menyarankan agar panglima lebih fokus untuk menjalankan strategi pertahanan Indonesia daripada terlibat dalam berbagai acara politik. "Memang kalau kita melihat beliau selama ini sangat banyak terlibat dalam statemen politik, hadir di acara politik partai politik sampai membaca puisi, ya. Tapi saya sarankan supaya menjalankan tugas sebagai panglima untuk fokus pada menjalankan strategi pertahanan Indonesia, karena masih banyak urusan lain yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pertahanan negara," jelas Charles. Pada masa Orde Baru, TNI -yang dulu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI- terlibat secara aktif dalam politik melalui Dwifungsi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. TNI juga memiliki perwakilan dalam lembaga legislatif, DPR ataupun MPR. Tetapi setelah Soeharto mundur, melalui rapat pimpinan ABRI pada 2000, peran tentara di dunia politik dikurangi secara bertahap mulai pemilu 2004 dan kemudian 2009.