Kartu Pekerja DKI Jakarta dikritik buruh dan organisasi pekerja
Organisasi pekerja dan para buruh di DKI Jakarta mengkritik kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang meluncurkan Kartu Pekerja untuk buruh di DKI, karena dianggap tidak adil.
Pemerintah DKI Jakarta menyebutkan dengan Kartu Pekerja para buruh akan mendapatkan subsidi transportasi dan bahan pangan. Sejumlah pekerja di kawasan Pulo Gadung Jakarta Timur yang ditemui BBC Indonesia, pada Rabu (17/01) khawatir tak semua buruh mendapatkan Kartu Pekerja terutama yang tidak memiliki KTP DKI. Hanif, seorang pekerja dari pabrik pengolahan plastik di Pulo Gadung, mengaku dirinya masih memegang KTP daerah asalnya. "Lebih baik dinaikkan saja, gajinya saja, daripada kartu kan belum tahu mekanismenya dan bagaimana pekerja yang tidak memiliki KTP DKI seperti saya," ungkap Hanif. Dia berharap sebaiknya Pemprov DKI menaikkan saja UMP sesuai dengan standar kehidupan di Jakarta. Pekerja yang lain, Wanto, juga mempertanyakan apakah pemberian Kartu Pekerja justru akan dibebankan pada pekerja. "Kalau melihat yang disediakan fasilitas pemda ini saya setuju, tapi bagaimana efeknya apakah malah ada pemotongan gaji dan sebagainya," kata dia. Pemrov DKI Jakarta meluncurkan Kartu Pekerja untuk buruh di DKI yang memiliki penghasilan setara UMP DKI Jakarta. Dengan kartu tersebut para pekerja akan mendapatkan sejumlah fasilitas yaitu transportasi gratis dengan bus TransJakarta dan subsidi pangan seperti pembelian bahan pokok; telur, daging sapi dan ayam serta beras. Pada peluncuran Kartu Pekerja tahap pertama, menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta ada 236 perusahaan yang mengajukan permohonan Kartu Pekerja dengan jumlah tenaga kerja mencapai 25.514 orang, namun setelah diverifikasi hanya 3.339 orang yang mendapatkan subsidi tranportasi bus Transjakarta dan bahan pangan di JakGrosir. KSPI menyebutkan jumlah Kartu Pekerja yang diluncurkan tak sebanding dengan buruh di Jakarta. Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan jumlah pekerja di Jakarta yang mendapatkan upah sesuai UMP berjumlah sekitar 500.000 orang, dan pemberian Kartu Pekerja dianggap tidak efektif untuk mensejahterakan kehidupan buruh. "Bagaimana dengan karyawan out sourching, bagaimana dengan para pekerja yang dibayar dibawah UMP? Apakah mereka tidak mendapatkannya? "Perusahaan pasti tidak ingin melaporkan pada pemprov kalau mereka dibayar di bawah UMP karena merupakan pelanggaran," jelas ketua departemen komunikasi dan media KSPI, Kahar S. Cahyono. Menurut Kahar, pemberian Kartu Pekerja malah mengesankan Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi bagi perusahaan. "Sebagian besar ini kan perusahaan di Jakarta merupakan perusahaan multinasional sebagian besar ya. "Masa mereka yang mampu membayar lebih layak kok justru diberikan subsidi degan adanya Kartu Pekerja itu, kenapa tidak perusahaan-perusahaan ini dipaksa dalam kutip untuk menyediakan fasilitas pekerja," jelas Kahar. Dia menyatakan masalah implementasi juga akan sulit dan rentan ketidakadilan, sehingga menurut Kahar sebaiknya pemprov menaikkan UMP sampai Rp3,9 juta sesuai dengan kajian KSPI terhadap standar hidup layak di Jakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menyebutkan pemberian Kartu Pekerja ini dilakukan untuk menyejahterakan kehidupan buruh. Syarat seorang buruh berhak mendapatkan Kartu Pekerja merupakan penduduk DKI Jakarta, dan bergaji tidak lebih dari Rp.3.658.000 atau standar UMP Jakarta dengan masa kerja di bawah satu tahun.