WNI masih jadi sandera Abu Sayyaf : 'Satu orang disandera itu sudah peristiwa besar', kata pengamat
Pemerintah Indonesia harus menuntut tanggung jawab pemerintah Malaysia dan Filipina terkait berulangnya kasus penculikan warga negara Indonesia di perairan Filipina Selatan, ujar pengamat.
Tentara Filipina melakukan patroli air di Mindanao, Filipina. Dua orang nelayan Indonesia (SM dan ML) yang disandera kelompok Abu Sayyaf telah dibebaskan oleh militer Filipina Minggu (22/12), dan kini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dikembalikan ke Indonesia. Sementara, satu orang lainnya, MF, yang masih diupayakan pembebasannya, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, merupakan satu-satunya WNI yang masih menjadi sandera di Filipina. Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Defense Security and Peace Studies, Mufti Makarim mengatakan masalah penculikan nelayan yang berulang harus disikapi serius oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah, ujarnya, harus meminta pemerintah Filipina dan Malaysia bertanggung jawab atas situasi keamanan yang ada di teritori mereka. "Prinsipnya mencegah keberulangan dan menciptakan situasi keamanan yang lebih permanen, sehingga tidak setiap tahun kita menghadapi situasi yang berulang," ujar Mufti. "Satu orang (disandera) itu sudah peristiwa besar," ujarnya. 'Masih trauma' Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan lebih dari 30 WNI, telah menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina sejak tiga tahun belakangan. Salah satu WNI yang pernah diculik dan berhasil diselamatkan pada Januari 2019 adalah Samsul Saguni, warga Majene, Sulawesi Barat. Samsul diculik saat ia bekerja di kapal ikan Malaysia dan berlayar di perairan dekat Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Ia mengatakan hingga kini masih trauma kala mengingat penculikan itu, di mana ia dan satu rekannya diawasi secara ketat oleh kelompok bersenjata di hutan Filipina. Tentara Filipina dan lima jasad anggota kelompok Abu Sayyaf menyusul baku tembak di Jolo, provinsi Sulu di pulau Mindanao, Filipina Selatan, dalam pembebasan dua nelayan Indonesia yang diculik kelompok itu, 7 September 2017. "Pengawasannya ketat, nggak boleh ke sana-sini. Pokoknya makan saja diawasi terus. Pokoknya diminta nggak melawan," ujarnya. Samsul mengatakan ia merasa tertekan berpindah-pindah tempat di hutan berulang kali selama empat bulan. Rekannya yang juga diculik, ujar Samsul, bahkan sempat berusaha kabur. "Waktu kawanku lari, pernah ditampar," ujarnya. Samsul, yang kini masih bekerja serabutan mengungkapkan alasannya bekerja di kapal ikan Malaysia. "Di sana (Malaysia) kan gajinya besar karena bagi hasil. Kadang dua bulan dapat Rp 40 juta. Dan alat tangkapnya lebih canggih," ujarnya. Sementara, kata Samsul, melaut di Indonesia tidak begitu menguntungkan. "Paling tinggi (dapat) tiga juta, lima juta (rupiah) satu bulan," ujarnya. Penculikan yang dialami Samsul kembali dialami tiga nelayan Indonesia, SM, ML, dan MF, yang berlayar dekat Lahad Datu, Sabah, dengan kapal Malaysia, September lalu. Kementerian Luar Negeri mengatakan pembebasan SM dan ML (22/12) didahului langkah diplomasi yang dilakukan langsung Presiden Joko Widodo dengan Presiden Duterte, juga Menteri Luar Negeri Retno Masudi dengan menteri pertahanan Filipina. Pembicaraan tersebut, kata Kemenlu, ditindaklanjuti melalui kerjasama badan intelejen Indonesia dengan militer Filipina. Sementara, Samsul Saguni mengatakan tidak tahu menahu bagaimana ia dibebaskan. "Saya dijemput oleh motor dan dibawa ke rumah Gubernur Sulu," katanya. Ia menambahkan ia berharap pemerintah memperhatikan betul nelayan Indonesia agar mereka tak perlu bekerja di kapal-kapal Malaysia. "Prabowo akan ke Filipina" Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah Indonesia akan membahas hal ini secara khusus dengan pemerintah Filipina. "Dalam waktu dekat Pak Prabowo akan ke Filipina untuk melakukan koordinasi terkait pengamanan wilayah laut," ujar Dahnil. Aksi solidaritas sejumlah WNI di depan Kedubes Filipina, tahun 2016, setelah bermunculannya kasus penculikan terhadap pelaut dan nelayan WNI oleh berbagai kelompok bersenjata Filipina Selatan, khususnya kelompok Abu Sayyaf. "Kalau memungkinkan beliau (Prabowo) berencana ke Mindanao." Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Defense Security and Peace Studies, Mufti Makarim mengatakan pemerintah Indonesia harus mendorong Filipina dan Malaysia untuk meningkatkan keamanan di teritori mereka. Menurutnya, sejauh ini, Filipina masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi gangguan keamanan kelompok militan di Filipina Selatan. Sementara Malaysia, menurut Mufti, masih dianggap lemah dalam mengatasi kejahatan di wilayah perairan. "Ini bukan masalah warga negaranya (WNI), tapi teritorinya," ujar Mufti. 'Daerah rawan penculikan' Soehardi, Kepala Biro Kerja Sama dan International Office, Universitas Bhayangkara Jakarta, mengatakan kementerian luar negeri melalui KBRI dan KJRI sebaiknya melakukan sosialisasi kepada awak kapal WNI tentang daerah-daerah rawan penculikan. Daerah-daerah itu antara lain Kepulauan Basilan, Kepulauan Sulu dan Kepulauan Tawi-Tawi serta Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku. Ia menambahkan patroli bersama di perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina harus ditingkatkan untuk mencegah kejadian ini berulang. Dengan ribuan pulau dan jalur pelayaran yang sibuk, wilayah ini menjadi sasaran empuk para perompak untuk menjarah muatan kapal. "Apabila penculikan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Group ini terus menerus berulang dikhawatirkan akan menganggu stabilitas keamanan," ujarnya. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar, mengatakan pemerintah akan menyebarluaskan informasi mengenai situasi keamanan laut, terutama di wilayah perbatasan kepada nelayan-nelayan Indonesia. Informasi itu, ujar Zulficar, akan disampaikan melalui syahbandar yang ada di pelabuhan-pelabuhan perikanan seluruh Indonesia.