Spanyol akan membekukan status otonomi Catalunya
Pemerintah Spanyol akan mulai membekukan status otonomi Catalunya pada hari Sabtu mendatang, setelah pemimpin kawasan itu mengancam akan mengumumkan kemerdekaan sesuai hasil referendum.
Catalunya menggelar refrendum kemerdekaan pada 1 Oktober, yang dianggap tidak sah oleh pemeritah pusat Madrid. Kantor PM Spanyol mengatakan, para menteri akan melakukan rapat khusus untuk mengaktifkan Pasal 155 konstitusi, yang memungkinkan mereka untuk mengambil alih langsung pemerintahan wilayah tersebut. Pemimpin Catalunya sebelumnya mengancam bahwa parlemen wilayah itu akan melakukan pemungutan suara untuk menyatakan kemerdekaan, yang sesuai hasil referendum yang disengketakan pada 1 Oktober, jika Spanyol 'terus melakukan represi.' Banyak kalangan mencemaskan, hal ini bisa memicu kerusuhan. "Pemerintah Spanyol akan melangkah pada prosedur yang digariskan dalam Pasal 155 Konstitusi untuk mengembalikan legalitas di wilayah pemerintahan sendiri Catalonya," kata pernyataan Perdana Menteri Mariano Rajoy. Pasal 155 Konstitusi Spanyol tahun 1978, yang menerapkan pemberlakuan demokrasi setelah kematian diktator Jenderal Franco tiga tahun sebelumnya, memungkinkan pemerintah pusat di Madrid untuk memberlakukan pengambil-alihan pemerintahan jika terjadi sebuah krisis. Sejauh ini pemberlakuan pasal 155 itu tidak pernah dilakukan. Para pemimpin politik di Madrid dan Barcelona telah terlibat dalam ketegangan tinggi sejak referendum, yang menurut para pemimpin Catalan menghasilkan suara "Ya" untuk kemerdekaan, namun oleh pemerintah Madrid dianggap ilegal.