Nigeria hapus 50.000 'pegawai hantu' untuk tangani korupsi
Nigeria telah menghapus 50.000 nama 'pegawai hantu' dari daftar gaji negara tersebut, sehingga menghemat hampir 630 juta euro (sekitar lebih dari Rp8 triliun), kata juru bicara kepresidenan, Garba Shehu, pada hari Selasa (27/12).
Presiden Muhammadu Buhari berjanji untuk memberantas korupsi di Nigeria. Kantor Kepresidenan Muhammadu Buhari, -presiden Nigeria yang terpilih dalam pemilu tahun lalu- berjanji untuk menghapus 'penyakit' korupsi di negara yang berpenduduk paling padat di Afrika tersebut. Pihak kepresidenan mengatakan 11 orang sedang menjalani pemeriksaan dalam keterkaitan mereka terhadap kasus 'pegawai hantu' ini, dan beberapa dari mereka telah duduk di kursi pengadilan. Kesebelas orang tersebut terkait dalam sebuah sindikat untuk memperoleh gaji dan uang pensiun dari para pegawai yang sebenarnya tidak ada atau telah meninggal. "Program penting kepemerintahan Muhammadu Buhari untuk menghapuskan penggelapan dan menjaga tata pemerintahan yang baik sedang dijalankan," kata kantor kepresidenan Nigeria. Nigeria telah menghapus 50.000 nama 'pegawai hantu' sehingga negara tersebut menghemat sekitar lebih dari Rp8 triliun. Minggu lalu, pemerintah Nigeria berjanji untuk melindungi dan memberikan hadiah besar kepada informan, sehingga mereka berhak mendapatkan antara 2,5 hingga lima persen dari jumlah uang hasil korupsi yang telah diperoleh kembali. Buhari berulang kali menuduh pemerintahan mantan presiden Goodluck Jonathan tentang pencurian dari perbendaharaan yang 'membingungkan'. Puluhan anggota terkemuka dari rezim Jonathan, termasuk para menteri, politikus, dan keluarga telah didakwa atas kasus korupsi. Beberapa hakim senior menghadapi dakwaan kasus penggelapan, suap, dan pencucian uang. Pada awal tahun 2016 ditemukan nama beberapa anak berumur delapan tahun yang diberi gaji sebagai guru oleh pemerintah Nigeria, kata para pejabat setempat. Anak-anak ini termasuk dalam 'pegawai hantu' yang tentunya tidak mengajar. Perekonomian Nigeria berada dalam krisis akibat jatuhnya harga minyak dunia, korupsi, dan masalah pengurusan keuangan.