Facebook perlu diatur karena Zuckerberg 'gagal', kata parlemen Inggris
Facebook memerlukan peraturan yang lebih ketat, dengan tindakan tegas dan segera yang perlu dilakukan untuk mengakhiri penyebaran informasi salah di platfrom itu, kata anggota parlemen Inggris.
Komite Majelis Rendah menyimpulkan bahwa pendiri perusahaan itu, Mark Zuckerberg gagal memperlihatkan "kepemimpinan ataupun tanggung jawab pribadi" terkait dengan berita palsu. Para anggota parlemen Inggris selanjutnya mengatakan bahwa berita palsu yang disebarkan oleh pihak-pihak asing berisiko membahayakan demokrasi Inggris. Facebook menyambut laporan komite khusus digital itu dan mengatakan pihaknya akan membuka diri terhadap "peraturan yang berarti". Praktik bisnis Facebook Para anggota parlemen mengatakan hal ini diperlukan untuk mengatasi peningkatan informasi yang salah di internet dan penyalahgunaan data pribadi yang merupakan "perubahan besar keseimbangan kekuasaan antara platform media sosial dengan masyarakat". Mark Zuckerberg berbicara dengan Kongres AS tetapi menolak mengunjungi Inggris untuk berbicara dengan anggota parlemen. Penyelidikan berita palsu, yang berlangsung selama lebih satu tahun, dilakukan Komite Digital, kebudayaan, Media dan Olahraga di Majelis Rendah, berdasarkan bukti-bukti dan terutama dipusatkan pada praktik bisnis Facebook sebelum dan sesudah skandal Cambridge Analytica. Cambridge Analytica adalah perusahaan iklan politik yang mempunyai akses terhadap jutaan data pemakai, yang sebagian diduga dipakai untuk membuat profil pribadi pemilih Amerika Serikat. Data tersebut didapat dari kuis kepribadiaan. Bagaimana data seperti itu, terutama terkait dengan kampanye politik, dibagikan di Facebaook menjadi inti penyelidikan, di samping pengaruh berita palsu. "Demokrasi berisiko menghadapi informasi yang jahat dan tidak henti-hentinya menyasar warga dan membuat 'iklan kelam' dari sejumlah sumber yang tidak bisa diketahui jati dirinya, dikirim melalui platfrom media sosial yang kita gunakan setiap hari," demikian kesimpulan laporan itu. "Perusahaan-perusahaan teknologi besar gagal memenuhi tanggung jawab yang seharusnya mereka lakukan untuk para pengguna, guna menindak informasi berbahaya dan menghormati data hak pribadi." Laporan tersebut mendesak dilakukannya: Facebook menjawab dengan mengatakan: "Kami juga merasakan kekhawatiran komite terkait dengan berita tidak benar dan integritas pemilu, serta gembira telah memberikan sumbangan berarti bagi penyelidikan mereka dalam 18 bulan terakhir, menjawab lebih dari 700 pertanyaan sementara empat eksekutif paling senior kami memberikan bukti. "Kami terbuka bagi peraturan yang berguna dan mendukung usulan komite bagi reformasi hukum pemilu. Tetapi kami tidak menunggu. Kami telah membuat perubahan penting agar semua iklan politik di Facebook harus mendapatkan izin, menyebutkan siapa pendananya dan kemudian disimpan pada arsip yang bisa dicari sampai tujuh tahun. Tidak ada saluran lain iklan politik yang setransparan ini dan memberikan cara untuk melakukannya seperti kami". Anggota parlemen tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka kesulitan berurusan dengan Facebook saat melakukan penyelidikan. Ketua komite Damian Collins menyampaikan kata-kata keras. "Kami meyakini bahwa saat memberikan bukti kepada komite, Facebook sering kali secara sengaja mengacaukan tugas kami, dengan memberikan jawaban yang tidak lengkap, omong kosong dan menyesatkan terhadap sejumlah pertanyaan kami," katanya. Anggota parlemen Inggris marah karena Zuckerberg tidak datang langsung untuk menjawab sejumlah pertanyaan. "Bahkan Mark Zuckerberg tidak percaya bahwa dirinya harus menjawab Parlemen Inggris, seperti juga kepada miliaran pengguna Facebook di dunia," kata Collins. "Bukti yang diungkapkan komite saya menunjukkan bahwa dia harus menjawab sejumlah pertanyaan tetapi dia terus menghindar, menolak menjawab undangan langsung kami atau mengirim wakil yang tidak memiliki informasi yang diperlukan." Pemeriksa fakta Belakangan terjadi peningkatan tekanan terhadap raksasa teknologi untuk mengatasi masalah berita palsu dan hal ini mendesak kementerian lain untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan informasi berbahaya, setelah meninggalnya remaja Inggris, Molly Russell. Ayah anak Inggris ini menuduh Instagram, milik Facebook, membantu kematiannya, karena gagal mencabut foto yang merekam aksi melukai diri sendiri. Cairncross Review yang mengkaji masa depan berita Inggris mengusulkan adanya badan pengatur untuk mengawasi Google dan Facebook guna memastikan isi berita yang dapat dipercaya. Lewat laporannya, Dame Frances Cairncross mengatakan situs seperti ini seharusnya membantu pengguna dalam mengidentifikasi berita palsu dan "mendorong orang untuk mendukung berita berkualitas tinggi". Facebook berulangkali menyatakan prinsip memerangi berita palsu dan telah bekerja sama dengan lebih dari 30 organisasi pemeriksa fakta di dunia. Dua dari badan tersebut - Associated Press dan Snopes - baru-baru ini berhenti bekerja sama dengan media sosial. Mudahnya penciptaan berita palsu baru-baru diperlihatkan tim peneliti OpenAi yang menunjukkan mesin sistem pembelajaran yang menghasilkan tulisan masuk akal tetapi tidak benar, hanya dengan menggunakan situs berita Reddit.