Forum G-20, peluang Indonesia mencari mitra
Presiden Joko Widodo hari Jumat (14/11) tiba di Brisbane, Australia, untuk menghadiri pertemuan G-20 yang akan dimulai pada hari Sabtu (15/11).
Joko Widodo tiba di Australia, Jumat (14/11), menghadiri pertemuan G20. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri antara lain oleh Amerika Serikat, Cina dan Rusia untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadi anggota G20 sejak 2008 dan tidak pernah absen mengikuti forum tahunan ini. Menjelang forum Brisbane, ada seruan dari sejumlah pihak agar Indonesia hengkang dari G-20. Salah satunya datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Susi menilai sektor kelautan tidak perlu ikut serta G-20 karena tidak bermanfaat bagi kelautan Indonesia. Namun keanggotaan di G-20 justru dinilai ekonom bermanfaat untuk Indonesia mencari mitra. Pertemuan G20 diselenggarakan di Brisbane, Australia. "G-20 forum sifatnya jadi keputusan di situ tidak mengikat tapi itu tetap penting sebagai sosialisasi dan mencari pertemanan, beberapa isu bisa di-lead di forum itu dan tindak lanjutnya bisa di organisasi yang bersifat mengikat tergantung isunya apa," kata Prasetyantoko, ekonom dari Universitas Atmajaya. Ia juga menyarankan Jokowi untuk mendudukkan kepentingan Indonesia sebagai emerging country. "Yang penting itu adalah likuiditas global yang salah satu sumbernya adalah kebijakan normalisasi moneter di negara maju yang implikasinya ke negara berkembang. "Perlu ada koordinasi antara emerging countries dengan negara maju terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan negara maju lainnya," tambahnya. Menanggapi seruan agar Indonesia menarik diri, Prasetyantoko tidak sepaham karena forum itu penting untuk menjaring peluang dan kesempatan kerja sama. "Jangan menarik diri dari G-20 kalau kita menarik diri, kita tidak punya akses membangun kesempatan lebih lanjut," ujar Prasetyantoko. Selain perekonomian global, KTT dua hari itu juga diperkirakan tidak akan lepas dari ketegangan internasional yang dipicu konflik Rusia-Ukraina serta isu perubahan iklim, seperti dilaporkan kantor berita Associated Press.