Jokowi dikritik karena pilih Hendropriyono
Keputusan presiden terpilih, Joko Widodo, menunjuk AM Hendropriyono sebagai penasehat tim transisi, menimbulkan polemik di kalangan relawan pendukungnya.
Jokowi dan AM Hendropriyono (kiri) dalam acara kampanye pilpres lalu di Jakarta. Kritik atas keputusan Jokowi mengangkat mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut ke tim transisinya antara lain ramai di media sosial. Serangan tidak hanya dilakukan oleh kubu yang berseberangan, tetapi juga di kalangan relawan pendukung Jokowi. Sebagian relawan pendukung Jokowi menyatakan kecewa karena masa lalu Hendropriyono yang disebut-sebut terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM. "Kalau Jokowi menempatkan orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM, seperti Wiranto, Hendropriyono, atau Muchdi di dalam pemerintahan, maka itu akan mempersulit realisasi visi dan misi Jokowi, yang salah-satunya adalah menyelesaikan pelanggaran HAM," kata Mugiyanto, relawan pendukung Jokowi dari organisasi Lingkar Trisakti, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (11/08) malam. Dia mengkhawatirkan, visi dan misi tersebut tidak akan tercapai kalau lingkaran dalam Jokowi diisi oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM. "Jadi, lingkaran dalam Jokowi harus bersih (dari nama-nama tersebut)," kata Mugiyanto. 'Percaya sepenuhnya' Tetapi tidak semua relawan pendukung Jokowi sepakat dengan cara pandang seperti itu. Kartika Djoemadi, koordinator relawan yang bergerak di jaringan media sosial, mengatakan, dia yakin Jokowi sudah mempertimbangkan secara matang. "Tentunya Pak Jokowi mengetahui persoalan itu (masuknya nama seperti Hendropriyono). Pasti itu sudah melalui proses yang panjang (oleh Jokowi) di dalam memikirkan apakah nama-nama tersebut layak masuk di dalam timnya atau tidak," kata Kartika saat dihubungi BBC melalui telepon. Jokowi dan Wiranto, pimpinan Partai Hanura, salah-satu partai koalisi. "Pasti sudah melalui proses yang panjang," tandasnya. Para pegiat HAM termasuk yang paling bersuara lantang terhadap penunjukan Hendropriyono tersebut. Mereka kemudian mengaitkan nama itu dalam kasus dugaan pelanggaran HAM di Lampung 1989 dan kasus pembunuhan pegiat HAM Munir. Pertimbangan profesional Namun demikian, salah-seorang tim penasehat tim transisi pemerintahan Jokowi, Jenderal purnawirawan Luhut Panjaitan mengatakan, dia menduga nama Hendropriyono dipilih oleh Jokowi karena pertimbangan profesional. Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri. "Kenapa sih kita mesti terlalu melihat hal-hal yang belum jelas. Pak Hendro itu 'kan orang profesional," kata Luhut Panjaitan dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Selasa (11/08) sore. Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan, Hendropriyono dipilih karena latar belakang, pengalaman, dan rekam jejaknya di bidang intelijen dan keamanan. Dia juga mengatakan tidak mempermasalahkan sinyalemen dugaan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Hendropriyono di masa lalu. Pekan lalu, Jokowi mengumumkan pembentukan tim transisi yang bertugas merumuskan program kerja dan merancang postur kabinet pemerintah. Kemudian, dia juga menunjuk beberapa nama sebagai penasehat tim transisi, yang diisi Hendropriyono, Luhut Panjaitan, Hasyim Muzadi, dan Syafii Maarif.