Virus corona: Membedah strategi Kerala, negara bagian di India yang dipimpin Partai Komunis, yang 'sukses menekan' wabah Covid-19
Ketika Kerala, di barat daya India, mencatat kasus Covid-19 untuk pertama kalinya, tampaknya negara bagian terpadat kedua di India itu akan kewalahan.
Kerala merupakan negara bagian pengirim pekerja migran, dan ekonominya bergantung pada kiriman uang pekerja mereka – khususnya yang bekerja di negara-negara Teluk. Di sana juga ada ratusan pelajar dari China serta menerima lebih dari satu juta wisatawan asing setiap tahun. Pada tanggal 27 Januari, kasus positif Covid-19 pertama kali ditemukan di Kerala, diduga berasal dari penerbangan dari Wuhan. Sesudah itu infeksi mulai menyebar dan negara bagian ini menjadi pusat infeksi. Empat bulan kemudian, ketika infeksi meningkat di India, negara bagian dengan 35 juta penduduk ini berhasil meratakan kurva penularan. Menurut Kementerian Kesehatan Kerala, secara keseluruhan terdapat 524 kasus positif Covid-19 dan empat kematian. Antisipasi Sebagian besar keberhasilan ini disebabkan oleh kewaspadaan dan perhatian besar yang diberikan oleh pemerintah negara bagian. Kerala dianggap jauh lebih siap, dibandingkan negara-negara bagian lain di India, dalam menangani wabah Covid-19. Pada tanggal 25 Maret, Kerala menerapkan karantina penduduk, sebelum pemerintah pusat menetapkan kebijakan ini. Mereka melakukan strategi pelacakan kontak yang tekun, merinci “peta jalan” orang-orang yang datang dari luar negeri. Mereka juga membuat pusat informasi Covid-19 di seluruh distrik untuk mengakomodasi orang asing yang terperangkap di sana. Tenaga kesehatan menyediakan pertolongan kepada orang tua yang hidup sendirian, terutama yang berkebutuhan khusus. Psikolog melakukan ratusan ribu kali panggilan telepon untuk membantu masalah psikologis staf yang bekerja di wilayah infeksi, agar mereka bisa mengelola stres. Ini tidak berarti Kerala melakukan banyak tes, kata Soutik Biswas, wartawan BBC di India. Mereka melakukan tes sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Ada belasan laboratrium yang melakukan 800 tes setiap harinya. Namun yang membuat perbedaan, menurut para ahli, adalah sistem kesehatan yang tangguh di Kerala. Ditambah lagi budaya demokrasi yang tumbuh di tingkat akar rumput yang memungkinkan pendelegasian wewenang kepada dewan-dewan komunal. Fasilitas cuci tangan seperti ini banyak ditemukan di banyak tempat di negara bagian Kerala. Dewan-dewan ini dipilih langsung oleh rakyat dan mewakili struktur pemerintahan tingkat terendah di India. “Kami mempersiapkannya sejak sangat awal. Kami sadar akan datang badai, maka kami membangun pertahanan,” kata Shahina Saleem, ketua dewan komunal Chengala, satu desa pertanian dengan 66.000 penduduk. Contoh Chengala terlihat di seluruh negara bagian. Dewan melakukan penyebaran informasi ke komunitas, melacak kontak orang terinfeksi, serta menerapkan karantina penduduk secara massal. Pemerintah Kerala setiap hari menyampaikan informasi mengenai perkembangan situasi. Cepat tanggap Di puncak sistem ini adalah KK Shailaja, seorang perempuan yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Kerala. Ia juga anggota Partai Komunis India. Tiga hari sesudah mendengar tentang virus ini di China, Shailaja rapat dan membentuk tim cepat tanggap. Mereka mendirikan kantor pengendalian, di ibu kota negara bagian dan juga di 14 distrik di sana. Ketika kasus pertama dideteksi mereka sudah menerapkan protokol yang disarankan WHO untuk mengetes, melacak, mengisolasi dan mendukung (testing, tracing, isolation dan support). Pekerja migran yang terlantar di Kerala diberi makanan dan akomodasi. Penumpang yang tiba dari China dicek suhu tubuhnya dan mereka yang demam diisolasi di rumah sakit terdekat. Penumpang lain dikarantina. Tim pengawas melacak penyebaran virus untuk melihat kemungkinan orang terinfeksi dan kontak yang mereka lakukan. Ini dikerjakan dengan bantuan iklan dan melalui media sosial. Penyebaran penyakit ini bisa dikendalikan sampai seluruh penerbangan ke India dibatalkan ketika pemerintah federal menetapkan karantina nasional. Pada puncak penyebaran di Kerala, 170.000 orang dikarantina di bawah pengawasan ketat dan mendapat kunjungan rutin dari tenaga kesehatan. Mereka yang tak punya kamar mandi di rumahya, ditampung di unit isolasi darurat dan ditanggung oleh pemerintah. Dengan ini angka karantina bisa ditekan hingga 21.000 orang. Pemerintah Kerala juga mengakomodasi dan memberi makan 150.000 buruh migran dari negara bagian tetangga yang terperangkap di Kerala, kata KK Shailaja kepada koran Inggris The Guardian. Para buruh ini kini dipulangkan ke daerah mereka masing-masing dengan kereta yang disewa oleh pemerintah. Investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan Tanggapan pemerintah yang cepat ini mengikut pada model ekonomi dan politik negara bagian Kerala yang sudah dibangun lebih dari setengah abad. Tingkat buta huruf di negara bagian Kerala tergolong sangat rendah. Sejak 1960-an Kerala dipimpin oleh partai sayap kiri, termasuk Partai Komunis yang kini berkuasa. Sejak akhir 1950-an, partai ini bertekad menghormati dan berpartisipasi dalam pemilu. Model tersebut didasarkan pada reformasi agraria yang dilakukan lewat undang-undang untuk meningkatkan kepemilikan tanah bagi petani. Selain itu mereka melakukan desentralisasi sistem kesehatan, serta investasi di pendidikan publik. Setiap desa memiliki satu pusat layanan kesehatan, dan ada rumah sakit di setiap tingkat administrasi serta 10 rumah sakit universitas. Kerala memiliki tingkat harapan hidup tertinggi dan kematian bayi terendah di antara seluruh negara bagian lain di India, sekalipun ia merupakan salah satu negara bagian termiskin. Sistem kesehatan yang beroperasi tiga tingkat di bawah rumah sakit pemerintah, merupakan hasil investasi sistem kesehatan yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. “Kerala berinvestasi di kesehatan dan pendidikan lebih daripada negara bagian yang lain,” kata ahli ekonomi Dr Jakob John kepada BBC. Kerala juga merupakan negara bagian dengan tingkat melek huruf tertinggi (sekitar 95%). Kepada The Guardian, Shailaja mengatakan tingkat melek huruf itu membuat warga mengerti mengapa mereka harus menjalankan karantina. "Kami bisa menjelaskannya kepada mereka." Mereka yang masuk ke wilayah Kerala selama pandemi harus jalani karantina. "Dewan komunal bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan karantina massal, melalui persetujuan warga," kata Ekbal, seorang ahli saraf dan anggota panel penanganan virus yang dibentuk pemerintah India. Lebih jauh, Dr John yakin pendelegasian wewenang di Kerala dari pemerintah ke pemerintah kota lalu ke dewan komunal juga berhasil membuat negara bagian ini mengatasi bencana banjir dan wabah virus nipah yang menyerang dalam tiga tahun terakhir. Persiapan Tahun 2018, Kerala diserang oleh infeksi virus nipah yang sangat mudah menular. Virus ini menyebabkan masalah pernapasan akut serta ensepalitis yang mematikan. Menurut Shailja, epidemi nipah ini menyiapkan mereka menghadapi Covid-19 karena ia sadar bahwa untuk menghadapi wabah tanpa obat dan tanpa vaksin hanya bisa dengan bertindak serius dan persiapan yang memadai. Sekalipun Kerala berhasil mengendalikan wabah virus corona, mereka belum bisa mendeklarasikan kemenangan karena 70% populasi di luar mereka masih bermasalah. Kerala merupakan negara bagian dengan penyakit menular terbanyak di India. Selain itu kedatangan musim penghujan bulan Juni kerap diikuti oleh penyakit-penyakit seperti influenza, demam berdarah dan sejenis tifus. Gejala pada penyakit-penyakit tersebut adalah demam, dan ini bisa mempersuilt diagnosa Covid-19, demikian dokter sudah memperingatkan. Pelonggaran bertahap juga akan diikuti oleh aliran masuk pekerja migran dari luar negeri dan negara bagian lain. Ini akan berdampak pada peningkatan pengawasan yang berarti lebih banyak ongkos yang harus ditanggung pemerintah.