Adakah efek jera bagi paedofil?
Pemerintah Indonesia akan mengusulkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, setelah terungkap berbagai kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak belakangan ini, termasuk di Sukabumi dan Sumedang .
Dugaan kekerasan seksual terhadap anak diperkirakan semakin banyak. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet, Kamis, 8 Mei. Presiden mengatakan langkah tersebut akan ditempuh dengan jalan mengajak DPR merevisi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Perlu dilakukan penguatan, revisi dan penyempurnaan. Dengan demikian, apabila dijalankan, itu akan menimbulkan efek tangkal, kemudian juga efektif, dan juga menjanjikan hukuman yang tidak ringan," kata Presiden Yudhoyono. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan rata-rata hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap anak hanya sekitar lima tahun, karena kurangnya pemahaman para penegak hukum dalam kasus perlidungan anak. "Hakim Agung kita Pak Asep mengatakan kebanyakan kasus kekerasan seksual paling tinggi adalah lima tahun, belum pernah ada yang divonis di atas lima tahun. Ini yang membuat pelaku nyaman, jadi efek jera tak pernah diberikan," jelas Sekjen KPAI, Erlinda. Pendapat Anda Bagaimana komentar Anda tentang penegakan hukum dalam kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak? Apakah ancaman hukuman sudah sesuai atau mungkin perlu diperberat? Apa saja yang dapat menimbulkan efek jera? Apakah stigma dalam masyarakat sekarang sudah luntur sehingga tidak membuat pelaku takut? Ramaikan Forum di radio BBC Dunia Hari Ini edisi Kamis, 15 Mei siaran pukul 18.00 WIB. Mohon isi nama dan nomor telepon Anda untuk kami hubungi guna merekam pendapat Anda. Komentar Berikut sebagian pendapat Anda. "Sesungguhnya ancaman hukuman bagi paedofil belum sesuai dan belum memberikan efek jera kepada pelaku. Hukumannya harus di atas 20 tahun. Dan dia juga harus menanggung biaya untuk proses penyembuhan bagi korbannya." Bonefasius Jehandut. "Hukuman bagi paedofil tergantung juper di polisi dan jaksa apakah ditambahkan pasal yang mengakibatkan masa depan anak yang hilang, trauma, pasal kekerasan, obat terlarang, dn lain-lain yang dituntut hakim hukuman 25 tahun atau lebih." Charles P Sihombing, Doloksanggul. "Revisi undang-undang tentang perlindungan anak harus dilakukan karena, menurut saya, hukumannya terlalu ringan. Yang kedua, di Indonesia terlalu banyak tabu jadi anak-anak tidak dibelajarkan." Zul Bahri, Medan. "Revisi tidak hanya undang undang perlindungan anak, tetapi juga bidang lain seperti undang-undang narkoba, korupsi, kriminalitas dengan kekerasan sampai meninggal dunia. Kita bisa mencontoh penegakan hukum seperti Singapura, Malaysia bahkan Brunei Darussalam dengan syariah Islam. Selama hukum lemah maka Indonesia sebagai pasar kejahatan." Wahjoe, Nganjuk. "Maraknya kasus ini menandakan lemahnya hukum di Indonesia. Mengingat begitu besar dampak dari kasus ini sebaiknya pelaku kasus ini terapkan hukum seberat-beratnya, kalauperlu hukuman mati." Tuslam Budi, Cilacap. "Hukuman apapun bentuknya tidak akan menimbulkan efek jera jika sanksi tersebut diberikan tanpa upaya menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan tindak kriminal itu dilakukan. Jika kita hanya mengandalkan sanksi dalam menekan tindak kriminalitas maka bisa dipastikan bukan berkurangnya tindakan kriminal yang akan terjadi tapi justru akan semakin meningkatnya kualitas tindak kriminal yang kita dapatkan. Untuk itu jika memang pemerintah serius ingin menekan tindak kriminalitas maka diperlukan tindakan sistemik yang akan mengurai benang kusut tindak kriminalitas yang sedang melanda negeri ini. Tapi saya tidak melihat keseriusan dari pemerintah dalam hal ini." Abdul Azis, Tangerang Selatan.