Pertanyaan Anda soal vonis Ahok, dari peluang bebas hingga penanganan kasus Rizieq
Kami mengumpulkan pertanyaan Anda, para pembaca BBC Indonesia, terkait hukuman dua tahun penjara terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama dan menjawabnya lewat artikel di bawah ini.
Basuki Tjahaja Purnama juga sudah menandatangani surat permohonan pengunduran diri sebagai gubernur. Keluarga dan kuasa hukum Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok menyatakan secara resmi mencabut pengajuan banding atas putusan majelis hakim pengadilan Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama. Tindakan itu ditempuh sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Ahok, seperti tertulis dalam suratnya yang ditulis di penjara markas Brimob dan dibacakan oleh istrinya, pada Selasa (23/5). Lewat suratnya, Ahok juga meminta agar para pendukungnya berhenti melakukan aksi menuntut pembebasannya, yang dilakukan di beberapa kota di dunia. Di tengah ramainya berbagai aksi mendukung Ahok, pengamat menilai justru keputusan mencabut banding adalah sesuatu yang tepat karena "tingkat polarisasi yang cukup runcing" dan "tak ada jaminan jika bandingnya akan dikabulkan, akan meringankan (Ahok)". Basuki Tjahaja Purnama juga sudah menandatangani surat permohonan pengunduran diri sebagai gubernur untuk Presiden dengan tembusan ke Mendagri pada Rabu (24/5). Berikut beberapa pertanyaan Anda soal vonis hukuman bagi Ahok: Apakah Ahok mempunyai kesempatan untuk bebas? Apakah desakan asing mampu membuat Indonesia membebaskan Ahok? Selain aksi mendukung pembebasan Ahok digelar di beberapa kota dunia, muncul pernyataan dari lembaga pegiat hak asasi yang berpusat di London, Inggris, Amnesty International, lembaga pegiat hak asasi internasional, Human Rights Watch atau HRW, serta pernyataan dari Kantor Hak Asasi PBB untuk kawasan Asia Tenggara, dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam yang mencatat keputusan pengadilan terkait Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Parlemen Belanda juga sudah menyatakan hukuman terhadap mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai 'serangan langsung terhadap kebebasan' dan upaya pembebasan Ahok diangkat dalam debat bersama Menteri Luar Negeri Bert Koenders. Namun, dalam pidatonya di Oxford, Wapres Jusuf Kalla meminta negara-negara Eropa untuk menghormati vonis atas Basuki Tjahaja Purnama. "Saya sangat memahami bahwa Inggris dan negara-negara di Eropa memiliki undang-undang dan sistem hukum yang berbeda untuk persoalan ini," jelasnya saat berbicara di Oxford Centre for Islamic Studies (OXCIS), Kamis (18/05) petang waktu setempat. Sekitar 200 hadirin mendengarkan kuliah umum Wapres Jusuf Kalla di Oxford Centre for Islamic Studies. "Tapi sebagai bagian dari sistem demokrasi kita harus menegakkan tatanan hukum, kemandirian lembaga peradilan, dan menghormati satu sama lain," tambah Kalla. Begitu pula Presiden Jokowi yang setelah keluar vonis Ahok, meminta agar semua pihak menghormati keputusan hakim. Berbagai pernyataan politik itu menunjukkan bahwa meski ada perhatian internasional, namun pemerintah tidak akan melakukan tindakan membebaskan Ahok. Bahkan seperti dilaporkan oleh Kompas, pada Selasa (23/5), Wakil Presiden Jusuf Kalla juga kembali menegaskan pada ahli PBB agar tidak mencampuri urusan hukum yang berlaku di Indonesia. "Sama dengan kita tidak boleh mencampuri urusan hukum di Malaysia, urusan hukum di Amerika Serikat," kata Kalla. "Kalau sudah boleh saling mencampuri urusan hukumnya negara ini, dunia ini bisa menjadi ladang pertentangan." Apakah vonis Ahok itu dikategorikan pelanggaran HAM? Kasus Ahok memang mendapat perhatian khusus dari lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia. Meski tak menyebutnya sebagai pelanggaran HAM, namun badan Human Rights Watch atau HRW mengatakan bahwa dalam kasus Ahok, "Undang-undang penistaan sudah digunakan untuk mendakwa dan memenjarakan anggota-anggota dari kelompok agama minoritas dan tradisional." Kantor Hak Asasi PBB untuk kawasan Asia Tenggara juga "mendorong Indonesia untuk segera mempercepat pembebasan terhadap mantan gubernur Jakarta (Ahok)." Kasus Ahok mendapat banyak perhatian, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Melalui akun Twitternya, badan PBB ini menulis, "Para pakar PBB mendorong #Indonesia untuk meninjau dan membatalkan kriminalisasi atas penistaannya... Para pakar PBB mengatakan bahwa hukum penistaan tidak memiliki tempat di negara toleran seperti Indonesia." "Kasus penistaan dan hukuman penjara #Ahok merusak hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dan hak kebebasan berpendapat," tulis badan PBB ini. Bagaimana dengan kasus hukum atas Rizieq Shihab? Ada banyak pembaca yang menanyakan hal yang sama; jika Ahok dipenjara atas penistaan agama, lalu bagaimana dengan penanganan berbagai kasus hukum yang menimpa Rizieq Shihab -Ketua FPI dan GNPF-MUI yang sering menuntut agar Ahok dipenjara- yang sekarang sedang ditangani oleh polisi? Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Selasa (23/5), Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan proses hukum terhadap Rizieq Shihab, juru bicara FPI Munarman, dan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath terus berjalan. Kasus terhadap Rizieq terus berlanjut penanganannya oleh polisi meski Rizieq sedang berada di luar negeri. Beberapa perkara Rizieq Shihab yang disebut oleh Kapolri termasuk dugaan tindakan pornografi dan UU ITE, dugaan penistaan agama berkaitan agama Kristen, masalah dugaan lambang palu arit, dan dugaan penghinaan lambang Pancasila. Kasus terhadap Rizieq terus berlanjut penanganannya oleh polisi meski Rizieq sedang berada di luar negeri. Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta bantuan Komnas HAM terkait apa yang disebutnya sebagai 'kriminalisasi, teror dan intimidasi' yang ia hadapi, namun ia menginginkan pertemuannya berlangsung di Arab Saudi atau di sebuah negara Eropa. Apakah ada kecenderungan bagi kelompok minoritas di Indonesia untuk mencari suaka ke luar negeri dikarenakan kasus Ahok? Beberapa warga etnis minoritas Cina yang diwawancarai oleh BBC Indonesia memberikan tanggapan beragam, tapi belum ada yang mengatakan akan mencari suaka ke luar negeri. Kasus Ahok justru membuat sebagian dari mereka untuk bersuara, seperti Inez Sutanto yang merasa bahwa jika selama ini dia jauh dari politik, maka kini dia memutuskan bergabung dalam aksi lilin solidaritas untuk Ahok. Aksi bela Ahok di Bandung. Begitu pula dengan Aline Djayasukmana yang merasa putusan atas kasus Ahok akan membuat "minoritas akan semakin berani bersuara", namun Priscillia Indrajaya, warga Indonesia yang tinggal di San Francisco, Amerika Serikat dan awalnya sudah meniatkan pulang ke Indonesia, kini justru mengurungkan niatnya untuk kembali. Erwin, seorang warga Glodok yang mengelola restoran, juga merasa bahwa diskriminasi adalah "konsekuensi minoritas", sehingga kini dia memilih untuk, "menjaga diri, lebih hati-hati, kita jangan berbuat permusuhan atau dibenci, berusaha berbuat mengalah". Pengamat kemasyarakatan dan kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Thung Ju Lan mengatakan, setelah vonis Ahok, warga etnis minoritas tidak akan takut bersuara dan berpolitik. "Bagi mereka yang rajin bergaul, harapannya (tetap) banyak. Bagi mereka yang tak pernah bergaul, yang biasanya takut-takut dan ragu, kalau dulu banyak harapan, ya sekarang akan mundur lagi." Apakah masyarakat Indonesia akan makin terpecah belah oleh politik mempertahankan kekuasaan dan politik memperoleh kekuasaan? Kekhawatiran ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani yang merasa bahwa putusan hukuman terhadap Ahok punya dampak politis yang tidak sederhana. TNI berusaha menenangkan kelompok Muslim yang meneriakkan slogan saat bersitegang dengan kelompok masyarakat Dayak di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu (20/05). Dia melihat vonis atas Ahok membawa Indonesia dalam 'konteks darurat' karena akan semakin menguatnya politisasi identitas etnis dan agama. Dan baru-baru ini, aksi pengusiran terhadap ulama FPI di Pontianak, Kalimantan Barat disebut "dimanfaatkan elit politik untuk meniru politik SARA di Pilkada Jakarta". Pengamat dari Universitas Tanjungpura Pontianak Jumadi memaparkan bahwa ada kemungkinan elit politik nantinya menggunakan isu agama dan etnik, karena hasil lembaga survey menunjukkan bahwa hampir 60% pertimbangan orang memilih di pilkada di daerah yang plural cenderung pada pertimbangan etnik dan agama.