Pendukung raja Thailand kecam UNHCR
Kelompok-kelompok yang mendukung kerajaan Thailand mengancam akan menghentikan sumbangan negara itu untuk Badan Pengungsi PBB (UNHCR) setelah tersangka penghina raja mendapatkan status pengungsi.
Undang-undang Thailand melarang warga menghina raja dan anggota keluarganya. Para pendukung menentang keras tindakan UNHCR memberikan status pengungsi kepada Ekapop atau Tang Achiwa dengan meluapkan kemarahan mereka di akun Facebook UNHCR Thailand. Dilaporkan oleh media setempat bahwa mereka juga mengancam akan mengganggu petugas penggalang dana Badan Pengungsi PBB itu. Menanggapi ancaman kelompok-kelompok pendukung kerajaan Thailand, juru bicara UNHCR Thailand, Vivian Tan, mengatakan ancaman penghentian sumbangan itu sangat disayangkan. "Kami sebenarnya menggantungkan pada bantuan ini untuk membantu pengungsi di Thailand. Semua uang ini digunakan untuk para pengungsi dari Myanmar dan negara-negara lain yang berada di Thailand," tandasnya. Ekapop adalah aktivis terkenal dari Baju Merah, kelompok yang mendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Aktivis itu dituduh menghina kerajaan ketika berpidato dalam pertemuan Baju Merah di Bangkok pada 2013. Polisi mengeluarkan perintah penangkapan awal tahun 2014. Ekapop melarikan diri ke Kamboja dan kemudian mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Kini ia mengklaim bahwa ia dan istrinya telah mendapatkan paspor Selandia Baru.