Menilik geliat ekonomi Aceh selama 10 tahun perdamaian
Walaupun diguyur dana otonomi khusus yang berlimpah, pertumbuhan ekonomi Aceh belum seperti diharapkan. Korupsi dan infrastruktur dianggap sebagai biang keladinya, sementara keamanan tidak menjadi masalah.
Pertumbuhan ekonomi Aceh sempat anjlok pada tahun lalu dan kini mulai membaik, walau belum seperti diharapkan. Doa-doa dan harapan baik menggema dari Masjid Baiturrahman di Kota Banda Aceh, mengiringi peringatan 10 tahun perdamaian Aceh, hari Sabtu (15/08) pagi lalu. Semenjak konflik bersenjata diakhiri melalui kesepakatan damai di Helsinki pada 2005 lalu, masyarakat Aceh menjadi sangat akrab dengan kata perdamaian. Beberapa penjual ikan di Pasar Peunayong, Banda Aceh, mengaku sulit mendapatkan pembeli dalam dua tahun terakhir. Tetapi itu dulu. Kini ada satu kata lainnya yang juga menjadi tuntutan masyarakat Aceh yaitu kesejahteraan. Sebuah kenyataan yang tampaknya disadari sepenuhnya oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Hal ini dia tekankan kembali dalam pidato sambutannya pagi itu. "Sehingga perdamaian tidak hanya diukur dengan rasa aman menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi membawa Aceh ke gerbang kesejahteraan," kata Zaini. Sekitar dua jam sebelum pidato Zaini yang penuh optimisme itu, saya mengunjungi salah-satu pusat peredaran uang di kota Banda Aceh, yaitu Pasar ikan Peunayong. "Sulit sekali mendapatkan pembeli. Sepi sejak dua tahun ini. Penurunannya sampai 50% lebih. Barang ada, tapi pembeli nggak ada," kata Zainuddin, yang berusia 56 tahun. "Perekonomiannya sulit sekarang. Sembako serba naik. Jauh naik," ungkap seorang ibu bernama Rini. "Terasa pada pengeluarannya. Biasanya seminggu kita nggak sampai sekian, ternyata sekarang sudah sampai sekian." Dia memberikan contoh, harga kepiting naik dari Rp40ribu menjadi Rp60ribu dalam beberapa bulan terakhir. Di dalam pasar ikan, saya lantas mewawancarai sejumlah penjual ikan. Dan, bisa ditebak, jawaban mereka sesuram suasana pasar ikan tersebut. "Sulit sekali mendapatkan pembeli. Sepi sejak dua tahun ini. Penurunannya sampai 50% lebih. Barang ada, tapi pembeli nggak ada," kata Zainuddin, yang berusia 56 tahun. Minim investasi swasta Barang tersedia, tetapi daya beli masyarakat rendah, begitulah gambaran secara kasar dari beberapa orang yang saya temui di pasar tersebut. Pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Nazamuddin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh sempat berada di level atas, tetapi itu puncaknya terjadi pada lima tahun silam. Kondisi ini, sepertinya, berjalan seiring pertumbuhan ekonomi Aceh yang belum sepenuhnya membaik setelah sempat terpuruk pada tahun lalu, walaupun menurut Badan Pusat Statistik Aceh, sempat tumbuh mencapai 2,67% pada awal Agustus lalu. Ini memang jauh lebih baik jika dibandingkan pada triwulan pertama 2015, yang menurut BPS Aceh, ekonomi Aceh sempat merosot tajam. Pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Nazamuddin mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh sempat berada di level atas, tetapi itu puncaknya terjadi pada lima tahun silam. "Setelah itu (ekonomi Aceh) tidak stagnan, tetapi pertumbuhannya tidak seperti diharapkan," kata Nazamuddin saat ditemui BBC Indonesia di Banda Aceh, Sabtu (15/08) sore. Suasana di pusat keramaian di Kota Banda Aceh, Rex, di sebuah pagi pertengahan Agustus 2015 lalu. Menurutnya, ekonomi Aceh yang lesu ini diakibatkan minimnya investasi di Aceh. "Infrastruktur yang dibangun, kemudian suasana yang kondusif, aman, tidak diikuti investasi swasta yang cukup," sambungnya. Laporan Bank Indonesia (BI) pada triwulan pertama 2014 menyebutkan, penyerapan anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBA) yang kurang maksimal sangat berdampak pada melambatnya ekonomi Aceh. Selain ketergantungan pada APBA, menurut BI, belum adanya sektor swasta (terutama sektor industri) yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Di mana letak kendalanya? Pada triwulan pertama 2014, Badan Investasi dan Promosi Aceh menyebutkan, penanaman modal dalam negeri mencapai Rp1,3 trilun lebih, sementara penanaman modal luar negeri mencapai Rp42 milyar. Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud mengatakan kendala investasi terletak pada masalah regulasi, infrastruktur serta sumber daya manusia. Sejumlah analisa menyebutkan, angka ini tidak sebesar penanaman modal setahun sebelumnya. Pertanyaannya kemudian, mengapa investasi swasta dari dalam dan luar negeri di Aceh belum seperti diharapkan? Enam tahun silam, Bank Dunia menyebutkan ada dua besar faktor penghambat investasi di Aceh yaitu ketersediaan infrastruktur dan korupsi. Pendapat serupa juga disuarakan mantan Ketua Aceh Monitoring Mission, AMM, Pieter Feith, saat mengunjungi Banda Aceh pekan ketiga Agustus lalu. Aksi kekerasan yang dilakukan segelintir eks kombatan GAM dinilai bukan sebagai penyebab utamanya minimnya investasi ke Aceh. "Sebetulnya pertumbuhan ekonomi Aceh bisa lebih cepat... Tapi untuk tumbuh seperti itu, harus ada investasi dari dalam dan luar negeri. Investor tertarik untuk menanamkan modalnya asal tidak ada korupsi, pemerintahan yang bersih dan ada penegakan hukum," kata Pieter Feith. Dan, masalah keamanan yang sempat dikhawatirkan, ternyata bukan lagi dianggap sebagai biang keladinya. "Suasana keamanan sudah kondusif," kata Nazamuddin, ekonomi Universitas Syiah Kuala. Sebaliknya, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud mengatakan kendala investasi terletak pada masalah regulasi, infrastruktur serta sumber daya manusia. "Itu kekurangannya. Umpamanya, di Aceh ini masalah suplai listrik masih minimal. Dan untuk satu investasi yang kecil sekalipun, suplai listrik yang konstan itu sangat diperlukan. Apalagi mereka mau membikin pabrik," kata Malik Mahmud dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia di Banda Aceh. Isu korupsi Bukan rahasia lagi isu soal korupsi di Aceh ini sudah menjadi pembicaraan di berbagai kedai kopi yang menjamur di ibu kota provinsi itu. Salah-satunya adalah peristiwa penyanderaan kendaraan dinas seorang pejabat oleh bekas tentara Gerakan Aceh Merdeka pada Juni lalu. Si pelaku mengaku melakukan aksi itu karena kecewa dengan isu korupsi yang tidak pernah diungkap. Bukan rahasia lagi isu soal korupsi di Aceh ini sudah menjadi pembicaraan di berbagai kedai kopi yang menjamur di kota Banda Aceh. Dengan kata lain, menurut Menurut Nazamuddin, salah-satu masalah utama di balik minimnya investasi di Aceh adalah "pelayanan birokrasi yang belum efisien." Dalam bahasa yang lebih halus, seorang pengusaha eksportir kopi asal Aceh, M Nur, memberikan contoh kasus yang pernah dialaminya dalam berhubungan dengan birokrasi di Aceh: "Mungkin itu perlu peningkatan untuk pelayanannya, karena kita lihat di pelayanan itu agak ada kesulitan, karena kita baru mau ekspor. Itu menjadi pasang-surut, karena kesiapan personal birokrasinya itu harus ditingkatkan." Setahun lalu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa upaya pemberantasan korupsi di wilayahnya membutuhkan waktu. "Tentu itu tidak semudah seperti membalik tangan. Dia akan memakan waktu, karena praktek (korupsi) itu sudah kronis, yang sudah diobati," kata Zaini.