Krisis Catalunya: Spanyol ambil alih pemerintahan dan memecat para pemimpin Catalunya
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan bahwa para pemimpin katalan akan dipecat, namun parlemen semi otonom tak akan dibubarkan.
PM Rajoy menyatrakan, pemerintah akan memberlakukan pasal 155 Konstitusi. Rajoy mengungkapkan langkah-langkah pembubaran pemerintah kawasan otonomi Catalunya itu setelah melangsungkan pertemuan darurat kabinet, yang juga memutuskan akan segera diselenggarkaannya pemilihan umum di kawasan itu. Langkah-langkah yang disusun kabinet ini seterusnya akan diajukan ke Senat Spanyol, yang akan mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Ini merupakan salah satu puncak krisis, setelah hampir tiga pekan lalu Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan, yang dianggap ilegal oleh Madrid. Ini merupakan salah satu puncak krisis, setelah hampir tiga pekan lalu Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan, yang dianggap ilegal oleh Madrid. Pemimpin Catalunya Carles Puigdemont sejauh ini mengabaikan tuntutan pemerintah nasional untuk membatalkan upaya melepaskan diri dari Spanyol. Rajoy mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan selain mengambil alih pemerintahan, menempatkan Catalunya dalam administrasi langsung Spanyol, dengan alasan bahwa tindakan pemerintah Katalan "bertentangan dengan hukum dan mencari konfrontasi." Carles Puigdemont kini berselisih secara ajam dengan Mariano Rajoy. Sebelum keputusan ini, negara-negara Eropa menyatakan lepas tangan atas krisis Catalunya. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk secara eksplisit mengesampingkan segala bentuk keterlibatan Uni Eropa terkait Catalunya, terlepas dari situasi yang 'memprihatinkan.' "Tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk mediasi, tidak juga untuk prakarsa atau tindakan masyarakat internasional," katanya. Dalam referendum pada 1 Oktober yang dilarang oleh pemerintah Spanyol itu, rakyat Katalan memilih untuk memisahkan diri. Pemimpin Eropa lainnya, seperti Angela Merkel dari Jerman dan Emmanuel Macron dari Prancis, juga memberikan dukungan mereka kepada Madrid. Apakah langkah Spanyol bisa jadi bumerang? James Badcock, BBC News, Madrid Pembubaran pemerintah Catalunya dan dilangsungkannya pemilihan sela bisa jadi menawarkan cara untuk meredakan ketegangan sekerang ini yang begitu gawat, namun banyak hal juga menunjukkan bahwa strategi semacam itu belum tentu bisa memberikan solusi yang nyata untuk menyelesaikan krisis. Partai sayap kiri CUP telah mengisyaratkan untuk memboikot pemilihan sela wilayah itu. Pihak-pihak pro-kemerdekaan lainnya mungkin akan melakukan hal yang sama. Protes jalanan besar-besaran terhadap segala bentuk pemerintahan langsung Madrid juga kemungkinan besar akan terjadi. Pemimpin Katalan, Carles Puigdemont berjanji untuk mengadakan pemungutan suara formal di parlemen Catalunya mengenai kemerdekaan jika Spanyol mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi. Jika deklarasi kemerdekaan disetujui parlemen, pihak-pihak pro-kemerdekaan dapat memperlakukan pemilihan umum sebagai pemilihan majelis konstituen untuk membentuk sebuah republik baru, tahap lanjut yang ditetapkan dalam peta jalan pro-kemerdekaan. Dengan asumsi keterlibatakan semua pihak, para pemilih akan dianggap memperlakukan pemilu sebagai pemungutan suara mengenai kemerdekaan secara de facto. Jika hasilnya kembali dimenangkan separatis, sulit untuk membayangkan bagaimana konflik ini akan berakhir. Apa yang akan terjadi pada para pemimpin Katalan? Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa krisis tersebut menampakkan kemunafikan Barat, yang mendukung sejumlah gerakan separatis tapi menolak gerakan separatis lain. Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia -sekutu Rusia- tapi tidak bersikap yang sama untuk Catalunya atau untuk Kurdistan Irak. Dia juga mengingatkan banyak negara menentang aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang mengakibatkan sanksi internasional terhadap Rusia. Apa yang terjadi di Catalunya? Pada Sabtu (21/10) ini PM Mariano Rajoy menegaskan bahwa Spanyol memulai proses pengambil-alihan pemerintahan Catalunya oleh Madrid dengan mengaktifkan pasal 155 konstitusi. Pemimpin Catalunya mengatakan jika Spanyol melanjutkan 'represi,' parlemen daerah tersebut akan memilih untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaannya. Banyak kalangan khawatir gerakan terbaru ini bisa memicu kerusuhan lebih lanjut menyusul demonstrasi besar-besaran sejak sebelum dan selama referendum 1 Oktober. Mahkamah Agung Spanyol menetapkan bahwa referendum tersebut ilegal dan melanggar konstitusi, dan menyebutkan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi. Pasal 155 konstitusi, yang ditetapkan tiga tahun setelah kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, memungkinkan Madrid untuk memaksakan pengambil-alihan pemerintahan suatu daerah otonomi jika terjadi sebuah krisis, dan pasal tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya. Bendera Catalunya dikibarkan pendukung Barcelona dalam pertandingan Liga Champions melawan Olympiakos Piraeus, Rabu lalu. Apa yang terjadi sekarang? Xavier Arbós, pakar konstitusi di Universitas Barcelona, ​​mengatakan: "Kami sama sekali tidak tahu tindakan apa yang dapat diambil pemerintah Spanyol. "Kami tidak tahu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap kekuasaan pemerintah Katalan." Senat Spanyol yang dikuasai oleh partai berhaluan konservatif pimpinan PM Rajoy, Partai Populer (PP) dan sekutu-sekutunya, kemudian akan harus menyetujui daftar itu. Analis mengatakan Pasal 155 tidak memberi kewenangan pada pemerintah untuk sepenuhnya membekukan otonomi, dan tidak dapat menyimpang dari daftar langkah yang ditetapkan. Setelah referendum 1 Oktober, pemimpin Katalan Carles Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan. Dia memperingatkan status penangguhan itu bisa berubah. "Jika dianggap tepat, Parlemen Katalan dapat melanjutkan untuk melakukan pemungutan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," katanya. Tapi jika Madrid mengambil alih keuangan daerah atau departemen kepolisian, atau membubarkan parlemen daerah Catalunya, pemungutan suara semacam itu akan jadi pelik pelaksanaannya. Betapa pun, konstitusi tidak menetapkan batasan waktu tentang proses itu.