Perubahan iklim: Semakin sedikit jam kerja karyawan, semakin besar peluang bumi diselamatkan?
Saat ini umat manusia menghadapi dua tantangan besar: jam kerja yang terlampau panjang dan perubahan iklim. Apakah menghambat pertumbuhan ekonomi merupakan solusi terbaik atas persoalan itu?
Manajemen sistem kerja dianggap berkaitan langsung dengan keberlanjutan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Jika setiap orang di dunia ini mengonsumsi bahan bakar, makanan, pakaian, dan bahan bangunan dalam jumlah yang sama dengan orang-orang Eropa, maka kita membutuhkan setidaknya bumi yang 2,8 kali lebih besar. Jika setiap orang menerapkan gaya hidup masyarakat Amerika Serikat, maka dibutuhkan lima planet setara bumi. Di tengah perjalanan pergi-pulang kita sebagai komuter, beragam cara mendapat dan menghabiskan uang, tak terbantahkan lagi bahwa kita sebenarnya menjalani hidup yang tidak berkelanjutan. Tanggal 29 Juli lalu kita melalui 'Hari Melampaui Batas' yang datang lebih dini dari perkiraan. Itu adalah hari ketika kebutuhan atas sumber daya alam lebih besar ketimbang yang dapat disediakan bumi dalam setahun. Merujuk penelitian wadah pemikir internasional, Global Footprint Network, tahun 1972 adalah terakhir kalinya kita mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam tercapai pada bulan Desember. Belakangan ada gagasan unik untuk mengatasi persoalan itu. Kita hanya perlu mengurangi beban kerja. Tujuannya: memperlambat perekonomian global dan membatasi nafsu konsumsi yang seolah tak terbatas. Namun apakah strategi itu mungkin diterapkan? Dan benarkah ide itu dapat menyelamatkan dunia? Keseimbangan ketersediaan dan eksploitasi sumber daya alam dinilai vital bagi keberlanjutan lingkungan. Tak ada yang dapat tumbuh tanpa batas Mengubah kebiasaan kerja dalam skala global adalah pekerjaan besar. Warga AS rata-rata bekerja 44 jam dalam satu pekan dan hanya menerima 10 hari libur. Di China, 72 jam kerja selama 6 hari adalah hal yang dianggap biasa. Sementara jam kerja panjang di Jepang memunculkan terminologi baru, yaitu karoshi alias tewas akibat bekerja terus-menerus. Bagaimanapun, analisis dari University of Massachusetts menyatakan, "bekerja lebih sedikit berdampak positif bagi lingkungan." Kajian itu memiliki premis, jika kita mengurangi jam kerja hingga 10%, jejak karbon kita akan turun 14,6%. Angka itu muncul dari jumlah perjalanan rumah-kantor dan konsumsi makanan cepat saji yang berkurang. Yang lebih drastis, libur selama satu pekan penuh dianggap akan mengurangi jejak karbon hingga 30%. Kita kerap menyalahkan korporasi besar atas perubahan iklim yang terjadi. Namun konsumsi serta cara kita hidup dan bekerja sebenarnya merupakan sumber utama emisi global. Penelitian lintas negara menemukan data, bahwa barang yang kita beli bertanggung jawab pada lebih dari 60% gas rumah kaca dan 80% penggunaan air bersih. Kajian itu dilakukan Norwegian University of Science and Technology. Mereka berupaya menemukan dampak konsumsi manusia pada lingkungan. Namun pertumbuhan konsumsi adalah tumpuan utama perkonomian. Merujuk buku yang ditulis Profesor Tim Jackson dari University of Surrey, Prosperity Without Growth, perekonomian global tumbuh 3,65% setiap tahun sejak 1950. Dengan kata lain, perekonomian global akan 200 kali lebih besar pada 2100 ketimbang tahun 1950. Pertumbuhan itu bahkan bisa 326 lebih besar jika banyak negara berkembang melesat di atas angka rata-rata tadi. "Perekonomian yang tidak berkembang adalah kutukan bagi pelaku ekonomi," demikian tulis Jakcson dalam bukunya. "Tapi gagasan pertumbuhan ekonomi yang terus menanjak adalah kutukan bagi pegiat lingkungan. Tidak ada turunan dari sistem terbatas yang dapat berkembang tanpa batas," kata Jackson. Intensitas pekerjaan yang tinggi disebut berdampak buruk bagi lingkungan. Bagaimanapun, ada dua dua gagasan yang sailng bertolak belakang tentang upaya menyelamatkan bumi dengan cara mengurangi beban kerja manusia. Penyokong 'ekonomi hijau' yakin upah kita tak akan berkurang dan perekonomian tetap dapat bertumbuh meski ada potongan kecil atas jam kerja serta efisiensi tekonologi dan energi. Di sisi lain, mereka yang menolak pertumbuhan ekonomi yakin bahwa hanya pemotongan upah dan hari kerja yang dapat mewujudkan nol emisi karbon pada tahun 2050. Pendukung ekonomi hijau Gagasan hari kerja yang lebih pendek dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mulai mendapat dukungan. Tahun 2018, nyaris satu jua buruh industri baja di Jerman meraih hak untuk hanya bekerja 28 jam dalam sepekan--turun dari yang sebelumnya 35 jam. Sementara itu, Partai Buruh di Inggris memainkan wacana empat hari kerja dalam satu minggu. Will Stronge, pendiri sekaligus direktur Autonomy, lembaga pengkaji mata pencaharian masa depan, mengklaim diri sebagai penyokong sistem ekonomi hijau. Stronge merujuk pengurangan jam kerja pegawai pos Inggris, dari 39 jam menjadi 35 jam per minggu, dengan standar upah yang tidak menurun. "Di banyak perusahaan, jika Anda berkata akan memotong upah dengan kompensasi tambahan hari libur, kebanyakan pekerja tetap tidak akan bisa menerimanya," kata Stronge. Dari sudut pandang lingkungan, Stronge berkata, "konsumsi listrik secara nasional turun signifikan saat akhir pekan dan hari libur perbankan." Ia ingin menekankan, efisiensi energi dapat dicapai dengan pengurangan jam kerja. Penyokong 'ekonomi hijau' lainnya adalah Alice Martin. Ia merupakan kepala bidang pekerjaan dan pengupahan di New Economics Foundation. Martin yakin, ada bukti sahih penurunan emisi karbon jika Anda mengurangi jam kerja sekaligus menjaga standar upah. Mengurangi 20% jam kerja karyawan, kata dia, menurunkan emisi karbon dalam persentase yang sama. Dasar argumentasinya adalah perubahan perilaku seperti mengurangi perjalanan, menyantap makanan rumahan ketimbang pangan cepat saji, hingga bergiat dalam pekerjaan sukarela. "Memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan hal yang Anda senangi dapat mengubah pola hidup dan secara nyata menyetop konsumsi produk berkarbon tinggi," kata Martin. Meski begitu, kebalikan dari argumentasi itu juga benar. Empat hari kerja mendorong kita memasak di rumah. Dengan kata lain, kita sebenarnya juga meningkatkan konsumsi, baik berbelanja sembako, jajan, atau berlibur. PDB sejak lama menjadi indikator keberhasilan perekonomian suatu negara. Anti-pertumbuhan ekonomi Kelompok ini yakin satu-satunya cara mengurangi konsumsi adalah dengan memiliki sedikit uang tunai. Mereka menerima sistem empat hari kerja, tapi dengan jumlah upah yang sesuai. Gagasan ini adalah pendapat ekonomi yang radikal, bahkan sesat. Produk domestik bruto (PDB) berdampak besar sejak tahun 1930- an seiring perhitungan global tentang kesuksesan ekonomi. Bagaimanapun, di planet dengan sumber daya terbatas, pertumbuhan tanpa batas merupakan perhitungan yang keliru. Tahun 1972, laporan tentang simulasi komputer pada perkembangan ekonomi dan populasi menemukan bahwa sumber daya alam akan habis tahun 2072. Kajian yang diterbitkan pada buku laris berjudul Limits to Growth itu menyebut, kondisi itu bakal memicu penurunan drastis populasi dan kapasitas ekonomi. Namun kebijakan publik tetap berpaku pada keyakinan umum. Konsumsi gabungan dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) meningkat hampir 50% selama 1990-2008. Setiap kenaikan PDB sebesar 10% setara dengan melonjaknya jejak karbon sampai 6%. Gerakan anti-pertumbuhan ekonomi modern muncul di Eropa seiring pelaksanaan International Degrowth Conference di Paris tahun 2008. Mereka mendorong publik untuk mulai menyusutkan ekonomi secara terkendali, salah satunya dengan mengurangi jam kerja. Namun pendekatan itu tidak membenarkan resesi dan penyusutan lapangan kerja. Salah satu pentolan kelompok ini, Serge Latouche, berkata, "perlambatan ekonomi tidak berarti kemerosotan dan penderitaan." "Sebaliknya, perlambatan dapat dibandingkan dengan konsumsi makanan sehat yang dilakukan secara sukarela," ujarnya. Menurut Latouche, pendekatan itu dapat dijalankan di masyarakat yang berdikari dan bertanggung jawab pada sumber daya alam. Namun ia menegaskan, gagasan itu tetaplah sebuah gerakan 'pengurangan'. Kita tidak dapat bisa mendapat kue ekonomi hijau dan menikmatinya. Milena Buchs, asisten profesor bidang ekonomi berkelanjutan dan transisi karbon rendah di University of Leeds, mengatakan bahwa konsumsi waktu luang yang meningkat akibat minggu kerja pendek adalah dasar wacana 'pengurangan waktu kerja juga perlu diikuti pengurangan upah'. Kajian dari Global Environmental Change turut mempertanyakan apaka pengurangan waktu kerja dapat menggenjot volume lalu lintas. "Jika jam kerja pendek meningkatkan produktivitas dan upah, konsumsi dan emisi juga dapat bertambah," tulis mereka. Jika pemanasan global tak dihentikan, maka sama saja dengan bunuh diri, menurut Sekjen PBB Antonio Guterres. Bagaimana standar upah dapat jadi solusi Penyumbang emisi terbesar adalah mereka yang berpenghasilan tertinggi, bukan pekerja biasa. Menurut Oxfam, kelompok orang terkaya dunia memproduksi setengah emisi karbon dunia. Sementara itu, masyarakat miskin menyumbang 10% dari total emisi karbon yang ada. Dalam konteks ini, kata Buchs, skenario perlambatan ekonomi membutuhkan redistribusi kekayaan dari kelompok atas ke masyarakat bawah. Dokumen yang mendukung gagasan itu adalah Universal Basic Income (UBI). Melalui UBI, bukannya membentuk jejaring kesejahteraan sosial yang rumit, kebijakan yang ada justru membayar setiap orang dengan standar yang sama, misalnya US$12 ribu (Rp170 juta) per tahun. Situasi itu kerap diasosiasikan dengan bencana lapangan pekerjaan, bahwa jika robot mengambil alih pekerjaan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup? Namun kesetaraan vital bagi perlambatan ekonomi. Jika kita semua mengurangi pekerjaan dan konsumsi, bagaimana kita melindungi mereka yang sejak awal berpendapatan rendah? "Seperti pengurangan jam kerja, UBBI adalah salah satu kunci untuk perlambatan ekonomi," kata Buchs. "Idenya adalah berkata ya, semua orang seharusnya memiliki standar upah sehingga kebutuhan dasar dapat digapai," tuturnya. Siasat lain, menurut Buchs, adalah membagi rata kesejahteraan sosial melalui Universal Basic Services: tidak ada upah, hanya layanan publik, dari kesehatan hingga pendidikan. Poster bertuliskan tuntutan penurunan tingkat ekonomi ditunjukkan pedemo di Perancis tahun 2018. Persoalan domestik bruto Penyokong ekonomi hijau maupun perlambatan ekonomi setuju bahwa PDB tidak lagi akurat sebagai alat ukur perfoma ekonomi. Begitu juga bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis PDB sama-sama berdampak buruk bagi bumi. Ekonom di Universitas Oxford, Kate Raworth menyebut PDB sama sekali mengabaikan 'sumber daya tak berbayar' sepertii udara dan air bersih. "Perusahaan manapun yang hanya mempublikasikan keuntungan dan kerugiannya akan ditertawakan di lantai bursa," ujar Raworth. Nina Treu, pimpinan gerakan perlambatan ekonomi di Jerman, juga ragu bahwa sistem yang bertopang pada PDB harus selalu memproduksi lebih dari permintaan untuk mencapai stabilitas. Beragam produk itu harus dikonsumsi dan akhirnya memicu konsumsi berlebihan. Treu berkata, produksi itu melebihi ketersediaan sumber daya dan berujung perubahan iklim yang merusak setiap sumber kehidupan. Alat ukur alternatif PDB sebenarnya ada, misalnya Indeks Perkembangan Ketimpangan Manusia (IHDI) yang melibatkan faktor ketimpangan selain harapan hidup, pendapatan, dan pendidikan. Norwegia, AS, dan Jerman masing-masing berada di peringkat ke-10, 11, dan 16 dalam daftar PDB versi Bank Dunia, sementara di tabel IHDI mereka ada di peringkat ke-2, 24, dan 7. Jika kita semua bekerja empat hari dalam sepekan, ada alasan bagus untuk mengasumsikan bahwa harapan hidup, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi dapat meningkat. Kajian yang baru-baru ini dilakukan Henley Business School mengungkapkan, tiga perempat karyawan di perusahaan yang menerapkan empat hari kerja kini merasa lebih bahagia (78%), tidak stres (70%), dan jarang izin karena sakit (62%). Peradaban masa depan? Namun menurut penyokong perlambatan ekonomi, agar beragam keuntungan itu juga berdampak pada lingkungan, kita harus mendapat lebih sedikit upah, mengurangi konsumsi, dan giat berhemat. Saya bertanya pada Buchs apakah gagasan itu suatu saat dapat didukung orang banyak. "Itulah masalahnya," kata dia. "Kita perlu perlambatan ekonomi, tapi kini itu secara politis tidak diterima. Secara jujur, saya tidak punya jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu," ujarnya. Mungkin kita tidak akan memiliki pilihan. Dalam buku berjudul The Path to Degrowth in Overdeveloped Countries, Erik Assadourian berkata, "Pada akhirnya, entah pimpinan masyarakat akan menerima gagasan itu atau tidak, keterbatasan bumi akan menghancurkan mitos pertumbuhan ekonomi yang terus menerus." "Kemungkinan besar akibat perubahan drastis sistem dalam bumi ini. Oleh karenanya, perlambatan ekonomi adalah bagian dari peradaban masa depan," tulisnya. 'Hari Melampaui Batas' butuh kurang dari 50 tahun untuk turun dari tanggal 29 Desember menjadi 29 Juli. Pola yang sama dalam 50 tahun ke depan tidak terbayangkan. Tahun 2002, para penulis dari Club of Rome bergabung kembali untuk memperbarui Batas Pertumbuhan. Dengan data tiga dekade itu, model ekonomi seperti apa yang akan muncul? Mereka lebih pesimis keteimbang tahun 1972. "Kemanusiaan sudah menyia-nyiakan peluang memperbaiki yang terjadi selama 30 tahun ke belakang," tulis mereka. Dan prediksi kelangkaan sumber daya alam telah direvisi, bukan lagi 2072, melainkan tahun 2030. Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris di BBC Worklife dengan judul How shorter workweeks could save earth.