Pengawal Presiden Erdogan 'dilarang bertugas' di KTT G20 di Jerman
Sejumlah pengawal pribadi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan dilarang bertugas di pertemuan puncak G20 di Hamburg, Jerman, bulan depan.
Presiden Erdogan menurut rencana akan menghadiri KTT G20 di Hamburg, Jerman, 7-8 Juli. Menurut media Jerman Die Welt, larangan bagi para pengawal Presiden Erdogan ini terkait dengan insiden di Washington bulan lalu ketika beberapa anggota pengawal presiden terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan para pengawal Presiden Erdogan 'menerobos polisi Amerika Serikat dan menendang beberapa pengunjuk rasa dari kelompok Kurdi'. AS sudah mengumumkan penahanan terhadap 12 anggota tim pengawal Erdogan. Kepolisian Jerman mengatakan negara-negara lain tak punya kedaulatan di Jerman dan 'rekan-rekan pengawal dari negara lain hanya bisa bertindak ketika ada ancaman keselamatan terhadap mereka'. Senator Hamburg, Andy Grote, kepada Die Welt mengatakan, "Di jalan-jalan kami, hanya kepolisian Hamburg yang boleh bertindak. Yang lain tak boleh, ini termasuk tim pengawal (presiden) dari negara-negara lain." Potensi gangguan keamanan Presiden Erdogan, didampingi beberapa pengawal, menyapa warga di Istanbul usai salat Id di Istanbul, Minggu (25/06). Koran Hamburger Abendblatt memberitakan bahwa kantor kepresiden Turki berencana mengerahkan 50 petugas untuk mengamankan Erdogan saat hadir di KTT G20 di Hamburg, 7-8 Juli. Dari 50 petugas tersebut, beberapa di antaranya diduga terlibat dalam bentrok dengan pengunjuk rasa di Washington bulan lalu. Kementerian Luar Negeri Turki sudah mengirim protes resmi ke kedutaan AS di Ankara atas hal yang digambarkan sebagai 'personel keamanan AS yang agresif'. Kemenlu juga mengritik 'ketidakmampuan otorita AS dalam mengamankan acara resmi (Presiden Erdogan)'. Lebih dari 10.000 aktivis sayap kiri diperkirakan akan menggelar aksi selama KTT G20 berlangsung. Potensi gangguan keamanan juga diperkirakan muncul dari komunitas Kurdi di Jerman, banyak di antaranya adalah pendukung Partai Pekerja Kurdi, PKK, yang dilarang pemerintah Turki. Seorang pejabat keamanan Jerman kepada Die Welt mengatakan terbuka kemungkinan bentrok antara aktivis Kurdi dan kelompok nasionalis Turki.