PM Australia sarankan Eropa 'hentikan' perahu yang masuk
Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan krisis pengungsi yang terjadi di Eropa merupakan bukti akan kebutuhan kebijakan suaka yang lebih keras.
Tony Abbott menyarankan Eropa meniru Australia yang menghentikan perahu-perahu memasuki wilayah kedaulatan mereka. Kepada media Australia Abbott mengatakan cara satu-satunya untuk mencegah orang-orang meninggal di luat adalah dengan "menghentikan perahu mereka." Australia mengalihkan pengungsi berperahu yang mencoba mencapai wilayah mereka dengan menahan mereka di kamp untuk akhirnya mereka tinggal di tempat lain. Hari Kamis (03/09) harian New York Times menyebut kebijakan itu "brutal". Dalam editorialnya, koran itu menyebut kebijakan itu "tak manusiawi, meragukan legalitasnya dan tidak sesuai dengan tradisi negara yang menyambut orang yang melarikan diri dari hukuman dan peperangan." Harian itu menyebut "tak berbudi" seandainya pemimpin Eropa mengambil kebijakan sejenis, sebagaimana pernah diusulkan Abbott. Australia tidak menanggapi editorial itu, tapi hari Jumat (04/09) Abbott mengatakan gambar bocah tiga tahun, Alan Kurdi, yang tewas ketika berusaha mencapai Yunani sebagai "sangat menyedihkan". Pengungsi yang berhasil mencapai pantai Yunani untuk memasuki Eropa. "Jika Anda ingin menghentikan kematian, jika Anda ingin menghentikan orang tenggelam, Anda harus menghentikan perahu-perahu itu," katanya kepada Radio ABC. Hari Kamis (03/09), Abbott menyebabkan kemarahan kelompok Yahudi di Australia dengan menyebut kelompok yang menamakan diri negara Islam atau ISIS sebagai lebih buruk daripada Nazi. "Nazi melakukan hal jahat, tapi mereka punya rasa malu berusaha menyembunyikannya," katanya kepada Radio 2GB Sydney. Namun kelompok ISIS, menurut Abbott, "membanggakan kejahatan mereka, ini luar biasa". Dewan Eksekutif Yahudi Australia Robert Goot mengatakan komentar itu "gegabah dan patut disayangkan", ia mengatakan "ada perbedaan mendasar antara tindakan terorisme terorganisir dengan genosida yang diterapkan secara sistemik sebagai kebijakan utama sebuah negara". Abbott tetap mendukung pendapatnya, dengan mengatakan bahwa ia tidak "mengurusi peringkat kejahatan".