Mahkamah Konstitusi akan putuskan berkas perbaikan permohonan gugatan Prabowo saat sidang perdana
Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang perdana Jumat (14/06), kata juru bicara MK, Fajar Laksono.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo dan anggota tim hukum Denny Indrayana melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/05). Berkas perbaikan termasuk tuduhan posisi calon wakil presiden Ma'ruf Amin di bank syariah, dana kampanye serta tuduhan terjadi rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 10,2 juta pemilih. Fajar Laksono mengatakan panitera tidak memiliki wewenang menolak perbaikan yang telah diserahkan pada Senin (10/06). "Sebetulnya perbaikan itu bisa saja disampaikan pada sidang pendahuluan besok (Jumat), tapi karena kemarin sudah diserahkan ke panitera dan tentu panitera tidak berwenang untuk menolak," kata Fajar. "Karena itu soal penilaian hakim mengenai perbaikan itu menjadi kewenangan hakim nanti dan bisa jadi diputuskan besok (Jumat) karena itu adalah kesempatan bagi pemohon dalam agenda pemeriksaan pendahuluan untuk menyampaikan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan," jelasnya. Tambahan itu termasuk dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat calon wakil presiden, di mana Ma'ruf Amin disebut masih menjabat sebagai pejabat BUMN yaitu di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Sementara Pasal 227 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden menyatakan harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon. Namun KPU menyatakan Ma'ruf tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN sejak ditetapkan sebagai paslon. "Kedua informasi di atas menegaskan cawapres Ma'ruf Amin adalah masih menjabat sebagai karyawan/pejabat BUMN kendati telah ditetapkan sebagai paslon nomor urut 01 peserta pemilu. Hal itu berarti, cawapres Ma'ruf Amin tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres," bunyi kutipan berkas permohonan tim hukum BPN Sandiaga-Prabowo. Dugaan kecurangan lainnya terkait sumbangan dana kampanye. Disebutkan dalam perbaikan gugatan itu, sumbangan dana kampanye Joko Widodo yang dilaporkan ke KPU pada 25 April 2019, sebesar Rp19 miliar. Sementara, kekayaan yang tercatat dalam LHKPN berjumlah Rp6 miliar. Petugas membawa alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/06). Tim hukum BPN juga mengklaim menemukan adanya dugaan sumber fiktif dari penyumbang dana kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Tercantum tiga nama dengan nama kelompok: Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng, dan Pengusaha Muda Semarang dengan total sumbangan sekitar Rp33 miliar. Mereka mencurigai, karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dua kelompok tersebut sama dan identitas pemberi sumbangan tidak dijelaskan. "Sudah sangat jelas adanya kecurangan dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok sebesar Rp25 miliar." Ada pula dugaan rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 10,2 juta pemilih yang tersebar di 34 kabupaten/kota serta tudingan adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) siluman sebanyak 2.984 di seluruh wilayah Indonesia. "Ada indikasi kuat terdapat 2.984 TPS siluman atau sekitar 895.200 suara siluman yang berada di TPS. Temuan ini sangat merugikan perolehan suara dari pemohon," menurut berkas gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) bersama Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan dan tim menunjukkan tanda terima penyerahan draf bukti-bukti keterangan selaku pihak terkait dalam PHPU Pilpres 2019 dari petugas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/06). Juru bicara MK, Fajar Laksono juga mengatakan berkas perbaikan permohonan itu juga sudah dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, juga tim hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. "Jika berkas perbaikan itu dipertimbangkan hakim, tentu termohon dan pihak terkait menyampaikan jawaban sesuai dengan apa yang jadi permohonan itu," jelas Fajar. Ia pun membenarkan bahwa berkas permohonan yang beredar luas di publik, adalah sahih karena telah diunggah di situs MK. "Memang MK mengupload dokumen itu di website MK karena Peraturan MK mengatur bahwa permohonan yang sudah diregistrasi wajib diunggah ke website karena berkas itu domain publik. Semua pihak bisa akses." KPU siapkan bukti 272 kontainer Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasim Asyari, mengatakan sejauh ini pihaknya hanya mempersiapkan jawaban terhadap berkas sengketa hasil pemilu yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada 24 Mei 2019. "KPU sudah memberikan jawaban sebagaimana batas waktu yang diberikan MK yakni Rabu, 12 Juni. Yang kami jawab berdasarkan permohonan yang didaftarkan ke MK di bagian awal. Karena berkas perbaikan dokumen itu belum tahu apakah diterima MK atau tidak," ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari kepada BBC News Indonesia. Ketua KPU Arief Budiman (kiri), Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, Evi Novida Ginting Manik (ketiga kiri), dan Ilham Saputra menunjukkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/06). Untuk sidang perdana Jumat (14/06) KPU, kata Hasyim, hanya akan mendengarkan permohonan pemohon. Kendati jika akhirnya berkas perbaikan itu diterima, KPU telah menyiapkan sejumlah bukti berupa dokumen. "Pada prinsipnya dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih serta klarifikasi-klarifikasi terhadap catatan yang pernah diberikan BPN 02 itu. Kami siapkan semua," sambungnya. Hal lain yang dipersiapkan KPU, kata Hasyim, terkait penjelasan atas Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Sebab, dalam berkas perbaikan dikatakan Situng KPU tidak menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi maupun prinsip sistem manajemen layanan teknologi informasi. Sehingga dianggap berpotensi merugikan perolehan suara. Tuduhan lain terkait Situng KPU, tim hukum BPN mengklaim menemukan banyak kesalahan input data, dimana jumlah perolehan suara Prabowo-Sandiaga seharusnya lebih besar, tapi dikecilkan berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah. Hasyim Asyari menyebut KPU akan menyerahkan 272 boks kontainer alat bukti yang berasal dari 34 provinsi, di mana tiap provinsi menyerahkan barang bukti sebanyak delapan boks kontainer. Tak hanya itu, KPU juga menyiapkan satu tim kuasa hukum yang akan menangani sengketa pemilu presiden. "Untuk satu tim itu ada banyak pengacara," tukasnya. Sementara kesempatan KPU memberikan jawaban pada sidang di Mahkamah Konstitusi dilakukan pada Senin (17/06).