KPU umumkan parpol peserta Pemilu 2014
Setelah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual selama hampir dua belas jam Selasa (8/10) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan sepuluh partai politik (parpol) yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014.
Kesepuluh parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 adalah: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh seluruh KPU provinsi, KPU mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Isinya, menetapkan sepuluh partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014, dan 24 partai politik tidak memenuhi syarat," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik dalam pernyataan pers. Keputusan KPU bisa saja jika ada keputusan dari lembaga sengketa penyelenggaraan pemilu yaitu Bawaslu, atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), atau Putusan Mahkamah Agung (MA). Protes parpol Rapat pleno yang dimulai sejak Senin (7/1) pukul 13.30 WIB dan berakhir Selasa (8/1) pukul 02.45 WIB itu diwarnai interupsi dari para pengurus parpol, diantaranya Yusril Ihza Mahendra (PBB), Sutiyoso (PKPI), Roy BB. Janis dan Didi Supriyanto (PDP). Umumnya parpol mengeluhkan proses yang dianggap tertutup dan tidak jelas bagi publik. KPU membantah keras. "Kita sudah sangat transparan dari mulai proses verifikasi kita sampai proses rapat pleno terbuka. Bahkan rapat pleno yang dulu tidak terbuka sekarang didesign dari mulai kabupaten kota, provinsi dan hingga pusat rapat plenonya terbuka, sehingga publik sudah bisa menilai prosesnya dari mulai verifikasi hingga plenonya," kata anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah pada BBC Indonesia. KPU menurut Ferry tidak akan memberikan toleransi terhadap partai yang gagal memenuhi satu atau dua peryaratan seperti yang telah ditetapkan undang-undang. "Kami mengacu pada undang-undang dan peraturan KPU yang ada dan itu memang dasar pijakan kita dan tidak akan melenceng dari sana" "Saya pikir kita tegas saja terhadap peraturan yang ada," tutup Ferry. Sebelumnya sejumlah parpol menuduh KPU 'bermain' dengan partai parlemen dalam proses verifikasi parpol itu. Anggota KPU, Hadar Navis Gumay, dalam keterangan tertulis menyatakan tuduhan itu tidak berdasar sama sekali. “Dalam proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual, kami berpedoman pada aturan main yang ada. Silakan saja kalau ada yang tidak percaya untuk membuktikan hal itu,” kata Hadar.