Keputusan Anies 'reklamasi' kawasan Ancol dan Dufan 155 hektare dikritik akan 'percepat ancaman Jakarta tenggelam'
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan Taman Impian Jaya Ancol dengan total 155 hektare disebut akan mempercepat ancaman Jakarta tenggelam.
Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek 'reklamasi' Ancol di Jakarta, Sabtu (04/07). Hal itu karena perluasan akan menyebabkan pendangkalan permukaan tanah atau erosi, kekeruhan air laut, dan yang paling parah adalah merusak hutan mangrove yang menjadi benteng pertahanan Jakarta dari air laut, kata pengamat lingkungan. Rencana perluasan mendapat penolakan dari Badan Musyawarah (Bamus) suku Betawi, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengingkari janjinya saat kampanye 2017 dengan tidak melakukan reklamasi. Mereka menilai reklamasi dan perluasan adalah hal yang sama karena akan menguruk laut dan merusak ekosistem. "Anies sedang bermain dengan kata-kata saja," kata Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi. Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra yang merupakan partai koalisi pendukung Anies Baswedan, Syarif mendukung kebijakan tersebut. Ia menyebut Anies tidak melanggar janji kampanyenya karena perluasan berbeda dengan reklamasi. Sebelumnya, Pemprov DKI mengatakan lahan perluasan tersebut akan digunakan untuk membangun masjid agung, museum sejarah Nabi Muhammad SAW, pusat peradaban Islam, dan tempat rekreasi publik. 'Penurunan tanah dan banjir punya hubungat yang sangat erat'. Dampak buruk perluasan Pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia Tarsoen Waryono mengatakan perluasan Ancol dan Dufan akan mempercepat proses Jakarta menunju tenggelam. Pertama, perluasan akan merusak hutan mangrove yang menjadi banteng utama wilayah Jakarta dalam menahan serangan air laut. "Habitat mangrove yang ada akan tertutup oleh air dan terjadi perubahan habitat air sehingga mangrove akan mati. Sehingga air laut mengalir ke darat tanpa ada penahan, ditambah lagi saat musim hujan dan atau musib rob," kata Tarsoen kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Senin (06/07). Kedua, saat air laut masuk dan bertemu dengan air sungai di darat maka akan menciptakan kondah. "Air tergenang dan merendam daratan. Jika kondah-nya air laut maka tanah akan menjadi lumpur, bubur. Tanah akan terus tergerus masuk ke laut, dan banjir dimana-mana," ujar Tarsoen. Ketiga, minimnya daerah resapan dan pendangkalan badan sungai yang menyebabkan air mengalir tanpa henti dari hulu di Bogor ke hilir di Jakarta. "Daerah resapan kawasan hijau di hulu seperti Bogor, Depok itu kini tinggal 30 persen karena hampir 70 persen sudah alih fungsi. Akibatnya air tidak meresap ke tanah tapi mengalir ke Jakarta. Ditambah lagi sampah, dan lumpur," katanya. Hasilnya, Jakarta akan diserang oleh air dari hulu dan juga dari hilir sehingga prediksi Jakarta tenggelam akan cepat terjadi. Sehingga salah satu jalan adalah dengan mempertahankan bahkan menambah hutan mangrove, bukan dengan menambah daratan, tambah Tarsoen. Suasana kawasan Taman Impian Jaya Ancol jelang pembukaan kembali di Jakarta, Senin (15/06). "Yang betul itu memperbaiki yang sudah ada, bukan diperluas. Kalau mau menggunakan lahan itu masih banyak di dekat kuburan Belanda, masih luas daerah di sana mungkin ada 150 hektar," katanya. Berdasarkan riset tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), di Jakarta Utara setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 25 sentimeter. "Jika tidak dilakukan apa-apa, maka pada tahun 2050 sekitar 95% wilayah Jakarta Utara sudah berada di bawah laut." kata Heri Andreas, Peneliti ITB. Sementara itu, Jurnal Nature Communications edisi 29 Oktober 2019 menyebut Jakarta merupakan salah satu dari banyak wilayah yang akan berpotensi tenggelam pada 2050 mendatang akibat naiknya permukaan air laut yang didorong oleh perubahan iklim dan mencairnya gletser Rekreasi dan pusat peradaban Islam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektar dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar tertanggal 24 Februari 2020. Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan perluasan Ancol bertujuan untuk kepentingan rekreasi publik. "Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik di antaranya pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan museum internasional, sejarah Rasulullah dan peradaban Islam di Ancol tersebut," ujar Saefullah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan perluasan Ancol bertujuan untuk kepentingan rekreasi publik Perluasan itu akan menggunakan hasil pengerukan lima waduk dan 13 sungai di wilayah DKI Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) sebagai pengelola dan pelaksana pembangunan mengatakan, rencana jangka pendek adalah membangun masjid apung di atas laut dan Museum Nabi Muhammad SAW pertama di luar Arab Saudi. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Apung di Ancol diresmikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Pusat Jusuf Kalla tahun lalu. Sedangkan untuk jangka panjang PT PJA akan membangun wahana laut dan fasilitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE). Ingkar janji politik Badan Musyawarah suku Betawi menolak keras rencana rekamasi wilayah Dufan dan Ancol. Ketua Bamus Betawi Zainuddin menyatakan keputusan Anies tersebut telah melanggar janji politiknya saat kampanye 2017 lalu. "Saat kampanye 2017, Anies bilang haram hukumnya reklamasi dilanjutkan. Sekarang malah melakukan perluasan. Janji politik tepati. Mau perluasan namanya, itu tetap reklamasi. Tidak usah membodohi masyarakat," kata Zainuddin. Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta adalah salah satu janji politik Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 Mengenai rencana pembangunan masjid dan museum di wilayah tersebut, tambah Zainuddin, tidak tepat karena masih ada wilayah lain yang bisa digunakan. "Apalagi PT PJA itu hanya 40% milik pemda, 60% milik swasta. Ini ada apa? Pasti ada kepentingan bisnis di dalamnya, bukan hanya tentang rekreasi masyarakat dan masjid saja," tambahnya. Zainuddin pun merasa kecewa ketika Pemprov DKI Jakarta menggunakan pembangunan masjid dan museum Islam sebagai tameng untuk menutupi kepentingan bisnis. "Masa bangun masjid, bangun museum Rasulullah di atas pengingkaran janji politik, kan itu tidak benar. Kebutuhan masjid agung di Jakarta sudah cukup. Jikapun mau, di Setu Babakan masih ada puluhan hektare," katanya. Para nelayan meminta reklamasi Pulau G dihentikan karena mengganggu mata pencaharian mereka. Gerindra: Reklamasi dan perluasan berbeda Kendati demikian, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan mendukung kebijakan perluasan tersebut dan membantah jika Anies melanggar janji politiknya soal reklamasi. "Reklamasi yang diperdebatkan itu sudah dibatalkan Anies, 13 pulau dibatalkan, dan 4 dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jadi janji politiknya sudah ditunaikan." "Kalau yang ini (perluasan Ancol) riwayatnya dari proyek JEDI (Jakarta Emerging Dredging Initiative), yaitu kerja sama PJA dengan pemda tahun 2009, sebelum ada reklamasi," katanya. JEDI adalah proyek pengerukan 5 waduk dan 13 sungai di Jakarta sebagai upaya penanggulangan banjir. Tanah pengerukan tersebut kemudian ditumpuk di wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat, satu wilayah dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol. JEDI adalah proyek pengerukan 5 waduk dan 13 sungai di Jakarta sebagai upaya penanggulangan banjir. Tanah pengerukan tersebut kemudian ditumpuk di wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat Berdasarkan data Pemprov DKI, total hasil pengerukan adalah 3.441.870 m3 yang menghasilkan tanah seluas 20 hektare. "Kita akan tolak jika digunakan untuk perumahan, apalagi apartemen. Tapi untuk kepentingan publik, kita dukung. Misalnya pantai publik kan kita tidak punya. Apalagi ditambah untuk membuat museum dan masjid di area itu," katanya. Pintu masuk reklamasi lainnya WALHI menilai keputusan Anies tersebut merupakan kelanjutan dari preseden buruk yang ia lakukan sebelumnya yaitu mengeluarkan lebih dari seribu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang sudah terlanjur dibangun di pulau reklamasi. Seorang nelayan dalam unjuk rasa menolak reklamasi pulau G, April 2016 lalu. "Inilah hasilnya dari kelanjutan praktek sebelumnya, dan ke depan akan ada lagi reklamasi-reklamasi lainnya. Anies berkilah ini kan perluasan, beda dengan reklamasi. Dia sedang bermain dengan kata-kata yang intinya sebenarnya sama," kata Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi. Apalagi, menurut Tubagus, tidak ada urgensinya untuk dilakukan reklamasi di wilayah tersebut. "Kami kecewa untuk kawasan wisata tapi dampaknya nanti akan memperparah kerusakan ekologi di teluk Jakarta. Kita tinggal menunggu saja akibatnya jika hal seperti ini terus terjadi. Jalan satu-satunya adalah hentikan semua reklamasi dalam bentuk dan nama apapun di Jakarta. Lalu lakukan audit lingkungan dan pemulihan," katanya.