Amnesty: Polisi Filipina 'rencanakan' pembunuhan dalam perang narkoba
Amnesty International menuduh polisi Filipina "merencanakan secara sistematis" pembunuhan di luar hukum dalam perang melawan narkoba yang kontroversial.
Lebih dari 7.000 orang tewas dalam perang melawan narkoba sejak Juli 2016. Kelompok HAM ini juga menyebutkan dalam laporannya bahwa pembunuhan itu bisa merupakan "kejahatan melawan kemanusiaan". Lebih dari 7.000 orang tewas setelah Presiden Rodrigo Duterte meluncurkan "perang" melawan perdagangan narkoba pada Juli lalu. Dia selalu membela diri dengan mengatakan polisi hanya diizinkan untuk menembak jika terancam oleh tersangka. Tetapi pada Senin (30/01) presiden Filipina menghentikan sementara kebijakan itu dan memerintahkan untuk melakukan "pembersihan" terhadap pasukan polisi menyusul tewasnya pengusaha Korea Selatan oleh petugas polisi anti-narkoba. Belum ada reaksi dari pemerintah Filipina terhadap laporan Amnesty tersebut, tetapi polisi mengatakan mereka konsisten hanya membunuh ketika tersangka menolak ditangkap. Amnesty meragukan keterangan tersebut, kerena berdasarkan kesaksian dan penyelidikan independen, menyebutkan "sangat dikhawatirkan bahwa pembunuhan yang disengaja dan menyebarluas terhadap para terduga pengedar narkoba.. tampaknya merupakan tindakan sistematis yang direncanakan dan dilakukan oleh otoritas". "Petugas polisi secara rutin mendobrak pintu di tengah malam dan kemudian membunuh tersangka pengguna atau pengedar narkoba yang tidak bersenjata dengan darah dingin. Laporan palsu "Dalam beberapa kasus yang didokumentasikan oleh Amnesty International, para saksi menggambarkan para terduga pengedar narkoba berteriak mereka akan menyerah, saat mereka menyerah sambil berlutut. Mereka tetap ditembak." Amnesty juga menyatakan para petugas menaruh bukti dan membuat laporan palsu untuk "menutupi serangan mereka". Presiden Duterte mengakui adanya 'polisi yang korup'. Kelompok HAM ini mengatakan ada insentif keuangan bagi pembunuhan itu, salah seorang petugas mengklaim mereka diberikan bayaran "di bawah meja" untuk setiap kematian, juga bayaran untuk rumah pemakaman. Organisasi HAM mengatakan mayoritas yang tewas berasal dari keluarga miskin dan ada dalam "daftar pemantauan narkoba" yang dibuat oleh pemerintah dan diberikan kepada kepolisian. Laporan itu juga menyebutkan ada "problematika yang sangat dalam" dan nama-nama itu dapat dimasukan "berdasarkan katanya dan rumor di masyarakat atau persaingan, dengan sedikit upaya verifikasi". Organisasi HAM ini berbicara dengan 110 orang untuk menyusun laporan itu termasuk para saksi, kerabat korban, pengguna narkoba, petugas polisi dan anggota pemerintahan, masyarakat sipil dan kelompok agama.