Sekjen PBB: Kasus Rohingya adalah 'pembersihan etnis'
Sekretaris Jenderal PBB menyebut situasi Rohingya sebagai sebuah tragedi dan pihak berwenang Myanmar harus menghentikan kekerasan di negara bagian Rakhine.
Jumlah orang Rohingya yang tiba di Bangladesh brlipat tiga sejak sepekan yang lalu. Antonio Guterres mengatakan bahwa pengungsian sekitar sepertiga umat Muslim Rohingya menunjukkan terjadinya pembersihan etnis, sekaligus memperingatkan bahwa krisis itu menciptakan ketidakstabilan kawasan. Dalam keterangan persnya di New York, Guterres meminta pihak berwenang Myanmar menangguhkan aksi militer, mengakhiri kekerasan, dan menegakkan hukum serta mengaku hak untuk kembali bagi semua yang sudah meninggalkan negara itu. Ketika ditanya wartawan apakah warga Rohingya menghadapi pembersihan etnis, dia menjawab, "Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus meninggalkan negara, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya." Sekitar 380.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan marak akhir bulan lalu dan semua desa mereka dilaporkan dibakar habis. Dalam keterangan kepada para wartawan di New York, Antonio Guterres juga menyerukan pengakuan atas hak untuk kembali bagi semua yang sudah meninggalkan Myanmar. Sementara Dewan Keamanan PBB setelah menggelar sidang tertutup, mengecam kekerasan di Rakhine dan mendesak harus diambil segera langkah-langkah untuk menghentikannya. Namun para pejabat Myanmar mengatakan Aung San Suu Kyi -yang menjabat Kanselir Negara namun merupakan pemimpin sebenarnya- tidak akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa 19 September pekan depan. Pada hari pertemuan Majelis Umum itu, Suu Kyi rencananya akan menyampaikan pidato di TV menyerukan 'rekonsiliasi nasional dan perdamaian'. Para pejabat Myanmar mengatakan Aung San Suu Kyi tidak akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada 19 September. _____________________________________________________________________ Posisi Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup, Rabu (13/09), yang dihadiri 15 anggotanya, termasuk Cina yang merupakan pendukung pemerintah Myanmar. Usai pertemuan, dewan mengeluarkan pernyataan yang disepakati secara bulat yang mengecam 'serangan awal atas pasukan keamanan dan kekerasan setelahnya'. Lebih lanjut, pernyataan mengungkapkan 'keprihatinan atas laporan-laporan tentang kekerasan yang berlebihan selama operasi militer dan menyerukan 'langkah mendesak untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine' serta menjamin 'perlindungan para warga sipil'. Diperkirakan sekitar 380.00 umat Muslim Rohingya -atau sepertiga dari total populasi- sudah meninggalkan Myanmar. Selain itu juga ada seruan agar masalah pengungsi diselesaikan. Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, menjelaskan pernyataan itu penting karena disepakati semua anggota, yang merupakan pertama kalinya terkait Myanmar dalam waktu sembilan tahun belakangan. ______________________________________________________________________ Umat Muslim Rohingya -yang tinggal di negara bagian Rakhine yang penduduknya mayoritas Buddha- sudah lama menderita kekerasan. Walau tinggal selama beberapa generasi di Myanmar, mereka masih tetap dianggap sebagai pendatang haram sehingga tidak mendapat status kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar mengatakan operasi militer di Rakhine dilancarkan untuk memberantas kelompok militan Rohingya, yang menyerang beberapa pos polisi akhir bulan lalu.