Ijtima Ulama 3 minta KPU 'diskualifikasi Joko Widodo-Ma'ruf Amin', dalam acara yang disebut pengamat mendelegitimasi KPU
Para ulama pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan atau mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Ijtima Ulama 3 menuduh terjadi kecurangan dan kejahatan dalam Pemilu 2019. Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor (Rabu (01/05), acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu. Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, "telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019." Prabowo yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan "cukup komprehensif dan tegas." 'Upaya mendelegitimasi KPU' Namun, menurut Direktur Relawan TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq, mereka yang selalu mengangkat kucurangan tanpa bukti justru telah berbuat curang. "Penggunaan cara yang tidak konstitusional dan tidak rasional justru menurunkan derajat ulama. Ulama dikenal sebagai sosok yang memahami ilmu, menghormati kesepakatan, komitmen, dan juga menghargai nilai persaudaraan," kata Maman. "Kita menolak orang yang terus menerus membuat narasi kecurangan. Orang yang membuat narasi kecurangan tanpa menunjukkan data dan fakta sebenarnya dia telah berbuat curang," tambahnya. "Justru para ulama datang ke sini untuk memberikan ketenangan kepada umat," kata Bachtiar Nasir, panitia pengarah "Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3", Rabu (01/05) di Bogor, Jawa Barat. Pengamat komunikasi politik dari Fisip Universitas Brawijaya, Malang, Abdul Wahid, mengatakan, di tengah proses penghitungan dan rekapitulasi Pemilu 2019 yang tengah berlangsung, langkah politik ini dapat dibaca sebagai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Yang mereka lakukan sekarang tidak ubahnya dengan membuat narasi bahwa ketika calon pilihan mereka kalah, maka satu-satunya jalan adalah mereka mendelegitimasi peran penyelenggara pemilu, yaitu KPU, dengan tidak mempercayai hasil pemilu," kata Abdul Wahid kepada BBC News Indonesia, Rabu (01/05). Abdul Wahid juga mempertanyakan apa yang disebutnya sebagai mobilisasi ulama dalam acara Ijtima Ulama 3. Dia menyebutnya kehadiran para ulama ini "bias politik" sejak awal. Yusuf Martak menuduh pemilu 2019 diwarnai hal yang ia sebut kecurangan terstruktur, sistematis, masif (TSM). "Mereka sengaja bermain-main di politik agama, di mana agama bisa dijual kepada para pemilih," kata Wahid. 'Menakut-nakuti dan tak elegan' Acara di Bogor ini dihadiri orang-orang yang disebut sebagai ulama, tokoh masyarakat serta aktivis sejumlah ormas Islam ini, yang menyebut sebagai pendukung kubu Prabowo-Sandiaga. Panitia mengatakan menyebar 1.000 undangan, namun berdasarkan pantauan wartawan BBC News Indonesia yang meliput acara itu, Rivan Dwiastono, sekitar 500 orang yang hadir. GNPF menyatakan secara terbuka mendukung capres Prabowo Subianto dan sempat menyodorkan cawapres alternatif. Sejauh ini, penghitungan real count KPU sebesar lebih dari 60% dengan keunggulan Jokowi-Maruf sebesar 56% dan Prabowo-Sandiaga sebanyak 44%. Prabowo Subianto telah mengklaim kemenangan sebanyak tiga kali termasuk pada hari pemilihan umum (17/04) dan mengklaim telah terjadi kecurangan. Sementara Jokowi pada hari pemilu menyatakan telah melihat hasil quick count sejumlah lembaga survei dan meminta masyarakat bersabar menunggu hasil yang akan diumumkan oleh KPU pada 22 Mei. Dalam tanggapannya Maman Imanulhaq juga mengatakan "Cara menakut nakuti, mengerahkan people power, adalah cara yang tidak elegan, dan tak dituntun nilai agama kita. Jangan habiskan energi umat yang sudah merespons proses demokrasi dengan baik." "Jangan mengklaim atas nama umat Islam dan jangan mengklaim atas nama kelompok masyarakat dan mengeluarkan seruan yang kontraproduktif untuk nilai persaudaraan dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kita menghormati proses dan menunggu dengan sabar, dan kita yakin umat Islam akan berkonsentrasi melakukan ibadah khusus di bulan Ramadan," tambahnya. Habib Rizieq Shihab mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya apa yang dimaksud dengan kejahatan dalam proses pemilu, Slamet Maarif, Ketua Ijtima Ulama 3, mengatakan," Kenapa kita peserta ijtima mengatakan ada kejahatan, krn ada perbuatan-perbuatan curang yang mengarah ke kejahatan. umpamanya menzalimi suara orang, memerintahkan suara hak orang, kemudian fakta-fakta di lapangan ditemukan bntuk kejahatan juga yang kita indikasikan terstruktur, sistematis, dan masif." Sejauh ini kubu Prabowo-Sandiaga belum pernah menunjukkan metode penghitungan dalam klaim mereka bahwa capres nomor urut 02 itu menang dalam pemilu. Tuduhan bahwa seolah-olah Ijtima Ulama ini berusaha menggiring opini bahwa seolah-olah Pemilu 2019 diwarnai kecurangan, ditolak mentah-mentah oleh penyelenggara Ijtima Ulama. "Justru para ulama datang ke sini untuk memberikan ketenangan kepada umat," kata Bachtiar Nasir, panitia pengarah (steering comittee) "Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3, Rabu (01/05) di Bogor, Jawa Barat. Acara Ijtima Ulama 3, yang dihadiri orang-orang yang disebut sebagai ulama, pemuka masyarakat serta aktivis sejumlah ormas Islam ini, sejak awal menyebut sebagai pendukung pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno. Suara pendukung Bachtiar mengklaim kehadiran ulama justru untuk apa yang dia sebut sebagai upaya "meredam" suara-suara pendukung capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menganggap ada kecurangan pada penyelenggaraan pemilu tahun ini. "Posisi kami harusnya diapreasiasi, karena ada arahan (dalam forum agar pendukung Prabowo) tenang, aman, tidak boleh ada chaos," kata Bachtiar. Pendukung capres Prabowo Subianto menuduh penyelenggaraan Pemilu 2019 diwarnai kecurangan. Sebelumnya, penyelenggara Ijtima (konsensus atau kesepakatan) ulama menyatakan acara ini bertujuan untuk menyikapi proses penghitungan dan rekapitulasi Pemilu 2019. Penjagaan di Ijtima 3 pada saat Prabowo Subianto hadir. "Nanti kita akan cari solusi bagaimana menghadapi kecurangan yang ada baik secara syar'i ataupun konstitusional," kata Slamet Maarif, Ketua Ijtima Ulama III, sebelum acara dibuka. Rekaman pidato Rizieq Shihab Di acara itu, mereka mendengarkan laporan dari "jaringan di daerah" tentang kemungkinan adanya kecurangan di Pemilu 2019. Peserta juga mendengarkan rekaman pidato Rizieq Shihab yang diberi judul Maklumat Mekkah. Panitia juga mengaku mengundang pakar hukum, IT serta ahli pidana untuk memberikan penilaian terhadap perkembangan terbaru terkait Pilpres 2019. "Kita akan dengarkan juga paparan dari kalangan agama, kalangan ulama tentang hal-hal yang terjadi di Pilpres 2019, terutama masalah kecurangan," kata Slamet. Dari paparan dari sisi hukum dan agama inilah, menurut Slamet, peserta Ijtima Ulama akan membahasnya sebelum akhirnya mengeluarkan rekomendasi di akhir acara. Gerakan politik berbasis agama yang melibatkan massa ini digulirkan saat Pilkada Jakarta 2016, ketika calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituduh melecehkan Alquran terkait pernyataannya. Dimintai tanggapan atas pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mempertanyakan niat atau tujuan Ijtima Ulama 3 terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, Slamet mengatakan "apa salahnya kita mengevaluasi (pemilu 2019)." Dia kemudian mengatakan bahwa ijtima ulama 1 dan 2 juga tidak terlepas dari hajatan politik Pemilu 2019. Dia menekankan, sikap politik dalam Ijtima Ulama 3 merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Neno Warisman, pendukung Prabowo-Sandiaga hadir dalam Ijtima 3. "Yang penting tidak melanggar konsitusi yang ada," kata Slamet. Ditanya wartawan apakah para ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama ini 'ditunggangi' partai-partai politik pendukung Prabowo, Slamet mengatakan: "Ini kepentingan untuk bangsa dan agama." Keberadaan acara Ijtima (kesepakatan atau konsensus) yang sudah berlangsung tiga kali, tidak terlepas dari gerakan politik yang melibatkan massa bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI pada 2016. Keberadaan acara Ijtima (kesepakatan atau konsensus) yang sudah berlangsung tiga kali, tidak telepas dari gerakan politik yang melibatkan massa bernama Gerakan Nasional Penjaga Fatwa (GNPF) MUI pada 2016. Pengamat internasional puji KPU Gerakan politik yang melibatkan massa ini didirikan saat Pilkada Jakarta 2016, ketika calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituduh melecehkan Alquran terkait pernyataannya. Pemantau pemilu internasional mengunjungi sejumlah TPS pada 17 April lalu. Saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang isinya bahwa Ahok menghina Alquran atau menghina ulama. Sejumlah ormas Islam, di antaranya Front Pembela Islam (FPI), kemudian mendukung GNPF yang terus menyuarakan agar Ahok diadili. Dalam perkembangannya, GNPF MUI berubah menjadi GNPF ulama setahun kemudian. Dan menjelang pemilu 2019, gerakan politik ini kemudian menyatakan secara terbuka mendukung capres Prabowo Subianto, dengan menyodorkan cawapres alternatif. Jalannya pemilu pada 17 April lalu juga diamati puluhan perwakilan kedutaan-kedutaan besar dan pemerhati pemilu internasional dalam Election Visit Program. Rombongan tersebut antara lain memantau pemilu di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Panti Bina Laras Grogol, Jakarta Barat, juga TPS lain di daerah padat penduduk di Kemayoran dan Tambora, Jakarta. Anthony Banbury, President dan CEO International Foundation for Electoral Systems (IFES) mengatakan dari pengamatannya, KPU sudah mengatur proses pemilu dengan baik. Pemantau pemilu internasional mengunjungi sejumlah TPS. Banbury mengatakan proses pemilu di Indonesia berjalan berjalan dengan sangat lancar. "Pemilu ini sangat fantastis. TPS terlihat di mana-mana, TPS-TPS kecil dengan maksimal 300 pemilih yang berdekatan," ujar Banbury.