Kasus e-KTP: Dua mantan pejabat Kemendagri divonis bersalah
Dua orang mantan pejabat Kementerian dalam negeri (Kemendagri) divonis bersalah dan diganjar hukuman tujuh dan lima tahun pidana penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP.
Seperti yang terungkap dalam persidangan, kasus korupsi e-KTP diduga melibatkan berbagai pihak, mulai pihak swasta, pejabat pemerintah, hingga para politikus di DPR. Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama, kata majelis hakim Tindak pidana korupsi Jakarta, Kamis (20/07). Irman divonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta, sedangkan Sugiharto divonis lima tahun pidana penjara dan denda Rp400 juta. "Menyatakan terdakwa Irman dan Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar hakim ketua John Halasan Butarbutar, membacakan amar putusan. Sebelumnya, Irman dan Sugiharto, dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara masing-masing tujuh dan lima tahun, dan masing-masing diwajibkan membayar denda Rp500 juta dan Rp600 juta. Menguntungkan diri sendiri Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Irman dan Sugiharto telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketua DPR Setya Novanto merupakan salah-seorang tersangka dalam dugaan kasus korupsi e-KTP. Seperti yang terungkap dalam persidangan, kasus korupsi e-KTP diduga melibatkan berbagai pihak, mulai pihak swasta, pejabat pemerintah, hingga para politikus di DPR. Melalui persidangan terhadap Irman dan Sugiharto inilah, terungkap sejumlah nama yang diduga terlibat perkara ini. Dalam dakwaan terhadap keduanya, setidaknya ada 103 orang yang disebut menerima uang dari proyek tersebut yang nilainya mencapai Rp831 miliar. Terakhir Ketua DPR Setya Novanto dan anggota DPR dan politikus Golkar, Markus Nari, telah ditetapkan ebagai tersangka dalam kasus e-KTP ini. Markus saat pengadaan e-KTP ini berlangsung merupakan anggota Komisi II DPR. Dia diduga memuluskan penambahan anggaran proyek e-KTP. Dalam berbagai kesempatan, Markus menolak tuduhan itu.