Jumlah pembelot Korea Utara menurun sejak Kim Jong-un berkuasa
Jumlah pembelot Korea Utara ke Korea Selatan menurun sejak Pemimpin Korut, Kim Jong-un, berkuasa tujuh tahun lalu, kata seorang anggota parlemen Korea Selatan.
Seorang warga Korut berdiri di depan gedung pemerintah Korea Utara yang menampilkan potret mendiang Kim Il-sung dan putranya, Kim Jong-il. Keduanya adalah kakek dan ayah Pemimpin Korut, Kim Jong-un. Park Byeong-seug, mengutip data Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menyebut jumlah pembelot menyusut dari 2.706 orang pada 2011, menjadi 1.127 orang pada 2017. Park mengatakan, faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pembelot ini antara lain, ketatnya pengawasan di perbatasan Korea Utara dan Cina serta tingginya biaya yang dikenakan oleh para pelaku perdagangan manusia. Pyongyang sendiri tidak menanggapi data yang dikemukakan di atas. Mayoritas dari para pembelot dari Korea Utara itu akhirnya ditawarkan kewarganegaraan Korea Selatan. A rare instance of a defector fleeing through the demilitarised zone was captured on CCTV in 2017 Seoul mengatakan lebih dari 30.000 warga Korea Utara melintasi perbatasan secara ilegal sejak akhir Perang Korea tahun 1953. Sebagian besar melarikan diri melalui Cina, yang memiliki perbatasan terpanjang dengan Korea Utara dan lebih mudah untuk menyeberang dibanding melalui Zona Demiliterisasi (DMZ) yang diawasi ketat oleh kedua negara Korea tersebut. Cina menganggap para pembelot itu sebagai migran ilegal, bukan pengungsi dan kerap memulangkan mereka secara paksa. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan - yang secara teknis masih berperang - meruncing dalam beberapa bulan terakhir. Awal bulan ini, para pemimpin kedua negara bertemu di Pyongyang untuk melakukan pembicaraan yang terpusat pada negosiasi denuklirisasi yang mandek. Ini terjadi setelah pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un pada bulan Juni lalu di Singapura, ketika mereka sepakat untuk bekerja sama menciptakan semenanjung Korea yang bebas nuklir. Tapi pada hari Sabtu (29/9), Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho menyalahkan sanksi AS karena tidak ada kemajuan sejak pertemuan itu. "Tanpa kepercayaan di AS, tidak akan ada kepercayaan dalam keamanan nasional kita dan dalam keadaan seperti itu, tak ada cara lain, kami akan melucuti diri kita terlebih dahulu," kata Ri dalam pidato ke Majelis Umum PBB di New York.