#BijakBerplastik: Perlukah air kemasan gelas tetap diproduksi?
Di tengah-tengah berbagai laporan tentang sampah plastik yang menumpuk di sejumlah tempat di Indonesia, Danone-Aqua mengatakan akan 'memikirkan ulang' air kemasan gelasnya dalam upaya mengurangi sampah plastik.
Danone-Aqua mengatakan ingin mengumpulkan sampah plastik dari lingkungan lebih banyak dari volume yang digunakan. Melalui gerakan #BijakBerplastik, Danone-Aqua menyatakan komitmen untuk mengumpulkan sampah plastik dari lingkungan dalam jumlah lebih banyak dari volume yang digunakan. Target tersebut akan dicapai pada tahun 2025. Di tahun yang sama, perusahaan air mineral itu juga menargetkan seluruh kemasan plastiknya dapat didaur ulang 100% serta meningkatkan proporsi plastik daur ulang dalam kemasan botol sebesar 50%. Laju pengumpulan sampah botol plastik di tingkat pemulung maupun bank sampah di Indonesia pada saat ini diperkirakan mencapai 62%, kata Head of Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, kepada BBC News Indonesia. "Jadi 62% dari botol PET (polietilena tereftalat atau polimer plastik), di Indonesia, itu sebenarnya sudah ter-collect dan di-recycle menjadi berbagai jenis kemasan. Sehingga kami dalam hal ini karena punya target me-recover semua kemasan, maka kita akan berusaha untuk mengumpulkan yang sisanya -berarti 38%." Dalam mengumpulkan, para pemulung lebih mengutamakan yang bernilai ekonomis. Adapun soal kemasan Aqua gelas, Karyanto mengatakan laju pengumpulan atau collection rate-nya masih rendah walau kemasan air mineral gelas terbuat dari jenis plastik polipropilena (PP) yang harganya lebih mahal dari PET sehingga mestinya lebih memberi keuntungan ekonomis untuk dikumpulkan dibanding botol plastik. Pasalnya harga itu turun jika gelas masih ditempeli label, atau dianggap 'kotor'. Di Bank Sampah Induk (BSI) Jakarta Selatan, misalnya, gelas plastik bersih atau 'Gelas A' dihargai Rp7.000 tapi gelas yang kotor dihargai hanya setengahnya, yakni Rp3.000. Ini berarti butuh lebih banyak usaha untuk membuat gelas plastik jadi cukup bernilai ekonomis bagi pemulung atau bank sampah. Hal ini dikonfirmasi oleh Maman, yang bekerja sebagai petugas sampah di sebuah TPS di Jakarta Barat. "Harus dikeletin (dikupas) tutupnya, harus bersih," ungkapnya. Pengurus BSI Gesit Jakarta Selatan, Sri Wibowo, memperkirakan bank sampahnya menjual 40 ton botol plastik per bulan ke Unit Bisnis Daur Ulang (RBU) Danone-Aqua. Namun unit tersebut belum menerima gelas plastik, kata Sri, sehingga sampah tersebut dijualnya ke vendor lain yang harganya lebih bersaing. Selain gelas plastik, sampah dari kemasan lainnya yang juga belum banyak terkumpul, atau bahkan masih tercecer, ialah sedotan dan label. Di BSI Jakarta Selatan, sedotan dan label plastik bergabung dengan plastik sachet dan bungkus mie instan dalam golongan sampah residu yang tidak didaur ulang. Dalam sebulan, bank sampah itu bisa menyisihkan 250-300 kilogram residu, yang sebagian disulap menjadi prakarya –seperti taplak meja– dan sisanya dibuang ke TPA Bantar Gebang. "Mestinya di dalam undang-undang maupun PP, pabrik yang memproduksi bahan ini harus menarik kembali. Tapi nyatanya tidak," kata Sri Wibowo. Desain ulang Menanggapi masalah ini, Head of Sustainability Danone Indonesia Karyanto Wibowo berkata bahwa Aqua gelas dan sedotan saat ini masih menjadi 'pekerjaan rumah' bagi perusahaannya. "Kemasan Aqua gelas ataupun straw itu menjadi produk yang sekarang menjadi pe er kami lah untuk bagaimana kita memberikan alternatif apakah bisa me-redesign (desain ulang), apakah bisa membuat produk alternatif dan lain sebagainya terkait dengan Aqua gelas itu," tutur Karyanto. Ia menambahkan bahwa unit daur ulang Danone-Aqua di Tangerang Selatan sudah mulai menerima sampah gelas plastik, "Nah ini yang akan kita coba terus scaling up, termasuk juga di Bali kita juga akan mencoba melakukan upaya menaikkan laju daur ulang atau laju pengumpulan untuk Aqua gelas." Pria Inggris ini menyelam dengan banyak sampah plastik. Dalam deklarasi gerakan #BijakBerplastik di Jakarta pada 5 Juni lalu, Danone-Aqua menyatakan akan merancang kemasan yang lebih mudah untuk didaur ulang. Perusahaan multinasional itu meneken kontrak kerja sama dengan perusahaan pengolahan sampah dari Perancis, Veolia, untuk membangun fasilitas daur ulang yang lebih canggih. "Untuk bisa memproses botol yang... hampir sama seperti yang ada di luar, di negara-negara Eropa di mana botol-botol itu kita tidak perlu kelupas dulu untuk diproses tapi botol itu bisa kita proses secara online sehingga nanti akan ada proses pemilahan yang dilakukan oleh mesin antara PET bottle, label, dan juga tutupnya." "Sehingga dari situ kita bisa menaikkan collection dari label terutama," tambah Karyanto. Lebih lanjut ia menjelaskan, kerja sama dengan Veolia ini juga untuk memenuhi target meningkatkan proporsi plastik daur ulang dalam kemasan botol, "Dari si milestone di tahun 2020 targetnya adalah 25%, jadi 2020 ini fasilitas yang dibuat vreolia ini akan selesai. Jadi kita bisa pakai 25% recycle terus bertahap kita naikkan sampai 50%." Adapun dalam meningkatkan laju pengumpulan, Danone-Aqua berencana membangun 10 pusat pengumpulan sampah plastik dan 10 fasilitas untuk komunitas pengelola sampah. Tapi peneliti lingkungan dari ITB, Profesor Enri Damanhuri, menyoroti bahwa sebagian besar fasilitas daur ulang yang akan dibangun berada di Pulau Jawa. "Jadi (sampah dari) Bali dibawa ke Jawa, Lombok dibawa ke Jawa setelah dikumpulkan. Secara mekanisme pasar kan enggak bener. Gimana membawa plastik yang belum digiling belum apa (diproses) kan jatuh harganya tinggi dong," kata Enri. Lebih lanjut Enri mengingatkan bahwa para pemulung dan bank sampah, yang menjadi 'ujung tombak' dalam pengumpulan sampah plastik, didorong motif ekonomi. Jadi sampah yang dianggap kurang bernilai ekonomis –tidak laku untuk didaur ulang– akan dibiarkan dan jika tidak diangkut ke TPA, bisa mengotori lingkungan -berakhir di sungai, teluk, atau bahkan perut ikan paus. Pemerintah dorong produsen Bagaimanapun, prakarsa Danone-Aqua mendapat dukungan dari pemerintah, yang berniat menggencarkan pendekatan di hulu untuk mengatasi persoalan sampah. Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk mengurangi 30% sampah Indonesia pada 2025, dan menangani 70% sisanya. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar, mengatakan kementeriannya akan mengeluarkan dua peraturan menteri terkait pendekatan di hulu. Peraturan pertama akan mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas kemasannya. "Jadi mulai dari desain, redesign, tanggung jawab mulai membangun industri daur ulangnya, mengumpulkan, memilah, sampai mungkin menghasilkan industri daur ulang yang berteknologi tinggi sehingga menghasilkan ekonomi sirkular yang bukan ecek-ecek," kata Novrizal kepada wartawan. Sedangkan peraturan kedua, lanjut Novrizal, adalah tentang kantung plastik berbayar. Masa percobaan kebijakan ini pada 2016 lalu berhasil mengurangi penggunaan kantung plastik sebesar 55%, menurut KLHK. Novrizal mengatakan pemerintah akan menghidupkan kembali gerakan plastik berbayar namun kali ini, setelah menerima keluhan dari masyarakat, skemanya dibalik. "Tadinya adalah punishment, jadi reward... Jadi kalau kita bawa kantung belanja kemudian diberikan cashback atau diskon. Ini mungkin lebih baik buat psikologi publik," ungkapnya. Sementara itu, Indonesia tampaknya tertatih-tatih dalam memenuhi target pengelolaan sampahnya di tahun 2025; mengingat hampir setahun setelah target itu dicanangkan, menurut Novrizal, jumlah sampah yang berhasil diolah baru 2,12%.