Israel loloskan undang-undang kontroversial yang sahkan permukiman di Tepi Barat
Parlemen Israel telah meloloskan undang-undang yang memberi kepastian hukum terhadap sekitar 4.000 rumah di kawasan Tepi Barat.
Pembangunan rumah di kawasan permukiman Israel berlangsung di Tepi Barat pada 16 Januari 2017 lalu. Undang-undang yang berlaku surut itu disahkan setelah pemungutan suara berakhir dengan 60 anggota parlemen menyetujui dan 52 lainnya menolak. Sebelum pemungutan suara berlangsung, menteri Ofir Akunis mengatakan, "Kami menggelar pemungutan suara malam ini terkait rakyat Yahudi dan tanahnya. Seluruh tanah ini milik kami. Semuanya." Sebaliknya, anggota parlemen dari partai oposisi berang dengan pemberlakuan undang-undang ini. Beberapa di antara mereka meneriaki anggota parlemen dari koalisi berkuasa yang mendukung undang-undang tersebut. Ada pula yang mengibarkan kain hitam sebagai tanda protes. Namun, aksi mereka tidak membuat undang-undang urung diberlakukan. Melalui undang-undang itu, ribuan rumah yang didirikan di wilayah pendudukan dianggap sah secara hukum dan warga Palestina pemilik tanah akan diberi kompensasi berupa uang atau tukar guling dengan tanah di wilayah lain. Proyek permukiman Ramot berlangsung di Tepi Barat. Proyek-proyek semacam ini dihentikan pada Desember 2016 menyusul diterbitkannnya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang pembangunan permukiman Israel. Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit, menyebut undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi dan dia tidak akan membelanya di Mahkamah Agung. Adapun pemerintah Otorita Palestina jelas meradang dengan lolosnya undang-undang tersebut. "Ini adalah eskalasi yang hanya akan menuntun pada ketidakstabilan dan kekisruhan. Ini tidak bisa diterima, salah, dan komunitas internasional harus beraksi sesegera mungkin," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Mahmoud Abbas. Permukiman Yahudi yang dibangun pemerintah Israel terletak di kawasan yang diduduki setelah Perang Timur Tengah pada 1967 lampau. Sementara itu, Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan undang-undang itu akan "sangat mengecilkan prospek perdamaian Arab-Israel." Lebih dari 600.000 orang Yahudi bermukim di 140 kawasan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki Israel sejak Perang 1967. Sebagian besar komunitas internasional menilai pendudukan Israel di kawasan-kawasan tersebut ilegal dan merupakan penghalang terciptanya perdamaian. Pasalnya, Palestina mendambakan sebuah negara yang wilayahnya mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.