Elanto: Jangan takut videokan dugaan praktik pelanggaran!
Elanto Wijoyono, aktivis sosial di Yogyakarta, menyerukan agar masyarakat tidak takut untuk merekam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau aparat keamanan.
Diunggah tiga hari lalu, video itu sudah ditonton puluhan ribu orang. Seruan itu dibuat sebagai reaksi atas penahanan Adlun Fiqri, mahasiswa yang menggunggah video yang berjudul "Kelakuan polisi minta suap di Ternate" di YouTube. Adlun akhirnya dibebaskan pada Senin (05/10) setelah Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara menghentikan proses penyidikan kasus itu. Elanto mengatakan kasus Adlun merupakan bentuk "kriminalisasi dengan jebakan UU ITE" sehingga warga bisa takut untuk mempublikasikan dugaan pelanggaran di wilayahnya. "Kita melihat ada fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan oleh negara tidak berjalan optimal, sehingga memang warga harus ambil bagian," kata Elanto kepada BBC Indonesia. Elanto sebelumnya menjadi pembicaraan publik setelah nekat menghadang rombongan motor besar di jalan raya. "Cara menghindari jebakan" Aktivis kota Yogyakarta ini pada Sabtu (03/10) kemarin, menggunggah tiga video yang merekam dugaan pungutan liar di Yogyakarta sebagai bentuk dukungan kepada Adlun. Video yang berjudul "Ada Apa di Pos Polisi Jokteng Wetan Jogja Ini?" telah ditonton oleh ratusan ribu orang, namun belum ada respons resmi dari kepolisian Yogyakarta. Elanto berharap "fungsi warga untuk mengawasi bisa jalan, tanpa takut dihalangi jebakan UU ITE." "Cara menghindari jebakan UU ITE itu, rekomendasi dari analisa saya adalah: kontennya jangan menuduh atau menyudutkan pihak lain, harusnya dikemas dengan cara mencari konfirmasi (dengan judul pertanyaan misalnya)." Damar Juniarto, pegiat Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), mengatakan cara yang dilakukan Elanto layak dicoba, namun bukan menjadi jaminan. "Mungkin cara ini berhasil di kota besar yang dukungan publiknya bisa digalang, tapi bagaimana kalau itu terjadi di Ternate misalnya (seperti kasus Adlun), atau kota yang kita tidak pernah dengar," katanya kepada BBC. "Bagaimana di kota-kota kecil?" tanya Damar. "Konstruksinya akan berbeda, ketika di kota lain pemahaman polisi rendah terhadap UU ITE, mereka bisa mengajukan perkaranya jika merasa tersindir." Pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikritik oleh berbagai kalangan karena dianggap menghalangi kebebasan berpendapat. Lalu, apakah Anda mau merekam dugaan pelanggaran? BBC Indonesia berbicara kepada sejumlah warga di Jakarta, dan inilah jawaban mereka: Sejumlah warga yang BBC temui mengaku tak berminat merekam video dugaan pelanggaran jika mereka melihatnya.