MK Thailand putuskan pemilu bisa ditunda
Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan pemilihan umum dini yang akan berlangsung dalam kedaaan darurat bisa ditunda.
Walau keadaan darurat diberlakukan sejumlah pengunjuk rasa tetap turun ke jalan. Permohonan penundaan pemilu yang rencananya berlangsung pada tanggal 2 Februari itu diajukan oleh Komisi Pemilihan Thailand. Dalam waktu sebulan belakangan, Thailand dilanda unjuk rasa yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur sementara pemerintah awal pekan ini memberlakukan keadaan darurat selama 60 hari. Komisi Pemilihan Umum berpendapat akan sulit untuk menggelar pemilu di tengah kebuntuan politik saat ini. Bagaimanapun pemerintah menegaskan pemilu akan tetap digelar sesuai rencana awal. Wakil PM, Niwatthamrong Boonsongpaisan, menegaskan kepada BBC bahwa pemilu harus digelar secepat mungkin setelah parlemen dibubarkan. "Ada dua pendekatan di sini, pemilihan umum bersamaan dengan reformasi. Yang lain adalah reformasi dulu baru pemilu." "Saya kira yang berdasarkan undang-undang, harus bersamaan pemilu dan reformasi," tambahnya. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menegaskan pemilu tetap digelar sesuai rencana. Walau keadaan darurat sudah diberlakukan di Bangkok dan sekitarnya, sejumlah pengunjuk rasa tetap turun ke jalan. Pemerintah menerapkan keadaan darurat setelah unjuk rasa tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir dan mulai diwarnai kekerasan. Jumat (17/01) lalu, sebuah granat yang dilemparkan ke arak-arakan pengunjuk rasa menewaskan satu orang dan melukai belasan lainnya.