Undang-undang perlindungan satwa yang 'ketinggalan zaman'
Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dinilai sudah terlalu ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi untuk menghadapi situasi yang mengancam perlindungan dan pelestarian satwa di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dilihat bukan lagi sebagai negara transit dalam perdagangan satwa, melainkan sebagai produsen. Dalam lima tahun terakhir, Sunarto, ekolog dan ahli satwa liar dari WWF Indonesia menemukan sebuah pola berbeda dari tewasnya gajah-gajah liar di hutan Sumatera. "Kalau dulu, gajah banyak mati karena racun dalam kelompok besar, dengan betina yang mati beberapa ekor terhampar di situ. Sebelumnya lagi, gajah banyak yang ditangkapi karena lahannya mau dikonversi. Namun dari sekitar tahun 2012, kita melihat kecenderungan baru gajah mati, kebanyakan yang jantan karena yang bergading kan jantan," kata Sunarto. Fakta ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya, kata Sunarto, dan selain itu jika dilihar dari cara memotong gading 'ternyata mirip' walaupun di lokasi yang berjauhan. "Diduga kuat, dari cara memotong dan membunuh yang mirip itu, kita yakini ada semacam sindikasi perburuan perdagangan gajah," kata Sunarto. Sindikat pemburu gajah, tambah Sunarto, berasal dari dalam negeri dan beroperasi di lokasi yang berpindah-pindah. "Ternyata sekitar tahun 2015-2016 itu betul. Ada beberapa kelompok yang mulai tertangkap. Linknya ternyata ke mana-mana, waktu ditangkap di Riau ternyata belum lama membunuh di Jambi. Kasusnya masih berproses." "Ada satu (kelompok pemburu) yang di Riau sudah divonis, kemudian sudah bebas setelah sekian tahun namun kemudian divonis lagi, kelompok yang sama, di Pelalawan, Riau bagian selatan. Sekarang masih dalam proses di Jambi," Sunarto merinci. Permintaan dalam negeri Meski Cina atau Vietnam sering disebut sebagai negara tujuan utama untuk gading gajah, perburuan gading gajah di dalam negeri juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gading gajah di dalam negeri. "Peredaran di dalam negeri masih sangat tinggi. Orang Indonesia kan banyak yang merokok dengan pipa dari gading. Itu sangat umum kalau kita melihat ke beberapa tempat," ujar Sunarto. Aktivis lingkungan melihat ada pola yang berubah pada gajah yang mati di kawasan hutan dan perkebunan dibandingkan dengan tiga sampai lima tahun lalu. Perburuan seperti inilah dikhawatirkan bisa dihambat oleh pembaruan terhadap Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sunarto berpendapat bahwa denda yang dijatuhkan lewat undang-undang ini bisa dibilang 'minim' dalam ukuran nilai uang sekarang, yaitu Rp50 juta-Rp200 juta, sementara penghasilan yang didapat dari penjualan gading gajah atau satwa liar lainnya bisa jauh lebih besar. Selain itu, Sunarto juga menyoroti tidak adanya kewajiban hukuman minimal yang bisa diterapkan, sehingga vonis yang dijatuhkan bisa kurang dari lima tahun, seperti yang tercantum dalam undang-undang. Produsen dan eksportir Sementara polisi juga melihat perkembangan baru dalam perdagangan satwa dalam tiga sampai lima tahun terakhir yang tidak tercakup dalam aturan ini. Indonesia -menurut AKBP Sugeng Irianto dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri- dianggap bukan lagi sebagai negara transit dalam lingkaran perdagangan satwa liar, melainkan ikut menjadi negara produsen dan eksportir. Namun dalam proses penindakannya, polisi mengklaim mereka sering terhambat oleh aturan yang belum mengikuti perkembangan zaman. "Bagaimana kalau satwa tersebut masuk dari luar negeri ke Indonesia, atau sebaliknya, dari luar negeri ke Indonesia. Bagaimana kalau satwa tersebut tidak dilindungi misalnya. Sekarang (pedagang satwa) cenderung lebih tertutup. Mereka mencoba menghindari komunikasi. Mereka tidak sembarangan, kalau dulu kan mereka terbuka, menawarkan ini, ini, pasang di display. Sekarang sudah enggak, hanya kalangan terbatas," kata Sugeng. Meski perlindungan terhadap satwa-satwa di Indonesia penting untuk dilakukan, namun Bambang Dahono Adji dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap revisi Undang-undang No./1990 akan bisa melindungi kekayaan tanaman Indonesia dan potensinya bagi obat-obatan dunia. "Kalau kita tidak mau membuat penguatan di UU No.5 ini, maka bisa terjadi sumber daya alam yang ada di Indonesia terbawa ke luar negeri, yang memanfaatkannya dan kita hanya melihat. Potensinya bisa untuk obat kanker, atau macam-macam." "Dengan potensi biodiversity yang sangat tinggi, suatu saat konsumen di luar negeri membutuhkan, di negara lain tidak punya, yang punya Indonesia," tambah Bambang. Komisi IV DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-undang No.5/1990 yang oleh sejumlah kalangan dianggap belum memadai dalam upaya melindungi keanekaragaman satwa di Indonesia. Herman Khaeron, "akil ketua komisi IV DPR RI, mengharapkan undang-undang baru perlindungan satwa, ekosistem, dan sumber daya alam hayati bisa selesai Juni tahun depan. "Apakah mungkin undang-undang ini dilihat sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga hukumannya pun harus ada hukuman minimal. Nilai dari hukuman harus lebih berat dari nilai kejahatannya, kalau nilai (keuntungan) dari kejahatannya bisa untuk 10 tahun, tapi hukumannya hanya satu tahun. Ini kan juga jadi persoalan, orang tidak akan jera," kata Herman.