Mengapa Muslim ketakutan di negara bagian Uttar Pradesh, India terkait UU Kewarganegaraan?
Uttar Pradesh, India bagian di u tara adalah kawasan yang paling terkena dampak buruk unjuk rasa yang terus berlangsung terkait Undang Undang Kewarganegaraan baru yang kontroversial.
Polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Kanpur. Setidaknya 19 orang meninggal sejak protes mulai terjadi pada tanggal 20 Desember. Wartawan BBC Vikay Pandey mengunjungi daerah tersebut dan menyampaikan laporan berikut. Gang sangat sempit Babupurwa, kota Kanpur membawa Pandey ke rumah Mohammed Shareef. Dia sedang duduk di luar rumah kecil beratap seng. Hanya terdapat satu kamar di dalamnya yang berfungsi sebagai dapur pada siang hari dan menjadi kamar tidur saat malam hari. Dia bangkit, memeluk saya dan kemudian tidak lagi bisa menahan diri. Beberapa menit kemudian kami terdiam. "Saya kehilangan semuanya. Saya sudah tidak ingin hidup. Apa kesalahan anak laki-laki saya? Mengapa polisi menembaknya?" katanya sambil berusaha menahan tangis. 'Anak laki-laki kami ditembak mati polisi', kata Mohammed Shareef. Anak laki-lakinya, Muhammad Raees, 30 tahun, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember - tiga hari setelah dirinya ditembak di bagian perut. "Anak laki-laki saya bahkan tidak memprotes. Dia pedagang pinggir jalan dan hanya kebetulan berada di tempat unjuk rasa. Tetapi bahkan jika dia berunjuk rasa, apakah dia layak meninggal? "Apakah dia meninggal karena kami Muslim? Bukankah kami warga negara negara ini? Saya akan terus menanyakan hal ini sampai saya meninggal," katanya. Unjuk rasa di mana Muhammad Raees ditembak adalah satu dari puluhan demonstrasi menentang Amendemen Undang Undang Kewarganegaraan (CAA) di Uttar Pradesh, salah satu negara bagian termiskin India. Paling tidak 50 petugas terluka pada sejumlah bentrokan di Uttar Pradesh saja - tetapi polisi juga dituduh menggunakan kekuatan berlebihan saat menangani pengunjuk rasa anti-CAA. Kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang kewarganegaraan baru yang memberikan amnesti kepada imigran bukan Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan tersebut diskriminatif terhadap Muslim. Tetapi pemerintah menyatakan UU tersebut akan melindungi kelompok minoritas keagamaan yang melarikan diri dari persekusi. Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah menegaskan peraturan tersebut tidaklah merugikan Muslim. Menteri Senior Uttar Pradesh, Yogi Adityanath mengecam unjuk rasa yang menggunakan kekerasan. Tetapi protes, terutama di Uttar Pradesh tempat tinggal lebih dari 40 juta Muslim, terus berlanjut. Menteri Senior Yogi Adityanath mengatakan "balas dendam" akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang merusak sarana umum. "Properti akan disita untuk menggantikan sarana umum yang rusak," katanya. Polisi mematuhi perintahnya dan mengidentifikasi orang-orang "yang dicari", sebagian besar Muslim, dan menyebarkan poster mereka di Kanpur. Hal ini membuat masyarakat ketakutan. Di Babupurwa, BBC bertemu beberapa perempuan yang anak laki-lakinya, ada yang baru berumur 10 tahun, memutuskan untuk pindah ke kota-kota lain karena khawatir ditangkap dan disiksa. Ketakutan tersebut semakin meningkat karena adanya National Register of Citizens (NRC) atau Pendaftaran Warganegara Nasional. Yogi Adityanath mengatakan pemerintah akan memperbaiki sarana umum yang rusak. "NRC mewajibkan penduduk untuk membuktikan bahwa mereka memang warganegara India," kata Nassiruddin, politikus dan pemimpin masyarakat Muslim di Kanpur. "Bayangkan jika sebuah keluarga Hindu dan Muslim tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya - warga Hindu dapat menggunakan CAA untuk memastikan kewarganegaraannya, sementara Muslim akan dicabut kewarganegaraannya." Pemerintah menyatakan belum berencana melakukan NRC dalam waktu dekat, tetapi masyarakat tetap khawatir bahwa mereka tidak dapat memberikan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kewarganegaraannya. Nassiruddin menambahkan Muslim di negara bagiannya juga ketakutan karena mereka tidak mempercayai partai Hindu yang berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP). Polisi di Kanpur menyebarkan poster "orang-orang yang dicari". "Apa kesalahan kami? Kita adalah sebuah demokrasi dan kita berhak untuk memprotes sesuatu yang tidak kami sepakati. Tetapi pelindung kami telah menjadi pemangsa. Kami harus kemana sekarang?" kata seorang perempuan. Ketakutan masyarakat Muslim semakin meningkat karena pernyataan anti-Muslim Yogi Adityanath, termasuk dukungan larangan perjalanan bagi Muslim, menuduh pria Muslim memaksa perempuan Hindu menjadi Islam dan membandingkan bintang Bollywood Shah Rukh Khan dengan milisi di Pakistan, Hafiz Saeed. Banyak pihak meyakini menteri senior hanya mengikuti pemikiran Modi terkait dengan "nasionalisme Hindu". Ribuan orang, sebagian besar pria Muslim ditangkap dan layanan internet ditutup selama beberapa hari. Banyak pegiat berpengaruh ditahan. Polisi juga dituduh mengintimidasi Muslim. Rekaman video dari Kanpur memperlihatkan polisi "merusak" mobil dan rumah daerah yang sebagian besar penduduknya Muslim. Kejadian serupa dilaporkan juga terjadi di bagian lain negara bagian itu. Mantan Menteri Senior Akhilesh Yadav mengatakan pemerintah gagal menegakkan hukum dan keteraturan. Polisi menyangkal Tetapi pejabat polisi yang bertanggung jawab atas hukum dan keteraturan menyangkal tuduhan tersebut. PV Ramasastry mengatakan kepada BBC bahwa pihak-pihak yang melakukan pengrusakan sarana umum telah ditangkap dan diidentifikasi berdasarkan "bukti digital". Ketika saya menanyakan mengapa polisi begitu cepat menindak pengunjuk rasa berdasarkan video, tetapi tidak menindak para anggotanya sendiri, dia mengatakan siapapun "bebas menuduh". Tetapi pegiat masyarakat Sumaiya Rana mengatakan polisi harus dimintai pertanggungjawabannya. "Kekerasan bukanlah jawaban, dan hal ini berlaku bagi ke dua belah pihak. Polisi seharusnya menindak pihak-pihak yang melakukan kekerasan, tetapi apakah menembak para pengunjuk rasa memang cara satu-satunya?" katanya. Pimpinan BJP Uttar Pradesh, Swatantra Dev Singh menyalahkan partai oposisi terkait dengan kekerasan. Parpol saling menyalahkan Sementara itu sejumlah partai politik saling menyalahkan terkait berbagai protes ini. BJP menyatakan protes menjadi diwarnai kekerasan karena "anak muda Muslim dibawa ke arah yang salah oleh partai-partai oposisi". "Kami memelihara hukum dan keteraturan dengan baik sejak mulai berkuasa tiga tahun lalu. Tetapi saat ini kekerasan terjadi karena politik. Samajwadi Party (SP) dan Bahujan Samaj Party membuat warga kebingungan terkait dengan CAA. Mereka merencanakan dan memicu berbagai protes," kata Swatantra Dev Singh, kata pimpinan BJP di negara bagian itu kepada BBC. Akhilesh Yadav, mantan menteri senior dan pimpinan Samajwadi Party menyangkal berbagai tuduhan. "Pemerintah perlu menjawab siapa yang menembak orang-orang ini? Mengapa polisi tidak mencegah?" Anggota masyarakat sipil mengatakan semua pihak sibuk saling menyalahkan tetapi tidak seorangpun bersedia memberikan jawaban. "Kenyataannya adalah 19 orang meninggal di salah satu negara bagian terbesar India. Seseorang harus menjawab pertanyaan keluarga mereka. Kita adalah sebuah demokrasi dan protes tidak bisa dibayar dengan kematian," kata pegiat masyarakat Sumaiya Rana. Semua foto dilindungi hak cipta