Upaya pemerintah melacak teroris secara online bisa melanggar privasi Anda
Ingat foto anak-anak Anda sedang bermain di kolam yang Anda kirim ke sanak saudara? Atau teks pribadi yang Anda kirim ke seseorang yang sangat Anda percaya? Atau saat Anda mencari saran medis?
Dunia maya membuat kita merasa tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan, namun kita masih memiliki hak untuk menjalani kehidupan pribadi. Pesan-pesan yang Anda kirim dan situs yang Anda kunjungi itu akan disimpan dan berpotensi dimanfaatkan penjahat. Terlebih lagi, segera setelah pesan-pesan ini dikirim, metadata (data berisi siapa yang kita ajak bicara, dimana kita berada, kapan hal itu terjadi dan berapa lama kita habiskan untuk berbicara) dan isi komunikasi berpotensi dibaca oleh instansi pemerintah dengan sebuah surat perintah. Ketika kita berbicara mengenai layanan yang Anda hubungi di internet, Investigatory Powers Act (yang dikenal beberapa orang sebagai Snooper's Charter), regulasi yang disepakati oleh parlemen Inggris, memungkinkan instansi pemerintah, dalam keadaan tertentu, mengakses catatan tersebut. Terlebih lagi, peraturan teknis telah bocor pada bulan Mei kepada Open Rights Group, sebuah kelompok hak-hak sipil. Pemberitahuan semacam itu secara hukum akan memaksa perusahaan telekomunikasi untuk mencatat semua komunikasi berdasarkan target yang disebut dalam surat perintah tersebut dan mengirimkan informasi ini, dalam waktu dekat, dalam format yang mudah dibaca. Setelah maraknya aksis terorisme belakangan, para pemimpin negara mempertegas niatnya mengatur dunia maya untuk mencegah penyebaran perencanaan ekstremis dan terorisme Setelah serangan teror baru-baru ini di London dan Manchester, Perdana Menteri Theresa May mengulangi niatnya untuk "mengatur dunia maya untuk mencegah penyebaran perencanaan ekstremis dan terorisme." Langkah ini dimaksudkan untuk membantu melindungi kita dari tindakan terorisme di masa depan - dan mengungkapkan konten yang disadap secara detik demi detik bukanlah hal baru - tapi apakah ini merupakan pelanggaran terhadap kehidupan pribadi kita? Keamanan vs privasi - mana yang lebih penting? Di Inggris, sebagian besar penduduk mendukung pencegahan terorisme. Pada tahun 2010, sebuah survei mengungkapkan bahwa sembilan dari 10 orang senang dengan hilangnya privasi secara proporsional dalam keadaan tertentu, seperti pemindai seluruh badan pada pemeriksaan keamanan bandara. Kemudian pada tahun 2015, survei lain menunjukkan bahwa jumlah orang Amerika khawatir pemerintah tidak berbuat banyak untuk melawan terorisme lebih banyak dua kali lipat dihanding jumlah orang Amerika yang khawatir kehilangan kebebasan sipil tertentu dalam prosesnya. Investigatory Powers Act mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016. Sejak saat itu, semua layanan telekomunikasi yang penyedianya diberi pemberitahuan oleh Sekretaris Negara diharuskan menyimpan rekaman komunikasi elektronik tertentu dan mencatat catatan koneksi internet orang. Lantas, dengan adanya surat perintah, mereka harus memperbolehkan pemerintah mengakses informasi ini. Tapi bagaimana jika suatu hari, informasi mengenai setiap aplikasi, email, pesan instan, teks, podcast, video dan panggilan Skype dapat dicatat dan disimpan oleh penyedia layanan? Walau konten komunikasi ini tidak tersimpan, namun metadata dalam konten itu tercatat. Bagi badan intelijen, informasi ini bisa memberi wawasan jauh lebih banyak daripada isi sebenarnya dari komunikasi tersebut. Demonstrasi terjadi di seluruh dunia belakangan untuk menuntuk perlindungan terhadap kebebasan dalam dunia maya menyusul upaya pemerintah untuk melawan terorisme Investigatory Powers Actdiberlakukan untuk melindungi warga sipil dari serangan teroris dan semua kejahatan. Namun wewenang untuk mengawasi yang tercantum dalam undang-undang ini telah disamakan layaknya seseorang yang menyadap telepon Anda. "Dengan kedok anti-terorisme, negara memiliki wewenang pengawasan yang totaliter, dan ini adalah sistem paling mengganggu di negara demokrasi manapun dalam sejarah," kata Silkie Carlo, pejabat advokasi senior Liberty, sebuah kelompok pengawas hak asasi manusia yang berbasis di Inggris. Ada argumen "Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak perlu ditakuti", untuk mendukung apa yang mungkin beberapa orang anggap sebagai pengawasan massal. Namun, walaupun kita tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan, kita masih memiliki hak untuk menjalani kehidupan pribadi. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang memandang bahwa 'privasi' sama artinya dengan memiliki sesuatu yang haram sehingga perlu disembunyikan. Melindungi hak privasi mungkin krusial bagi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas yang secara hukum sah, tapi tidak bermoral. Bagaimanapun, semua pengguna internet harus memperhatikan keamanan data dan perlindungan terhadap penyalahgunaannya. Yang lain berpendapat bahwa perusahaan internet, seperti Facebook dan Google, sudah memiliki akses ke banyak data ini. Namun, yang berbeda, pengguna layanan Facebook dan Google secara sadar menyetujui syarat dan ketentuan yang mereka tawarkan sebagai imbalan atas penggunaan layanan mereka secara gratis. Undang-undang Investigasi yang baru menggantikan beberapa bagian dalam Undang-Undang Investigasi Tahun 2000 dan memperluas wewenang pengawasan untuk memasukkan semua bentuk komunikasi. "Ini mengatur wewenang mereka sehingga bisa diatur dan ada beberapa pengawasan atas apa yang mereka lakukan," kata Monica Horten, anggota tamu London School of Economics. Pengawasan secara menyeluruh melegitimasi kemampuan dinas intelijen untuk menyimpan dan menganalisis komunikasi para warga untuk kemungkinan kejahatan yang dilakukan dan berpotensi mengancam keamanan nasional. Melalui analisis otomatis atau manual terhadap perilaku online warga, dinas intelijen akan dapat memprediksi potensi teroris merencanakan serangan baru. "Penyadapan [komunikasi online] ada, masalahnya bagaimana memasukkan tindakan itu ke dalam ranah hukum sehingga ada pengawasan dan pemeriksaan yudisial," kata Yair Cohen, pengacara media sosial dan penulis The Net is Closing: Birth og the e-police. "Tidak ada yang mengeluh saat teroris dihentikan karena intersepsi." Namun, pengawasan menyeluruh yang memanen data setiap orang menunjukkan masalahnya sendiri. Menginvestigasi info online penjahat perlu cara lebih tepat "Rancangan Peraturan tidak memberi tahu kami apa pun yang tidak kami ketahui saat Undang-Undang disahkan," kata Ross Anderson, profesor teknik keamanan di Universitas Cambridge. "Undang-undang tersebut secara gamblang memberi [badan pemerintah] wewenang untuk mengirimkan perintah rahasia kepada perusahaan teknologi. Ini akan menimbulkan masalah serius. " Salah satu aspek kunci dari Investigatory Powers Act adalah bahwa catatan koneksi internet akan disimpan selama setahun. Tidak seperti riwayat browsing yang mencatat setiap halaman web yang telah kita kunjungi, catatan koneksi internet adalah sejarah setiap situs yang dikunjungi. Catatan tentang perilaku online ini memberi tahu informasi tentang siapa subjek dan apa yang mereka lakukan. Kunjungan berulang ke situs web Layanan Kesehatan Inggris akan menunjukkan orang dengan masalah medis. Atau perilaku seseorang saat mengunjungi bank tertentu menunjukkan di mana mereka menyimpan uang mereka. "Jumlah data yang mereka kumpulkan cukup banyak dan gambar yang bisa mereka bangun menggunakan metadata cukup signifikan," kata Horten. "Mereka bisa membangun gambaran tentang Anda dan gaya hidup Anda." Protes terhadap pengawasan online secara berlebihan bukanlah hal baru - demonstran ini turun ke jalan di Sofia, Hungaria pada tahun 2010 Rincian persyaratan keamanan diamanatkan dalam pemberitahuan teknis, yang semuanya bersifat rahasia. Namun, penyusupan yang baru-baru ini dilakukan terhadap TalkTalk dan Yahoo, dan membuat jutaan akun bocor, memperlihatkan kegagalan dalam keamanan jaringan mereka. Ada juga insiden di mana laptop pemerintah yang berisi informasi sensitif, telah hilang. Penyimpanan semua komunikasi dan rincian pribadi kita, di negara manapun, tentu saja akan menjadi sasaran para peretas. Dengan menggunakan informasi tersimpan, dalam konteks apa pun atau negara mana pun, penjahat dapat melakukan penipuan yang semakin personal, yang menargetkan kita berdasarkan kebiasaan online kita. Para penipu sudah bisa menyamar layaknya bank besar dan perusahaan besar, seperti BT dan Microsoft. Akses ke catatan koneksi internet memungkinkan penjahat melakukan penipuan yang semakin banyak ditargetkan terhadap individu, menggunakan informasi seperti toko online favorit mereka atau kegiatan amal yang mereka dukung, untuk membangun kepercayaan dan tampak sah. Pengguna internet khawatir dengan makin tipisnya perbedaan antara berita asli dan berita bohong. "Wewenang pengawasan yang luas yang diabadikan dalam undang-undang ini telah disamakan oleh beberapa orang dengan seseorang yang mengakses telepon Anda" Dengan akses saat itu juga, para penipu dapat secara akurat mereferensi kegiatan online terkini, membuat email palsu mereka terlihat lebih sah. Jumlah data yang sekarang bisa dikumpulkan kolosal. Pada tahun 2015, ada 65 juta orang yang tinggal di Inggris. Karena 90% populasi Inggris menggunakan internet, seseorang dapat melakukan perhitungan matematika dan mungkin berasumsi bahwa ini berarti akan ada 58,5 juta rekaman. "Bahkan secara matematis, kepastian mutlak bahwa Anda akan menghasilkan hasil tes yang salah jika titik awal pengawasan Anda adalah keseluruhan populasi," kata Carlo. Investigasi Powers Act memungkinkan sejumlah besar instansi pemerintah mengaudit akses ke data pribadi yang tersimpan. Ini berkisar dari lembaga seperti Metropolitan Police dan dinas-dinas keamanan, sampai ke Badan Pengawas Makanan. Ada juga pertanyaan tentang siapa, dalam lembaga ini, yang dapat melihat informasi ini dan bagaimana akses terhadap informasi akan diatur dan diaudit untuk potensi penyalahgunaan. Edward Snowden, yang membocorkan informasi rahasia dari National Security Agency (NSA) pada tahun 2013 bukanlah karyawan NSA, namun merupakan karyawan sub-kontrak dari Dell. Meskipun statusnya sebagai subkontraktor eksternal, Snowden tetap dapat membocorkan sejumlah besar dokumen pemerintah rahasia yang pernah ada dalam sejarah dinas intelijen. Jika Snowden dapat mengakses informasi ini, cukup adil untuk menanyakan jaminan apa yang dimiliki publik sekarang bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi dengan data pribadi mereka. Snowden berhasil mengunduh lebih dari 1,7 juta dokumen sebelum meninggalkan AS Undang-Undang Investigasi juga memaksa perusahaan telekomunikasi untuk memasang peralatan pemerintah di tempat mereka, untuk keperluan intersepsi (juga tidak ada yang baru). Apakah peralatan ini berada di bawah uji materi tidak jelas. "Ini seperti perbedaan antara polisi yang mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk mencari rumah Anda, dan menempatkan seorang polisi untuk tinggal sebagai salah satu keluarga," kata Horten. Untuk mengatur penggunaannya, Undang-Undang Investigasi mencakup kunci ganda yudisial, di mana surat perintah diperlukan untuk akses, dilanjutkan dengan uji materi. Namun, Liberty berpendapat bahwa ini hanya satu kunci saja. "Komisaris yudisial harus menandatangani peninjauan yudisial yang berdasarkan sekretaris negara atau petugas polisi, yang berarti mereka menandatangani surat perintah dan mengikuti prosedur yang benar, alih-alih menandatangani surat perintah berdasarkan dari fakta, "kata Carlo. Pengadilan Tinggi Eropa berpendapat bahwa pengumpulan data secara sembarangan menentang aturan Uni Eropa. Liberty juga mendapat persetujuan pengadilan tinggi untuk menantang Investigatory Powers Act. "Bila Anda telah menyatakan diri Anda sebagai Tuhan - itulah yang dilakukan Investigasi Powers Act - tidak ada kekuatan yang tersisa untuk diambil," kata Anderson. Anda bisa membaca versi Inggris dari tulisan ini, Tracking terrorist online might invade your privacy di BBC