Krisis Rohingya: Utusan PBB mengatakan pengungsi alami 'pemaksaan kelaparan'
Myanmar masih belum menghentikan pembersihan etnis atas Rohingya di negara bagian Rakhine, seperti ditegaskan oleh pejabat tinggi PBB.
Pengerahan militer di perbatasan Bangladesh-Myanmar menimbulkan kekhawatiran pada upaya pemulangan kembali pengungsi Rohingya. Kajian utusan PBB bahwa 'upaya teror dan pemaksaan kelaparan' terus berlangsung itu diungkapkan 'enam bulan setelah operasi militer di Rakhine yang menyebabkan pengungsian besar-besaran umat Muslim Rohingya'. "Pembersihan etnis atas Rohingya oleh Myanmar terus berlangsung," jelas asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk hak asasi manusia, Andrew Gilmour, Selasa (06/03). Sejak Agustus 2017 lalu, diperkirakan 700.000 orang Rohingya menyeberang ke perbatasan Bangladesh. Para pengungsi mengatakan mereka menghadapi pembunuhan, pemerkosaan, sementara kampung mereka dibakar oleh tentara maupun kelompok sipil radikal. Militer Myanmar mengatakan operasi militer digelar untuk memberantas militan Rohingya -yang dituduh menyerang sejumlah pos keamanan- dan tidak menyasar warga sipil di negara bagian Rakhine. Kekerasan di negara bagian Rakhine sejak Agustus 2017 lalu menyebabkan sekitar 700.000 umat Rohingya mengungsi. (Foto pada 7 September 2017). Utusan PBB, Andrew Gilmour, mengungkapkan penilaiannya atas nasib umat Rohingya itu setelah berkunjung ke kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh. "Saya kira kita tidak bisa mengambil kesimpulan lain dari yang saya lihat dan dengar di Cox's Bazar," tuturnya. "Bentuk kekerasan berubah dari membiarkan pembunuhan berdarah dingin dan pemerkosaan pada tahun lalu ke upaya dengan intensitas yang lebih rendah dalam upaya teror dan memaksa kelaparan," jelasnya kepada kantor berita AFP usai berkunjung ke kamp pengungsi yang padat. Pihak berwenang Bangladesh dan Myanmar sudah menggelar perundingan untuk memulangkan para pengungsi Rohingya dalam waktu beberapa bulan mendatang namun pengerahan tentara Myanmar di daerah perbatasan kedua negara memicu kekhawatiran akan program pemulangan tersebut. Bangladesh dan Myanmar sudah membahas rencana pemulangan kembali umat Rohingya. Andrew Gilmour berpendapat 'tidak bisa dibayangkan' bahwa umat Rohingya kembali ke negara bagian Rakhine dalam waktu dekat dengan cara yang 'aman, bermartabat, dan berkesinambungan'. "Pemerintah Myanmar sibuk mengatakan kepada dunia bahwa mereka siap menerima kembalinya Rohingya sementara pada saat yang sama pasukannya terus mengusir mereka ke Bangladesh." Militer Myanmar menutup negara bagian Rakhine untuk wartawan, diplomat, dan sejumlah organisasi kemanusiaan kecuali untuk kunjungan singkat yang sudah diatur dan dengan pengawalan aparat pemerintah. Umat Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai pendatang gelap.