Tindakan Mendagri menyebar KTP menuai kecaman
Tindakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebarkan identitas seseorang yang mengritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, menuai banyak kecaman.
Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menyebarkan identitas pribadi dan Kartu tanda penduduk (KTP) seseorang bernama Veronica Koman ke sebuah grup Whatsapp wartawan yang biasa meliput kegiatan Mendagri. Veronica melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi saat berpidato di depan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (09/05), tidak lama setelah Pengadilan negeri Jakarta Utara memvonis hukuman dua tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kritikan ini rupanya mengundang komentar Tjahjo Kumolo yang kemudian menyebarkan identitas Veronica ke grup WA tersebut. Gema Demokrasi, sebuah koalisi berbagai LSM dan pegiat HAM dan kebebasan sipil menyebut dalam pernyataannya, tindakan itu 'menyalahgunakan kekuasaan, melanggar HAM dan melakukan kejahatan atas warga.' "Tindakan mendagri itu reaktif, tidak layak dan tidak patut. Apa yang disampaikan dalam orasi tersebut adalah ekspresi yang sah dan memang dilindungi oleh undang-undang," kata salah satu pegiat Gema Demokrasi, Asep Komaruddin, kepada BBC Indonesia, Jumat (12/05). Mendagri, menurutnya, juga "melakukan pelanggaran hukum dengan menyebarkan data pribadi yang seharusnya dilindung oleh negara tapi kemudian malah disebarkan secara tidak bertanggungjawab. "Mendagri memang yang memiliki data tersebut sebagai pemerintah, tapi dia melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ini tidak bisa ditoleransi," kata Asep. Lewat situs berita Kemendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya langsung menelusuri video yang berisi orasi dalam aksi membela Ahok dan "berhasil mengidentifikasi oknum yang dianggap tak menghormati Presiden Jokowi." "Saya dapat kiriman video tersebut dan beredar. Saya minta Dirjen Polpum menelisik video tersebut dan benar adanya dan dilacak siapa yang bersangkutan, ketemu," ucap Tjahjo dalam pesan singkat, seperti dikutip situs tersebut. Pegiat itu menyampaikan orasi di luar Penjara Cipinang, malam sesudah Ahok ditahan. Tjahjo menambahkan akan mengirimkan surat dan memberi waktu selama satu pekan agar pihak bersangkutan menyampaikan permintaan maaf dan akan melaporkan kepada kepolisian bila suratnya tak ditanggapi. "Saya segera akan kirim surat kepada dia untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi, apa maksud pernyataan itu," tambah dia. Tjahjo meminta agar publik bisa menghormati putusan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok, dan tidak "melemparkan pernyataan yang seolah-olah menyalahkan pemerintah". "Tuduhan ini soal hukum. Presiden sudah buat pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa intervensi masalah hukum," ujar Tjahjo lagi. Namun menurut Asep, Mendagri seharusnya paham bahwa aturan penghinaan terhadap kepala negara sudah melewati proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika Presiden Jokowi merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya, presiden sendirilah yang harus melaporkan ke polisi, bukan mendagri sebagai pembantu presiden. Veronica Koman sendiri menolak untuk berkomentar terhadap tindakan penyebaran KTP-nya tersebut.