Beralasan sakit, Setya Novanto mangkir panggilan KPK
Tak seperti yang dijanjikan, Ketua DPR sekaligus Ketua Golkar, Setya Novanto, tersangka dugaan korupsi kasus KTP elektronik, mangkir dari panggilan pemeriksaan di KPK, dengan alasan sakit, melalui surat yang diantarkan Sekjen Golkar Idrus Marham.
Setya Novanto saat menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada 14 Juli 2017, sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, yang datang ke kantor KPK Senin (11/9) sekitar pukul 10.00 WIB, menyampaikan surat keterangan dokter bahwa Setya sakit gula dan tengah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siloam Jakarta. "Surat Pak Setya Novanto berisi pemberitahuan yang dilampiri surat rekomendasi dokter bahwa dia tidak diperkenankan hadir pemeriksaan karena alasan kesehatan," katanya Idrus. Penyakit gula yang diidap Setya, kata Idrus, mempengaruhi fungsi ginjal dan jantung orang nomor satu Golkar itu. Atas alasan yang sama, Idrus menyebut Setya tidak akan menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa besok. Melalui mekanisme praperadilan, Setya mempersoalkan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadapnya. "Saya kira dengan kondisi seperti ini, dia tidak mungkin hadir besok," kata Idrus. Rencana pemeriksaan Setya hari ini sedianya akan menjadi pemeriksaan pertamanya dalam kasus e-KTP. Juli lalu, KPK memanggil Setya untuk bersaksi terkait tersangka lain dalam perkara tersebut. Kala itu Setya juga mangkir dengan alasan sakit. Sekjen Golkar Idrus Marham datang ke KPK menyampaikan surat bahwa Setya Novanto tak bisa datang karena sakit. KPK menetapkan Setya menjadi tersangka kasus e-KTP pada 17 Juli lalu. Penyidik menduga Setya terlibat mengatur proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Dalam perkembangan lain, muncul tekanan dari dalam Golkar sendiri maupun dari berbagai kalangan masyarakat agar posisi Setya Novanto sebagai Ketua Golkar maupun sebagai Ketua DPR, diganti. Namun Golkar dan DPR masih tetap mempertahankan Setya Novanto. Bahkan terjadi pemecatan terhadap Ahmad Dolly Kurnia, seorang tokoh Golkar yang menuntut penggantian Setya Novanto. Posisi Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR sejauh ini 'aman'. Pemeriksaan Setya Senin ini bersamaan dengan jadwal rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III DPR. Juru bicara komisi antirasuah, Febri Diansyah, menyatakan pimpinan KPK akan menghadiri rapat tersebut, setelah pekan lalu absen dalam agenda yang sama di komisi hukum DPR. "Kami berencana datang hari ini untuk menghormati tugas Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK," kata Febri melalui pesan singkat. Febri menuturkan, pimpinan KPK menyiapkan penjelasan terkait pelaksanaan penindakan dan pencegahan, perlindungan saksi dan pelapor, koordinasi dan supervisi, serta pengelolaan barang sitaan, rampasan dan pengelolaan alat bukti. Sejak pekan lalu, isu pembubaran KPK kembali mencuat menyusul usul politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat. Presiden Joko Widodo angkat bicara di tengah pro dan kontra menyangkut isu itu. "Perlu saya tegaskan, saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah, oleh karena itu kita harus bersama-sama menjaga KPK," kata Jokowi di Mojokerto, Jawa Timur, kemarin. Belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyebut pernyataan Henry tidak mencerminkan sikap partai berlambang kepala banteng itu. "Partai tidak dalam posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK," kata Hasto dalam keterangan tertulis. Meski demikian, kata Hasto, PDIP tetap mendukung Pansus Angket KPK mengawasi kinerja dan pelaksanaan kewenangan lembaga antikorupsi yang mereka sebut 'sangat besar dan dapat dipengaruhi kepentingan dari luar'.