Pejabat Malaysia klaim 'proyek cuci uang' mantan PM Najib Razak melibatkan Cina
Pemerintah baru Malaysia mengklaim perusahaan-perusahaan amat mungkin terlibat dalam skandal keuangan yang menyeret badan investasi 1MDB dan pendirinya, mantan Perdana Menteri Najib Razak.
1MDB, yang sejatinya didirikan untuk mendanai pembangunan ekonomi di Malaysia, kini ditengarai berutang lebih dari US$12 miliar atau Rp172 triliun. Kementerian Keuangan Malaysia telah membekukan tiga proyek besar dengan perusahaan-perusahaan Cina. Dua di antaranya merupakan proyek jaringan pipa, lainnya adalah rel kereta api. Seorang pejabat senior kementerian tersebut mengatakan kepada BBC bahwa proyek jaringan pipa digunakan untuk mencuci uang pemerintahan Malaysia sebelumnya yang dipimpin mantan Perdana Menter Najib Razak. Najib sendiri kalah dalam pemilihan umum, pada Mei lalu. Kemudian pada 5 Juli dia disidang dengan dakwaan menerima suap senilai 42 juta ringgit atau sekitar Rp143 miliar dan tiga dakwaan lain melanggar kepercayaan. Masing-masing dakwaan diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti. Kehadirannya di ruang pengadilan hanya sehari setelah dia ditangkap di rumahnya oleh pihak penyidik kasus penggelapan miliaran dolar dari Badan Investasi Negara Malaysia, 1MDB. Mantan PM Malaysia, Najib Razak, meghadiri sidang dugaan korupsi di Pengadilan Kuala Lumpur, 5 Juli lalu. Bekukan proyek Sejak Najib kehilangan tampuk kekuasaan, hubungan Malaysia dan Cina tampak masam. Sehari setelah Najib disidang, Kementerian Keuangan membekukan tiga proyek besar dengan perusahaan-perusahaan besar Cina. Dua proyek jaringan pipa itu jika digabungkan bernilai US$2,3 miliar atau hampir mencapai Rp33 triliun. Para pejabat baru kementerian itu kaget ketika menemukan bahwa 88% dari uang proyek telah dibayarkan ke Biro Jaringan Pipa Petroleum Cina—tapi hanya 13% dari proyek yang rampung. Tony Pua, pejabat khusus di Kementerian Keuangan Malaysia, mengatakan kepada BBC bahwa pembangunan bahkan belum dimulai. Baru kajian dari konsultan yang sejauh ini sudah rampung. "Seluruh proyek ini berbau penipuan. (Ada banyak) elemen-elemen pencucian uang yang jelas terjadi. Kami menggelontorkan uang ke perusahaan Cina dan kami duga uang ini disalurkan ke pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya," papar Pua. Menurutnya, Kementerian Keuangan meyakini uang itu dipakai untuk menutup utang 1MDB, yang didirikan Najib Razak pada 2009. Pua mengungkap bahwa 1MDB, yang sejatinya didirikan untuk mendanai pembangunan ekonomi di Malaysia, kini berutang lebih dari US$12 miliar atau Rp172 triliun. BBC mencoba menghubungi Biro Jaringan Pipa Petroleum Cina dan menanyakan mengenai tuduhan Tony Pua terkait proyek pipa Malaysia, namun perusahaan itu tidak menjawab. Bagaimanapun, Kedutaan Besar Cina di London memberikan tanggapan. "Kami telah mencatat laporan yang relevan. Cina selama ini telah melakoni kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan Malaysia, begitu pula dengan negara lain, dengan prinsip sama-sama menguntungkan dan hasil sama-sama menang," sebut juru bicara kedutaan. Dalam kunjungan ke luar negeri pertama sejak terpilih menjadi perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad bertandang ke Jepang. Sikap Mahathir ke Cina Selain membekukan proyek pipa, Kementerian Keuangan Malaysia telah membekukan proyek Kereta Pesisir Timur yang dibangun oleh Perusahaan Konstruksi Komunikasi Cina. Proyek bernilai US$20 miliar atau hampir Rp287 triliun itu, menurut Kementerian Keuangan "harus dikurangi secara signifikan agar secara keuangan bisa dikerjakan". Kementerian tersebut mengatakan pembekuan proyek pipa dan rel kereta langsung terkait dengan kontraktor yang bersangkutan dan "bukan negara tertentu". Meski demikian, pemerintah baru Malaysia tampak menunjukkan perubahan sikap dengan Cina. Dalam kunjungan kenegaraannya sebagai Perdana Menteri yang baru, Mahathir Mohamad memutuskan melawat Jepang terlebih dahulu—alih-alih Cina. Mahathir baru akan bertandang ke Cina pada Agustus mendatang, ketika sejumlah kontrak yang dibekukan bisa dinegosiasikan ulang. Sikap Malaysia itu mengundang peringatan dari harian nasionalis Cina, the Global Times. Surat kabar itu mewanti-wanti Malaysia agar tidak memojokkan Cina terlalu keras. "Jika Mahathir ingin meninjau proyek-proyek besar yang sudah disepakati pendahulunya dan merusak kepentingan perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan-perusahaan itu punya hak untuk mengklaim kompensasi," sebut editorial harian tersebut. Jack Ma merupakan salah seorang pebisnis pertama yang mendatangi Mahathir Mohamad ketika dia terpilih menjadi perdana menteri Malaysia. Agenda kepentingan Profesor Terence Gomez dari Universitas Malaya mengatakan hubungan dekat antara Cina dan Malaysia dibangun pada 2013. Ketika itu, Najib beralih ke Beijing untuk investasi. Cina di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, menurutnya, bersedia membantu sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan yang bertujuan menghubungkan Cina dan Benua Asia dan sekitarnya. "Dua negara, keduanya punya rezim otoriter, keduanya didominasi partai berkuasa yang dominan dengan pemimpin kuat, punya agenda," ujar Gomez. Gomez yakin bahwa meski saat ini ada masalah antara pemerintah Malaysia dan perusahaan-perusahaan Cina , hubungan komersial dengan Cina masih kuat. Dia mencontohkan langkah perusahaan mobil Cina, Geely, yang tahun lalu membeli saham perusahaan mobil Malaysia, Proton. Disebutkan pula bahwa salah satu pebisnis pertama yang mendatangi Mahathir saat dia terpilih sebagai perdana menteri adalah miliuner Cina, Jack Ma. Kendati begitu, Gomez punya peringatan terhadap Cina yang selama beberapa tahun terakhir membangun hubungan ekonomi kuat dengan sejumlah pemerintah otoriter di kawasan Asia Tenggara, termasuk Vietnam dan Kamboja. "Cina harus berhati-hati bahwa ada sesuatu yang terjadi di kawasan ini. Khalayak tidak akan lagi menoleransi kekuasaan otoriter selamanya. Perubahan bisa terjadi," tegasnya. Itu berarti hubungan Cina dengan negara-negara itu pun sewaktu-waktu bisa berubah.