Negara anggota G20 terpecah soal Suriah
Pada akhir sesi pertemuan hari pertama yang berlangsung di St Petersburg kemarin, pemimpin negara-negara anggota G20 terpecah suaranya dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Suriah.
Pemimpin negara anggota G20 terpecah suaranya terkait soal Suriah. Perpecahan diantara para pemimpin G20 terjadi seiring dengan frustasinya utusan khusus AS untuk PBB terhadap pemerintah Rusia dalam menyikapi kondisi di Suriah. Perdana Menteri Italia, Enrico Letta membenarkan adanya perpecahan ini. Di PBB, Dubes AS, Samantha Power menuding Rusia menyandera Dewan Keamanan dengan berulang kali menghalangi rencana keluarnya resolusi dari badan tersebut. Dia mengatakan Dewan Keamanan tidak lagi "layak dituruti" untuk menyeret Suriah sebagai negara yang bertanggung jawab dalam kejahatan perang. Pemerintah AS menuduh pasukan Presiden Bashar al-Assad telah membunuh 1429 orang dalam sebuah serangan gas beracun di pinggiran kota Damaskus pada 21 Agustus. Pemerintah Inggris mengatakan para peneliti di Laboratorium Porton Down telah menemukan jejak penggunaan gas sarin pada baju dan contoh tanah dari lokasi tempat penyerangan. Tindakan ilegal Namun tuduhan itu dibantah oleh Presiden Assad dan mengatakan serangan itu dilakukan oleh kelompok pemberontak. Cina dan Rusia menolak untuk menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Suriah. Dalam pertemuan tingkat tinggi G20 di St Petersburg hanya AS dan Prancis yang setuju menggunakan kekuatan militer terhadap Suriah. Sementara Cina dan Rusia bersikeras aksi apapun tanpa persetujuan PBB merupakan sebuah tindakan yang ilegal. Perdana Menteri Italia dalam akun twitternya membenarkan telah terjadi perpecahan diantara negara anggota G20 terkait masalah Suriah. "Pertemuan G20 baru saja menyelesaikan sesi makan malam dan disini perbedaan soal Suriah terkonfirmasi" Presiden AS, Barack Obama sebelumnya berpikir untuk mencoba membangun koalisi internasional mendukung serangan ke Suriah dalam pertemuan tingkat tinggi G20. Rezim pemerintahan Assad telah dituduh untuk menggunakan senjata kima untuk menghadapi warga sipil dalam sejumlah kejadian pada konflik yang telah berjalan sekitar 30 bulan ini. PBB mengatakan saat ini ada lebih dari dua juta warga Suriah yang menjadi pengungsi dan sekitar 100 ribu orang dilaporkan telah tewas dalam konflik ini.