Indonesia teken kerja sama militer di wilayah darat dengan Malaysia dan Filipina, dapatkah terorisme ditumpas?
Kementerian Pertahanan Indonesia sepakat menjalin kerja sama militer di wilayah darat dengan Malaysia dan Filipina, dalam ajang Shangri-La Dialogue, di Singapura, akhir pekan lalu.
Setelah kerja sama militer di laut dan udara, Indonesia-Malaysia-Filipina sepakat soal melebarkan kesepakatan ke pasukan tempur darat. Perjanjian ini menyusul dua kesepakatan militer lain yang lebih dulu ditargetkan menumpas berbagai aksi teror di wilayah ketiga negara. Namun pakar pertahanan menilai kerja sama ini hanya mengembangkan rasa saling percaya antara ketiga pemerintahan, bukan solusi menindak dan mencegah terorisme. Adapun beragam kerja sama militer lintas negara dalam bidang kontra terorisme diharapkan tidak mendorong TNI mengambil alih tugas kepolisian di dalam negeri. Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen Totok Sugiarto, menyebut dalam waktu dekat kerja sama trilateral ini akan direalisasikan melalui latihan bersama pasukan Angkatan Darat di Tarakan, Kalimantan Utara. Totok berkata, dalam latihan bersama pertama itu setiap negara akan mengirim satu kompi tentara. "Patroli bersama antarnegara di laut dan udara selama ini sudah dilakukan, yang belum di sektor darat," ujar Totok saat dihubungi Senin (03/06). "Sejak ada kerja sama trilateral, penyanderaan oleh perompak di Laut Sulu terus berkurang. Jadi perjanjian ini memang efektif," tuturnya kepada BBC News Indonesia. Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, disebut berperan besar dalam menggagas kerja sama militer kontra terorisme di selatan Filipina. Keamanan dan stabilitas kawasan Indonesia-Malaysia-Filipina disebut sebagai tujuan umum perjanjian terbaru ini. Tahun 2016, patroli bersama di Laut Sulu disepakati ketiga negara. Adapun pada Oktober 2017, patroli udara bersama di kawasan itu juga dijadikan program bersama. Realisasi 'tidak jelas' Laut Sulu di utara Sulawesi atau selatan Filipina kerap menjadi lokasi penculikan dan penyanderaan nelayan oleh kelompok teror Abu Sayyaf. Februari lalu misalnya, Abu Sayyaf mengklaim menyandera dua WNI dan satu warga Malaysia. Mereka meminta uang tebusan kepada pemerintah dan keluarga korban. Seperti kejadian sebelumnya, mereka mengancaman bakal memancung korban jika tebusan tidak diberikan. "Perjanjian ini kalau bisa untuk selamanya, jangan sampai terjadi perang seperti di Arab. Harapannya ASEAN kondusif dan terus aman," kata Totok. "Nantinya latihan bersama pasukan darat akan diperbesar, sementara satu kompi. Nanti bisa berkembang satu batalyon sampai satu brigade," tuturnya. Heri Ardiansyah adalah salah satu WNI terbaru yang dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina. Bagaimanapun, kerja sama trilateral ini tidak lepas dari kritik. Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almashyari, misalnya, menyebut realisasi kesepakatan ini kerap tidak jelas juntrungannya. "Kerja sama seperti ini sering tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nyata. Tapi paling tidak perjanjiannya sudah ada, jadi ada payung hukum kalau kerja sama ini nantinya dibutuhkan," kata Abdul. Menurut pengamat isu pertahanan, Mufti Makarim, perjanjian militer Indonesia-Malaysia-Filipina ini lebih ditujukan sebagai penguat relasi psikologis antarnegara. Alasannya, kata Mufti, perjanjian yang selama ini dibuat tidak pernah memberi kesempatan bagi militer negara lain turut menumpas terorisme di dalam negeri. "Indonesia kurang yakin dengan operasi militer Filipina karena Abu Sayyaf terus eksis. Sementara itu Filipina menganggap Malaysia tidak proaktif karena militan Filipina punya jaringan dengan kelompok di utara Malaysia." "Jadi perjanjian ini untuk saling cek, misalnya dalam patroli bersama, saling tahu titik koordinat pasukan negara lain, sehingga rasa saling percaya bisa tumbuh," kata Mufti. Sebagian kawasan Filipina belum bebas aktivitas teror, terutama di Mindanao. Lebih dari itu, keaktifan Kemhan membentuk kerja sama militer lintas negara diharapkan tetap sesuai dengan batas peran TNI dalam operasi kontraterorisme. Apalagi, kata pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Ali Wibisono, terorisme hanya dapat ditumpas sampai ke akarnya lewat proses yudisial, bukan melalui kontak senjata. "Pernah ada pembentukan Koopssusgab TNI dan semua perjanjian trilateral dari tahun 2016 merupakan inisiatif Indonesia." "Jangan sampai ini menjadi ego kelembagaan untuk meningkatkan peran militer dalam upaya kontrateror. Di bidang ini militer diperlukan, tapi fungsinya terbatas," kata Ali via telepon. Tentara Filipina menggempur Marawai sepanjang 2017 saat kawasan itu dikuasai kelompok teror yang berafiliasi dengan ISIS. Koopssusgab atau Komando Operasi Khusus Gabungan dibentuk TNI tahun 2015 untuk membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Namun pasukan ini belum pernah beroperasi karena pro-kontra peran TNI yang terbatas dalam UU 15/2003 tentang Antiterorisme. "Untuk merespons teror secara berkelanjutan, yang dibutuhkan adalah penegakan hukum dan membantu perdamaian." "Militer diperlukan untuk membangun perimeter aman dan kalau ada eskalasi teror yang luar biasa seperti di Marawi, baru diterjunkan," kata Ali Wibisono. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa korban sipil tewas muncul akibat penyanderaan Abu Sayyaf, salah satunya Hariadin, WNI yang meninggal saat berusaha kabur dari penculikan di Sulu. Sementara itu, kelompok teror ISIS pernah disinyalir bakal memindahkan basis tempur mereka dari Suriah ke Marawi, Filipina. Tentara Filipina menggempur milisi di Marawi sepanjang Mei hingga Oktober 2017. Dugaan keterlibatan WNI dalam kelompok teror di kawasan itu pun beberapa kali diungkap pemerintah.