Pemilu: TKI di luar negeri merasa 'dimanfaatkan' dan kemudian 'dilupakan'
Pabrik dan perkebunan di Malaysia tempat tenaga kerja Indonesia mencari nafkah belakangan sering didatangi para politikus yang berharap dapat duduk di kursi DPR setelah pencoblosan kertas suara dalam Pemilu 2019.
Para buruh migran asal Indonesia berpartisipasi dalam pawai Hari Buruh di Hong Kong, pada 2018 lalu. Harapan para politikus itu mungkin dapat diwujudkan berkat sokongan suara warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau dengan istilah lain buruh migran Indonesia (BMI). "Bukannya dipinang, yang pasti (kami) ya dimanfaatkan. Para politikus mendekat kalau menjelang pemilu, tapi pasca pemilu sudah lupa. Tidak pernah tampak lagi." Demikian penuturan Nasrikah, koordinator Serantau - perkumpulan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Fenomena yang disebutnya "dimanfaatkan dan kemudian dilupakan" itu telah berulang kali terjadi sehingga dalam pemilu kali ini pun ia bersama sesama pemilih lainnya tidak menaruh harapan terlalu tinggi terhadap para politikus yang hendak mendulang suara mereka. Datuk Muhamad Zainul Arifin berkampanye di hadapan para pemilih Indonesia di Hong Kong pada Februari lalu. Sentimen serupa juga terjadi di kalangan buruh migran Indonesia di Hong Kong. "Selama tiga atau empat periode ini kita dilibatkan dalam pemilu, tapi pendekatannya adalah pendekatan menjelang pemilu dan bukan pendekatan yang memang dipupuk untuk jangka panjang sehingga kesan kami masih tetap; sebelum pemilu mereka ramai, menemui, mengajak menjadi suporter tetapi setelah pemilu kita sama-sama tidak tahu ke mana mereka pergi," ungkap ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari di Hong Kong. Modal 'mantan TKI gelap, pengacara' Akan tetapi salah seorang calon anggota legislatif yang berusaha menarik dukungan pemilih di luar negeri meminta para pemilih untuk tidak menyamaratakan semua calon. "PMI (pekerja migran Indonesia) adalah saudara saya, karena saya pada tahun 2011 pernah menjadi TKI ilegal tanpa dokumen di Malaysia dan saya pernah pulang lewat kapal tongkang dari Johor ke Batam. "Jadi mereka adalah posisi sebagai saudara serantau saya dan sampai hari ini," tegas Datuk Muhamad Zainul Arifin, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia tercatat sebagai salah seorang caleg dari daerah pemilihan II DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Jumlah pemilih di luar Indonesia adalah 2.058.191 orang, mayoritas berada di Malaysia. Dengan modal status sebagai mantan tenaga kerja gelap selama tiga tahun di Malaysia dan sebagai pengacara, Muhamad Zainul Arifin mengaku ia memahami persoalan yang dialami tenaga kerja Indonesia. "Maka ketika saya melakukan kunjungan, saya mencoba untuk meyakinkan mereka. Jadi ada seorang sosok mantan TKI dan bahkan ilegal, pernah menyeberang dari Johor ke Batam dengan tongkang, mencoba untuk maju dan membawa aspirasi mereka. "Kebetulan saya berlatar belakang pengacara, jadi lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan persoalan mereka. Salah satunya perlindungan hukum, jelas Muhamad Zainul Arifin. Janjinya, jika mengantongi cukup suara untuk melenggang ke gedung DPR RI, adalah mendirikan tempat singgah di dekat perwakilan Indonesia untuk memudahkan TKI mengurus dokumen atau sebagai tempat menginap ketika dalam proses berganti majikan. "Saya akan buat shelter atau suatu tempat berkumpul dan singgah sementara bagi PMI yang (pekerja migran Indonesia) membutuhkan secara gratis dan memberikan bantuan hukum dari pengacara secara gratis bagi yang memerlukan," kata caleg yang juga menjadi anggota Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur itu. 'Sosialisasi tak maksimal' Pesta demokrasi Indonesia yang digelar lima tahunan juga dirasakan oleh komunitas Indonesia di luar negeri. Selain lewat kunjungan para politikus yang berharap kunjungan politik itu dibalas dengan pemberian suara, para pemilih juga mengikuti perkembangan pemilu lewat situs berita online dan media sosial. Para pemilih Indonesia yang bekerja di pabrik dan perkebunan di Malaysia diperkirakan tidak semuanya masuk ke DPT. Bagaimanapun di tataran lapangan, sosialisasi langsung di Malaysia dirasakan kurang maksimal. Salah satu indikasinya, daftar pemilih tetap di Malaysia seharusnya lebih besar dari angka sekitar 900.000 orang. "Padahal Malaysia adalah negara tujuan buruh migran (Indonesia) terbesar dan meski tidak ada data yang valid terkait jumlah BMI di Malaysia." Demikian koordinator Serantau, Nasrikah, memberikan alasan. Jumlah tenaga kerja Indonesia, baik yang berdokuman maupun yang tidak berdokumen di Malaysia diperkirakan lebih dari dua juta orang. Kampanye pemilu legislatif dan pilpres Datuk Muhamad Zainul Arifin sebagai salah seorang calon anggota DPR dengan cakupan pemilih di luar negeri mengaku telah berkampanye langsung ke Malaysia, Hong Kong dan Makau. Dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, berjabat tangan setelah debat pilpres pada tanggal 17 Februari lalu. Yang tak luput, katanya, adalah sekaligus mengemas pesan kampanye calon presiden dan wakil presiden yang diusung PPP, pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin. "Isu pilpres seiring, sejalan selalu ikut bersama kampaye diri saya. Dari stiker, spanduk dan alat peraga lainya tetap meletakkan 01 sebagai salah satu perjuangan 2019," terang Muhamad Zainul Arifin. Di Arab Saudi tak bisa sosialisasi terbuka Berbeda dengan apa yang dilakukan caleg PPP, Muhamad Zainul Arifin, dengan 'blusukan' ke pabrik dan tempat-tempat berkumpul TKI di Malaysia dan Hong Kong, sosialisasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden penuh kendala di Arab Saudi. PPLN Riyadh mengadakan sosialisasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di daerah Gassim/Buaraydah, sekitar 400 km dari kota Riyadh. Meski begitu, panitia pemilihan mengaku berusaha maksimal untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada warga negara Indonesia yang tinggal di negara kerajaan itu. Kegiatan sosialisasi pemilu juga ditempuh melalui komunitas olahraga WNI di Arab Saudi. "Arab Saudi ini adalah negara tertutup. Artinya, kita tidak bisa mengadakan sosialisasi secara terbuka. Itu tidak boleh, harus minta izin ke otoritas," kata Ketua PPLN Riyadh, Murjasa M. Solly, dalam wawancara telepon dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir. Murjasa M. Solly selaku ketua PPLN Riyadh mendatang sejumlah WNI di Hail, sekitar 700 km dari kota Riyadh. Ditambahkannya, pada umumnya warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi terpencar-pencar di berbagai wilayah yang jauh dari lokasi PPLN, di samping mereka juga sulit dihubungi karena terikat dengan majikan. Adapun sosialisasi yang dilakukan sejauh ini diadakan di KBRI dan di tempat-tempat komunitas WNI. Para pemilih di luar negeri akan mencoblos pada 8-14 April 2019. Suara lebih dari dua juta pemilih Indonesia di mancanegara penting bagi para caleg untuk dapat duduk di kursi DPR, tetapi sebagaimana dikatakan oleh para nara sumber tadi, dukungan mereka dalam bentuk suara perlu dipupuk pasca pencoblosan.