Penempatan pengungsi Asia Tenggara 'tak dipengaruhi' oleh faktor keamanan
Kekhawatiran akan keamanan dan terorisme yang mungkin dikaitkan dengan pengungsi tidak menyurutkan negara-negara penerima untuk terus membuka pintu bagi mereka, kata pejabat UNHCR.
Sebagian pengungsi sudah mandiri dengan bekerja di sektor informal seperti di Malaysia walaupun secara resmi tak boleh bekerja. Hal itu disampaikan oleh Wakil Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Malaysia, Richard Towle ketika menanggapi ketakutan bahwa pengungsi dan migran dapat menjadi ancaman bagi keamanan, sebagaimana terjadi dalam serangan Tahun Baru di Cologne, Jerman. Ditambahkannya, bantuan dari negara-negara yang selama ini menjadi donatur tetap bagi urusan pengungsi juga masih mengalir. Towle menepis sinyalemen bahwa negara-negara yang selama ini membuka pintu bagi pengungsi cenderung memberikan bantuan keuangan ketimbang mengambil pengungsi. “Banyak negara sangat bermurah hati dari segi keuangan dan juga sangat bermurah dalam menerima pengungsi melalui program pemukiman kembali. Sebagai contohnya, ia menyebut negara adidaya, Amerika Serikat sebagai salah satu donatur tetap bagi UNHCR. “Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu donatur terbesar kami setiap tahun dan juga sebagai salah satu negara yang banyak paling banyak menerima pengungsi setiap tahun, dan juga menerima banyak pengungsi yang langsung datang ke sana untuk mencari perlindungan,” jelas Towle. IOM di Indonesia Para pengungsi dan pencari suaka hendak mengurus dokumen mereka di kantor UNHCR Malaysia. Namun demikian, ditandaskannya bahwa tempat yang tersedia bagi pengungsi lewat pemukiman kembali rata-rata hanya 100.000 orang per tahun untuk pengungsi dari seluruh penjuru dunia. Ini tentu sangat kecil bila dibanding total pengungsi dunia yang ditaksir tak kurang dari 19 juta jiwa. Juru bicara Organisasi Migrasi Internasional (IOM) di Jakarta, Paul Dillon, sependapat dengan Richard Towle bahwa serangan-serangan di Paris dan Cologne yang dilakukan oleh mereka dari latar belakang pendatang tidak mempengaruhi aliran bantuan untuk mengurus pengungsi dan pencari suaka. “Negara-negara yang memberikan dana besar kepada kami melakukannya atas pertimbangan banyak hal. “Dalam hal operasi kami di seluruh Indonesia, dana itu sebagian besar digunakan untuk memberikan layanan kepada ribuan migran yang berada di Indonesia dan sebagian mereka sudah bertahun-tahun, tak bisa bekerja untuk menopang keluarga,” jelas Dillon. Tanda peringatan untuk menghormati privasi pengungsi dipasang di lingkungan kantor UNHCR Malaysia. Para pejabat baik di Malaysia maupun Indonesia telah menyatakan bahwa solusi terbaik bagi penumpukan pengungsi di kedua negara adalah penempatan di negara ketiga atau pemulangan ke negara asal. Mereka merujuk pada Myanmar yang berhasil menggelar pemilihan demokratis tahun lalu sehingga warga negara mereka, kelompok terbesar pengungsi di Asia Tenggara, dapat segera dipulangkan. Berdasarkan laporan keuangan UNHCR pada 2014, Badan Pengungsi PBB itu menghabiskan dana tak kurang US$70 juta, sekitar Rp943 miliar, selama satu tahun untuk mengurus pengungsi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.