KPK: Ketua Umum PPP Romahurmuziy tersangka kasus dugaan suap jabatan Kementerian Agama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di Kementerian Agama.
Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3). Hal ini dipastikan Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif, dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (16/3). Menurut Laode, Romahurmuziy ditangkap melalui operasi tangkap tangan di sebuah hotel di Surabaya, Jumat (15/3). Selain Romahurmuziy, KPK mengamankan HRS kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; MFQ kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik; ANY asisten dari RMY; AHB calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP; dan S supir dari MFQ dan AHB. Dalam operasi tersebut, tim KPK menyita uang sebesar Rp156.758.000. Uang tersebut, menurut Laode, hanya sebagian kecil dari pemberian-pemberian yang sebelumnya. "Dalam perkara ini diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI yakni kepala kantor kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim," terang Laode. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), digiring petugas saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/3). Dugaan suap jabatan Kasus ini bermula pada akhir 2018 ketika proses seleksi jabatan di Kementerian Agama dibuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat tinggi. Pada pengumuman tersebut salah satu jabatan yang akan diisi adalah kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Selama proses seleksi, MFQ mendaftar utk posisi kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Adapun HRS mendaftar sebagai kepala kanwil Kemenag Provinsi Jatim. "MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama tersebut. "Pada 6 Februari 2019 HRS diduga mendatangi rumah RMY dan menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat inilah diduga pemberian terjadi," papar Laode. Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa HRS tidak termasuk dalam tiga nama yang diusulkan ke Menteri Agama Lukman Syaifuffin "Jadi HRS ini sebenarnya dianggap nggak lulus, karena diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut," tutur Laode. Kantor DPP PPP di Jakarta Pada awal Maret 2019, HRS dilantik oleh menteri agama menjadi kepala kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur. Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, MFQ berkomunikasi dengan HRS untuk dipertemukan kembali dengan RMY. "Tanggal 15 Maret, HRS AHB bertemu lagi dengan RMY untuk penyerahan uang yang terkait dengan kepentingan seleksi MFQ tadi. Jadi ini yang keduanya," kata Laode. KPK kemudian menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka penerima uang. Dia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun MFQ dan HRS sebagai tersangka pemberi uang. HRS disangkakan melanggar pasal 5 ayat satu huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU no. 31 tahun 1999. MFQ disangkakan melanggar pasal 5 ayat satu huruf a atau huruf b atau pasal 13 uu no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Kakanwil Kemenag Jatim, HRS (kiri) digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/3). Sebelumnya, calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk menempatkan kasus penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai persoalan pribadi. Menurutnya, penangkapan Romahurmuziy tidak terkait dengan Pemilu 2019. "Jangan pilpres dikaitkan dengan urusan pribadi," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/03), sebagaimana dilaporkan wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia. Pasangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 ini juga mengatakan pemerintahan tak akan mencampuri urusan hukum yang membelit Romahurmuziy. Amin juga menilai penanganan kasus korupsi saat ini cukup baik. Sehingga, kata dia, tiap kali ada pejabat negara yang berencana korupsi akan tertangkap. "Sekarang itu korupsi, karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya, sudah canggih dan serius makanya selalu bisa ditangkap. Diatasi," tambahnya. Ucapan Ma'ruf Amin satu suara dengan tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Direktur Konten TKN, Fikri Satari, mengatakan penangkapan politisi yang kerap disapa Romi itu tidak terkait dengan Pemilu 2019. "Bahwa ini murni kasus pribadi tidak berkenaan dengan Pilpres," kata Fikri Satari dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/3).Fikri mengklaim operasi tangkap tangan Romi tak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin. TKN juga berharap proses hukum Romi berjalan secara transparan.Fikri belum mau menyimpulkan apakah PPP akan didepak dari koalisi setelah peristiwa ini.