Waduk Jatigede siap digenangi, warga tuntut ganti rugi
Pemerintah berencana mulai menggenangi Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (31/08), tetapi sebagian masyarakat di wilayah itu mengaku belum mendapatkan ganti rugi yang layak.
Waduk itu rencananya akan berada di areal sebesar hampir 4.900 ribu hektar yang meliputi lima kecamatan dan 30 desa di wilayah Sumedang, Jabar. Mahmudin, yang berusia 50 tahun, adalah penduduk di Desa Paku Alam, Sumedang, yang mengaku tidak mendapatkan ganti rugi yang adil. "Kami kalau mau pindah dari desa ini, harus punya rumah. Nah, uang Rp29 juta yang kami terima, nggak cukup buat beli rumah. Bikin rumah sekarang minimal Rp250 juta," kata Mahmudin, yang mengaku bekerja serabutan, Minggu (30/08). Dia mengaku dirinya dan teman-temannya tidak bermaksud melawan pemerintah terkait pembangunan waduk Jatigede. "Kami hanya menuntut hak kami, agar diberi kehidupan yang layak," katanya kepada Wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Mahmudin termasuk kategori A yaitu warga yang mendapatkan uang santunan sekitar 29 juta Rupiah, dan bukan kategori B untuk penerima uang tunai rumah pengganti sekitar 122 juta Rupiah. Kucurkan Rp 741miliar untuk ganti rugi Waduk itu rencananya akan berada di areal sebesar hampir 4.900 ribu hektar yang meliputi lima kecamatan dan 30 desa, termasuk Desa Paku Alam tempat Mahmudin tinggal. Pemerintah sejauh ini telah mengucurkan dana sebesar 741 miliar Rupiah -melalui APBN 2015- untuk ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah laporan menyebutkan, ada total sekitar 10.000 kepala keluarga yang berhak mendapatkan ganti rugi atas pembangunan waduk tersebut, baik kategori A atau B. Pegiat LSM Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, yang selama ini terlibat mendampingi masyarakat yang terdampak pembangunan waduk Jatigede, mengatakan ada sekitar 1.800 kepala keluarga di sejumlah desa yang bertahan di lokasi. Menurutnya, mereka memilih tidak mau direlokasi karena belum mendapatkan keadilan dalam soal ganti rugi dan penempatannya. "Terkait hak-hak relokasi, pemukiman kembali, ketidakjelasan penanganan pendidikan, ketidakjelasan tempat tujuan, kemana mereka akan pindah, serta pemberkasan yang masih bermasalah, sehingga mereka bertahan," jelas Dadan, Minggu (30/08). 'Mayoritas setuju' Pemerintah sendiri merencanakan akan mulai menggenangi waduk jatigede pada Senin (31/08) setelah tertunda selama empat pekan. Dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Rizki Washarti pada pertengahan Juli lalu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi, pihaknya sejak awal telah melakukan sosialisasi terkait rencana relokasi dan ganti rugi. "Waktu itu mau relokasi atau gimana? Semua warga mengaku minta diberi yang tunai saja, nanti dia cari (rumah atau tanah) sendiri," ungkap Mujiadi. Pada pertengahan Juli lalu, menurutnya, sekitar 1500 kepala keluarga yang telah menerima uang ganti rugi. "Kalau orang 'kan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi yang mayoritas 'kan yang setuju," ujarnya. Pembangunan waduk Jatigede sudah direncanakan sejak tahun 1960-an, tetapi berulangkali tertunda karena persoalan ganti rugi. Awal Agustus lalu, pemerintah berencana meresmikannya, namun demikian ditunda karena terkendala masalah ganti rugi, relokasi dan pemberkasan dokumen.