Perusahaan pembakar belum diumumkan karena pertimbangan ekonomi
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa "pertimbangan ekonomi" membuat pemerintah belum ingin mengumumkan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi tersangka pembakar hutan.
Pemerintah belum membuka nama perusahaan tersangka pembakar hutan -kecuali yang sudah dipampang ini. Dalam jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Luhut mengatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh melancarkan penegakkan hukum khususnya perusahaan perkebunan dan pengelolaan hutan. "Yang ditersangkakan sudah cukup banyak. Angkanya tidak saya pegang, tapi itu sudah jalan," kata Luhut. Belum buka ke publik Luhut mengulangi paparan, pemerintah "akan mengambil tindakan tegas perusahaan-perusahaan yang (terlibat dalam lahan) terbakar. Perusahaan yang tak memiliki sistem pemadaman sesuai ketentuan, juga akan diambil tindakan." Namun siapa-siapa saja perusahaan itu, katanya, "kita belum ingin buka-buka ke publik." Ditanyakan oleh BBC Indonesia, mengapa pemerintah tidak mau segera membuka nama-nama perusahaan yang dituding terlibat pembakaran hutan itu, Luhut menjawab: "Begini. Terus terang, jujur; kami ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Karena kita tidak ingin menimbulkan distorsi yang akibatnya nanti menimbulkan lay off (pemecatan karyawan)." Tak terlalu jelas, apa pertimbangan ekonomi yang dimaksud selain kecemasan akan munculnya pengangguran dari buruh-buruh perusahaan terkait. Yang jelas, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan sejauh ini sudah mencapai Rp200 triliun. Menko Polhukam Kuhut panjaitan dan Mensos Khofifah: keliru memperkirakan parahnya el Nino. Tapi, kata Luhut, " Anda percayalah kita akan lakukan itu. Sesegera mungkin." Ia juga mengaku, pemerintah memang keliru dalam memperkirakan dampak El Nino, yang ternyata jauh lebih parah dibandingkan tahun 1997. El Nino ini memperpanjang kekeringan hingga lebih lama tiga bulan, dan membuat kebakaran hutan jauh lebih parah. "Saya akui ramalan kami keliru, dan buahnya kita kerjakan sekarang," katanya. Menko Polhukam Luhut Panjaitan berada di Graha BNPB bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Koemolo, Menteri Sosial Khofifah Parawansa, Kepala Bareskrim Anang Iskandar, dan Ketua BNPB, Willem Rampangilei. Mereka menguji coba ruang kontrol dengan layar-layar raksasa, dan melakukan percakapan video ke Palangkaraya dan Riau. Riau 80% dibakar Dalam acara itu sesekali diwarnai canda dan gelak tawa -agak ganjil mengingat yang dibicarakan adalah bencana yang menewaskan belasan orang membuat lebih dari 43 juta orang menghirup asap beracun. Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dari kunjungannya ke Riau ia menemukan bahwa banyak kebakaran hutan karena kesengajaan. "Saya baru pulang dari Riau, di sana 80 % kebakaran hutan dibakar dengan disengaja," tegas Tjahjo. Kebakaran hutan masih belum akan bisa dipadamkan cepat -hanya bisa diprlambat perluasannya. "Ada yang membakar, ada yang mengorganisir -orang-orang didatangkan dari luar Riau untuk menmbakar lahan. Kok didiamkan, harus segara bertindak." Dan, katanya, pula, "tersangkanya sudah ada, nama perusahaannya sudah ada." Yang belum, proses hukum lebih jauh. Korban tewas Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, "berdasarkan data yang masuk ke Kementerian Sosial pagi tadi, 19 orang meninggal terkait kabut asap ini, lima orang di Kalteng, lima orang di Sumsel, lima orang di Riau, seorang di Jambi, dan tiga di kalimantan Selatan." Khofifah menyatakan, rumah-rumah dan gedung-gedung yang dilengkapi pengatur udara di daerah-daerah terdampak, bisa menjadi tempat evakuasi sementara jika terjadi peningkatan kadar pencemaran hingga sangat berbahaya. Kendati sebetulnya, sudah berbulan-bulan tingkat pencemaran udara di berbagai daerah sudah jauh melampaui ambang batas yang berbahaya.