Ketegangan baru Trump-Kim: Warga Korea Utara kini dilarang masuk AS
AS menambah daftar larangan perjalanan yang kontroversial yang awalnya hanya untuk sejumlah negara Muslim, kini meliputi Korea Utara, Venezuela dan Chad.
Pengunjung tiba di bandara internasional Washington pada bulan Juli setelah keputusan Mahkamah Agung AS. Gedung Putih mengatakan pembatasan itu dilakukan setelah mengkaji informasi yang dibagi oleh pemerintah asing. Donald Trump mengeluarkan peraturan presiden itu pada Minggu (24/09). "Membuat Amerika aman adalah prioritas nomor satu saya. Kami tidak akan menerima orang-orang di negara ini yang tidak dapat dipastikan aman," kata Trump. Pembatasan terhadap warga Venezuela hanya berlaku bagi pejabat pemerintah dan anggota keluarga mereka. Lompati Twitter pesan, 1 Tiga negara baru ini menambah daftar lima negara lain yang masuk dalam larangan perjalanan Trump: Iran, Libya, Suriah, Yaman, dan Somalia. Tapi peraturan presiden yang baru menghapus pembatasan terhadap Sudan. Larangan pertama yang ditetapkan Trump sangat kontroversial, karena mempengaruhi enam negara mayoritas Muslim, dan secara luas diberi label sebagai 'larangan Muslim.' Ketetapan itu menghadapi serangkaian tantangan hukum dan demonstrasi besar-besaran, dan akan diputuskan oleh Mahkamah Agung AS pada bulan Oktober, sebagian diantaranya dirumuskan kembali pada bulan Juli. Kelompok Kebebasan Hak Sipil Amerika mengatakan penambahan negara-negara baru "tidak menghapus kenyataan bahwa peraturan pemerintahan itu masih merupakan larangan bagi Muslim". Belum jelas bagaimana peraturan presiden baru itu, yang mengubah beberapa elemen kunci, akan mempengaruhi tantangan hukum yang sedang berjalan. Penambahan Korea Utara dan Venezuela sekarang berarti tidak semua negara dalam daftar tersebut adalah mayoritas Muslim. Kriteria untuk daftar larangan baru sekarang didasarkan pada prosedur pemeriksaan dan kerja sama, dan telah "disesuaikan" dengan konsisi masing-masing negara: Sebagian besar pembatasan itu berupa penangguhan visa bisnis B-1 dan B-2 dan visa turis, dan tidak memiliki batas waktu seperti pada perintah eksekutif Trump sebelumnya. Dalam sebuah lembar fakta yang menyertai peraturan Trump, Gedung Putih mengatakan bahwa meski Irak juga tidak memenuhi persyaratan, negara itu tidak termasuk dalam daftar baru "karena hubungan kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat" dan usaha mereka dalam memerangi apa yang disebut Negara Islam atau ISIS. Pembatasan mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober, namun tidak berlaku bagi mereka yang sudah memiliki visa yang sah, kata Gedung Putih.