Presiden Jokowi: 'Jangan beri ruang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila'
Selain memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di komplek Monumen Pancasila Sakti, Jaktim, Presiden Joko Widodo juga meninjau sumur tempat lokasi mengubur tujuh jenderal di komplek tersebut.
Presiden Jokowi mengunjungi pula ruangan berisi sejumlah patung yang menggambarkan praktik penyiksaan terhadap sejumlah jenderal. Presiden Jokowi mengunjungi pula ruangan berisi sejumlah patung yang menggambarkan praktik penyiksaan terhadap sejumlah jenderal, Minggu (01/10) pagi. Dia antara lain didampingi Wapres Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Presiden juga beramah tamah dengan keluarga Pahlawan Revolusi dan mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan. Usai memimpin upacara, Presiden Joko Widodo kepada wartawan mengatakan bahwa pemerintah akan selalu memegang teguh Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang isinya "tidak memberi ruang kepada Partai Komunis Indonesia (PKI)." "Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas karena di TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 jelas bahwa PKI dilarang. Jelas sekali," tegas Jokowi. Karena itu, Presiden mengingatkan semua lapisan masyarakat agar memegang teguh Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan. "Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi. Jangan beri ruang kepada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila," tandasnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sempat mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan oleh sebuah orkestra. Presiden juga mengajak seluruh komponen bangsa agar "bekerja sama" untuk membangun bangsa. "Saya perintahkan kepada TNI, Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu padu menghadapi persaingan kompetisi global," kata Presiden. Sejak terpilih menjadi Presiden, Jokowi selalu menjadi inspektur upacara hari Kesaktian Pancasila di komplek Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di komplek Monumen Hari Pancasila Sakti, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla beramah tamah dengan keluarga tujuh jendral yang dibunuh di wilayah yang dulu disebut Lubang Buaya. Semenjak dijadikan sebagai komplek Monumen Pancasila Sakti di masa Presiden Suharto, setiap tahun digelar upacara Hari Kesaktian Pancasila di dalamnya, dan hampir selalu dipimpin oleh presiden yang berkuasa saat itu. Pada awal reformasi 1998, tepatnya pada 2002, Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz tidak menghadiri upacara tersebut dan digantikan oleh Menkopolhukam saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, menurut keterangan resmi, Presiden tidak harus menghadiri upacara tersebut, walaupun kemudian menimbulkan protes dari beberapa tokoh dan terutama keluarga korban para jenderal yang dibunuh di komplek tersebut pada 1965. Bagaimanapun, sebelum menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Joko Widodo ikut menghadiri kegiatan nonton bareng film Penghianatan G30S/PKI di Makorem Suryakencana, Bogor, Jabar, Jumat (29/9) malam. Tanpa direncanakan sebelumnya, kehadiran Jokowi di acara nonton bareng film kontroversial itu terjadi ketika terjadi polemik di masyarakat tentang pemutaran ulang film tersebut. Presiden Joko Widodo mengunjungi pula sumur tempat mengubur tujuh jenderal di kawasan yang dulu disebut lubang buaya. "Empat setengah jam saya lihat. Ini yang ketiga kalinya," kata Jokowi usai upacara di Monumen Pancasila Sakti. Setelah Presiden Suharto turun dari kursi presiden pada 1998, film tersebut tidak lagi diputar di stasiun televisi, tetapi belakangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo meminta film itu diputar kembali dalam format nonton bareng di internal TNI. Setiap menjelang 30 September, di Indonesia, hampir selalu diwarnai kemunculan kembali isu kebangkitan kembali PKI, dan kali ini menjadi lebih memanas setelah ada pernyataan dan kampanye agar masyarakat menonton kembali film tersebut. Temuan sebuah lembaga surveri belakangan menyebutkan isu kebangkitan PKI hanya diyakini minoritas warga Indonesia dan terus disuarakan oleh kelompok-kelompok oposisi baik perorangan atau partai.