Kemenkes: vaksinasi turunkan penyebaran difteri namun masyarakat diminta waspada
Kementerian Kesehatan menyebutkan penyebaran difteri menurun pada akhir tahun 2017 ini, karena program vaksinasi sebagai respon penyebaran difteri atau Outbreak Response Immunization ORI.
Difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan terutama anak-anak. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi menjelaskan berkurangnya kasus difteri ini berkat program imunisasi awal bulan dan juga liburan akhir tahun mengurangi kemungkinan penyebarannya, jelas "Saat ini penambahan kasus dalam satu minggu terakhir sudah menurun ya, sekitar lima kasus per hari. Sebelumnya tinggi, di atas 10-20 kasus per harinya. Kita lihat nanti setelah tahun baru nanti, kita harus waspada ini, jangan sampai terjadi outbreak (wabah) di sekolah di sekolah, pesantren ataupun di asrama." Meski tren kasus difteri diklaim menurun, tetap saja mewabahnya kembali difteri menjadi fokus perhatian pemerintah. Hingga pertengahan Desember sudah menyebabkan jatuhnya korban 38 jiwa di Indonesia. Vaksinasi untuk usia dewasa Kementerian Kesehatan akan memasukkan vaksinasi difteri untuk orang dewasa ke dalam program vaksinasi nasional. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Elizabeth Jane Soepardi mengungkapkan pihaknya akan memulai studi serologi untuk meneliti immunity gap, yaitu kesenjangan atau kekosongan kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah. Kekosongan kekebalan ini terjadi akibat adanya akumulasi kelompok yang rentan terhadap difteri, karena kelompok ini tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya. "Saya rasa tahun depan itu baru ke dokumentasi ya, mencari datanya untuk di-review oleh ahli kemudian nanti keluarnya dari rekomendasi ahli bahwa dewasa perlu masuk dalam program dan kemungkinan ya untuk 2019. Tapi kan saat ini sebagian yang dewasa sudah mulai ya," tutur Jane. Meski begitu, beberapa instansi mulai mengadakan imunisasi difteri untuk usia dewasa, seperti yang dilakukan oleh Klinik Satelit, Universitas Indonesia. Klinik tersebut menyediakan vaksinasi difteri untuk mahasiswa, pegawai, staf UI, dan masyarakat umum. Lebih jauh Jane menjelaskan pada awal tahun depan pemerintah akan mengadakan memperluas cakupan wilayah Outbreak Response Immunisation (ORI) untuk mencegah wabah difteri semakin parah. Pada 11 Desember lalu, ORI dilakukan di 12 kabupaten/kota di tiga provisi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. "Sesudah itu kan ada kabupaten kota lagi yang kemungkinan harus masuk sehingga jumlahnya mungkin akan berubah. Tapi yang pasti akan dilaksanakan itu adalah Jawa Timur, itu kasus paling banyak. Kemudian, Aceh, Sumatra Selatan, Lampung. Itu antara lain kita bisa hampir pasti ya, dan Kalimantan Barat," kata dia. Alamsyah, istri dan putranya yang baru saja dirawat dari RSPI Sulianti Saroso Kasus difteri di Jakarta Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso di Sunter, Jakarta Utara yang menjadi rujukan bagi para pasien terduga difteri pernah merawat pasien terduga difteri sampai 100 orang. Namun pada Kamis (28/12) tinggal 32 pasien difteri yang dirawat di RSPI Sulianti Suroso, terdiri dari 10 pasien dewasa serta 22 pasien anak dan sebagian besar adalah rujukan antara lain dari daerah Bogor maupun Tangerang. Salah satu yang sempat dirawat di rumah sakit ini adalah putra Alamsyah yang baru berusia 9, yang mengalami demam tinggi. Alamsyah kemudian membawa putranya ke RS Bakti Asih di Ciledug, Tangerang, namun dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso lantaran memiliki gejala difteri. "Waktu itu pertama kali datang kesini diisolasi, karena waktu itu kan posisi emang lagi banyak, jadi dikit-dikit sariawan oper ke sini. Radang juga dioper ke sini," ujar Alamsyah ketika ditemui BBC Indonesia di RSPI Sulianti Suroso pada Kamis (28/12). "Ternyata pas dirujuk kesini ternyata kan selama ini wabah difteri lagi booming, takutnya mungkin rumah sakit sana nggak mau kesalahan, makanya langsung dirujuk ke sini. Tapi pas sampai di sini alhamdulillah langsung dicek ternyata bukan, infeksi paru-paru," kata dia. Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Sulianti Saroso, Dyani Kusumowardhani, menjelaskan difteri memang memiliki gejala yang hampir mirip dengan infeksi saluran pernapasan atas, yakni demam, batuk, pilek dan radang tenggorokan. Namun, difteri memiliki kekhasan yakni munculnya lapisan berwarna putih bernama pseudomembran di saluran pernafasan. "Warnanya itu putih keabuan dan dia mudah berdarah ketika disenggol pada waktu pemeriksaan. Karena dia merupakan jaringan mati di atas jaringan hidup, jadi di bagian perbatasan itu jaringan yang hidup bis aberdarah ini yang khas ke arah difteri." "Gejala lain yang khas juga adalah bullneck, yaitu pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar leher dan jaringan ikat di sekitarnya sehingga leher kelihatan besar yang disebut dengan bullneck. Itu khas juga untuk difteri," imbuhnya. Area di RSPI Sulianti Saroso mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker untuk antisipasi penyebaran difteri Dyani menuturkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, pasien terinfeksi difteri akan diberikan antitoksin yang disebut dengan Anti-Diphthery Serum (ADS) dan antibiotik untuk membunuh kuman tersebut. "Itu yang paling penting. Jadi makin cepat kita mengatasi kerusakan jaringan karena toksin itu makin baik. Karena makin lambat, maka kerusakan jaringannya makin luas bisa membahayakan karena bisa menutup jalan saluran napas. Komplikasi yang paling sering ke jantung dan ginjal serta sistem saraf pusat. Itu yang kemudian menjadi fatal bagi pasiennya," ujar Dyani. Dyani menambahkan cara termudah untuk melakukan pencegahan difteri adalah vaksinasi yang lengkap. Perlu diketahui bahwa imunisasi anti-difteri diberikan beberapa kali selama masa anak-anak, mulai dari umur bayi 206 bulan tingga berusia 18 bulan. "Nanti di usia lima tahun ada pengulangan. Terus bahkan ketika dewasa pun ada pengulangan setiap 10 tahun. Dan itu yang selama ini tidak populer, imunisasi bagi orang dewasa," katanya. Keberhasilan pencegahan difteri dengan imunisasi sangat menentukan cakupan imunisasi, yakni minimal 95%. Waspada wabah lanjutan Data terakhir dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah kasus difteri di seluruh Indonesia sudah mencapai 907 kasus, naik ketimbang kasus yang tercatat pada November sebanyak sekitar 600 kasus. Namun, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi mengklaim saat ini penambahan kasus dalam satu minggu terakhir mengalami tren penurunan, sekitar 5 kasus per hari dari sebelumnya sekitar 10-20 kasus per hari. Selain karena imunisasi paska kejadian luar biasa, atau Outbreak Response Immunisation (ORI), yang digelar awal Desember lalu, liburan akhir tahun juga diklaim mengurangi kemungkinan penyebaran dari kuman difteri. "Kita lihat nanti setelah tahun baru nanti masuk, kita harus waspada ini, jangan sampai terjadi outbreak(wabah) di sekolah di sekolah, pesantren ataupun di asrama," ujar Jane. Dyani Kusumowardhani, Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Sulianti Saroso berpandangan lain soal tren penurunan kasus. "Kita sempat dalam satu hari itu lebih dari 100 pasien yang dirujuk ke sini dengan tersangka difteri tapi seminggu terakhir ini mulai menurun kasusnya. Tapi mungkin juga penurunan itu bukan karena kasus sudah berkurang, tapi sudah lebih banyak rumah sakit yang sekarang menangani pasien dengan suspect difteri ini." Pemerintah akan memperluas wilayah pelaksanaan imunisasi pasca kejadian luar biasa (ORI) pada awal tahun depan. Anti-vaksin terancam pidana? Presiden Jokowi memimpin rapat tentang penanganan difteri di Istana Bogor pada Rabu (27/12), antara lain memaparkan langkah-langkah penanganan wabah difteri yang tergolong kejadian luar biasa ini. . Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, mengaku kecewa masih ada kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi difteri padahal dampak penyakit difteri bisa mematikan. Maka dari itu, tak ada cara untuk mencegah difteri selain vaksinasi. "Sesuatu yang harus, saya kira kita harus lakukan, jadi artinya, sekarang kalaupun ini mematikan atau akan menjadikan wabah, apa kita bilang tetap nggak mau? Saya kira nggak boleh," kata Nila kepada media. Orangtua yang menolak vaksinasi itu dengan alasan agama ataupun menganggap manusia tak perlu vaksinasi dan cukup menjaga hidup sehat untuk terhindar penyakit. Namun, menurut Jane, wabah difteri ini mengubah persepsi sejumlah penolak vaksin terhadap bahaya penyakit jika anaknya tidak diimunisasi. "Saya ngecek ke puskesmas dekat rumah, Puskesmas Cinere, itu dibilang kalangan ibu-ibu menengah ke atas, Islam tapi menengah ke atas, yang biasanya anti, ini sekarang meraka mulai datang ke Puskesmas. Jadi mereka itu terpapar oleh sosial media maupun sosial media. "Yang belum terpapar itu yang menengah kebawah. Ini yang bergantur pada sosialisasi oleh Puskesmas, pimpinan daerah, tokoh agama," imbuhnya. Kaum anti-vaksin diminta berpartipasi menanggulangi wabah difteri dengan mengikutsertakan anaknya dalam program vaksinasi. Dia mencontohkan, di negara maju, status imunisasi menjadi syarat bagi seseorang untuk masuk sekolah, masuk kuliah, maupun kerja. Di Taiwan misalnya, tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di negara itu harus lolos persyaratan terkait vaksinasi. "Jadi masuk ke negara lain orang harus sehat. Masa di negara sendiri enggak. Karena bahayanya kalau status imunisasi jelek, mereka itu akan membahayakan lingkungannya. Lingkungan asrama, lingkungan sekolah, lingkungan kerja" Apalagi, imunisasi di Indonesia wajib hukumnya, sesuai ketentuan UU No.36/Tahun 2009 tentang Kesehatan -yang menjadi dasar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi- bahwa seorang ibu yang tidak memberi imunisasi si kecil dianggap telah melakukan tindakan kriminal dan bisa dituntut di pengadilan. "Jadi once itu masuk ke dalam program, maka itu sifatnya wajib. Saat ini dewasa belum masuk program, jadi dewasa belum wajib. Tapi kalau anak masuk dalam program, ada Undang-Undangnya. Barang siapa menolak atau menghasut atau apa itu ada sanksi pidananya," kata dia.