Tsunami Selat Sunda: Mengapa tidak terprediksi?
Tsunami yang menghantam kawasan Selat Sunda pada Sabtu malam (22/12) mengejutkan banyak pihak lantaran tak terdeteksi oleh alat detektor atau seismograf yang dimiliki Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Foto areal kerusakan akibat Tsunami di kawasan Carita, Banten, Senin (24/12/2018). Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam konferensi pers Senin (24/12) baru bisa memastikan penyebab tsunami yang menyebabkan 373 orang meninggal, bersumber dari kolapsnya sisi barat Gunung Anak Krakatau akibat erupsi. "Longsoran itu setelah dianalisis setara dengan kekuatan guncangan magnitudo 3,4. Itu analisis kami dan episenternya ada di Anak Krakatau," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam jumpa pers di Jakarta. "Sehingga kami tegaskan fenomena di Selat Sunda ini tidak lazim dan kompleks, multifenomena," sambungnya. Hasil penelitian bersama yang dilakukan BMKG, Badan Geologi, dan juga sejumlah pakar dari LIPI menyebutkan fenomena erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi pada pukul 21.03 WIB. Kira-kira 24 menit setelahnya terjadi tsunami dengan ketinggian 0,9 meter yang menerjang tiga lokasi di antaranya Banten, Serang, dan Bandar Lampung. Setelah kejadian ini, BMKG segera meminta PVMBG memantau ketat gunung tersebut sebagai antisipasi. Kalau perlu memasang tidal gauge yang bisa membaca air pasang atau surut di pantai. "Kalau air naik akibat erupsi, batuan runtuh akan segera terbaca tidal gauge. Sehingga diperkirakan ada waktu 20 menit bisa mendahulukan tsunami," imbuhnya. "Sebab BMKG itu hanya memantau dan memberikan informasi dini tsunami khususnya akibat gempa tektonik," sambung Dwikorita. Sejumlah bukti yang dipakai untuk mendukung simpulan BMKG adalah foto citra satelit yang menunjukkan luas areal kolaps Gunung Anak Krakatau mencapai 64 hektar. Warga menjaga harta benda yang bisa diselamatkan pascatsunami di Sumur Pesisir, Pandeglang, Banten, Senin (24/12/2018). Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaludin, mengatakan Gunung Anak Krakatau memang dalam kondisi aktif meski erupsinya tak meluncukan awan panas. Dari foto citra satelit memperlihatkan kondisi gunung saat sebelum dan sesudah tsunami. Dimana pada 1 Desember, massa gunung masih utuh. Kemudian pada 23 Desember, bagian sebelah barat kolaps. Demi memastikan hal itu, pemerintah akan menurunkan tim survei ke bawah laut Selat Sunda. "Kalau longsor besar, itu ada material di bawah laut. Untuk survei ini masih menunggu kondisi aman," ujarnya. Ke depan, pemerintah bakal menata kawasan pesisir termasuk di dalamnya wilayah pariwisata. Cara ini, menurutnya, sebagai antisipasi masyarakat terhadap bencana sembari menunggu penelitian komprehensif tentang tsunami yang ditimbulkan gunung berapi. "Dalam waktu tidak lama, kami akan merevitalisasi sistem peringatan dini tsunami dan kesiapsiagaan masyarakat." Tsunami 'sudah diprediksi' Pakar tsunami, Abdul Muhari, mengatakan potensi tsunami akibat erupsi atau longsoran Gunung Anak Krakatau sebetulnya bisa diprediksi dengan merujuk pada peristiwa tahun 1883. Ketika itu erupsi besar Krakatau menghancurkan sepertiga badannya yang mengakibatkan tsunami. "Yang sekarang massa gunung tidak sampai 30% dari besar Gunung Krakatau dulu. Tapi potensinya sama karena dia menyimpan tipe letusan yang sama dengan ibunya dulu. Ini yang sebenarnya saya warning ketika menulis opini di Kompas," ujar Abdul Muhari kepada BBC News Indonesia. "Bahwa potensi bahayanya ada di situ dan itu bisa saja meletus kapan saja dan dengan mekanisme yang tidak kita duga," sambungnya. Tak hanya itu, beberapa kajian ilmiah sebetulnya pernah menyebutkan potensi tsunami akibat letusan atau erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya jurnal tahun 2012 yang berjudul Tsunami hazard related to a flank collapse of Anak Krakatau Volcano, Sunda Strait, Indonesia. Sayangnya, kata Abdul Muhari, tak semua hasil penelitian dijadikan dasar pengambilan keputusan pemerintah pusat dan daerah. "Artinya scientific based policy di Indonesia belum jalan sama sekali. Tapi kecenderungannya adalah meragukan dan menyalahkan hasil penelitian karena disebut menakut-nakuti iklim investasi. Ini yang salah kaprah," ungkapnya. "Kalau di Jepang, pembangunan ekonomi sudah menyatu dengan mitigasi bencana. Itu yang dijual ke calon investor, bahwa kalau anda mau investasi sudah aman lho dari tsunami. Sementara di Indonesia, ketika disampaikan bahwa suatu daerah rawan tsunami, dibalikkan dengan mengatakan penelitian itu kurang valid. Paradigma ini mestinya diubah," sambung Abdul. Itu mengapa, ia sangat menyayangkan lambannya respons pemerintah pusat maupun daerah dalam mengantisipasi bencana. Sementara ketika bencana itu terjadi, pemerintah menanggapinya dengan mengatakan "menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran". Warga menunggu jenazah yang berhasil ditemukan di bawah reruntuhan tsunami di Desa Way Muli, Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, Senin (24/12/2018). Persoalan lain, kata dia, Indonesia sama sekali tidak memiliki alat pendeteksi tsunami yang diakibatkan erupsi gunung api baik yang muncul di permukaan maupun di bawah laut. Padahal dari pengamatannya, ancaman serupa bisa terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur seperti Maluku. "Banda, Maluku, Maluku Utara, Ternate, Tidore, itu dibangun oleh gugusan gunung api bawah laut. Gunung Gamalama itu kan masih aktif dan itu potensinya untuk membangkitkan tsunami juga sama," jelasnya. Salah satu alat yang ia sarankan untuk digunakan mendeteksi tsunami adalah wave gauge profiler yang ditanam di dasar laut. Negara yang menggunakan adalah Jepang. Dimana jarak 200 kilometer dari pantai terpasang demi mengukur tinggi gelombang di dasar laut. Dibandingkan dengan buoy, menurutnya, wave gauge profiler lebih efektif. Sebab buoy kerap tidak berfungsi karena vandalisme dan tak terpelihara. Begitu pula dengan tidal gauge yang pemasangannya harus berada di pantai atau pelabuhan. Sehingga deteksi tsunami sudah pasti terlambat. "Kita nggak bisa pakai buoy karena belum bisa menyelesaikan masalah sosialnya. Mau bikin 100 buoy, selama masalah sosial nggak selesai, akan hilang. Jadi cari alat yang tidak muncul di permukaan," jelasnya. "Kalau tidal gauge tidak bisa dimasukkan dalam komponen peringatan dini. Karena apa? Kalau di pantai, kalau tsunami sudah terdeteksi di tidal, tsunami sudah ke darat. Kalau gitu peringatan dininya sudah hilang." "Jadi perangkat deteksi kita masih sangat-sangat di bawah standar." Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menengok korban luka-luka akibat tsunami, Purwanto di Puskesmas Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Senin (24/12/2018). Hal lain, kata Abdul Muhari, Indonesia tidak memiliki catatan gempa atau tsunami sebaik Jepang. Negara Matahari Terbit itu punya catatan sampai 200 tahun sebelum Masehi, sehingga bisa memprediksi daerah-daerah tertentu yang akan mengalami bencana serupa. Sedangkan Indonesia cuma memiliki data valid tentang gempa dan tsunami dari tahun 1600an. "Kita punya catatan dari Belanda dan Rusia. Jadi ada ilmuwan yang memetakan kejadian gempa di Indonesia dari tahun 1600, namun itu cerita dan catatan kejadian. Misalkan tahun 1900 sekian ada guncangan di Batavia, kemudian air naik, rumah rusak, korban jiwa. Sebatas itu deskripsi dampaknya," jelasnya. "Cuma itu kan kita nggak tahu guncangannya berapa kuat. Sehingga kita belum bisa memetakan dengan pasti potensi seismik dengan tepat. Sementara periode pengulangan sebuah peristiwa berbeda."