Tunisia gelar pemilihan umum bebas kedua sejak 'Arab Spring'
Tunisia siap menggelar pemilihan presiden bebas kedua sejak revolusi tahun 2011, yang menggulingkan mantan presiden Ben Ali dan memicu peristiwa Musim Semi Arab atau 'Arab Spring'.
Tujuh juta pemilih diperkirakan akan pergi ke TPS. Pemilu telah direncanakan sejak November tahun lalu, menyusul wafatnya Beji Caid Essebsi, presiden pertama yang terpilih secara demokratis. Dua puluh enam kandidat, termasuk dua perempuan, mencalonkan diri. Pemilu ini secara luas dipandang sebagai ujian bagi salah satu negara demokrasi termuda di dunia. Essebsi memenangkan pemilihan presiden bebas pertama di Tunisia pada tahun 2014 dan dipandang berjasa dalam menjaga stabilitas di negara tersebut selama hampir lima tahun pemerintahannya. Pada usia 92 tahun, ia merupakan presiden tertua di dunia pada saat kematiannya. Essebsi sebelumnya menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk mencalonkan diri lagi. Ketua Parlemen Mohamed Ennaceur saat ini bertindak sebagai presiden sementara. Bagaimana pemilu dilaksanakan di Tunisia? Seorang kandidat memerlukan suara terbanyak untuk memenangkan pemilihan. Jika tidak ada kandidat yang mendapat suara mayoritas, dua kandidat dengan suara terbanyak akan menjalani pemilihan putaran kedua yang menjadi penentu. Para calon presiden telah menggelar acara kampanye di seluruh negeri. Kandidat yang menang akan diangkat menjadi presiden untuk masa jabatan lima tahun. Konstitusi menyatakan bahwa presiden Tunisia memegang kendali atas pertahanan, kebijakan luar negeri, dan keamanan nasional. Perdana menteri, yang dipilih oleh parlemen, bertanggung jawab atas portofolio lainnya. Pemilihan parlemen dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober. Kenapa pemilu ini penting? Tunisia telah mendapat pujian sebagai satu-satunya demokrasi yang lahir dari pemberontakan 'Arab Spring', yang dimulai di Tunisia sebelum menyebar ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Bulan ini, negara tersebut mengadakan debat calon presiden yang untuk pertama kalinya disiarkan di televisi — acara yang dipuji sebagai tanda kesuksesan transisi demokrasi. Masa kampanye di Tunisia meliputi debat capres yang untuk pertama kalinya disiarkan di televisi. Namun, tidak semuanya berjalan lancar. Dalam beberapa tahun terakhir, Tunisia telah merasakan masalah ekonomi dan serangan oleh kaum Islamis, serta masalah pengangguran yang tak kunjung usai. Pada tahun 2018, warga di seluruh negeri turun ke jalan untuk berunjuk rasa menentang kebijakan penghematan pemerintah. Perdana Menteri Youssef Chahed mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kesempatan ekonomi harus membaik "jika Tunisia ingin bergabung dengan jajaran negara demokrasi yang kuat". Bagaimana bisa sampai ke sini? Tunisia adalah tempat kelahiran gerakan revolusi Musim Semi Arab atau 'Arab Spring'. Ketidakpuasan yang meluas pada kesulitan ekonomi, puluhan tahun pemerintahan otoriter, dan korupsi meledak menjadi demonstrasi massa pada bulan Desember 2010 setelah seorang pedagang kaki lima melakukan aksi membakar diri ketika para pejabat menyita gerobaknya. Kerusuhan tersebut berujung pada penggulingan Presiden Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun, di tahun 2011. Tiga tahun kemudian, parlemen Tunisia menyetujui konstitusi baru, yang memperinci bagaimana demokrasi baru akan dijalankan. Teks tersebut dipuji PBB sebagai "tonggak bersejarah". Aspek-aspek penting termasuk pengakuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, jaminan kebebasan pribadi dan pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri.