Presiden Jokowi perintahkan ‘TNI tak masuk kancah politik praktis’
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh prajurit TNI agar tidak masuk ke kancah politik praktis, dua hari setelah meminta seluruh bawahannya tidak membuat kegaduhan.
Presiden Joko Widodo menghadiri HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, Kamis (05/10). "TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar presiden saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT TNI ke-72 di, Cilegon, Banten, Kamis (05/10). Dia menambahkan pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman bahwa politik TNI adalah politik negara. "Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang. Bahwa politik tentara politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara," tutur Presiden Jokowi. Ucapan presiden mengemuka dua hari setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut presiden meminta seluruh bawahannya tidak membuat kegaduhan dan fokus mencapai target kinerja Presiden, kata Wiranto, tak ingin situasi politik nasional memanas jelang pilkada di 171 daerah pada 2018 serta pemilihan legislatif dan presiden secara serentak tahun 2019. "Para menteri yang kemarin hadir, diinstruksikan secara jelas. Presiden mengatakan, sebagai panglima tertinggi, kepala pemerintahan, dan kepala negara, dia memerintahkan kami menjaga kondisi itu," ujar Wiranto. Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dirinya tidak membuat kegaduhan dan bekerja sesuai konstitusi. Sindiran kepada panglima TNI Instruksi Jokowi dalam rapat kabinet awal pekan itu, menurut pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Gaffar Abdul Karim, tak dapat dilepaskan dari sepak terjang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gaffar menilai, Jokowi secara khusus menekankan statusnya sebagai panglima tertinggi TNI. Sementara itu, dalam sebulan terakhir Gatot menjadi pemberitaan menyusul pernyataan yang memicu pro dan kontra. "Itu merupakan ekspresi ketidaksukaan kepala negara terhadap perilaku politik yang secara etik tidak sehat," ujar Gaffar. Namun, Jenderal Gatot Nurmantyo yang mendengarkan langsung instruksi Jokowi di Istana Negara, Jakarta, membantah dirinya sedang berpolitik praktis melalui isu kebangkitan komunisme dan polemik pembelian senjata secara ilegal. Gatot menyebut seluruh tindakannya masih sesuai konstitusi. "Saya tidak berpikir untuk menjadi apapun juga. Sekarang sebagai Panglima TNI saya harus melaksanakan tugas saya sesuai konstitusi, tidak bisa di luar itu," kata Gatot, Selasa pagi. Kepada wartawan, Gatot menyebut pernyataan Jokowi itu bukan sindiran terhadap polemik pembelian senjata yang dipicunya. "Presiden tidak mengatakan itu (polemik senjata). Memang jangan ada gaduh, tapi bekerja, bekerja, dan bekerja," tutur Gatot. Sejak reformasi TNI yang ditandai dengan pengesahan UU 34/2004, tentara tidak diizinkan terlibat dalam kegiatan politik. Kekuatan Asia Lepas dari perintah agar prajurit TNI tidka masuk politik praktis, Presiden Jokowi juga berharap TNI menjadi angkatan bersenjata yang dapat disegani di tingkat Asia. "Dengan penuh rasa bangga kita saksikan nantinya kehebatan angkatan bersenjata kita di hadapan kita semua. Dengan penuh optimis saya katakan TNI akan jadi angkatan bersenjata yang makin disegani oleh negara lain yang jadi kekuatan besar di regional Asia," kata Jokowi. Hasil kajian lembaga Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dalam urusan belanja militer. Data SIPRI memperlihatkan bahwa Singapura menggelontorkan US$9,4 miliar (Rp126 triliun) pada 2015 untuk belanja militer. Adapun Indonesia menganggarkan US$ 7,6 miliar (Rp102,5 triliun).