Partai politik 'tidak terbuka' soal pendanaan
Mayoritas partai belum memahami pentingnya keterbukaan mengenai pendanaan partai, padahal partai politik adalah badan publik.
Keterbukaan partai politik diharapkan akan mencegah potensi korupsi. Demikian laporan lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch di Jakarta Selasa (10/06). Keterbukaan partai politik akan pendanaan penting sebab memudahkan kontrol publik dan mencegah potensi korupsi, kata Indonesia Corruption Watch. Namun hasil riset ICW di sejumlah provinsi menemukan sulit mendapatkan data tentang pendanaan partai politik. "Banyak partai politik yang tidak punya aktivitas rutin di dalam kantornya dan itu sangat menyulitkan permohonan informasi yang kita lakukan. Yang kedua, partai politik tidak menyediakan laporan pendanaan partai politik sebagai informasi publik yang wajib disediakan," kata Almas Sjafrina, anggota divisi korupsi politik ICW. "Yang ketiga, adanya resistensi partai politik terhadap permohonan informasi. Yang keempat, banyak partai tidak mematuhi putusan majelis komisi informasi dan yang terakhir di beberapa daerah komisi informasi masih belum siap untuk memproses pernyataan informasi." Penelitian Kendala ini, menurut ICW, didapat dari mayoritas partai. Namun, Ferry Mursyidan Baldan dari Partai Nasdem membantah hal tersebut. "Sumber pendanaan kalau partai itu kan kalau menyiapkan dana, pusat untuk daerah, itu operasional partai. Nah kalau dana yang lain, dalam konteks pileg, masing-masing caleg melaporkan juga keuangan sumber yang mereka pakai untuk kampanye dan itu disampaikan kepada partai," kata Ferry. Penelitian ICW dilakukan di lima provinsi yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat dari Agustus 2013 hingga Juni 2014.