Mahkamah Internasional akan selidiki perang melawan narkoba yang dilancarkan Duterte
Mahkamah Pidana Internasional akan menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dalam perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintah Filipina.
Presiden Duterte dituduh memerintahkan pembunuhan ribuan orang yang diduga sebagai pedagang dan pengedar narkoba. Jaksa Mahkamah Pidana Internasional, Fatou Bensouda, mengatakan pihaknya secara khusus akan menyelidiki laporan pembunuhan yang diduga dilakukan polisi saat menggelar operasi memburu pedagang dan pengedar narkoba. "Saya memantau kasus ini sejak 2016 ... setelah melalui pertimbangan yang mendalam, saya memutuskan untuk melakukan penyelidikan awal," kata Bensouda melalui pernyataan tertulis hari Kamis (08/02). Bensouda menyebut ribuan orang tewas sejak 1 Juli 2016 dalam perang melawan narkoba yang dilancarkan Presiden Rodrigo Duterte. Juru bicara Presiden Duterte menegaskan presiden Filipina itu tidak melanggar hukum. Presiden dituding memerintahkan pembunuhan ribuan tersangka pengedar narkoba. Beberapa pihak mengatakan mereka dibunuh secara sewenang-wenang dan pembunuhan tersebut tidak melalui proses hukum yang semestinya. "Menurut laporan, mereka tewas setelah terlibat bentrok dengan kelompok pengedar lain, (namun) diduga ada pula yang tewas akibat tindakan polisi yang melakukan pembunuhan tanpa didahului proses hukum," jelas Bensouda. Pemerintah di Manila sudah mendapatkan pemberitahuan tentang penyelidikan awal ini. Juru bicara Presiden Duterte, Harry Roque, mengatakan tidak ada hukum yang dilanggar oleh Presiden Duterte dalam perang melawan narkoba. "Kami berpandangan upaya jaksa (Mahkamah Internasional melakukan penyeledikan awal terhadap pemerintah Filipina) membuang-buang waktu dan tenaga," kata Roque. Ia menegaskan Presiden Duterte memiliki kewenangan mengerahkan aparat untuk 'menghilangkan ancaman terhadap negara dan rakyat'. Dikecam kelompok HAM Sejumlah pihak khawatir aparat melakukan pelanggaran hukum ketika menggelar operasi melawan narkoba. Duterte menang besar di pilpres 2016 berkat janjinya membunuh puluhan ribu penjahat. Ia juga berjanji memerangi peredaran narkoba. Diperkirakan sekitar 4.000 pedagang dan pengedar narkoba tewas di tangan polisi sejak Duterte berkuasa. Sejumlah organisasi hak asasi manusia mengatakan jumlah yang tewas 'dua kali lebih besar' dari data yang dirilis pemerintah, banyak di antaranya yang tewas oleh kelompok-kelompok semacam pam swakarsa. Mahkamah Pidana Internasional didirikan pada 2002 dan mengadili kasus-kasus pidana berat. Pada Oktober 2016 lalu Mahkamah ini mengatakan bahwa mereka punya yurisdiksi untuk menangani kasus tewasnya orang-orang yang diduga 'menjadi korban' perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintah Filipina. Filipina adalah negara pertama di Asia Tenggara yang diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional.