Korea Utara mereformasi sektor pertanian
Sejumlah laporan dari Korea Utara menyebutkan negara itu akan menerapkan reformasi pertanian yang memungkinkan petani menyimpan sebagian hasil panen dan tidak menyerahkan semua kepada negara.
Petani Korut dengan hasil panen yang harus diserahkan hampir semua kepada negara. Langkah itu dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas di tengah kekurangan pangan. Rencana reformasi pertanian itu belum secara resmi diumumkan pemerintah. Namun sejumlah laporan dalam beberapa bulan terakhir menyebutkan pemerintahan Kim Jong-un merencanakan penerapan reformasi ekonomi. Hari Selasa pekan depan, parlemen Korea Utara akan menyelenggarakan pertemuan tahunan yang jarang dilakukan. Belum ada informasi lebih lanjut apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan parlemen itu. Sejumlah laporan terkait rencana perubahan itu muncul dari dalam dan luar Korea Utara. Para petani Korea Utara saat ini disyaratkan menyerahkan hampir semua hasil panen mereka kepada negara setelah menyisihkan untuk keluarga mereka. Menanti hasil panen "Saya senang karena kami dapat menyimpan hasil panen yang merupakan hasil kerja keras kami." O Yong Ae Dua petani dari selatan Pyongyang mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa peraturan baru itu akan memungkinkan mereka menyimpan surplus apapun setelah kuota pemerintah dipenuhi. Penerapan peraturan baru ini diperkirakan akan diterapkan tahun ini. "Kami perkirakan akan mendapatkan hasil panen bagus tahun ini," kata petani O Yong Ae kepada AP. "Saya senang karena kami dapat menyimpan hasil panen yang merupakan hasil kerja keras kami," kata Yong Ae. Kantor berita Reuters juga menyebutkan rencana reformasi itu dengan mengutip sumber yang memiliki kaitan dengan Beijing dan Pyongyang. "Para petani akan mendapatkan insentif. Mereka dapat menyimpan dan menjual panel di pasar sekitar 30-50% dari hasil panen tergantung dari daerahnya," kata Reuters mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Para pengamat mengatakan rencana itu merupakan petunjuk perubahan kebijakan pemimpin baru, Kim Jong-un, yang mengambil alih kekuasaan setelah ayahnya Kim Jong-il meninggal Desember 2011 lalu. Kelaparan di Korea Utara pertengahan 1990-an diduga menyebabkan ratusan ribu orang meninggal. Laporan PBB yang dikeluarkan Juli lalu memperkirakan dua pertiga penduduk Korea Utara yang berjumlah 24 juta mengalami kekurangan pangan. Link terkait Topik terkait