Yingluck Shinawatra akan hadir di pengadilan
Perdana Menteri Thailand, yang digulingkan, Yingluck Shinawatra, dijadwalkan hadir di pengadilan untuk menghadapi sidang pemakzulan atau impeachment, Jumat (09/01).
Yingluck Shinawatra menyebutkan hanya PM yang sah yang dapat dimakzulkan Yingluck digulingkan dari jabatan PM pada Mei lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, beberapa hari sebelum militer Thailand merebut kekuasaan dengan tujuan memulihkan kekacauan disana. Yingluck dituduh lalai melaksanakan tugas untuk program subsidi beras kontroversial, yang disebut menelan biaya miliaran dolar. Pendukungnya mengatakan proses pengadilan merupakan cara untuk menyingkirkan Yingluck dari dunia politik. Jika terbukti bersalah, Yingluck akan dilarang dari kegiatan politik selama lima tahun. Keputuskan itu dikhawatirkan dapat memicu kembali protes besar-besaran yang telah berulang kali melumpuhkan kota Bangkok dalam beberapa tahun terakhir. Prawit Wongsuwan, wakil perdana menteri untuk junta militer yang sekarang memimpin Thailand, mendesak pendukung Yingluck untuk tidak turun ke jalanan. "Jika anda ingin mendukungnya, anda dapat melakukannya dari rumah atau melalui telepon," katanya seperti dikutip Reuters. Yingluck adalah adik perdana menteri terguling lainnya, Thaksin Shinawatra yang telah diturunkan dari jabatannya pada tahun 2006. Keduanya masih sangat populer di kalangan miskin di pedesaan Thailand, namun dibenci oleh kaum elit dan kelas menengah yang menuduh adik-kakak tersebut atas tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Rencana korupsi Yingluck diturunkan dari jabatannya pada awal Mei setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ia telah bertindak ilegal untuk aksi mentransfer kepala keamanan nasionalnya. Keputusan itu disusul kekacauan politik selama beberapa bulan. Pengunjuk rasa anti-pemerintah telah berusaha untuk menggulingkan Yingluck sejak November 2013. Dalam rancangan program subsidi beras, pemerintah Thailand membeli beras dari petani lokal – yang merupakan pendukung besar keluarga Shinawatra – dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pasar global. Kebijakan itu mengakibatkan menumpuknya akumulasi stok beras dan berdampak buruk pada ekspor beras Thailand. Kritik menyebutkan program itu terlalu mahal dan berpotensi untuk dikorupsi. Yingluck sendiri menyatakan bahwa ia tidak memiliki kontrol langsung terhadap program tersebut dan pelanggaran yang terjadi bukan tanggung jawabnya. Pendukungnya mengatakan hanya seorang perdana menteri yang sah dapat menghadapi pemakzulan, dan bahwa ia sedang diadili dengan hukum konstitusi lama, yang sudah tidak digunakan semenjak junta militer mengambil alih kekuasaan.