Diduga 14 importir dalangi kartel bawang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga 17 importir bawang putih terlibat dalam kartel pengaturan yang menyebabkan harga bawang mencapai titik tertinggi dalam sejarah sebulan lalu.
Harga bawang putih meroket dari Rp15 ribu menjadi hampir Rp100 ribu per kg. Belasan importir tersebut menjadi fokus penyelidikan setelah KPPU mendalami peran 50 importir dalam penyediaan pasokan dan distribusi bawang putih di Indonsia sejak awal tahun ini. "Kita fokus pada sekitar 14 importir yang nama-namanya belum bisa disebutkan karena kepentingan penyelidikan," kata Ketua KPPU, Nawir Messi pada wartawan BBC, Dewi safitri. Dalam penyelidikan awal sekitar dua bulan lalu Nawir yang juga menjadi ketua dalam komisi penyelidikan kartel bawang putih menyebut dugaan peran kartel sangat kuat setelah ditemukan beberapa indikasi. Antara lain penyidik mendapati sedikitnya 531 kontainer bawang putih asal Cina, yang tak kunjung dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya padahal pasokan bawang langka di pasar. Dari jumlah itu 109 kontainer sudah dinyatakan bebas masalah bea cukai namun ternyata importir memilih tetap menahan stok bawang di pelabuhan. Harga bawang yang dalam kondisi wajar mencapai Rp10-15 ribu per kg, mendadak melejit hingga Rp85 ribu di Pulau Jawa. Keterlibatan pejabat Di luar importir KPPU juga membidik peran pejabat pemerintah yang diduga turut memuluskan operasi kartel, terutama dari Kementrian Perdagangan dan Pertanian. "Karena ini ada juga kaitannya dengan kebijakan, karena itu kita dalami terus keterkaitan pembuat kebijakannya," tambah Nawir. Selain dalam kasus bawang putih, pejabat dari dua kemenetrian ini sudah beberapa kali berurusan dengan KPPU dalam dugaan kartel daging sapi yang kini juga sedang berlangsung. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk mempidanakan seorang pejabat negara dalam kaitan dengan kasus persaingan usaha tak sehat, namun bila ada indikasi pelanggaran hukum nama pejabat tersebut dapat diserahkan pada aparat hukum seperti kejaksaan dan KPK. Penyelidikan KPPU dalam pengadaan kotak suara dan tinta pemilu 2004 misalnya, antara lain berbuah pada kasus pidana yang mengakibatkan Ketua KPU saat itu Nazaruddin Syamsuddin akhirnya masuk penjara.