ICW: Pansel harus perhatikan 'aspek integritas' capim KPK
Pegiat antikorupsi meminta panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih memperhatikan aspek integritas 48 orang yang akan mengikuti tahap seleksi berikutnya.
Saat mengumumkan 48 orang yang lolos seleksi tahap kedua, Ketua pansel calon pimpinan KPK, Destry Damayanti mengatakan, pihaknya memadukan antara aspek kepintaran dan integritas para calon dalam penilaiannya. Hal ini ditekankan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) karena mereka masih menemukan beberapa nama yang "tidak layak menjadi pimpinan KPK" dalam daftar 48 nama yang lolos seleksi tahap kedua yang diumumkan Selasa (14/07) siang. "Ada nama-nama yang bisa dikategorikan sebagai pencari kerja, lalu ada yang tidak layak menjadi pimpinan KPK terutama terkait integritasnya," kata pegiat ICW Ade Irawan, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, tanpa menyebut jati diri mereka. Dia kemudian mengharapkan agar aspek integritas ditekankan dalam tahap seleksi selanjutnya yang menitikberatkan profile assessment pada 27-28 Juli nanti. "Pansel harus memasukkan track record (rekam jejak) para calon, termasuk integritas dan kapabilitasnya. Apakah memang mereka cocok menjadi pimpinan KPK," kata Ade Irawan. Namun demikian, Ade Irawan mengakui ada beberapa nama yang disebutnya "cukup baik" secara integritas dan kapabilitas dari 48 orang yang lolos seleksi tahap kedua. Pansel: 'Tidak cuma pintar' Saat mengumumkan 48 orang yang lolos seleksi tahap kedua, Ketua Pansel calon pimpinan KPK, Destry Damayanti, mengatakan pihaknya memadukan antara aspek kepintaran dan integritas para calon dalam penilaiannya. "Bahwa dia orang pintar, ya, tapi tetap dia harus memiliki track record (rekam jejak) yang bagus," kata Destry, menjawab pertanyaan BBC Indonesia, dalam jumpa pers Selasa (14/07) siang. Menurut Pansel capim KPK, aspek kepintaran itu dinilai berdasarkan tes obyektif dan makalah kompetensi, sementara aspek integritas didasarkan bukti-bukti yang dilaporkan masyarakat. Menurutnya, aspek kepintaran itu dinilai berdasarkan tes obyektif dan makalah kompetensi, sementara aspek integritas didasarkan bukti-bukti yang dilaporkan masyarakat. "Kita banyak menerima informasi soal track record itu, yang disampaikan melalui website kami atau disampaikan langsung ke kami," ungkap Destry. Tentu saja, tambahnya, pansel akan menerima informasi yang disertai bukti-bukti. "Kami tidak mau menerima informasi yang gosip, nggak ada bukti," tandasnya. Destry menekankan pihaknya menganggap penting aspek integritas para calon, karena "kita tidak mau nanti ada hal kecil yang bisa menganggu tugas mereka". Dia membenarkan sebagian calon tidak lolos seleksi tahap kedua karena memiliki jejak rekam yang tidak bagus, selain tidak mampu menyelesaikan tes obyektif. "Ada masukan dari masyarakat yang memang tidak mendukung, dan itu kami dapatkan bukti-buktinya," katanya. Seleksi tahap ketiga Calon pimpinan KPK yang dinyatakan lulus seleksi tahap dua wajib mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu profile assessment pada 27-28 Juli nanti. "Yang ingin kita lihat adalah karakter dan kompetensi dari 48 nama itu," kata juru bicara Pansel capim KPK, Betti S Alisjahbana, dalam jumpa pers Selasa (14/07). Mereka akan mengikuti semacam proses psikotes, wawancara, diskusi tentang kepemimpinan selama dua hari. Juru bicara Pansel pimpinan KPK, Betti Alisjahbana, pihaknya tetap akan melakukan penelusuran rekam jejak para calon pimpinan. "Kita mengharapkan ada masukan tentang profil serta kompetensinya, apakah cocok atau tidak dengan profil yang dibutuhkan dari seorang pimpinan KPK," jelas Betti. Meskpun demikian, pihaknya tetap akan melakukan penelusuran rekam jejak para calon pimpinan. "Kita bekerja sama dengan berbagai institusi, seperti KPK, BIN, Polri, PPATK, Kejaksaan, Kemenkeu dan masyarakat sipil," katanya. "Sehingga kita mendapatkan gambaran lengkap dari masing-masing calon," tandas Betti. Dari 48 nama ini yang lolos tahap kedua, pansel KPK akan memilih delapan nama dan menyerahkannya kepada presiden pada 31 Agustus mendatang. Kemudian Presiden akan menyerahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepantasan.