Sudan melunak soal perbatasan
Upaya meredam ketegangan dua negara bertetangga, Sudan Selatan dan Sudan mulai sedikit menemui harapan.
Thabo Mbeki akan melakukan pembicaraan dengan pemimpin di Sudan dan Sudan Selatan. Mediator yang diutus Uni Afrika untuk menengahi masalah ini, Thabo Mbeki mengatakan Presiden Sudan, Omar al-Bashir telah menunjukan komitmennya untuk menyepakati perjanjian keamanan dengan Sudan Selatan. Kepada sejumlah wartawan di Khartoum, Mbeki mengatakan bahwa Bashir membenarkan dia percaya kedua negara ini perlu perdamaian. Mbeki yang merupakan mantan Presiden Afrika Selatan ini berada di Khartoum dalam upaya untuk memulai lagi pembicaraan damai yang melibatkan Sudan dan Sudan Selatan. Setelah berkunjung ke Khartoum, Mbeki juga dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pemimpin Selatan di Juba. Menurut resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, pembicaraan damai untuk menyelesaikan sengketa kedua negara harusnya dimulai pekan lalu namun kedua pihak menolak duduk di meja perundingan. Sudan Selatan yang baru memisahkan diri dari Sudan tahun lalu telah mengatakan mereka akan maju ke perundingan tanpa syarat apapun namun Sudan mengatakan mereka hanya akan bernegosiasi pada soal garis batas demarkasi. Ancaman Sanksi Sengketa perbatasan kedua negara sebelumnya telah mengakibatkan kedua negara saling serang pada bulan lalu. Kondisi ini dikhawatirkan akan membawa kondisi yang tidak stabil di kawasan tersebut. Mbeki mengatakan kedatangannya telah membawa sejumlah perubahan pada sikap Sudan terkait sejumlah syarat yang mereka ajukan untuk maju menuju meja perundingan. Sudan sebelumnya bersikeras tidak mau menarik pasukannya dari wilayah yang menjadi sengketa sebelum garis batas kedua negara ditetapkan secara formal. Namun, belakangan kata Mbeki mereka telah bersedia mematuhi permintaan PBB untuk membuat kawasan penyangga sejauh 10 kilometer di wilayah perbatasan kedua negara. Luruhnya sikap Sudan ini kemungkinan juga karena adanya ancaman PBB jika persoalan ini tidak bisa diselesaikan dalam tiga bulan mendatang. PBB telah mengatakan jika persoalan perbatasan dan sejumlah persoalan lainnya tidak selesai dalam tiga bulan, mereka akan mempertimbangkan penjatuhan sejumlah sanksi. Dalam rapat Kamis (17/05) lalu, anggota Dewan Keamanan PBB telah menyepakati resolusi yang mewadahi pembentukan pemerintahan bersama berikut petugas kepolisian untuk berjaga di daerah perabatasan yang terletak di Abyei dekat Heglig. Untuk membentuk itu diperlukan dialog diantara kedua negara itu namun karena keduanya tidak menunjukan itikad baik maka perundingan tentang masalah ini selalu tertunda.