Iuran BPJS Kesehatan naik 100% mulai 2020: 'Akan setop bayar kalau kualitas pelayanan begini-begini saja'
Sari, 22 tahun, sesekali mengusap kepala ibunya, Saniyah, yang sedang rebahan di kursi panjang, ruang tunggu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Rabu (30/10).
Presiden Joko WIdodo memutuskan mulai 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan naik 100% untuk semua kategori. Warga Banten, ini sudah sejak kemarin pagi bertahan di RSCM menemani tahapan pengobatan tumor si ibu. "Banyak sekali jadwalnya, ada lagi tanggal 15 bulan 11 nanti. Hari Senin depan ke sini lagi. Dari situ ada lagi, ada lagi, ada lagi. Terus, mungkin kalau sudah selesai enggak langsung dioperasi juga, nunggu ada ruangan," kata Sari kepada Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Selama menemani ibunya berobat, Sari berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat bayi. Jadwal pemeriksaan, sampai operasi pengangkatan tumor memakan waktu lama. Ongkos keluar, waktu terbuang. Belum tahu kapan tindakan operasi dijadwalkan oleh rumah sakit. "Enggak dikasih rawat inap. Harus cek ini, setelah itu pulang. Kalau rumahnya dekat sini nggak apa-apa, tapi kami dari Banten, yang lain juga dari kota lainnya, kan itu cukup berat," kata Sari. Sari menanggung BPJS Kesehatan ibunya untuk Kelas I dari jalur mandiri. Pekerja lepas ini juga menanggung BPJS Kesehatan untuk diri sendiri dan neneknya. Artinya sebulan Sari harus mengeluarkan uang Rp240 ribu. Tapi mulai tahun depan, Sari harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Sebab iuran BPJS Kesehatan naik 100%. Ia berharap dengan kenaikan iuran ini, pelayanan pengobatan untuk ibunya bisa dipercepat. "Saya lihat kondisi ibu saya nanti. Kalau pelayanannya bagus, kalau dinaikkin ya enggak apa-apa, tetap kelas I," katanya. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan Hari Kamis (24/10) Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100%. Pertimbangannya: "Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dalam penyesuaian." Mulai 1 Januari 2020 kenaikan ini berlaku untuk seluruh peserta mandiri, baik dari kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), dengan rincian sebagai berikut: -Kelas I: semula iuran peserta Rp80.000 naik menjadi Rp160.000 -Kelas II: semula iuran peserta Rp51.000 naik menjadi Rp110.000 -Kelas III: semula iuran peserta Rp25.500 naik menjadi Rp42.000 Banyak pasien yang tak berkeberatan terhadap kenaikan BPJS asal pelayanannya bisa ditingkatkan. 'Asal layanannya bagus' Sementara itu, pasien lain, Saniyah juga menyatakan tak keberatan asal layanannya membaik. Ia tak mau berlama-lama menunggu tindakan operasi. "Kan sampai seumur hidup kita bayar," katanya. Di tempat yang sama, Sutiyah, 51 tahun, sedang menopang dagu di pojokan ruangan. Ia sedang menunggu ponakannya yang berada di dalam ruang gawat darurat. Ponakannya luka kepala karena kecelakaan lalu lintas. "Sudah dari jam 10 pagi, tapi sampai sore belum ada tindakan. Katanya ada pendarahan otak," kata Sutiyah. Ponakannya itu bukan peserta BPJS Kesehatan, tapi menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia pun teringat saat menggunakan Kartu BPJS Kesehatan untuk pengobatan suaminya 5 tahun lalu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat itu, cerita Sutiyah, suaminya mengalami stroke. Masuk rumah sakit pagi, tapi baru dapat giliran pemeriksaan jam 12 malam. Akhirnya, Sutiyah memutuskan membayar tunai dan tidak menggunakan BPJS Kesehatan. "Datangnya sih pagi, tapi pas lihat antrean kayak gitu akhirnya tidak jadi. Enggak jadi mendaftar yang itu (lewat BPJS Kesehatan), ya membayar saja," katanya. Sutiyah yang sehari-hari bekerja serabutan akan tetap membayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3, meski mengalami kenaikan 100%. "Kalau naik, nggak apa-apa, tapi pelayanannya yang bagus," katanya. Ia juga menanggung BPJS Kesehatan anaknya yang baru lulus SMA. Peserta dianggap kurang proaktif Namun, mereka ini dianggap sebagai peserta yang kurang proaktif Juru bicara BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf. "Padahal di rumah sakit itu ada petugas pengaduan atau dari BPJS Kesehatan ada juga petugas yang menangani soal pengaduan," kata Iqbal. Proses pengaduan ini merupakan cara BPJS Kesehatan memperbaiki kualitas layanan, termasuk mengawasi rumah sakit melakukan maladministrasi, jelas Iqbal. Lebih lanjut, Iqbal mengatakan tak akan ada rencana untuk menambah petugas pengawas dari BPJS Kesehatan di rumah sakit. Pihaknya akan lebih mengutamakan pengawasan melalui aplikasi online. "Arahnya ke IT (Informasi Teknologi), lebih dikedepankan," katanya. Berpotensi turun kelas dan berhenti membayar BPJS Kesehatan mencatat peserta yang membayar secara mandiri saat ini sebanyak 32 juta orang. Namun 50 persen, atau 16 juta peserta menunggak pembayaran. Di sisi lain, potensi defisit BPJS Kesehatan akibat tunggakan dan iuran yang tidak sesuai dengan operasional mencapai Rp32,8 triliun sampai akhir tahun ini. Juru bicara BPJS Kesehatan menganggap peserta kurang proaktif ketika menemukan masalah di lapangan. sementara BPJS Watch menyatakan informasi tentang pengaduan sangat kurang. Dengan kualitas pelayanan yang tidak ditingkatkan, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar memperkirakan jumlah tunggakan akan membengkak mencapai 60 persen. Pilihan lainnya, peserta mandiri BPJS Kesehatan akan turun kelas. "Ya kemungkinan besar akan terjadi peserta yang nonaktif meningkat. Kedua, peserta kelas 1 dan kelas 2 turun ke kelas 3," kata Timboel kepada BBC News Indonesia, Rabu (30/10). BPJS Watch umumnya menemukan pasien tak tahu harus mengadu ke mana ketika menemukan masalah saat berhadapan dengan rumah sakit. Persoalan umum yang ditemukan antara lain: prosedur pengobatan yang panjang, pasien diminta pulang meski dalam kondisi butuh perawatan, diminta beli obat, susah cari kamar, dan menunggu waktu operasi sampai berbulan-bulan. "Ini kan persoalan bagaimana BPJS berperan. Peran ini yang menurut saya belum dimaksimalkan. Sehingga mereka (peserta) itu mengalami banyak masalah di rumah sakit," tambah Timboel. Selama ini kesadaran peserta, khususnya BPJS mandiri, akan hak-hak mereka masih sangat rendah, kata Timboel. Kampanye BPJS Kesehatan masih belum maksimal. BPJS Kesehatan memiliki unit pengaduan di tiap rumah sakit, termasuk nomor pengaduan Care Centre 1500400. Namun, kata Timboel, kerja unit ini masih belum cukup optimal. Timboel ingin agar petugas BPJS Kesehatan masuk ke kamar pasien dan menjelaskan hak-hak mereka, termasuk memberi nomor kontak yang bisa dihubungi ketika menghadapi masalah. "Dan siap membantu kan gitu," katanya.