Penyadapan atas Presiden Yudhoyono di KTT G-20
Kementerian Luar Negeri Indonesia didesak berbagai pihak agar menanggapi dugaan penyadapan yang dilakukan Inggris terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
PM Australia, Kevin Rudd, dilaporkan mendapat keuntungan dari penyadapan atas Presiden SBY. Laporan-laporan berbagai media menyebutkan bahwa penyadapan atas Presiden Yudhoyono dan rombongan itu dilakukan saat KTT G-20 di London pada 2009. Beberapa anggota DPR mendesak pemerintah Indonesia meminta permintaan maaf dari pihak-pihak yang terlibat, namun ada juga yang menyarankan agar pemerintah cukup membuat pernyataan terbuka dalam kasus itu. Juru bicara Kantor Kepresidenan untuk urusan luar negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa masih perlu dikukuhkan lebih lanjut kebenaran dari laporan tersebut. "Faktanya atau keakurasiannya masih harus kita uji kembali. Nanti kita memiliki mekanisme interaksi hubungan antara komunitas intelijen dan juga tentunya interaksi secara formal melalui kementrian Luar Negeri masing-masing Pada dasarnya mana ada yang mengakui bahwa pihaknya menyadap pihak lain." Jumat pekan lalu, harian terkemuka Australia, Sydney Morning Herald, melaporkan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata ini. Dengan mengutip sebuah sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya, koran itu menyebutkan pentingnya informasi intelijen yang diperoleh dari Amerikat Serikat dan Inggris untuk mendukung tujuan diplomasi Australia dalam mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB. Bagimana komentar Anda atas penyadapan ini? Apakah pemerintah Indonesia perlu menyampaikan protes kepada pemerintah Australia dan Inggris? Atau Anda berpendapat bahwa Indonesia harus lebih dulu memastikan kebenaran dari penyadapan itu dan mengetahui materi pembicaraan yang disadap? Seperti biasa kami tunggu komentar Anda, yang juga akan kami siarkan pada Kamis 1 Agustus 2013 Pukul 18.05 WIB. Ragam pendapat "Indonesia harus membuat pernyataan terbuka. Ini bukan soal siapa yang diuntungkan tapi soal etika bernegara, terlebih negara bertetangga." Haris Simanjuntak, Entikong. "Kutebak tidak akan berani." Toni Fradana Sinagha, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Indonesia punya banyak tenaga ahli dibidang teknologi komunikasi kan. Ini jaman teknologi, siapa yang bisa menguasai teknologi akan lebih mudah menyadap ataupun meretas kode-kode sandi negara. Jadi saran buat pak presiden agar teknologi Indonesia harus lebih maju supaya tidak ada lagi penyadapan." Alimul Kohar, Bogor. "Kalau soal ini, saya main tebak-tebakan saja. Mana mungkin Indonesia berani bersikap lebih tegas kepada AS, Inggris, dan Australia? Paling banter sikap Indonesia nanti adalah mengeluarkan pernyataan 'memprihatinkan' dan 'sangat menyayangkan' adanya kegiatan sadap menyadap ini. Indonesia tidak punya posisi tawar yang berarti. Dunia ketiga, seperti Indonesia hanya jadi obyek penyerta saja dalam relasi dengan ketiga negara tersebut. Dianggap sebelah mata." Yusron, Kediri. "Mengapa bisa begitu mudah maling menembus keamanan berlapis buat pemimpin negara kita." Husen Abdul Jabar, Cikarang. "Australia merasa ada dukungan dari Inggris dan Amerika Serikat makanya bisa berbuat semaunya." Edi, Jakarta. "Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara negara maju selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di setiap kesempatan dalam segala aspek: politik, ekonomi ataupun pengaruh internasional lainnya. Dua hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah segera meminta penjelasan dari pemerintah Inggris dan meminta kepada pemerintah Inggris utk meminta maaf. Yang kedua mengerahkan segala upaya agar hal tersebut tidak terulang lagi." Juskardi, Bogor. "Pemerintah tentunya perlu menyampaikan protes akan penyadapan yang terjadi agar bangsa kita tidak melulu terkesan dilecehkan, baik oleh negara tetangga yang juga tergabung dalam negara Persemakmuran apalagi oleh negara-negara super power. Tapi tentunya protes yang dilakukan harus berdasarkan bukti yang otentik. Dengan menyelidiki atau memverifikasi kebenaran penyadapan yang dilakukan oleh negara-negara barat tersebut." Arief Budiman, Jakarta. "Itu kan cerita lama. Hanya karena media Australia mem-'blow up' data eks Snowden baru-baru ini makanya jadi heboh. Dulu sewaktu BJ Habibie menjabat President, hasil rekaman telepon dia dengan Andi Galib (Kejagung) ada yang sengaja membocorkan. Siapa lagi kalau bukan jaringan NSA dan rekan yang tidak simpatik dengan dia." Taufik Irmansyah, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Bagaimana bisa menuntut Australia, Inggris, dan AS untuk minta maaf kepada Presiden SBY atas dugaan penyadapan di KTTG-2O London 2009 lalu jika BIN-nya saja masih menelusuri fakta kebenaran akan penyadapan itu. Sekalipun,atas dasar pelanggaran etika pergaulan internasional. Apalagi menuduh Australia mengkhianati hubungan baik selama ini sekalipun ada rivalitas dalam perebutan posisi kursi di DK PBB. Jadi,Komisi 3 dan 1 DPR jangan asal menuding, mengecam, dan menuntut,saja!" Rakean Agung, Cimone Tangerang. "Sudah seharusnya Republik Indonesia bersikap tegas pada siapapun, bukan hanya pada kelompok yang dianggap teroris." Hafifi, Pamekasan. "Dunia sadap menyadap sudah menjadi konsumsi para penguasa di seantero jagat, jadi tidak usah diributkan lagi. Kita fokuskan saja pada usaha meningkatkan mutu hidup anak anak bangsa yang masih sangat jauh dari sejahtera." Vitalys Sebo, Ruteng. "Bangsaku sangat dilecehkan bangsa lain. Australia selalu bikin gara-gara." Herman Susilo, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Tidak ada lagi privasi untuk berkomunikasi di jaman sekarang ini, meskipun tetangga tapi Australia tetaplah keturunan Eropa, mereka menganggap bangsa Asia lebih rendah dari bangsa mereka. UntukPak SBY dan presiden kita selanjutnya, jangan kalah garang dengan negara tetangga." Rendy Putra, Tulung Agung. "Ini sebenarnya momentum bagi Indonesia. Di dunia spionase, khususnya penyadapan, pengungkapan atas praktek tersebut akan meningkatkan posisi tawar negara terhadap negara pelaku penyadapan. Seperti Rusia yang balik menggertak AS karean menangkap agen CIA di moscow beberapa bulan lalu. Apalagi ini mnyangkut kepala negara sebagai representasi Indonesia yang menjadi targetnya. Protes dan tindakan retaliation harus segear dilakukan sebelum kesmpatan ini hilang karena tertimpa oleh isu-isu lain. Semoga peluang dapat dimaksimalkan oleh presiden kita." Esha, Jakarta. "Saya pengagum Bapak SBY. Saya hanya bisa berkomentar apakah bapak masih mau mempertahankan prinsip 'thousand friends zero enemy'? Saya sebagai anak bangsa merasa diejek oleh Australia. Dan saya ingin SBY tegas." Mareta, Tangerang. "Menurut saya harus dicari tahu dulu duduk persoalan yang sebenarnya: apakah penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap SBY itu benar. Jika penyadapan itu benar maka Bapak SBY/Pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan terhadap pemerintah Australia mengenai tindakannya terserah RI." Agisaiful Zubat, Samarinda Kaltim. "Saya malah heran jika Indonesia tidak memata-matai negara tetangga!" Heru Tri Yuwahdal, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Mampukah SBY mengambil sikap atau masih bersikap 'letoi' dan meminta maaf seperti ketika terjadi kebakaran gambut di Sumatra oleh perusahaan-perusahaan luar negeri kepada negara tempat perusahaan tersebut bermarkas!" Arif Andi, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "SBY tidak ada nyalinya. Marah dikit kan bisa. Tanpa negara adi kuasa itu, Indonesia tetap hidup." Ilham Sitorus, Batam. "Indonesia kurang pengamanan terhadap pemimpinnya. Seandainya yang melakukan bukan Australia melainkan kelompok teroris maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan presidennya. Kemana Paspampres kita? Harus ada pernyataan maaf resmi dari negara Australia terkait insiden ini. Jika tidak ada, maka negara Indonesia sedang direndahkan." Raja Salomo, Medan.