Presiden Jokowi didesak minta Myanmar hentikan operasi militer atas Rohingya
Sebuah koalisi masyarakat sipil di Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan simpati dan empatinya terkait diskriminasi dan kekerasan oleh militer terhadap warga Rohingya di Myanmar.
"Sejauh ini kita (pemerintah) diam saja, ini jadi tanda tanya besar, apakah kita tak mau tahu? Ketika demo kemarin Presiden perhatian, tetapi kenapa saat tetangga kita lagi bertaruh nyawa, kita tak berbuat apa-apa?" tutur juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Rohingya (SOLIDeR), Awigra, di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Senin (05/12). Menurutnya perhatian serius Jokowi bisa ditunjukkan dengan menelpon pemerintah Myanmar, "Tekanannya tentu mengecam penggunaan militer dan aparat kemanan oleh Myanmar. Itu tidak bisa lagi. Jokowi harus katakan tak boleh operasi militer." Isu Rohingya kembali mencuat setelah pemerintah Myanmar melancarkan operasi militer di Negara Bagian Rakhine, karena kelompok militan Rohingya dituduh pemerintah Myanmar telah membunuh sembilan penjaga pos perbatasan di Maungdaw, Rakhine. Awigra (tengah) meminta Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar menolak operasi militer. Berdasarkan laporan tim SOLIDeR di Myanmar, tercatat sekitar 1688 rumah warga Rohingya hancur dibakar dan 212 orang ditembak mati sementara 22 orang warga Rohingya dibakar. Peristiwa ini, menurut wartawan BBC di Bangladesh, Farhana Parvin, membuat banyak warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Selain mengecam penggunaan militer, pemerintah Indonesia , menurut Awigra, juga seharusnya mendorong Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan, makanan dan kebebasan informasi, agar bisa diketahui masalah yang sebenarnya. Hubungan diplomasi Meskipun begitu, pemerintah Indonesia menegaskan telah melakukan 'hubungan diplomasi' dengan Myanmar terkait dengan yang terjadi pada warga Rohingya sejak dua minggu lalu. "Ada tujuh duta besar asing yang diperkenankan masuk ke Negara Bagian Rakhine dan Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang diizinkan. Kita lihat bagaimana keadaan sebenarnya," ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kepada BBC Indonesia, Senin (05/12). Ribuan warga Rohingya memutuskan melakukan perjalanan laut 'berbahaya' untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Arrmanatha mengungkapkan meskipun tidak mau membela namun dari informasi tim di lapangan, dilaporkan 'ada kejadian yang benar, ada kejadian yang tidak benar'. "Berita yang ada di luar sudah kemana-mana," kata Armanatha. Dia mencontohkan publik hanya berfokus pada korban warga Rohingya, tetapi 'seakan melupakan' penyerangan yang sebelumnya dilakukan satu kelompok warga Rohingnya terhadap penjaga pos perbatasan namun jalur komunikasi Indonesia-Myanmar tetap dijalin. "Komunikasi kita dengan mereka (Myanmar) tetap intensif. Dubes kita di Myanmar selalu berhubungan dengan mereka. Dubes mereka di sini juga sudah kita panggil." Operasi militer di Maungdaw, Negara Bagian Rakhine, telah dimulai sejak Oktober. Selain itu, Arrmanatha menegaskan pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan penolakannya atas penggunaan militer untuk menyerang warga Rohingya. "Ibu Menlu (Retno Marsudi) sudah bicara dengan Menteri Dalam Negeri (Myanmar) dan menyampaikan agar Myanmar bisa menegakkan stabilitas di Rakhine. Agar ada perlindungan dan pengormatan HAM atas semua masyarakat di Negara Bagian Rakhine, termasuk minoritas muslim diperhatikan. Agar perdamaian selalu menjadi syarat di Rakhine," ungkapnya. Malaysia 'ditolak' Hari Minggu (04/12) lalu sorotan publik ASEAN terhadap krisis Rohingya bertambah ketika Perdana Menteri Malaysia, Najib Abdul Razak, ikut dalam demonstrasi solidaritas Rohingya. Aksinya tersebut mendapat kecaman, karena Najib sebagai pimpinan pemerintah dinilai seharusnya mengambil tindakan terhadap Myanmar, bukannya ikut berunjuk rasa. PM Najib Abdul Razak diapit oleh Wakil PM Zahid Hamidi dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam protes mengecam perlakuan Myanmar terhadap Rohingya. Kala itu Najib juga menyerukan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk berdiri bersama Malaysia menghadapi Myanmar dalam masalah Rohingya. Namun, ajakan itu tampaknya 'tidak diterima' pemerintah Indonesia. "Sekarang gini ya Mas, yang kita lihat itu hasilnya atau kita ingin teriak-teriak dari luar? Mana yang lebih efektif? Hasilnya kan," tutur Arrmanatha Nasir. Ribuan warga Rohingya didesak untuk tinggal di pengungsian. Dia mengklaim melalui pembicaraan langsung dengan Myanmar, sejumlah permintaan Indonesia dua minggu lalu terkait isu Rohingya sudah didengar. "Akses bantuan kemanusiaan contohnya, sudah dibuka oleh mereka." "Namun, ini semua kan memang proses. Yang dibutuhkan sekarang adalah keterikatan kita dengan Myanmar, kita beri masukan, dengan harapan mereka mendengarkan kita. Kalau semua orang, semua negara memberikan tekanan, siapa yang dia dengarkan?" pungkas Arrmanatha.