SBY kritik penanganan rusuh Tanjung Gusta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dia tidak senang terhadap apa yang dia sebut sebagai kelambanan kementerian terkait dalam menanggapi kasus kerusuhan dan kebakaran di penjara Tanjung Gusta, Medan.
SBY kecewa terhadap kelambanan penanganan kerusuhan penjara Tanjung Gusta, Medan. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, usai tiba dari kunjungan kerja ke Propinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu (13/07) siang. Rapat ini khusus membahas kerusuhan di penjara Tanjung Gusta dan persoalan kenaikan harga. "Terpaksa saya sampaikan ketidaksenangan saya terhadap sejumlah isu. Apa yang saya sampaikan ini penting," kata Presiden Yudhoyono di dalam ruangan rapat. Menurut Presiden SBY, dia pertama kali mengetahui kerusuhan di penjara Tanjung Gusta, Medan, melalui media nasional dan asing, dan bukan dari Kementerian Hukum dan HAM. Seharusnya, demikian Presiden, informasi dari kementerian terkait seharusnya lebih cepat sampai kepada dirinya, dibanding dari media. "Harus sama cepatnya, bahkan kalau bisa lebih cepat," tegasnya. Presiden mengatakan, reaksi dari kementerian terkait serta jajaran di bawahnya di Medan, Sumatera Utara, kurang cepat. "Kurang cepat," kata Presiden SBY. "10 Jam tanpa official statement, itu tidak bagus." "Tidak harus lengkap, tapi keluarkan statement," lanjutnya. Mempertanyakan penggunaan anggaran Meskipun demikian, Presiden SBY menghargai langkah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin yang disebutnya langsung mendatangi lokasi kejadian. Kemarahan para napi penjara Tanjung Gusta terkait kapasitasnya yang melebihi kapasitas. "Yang absen adalah official statement. Agar ada langkah-langkah cepat dan bukan pembiaran. Pernyataan yang cepat," kata SBY. Dalam bagian lain keterangannya, Presiden menyatakan, bahwa saat ini pemerintah sudah menyediakan anggaran sekitar satu triliun Rupiah untuk meningkatkan kapasitas penjara yang disebutnya sudah melebihi kapasitas. Presiden SBY kemudian menambahkan: "Saya ingin dapat laporan (anggaran itu) digunakan seperti apa. Kalau kurang ditambah (anggarannya), karena puluhan tahun tidak ditambah (kapasitas penjara)." Sebelumnya, pemerintah pusat menutuskan akan memindahkan penghuni penjara Tanjung Gusta, Medan, ke sejumlah penjara lain karena "kelebihan kapasitas luar biasa", kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. Pada Kamis (11/07) malam, ratusan napi membakar lapas kelas I tersebut setelah mereka berunjuk rasa memprotes terputusnya aliran listrik dan air. Sehari kemudian, Jumat (12/07), Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin tiba di Medan dan berdialog dengan delapan perwakilan napi.