Adakah tarif suap berdasarkan jabatan?
Ketua DPR, Marzuki Alie, membantah tegas tuduhan media bahwa dia menerima uang suap dalam proyek pembangunan gedung DPR.
Rencana pembangunan gedung baru DPR akhirnya dibatalkan. Kepada para wartawan di Gedung DPR, Senin 11 November, dia mengatakan bahwa sogokan Rp250 juta pada tahun 2010 itu mengada-ngada. Dia menambahkan bahwa jumlah sebesar itu terlalu kecil buat orang sekelas Ketua DPR. "Masak Ketua DPR dapatnya cuma Rp 250 juta. Enggak sebanding dengan penjaranya," kata Marzuki seperti dikutip berbagai media. Marzuki berpendapat kalau memang dituduh menerima sogokan dalam proyek yang rencananya mencapai Rp 1,16 triliun itu, makan nilainya tidak akan sekecil Rp 250 juta. "Kalau sogokannya Rp1 triliun, baru itu sebanding," kata Marzuki. Proyek pembangunan gedung baru DPR itu akhirnya dibatalkan pada 23 Mei 2011 setelah diprotes oleh berbahai pihak. Bagaimana komentar Anda atas komentar Marzuki Alie tersebut? Mungkin Anda berpendapat bahwa Maruzki Alie hanya bercanda, namun apakah canda seperti itu layak disampaikan oleh Ketua DPR? Atau mungkin saja, menurut Anda atau berdasarkan pengalaman pribadi , memang ada semacam tarif suap sesuai dengan posisi seseorang? Kami tunggu komentar dan pendapat Anda, yang sebagian akan disiarkan pada Kamis 14 November Pukul 18.00 WIB. Ragam komentar "Tidak ada yang gratis hidup di Indonesia. Jadi sepertinya begitu juga dengan jabatan. Didapat pakai uang dengan tujuan untuk mencari uang. Makin banyak keluar uang makin tinggi kedudukan, begitu juga pemasukan." Denny, Bogor. "Sogok menyogok sudah berakar kuat di bumi pertiwi ini dan sudah seharusnya dicabut. Terkait dengan komentar beliau, saya kira pihak berwenang perlu memeriksa kebenaranya." Paul, Jayapura. "Pengalaman di lapangan, memang teori semakin besar jabatan semakin uang suapnya terbukti. Ini menandakan feodalisme masih kuat di dalam pemikiran pemimpin kita. Mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya saat menjabat adalah sifat kebanyakan pemimpin di negeri ini." Kukuh, Bantul. "Selalu ada, aku tahu kok." Enggar Prastya, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Kenapa korupsi di Indonesia tidak dapat dihindari." Lamtutur Pasaribu, Medan. "Mulai dari Pak RT sampai Pak Direktur sudah biasa sogok menyogok." Adi Supriadi Didi, Komunitas BBC Indonesia di Facebook. "Sungguh sangat menyedihkan pemimpin-pemimpin negara ini banyak yang sudah terjangkit penyakit 'Materialistis & Egois' sehingga tidak lagi berpikir untuk kebaikan bersama bagi bangsa Indonesia walau harus menjual harga dirinya." M. Wachid Hasjim BS, Klaten. "Sebagai PNS sudah 25 tahun seorang mantan direktur cerita diminta Rp1 miliar untuk tetap menjabat direktur. Anggota DPRD eksplisit berucap 'comision net' 10% nilai proyek itu legal. Perizinan klinik baru mulus saat 'lobi' top bos pelaksana. Saya merindukan penerapan UU pembuktian terbalik yang sampai kini belum ada terhadap semua kekayaan pejabat sehingga jadi fakta suap menyuap proyek, perizinan dan sebagainya yang dilakukan para bos (termasuk di Polri dan penegak hukum lainnya). SBY canangkan segera, tak cukup SK2KKP saja." AG Paulus, Purwokerto. "Perilaku orang Indonesia..." Harsubeno Lesmana, Komunitas BBC Indonesia di Facebook.