JKN: Fasilitas Puskesmas harus diperbaiki
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak bisa langsung datang ke rumah sakit dan harus berobat ke Puskesmas terlebih dahulu, namun kebanyakan Puskesmas minim fasilitas penunjang, kata pengamat.
Banyak puskesmas tidak memiliki fasilitas penunjang pengobatan yang memadai, kata pengamat. Fikri Suadu dari Indonesian Clinic and Hospital Watch mengatakan kurangnya fasilitas di Puskesmas memberatkan peserta JKN. Ia mencontohkan kasus di Sumatera Barat, di mana seorang pasien pemegang kartu JKN harus membayar biaya tes darah sendiri karena mengalami demam berdarah dan Puskesmas yang didatangi tidak memiliki fasilitas tersebut. "Yang paling penting infrastruktur kesehatan, harusnya Puskesmas punya alat pemeriksa darah sederhana tapi buktinya tidak ada dan itu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah," kata Fikri. "Ini sudah hari kedelapan, belum ada itikad sungguh-sungguh dari pemerintah memperbaiki infrastruktur untuk menopang fasilitas kesehatan yang prima agar masyarakat tidak dikorbankan," tutupnya. Kementerian Kesehatan mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah dalam pelaksanaan JKN ini. Hingga saat ini sekitar 1.710 rumah sakit dan 15.100 layanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik dan dokter praktek pribadi sudah bekerja sama dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Dalam rapat terbatas di Jakarta pada Rabu (08/01), Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan sistem JKN pada bulan Maret.