Kejaksaan Agung 'bersihkan' PM Najib Razak dari tuduhan korupsi
Jaksa Agung Malaysia mencabut tuduhan korupsi terhadap Perdana Menteri Najib Razak dalam skandal finansial yang telah lama mencekam negeri itu.
Perdana Menteri Najib telah konsisten membantah tuduhan korupsi. Kejaksaan mengatakan uang $681 juta (setara hampir Rp10 triliun) yang diterima Najib di akun bank pribadinya merupakan hadiah dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Pengamat di Malaysia menuduh dana tersebut datang dari dana investasi milik negara, 1MDB. Najib Razak berulangkali membantah tudingan tersebut, namun menghadapi tekanan agar mundur karena tuduhan tersebut. Sebelumnya, badan antikorupsi menyatakan bahwa Najib menerima uang sebagai hibah dari sumber dana asing. Koresponden bisnis Asia BBC, Karishma Vaswani mengatakan, skandal ini berdampak pada reputasi dan ekonomi Malaysia di saat negeri tersebut menghadapi harga minyak dunia rendah dan berkurangnya permintaan global atas produk nasional mereka. 'Sumbangan pribadi' Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali menuturkan dalam konferensi pers hari Selasa (26/01) bahwa "sumbangan pribadi" dari keluarga kerajaan di Arab Saudi ditransfer antara akhir Maret dan awal April 2013. Ia menambahkan, badan antikorupsi telah menemui sejumlah saksi mata, termasuk orang yang mereka kenali sebagai donor untuk mengkonfirmasi hal tersebut. "Saya puas bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan kalau donasi itu ialah bentuk gratifikasi yang diberikan secara korup," ujarnya. Ia pun menjelaskan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa uang pemberian itu digunakan sebagai "pendorong atau hadiah" bagi Najib untuk melakukan apapun dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri. Apandi juga mengatakan bahwa pada bulan Agustus tahun lalu, Najib mengembalikan sekitar $620 juta kepada keluarga kerajaan Saudi karena tidak terpakai. Malaysia terakhir mengadakan pemilihan umum pada Mei 2013. Pemilihan itu mengembalikan partai Najib ke tampuk pemerintahan, meski dengan perolehan terkecil sepanjang sejarahnya. Menurut koresponden BBC, seruan bagi sang perdana menteri untuk turun sejak skandal merebak semakin kuat; namun keputusan jaksa agung tak diragukan lagi akan menyangga posisi politiknya untuk sementara -setidaknya di dalam partai pemerintah.