Buruh jangan jadi 'komoditi politik'
Puluhan ribu buruh di berbagai provinsi di Indonesia diperkirakan akan turun ke jalan memperingati Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada Kamis (01/05).
Peringatan Hari Buruh biasanya diwarnai dengan unjuk rasa Ratusan ribu buruh di sedikitnya dua puluh provinsi di Indonesia hari ini diklaim akan turun ke jalan memperingati hari buruh. Ada yang berbeda dari peringatan tahun ini, selain ini adalah tahun pertama Hari Buruh menjadi hari libur nasional tapi juga hanya terpaut kurang dari dua bulan dengan pemilihan presiden. Said Iqbal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan buruh mengajukan 10 tuntutan. "Di antaranya penangguhan upah minimum karena upah minimum adalah jaring pengaman, jika itu ditangguhkan maka dikhawatirkan daya beli buruh menurun. Setelah itu ada jaminan pensiun pada 2015," kata Said. Tuntutan itu diminta untuk segera dikabulkan karena mereka khawatir pemerintah baru kelak tidak punya komitmen. 'Komoditi politik' Terkait dengan calon pemimpin yang akan ditentukan pada pilpres kelak, ia mengatakan akan mengajukan kesepakatan dengan para capres. "Capres yang kami pilih adalah yang mau menandatangani kontrak politik berisi 10 isu tersebut," imbuhnya. Namun Pengamat masalah perburuhan Hadi Subhan menilai sikap buruh tersebut tidak realistis dan sumir. Ia meminta buruh agar tidak terjebak permainan politik dan menjadi komoditi. "Kontrak politik itu tidak membantu banyak sebenarnya, kontrak politik itu kan sumir," kata Subhan. "Kalau ditandatangani ya itu cuma komoditi politik saja karena tidak detail, tidak lengkap dan sulit dieksekusi." Ia menyarankan agar buruh tidak menumpahkan semua aspirasi dalam aksi satu hari ini. Ia menghimbau agar sebaiknya fokus pada dua atau tiga aspek perjuangan saja misalnya aspek regulasi dalam upaya penghapusan sistem outsourcing atau alih daya.