#TrenSosial: Surat edaran Kapolri, ujaran kebencian, dan resahnya pengguna medsos
Beberapa dari Anda pasti pernah mengalaminya: menemukan pesan-pesan media sosial yang bernada kasar, tanpa fakta, dan menghina SARA. Apakah Anda emosi? Jika ya, Anda tidak sendirian.
Nel Fida, salah satu pembaca BBC Indonesia mengatakan banyak seķali pengalaman buruk ketika berusaha berdebat dengan sehat di kolom komentar Facebook. "Pendapat yàng disampaikan dengan sopan hanya dibalas dengan makian dan kata-kata kasar, hanya karena tidak sesuai dengan pemikirannya." "Ujung-ujungnya mengejek agama, budaya dan lainnya, akhirnya jadi malas untuk berkomentar," katanya. Liestia De, juga seorang pengguna media sosial mengungkapkan kejengahannya, "(saya kerap) membaca status yang melecehkan agama, membalas dengan kata-kata kasar. Ada juga yang menghina etnis tertentu dengan umpatan kasar. Yang seperti ini harus dihentikan." Masalah ini nyata dan sejumlah aktivis juga sudah mendorong agar pemerintah melakukan sesuatu untuk menghentikan penyebaran kebencian di media sosial. Tetapi apakah surat edaran Kapolri yang dirilis akhir Oktober lalu menjadi jawabannya? Keresahan pengguna Sepekan setelah surat edaran dirilis, SE Kapolri masih ramai dibicarakan. Kata kunci 'ujaran kebencian' misalnya digunakan lebih dari 19.000 kicauan dan kata kunci 'SE Kapolri' digunakan 17.000 kali di Twitter. Salah satu kekhawatiran yang muncul - yang banyak dibicarakan di media sosial - adalah SE ini bisa dimanfaatkan untuk menghalangi kebebasan pendapat dan bisa dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritik pemerintah. Indonesia Indicator, sebuah perusahaan analisis data, menemukan bahwa pengguna Twitter cenderung marah menanggapi pembahasan terkait ujaran kebencian. "Kicauan amarah mendominasi emosi terhadap ujaran kebencian, karena (SE Kapolri) dipersepsikan untuk membungkam kebebasan berpendapat," kata Tika Herlambang dari Indonesia Indicator. Sejumlah pengguna Twitter mengungkapkan keresahan itu. "Polisi harus memahami ujaran kebencian dengan benar. Jika salah mengartikan hate speech, bisa jadi pasal karet yang membatasi kebebasan ekspresi," kata Iman Brotoseno melalui @imanbr. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dalam akun Twitternya mengatakan dia khawatir jika nantinya "hate speech terhadap kaum minoritas dibiarkan, sedangkan kritik terhadap otoritas kekuasaan dimasukkan sebagai ujaran kebencian." Aliansi Jurnalis Independen mengungkap hal yang sama. "Kami menyayangkan Polri justru abai terhadap berbagai ujaran kebencian bahkan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal," kata Ketua Umum AJI, Suwarjono. "Kami melihat, Surat Edaran Kepala Polri justru lebih didasari kepentingan politik, untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara.” _____________________________________________________________ Apa isi SE Kapolri terkait ujaran kebencian? Surat edaran ini ditujukan untuk internal kepolisian berisi tentang cara penanganan kasus ujaran kebencian di media sosial. Dengan dikeluarkannya surat ini, diharapkan para personel polri bisa lebih memahami dan mampu menangani kasus-kasus terkait hal itu di media sosial. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti kepada wartawan mengatakan ada 180.000 akun media sosial yang diduga menyebar kebencian yang tengah diselidiki. Sejumlah undang-undang yang bisa dipakai untuk menjerat penyebar kebencian adalah: _____________________________________________________________ Apa dampaknya bagi Anda? Terbukti atau tidaknya keresahan-keresahan terkait SE Kapolri ini bergantung terhadap bagaimana tindakan polisi ke depan. Namun yang pasti, dampak nyata sudah terasa, yaitu kehati-hatian. Apakah Anda kini lebih berhati-hati untuk berkomentar? Inilah jawaban-jawaban Anda: