Baiq Nuril, perekam percakapan 'tidak senonoh' kepala sekolah di Mataram, akan ajukan PK
Mantan staf honorer sekolah menengah atas di Mataram, Baiq Nuril, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung karena merekam pernyataan "tidak senonoh" kepala sekolah.
Baiq Nuril bersama tim pengacaranya. Hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril Maknun bersalah atas sangkaan "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan" yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan MA ini membatalkan vonis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Mataram pada Juli tahun lalu yang menyatakan Nuril tidak bersalah dan dia dibebaskan dari status tahanan kota. Joko Jumadi, pengacara Nuril mengatakan akan mengajukan PK karena apa yang ia sebut lemahnya bukti yang diajukan jaksa. "Alat bukti yang disita oleh polisi itu tidak ditemukan alat bukti rekamannya. Bahkan tidak ada isinya," kata Joko kepada BBC News Indonesia, Senin (12/11). "Kemudian saksi dari Kominfo pusat menyatakan apa yang dilakukan Nuril tidak memenuhi syarat mentransmisikan karena yang menyebarkanluaskan orang lain," tambahnya. Joko juga mengatakan akan menyertakan saksi-saksi baru yang belum diperiksa untuk menguatkan posisi Nuril. Kasus Nuril bermula tahun 2017 dengan kepala SMA di Mataram berinisial M menelpon dan menceritakan pengalaman hubungan seksualnya dengan perempuan lain. Nuril kemudian merekam pembicaraannya untuk membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan M. "Misalnya dia cerita 20 menit, yang urusan kerjaan itu paling hanya 5 menit (sisanya pelecehan seksual secara verbal)" kata Nuril seperti dikutip Tirto. Seorang rekan Nuril, yang kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan pihak-pihak lain. Tetapi sang kepala sekolah yang saat ini telah dpindahkan justru melaporkan ke polisi atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE. "Jadi Nuril hanya merekam sebagai cara dia membela diri ketika dia (M) mau berlaku tidak senonoh lagi,"kata pengacara Nuril, Joko Jumadi. "Rekaman itu kemudian diberikan ke Imam Mudawin untuk dilaporkan ke Dispora Mataram. Eh ternyata oleh Imam diberikan ke beberapa pihak. Jadi Nuril hanya memberikan handphone-nya. Sedangkan yang memindahkan ke laptop adalah Imam," tambahnya. Walaupun kasusnya di pengadilan negeri telah selesai dengan dinyatakan tak bersalah, majelis hakim kasasi pada tanggal 26 Oktober 2018 menyatakan Nurul bersalah. Preseden buruk pelecehan seksual Tapi pada 26 September 2018, majelis hakim kasasi menyatakan Nuril bersalah. Juru Bicara Mahkamah Agung, Abdullah, mengatakan perbedaan putusan antara hakim di pengadilan negeri dan hakim tinggi di MA bisa terjadi, walaupun ia mengaku belum membaca putusannya. "Bisa saja (berbeda). Karena siapa tahu alasannya (keliru) sehingga diputus demikian. Tapi saya harus baca dulu salinan putusannya. Sebab masing-masing hakim punya pendapat berbeda tentang suatu pasal," kata Suhadi. Sementara itu, peneliti dari The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menyatakan khawatir putusan hakim MA akan menjadi preseden buruk bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual. "Karena korban pelecehan dan kekerasan seksual bakal sulit memperoleh keadilan dan rentan dikriminalisasi. Nanti kalau korban perkosaan menaruh bukti di handphone gimana?" ujar Maidina Rahmawati kepada BBC News Indonesia, Senin (12/11). Maidini mengatakan konteks "mendistribusikan konten kesusilaan" dianggap melanggar jika secara sengaja disebarkan ke muka umum atau khalayak ramai. Ia mengatakan yang dilakukan Baiq Nuril adalah murni untuk kepentingan pribadi dan untuk melindungi dirinya dari tindakan pelecehan seksual. "Jadi filosofi pasal 27 ayat 1 itu sama seperti di KUHP, bahwa terjadi pelanggaran bagi siapa yang melakukan perbuatan asusila dan disebarkan ke muka umum akan dipidana. Nah pasal itu diadopsi di UU ITE," jelas Maidina. "Harusnya hakim dalam memutuskan pasal itu, melihat konteks 'menyebarkan ke muka umum'," sambungnya. ICJR juga mencatat, ada ketidakseragaman hakim dalam memutus pasal 27 ayat 1 UU ITE. Dalam putusan yang lain, hakim MA menyatakan "merekam dalam konteks untuk memberikan peringatan kepada orang lain tak bisa dipidana." "Intinya dalam implementasi perlu ada evaluasi. Mahkamah Agung harus melakukan evaluasi penerapan UU ITE untuk mengetatkan pasal itu agar tidak menyerang ekspresi-ekspresi yang sah."