Aksi 505: GNPF MUI gelar aksi lagi tapi gerakan keragaman juga bergulir
Kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI kembali akan menggelar aksi terkait persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Aksi menuntut Ahok untuk dihukum karena kasus dugaan penistaan agama. Aksi Jumat (04/05) rencananya berlangsung di Masjid Istiqlal dengan sejumlah perwakilan mendatangi Mahkamah Agung. Namun Wakil Ketua GNPF-MUI, Zaitun Rasmin, mengaku aksi mereka bukan untuk menekan para hakim dalam menjatuhkan vonis untuk Ahok, yang dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. "Umat tidak mau ribut-ribut dan ingin aksi di Masjid Istiqlal untuk munajat untuk berdoa, dan akan kirim utusan ke Mahkaman Agung untuk mendukung indepedensi hakim-hakim yang mulia itu." "Kami tak ingin menekan, kita serahkan sepenuhnya pada hakim, kami tidak menuntut hukuman apapun," jelasnya kepada BBC Indonesia. Sejak akhir tahun lalu GNPF-MUI melakukan rangkaian aksi untuk menuntut agar aparat hukum mengadili Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama terkait penyebutan surat Al-Maidah 51 dalam pidato di Kepulauan Seribu. Dalam pidato itu Ahok dianggap menghina surat Al-Maidah dan menyusul demonstrasi yang diikuti ratusan ribu umat Islam pada Desember lalu, Ahok kemudian diadili. Masjid Istiqlal akan menjadi tempat berkumpul para peserta aksi Jumat (05/05). Mengancam keragaman? Sejumlah kalangan menganggap aksi-aksi yang dilakukan kelompok ini mendorong menguatnya sentimen agama, yang dikaitkan dengan Pilkada Jakarta, dan sekaligus pula mengancam prinsip keragaman di Indonesia. Kekhawatiran yang dibantah oleh Zaitun. "Sebab kalau kita mengancam kebhinekaan ada non-Muslim yang dicederai tetapi malah kita bantu. Sejak awal aksi GNPF MUI itu tidak dimaksudkan untuk melawan etnis tertentu. Tidak ada, jadi itu sudah terbantahkan," jelas Zaitun. Bagaimanapun selama masa kampanye pilkada DKI, terlihat spanduk-spanduk agar tidak mensalatkan jenazah pendukung Ahok maupun ajakan untuk memilih pemimpin seiman yang disebarkan melalui pengeras suara di masjid. Sementara di media sosial, penyebaran konten yang mengandung unsur SARA pun meningkat. Dalam konteks itu, ada pihak yang berpendapat bahwa aksi yang dilakukan GNPF-MUI bukan sebagai aksi damai karena penuh dengan ujaran kebencian. "Dalam setiap aksinya, mereka melakukan siar kebencian, menghasut, kemudian menyudutkan kelompok dan etnis tertentu secara masif dan terbuka di ruang publik," jelas Agnes Dwi Rusjiati dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI). Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat kalah dalam pilkada Jakarta dari Anies Baswedan -Sandiaga Uno. Surat PGI ke presiden Berangkat dari kekhawatiran akan semakin menguatnya isu SARA dalam kehidupan masyarakat, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) merasa perlu untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Lewat surat itu, mereka juga meminta agar aparat bertindak lebih tegas terhadap ujaran kebencian yang muncul di publik, seperti dijelaskan juru bicara PGI, Jeirry Sumampow. "Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan, mengganggu harmoni sosial kehidupan masyarakat. Kalau dibiarkan lama-lama akan membentuk sekat yang cukup kuat di masyarakat bahkan menimbulkan kebencian antaragama di masyarakat. Ini berbahaya sekali untuk masa depan bangsa kalau terus dibiarkan," jelas Jeirry. Gerakan untuk menyuarakan keragaman juga terlihat dalam beberapa pekan terakhir di media sosial. Salah satunya dengan mengirimkan bunga ke Balai Kota dan juga Mabes Polri, untuk memberi dukungan kepada aparat pemerintah agar menangani setiap tindakan yang mengancam kebhinekaan Indonesia. Selain itu sekelompok orang juga menyebar gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika lewat media sosial "Kita sudah pernah melakukan kampanye keberagaman pada November lalu, tetapi kita evaluasi supaya lebih kreatif agar tidak melakukan satu cara saja, baik yang melakukan dengan bunga dan ternyata lebih soft dan bisa diterima," jelas Agnes dari ANBTI. Kampanye kebhinekaan yang dilakukan di Jakarta pada November lalu. Agnes menambahkan bahwa sentimen agama yang digunakan demi kepentingan politik juga sudah mulai dilakukan di daerah lain, seperti di Kalimantan dengan ajakan agar tidak memilih calon dari agama yang berbeda. "Dampaknya ke masyarakat yang kita rasakan adalah betapa sulitnya memulihkan kondisi yang terjadi di Jakarta. Secara psikologis orang, tidak mudah membuat yang terdiskriminasi dan terpinggirkan dalam situasi pilkada merasa nyaman kembali," jelas Agnes. Dan Agnes kembali mendesak agar kepolisian lebih tegas dalam menerapkan surat edaran yang ditujukan untuk menangani ujaran kebencian di lapangan.