Transparansi minim, praktik 'mafia anggaran di DPR subur'
Kasus mafia anggaran kembali mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap I Putu Sudiartana' anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.
Menurut FITRA kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR sering kali terjadi pada saat pembahasan anggaran perubahan. Dia merupakan anggota DPR ketujuh dari periode ini yang ditangkap KPK. Meski demikian Anggota DPR dari PDIP menilai sampai saat ini belum ada upaya pencegahan dari internal DPR untuk mencegah praktik ‘mafia anggaran’. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan sampai saat ini tidak ada upaya pencegahan praktik ‘mafia anggaran’ dalam kode etik parlemen, yang dapat mengantisipasi konflik kepentingan anggota DPR. Sehingga tak heran, menurut Eva, jika ada keputusan-keputusan yang berorientasi pada kepentingan bisnis yang dimiliki anggota parlemen. “Syarat agar berkurang korupsi di parlemen di mulai dengan kode etik, diperketat mengurangi konflik kepentingan. Nah, itu tidak ada," kata Eva. "Misalnya, orang yang punya tambang jangan di Komisi VII, orang yang punya rumah sakit atau yang punya PJTKI jangan di Komisi IX karena nanti keputusan-keputusannya akan berorientasi kepada bisnis dirinya,” jelas Eva. Menurut Eva ada dua masalah utama yang membuka peluang terjadinya praktik ‘mafia anggaran’ di di DPR, yaitu konflik kepentingan dan rencana anggaran yang tidak berbasis kebutuhan yang membuka peluang terjadinya negosiasi dalam proses di parlemen. “Rencana anggaran tidak berbasis pada kebutuhan dan berbasis pada data, maka memunculkan negosiasi, tarik ke dapil ku dong, akhirnya gap Jawa luar Jawa akan makin besar karena anggota DPR unitnya kan dengan jumlah penduduk, mestinya kan lebih banyak di Jawa, itu karena berbasis negosasi," papar Eva. "Sehingga bisa menitip dan mengkapling dan biasanya dimulai dengan 'sudah saya masukkan ke APBN, mana DP-nya?' Biasanya seperti itu," ungkap Eva. Tangkap tangan KPK melakukan tangkap tangan terhadap Sudiartana di Jakarta bersama dengan dua orang staf dan seorang pengusaha. Dia merupakan anggota DPR ketujuh yang ditangkap KPK, setelah Adriansyah (PDI-P) yang terkait kasus pengusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Anggota DPR lain yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Patrice Rio Capella dari Fraksi Nasdem, dalam kasus penerimaan gratifikasi proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Provinsi Sumatera Utara oleh Kejaksaan. Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Partai Hanura yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Damayanti Wisnu Putranti (Fraksi PDI-P) dalam kasus pelebaran jalan di Maluku, dalam kasus ini KPK juga menetapkan Budi Suprianto (Fraksi Partai Golkar) sebagai tersangka. Andi Taufan Tiro (Fraksi PAN) diduga terlibat dalam kasus proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, sekjen FITRA, Yenny Sucipto, mengatakan proses penentuan anggaran dan pembahasan anggaran perubahan merupakan salah satu celah terbesar yang membuka peluang praktik ‘mafia anggaran’. Praktik itu mudah dapat terjadi karena sistem transparansi dan akuntabilitas yang minim di tubuh DPR menyuburkan praktik mafia anggaran, jelas Yenny. “Teman-teman di legislatif itu adalah penentu kebijakan tertinggi dalam hal ini yang melakukan pembahasan yang menentukan anggaran tersebut, eksekutif yang mengusulkan yang membahas itu kan aspek politiknya sangat tinggi, bisa eksekutif, legislatif bisa koorporasi. Penentu pembahas yang tertinggi itu parlemen, makanya pintu masuknya ada di parlemen," kata Yenny. Transparansi Yenny mengatakan pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif ini harus dikawal sehingga dapat menutup celah korupsi. "Cara menutupnya membangun sistem transparansi dan akuntabilitas, tetapi paling tidak pada satu proses pembahasan antara elite politik antara legislatif dan eksektif itu dikawal, selama ini kan tidak untuk infsratruktur, pertanian dan lain-lain," tambah dia. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR menurut catatan FITRA terjadi saat pembahasan perubahan anggaran negara ataupun daerah, seperti kasus Damayanti Wisnu Putranti (Fraksi PDI-P), yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari fee sebesar Rp3,28 miliar atas program aspirasi yang dia usulkan di Maluku senilai Rp41 miliar,.