Pelaporan Rizieq Shihab atas pasal penistaan agama 'diskriminatif'
Pimpinan Front Pembela Islam, FPI Rizieq Shihab kembali dilaporkan ke polisi dengan pasal penistaan agama, tetapi pegiat HAM menilai penggunaan pasal itu bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.
Rizieq Shihab kembali dilaporkan atas dugaan penodaan agama Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Rizieq Shihab kembali dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama (Rumah Pelita), Jumat (30/12), karena alasan sama yaitu dituduh mengolok-olok keyakinan agama Kristen. "Kita kaum muda dari berbagai kalangan sangat menyayangkan ceramahnya Rizieq yang memecah belah Islam dan NKRI pada 25 Desember," kata Slamet Abidin, juru bicara Rumah Pelita, kepada BBC Indonesia. "Tidak sepantasnya seorang tokoh agama mengolok-olok dalam ceramahnya penganut agama yang lain", tambahnya. Mereka melaporkan Rizieq Shihab dengan Pasal 156 dan 156a tentang penodaan agama -pasal yang sama yang digunakan menjerat Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Tetapi, lembaga yang berkecimpung dalam isu kebebasan beragama, Setara Institute berpendapat bahwa pasal penodaan agama justru kontraproduktif dengan prinsip kebebasan beragama dan keyakinan. "Konsep penodaan agama itu tidak dikenal dalam hukum HAM karena agama bukan subjek hukum yang harus dilindungi, tetapi manusianya, karena hukum bekerja di wilayah itu," papar salah-seorang pegiat Setara, Ismail Husaini kepada BBC Indonesia. 'Bukan karena Ahoknya' Dia juga menambahkan bahwa pasal tersebut membatasi orang berpikir kritis. "Delik-delik penodaan agama bukan hanya membatasi kebebasan berpikir orang tentang agama, tetapi juga bahkan membatasi tafsir agama sekalipun. Ketika orang menafsir agama secara berbeda dari mainstream dengan mengunakan delik ini, dia bisa dipidana." "Itulah mengapa produk hukum (ini) diskriminatif di mana lokus diskriminasinya adalah pada dampak yang ditimbulkan." "Ini yang kemudian bertolak belakang dengan prinsip kebebasan beragama dan keyakinan." Oleh karena itu, Ismail juga tidak setuju Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dijerat dengan pasal yang sama. "Bukan karena Ahoknya, tetapi karena pandangan itu. Ketika ada pihak lain melaporkan Rizieq Shihab dengan pasal yang sama, kami menyatakan juga tidak setuju," tambahnya. Menurut Ismail, kasus-kasus seperti ini lebih baik menggunakan delik hukum lain seperti penyebaran kebencian (hate speech) atau perbuatan tidak menyenangkan. "Bukan dalam konteks melindungi agama, tapi dalam konteks pernyataan itu mengganggu ketertiban umum. Itu yang lebih baik dijadikan dasar pelaporan." Menumpulkan daya kritis Banyak kasus-kasus penodaan agama menurut Ismail tidak pantas dikualifikasi menjadi tindak pidana. Misalnya kasus Tajul Muluk, pemimpin Syiah di Sampang, Jawa Timur, dihukum dua tahun penjara pada 2012 akibat menyebarkan paham Syiah. Enam pengurus Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) divonis penjara pada 2015 akibat dianggap menyebarkan paham Millata Abraham yang dinyatakan sesat. Pada 2005, Yusman Roy, pengasuh Pondok Iktikaf Ngaji Lelaku, Malang, Jawa Timur, dijerat dengan pasal penodaan agama karena mengajarkan salat dengan dua bahasa. Ismail berpendapat terjadi politik penyeragaman dengan kasus-kasus penodaan agama. "Misalya dalam pandangan kami, apa yang dilakukan Pak Basuki sesungguhnya adalah pemikiran yang mengajak orang untuk beragama secara kritis tetapi oleh pihak lain dianggap sebagai penistaan," papar Ismail. "Misalnya Jaringan Islam Liberal (JIL). Pandangan-pandangan keagamaan disesatkan padahal mereka juga berpikir dengan cara atau metodologi dunia yang juga dikenal di Islam. Karena berbeda dari mainstream diberi fatwa haram meski tidak berujung ke pidana." "Ini menumpulkan daya kritis," tegasnya. Sidang atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif masih bergulir dan menarik perhatian massa begitu besar Revisi Undang-Undang Lebih jauh, Ismail mengatakan bahwa dari 71 perkara penodaan agama yang selama ini dicatat Setara, kasus penodaan agama rentan bias karena selalu disertai tekanan massa. Dan selalu dilatarbelakangi kontestasi keagamaan atau politik. "Kontestasi agama tujuannya perebutan otoritas keagamaan," kata Ismail Sementara, "Kontestasi politik menjadi alat politisasi baik untuk menundukkan lawan politik atau menghimpun dukungan politik baru," tandasnya Oleh karena itulah, dia mendorong agar otoritas legislasi untuk segera merancang Undang undang baru atau merevisi UU. "Mahkamah Konstitusi pada 2012 sudah memerintahkan UU ini 'conditionally constitutional' yang artinya dianggap konstitusional sampai ada UU baru."