Aplikasi Smart Pakem: Untuk awasi aliran kepercayaan 'menyimpang'
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Smart Pakem untuk mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang dianggap "menyimpang".
Seorang pria memadamkan api yang membakar rumah milik warga Ahmadiyah di Desa Cisalada. Juru Bicara Kejaksaan Agung, Mukri, berdalih aplikasi ini lahir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang macam-macam aliran kepercayaan juga keagamaan di Indonesia. Termasuk di antaranya yang masuk dalam daftar sesat oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Kita tidak mungkin melakukan door to door untuk memberikan edukasi, sehingga muncul gagasan dibuat saja aplikasi. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa teredukasi," ujar Mukri kepada Quin Pasaribu untuk BBC News Indonesia, Selasa (27/11). "Di aplikasi itu kan kontennya daftar semua aliran-aliran kepercayaan dan mana yang yang dilarang. Jadi ini bagian dari edukasi, keterbukaan informasi, dan preventif supaya masyarakat tidak langsung sembarangan melakukan tindakan main hakim sendiri kalau belum tahu permasalahannya," sambung Mukri. Dalam aplikasi yang bisa diunggah di Google Play Sote dan Situs Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ada enam fitur: keagamaan, kepercayaan, ormas, laporan masyarakat, undang-undang, dan fatwa MUI. Khusus di fitur keagamaan, kepercayaan, dan ormas, memuat informasi mengenai daftar, nama pimpinan, wilayah, jumlah pengikut, dan penjelasan detailnya. Sementara untuk fitur laporan, tersedia lampiran berupa data diri pelapor dan subjek laporan. Tampilan aplikasi Smart Pakem yang diluncurkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Juru bicara Kejaksaan Agung, Mukri, menyebut siapa saja yang dicurigai adanya aliran kepercayaan atau keagamaan berbau Islam akan "dikoordinasikan" dengan MUI untuk mengevaluasi apakah menyimpang atau tidak. "MUI kan secara teknis tahu apakah aliran tersebut sesat atau tidak. Kalau MUI sudah mengevaluasi dan menentukan alirannya menyimpang, baru pemerintah mengambil kebijakan," jelasnya. "Yang pasti, kita tidak represif, tapi edukatif. Bisa dengan disadarkan dulu atau diperingatkan. Jadi tidak langsung masuk ke ranah hukum." 'Aplikasi Smart Pakem banyak negatifnya' Namun begitu, menurut Peneliti Setara Institute, Halili Hasan, aplikasi ini lebih banyak negatif ketimbang positifnya karena dapat memperuncing konflik sosial lantaran orang-orang akan mudah menilai sebuah ritual keagamaan atau kepercayaan sebagai sesat hanya karena terlihat tak lazim. "Orang dengan mudah memiliki ruang menjustifikasi, menilai, melaporkan yang berbeda sebagai sesat, melenceng dari pemahaman mayoritas yang diyakini," ujar Halili kepada BBC News Indonesia. "Kelompok intoleran ini makin terfasilitasi dan termotivasi untuk melakukan persekusi hanya karena berbeda." Jemaat HKBP melakukan aksi demonstrasi ke DPR untuk memprotes sikap pemerintah yang tak bisa melindungi kebebasan beribadah Lagipula, kata dia, negara sama sekali tak memiliki hak memasuki ruang privat warganya dalam hal ini berkeyakinan atas agama dan kepercayaan. Apalagi, sampai harus menyatakan sesat atau menyimpang, padahal tak ada tindakan yang merugikan pihak lain. "Beragama dan berkeyakinan itu arena kebebasan internum (individu) dan negara tak bisa intervensi. Ekspresi silakan saja, kalau sebatas ekspresi, negara tak boleh intervensi selama tidak melanggar," jelasnya. "Makanya saya tak lihat ada urgensi di balik aplikasi ini. Kami minta agar aplikasi ini dihapus dari ruang publik. Pemerintah juga harus mengevaluasi dan membubarkan Bakorpakem Kejaksaan," tegas Halili. Tapi kekhawatiran akan munculnya tindakan persekusi, menurut juru bicara Kejaksaan Agung, Mukri terlalu jauh. "Itu dinamika saja, kalau ternyata nanti di lapangan tidak baik, kita akan evaluasi. Sementara ini, niat kita baik atas aplikasi Smart Pakem. Lagipula baru launching, belum efektif," tukasnya. Pembakaran dan perampasan harta benda milik komunitas Gafatar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, 2015 lalu Dalam pengamatan Setara Institute, pemerintah sedang mengincar kelompok keagamaan atau gerakan baru dan kepercayaan lokal. Halili mencontohkan, gerakan baru itu seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). "Mereka ini sangat progresif dan kini diincar. Catatan Setara, kelompok ini banyak disasar Bakorpakem dan kelompok intoleran yang alergi dengan kemunculan identitas baru," jelas Halili. Lembaga Studi Sosial dan Agama Jawa Tengah menyebut, sebelum Indonesia berdiri, terdapat 396 jenis kepercayaan dan agama asli Nusantara. Saat ini 60 aliran di antaranya telah punah dan penyebab utamanya adalah desakan dari pemerintah dan kelompok tertentu yang tidak bisa menerima keberadaan penganut kepercayaan. Sementara aliran keagamaan yang dinyatakan sesat oleh pemerintah dan MUI, adalah Ahmadiyah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008 dan Gafatar melalui SKB Tiga Menteri tahun 2016. Kepolisian Indonesia menjaga masjid Ahmadiyah di Desa Cisalada yang dibakar pada Oktober 2010 LSM Kontras juga mencatat sejak 2014 hingga 2018, terdapat 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Jumlah korban pelanggaran kebebasan beribadah mencapai 896 orang akibat kebijakan yang diskriminatif dan tidak tegasnya pemerintah menghadapi kelompok intoleran, menurut Kontras. Ahmadiyah: hal terburuk sudah pernah kami alami Sekretaris Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, mengaku tak kaget dengan munculnya aplikasi ini. Ia menyatakan Oktober lalu, jemaah Ahmadiyah di sejumlah kota dipanggil Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (Bakorpakem) dijelaskan tentang isi Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008. "Mulai Oktober, ada pemanggilan di 10 kota oleh Bakorpakem untuk sosialisasi SKB agar menjaga situasi. Di beberapa tempat, saya membacanya seperti ingin mengembalikan kesadaran publik bahwa Ahmadiyah sesat dan meresahkan," ujar Yendra kepada BBC News Indonesia. "Jadi aplikasi ini in-line saja dengan pemanggilan itu," tambahnya. Jemaah Ahmadiyah melakukan sholat Jumat di masjid An-nur di Kuningan, Jawa Barat. Panggilan jemaah Ahmadiyah di 10 kota itu di antaranya di Depok, Tasikmalaya, Banjarnegara, Surabaya, Sidoarjo, Riau, dan Sulawesi Utara. Yendra juga mengatakan, sejak keluar SKB Tiga Menteri Tahun 2008 yang melarang Ahmadiyah menyebarkan ajaran mereka, praktik persekusi masih terjadi. Ia mencontohkan kejadian pada Juni 2017 di mana Pemkot Depok menutup paksa masjid Ahmadiyah. "Kami sudah terbiasa hidup begini. Bukan dalam arti pasrah. Tapi ibaratnya kami sudah sangat panjang mengalami persekusi. Jadi apa lagi yang harus kami takutkan? Hal terburuk sudah kami alami; dibunuh, dibakar, diserang. Tapi yang pasti tindakan itu tidak akan mengubah keyakinan kami." Ia juga khawatir, lahirnya aplikasi ini semakin meningkatkan aksi intoleran kepada jemaah Ahmadiyah dan kelompok minoritas di kota-kota lain. "Aplikasi ini akan menambah tajam konflik, memperluas konflik, menambah kecurigaan. Jadi apa yang diinginkan dari aplikasi ini?" tukasnya.