Walau penerimaan negara akan tembus Rp2.000 triliun, kontribusi pajak tak capai target
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa tahun depan pendapatan negara akan menembus Rp2.000 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Shortfall penerimaan pajak disebabkan terget penerimaan yang terlalu tinggi yang diakibatkan target pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. Prediksi itu berdasarkan target kenaikan sebesar 15% atas target penerimaan tahun ini sebesar Rp 1.903,8 triliun. Penerimaan tahun ini dijelaskan Sri Mulyani ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak dari harga minyak yang meningkat dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Penerimaan pajak tahun ini sendiri masih mengalami shortfall, atau kurang dari target, hanya 95,69% dari target Rp1.618,1 triliun. Ini bukan pertama kalinya Indonesia mengalami shortfall penerimaan pajak. Tahun lalu penerimaan pajak hanya sebesar 91% dan dua tahun sebelumnya hanya sekitar 83%. Bahkan, menurut pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, Indonesia selama 10 tahun belakangan selalu mengalami shortfall penerimaan pajak. "Ini disebabkan oleh perencanaan yang targetnya terlalu tinggi terutama dalam tiga tahun terakhir, tidak memperhitungkan tekanan ekonomi global dan faktor pemulihan ekonomi," papar Yustinus selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). Target penerimaan yang terlalu tinggi itu disebabkan target pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. "Rumus kita berapa pertumbuhan dulu lalu akan terukur pengeluaran kita berapa baru dicari sumber penerimaan," jelas Yustinus. "Jadi rumus APBN kita bukan kita punya uang berapa, itu yang kita belanjakan." Kepatuhan pajak rendah Sedang menurut Haula Rosdiana, dosen perpajakan dari Universitas Indonesia, shortfall penerimaan pajak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pajak (tax compliance) para wajib pajak. "Sadar pajak belum tentu menimbulkan patuh pajak apabila pemerintah belum mempunyai fiscal legitimacy," ungkap Haula. Di sisi lain, Yustinus mengingatkan bahwa pajak juga tidak bisa dipaksakan karena tidak baik untuk perekonomian. Sri Mulyani: Pendapatan negara akan menembus angka Rp2 ribu triliun untuk pertama kalinya pada 2019. Lantas bagaimana pengaruh amnesti pajak2016-2017 dalam penerimaan pajak tahun ini? Yustinus menjawab bahwa amnesti pajak tak bisa diukur jangka pendek, dan hanya akan efektif setelah dua tahun. "Karena amnesti ini tidak semuanya berupa objek pajak baru tapi ada sebagian objek lama tapi baru dilaporkan sekarang dan itu juga butuh upaya-upaya analisis termasuk tindak lanjut," kata Yustinus. Bagaimana jika dibandingkan negara lain? Jika ukurannya tax ratio atau perbandingan penerimaan terhadap PDB, Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara pendapatan rendah-menengah, seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, India, dan Cina. Namun jika ukurannya adalah cost collection, Indonesia sebenarnya sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara lainnya, seperti dikatakan Haula Rosdiana yang juga menjabat sebagai Sekjen Indonesian Fiscal and Tax Administration Association . "Jadi relatif efisien apabila dilihat dari indikator CCER," ujar Haula. Betapapun, Yustinus optimistis bahwa kita akan dapat mengejar penerimaan negara. "Akses keuangan oleh petugas pajak, pertukaran informasi internasional dan lain-lain baru dimulai tahun ini. Jadi kemungkinan dampaknya baru bisa ditasakan tahun depan dan selanjutnya," papar Yustinus.