Kaum minoritas Muslim Moro di Filipina tentukan nasib melalui referendum
Hampir tiga juta orang minoritas Muslim Moro di wilayah Mindanao, Filipina selatan, tengah menjalani referendum yang akan memberikan mereka kendali otonomi lebih besar terhadap kawasan tersebut.
Sejumlah orang memeriksa nama mereka pada daftar pemilih referendum di Maguindanao, bagian selatan Pulau Mindanao, Filipina, Senin (21/1). Jika lebih banyak yang memilih 'ya', Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) praktis akan menggantikan Wilayah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM) yang ada saat ini. Kewenangan yang melekat pada wilayah BARMM jauh melebihi ARMM. Kantor berita Reuters mencatat suara mayoritas 'ya' akan memindahkan wewenang eksekutif dan legislatif ke daerah tempat 120.000 orang tewas dalam konflik selama empat dekade itu. Di bidang hukum, pengadilan syariah akan dibuka di wilayah tersebut. Kekuatan fiskal sebesar US$950 juta (Rp13,5 triliun) dalam wujud dana pembangunan juga akan mengalir selama 10 tahun mendatang, belum termasuk pendapatan pajak yang dihasilkan di wilayah Mindanao. Pemerintah pusat akan tetap menangani bidang pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, kebijakan moneter, serta menunjuk pemerintahan transisi yang diatur oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF)—kelompok separatis yang diprediksi bakal mendominasi pemerintahan setempat setelah pemilu 2022. "Kami yakin suara 'ya' akan menang. Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intiminasi, suara setuju akan luar biasa besar," kata kepala MILF, Murad Ebrahim, kepada CNN Philippines. Kepala MILF, Murad Ebrahim, memberikan hak pilihnya dalam referendum d Sultan Kudarat, Maguindanao, Filipina, Senin (21/1). Mekanisme pemilihan Referendum ini akan diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama digelar di wilayah ARMM saat ini yang mencakup Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi. Putaran kedua diadakan pada 6 Februari di Lanao del Norte (kecuali Iligan City) dan enam kotapraja di Cotabato yang mungkin ingin bergabung dengan BARMM. Namun, jika hasil referendum putaran pertama mayoritas 'tidak', maka putaran kedua tidak perlu digelar, sebut James Jimenez selaku juru bicara Komisi Pemilihan Umum Filipina kepada surat kabar the Inquirer. Pertanyaan pada kertas suara ditulis dalam bahasa Filipina dengan terjemahan bahasa Arab di kawasan tempat bahasa Arab umum digunakan. Proses referendum ini dijaga oleh sekitar 20.000 polisi dan tentara, di tengah kekhawatiran ada kelompok bersenjata yang ingin menggunakan kekerasan guna mengacaukan pemungutan suara. Putaran pertama referendum digelar di wilayah ARMM saat ini yang mencakup Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi. Imbau pilih 'ya' Pekan lalu, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyerukan agar masyarakat Muslim di Mindanao mendukung perdamaian yang disusun pemerintah dan kelompok separatis dengan memilih 'ya'. "Persetujuan Anda tak hanya bentuk ekspresi terhadap hasrat mengakhiri perjuangan bersenjata selama lebih dari setengah abad di wilayah ini, tapi ini juga wujud determinasi Anda mendatangkan perdamaian," kata Duterte sebagaimana dikutip harian The Philippine Star. Duterte menambahkan, masyarakat Filipina selatan bisa mencapai momen ini karena berkat Tuhan. "Tuhan pasti sangat baik kepada kita. Fakta bahwa bahwa kita bisa mencapai titik ini setelah bertahun-tahun perundingan dan interaksi. Insya Allah. Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar!" seru Duterte. Militer Filipina memeriksa semua kendaraan sehari sebelum referendum di Mindanao, Filipina selatan (Minggu (20/1). Perjuangkan otonomi Kelompok muslim pemberontak telah lama memperjuangkan otonomi di Mindanao, yang mereka anggap sebagai tanah leluhur sejak para pedagang Arab tiba di sana pada abad ke-13. Wilayah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) yang diperjuangkan lebih besar dari Wilayah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM) yang ada saat ini. BARMM, jika disetujui, nantinya akan mencakup Kota Marawi yang sempat diambil alih kelompok pro-ISIS pada 2017 lalu dan direbut lagi oleh militer Filipina setelah bertempur selama lima bulan. Para pakar mengatakan tidak semua kelompok mendukung perubahan. "Dalam jangka pendek, ada sejumlah kelompok dan politisi yang akan tersingkir. Jadi ada risiko jangka pendek yang signifikan," kata Gregory Wyatt, direktur intelijen bisnis dari lemga konsultan PSA, kepada kantor berita AFP.