TNI hentikan kerja sama militer dengan Australia
Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan, Indonesia telah menghentikan setidaknya tiga kerja sama militer dengan Australia, menyusul sikap negara itu tidak memberi penjelasan terkait tuduhan penyadapan terhadap sejumlah pejabat penting Indonesia.
Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan Australia setelah insiden penyadapan. "Yang sementara dihentikan adalah tiga kegiatan kerja sama utama yang membutuhkan mutual trust (saling percaya)," kata Kepala Humas Departemen Pertahanan Brigjen Sisriyadi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (21/11) siang, melalui telepon. Keputusan menghentikan sementara kerja sama militer ini dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (20/11), menyatakan Indonesia menghentikan sementara berbagai kerja sama penting dengan Australia. Hal ini dilakukan Indonesia, menurut Presiden Yudhoyono, karena sejauh ini Pemerintah Australia belum memberikan penjelasan resmi terkait isu penyadapan intelijen Australia terhadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat Indonesia. Menurut Brigjen Sisriyadi salah-satu kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara adalah pertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Selama ini, lanjutnya, kerja sama pertukaran informasi intelijen ini terus dilakukan. "Jadi sekarang dihentikan," katanya. Patroli laut bersama Sisriyadi melanjutkan, Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia. "Itu kerjasama patroli laut di perbatasan untuk menangani asylum (pencari suaka)," ungkapnya. Indonesia juga menghentikan kerja sama patroli laut bersama di perbatasan. Dia juga mengatakan, rencana kerja sama militer lain yang dihentikan adalah latihan militer bersama kedua negara. "Kalau nggak salah, kegiatan kerja sama angkatan laut itu bulan depan. Jadi itu tidak dilaksanakan," katanya. Lebih lanjut Srisiyadi mengharapkan, penghentian sementara kerja sama militer Indonesia-Australia ini akan membuat Australia "mengambil pelajaran." Dugaan penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris. Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sebelum akhirnya menghentikan sementara kerja sama penting dengan Australia, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra.