Jokowi: "Penggunaan dana haji harus hati-hati"
Presiden Joko Widodo menyatakan penggunaan dana haji harus dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan presiden ini disampaikan menyusul reaksi atas pernyataan sebelumnya yang menyebutkan dana haji dapat digunakan untuk dana investasi pembangunan infrastuktur. Presiden mengatakan dalam pengelolaan dan penggunaan dana haji harus melekat unsur kehati-hatian karena merupakan dana milik umat. "Harus prudent, harus hati-hati, silakan mau dipakai untuk infrastruktur, saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk Sukuk, silakan ditaruh di Bank Syariah, banyak sekali macamnya," kata Jokowi. "Yang penting jangan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada," jelas Presiden kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/07). Dana haji akan dikelola oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantik pada pekan lalu. Selain hati-hati pemanfaatan dana haji, menurut Jokowi harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi umat Muslim ataupun calon jemaah haji yang memiliki dana tersebut. "Tapi semuanya perlu dikalkulasi yang cermat, dihitung yang cermat. Semuanya dihitung, semuanya harus dikalkulasi. Semuanya harus mengikut Peraturan Perundang-undangan yang ada," kata Presiden. Ratusan ribu orang Indonesia menjalankan ibadah haji setiap tahunnya. Sebelumnya usai melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji BPKH di istana Negara Rabu (26/07), presiden yang menyebutkan dana haji dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Keuntungan dari investasi itu, menurut Jokowi dapat dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga terjangkau masyarakat. Jokowi mencontohkan negara lain yang sudah menginvestasikan dana haji yaitu Malaysia. Pernyataan itu mengundang sejumlah reaksi, antara lain dari Yusril Ihza Mahendra. Seperti dilaporkan media, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan dana haji sebaiknya digunakan untuk pembangunan sarana dan kesehatan umat, tidak untuk infrastruktur. Dalam situs kementerian agama, Menteri Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji BPIH boleh dikelola untuk hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Menurut Menag, kebolehan ini mengacu pada infrastruktur ataupun fikih.