Kasus transfer dana Standard Chartered: Pemerintah didesak usut dana WNI di luar negeri
Direktorat Jenderal Pajak akan mendalami transfer janggal puluhan nasabah Indonesia dari Inggris ke Singapura sebesar hampir Rp19 triliun. Namun, seorang pengamat menilai pemerintah Indonesia harus mengusut aspek selain pajak lantaran transfer dana itu dicurigai terkait korupsi dan pencucian uang.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menyitir data penelitian Global Financial Integrity -lembaga investigasi di Amerika Serikat- bahwa ada 'uang panas' yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri sebesar Rp1.000 triliun sepanjang 2010-2014. "Dana yang disimpan di kawasan bebas pajak di luar negeri biasanya terkait dengan korusi, pencucian uang, illegal logging (pencurian kayu), illegal fishing (perikanan gelap), perdagangan narkotika," paparnya. "Transfer dana Rp18,9 triliun dari Guernsey ke Singapura hanya sebagian kecil dari uang para WNI yang disimpan di kawasan bebas pajak di luar negeri. Sudah saatnya kasus-kasus seperti tidak didekati dengan cara biasa dan sektoral. Pajak hanya satu aspek tapi akan menjadi pintu masuk yang paling efektif," tambah Yustinus. Dia menyarankan agar pemerintah membentuk suatu komisi khusus berisikan lembaga-lembaga pemerintah sehingga dapat membantu 'penegakan hukum secara efektif'. "Misalnya melibatkan Ditjen Pajak, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), KPK (Komis Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, Kepolisian, dan polisi militer." Standard Chartered melaporkan ke regulator setelah investigasi internal tentang dana transfer nasabah Indonesia. Penghindaran pajak Pada Senin (09/10), Ditjen Pajak mengungkap fakta bahwa dana sebesar hampir Rp19 triliun ditransfer 81 warga Indonesia dari Guernsey, kawasan bebas pajak di Inggris, ke Singapura pada akhir 2015. Diketahui dari 81 WNI, 62 di antara mereka mengikuti program Tax Amnesty. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengemukakan pihaknya sedang memeriksa Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak dan Surat Pelaporan Harta (SPH) para nasabah tersebut untuk melihat apakah ada di antara mereka yang berupaya menghindari atau menggelapkan pajak. Bila terbukti ada harta yang tidak dilaporkan di SPT dan dideklarasikan di SPH saat tax amnesty, nasabah akan dikenai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan (PPh) final untuk harta yang dianggap sebagai tambahan penghasilan tersebut. Tarif PPh finalnya yaitu 12,5% untuk wajib pajak tertentu, 25% untuk wajib pajak badan, dan 30% untuk wajib pajak orang pribadi. Nasabah juga akan terkena sanksi administrasi perpajakan sebesar 200 % dari total pajak penghasilan atas harta tersebut seusai amanat Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Sebanyak 62 orang dari 81 WNI yang melakukan transfer dari Guernsey ke Singapura merupakan peserta program Tax Amnesty. 'Terkait militer' Kasus ini terkuak setelah bank Standard Chartered di Inggris melaporkannya ke pihak regulator. Sebagian transfer dana milik nasabah Indonesia, dilaporkan 'terkait dengan militer'. Namun Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, menolak untuk memberi komentar. "Saya sampai hari ini belum tahu masalah transfer. Itu kan media ... Silakan ke Dirjen Pajak, pasti lebih tahu. Nggak ada informasi..." Guernsey adalah salah satu pulau milik Inggris dekat Selat Channel yang memisahkan Inggris dan Prancis. Pulau itu sejak lama menjadi kawasan bebas pajak dan digunakan sebagai tempat penyimpanan uang orang-orang mancanegara, meskipun secara fisik uangnya tidak berada di sana. Salah satu orang Indonesia yang pernah menaruh uang di sana adalah Tommy Soeharto, anak mendiang Presiden Soeharto. Pada akhir 1990-an, sebuah akun atas nama Tommy dibuka di sebuah bank di Guernsey berisi dana sebesar 36 juta euro atau setara Rp573 miliar. Salah satu orang Indonesia yang pernah menaruh uang di Guernsey adalah Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, anak mendiang Presiden Soeharto. 'Tidak semua uang kotor' Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengingatkan tidak semua dana yang disimpan di luar negeri merupakan uang kotor. "Belum tentu juga dirty money ya, itu kan harus diteliti dulu. Ada aja kemungkinan kotor, kemungkinan bersih. Kita lihat aja. Kalau memang uangnya uang dia sendiri, lalu setelah dia berbisnis, bisnisnya legal, membayar pajak, terus dibawa dan disimpan di luar negeri ya itu hak dia," terang Kiagus. Meski demikian, pengamat ekonomi Bhima Yudistira dari lembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance, mendorong pemerintah cepat mengusutnya. Sebab, jika dana haram yang disimpan di luar negeri bisa disita, manfaatnya akan sangat banyak. "Katakanlah Rp18,9 triliun disita. Itu bisa membangun jalan, jembatan. Bahkan, bisa menutupi defisit Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS ini kan defisitnya Rp9 triliun tahun 2017. Nah, Rp18,9 triliun tadi setidaknya bisa berguna untuk menutupi defisit," kata Bhima. Jika dana haram yang disimpan di luar negeri bisa disita, defisit Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan bisa ditutup. Transfer belasan triliun rupiah dari Inggris ke Singapura dilakukan pada akhir 2015 menjelang diberlakukannya Common Reporting Standard, sebuah kesepakatan global pertukaran informasi secara otomatis terkait pajak. Singapura, yang diduga menjadi tempat penyimpanan dana sejumlah warga Indonesia, menyatakan akan mematuhi kesepakatan ini tahun depan.