Peringatan damai tanpa bendera Aceh
Partai Aceh tidak akan melakukan pengibaran bendera bulan-bintang pada peringatan perdamaian yang berlangsung besok, 15 Agustus 2013.
Pemerintah Aceh meminta peringatan perdamaian dilakukan dengan doa bersama. Sekjen Partai Aceh Darmawati mengatakan kepada BBC Indonesia, pihaknya akan patuh terhadap himbauan Gubernur Aceh yang mengatakan peringatan ulang tahun perdamaian harus difokuskan kepada kegiatan doa bersama. "Secara partai tidak melakukan [pengibaran bendera], kami taat pada pemerintah Aceh dan ingin menjaga berdamaian di Aceh tetap utuh dan abadi," katanya. "Kalaupun nanti ada yang mengibarkan, itu bukan atas keinginan pemerintah, juga bukan organisasi, tetapi keinginan pribadi atau oknum. Itu berada di luar kekuasaan pemerintah untuk bisa mencegahnya. Dalam hal ini pemerintah tidak menghimbau untuk mengibarkan bendera." Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sempat berencana untuk mengibarkan bendera bulan-bintang. Pengibaran dilakukan dalam peringatan penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 2005 lalu. Tetap diperjuangkan Sesuai himbauan gubernur, lanjut Darmawati, peringatan perdamaian besok akan dilakukan dengan melakukan zikir atau doa bersama selepas salat ashar di Masjid Raya Baiturrahman. Di tingkat kabupaten atau kota, juga dihimbau kepada bupati dan jajarannya untuk melakukan doa bersama di masjid dan tempat perkumpulan umum di wilayah masing-masing. "Pengibaran bendera bukanlah hal yang paling penting, yang terpenting adalah menjaga perdamaian di bumi Aceh." Namun dia mengatakan, bendera Aceh akan tetap perjuangkan untuk dapat dikibarkan dan bersanding dengan bendera merah putih. Namun, pihaknya tidak akan terburu-buru dan tetap menghormati masa tenang yang dianjurkan gubernur. "Kalau kita paksakan untuk terus melakukan perundingan, fokusnya nanti ke bendera saja. Ke depan tetap dipikirkan, tetapi di samping itu Aceh punya program kesejahteraan yang lain. Jadi program lain dilakukan, sambil jalan, tanpa harus selalu fokus pada bendera." Partai Aceh berpendapat, keberadaan bendera Aceh yang disahkan tidak bertentangan dengan hukum.