Kasus BLBI: MA bebaskan Syafruddin Tumenggung, ICW sebut 'pertunjukan lelucon'
Indonesian Corruption Watch (ICW) melihat kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan terdakwa korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Tumenggung.
Foto ilustrasi: Kampanye anti korupsi. Sebelumnya, Syafruddin divonis bebas di tingkat Kasasi. Namun kuasa hukumnya sejak awal meyakini Syafruddin tidak melakukan perbuatan pidana. "Kita anggap keliru dari Mahkamah Agung adalah, ketika disebutkan perkara ini masuk dalam ranah perdata dan administrasi," kata aktivis ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Rabu (10/07). Kurnia juga menyebut putusan MA ini sebagai "pertunjukan lelucon dagelan" karena putusan kasasi MA bertolak belakang dengan putusan PN Jakpus dan majelis Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakannya bersalah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syafruddin dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair 3 bulan kurungan. Lalu, di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hukumannya diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. "Harapan kita putusan kasasi MA itu justru menguatkan atau memberatkan, kok justru malah dilepas dengan dalih yang kita anggap tidak terlalu kuat," tambah Kurnia. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (tengah) memberikan keterangan pers sebelum meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (090/7). Dalam putusan kasasi, majelis hakim MA berbeda pendapat untuk menjatuhkan hukum kepada Syafruddin. Ketua Majelis Hakimnya, Salman Luthan setuju Syafruddin divonis 15 tahun penjara karena perbuatannya mengandung unsur pidana. Sementara itu, Hakim Anggota I, Rakan Chaniago menganggap perkara Syafruddin sebagai urusan perdata. Lain lagi dengan Hakim Anggota II, Mohammad Askin yang berpendapat kasus ini masuk ke ranah administrasi. Tapi kesimpulannya, majelis hakim MA memutuskan Syafruddin bebas. "Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum," kata juru bicara MA, Abdullah kepada media, Selasa (09/07). Sebelumnya, dalam peradilan tingkat I dan II, Syafruddin dinyatakan bersalah lantaran telah melakukan penghapusbukuan terhadap utang pemilik saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, tahun 2004. Caranya, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), bahkan tanpa persetujuan rapat terbatas kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah membacakan salinan putusan kasasi terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di Gedung MA, Jakarta, Selasa (09/07). Pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor No. 39/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst disebutkan tindakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temanggung telah memperkaya Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,58 triliun. Apa tanggapan pengacara Syafruddin Tumenggung? Sementara itu, Ahmad Yani, anggota kuasa hukum Syafruddin meyakini sejak awal kliennya tidak melakukan perbuatan pidana dalam kasus BLBI. "Dia terlibat dalam rangka penugasan oleh negara melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)," katanya kepada BBC Indonesia, Selasa (09/07). Mantan anggota Komisi Hukum DPR ini juga mengatakan Syafruddin tidak terlibat dalam proses pemberian maupun penyaluran dana BLBI. "Karena pemberian BLBI itu oleh Bank Indonesia. Penyalurannya juga tidak terlibat, karena penyalurannya itu dilakukan oleh bank yang menerima BLBI pada waktu itu," kata Ahmad Yani. Ahmad Yani mengaku menyoroti kasus BLBI selama duduk di kursi DPR. Menurutnya, korupsi BLBI harus dilihat satu demi satu perkaranya karena masing-masing berbeda. "Ada kasus proses BLBI, pemberian BLBI dan penyaluran BLBI, dan harus penyelesaian kasus BLBI itu loh," katanya. Apakah Sjamsul Nursalim akan bebas? Aktivis ICW, Kurnia Ramadhana, mengakui adanya pendapat ketika Syafruddin dibebaskan, maka tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim akan ikut dilepas. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK akan melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa serta akan terus mengusut dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara BLBI. Tapi kata dia, hal ini tak mungkin terjadi, karena KPK seperti diatur dalam undang-undang, dilarang menghentikan suatu kasus yang sedang dalam penyidikan. Kurnia juga bersikukuh kasus yang membelit Syafruddin murni pidana. "Kalau hukumnya objektif, hakimnya objektif, maka kita yakin Sjamsul dan Itjih akan divonis bersalah dengan bukti yang dibawa KPK," katanya. Apa tanggapan KPK? Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menegaskan penyidikan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim dan isteri, Itjih Nursalim akan terus berlanjut. "Tindakan untuk memanggil saksi-saksi, tersangka dan penelusuran asset akan menjadi concern KPK," katanya kepada media dalam jumpa pers, Selasa (09/07). Lebih lanjut, Saut juga mengatakan akan mempelajari putusan kasasi MA dalam perkara Syafruddin Temenggung. KPK juga berjanji sekuat upaya untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara ini.