Etnik Rohingya dikhawatirkan tidak boleh ikut pemilu
Warga Myanmar dari etnik Rohingya dikhawatirkan tidak boleh memberikan suara dalam pemilihan umum yang akan digelar sebelum akhir tahun ini sebab kartu putih yang menandakan mereka berhak memilih sudah tidak berlaku.
Shwe Maung atau Abdul Razak menyatakan tidak yakin apakah boleh mencalonkan diri lagi dalam pemilu mendatang. Hal itu dikatakan seorang anggota parlemen dari etnik Rohingya, Shwe Maung, di Kuala Lumpur, Malaysia, menjelang pertemuan puncak ASEAN ke-26 pada 26-27 April. Kartu-kartu yang sudah tidak berlaku tersebut diminta diserahkan kepada pihak imigrasi. “Masih tidak jelas jenis kartu apalagi yang akan diberikan. Warga berharap mendapatkan kartu kewarganegaraan, tetapi masih banyak halangan,” kata Shwe Maung atau juga dikenal dengan nama lainnya, Abdul Razak. Persoalan etnik lain Warga Myanmar yang beragama Buddha menentang pemberian kartu putih kepada Rohingya. Abdul Razak sendiri tidak yakin apakah dia boleh mencalonkan lagi sebagai wakil warga Rohingya dari daerah pemilihan di Negara Bagian Rakhine atau dulu dikenal dengan nama Arakan. Dia mengaku bergerilya mendekati berbagai kelompok masyarakat madani, media, parlemen dan pemerintah sendiri. “Karena masalah pengakuan nama etnik Rohingya di Myanmar tidak hanya tergantung pada pemerintah tetapi juga menjadi persoalan besar bagi etnik-etnik lain di Myanmar. Saya memberikan penjelasan kepada mereka tentang propaganda untuk tidak mengakui etnik Rohingya," ungkap Shwe Maung kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir. BBC Indonesia berusaha meminta tanggapan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin di sela-sela pertemuan ASEAN di Kuala Lumpur, namun permohonan wawancara ditolak. Etnik Rohingya tercerai berai di berbagai negara, termasuk di Malaysia ini. Sekitar 1,5 juta orang Rohingya yang memeluk agama Islam tinggal di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Mereka dianggap sebagai pendatang dari negara tetangga Bangladesh dan mengalami bermacam-macam perlakuan tidak adil. Menyusul berbagai gelombang kekerasan, sekitar 2,5 juta orang Rohingya melarikan diri ke luar negeri, antara lain menjadi pengungsi di Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya kantor presiden Myanmar mengatakan pemerintah akan membentuk komisi penasehat untuk meninjau kartu putih yang disebutkan menjadi “masalah di antara masyarakat”. Pernyataan dikeluarkan setelah pemeluk Buddha turun ke jalan-jalan menentang pemberian kartu putih kepada etnik Rohingya Februari lalu. Desember lalu, PBB mengesahkan resolusi menuntut Myanmar memberikan akses kewarganegaraan kepada Rohingya.