Usai AS mundur, seberapa berpengaruh Indonesia pada Kesepakatan Iklim?
Setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mundur dari Kesepakatan Iklim Paris 2015, pemerintah Indonesia menegaskan akan tetap bertahan. Namun, seberapa berpengaruh posisi Indonesia?
Presiden Joko Widodo berjalan menyusuri lahan yang dilalap api di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, September 2015 lalu. Sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030. Yuyun Indradi, selaku juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, menilai Indonesia masih diperhitungkan dalam Kesepakatan Iklim Paris 2015 mengingat Indonesia adalah salah satu pelepas emisi karbon terbesar di dunia. "Dengan Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon 29% pada 2030, itu cukup berpengaruh pada keseluruhan komitmen Kesepakatan Iklim Paris," kata Yuyun kepada BBC Indonesia. Kesepakatan Paris tahun 2015 lalu mengikat hampir 200 negara untuk berkomitmen menjaga kenaikan temperatur global 'jauh di bawah' 2 derajat Celsius dan 'berupaya membatasi' peningkatan suhu pada 1,5 derajat Celsius. Berdasarkan data organisasi lingkungan hidup World Resources Institute, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2015 saja telah melepaskan 1,62 miliar metrik ton karbondioksida. Data tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat empat negara pelepas emisi karbon dari sebelumnya di posisi enam. Masalahnya, meskipun Indonesia dan negara-negara lain berkeras menepati janji mengurangi emisi karbon, itu tak akan banyak berarti tanpa peran Amerika Serikat yang notabene menyumbang sekitar 15% emisi karbon global. "Indonesia dan negara-negara lain harus menutupi gap yang ditinggalkan Amerika, dan itu bukan pekerjaan mudah. Menjadi semakin tidak realistis untuk menambah target masing-masing negara, karena tiap negara punya pemikiran ekonomi sendiri," kata Yuyun. Dalam kasus Indonesia, misalnya, Yuyun menilai pemerintah sudah sulit menepati janji mengurangi 29% emisi karbon lantaran Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas 35.000 megawatt selama masa jabatannya. "Itu saja sudah sulit, bagaimana targetnya mau ditambah? Dan itu baru Indonesia, tentu negara-negara lain punya rencana masing-masing," terang Yuyun. Indonesia dinilai sulit menepati janji mengurangi 29% emisi karbon lantaran Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas 35.000 megawatt selama masa jabatannya. 'Komitmen tak tergoyahkan' Pada 2 Juni lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan Indonesia tetap akan menepati komitmennya dalam Konferensi Iklim Paris 2015. "Agenda pengendalian perubahan iklim Indonesia dilakukan atas perintah konstitusi, bukan atas perintah internasional, termasuk bukan atas perintah Amerika Serikat. Keputusan mundurnya AS tidak akan menggoyahkan komitmen pemerintah melaksanakan perintah konstitusi," tegas Siti. Selain dalam Pasal 28 H ayat (1), lanjut Menteri Siti, pesan lingkungan juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. "Melindungi masyarakat dari akibat dampak perubahan iklim juga merupakan bagian dari perintah UUD 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia." DPR RI telah mensahkan ratifikasi Perjanjian Paris pada 19 Oktober 2016 lalu, yang disusul penandatanganan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris oleh Presiden Joko Widodo. "UU ini harus dijalankan bukan atas perintah internasional, akan tetapi atas dasar bahwa eksekutif harus melaksanakan perintah UU," ujar Siti. Seorang relawan berupaya memadamkan api di lahan gambut di pinggiran Kota Palangkaraya, pada Oktober 2015 lalu. Berdasarkan data organisasi lingkungan hidup World Resources Institute, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2015 saja telah melepaskan 1,62 miliar metrik ton karbondioksida. Indonesia menargetkan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 29% pada 2030, dan bahkan 41% jika mendapat dukungan teknologi dan pendanaan dari luar negeri. Jumlah komitmen itu, menurut Yuyun, dititikberatkan pada sektor energi. Dalam kajian tahun ini, Asosiasi Energi Internasional (IEA) menyebutkan bahwa Asia Tenggara bakal memakai batubara sebagai pembangkit tenaga listrik sebanyak tiga kali lipat dari jumlah penggunaan saat ini dalam 20 tahun mendatang. Pada 2014, permintaan batubara di Asia Tenggara mencapai 142 metrik ton ekuivalen batubara (Mtce). Lalu, berdasarkan perhitungan kajian IEA, jumlah tersebut akan mencapai 240 Mtce pada 2040 mendatang. Selain sektor energi, Yuyun menilai pemerintah juga harus memerhatikan kebakaran hutan dan lahan kini menjadi sumber emisi utama. World Resources Institute, mengutip hasil penelitian Guido van der Werf dari Global Fire Emissions Database, menyatakan emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mengalahkan rata-rata emisi karbon harian AS. Menurut data tersebut, hanya dalam 26 hari saja emisi dari kebakaran hutan dan lahan mencapai 1.043 juta metrik ton. Jumlah itu belum mencakup sektor lain seperti energi atau transportasi.