Siapa pihak di balik isu kebangkitan PKI?
Penelitian Saiful Mujani Research & Consulting pada September 2017 menemukan bahwa isu sedang terjadinya kebangkitan PKI hanya diyakini oleh sekitar 12,6% populasi Indonesia, sementara mayoritasnya sebanyak 86,8% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan kebangkitan PKI.
Demonstrasi anti-komunisme di depan Istana Negara pada Juni 2016. Menurut penelitian tersebut, masyarakat yang mempercayai terjadinya kebangkitan PKI "beririsan dengan pendukung Prabowo dan dengan beberapa pendukung partai politik terutama PKS dan Gerindra". Selain itu, mereka yang mempercayai kebangkitan PKI ini persentasenya lebih banyak di kelompok usia kurang dari 21 tahun, berada di perkotaan, mayoritas menjalani pendidikan tingkat perguruan tinggi, paling banyak berada di DKI Jakarta dan Banten, serta lebih banyak mendapat akses informasi lewat internet dan koran. Peneliti SMRC, Sirajuddin Abbas, menyimpulkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat "tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS dan Gerindra". Namun temuan tersebut dipertanyakan oleh Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said. "Apa penting mengemukakan faktor Prabowo dan PKS serta Gerindra? Sebab ini bisa mempunyai dampak dicurigai sebagai bias, soal demografi yang beririsan dengan Prabowo, orang bisa dengan cepat menyimpulkan atau mencurigai, ada bias bahwa Prabowo berperan penting dalam persepsi mengenai munculnya PKI," kata Salim. Temuan SMRC tersebut diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan sekitar 1.220 responden yang "proporsional" dari sisi jenis kelamin, agama, suku, dan permukiman di pedesaan dan perkotaan untuk mewakili komposisi penduduk Indonesia. SMRC juga menanyakan pada responden terkait opini yang menyatakan Presiden Jokowi terkait PKI, dan temuannya, hanya sekitar 5,1% responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Menurut Sirajudin, dari sisi persentase, jika dibandingkan dengan yang tidak setuju dengan opini Presiden Jokowi terkait PKI (75,1%) memang kecil, tapi 5% dari populasi bisa berarti sekitar 10-12 juta orang, dan ini patut diperhitungkan menjadi kekuatan politik tertentu. Salim juga mempertanyakan perlunya mempertanyakan pada responden terkait setuju atau tidaknya mereka atas pernyataan bahwa Presiden Jokowi terkait PKI dan kesimpulan bahwa kebangkitan isu PKI adalah hasil "mobilisasi opini kekuatan politik tertentu". "Tidak ada dalam sejarah Indonesia, perubahan sosial politik terjadi tanpa mobilisasi, untuk mempertahankan Indonesia yang diproklamirkan 1945, Jepang juga melakukan mobilisasi besar-besaran," ujar Salim. Aksi menolak PKI pada bulan Mei 2016 di Bandung menyusul penangkapan sejumlah orang yang dituduh menyebarkan komunisme saat itu. Terhadap berbagai pertanyaan ini, Sirajudin mengatakan bahwa masyarakat harus mengetahui konstelasi politik isu tersebut, dengan membuka semua gambaran demografi, preferensi politik, dan latar belakang sosial ekonomi mereka yang percaya akan kebangkitan PKI. "Apakah ini benar substantif atau game politik saja yang dimainkan oleh elite? Dan kesimpulannya menunjukkan ini isu politik saja. Tidak mengaitkan dengan partai atau Pak Prabowo-nya, tapi kecenderungannya politiknya itu, ke mana mereka itu? Apa mereka punya irisan dengan kecenderungan pilihan partai politik atau dukungan terhadap tokoh tertentu? Kita hanya ingin mengidentifikasi siapa dan dari kalangan mana sebetulnya," ujar Sirajudin. Tetapi apakah isu kebangkitan PKI yang dinilai "politis" ini kemudian berkaitan dengan berbagai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah memerintahkan pemutaran kembali film G30S? Menurut Sirajudin, tidak. "Respons Pak Gatot itu sebagai bagian dari tanggung jawab keamanan, sebagai Panglima TNI, bertanggung jawab melakukan langkah-langkah preventif agar ini tidak menjadi masalah pertahanan yang serius." Sementara bagi peneliti politik LIPI, Syamsuddin Haris, terlepas dari motivasi di balik niat Panglima TNI untuk memerintahkan pemutaran kembali film G30S, apa yang dilakukannya "tidak lazim." "Masalah Panglima TNI bukan isu politik, kebangkitan komunisme, tapi bagaimana kondisi alutsista kita, musuh kita ke depan entah itu regional atau global. Kewaspadaan soal itu kan ada yang bertanggungjawab di bidang itu," kata Syamsuddin.