Setya Novanto tak mundur, citra DPR dinilai semakin tercoreng
Keputusan Setya Novanto untuk tetap menjabat Ketua DPR setelah ditetapkan menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP diprediksi akan semakin memperburuk citra badan legislatif.
Setya Novanto (tengah) pernah mundur dari jabatan Kedua DPR terkait dugaan permintaan saham Freeport namun kemudian menjabat kembali. Namun pengamat mendorong Setya melepaskan jabatan nomor satu di DPR agar publik dapat melihat upaya transformasi DPR untuk menjadi lembaga yang bersih dan akuntabel. Arya Fernandes -peneliti Center for Strategic and International Studies, CSIS- mengatakan status tersangka yang melekat pada Setya Novanto -yang sering dirujuk dengan Setnov- bisa jadi akan membebani citra DPR. Merujuk survei lembaga jajak pendapat -seperti Indo Barometer dan Indikator Politik Indonesia- ditemukan bahwa dalam setahun terakhir DPR merupakan lembaga negara yang tak dipercayai publik. "Ini adalah ujian bagi DPR dalam upaya memperbaiki citra mereka," kata Arya kepada wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, Rabu (19/07). Arya menuturkan, idealnya fraksi-fraksi di DPR mempersoalkan status tersangka Setya walau meragukan jika hal tersebut bisa terwujud mengingat setiap fraksi di DPR sudah terlanjur terikat pada satu kepentingan yang sama. "Saya berharap fraksi lain membuka suara tentang situasi ini tapi sesama politikus cenderung saling mengamankan. Ini tidak baik untuk proses demokrasi," ujar Arya. Jaksa KPK menyebut Setya mengarahkan pemenang lelang proyek pengadaan e-KTP. Lebih dari itu, Arya menyebut 'budaya mengundurkan diri' masih belum dimiliki para anggota DPR, yang masih menganggap jabatan politik dapat menghindarkan mereka dari persoalan hukum. "Kekuasaan dianggap sebagai cara memproteksi diri. Ketika berkuasa atau memegang jabatan politik tertentu, mereka punya pengaruh sehingga cenderung tetap bertahan jika tersangkut kasus pidana." Tanpa budaya mundur Di sejumlah negara, pejabat negara biasanya menutuskan untuk melepaskan jabatan, bahkan sebelum pengadilan mengetok palu dan membacakan vonis. Tahun 2012, misalnya, Ketua Parlemen Singapura, Michael Palmer, mundur akibat kasus perselingkuhan. Pada tahun yang sama, Ketua Parlemen Korea Selatan, Park Hee-tae, yang meletakkan jabatan karena tersangkut kasus suap. Adapun, pada 2016, Wakil Ketua Parlemen Prancis, Denis Baupin, mundur karena perkara pelecahan seksual sedangkan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, juga mengundurkan diri tahun lalu karena namanya masuk dalam daftar Panama Papers, dokumen yang mengungkapkan orang-orang yang memiliki rekening di luar negeri untuk menghindari pajak. Ketua Umum Golkar ini menegaskan akan tetap menjabat Ketua DPR sebelum divonis bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Setya, pada Desember 2015, pernah meletakkan jabatan Ketua DPR setelah rekaman pembicaraannya dengan Direktur PT Freeport Indonesia kala itu Maroef Sjamsoeddin, mengidikasikan dia meminta saham Freeport dengan mencatut presiden dan wakil presiden. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan Setya melakukan pelanggaran etika 'sedang hingga berat' namun tidak sampai mengambil keputusan karena Setya Novanto sudah lebih dulu menyampaikan pengunduran diri. Tahun 2016, Setya kembali menjabat Ketua DPR karena Partai Golkar memutuskan untuk menyerahkan kembali jabatan itu kepada Setya, setelah sempat dipegang Ade Komarudin dalam beberapa bulan. Perihal etika MKD hingga saat ini belum membahas persoalan Setya Novanto dan baru sebatas mengkonfirmasi KPK soal penetapan status tersangka Setya. Wakil Ketua MKD, Sarifuddin Sudding mengatakan lembaganya baru dapat bekerja setelah mendapatkan konfirmasi dari KPK. "Nanti tenaga ahli MKD akan menindaklanjuti dengan mengkaji kasus itu," ujarnya kepada BBC Indonesia. Pasal 87 ayat (2) pada UU 17/2014 menyebut tujuh alasan pemberhentian pimpinan DPR. Tiga dari tujuh alasan itu adalah melanggar janji jabatan atau kode etik, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht, dan usul partai politik pengusung. Partai Golkar sudah lebih dulu menyatakan akan tetap mendukung Setya menjabat Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Adapun, Sudding menyebut MKD tidak akan mencampuri penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Setya dan hanya memeriksa potensi pelanggaran etika pada periode keanggotaan yang sedang berjalan. "Kalau kasus itu menyangkut masalah di luar periode ini, maka MKD tidak berwenang. Itu sudah diputuskan sebelumnya. Keputusan itu tertulis dan sudah lama diputuskan," tegas Sudding.