Presiden Trump akan digugat karena 'terima pembayaran pemerintah asing'
Sekelompok pemgacara dan peneliti yang tergabung dalam kelompok pemantau Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) mengatakan akan melayangkan gugatan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas dugaan melanggar Undang-Undang Dasar karena menerima pembayaran dari pemerintah-pemerintah asing.
Trump diangap menerima pembayaran melalui tamu-tamu hotelnya dan melalui sewa gedung-gedung yang dimilikinya. Dikatakan oleh CREW bahwa gugatan itu direncanakan dilayangkan di pengadilan federal Manhattan pada Senin (23/01) waktu setempat. "Kami berharap Presiden Trump akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk tidak melanggar Konstitusi sebelum ia resmi menjabat. Kami terpaksa menempuh jalur hukum," kata Noah Bookbinder, direktur eksekutif CREW. Sekelompok pengacara dan peneliti berpendapat Trump menerima pembayaran melalui tamu-tamu hotelnya dan melalui sewa gedung-gedung yang dimilikinya. Menurut mereka, satu klausul di dalam Konstitusi Amerika Serikat melarang pembayaran seperti itu. Berdasarkan UUD, tak satu pun pejabat federal boleh menerima hadiah atau 'honor' dari negara asing. Seorang warga AS mengikuti unjuk rasa di depan salah satu hotel Donald Trump di Chicago, Illinois, sehari setelah pelantikan presiden Amerika. Para pengacara Trump mengatakan klausul itu dimaksudkan untuk mencegah pejabat federal menerima pertimbangan khusus atau hadiah dari pemerintah asing dan tidak mencakup pembayaran seperti pembayaran kamar hotel. Salah seorang putra Trump, Eric Trump, menyebut gugatan itu sebagai "upaya menakut-nakuti untuk kepentingan politik". Laporan pajak Trump Eric Trump, yang menjabat sebagai wakil presiden direktur Trump Organization -kerajaan bisnis Trump- mengatakan perusahaannya telah mengambil langkah-langkah melebih yang ditetapkan oleh hukum untuk mencegah pelanggaran hukum, lapor New York Times. Ditambahkannya bahwa perusahaan sepakat menyumbangkan keuntungan dari pemasukan hotel yang dibayarkan oleh tamu-tamu pemerintah asing ke kas negara Amerika. Salah seorang pengacara yang turut mengajukan gugatan, Norman Eisen, mengatakan gugatan hukum ini dimanfaatkan untuk mencoba mendapatkan salinan laporan pajak penghasilan Donald Trump yang diperlukan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan seseorang. Secara konsisten Trump sejauh ini menolak menerbitkan laporan pajak penghasilan. Gugatan hukum oleh CREW ini adalah salah satu dari sejumlah aksi yang ditempuh oleh kelompok-kelompok liberal terhadap pemerintahan pimpinan Presiden Donald Trump. Jutaan orang memadati jalan-jalan di kota-kota Amerika dan sejumlah negara pada Sabtu (21/01) untuk menolak presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump.