Hak angket DPR dinilai jadi 'manuver untuk menekan' KPK soal e-KTP
Hak angket yang digulirkan oleh DPR atas KPK dinilai pengamat lebih merupakan manuver untuk menekan KPK soal e-KTP dan dikhawatirkan akan mengganggu pengungkapan kasus tersebut.
Sejumlah anggota DPR, menurut jaksa KPK yang membacakan surat dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP, menerima uang dalam jumlah variatif. Soalnya -seperti disampaikan pengamat dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti- di masa lalu ada 'indikasi serupa'. "Ini manuver DPR untuk menekan KPK. Kita lihat ini sudah menjadi modus, ketika KPK sedang mengungkap kasus besar yang melibatkan politisi, baik di DPR maupun di parpol-parpol eksekutif, biasanya ada serangan balik seperti ini." Bivitri juga mengingatkan sebelumnya pernah terjadi kasus Cicak lawan Buaya pertama, yaitu tuduhan pemerasan dan penyuapan dari pimpinan KPK, yakni Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto saat KPK tengah menyelidiki kasus suap atas Kabareskrim saat itu, Susno Duadji. Selanjutnya, ada penangkapan terhadap salah seorang Ketua KPK, Bambang Widjojanto, untuk perkara rekayasa keterangan palsu saat menjadi pengacara dalam prakara Pemilukada tahun 2010. Penangkapan terjadi setelah KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, meski polisi membantah bahwa kedua hal itu berkaitan. Serangan balik? Ketua KPK Abraham Samad juga pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Penetapan tersangka atas Abraham Samad sempat menuai kecaman publik di media sosial karena tidak sedikit yang menuduh berkaitan dengan konflik KPK-Polri yang berawal dari penetapan kandidat Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Namun polisi kembali membantah tuduhan tersebut. "Yang kemarin ini, Novel Baswedan disiram air keras, saya cukup yakin ada hubungannya dengan kasus-kasus yang dia tangani, entah yang mana," tambah ivitri. "Hal ini mengindikasikan KPK begitu berbahaya bagi banyak orang sehingga kalau dia sudah mulai mengungkap kasus-kasus yang sifatnya politis, biasanya ada serangan balik, jadi saya melihat ini sebagai manuver politik DPR untuk menekan KPK." Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan penyimpangan berlangsung dalam tiga tahap. BAP Miryam Usulan atas hak angket terhadap KPK bermula ketika dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK, yang menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP, Miryam S. Haryani. Miryam mengatakan dia mencabut BAP karena ada tekanan dari DPR dan menyebut enam anggota Komisi III menekannya saat dia bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP. Maka, menurut Bivitri, penggunaan hak angket dalam upaya mencari kebenaran sebagai langkah yang 'tidak tepat'. "Karena yang akan terjadi justru bisa mengganggu proses penyidikan. Bayangkan saja BAP atau rekaman, ke luar duluan (dibanding di pengadilan), maka tersangka bisa kabur, atau saksi yang bisa jadi tersangka kabur, orang yang terancam bisa mengancam saksi, membunuh, bisa terjadi kekacauan dalam proses hukum," ujar Bivitri lagi. Satu-satunya pembukaan BAP pernah terjadi pada kasus Bibit-Chandra dalam kasus Cicak Buaya namun hanya diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi dan lewat perintah pengadilan. Fungsi pengawasan DPR Namun anggapan bahwa pengguliran hak angket sebagai cara DPR bermanuver dalam menekan KPK dibantah oleh anggota Komisi III dari Partai Nasional Demokrat, Taufiqulhadi. "Kapan pernah dihalang-halangi oleh DPR, bahwa yang dilakukan KPK dihalang-halangi oleh DPR. Siapa bilang menghalang-halangi? Tidak ada." Menurutnya yang dilakukan DPR adalah upaya melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap KPK. "Yang benar adalah semua yang kita nilai perlu dipertanyakan, seperti apakah sudah tepat penggunaan anggaran, apakah ada kebocoran atau membocorkan penyidikan, seperti itu, tidak ada hal yang luar biasa," tambahnya. KPK sudah meminta agar Ketua DPR, Setya Novanto, dilarang bepergian ke luar negeri. Dalam kasus e-KTP, menurut Taufiqulhadi, mereka juga akan mempertanyakan 'nama-nama enam orang itu di BAP' yang disebut sebagai pengakuan Miryam. "Tapi kata salah sseornag pimpinan KPK, tidak ada (nama-nama) di BAP itu," tegasnya. "BAP pun nggak jelas, mereka bikin sendiri, kemudian dilaksanakan nggak jelas sendiri, kita nggak tahu juga ada SOP atau tidak," kata Taufiqulhadi lagi dengan menambahkan selama ini KPK dianggap sebagai badan yang tidak boleh disentuh sehingga tidak ada proses checks and balances atas fungsi KPK. Dan terhadap anggapan bahwa upaya hak angket ini akan mengganggu proses pengungkapan kasus e-KTP, Taufiqulhadi mengatakan, "Itu berlebihan." Bagaimanapun KPK tetap mengkhawatirkan terganggunya proses pengungkapan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan munculnya permintaan hak angket di rapat paripurna DPR, Kamis (27/04). "Jangan sampai hak angket digunakan hanya untuk kepentingan beberapa orang saja, atau kepentingan lain yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan fungsi DPR lain," jelas juru bicara KPK, Febri Diansyah. "KPK menghormati peran pengawasan DPR tapi kami sudah sampaikan bahwa kami sedang melakukan penyidikan dan persidangan e-KTP, dan jika bukti-bukti yang kami pegang diminta oleh DPR, baik lewat rapat dengar pendapat atau hak angket atau mekanisme lain, itu berisiko menghambat penanganan perkara in." Surat pengajuan hak angket terhadap KPK sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (27/04) dan akan dibahas pada rapat paripurna terakhir DPR sebelum masa reses, Jumat (28/04) ini.