Paket ekonomi keenam untuk 'wilayah pinggiran'
Paket kebijakan ekonomi tahap enam antara lain diarahkan sebagai upaya untuk menggerakan ekonomi di wilayah pinggiran, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan bisa membangkitkan ekonomi di daerah pinggiran. Selain itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan paket kebijakan ekonomi kali ini juga fokus pada pajak, pengelolaan sumber daya air, dan obat-obatan. "Secara sederhana, melalui paket ini, ada beberapa kawasan di daerah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang tujuan utamanya adalah mengolah sumber daya yang ada di wilayah itu dan sekitarnya," papar Darmin di Kantor Kepresidenan, Kamis (5/11). Sekarang ini delapan kawasan ekonomi yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah menjadi wilayah khusus yang akan dikembangkan, yakni Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Sei Mangke dan Tanjung Api-api (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Barat). Pembebasan pajak Di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu disediakan berbagai fasilitas insentif pajak, khususnya industri yang mengolah sumber daya lokal di sekitar KEK dan memenuhi syarat yang ditetapkan. "Ini untuk mendorong keterpaduan usaha, dan iklim industri yang baik," kata Darmin. Darmin menyebutkan, kebijakan kali ini mencakup pula pengelolaan sumber daya air serta hal terkait obat dan makanan yang ditangani BPOM. Penyederhanaan izin Pemerintah Presiden Jokowi hingga kini telah meluncurkan enam paket kebijakan ekonomi. Tentang tata kelola sumber daya air, pemerintah mendasarkan kebijakan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membolehkan pengelolaan komersial sumber air oleh swasta. Namun ketika putusan MK turun, pemerintah sudah memberi izin ke berbagai perusahaan, bukan semata perusahaan air kemasan. Karenanya, kata Darmin, perusahaan-perusahaan itu akan tetap beroperasi sesuai perizinannya "hingga izin berakhir atau sampai ada undang-undang baru". Tentang pengaturan obat dan makanan, Darmin memapar penyederhanaan izin impor obat. Ini merupakan paket kebijakan ekonomi keenam yang diterapkan pemerintah sejak Presiden Jokowi melakukan prombakan kabinet. Saat diiluncurkan pertama kali, Darmin Nasution mengatakan bahwa paket kebijakan reformasi ekonomi dibutuhkan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang melambat.