Antara Persija dan Anies: Politiskah PNS DKI pakai seragam bernuansa Macan Kemayoran?
Rencana Gubernur DKI Anies Baswedan mewajibkan pegawai negeri sipil di Jakarta mengenakan seragam bernuansa Persija saat klub sepakbola itu bertanding dianggap politis dan pilih kasih. Apalagi, klub sepakbola yang bermarkas di Jakarta bukan hanya Persija.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tak ada yang keliru dengan seragam khas Persija untuk jajarannya. Adapun Jakmania, kelompok pendukung klub berjuluk Macan Kemayoran, meminta Anies fokus mendirikan stadion sepakbola bertaraf internasional. Janji kampanye Anies itu urung tuntas karena terus terkendala persoalan. Anies mengklaim wacana seragam bercorak Persija bagi PNS Jakarta sebagai dukungan moral untuk juara Liga Indonesia musim lalu itu. Namun program itu justru dianggap bukti politisasi sepakbola Indonesia yang masih terus terjadi. Pengamat olahraga, Anton Sanjoyo, menyebut pejabat negara tidak semestinya mencampuri sepakbola, apalagi dalam era industri kompetisi profesional. Sebagaimana sejumlah orang nomor satu Jakarta sebelumnya, Anton menuding Anies berupaya mendulang simpati dari Jakmania dengan wacana dan program populis. "Sepakbola kita tidak pernah maju karena klub eks perserikatan dipolitisasi banyak pihak, terutama pejabat pemda," ujar Anton via telepon. "Pendukung Persija kuat dan berasal dari akar rumput. Kalau itu bisa dipegang, Anies bisa dapat keuntungan politis yang besar." "Tapi kenapa hanya Persija? Keadilannya di mana bagi klub lain yang juga berdomisili di Jakarta? Wacana ini tidak penting dan harus dilawan sejak awal," kata Anton. Pro-kontra seragam bercorak Persija untuk PNS DKI juga merebak di Jakmania. Meski begitu Anies menilai tak ada yang keliru dengan rencana kebijakannya itu. Ia berkata, pemakaian seragam bernuansa Persija itu akan disesuaikan dengan regulasi pakaian dinas PNS. Merujuk Pergub DKI 183.2017, PNS di Jakarta saat ini memiliki enam pakaian dinas harian, dari yang berwarna khaki, putih, batik, sergam Linmas hingga seragam khas Betawi. "Ini bukan seragam, kalau Persija bertanding kan istilahnya Persija Day. Di hari itulah kami ingin memberi dukungan," tutur Anies, Selasa lalu. "Kebijakan itu sebenarnya juga bisa dilakukan di kota-kota lain, tapi karena kami di Jakarta, klubnya Persija, kami dorong itu," ucapnya. Setidaknya terdapat empat klub sepakbola yang bermarkas di Jakarta. Selain Persija Jakarta, terdapat Persitara Jakarta Utara, Persija Barat, PSJS Jakarta Selatan, dan Bhayangkara FC. Dari lima klub itu hanya Persija dan Bhayangkara yang tampil di kompetisi Liga 1 Indonesia. Pemprov DKI Jakarta tak memiliki satu pun saham di dua klub berbentuk perseroan terbatas ini. Adapun Persitara Jakarta Utara, Persija Barat dan PSJS Jakarta Selatan kini berlaga di Liga 3 yang cakupannya regional. Anies, kata Anton, seharusnya menjaga jarak dengan klub sepakbola profesional. Menurutnya, campur tangan seperti yang dilakukan Anies itu tidak dilakukan pejabat di negara dengan sepakbola modern. "Di negara maju, pemerintah tetap punya tanggung jawab untuk memajukan sepakbola di daerah mereka, tapi lebih ke urusan amatir. Profesionalisme dilakukan swasta." "Inter Milan dan AC Milan di Italia berbagi stadion San Siro milik pemda. Tapi tidak ada keuntungan politis yang diraih pemda selain profit finansial dari uang sewa stadion," kata Anton. Walau dianggap keliru, sejumlah pejabat pemda menjalin kedekatan dengan klub profesional, salah satunya Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan Persib Bandung. Jakmania secara umum telah menghindari politisasi sepakbola sejak Pilkada DKI 2017. Saat itu mereka enggan mendeklarasikan dukungan untuk salah satu calon gubernur, termasuk Anies. Terkait wacana baru Anies ini, Ketua Umum Jakmania, Ferry Indrasjarief, menganggapnya sarat nuansa politik ketimbang olahraga. "Segala sesuatu yang dihubungkan dengan politik, saya tidak mau ikut mengomentari," kata Ferry saat dihubungi. Sementara penolakan secara terang-terangan dikatakan Ketua Umum Persitara Jakarta Utara, Parid. Kepada wartawan, ia menilai klubnya ibarat anak tiri di Jakarta. "Pak Gubernur terlalu memihak karena di DKI kan ada lima klub sepakbola. Secara politik, kami juga pemilih," ujar Parid. "Kalau beliau memang suka dengan Persija, Gubernur bisa mendukung bersama koleganya saja," tuturnya. Ketua Umum Jakmania, Ferry Indrasjarief, enggan menanggapi hal-hal politis yang dikaitkan dengan Persija. Di kalangan warga Jakarta pendukung Persija pun, program baru Anies ini menuai pro-kontra. Desi, warga Pondok Kopi, khawatir kebijakan seragam bercorak Persija untuk PNS bakal menyulut pertentangan kedaerahan. Alasannya, kata dia, tak semua PNS ibu kota berasal dari Jakarta. "Takutnya nanti dikira mentang-mentang Jakarta harus Persija. Ada orang yang tidak mendukung Persija." "Bakal ada salah persepsi. Kalau seperti kami ini kan pakai jersey untuk seru-seruan saja. Jangan ada fanitik yang berlebihan," kata Desi di sela-sela laga Persija versus PSS Sleman di Bekasi, 3 Juli lalu. Jumlah anggota Jakmania diklaim mencapai lebih dari seratus ribu orang. Sementara Andi Irawan, pendukung Persija lainnya, tak mempersoalkan wacana baru Anies, selama sang gubernur fokus merealisasikan janji pembangunan stadion baru. "Kebijakan jersey untuk PNS otoritasnya sebagai kepala pemerintahan daerah, yang penting bawahannya menerima. Tapi yang kami butuhkan sekarang stadion. Itu yang prioritas," ujar Andi. Setelah Stadion Menteng dibongkar Pemprov DKI tahun 2006 untuk ruang terbuka hijau, Persija kehilangan markas mereka. Di era kemandirian klub dari APBD, Persija terus berpindah markas saat menjamu tim lawan, dari Lebak Bulus, Gelora Bung Karno, hingga Patriot Chandrabhaga di Bekasi. Maret lalu peletakan batu pertama stadion baru untuk publik ibu kota dilakukan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun pembangunan stadion yang bakal bernama Jakarta International Stadium alias Stadion BMW itu kini terhenti karena sengketa hukum soal kepemilikan tanah.