Pansus hak angket KPK ingin informasi dari narapidana korupsi
Panitia Khusus Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK merencanakan bertemu dengan para narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung, sebagai bagian dari pencarian informasi terhadap kinerja KPK.
Pansus angket akan bertemu dengan narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung. Dalam kunjungan ke Lapas Sukamiskin, Pansus Angket DPR terhadap KPK antara lain ingin mendengar keterangan dari terpidana korupsi apakah penyelidikan perkara korupsi yang dilakukan KPK sudah seusai dengan hukum dan tidak melanggar HAM. "Kita akan tetap fokus pada obyek penyelidikan hak angket, bagaimana KPK menjalankan kewenangan. Apakah tetap patuh pada peraturan UU yang berlaku kepada KUHAP, dan apakah prosedurnya termasuk UU Jaminan Perlindungan HAM. Kita akan menemui mereka dan apakah ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan," jelas Ketua Pansus Angket, Agun Gunajar Sudarsa. Selain itu, menurut Agun, pansus angket juga akan bertemu dengan Dirjen Pemasyarakat untuk mencari informasi tentang jumlah terpidana korupsi yang ditangani KPK, lama hukuman, tempat penahanan, serta pelaksanaan uang pengganti subsider kurungan yang merupakan kewajiban narapidana. Gayus Tambunan, salah seorang narapidana kasus korupsi yang ditahan di lapas Sukamiskin. Sebelumnya, Pansus Angket juga bertemu dengan BPK, yang menyampaikan bahwa hasil auditnya pada 2015 dan 2016 terhadap KPK membuat lembaga antikorupsi itu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. 'Manuver' yang dipertanyakan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan tindakan pansus angket dengan mendatangi BPK dan bertemu narapidana kasus korupsi, menunjukkan mereka tak memiliki pola kerja yang jelas. "Makin menambah ketidakjelasan apa yang akan dicari oleh mereka, kalau kita bicara soal angket. Ketika hak angket diputuskan biasanya sudah lengkap dengan agenda yang akan dilakukan, karena angket kan sangat serius," kata Zainal. Dia khawatir yang dilakukan pansus angket tersebut lebih untuk mencari-cari kesalahan KPK, mengingat pembentukan pansus angket biasanya untuk pemerintah dan bukan lembaga negara seperti KPK. "Saya khawatirkan sebenarnya tak ada tujuan untuk melakukan pengayaan wacana terhadap KPK, tetapi untuk mencari kesalahan dan dihembuskan ke publik. Di BPK kan sudah dijelaskan hanya belasan juta karena ketidaktepatan sistem akuntasi dan sudah diklarifikasi," jelas Zainal. Membahas penyadapan Agun mengatakan selanjutnya pansus angket akan menemui Komnas HAM dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas mengenai penyadapan yang dilakukan KPK. "Apakah penyadapan diatur dalam UU ITE, seperti apa prosedurnya, publik juga harus tahu dan itu kembali ke UU," tambah Agun. Tindakan penyadapan yang dilakukan KPK, sebagai bagian dari penyelidikan kasus korupsi ini seringkali dipersoalkan DPR. Tetapi menurut Zainal dari Pukat UGM, jika DPR memang ingin mengatur masalah penyadapan maka bisa dibuat undang-undang tersendiri yang mengatur penyadapan semua institusi penegak hukum. "Kalau soal penyadapan ya bikin UU penyadapan seperti putusan MK, yang akan mengatur semua penyadapan. Bukan cuma KPK, tetapi BIN, BNN melakukannya. Kalau hanya KPK, ya tidak pas, gimana dengan yang lain," kata Zainal. KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR. Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK ini dibentuk atas usulan anggota fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura, setelah KPK menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP, Miryam S. Haryani, dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK. Awalnya sejumlah partai menolak usulan ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Namun beberapa di antaranya -seperti PAN, PPP, dan Partai Gerindra- berubah pikiran untuk mendukung pansus. Miryam mengaku dia mencabut BAP, yang menyebutkan keterlibatan pimpinan dan para anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi E-KTP, karena ada tekanan dari DPR. Kasus korupsi e-KTP menduga ada pembagian anggaran sebesar Rp5,9 triliun, atau sebesar 49% atau Rp2,558 triliun pada sejumlah pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan korporasi.