Relokasi kelompok minoritas tidak tepat
Pemerintah pusat diminta untuk bersikap tegas dan mengambil alih masalah kebebasan beribadah yang terjadi di daerah, serta menyatakan penyelesaian kasus agama dengan relokasi tidak menyelesaikan masalah. Seperti yang terjadi terhadap jemaat Ahmadiyah di Lombok, GKI Yasmin di Bogor dan Jemaah Syiah di Sampang Madura.
Sri Lestari Wartawan BBC Indonesia Jemaah Syiah Sampang menempati lokasi pengungsian di GOR. Permintaan itu disampaikan oleh sejumlah organisasi yang selama ini mengadvokasi masalah keberagaman dan juga perwakilan GKI Yasmin Bogor, ketika menemui anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres Albert Hasibuan. Mohamad Sugi dari The Wahid Institute mengatakan penyeleaian kasus pelanggaran hak kebebasan beribadah kelompok minoritas yang ditawarkan pemerintah bukan solusi yang tepat. Tawaran solusi oleh pemerintah dalam kasus kebebasan beragama yang ada di Indonesia misal GKI Yasmin, Syiah dan Ahmadiyah di Lombok, tetapi malah justru tidak menyelesaikan masalah dan malah menambah masalah. Ahmadiyah di Lombok setelah relokasi malah terlantar, kata Sugi. Jemaah Ahmadiyah di Lombok direkolasi dari tempat asal mereka di Dusun Ketapang, Lombok Barat ke asrama Transito, sejak sekitar tujuh tahun lalu. Selama ini hak-hak sipil mereka diabaikan, seperti masalah KTP dll. Sementara itu, GKI Yasmin juga akan direlokasi oleh pemerintah kota Bogor, padahal secara hukum telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung untuk menempati rumah ibadah mereka. Pemerintah pusat ambli alih Pemkot Bogor paksa GKI Yasmin untuk direlokasi ke wilayah lain di kota itu. Dalam pertemuan dengan Wantimpres Rabu (24/10), sejumlah organisasi juga menyatakan pemerintah sebaiknya mengambill alih kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Penyerahan ke Pemda, seperti kasus GKI Yasmin merupakan pelanggaran Undang-Undang Otonomi daerah, menurut Sugi. Menyerahkan ke Pemda Bogor itu menyalahi UU, dan kita berharap kasus ini dikembalikan ke presiden dan berharap adanya pernyataan tegas dari presiden itu sangat penting. Apapun pernyataan sikap yang tegas, yang menegaskan tentang hak-hak warga negara dalam beribadah, itu sudah ditegaskan dalam konstitusi maupun putusan dari MA, jelas Sugi. LBH Jakarta menyatakan pemerintah pusat harus memiliki kebijakan tegas dan cepat untuk menghentikan kebijakan pemerintah daerah, yang bermuatan kepentingan politik terhadap dirinya atau kelompoknya saja, dalam kasus pelanggaran hak beribadah minoritas. Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta menilai selama ini pemerintah tidak memiliki formula atau skema sebagai solusi permanen untuk isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan beragama, dan juga membiarkan meluasnya syiar kebencian di masyarakat. Kami meminta kepada Wantimpres untuk sampaikan kepada presiden agar Pemerintah pusat harus memiliki formula untuk mengantisipasi meluasnya syiar kebencian, jelas Febi. Masukan ke presiden Sejumlah organisasi menawarkan skema penyelesaian dengan menegaskan kembali kewenangan pemerintah pusat terkait dengan hukum, keamanan dan agama. Selain itu, Pemerintah pusat harus memiliki koordinasi lintas departemen agar tidak ada perbedaan dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak beribadah. Sementara itu, anggota Wantimpres, Albert Hasibuan menyatakan sepakat dengan pendapat tersebut dapat menyelesaikan masalah kebebasan beribadah kelompok minoritas. Itu merupakan usul saya, mengenai apakah pandangan ini direspon ini saya serahkan kepada presiden. Tetapi pandangan saya, mendengar beberapa pemikiran dari teman-teman tadi saya setuju dan saya harapkan keadaan menjadi lebih baik dan ada partisipasi dari pemerintah, jelas Albert. Sebelumnya, Albert menyatakan telah menyampaikan sejumlah masukan kepada presiden terkait dengan masalah hak minoritas untuk beribadah. Tetapi menolak menjelaskan secara rinci pertimbangan apa saja yang telah disampaikan kepada presiden, dan apakah pertimbangan tersebut dijalankan oleh presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali menyampaikan bahwa kebebasan beragama di jamin oleh negara. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran hak- hak minoritas dalam menjalankan ibadah masih terjadi. Menurut penelitian Lingkaran Survei Indonesia LSI, hampir 50% dari 1.200 responden tidak merasa nyaman tinggal berdampingan dengan penganut Ahmadiyah dan Syiah. Dalam survei ini responden juga menyebutkan presiden, politisi dan polisi kurang memberikan perlindungan terhadap perbedaan keyakinan, beragama dan HAM. Link terkait Topik terkait