Putusan sidang Ahok akan menjadi rujukan bagi kasus serupa
Putusan hakim dalam kasus penodaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dinilai akan menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Basuki Tjahaya Purnama divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum penjara selama dua tahun. Rujukan yang dimaksud mengarah pada sikap hakim yang menggunakan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Sebagaimana dipaparkan Eva Ahyani Djulfa, dosen hukum pidana Universitas Indonesia, hakim menggunakan saksi-saksi jaksa, walau tim pengacara Ahok berkeras bahwa saksi dapat dikategorikan de auditu, yakni tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak hadir saat Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. "Hakim melihat perkembangan mengenai kualifikasi saksi seperti diputus Mahkamah Konstitusi bahwa saksi tidak perlu melihat, tidak perlu mendengar, atau tidak perlu mengalami suatu tindak pidana asalkan keterangannya punya relevansi terhadap suatu perkara pidana sehingga keterangannya harus didengar dalam suatu perkara pidana." "Itu yang menjadi alasan bagi hakim untuk tetap menerima saksi-saksi ini sebagai saksi-saksi yang memiliki kekuatan pembuktian seperti yang ada pada pasal 184 KUHAP," kata Eva kepada BBC Indonesia. Ke depan, tambah Eva, orang-orang yang tidak melihat dan tidak berada di lokasi peristiwa bisa diajukan oleh jaksa dan penyidik sebagai saksi. "Di masa mendatang, yang akan menjadi perdebatan adalah makna relevansi saksi-saksi. Sejauh apa hakim bisa menilai saksi-saksi itu relevan atau tidak. Bisa kesulitan jika dipakai teman-teman penyidik karena ukurannya tidak jelas. Dalam kasus-kasus lain, bukan hanya hakim, penyidik dan penuntut umum harus dibekali untuk menilai saksi relevan atau tidak," kata Eva. Demonstran meminta Ahok diproses hukum. Pasal penodaan agama Bivitri Susanti dari lembaga Pusat Studi Hukum dan kebijakan (PSHK) menilai hakim dalam sidang Ahok bisa saja berargumen bahwa dia teryakinkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, terlepas dari apakah saksi-saksi itu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri pidato Ahok di Kepulauan Seribu. "Putusan hakim mengikat dan harus kita hargai," kata Bivitri. Bagaimanapun, Bivitri menegaskan bahwa pasal penistaan agama seharusnya tidak ada dalam hukum Indonesia. "Kalau kita perhatikan dalam sidang-sidang selama ini, penistaan agama tidak terbuktikan dengan baik. Karena itu, saya tidak setuju Ahok kena pasal penistaan agama," kata Bivitri. Berdasarkan kajian Setara Institute, kasus penodaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP mencapai 10 kasus sejak diterbitkan sampai 1998. Namun, setelah reformasi jumlah kasus yang menggunakan aturan penodaan agama meningkat menjadi sekitar 50 kasus, dengan menguatnya politisasi agama. "Aturan yang biasa digunakan dalam kasus penistaan agama yaitu, juga dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya, ungkap peneliti Setara Institute, Ismail Hanani.