AS desak Taiwan dan Filipina redakan ketegangan
Pemerintah AS mendesak Taiwan dan Filipina untuk meredakan ketegangan hubungan keduanya pascapenembakan yang menewaskan seorang nelayan Taiwan.
Warga Taiwan gelar protes terhadap penembakan nelayan rekan mereka. Taiwan sebelumnya telah menerapkan sanksi terhadap Filipina termasuk diantaranya adalah larangan mendatangkan pekerja baru dari negara itu serta menolak pernyataan maaf yang disampaikan Prersiden Benigno Aquino. "Kami prihatin dengan terus meningkatnya tensi hubungan diantara kedua negara demokrasi yang bertetangga dan merupakan rekan dekat AS di Asia Pasifik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Patrick Ventrell, seperti dikutip dari Reuters. "Kami mendesak Filipina dan Taiwan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjernihkan pertikaian mereka dan mencegah terulangnya peristiwa tragis tersebut." Washington juga meminta kepada kedua negara untuk "menjaga keamanan laut dan menahan diri dari aksi yang bisa memicu eskalasi lebih tinggi." AS menengahi Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, sudah meminta permintaan maaf resmi dari Manila serta kompensasi dan menuntut agar pelaku penembakan ditangkap. Selain itu Taiwan juga mengharapkan agar digelar menggelar pembicaraan kedua negara terkait dengan industri perikanan. "Penembakan ini dilakukan oleh salah seorang pegawai di negara itu dan pemerintahan Filipina tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya," kata Jiang seperti dikutip dari AP. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan sebelumnya telah meningkat karena adanya klaim wilayah dari sejumlah negara seperti Cina, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darusalam. Negara tersebut berupaya menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang strategis dan dan kaya sumber daya alam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Patrick Ventrell mengatakan insiden penembakan terjadi di dekat atau di dalam wilayah yang disengketakan, dan baik Filipina maupun Taiwan sama-sama mengklaim mempunyai hak untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan tersebut. "Pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengambil posisi di lokasi perbatasan yang ada di wilayah itu," kata Ventrell menekankan posisi negaranya.