Jemaah haji korban derek di Mekkah batal terima ganti rugi, sementara santunan tak kunjung cair
Pengadilan Arab Saudi memutuskan perusahaan Binladen Group tidak perlu membayar uang ganti rugi ( diyyah ) kepada ratusan jemaah haji dari berbagai negara yang menjadi korban jatuhnya crane atau alat berat di Masjidil Haram, Mekkah, tahun 2015.
Sebanyak 107 orang meninggal dunia akibat alat berat di Masjidil Haram ambruk, September 2015. Di antara korban terdapat 12 WNI yang tewas dan 49 lainnya luka-luka. Namun pemerintah mengatakan keputusan hakim pada awal pekan ini tidak mempengaruhi santunan untuk WNI yang jadi korban. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyebut putusan pengadilan itu tidak akan berpengaruh dengan rencana pemberian santuan. "Putusan ini berbeda dan tidak ada kaitannya dengan santunan yang sudah dipersiapkan Raja Salman," kata Agus. Mengutip sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi, Agus berkata, jika Binladen Group dinyatakan bersalah, maka para ahli waris korban insiden alat berat dapat menentukan nominal ganti rugi. Namun ketentuan itu tidak akan berlaku pasca munculnya putusan pengadilan tersebut. Sementara, untuk dana santunan berasal dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. 'Belum cair' Putusan itu muncul awal pekan ini, saat ahli waris korban tewas maupun korban luka asal Indonesia tidak kunjung mendapatkan santunan atau kompensasi yang dijanjikan pemerintah Arab Saudi. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, mengatakan masih menunggu penjelasan dari pemerintah Arab Saudi terkait putusan hakim dan santunan bagi WNI yang jadi korban. "Kami masih menunggu pernyataan atau surat resmi dari pemerintah Arab Saudi, apakah keputusan pengadilan itu akan berdampak tidak adanya santunan atau dua hal yang berbeda," kata Mastuki kepada BBC Indonesia, Rabu (25/10).. Terkait santunan, Mastuki menyebut Agustus lalu pemerintah Arab Saudi sebenarnya telah mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Besar Indonesia. Nota tersebut berisi rencana pencairan santunan. "Sampai sekarang belum ada yang cair," ujar dia. Pada tahun 2015, baik sebelum dan sesudah insiden crane, tak kurang dari dua juta orang mengikuti ibadah haji di Arab Saudi. Merujuk nota tersebut, Arab Saudi menjanjikan santunan sebesar satu juta riyal atau sekitar Rp3,5 miliar kepada korban tewas maupun korban catat akibat rubuhnya crane milik Binladen Group. Sementara itu para korban luka berat maupun ringan dijanjikan santunan sebanyak 500 ribu riyal atau Rp1,75 miliar. Mastuki mengatakan, persoalan sempat muncul saat jumlah korban asal Indonesia versi Arab Saudi dan Kemenag berbeda. Namun ia memastikan kedua negara telah sepakat pada satu angka yang sama. Berdasarkan verifikasi Kemenag, 12 jemaah haji asal Indonesia meninggal pada kejadian itu. Ada pula dua korban catat permanen serta 47 jemaah haji lain asal Indonesia yang mengalami luka berat dan ringan. Saat dikonfirmasi soal tenggat waktu pencairan santunan atau kompensasi, Dubes Agus Maftuh menyebut pemerintah Arab Saudi tidak menentukan tenggat waktu tertentu. Agus mengatakan, semua prosedur pemberian santunan sebenarnya telah selesai. "Kami tinggal menunggu skema pencairan, apakah lewat KBRI atau Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta," tuturnya. Raja Salman bertemu dengan Presiden Jokowi, Februari 2017. Namun pertemuan itu tak menjawab tuntutan korban terkait ganti rugi maupun kompensasi. Menurut laporan Saudi Gazette, media massa berbahasa Inggris di Arab Saudi, pengadilan memutuskan Binladen Group tak perlu membayar ganti rugi karena tidak terdapat kesalahan perusahaan dalam insiden crane jatuh. Argumen yang sama juga digunakan pengadilan setempat untuk membebaskan belasan operator alat berat yang bekerja saat kejadian itu terjadi. Insiden alat berat di Masjidil Haram terjadi di tengah badai dan hujan deras yang melanda Mekkah, September 2015. Otoritas lokal mengklaim total korban jiwa pada peristiwa itu berjumlah 107 orang. Saat Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta, Maret 2017, para korban mendesak pemerintah Indonesia mendesak pencairan santunan sesegera mungkin. Namun Istana Negara menyebut persoalan itu tidak dibahas kedua pemimpin negara dan menjadi urusan di tingkat menteri.