Bandara Kulon Progo, Yogyakarta: antara sabda leluhur dan 'proyek strategis' Jokowi
Belasan orang awal pekan ini ditangkap polisi saat menolak pengosongan lahan untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulon Progo.
Dari kiri-kanan: Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Presiden Jokowi, Menhub Budi Karya Samadi, dan Dirut AP I Danang Baskoro dalam seremoni 'babat alas' Kulon Progo, Januari 2017. Sekitar 30 keluarga di daerah itu berkeras mempertahankan rumah mereka dari pembersihan lahan. Di sisi lain, PT Angkasa Pura I (Persero) dikejar target waktu. Kepada BBC Indonesia, juru bicara perusahaan pelat merah itu, Awalludin, menyebut pemerintah ingin NYIA dapat digunakan Maret 2019. Dua pihak dalam isu bandara baru itu hingga kini masih saling berseberangan. Masyarakat penolak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani mendesak pemerintah membatalkan proyek itu. Adapun, Angkasa Pura (AP) I menyatakan akan melanjutkan pengosongan lahan meski dihadang unjuk rasa. Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi berjanji akan mengumpulkan para pemangku kepentingan agar proyek bandara itu tak berlarut. Ia juga berniat berdialog dengan para warga yang menolak pindah dari calon lahan bandara. Namun penolakan penggusuran warga untuk NYIA terus berlangsung. Solidaritas bagi para petani yang terancam kehilangan lahan akibat NYIA muncul di Jakarta. Kantor perwakilan DIY di Jakarta didemo terkait proyek bandara Kulon Progo. Sekelompok pemuda yang menamai diri mereka Aliansi Rakyat Anti-Penggusuran, Kamis (7/12), berunjuk rasa di depan kantor perwakilan DIY di Jakarta. Solidaritas serupa berlanjut di aksi Kamisan, di depan Istana Negara. Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X heran dengan mahasiswa dan kelompok yang turut menolak NYIA. "Urusannya opo? Wong itu (rumah yang digusur) sudah dibayar (ganti rugi), sudah kosong. Dihancurin kan boleh," ujarnya kepada pers di Istana Bogor, kemarin. Jokowi lanjutkan SBY Pembangunan NYIA diwacanakan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2011. Proyek itu masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun proyek itu, seperti diutarakan Presiden Joko Widodo pada Januari 2017, mangkrak sehingga pengerjaannya harus dikebut. "Setiap pekerjaan apapun, setiap keputusan apapun pasti ada resiko. Kalau tidak diputuskan saat itu, mundar-mundur, mundur-mundar, mundar mundur, enggak akan selesai sampai kapan pun," kata Jokowi ketika itu. Jokowi bersama Sultan Hamengku Buwono X ketika seremoni groundbreaking NYIA, Januari 2017. Jokowi lantas meneken Peraturan Presiden 98/2017 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara di Kulon Progo. Sebelumnya, Jokowi memasukkan NYIA dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sebagai satu dari 15 bandara yang harus dibangun dan direnovasi. Tujuannya diklaim pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mencapai pemerataan pembangunan. Bandara lain yang turut disebut dalam dokumen itu, antara lain Kualanamu di Medan, Kertajati di Majalengka, serta Minangkabau di Padang. Namun dokumen Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas soal infrastruktur RPJMN 2015-2019, yang dipresentasikan di Ambon pada Desember 2014, tidak memuat bandara Kulon Progo dalam daftar rencana pembangunan 15 bandara baru di seluruh Indonesia. Mengutip leluhur Jokowi beberapa kali datang ke Kulon Progo untuk seremoni proyek NYIA. Saat prosesi peletakan batu pertama, Januari 2017, Jokowi mengutip perkataan dalam bahasa Jawa yang disebutnya prediksi leluhur soal kondisi Kulon Progo pada masa depan. "Sesok ning tlatah Temon kene bakal ono wong dodolan camcau nang awang-awang. Tlatah Temon kene bakal dadi susuhe kinjeng wesi. Kinjeng wesi itu apa? Pesawat," kata dia. "Glagah bakal dadi mercusuaring bawono. (Desa) Glagah akan menjadi mercusuarnya dunia, bukan hanya Indonesia," tambah Jokowi. Pemerintah memang menyiapkan NYIA bukan hanya sebagai bandara internasional. Laporan tahunan AP I pada 2016 menyebut BUMN itu telah membahas pembangunan kota bandara (airport city). Rancangan bandara Kulon Progo diwacanakan bermotif batik kawung. Kota bandara, menurut Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo, membutuhkan lahan besar. Artinya, AP I tidak hanya membutuhkan 637 hektar untuk NYIA, melainkan 2000 hektar. "Akan semakin banyak penggusuran dan warga lokal yang terusir untuk kepentingan properti dan industri pemodal besar," tulis paguyuban itu dalam publikasi terbuka. Ketika dikonfirmasi, Jubir AP I, Awalludin, tidak membenarkan maupun membantah rencana kota bandara tersebut. "Apakah berkembang menjadi airport city? Itu akan mengikuti. Kami ditugaskan pemerintah membangun bandara. Kita bicara itu dulu," tuturnya. Data yang disusun paguyuban penolak NYIA, terdapat 11.501 jiwa di 637 hektare yang dibebaskan pemerintah DIY untuk bandara baru itu. Mayoritas warga terdampak merupakan petani, nelayan, dan buruh. Rentan diterjang tsunami? Paguyuban penolak NYIA menyebut bandara Kulon Progo akan dibangun di wilayah yang rentan gempa atau diterjang tsunami. Mereka mendasarkan argumen itu pada peta yang dibuat Pusat Ruang Udara Jerman dan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia. Dalam peta tersebut, enam desa di Kecamatan Temon yang menjadi calon lokasi NYIA masuk dalam zona paling terkena tsunami dengan peringatan 'awas' dan 'sangat bahaya'. Selain itu, paguyuban juga menyebut kawasan pesisir Kulon Progo merupakan 1 dari 14 gumuk atau bukit pasir pantai di dunia yang memiliki fungsi ekologis sebagai benteng terhadap ancaman tsunami. Pembangunan NYIA, kata mereka, akan menghilangkan pengaman ekologis itu. ORI Yogyakarta menerima aduan warga perwakilan Paguyuban Warga Penolak Penggusuran-Kulon Progo (PWPP-KP) yang mengadukan PT AP I karena telah melakukan pembongkaran rumah dan pemutusan listrik. Ketika dikonfirmasi, Awalludin mengatakan, pemilihan Temon didasarkan studi akademis yang melibatkan Pusat Studi Transportasi dan Logistik serta Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik. Dua lembaga itu berinduk pada Universitas Gadjah Mada. Tim itu, kata Awalludin, telah mengkaji enam lokasi lain di DIY sebelum memilih Temon sebagai lokasi yang menurut mereka paling aman dari dampak bencana. Enam tempat itu adalah Maguwoharjo dan Selomartani di Sleman, Bandara Gading di Gunungkidul, Gadingharjo di Bantul, serta dua daerah lain di Kulon Progo, yaitu Bugel dan Bulak Kayangan. "Pemilihan Temon di Kulon Progo sebagai lokasi pembangunan bandara memperhatikan minimnya gangguan gunung atau dataran tinggi yang dapat mengganggu keselamatan serta operasional penerbangan," kata Awalludin. Isu tsunami tidak dijawabnya secara gamblang. Swasembada pangan dalam ancaman? Merujuk data paguyuban penolak NYIA, setidaknya 300 kepala keluarga atau 1.200 orang di lahan terdampak penggusuran bandara Kulon Progo menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kelompok masyarakat itu mengelola lahan seluas 2000 hingga 4000 meter persegi yang ditanami padi, jagung, dan aneka sayuran serta buah-buahan. "Angka ini tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan pembangunan bandara karena alih profesi dari bertani ke bentuk lain tidak mudah," tulis paguyuban tersebut. Ilustrasi. Presiden Jokowi menargetkan swasembada pangan sebelum tahun 2019. Namun Komnas HAM sebut proyek infrastruktur justru timbulkan konflik agraria yang menyasar petani. Apakah penggusuran itu sesuai dengan target swasembada pangan yang ditargetkan Jokowi tercapai pada 2018 atau 2019? Awalludin menyebut NYIA akan dibangun di lahan tidak produktif di Temon. Ia menyebut lahan produktif di Temon tidak sebanyak Gadingharjo yang juga dikaji tim dari UGM. Namun paguyuban menyanggah, "pembentukan opini publik bahwa bandara dibangun di lahan berproduktivitas rendah merupakan penyesatan." Komnas HAM pada 2016 mencatat proyek infrastruktur Jokowi meningkatkan konflik agraria. Tak hanya di Kulon Progo, tapi juga di proyek Bandara Kertajati, Majalengka; pembangkit listrik di Batang, dan revitalisasi waduk Jatigede di Sumedang.