'Spa gay' digerebek, pegiat kritik polisi gunakan UU Pornografi yang ‘targetkan LGBT’
Aksi polisi dalam menggerebek sebuah spa di Jakarta Pusat yang diduga menjadi wahana prostitusi gay menuai kritik dari pegiat hak asasi manusia, walau polisi berdalih bahwa mereka hanya berpatokan pada Undang-Undang Pornografi.
Empat belas orang diciduk dan delapan di antaranya menjadi tersangka dalam apa yang disebut polisi pesta gay di Surabaya, April lalu. Andreas Harsono, pegiat lembaga Human Rights Watch, menilai ada semacam pola aksi diskriminatif kepolisian terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia. "Jika mereka menggerebek (spa) karena mereka gay, itu jelas penyalahgunaan wewenang. Karena jika tidak ada korban, tidak ada kejahatan," tegas Andreas. Bagaimanapun, juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan bahwa polisi berpatokan kepada UU Pornografi. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1a Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Adapun yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang "antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual." Muatan hukum seperti ini, menurut Andreas, bermasalah dan "polisi menyadari bahwa undang-undang pornografi yang kabur dan diskriminatif bisa digunakan untuk menargetkan kaum minoritas yang rentan". Pencambukan pria gay di Aceh dilakukan oleh tim algojo. Penggerebekan spa Pada Jumat (06/10) malam, Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah spa di Jakarta Pusat, yang diduga dijadikan tempat prostitusi kaum gay. "Mengungkap adanya prostitusi sesama jenis laki-laki LGBT," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, pada Sabtu (07/10). Dalam penggerebekan itu, sedikitnya 51 orang ditangkap, tujuh di antara mereka merupakan warga negara asing. "Ada tujuh warga negara asing. Empat WNA Cina, satu Singapura, satu Thailand, satu Malaysia," papar Argo. Polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka, yang mencakup pemilik, pengelola, hingga pegawai. Namun, hanya lima yang ditahan, sedangkan seorang pengelola masuk daftar pencarian orang. "Para pemilik kemudian peran pengelolanya itu melanggar UU Pornografi, Pasal 30 juncto 4 ayat 2 UU No 44 Tahun 2008 dan/atau Pasal 296 KUHP. Ini ancamannya 6 tahun," kata Argo. Kaum LGBT menggelar unjuk rasa di Jakarta, beberapa waktu lalu. Insiden kelima terhadap kaum LGBT Penggerebekan spa di Jakarta Pusat tercatat sebagai insiden kelima yang menimpa kaum LGBT di ruang privat sepanjang 2017.