Diam lihat persekusi Rohingya, Aung San Suu Kyi dikecam lima peraih Nobel Perdamaian
Lima perempuan peraih Nobel Perdamaian mendesak pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, 'tak berdiam diri' melihat 'pembersihan eknik' yang terjadi pada komunitas Muslim Rohingya di negara tersebut.
Aung San Suu Kyi dianggap 'berdiam diri dan tak berusaha menghentikan' krisis kemanusiaan yang dialami warga Rohingya. "Kami sangat terpukul, sedih dan khawatir menyaksikan sikap diam Anda atas kekejaman terhadap minoritas Rohingya ... mereka dieksekusi, dihilangkan secara paksa, ditahan, diperkosa dan mengalami serangan seksual lainnya. Desa-desa mereka dibakar, warga sipil diserang yang membuat PBB menyatakannya sebagai pembersihan etnik," kata lima peraih Nobel Perdamaian melalui surat terbuka kepada Aung San Suu Kyi. Mereka menambahkan bahwa apa yang menimpa minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine adalah 'serangan terhadap kemanusiaan'. Kelima peraih Nobel Perdamaian yang mendesak Suu Kyi untuk angkat bicara dan membela hak-hak warga Rohingya adalah Mairead Maguire (perain Nobel Perdamaian 1976 dari Irlandia Utara), Joy Williams (1997, Amerika Serikat), Shirin Ebadi (2003, Iran), Leymah Gbowee (2011, Liberia) dan Tawakkol Karman (2011, Yaman). Dalam dua pekan terakhir ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan Rakhine ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari gelombang kekerasan menyusul serangan oleh milisi Rohingya terhadap pos-pos polisi pada akhir Agustus. Aksi milisi tersebut dibalas dengan operasi militer yang oleh para pejabat Myanmar dikatakan sebagai 'operasi pembersihan terhadap teroris'. Suu Kyi menjadi pemimpin de facto Myanmar setelah partainya menang pemilu pada 2015. Ia memperjuangkan demokrasi di Myanmar yang membuatnya menjalani tahanan rumah selama bertahun-tahun. Perjuangannya menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia membuatnya diberi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991. 'Berapa banyak lagi warga Rohingya yang tewas?' Dalam pandangan lima perempuan penerima Nobel Perdamaian, Suu Kyi punya 'tanggung jawab moral dan personal untuk menegakkan dan mempertahankan hak-hak warga negara'. Ratusan ribu warga Rohingya menyelamatkan diri menghindari gelombang kekerasan di Rakhine. "Berapa banyak lagi warga Rohingya yang harus tewas, berapa banyak lagi perempuan Rohingya yang diperkosa, berapa banyak lagi komunitas yang dilenyapkan sebelum Anda berbicara?" kata lima perempuan peraih Nobel Perdamaian. "Diamnya Anda tidak sesuai dengan visi demokrasi yang Anda perjuangkan untuk negara Anda dan yang kami dukung selama bertahun-tahun." Kelima peraih Nobel Perdamaian mengatakan kepada Aung San Suu Kyi saatnya sekarang 'untuk mengambil sikap atas krisis ini, memberi hak-hak kewarganegaraan secara penuh kepada orang-orang Rohingya, dan menghentikan persekusi terhadap warga sipil yang tak berdosa'. Kelimanya juga mengutip pernyataan sesama peraih Nobel Perdamaian Desmond Tutu yang mengatakan kepada Suu Kyi 'jika harga politis untuk menuju puncak kekuasaan adalah sikap yang diam, maka harga yang harus dibayar jelas sangat mahal'. Sebelumnya peraih Nobel Perdamaian dan aktivis pendidikan untuk anak-anak, Malala, menyerukan Ang San Suu Kyi untuk mengambil tindakan nyata mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine untuk melindungi orang-orang Rohingya. Sejak krisis terbaru pecah pada akhir Agustus, baru sekali Aung San Suu Kyi angkat bicara dan itu pun tidak secara spesifik menyebut pengungsian besar-besaran warga Muslim Rohingya dari Rakhine. Melalui pernyataan tertulis, Suu Kyi mengatakan dirinya 'sangat paham, lebih dari sebagian besar orang, apa makna kekurangan perlindungan hak asasi dan demokrasi'. "Karena itu kami memastikan bahwa semua orang di negara kami mendapat perlindungan hak mereka, dan juga hak serta perlindungan politik, sosial, dan kemanusiaan," kata Suu Kyi. Dalam beberapa hari belakangan krisis memburuk, yang membuat pejabat PBB menyebut apa yang terjadi terhadap komunitas Rohingya adalah 'jelas-jelas pembersihan etnik'.