MK diminta agar 'menghapus' pasal permufakatan makar
Seorang mantan aktivis '98 telah melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar mereka mencabut pasal perencanaan dan permufakatan makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap membungkam sikap kritis terhadap pemerintah.
Pada Desember tahun lalu, Sri Bintang Pamungkas disangka oleh kepolisian bermufakat melakukan makar terhadap pemerintahan Jokowi. "Orang masih berniat saja, masih diskusi saja soal pergantian kekuasaan, sudah bisa dipidana. Pada praktiknya, bukan hanya yang berdiskusi saja, orang yang bersikap kritis terhadap pemerintah, bisa dijerat dengan dua pasal tersebut," kata Habiburohman, yang menyebut dirinya mantan aktivis 1998, kepada BBC Indonesia, Rabu (17/05). Sidang pertama uji materi tersebut sedianya digelar Rabu, tetapi akhirnya ditutup lebih cepat oleh majelis hakim konstitusi, karena tanpa dihadiri penggugat. Habiburohman mengatakan dirinya sengaja tidak mendatangi sidang pertama, karena telah dihubungi sejumlah orang yang menyatakan ingin menjadi penggugat. "Tadinya saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang mengatakan 'saya korban, saya ingin jadi pihak penggugat juga'. Mereka kemudian meminta saya menunda dulu untuk hadir dalam sidang," jelasnya. Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR. Dia mengharapkan, apabila dua pasal itu dicabut, tuduhan makar hanya bisa diterapkan kepada 'tindakan yang fisik'. "Sebagaimana diatur dalam pokok makar, misalnya ada orang bawa senjata ingin memisahkan dari NKRI, itu sudah makar. Jelas!" tegasnya. Apabila dua pasal itu, yaitu merencanakan dan permufakatan makar, tidak dihapus, Habiburohman menganggap itu membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. "Pasal ini sangat bisa dijadikan alat untuk membungkam kelompok-kelompok kritis terhadap kebijakan pemerintah." katanya. Habiburohman tidak menepis ketika ditanya apakah gugatan ini dilayangkan tidak terlepas dari peristiwa penangkapan sedikitnya 12 orang yang disangka melakukan permufakatan makar terkait aksi 212 dan 313 lalu. "Hari kita ditunjukkan kasus Sri Bintang yang dikenakan pasal permufakatan makar dan percobaan makar. Bagaimana mungkin beliau disebut melakukan makar, kalau yang dipertanyakan dalam pemeriksaan hanya persoalan rapat-rapat," katanya. Apa komentar Sri Bintang? Tidak ada yang berubah dari sosok Sri Bintang Pamungkas, tetap garang mengkritik kekuasaan, mirip yang dia lakukan saat menentang rezim otoriter Suharto, sehingga dia dipenjara dengan tuduhan subversif. Pada Desember tahun lalu, pria kelahiran 1945 ini kembali disangka bermufakat melakukan makar terhadap pemerintahan Jokowi. Dia ditangkap dengan setidaknya delapan orang lainnya menjelang unjuk rasa 212 pada akhir tahun lalu. Sebuah tuduhan yang berulangkali dibantah oleh Sri Bintang. Jubir Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan status tersangka permufakatan makar tersebut sudah mengacu pada standar hukum yang ada dan dilandaskan bukti permulaan yang cukup. "Karena saya menginginkan penjatuhan (Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla) lewat (Sidang Istimewa) MPR. Kalau di luar itu, memang betul (makar). Saya menulis surat kepada MPR tanggal 28 November 2016 untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa. Jadi saya tidak keluar jalur," tegas Sri Bintang kepada BBC Indonesia, Rabu (17/05). Tuduhan makar tidak hanya ditimpakan kepada Sri Bintang dan delapan orang lainnya. Awal April lalu, Polda Metro Jaya juga menangkap Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath dan empat orang lainnya. Seperti yang dijeratkan kepada Sri Bintang dkk, mereka djuga dituduh melakukan permufakatan makar terhadap pemerintahan Jokowi. Tuduhan ini dibantah oleh para tersangka dan kuasa hukumnya. Sementara, Polda Metro Jaya menyatakan pihaknya terus menindaklanjuti kasus dugaan makar Sri Bintang dan delapan orang lainnya, walaupun penahanan Sri Bintang telah ditangguhkan karena alasan kesehatan. Polda Metro Jaya sejak awal menyatakan bahwa status tersangka permufakatan makar tersebut sudah mengacu pada standar hukum yang ada dan dilandaskan bukti permulaan yang cukup, kata juru bicaranya. "Undang-undang kan untuk ditaati. UU ada 'kok. Kalau tidak ada UU-nya, kita cuma mereka-reka, itu lain cerita. Jadi kita profesional saja. Ada UUnya, itu yang menjadi pegangan kita," kata juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.