MUI dikritik karena bahas 'pencabutan mandat pemimpin'
Salah-satu kelompok relawan pendukung Jokowi mempertanyakan rencana Majelis Ulama Indonesia, MUI yang akan mengkritisi para pemimpin yang dianggap mengingkari janji selama kampanye.
Pertemuan Komisi Fatwa MUI di sebuah pesantren di Tegal, Jawa Tengah, antara lain membahas apakah rakyat diperbolehkan melakukan pembangkangan jika pemimpinnya tidak menetapi janji kampanye. Pertemuan Komisi Fatwa MUI yang mulai digelar sejak Senin (08/06) di sebuah pesantren di Tegal, Jawa Tengah, antara lain membahas apakah rakyat diperbolehkan melakukan pembangkangan jika pemimpinnya tidak menepati janji kampanye. "MUI mempertanyakan, dalam kasus seperti itu (seorang pemimpin tidak memenuhi janji kampanye) bolehkah rakyat melakukan pembangkangan, termasuk menarik mandat kepemimpinan," demikian keterangan MUI dalam situs resminya. Salah-satu kelompok relawan pendukung Jokowi yaitu Projo mengatakan, rencana MUI membahas soal "pencabutan mandat" itu mengarah kepada Presiden Joko Widodo. "Mereka (MUI) mau mendelegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi dan mencoba menggiring isu mencabut mandat," kata Sekjen DPP Projo, Guntur Siregar kepada wartawan BBC Indonesia Heyder Affan, Senin (08/06) siang. Menurutnya, Presiden Joko Widodo tengah menjalankan program kerja yang dijanjikan dalam kampanye pilpres tahun lalu. "Dan harus diiingat, APBN yang sedang dilaksanakan Jokowi-JK adalah APBN peninggalan mantan Presiden SBY. Jadi mana yang tidak dilaksanakan?" kata Guntur. Tidak diarahkan ke Presiden Jokowi Sementara, Majelis Ulama Indonesia mengatakan, rencana Komisi Fatwa MUI membahas masalah "pencabutan mandat pemimpin" tidak ditargetkan secara khusus kepada Presiden Joko Widodo. "Pemimpin secara keseluruhan, pemimpin yang dipilih rakyat. Yang jika tidak memenuhi janjinya, maka rakyat berhak menuntut dia," kata Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, Imam Suharjo kepada BBC Indonesia, Senin (08/06) siang, melalui sambungan telepon. MUI mengatakan rencana membahas masalah "pencabutan mandat pemimpin" tidak ditargetkan secara khusus kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Komisi Fatwa MUI memutuskan membahas masalah "pengingkaran janji pemimpin", mulai bupati, wali kota, gubernur hingga presiden yang dipilih langsung, karena dianggap sebagai masalah penting. "Ini pembelajaran politik bagi rakyat, juga pembelajaran kepada pemimpin agar tidak gampang berjanji," kata Imam. "Jadi, seorang bupati, wali kota, kalau tidak melaksanakan janji-janjinya, maka rakyatnya bisa meminta DPRD untuk meminta supaya bupatinya mundur," jelasnya. Mengapa isu kekuasaan Ditanya mengapa fatwa MUI kali ini membicarakan soal kekuasaan politik, Imam mengatakan "itu bukan masalah". "Karena MUI sebagai lembaga yang merepresentasi umat Islam, punya kewajiban moral untuk memberikan panduan," tegasnya. Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Alfan Alfian mengatakan rencana Komisi Fatwa MUI membahas soal "janji kampanye para pemimpin" sebagai bentuk kritik terhadap para pemimpin. Selama ini, menurutnya, MUI "seolah-olah tidak peduli atau tidak merumuskan sikap yang jelas" terkait politik atau kepemimpinan. "Nah, kalau ini muncul dan bergulir 'kan bagus. Paling tidak (MUI) memberikan suatu guidance bagi umat Islam untuk kritis terhadap pemimpinnya," kata Alfan Alfian.