Antasari: Presiden tidak membahas Bank Century
in time of crisis there must be in [sic] action and decision that must be taken quickly
Antasari mengatakan Presiden Yudhoyono tidak secara eksplisit membahas Bank Century Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dalam keterangan di hadapan rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pada pertemuan 9 Oktober 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan antisipasi untuk menghadapi kemungkinan krisis ekonomi akibat krisis keuangan global dan tidak secara eksplisit membahas tentang bailout Bank Century. "Beliau mengatakan begini (saat krisis harus ada tindakan dan keputusan yang diambil dengan cepat) mungkin dengan cara ekstra dengan demikian, kita perlu itu," kata Antasari. "Kami menyampaikan, 'Bapak Presiden yang terhormat, kami ketua KPK mendukung langkah kebijakan yang bapak ambil tapi bila dalam kebijakan itu ada oknum yang menyalahgunakan prosesnya, kami akan bertindak." "Saya menyampaikan penjelasan ini agar persoalannya jelas. Saya bertanggung jawab kepada Allah SWT. Kalau sampai hal ini tidak saya luruskan, saya khawatir akan menjadi polemik yang tidak selesai," kata Antasari. Bukan bukti baru Anggota tim pengawas Century, Bambang Soesatyo menyatakan keterangan Antasari menjelaskan latar belakang pengambilan kebijakan untuk Bank Century. "Ini untuk melengkapi konstruksi pidana yang sedang kita bangun sekarang... modus yang dipakai adalah penyelamatan bank, yang semula untuk Indover lalu ke Bank Century," kata Bambang. Sementara itu, anggota tim dari Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana menilai keterangan Antasari tidak dapat dijadikan bukti baru oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus Century. "Ternyata apa yang disampaikan presiden sama dengan yang disampaikan Antasari, tidak ada apa apa. Penegak hukum lagi jalan tapi kawan-kawan tidak sabaran... Mereka bikin terobosan untuk mempercepat itu tapi hukum tidak bisa cepat atau lambat kan KPK hati hati," kata Bhatoegana. Pada 4 Maret 2010, DPR mengeluarkan rekomendasi yang antara lain meminta pemulihan aset yang telah diambil secara tidak sah dan merugikan keuangan negara serta meminta penyelidikan terhadap para pejabat yang bertanggung jawab. Namun sampai saat ini KPK menyatakan belum menemukan unsur pidana dalam pengucuran dana talangan untuk Century yang mencapai Rp 6,7 triliun. Link terkait Topik terkait