Upaya masjid agar khotbah Idulfitri tidak disisipi pesan politik
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar khotbah salat Idultfitri tidak dipolitisasi mamun tak ada langkah yang bisa diambil jika tidak diindahkan oleh khatib yang dipilih pengurus masjid.
Diperkirakan lebih dari 100.000 orang mengikuti salat Idulfitri di Masjid Istiqlal setiap tahun. Salat Idulfitri adalah ritual keagamaan penting bagi umat Muslim dan hampir dipastikan masjid atau lapangan terbuka akan penuh sesak. Prosesi akan ditutup dengan khotbah dan ketika Indonesia akan menggelar hajatan politik pilkada, pileg, dan pilpres, MUI meminta agar para khatib menjauhi tema-tema politik praktis yang bisa menimbulkan perpecahan umat. "Kita mengharapkan para khatib itu selain menyampaikan pesan untuk iman dan ketakwaan, perdamaian, juga materi khotbahnya diharapkan untuk tidak menyinggung tentang masalah-masalah politik yang bisa menimbulkan perpecahan di antara umat," kata Sekretaris Jenderal MUI, Sholahudin Al-Ayubi. Meski begitu, saran MUI hanya sekedar himbauan. Jadi jika ada khatib yang menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, dan menyisipkan pesan-pesan politik lewat khotbah maka tidak ada tindakan tegas yang bisa ditempuh. "Majelis Ulama juga hanya bisa mengimbau. Untuk pemantauan pun Majelis Ulama Indonesia tidak punya perangkat untuk itu," terang Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Muhammad Zaitun Rasmin. Karenanya, Zaitun Rasmin memaparkan MUI sedang menyusun rencana untuk membentuk Dewan Etik, "Misalnya para mubalig, para ustaz, maka nanti mereka yang melanggar kode etik itu bisa dipanggil oleh Majelis Ulama, diberi peringatan." Mereka yang dipanggil oleh MUI itu kemudian akan diberi peringatan dan -tambah Zaitun- juga akan mendapat sanksi moral, "Orang-orang akan menganggap dia termasuk orang yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dakwah." Bola sepenuhnya ada di tangan khatib. Dan khatib dipilih oleh pengurus masjid. Upaya masjid menjaga ranah khotbah Dengan demikian, bola sepenuhnya ada di tangan khatib ,yang dipilih oleh para pengurus masjid. Lantas, bagaimana masjid-masjid memilih khatib mereka? Di Masjid Agung Jami di Malang misalnya, sudah ada proses seleksi dan evaluasi serta daftar pengkhotbah yang 'terbukti'. "Kita mengundang tidak asal terpengaruh dari dai, pengkhotbah, yang viral kemudian kita undang. Kita mesti musyawarah. Kalau kita mau mengundang, dia siapa, latar belakangnya siapa, pengasuh pondok pesantren, akademisi," jelas Wakil Sekretaris Takmir Masjid Agung Jami, Mahmudi. Mahmudi menambahkan bahwa sebisa mungkin tidak akan mengundang politisi. Begitu juga sebuah masjid kecil di belakang perkantoran di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, yang sudah memiliki daftar pengkhotbah. Seorang pengurus masjid, Ribanov, mengatakan para khatib 'langganan' sudah mengerti untuk tidak menyinggung masalah politik, "Di sini jarang sih, sudah pada mengerti khatib-khatib di sini." "Pernah kejadian pengajiannya itu bahas politik, jelek-jelekin pas zamannya Ahok dulu, jelek-jelekin non-Muslim. Warga sini ribut. Rame dulu. Anak-anak remaja, dan justru bukan orang tua yang protes dulu," kenang Ribanov. Jika ingin mengundang orang yang tidak termasuk dalam daftar, seperti dalam salat Idulfitri tahun ini, pengurus Masjid Agung Jami juga memiliki kiat-kiat lain, seperti mengulik 'masa lalu' media sosial dan mencari pengkhotbah senior. "Kita tahu mungkin dari Youtube-nya, dari medsos, dia pernah khotbah di mana, kita seleksi oh bacaannya begini, materinya begini. Kita tahu jadi kita tak keblablasan," terang Mahmudi. "Kita mengundang tidak pernah dai atau khatib yang muda-muda. Biasanya kalau event-event besar kita undang yang senior. Kalau yang muda kadang menggebu-gebu, kadang sampai kebablasan, itu kita antisipasi. Supaya tidak kecolongan." Spanduk dipasang di depan masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Karet, Jakarta Selatan pada Februari 2017. Isu politisasi masjid santer ketika masa pilkada DKI pada 2017 dengan sejumlah masjid di Jakarta menyerukan untuk tidak mensalatkan jenazah pendukung gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama. Untuk mengantisipasi politisasi dan intoleransi di dalam masjid, pemerintah sudah mengajukan beberapa upaya, di antaranya upaya kontroversial menerbitkan daftar nama mubalig yang layak. Dan kali ini, MUI mengeluarkan seruan agar tidak mempolitikkan khotbah, tapi jelas sulit untuk memonitor ribuan tempat salat Idulfitri di Indonesia pada Jumat 15 Juni 2018.