Mengapa Presiden Jokowi mengangkat Wiranto sebagai menteri?
Di antara nama-nama baru kabinet Presiden Joko Widodo yang diumumkan hari Rabu (27/07) terdapat Wiranto, mantan jenderal yang pernah menjadi panglima TNI dan menteri pertahanan.
Wiranto bersama Presiden Joko Widodo di sela-sela pelantikan menteri baru di Jakarta, hari Rabu (27/07). Kalangan pegiat HAM mempertanyakan pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Pandjaitan yang dialihkan menjadi menteri koordinator bidang kemaritiman. Para pegiat HAM mengangkat kasus dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste ketika masih menjadi bagian wilayah Indonesia. Timor Lester menjadi bagian dari wilayah Indonesia selama 24 tahun sebelum digelar referendum yang menjadi dasar pendirian Timor Leste sebagai negara independen. Satu laporan yang disiapkan tim penuntut PBB menyebut nama Wiranto dalam kasus Timor Leste tersebut. Sementara organisasi HAM Kontras dalam pernyataan tertulis mengatakan Wiranto diketahui secara luas "termasuk di antara nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM, sebagaimana telah disebutkan dalam laporan Komnas HAM". Kontras menyebut kasus-kasus tersebut di antaranya adalah Peristiwa 27 Juli, kasus Semanggi, dan penghilangan aktivis prodemokrasi pada 1997/1998. Tapi dalam berbagai kesempatan Wiranto selalu membantah telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam pandangan pengamat politik Mohammad Asfar dari Universitas Airlangga Surabaya, pengangkatan Wiranto sebagai menteri koordinator antara lain untuk meredam potensi gejolak politik yang disebabkan dengan pencoretan dua kader Hanura dari kabinet. Bermain aman? Wiranto pernah menjadi panglima TNI dan menteri pertahanan sebelum kemudian mendirikan Partai Hanura. Sejak pensiun dari dinas militer, Wiranto aktif di panggung politik dengan menjadi pendiri dan ketua umum Hanura dan partai ini adalah salah satu penyokong naiknya Joko Widodo sebagai presiden. "Ini adalah kompensasi penggantian dua menteri dari Hanura," kata Asfar. Ia mengakui bahwa Hanura bukan partai besar tapi kekecewaan partai ini "berpotensi menyebabkan kegaduhan yang tak perlu" yang bisa dianggap pelaku bisnis sebagai sinyal ketidakpastian. "Pak Jokowi saya duga ingin bermain aman ... presiden saya kira sudah membuat perhitungan bahwa reaksi Hanura bisa lebih problematik dibandingkan protes dari kalangan pegiat HAM," papar Asfar. Soal bayangan kasus-kasus masa lalu yang mungkin "bisa mengganggu" kinerja Wiranto, Asfar mengatakan sejauh Wiranto ke depan mengambil tindakan atau kebijakan yang mendukung nilai-niai demokrasi dan HAM, protes dan keberatan terhadap Wiranto akan menjadi minimal. "Saya memperkirakan Wiranto tidak akan mengambil tindakan yang kontroversial yang dinilai melemahkan demokrasi dan HAM," katanya. Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menjelaskan bahwa Wiranto adalah figur yang "telah teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai penugasan di periode sangat penting, terutama di masa transisi dari era Orde Baru ke Orde Reformasi".