Ratusan pemrotes Buddha halangi bantuan untuk warga Rohingya di Rakhine
Para pemrotes Buddha di Myanmar pada Rabu (20/09) malam memblokir bantuan yang dikirim untuk warga minoritas Muslim Rohingya yang terdampak oleh aksi-aksi kekerasan di negara bagian Rakhine.
Para pemrotes Buddha di Sittwe 'menghalangi' pengiriman bantuan bagi warga Rohingya di negara bagian Rakhine. Pemrotes yang berjumlah sekitar 300 orang ini, beberapa di antaranya membawa tongkat-tongkat besi, berkumpul di dekat kapal pengiriman di pelabutan Sittwe. Paket bantuan tersebut antara lain berupa selimut, kelambu pelindung nyamuk, ember, dan terpal plastik. Para pengunjuk rasa memaksa Palang Merah Internasional membongkar dan menurunkan bantuan serta melarang kapal melanjutkan perjalanan, kata kantor berita AFP. Polisi dikerahkan untuk membubarkan massa dan sejumlah biarawan juga mendatangi massa agar mereka tenang. Namun massa tetap marah dan melempari polisi dengan batu. AFP melaporkan delapan orang ditahan sementara beberapa polisi mengalami luka-luka. Palang Merah Internasional mengatakan akan tetap menyalurkan bantuan untuk warga Rohingya. "Tidak ada perubahan atau penundaan (penyaluran bantuan)," kata pejabat Palang Merah Internasional kepada AFP. Wartawan BBC mengatakan insiden ini 'menunjukkan kebencian warga Buddha terhadap warga Rohingya'. Ratusan ribu warga Muslim Rohingya di Rakhine menyelamatkan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh namun banyak juga yang memutuskan untuk bertahan. Aung San Suu Kyi dikritik karena tidak menjawab terkait kekerasan yang diduga dilakukan tentaranya pada warga Rohingya. Ketegangan komunal di Rakhine belum mereda yang mendorong lebih dari 420.000 orang-orang Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, sejak krisis kemanusiaan terbaru pecah pada 25 Agustus. Berbagai organisasi bantuan mengatakan puluhan ribu warga Rohingya yang bertahan di Rakhine sangat memerlukan dukungan. Upaya membantu mereka belum sepenuhnya bisa dilakukan meski pemerintah Myanmar sudah berjanji membuka akses. Dalam perkembangan terkait, di New York, Wakil Presiden Myanmar Henry Van Thio mengungkapkan pemerintahannya 'sangat khawatir' terhadap eksodus warga Muslim Rohingya dari Rakhine ke Bangladesh. Di New York, dalam Sidang Umum PBB, wapres Myanmar, Van Thio mengaku sedang menyelidiki 'masalah yang berdampak besar' itu. Namun, dia berulangkali mengatakan bahwa pemerintah Myanmar masih belum mengetahui secara pasti apa alasan eksodus itu. Dia menekankan masih banyak umat Muslim, dalam 'jumlah yang sangat besar' yang tetap berada di Myanmar. Pemimpin De facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, juga menjadi pembicaraan hangat usai berpidato di Burma. Lebih tepatnya, Suu Kyi dikritik karena pidatonya pada Selasa (19/09), tidak membahas kekerasan yang dilakukan tentaranya terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Suu Kyi mengatakan lebih dari separuh warga Muslim Rakhine -mereka tidak menggunakan istilah Rohingya- tetap tinggal di negara itu. Dia pun mengklaim sejak 5 September, tidak ada lagi aksi kekerasan terhadap desa-desa Rohingya di Myanmar. Di hadapan PBB, Van Thio, mengulang pernyataan Suu Kyi, "Saya senang untuk mengabarkan kepada Anda semua bahwa situasi sudah membaik." Van Thio hadir di PBB menggantikan Aung San Suu Kyi, yang mengaku menolak hadir karena sibuk menangani krisis Rohingya. Lebih 400.000 warga Muslim Rohingya meninggalkan Rakhine, menuju Bangladesh. Wapres Myanmar ini juga menceritakan bahwa tidak hanya warga Muslim saja yang meninggalkan Rakhine, tetapi juga etnis minoritas lainnya. Dia menyebut tentara sudah diminta 'untuk benar-benar berhati-hati dalam bertindak untuk menghindari kerusakan dan korban masyarakat sipil'. Bantuan yang mulai masuk juga disebutnya akan didistribusikan 'tanpa diskriminasi'. Pada Rabu (20/09), wakil presiden Amerika, Mike Pence, pada sidang Dewan Keamanan PBB menuduh militer Myanmar telah 'berlaku sangat kasar' pada warga Rohingya. Ini adalah pernyataan terkeras Amerika terkait isu Rohingya. Pence menyebut kekerasan akan 'menjadi benih kebencian yang akan meluluh-lantaakkan Myanmar dan generasi-generasi berikutnya, menjadi ancaman bagi kawasan dan bagi perdamaian dunia'. Pernyataan tegas meminta Myanmar untuk menghentikan kekerasan pada warga Rohingya juga muncul dari berbagai pimpinan dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tindakan Myanmar sebagai 'genosida,' sementara Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, menyebut apa yang terjadi sebagai 'bencana kemanusiaan yang tidak terperi'.