Diprotes, Kapolri Tito Karnavian akan buat SOP penanganan kasus perkosaan
Kepolisian Republik Indonesia akan menyusun standar penanganan kasus pemerkosaan dan kasus lain yang melibatkan perempuan dan anak serta menambah pelatihan kepada siswa dan petugas polisi yang menangani kasus perempuan dan anak.
Tito Karnavian: "Kita akan membuatkan 'standard operating procedure' oleh Kabareskrim bagaimana agar standar penanganan perempuan anak di seluruh Indonesia sama." Hal ini disampaikan Kapolri Tito Karnavian seusai berdiskusi dengan sekelompok aktivis perempuan yang memprotes pernyataan Kapolri terkait penanganan korban perkosaan dalam wawancara eksklusif dengan BBC Indonesia pekan lalu. "Saya akan mengeluarkan telegram yang berisi perintah dan arahan kepada seluruh wilayah agar lebih concern dalam menangani masalah perempuan anak," kata Tito. "Kita akan membuatkan standard operating procedure (SOP) oleh Kabareskrim bagaimana agar standar penanganan kasus terkait perempuan anak di seluruh Indonesia sama", kata Kapolri Tito kepada para wartawan seusai melakukan pertemuan dengan para aktivis perempuan di rumah dinasnya, Senin (23/10). "Kemudian kita juga akan menambah pelatihan-pelatihan, baik oleh mitra-mitra kita maupun juga dari anggaran Polri sendiri. Ini juga sama, nanti saya akan membuat arahan, perintah kepada SPN (Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara) untuk melaksanakan dan membuat laporan." Petikan wawancara dengan Kapolri 'yang memicu kontroversi' Pengurus LBH APIK Indonesia Ratna Batara Munti yang juga hadir dalam audiensi dengan Kapolri menerima dengan baik rencana tersebut. "Sangat baik sekali karena kita juga berharap adanya revisi Perkap (Peraturan Kepala Kepolisian Negara). Payungnya, Perkapnya ini kan masih hanya mengacu ke UU PKKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan trafficking tapi belum melihat ke kekerasan seksual. Jadi itu memang harus direvisi, Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemeriksaan saksi dan korban perempuan dan anak," papar Ratna. "Dan karena memang, Perkap ini tampaknya belum benar-benar ada pengawasan, sejauh mana Perkap ini dijalankan. Karena beda-beda, ada yang bagus. Polres Jakarta Timur, sudah sangat sensitif terhadap korban, fasilitas ruang pelayanan khususnya sudah sangat bagus tetapi di banyak tempat, fasilitas ruang pelayanan khususnya belum ada, juga ditemukan pemeriksaan yang menyudutkan. Jadi beda-beda. Jadi memang harus ada SOP." Klarifikasi tentang perlakuan pada korban perkosaan Audiensi tersebut dilakukan setelah muncul berbagai reaksi atas pernyataan Kapolri Tito Karnavian dalam sebuah wawancara BBC, yang berjudul Tito Karnavian: Korban perkosaan bisa ditanya oleh penyidik 'apakah nyaman' selama perkosaan?. Kapolri Tito dalam audiensi tersebut menjelaskan, pernyataannya terkait pertanyaan terhadap korban perosaan dalam wawancara dengan BBC itu adalah bagian dari penjelasan kasus penggerebekan sebuah spa yang melibatkan kaum LGBT. "Ada pertanyaan menyangkut dugaan penyidik menanyakan hal yang bersifat privasi yang dianggap melecehkan. Saya menjawab bahwa pertanyaan-pertanyaan privasi itu bisa saja ditanyakan sepanjang berhubungan dengan kasusnya untuk mengungkap motif, memenuhi alat-alat bukti dan lain-lain", papar Tito. ""Bagaimana kalau seandainya itu di luar konteks pemeriksaan, tapi lebih ke melecehkan secara pribadi?" Saya jawab, "Saya belum bisa jawab, tapi saya akan turunkan tim untuk menanyakan kepada penyidik termasuk orang yang melaporkan. Supaya kita tahu pasti seperti apa peristiwanya, kalau memang ada pelanggaran kita berikan sanksi"." "Kemudian saya mencontohkan seperti dugaan-dugaan kasus pemerkosaan. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat pribadi, itu juga ditanyakan. Mengenai persetubuhan, adanya paksaan, bahkan ke consent - apakah ada persetujuan atas persetubuhan itu. Nah itu bisa sampai ke pertanyaan-pertanyaan tadi, yang sensitif." "Tentunya kita melihat itu semua itu kasuistis. Tidak mungkin ada orang yang lagi luka ditemukan di tengah jalan, diperkosa langsung dibawa ke rumah sakit, atau ke kantor polisi sambil ditanya "Kamu bagaimana, suka atau tidak?" Yah jelas tidak lah." "Yang saya katakan kan 'dapat.' Dapat itu artinya dapat ditanya hal-hal yang privasi sepanjang kepentingannya adalah mengungkap motif dan mengungkap alat bukti yang kalau kita tidak tanya justru tersangkanya nanti bisa lolos." 'Takut melapor' Berbagai pegiat dan kelompok hak perempuan dan hak asasi manusia menilai pernyataan Kapolri dalam wawancara itu justru membuat para korban tidak berberani bicara dan menyeret pelaku ke pengadilan. Sebagian besar penyintas kekerasan seksual enggan melaporkan kasus yang dialaminya ke polisi. Hasil survei daring pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co dan Change.org menunjukkan 93% penyintas kasus pemerkosaan tidak melaporkan kasus mereka ke kepolisian. Hasil survei juga menunjukkan hanya 1 % dari 25.214 responden yang menyebutkan kasusnya dituntaskan secara hukum. Sementara lainnya, menyatakan kasus mereka dipetieskan, pelaku dibebaskan, dan sejumlah kondisi yang dinilai tak memihak korban. Hasil survei daring pada tahun 2016 menunjukkan 93% penyintas kasus pemerkosaan tidak melaporkan kasus mereka ke kepolisian. Ratna dari LBH APIK sendiri mengatakan bahwa pernyataan Kapolri itu adalah "cerminan yang terjadi di lapangan, bahwa beban pembuktian terletak di korban". "Harusnya kan tersangka yang ditanya. Kenapa sih untuk kasus yang lain, tersangka itu sampai dimasukkan ke tahanan lalu dipaksa jawab, tapi mengapa kalau di perkosaan tidak? Harusnya kan itu yang dikembangkan," tutur Ratna. Selain itu, Ratna juga mengkritisi bagaimana polisi mamandang kasus pemerkosaan sebagai kasus yang 'netral', yakni bahwa tersangka dan korban berada dalam posisi yang sama oleh polisi. "Pemerkosaan orang sampai ke proses hukum itu, harus menghadapi lapisan traumanya, aibnya, dikucilkan. Masyarakat kita itu kan masih ada konsep keperawanan. Jadi kalau memandang pemerkosaan netral saja agak susah. Kita harus memulai dulu pemerkosaan itu adalah kasus yang spesifik, kekerasan yang berbasis gender."