Penambahan pengaman di kelapa sawit: mencegah pencurian atau intimidasi warga?
Teerjadi peningkatan tenaga pengamanan: pengusaha menyebut itu untuk mencegah pencurian di tengah kenaikan harga, namun pegiat curiga, hal itu untuk 'mengintimidasi' warga.
Para petugas memeriksa seekor gajah usia 5 tahun yang ditemukan terbunuh di kawasan perkebunan sawit di Aceh, tahun lalu. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa kini, sekitar 15% dari 650 anggota mereka menggunakan jasa tenaga keamanan swasta. Jumlah ini meningkat dari sekitar 10% pada 2016. Menurut Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria GAPKI, Eddy Martono, meningkatnya penggunaan jasa keamanan swasta ini dilakukan sebagai cara untuk mengatasi penurunan produksi sampai mencapai 10% di beberapa perkebunan anggota GAPKI yang berada di Sumatra. "Sepuluh persen itu besar. Pencurian itu biasanya kecil-kecil saja, menggunakan sepeda motor, satu atau dua tandan mereka ambil, tapi itu kan relatif kecil," kata Eddy. "Kalau terus kemudian terjadi, kita sudah melakukan perawatan bagus, pemupukan bagus, kemudian kita lihat potensi produksi bagus, tapi kok tidak pernah tercapai (target produksi), kenapa? Kan kita mesti cek. Salah satu yang kita curigai jangan-jangan pencurian yang melibatkan internal sendiri, maka itu perlu adanya (pengamanan) independen itu," katanya. GAPKI beralasan, peningkatan penggunaan jasa keamanan swasta ini adalah cara untuk mengatasi penurunan produksi yang diklaim mencapai 10 persen, namun pegiat curiga alasan lain. Biasanya, menurut Eddy, anggota GAPKI akan menggunakan tenaga masyarakat lokal untuk mengamankan perkebunan kelapa sawit. Peneliti Sawit Watch Eep Saefulloh membenarkan adanya praktik 'permainan di dalam' terkait pencurian-pencurian sawit yang dilakukan oleh masyarakat setempat, namun Eep meragukan bahwa aksi itu sampai menyebabkan penurunan produksi yang besar. "Kalau di Sumatra ini kan disebut ninja-ninja sawit, itu sudah cukup lama, paling pakai sepeda motor. Tapi kalau dimasukkan ke truk atau mobil kan ketahuan, nggak mungkin nggak ketahuan. Jadi masa ya, harus menggunakan jasa security lebih?" kata Eep. Para pegiat lingkungan menyelamatkan seekor orang utan usia delapan tahun yang terjebak di sebuah perkebunan kelapa sawit pada tahun 2015 di Langkat Sumatra Utara. 'Aksi intimidasi' Dia mengkhawatirkan penambahan tenaga pengamanan di sektor kelapa sawit sebagai "aksi intimidasi agar tidak ada perlawanan dari masyarakat ketika perusahaan itu masih berkonflik dengan masyarakat". Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria GAPKI, Eddy Martono gesit membantah hal ini . "Yang terjadi ini bukan karena konflik dengan masyarakat, kalau ada (konflik) kita biasanya selesaikan dengan perusahaan sendiri, pendekatan, justru yang bahaya kita nggak berani menggunakan itu (tenaga keamanan swasta) untuk menghadapi masyarakat, itu bahaya," kata Eddy. Para buruh kelapa-kelapa sawit ke sebuah grobak yang ditarik traktor, di sebuah perkebunan sawit di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan Reuters, kenaikan harga komoditas kelapa sawit yang mencapai 15% dalam beberapa bulan terakhir mendorong perorangan atau komplotan untuk mencuri buah sawit dan menjualnya ke pengepul. Industri kelapa sawit Indonesia tak lepas dari kontroversi. Pada April lalu, Parlemen Uni Eropa merilis resolusi yang menilai industri sawit Indonesia menciptakan masalah deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, pekerja anak dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi itu secara khusus menyebut industri sawit Indonesia sebagai salah satu pihak pemicu masalah-masalah itu. Namun, pemerintah Indonesia membantah klaim tersebut. Kebakaran lahan dan hutan yang massif dan mengakibatkan kabut asap yang bahkan berdampak ke Singapura dan Malaysia, juga dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit -selain warga. Yang juga banyak disorot adalah kekejaman terhadap satwa liar dan langka dan dilindungi, yang beberapa kali terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit. Seperti perburuan dan pembunuhan orang utan dan gajah.