Ada Operasi Tinombala, mengapa kelompok teroris eks Santoso di Poso 'sulit' diberantas?
Pemenggalan seorang warga sipil dan penembakan terhadap anggota polisi saat melakukan evakuasi jasad korban di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, diyakini terkait dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso yang pernah dipimpin oleh Santoso.
Operasi keamanan menewaskan Santoso alias Abu Wardah. Pengganti Santoso, M. Basri, ditangkap. TNI dan Polri sebenarnya sudah melancarkan operasi untuk mengejar kelompok teroris Poso eks-Santoso sejak 2016, namun kelompok tersebut belum bisa sepenuhnya ditumpas meski Santoso tewas tertembak. Adapun pengganti Santoso, Basri, sudah ditangkap. Pengamat terorisme Universitas Tadulako di Palu, Muhammad Marzuki, mengatakan kesulitan terbesar adalah kondisi medan di Poso. "Harus diakui, mereka berada di hutan belantara dan di pegunungan. Mereka hidup di sana sudah satu atau dua tahun, jadi sudah mengenal medan," kata Marzuki. "Sementara dalam periode yang sama, aparat keamanan yang ditugaskan mungkin sudah diganti," tambahnya. Operasi Tinombala resmi dimulai pada 10 Januari 2016, sebagai kelanjutan dari Operasi Camar Maleo 4 yang berakhir pada 9 Januari 2016 lalu. Pejabat Polri yang terlibat dalam operasi ini pernah mengatakan bahwa kondisi medan memang menyulitkan pengejaran terhadap kelompok teroris Poso. Operasi ini diperpanjang pada Juli 2018, kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, seperti dikutip Kompas.com. Marzuki mengatakan intensitas operasi ini tak sebesar dulu. Ia juga mengatakan bahwa jumlah teroris eks-Santoso di Poso sekitar 12 orang. "Kalau mereka berhasil melakukan konsolidasi, jumlahnya mungkin bertambah. Tapi sejauh ini, informasi yang kami peroleh, jumlah mereka sekitar 12 orang," kata Marzuki. Kelompok ini didirikan oleh Santoso alias Abu Wardah, mantan kepala Jemaah Ansharut Tauhid (kelompok yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir) cabang Poso. Basri ditangkap di Poso dalam operasi gabungan TNI dan Polri. Kelompoknya dikenal dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Ia tewas dalam baku tembak dengan aparat pada Juli 2016. Dalam beberapa bulan terakhir hampir tidak ada gangguan keamanan di Poso dan sekitarnya sampai muncul insiden pemenggalan dan penembakan pada akhir Desember. Aparat keamanan belum secara resmi mengidentifikasi pelaku, namun Marzuki berkeyakinan insiden ini terkait dengan kelompok eks-Santoso yang sekarang dipimpin oleh Ali Kalora. "Kalau dilihat dari sisi pola, saya punya keyakinan, pelakunya adalah teroris Poso, meski dari sisi lokasi, bergerak ke utara," kata Marzuki. Marzuki menjelaskan dari target, yang menjadi sasaran adalah anggota polisi. Ia mengatakan sekilas penembakan terhadap polisi bukan aksi terencana, namun besar kemungkinan insiden ini adalah skenario yang sudah disiapkan oleh kelompok teroris. Mengapa baru sekarang beraksi? Marzuki menjelaskan setidaknya ada tiga faktor. Yang pertama adalah konsolidasi naiknya Ali Kalora dalam kelompok teroris di Poso baru selesai belum lama ini. Yang kedua, mereka memanfaatkan momentum, di mana pada Desember dan Januari, biasanya aparat keamanan fokus ke pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Indonesia menggelar operasi keamanan untuk menangkap kelompok teroris di Poso sejak awal 2016. Yang ketiga, bencana alam di Palu, Donggala, dan Sigi, yang membuat perhatian pemerintah dan aparat ada di tiga daerah ini. "Yang paling penting adalah, mereka ingin menyampaikan kepada kita bahwa mereka masih ada dan belum selesai dalam mewujudkan apa yang mereka perjuangkan," kata Marzuki. Dari tingkat ancaman, ia mengatakan tidak terlalu besar, tapi metode hit and run (tembak dan lari) yang sporadis, bisa meresahkan masyarakat. Lembaga kajian Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporan yang dikeluarkan pada pertengahan Oktober menyatakan aparat keamanan di Indonesia harus memberi perhatian ke Poso. Menurut IPAC, gempa bumi dan tsunami yang menerjang Palu merusak penjara, yang menyebabkan penghuni penjara melarikan diri. Beberapa di antaranya menyerahkan diri, tapi masih ada yang belum tertangkap. Selain itu, lambannya bantuan terhadap korban bencana dan solidnya jaringan kelompok radikal bisa membuat Poso menjadi ladang perekrutan yang efektif, kata IPAC.