Kasus Telegram: Indonesia pertimbangkan cabut blokir
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut pemblokiran Telegram setelah ada tanggapan resmi dari pendiri Telegram.
Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Informasi dan Komunikasi menyatakan akan mempelajari keterangan resmi pemilik layanan informasi Telegram terkait masalah terorisme. "Kita akan mempelajari (suratnya) dan memprosesnya," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan, Minggu (16/07) siang. Menurutnya, kesediaan pimpinan Telegram menjawab permintaan pemerintah Indonesia, menunjukkan mereka sudah memiliki itikad baik. "Artinya, mereka langsung merespon. Kita seharusnya merespon dengan positif juga," kata Semuel. Namun demikian, pemerintah Indonesia tidak bisa serta-merta menanggapinya dengan mencabut pemblokiran terhadap Telegram. "Nanti Senin (17/07) kita rapatkan untuk membahas surat itu." Dia menjelaskan selama ini pihaknya kesulitan berkomunikasi dengan pemilik Telegram. 'Tempat favorit teroris' Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme". Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan pihaknya telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pemerintah Indonesia memblokir layanan percakapan instan Telegram karena saluran komunikasi itu merupakan tempat "paling favorit" kelompok teroris. Walaupun ditentang pegiat HAM dan kebebasan informasi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pemerintah Indonesia memblokir layanan percakapan instan Telegram karena saluran komunikasi itu merupakan tempat "paling favorit" kelompok teroris. "Ini yang jadi problem," kata Tito Karnavian kepada wartawan di pelataran Monumen Nasional, Jakartam Minggu (16/07) pagi. Tito juga mengatakan bahwa kehadiran Telegram menjadi "problem" karena "cukup masif" digunakan kelompok teroris, namun di sisi lain aparat keamanan tidak bisa mendeteksi dan menyadap percakapan di dalam layanan itu. Presiden: Tidak ada pemblokiran situs lainnya Secara terpisah, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pemerintah menutup Telegram karena aplikasi tersebut dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. "Pemerintah 'kan sudah mengamati lama dan kita, negara ini mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/07). Para terduga teroris yang mendukung ISIS diduga kuat menggunakan situs percakapan Telegram untuk kegiatan terorisme. Saat ditanya wartawan bahwa Telegram telah mengklaim menutup akun-akun yang berkaitan dengan terorisme. "Kenyataannya masih ada ribuan yang lolos," ujar Presiden. Presiden juga mengatakan bahwa kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahaan aplikasi media sosial dan layanan pesan instan telah dilakukan untuk memberantas akun-akun terorisme. Sehingga langkah pemblokiran Telegram tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain."Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak," ucap Presiden dengan tegas. Presiden juga menjelaskan masih banyak aplikasi lain yang masih dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. "Kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," ucap Presiden. Permintaan koordinasi Bagaimanapun, sebelum ada pemblokiran Telegram, pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat kepada pimpinan Telegram perihal pengunaan situs layanan itu untuk kegiatan terkait terorisme di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, pemerintah Indonesia intinya meminta ada koordinasi untuk mengantisipasi apabila ada kejadian terkait terorisme yang menggunakan platform mereka. "Umpamanya, ada channel-channel yang digunakan untuk propaganda, kita mau itu ditakedown (ditutup)," jelasnya kepada BBC Indonesia. Hal ini, menurutnya, berbeda ketika pemerintah melakukan komunikasi dengan Facebook. "Ini baru saja terjalin komunikasi (dengan Telegram), malah dia menawarkan moderator khusus untuk Indonesia," katanya. Apa tanggapan pimpinan Telegram? Berikut ini pernyataan lengkap CEO situs layanan percakapanTelegram, Pavel Durov: Orang-orang yang pertama mengenal Telegram banyak berasal dari Indonesia, dan sekarang kami sudah punya jutaan pengguna di sana. Saya sendiri fans berat Indonesia - sudah beberapa kali berkunjung ke sana dan punya banyak kenalan. Itu sebabnya saya kecewa mendengar usulan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir Telegram di Indonesia. Baru-baru ini rupanya kami menerima surel dari Kementerian, berisi daftar kanal publik dengan konten terkait terorisme di Telegram. Tim kami tidak bisa menjawab aduan tersebut dengan cepat. Sayang sekali, saya tidak tanggap dengan permintaan ini, sehingga muncul miskomunikasi dengan Kementerian. Supaya situasi ini beres, kami menerapkan tiga tahapan solusi berikut: "Kami membentuk tim moderator khusus yang paham Bahasa Indonesia dan budayanya, supaya laporan terkait konten teroris bisa diproses lebih cepat dan akurat," kata CEO Telegram, Pavel Durov. Kami memblokir semua kanal publik terkait terorisme, sesuai aduan Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia. Saya membalas surel Kementerian supaya jalur komunikasi bisa langsung, sehingga kami bisa bekerja lebih efisien dalam mengenali dan memblokir propaganda teroris di masa depan. Kami membentuk tim moderator khusus yang paham Bahasa Indonesia dan budayanya, supaya laporan terkait konten teroris bisa diproses lebih cepat dan akurat. Telegram dirancang dengan enkripsi dan privasi ketat, tetapi kami tidak berkawan dengan teroris - justru, setiap bulan kami memblokir ribuan kanal publik terkait ISIS dan mempublikasikan hasilnya di @isiswatch. Kami terus-menerus berupaya untuk lebih efisien dalam mencegah propaganda teroris, dan selalu terbuka menerima gagasan bagaimana agar bisa lebih baik lagi. Saya sudah menyampaikan usulan di atas kepada Kementerian dan berharap mendapat masukan dari mereka. Saya yakin, kita bisa memberantas propaganda teroris secara efisien tanpa mengganggu jutaan pengguna Telegram lain di Indonesia. Saya akan mengabari perkembangan perihal ini lewat kanal Telegram yang sama, mengenai bagaimana kami akan mengembangkan Telegram di Infonesia - dan secara global.