AS minta sipil dan militer Mesir berdialog
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mendesak kalangan sipil dan militer Mesir berdialog dan menyelesaikan transisi demokrasi.
Menlu AS Hillary Clinton tiba di ibukota Mesir, Kairo, hari Sabtu (14/7). "Menlu Clinton akan meminta Mesir terus menghidupkan momentum demokrasi ini," kata seorang pejabat tinggi AS yang mengikuti kunjungan Clinton ke Mesir, hari Sabtu (14/7), seperti dikutip kantor berita Reuters. Dalam kunjungan ini, Menlu Clinton bertemu Presiden baru Mesir Mohammed Mursi hari Sabtu dan pemimpin dewan militer Marsekal Hussein Tantawi hari Minggu. Mursi dan Tantawi adalah dua pemain kunci pertarungan politik di Mesir. "Penting untuk memastikan semua pemangku kepentingan bertemu dan bedialog menyelesaikan persoalan di seputar parlemen dan konstitusi," kata pejabat AS ini menambahkan. Ia menjelaskan AS tidak ingin melihat ada konfrontasi yang bisa membuat Mesir keluar dari jalur menuju demokrasi. Konfrontasi kekuasaan Clinton akan menjadi pejabat senior AS pertama yang bertemu dengan Mursi, presiden pertama setelah Husni Mubarak mundur dari kekuasaan pada 11 Februari 2011. Mursi adalah tokoh Ikhwanul Muslimin, kelompok yang ditekan pemerintah Mubarak selama beberapa dekade. Ia menang di pemilihan presiden pertama pasca-Mubarak dan dilantik dua pekan silam. Militer, yang telah berkuasa selama 60 tahun, membatasi kewenangan presiden sipil baru meski presiden didukung sebagian besar pemilih. Selain membubarkan parlemen berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, dewan militer juga mengeluarkan dekrit tentang pembatasan kekuasaan presiden. Langkah ini dibalas presiden baru dengan mengeluarkan keputusan yang isinya meminta parlemen untuk kembali bertugas. Dewan militer dan MK menanggapi tindakan Mursi dengan meminta semua pihak di Mesir menghormati hukum. Banyak kalangan di Mesir berpandangan bila konfrontasi kekuasaan terus berlanjut, yang akan menjadi korban adalah ekonomi negara yang rapuh.