Daya beli turun, ajakan Jokowi gunakan produk lokal sulit dipenuhi
Pengamat ekonomi dari INDEF mengatakan imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat mengggunakan produk lokal untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah sulit dipenuhi, karena daya beli masyarakat menurun.
Rupiah mencapai nilai terendah selama 17 tahun terakhir. Direktur INDEF Enny Sri Hartati menyatakan di tengah daya beli masyarakat yang menurun, mereka akan lebih memilih produk yang murah bukan impor ataupun lokal. Dia mengatakan imbauan presiden sebaiknya disertai dengan upaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor. "Di tengah penurunan daya beli, orang itu yang penting bisa mengakses dan memenuhi kebutuhan, mereka tidak lagi memikirkan apakah itu produk dalam negeri atau luar negeri, yang harganya murah itu yang dibeli, sehingga jika ingin imbauan efektif yang harus dilakukan adalah fasilitasi produksi-produksi dalam negeri agar efisien sehingga mereka memenangkan persaingan dan malah dapat mengalahkan barang-barang impor, itu tindakan yang paling realistis," jelas Enny. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk bahu-membahu untuk membantu mengatasi pelemahan rupiah dengan cara membeli produk lokal disampaikan melalui akun media sosial Twitter, pada Selasa (25/08) pagi. Setelah sebelumnya dia menyatakan melalui akun yang sama bahwa pelemahan rupiah sudah di luar kebiasaan. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sempat menembus Rp14.000 per dollar yang merupakan terendah dalam 17 tahun terakhir. Tergantung impor Meski pemerintah mendorong penggunaan produk lokal, tetapi para pengrajin tahu dan tempe mengaku sulit untuk mencari produk lokal kedelai yang menjadi bahan baku utama untuk membuat tahu/tempe, seperti disampaikan oleh Ketua Forum Pengrajin Tahu Tempe Jakarta Selatan, Sutaryo. Tahu dan Tempe lebih banyak mengandalkan kedelai impor. "Kita hanya menggunakan produk lokal sebanyak 10% tetapi untuk di Jakarta justru yang tersedia kedelai impor karena transportasi dari daerah jauh, jadi kedelai lokal lebih banyak dikonsumsi di daerah, tetapi untuk bahan pembuat tempe 90% mengandalkan impor", jelas Sutaryo. Menurut Sutaryo, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak mempengaruhi harga kedelai di pasaran internasional yang sampai saat ini stabil, karena Cina sebagai salah satu negara pengimpor kedelai terbesar mengurangi impor untuk mengantisipasi pelambatan ekonomi negara tersebut. Meski demikian, Sutaryo mengatakan penurunan rupiah yang mempengaruhi daya beli masyarakat menyebabkan omzet para pengrajin tempe dan tahu turun sampai 20% karena jumlah pembeli menurun. Manajemen stok Harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Enny mengatakan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan pangan, pemerintah harus melakukan manajemen stok terhadap produk pangan lokal, sehingga tersedia di pasaran. "Sekarang kita menjadi negara agraris yang terbesar dan untuk mengurangi impor produk pangan harus meningkatkan produksi dalam negeri, ini tidak butuh waktu yang lama karena beras dan hortikultura hanya butuh tiga bulan, tetapi yang harus dilakukan untuk mencegah agar fluktuasi harga tidak tinggi adalah menerapkan manajemen stok," jelas Enny. Manajemen stok, menurut Enny, dilakukan untuk mengatur masa panen di setiap daerah agar tidak berbarengan. "Jadi barang-barang pangan ini kalau dikoordinasikan dengan baik bisa diatur kapak daerah A panen, kapan daerah B panen dan C juga, sehingga harga tidak tinggi dan stok tersedia, tetapi untuk melakukan ini petani butuh pendampingan, dan pengaturan agar stok tidak menumpuk di saat yang sama," jelas Enny. Enny mengatakan pengaturan dapat dilakukan melalui balai-balai penyuluh pertanian dan koordinasi antar daerah untuk memantau harga dan stok barang, terutama untuk bahan pangan yang seringkali memicu inflasi seperti cabai. Pekan ini harga cabai menebus Rp90.000 per kilogram. Senin lalu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pengusaha BUMN dan juga swasta dan meminta mereka bersama-sama melakukan repson yang cepat. Pernyataan Presiden tersebut juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada para wartawan.