Pegiat HAM tolak 'pelibatan langsung TNI' dalam menindak terorisme
Para pegiat HAM menolak usulan Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan, Wiranto, agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan langsung dalam menangani terorisme tanpa melalui sistem Bawah Kendali Operasi (BKO).
Tiga anggota TNI tengah latihan antiteror di Aceh, awal April 2017. Usulan Wiranto ini dianggap mengancam nilai-nilai demokrasi, HAM dan supremasi hukum, walaupun Wiranto beralasan sistem BKO menyulitkan TNI untuk bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah terorisme. "Ini bisa menjadi ancaman serius terhadap dinamika demokrasi, HAM dan supremasi hukum di Indonesia," kata Direktur LSM Imparsial, Al Araf, kepada BBC Indonesia, Rabu (31/05) sore di Jakarta. Apabila DPR mengakomodasi usulan Wiranto tersebut dalam revisi Undang-undang Tindak pidana Terorisme, Al Araf menganggap TNI telah ditempatkan sebagai aparatur penegak hukum. "Dan kita tahu di masa reformasi, fungsi TNI bukan lagi sebagai penegak hukum, tapi alat pertahanan negara," tegasnya. Aparat TNI diperbantukan untuk mengamankan unjuk rasa kelompok Islam yang berbarengan dengan pawai Dayak di Pontianak, 20 Mei 2017. Al Araf kemudian mengingatkan, fungsi sebagai penegak hukum itu pernah diperankan TNI selama Orde Baru, dan yang terjadi "TNI ikut terlibat penangkapan mereka yang dianggap menganggu keamanan". "Kalau kehendak seperti dikatakan Wiranto seperti itu, jelas mengancam dinamika demokrasi, HAM dan supremasi hukum," katanya. Tetapi Menkopolhukam Wiranto, Selasa (30/05), beralasan sistem Bawah Kendali Operasi, BKO, menyulitkan TNI untuk bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah terorisme. Wiranto: TNI butuh tindakan cepat Wiranto mencontohkan ketika TNI dilibatkan dalam menindak masalah terorisme di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. "Tapi masih sistem BKO, itu proses administrasinya panjang," katanya kepada wartawan di Jakarta. Menurutnya, sistem tersebut menyulitkan penanganan TNI dalam menyelesaikan masalah terorisme yang membutuhkan tindakan cepat. Presiden meminta RUU terorisme mengakomodasi peran TNI setelah aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (24/05) lalu, yang menewaskan tiga anggota polisi dan melukasi 11 orang lainnya. Karenanya, "Kami tidak akan hanya BKO, tapi pelibatan langsung. Nah, langsung bagaimana? Nanti dibahas di sana (pansus) detilnya." Usulan Wiranto iti menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang meminta dirinya menyiapkan skema agar revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak pidana Terorisme mengatur kewenangan TNI. "Berikan kewenangan TNI untuk masuk RUU ini. Tentu dengan alasan yang Menkopolhukam sudah siapkan," kata Joko Widodo saat membuka Rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (29/05). Presiden juga meminta pembahasan revisi UU tersebut segera dituntaskan agar segera ada payung hukum baru dalam melawan tindak terorisme. Presiden melontarkan hal itu setelah aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (24/05) lalu, yang menewaskan tiga anggota polisi dan melukasi 11 orang lainnya. Seorang anggota TNI bersama deretan panser dalam pengamanan setelah aksi teroris di depan Sarinah di Jalan Thamrin, Jakarta. Sejauh ini, kewenangan TNI dalam menghadapi aksi terorisme dalam skala tertentu sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun semenjak aksi terorisme muncul kembali pada awal Januari 2016 di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta, muncul kembali desakan agar peran TNI diakomodasi dalam revisi UU terorisme. 'Tangan terborgol' hadapi terorisme Dan setelah aksi terorisme di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, wacana pelibatan TNI dalam menyelesaikan masalah terorisme kembali didesakkan oleh pemerintah. "Saya sudah berulang kali mengatakan, kalau TNI tidak dilibatkan, bagaimana mungkin ada teror di dekat markas TNI, karena hambatan UU, TNI diam saja. 'Kan tidak bisa," kata Menkopolhukam Wiranto. Aparat TNI dimintai bantuan oleh polisi untuk mengamankan sejumlah kawasan di Jakarta setelah bom meledak di Kawasan Jalan Thamrin, Jakarta, Januari 2016. Karena itulah, Wiranto meminta kepada tokoh-tokoh politik untuk meminta memahami persoalan yang dihadapi TNI. "Jangan biarkan aparat keamanan dengan 'tangan terborgol' untuk melawan terorisme," tegasnya. Dia menegaskan, terorisme telah menyerang dan merugikan masyarakat banyak. "Marilah kita lindungi rakyat kita, ya dengan cara-cara yang cukup keras, cukup tegas." Tetapi menurut Direktur Imparsial, Al Araf, kewenangan TNI dalam memerangi terorisme sudah diatur dalam UU Pertahanan Negara dan UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam revisi UU terorisme. Kewenangan TNI dalam memerangi terorisme sudah diatur dalam UU Pertahanan Negara dan UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi dalam revisi UU terorisme, kata Imparsial. "Dengan berangkat dari hal itu, untuk apalagi mengatur keterlibatan TNI dalam revisi UU Teroris, karena sudah diatur dalam UU TNI," katanya kepada BBC Indonesia, Rabu (31/05). Tanpa memasukan peran TNI dalam revisi UU Teroris, demikian Al Araf, Presiden dapat menggunakan UU TNI atau UU Pertahanan Negara untuk 'menggerakkan' TNI dalam menyelesaikan masalah terorisme apabila kondisinya sudah betul-betul mendesak. Sikap DPR Anggota DPR sekaligus politisi PDI Perjuangan, yang terlibat membahas revisi UU Teroris, Charles Honoris, menganggap peran utama menindak masalah terorisme tetap di pundak kepolisian. "Kami sepakat tidak mengubah model yang digunakan saat ini yaitu model penegakan hukum," kata Charles kepada BBC Indonesia, Rabu (31/05) sore. Pasukan Densus 88 antiteror saat melakukan penggerebekan di kediaman tersangka teroris. "Kami mendorong agar pembahasan tidak melenceng dari model penegakan hukum, di mana kepolisian menjadi garda terdepan dalam menghadapi terorisme," kata politisi PDI-P, Charles Honoris. "Sehingga kami mendorong agar pembahasan tidak melenceng dari model penegakan hukum, di mana kepolisian menjadi garda terdepan dalam menghadapi terorisme," tambahnya. Menurutnya, polisi sejauh ini sudah mampu menangani melakukan tindakan aksi terorisme. "Track record Densus 88 dan Polri sudah cukup baik selama ini, dan kasus bom Kampung Melayu, kurang dari dua hari, orang-orang yang terkait dari pelakunya sudah ditangkap," kata Charles. Namun demikian, apabila aksi teror sudah berubah menjadi aksi separatis, seperti yang terjadi di wilayah Mindanao Selatan, Filipina, bisa saja TNI dilibatkan. "Atas dasar keputusan politik presiden atau negara." Anggota polisi mengamankan kawasan di dekat Sarinah di Jalan Thamrin, Jakarta, setelah ledakan bom awal Januari 2016. "Jadi tidak perlu ditambahkan lagi dalam UU Terorisme, tapi cukup dengan UU yang sudah ada, yaitu UU TNI, yang sudah mengizinkan Presiden menggunakan TNI dalam memberantas terorisme dalam keadaan tertentu," jelasnya lebih lanjut. DPR, melalui Panitia Khusus Revisi Undang-undang Tindak pidana terorisme, sejauh ini belum memutuskan tentang kewenangan TNI seperti yang diusulkan oleh pemerintah. Bagaimanapun, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan bahwa TNI siap dilibatkan dalam menindak aksi-aksi terorisme. "Yang penting TNI siap untuk dilibatkan dalam kondisi apa pun... Teroris di hutan, boleh (libatkan TNI). Tentara (bertugas) di hutan, 'kan 'makanannya'... tegas Mulyono di Jakarta Pusat, Selasa (30/05). Kapolri: Kita negara demokrasi Sementara, Kapolri Tito Karnavian mengatakan, TNI dapat mengambil peran di luar wewenang dan kemampuan kepolisian. Tito menyebut sejumlah potensi TNI yang dapat digunakan untuk menangani masalah terorisme. Warga sipil berkerumun di bekas lokasi ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. "Mulai dari potensi intelijen, kemudian ada teritorial, ada tim penindakan, nah ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama, bersinergi," kata Tito Karnavian, Senin (29/05). Tito kemudian mengungkap beberapa contoh kewenangan yang bisa diambil oleh TNI terkait penanganan terorisme. "Untuk yang penindakan, seperti misalnya di laut lepas yang Polri tidak memiliki aset. Pembajakan di laut, kenapa tidak? Pembajakan di udara, kenapa tidak? Kemudian di medan-medan khusus yang Polri tidak memiliki kemampuan yang cukup," ungkapnya. Namun demikian, Kapolri mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung suprameasi hukum dan HAM. "Tapi prinsip penanganan terorisme, karena ini negara demokrasi yang mengutamakan supremasi hukum dan human rights, maka prinsipnya adalah due process of law. tetap pada penegakan hukum," tegas Kapolri.