Jepang 'tawarkan' solusi untuk kasus 'budak seks'
Jepang dilaporkan berniat menghimpun pendanaan dari pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan yang berlangsung cukup lama dengan Korea Selatan mengenai budak seks dalam Perang Dunia II.
PM Shinzo Abe dilaporkan berkeinginan kuat menyelesaikan masalah dengan Korsel. Para perempuan ini dipaksa untuk bekerja di rumah bordil militer Jepang. PM Shinzo Abe telah menginstruksikan menteri luar negeri Jepang untuk menyampaikan masalah ini dalam kunjungannya ke Seoul pekan depan, seperti dilaporkan oleh media Jepang. Masalah ini telah menghambat hubungan Jepang dengan Korea Selatan selama beberapa dekade. Sebelumnya Korea Selatan telah menyebutkan permintaan maaf Jepang tidak cukup dan mengkritik sikap Jepang yang dianggap enggan untuk menyelesaikan tindakan brutalnya di masa lalu. Tetapi hubungan antara kedua negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah mereka sepakat untuk melanjutkan pembicaraan. Menteri Luar Negeri Fumio Kishida dilaporkan telah mengatur kunjungan dadakan ke Korea Selatan dengan harapan dapat mencari resolusi awal. Dia memberikan pernyataan setelah media Jepang melaporkan bahwa PM Abe telah memerintahkannya untuk melakukan pembicaraan tingkat menteri di Seoul secepatnya pada Senin ini untuk mencari solusi. Para perempuan yang pernah menjadi budak seks Jepang unjuk rasa di kantor kedubes Jepang di Seoul. Pendanaan itu akan serupa dengan yang pernah dibuat pada 1995 lalu yang berhenti setelah satu dekade. Saat itu jelas bahwa uang tersebut berasal dari donasi, bukan dari pemerintah Jepang. Salah proposal yang dilaporkan oleh Nikkei Asian Review akan membuat Jepang menyediakan dana bantuan selama 10 tahun dengan jumlah lebih dari 100 juta yen atau Rp11 milliar. Laporan itu menyebutkan Korea Selatan mendesak Jepang untuk meminta maaf, termasuk meminta pertanggungjawaban negara itu. Tahun ini merupakan peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Lebih dari 200.000 perempuan diperkirakan telah menjadi budak seks oleh Jepang selama PD II, sebagian besar dari mereka merupakan warga Korea. Perempuan lain berasal dari Cina, Filipina, Indonesia dan Taiwan.