Bawaslu usul pendaftaran calon peserta pilkada diperpanjang
Menyusul keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengeluarkan perppu terkait adanya daerah yang memiliki calon tunggal untuk pilkada Desember nanti, Bawaslu mengeluarkan sebuah rekomendasi kepada KPU.
Pilkada serentak rencananya akan digelar 9 Desember 2015. Dalam rekomendasi yang diberikan Bawaslu pada hari Rabu (05/08) disebut bahwa waktu pendaftaran calon kepala daerah sebaiknya dibuka kembali. "Kami memandang masih ada celah yang dapat digunakan KPU untuk memberikan kesempatan kepada partai politik di tujuh daerah mengajukan pasangan bakal calon tambahan," kata ketua Bawaslu Muhammad. Namun Bawaslu tidak menentukan berapa lama waktu perpanjangan masa pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah dan menyerahkan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. "Ada kewenangan Bawaslu di mana Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat merubah suatu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi," jelas Husni Kamil Manik. Menyikapi hal ini, KPU semestinya menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu, kata ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaedi. Memecahkan permasalahan Dia pun menjelaskan bahwa perpanjangan waktu pendaftaran dapat memecahkan permasalahan. "Peluang untuk munculnya kandidat lain sangat mungkin. Kita bisa mengambil contoh di Surabaya misalnya Trisma (Tri Rismaharini) hanya didukung oleh 30% dukungan partai politik. Artinya masih ada kemungkinan dua atau tiga kandidat lain untuk maju dalam pilkada," ungkap Veri. Selain itu, desakan terhadap partai politik untuk memberi calon juga dapat dilakukan lebih gencar lagi, kata Veri. Saat ini terdapat tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yakni Tasikmalaya di Jawa Barat, Blitar, Pacitan dan Surabaya di Jawa Timur, Mataram di Nusa Tenggara Barat, Samarinda di Kalimantan Timur, Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Rencananya, Kamis (06/08) Komisi Pemilihan Umum akan mengadakan rapat pleno guna menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu.