Jokowi resmi menang: Bagaimana nasib penuntasan kasus pelanggaran HAM di periode kedua?
Periode kedua Joko Widodo dibayangi sejumlah kasus HAM yang belum tuntas. Meski Jokowi berulang kali mengatakan dia tidak memiliki beban masa lalu, keluarga korban pelanggaran HAM pesimis ia akan menuntaskan kasus-kasus tersebut.
Peneliti Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan dalam periode pertama kepemimpinan Jokowi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berjalan di tempat. Hal itu, katanya, terjadi karena Jokowi cenderung ingin merangkul semua pihak untuk mengamankan posisinya untuk pencalonan di Pilpres 2019. Jokowi bahkan sebelumnya dikritik oleh sejumlah aktivis HAM karena memilih Wiranto, yang disebut terkait dalam sejumlah kasus HAM, sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, unggulnya Jokowi di pilpres, dengan sekitar 16 juta suara lebih banyak dari Prabowo, kata Adi, merupakan modal sosial yang dapat digunakan Jokowi untuk menunaikan janjinya. Apalagi, tambahnya, ini adalah periode terakhir bagi Jokowi. "(Jokowi) sudah tak ada beban lagi, baik masa lalu maupun masa depan sehingga proses supremasi hukum, penuntasan kasus-kasus lama harus dituntaskan," ujarnya. Berulang kali klaim 'tak lagi ada beban' Dalam beberapa kesempatan, salah satunya dalam acara bersama aktivis 1998 pada pertengahan Juni lalu, Jokowi mengatakan dia tidak lagi memiliki beban. "Saya dalam waktu lima tahun ke depan ini Insya Allah, sudah tidak ada beban apa-apa. Keputusan-keputusan gila yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan," kata Jokowi. Apa pernyataan tersebut juga menyiratkan janji penuntasan kasus HAM? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim mengonfirmasinya. "Sudah pasti.... Bagi dia di periode kedua ini beliau ingin meninggalkan legacy yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, isu-isu krusial pada periode pertama, akan diselesaikan pada periode kedua," katanya. "Salah satu isu krusial yang belum tertangani dengan efektif adalah penyelesaian HAM masa lalu." Ia menyebut kasus-kasus pelanggaran HAM, mulai kasus 1965, 1998, hingga kasus Wasior Wamena 2000-2003, seakan "menyandera" setiap presiden yang terpilih di Indonesia. "Tentu ini jadi taruhan, jadi semacam prestige bagi presiden Jokowi kalau dia mampu menyelesaikan kasus HAM masa lalu," katanya. Dalam visi misi Jokowi dan Ma'ruf di Pilpres 2019, salah satu janji yang diucapkan Jokowi adalah melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ifdhal mengatakan saat ini pemerintah fokus pada penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Wasior-Wamena. Apa kata keluarga korban pelanggaran HAM? Sebelumnya, di akhir tahun 2018, yang juga merupakan masa kampanye, Jokowi menemui para orang tua dan keluarga korban pelanggaran HAM serta para pegiat peserta aksi rutin Kamisan depan Istana. Saat itu, keluarga korban menyampaikan tuntutan mereka agar presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Maria Sumarsih, ibunda Bernardus Realino Norma Irawan atau Wawan--mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas ditembak pada November 1998, mengatakan keluarga korban pesimis di periode kedua Jokowi akan membuat terobosan di bidang penyelesaian kasus HAM. Apalagi, kata Sumarsih, yang memutuskan golput di pilpres lalu, Jokowi sudah berjanji menghapus impunitas sejak berkampanye untuk Pilpres 2014. "Sampai hari ini tidak ada perkembangan apa-apa untuk penyelesaian kasus HAM berat," kata Sumarsih. Visi misi Jokowi-Mar'uf di Pilpres 2019, kata Sumarsih, juga tidak mencantum kata penegakan hukum yang dapat menunjukkan komitmen untuk penuntasan kasus secara yudisial, cara penyelesaian yang dianggap ideal bagi para keluarga korban. Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim, yang juga mantan Ketua Komnas HAM, mengatakan timnya masih mencari mekanisme penuntasan yang kredibel dan memenuhi hak korban. "Kalau maju ke pengadian harus dengan kasus yang kuat. Kalau hanya metode itu yang digunakan, jelas akan banyak kendala, kemudian nanti korban tidak akan mendapat apa yang mereka harapkan," katanya. "Harus dipikirkan mekanisme lain. Bukan berarti menghilangkan mekanisme pengadilan, tapi pengadilan kan bukan satu-satunya cara," ujarnya. 'Pak Jokowi tidak berani' Sejak 2002, Komnas HAM menyerahkan sembilan berkas pelanggaran berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun, berkas-berkas perkara tersebut mengalami proses bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM dan sebaliknya. Kesembilan kasus tersebut adalah: kasus peristiwa 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, peristiwa Trisakti 1998, peristiwa Semanggi I 1998 dan peristiwa Semanggi II 1999, kasus peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Kejaksaan Agung menjelaskan berkas perkara itu tak memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga jika dilanjutkan ke proses penyidikan, kejaksaan akan kesulitan mengumpulkan bukti. Lalu, bagaimana langkah Jokowi kedepannya? "Itu ada komunikasi antara Komnas dan Kejaksaan yang difasilitasi oleh Menko Polkam. Sudah mulai sejak awal tahun ini," kata Ifdhal. Sementara itu, Sumarsih berpendapat hingga kini penyelesaian kasus terhambat karena Jokowi tidak berani. "Tidak berani dengan jenderal-jenderal yang diduga sebagai pelanggar HAM berat," ujarnya. Namun, Sumarsih mengatakan dia tetap berharap adanya titik terang. "Kalau (presiden) tidak menyelesaikan kasus pelanggaran berat itu melanggar konstitusi dan itu wajib ditagih, diingatkan, didesak, didorong," katanya. Ifdhal menambahkan, kedepannya Jokowi akan mengisi pemerintahannya dengan orang-orang muda, yang tidak memiliki masalah dengan masa lalu. Meski begitu, kata Ifdhal, hal tersebut harus dirapatkan terlebih dahulu dengan pihak koalisi.