Vaksin Covid-19 'dijual ilegal' ke masyarakat di Sumatera Utara, diduga libatkan dokter dan pegawai Dinas Kesehatan, bagaimana pengawasan stok vaksin?
Setelah mengungkap alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kini membongkar dugaan praktik perdagangan ilegal vaksin Covid-19.
Polisi menggiring para tersangka penjualan vaksin Covid-19 saat rilis kasus di Polda Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat (21/05). Polda Sumatera Utara menangkap empat orang tersangka di antaranya oknum ASN Rutan Kelas I Medan atas dugaan penjualan vaksin Covid-19 Sinovac kepada masyarakat dengan barang bukti 13 vial botol vaksin alat suntik dan sejumlah uang tunai. Vaksin yang seharusnya gratis justru diduga dijual kepada masyarakat yang bersedia membayar. Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, tak menampik bahwa pengawasan terhadap kegiatan vaksinasi perlu diperkuat, terutama di tingkat pemerintah daerah. Sejauh ini, sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antara mereka berprofesi sebagai dokter. Kepolisian menyebut kedua dokter ini diduga bekerja sama dengan seorang agen properti untuk mencari pelanggan dan lokasi vaksinasi. Setelah semua siap, berdasarkan pengusutan kepolisian, dokter tersebut "akan mengupayakan vaksin dari rekannya di Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara". Tak tanggung-tanggung, bisnis ini disebut menarik ribuan pelanggan dalam kurun sebulan dan meraup keuntungan hingga Rp271 juta. Baca juga: Bagaimana kasus ini terungkap? Aksi yang diduga dilakukan para pelaku terbongkar setelah informasi sampai ke polisi bahwa ada kegiatan vaksinasi di suatu kompleks perumahan di Kota Medan pada 18 Mei 2021. Perumahan tersebut hanya berjarak sekitar 600 meter dari gudang vaksin Covid-19 yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara. Saat itu, setidaknya terdapat 50 peserta yang disuntik vaksin oleh dua orang vaksinator. Setelah diselidiki kepolisian, vaksinasi ini ternyata dipungut biaya. Tak cuma itu, para pesertanya juga belum tercatat dalam daftar penerima vaksin Covid-19 yang ditentukan pemerintah. Terdapat empat orang yang telah ditetapkan jadi tersangka kasus penyelewengan vaksin Sinovac. Keempatnya adalah Se (40), IW (45), KS (47), dan Su. Se merupakan agen properti. Dua tersangka lain, yakni IW dan KS, berprofesi sebagai dokter berstatus aparatur sipil negara. Sedangkan Su menjabat Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara. Siapa yang diduga terlibat? Sejauh ini, terdapat empat orang yang telah ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penyelewengan vaksin Sinovac. Keempatnya berinisial Se (40), IW (45), KS (47), dan Su. Se merupakan agen properti. Dua tersangka lain, yakni IW dan KS, berprofesi sebagai dokter berstatus aparatur sipil negara. IW bekerja di Tim Kesehatan Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Tanjung Gusta Medan, dan KS bekerja di Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara. Sedangkan Su menjabat Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan Se bertugas sebagai koordinator guna mengumpulkan orang-orang yang mau divaksin dengan cara meminta imbalan Rp250.000 per orang. Adapun IW, KS dan Su menjadi pihak yang menyediakan vaksin. Polisi menunjukkan barang bukti kasus penjualan vaksin Covid-19 di Polda Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat (21/05). Polda Sumatera Utara menangkap empat orang tersangka di antaranya oknum ASN Rutan Kelas I Medan atas dugaan penjualan vaksin Covid-19 Sinovac kepada masyarakat. Belakangan diketahui bahwa IW juga pernah tersandung kasus penipuan dan dihukum dua tahun penjara. Kala itu, dia masih bertugas sebagai dokter di suatu Puskesmas di Langkat. Kasus itu tidak membuatnya kehilangan status sebagai aparatur sipil negara. Setelah bebas, IW dimutasi ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak berhenti sampai di sini. Selain empat tersangka, penyidik juga memanggil mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara, Alwi Mujahit Hasibuan, dan Pelaksana Tugas Kadis Kesehatan Pemprov Sumut, Aris Yudhariansyah. Pada April 2021 lalu, Alwi masih menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara. Sedangkan Aris merupakan sekretaris dinas. Setelah Alwi digeser menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB pada pertengahan Mei 2021, Aris diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara. Aris kini juga menjabat sebagai Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara. Bagaimana pelaku beraksi? Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, menjelaskan bahwa Se menghubungi IW agar menyediakan vaksin sesuai jumlah permintaan. "Ternyata Se berkoordinasi dan dibantu oleh ASN dari dokter Rutan Tanjung Gusta Medan, yaitu dokter IW. Selaku dokter di Rutan Tanjung Gusta, vaksin ini seharusnya diberikan kepada pelayan publik dan napi di rutan itu. Jadi vaksin tidak diberikan ke sana tapi diberi kepada masyarakat yang membayar," papar Kapolda Sumut kepada wartawan di Medan, Nanda Fahriza Batubara, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Baca juga: Se mengaku sebagai penghubung bagi masyarakat yang ingin divaksinasi. "Saya menjembatani teman-teman yang sangat ingin diberi vaksin," ujar Se di Mapolda Sumatera Utara, Medan, 21 Mei 2021. Pengalaman di bidang properti menjadi modal bagi Se untuk berhubungan dengan sejumlah pengelola kompleks perumahan. Se juga memanfaatkan jaringannya dan mampu menggalang ribuan orang yang bersedia membayar vaksin. Setelah dapat pelanggan dan menentukan lokasi, dia menghubungi IW agar menyediakan vaksin sesuai jumlah permintaan. Selain IW, Se juga berkomunikasi dengan KS untuk menyediakan vaksin dalam beberapa kali kesempatan. "Setelah tanggal dan tempat ditentukan, maka vaksinasi terlaksana, setelah itu teman-teman mengumpulkan dana ke saya, setelah selesai saya beri kepada dokter secara tunai dan nontunai," kata Se. Petugas menyusun barang bukti kotak berisi vaksin Covid-19 di Polda Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat (21/05). Untuk praktik vaksinasi teranyar, Se bekerja sama dengan IW. Lalu IW mengirim surat permohonan ke Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara untuk meminta jatah vaksin para tahanan dan narapidana. Kedekatan IW dengan Su bahkan memungkinkannya minta vaksin tanpa melalui surat resmi. "Vaksin saya ambil dari dinas kesehatan secara langsung. Kalau yang pakai surat permohonan itu untuk Rutan. Tapi untuk yang sosial itu saya mohon secara lisan kepada Pak Su. Saya langsung menghadap ke kantornya," kata IW. Vaksin yang semestinya diperuntukkan buat para penghuni rumah tahanan itu kemudian dijual dan disuntikkan kepada pelanggan mereka. Akibat kasus ini, Se, IW, dan KS dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan suap. Sedangkan Su hingga kini masih dijerat dengan pasal tindak pidana penyelewengan. "Saudara Su kami kenakan pasal 372 dan 374 KUHP. Dan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan kita naikkan statusnya apabila cukup bukti untuk diterapkan pasal tindak pidana korupsi," kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. Dugaan praktik ilegal ini disebut menarik ribuan pelanggan dalam kurun sebulan dan meraup keuntungan hingga Rp271 juta. Berapa keuntungan yang diduga diperoleh para tersangka? Berdasarkan penyidikan, para pelaku tidak hanya sekali menggelar vaksinasi dengan memungut biaya. Mereka menyebut praktik ini dimulai pada April 2021 dan sudah 15 kali beraksi di berbagai tempat. Rata-rata dilakukan di dalam kompleks perumahan elite, mulai dari Sumatera Utara hingga Jakarta. Untuk satu dosis vaksin, para pelaku mematok harga Rp250.000. Dari jumlah itu, Se diduga menarik fee Rp30.000. Selebihnya disetor ke penyedia vaksin. Dalam kurun waktu sebulan, Se berhasil mengumpulkan 1.085 orang pelanggan dengan keuntungan mencapai Rp271 juta. Berkat hal itu, Se mendapat total fee senilai Rp32,5 juta. Selebihnya diserahkan kepada IW dan KS. Dari 15 kali kegiatan vaksinasi, Se mengaku sudah tujuh kali bekerja sama dengan IW. Selebihnya vaksin diperoleh berkat bantuan KS. Mengapa ini bisa terjadi? Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna, mengatakan perbuatan IW tidak berkaitan dengan urusan kedinasan. Krisna memastikan bahwa tindakan itu dilakukan IW tanpa sepengetahui instansinya. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada kepolisian. "Kalau kami, itu yang jelas tidak dilaksanakan sepengetahuan dinas. Berarti itu kegiatan pribadi yang menjadi tanggung jawab pribadi," kata Krisna, 27 Mei 2021. Krisna menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 3.000 pegawai yang bekerja di Lapas maupun Rutan di Sumatera Utara. Untuk narapidana dan tahanan sendiri tercatat berjumlah sekitar 33.000 orang. Sejauh ini, vaksinasi hanya dilakukan terhadap pegawai. Sedangkan untuk narapidana maupun tahanan belum terjadwal. Vaksinasi terhadap pegawai dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas kesehatan masing-masing kabupaten atau kota. Setelah surat permohonan dilayangkan oleh para kepala Rutan atau Lapas, ujar Krisna, pihak dinas kesehatan biasanya akan menentukan lokasi vaksinasi seperti di Puskesmas terdekat. "Artinya, Lapas atau Rutan tidak pernah menerima vaksin, atau melakukan vaksinasi sendiri. Semua itu dari dinas (kesehatan)," kata Krisna. Salah satu tersangka kasus dugaan perdagangan ilegal Covid-19 menjawab pertanyaan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, di Mapolda Sumatera Utara, Medan, Jumat (2105). Untuk mengetahui bagaimana stok vaksin Covid-19 bisa dirilis dan dijual ke masyarakat, Polda Sumut memanggil Alwi Mujahit Hasibuan yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara pada April 2021. "Janganlah seperti ini, seperti penjahat saja [saya ini]. Janganlah," ucap Alwi di sela-sela pemeriksaan polisi di Mapolda Sumut, pada 24 Mei 2021. Aris Yudhariansyah, yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara, juga dipanggil kepolisian. Akan tetapi, Aris juga menolak memberi pernyataan ke awak media terkait kasus ini. "Belum. Nanti kalau aku siap aku sampaikan lah," kata Aris. Dengan langkah terburu, Aris enggan membeberkan prosedur dan mekanisme permintaan vaksin di dinasnya. Dia juga mengaku lupa jumlah stok vaksin yang kini tersedia untuk Sumatera Utara. "Stok vaksin berapa ya? Saya lupa. Nanti kan [ada] update," katanya. Pada kesempatan berbeda, Aris kembali banyak berbicara mengenai vaksinasi. "Ke posko saja. Aku lupa angka pastinya [penyaluran dan stok vaksin]. Ke sana saja. Semua sudah kami bikin SOP di sana," kata Aris via telepon, 27 Mei 2021. "Kalau mau tanya-tanya apa, ke Kominfo, karena mereka sekarang koordinator komunikasi publiknya. Kalau tentang penyakit baru [ke] saya. Di luar itu mungkin bisa tanya ke sana," sambungnya. Aris kembali menolak menjelaskan tentang mekanisme permohonan vaksin. Menurutnya, semua sudah diatur. "Aduh pertanyaan kamu. Ya tidak ada yang teken-meneken lah. Semua kan sudah ada SOP-nya," kata Aris. Berdasarkan data yang dirilis Pusat Krisis Kesehatan Regional Sumatera Utara pada 2 Juni 2021, terdapat 2.229.978 orang yang menjadi target vaksinasi. Jumlah itu terdiri atas 71.058 orang tenaga kesehatan, 879.798 orang pelayan publik dan 1.279.122 orang lanjut usia. Dari jumlah total di atas, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama masih berkisar 26,02%. Sedangkan vaksinasi tahap kedua sekitar 18,96%. Bagaimana pengawasan stok vaksin? Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, AKBP Hadi Wahyudi, mengatakan tingginya animo masyarakat memperoleh vaksin serta lemahnya pengawasan pendistribusian pasokan vaksin menjadi celah bagi para pelaku. "Barangkali ada ketidaksabaran dari masyarakat, sehingga itu dijadikan peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kedua, pengawasannya memang lemah. Seperti pengawasan terkait pendistribusian, itu kita lemah," kata Hadi kepada wartawan di Medan, Nanda Fahriza Batubara, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pengawasan distribusi vaksin dapat ditanyakan ke dinas kesehatan daerah. Pada prinsipnya, pengawasan terhadap kegiatan vaksinasi perlu diperkuat. "Ini perlu diperkuat pengawasan, ya. Terutama pada tingkat pemerintah daerah," kata Nadia, 25 Mei 2021. Petugas kepolisian berjaga saat vaksin Covid-19 tiba di gudang Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara Jalan Prof HM Yamin, Medan, Januari 2021 lalu. Nadia, yang juga menjabat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa petunjuk serta teknis vaksinasi diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021. Menurutnya, surat permintaan vaksin biasa diteken oleh kepala instansi pemohon. Serah-terima vaksin mesti dicatat dalam berita acara yang diteken oleh tiap pihak. Kementerian Kesehatan hanya memeroleh laporan stok serta penggunaan total vaksin oleh dinas kesehatan secara online melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). "Surat permintaan vaksin biasa diteken oleh kepala instansi pemohon. Ada berita acara serah terima dari masing-masing pihak, tidak harus kepalanya, tapi siapa yang menerima," kata Nadia. "Penempatan aparat di gudang penyimpanan vaksin tergantung situasi. Laporan dari dinas menjadi laporan stok dan penggunaan secara total saja melalui aplikasi SMILE," sambungnya. Bagaimana respons Pemerintah Provinsi Sumut? Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan akan memperketat pengawasan penyaluran vaksin agar praktik serupa tak terulang. Dia juga mengatakan bahwa jajaran yang terbukti menyelewengkan jabatan bakal dijatuhi sanksi pemecatan. Seperti diketahui, tersangka Su dan KS selama ini bekerja di Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara. "Oh itu [sanksi] pecat. Pasti pecat. Sesuai peraturan yang berlaku, melakukan hal seperti itu. Vaksin ini diberikan untuk mengantisipasi orang supaya tidak terjangkit Covid-19. Tapi malah vaksin diperlakukan seperti itu," ujar Edy di rumah dinasnya, 21 Mei 2021. Wartawan di Medan, Nanda Fahriza Batubara, berkontribusi dalam artikel ini.