Langkah Singapura kejar perusahaan Indonesia 'tak tepat'
Langkah Singapura untuk terus mengejar pelaku atau perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan sehingga menyebabkan kabut asap yang mengganggu kesehatan penduduk negara tersebut, dinilai tidak tepat oleh pengamat hukum internasional dan aktivis lingkungan.
Singapura sudah menandai enam perusahaan Indonesia yang dipercaya telah membakar lahan untuk membuka perkebunan. Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Duta Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta, Anil Kumar Nayar mengatakan, Singapura menolak menghentikan upaya mengejar pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kebakaran hutan sehingga menyebabkan kabut asap tahun lalu. Koordinator Jikalahari Woro Supartinah mengakui bahwa sebenarnya tren penuntutan hukum yang terjadi dalam setahun terakhir tetap belum bisa memberi efek jera pada perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan, tetapi dia menilai bahwa langkah Singapura mengejar pelaku bukan pendekatan yang efektif. Ketika ditanya, apakah langkah Singapura ini bisa dilihat sebagai sebuah terobosan terhadap upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga membakar hutan sehingga menyebabkan kabut asap, Woro menjawab, "Melihatnya tidak sesederhana itu." "Kita melihat perusahaan-perusahaan yang disasarnya itu masih pada subjektivitas atau tebang pilih, karena perusahaannya, perusahaan-perusahaan Indonesia. Sementara kita tahu, bahwa perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura itu juga berkontribusi terhadap kabut asap. Nah jika memang Singapura ingin melakukan itikad baik, persoalannya beranikah Singapura juga menjerat perusahaan-perusahaan investor dia yang terlibat?" kata Woro. Hukuman dan denda Woro melihat dalam setahun terakhir, dari 18 perusahaan yang disebut sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan, baru tiga yang naik ke tingkat pengadilan. Menggunakan Undang-undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act, Singapura mengeluarkan penetapan pengadilan untuk menahan direktur sebuah perusahaan Indonesia terkait kabut asap ketika dia sedang berada di negara tersebut. Tren ini, menurut Woro, tidak berbeda dari 2013 dan 2014, di mana ada "sekitar 12 atau 13 perusahaan, yang naik persidangan baru dua atau tiga." Selain itu, Woro juga menilai bahwa putusan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut belum signifikan dalam memberi efek jera, karena selain ada yang diputus bebas, "belum ada yang dijerat sampai lima tahun ke atas, dan dendanya masih belum sepadan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh karhutla". Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal menolak untuk berkomentar terhadap langkah Singapura ini, meski begitu dia mengatakan bahwa "Indonesia tengah melakukan upaya penegakan hukum yang sangat serius terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi". Salah satu upaya tersebut, menurut Novrizal, adalah pemberlakuan sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Tahun 2015 itu untuk pertama kalinya pemerintah menerapkan sanksi administratif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan selain kasus pidana dan perdatanya yang berjalan terus. Dan memang tahun 2015 lalu, KLHK mengeluarkan banyak sanksi administrasi kepada konsesi-konsesi yang memiliki izin. Mulai dari pembekuan izin, pencabutan izin, dan paksaan pemerintah," kata Novrizal. 'Arogansi' Singapura telah menandai enam perusahaan Indonesia yang dipercaya telah membakar lahan dan mendesak pemberlakuan hukum internasional, karena penyebab kebakaran hutan itu di luar kewenangan hukum negaranya. Menurut laporan AFP, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar mengatakan bahwa dari enam perusahaan, hanya ada dua perusahaan yang merespons perintah pengadilan, meski dia tak secara spesifik menyebut nama perusahaan. Nayar menambahkan, Singapura telah berulang kali meminta Indonesia menyediakan rincian perusahaan yang memiliki lahan konsesi berdasarkan peta, namun pemerintah Indonesia belum memberikan informasi apapun. Terhadap klaim ini dan upaya hukum yang dilakukan Singapura, jubir KLHK Novrizal merujuk pada pernyataan yang disampaikan jubir Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir beberapa kali kepada media. Penanganan kabut asap lintas negara, menurut jubir Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, bisa dilakukan melalui mekanisme ASEAN lewat Kesepakatan ASEAN soal Polusi Kabut Asap Lintas Batas. Dalam pernyataannya kepada media, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir selalu mengatakan bahwa wilayah ASEAN sudah punya mekanisme tersendiri untuk menangani kabut asap lintas negara lewat ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution, sehingga mekanisme ASEAN-lah yang akan dipakai sebagai dasar kerangka kerjasama pencegahan dan penanganan asap lintas batas negara. Langkah pemerintah Indonesia ini dibenarkan oleh pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Meski memahami rasa frustrasi Singapura karena permintaannya akan data perusahaan dan peta konsesi lahan tak kunjung dijawab oleh pemerintah Indonesia, Hikmahanto menilai tindakan Singapura untuk terus melakukan upaya hukum terhadap perusahaan Indonesia yang diduga membakar hutan dan lahan sebagai sebuah 'arogansi'. "Mungkin saja ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia ketika pemerintah Singapura hendak meminta dokumen-dokumen yang diinginkan, sama saja seperti ketika Indonesia meminta (data) para terduga koruptor yang lari ke Singapura, pemerintah Singapura pasti mengalami kendala, apakah karena peraturan perundang-undangan dalam negeri mereka atau karena memang sulit dicari (orangnya). Negara-negara ini harus memahami dan tahu kapan kewenangan mereka berhenti," katanya. Pesan Singapura KLHK menyatakan bahwa pada 2015 adalah "untuk pertama kalinya" sanksi administratif terhadap perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan diberlakukan selain penuntutan hukum pidana dan perdata. Hikmahanto juga tidak sepakat dengan alasan Singapura yang ingin menggunakan hukum internasional seperti yang dipakai AS untuk menyasar praktik korupsi FIFA. "Padahal ini berbeda, karena di Foreign Corrupt Practices Act, yang melakukan suap itu adalah orang atau badan hukum atau warga negara AS di luar negeri. Jadi mereka akan pulang atau punya base di AS, sementara kalau kita bicara dalam konteks undang-undang haze pollution dari Singapura, itu tidak ada yang berkaitan dengan Singapura, apakah perusahaan itu punya base di Singapura atau pelakunya warga negara Singapura. Nah ini kemudian yang memunculkan ketersinggungan dari pejabat kita," kata Hikmahanto. Lewat pernyataan yang dikirimkan kepada BBC Indonesia, Kedutaan Besar Singapura di Indonesia menyatakan bahwa langkah mereka mengejar pelaku pembakaran hutan dan lahan menggunakan Transboundary Haze Pollution Act adalah pelengkap dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia. "Jika kedua pihak bekerjasama untuk membawa perusahaan yang menyimpang ini ke peradilan, kita akan mengirimkan pesan kuat bahwa praktik pembukaan lahan ilegal tak bisa ditoleransi." "Undang-undang THPA ini konsisten dengan hukum internasional, dan disusun dengan saran dari para pakar hukum internasional. (UU ini) tidak ditujukan pada individu atau perusahaan tertentu berdasarkan kewarganegaraan. (UU) Ini juga tidak melanggar kedaulatan negara manapun, atau menghambat kemampuan pemerintah Indonesia menerapkan hukum mereka sendiri," berdasarkan pernyataan yang dikirimkan oleh Chun Long AU. Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah Singapura berharap untuk mendapat informasi dari pemerintah Indonesia terkait perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan sehingga "langkah yang pantas bisa diambil terhadap tindakan perusahaan-perusahaan tersebut".