‘Dalang serangan bom Bali’ mungkin bakal disidang di Mahkamah Militer AS
Komisi Militer AS di penjara Teluk Guantanamo telah mengajukan dakwaan terhadap Hambali, warga Indonesia yang diduga menjadi dalang dua pengeboman di Bali pada 2002 dan di Jakarta pada 2003.
Foto Hambali diedarkan kepolisian Indonesia setelah insiden pengeboman di Bali, pada 2002 lalu. Pemerintah AS belum merilis pernyataan kepada publik, namun dokumen dakwaan yang diperoleh surat kabar New York Times menyebut Hambali telah didakwa melakukan kejahatan perang. Sebelumnya, surat kabar Miami Herald yang pertama kali mendapatkan dokumen dakwaan Hambali melaporkan bahwa berkas-berkas itu menyebutkan pria bernama asli Encep Nurjaman telah mendalangi tiga pengeboman di Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang. Lelaki yang juga dikenal dengan nama Riduan Isamuddin itu juga dituding bertanggung jawab atas pengeboman di Hotel Marriot, Jakarta, pada 2003 yang menewaskan 11 orang dan mencederai 140 lainnya. Melalui sistem yang berlaku di AS, Komisi Militer di Guantanamo bakal melanjutkan dakwaan Hambali ke Mahkamah Militer. Namun, juru bicara komisi tersebut, Mayor Jenderal Ben Sakrisson, menolak berkomentar. Dokumen dakwaan menyebutkan Hambali telah mendalangi tiga pengeboman di Bali pada 2002 dan di Jakarta pada 2003. Hambali ditangkap badan intelijen AS (CIA) di Thailand pada 2003, namun belum pernah dikenai dakwaan. Alasan mengapa membutuhkan waktu begitu lama untuk mendakwa Hambali adalah karena komisi yang khusus diciptakan George W Bush saat masih menjadi presiden pasca insiden 11 September 2001 belum bekerja dengan baik. Sampai saat ini, sebagaimana dilaporkan New York Times, upaya untuk menggugat lima pria yang diduga terlibat dalam serangan 11 September 2001 terbengkalai akibat rangkaian sidang praperadilan. Jaksa Agung AS, Jeff Sessions, mengakui bahwa komisi militer mengalami kesulitan untuk melanjutkan kasus-kasus dugaan terorisme ke persidangan. Kembali ke kasus Hambali, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemerintah Indonesia telah mengetahui dakwaan tersebut dan kini tengah memantau prosesnya. Menurutnya, itu adalah proses internal AS yang bertujuan memberikan transparansi dan kepastian hukuman kepada Hambali. BBC Indonesia telah berupaya menghubungi Kedutaan AS di Jakarta, namun belum mendapat respons.