Masalah kesenjangan kaya-miskin 'bukan soal etnis Cina atau bukan'
Sejumlah pihak mencoba membawa masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia menjadi isu rasial, sebuah hal yang dikritisi pakar sebagai tindakan politis yang keluar dari masalah dan solusi utama.
Jumat pekan lalu, pimpinan GNPF-MUI, Bachtiar Nasir kepada Reuters mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan kampanye rasial baru yang menyoroti kesenjangan ekonomi dan investasi asing. Bachtiar Nasir mengatakan kekayaan minoritas etnis Tionghoa di Indonesia adalah sebuah masalah, dan dia menganjurkan program yang menguntungkan bagi orang asli Indonesia - sebuah pernyataan yang bisa memperkeruh suasana yang sudah tegang dalam beberapa pekan terakhir. "Sepertinya mereka tidak menjadi lebih murah hati, lebih adil," kata Bachtiar, mengacu pada warga Cina Indonesia. "Itulah masalah terbesar." Di media sosial, pernyataan ini kemudian dikaitkan dengan komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla tiga bulan lalu di Ambon - yang dikutip oleh beberapa media termasuk Republika, Tempo, dan Detik - dan mengatakan bahwa kesenjangan sosial di Indonesia berbahaya karena 'beda agama.' "Di Thailand, yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara itu di Indonesia, yang kaya dan miskin berbeda agama," kata Jusuf Kalla dalam laporan sejumlah media. Bachtiar Nasir mengatakan kekayaan minoritas etnis Tionghoa di Indonesia adalah sebuah masalah. Koreksi kebijakan hal utama Namun, pengamat ekonomi dari INDEF, Enny Sri Hartati, mengatakan persoalan kesenjangan ekonomi tidak bisa dilihat sebagai masalah ras. "Kalau memang ini mau diselesaikan, bukan berdasarkan kasus etnisnya, tapi bagaimana pemerintah punya law enforcement. Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan, melakukan persaingan usaha tidak sehat, itu yang harus diberi sanksi. Siapapun etnisnya. Tidak elok kalau mendikotomikan antara pribumi dan non-pribumi," katanya. Dia khawatir bahwa masalah ini "ditarik ke arah politik" dan melenceng dari solusi. "Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengkoreksi kebijakan yang dianggap salah dan dianggap menyuburkan ketimpangan itu," tambah Enny. Senada, kesenjangan sosial menurut Ekonom Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, sama sekali bukan masalah etnis atau SARA. "Ini bahkan bukan persoalan nasional, karena ini juga terjadi di Amerika kan, negara yang dianggap paling maju secara ekonomi." Riset terbaru badan amal internasional, Oxfam menyatakan bahwa kekayaan satu persen orang paling kaya di dunia setara dengan kekayaan 99% orang sisanya. Dan Prasetyantoko menyebut bahwa masalah kesenjangan ekonomi dunia ini adalah imbas globalisasi yang terlalu cepat. Indonesia menurut survei lembaga keuangan Credit Suisse, menempati urutan ke empat sebagai negara dengan ketimpangan terburuk di dunia - dengan satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. 'Bukan jadi sinterklas' Sejumlah nama di daftar orang paling kaya memang menunjukan bahwa banyak konglomerat Indonesia memiliki latar etnis Cina. Sebagian dari pengusaha-pengusaha etnis Cina, kata Enny, juga kebetulan mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah yang dia sebut 'elitis' dan 'bias'. Dia mencontohkan kasus dana talangan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997. "Kebetulan memang yang mendapatkan porsi bantuan likuiditas yang sangat besar jumlahnya kebanyakan pengusaha non pribumi, karena waktu itu mereka yang menguasai sektor perbankan. Pengusaha non-pribumi juga mendapat. Cuma porsi terbesarnya, yang disalahgunakan, memang pengusaha beretnis Tionghoa," jelasnya. "Ini fakta, tapi tidak bisa menarik garis lurus bahwa semua keberhasilan etnis tertentu akibat melakukan moral hazzard, kan tidak bisa begitu." Prasetyantoko menambahkan bahwa, "kalaupun data objektifnya mengatakan kebanyakan orang terkaya di Indonesia beretnis Cina, (kesenjangan sosial) bukan persoalan dia Cina atau bukan. Bukan salahnya dia (beretnis) Cina. Persoalannya pada distribusi yang tidak merata." Sumber utama kesenjangan, menurut Enny adalah kegagalan pemerintah melakukan transformasi struktural. "Karena pertumbuhaan ekonomi di Indonesia sekalipun lima persen, tapi pucuknya saja, belum jadi negara maju tapi sektor jasa lebih berkembang dibandingkan sektor-sektor yang menghasilkan barang. Ini yang menyebabkan akses masyarakat terbawah yang hanya punya tenaga, tidak ikut terserap karena lapangan kerja menjadi sangat terbatas," paparnya. Lantas bagaimana solusinya? Yang jelas 'membatasi si kaya' bukan jawaban. "Bukan membatasi yang satu persen, dipaksa menjadi sinterklas, atau memaksa mereka untuk turun agar kesenjangan menjadi turun, tapi utamanya melakukan pemberdayaan atau memberi akses terhadap kegiatan ekonomi produktif dari masyarakat 40% terbawah untuk naik kelas," papar Enny.