Alasan Hamas memilih jalan pedang
Penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel di Tepi Barat pada 23 Juni 2014 menjadi pemicunya. Pemerintah Israel menuduh Hamas dan menangkap lebih dari 200 anggota Hamas di Tepi Barat dan menutup semua organisasi yang terafiliasi dengan Hamas.
Bagi Hamas, razia itu tampaknya bermotif politik untuk menghapus kehadiran mereka di Tepi Barat. Bukti yang ada menunjukkan bahwa penculikan itu tidak diotorisasi oleh kepemimpinan politik Hamas tapi lebih pada ulah klan Hebron yang berkuasa dan tercatat pernah melakukan serangan terhadap kepemimpinan Hamas. Saat krisis kemanusiaan di Gaza memburuk, serangan roket dari Gaza meningkat dalam lima bulan pertama 2014. Meski Hamas telah dilemahkan, mereka masih memiliki dukungan masyarakat dan konflik saat ini kemungkinan akan memperkuat mereka. Salah satu lembaga jajak pendapat paling kredibel di Palestina, Palestinian Center for Policy and Survey Research, menemukan pada bulan Juni bahwa 32% akan memilih Hamas dalam pemilu legislatif, sedangkan lebih dari 40% mendukung Ismail Haniya untuk presiden. Lebih jauh lagi, mayoritas yakin bahwa jalan 'Hamas' untuk mengakhiri pendudukan lebih baik dibandingkan "jalan Fatah." Meski kita tidak tahu tingkat dukungan masyarakat untuk Hamas karena melanjutkan pertempuran mereka, anekdotnya adalah orang tampaknya pasrah dan menerima lebih banyak penderitaan karena status quo tidak bisa ditoleransi. Seorang sumber terpercaya menulis email dari Gaza, " Orang-orang menderita di Gaza. Orang sangat, sangat letih. Tapi bahkan mereka yang membenci Hamas tidak ingin kembali ke situasi sebelum perang. Orang-orang ingin mengubah situasi ini." Blokade Israel dan Mesir membatasi apa yang bisa masuk ke Gaza Tuntutan berat Proposal gencatan senjata yang difasilitasi oleh Mesir ditolak Hamas dengan argument bahwa hal itu belum dikonsultasikan dank arena gencatan senjata berarti kembali ke status quo. Proposal yang diajukan Hamas sendiri dinilai terlalu berat untuk bisa disepakati oleh Israel. Hamas meminta agar Israel mengakhiri blokade di Gaza, membuka semua perlintasan dan mengembalikan pelabuhan laut dan udara ke pengawasan internasional hingga penetapan kembali zona industri dan ekspansi zona perikanan hingga 10km. Israel sepertinya tidak akan menyetujui permintaan itu tanpa garansi bahwa pembukaan perlintasan perbatasan tidak akan membuat Hamas mempersenjatai diri kembali, sesuatu yang tidak akan diterima sayap militer Hamas. Namun jelas dari tuntutan-tuntutan itu bahwa mengakhiri blokade adalah pendorong utama. Permintaan itu juga mengindikasikan bahwa Hamas percaya bahwa serangan-serangan roket mereka dan ketidakmampuan Israel untuk menghentikan mereka, memberikan alasan untuk menuntut perubahan signifikan terhadap status quo yang ada. Fakta bahwa tuntutan-tuntutan itu didukung oleh perwakilan tiga kekuatan utama di dalam Hamas yaitu kepemimpinan politik dan militer di Gaza serta biro politik di pengasingan, menunjukkan bahwa gerakan ini kini bersatu, meski kepemimpinan militer lah yang tampaknya membuat keputusan. Namun perbedaan mungkin akan muncul antara dan dari dalam faksi-faksi ini mengenai kompromi seperti apa yang akan diterima, terutama jika serangan darat Israel berdampak pada keseimbangan kekuasaan internal Hamas. Dr Jeroen Gunning adalah pakar di Studi Politik dan Konflik Timur Tengah di Universitas Durham. Ia mengkhususkan diri pada studi gerakan Islam di Timur Tengah, terutama Hamas dan Hezbollah dan merupakan penulis buku Hamas in Politics (Hurst, 2007).