'Ribuan orang' di Bandung tuntut pembubaran FPI
Ribuan orang yang tergabung dalam berbagai organisasi massa di Bandung menuntut pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab, pada Kamis (19/01) pagi. Aksi ini berlangsung tepat satu pekan setelah ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bentrok dengan FPI.
Sejumlah orang yang mengaku sebagai para santri dari Cirebon menghadiri aksi menuntut pembubaran FPI di Bandung, Kamis (19/01). Demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, diikuti simpatisan ormas GMBI, Laskar Garuda, Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat), serta sejumlah orang yang mengaku santri dari Cirebon, Jawa Barat. Kepada BBC Indonesia, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan, "Jumlah massa sekitar hampir 3.000 orang." Ketika ditanya dari mana angka itu, dia menjawab, "Kita memperkirakannya karena biasa ada demonstrasi di situ. Dari titik kumpulnya, situ kita perkirakan. Hampir tiap hari orang demonstrasi di sana." Raden Sigit Permadi Purbaningrat, Sekjen Forum Santri Wilayah III Jawa Barat, mengaku membawa 300 orang yang mewakili paguyuban padepokan di Cirebon. "Kami hanya ingin oknum-oknum dari FPI bisa ditindak tegas biar tidak ada kekisruhan dan kesalahan yang di mana antar sesama muslim diadu domba. FPI memang muslim tetapi tidak muslim keseluruhan. Kami menunjukkan bahwa kami adalah muslim yang cinta dengan kedamaian," ujarnya. Massa demonstran di Bandung mengusung poster berisi tuntutan pembubaran FPI. Para peserta aksi menuntut pembubaran FPI berasal dari berbagai ormas di Bandung dan sekitarnya. Sebagaimana dilaporkan wartawan di Bandung, Julia Alazka, para peserta aksi mengusung sejumlah spanduk yang bertuliskan, antara lain 'Bubarkan FPI Segera', 'Dukung Kapolda Jabar Dalam Penegakan Proses Hukum Rizieq Shihab', serta 'Santri Cirebon Dukung Bubarkan Penista Budaya & Pemecah Pancasila'. Dalam aksi tersebut, terdapat sebuah panggung yang diisi orasi berbagai sosok, termasuk Sukmawati Sukarnoputri dan Toto Suryawan, dua anak presiden pertama Sukarno yang berlainan ibu. Dalam orasinya, Sukmawati "mengajak warga Jawa Barat secara khusus dan warga Indonesia pada umumnya untuk menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Adapun Toto Suryawan mengaku "akan maju pantang mundur" apabila "Pancasila dinistakan". Hadir pula dalam demonstrasi itu, Ketua Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda, Ari Mulila Subagja. Dia merupakan salah satu saksi pelapor dalam kasus dugaan penghinaan budaya Sunda oleh Rizieq Shihab. Kasus itu bermula ketika Rizieq mengganti salam sampurasun dengan "campur racun" saat ceramah di Purwakarta, Jawa Barat. "Kami menolak keberadaan FPI dari Tanah Pasundan. Biar aparat memproses hukum Rizieq Shihab," kata Ari. Usai aksi, para perwakilan ormas menyerahkan petisi tuntutan pembubaran FPI kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Dalam kesempatan itu, Ahmad Heryawan mengatakan: "Kita menghormati beda pendapat, kita menghormati kebhinekaan sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan, fitrah kehidupan bahkan, dan kemudian yang kita tidak inginkan adalah ketika ada kekerasan, ada anarkisme, kita tolak segala bentuk anarkisme. Kita terima kebhinekaan sebagai kefitrahan dan kita saling hormat-menghormati." Sukmawati Sukarnoputri datang dan berorasi dalam aksi menuntut pembubaran FPI di Bandung. Tepat satu pekan sebelumnya, pada Kamis (12/01), bentrokan terjadi antara massa GMBI dan FPI setelah Rizieq Shihab menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Bentrokan itu kemudian ditanggapi FPI dengan menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/01), menuntut agar Mabes Polri mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan, dari jabatannya. Dalam orasinya, Rizieq menganggap Kapolda Jabar telah membiarkan bentrokan antara pihaknya GMBI. Kepada media, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengakui dirinya adalah pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan beberapa organisasi masyarakat lainnya. Meski demikian, Kepala Biro penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila ada anggota Polri yang memimpin dalam ormas.