Apakah Airlangga Hartarto bisa selamatkan Partai Golkar?
Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar yang digelar pada 18-20 Desember 2017 di Jakarta akan mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.
Airlangga Hartarto (tengah) ditetapkan sebagai ketua umum Golkar pada rapat pleno dan akan dikukuhkan dalam Munaslub 18-20 Desember. Sebelumnya, sesaat setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam rapat pleno di Jakarta, pada 13 Desember lalu, Airlangga mengeluarkan pernyataan. "Tidak ada faksi-faksi di Partai Golkar. Yang ada adalah seluruh kita bersama, bekerja dalam satu setengah tahun ke depan menyelesaikan agenda-agenda politik." Bagi sebagian kalangan, ucapan pria yang juga menjabat sebagai menteri perindustrian tersebut secara spesifik merujuk pada polemik antara kubu pendukung Setya Novanto -mantan ketua umum Partai Golkar yang mundur karena tersandung kasus dugaan korupsi KTP elektronik -dan penentangnya. Pada 12 Desember lalu, sebanyak 60 dari 91 anggota Fraksi Golkar di DPR menolak penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto, yang disampaikannya melalui surat dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aditya Perdana, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, menilai Airlangga berupaya membangun konsolidasi menjelang Pilkada 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. "Seperti yang disampaikan Pak Airlangga, tantangannya adalah konsolidasi. Ini bukan hal mudah," ujar Aditya. Justru karena tidak mudah dan risikonya terlalu besar, Aditya memandang Airlangga tidak akan melakukan perubahan drastis, khususnya melalui pembentukan pengurus periode 2014-2019 dalam Munaslub. "Pak Airlangga, menurut saya, tidak akan melakukan perubahan drastis. Kalau dia melakukan perubahan drastis, banyak yang akan keluar dari partai. Karena ini tahun yang kritis, 2018 dan 2019. Mesin partai harus bergerak, semua harus bergerak dalam waktu cepat. Jadi saya pikir statement Pak Airlangga alasan paling logis," paparnya. Mantan ketua umum Golkar, Setya Novanto, mundur setelah menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi KTP elektronik. Perubahan total Bagaimanapun, sejumlah pejabat Partai Golkar tetap menghendaki perubahan total dalam struktur kepengurusan partai. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Andi Sinulingga, misalnya, mengatakan 'detoksifikasi lebih sehat, bukan hanya ganti kepala'. Kemudian, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, berpendapat hal terpenting adalah calon pengurus maupun pengisi posisi-posisi strategis harus merupakan orang yang bersih. "Jangan lagi ada main-main duit lah gitu," ujarnya. Meski demikian, keputusan apakah akan ada perubahan terletak pada Airlangga, sebagaimana dijelaskan Firman Soebagyo, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar. "Airlangga diberikan mandatory untuk melakukan evaluasi terhadap masalah struktur kepengurusan, apakah nanti dipertahankan seperti ini atau akan ada perubahan personalia, itu menjadi kewenangan ketua umum. Dia akan diberi mandat penuh untuk revitalisasi partai," kata Firman. Dalam survei terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada 1-14 November lalu, Lingkaran Survei Indonesia menemukan 65,7% publik yakin Golkar bisa bangkit jika ada branding baru. Selamatkan dari kemerosotan Siapapun orangnya, ketua umum Partai Golkar dipandang harus menyelamatkan partai berlambang beringin itu dari kemerosotan. Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menyebut elektabilitas Partai Golkar berada di posisi ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra dengan hanya memperoleh elektabilitas 11,6%, tertinggal dari PDI Perjuangan 24,2%, dan Gerindra 13%. "Kalau misalnya tidak ada perubahan Golkar bisa terlempar dari posisi satu atau dua yang biasanya dia dapatkan. Buktinya survei sekarang dia di posisi nomor tiga di bawah PDIP dan Gerindra. Jadi memang Golkar harus segera membuat gebrakan untuk bisa menaikkan elektabilitas yang sekarang posisi nomor tiga dan tren negatifnya," kata Ardian. Direktur sekaligus peneliti Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, mengatakan kemerosotan elektabilitas Partai Golkar tidak lepas kaitannya dengan kasus dugaan korupsi Setya Novanto. Dia mencontohkan pengalaman Partai Demokrat ketika Anas Urbaningrum dan Nazaruddin terbelit kasus korupsi. "Pengalaman Partai Demokrat sebelumnya memberikan gambaran kalau korupsi yang dilakukan pengurus teras partai memiliki efek elektoral. Setelah besar-besaran diliput media, suara Partai Demokrat berkurang separuh, dari 20% ke 10%," jelas Dodi. Untuk kasus Golkar, sambungnya, sidang dugaan korupsi Setya Novanto akan berlangsung lama. "Potensi dampak elektoralnya sama dengan peristiwa Anas dan Nazarudin untuk Demokrat. Tambahan lagi, isu itu mudah dimobilisasi oleh lawan-lawan politik. Jadi, kalau tidak ada isu besar lain yang muncul, isu dugaan korupsi e-KTP akan memfokuskan perhatian para pemilih utk mengevaluasi Golkar," terangnya. Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menyebut elektabilitas Partai Golkar berada di posisi ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra. Kejar ketertinggalan Firman Soebagyo, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, tidak menampik bahwa kemerosotan elektabilitas Partai Golkar disebabkan kasus yang menimpa Setya Novanto. Karena itu, dia mengaku pihaknya akan kerja keras mengejar ketertinggalan. "Kita turun ke lapangan, kemudian memberi penjelasan kepada seluruh elemen partai tingkat bawah, bahwa pentingnya konsolidasi terhadap masalah bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan akibat peristiwa-peristiwa hukum yang menimpa ketua umum lama, pak Setya Novanto," paparnya. Lalu perubahan macam apa yang bisa dilakukan Partai Golkar untuk mengejar ketertinggalan? Dalam survei terhadap 1.200 responden yang dilaksanakan pada 1-14 November lalu, Lingkaran Survei Indonesia menemukan 65,7% publik yakin Golkar bisa bangkit jika ada branding baru. Lalu 18,5% menyatakan Golkar sulit bangkit meski mempunyai branding baru. Sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu atau menjawab. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Ardian Sopa, mengatakan ada tiga variabel dalam membuat branding baru oleh Partai Golkar. Tiga hal tersebut mencakup ketua umum baru dengan 34,4%, program baru 27,6%, dan tokoh baru 22,6%. Ia mengatakan satu indikator sudah terpenuhi dengan terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Partai Golkar dipandang didominasi oleh politisi pria dan kurang memberi ruang untuk politisi perempuan. Program baru dan tokoh baru Adapun soal program baru dan tokoh baru bergantung pada iktikad Partai Golkar untuk mengubah praktik selama ini, kata Titi Anggraini dari lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Menurut Titi, akses rekrutmen politik kepartaian dipengaruhi proses kompetisi yang proelite dan propemilik modal. Sehingga siapapun yang paling banyak memiliki uang dan berkontribusi kepada partai secara modal, dapat menentukan kebijakan dan kader partai sebagai pengurus. "Nah, Munaslub ini akan menjadi titik balik kemampuan partai untuk membuktikan bahwa mereka mampu membalikkan stigma selama ini yang melahirkan pragmatisme," ujarnya. Munaslub, imbuh Titi, juga menjadi kesempatan Partai Golkar untuk mengubah dominasi pria di tubuh kepengurusan partai. "Yang tampil kan selalu figur laki-laki ya. Nah ruangan untuk politisi perempuan tidak menonjol. Ini juga yang seharusnya dijawab oleh Munaslub Partai Golkar. "Semestinya Partai Golkar benar-benar bertransformasi melalui Munaslub ini, membuka ruang pada hadirnya figur-figur yang betul-betul berkontribusi pada reformasi dan penguatan partai," tutur Titi.