Ketimpangan sosial di Indonesia meningkat: Apakah maknanya bagi rakyat biasa?
Delapan dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya kenaikan ketimpangan sosial yang merata di seluruh wilayah Indonesia selama 2016-2017, demikian hasil survei terbaru LSM Infid.
Dua orang perempuan di Bali bertahan hidup dengan bekerja sebagai pengangkut batu bata (2009). Survei Ketimpangan Sosial oleh Infid -digelar selama Agustus-Oktober 2017 di 34 provinsi- menyebutkan dari total 2,250 orang responden, 84% diantaranya mempersepsikan adanya ketimpangan, setidaknya pada satu ranah. "Bisa dikatakan, delapan dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan," kata Bagus Takwin, ketua tim penelitian ini, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (08/02). Indeks ketimpangan sosial 2017 ini ditentukan berdasarkan banyaknya ranah yang dinilai warga mengalami ketimpangan, kata Bagus. Semakin besar indeks maka makin banyak ranah yang dinilai mengalami ketimpangan, tambahnya. Seorang bocah perempuan berdiri di depan rumahnya di kawasan kumuh di Jakarta, akhir Januari 2010. "Indeks ketimpangan berubah dari 4,4 menjadi 5,6. Artinya, setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia," katanya. Temuan Infid ini berbeda dengan versi pemerintah Indonesia yang menyebut ada "sedikit penurunan" ketimpangan orang kaya dan miskin pada September 2017. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa "penghasilan" dirasakan oleh warga sebagai ranah paling timpang jika dibandingkan sumber ketimpangan lainnya. "Ketimpangan penghasilan berdampak pada ketimpangan pada kepemilikan rumah dan harta benda, pendidikan dan kesehatan," papar Bagus. Perkampungan kumuh di Jakarta dengan latar belakang sejumlah gedung tinggi di Jakarta. Di Indonesia, menurut survei ini, warga yang berpenghasilan layak merupakan proporsi terbanyak, disusul warga yang berpenghasilan kurang layak. Ada pun proporsi terkecil adalah warga yang berpenghasilan lebih dari layak. "Keadaaan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya. Ada 10 ranah yang disebut sebagai sumber ketimpangan sosial di Indonesia, yaitu, pertama, penghasilan (71,1%), lalu pekerjaan (62,6%), rumah/tempat tinggal (61,2%), harta benda (59,4%), serta kesejahteraan keluarga (56,6%). Di teluk Jakarta, tiga orang warga Jakarta telrihat santai dengan latar gedung pencakar tinggi, 25 April 2017. Lima ranah lainnya adalah pendidikan (54%), lingkungan tempat tinggal (52%), terlibat dalam politik (48%), hukum (45%), serta kesehatan (42,3%). Walaupun kenaikan ketimpangan dirasakan oleh warga di seluruh Indonesia, tetapi secara keseluruhan tingkat ketimpangan sosial lebih tinggi di Indonesia bagian timur bila dibandingkan wilayah lain. Apa komentar pemerintah? Deputi II bidang kajian dan pengelolaan program prioritas kantor staf kepresidenan, Yanuar Nugroro, mengakui bahwa ketimpangan sosial masih terjadi di Indonesia pada saat ini. "Iya, pemerintah mengakui. Dan saya kira, seluruh skema pembangunan Pak Jokowi justru menitikberatkan pada soal itu," kata Yanuar menjawab pertanyaan BBC Indonesia, Kamis (08/02). Sebuah keluarga tidur di atas jembatan penyeberangan jembatan di dekat Bank Indonesia, 25 Februari 2010. "Pak Jokowi tahu betul masalah kemiskinan dan ketimpangan ini merupakan masalah besar di Indonesia. Dan itulah kenapa beliau membangun dengan pendekatan seperti itu," paparnya. Pemerintah, lanjutnya, terus berusaha untuk mengurangi ketimpangan itu antara lain dengan fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah yang dianggap terisolasi. "Mengapa daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tetapi tetap miskin, salah-satunya karena mereka terisolasi. Jadi tujuan pembangunan infrastruktur adalah membuka isolasi," kata Yanuar menjawab pertanyaan BBC Indonesia, Kamis (08/02). Aktivitas di kolong jembatan di salah-satu sudut kota Jakarta, 18 Agustus 2015. Namun diakuinya pembangunan infrastruktur itu dampaknya tidak akan langsung dirasakan oleh warga setempat. "Itu butuh waktu, biasanya butuh antara lima dan delapan tahun setelah dibangun, itu baru kelihatan dampaknya," kata Yanuar. Setelah menggenjot pembangunan infrastruktur, lanjutnya, pemerintah dalam tiga tahun terakhir mencoba menerapkan kebijakan pemerataan. "Dalam pemerataan, kita fokus pada layanan dasar publik, yaitu kesehatan, pendidikan dan sanitasi dasar," ungkapnya. Indonesia menurut Bank Dunia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam 15 tahun terakhir, tetapi sebagian besar manfaat dinikmati oleh kalangan elit. Bank Dunia juga menyatakan bahwa semakin besar masyarakat Indonesia yang berpendapat bahwa distribusi pendapatan di Indonesia "sangat tidak setara" atau "tidak setara sama sekali".