Kunjungi Papua Barat, Presiden Jokowi resmikan proyek infrastruktur
Untuk keempat kalinya, Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah Papua. Kali ini presiden mendarat di Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk meresmikan sejumlah proyek infrastruktur.
Presiden Joko Widodo telah berkunjung empat kali ke Papua. Sebagaimana dipaparkan Sekretariat Kabinet RI, Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Rendani, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (5/4) sekitar pukul 9.14 WIT. Begitu sampai, presiden langsung menuju Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, guna meresmikan Pelabuhan Wasior sebagai bagian dari program tol laut. Pelabuhan Wasior, menurut Ari Dwipayana, selaku tim komunikasi Presiden RI, dapat disandari kapal berkapasitas 3.500 DWT sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi masyarakat Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Imbasnya, perekonomian dapat tumbuh dan disparitas harga antar daerah dapat ditekan. Setelah dari Kabupaten Teluk Wondama, Presiden dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Pulau Morotai untuk meresmikan PLTS Hybrid dan PLT Mikro Hydro. Beberapa pelabuhan di kawasan itu juga akan diresmikan. Proyek infrastruktur Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua adalah yang keempat kalinya. Sebelumnya, dia bertandang ke sana pada Desember 2015, pertengahan Mei 2015, dan Desember 2014. Dalam kunjungan terakhir ke Papua, Presiden melihat pembangunan ruas jalan Nduga-Wamena di Kabupaten Nduga. Pembangunan itu, menurutnya meliputi targetnya untuk menghubungkan semua kabupaten di Provinsi Papua dengan jalur darat pada 2018. Meski proyek-proyek infrastruktur di Papua mendapat sambutan positif, sejumlah akademisi dan tokoh adat menilai pembangunan belum bisa menjawab persoalan besar akan apa yang terjadi di sana. Akademisi dari Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung, mengatakan pembangunan ekonomi tidak bisa dilihat sebagai jawaban atas kasus pelanggaran HAM atau status politik Papua. Fadhal Alhamid, Ketua II Dewan Adat Papua, mengatakan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah dialog politik. Adapun akademisi dari Universitas Cendrawasih Marinus Yaung mengatakan pembangunan ekonomi tidak bisa dilihat sebagai jawaban atas kasus pelanggaran HAM atau status politik Papua. "Jangan kita terjebak pada persepsi politik lama bahwa orang Papua berniat merdeka karena perut mereka belum dipenuhi. Itu keliru sebenarnya. Karena apa? Yang dibutuhkan orang Papua cuma satu, pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah ini harus diseret ke pengadilan. Pengadilan sipil kalau bisa, supaya mendapat keadilan hukum di sana. "Kalau pelaku pelanggaran HAM sampai kapan pun dilindungi negara, bahkan pelakunya dianggap pahlawan, hati orang Papua tak akan bisa disembuhkan dengan Jokowi membuka keterisolasian daerah pedalaman seperti itu," kata Marinus kepada wartawan BBC Indonesia, Isyana Artharini. Lewat pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR/DPR, pada Agustus 2015, Presiden Jokowi menyatakan akan memberikan perhatian secara khusus pada Papua.