Perppu ganti pimpinan KPK belum mendesak
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna menunjuk figur pengganti pimpinan KPK belum dipandang mendesak, walau Ketua KPK Abraham Samad telah dinyatakan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Abraham Samad dinyatakan tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen. Pandangan tersebut dikemukakan pakar tata negara sekaligus Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Muchtar, saat menanggapi kekhawatiran khalayak bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal lumpuh setelah Abraham Samad dinyatakan tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat. “Penetapan Abraham Samad sebagai tersangka belum memberhentikannya (dari jabatan ketua KPK), kecuali presiden segera mengeluarkan Keppres (keputusan presiden) berisi pemberhentian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Jika Keppres itu keluar, maka urgensi untuk mengeluarkan Perppu ada,” kata Zainal kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Urgensi yang dimaksud Zainal tertera pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Dari empat pimpinan KPK, dua di antara mereka telah berstatus tersangka. Kasus-kasus yang masih ditangani KPK: Lumpuh Pakar tata negara dari Universitas Brawijaya, Jazim Hamidi, menilai kondisi KPK saat ini pantas ditafsirkan sebagai ‘ihwal kegentingan yang memaksa’. “Lembaga negara jangan sampai dilumpuhkan untuk tidak menjalankan fungsinya gara-gara personelnya tersangkut hukum,” kata Jazim. Sebagai solusi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan Perppu mengenai pergantian figur pimpinan KPK. Langkah itu pernah ditempuh Susilo Bambang Yudhoyono saat dua pimpinan KPK, yakni Chandra Hamzah dan Bibit Samad, menjadi tersangka pada 2009 lalu. KPK saat ini dipimpin empat orang, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Abraham dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen, sedangkan Bambang Widjojanto menyandang predikat serupa dalam kasus pilkada pada 2010. Adapun Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri, namun mereka belum menjadi tersangka. Zulkarnain diadukan ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Zulkarnain diduga menerima uang suap sekitar Rp5 miliar untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut. Kemudian Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.