Jokowi: Perekonomian pada periode kedua 'dalam bayang-bayang defisit anggaran dan rupiah yang lemah'
'Efek Jokowi' yang melambungkan harapan investor dan pengusaha pasca pilpres 2014 dianggap tidak berulang setelah KPU menetapkan kemenangan sang petahana, awal pekan ini.
Nilai tukar rupiah pekan ini mencapai titik terendah selama tahun 2019. Walau disyukuri kalangan pengusaha, pemerintahan periode kedua Jokowi didesak menstabilkan rupiah, selain menyamakan strategi setiap kementerian menggenjot industri dalam negeri. Di sisi lain, walau rupiah mencapai titik terendah saat kisruh penolakan hasil pemilu, pemerintah yakin perekonomian bakal terus melejit dalam jangka panjang. Tidak berulangnya efek Jokowi dianggap konsekuensi logis pasar terhadap pertumbuhan ekonomi yang stagnan di sekitar 5%. Potensi konflik akibat perselisihan hasil pilpres juga disebut Bhima Yudhistira, peneliti di Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), turut menghambat antusiasme pasar. "Tahun 2014 Jokowi menawarkan harapan pertumbuhan ekonomi 7% selama lima tahun, tapi ternyata tidak tercapai. Sekarang elite dan pendukung sama-sama keras, ada potensi konflik horizontal." "Ini buruk bagi iklim investasi, sehingga rupiah melemah, dan IHSG juga terkoreksi, investor menahan diri untuk masuk," ujar Bhima saat dihubungi, Rabu (22/05). Defisit anggaran Merujuk data perdagangan Reuters, Rabu kemarin nilai tukar rupiah sempat mencapai titik terendah selama 2019, yaitu Rp14.557. Dalam catatan Kurs Tengah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ada di angka Rp14.488, turun dari Rp14.462 sehari sebelumnya. Kekisruhan usai pengumuman hasil pilpres disebut berdampak besar pada rupiah dan iklim investasi. Lebih dari itu, Bhima juga menilai tantangan ekonomi pada periode kedua Jokowi lebih berat karena tren defisit anggaran pemerintah. Hingga April lalu, defisit anggaran mencapai Rp101,4 triliun. Bhima berkata, defisit ini perlu dipersempit agar utang luar negeri tidak membesar. "Situasi akan lebih berat karena tidak ada dorongan dari harga komoditas, padahal ini salah satu kunci penerimaan negara. Harga sawit dan minyak rendah, ekspor migas juga turun tajam," tuturnya. Namun tren penurunan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diklaim bukan faktor pengukur perekonomian nasional dalam lima tahun mendatang. Menko Perekonomian, Darmin Nasution, menilai kecenderungan negatif yang muncul saat ini bersifat jangka pendek, terutama akibat unjuk rasa hasil pilpres. "Itu namanya euforia pasar. Pasar suka sentimental saja. Jadi besok ada koreksinya dia bikin," kata Darmin kepada pers di Jakarta, Rabu kemarin. "Paling-paling soal investasi ada yang lihat-lihat dulu. Tapi mestinya setelah melihat bagaimana kejadiannya, tidak akan banyak artinya," ucapnya. Darmin Nasution menyebut tren negatif rupiah dan IHSG hanya akan terjadi selama sengketa hasil pilpres. Bersyukur tapi harap-harap cemas Bagaimanapun, kalangan pengusaha mengaku menyambut positif kemenangan Jokowi dalam pilpres, kata Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia, Adhi S Lukman. Walau begitu mereka mendesak Jokowi memastikan sejumlah kemudahan bagi pelaku industri, terutama di bidang makanan dan minuman yang masih bergantung pada bahan baku impor. "Ini momen yang bagus untuk keberlanjutan pembangunan karena kami tidak perlu mulai dari nol, untuk belajar kebijakan presiden baru." "Bagi kami yang penting adalah ketersediaan bahan baku. Amanat UU 3/2014 tentang perindustrian, itu merupakan tanggung jawab pemerintah," ujar Adhi melalui telepon. Adhi berkata, pada 2014 terjadi perbedaan pendapat antara beberapa kementerian dan lembaga negara, yang menghambat impor bahan baku industri pangan. Tak cuma itu, kata Adhi, stabilitas nilai tukar rupiah juga kunci pelaku industri mendapatkan bahan baku impor. Rupiah yang terus melemah disebutnya berdampak nyata bagi industri makanan-minuman. "Nilai rupiah sangat perlu diatasi karena terbukti, tahun 2018 dengan fluktuasi tinggi jadi kendala bagi kami. Harga pokok produksi meningkat dan daya saing pun menurun," kata Adhi. Industri makanan dan minuman berhubungan erat dengan nilai tukar rupiah. Apa solusi ke depan? Menurut Bhima Yudhistira dari INDEF, terdapat potensi defisit anggaran yang makin besar tahun 2019. Beberapa penyebabnya adalah belanja bantuan sosial yang tinggi serta biaya pegawai negeri yang membesar usai kenaikan gaji ke-13. Untuk menggenjot penerimaan negara, Bhima mendorong pemerintah fokus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif, selain AS dan China yang tengah berkonflik dagang. Salah satu solusi lainnya, kata dia, adalah menyerap komoditas sawit yang berlebih di dalam negeri untuk program B20 dan tenaga diesel Perusahaan Listrik Negara. Dalam periode keduanya, Jokowi disebut Bhima sebaiknya fokus pada siasat jangka pendek, ketimbang mengejar pertumbuhan ekonomi besar. "Perkiraan ekonomi Indonesia sampai tahun 2020 tertahan di 5,2%. Itu proyeksi yang cukup optimistis." "Yang lebih urgen memperbaiki neraca perdagangan dan stabilitas rupiah utama agar pengusaha dalam negeri tidak tertekan," kata Bhima. "Itu perhatian dalam dua-tiga tahun ke depan. Setelah kondisi global stabil, kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi di 2023-2024," tuturnya.