Dunia dilanda krisis pengungsi, Indonesia dilanda intoleransi
Laporan tahunan Amnesty International menyebutkan sepanjang tahun 2015 dunia dilanda krisis pengungsi, sedangkan Indonesia terutama dilanda krisis intoleransi.
Para anggota Gafatar diusir dari rumah mereka. Kebun serta sawah mereka di Kalimantan pun diambil alih. Jutaan warga sipil yang terusir atau lari menyelamatkan diri dari kampung-kampung mereka, dan sebagian ditolak di tempat-tempat tujuan, terlunta-lunta di penampungan sementara, atau tewas dalam perjalanan yang berbahaya. Hal tersebut terungkap dalam laporan tahunan kelompok pegiat hak asasi yang berbasis di London tersebut. Manusia-manusia terusir ini terutama adalah warga Suriah, yang negerinya dilanda perang saudara berkepanjangan. Sebelumnya masalah terkait migran dari berbagai negeri Afrika dan Timur Tengah yang masuk Eropa, bahkan berlayar secara berbahaya ke Australia melalui perairan Indonesia, juga tak kunjung terpecahkan. Di Asia Tenggara, pengungsian menyangkut kaum Rohingya yang terusir dan tak diakui sebagai warga negara di Myanmar. 'Menolak' manusia perahu Pengungsi Rohingya di kamp penampungan di Aceh setelah sempat dihalau aparat Malaysia, Thailand, dan Indonesia. AI juga menyorot khusus para manusia perahu, orang-orang yang mencari kehidupan baru dengan menempuh bahaya dengan kapal tak layak menempuh samudera luas. Mereka dimanipulasi serta diperas oleh para penyelundup manusia. Para migran tersebut tewas kelaparan atau sakit tak terawat di tengah laut atau tenggelam bersama perahu yang karam. "Indonesia, Malaysia, dann Thailand, awalnya menghalau kapal-kapal kelebihan penumpang itu ke luar dari perairan mereka, agar orang-orang itu tak mendarat. Sementara pemerintah-pemerintah daerah sangat lambat melancarkan operasi pencatian dan penyelamatan," kata Salil Shetty, Sekretaris Jenderal Amesty International dalam laporan tersebut. Betapapun, akhirnya Indonesia dan Malaysia mengizinkan orang-orang itu mendarat dan memberi penampungan sementara. Pengungsi Rohingya yang berlayar dengan perahu-perahu kayu, akhirnya diizinkan masuk Aceh. Amnesty International juga mencatat maraknya serangan teror, antara lain di Beirut, Tunis, Bamako, Yola, dan Paris, yang memunculkan pertanyaan tentang peran hukum internasional dalam melawan ancaman dari para pelaku nonnegara dan khususnya kelompok-kelompok bersenjata pelaku kekerasan. Intoleransi agama di Indonesia Tentang keadaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, Amnesty menyebut Presiden Joko Widodo dinilai tidak berbuat apa-apa untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Hal itu berbeda dengan janji Jokowi selama masa kampanye. Sementara itu kebebasan berpendapat makin dibatasi, dan eksekusi hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba makin meningkat. AI juga menyoroti pembakaran gereja di Aceh Singkil. AI mencatat pula bangkitnya intoleransi agama di Indonesia. Bentuk intoleransi, menurut AI, ialah pelecehan, intimidasi dan serangan terhadap kelompok minoritas, yang diperkuat berbagai peraturan diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun di daerah. "Pihak berwenang indonesia tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi minoritas agama, agar mereka bisa mengamalkan iman mereka tanpa ketakutan," tegas Salil Shetty dalam pernyataannya. Di Tolikara, Papua, rumah ibadat minoritas Muslim dibakar, saat Iedul Fitri. Dia juga mencotohkan kekerasan yang diderita kaum Syiah di beberapa tempat di Indonesia dan yang diderita kaum Kristen di Aceh Singkil, kekerasan terhadap minoritas Muslim di Tolikara, Papua, serta kekerasan terhadap penganut aliran kepercayaan di beberapa tempat di Jawa. Kondisi di Papua mendapat sorotan khusus Amnesty, yang memuji pemerintah Indonesia yang membebaskan pempinpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) Filep Karma serta lima napi terkait OPM, dan janji Jokowi untuk membuka Papua bagi wartawan dan masyarakat internasional. Pembebasan tokoh OPM, Filep Karma, disambut baik Amnesty Internasional. Namun AI menyesalkan janji itu tak benar-benar diterapkan di lapangan dan sebaliknya justru aparat Indonesia tetap menerapkan pendekatan represif terhadap aksi-aksi unjuk rasa damai di Papua. Masalah lain yang disorot adalah hukuman yang keji, tak manusia, dan menghinakan, khususnya hukuman cambuk di Aceh. AI mencatat, selama tahun 20015 lalu setidaknya 108 orang di Aceh dicambuk berdasarkan ketentuan Syariah Islam, untuk kasus perjudian, minuman keras, dan perzinahan. Hukuman cambuk dianggap keji, tak manusiawi, dan menghinakan martabat. Sejak Oktober 2015, Aceh juga menerapkan Jinayat yang memperberat hukuman untuk tuduhan zinah. Namun, dalam pandangan Amnesty, ketentuan yang juga berlaku bagi non Muslim itu 'mempersulit korban perkosaan untuk mencari keadilan, karena para korban yang harus mengumpulkan buktinya'. Namun sejumlah kasus terbaru, -antara lain maraknya gelombang anti LGBT, pemberangusan Gafatar, pengusiran terhadap kaum Ahmadiyah di Bangka- yang dianggap memunculkan anggapan bahwa kaum radikal sudah mengambil alih sistem hukum Indonesia, masih belum masuk dalam laporan tahunan AI ini. Kalangan LGBT Indonesia belakangan disudutkan kalangan masyarakat lain maupun aparat pemerintah.