Undang-undang keadaan darurat Thailand akan diakhiri
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan ia sudah meminta izin kepada Raja Bhumibol Adulyadej untuk mengakhiri undang-undang darurat yang tengah diberlakukan.
PM Thailand dalam konferensi pers tentang diakhirinya undang-undang keadaan darurat. Undang-undang keadaan darurat ini diberlakukan sesaat sebelum tentara merebut kekuasaan bulan Mei lalu, dan menggulingkan pemerintah terpilih setelah terjadi huru-hara berbulan-bulan lamanya. Undang-undang ini melarang masyarakat untuk berkumpul dan sangat membatasi media. Jenderal Prayuth mengatakan ia akan memberlakukan langkah-langkah baru, yang menurut para wartawan bisa lebih menekan. Jenderal Prayuth, yang memimpin kudeta tahun lalu dan sejak itu sudah diangkat sebagai perdana menteri, mengatakan pemerintah "sedang menunggu Raja untuk mengizinkan tidak dipakainya hukum keadaan darurat". "Kami sudah mempersiapkan Pasal 44 dan akan segera menggunakannya," katanya kepada para reporter. Kekuasaan mutlak Di antara kekuasaan lainnya, pasal 44 konstitusi baru Thailand mengizinkan perdana menteri untuk mengeluarkan perintah eksekutif guna "menghalangi atau membasmi" ancaman terhadap keamanan nasional atau terhadap monarki. Jenderal Prayuth mengatakan para tentara akan "dapat menangkap orang, jika terjadi insiden, tanpa surat perintah penangkapan".