Kasus tenaga kerja: Indonesia, Filipina beda
Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi mencapai sekitar 1,2 juta orang, sedangkan pekerja Filipina di Arab Saudi diperkirakan sekitar satu juta orang, namun Indonesia dan Filipina memiliki komitmen yang berbeda dalam menangani kasus-kasus hukum yang menimpa warga negara mereka.
Indonesia meratifikasi konvensi pekerja tahun 2012. Hal itu dikatakan oleh Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care. Ia mencontohkan Filipina sejak 1995 sudah meratifikasi konvensi buruh migran yang menjelaskan hak-hak pekerja Filipina. Di lain pihak, Indonesia baru meratifikasi hak-hak buruh migran Indonesia sekitar dua tahun yang lalu. "Ratifikasi konvensi buruh migran itu menjadi fondasi kebijakan nasional atau payung hukum pemerintah Filipina dalam melindungi buruh migran mereka sehingga itu menjadi payung perlindungan, sementara kita perlindungan buruh migran masih sangat bisnis orientasinya," kata Anis Rabu (02/04/) Sukamto Javaladi, mantan Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh mengatakan penempatan jumlah perwakilan Indonesia dan Filipina yang berbeda membuat Indonesia tidak dapat mengetahui semua kasus hukum yang menimpa tenaga kerja Indonesia secepat Filipina. Upaya pencegahan Ketika Sukamto bertugas di Arab Saudi tahun 2006-2009, Indonesia hanya memiliki dua Atase Tenaga Kerja di Riyadh dan di Jeddah. Tetapi Filipina memiliki semacam Atase Tenaga Kerja di Riyadh, Jedah dan juga memiliki kantor perwakilan di setiap ibukota provinsi yang berstatus sebagai pegawai negeri Filipina. "Sehingga mereka, kalau punya kasus itu cepat mengetahui dari awal, sementara kita barangkali tidak," ungkap Sukamto kepada Rizki Washarti dari BBC Indonesia. "Sejauh yang saya ketahui pada waktu kasus itu sebelum masuk peradilan itu mestinya kita dapat mendampingi dari awal, seharusnya. Tapi berdasarkan sejauh yang saya ketahui, ini kita selalu terlambat," tambah Sukamto. Kasus tenaga kerja Indonesia yang paling terbaru menghadapi hukuman mati adalah Satinah. Tenaga kerja wanita asal Indonesia ini dinyatakan membunuh majikannya tahun 2010 dan terancam hukuman mati jika uang darah (diyat) tidak dibayar sebelum 3 April 2014. Untuk mencegah adanya kasus tenaga kerja Indonesia terancam hukuman mati seperti Satinah di masa yang akan datang, Sukamto menyarankan untuk menghentikan penempatan tenaga kerja wanita seperti yang dilakukan Bangladesh. Selain itu, Sukamto juga mengusulkan adanya seleksi calon-calon majikan dengan meminta nomor identitas, nomor telpon, nomor tagihan listrik dan alamat.