Terkait Pilkada? Pemerintah selidiki 'puluhan E-KTP dari Kamboja'
Kementerian Dalam Negeri dan Bea Cukai masih menyelidiki motivasi di balik temuan puluhan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diduga dikirimkan dari Kamboja.
Klaim foto E-KTP dan NPWP ganda yang dimuat oleh Andi Areif dalam Twitternya. Pernyataan ini disampaikan setelah mereka membenarkan adanya laporan yang menyebutkan tentang temuan tersebut. Tetapi belum ada keterangan yang menyebut temuan ini terkait Pilkada 2017 seperti yang dikhawatirkan beberapa orang. "Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman ini terkait dengan rencana kejahatan siber, kejahatan perbankan, atau pencucian uang," kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Kamis (09/02). Namun demikian, "Untuk memastikannya, perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," tambahnya saat bertemu tim dari Komisi II DPR. Di tempat terpisah, Kementerian Dalam Negeri membenarkan adanya temuan tersebut, dan mengatakan, paket KTP itu dikirim melalui jasa pengiriman barang Federal Express (FedEx) dan tiba di Bandara Soetta, Jumat (03/02). "Paket berisi buku tabungan dan kartu ATM, NPWP dan ID card berupa KTP elektronik," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah Zudan melalui keterangan tertulis, Kamis (09/02). Bea Cukai, lanjutnya, akan menyerahkan kasus ini kepada kepolisian karena diduga ada pelanggaran hukum. Sikap Bawaslu Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu menyarankan mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief agar melaporkan dugaan temuan KTP ganda ke pihaknya sehingga dapat ditelusuri dan dibuktikan kebenarannya. Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, mengatakan Bawaslu merupakan 'ruang yang tepat' bagi Andi Arief untuk melaporkan temuannya tersebut. "Karena itu adalah hak beliaunya (untuk melaporkan atau tidak), tetapi kami dari pengawas pemilu -dalam konteks ini penegakan hukum pemilu- tentu pembuktian lebih lanjut itu akan lebih baik," kata Daniel Zuchron kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (08/02). Dengan menyerahkan hasil temuannya ke Bawaslu, demikian Daniel, pihaknya dapat menindaklanjuti apakah laporannya itu masuk kategori pelanggaran pemilu atau pidana murni. "Penting beliau menyampaikan (dugaan temuan KTP ganda) itu ke Bawaslu, karena akan menjadi suatu upaya hukum kongkrit," tandasnya. Secara berturut-turut sejak Senin, 6 Februari lalu, Andi Arief -melalui akun Twitternya- mengklaim menerima informasi yang disebutnya sebagai paket kiriman dari Kamboja yang berisi puluhan KTP dan NPWP ganda. Selain memuat beberapa foto KTP dan NPWP ganda, Andi Arief juga memuat beberapa foto yang disebutnya sebagai bukti pengiriman melalui perusahaan pengiriman FedEx. BBC Indonesia telah menghubungi Andi Arief melalui telepon genggamnya, Rabu (08/02), tetapi tidak ditanggapi. Dalam Twitternya, Andi mengklaim foto-foto itu dia dapatkan dari "kawannya". "Kawan saya banyak. Mereka menunjukkan bukti kiriman FedEX dari Kamboja isinya KTP/NPWP palsu." Andi Arief kemudian mengklaim bahwa terbongkarnya dugaan KTP ganda itu berdasarkan kerja sama pihak Fedex dan Bea Cukai. Apa sikap FedEx? Pada Kamis (09/02) sore, BBC Indonesia telah menghubungi salah-seorang pimpinan FedEx di Jakarta, tetapi yang bersangkutan mengaku tidak dalam posisi untuk mengklarifikasi informasi yang diklaim Andi Arief tersebut. Dia kemudian berjanji menghubungi pimpinan pusat FedEx di Hong Kong, tetapi sampai Jumat (10/02) sekitar pukul 16.00 WIB, BBC Indonesia belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Foto yang dimuat dalam Twitter Andi Arief yang diklaimnya sebagai foto E-KTP ganda. Bagaimanapun, Andi Arief meminta agar pihak kepolisian dan Bawaslu untuk menindaklanjuti temuannya. "Saya menyarankan Depdagri, KPU dan Bawaslu seger temui pihak Fedex dan bea cukai bandra. Gampang lakukan penyelidikan," tulisnya. Tetapi anggota Bawaslu, Daniel Zuchro mengharapkan agar Andi Arief melaporkannya kepada pihaknya sehingga bisa menyelidiki apakah temuannya merupakan 'kecelakaan atau ada muatan lain'. "Jadi tidak terjerembab dalam hasutan atau upaya-upaya yang merusak proses selama ini," tandas Daniel. Sebelumnya di media sosial juga beredar informasi klaim KTP ganda yang kemudian menimbulkan polemik berkepanjangan. Tetapi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan foto KTP tersebut adalah palsu alias hoax. "Berdasarkan hasil pelacakan Tim monitoring Pilkada Dirjen DukCapil, Ketiga foto ini #palsu krn menggunakan data milik orang lain," kata Tjahjo Kumolo melalui akun Twitternya, Sabtu (04/02) pukul 20.08 WIB. Belakangan muncul kasus serupa, dan otoritas pemerintah membenarkannya. Kini mereka berjanji untuk menyelidiki latar belakang membuatan KTP ganda tersebut, apakah terkait Pilkada 2017 atau kepentingan lainnya.