Eksklusif: Pemberontak Muslim utama Thailand Selatan siap berunding
Barisan Revolusi Nasional, BRN -yang merupakan kelompok berpengaruh dalam konflik berdarah selama 13 tahun di Thailand selatan- menyatakan siap berunding langsung dengan pemerintah pusat Bangkok.
Abdul Karim Khalid merupakan juru bicara BRN yang tampil ke depan umum. Hal tersebut mereka tegaskan dalam wawancara khusus BBC dengan tiga anggota Departemen Informasi BRN di sebuah tempat yang tidak bisa disebutkan. Kesediaan untuk kembali ke meja perundingan merupakan yang pertama kali mereka ungkapkan setelah perundingan tahun 2013 lalu yang gagal karena kudeta militer setahun kemudian. Saat ini sendiri masih berlangsung proses perundingan yang ditengahi oleh pemerintah Malaysia, namun BRN menolak perundingan tersebut. Perundingan yang ditengahi Malaysia melibatkan MARA Pattani -yang menjadi payung perwakilan dari beberapa kelompok separatis di Thailand Selatan- dengan pemerintah Bangkok. Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha memimpin setelah kudeta 2014 dan pemilu rencananya baru akan digelar tahun 2018 mendatang. BRN tidak terlibat dalam perundingan tersebut namun Ketua Tim Perunding Thailand, Aksara Kerdphol, menegaskan kepada Nopporn Wong-Anan, Editor BBC Thailand, bahwa sudah ada perwakilan BRN dalam perundingan yang ditengahi pemerintah Malaysia. "Perwakilan BRN sudah ada di MARA Pattani. Bagaimana mungkin mereka mengatakan itu bukan perwakilan yang sebenarnya," kata Kerdphol kepada BBC Thailand. "Jika Anda menolak proses perundingan, itu berarti mereka kembali ke jalur lama yang menggunakan kekerasan, yang akan menyebabkan orang biasa harus menderita pukulan terberat." BRN faktor 'penting' Bagaimanapun Wakil Rektor Universitas Fatoni di Pattani, Dr Ahmad Omar, berpendapat secara organisasi BRN memang tidak bisa dikatakan terlibat dalam perundingan yang ditengahi pemerintah Malaysia. "Secara umumnya (perundingan itu) tidak membuahkan hasil yang baik. Hanya sedikit saja." Yang disebut sebagai perwakilan BRN, tambah Dr Ahmad Omar, lebih merupakan individu-individu padahal partisipasi resmi BRN dianggap penting dalam proses perundingan untuk mewujudkan perdamaian di Thailand selatan. Salah seorang anggota Departemen Informasi BRN mengaku serangan pos polisi di Provinsi Yala, Senin (03/04), dilakukan oleh mereka. "Karena BRN merupakan suatu gerakan yang mempunyai militer di lapangan. Untuk menyelesaikan keamanan, penting dengan BRN," tutur Dr Ahmad Noor. Akan tetapi Dr Ahmad memperkirakan perundingan damai sulit terwujud sebelum terbentuknya pemerintahan baru Thailand lewat pemilihan umum mengingat pemerintah Thailand pimpinan PM Prayut Chan-O-Cha terbentuk lewat kudeta 2014 lalu. "Saya membuat analisa bahwasanya dialog akan berlaku setelah tebentuknya pemerintah demokrasi," tegasnya. Pemilihan umum Thailand untuk memilih pemerintahan baru rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperkirakan pemerintah baru akan efektif pada 2019 mendatang. Mengaku tinggal berpindah Ketiga anggota Departemen Informasi BRN yang memberikan waktu untuk wawancara dengan BBC menjelaskan mereka tinggal berpindah-pindah tanpa tempat yang pasti. Pria yang ditetapkan menjadi juru bicara, Abdul Karim Khalid, membuka jaketnya ketika akan difoto dengan latar belakang yang diharapkan tidak memberikan petunjuk tentang tempat wawancara. Mayoritas penduduk di kawasan Thailand Selatan merupakan umat Islam. Sedang dua anggota dari Departemen Informasi BRN tidak bersedia disebutkan namanya dalam wawancara khusus dengan BBC. Salah seorang mengaku beberapa kali berkunjung ke Indonesia untuk kepentingan sosial, namun menegaskan tidak memiliki hubungan resmi dengan kelompok atau organisasi di Indonesia. Abdul Karim Khalid menjelaskan selama ini mereka juga menggunakan perjuangan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan dari wilayah yang dulu masuk dalam Kesultanan Pattani di Thailand Selatan, namun tidak pernah menutup penyelesaian politik. "Maksudnya BRN menyadari dengan cara bersenjata tidak membawa penyelesaian, oleh karena itu kami yakin penyelesaian politik yang bisa menyelesaikan konflik dan keadaan perang ini," jelasnya kepada BBC. BRN memperjuangkan kemerdekaan di tiga provinsi di Thailand selatan, yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setelah ditaklukkan Kerajaan Siam tahun 1785, wilayah itu diatur oleh pemerintah Thailand, dengan warga mayoritas beragama Buddha. 'Keadaan perang' BRN selama ini dituduh bertanggung jawab atas beberapa serangan kekerasan di kawasan Thailand Selatan, yang sejak konflik marak diperkirakan sudah menewaskan sekitar 6.500 orang -baik di kalangan aparat keamanan Thailand maupun warga sipil. Perjuangan bersenjata itu, menurut Abdul Karim, ditempuh karena peluang politik yang tertutup sehingga mereka tidak punya cara selain menggunakan pendekatan bersenjata. Pasar Ikan di Provinsi Narathiwat, yang dulu termasuk dalam Kesultanan Pattani. Bagaimanapun Abdul Karim menegaskan BRN tidak bisa memastikan bertanggung jawab atas semua kekerasan dan menolak menegaskan satu per satu serangan yang mereka lakukan. "Namun dari sudut secara keseluruhan, dari sudut kebangkitan, khususnya setelah tahun 2004, BRN terlibat dalam sebagian operasi-operasi militer, khususnya pada pasukan keselamatan Thailand," tambahnya. Jatuhnya korban sipil, menurut BRN, merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam situasi perang "Itu sangat disesalkan karena terkenanya orang-orang sipil namun harus dipahami keadaan di Pattani adalah satu keadaan perang, dan bila keadaan perang, insiden terhadap orang sipil itu susah dielakkan." Pekan lalu, Senin (03/04), terjadi serangan atas sebuah pos polisi di Provinsi Yala yang menyebabkan sedikitnya 9 polisi cedera dan ketika ditanyakan apakah dilakukan oleh BRN, salah seorang dari tiga anggota Departemen Informasin BRN menegaskan, "Ya itu BRN." Bagaimanapun pernyataan itu langsung dikoreksi oleh Abdul Karim. "Tadi ditanyakan langsung tentang peristiwa terbaru di Yala, kami di jabatan penerangan dengan masa yang baru berlaku masih belum jelas untuk menyatakan itu dilakukan BRN atau tidak. "Namun demikian secara pemahaman umum kami menyatakan bahwa kebanyakan tindakan ketenteraan itu didominiasi oleh pasukan BRN tapi tidak selalu." Aparat keamanan Thailand -tegas BRN- merupakan sasaran dalam perjuangan senjata mereka walau korban sipil juga berjatuhan. Meneruskan perundingan lama Saat ini sedang berjalan proses perundingan yang ditengahi oleh pemerintah Malaysia setelah terhentinya perundingan sebelumnya karena kudeta politik di Bangkok tahun 2014 lalu. Akan tetapi BRN mengganggap perundingan sebelumnya tidak pernah dinyatakan berhenti secara resmi dan menolak perundingan yang ditengahi pemerintah Malaysia tersebut. "Tahun 2014 itu ada kudeta di Bangkok dan ada pergantian pemerintah. BRN melihat bahwa hal itu sebagai faktor penting dalam menggagalkan proses namun tidak berarti memerlukan proses baru," jelas juru bicara BRN dalam wawancara dengan BBC di sebuah tempat. "Secara azas BRN melihat proses itu belum tamat, karena belum ada pihak-pihak yang menyatakan proses itu sudah tamat jadi kenapa perlu proses baru. Bagi BRN penciptaan proses yang baru setelah tahun 2013 itu adalah menyalahi dasar yang sudah disetujui sebelumnya." Kudeta militer di Bangkok dianggap menjadi 'faktor penting' yang menyebabkan gagalnya proses perundingan tahun 2013 lalu. Dalam proses yang ditengahi Malaysia, perundingan berlangsung antara Mara Pattani -yang menjadi payung perwakilan beberapa kelompok separatis di Thailand Selatan- dengan pemerintah Bangkok. Sementara BRN ingin perundingan yang bersifat langsung dengan mengikuti norma-norma internasional. "Yang dinaikkan ke atas meja bukan BRN lagi tapi Mara Patani. Pada awalnya perundingan adalah antara kerajaan Thailand dan BRN, jadi prosesnya belum selesai tapi kenapa menciptakan satu proses yang baru?" tegas Abdul Karim. Siap tinggalkan perjuangan bersenjata BRN menolak bahwa kesediaan mereka untuk kembali ke meja perundingan tidak disebabkan karena melemahnya kekuatan bersenjata mereka di lapangan. "Tidak. Menghentikan tindakan kekerasan itu berpijak pada sejauh mana proses perundingan dapat dicapai. Proses itu sendiri yang menentukan perjalanan dan juga perubahan strageti partai." Ketiga anggota Departemen Informasi BRN meyakinkan mereka berkomunikasi secara teratur dengan teman-teman mereka di lapangan sehingga tidak ada masalah untuk menghentikan perjuangan bersenjata jika diperlukan sebagai jalan untuk membuka jalan ke meja perundingan. "Itu perkara biasa dalam proses perundingan di mana-mana, untuk membuktikan satu kepastian. Itu perkara biasa dan BRN tidak menganggapnya sebagai satu keberatan." BRN dikenal sebagai kelompok yang jarang berbicara kepada media massa, walau mereka beberapa kali menggunakan YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Strategi yang tampaknya mulai berubah dengan kesediaan mereka untuk melakukan wawancara khusus dengan BBC demi menggalang kepedulian dunia internasional. "Kami perlu keterlibatan komunitas internasional agar boleh meyakinkan kepada kerajaan (pemerintah) Thailand bahwa jalan penyelesaian konflik tidak ada selain perundingan. Jadi tidak ada alasan kerajaan untuk menolak cara ini karena dengan hanya pertarungan ketenteraan. Itu bukan jalan penyelesaian." Walau juga menggunakan perjuangan bersenjata dalam mencapai perjuangannya, BRN menegaskan tidak pernah melakukan kontak dengan kelompok militan di Indonesia, seperti Jemaah Islamiyah. "Sangat jauh dengan kami. Dari sudut ideologi, dari sudut pendekatannya sangat jauh dari kami. BRN itu berjuang bukan untuk teror atau keganasan," tutur Abdul Karim Khalid.