Diberi hak cuti 'tanpa batas', mengapa sejumlah karyawan malah 'enggan' ambil cuti?
Kebijakan cuti tak terbatas dikritik karena justru mendorong karyawan menghindari liburan. Lantas apakah aturan minimum jumlah hari cuti merupakan solusi terbaik bagi para pekerja?
Kebijakan cuti tanpa batas yang mulai diterapkan perusahaan di sejumlah negara cenderung membuat karyawan segan mengambil libur. Pada tahun 2014, kepemimpinan di Buffer, perusahaan pengelola media sosial, menyadari sesuatu yang aneh. Meski kebijakan cuti tak terbatas mereka terapkan sejak 2012, karyawan mereka hampir tidak pernah berlibur. Untuk mendorong pekerja mereka lebih sering cuti, Buffer, yang memiliki pegawai yang bekerja dari jarak jauh dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat dan Inggris, memberikan sebuah insentif. Ganjaran bagi karyawan Buffer yang cuti itu berupa bonus tahunan sebesar US$1000 atau Rp13 juta, ditambah sekitar Rp6,5 juta per pasangan atau anggota keluarga dari pegawai tersebut. Ketentuan itu gilang-gemilang. Karena saking suksesnya, program itu menguras kas perusahaan. Buffer mencabut kebijakan itu Juni 2016. Akhir 2016, Buffer mengubah taktik. Alih-alih menawarkan cuti tanpa batas, mereka mendorong karyawan mengambil cuti minimum 15 hari kerja per tahun. Menggunakan perencanaan online, karyawan memasukkan permintaan cuti. Pada medium yang sama, staf personalia melacak jumlah hari cuti pegawai melalui kalender kolektif. Kebijakan cuti minimum Buffer terbilang tidak biasa, bahkan di kalangan perusahaan teknologi. Cuti tanpa batas merupakan kebijakan yang jauh lebih umum di antara perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi. Namun terlepas dari istilahnya, cuti tanpa batas bisa terasa sebaliknya. Seringkali, pekerja berada di bawah tanggung jawab dari beban kerja, manajer, dan budaya perusahaan mereka, sebuah situasi yang dapat membuat orang enggan mengambil cuti dalam jumlah yang wajar. Pertanyaannya, apakah paksaan agar karyawan mengambil jumlah hari cuti minimal merupakan cara terbaik menangkal kelelahan? Josh Pigford, CEO perusahaan Baremetrics, menuntut pekerjanya mengambil cuti setidaknya empat pekan dalam setahun. Negara yang terlalu banyak bekerja Amerika Serikat adalah satu-satunya negara maju yang tidak memiliki undang-undang di tingkat pusat yang mewajibkan pengusaha untuk menawarkan liburan berbayar kepada karyawan. Sekitar 77% dari pemberi kerja di AS menawarkan liburan berbayar kepada pekerja, tapi jumlahnya bervariasidi setiap perusahaan. Secara keseluruhan, para pekerja di AS mengambil lebih sedikit liburan dibandingkan karyawan di banyak negara maju lainnya. Pada tahun 2014, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menemukan fakta bahwa pekerja AS bekerja 1.789 jam per tahun. Dalam kajian itu, AS berada di peringkat ke-16. Sementara itu, Meksiko menempati urutan pertama dengan 2.228 jam. Jerman ada di peringkat terakhir dengan 1.366 jam. Sebaliknya, setiap negara di Uni Eropa diwajibkan undang-undang untuk menawarkan setidaknya empat minggu libur berbayar, dengan berbagai kebijakan akrual per negara. Austria memimpin penerapan ketentuan itu dengan menawarkan 35 hari libur dibayar per tahun. Demikian pula, di Selandia Baru. Para pengusaha setempat harus memberi libur minimum empat minggu kepada karyawan, tidak termasuk hari libur umum atau cuti sakit. Di Buffer, peralihan ke cuti minimum dipicu kebingungan. Karyawan berjuang memahami jumlah cuti yang diizinkan, mungkin karena tidak ada tolok ukur yang umum. "Orang-orang tidak tahu berapa banyak waktu yang dilewati semua orang, seperti, apa normanya?" kata Hailley Griffis, juru bicara Buffer. "Kami tidak ingin mereka kelelahan. Kami ingin karyawan kami memiliki gaya hidup paling seimbang yang mereka bisa terapkan." Menghindari kebingungan ini menjadi perhatian umum di antara perusahaan yang beralih dari keijakan cuti tanpa batas ke jumlah minimum cuti. Josh Pigford, CEO Baremetrics, sebuah perusahaan analitik jarak jauh dan platform perkiraan cuaca yang berbasis di San Francisco, AS, membatalkan kebijakan cuti tidak terbatas karena karyawannya tidak 'tahu batasan'. Tanpa batasan cuti yang jelas, karyawan cenderung mengambil jatah libur yang sedikit. Kenyataannya adalah, ada batasan, seperti, kamu tidak bisa libur sepanjang tahun," kata Pigford. "Jadi ini mengakibatkan orang tidak mengambil cuti atau ada pandangan negatif terhadap karyawan yang mungkin dianggap mengambil terlalu banyak cuti," ujarnya. Saat ini setiap karyawan harus mengambil cuti setidaknya empat minggu per tahun, dengan minimal satu blok liburan selama sepekan. Platform Baremetrics melacak hari libur melalui kertas kerja yang bisa diakses bersama, yang menunjukkan karyawan mana yang berada di jalur untuk mencapai minimum yang diperlukan. Di Authentic Jobs, perusahaan pencari kerja yang berbasis di Florida, AS, para pekerja khawatir mengambil terlalu banyak liburan akan menimbulkan masalah antara mereka dan sejawat. Pendiri dan mantan CEO perusahaan itu, Cameron Moll, berkata, "Anda selalu curiga, 'Ya ampun, haruskah saya benar-benar mengambil cuti ini karena rekan kerja saya belum mengambil cuti sebanyak ini'". Setelah perusahaan bergeser ke cuti minimum, efek dari kebijakan dengan cepat terwujud. Moll mengatakan, 'pelepasan mental' segera terjadi di seluruh karyawannya. Mereka kini mempunyai cara pandang berbeda tentang hari kerja dan hari libur. Sejumlah negara maju di Eropa mulai menerapkan undang-undang yang mewajibkan pengusaha untuk menawarkan liburan berbayar kepada karyawan. EQ lebih dari IQ Para pendukung model cuti tanpa batas berpendapat bahwa metode itu sebenarnya memupuk kepercayaan di antara pegawai dan menghargai keseimbangan kehidupan kerja mereka. Dalam sebuah artikel tahun 2018, Jenn Burton, seorang manajer personalia di platform virtual Equitas berbasis di San Francisco, AS, menulis, "Seorang pemberi kerja yang menawarkan cuti berbayar tak terbatas pada dasarnya mengatakan kepada karyawannya bahwa kepercayaan adalah landasan organisasi mereka." Namun, tidak semua perusahaan bisa menerapkan itu sambil mengharapkan kesuksesan. Jiayi Bao, kandidat doktor yang meneliti strategi sumber daya manusia dan keragaman tempat kerja di Wharton School of Business, University of Pennsylvania, yakin bahwa cuti tanpa batas lebih cocok pada 'tim dengan kohesi yang lebih besar dan ketika perusahaan menyediakan budaya serta sistem yang diperlukan". Sir Cary Cooper, profesor psikologi organisasi di University of Manchester, menyebut kebijakan itu kerap kali tergantung pada manajemen untuk menciptakan budaya di mana para pekerja merasa nyaman mengambil cuti. Banyak pimpinan tidak memiliki keterampilan sosial dan kecerdikan untuk mendeteksi kelelahan karyawan dan mengingatkan karyawan ambisius tentang pentingnya istirahat. "Alasan mengapa kebijakan ini tidak berjalan, baik di AS, Inggris dan banyak negara maju lainnya, adalah promosi seseorang ke tingkat manajerial berdasarkan kemampuan teknis, bukan keterampilan mereka." "Kita tidak memiliki banyak manajer lini, bos dari lantai satu ke lantai atas, yang memiliki kecerdasan emosional tinggi," ujarnya. Melis Gurol, seorang konsultan yang berbasis di New York City, memiliki pandangan yang sama. "Saya memulai perusahaan saya Februari 2017 dan di tahun pertama, saya hanya mengambil satu hari cuti saja." "Karena kami tidak memiliki aturan jumlah hari cuti tertentu, saya tertekan untuk membuktikan diri saya berpikir seharusnya saya tidak mengambil cuti berhari-hari," kata pria berusia 29 tahun ini. Merujuk psikolog Sir Cary Cooper, banyak pimpinan perusahaan tak menguasai keterampilan sosial untuk mengatasi kelelahan karyawan. Lingkungan kerja seperti itulah yang coba dihindarkan oleh Moll, pendiri Authentic Jobs. "Jika saya menjalankan perusahaan dan seseorang berkata, 'Saya hanya butuh lima hari libur', kondisi apa yang dibutuhkan di perusahaan saya untuk menyarankan agar individu itu hanya boleh mengambil libur lima hari?" kata Moll. Menciptakan pilihan Walau kebijakan cuti minimum tidak hanya berjalan dengan 'kepercayaan' yang ditempatkan pada karyawan, itu bukan model yang cocok untuk semua perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki puluhan ribu karyawan, melacak cuti individu dan kolektif, apalagi menjadwalkan pemeriksaan liburan individu akan sangat sulit dilakukan. Meski begitu, Moll menganggap pergantian kebijakan cuti itu tidak sepenuhnya mustahil. "Ini tentang memberdayakan karyawan dan kita dapat melakukan itu semaksimal mungkin melalui kebijakan liburan dan membebaskan pegawai memutuskan yang mereka ingin dan tidak ingin lakukan dengan cuti mereka." Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris diBBC Worklife dengan judulIs minimum leave a better alternative to unlimited time off?