Makar: Pasal yang dituduhkan ke sejumlah pendukung Prabowo, seperti apa penerapannya?
Sejumlah pendukung capres Prabowo Subianto dikaitkan dengan makar karena seruan people power, tuduhan yang menurut pakar hukum pidana dan pegiat hak asasi kerap keliru karena tanpa didukung bukti-bukti yang kuat.
Politikus PAN Eggi Sudjana (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019). Eggi Sudjana menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan kejahatan terhadap keamanan negara atau makar. Seruan people power ini antara lain dilontarkan Eggi Sudjana dalam unjuk rasa untuk merespon tudingan kecurangan pemilu. Pernyataan itu, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Parahiyangan Bandung Agustinus Pohan, tak cukup kuat membuktikan akan adanya upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Eggi Sudjana kini berstatus tersangka dan ditahan dan dua lainnya yakni Kivlan Zein dan Permadi statusnya terlapor dan saksi. Sementara laporan yang baru-baru ini diajukan oleh caleg PDI-P Perjuangan ke Polda Metro Jaya atas sangkaan makar ditujukan kepada politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir. Seorang pemuda yang ikut dalam demonstrasi di depan Bawaslu (10/05), HS, yang menyebut akan "memenggal Jokowi" juga dikenakan dugaan makar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menunjukkan foto tersangka HS saat memberi keterangan terkait kasus video dugaan makar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta. Seperti apa penerapannya? Pakar hukum pidana Agustinus Pohan, mengatakan penerapan pasal makar kerap keliru karena tanpa didukung bukti-bukti yang kuat. Ia mengambil contoh Eggi Sudjana yang dikenakan Pasal 107. Menurutnya, kalau hanya sekadar pernyataan 'people power' tanpa ada tindakan seperti gelaran rapat atau perencanaan, maka tak bisa disebut makar. "Kalau menurut saya, pernyataan 'people power' sebagai suatu bukti boleh, tapi harus ada bukti-bukti lain. Apa betul ada konspirasi, persengkokolan, ada upaya secara serius untuk menggulingkan pemerintah?" ujar Agustinus Pohan kepada BBC News Indonesia. "Kalau cuma demo marah-marah, saya kira bukanlah," sambungnya. Polisi berdialog dengan salah satu pengunjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Hal lain, polisi harus objektif ketika menindak pelakunya, apakah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menggulingkan pemerintah. Jika tidak, maka sarat kriminalisasi. "Ya tentu orangnya melakukan upaya-upaya dan punya kapasitas dan kemampuan dan segala daya untuk bisa memungkinkan menggulingkan pemerintahan," jelas Agustinus. Pendapat serupa diutakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. Dia mengatakan suatu tindakan bisa disebut makar jika ada percobaan serangan, pengumpulan senjata, atau pengumpulan pasukan. "Misalnya apakah sudah ada strategi melakukan penyerangan? Kalau tanpa itu, terlalu dini orang melakukan makar," tukasnya. Siapa saja korban pasal makar? Asfinawati menyebut pengenaan pasal makar paling banyak ditujukan kepada aktivis kemerdekaan Papua. "Kalau kita ingat pasal makar digunakan sewenang-wenang kepada aktivis Papua. Kalau di Jakarta biasa-biasa saja. Di Papua, langsung dikatakan makar." Di Papua, Filep Karma yang merupakan aktivis Kemerdekaan Papua dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Abepura karena dianggap terbukti melanggar Pasal 106. Ia dihukum 15 tahun penjara lantaran berpidato mengenai kebangsaan Papua di sebuah lapangan di Abepura pada 1 Desember 2004. Baru-baru ini tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia, didakwa dengan Pasal 106 KUHP lantaran pada Desember tahun lalu mengadakan kegiatan doa dan upacara bakar batu untuk meyarakan hari jadi organisasi mereka. Aksi demonstrasi Kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2018 di Surabaya, Jawa Timur. Tak cuma itu saja, pasal makar juga digunakan kepada tiga eks petinggi Gafatar itu yakni Mahful Muis Tumanurung, Ahmad Mussadeq alias Abdus Salam, dan Andri Cahya, karena mencoba mendirikan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara. Pada 2012, aktivis Kemerdekaan Maluku, Stepanus Tahapary dikenakan pidana makar karena menyimpan dokumentasi konflik Maluku, pelaksanaan HUT Republik Maluku Selatan, dan upacara bendera Republik Maluku Selatan (RMS). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sempat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal makar karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G (1). Namun MK memutuskan menolak seluruh uji materi itu. Hakim konstitusi, Suhartoyo, mengatakan mahkamah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Sehingga dengan terpenuhinya syarat itu, pelaku telah dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum. Makar dalam KUHP Istilah makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada bahasa Belanda 'anslaag' yang berarti serangan. Di KUHP, ada beberapa pasal mengklasifikasi jenis tindakan makar: Pasal 104 Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana mati atau pidana penjuru seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 106 Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pasal 107 (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 108 (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Apakah pasal makar masih diperlukan? Pakar hukum pidana dari Universitas Parahiyangan Bandung, Agustinus Pohan, menyebut pasal makar tetap diperlukan untuk melindungi pemerintah yang dihasilkan lewat jalan demokrasi. "Kalau kita menjunjung prinsip demokrasi, produknya harus dapat perlindungan. Kalau tidak, tidak akan ada demokrasi," tuturnya. Meski begitu agar tidak memakan banyak korban, menurut Ketua Umum YLBHI Asfinawati, pemerintah harus merevisi agar lebih jelas agar ke depannya tidak melanggar hak asasi seseorang. "Hukum pidana dimaksudkan agar tidak melanggar hak setiap orang, karena itu rumusannya harus hati-hati. Kalau tidak maka akan terjadi kesalahpahaman terus-menerus," jelas Asfinawati.