Komite Etik KPK tidak temukan pelanggaran pidana
Komite Etik KPK, Rabu (05/10), menyatakan tidak ditemukan pelanggaran hukum pidana maupun kode etik sehubungan dengan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK terkait dugaan suap di lembaga tersebut.
Ada pendapat yang berbeda saat mengambil keputusan untuk Chandra Hamzah dan Haryono Umar. Namun keputusan atas dua Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah dan Haryono Umar, tidak dicapai secara bulat. "Ada pendapat yang berbeda dari tiga anggota Komite Etik yang menyatakan bahwa keduanya melakukan pelanggaran ringan," kata anggota Komite Etik KPK, Mardjono Reksodiputro, saat mengumumkan hasil penyelidikan. Bagaimanapun keputusan akhir Komite Etik KPK, yang beranggotakan tujuh orang, adalah keduanya tidak bersalah. "Sementara itu Deputi Penindakan, Ade Rahardja, dan Sekjen KPK, Bambang Praptono Sunu, dinyatakan melakukan pelanggaran ringan," tambah Mardjono. Dan untuk pelanggaran ringan akan diberikan sanksi peringatan tertulis. "Karena merupakan pelanggaran perilaku dan bukan pelanggaran etika," kata Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamua. Kasus Nazaruddin Komite Etik ini didirikan sebagai respon atas tudingan dari tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu secara terbuka menuding Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah dan M Jasin, serta mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja, terlibat suap dan rekayasa kasus. Belakangan Nazaruddin juga menyebut nama juru bicara KPK, Johan Budi SP, yang memang mengaku pernah menemani Ade Raharja dalam pertemuan dengan Nazaruddin.