Kasus buronan Djoko Tjandra: Brigjen Prasetijo jadi tersangka karena diduga buatkan surat dan hancurkan barang bukti, tindakan yang timbulkan pertanyaan, 'apakah buronan lain juga diperlakukan sama'?
Polisi menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, eks pejabat Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Senin (27/07) dalam kasus buronan Djoko Tjandra, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo (tengah), Kamis (17/07) mengumumkan pencopotan Brigjen Prasetijo Utomo yang diduga membantu mobilitas Djoko Tjandra. Selain penetapan tersangka ini, Polri juga tengah menyelidiki aliran dana suap yang diperkirakan diterima sejumlah orang dalam pembuatan surat palsu bagi perjalanan Djoko Tjandra. Brigjen Prasetijo yang diduga terlibat dalam pemberian surat jalan dan berada dalam satu pesawat dengan Djoko ke Pontianak tanggal 16 Juni lalu, disebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam kondisi sakit dengan tekanan darah naik dalam sidang lanjutan Senin (20/07) lalu. Dalam sidang lanjutan permohonan kembali yang diajukan Djoko Tjandra sendiri, untuk keempat kalinya ia tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (27/07). Jaksa meminta hakim menolak permohonan Djoko dalam surat yang dikirim kepada hakim untuk menggelar sidang pemeriksaan PK secara online. Djoko disebut pengacaranya tengah sakit di Malaysia. Kasus Djoko Tjandra, menurut Indonesian Corruption Watch, menimbulkan pertanyaan publik, apakah buronan lain selama ini juga diperlakukan seperti buron kasus Bank Bali ini. Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui koordinator Adnan Topan Husodo, menyebut kasus Djoko Tjandra bisa menjadi preseden dalam sedikitnya 40 buronan kasus korupsi lain yang hingga saat ini kabur dari proses penegakan hukum. "Kasus ini bukan hanya mencoreng kepolisian, tapi juga wibawa negara, termasuk presiden, kalau aparat penegak hukum benar-benar bisa diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kejahatan," kata Adnan. "Karena masalah ini, publik jadi bertanya-tanya, apakah buronan lain juga diperlakukan sama seperti Djoko," ujarnya. Adnan berkata, ICW mencatat terdapat 40 buronan kasus korupsi yang mereka anggap kelas kakap. Beberapa di antara mereka adalah Eddy Tansil, Sjamsul Nursalim, dan Honggo Wendratmo. Djoko Tjandra, buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan hak tagih (cassie) Bank Bali, tidak menghadiri sidang PK yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/07). Penangkapan para buronan itu dinilai Adnan sebagai komitmen negara terhadap prinsip negara hukum. Ia berkata, berbagai kerja sama antarnegara sebenarnya bisa memudahkan pencarian buronan tersebut. Polri menyebut tiga jenderal yang mereka duga berkaitan dengan pelarian Djoko, buronan kasus cessie Bank Bali. Jabatan mereka dicopot akibat dugaan ini. Prasetijo jadi tersangka, aliran dana diselidiki Djoko Tjandra membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta, pada Juni lalu, dalam status buronan. Eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan menjadi tersangka terkait pembuatan surat jalan buron Djoko Tjandra pada Senin (27/07). Ada tiga konstruksi hukum yang dikenakan pada Brigjen Prasetijo. Pertama membuat surat jalan palsu bagi Djoko Tjandra dan menggunakan surat palsu, kedua membiarkan atau memberi pertolongan bagi Djoko, serta konstruksi hukum ketiga, Brigjen Prasetijo diduga menghalangi upaya penyidikan dengan merusak barang bukti. "Selanjutnya konstruksi hukum yang ketiga adalah terkait pelanggaran Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP di mana yang bersangkutan telah menghalangi atau mempersukar penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang berkesesuaian di mana tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK dan DST termasuk tentunya oleh yang bersangkutan," kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (27/7) Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara serta berdasarkan bukti surat-surat palsu sebagai berikut, surat jalan tertanggal 3 Juni dan 18 Juni, surat pemeriksaan Covid serta surat rekomendasi kesehatan yang dibuat di lingkungan Pusdokkes Polri. Dalam surat jalan berkop Polri bagi Djoko Tjandra, Prasetijo menulis bahwa Djoko merupakan konsultan Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo juga diduga terbang ke Pontianak bersama Djoko pada 19 Juni lalu. Tersangka-tersangka baru Dalam kasus ini, polisi memeriksa 20 orang saksi dan 'tidak menutup kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru'. "Tentang aliran dana, kita saat ini telah membuka penyediikian untuk melakukan tracing dan tentunya nanti menyasar pada siapa saja kita akan jelaskan dalam rilis berikutnya. Tidak menutup kemungkinan kami kerja sama dengan KPK," kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Jenderal lain yang sebelumya dicopot dalam kaitan kasus ini adalah Brigjen Nugroho Slamet. Ia merupakan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia. Satu perwira tinggi lainnya adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Ia merupakan atasan langsung Nugroho. Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp1,7 triliun, ditangkap dan dibawa ke Indonesia pada pertengahan Juli lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Prasetijo diperiksa dalam ranah etik dan disiplin. Namun proses itu pekan lalu berhenti sementara karena dokter kepolisian menyatakan Prasetijo sakit, salah satunya akibat tensi darah yang tinggi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono. "Yang bersangkutan (Prasetijo) membuat surat izin sendiri, dan terbang satu pesawat dengan DPO. Ini kami dalami," kata Awi dalam jumpa pers di Jakarta. "Kami sudah cek ke propam dan pusdokes, dia belum bisa kami periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit." "Kami mulai dari kode etik, kalau di situ mengembang ke perbuatan pidana, tentu kami akan jerat pasal pidananya," ucap Awi. Penangkapan buronan kasus korupsi sebelumnya, antara lain terhadap Nunun Nurbaeti, Anggodo, dan Muhammad Nazaruddin, disebut bukti upaya itu bisa dilakukan. Hingga kini, Polri belum memberi tenggat kerja tim penyidik internal mereka. Walau reses perlu dibahas segera Saat kasus pelarian Djoko Tjandra kembali mencuat, Menko Polhukam Mahfud MD, membentuk tim pemburu buronan kasus korupsi. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Polri membeberkan peran jenderal yang diduga memuluskan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia. Mardani menilai penyidikan internal kepolisian itu harus dibuka dalam forum rapat dengar pendapat Komisi III DPR, walau para anggota dewan saat ini tengah menjalani masa reses. Dorongan dari DPR disebutnya penting agar persoalan penanganan buronan kasus patgulipat tidak terus terjadi. "Polri harus menjelaskan akar masalahnya di mana, siapa penanggung jawabnya dan siapa yang harus diproses secara hukum.," ujarnya, Senin (20/07). "Kita bisa terjerembab di lubang yang sama berulang kali, karena karakter koruptor memang begitu." "Omnibus law kami bahas terus saat reses, ini lebih genting, seharusnya bisa dilakukan," kata Mardani via telepon. Komisi III secara resmi telah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko. Namun tak disetujui dengan alasan 'tak sesuai prosedur'. Sudah pernah menyimak saluran YouTube BBC Indonesia? Silakan berlangganan