Pengungsi Nduga, Papua: 'Berhari-hari di luar, bisa mati kelaparan di hutan'
Delapan bulan setelah operasi gabungan TNI/Polri menyusul penembakan terhadap pekerja proyek Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, hingga kini pihak berwenang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang disebut berasal dari kelompok pro-kemerdekaan Papua.
Anak-anak pengungsi dari Kabupaten Nduga, Papua, sedang belajar di sekolah darurat yang dibangun LSM di Wamena. Eskalasi konflik yang terus meningkat, menyebabkan ribuan orang diperkirakan melarikan diri dari Kabupaten Nduga. Banyak di antaranya kini membutuhkan bantuan. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, yang mendampingi para pengungsi di Wamena mengungkapkan selain kelaparan, para pengungsi kini dalam kondisi ketakutan akibat eskalasi konflik yang terjadi antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya. "Sebenarnya mereka takut dua-duanya, takut TNI juga takut OPM soalnya mereka pegang senjata. Dua-duanya pegang senjata, jadi kalau terjadi baku kontak senjata antara TNI/Polri dengan OPM, masyarakat bisa jadi korban," ungkap Theo kepada BBC News Indonesia, Rabu (28/07). Yang terbaru, baku tembak antara pasukan gabungan TNI/Polri dan kelompok pro-kemerdekaan Papua terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, hari Selasa (27/07). Sebelumnya, penyerangan terhadap pos pembangunan Jalan Trans Papua, yang menewaskan satu anggota TNI pada akhir pekan lalu. Bupati Nduga mendesak agar pemerintah segera menarik pasukan TNI/Polri dari wilayah tersebut dengan alasan keamanan. Namun, Kapendam Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi berkukuh pengejaran terus dilakukan untuk menumpas kelompok yang dia sebut "melawan kedaulatan NKRI". 'Setiap saat bisa ada serangan' "Kalau dikatakan saat ini Nduga tidak aman, itu memang sangat betul. Saat ini Nduga tidak aman karena setiap saat ada serangan. Tetapi Nduga tidak aman bukan karena hadirnya TNI/Polri," ujar Aidi. "Nduga tidak aman karena adanya kelompok pemberontak yang mengangkat senjata secara ilegal, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, pembantaian penyanderaan, pemerkosaan, dan yang penting, melakukan tindakan perlawanan terhadap kedaulatan NKRI," kata Aidi. Sebuah laporan investigasi terbaru mengungkap pengerahan pasukan gabungan TNI/Polri ke wilayah Nduga "menyebabkan lebih dari 5.000 mengungsi, 139 di antaranya meninggal dunia". Namun data ini dibantah oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat. "Kami sudah cek ke Kementerian Kesehatan tidak ada kejadian luar biasa. Data meninggal yang ada adalah data yang memang angka maturity yang dianggap wajar, bahwa mereka meninggal karena usia dan sakit," jelas Harry. "Tidak ada informasi yang menyatakan 130-an meninggal karena meninggal, karena kelaparan, dan sebagainya," imbuhnya. Meski demikian, Kementerian Sosial mengakui saat ini pemerintah mengalami kendala dalam melakukan pendataan pengungsi akibat konflik di kabupaten Nduga. Kendala tersebut dikarenakan banyak dari mereka yang berada di rumah kerabatnya. Ratusan anak dari Kabupaten Nduga, Papua, mengungsi ke Wamena untuk menghindari kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB. Bagaimana eskalasi konflik di Nduga? Kapendam Cenderawasih Muhammad Aidi menjelaskan kondisi geografis Nduga, terutama di pedalaman, yang minim infrastruktur, membuat kelompok pro-kemerdekaan "leluasa melakukan tindakan kekerasan, terutama ke warga non-Papua atau pekerja pembangun infrastruktur jalan." Aidi menuturkan, rentetan kejadian mulai dari penyerangan terhadap warga di ibu kota Nduga, Kenyam, yang mengakibatkan tiga warga sipil tewas, termasuk anak-anak. Ada juga penembakan terhadap dua pesawat Trigana yang selama ini mendukung transportasi di Nduga dan kegiatan pendistribusian logistik di masyarakat pedalaman. Oktober silam, lanjut Aidi, ada penyanderaan terhadap guru-guru, relawan dan tenaga medis di Mapenduma. "Kemudian puncaknya pada 1 Desember 2018, penyerangan terhadap pekerja PT Istaka Karya, menyebabkan 28 orang dibantai, 17 ditemukan meninggal dunia di tempat, empat orang dinyatakan hilang hingga saat ini," ujar Aidi. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Polhukam Wiranto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan pers terkait penembakan pekerja Trans Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018. Sejak itu pemerintah melakukan operasi gabungan TNI/Polri untuk mengejar para pelaku yang dia sebut sebagai "pemberontak". Sejak itu pula, baku tembak terus terjadi antara TNI/Polri dan TNPB-OPM. Baku tembak antara kelompok bersenjata dan pasukan TNI terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, hari Selasa (23/07). Menurut Aidi, kelompok bersenjata menyerang prajurit TNI sekitar pukul 05.40 WIT. "Kita memberikan perlawanan kemudian mereka melarikan diri ke hutan. Sebagian pasukan mengamankan pos dan satu tim melakukan pengejaran," ujar Aidi. Dalam pengejaran, TNI menemukan sejumlah barang bukti berupa satu pistol standar militer kalibar 9 mm dan ratusan amunisi. Beberapa hari sebelumnya, Prada Usaman Hambelo, seorang anggota TNI yang bertugas mengamankan pembangunan Jalan Trans Papua, tewas dalam penyerangan di wilayah Kabupaten Nduga, hari Sabtu (20/7). Penyerangan terhadap personel TNI dilakukan saat mereka berada di lokasi pembangunan Jembatan Yuguru-Kenyam, Distrik Yuguru, Kabupaten Nduga, yang merupakan proyek strategis pemerintah pusat, yakni Pembangunan Jalan Trans Papua. Jalanan hasil proyek Trans Papua di Nduga diklaim belum tersambung karena pengerjaan puluhan jembatan tertunda. Bagaimana kondisi pengungsi terkini? Akibat dari eskalasi konflik di Nduga, ribuan orang terpaksa mengungsi ke distrik sekitarnya. Sebagian dari mereka mengungsi di Wamena, Timika, Yahukimo, dan Lanijaya. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengungkapkan para pengungsi sangat membutuhkan tempat tinggal karena di Wamena, mereka tinggal di rumah kerabatnya. "Mereka butuh perhatian soal makanan, minuman dan tempat tinggal. Ini satu rumah, ada tiga sampai lima kepala keluarga," ujarnya. "Kalau orang Nduga biasanya satu orang punya anak lima sampai sepuluh orang, kadang bisa sampai 12," kata Theo. Pengungsi Nduga yang kini tinggal di Wamena membutuhkan bantuan tempat tinggal. Selain itu, mereka juga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Imbas dari konflik di tempat tinggalnya di Nduga, mereka pun kini kesulitan mencari mata pencaharian. Laporan berjudul Investigation Report on the Growing of Nduga Conflict and Its Impact yang dirilis Tim Solidaritas untuk Nduga bersama Tim Relawan Kemanusiaan di Wamena mengungkap pengerahan pasukan gabungan TNI/Polri ke wilayah Nduga di Papua telah menyebabkan lebih dari 5.000 mengungsi, 139 di antaranya meninggal dunia. Menurut, Theo, kebanyakan dari mereka meninggal di hutan dalam perjalanan mereka mengungsi ke luar Nduga. "Pada saat mereka mengungsi keluar mereka tiga sampai empat hari sampai satu minggu dengan kondisi tidak makan itu bisa membuat mereka mati di hutan," sebutnya. "Dalam perjalanan anak-anak kecil bisa meninggal, kemudian orang tua yang umurnya sudah usia lanjut, itu bisa juga meninggal di hutan," imbuhnya. Namun, angka ini dibantah oleh irjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Menurut Harry, berdasar pengecekan yang dilakukan Kementerian Kesehatan ke pusat krisis dan dinas kesehatan, "tidak ada informasi yang menyatakan 130-an meninggal karena kelaparan." Bagaiamana respons pemerintah pusat terkait konflik Nduga? Harry memastikan misi kemanusiaan dijalankan pemerintah untuk menangani pengungsi konflik Nduga. Konflik berkepanjangan menyebabkan warga di Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma mengungsi. Diperkirakan sekitar 2.000 warga mengungsi yang tersebar di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga dan Kabupaten Wamena. Harry mengakui banyak dari pengungsi kini tinggal di kerabatnya yang tinggal di Wamena, hingga membuat honai itu tak lagi proporsional untuk ditinggali karena adanya tambahan anggota keluarga yang merupakan korban dari konflik sosial di Nduga. Distribusi bantuan pemerintah untuk pengungsi di Wamena. "Itu yang kita perlu cari solusi ke depan, apakah dengan ditambah honai baru, atau pembangunan rumah sementara," jelas Harry. Harry mengungkapkan bantuan tahap pertama yang telah disalurkan berupa sebanyak 50 ton beras terdiri dari 10 ton lewat Jayapura, 10 ton ke distrik Mbua, distrik Yal, distrik Mbulmu Yalma dan 30 ton melalui Kabupaten Wamena. "Bantuan itu sudah sampai di gudang provinsi bulan April, cuma dinas sosial provinsi pasti memperhatikan kondisi situasi dan keamanan. Beberapa kesulitan yang dihadapi seperti masalah transportasi keamanan dan sebagainya," jelas Harry. Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan bahan pokok berupa mie instan, gula pasir, minyak goreng, garam, ikan kaleng, kopi dan beras. Sementara, bantuan tahap kedua terdiri dari 250 paket perlengkapan bermain, 250 paket perlengkapan belajar anak, 30 paket perlengkapan olahraga 30 paket, dan 850 perlengkapan kebutuhan kelompok rentan. "Semua bantuan tersebut saat ini sudah berada di gudang dinas sosial propinsi papua dan siap diterbangkan ke Wamena," ujarnya. Adapun jumlah pengungsi pelajar SD, SMP, SMA sebanyak kurang lebih 600 orang yang terdata di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga. Sedangkan di Kabupaten Wamena belum diketahui secara pasti karena kondisi pengungsi berada di keluarga atau suku masing-masing.