Semua anggota Pansel KPK perempuan, "politik penebusan" Jokowi?
Ini mungkin langkah Presiden Joko Widodo paling responsif sejak terpilih. Ia menetapkan sembilan perempuan untuk menjadi anggota Panitia Seleksi KPK. Apakah ini dilakukan untuk menebus pencalonan Komjen Budi Gunawan yang berakibat melemahnya KPK?
Presiden Jokowi mengumumkan penetapan Pansel KPK di Lanud Halim Perdana Kusumah Kesembilan tokoh yang dipilih juga dipandang memiliki reputasi bagus oleh berbagai kalangan. Langkah Jokowi ini jadi tampak seakan semacam "penebusan" atas rangkaian langkah yang dianggap blunder oleh berbagai kalangan sejak pengajuan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Adnan Topan Husodo dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, ini menunjukkan bahwa "presiden sudah belajar banyak dalam negosiasi politik" terkait KPK. "Presiden Jokowi dengan cerdas menjawab tuntutan dari berbagai kelompok yang hendak memasukkan nama-nama tertentu sebagai anggota panitia seleksi dengan memilih nama-nama yang independen," ujarnya. Adnan Topan menilai dengan menunjuk sembilan tokoh untuk menjadi anggota Pansel yang merupakan organ independen, berbagai kepentingan politik yang hendak menempatkan orang-orang tertentu di Pansel itu praktis tertutup. "Saya kira ini sebuah strategi Presien Jokowi yang berhasil," katanya. Para pegawai KPK menuntut agar pimpinan KPK tak tunduk pada tekanan dalam kasus Budi Gunawan Adnan Topan juga menghargai Presiden Jokowi yang dipandangnya responsif terhadap aspirasi dan kecemasan berbagai kelompok belakangan ini, termasuk ICW, atas kemungkinan masuknya sejumlah nama dari kalangan yang terlibat dalam kisruh KPK-Polri beberapa waktu lalu. Dua nama yang banyak disebut adalah Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis, yang merupakan saksi ahli bagi Komjen Budi Gunawan dalam praperadilan melawan penetapan tersangka oleh KPK. Beragam latar Presiden Joko Widodo mengumumkan dia sengaja memilih kesembilan perempuan dari berbagai latar belakang itu untuk memilih para anggota KPK yang baru, menggantikan para komisioner KPK yang akan berakhir tugasnya akhir tahun ini. "Saya bekerja keras membentuk Panitia Seleksi Komisioner KPK," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Malang. Panitia ini, lanjut Jokowi, harus berkompeten dan berintegritas, dengan keahlian yang lengkap. "Ada ahli-ahli hukum, ada ahli manajemen organisasi, psikolog, sosiolog, dan ahli tata kelola pemerintahan." Menyusul pencalonan Budi Gunawan sebagai cakapolri, Presiden Jokowi dipertanyakan komitmannya terhadap gerakan anti korupsi. "Dengan kriteria kompetensi ini, saya berharap komisioner yang terpilih (calon-calonnya oleh Pansel ini) nanti memiliki kemampuan yang lengkap, yang mampu memperkuat kelembagaan KPK, yang mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi," papar Jokowi pula. Berbeda dengan biasanya, tak ada tanya jawab usai pernyataan pers itu. Pun tidak dijelaskan mengapa ia memilih perempuan untuk semua anggota pansel. Kesembilan anggota Pansel itu diketuai Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter. Adapun yang menjabat wakil ketua ialah pakar hukum tata negara, Enny Nurbaningsih, yang sebelum ini juga menjabat Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional. Anggota lain adalah Harkristuti Harkrisowo (pakar pidana dan HAM), Betty S. Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang), dan Supra Wimbarti (pakar psikologi SDM dan pendidikan). Kemudian Natalia Subagyo (pakar tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (ahlli hukum, direktur analisa perundang-undangan Bappenas), serta Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial). Komisioner KPK Pada Selasa (19/5) lalu, sejumlah pegiat perempuan mengeluarkan seruan agar ada tokoh perempuan dalam bursa Calon Pimpinan KPK. Ketika Jokowi menetapkan semua anggota Pansel adalah perempuan, salah satu pegiat perempuan, Lalola Easter, memandangnya sebagai isyarat positif. "Pada dasarnya, sepanjang punya kompetensi, tidak masalah apakah laki-laki maupun perempuan yang jadi anggota pansel. Tapi jelas ini adalah keputusan yang harus disambut baik, dengan asumsi para perempuan yg menjadi anggota pansel tidak punya kepentingan selain memilih capim KPK terbaik dari antara para pendaftar," kata Lola. "Di lain pihak, Pansel KPK ini juga diharapkan dapat mendorong pendaftar tokoh perempuan untuk ikut dalam proses seleksi para komisioner KPK, yang selama ini sangat kurang," tambah Lola. Berbagai kalangan bergerak menyatakan dukungan ketika KPK mendapat tekanan terkait kasus Budi Gunawan "Upaya pemberantasan korupsi sendiri masih didominasi calon pimpinan KPK yang berjenis kelamin laki-laki." Memang, para anggota KPK sekarang, termasuk tiga anggota sementara, semuanya laki-laki.