Virus corona: Data kematian pasien Covid-19 termasuk PDP mencapai lebih 1.500, angka yang perlu disertakan pemerintah, kata pakar
Pakar epidemiologi dan biologi molukuler menyatakan angka kematian terkait Covid-19 yang diumumkan pemerintah Indonesia setiap hari, perlu mencantumkan pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP), agar masyarakat lebih berhati-hati dan memahami penyebaran virus corona.
Petugas medis di Jakarta memeriksa tunawisma. Kementerian Kesehatan mengatakan angka kematian yang diumumkan adalah pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19, sebab "belum tentu PDP positif", dan ketika hasil tes dari PDP yang meninggal positif, maka angka itu baru dimasukkan. Data resmi pemerintah menyebutkan kematian pasien Covid-19 mencapai 784 orang sampai Rabu (29/04), sementara berdasarkan penelusuran BBC News Indonesia melalui situs pemerintah-pemerintah provinsi, jumlah yang meninggal termasuk PDP dan ODP mencapai lebih dari 1.500 orang. Kantor berita Reuters dalam penelusuran di 16 propinsi mencatat angka kematian 2.212 orang termasuk PDP yang mengalami gejala akut. Data yang dikeluarkan pemerintah sampai Rabu (29/04) menunjukkan jumlah infeksi sebanyak 9.771 kasus dengan kematian 784 orang. Sementara jumlah PDP mencapai 21.653 kasus dan ODP sebanyak 221.750 kasus. Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, dicantumkannya PDP dan ODP yang meninggal dapat membuat masyarakat mengantisipasi penyebaran virus corona. "Artinya biar masyarakat bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan mereka. Kalau sekarang kan, seolah-olah kecil yang mati, jadi masyarakat tetap saja sembrono," kata Tri melalui sambungan telepon. Menurut Tri, angka kematian yang ditampilkan pemerintah terkait dengan Covid-19 masih lebih kecil dari angka sebenarnya. Tri meminta pemerintah menerapkan aturan tegas terkait dengan PSBB, seperti mendenda warga yang melanggar aturan. Data yang tidak dapat diandalkan akan berpengaruh terhadap kebijakan, kata pakar. "Kalau peraturan harusnya ada sanksinya. Mau kita peduli pada masyarakat atau kita tidak peduli pada masyarakat," katanya. Senada dengah hal itu, pakar biologi molekuler, Ahmad Rusjdan Utomo berpendapat kedua data tersebut perlu ditampilkan pemerintah sebagai apa yang ia sebut bagian dari skenario terburuk. Petugas medis menunjukkan sampel saat Rapid Test di Pasar Bogor, jalan Roda, Suryakencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4). "Kan lebih baik kita keliru dalam hal ini, dibanding terlalu over terlalu senang dulu, malah jadi masalah di kemudian hari. Mending kita prihatin di awal," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (29/04). Sementara itu, Ketua Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB, Nuning Nuraini, menilai angka kematian PDP yang tidak tercatat ini dapat menjadi ukuran efektivitas kebijakan pengendalian Covid-19. Ia khawatir, jika data ini tidak tercatat, dapat memengaruhi kebijakan yang sudah ditetapkan. Warga berbalik arah karena penutupan jalan di kawasan Jati, Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2020) "Data yang tidak terpotret dengan baik kemudian informasi yang digunakan, untuk menetapkan kebijakan yang, maksud saya kurang tegas, atau melonggarkan apa yang seharusnya ditegakkan," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (29/04). Sejauh ini, Nuning melihat adanya pengaruh dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menekan penyebaran virus. Namun, kata Nuning, kebijakan ini masih dijalankan setengah hati. 'Dari pada bingung, yang disampaikan yang positif' "Mungkin di jalan-jalan protokol utama iya, tapi di pinggir-pinggir masih tetap. Memang ada penjagaan, tapi hanya beberapa saat. Jadi kita maklum, aparatnya juga sangat terbatas," katanya. Koordinator Relawan Kawal Covid-19, Elina Ciptadi, menilai pemerintah perlu mendorong tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk PDP dan ODP. Langkah ini dinilai dapat mengetahui data terkini dari Covid-19. "Itu adalah kita tidak membiarkan waktu berlalu dan memberikan kesempatan bagi penyakitnya, itu lebih parah sebelum mereka mendapatkan perawatan yang semestinya," kata Elina Rabu (29/04). Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Didik Budijanto mengatakan angka kematian yang diumumkan setiap hari adalah pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19. "Jadi, belum tentu PDP ini dia positif, makanya dari pada bingung, yang diambil adalah yang disampaikan jubir ke publik adalah yang positif," kata Didik kepada BBC News Indonesia, Rabu (29/04). Tetapi, menurut Didik, ketika hasil tes dari PDP yang telah meninggal tersebut positif, maka angka baru dimasukkan. "Kalau nanti ada hasil yang positif, tapi ketika yang sudah meninggal tetap dimasukkan ke yang positif. Tapi yang nggak ya udah nggak," tambahnya. Namun tak ada penjelasan lebih lanjut terkait apakah semua PDP yang meninggal diperiksa. Penelusuran BBC Petugas Satpol PP menginterogasi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta, Rabu (29/4/2020) BBC News Indonesia menelusuri 34 situs pemerintah provinsi, termasuk keterangan dari media dari 28 - 29 April. Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia yang meninggal mencapai 824 orang, lebih tinggi dari angka resmi yang dilaporkan per Rabu (29/4), 784. Sementara PDP dan Orang Dengan Pemantauan (ODP) yang meninggal mencapai 718 orang. Total pasien positif Covid-19 dan PDP yang meninggal mencapai 1.542 orang. Dari hasil penelusuran ini, hanya sebagian provinsi menampilkan data PDP dan ODP yang meninggal yaitu Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Riau, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Bengkulu, Aceh dan Papua Barat. Petugas gabungan mengarahkan kendaraan untuk keluar Tol Cikarang Barat, di ruas Tol Cikampek, Jabar, Minggu (26/04/2020). Sebelumnya, validitas data Covid-19 yang setiap hari diumumkan pemerintah Indonesia dipertanyakan sejumlah peneliti menyusul perbedaan data nasional dan daerah, serta ketiadaan beberapa informasi yang dianggap penting. Presiden Joko Widodo sendiri pada Senin (13/04) telah meminta jajarannya untuk melakukan integrasi data. Perbedaan data, salah satunya, terlihat dari data Covid-19 di Banten. Hingga 13 April, Pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan jumlah Covid-19 tertinggi di Indonesia, telah mengumumkan 27 kasus kematian akibat kasus corona. Namun, di tanggal yang sama, hingga satu hari kemudian, pada Selasa (14/04), pemerintah pusat hanya mengumumkan 22 kematian di Banten. Data kematian berbeda juga terlihat pada data Jawa Tengah. Saat provinsi itu sudah mengungkapkan adanya 34 kematian pada 13 April 2020, pemerintah pusat hanya mengumumkan adanya 26 kematian di provinsi itu hingga Selasa (14/04). Tak hanya di Banten dan Jawa Tengah, perbedaan data meninggal ataupun jumlah kasus positif, juga terlihat di daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Papua, dengan data di pusat lebih kecil dibanding data daerah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto bertugas memberikan data terkini kasus Covid-19. Barry Sianturi, peneliti Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia, mengatakan perbedaan data di tingkat pusat dan daerah cukup membuat para ilmuwan repot membuat pemodelan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal itu pun, ujarnya, mempengaruhi hasil penelitian. "Tentu peneliti terbatas kemampuan prediksinya ... kapasitas modelling dan prediksi sebetulnya kecil, karena kami mencocokan data ke data yang tingkat reliability (keandalannya) nggak tinggi-tinggi banget," ujar Barry. Timnya telah memprediksi beberapa model. Salah satunya, kasus covid-19 di Indonesia, bisa mencapai 60.000, jika kebijakan pemerintah terkait pembatasan pergerakan tidak tegas dan masyarakat tidak disiplin, menurut laporan yang mereka buat. Berpengaruh ke kebijakan Menurut Barry, permasalahan data itu akan berpengaruh pada kebijakan publik yang akan diambil pemerintah. "Idealnya semua kebijakan itu harus berdasarkan bukti. Tapi kalau evidence-nya saja (data) tidak bisa diandalkan, bagaimana kebijakan yang diambil bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah yang ada?" "Kalau datanya tidak sesuai kenyataan, kebijakannya akan jelek," kata Barry. Hampir semua pengguna transportasi umum kini menggunakan masker. Salah satu penyebab perbedaan data adalah karena sistem pendataan tidak seragam, seperti yang terjadi di Banten. Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Banten, Amal Herawan, mengatakan pihaknya mendata berdasarkan domisili pasien. Jika ada pasien Jakarta yang dirawat di Banten misalnya, pasien itu tidak akan masuk hitungan Banten, ujar Amal. Sementara, Amal mengatakan pemerintah pusat mendata berdasarkan jumlah kasus Covid-19 yang ada di sejumlah rumah sakit di kawasan Banten. Seorang warga Bali mengenakan masker saat acara Galungan, 19 Februari 2020. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti, mengatakan perbedaan data antara daerah dan pusat bukan terjadi karena ada upaya penutupan data. Ia mengatakan perbedaan itu bisa terjadi setelah pemerintah pusat memverifikasi data daerah untuk memastikan kasus yang dilaporkan sesuai dengan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Brian mengatakan, kemungkinan ada daerah yang memasukan angka hasil tes cepat (rapid test) ke dalam kasus positif, meski WHO menyebut, yang bisa dikategorikan positif adalah hasil tes PCR. "Data dari daerah itu belum tentu hasil yang benar. Secara alur, data yang disampaikan pemerintah pusat adalah data yang sudah tervalidasi. Logika saya, hasil (data kasus) pusat akan lebih kecil dari daerah," kata Brian. Ia menambahkan pemerintah sedang mengembangkan sebuah dasbor bersama yang bisa digunakan seluruh pemerintah daerah untuk mengunggah data Covid-19. Hal itu ditujukan agar data nasional dan daerah terintegrasi, ujarnya. 'Analisis data ODP, PDP' Pemerintah mengembangkan sistem terintegrasi untuk mendata kasus Covid-19. Pandu Riono, Peneliti Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, juga mengkritik data pemerintah yang disebutnya belum mencantumkan beberapa hal yang penting. Di antaranya, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena suspek Covid-19 dan berapa orang yang meninggal dunia dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Juru bicara pemerintah untuk Penangananan Covid-19, Achmad Yurianto, mengumumkan jumlah PDP sebanyak 10.482 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 139.137 orang (14/04), dan menurut Pandu, data itu perlu dianalisis. "Perlu dianalisis, berapa yang sudah dites dan hasilnya berapa persen yang positif," kata Pandu. Imbauan WHO agar mengurangi resiko terpapar virus corona. Sementara, data PDP yang meninggal ada yang sudah diungkapkan oleh sejumlah daerah dan perlu diintegrasikan ke sistem nasional, ujar Pandu. Hal itu, katanya, akan memberikan gambaran situasi Covid-19 yang sesungguhnya. "Situasi ini kan disebut sebagai iceberg (gunung es), (tapi) puncaknya saja belum dapat kita gambar apa lagi gunungnya? Karena apa yang dilaporkan hanya hasil laboratorium," katan Pandu. Ia mengatakan jika data bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya, masyarakat akan lebih waspada dan berpartisipasi dalam upaya pemutusan rantai penyebaran virus corona.