LSM Perludem dukung pilkada langsung
Penelitian LSM Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem menyebutkan, praktek pemilu kepala daerah selama ini masih diwarnai kelemahan, tapi ini bukanlah alasan untuk menghapusnya.
Polemik pembahasan RUU Pilkada terus bergulir menjelang pengesahan pada akhir September. "Biarkan mekanisme pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh rakyat, tapi memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dari proses penyelenggaraannya," kata peneliti Perludem, Veri Junaedi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (08/09) siang. Menurut Perludem, pemilihan kepala daerah harus tetap digelar secara langsung, karena merupakan tempat masyarakat berpartisipasi untuk memilih pemimpinnya. Sejumlah pemimpin yang "berkualitas" juga telah dilahirkan melalui proses pilkada langsung, kata Perludem. Hal ini diutarakan Veri menanggapi polemik tajam terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada yang sedang dibahas DPR. Kelemahan yang harus diperbaiki, menurutnya, adalah biaya pelaksanaan yang tinggi, politik uang, sistem rekrutmen calon kepala daerah, serta masalah keamanan akibat sengketa pilkada. Agar dapat menekan biaya tinggi, Perludem mengusulkan agar pilkada digelar secara serentak di semua daerah. Persoalan keamanan menjadi masalah dalam pilkada langsung di beberapa tempat. "Adapun soal politik uang, itu adalah problem kita. Tapi, sebenarnya, problem politik uang dulu juga dialami saat pemilu digelar secara tidak langsung," ungkap Veri. Dia mendorong agar penegakan hukum dioptimalkan untuk menekan praktek money politic serta membenahi transparansi keuangan partai. Jalan tengah Kubu Koalisi Merah Putih yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, menghendaki gubernur atau wali kota dipilih oleh DPRD setempat, dengan dalih pemilihan langsung selama ini menguras biaya. Adanya praktek politik uang juga menjadi alasan mereka menolak pilkada langsung. "Money politic ada di mana-mana," kata politisi Partai Golkar, Agun Ginandjar Demo terkait Pilkada Lebak, Banten, yang diwarnai isu politik uang. Sebaliknya, kubu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan koalisinya menuntut agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Mereka khawatir, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, "membuka ruang tindak pidana korupsi," kata politisi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Dalam rapat panitia kerja DPR yang masih bergulir, kedua kubu tetap bersikukuh mempertahankan sikap dan pendapatnya masing-masing, walaupun ada upaya lobi yang dilakukan pedua pihak. Walaupun mendukung pilkada langsung, Fraksi PKB misalnya telah menyiapkan pula opsi jalan tengah. Peneliti menyebut pilkada langsung telah melahirkan pemimpin yang "berkualitas". "Misalnya, pemilihan gubernur tetap dilaksanakan secara langsung, dan hanya pemilihan bupati dan walikota yang dipilih oleh DPRD," kata politisi PKD, Malik Haramain kepada BBC Indonesia. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejauh ini belum mengambil sikap terhadap polemik ini. Pekan ini, wakil pemerintah diagendakan akan bertemu Panitia kerja RUU Pilkada, sebelum mereka menargetkan untuk mengesahkannya pada pekan terakhir September 2014 ini.