Berhak jadi caleg, dapatkah eks koruptor dicegah jadi wakil rakyat?
Komisi Pemilihan Umum menggelar berbagai rapat untuk menyiapkan opsi perlakuan khusus terhadap para bekas narapidana yang lolos menjadi calon anggota legislatif (caleg).
KPU mempersiapkan aturan baru soal caleg eks koruptor pasca putusan Mahkamah Agung. Namun KPU urung mengambil keputusan karena tak kunjung menerima salinan putusan Mahkamah Agung soal pembatalan larangan eks koruptor menjadi caleg. KPU juga belum yakin untuk memasukkan bekas koruptor ke dalam daftar caleg tetap yang harus diumumkan pada 20 September mendatang. Akibatnya, pemilu 2019 dikhawatirkan tak akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Opsi paling utama menunggu putusan, kalau kami tidak baca, bisa salah persepsi, bisa repot. Harus ada salinan lengkap yang resmi," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari, di Jakarta, Senin (17/09). MA mengumumkan terkabulnya gugatan terhadap PKPU 20/2018 yang memuat larangan eks koruptor menjadi caleg, Jumat lalu (14/09). Salinan putusan itu, kata Juru Bicara MA, Suhadi, akan dikirim ke KPU, paling cepat pekan ini. Pasca putusan MA, caleg bekas koruptor yang akan diakomodir KPU adalah mereka yang tak memenuhi syarat administrasi, tapi tetap dipertahankan partai politik. Hasyim Asyari mengatakan, KPU tidak dapat memberi ruang bagi caleg eks napi korupsi yang telah ditarik partai. "Kalau dukungannya sudah dibatalkan oleh partai, KPU tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kewenangan partai," kata Hasyim. KPU belum mengambil sikap atas pembatalan larangan koruptor menjadi caleg karena belum menerima salinan putusan MA. Dari Riau sampai Maluku Utara Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi caleg untuk pemilu 2019. Sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. Mereka berasal dari 13 partai politik, antara lain PAN, Golkar, Gerindra, Perindo, Demokrat, PKS, Hanura, dan NasDem. Para caleg bekas koruptor itu tersebar di berbagai daerah, dari Aceh, Riau, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara. Wakil Ketua Gerindra, Ferry Juliantono, menyebut sejak awal sebagian partai menganggap larangan KPU melanggar hak politik warga negara. Menurutnya, mendaftarkan bekas koruptor menjadi caleg bukan cerminan sikap prokorupsi, melainkan penghargaan terhadap hak asasi. "Partai politik sebenarnya berusaha mencalonkan yang tidak bermasalah, tapi menjadi caleg adalah hak seseorang." "Itu membuat partai berada dalam posisi sulit. Seharusnya UU sejak awal melarang sehingg ada kepastian hukum," kata Ferry via telepon. Puluhan bekas pelaku korupsi lolos menjadi bakal caleg. Mereka didesak mempublikasikan rekam jejak sebelum pemilu 2019. Meski Mahkamah Agung mengizinkan eks koruptor menjadi caleg, KPU tetap didesak memberikan perlakuan terhadap mereka, salah satunya pemberian tanda khusus di samping foto caleg bermasalah, dalam surat suara. Selain itu, UU 7/2017 tentang Pemilu juga mewajibkan bekas koruptor mempublikasikan rekam jejak mereka sebelum periode pemungutan suara. "Banyak cara bisa diambil KPU, baik mengharuskan caleg bermasalah untuk membuat pengumuman di media massa atau membuat pengumuman di TPS." "Intinya KPU harus memberikan informasi kepada publik soal caleg-caleg bekas koruptor itu," ujar peneliti pemilu dari lembaga Kode Inisiatif, Adeline Syahda. Merujuk PKPU 5/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019, pada 20 September mendatang, KPU dijadwalkan menetapkan daftar caleg tetap berisi nama-nama yang akan muncul dalam surat suara. Pada 23 September hingga 13 April 2019 para caleg yang lolos syarat dijadwalkan berkampanye. Pencoblosan dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2019 yang berbarengan dengan pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden.