Perintah penghentian pembangunan kanal di lahan gambut Sungai Putri
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginstruksikan agar semua pembangunan di Sungai Putri, Kalimantan Barat, segera dihentikan karena masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut.
Pembangunan kanal di Sungai Putri dapat membahayakan habitat orang utan dan berisiko terjadi kebakaran hutan Sebelumnya, dikabarkan bahwa sedang dilakukan pembangunan kanal di kawasan Sungai Putri di Ketapang, Kalimantan Barat, oleh PT Mohairson Pawan Khatulistiwa. PT Mohairson mengaku memiliki ijin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu dari pemerintah. "Kita diizinkan untuk Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). TPTI itu diijinkan di areal masih bagus, hanya boleh menebang pohon dengan diameter 30cm ke atas. Yang THPB, yang potensi kayunya sudah tidak bagus, kita akan menanami kembali," kata Gito Raharjo, Direksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (PT MPK). Sebagian besar dari areal seluas 50.000 hektare itu adalah wilayah gambut dan menjadi rumah bagi sekitar 1.500 orang utan. PT MPK berkata pembangunan kanal dilakukan untuk mengatur drainase di daerah rawa. "Karena lahan basah, untuk melakukan penanaman perlu kita mengatur drainase. Salah satunya dengan membuat kanal sehingga areal yang akan kita tanami airnya tidak tergenang karena tidak bisa dilakukan penanaman," jelas Gito. Operasional dihentikan Namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, saat ini sudah memerintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan di Sungai Putri karena wilayah tersebut masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut. Menteri Siti juga menegaskan tidak ada kompromi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi terkait lahan gambut dan akan melakukan penyelidikan. "Dalam kasus PT MPK, perlu dilihat secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan habitat orangutan di konsesi ini," seperti dikutip dari foresthints.news. Staf Khusus bidang komunikasi, Nova Harivan, mengonfirmasi ketegasan Menteri Siti untuk menghentikan segala aktivitas di Sungai Putri. "Sekarang beberapa Dirjen sedang di sana", kata Nova. Namun pihak PT MPK, menurut Gito Raharjo, sudah melakukan kajian lahan gambut di wilayah izin mereka dan menunggu tim Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan verifikasi lapangan. "Peta restorasi gambut masih terlalu kasar, 1:250.000 harusnya tidak bisa dijadikan sebagi dasar untuk digunakan justifikasi. Harusnya peta yang digunakan 1:50.000," kata Gito. "Sesuai prosedur BRG, kami melakukan kajian sendiri, sudah kami serahkan ke BRG untuk dipadupadankan ke BRG. Dari situ baru dibentuk tim, akan dilakukan verifikasi lapangan. Benarkah areal Mohairson seluruhnya harus di restorasi?" Saat ini sudah dibangun kanal sepanjang sembilan kilometer. PT MPK mengatakan, meski sudah berhenti beroperasi, saat ini alat-alat berat yang ada di lokasi masih mengerjakan perapihan kanal. "Ada sampai 1500 ekor orang utan dalam hutan gambut itu. Kalau dikonversi mereka bisa mati. Itu sampai 3% dari seluruh populasi di dunia, jadi cukup penting dalam konservasi", terang pengamat lingkungan Erik Meijaard. Peran krusial Sungai Putri Sungai Putri menurut Erik Meijaard -pengamat lingkungan dari lembaga pegiat lingkungan Borneo Futures- adalah kawasan gambut dalam dengan hutan yang masih cukup utuh. "Penting untuk habitat orang utan dan satwa lain dan untuk perlindungan lingkungan, iklim dan masalah kebakaran hutan," terang Meijaard. "Ada sampai 1.500 ekor orang utan dalam hutan gambut itu. Kalau dikonversi mereka tidak bisa ke mana-mana jadinya bisa mati. Itu sampai 3% dari seluruh populasi di dunia, jadi cukup penting dalam konservasi." "Jika kanal dilanjutkan, tidak ada proteksi lagi untuk El Nino 2017, 2018. Biasanya kalau El Nino terjadi dengan kemarau cukup panjang, pasti ada kebakaran hutan lagi. Seperti di tahun 2015." Lahan gambut kaya akan kandungan karbon, jelas Meijaard, dan jika dikeringkan maka akan menyebabkan karbon terlepas dari lahan gambut. "Gambut sangat bahaya karena kalau sudah kering gampang sekali terbakar dan susah dipadamkan," tutur Meijaard. Dia menambahkan bahwa mengganti hutan gambut dengan Hutan Tanaman Industri, HTI, dalam jangka panjang juga akan merugikan masyarakat. "Buktinya sudah cukup jelas berdasarkan ilmu pengetahuan, hutan gambut tidak jauh dari laut jika dikonversi ke non-gambut akan menjadi banjir sehingga nantinya tidak bisa dipakai jadi apapun," tegas Meijaard. "Masyarakat sekarang mungkin masih menerima jika ada perusahaan yang masuk, apalagi kalau ada kompensasi lahan karena mereka dapat uang. Tapi untuk jangka panjang, akan jadi negatif." Saat ini pembangunan kanal sudah dihentikan namun alat berat masih melakukan perapihan kanal, kata Direksi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa Gito Raharjo. Nasib perusahaan berizin PT Mohairson Pawan Khatulistiwa adalah perusahaan yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk mengelola hutan yang ternyata kawasannya tumpang tindih dengan area restorasi gambut dari pemerintah. Kejadian ini adalah yang pertama masuk radar pegiat lingkungan dan media dengan kemungkinan kejadian serupa terjadi juga dengan perusahaan lain di wilayah lain yang juga rentan seperti, misalnya, di Sumatera. Lantas bagaimana nasib perusahaan yang memiliki izin-izin resmi tersebut? Apakah pemerintah akan segera mencabut izin-izin bersangkutan? Hingga berita ini diterbitkan, BBC Indonesia belum dapat menghubungi Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, yang dilaporkan sedang berada di Ketapang. Dan Gito Raharjo dari PT MPK menyatakan dalam kasus Sungai Putri, mereka akan mengikuti keputusan pemerintah, "Kalau memang sudah peraturan, tentu kita taat peraturan."