Demo mahasiswa: Kantor DPRD Sumbar 'yang dibeli dengan uang rakyat' dirusak
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengalami kerusakan setelah sejumlah mahasiswa menerobos masuk dalam aksi demonstrasi di Padang, pada Rabu (25/09).
Kantor DPRD Sumatera Barat mengalami kerusakan setelah sejumlah mahasiswa menerobos masuk dalam aksi demonstrasi di Padang, pada Rabu (25/09). Di hampir semua ruangan yang ada di gedung tersebut, kaca-kaca dipecahkan, kursi-kursi dirusak, serta tembok diwarnai grafiti dengan kata-kata makian terhadap anggota dewan. Ada pula kalimat kecaman atas pengesahan revisi Undang-undang KPK. Aksi mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Barat ini diawali dengan pembacaan orasi berisi penolakan RKUHP, penolakan revisi UU KPK, penuntasan masalah kabut asap, dan tindak lanjut kriminalisasi mahasiswa di sejumlah daerah. "Kita ingin DPRD Sumbar bisa menjadi corong ke DPR untuk masalah ini. Aspirasi ini kami sampaikan agar polemik yang terjadi karena empat permasalahan tersebut tidak berlarut-larut," kata Ibrahim, salah seorang mahasiswa peserta aksi, kepada wartawan di Padang, Agus Embun, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Dia tidak menjelaskan mengapa rekan-rekannya melakukan aksi vandalisme di kantor DPRD Sumbar. Massa mahasiswa menerobos masuk ke dalam ruang sidang DPRD Sumatera Barat, Rabu (25/09). Ribuan mahasiswa Sumbar menuntut penolakan RKUHP, penolakan revisi UU KPK, penuntasan masalah kabut asap, dan tindak lanjut kriminalisasi mahasiswa di sejumlah daerah. Menanggapi perusakan di kantor DPRD Sumbar, Firdaus selaku anggota DPRD Sumbar dari fraksi PKB mengaku sangat menyayangkan mengingat itu adalah fasilitas negara yang dibeli dengan uang rakyat. "Jadi tetap rakyat yang dirugikan. Ini bukan budaya aksi mahasiswa Sumbar. Kita merasa prihatin dan sangat terkejut dengan aksi ini," ujarnya. Di hampir semua ruangan yang ada di gedung DPRD Sumbar, kaca-kaca dipecahkan, kursi-kursi dirusak, serta tembok diwarnai grafiti dengan kata-kata makian terhadap anggota dewan. Ada pula kalimat kecaman atas pengesahan revisi Undang-undang KPK. Firdaus lantas mengimbau kepada semua pihak agar tidak terprovokasi dengan kejadian ini. "Hanya sebagai evaluasi bagi kita agar ke depannya tidak ada lagi aksi seperti ini di Sumbar. Kita berteriak menyuarakan suara rakyat, jangan sampai rakyat pula yang dirugikan," tambahnya. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyebut banyak ruangan di gedung DPRD seperti, ruang sidang, ruang sekretaris dewan, serta perpustakaan mengalami kerusakan. Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyebut banyak ruangan di gedung DPRD seperti, ruang sidang, ruang sekretaris dewan, serta perpustakaan mengalami kerusakan. "Saat ini kita masih mendata total kerusakan yang terjadi dan belum bisa menaksir jumlahnya. Yang jelas, dalam 20 hari ke depan akan dilakukan penundaan agenda sidang," tutupnya. Namun, Sekretaris dewan, Raflis, mengatakan bahwa kerugian atas kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp1 miliar. "Untuk kerugian kami perkirakan satu miliar, tapi nanti akan kami bahas lagi bersama pimpinan terkait hal tersebut," ujarnya.