'Balichinesia': Melihat akulturasi budaya dalam identitas komunitas Cina Bali
Bagi penulis Eve Tedja, identitasnya sebagai seseorang yang berasal dari keturunan Tionghoa tidak membuatnya merasa sebagai sosok yang berbeda, sampai kemudian dia keluar dari Bali, tempatnya tinggal selama ini, dan kuliah di Jakarta.
Identitas Cina Bali, menurut penulis Eve Tedja dan peneliti Dicky Lopulalan, menunjukkan bukti-bukti akulturasi yang sangat kuat. Baru kemudian Eve merasa bahwa identitasnya sebagai orang Cina Bali adalah sesuatu yang cukup istimewa. Dari pengalaman itu, Eve Tedja bersama Dicky Lopulalan melakukan penelitian sejak beberapa tahun terakhir tentang Balichinesia atau identitas Cina Bali yang mereka nilai menunjukkan bukti-bukti akulturasi yang sangat kuat. Dalam penelitiannya, mereka menulis, "Orang Bali menganggap orang Cina sebagai kakak tertua dan memasukkan unsur-unsur budaya Cina dalam kesenian dan ritual adat. Tari Baris Cina, Barong Landung, hingga Gong Beri, adalah contoh-contoh pengaruh budaya Cina dalam seni tari Bali." "Di wilayah sastra, orang Bali sangat mengenal cerita Sampik Ingtai yang jelas-jelas berasal dari Cina. Di Bali, cerita yang menjadi kisah percintaan antara I Sampik dan Ingtai ini telah diadaptasi dalam berbagai bentuk kesenian, dari pupuh (tembang puisi Bali), cerita drama tari Arja, Drama Gong, hingga tema lagu populer Bali masa kini." Mereka juga menemukan cerita rakyat yang cukup terkenal dari perkawinan Raja Bali Sri Raja Jayapangus dengan puteri Cina bernama Kang Cing Wei pada abad ke-12 atau pasangan beda budaya yang kemudian berakhir pada keberadaan Pura Balingkang di Kintamani. Penggunaan uang kepeng Cina dinilai sebagai salah satu bukti akulturasi budaya Bali dan Cina oleh proyek penelitian Balichinesia. Bukan hanya itu, dalam hal penggunaan uang kepeng atau koin Cina yang bagian tengahnya bolong, menurut Eve, "sampai sekarang di Bali, di agama Hindu, menjadi alat upacara yang harus ada." "Mungkin karena secara historis dan budaya, sama-sama serupa, Hindu dan Konghucu kan sama-sama agama arwah, jadi menyembah leluhur, sama-sama pakai air suci dan dupa. terutama dupa sih. Tata cara sembahyangnya itu mirip sekali antara Hindu dan Konghucu," kata Eve. "Menarik kan, betapa jalinan itu sudah erat sekali. Sudah nggak bisa dibedakan, siapa yang mempengaruhi siapa," kata Eve. Dia juga menemukan banyak klenteng di Bali yang letaknya juga di dalam pura, sehingga mereka bersembahyang secara sekaligus, baik di pura maupun juga di klenteng. Secara praktik kepercayaan, komunitas Cina di Bali kebanyakan menganut Tri Dharma yang merupakan gabungan dari Konghucu, Hindu dan Buddha, namun secara KTP, karena harus memilih satu agama, maka yang tercantum berbeda-beda, dari Kristen, Hindu, maupun Buddha. Eve baru merasakan bahwa identitasnya sebagai orang keturunan Cina dianggap berbeda ketika dia berada di Jakarta. Ketika di Bali, dia memang kadang ditanya, 'oh, nak cine?' untuk memastikan identitasnya sebagai orang Cina Bali dan bukan turis. "Tapi pertanyaan itu tidak pernah mendapat intonasi yang berbeda, tidak ada maksud yang berbeda. Beda dengan, 'ah, cina lu!'," Eve membandingkan. 1998 dan 1965 Eve baru merasakan adanya perubahan terjadi setelah 1998. "Komunitas Cina di Bali kan kecil sebenarnya, kebanyakan saling kenal. Saya ingat tiba-tiba cukup signifikan sih ada pendatang dari Jawa atau Sumatera, tiba-tiba dengar kok ada oom-oom ngomongnya logatnya agak beda, karena kalau orang Cina Bali itu biasanya ngomongnya bahasa Indonesia dan bahasa Bali." "Saya ingat waktu itu ada oom-oom tua, lewat depan rumah saya, tiba-tiba menjual kue. Saya ingat nanya ke papa saya, itu siapa. 'Oh iya, itu kasihan dia dari Jakarta, tokonya dibakar, jadi dia harus mulai dari nol'. Baru itu saya merasa, 'oh ternyata di luar (Bali) seperti itu ya?'," kata Eve. Salah satu bukti akulturasi yang dicatat oleh Project Balichinesia, banyak klenteng di Bali yang letaknya juga di dalam pura, sehingga mereka bersembahyang secara sekaligus, baik di pura maupun juga di klenteng. Eve dan Dicky Lopulalan mewawancarai sekitar 60an keluarga Cina Bali, dan kebanyakan menyasar mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dan, menurut Eve, saking 'normalnya' pengalaman mereka, sampai-sampai mereka ditanya balik, kenapa mewawancarai masa lalu yang tampaknya normal dan biasa itu. Meski begitu, Eve mengakui, bahwa topik seputar apa yang terjadi pada 1965 masih menjadi titik yang sangat sensitif dalam sejarah Cina Bali. "Kalau mereka bilang, 'nggak, saya nggak mau bahas', saya nggak akan menanyakan itu," kata Eve. Meski begitu, Eve menemui beberapa orang yang bersedia untuk bercerita soal 1965, termasuk di Singaraja. Orang-orang yang ditemuinya menceritakan tentang pengalaman, "bangun, tiba-tiba lautnya merah" atau "menemukan mayat tanpa kepala". "Tapi jarang yang mau menceritakan sebegitu detailnya," tambah Eve. Tapi banyak juga dari responden wawancara yang ditemuinya, termasuk di kawasan Klungkung, yang merasa situasinya dianggap aman, dan tidak ada penyasaran yang dilakukan terhadap etnis Cina di Bali. "Secara umum, mereka menganggap itu sebagai suatu kejadian yang absurd. Jadi seperti suatu periode di hidup mereka yang sampai sekarang mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi di luar itu, itu tidak masalah. Jadi semacam anomali," kata Eve. Sebagian besar warga Indonesia etnis Cina mengatakan belum bisa melupakan kerusuhan Mei 1998. Saat ditanya apakah dia ingin mendalami soal kasus 1965 bagi etnis Cina di Bali, Eve mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu yang lebih lama. "Karena itu sesuatu yang sangat sensitif lagi pada banyak orang yang saya temui. Jadi kalaupun saya mau masuk ke situ, butuh waktu lebih lama. Dan sekarang kami sepakat untuk tidak masuk ke ranah itu dulu," tambahnya. Pada November 2017 lalu, Yayasan Penelitian Korban 1965 melaporkan temuan sekitar 122 titik kuburan massal korban 1965 yang tersebar antara lain di wilayah lain di Jawa Tengah, Banten, Jatim serta Bali. Akulturasi Peneliti kemasyarakatan dan kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta pakar Studi China Universitas Indonesia, Thung Ju Lan, mengakui bahwa benar, di satu sisi ada kesamaan antara identitas budaya orang Bali dengan etnis Cina, seperti kesamaan agama leluhur, namun itu bukan satu-satunya yang menentukan. Persamaan dengan orang Bali, menurutnya, lebih terkait dengan tradisi dan religi. "Baik di kalangan orang Cina maupun orang Bali, religi sudah menyatu ke dalam kinship atau klan melalui ritual di pura atau kelenteng. Ketika diperhadapkan dengan agama samawi seperti islam dan kristen tentu saja ukuran religiositasnya berbeda," kata dia. Di Jawa, dia menambahkan, populasi orang Cina cukup besar apalagi kalau ditambah pendatang dari luar Jawa yg berpindah ke Jawa, selain juga perbedaan agama yang memang cukup besar "Namun tidak bisa dibilang bahwa tingkat penerimaan terhadap komunitas Cina di Bali itu lebih besar dibanding terhadap komunitas-komunitas Cina di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Perbandingannya bukan apple to apple," kata Thung. Thung Ju Lan mengingatkan bahwa penerimaan secara kultural terhadap etnis Cina di Pulau Jawa pun ada. "Misalnya di Tangerang dengan budaya Betawi, bahkan budaya Betawi merupakan hasil percampuran Melayu, Arab, Cina dan Eropa, jadi agama tdk selalu penentu, toh Betawi juga islam," kata dia. Menurut Thung Ju Lan, akulturasi adalah proses yang panjang. "Mulai dari kontak, interaksi, integrasi, baru akulturasi. Tahap akhir baru asimilasi. Bagaimana akan terjadi kalau untuk integrasi dihalangi dengan politik segregasi?" Politik segregasi sendiri diterapkan oleh pemerintah Belanda melalui kampung-kampung dan hukum adat. "Sayangnya Indonesia melanjutkan sampai sekarang. Belum ada usaha yang sistematis untuk menghapusnya," kata Thung lagi. Sebelumnya, dalam kuliah bertajuk 'Normalising Chinese Indonesians' yang diselenggarakan dalam rangka Herb Feith Memorial Lecture pada Oktober 2017 lalu, Charles Coppel, seorang associate professor di Universitas Melbourne, mengambil data dari Sensus Penduduk 2010 untuk memberikan gambaran akan 'betapa Indonesianya' WNI keturunan Tionghoa. Dan menggunakan data tersebut, Coppel mengatakan bahwa, "WNI etnis Tionghoa bisa 'lebih Indonesia dibanding suku bangsa lain' yang ada di Indonesia."