'Yerusalem ibu kota Israel': AS desak Palestina tak batalkan pertemuan Wapres Pence dengan Presiden Abbas
AS memperingatkan Palestina agar tidak membatalkan perundingan yang dijadwalkan antara Wakil Presiden AS Mike Pence dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
"Pence, Anda tidak disambut baik," tulis sebuah grafiti di Bethlehem di Tepi Barat. Akan merupakan hal yang 'kontraproduktif' jika Palestina membatalkan pembicaraan antara Wapres Pence dan Presiden Abbas yang direncanakan akhir bulan ini, kata AS. Seorang pejabat senior Palestina sebelumnya mengatakan kedatangan Mike Pence tidak akan disambut baik. Pada hari Kamis (8/11), setidaknya 31 warga Palestina terluka dalam bentrokan di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Para demonstran mengungkapkan kemarahan menyusul langkah Presiden Donald Trump yang mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang mengubah suasana politik Timur Tengah dan dunia. Kelompok garis keras yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, menyerukan dilancarkannya gelombang baru intifadah. The Israeli army fired tear gas, rubber bullets and live rounds as Palestinian protesters burned tyres and threw stones Pada hari Kamis sesudah Trump mengumkan pergeseran sikap politik AS itu, Gedung Putih mengatakan bahwa rencana kunjungan Mike Pence ke Timur Tengah dan pertemuannya dengan Presiden Mahmoud Abbas akan tetap berlangsung sesuai rencana. Pence "tetap bermaksud untuk bertemu dengan Presiden Abbas dan jajaran pemimpin Palestina," kata seorang pejabat Gedung Putih. Disebutkan bahwa Gedung Putih menganggap bahwa jika Palestina memutuska untuk membatalkan pertemuan, 'itu akan merupakan hal yang kontraproduktif." Selama kunjungan di Timur Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua bulan Desember - Mike Pence juga akan mengunjungi Israel dan Mesir. Sebelumnya, Jibril Rajoub, seorang pejabat senior kelompok Fatah pimpinan Abbas, mengatakan bahwa Mike Pence 'tidak diterima' di wilayah Palestina. Rajoub menambahkan bahwa pertemuan Mike Pece dengan Preside Mahmoud Abbas tidak akan berlangsung. Mahmoud Abbas yang juga dikenal sebagai Abu Mazen, belum berkomentar mengenai masalah ini. Demonstran Palestina membakar bendera Amerika Serikat di Ramallah dalam unjuk rasa menentang keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Di sisi lain, warga Palestina terus mengirimkan pesan kemarahan mereka kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengumumkan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pada Rabu (06/12). Dalam rangkaian protes di Tepi Barat dan Jalur Gaza, mereka membakar bendera AS dan meneriakkan yel-yel mengenai klaim Palestina terhadap Yerusalem. "Dia membuat keputusan ini secara sepihak, mengambil pendapat orang Israel dan mengabaikan fakta-fakta mengenai Palestina," kata Carla Birkat, salah seorang warga Palestina dalam aksi protes di Ramallah, Tepi Barat. Di sekitar Ramallah, toko dan kantor ditutup dalam aksi mogok. Sekolah dan universitas juga menghentikan aktivitasnya. Kemuraman dan amarah jelas terasa. Melalui perbincangan dengan banyak orang di Ramallah, saya memperoleh tanggapan bahwa Washington telah merusak peluang Palestina meraih kemerdekaan sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. "Kami mengecam keputusan Amerika yang mengakhiri mimpi kami, warga Palestina. Keputusan itu menyudahi solusi dua negara," ujar Abed Jayussi, warga Ramallah lainnya. Sebagian Kota Ramallah direbut Israel dari Yordania pada Perang 1967 dan belakangan mendudukinya dalam langkah yang tidak mendapat pengakuan internasional. Belakangan, beberapa negara menyerukan agar Palestina dan Israel menjadi dua negara yang berdampingan secara damai—atau disebut solusi dua negara. Solusi itu mencakup pembentukan negara merdeka Palestina di dalam garis perbatasan sebelum Perang 1967 yang terdiri dari Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Pada hari yang sama ketika dia mengakui Yerusalem merupakan ibu kota Israel, Trump menyebutkan dia bakal mendukung formula perdamaiann tersebut jika Israel dan Palestina menyepakatinya. Dia menekankan bahwa dia tidak merinci secara spesifik mengenai perbatasan Yerusalem. Akan tetapi, Abed Jayussi menepis bahwa Trump bisa menjadi penengah perdamaian. "Saat ini kami tidak ingin ada perundingan damai apapun dengan Israel dan kami meminta Presiden Palestina memutus semua hubungan dengan Trump," cetusnya. "Kami ingin komunitas internasional berdiri di sebelah kami." Kegembiraan warga Israel Ketika kemuraman dan amarah melanda Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang terjadi di Yerusalem Barat justru kebalikannya. Di ruas jalan yang penuh berjajar toko-toko, warga Israel mengaku gembira dengan keputusan Trump. Mereka meyakini bahwa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan pelurusan dari ketidakadilan sejarah. "Trump adalah pria yang dikirim Ilahi. Dia mengatakan hal yang tepat dan pada saat yang tepat," ujar David Schreider, warga Yerusalem Barat. "Trump adalah pria yang dikirim Ilahi. Dia mengatakan hal yang tepat dan pada saat yang tepat," ujar David Schreider. Sebagai seorang penganut Yahudi Ortodoks, dia memandang Yerusalem sebagai "pusat Israel dan seluruh dunia" dengan Bukit Bait Suci—tempat tersuci umat Yahudi—sebagai jantungnya. Masalahnya, lokasi Bukit Bait Suci juga menjadi tempat penting bagi umat Muslim. Di situlah terdapat Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa. Oleh karena hal tersebut, sejumlah warga Israel mengutarakan kekhawatiran mereka bahwa langkah Trump akan memicu ketegangan agama. "Perasaan saya campur aduk. Pada dasarnya saya gembira karena (keputusan) itu adalah hal yang benar dan patut dilakukan," ujar Debbie Last, seorang warga Yerusalem Barat. "Namun, saya ada keraguan karena saya sadar betul imbasnya dan kekerasan yang mungkin terjadi sebagai respons," tambahnya. Prediksi itu nyatanya jitu. Amerika Serikat merupakan sekutu erat Israel. Pada Kamis (07/12), sedikitnya 31 warga Palestina luka-luka dalam bentrokan di Jalur Gaza dan beberapa lokasi di Tepi Barat. Pasukan Israel balik melawan dengan melepaskan gas air mata dan mengerahkan ratusan serdadu tambahan di Tepi Barat. Insiden itu terjadi setelah Pemimpin Hamas, kelompok Islam Palestina yang sangat berpengaruh, Ismail Haniyeh, menyerukan intifada baru atau gerakan perlawanan rakyat, setelah Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada saat yang sama, sejumlah menteri Israel mendesak negara-negara lain mengikuti jejak AS dan mulai memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.