Kebakaran hutan di Papua: Korindo Group dituduh sengaja membakar
Sebuah perusahaan kelapa sawit dan kayu dituduh membakar secara sistematis selama proses pembukaan lahan di wilayah konsesinya di Papua dan Maluku Utara.
LSM Mighty mengklaim memiliki bukti-bukti bahwa Korindo secara sistematis melakukan pembakaran di lahan konsesinya. Hasil investigasi LSM Mighty mengungkapkan, Korindo Group - perusahaan Korea Indonesia - melakukan pembakaran ilegal secara masif terhadap hutan di dekat Merauke, Papua dan Maluku Utara untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. "Selain pengecekan ke lapangan, semua bukti, citra satelit, data titik panas, dan foto udara, mengarah pada penggunaan api yang sistematis," kata Direktur Mighty, Busmar Maitar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (01/09) siang. Inilah foto yang dikatakan sebagai pembukaan lahan di wilayah konsesi Korindo Group di Papua. LSM Mighty mengaku telah melakukan penelitian sejak tiga tahun lalu. "Upaya sistematis tersebut dilakukan dengan menyiapkan jalur api yang ketika kering dibakar sehingga lahan bisa terbuka," kata Bustar. Semenjak 2013, menurutnya, titik api muncul di lahan konsesi milik Korindo. Pada 2013 titik api mencapai 43, dan setahun kemudian mencapai 144, sementara pada 2015 ada 164 titik. "Akibat pembakaran itu, masyarakat sekitar terkena dampaknya," tegasnya. Dilaporkan ke pemerintah Bekerja sama dengan organisasi Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) dan LSM Pusaka, Mighty telah melaporkan dugaan ini kepada pemerintah. "Kami sudah menerima laporan itu, dan sekarang kami sedang mengumpulkan data. Kami juga berencana turun ke lokasi," kata Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Menurut LSM Greenpeace, sekitar 20% titik api yang terdeteksi selama 2015 (sampai 26 Oktober), berada dalam konsesi perkebunan kayu untuk bubur kertas dan 16% lainnya dalam konsesi kelapa sawit. Tuduhan ini dibantah oleh pimpinan Korindo Group yang menyebut bahwa perusahaan mereka telah menganut kebijakan zero burning yang dicanangkan pemerintah Indonesia. "Oleh sebab itu tidak ada pembakaran di perkebunan kelapa sawit kami," kata humas Korindo Group, Ayu Hur kepada BBC Indonesia, Kamis sore, melalui sambungan telepon. Korindo membantah Melalui keterangan tertulis, Korindo menjelaskan, kebakaran di wilayah konsesinya di Papua dan Maluku Utara setelah September 2015 akibat "periode musim kemarau di Indonesia yang rawan kebakaran." "Tak hanya di perkebunan kelapa sawit, tetapi juga di hutan alam termasuk di Taman Nasional," tulis Korindo. Bagaimanapun, menurut LSM Greenpeace, sekitar 20% titik api yang terdeteksi selama 2015 (sampai 26 Oktober), berada dalam konsesi perkebunan kayu untuk bubur kertas dan 16% lainnya dalam konsesi kelapa sawit. Permintaan global terhadap minyak sawit dan kertas dilaporkan telah memicu perluasan sektor perkebunan yang cepat di Indonesia. Selama dua puluh lima tahun terakhir, menurut Greenpeace, produksi minyak sawit Indonesia telah meningkat hampir enam kali lipat. Diabaikan Permintaan global terhadap minyak sawit dan kertas dilaporkan telah memicu perluasan sektor perkebunan yang cepat di Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi prestasi ini menurut para pegiat lingkungan dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidupnya. Pada Oktober 2015, Presiden Joko Widodo berjanji mengatasi salah satu penyebab utama krisis ini dengan menginstruksikan penghentian pembangunan lebih lanjut di atas lahan gambut, termasuk di dalam konsesi yang ada. Sebelumnya, moratorium penerbitan izin perkebunan baru di hutan primer atau lahan gambut diumumkan pada bulan Mei 2011. Sebuah peta – yang terus mengalami revisi – diterbitkan untuk menunjukkan daerah-daerah yang dimandatkan untuk dilindungi di bawah moratorium tersebut. Pemerintah Indonesia berulang kali mengutip moratorium ini sebagai upaya utama pemerintah untuk mengatasi deforestasi. Namun demikian, menurut Greenpeace, kebijakan ini diabaikan secara terang-terangan oleh banyak perusahaan dan pejabat pemerintah daerah.