Jutaan penyandang disabilitas absen dalam pemilu dan pilkada
Tidak kurang dari 11 juta penyandang disabilitas absen dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Indonesia, ungkap lembaga pembela hak politik kaum difabel.
Sejumlah kasus dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menunjukkan kaum difabel kurang diakomodasi. Meski hak politik kelompok difabel telah tertuang dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2011, jutaan penyandang disabilitas tidak terakomodasi ketika pemilihan umum berlangsung. “Kami menilai terhambatnya akses karena pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di sisi lain, orang-orang difabel belum sadar akan hak politiknya dan masih malu untuk terlibat,” ujar Risnawati Utami, pegiat lembaga pembela hak politik kaum difabel, AGENDA. Penilaian Risnawati sejalan dengan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada pemilihan umum legislatif 2014 lalu. Kala ita, ada sejumlah kasus yang menunjukkan penyelenggara pemilu legislatif 2014 di berbagai daerah kurang ramah terhadap kelompok disabilitas. Hal tersebut diakui oleh Hadar Gumay, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menyatakan bahwa rendahnya partisipasi kaum disabilitas disebabkan ketidaksiapan pemerintah. “Kami belum sepenuhnya menyiapkan fasilitas tersebut,” ujar Hadar kepada BBC Indonesia. Sejauh ini, menurut Hadar, KPU berupaya memenuhi hak politik kaum difabel pada pemilihan umum. Sebagai contoh dalam siaran debat calon presiden tahun lalu, KPU menugasi sejumlah orang untuk memberi bahasa isyarat. Lalu, contoh lain ialah mempersiapkan kertas suara khusus untuk penyandang tuna netra. Tahun ini, sedikitnya terdapat 204 pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia. DPR masih mendiskusikan teknis pelaksanaan pilkada serentak tersebut.