Bagaimana memajaki para selebgram dan 'influencer' media sosial?
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengusulkan agar selebrita Instagram atau dikenal dengan sebutan selebgram dikenai pajak seperti selebriti lain di dunia hiburan.
Raditya Dika salah satu influencer yang rutin membayar pajak setiap tahun Usulan itu dikemukakan Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, 9 Januari 2019 lalu. "Sebetulnya kalau misalkan sekarang selebriti dikenai aturan pajak, itu kan di dunia nyata. Misalnya kalau tampil di TV kan kena pajak, di dunia maya harus dikenai. Harus fair dong," tuturnya sebagaimana dikutip Kompas.com. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Hestu Yoga Saksama, belum ada ketentuan perpajakan secara khusus yang mengatur para influencer media sosial. Selama ini, para influencer ini membayar dengan sistem pajak umum. "Tetapi bukan berarti mereka (influencer) tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, mereka sama seperti kita wajib pajak, dan harus bayar pajak sesuai peraturan yang berlaku," kata Hestu. Predikat influencer disematkan kepada orang-orang yang memiliki pengikut dalam jumlah banyak di media sosial dan punya pengaruh yang kuat terhadap pengikut mereka. Influencer bisa merambah beragam platform, semisal di Instagram atau YouTube. Karena para influencer ini sangat berpengaruh, ﻿apapun yang mereka gunakan dan kenakan bisa mendorong pengikut mereka untuk mencoba atau membeli produk tersebut. Dari situlah, perusahaan-perusahaan dapat membayar influencer untuk mengiklankan produk mereka. Berapa pendapatan selebgram? Salah satu influencer di media sosial yang rutin membayar pajak setiap tahun adalah komedian Raditya Dika. Pria ini memiliki akun YouTube dengan estimasi pendapatan perbulan hampir Rp1 miliar, menurut socialblade.com (situs yang bisa memperkirakan penghasilan seorang youtuber). Akan tetapi, menurut manajernya, Wira Arifin, pendapatan Raditya Dika dari akun YouTubenya yang diikuti oleh 5 juta orang itu sangat jauh dari perkiraan situs tersebut. Wira mengatakan akun YouTube milik Raditya Dika maksimal menghasilkan Rp80 juta perbulan. "Estimasi itu didapat dari adsens, sementara yang social blade tidak rigid," tambahnya. Wira beralasan tidak rigid karena YouTube memiliki perhitungan yang berbeda di setiap kawasan. Selain mendapat penghasilan dari YouTube, pemasukan Raditya Dika diperoleh dari bermain film. Belum lagi penghasilannya dari akun Instagram dengan jumlah pengikut sebanyak 11,3 juta orang. Wira menuturkan, tidak ada perlakuan khusus ketika Radit membayar pajak. "Penghasilannya dari sosial media, dilaporkan bersamaan dengan pengasilan lainnya," kata Wira. Di samping Raditya Dika, ada pula Krishna Wisnu yang juga seorang influencer. Dengan jumlah pengikut di Instagramnya, @krishnaww sebanyak 11 ribu, beberapa kali dirinya mendapat tawaran 'endorse'. "kalau masih kecil jumlahnya, mungkin tak penting, kalau yang sudah kisaran Rp 1-2 juta, baru pengaruh," kata Krishna yang sesekali mendapatkan tawaran 'endorse' dengan nilai Rp 2 juta. Beberapa kali pula, terdapat promosi sebuah produk makanan di akun Instagramnya. "Kalau perusahaan besar yang endorse dalam bentuk uang atau kontrak, jelas ada pajaknya," jelas Krishna. Media sosial peluang bisnis dalam era digital, merupakan 'shadow economy' Wartawan BBC News Indonesia, Silvano Hajid, sempat menghubungi beberapa selebgram dan influencer, namun kebanyakan tidak bersedia untuk diwawancara mengenai persoalan wajib pajak bagi selebgram. Seberapa besar potensi penerimaan negara dari pajak para influencer? Sebenarnya sangat sulit untuk mengetahui berapa besar penerimaan pajak yang berasal dari para influencer karena nilainya terlalu absurd dan tidak terukur terutama di instagram. Peneliti Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Bawono Kristiaji menyebutnya sebagai 'new shadow economy'. "Secara kasat mata tidak terlihat, contohnya seseorang memposting foto sebuah produk, kita tidak benar-benar tahu apakah itu endorse atau tidak," kata Bawono. Pencapaian pajak dari para influencer ini juga belum teridentifikasi. "Mereka lapor secara total, kadang tak teridentifikasi penghasilan mana yang berasal dari sosmed, dan kita belum menganalisis secara spesifik penerimaan pajak dari para influencer ini," kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak. Potensi itu hadir dalam bentuk data pengguna sosial media, menurut PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Ferdinandus Setu, berdasarkan pantauan yang telah dilakukan oleh Kemenkominfo. "Bayangkan pengguna internet kita lebih dari 130 juta, dari situ, 100 juta orang Indonesia terdaftar di Facebook, 70 juta lainnya di Twitter dan 80 juta juga terdaftar di Instagram," jelas Ferdinandus. Kemenkominfo telah mengawasi para selebgram, namun sebatas aktivitas dan unggahan konten yang tidak bertentangan dengan UU ITE Dari jumlah itu, kata Ferdinandus, wajar jika Menteri Kominfo, Rudiantara berucap bahwa selebgram harus kena pajak. Senada dengan Ferdinandus, Bawono mengutarakan angka itu adalah peluang pada era ekonomi digital. "Terdapat partisipasi pengguna (sosial media) dan interaksi, pengguna sosial media dengan jumlah pengikut banyak akan menarik minat produsen untuk memasarkan produknya di akun media sosial orang itu," tambah Bawono. Bagaimana seharusnya skema pajak bagi influencer dan selebgram? Sebagai new shadow economy, segala kegiatan para selebgram dan influencer sulit untuk diawasi, apalagi mengenai perpajakan. Pemerintah selama ini melakukan pengawasan melalui Kemenkominfo, namun sebatas konten yang dipublikasikan oleh para influencer itu. Tetapi, sejak 2017 lalu, Dirjen Pajak juga sempat menyusuri media sosial beberapa influencer. "Ketika selebgram terkenal itu posting di media sosial, kita akan tahu dia akan menghasilkan sesuatu," ujar Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak. Pada 2017 lalu, Ditjen Pajak sempat mengawasi akun media sosial para influencer dan memergoki beberapa selebriti bahkan belum membayarkan pajak mobil mewahnya. Sejauh ini, Ditjen Pajak masih melakukan pola pengawasan dan sosialisasi terhadap para influencer, karena mereka termasuk yang berpotensi menambah penerimaan negara dalam sektor pajak. "Selebihnya para selebgram atau influencer itu datang secara sukarela. Sebagian mau buat NPWP, ada pula yang konsultasi dulu, dan langsung isi SPT," tutup Hestu. Menurut Bawono, langkah yang paling efektif bagi otoritas pajak adalah terobosan administrasi. "Bekerja sama dengan media sosial, dari situ otoritas pajak bisa dapatkan data agar lebih mudah mengawasinya," tambah Bawono. Negara tetangga seperti Singapura telah bekerja sama dengan perusahaan media sosial, agar bisa mengetahui data penggunanya untuk kepentingan pajak. Model kerjasama ini juga dilakukan di Norwegia, negara itu merangkul Air Bnb, agar pendapatan negara atas pajak perhotelan tidak luput. Bawono juga menilai jika tidak perlu dibuatkan peraturan khusus bagi para influencer, karen akan menimbulkan distorsi.