Perppu KPK: Rancangan disiapkan untuk antisipasi keputusan Presiden Jokowi, langkah yang diragukan pengamat 'dapat meredam aksi'
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Presiden Joko Widodo menyebut tengah mempertimbangkan Perppu menyusul gelombang demonstrasi di berbagai kota yang menewaskan dua mahasiswa—salah satunya karena ditembak peluru tajam.
Mahasiswa berunjuk rasa di luar Gedung MPR DPR Jakarta menentang pelemahan KPK dan perubahan KUHP. Pratikno mengatakan Jumat (27/09), rancangan tengah disiapkan sebagai langkah, "Antisipasi lah apa keputusan pak presiden." Perppu digambarkan Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah "diragukan dapat meredam aksi" unjuk rasa lanjutan dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Presiden Jokowi sendiri menyatakan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu KPK setelah bertemu sejumlah tokoh pada Kamis (26/09). "UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu. Tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Jokowi. Namun, mantan wali kota Solo ini belum memastikan kapan dan apakah akan menggunakan pilihan Perppu untuk membatalkan UU KPK. "Secepat-cepatnya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," katanya. Presiden Joko Widodo belum memastikan kapan dan apakah akan menggunakan pilihan Perppu untuk membatalkan UU KPK. Pernyataan presiden dikemukakan di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (26/09). Mahasiswa pertama, Randi, meninggal dunia dalam demonstrasi di depan DPRD Sultra. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara, Randi sempat dibawa ke Rumah Sakit TNI AD dr Ismoyo pada pukul 16.18 Wita, dan menjalani perawatan kurang lebih lima menit. Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Golden Hart, mengatakan, terdapat luka di dada korban. "Ada bekas luka di dada sebelah kanan. Kita belum memastikan luka tersebut karena apa," ujar Harry saat diwawancarai Kompas TV. Belakangan, pada Jumat (27/09). ketua tim dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari, Raja Al Fatih Widya Iswara, mengatakan pemuda berusia 18 tahun itu tewas setelah mengalami luka tembak peluru tajam. "Peluru masuk dari ketiak kiri melewati jalur panjang dan bengkok, menembus organ paru-paru kanan dan kiri, pembuluh darah, dan bagian mediastinum, yakni organ di antara rogga paru kanan dan kiri," kata Al Fatih seperti dikutip harian Tempo. Selain Randi, Muhamamd Yusuf Kardawi meninggal dunia pada Jumat (27/09) sekitar pukul 04.05 Wita setelah dirawat di RSUD Bahteramas, Kendari. Dia ditemukan terkapar dengan luka berat di bagian kepala di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Presiden Jokowi yang berjanji akan menemui mahasiswa, Jumat (27/09), mengatakan bakal mengingatkan Kapolri Tito Karnavian untuk tidak melakukan pendekatan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. "Itu akan telepon langsung ke Kapolri dalam menangani demokrasi itu dilakukan dengan cara yang tidak represif, dan terukur. tapi kalau anarkis seperti semalam, ya perlu tindakan tegas," katanya. Namun Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah menyatakan dalam keterangan tertulis para mahasiswa baru mau bertemu presiden bila "dilaksanakan dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional." Di Sumatera Selatan, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sumsel Melawan menyelamatkan diri saat terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat melakukan aksi di luar gedung DPRD Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (24/9/2019). Aksi untuk menolak pengesahan RUU KUHP dan menolak UU KPK tersebut berakhir ricuh. Presiden berhak keluarkan Perppu Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, presiden punya hak penuh untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK. Sejumlah opsi telah dibahas seperti legislatif review dan uji materi di Mahkamah Konstitusi. "Lalu ada opsi lain, yang cukup kuat disuarakan, yaitu lebih bagus mengeluarkan Perppu agar itu ditunda dulu, sampai ada suasananya yang baik untuk membicarakan isinya substansinya," kata Mahfud MD. Ia juga mengatakan Perppu dikeluarkan karena subjektivitas presiden. "Itu hak subjektif presiden, menurut hukum tata negara, tidak bisa diukur dari apa. Presiden menyatakan ini keadaan masyarakat begini, saya harus ambil tindakan, dan itu sudah biasa, tidak dipersoalkan orang," katanya. Janjinya diragukan Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah ragu "angin surga" dari presiden ini bisa membendung aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. "Jadi saya agak ragu, apakah ini bisa meredam, karena isunya sudah sangat membesar, dan sudah macam-macam," katanya kepada BBC Indonesia, Kamis (26/09). Hurriyah menambahkan, sejauh ini tuntutan dari kalangan akademisi, mahasiswa, LSM dan tokoh masyarakat tidak benar-benar didengarkan. Kata dia, pemerintah dan DPR hanya melakukan penundaan sejumlah rancangan undang undang bermasalah, bukan membatalkannya. "Jadi demand aspirasi kelompok mahasiswa dan beberapa waktu lalu akademisi, bukan sekadar penundaan pengesahaan UU ini," kata Hurriyah. Lebih lanjut, Hurriyah juga menilai sikap kekeuh Presiden Jokowi terhadap tuntutan masyarakat sipil karena tersandera elit-elit politik. Pendukungnya di tingkat elit lebih didengar dibandingkan tuntutan masyarakat. "Karena kepentingan bisnis dalam beberapa RUU, dan juga kepentingan politisi, partai politik, karena UU KPK itu secara jelas sangat menguntungkan politisi dan partai," katanya. Seperti diketahui, UU KPK telah disahkan. Sejumlah pasal-pasalnya diyakini akan melemahkan KPK. Sejauh ini penanganan kasus korupsi lebih dominan pelakunya dari kalangan politisi. Selain itu, pembahasan revisi UU KPK juga bermasalah, yaitu tidak masuk dalam program legislasi nasional, proses pembahasannya dikebut dalam 13 hari, tidak melibatkan KPK dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Akan tetapi, Hurriyah tak setuju jika Presiden Jokowi diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya menghadapi elit parpol. Apalagi, kata dia, Jokowi sudah punya pengalaman menjadi presiden periode sebelumnya. "Karena bagaimana pun juga dia orang nomor satu di Indonesia, dia punya kewenangan untuk digunakan, perkara kemudian itu bisa berhasil atau tidak, tapi sikap seorang Presiden Jokowi, sangat penting dalam isu ini," katanya. Demonstrasi mahasiswa berlanjut Sejumlah elemen mahasiswa menyatakan tidak puas dengan jawaban Presiden Jokowi yang tidak tegas dalam Perppu revisi UU KPK. Sebab, dalam tuntutannya, bukan hanya rancangan undang undang bermasalah yang ditolak untuk disahkan. "Bahwa fokus utama (tuntutan) adalah revisi UU KPK, yang sangat bermasalah dan juga pimpinan KPK. Tapi, Senin kemarin Pak Jokowi bilang nggak akan mengeluarkan Perppu, padahal itu satu-satunya harapan selain judicial review (di Mahkamah Konstitusi)," kata Presiden Mahasiswa Universitas Udayana, Javents Lumbantobing saat ditemui BBC Indonesia. Hal yang sama juga diutarakan Raisa Widiastari dari Serikat Mahasiswa Progressif Universitas Indonesia. "Revisi UU KPK tidak dikeluarkan Perppu-nya oleh presiden. Tuntutan kita tidak terlalu digubris sama pemerintah, jadi akan ada aksi lagi," katanya. Pernyataan Jokowi tentang UU KPK 5 September DPR mengesahkan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat Paripurna. "Itu inisiatif dari DPR, saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas menurut saya, saat ini KPK sudah bekerja dengan baik," kata Jokowi. 6 September "KPK sudah bekerja dengan sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Saya kira, kita harapkan DPR punya semangat yang sama untuk memperkuat KPK," kata Jokowi. 11 September Presiden Jokowi menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) revisi KPK dari DPR. Ia mengaku sudah mengundang sejumlah pakar untuk mengkaji draf RUU KPK. "Jangan sampai juga ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi dari KPK kan bisa terganggu," Jokowi. 13 September Presiden setuju dengan revisi UU KPK, dengan menolak sebagian pasal, tapi tetap mempertahankan dewan pengawas, kewenangan KPK untuk menghentikan kasus (SP3), dan pegawai KPK menjadi ASN. "Kita tahu undang-undang KPK telah berusia 17 tahun perlu adanya penyempurnaan secara terbatas," kata Jokowi. 16 September Presiden Jokowi merespon pengembalian mandat 3 pimpinan KPK yang dilatarbelakangi kekecewaan mereka terhadap revisi UU KPK yang diyakini akan melemahkan lembaga antirasuah. "Jadi, KPK itu lembaga negara, institutsi negara. Jadi, bijaklah dalam kita bernegara. Dan tentang revisi UU KPK. Itu kan ada di DPR, marilah kita awasi bersama-sama, semua ngawasi. Agar KPK tetap pada posisi kuat, dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama," kata Jokowi. 17 September Revisi UU KPK disahkan di rapat Paripurna DPR. 23 September Presiden Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan Perppu UU KPK meski mendapat desakan dari demonstrasi mahasiswa yang telah berlangsung sejak 19 September. "Nggak ada (Perppu)," katanya. 26 September Sejumlah tokoh masyarakat, seperti Mahfud MD bertemu dengan Presiden Jokowi meminta agar pemerintah mengeluarkan Perppu UU KPK. "UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Jokowi.