Peran politik militer Myanmar akan dikurangi
Presiden Myanmar, Thein Sein, mengatakan peran politik militer di negara itu akan dikurangi namun secara perlahan-lahan.
Militer Myanmar mendapat jatah seperempat kursi di parlemen. Dalam pidato di parlemen untuk menandai tiga tahun pemerintahan sipil Myanmar, dia mengatakan tentara masih punya peran dalam membantu mengatasi masalah politik saat ini. Setelah menguasai roda pemerintahan selama beberapa dekade, militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil pada tahun 2011 yang menandai reformasi politik dan ekonomi. Bagaimanapun militer secara praktis masih memiliki kekuatan politik dengan memiliki hak veto di parlemen dan seperempat kursi di parlemen diberikan kepada anggota dari militer yang tidak dipilih lewat pemilihan umum. "Kita harus menyeimbangkan kedewasaan demokrasi dengan pengembangan warga setempat untuk mengurangi peran Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) secara perlahan-lahan," kata Thein Sein di parlemen, Rabu 26 Maret. Dia juga menyebutkan bahwa dunia internasional menuduh Myanmar diperintah oleh diktator namun menegaskan negara itu sudah bertransformasi menjadi negara konsitusi. "Kita semua memiliki tugas untuk membangun situasinya secara bersama-sama." Myanmar akan menggelar pemilihan umum pada tahun 2015 dan militer masih akan mendapatkan jatah kursi sampai konstitusi diubah. Partai oposisi Liga Nasional Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi melancarkan kampanye untuk mengubah konstitusi namun hingga saat ini belum terwujud.