Kekerasan seksual terhadap perempuan: Ganjalan kultur dan dogma agama?
Kekerasan terhadap perempuan tercatat lebih dari 3.800 kasus tahun lalu dan 56% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual berupa pemerkosan, pencabulan dan pelecehan seksual.
Diskusi tentang kekerasan terhadap perempuan dalam #100Women BBC melalui Googlehangout. Klik di sini untuk mengikuti diskusi lewat Google Hangout Selasa, 1 Desember pukul 19:00 WIB. Data dari Komnas Perempuan itu menunjukkan kekerasan seksual merupakan masalah terparah dalam daftar kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas juga mencatat budaya patriarki di Indonesia menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual. Selain budaya, dogma agama, juga menjadi hambatan dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan, menurut anggota DPR dari Komisi Agama dan sosial, Maman Imanulhaq. Bagaimana upaya untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di tengah hambatan seperti ini? Inilah yang akan kita bahas dalam diskusi 100women BBC. Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan Budaya patriarki di Indonesia dan korban yang menilai kekerasan seksual sebagai hal yang wajar, terutama di rumah tangga, menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. "Inilah yang membuat 100% pelaku kekerasan seksual adalah lelaki... Mereka (laki-laki) tidak sadar sudah melakukan kekerasan, karena budayanya seperti itu. Banyak yang melihat bapak memukuli ibunya sebagai hal yang biasa," kata Mariana. Ardina Rasti, artis, penyintas kekerasan dalam pacaran "Butuh nyali yang besar untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang aku alami, sebelumnya aku tidak mengetahui harus mengadu kemana, visum itu bagaimana, kirain harus ke kantor polisi dan dibuka semua gitu, padahal ternyata gampang dan ke RS juga bisa. Setelah mengungkapkan kasus aku dituduh cari sensasi, dan karena pelakunya artis juga jadi para penggemarnya justru mem-bully aku melalui media sosial, Ya macam-macam omongan mereka. Tetapi berkat kakak-kakak yang hebat ini, kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum." Maman Imanulhaq, anggota DPR komisi agama dan sosial "Islam adalah agama keadilan yang harus menjadi sumber kasih bagi semua warga di dunia. Maka bila selama ini ada teks keagamaan yang justru dipakai untuk merendahkan dan mendiskriminasikan perempuan, saatnya melakukan pemaknaan ulang (reinterpretasi) atas teks-teks keagamaan tersebut sesuai dengan prinsip dan tujuan pensyariatan agama yaitu menegakkan keadilan. Untuk menjawab dinamika sosial, setiap pandangan keagamaan yang melahirkan ketidakadilan, harus diinterpretasi ulang sambil mengemukakan jawaban alternatif yang lebih berkeadilan dan merintis metodologi kontekstual." Wakil ketua Lembaga Dakwah, Nahdlatul Ulama, ini juga mengatakan "agama harus dapat menjadi energi dalam keseteraan terhadap perempuan." Hana Satriyo, penasehat gender the Asia Foundation, Jakarta "Kekerasan masih ada di tengah kita dan yang dibutuhkan adalah menangani isu dengan cara modern, bukan dengan pendekatan lama dan bukan dengan pendekatan korban saja. Misalnya di dalam UU anti kekerasan, tertulis bahwa pelaku perlu mendapatkan konseling, tetapi tidak dilakukan karena antara lain tidak adanya dana. Selain itu, juga perlu membuat peraturan di tempat kerja, yang berisi sanksi dengan efek jera terhadap pelaku." Neng Zubaedah, Pakar Hukum Islam UI dan Komisi Perempuan MUI "Memang etika dalam berpakaian itu harus diperhatikan, tetapi tidakan pemerkosaan sendiri itu tidak dapat dibenarkan. Hukum di Indonesia, juga masih kurang keras terhadap pelaku pemerkosaan, dan tidak memperhatikan perlindungan korban. Dalam Islam itu ada perlindungan terhadap korban sejak Imam Maliki dan Safii telah disebutkan harus diberikan gati rugi sebesar mahar misil itu yang susah kan, saya mengacu ke mahar yang diberikan Rasul kepada istrinya 500 dirham maksimal ada yang sampai 40 ribu dinar dan 40 ribu dirham itu milliaran itu sebanyak 17 kg emas."