Hak angket KPK: Parpol 'bermanuver untuk meraih simpati rakyat'
Penolakan terhadap hak angket DPR terus disuarakan oleh masyarakat, sementara fraksi-fraksi di DPR masih terbelah dalam menyikapi keberadaan panitia khusus hak angket.
Para pegiat anti korupsi terus menyuarakan penolakan atas hak angket DPR untuk KPK karena dianggap akan memperlemah lembaga itu. Setidaknya sampai Rabu (03/05), ada lima fraksi dari total 10 fraksi yang menyatakan keberatan mengirim anggotanya untuk duduk di panitia hak angket. Sementara para pegiat anti korupsi terus menyuarakan sikapnya menolak hak angket untuk KPK karena dianggap akan memperlemah lembaga anti korupsi tersebut. Penolakan para pegiat itu, antara lain ditunjukkan dengan tindakan melaporkan Fahri Hamzah, pimpinan rapat sidang paripurna DPR yang menyetujui pengusulan hak angket, ke KPK. "Alasannya karena dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dia (Fahri Hamzah ) dianggap menghalang-halangi pemberantasan korupsi lewat hak angket yang secara sepihak memaksakan itu," kata Titi Anggraeni, pegiat lembaga Perludem, salah-seorang yang ikut melaporkan, kepada BBC Indonesia, Rabu (03/05). Aksi penolakan juga dilakukan dengan menggalang dukungan masyarakat, yang salah-satunya melalui laman Change, untuk membuat petisi dukungan terhadap KPK. Usulan hak angket bermula ketika KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani, politikus Partai Hanura (atas), terkait dugaan kasus korupsi KTP elektronik. Usulan hak angket bermula ketika KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani, politikus Partai Hanura, terkait kasus korupsi KTP elektronik. "Nanti DPR yang dituding berperilaku buruk, padahal ada ucapan penyidik KPK, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah KPK yang berpolitik atau kami yang menekan-nekan. Itu yang harus kita clearkan (jelaskan)," kata Dadang Rusdiana, politikus Fraksi Partai Hanura. Fraksi Partai Hanura merupakan salah-satu fraksi yang pertama kali menggulirkan hak angket terhadap KPK. Pemetaan sikap fraksi Fraksi terbesar PDI Perjuangan dan Golkar juga sudah menyatakan dukungan atas hak angket, tetapi belum memutuskan untuk mengirimkan anggota ke pansus hak angket terhadap KPK itu. Pansus inilah yang nantinya akan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait KPK. Sejumlah laporan juga menyebutkan Nasdem dan Partai Demokrat termasuk fraksi yang belum menentukan sikap resminya. Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Amanat Nasional menyatakan keberatan untuk mengirim anggotanya ke pansus hak angket. Setidaknya sampai Rabu (03/05), lima fraksi dari total 10 fraksi yang menyatakan keberatan mengirim anggotanya untuk duduk di panitia hak angket. "Ya karena tidak setuju, maka saya berharap tidak dilanjutkan lagi," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar kepada para wartawan. Sikap serupa juga ditunjukkan PKS melalui pernyataan ketua umumnya, Sohibul Iman. "Bukti sejak awal PKS sudah menolak, tidak ada satu pun anggota fraksi PKS yang menandatangani," katanya kepada wartawan. Ditanya tentang sikap politikus PKS, Fahri Hamzah, yang mendukung hak angket, Sohibul mengatakan, "Anda sudah tahu posisi Pak Fahri di mana. Dia bukan lagi anggota fraksi PKS." Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilaporkan pegiat ke KPK karena dianggap menganggu kinerja KPK. Sedangkan PDI Perjuangan mengaku memberi kebebasan kepada masing-masing anggotanya untuk mengambil sikap karena tidak ada arahan partai. "Partai tidak bersikap. Silakan anggota mengambil sikap. Jadi fraksi tidak pernah memerintahkan harus A dan B," kata politikus PDI Perjuangan, Junimart Girsang. Salah seorang politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, sejak awal mendukung hak angket terhadap KPK dan dalam rapat paripurna DPR pekan lalu, dia mempertanyakan yang disebutnya sebagai 'politik kemunafikan' dari para anggota DPR terhadap usulan hak angket KPK. "Saya tidak tahu berbalik badan... Teman-teman (DPR) yang kemarin getol (mendukung hak angket). Saya sudah bosan dengan politik munafik seperti ini," kata Masinton. Demi 'simpati masyarakat' Pengamat politik dari FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sujito, berpendapat sikap yang ditunjukkan para politikus di DPR tentang hak angket KPK sangat mungkin dilatari manuver untuk meraih simpati masyarakat. "KPK itu produk reformasi dan kepentingan KPK adalah membersihkan sistem politik dari praktik korupsi. Nah, DPR selama ini menjadi bagian dari praktik korupsi. Saya kira mereka sedang bermanuver," kata Arie kepada BBC Indonesia, Rabu. Pengamat politik FISIP UGM, Arie Sujito, menduga sikap politikus di DPR tentang hak angket KPK dilatari manuver untuk meraih simpati masyarakat. Menurutnya, secara umum rakyat lebih berposisi mendukung KPK. "Kenapa DPR seperti itu? Saya lihat mereka angin-anginan saja. Sebetulnya mereka sedang bermanuver, mereka mau tidak mau populis di hadapan rakyat, karena rakyat berdiri di belakang KPK," tambahnya. Pembicaraan lanjutan tentang hak angket akan dibuka kembali setelah masa reses DPR berakhir pada 17 Mei nanti. Sejumlah pimpinan parpol berencana untuk menggelar lobi dan pertemuan untuk membahas persoalan hak angket. Syarat pembentukan? Di kalangan fraksi-fraksi di DPR kini muncul perdebatan tentang syarat pembentukan panitia khusus hak angket karena muncul pandangan bahwa pansus tetap bisa dibentuk walaupun fraksi yang tergabung dalam panitia tidak utuh. Sementara pihak lainnya menganggap ketidakhadiran setengah fraksi dalam pansus dapat menggagalkan pembentukan panitia angket KPK. Bagaimanapun dukungan terhadap KPK dan penolakan terhadap hak angket DPR terus ditunjukkan masyarakat. "Kita harus pasang badan terhadap KPK, karena korupsi di Indonesia sudah mengakar. Makanya yang melawan KPK harus kita singkirkan saja," kata Agus, seorang karyawan perusahaan swasta di Jakarta ketika ditanya BBC Indonesia. Adapun seorang ibu rumah tangga bernama Anna menyatakan jika ingin korupsi dihilangkan maka kerja KPK jangan diganggu. "Jangan diterusin hak angket, biarkan saja KPK bekerja dengan caranya untuk menumpas korupsi," tegasnya. Masalahnya apakah suara-suara seperti ini akan sampai ke wakil-wakil mereka di DPR?