Desakan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Gubernur terpilih Aceh nanti diminta memperhatikan korban pelanggaran HAM dan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai Kesepakatan Helsinki.
Saat debat terbuka para calon Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai tidak menyentuh isu rekonsiliasi. Sejumlah korban pelanggaran HAM menilai calon Gubernur/Wakil gubernur yang mengikuti pemilu kepala daerah pada Senin (09/04/12) tidak memperhatikan korban pelanggaran HAM di masa Daerah Operasi Militer dan masa darurat militer serta sipil di Aceh. Korban pelanggaran HAM Zukilfli Ibrahim mengatakan dalam debat dan kampanye tidak terlalu terlihat bagaimana komitmen para calon mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa konflik Aceh. "Kami berharap gubernur terpilih nanti melaksanakan isi MOU Helsinki yang antara lain mengatur tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KKR," kata Zulkifli. Pada tahun 1992, Zulkifli yang merupakan Desa Blangdhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie mengalami penyiksaan oleh aparat karena dituduh sebagai penyebab kekalahan Partai Golkar dalam pemilu di wilayah tersebut. "Saya dianggap provokator yang membuat Golkar kalah, saya digantung dengan kepala di bawah selama tiga hari di Pos Kopassus di Tangse" jelas Zulkifli. Padahal Zukifli mengaku dia tidak aktif dalam partai politik manapun. Setelah dibebaskan dia pun merantau keluar Aceh. Zulkifli pun harus kehilangan sejumlah keluarganya selama konflik Aceh. Sementara itu Nurmah warga Desa Raya Sanggeue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie setiap malam mendapatkan ancaman pada tahun 1991, sehingga pindah ke Aceh Tamiang. Ketika dalam pengungsian itu, Nurmah kehilangan Suami dan Anak laki-lakinya yang tewas karena ditembak aparat. "Perlakuan terhadap anak saya itu tidak manusiawi, lalu mereka menghancurkan rumah ini mau dibakar, tetapi ada penolakan dari tokoh masyarakat yang menyebutkan bahwa rumah itu adalah rumah mertuanya," jelas Nurmah. Nurmah juga mendapatkan serangan teror selama lebih dari sepuluh tahun dan baru berakhir setelah perjanjian damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka GAM, pada 2005 lalu. "Kami hanya ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa memang ada pelanggaran HAM dan pembentukan KKR, apabila tidak terlaksana, mungkin kejadian yang telah berlalu itu akan berulang kembali itu mengapa harus ada KKR harus ada pngadilan HAM, " kata Nurmah. Qanun KKR Kasus pelanggaran HAM terjadi saat TNI/Polri menggelar operasi militer terhadap GAM. Minggu (08/04) dua orang korban pelanggaran HAM lainnya yaitu Musliadi dan Umar Usman, keduanya dari Kabupaten Pidie juga mengungkapkan keinginan yang sama. Keduanya pernah dipenjara karena dituduh membantu GAM, dan sempat dipenjara sampai diberikan amnesti pada 2005 lalu. Sekarang aktif di organisasi korban pelanggaran Ham SPKP HAM. Destika Gilang dari Kontras Aceh menilai komisi rekonsiliasi ini sudah harus dibuat secepatnya. Penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005. Point 2.3. MoU menyebutkan "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi". Pembentukan KKR juga dimasukan dalam UU Pemerintahan Aceh kata Destika Gilang seraya mendesak DPRA untuk menyelesaikan Qanun KKR yang telah menjadi prioritas pembahasan pada tahun ini. "Dalam UU Pemerintahan Aceh kan jelas bahwa satu tahun setelah UU PA disahkan sudah harus terbentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan sudah enam tahun perjanjian damai belum di bentuk juga," kata dia. Gilang mengatakan meski koalisi NGO juga sudah menyusun rancangan KKR dan telah menyerahkan kepada legislatif, terakhir pada 2010 lalu. Dalam draf RUU KKR yang disusun masyarakat sipil antara lain mendesak pengakuan negara bahwa ada pelanggaran HAM di Aceh dan reparasi terhadap para korban. Koalisi Organisasi Non Pemerintah NGO mencatat sekitar 1.350 orang menjadi korban pelanggaran HAM selama konflik di Aceh, tetapi diperkirakan jumlah sebenarnya lebih banyak dibanding yang terdata.