Gelar demo, kubu Prabowo tuntut Bawaslu 'diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin' atas tudingan kecurangan
Ratusan demonstran memenuhi ruas jalan di depan gedung Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin (10/05), Jakarta, untuk mengawal tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan laporan resmi dugaan kecurangan Pemilu yang mereka sebut terstruktur, masif, dan sistematis.
Ratusan demonstran pendukung capres Prabowo Subianto memenuhi ruas jalan di depan gedung Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin (10/05), Jakarta. Saat demo tersebut, Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, naik ke atas mobil komando untuk memberi tahu massa tentang status laporan mereka. Ia mengatakan tim tersebut sudah melaporkan satu dugaan laporan kecurangan dan tim itu akan segera melaporkan empat laporan lainnya. "Sesuai dengan pesan Pak Prabowo, presiden kita, sedikit apapun celah hukum harus kita gunakan untuk mengungkap dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi pada pilpres ini. Setuju?" kata Dasco yang disambut teriakan 'setuju' oleh para demonstran. Ia menambahkan ia meminta semua pendukung Prabowo untuk tetap bertindak di dalam prosedur hukum dan mengawal laporan mereka. "Kami sudah memasukan laporan dugaaan TSM ke Bawaslu dengan tuntutan diskualifikasi paslon 01," ujar Dasco. Beberapa anggota kepolisian memakai serban putih serta peci saat menjaga demo. Dalam sesi wawancara, Dasco mengatakan, satu laporan yang disampaikan adalah terkait dengan penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Dia mengatakan timnya membawa beberapa bukti termasuk testimoni saksi, rekaman video, dan berita-berita dari media sosial. "Kejadiannya tersebar di 20 provinsi, kita udah dapatkan semua, artinya bahannya sudah cukup untuk mengatakan ini (kecurangan) terjadi dengan masif," kata Dasco. Sementara, dalam keterangan tertulisnya, anggota BPN, Dian Islamiati Fatwa, yang juga pihak pelapor, menyebut telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi terkait politik uang dalam bentuk pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) yang dipercepat, kenikan gaji ASN yang terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon 01 . Dian menilai, selama masa kampanye paslon 01 patut diduga menyalagunakan kekuasaan yakni dengan menaikkan gaji, mengerahkan ASN dan BUMN semasa kampanye. "Undang-undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu," ujar Dian. Massa mendesak Bawaslu untuk merespons laporan yang disampaikan BPN Prabowo dan Sandiaga. Dasco mengatakan terdapat empat laporan lagi yang akan disampaikan, yakni yang berkaitan dengan logistik pemilu, pemilu luar negeri, formulir C1, dan penggiringan opini untuk pemenangan pasangan nomor 1. Sementara itu, sebelumnya, anggota Bawaslu dari divisi hukum, Fritz Edward Siregar, mengatakan sudah ada 7.299 temuan dan laporan dari pemilu dimulai hingga 6 Mei 2019. Dari jumlah itu, 392 kasus adalah masuk kategori laporan pidana dan 103 kasus sudah diputuskan pengadilan. Frtiz menilai kecurangan itu tidak bisa dikategorikan karena "dilakukan banyak peserta pemilu". "Bawaslu pernah merilis partai politik mana saja yang terkena politik uang misalnya, hampir semua partai punya kasus seperti itu. Artinya bahwa peserta pemilu semuanya itu - baik pendukung atau tim kampanye - bersinggungan dengan bawaslu terkait dengan penegakan hukum pemilu," kata Fritz. Dasco menilai putusan-putusan yang sudah ada sesuai koridor hukum. "Sementara masih on the track. Kita cukup yakin dan percaya Bawaslu masih berada dalam koridor sesuai tugas Bawaslu," kata Dasco.