Apakah pemekaran wilayah mensejahterakan warga?
DPR resmi mengesahkan Kalimantan Utara sebagai provinsi baru di Indonesia pada Kamis (25/10) sebagai upaya menghidupkan ekonomi masyarakat di wilayah yang selama ini dianggap tertinggal.
Kalimantan Utara merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan pembentukan pemerintahan daerah baru di Kalimantan Utara ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan ketahanan wilayah perbatasan. "Setelah pemerintahan Kaltara dibentuk, maka akan ada pusat pemerintahan baru di perbatasan yang seluruhnya itu akan terkontrol, terkendali, baik di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang pelayanan publik, sehingga akan ada pola kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan, yang mereka semua punya otoritas mandiri," kata Agun Gunanjar. Tetapi menurut seorang peneliti masalah Otonomi Daerah LIPI Siti Zuhro, pembentukan Kalimantan Utara ini tidak serta merta menjawab permasalahan. "Tidak semudah itu, karena sebetulnya ada kekecewaan, ketidakpuasan daerah itu sendiri dengan kualitas pelayanan publik dan atau kesejahteraan masyarakat yang tidak kunjung tiba," kata Zuhro. "Jadi isunya adalah, tingkatkan pelayanan publik yang lebih prima, bukan menciptakan daerah-daerah baru yang justru menambah beban dan masalah baru," tambahnya. Siti Zuhro juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dan DPR yang sebelumnya mengeluarkan moratorium pemekaran wilayah, karena kebijakan ini dianggap kurang berhasil. Dalam catatan Siti Zuhro, 83% dari 205 daerah pemekaran hanya membebani anggaran negara yang pada akhirnya meningkatkan jumlah daerah yang tertinggal. Komentar Anda "Saya pikir pemekaran wilayah itu sangat membantu pembanguan, jika pemimpinnya amanah, tapi yang terjadi di lapangan banyak raja-raja kecil di suatu wilayah yang mengambil upeti, KKN di mana-mana." Hanafi, Batu Bara Bagaimana pendapat Anda tentang pemekaran wilayah? Apakah langkah itu membuahkan hasil positif, atau mungkin justru menimbulkan masalah-masalah baru misalnya konflik antar warga, perlombaan merebut kekuasaan dan menghambur-hamburkan dana? Bagaimana contoh yang terjadi di daerah yang sudah dimekarkan? Apakah peningkatan taraf hidup sesuai dengan yang diharapkan? Komentar Anda kami nantikan untuk acara Forum BBC Indonesia yang disiarkan di radio setiap Kamis pukul 18:00 WIB dan juga di internet BBCIndonesia.com. Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan di bawah ini. Sertakan nama dan asal kota Anda. Jangan lupa cantumkan nomor telepon bila Anda bersedia dihubungi BBC apabila komentar Anda terpilih. Ragam komentar "Indonesia negara dengan luas wilayah hampir sebesar Eropa padahal kita hanya satu negara dengan faktor geografik yang sulit, jadi merasakan setelah kami dimekarkan. Kami pikir lebih baik ketika masih bergabung dengan wilayah lama sebelum dimekarkan. Pemekaran wilayah merupakan cara memajukan suatu wilayah. Ini pengalaman empirik. Hal itu lebih baik ketimbang harus menjadi negara baru seperti Timtim. Justru tidak efektif buat Indonesia." Suharli, Taliwang. "Saya pikir pemekaran wilayah itu sangat membantu pembanguan, jika pemimpinnya amanah, tapi yang terjadi di lapangan banyak raja-raja kecil di suatu wilayah yang mengambil upeti, KKN di mana-mana." Hanafi, Batu Bara. "Keinginan untuk membentuk wilayah dengan pemerintahan yang baru merupakan cermin rasa tidak puas warga atas pemda di wilayah itu, dan kenyataanya semua WNI pasti mengeluhkan kinerja aparat baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semuanya sama tidak ada performa untuk mensejahtrakan rakyat, gaji mereka sudah lebih tinggi dari masa Orba tapi lihat kekecewaan rakyat tetap tinggi, artinya gaji bukan alasan, perlu penilain kinerja yang jelas buat mereka, jika kinerja buruk ( pecat) jika baik ( lanjut )." Hendra, Surabaya. "Pemerintah menyetujui pemekaran ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta meningkatkan pertahanan wilayah dengan Malaysia. Akan tetapi, perlu diperhatikan kesiapan dari wilayah tersebut, dimulai dari sumber daya manusia sampai output yang jelas yang ingin dikembangkan dari wilayah tersebut. Tanpa kesiapan, hal ini sama saja menimbulkan masalah baru, seperti menghamburkan dana." Ronald, Jakarta. Topik terkait