Rusia akan mengecap beberapa ornop sebagai agen asing
Parlemen Rusia, Jumat 6 Juli, memberi persetujuan awal atas rancangan undang-undang yang akan membuat organisasi nonpemerintah sebagai agen asing jika menerima dana dari luar negeri.
Seorang pemuda membawa poster menentang RUU tentang ornop di luar gedung parlemen. RUU itu mendapat dukungan mayoritas dengan angka 323 melawan empat di majelis rendah -yang terdiri dari 450 kursi- dalam proses pembahasan pertama dari tiga yang diwajibkan. Kubu oposisi, Partai Keadilan Rusia, memilih untuk memboikot pemungutan suara. Sementara di luar gedung parlemen berlangsung unjuk rasa kecil menentang RUU tersebut. Jika sudah menjadi undang-undang maka semua situs internet dan bahan cetak yang diterbitkan oleh ornop yang terkena harus dilengkapi dengan pernyataan 'agen asing'. Pelanggaran UU akan diancam dengan sanksi denda dalam jumlah besar dan juga hukuman penjara. Kalangan lembaga sosial dan pegiat demokrasi mengkhawatirkan RUU ini dan mengingatkan kepada masa Perang Dingin. "Ini menjijikkan, RUU represif yang berupaya menghentikan gelombang unjuk rasa," kata Boris Nemtsov, pemimpin oposisi kepada kantor berita AP. Untuk melindungi Rusia Lembaga yang akan terkena dampaknya antara lain adalah Amnesty International, yang memperjuangkan penegakan hak asasi, serta Transparency International, yang mengawasi korupsi di kalangan pemerintah. Pemerintah mengatakan UU tersebut diperlukan untuk melindungi Rusia dari campur tangan pemerintah asing namun para pengkritik mengatakannya sebagai upaya pemerintah untuk memberangus para pembangkang. "RUU tidak melarang pendanaan asing namun meminta kejujuran. Seperti seseorang mengatakan namanya ketika memperkenalkan diri kepada orang lain, maka ornop seharusnya melakukan hal yang sama ketika mengatakan siapa mereka saat mengenalkan diri," kata Irina Yarovaya, anggota parlemen dari Partai Rusia Bersatu pimpinan Presiden Vladimir Putin yang memegang mayoritas di parlemen. Vladimir Putin, yang sebelumnya menjabat presiden untuk dua periode dan perdana menteri secara berturut-turut, berulang kali menuduh pihak asing berada di belakang unjuk rasa menentang kepemimpinannya. Kemenangannya dalam pemilihan umum pada awal Maret 2012 -yang mengantarkannya sebaga presiden untuk masa jabatan ketiga- diwarnai unjuk rasa massal dari kelompok oposisi. Aparat keamanan menghadapi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan kekerasan yang dianggap berlebihan oleh dunia internasional dan sejumlah tokoh oposisi sempat ditangkap.