Ideologi politik keturunan Arab: Islamis, sosialis hingga komunis
Tidak ada ideologi politik tunggal di komunitas Arab peranakan di Indonesia. Walau sebagian besar memilih partai Islam, ada pula yang berlabuh ke partai nasionalis, sosialis dan bahkan komunis di masa orde lama. Kini suara mereka masih terpecah.
Politik non-representasi juga berlaku di komunitas keturunan Arab di Indonesia. Suara mereka selalu terpecah dalam setiap pemilu. "Ketika pada tahun 1950-an, saya masuk Partai Islam Masyumi, orang-orang terkejut," kata Abdurrahman Baswedan, tokoh keturunan Arab Indonesia, seperti terekam dalam buku biografi terbarunya, AR Baswedan, membangun bangsa, merajut keindonesiaan (2014). Dia kemudian melanjutkan: "Kalangan nasionalis heran, kenapa saya yang nasionalis masuk Masyumi." Aktivis Partai Arab Indonesia (PAI) cabang Palembang dan Bandung. PAI dibubarkan setelah Indonesia merdeka. Hal itu dia utarakan kepada Suratmin, penulis buku biografinya, pada akhir November 1984. "Saya jawab: dari dulu sampai sekarang saya ini nasionalis." "Hanya saja," imbuh penggagas Sumpah pemuda keturunan Arab dan pendirian Persatuan Arab Indonesia (PAI, kelak diubah menjadi Partai Arab Indonesia) pada 1934 ini, "nasionalisme saya didasarkan kepada Islam." Dalam buku itu, Baswedan (meninggal dunia pada 1986) kemudian mengatakan, kerancuan istilah nasionalisme itu terjadi sejak zaman kolonial Belanda. "Di zaman Belanda, nasionalisme dipahami sebagai orang yang tidak memakai dasar Islam. Sayangnya, sampai sekarang paham seperti itu masih ada." Setelah Partai Arab Indonesia dibubarkan AR Baswedan berlabuh ke Masyumi setelah dia dan pimpinan PAI memutuskan "tidak menghidupkan kembali" partai politik tersebut setelah Indonesia merdeka. PAI, yang berasas Islam, didirikan pada 1934 bertujuan mendukung Indonesia merdeka. Ketika Jepang menguasai Indonesia, PAI dibubarkan secara paksa. Tetapi kenapa PAI tidak dibentuk lagi setelah Indonesia merdeka? "Dia (AR Baswedan) hanya menjelaskan bahwa tujuan kita (PAI) selesai, yaitu Indonesia telah merdeka," kata Hasan Bahanan, warga keturunan Arab yang juga staf pengajar di Universitas 17 Agustus, Surabaya. Logo Partai Arab Indonesia (PAI). Pengakuan serupa juga diungkapkan Hamid Algadri, tokoh keturunan Arab, yang bersama AR Baswedan membesarkan PAI. Dalam percakapannya dengan Hamid Basyaib, Hamid Algadri berkata: "Alasan berdirinya PAI ini semata-mata untuk membantu kemerdekaan Indonesia." "Jadi," lanjut Basyaib, mantan wartawan dan aktivis ini, "Kehadiran PAI sebagai partai tersendiri bagi keturunan Arab, itu kehilangan relevansi. Mereka kemudian membubarkan diri." Baswedan kemudian mempersilakan bekas pimpinan dan anggota partai itu untuk "melebur dalam partai-partai nasionalis," kata Abdullah Battati, tokoh keturunan Arab asal Surabaya. Tidak ada paksaan masuk Masyumi Tetapi pria kelahiran 1908 itu tidak pernah memaksakan agar warga keturunan Arab mengikuti langkahnya bergabung ke Partai Masyumi. Dia menganjurkan semua kader dan pendukung PAI menyalurkan aspirasinya ke semua partai politik yang ada saat itu. "Bahkan ke Partai Komunis Indonesia sekalipun," kata Hasan Bahanan. AR Baswedan berlabuh ke Masyumi setelah dia dan pimpinan PAI memutuskan "tidak menghidupkan kembali" partai politik tersebut setelah Indonesia merdeka. Menurut Hasan, sikap AR Baswedan itu tidak sekedar basa-basi. "Sikap Baswedan yang menerima perbedaan ideologi politik itu dibuktikan dengan salah-seorang menantunya yang menjadi kader Partai Nasional Indonesia (PNI) di Solo," katanya. Dengan kata lain, lanjutnya, semua individu keturunan Arab yang menjadi kader partai apapun, mulai dulu sampai sekarang, tidak menjadi representasi (wakil) masyarakat keturunan Arab. "Bahkan, jika individu itu menjadi tokoh, pejabat dan menteri sekalipun, itu tidak menjadi wakil masyarakatnya," ungkap Hasan Bahanan, yang tekun mendalami dinamika keturunan Arab di Indonesia. Sehingga, "Ada seorang (keturunan Arab) calon anggota DPRD dari sebuah partai di Surabaya yang justru kalah dalam pemilu di kampungnya sendiri (kampung Arab)," tulis Hasan dalam kata pengantarnya dalam buku AR Baswedan, Revolusi batin sang perintis (2015). Tidak adanya ideologi tunggal di komunitas peranakan Arab ini, menurut Ismail Fajrie Alatas, mahasiswa program doktoral antropologi dan sejarah di Universitas Michigan, AS, dapat dipahami. "Karena di kalangan keturunan Arab tidak memiliki satu orientasi religus yang sama, dan tidak adanya sistem kemasyarakatan yang tunggal, sehingga sangat sulit untuk menyatukan mereka dalam satu kelompok yang bersatu," papar Fajrie yang tengah menyelesaikan disertasinya tentang formasi sosial di kalangan Arab Alawiyin di Indonesia. Hamid Algadri memilih masuk PSI Kalau AR Baswedan "dicap" tidak nasionalis lantaran berlabuh ke Partai Islam Masyumi, giliran Hamid Algadri "dituduh" anti-Islam oleh sebagian peranakan Arab karena bergabung Partai Sosialis Indonesia (PSI), pimpinan Sutan Sjahrir. "Mereka berpendapat, secara tradisional saya seharusnya bergerak di kalangan politik Islam dan menjadi anggota salah satu partai Islam," kata Hamid Algadri (meninggal 1998) dalam memoarnya, Mengarungi Indonesia (1999). Hamid Algadri dan istrinya, Zena (1993). Di masa itu, cukup banyak orang-orang keturunan Arab yang menjadi anggota partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, atau partai-partai Islam lainnya. "Jarang sekali di antara mereka yang memilih PSI, meskipun cukup banyak pula yang menjadi anggota PNI. Di PSI, anggota keturunan Arab dapat dihitung dengan jari," tulis Algadri. Algadri mengaku memiliki latar belakang Islam cukup kuat. "Dengan sendirinya pilihan saya pada PSI juga saya ukur dengan keyakinan Islam saya," tandas pria kelahiran 1910 di Pasuruan, Jatim, ini. Menurutnya, AD/ART PSI tidak bertentangan dengan ajaran Islam. "Tanpa menyebut Islam, ajaran PSI bagi saya adalah sesuai benar dengan ajaran agama yang saya yakini." Dia lantas bercerita, dalam rapat-rapat umum di daerah-daerah, dia selalu mengaitkan ajaran-ajaran PSI dengan ajaran-ajaran Islam, misalnya "mengenai keadilan, kebenaran, pemerataan". "Setelah mendengar ceramah dan pidato-pidato saya di daerah-daerah itu, teman saya di PSI dengan bergurau berkata bahwa saya lebih pantas menjadi anggota partai politik Islam daripada anggota PSI," ungkap Hamid. Sayid Fachrul Baraqbah, tokoh PKI di Kaltim Di Kalimantan Timur, ada sosok keturunan Arab bernama Sayid Fachrul Baraqbah yang memimpin Partai Komunis Indonesia, PKI di tingkat provinsi, di masa Demokrasi Terpimpin. "Saya kira kemungkinan karena latar belakangnya, dia (Fachrul Barqbah) itu dulu pejuang waktu revolusi, dan kemudian bersikap anti kesultanan di Kaltim," kata Burhan Magenda, berdasarkan penelitiannya pada 1978-1979 untuk disertasi doktornya di Universitas Cornell, Ithaca, New York. Burhan Magenda kemudian menuliskan hasil penelitiannya itu di majalah Antropologi Indonesia, volume 29, nomor dua, 2005, dengan judul Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal. Orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI ditangkap oleh aparat militer setelah G30S 1965. Menurut Burhan, dia berhasil menemui keluarga Baraqbah di Kalimantan Timur, untuk kepentingan penelitiannya itu. "Memang jarang ada keturunan Arab menjadi anggota PKI. Ini memang kasus yang khusus. Semacam anomali, karena biasanya keturunan Arab itu masuk partai Islam," katanya. "Dan untuk kasus di Kaltim ini, sepertinya ini terkait kepribadian tokoh ini, yaitu Fachrul Baraqbah," jelasnya. Dalam tulisannya, Fachrul disebut tidak menggunakan gelar kebangsawanannya. Pria kelahiran 1925 di Tenggarong, Kaltim ini pernah bergabung dengan laskar bersenjata Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, di Yogyakarta pada 1947. Dia digambarkan aktif dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 1948 yang kemudian terlibat dengan apa yang disebut sebagai pemberontakan di Madiun. Dia berhasil lolos. Dua tahun kemudian, dia kembali ke Kalimantan Timur dan menjadi pimpinan CDB (Comite Daerah Besar) PKI Kaltim di masa Demokrasi Terpimpin. Setelah peristiwa G30S 1965, menurut Burhan Magenda, Fachrul Baraqbah ditahan oleh militer. "Saya kira dia aman (dari pembantaian), selamat. Sebab di luar Jawa tidak banyak pembunuhan," katanya. Menteri berlatar keturunan Arab Setelah rezim orde lama tumbang dan pemerintah orde baru memangkas sistem multi-partai, pilihan politik keturunan Arab tetap terpecah, walaupun sebagian besar tetap memilih partai Islam. Sebagian besar berlabuh ke PPP, Partai Golkar dan sisanya ke PDI. Ali Alatas (kiri) dipercaya Presiden Suharto sebagai Menteri luar negeri. "Tentu sebagian besar lebih memilih partai Islam, tetapi saya rasa banyak juga yang memilih partai yang lebih sekuler," kata Ismail Fajrie Alatas, mahasiswa program doktoral antropologi dan sejarah di Universitas Michigan, AS. Pada masa Presiden Suharto, menurut Hasan Bahanan, diterapkan "alokasi" bagi individu keturunan Arab untuk duduk di DPR (pusat dan daerah). "Alokasi itu pun umumnya diminta oleh partai pada organisasi masyarakat (ormas) untuk menunjuk wakilnya," ungkapnya. Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Alwi Shihab (kiri) sebagai menteri luar negeri. Alwi juga sempat memimpin PKB. Tetapi, karena pemilu kala itu menganut sistem proporsional dan memilih gambar partai, maka mereka yang dianggap wakil keturunan Arab tidak dapat dikatakan sebagai representasi sikap politik keturunan Arab. Sejumlah individu keturunan Arab juga dipercaya oleh Presiden Suharto untuk duduk di dalam kabinetnya, seperti Menteri luar negeri Ali Alatas, Menteri pendidikan Fuad Hassan, Menteri koordinator bidang ekonomi dan keuangan Indonesia Saleh Afiff, serta Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Setelah kekuasaan Presiden Suharto berakhir, "tradisi" menyertakan satu atau dua sosok keturunan Arab di dalam kabinet terus dilanjutkan. Ada nama Alwi Shihab yang dipercaya sebagai Menteri luar negeri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Alwi Shihab juga pernah dipercaya memimpin Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Bukan latar keislaman Ketika Megawati berkuasa sebagai presiden, posisi menteri agama dipercayakan seorang sosok keturunan Arab, Said Agil Husin Al Munawar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menunjuk Salim Segaf Aljufri. Dia dikenal sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Di masa Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, Salim Segaf Aljufri (kanan), politisi PKS, ditunjuk sebagai menteri sosial. Dan ketika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden, Anies Baswedan ditunjuk sebagai menteri pendidikan. Anies adalah cucu AR Baswedan pendiri Partai Arab Indonesia, PAI. "Kemunculan Anies Baswedan yang berlatar tokoh pendidikan dan bukan dalam kaitan dengan keislaman, menunjukkan adanya pergeseran yang tidak mengidentikkan keturunan Arab dengan kelompok Islam," kata Ismail Fajrie Alatas. Presiden Joko Widodo menunjuk Anies Baswedan yang berlatar keturunan Arab sebagai Menteri pendidikan. Pergeseran ini menurutnya juga ditandai kemunculan anak-anak muda keturunan Arab yang dikenal bukan karena latar keislamannya, namun karena profesi dan keahlian di dalam bidangnya. "Ada sineas, penyair, musikus, wartawan dari keturunan Arab yang tidak lagi mengidentikkan dengan kelompok Islam yang selama ini dilekatkan pada mereka," ungkap Fajrie. Menurutnya, ini merupakan perkembangan yang bagus. "Sehingga kontribusi keturunan Arab di Indonesia kini makin beragam, makin semarak."