Kekerasan Rohingya: Apa yang harus dilakukan warga Indonesia?
Bagi sebagian umat Islam di Indonesia, kegeraman agaknya kerap muncul setiap kali mereka mendengar bagaimana etnis Rohingya dipersekusi di Myanmar.
Peringatan: Artikel ini berisi foto yang mungkin dianggap mengganggu oleh sebagian orang. Sebagian umat Islam di Indonesia merasa perlu mengungkapkan solidaritas atas nasib warga Rohingya di Myanmar dengan aksi turun ke jalan. Maka berbagai cara pun dilakukan untuk mengungkapkannya, mulai dari mencuit di media sosial hingga berdemo. Namun, apa sebenarnya yang bisa mereka lakukan untuk agar secara nyata bisa memberi bantuan kepada warga Muslim Rohingya? BBC Indonesia mewawancarai beberapa pihak dan merangkum saran-saran mereka. Mengirim makanan dan obat-obatan Tomy Hendrajati , Direktur Program PKPU, sebuah LSM yang membantu etnis Rohingya di Myanmar, mengungkapkan 'kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, pakaian, susu dan pampers untuk bayi' adalah yang paling dibutuhkan warga Rohingya di wilayah Rakhine yang tengah berkonflik. "Mereka itu mendapatkan kebutuhan tersebut dari bantuan. Akses kesehatan juga (dari bantuan)," ungkap Tomy kepada BBC Indonesia, Senin (04/09). Jika Anda ingin berdonasi, Tomy menyarankan agar menyalurkannya lewat Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang diresmikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis (31/08) lalu. Aliansi tersebut terdiri dari 11 lembaga, termasuk PKPU, Palang Merah Indonesia (PMI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta dua organisasi Islam terbesar tanah air, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Beberapa lembaga bahkan sudah meluncurkan layanan hotline dan rekening untuk menampung sumbangan. PBB memeperkirakan lebih dari 87.000 warga Muslim Rohingya sudah mengungsi ke Bangladesh akibat konflik yang bermula pada 25 Agustus. Namun, meskipun sudah ada wadah resmi untuk menyalurkan bantuan, tak berarti bantuan akan segera bisa diterima orang Rohingya yang masih terperangkap di Rakhine. "Akses bantuan (sejauh ini) belum terbuka ke Buthitaung dan Maungdaw," kata Tomy. Kedua tempat itu adalah lokasi di Rakhine tempat pecahnya konflik yang bermula pada Jumat (25/08) lalu. Menurutnya bantuan yang masuk dan program dua tahun dengan dana US$2 juta yang sudah dicanangkan AKIM, akan difokuskan terlebih dahulu ke tempat-tempat pengungsian warga Rohingya di Sittwe, kota di Rakhine yang masih bisa diakses dan menampung lebih dari 500.000 pengungsi Rohingnya. Pengungsian besar-besaran ini terjadi menyusul aksi kekerasan yang melibatkan aparat keamanan Myanmar dan kelompok gerilyawan Rohingya. "Kami siapkan training guru, perbaikan fasilitas umum... Sekarang kami juga merenovasi 20 unit penampungan yang bisa menampung 200 keluarga di Sittwe," ungkapnya. Tetap semangat dorong pemerintah Dengan masih terbatasnya akses ke Buthitaung dan Maungdaw. lantas bagaimana bisa membantu warga di sana? Tomy hanya bisa berharap pertemuan (Menlu) Retno Marsudi dengan (pemimpin de-facto Myanmar) Aung San Suu Kyi, bisa membuka akses Indonesa masuk ke sana. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Kemenlu RI, Senin (04/09) sore, Indonesia disebut telah mendapat akses dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC (International Committee of the Red Cross/Komite Palang Merah Internasional). Namun, belum diketahui jelas kapan bantuan bisa dibawa masuk. Menlu RI Retno Marsudi telah melaksanakan pertemuan dengan pejabat pemerintah Myanmar, Senin (04/09). Pengamat politik Asia Tenggara dari lembaga pemikir CSIS di Jakarta, Philips Vermonte, menilai diplomasi Indonesia kepada pemerintah Myanmar amat penting untuk menghentikan lingkaran kekerasan dan menciptakan suasana kondusif bagi warga Rohingya. "Karena Indonesia punya modal untuk didengar Myanmar. Kan kita sudah lama membantu Myanmar dalam banyak soal, termasuk tentang demokrasi dan bagaimana cara berpemilu," kata Philips kepada BBC Indonesia. Indonesia juga dinilai bisa menjadikan bantuan sebagai salah satu 'kartu' dalam berdiplomasi. Philips Vermonte mengungkapkan, Indonesia bisa saja 'mengancam' untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Myanmar jika tidak menghentikan persekusi pada warga Rohingya karena akan berdampak 'secara simbolik' bagi Myanmar." Warga etnis Rohingya meninggalkan kediamannya di wilayah Rakhine menuju perbatasan Bangladesh. "Indonesia negara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Biasa dianggap teman. Kalau Indonesia meninggalkan Myanmar, dampaknya bisa rumit bagi Myanmar," tutur Philips. Menurut Philips, Anda bisa membantu pemerintah Indonesia untuk menekan Myanmar dan salah satunya adaah dengan 'lewat berdemo tanpa kekerasan'. Demo tanpa anarki Sejak akhir pekan lalu, berbagai unjuk rasa digelar di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk menuntut pemerintah Myanmar menghentikan persekusi terhadap etnis Rohingya. Dalam demonstrasi Senin (04/09) yang dilakukan puluhan mahasiswa yang mengaku berasal dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), sempat terjadi aksi dorong dengan kepolisian Indonesia, di depan kedubes Myanmar. Aksi yang dilakukan Hima Persis meminta agar Dubes Myanmar di Indonesia dipulangkan ke Myanmar. "Kepada Dubes Myanmar di Indonesia, silahkan pulang dulu, bereskan masalah yang ada di sana (Myanmar). Jadi kami minta mereka pulang," ungkap koordinator aksi, Andri Nur Kamal, kepada BBC Indonesia. Bahkan sebuah kelompok massa telah membuka pendaftaran calon relawan untuk membantu warga Rohingya di Myanmar, dengan persyaratan 'siap mati syahid dan punya ilmu bela diri'. Namun berbagai pihak menilai demonstrasi dan penggalangan massa 'yang terlalu keras' bukanlah jawaban untuk membantu etnis Rohingya. "Nggak akan berguna ya, cuma bikin capai saja," kata seorang warga, Henni. Sempat ada aksi saling dorong dengan polisi dalam aksi unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Jakarta. Adli Abdullah, sekretaris International Concern Group for Rohingyas (ICGR) -sebuah LSM yang membantu warga Rohingya- juga berpendapat demonstrasi yang belakangan terjadi mengarah pada 'aksi emosional'. "Yang dipakai emosi rakyat meluap. Ini kan akhirnya kontraproduktif, karena tidak nyampe ke sana (Myanmar)." Menurut Adli Abdullah -yang sejak 2010 aktif mengirimkan bantuan kepada warga Rohingya di Myanmar- aksi cenderung anarkis malah bisa berakibat buruk. "Bisa saja nanti (pemerintah Myanmar) jadinya malah menutup akses bantuan dari Indonesia," kata Adli. Rohingya juga ada di Indonesia, bantulah mereka Niat baik untuk warga Muslim Rohingya tidak harus dengan mengirimkan bantuan jauh-jauh ke Myanmar karena di Indonesia sendiri juga cukup banyak pengungsi Rohingya. Berdasarkan catatan pada Kementerian Luar Negeri 2015 silam, terdapat lebih 12.000 warga Muslim Rohingya di Indonesia, yang sebenarnya menunggu penempatan di negara ketiga. Keluarga pengungsi Rohingya di Indonesia. Bantuan makanan, pakaian, atau mungkin hanya sekedar senyuman dan keramahan tentulah akan berarti bagi mereka. BBC Indonesia sempat menghubungi Jaffar Alam -seorang pengungsi Rohingya di Makassar, Sulawesi Selatan- yang mengaku 'merasa aman tinggal di Indonesia'. "Alhamdulillah, fasilitas lumayan baik, respon masyarakat juga positif." Secercah riang di pengungsian. Namun, di tengah situasi yang sedang memanas di Myanmar, Jaffar tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran kan kesedihannya terhadap keluarganya di kampung halamana. "Meskipun kita aman dan nyaman di sini, tidak membuat kami bahagia. Masih banyak keluarga di kampung. Terakhir ada kakek, nenek, paman (di Rakhine). Sebelum tanggal 25 Agustus, masih bisa telepon mereka; sedikit aman, tetapi sekarang, di mana mereka saja saya tidak tahu. Karena saya ndak pernah bisa hubungi," cerita Jaffar. Keluarga Jaffar bertempat tinggal di Maungdaw, salah satu daerah yang berkonflik di Rakhine. Relawan antihoaks Ketika terjadi tindak kekerasan di Rakhine, berbagai foto menyesatkan ramai dibagikan di media sosial yang diklaim dari konflik tersebut padahal sebagian besar merupakan rekayasa digital atau dari tempat-tempat lain di masa yang berbeda pula. Unggahan-unggahan semacam itu dikhawatirkan malah akan menambah panas suasana, bukan hanya di Myanmar, bahkan mungkin saja di tempat lain termasuk di Indonesia. Misalnya pada rangkuman foto yang pernah dicuit Wakil Perdana Menteri Turki, Mehmet Simsek, di bawah, yang kemudian dihapusnya. BBC telah mengaburkan sebagian dari foto-foto ini yang dianggap terlalu sadis untuk diperlihatkan. Foto pertama memperlihatkan jasad yang sudah membusuk dan paling sulit untuk diketahui sumbernya. Sejumlah warga Myanmar yang mempertanyakan cuitan Simsek mengatakan bahwa foto memperlihatkan korban badai Topan Nargis dari Mei 2008. Ada juga yang berpendapat foto tersebut adalah para korban kecelakaan perahu di sungai di Myanmar. Namun foto itu muncul dalam beberapa situs dari tahun lalu, yang artinya bukan berasal dari aksi kekerasan terbaru di negara bagian Rakhine. Bagi Philips Vermonte soal informasi itu penting benar dan semua pihak 'wajib' untuk melakukan verifikasi dan bukan menerima begitu saja. "Kita harus mengedepankan bagaimana caranya agar berita yang disampaikan terverifikasi dan mendorong perdamaian." Foto yang disebut merupakan bukti milisi Rohingya berlatih dengan senjata ternyata adalah foto relawan Bangladesh yang berjuang untuk kemerdekaan pada 1971. "Lihat pengalaman Indonesia saat konflik di Ambon. Dulu ketika banyak simpang siur berita di lapangan, membuat orang emosi. Lalu orang-orang di sana membentuk semacam komite verifikasi, yang berasal dari setiap kelompok bertikai. Jika ada kabar masuk, kedua pihak memverifikasi," kata Philips. Yang jelas menurutnya, konflik di negara lain jangan sampai malah memperburuk kondisi yang terjadi di dalam negeri sendiri.