Serangan di Prancis: Macron menyerukan reformasi kebijakan perbatasan Uni Eropa
Prancis melipatgandakan keamanan di perbatasan dan menyerukan agar kebijakan bebas melintas di Uni Eropa dipikirkan kembali, menyusul serangkaian serangan.
President Macron (kanan) mengatakan Prancis sedang perang melawan "separatisme Islamis, tak akan pernah Islam". Presiden Emmanuel Macron mengatakan perjanjian Schengen Uni Eropa, yang memungkinkan orang untuk melintasi perbatasan dengan bebas, mungkin perlu direformasi. Serangan dengan pisau di kota Nice akhir pekan lalu yang menewaskan tiga orang, mengerucut pada tersangka imigran asal Tunisia yang masuk wilayah ke Prancis dari Italia pada Oktober lalu. Ini merupakan dugaan serangan kedua jihadis di Prancis dalam satu bulan terakhir. Peringatan keamanan Prancis saat ini berada pada taraf tertinggi. Ribuan serdadu disebar untuk melindungi tempat-tempat ibadah dan sekolah, sejak kasus pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Police gunshots heard as three killed in Nice 'Islamist terrorist' stabbings Presiden Macron sejak saat itu memicu kemarahan dan unjuk rasa di beberapa negara mayoritas berpenduduk Muslim menyusul pembelaannya mengenai nilai-nilai dan kebebasan Prancis yang memungkinan untuk menerbitkan kartun tersebut. Tapi dia menolak seruan sayap kanan untuk pengamanan yang lebih besar demi melindungi prinsip-prinsip sekularisme negara itu. Dia mengatakan : "Situasinya tidak menjamin perubahan konstitusi." Dan, dalam sebuah surat kepada Financial Times, dia membuat jelas posisi Prancis yang sedang melawan "separatisme Islamis, bukan Islam". Dia menuduh surat kabar Inggris ini telah salah mengutipnya dalam sebuah artikel - yang saat itu sudah dihapus dari situsnya - bahwa dia "menstigmatisasi Muslim Prancis untuk tujuan pemilu". "Saya tidak akan membiarkan siapapun, bahwa Prancis, atau pemerintahannya, mendorong rasisme terhadap Muslim," katanya dalam sebuah surat kepada editor. Eyewitness: "We heard many gunshots" Apa yang Macron katakan tentang keamanan perbatasan negara? Berbicara saat mengunjungi perbatasan Prancis-Spanyol, Macron mengatakan dia akan melipatgandakan jumlah pasukan patroli di perbatasan dari 2.400 personel menjadi 4.800 personel "karena ancaman yang memburuk" dari terorisme. Dia juga mengatakan, akan mengungkapkan proposal penguatan keamanan perbatasan di dalam Uni Eropa melalui pertemuan puncak Uni Eropa selanjutnya pada Desember mendatang, yang akan meliputi "mengintensifkan perlindungan batas wilayah utama kita dengan pasukan keamanan yang sebenarnya di perbatasan luar". Melalui perjanjian Schegen, orang-orang di Uni Eropa diizinkan dengan bebas melewati batas negara tanpa harus menunjukkan paspor mereka. Namun, pemeriksaan perbatasan negara mulai berlaku beberapa bulan terakhir karena pandemi virus corona. Apa yang kita ketahui tentang serangan terbaru? Seorang perempuan tua dipenggal dan dua orang lainnya terbunuh di sebuah gereja di Nice pada 29 Oktober. Para saksi mata mengatakan mereka mendengar teriakan "Allahu Akbar". Tersangka, yang ditembak dan ditahan oleh polisi, diidentifikasi bernama Brahim Aioussaoi, 21 tahun, seorang warga Tunisia yang melakukan perjalanan melalui pulau Lampedusa di Italia pada September ke Prancis beberapa hari sebelum penyerangan terjadi. Awal Oktober, seorang guru di Conflans-Sainte-Honorine, Prancis, Samuel Paty mendapat serangan dan dipenggal di jalan oleh seorang Muslim Chechnya berusia 18 tahun. Korban telah menjadi target diancam selama berhari-hari setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya sebagai bagian dari pelajaran kewarganegaraan. Penggambaran Nabi Muhammad secara luas dianggap tabu dalam Islam, dan menyinggung perasaan Muslim. Masalah ini sangat sensitif di Prancis menyusul keputusan majalah satire, Charlie Hebdo untuk menerbitkan kartun Nabi Muhammad. Persidangan saat ini sedang berlangsung atas pembunuhan 12 orang oleh ekstremis Islam di kantor majalah tersebut pada tahun 2015. Komunitas Muslim Prancis, merupakan terbesar di Eropa, terdiri dari sekitar 10% populasi. Beberapa Muslim Prancis mengatakan bahwa mereka sering menjadi sasaran rasisme dan diskriminasi karena keyakinan mereka - sebuah masalah yang telah lama menimbulkan ketegangan di negara itu.