Pendaftaran calon ketua KPK ditutup
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Patrialis Akbar secara resmi menutup pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2011-2015.
Ratusan orang mendaftarkan diri dalam seleksi calon pimpinan KPK Patrialis menuturkan hingga akhir penutupan pendaftaran Senin (20/06), tercatat 214 orang dari berbagai elemen masyarakat telah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Namun, di antara 214 pendaftar terdapat beberapa orang yang masih perlu melengkapi berkas-berkas. Di antara para pendaftar pada hari terakhir, tampak antara lain para pimpinan KPK seperti Chandra Hamzah, Ade Rahardja, bahkan juru bicara KPK Johan Budi. Sementara Senin pagi, turut pula mendaftar Bambang Widjojanto, yang tahun lalu gagal terpilih saat bersaing dengan Busyro Muqoddas. Bambang mengaku tak segan ikut mencalonkan diri lagi. "Dalam semua kehidupan itu pasti ada tantangan. Orang yang sudah menyerah sebelum menghadapi tantangan, dia sebenarnya menegasikan satu peluang untuk meneguhkan komitmennya untuk memberikan kontribusi kepada khalayak," kata Bambang. Keputusan MK MK memutuskan Busyro Muqoddas bisa menjabat sebagai ketua KPK hingga empat tahun lagi Wajah lain yang juga kerap muncul terkait isu pemberantasan korupsi adalah Yunus Hussein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan, PPATK. Yunus akan mengakhiri kerjanya di PPATK di bulan Oktober setelah sembilan tahun bertugas. Di hari terakhir pendaftaran, muncul keputusan MK yang mengabulkan gugatan sekelompok lembaga antikorupsi terkait masa jabatan Ketua KPK saat ini, Busyro Muqoddas. Menurut DPR yang menyeleksinya tahun lalu, Busyro hanya bisa meneruskan masa jabatan Ketua KPK sebelumnya, Antasari Azhar selama 1 tahun. Sementara menurut MK, sesuai UU, seorang pimpinan KPK dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Dengan ketentuan ini berarti Busyro masih bisa menjabat untuk empat tahun kedepan. Namun, Ketua Panitia Seleksi pimpinan KPK, yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, mengatakan belum ada keputusan final tentang posisi Busyro ini. "Bagi pemerintah itu adalah keputusan yang mengikat. Saya hari ini akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan tentu saya akan bicarakan juga di Pansel KPK," jelas Patrialis Akbar.