Sanksi kedua Dewan Etik atas Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat 'terlalu ringan'
Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etika, namun keputusan sanksi Dewan Etik MK terhadapnya dalam bentuk teguran lisan dinilai terlalu ringan.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, sudah dua kali terbukti melanggar kode etik. "Vonis Dewan Etik harusnya berani memberikan sanksi yang berat," kata Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, Choky Ramadhan, kepada BBC Indonesia, Rabu (17/01). Arief Hidayat dijatuhi sanksi teguran lisan setelah dinyatakan melakukan pertemuan dengan anggota Komisi Hukum DPR ketika dia sedang mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi. Putusan Dewan Etik itu bermula dari laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2017. Arief sendiri mengatakan menerima putusan Dewan Etik karena tidak ada langkah hukum lanjutan yang bisa dia tempuh, "Oleh karena itu saya sebagai hakim terlapor menerima dengan ikhlas dan legowo." Ketua Dewan Etik MK, Achmad Rustandi, membacakan keputusan itu -yang mengandung perbedaan pendapat saat memutuskan sanksi yang dijatuhkan- pada Selasa (16/01) di Gedung MK. "Karena beliau ketua, seharusnya jadi teladan. Maka saya usulkan dia ditetapkan melakukan pelanggaran berat," kata Achmad. Apalagi, tambah dia, Arief juga pernah melakukan pelanggaran lain sebelumnya. Namun Salahuddin Wahid -anggota Dewan Etik lain- mengatakan sanksi yang ringan dijatuhkan karena dugaan lobi politik yang tidak terbukti, "Jadi pelanggaran berat etik sama sekali tidak terbukti." Ketua Dewan Etik MK Achmad Rustandi dan Salahuddin Wahid. Arief dinyatakan bersalah karena melakukan pertemuan yang dinilai tidak patut dengan pimpinan dan anggota Komisi Hukum DPR pada November 2017, yang diduga guna memuluskan pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi. Hasil pemeriksaan Dewan Etik menunjukkan pertemuan dilakukan dua kali, yakni di Gedung DPR dan Hotel Ayana Midplaza. Pertemuan di DPR dilakukan berdasarkan surat resmi untuk menyusul jadwal uji kelayakan. Sementara pertemuan kedua di Hotel Ayana Midplaza hanya dilakukan lewat telepon dan tanpa undangan resmi. Dua pertemuan ini oleh LSM dianggap bermasalah. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga ideologi dan demokrasi negara. Beberapa anggota DPR juga diperiksa oleh Dewan Etik MK, antara lain adalah Trimedya Panjaitan, Arsul Sani, dan Desmon Junaidi Mahesa. Sementara anggota lain yang tidak memenuhi panggilan MK adalah Bambang Soesatyo -yang kini menjabat Kedua DPR- Benny Harman, Hasrul Azwal Harahap, dan Mulfachri Harahap. Bukan kasus pertama Arief Hidayat Sejatinya pertemuan dan lobi yang dilakukan Arief terhadap Komisi Hukum DPR bukanlah pelanggaran pertama yang dilakukannya. Sebelumnya Arief juga pernah diputus bersalah oleh Dewan Etik MK dan juga dijatuhi teguran lisan karena campur tangannya di kejaksaan pada tahun 2015. Ketika itu, Arief mengirim surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono. Isinya meminta agar Widyo memberikan perlakukan khusus kepada kerabatnya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek. "Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak," tulis pesan di surat itu. Arief Hidayat bersama Presiden Joko Widodo. Atas perannya dalam kasus tersebut dan kemudian terbukti melanggar etik, Arief awalnya menyatakan bersedia menjelaskan posisinya kepada BBC Indonesia namun guru besar Universitas Diponegoro ini belakangan meminta keterangannya tak dipublikasikan alias off the record. Bagaimanapun Ketua Dewan Etik MK Achmad mengingatkan Arief agar tak melakukan pelanggaran ketiga, "Mudah-mudahan satu kali lagi tidak terjadi. Dia harus hati-hati." Jika melakukan pelangaran etik yang ketiga kalinya, maka Arief akan diadili oleh Mahkamah Kehormatan, sesuai dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014. Soal martabat lembaga Mahkamah Konstitusi Pelanggaran etik oleh ketua MK ini dinilai merupakan peristiwa yang bisa menjatuhkan martabat lembaga peradilan itu mengingat sebelumnya beberapa hakim konstitusi juga pernah terjerat kasus hukum. Salah satunya adalah Ketua MK Akil Mochtar yang divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan penjara seumur hidup atas suap yang diterimanya setelah terbukti melakukan jual beli putusan sengketa pilkada yang ditanganinya. Termasuk juga Patrialis Akbar yang kena kasus hampir serupa, yakni menerima suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan vonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada September 2017. "Kasus-kasus itu pasti menurunkan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi," kata Choky Ramadhan dari MaPPI. Hakim konstitusi perlu menjaga martabat lembaga Mahkamah Konstitusi Tapi Arief Hidayat mengatakan, "Masyarakat bisa menilai apakah saya betul-betul melanggar etik atau tidak. Silahkan baca putusannya." Lebih lanjut Choky mewanti-wanti bahwa pada tahun 2018, MK tampaknya akan lebih banyak menjadi sorotan terkait banyaknya pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. "Tak tertutup kemungkinan, banyak yang akan ke MK karena sengketa," ujarnya. Oleh karena itu Choky menambahkan perlunya perbaikan dalam sistem rekrutmen para calon hakim konstitusi agar 'jangan sampai kompromi politik lebih menonjol dibanding kualitas hakim'.