Seperti apa program kuliah-magang mahasiswa Indonesia yang diduga kerja paksa di Taiwan?
Program kuliah magang ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan yang diduga ada unsur kerja paksa disebut organisasi untuk pekerja migran, Migrant Care memiliki modus perdagangan manusia.
Mahasiswa Indonesia di Taiwan diperkirakan berjumlah 6.000 orang. Praktik kuliah-magang di Taiwan yang melibatkan ratusan mahasiswa Indonesia ini telah berjalan selama sekitar satu tahun mulai tahun ajaran 2017/2018. Skema bernama Industry-Academia Collaboration digagas Kementerian Pendidikan Taiwan dan dapat diikuti siswa SMA dan sederajat di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Australia. Para mahasiswa sebagian diberangkatkan ke Taiwan melalui para agen dan melalui modus seperti inilah yang dicurigai Migrant Care ada unsur perdagangan manusia. "Kita melihat ini trafficking ya, tapi dengan modus pengiriman mahasiswa magang. Sebenarnya, ini sudah lama sekali modus seperti ini," ungkap Anis Hidayah, ketua pusat studi migrasi Migrant Care, kepada wartawan BBC News Indonesia, Rivan Dwiastono, Kamis (3/1). Anis mengatakan yakin praktik ini perdagangan manusia karena terjadinya overtime alias jam kerja melewati peraturan dan gaji yang tidak standar. Terdapat sekitar 300 pelajar Indonesia di Universitas Hsing Wu. "Ketiga, unsur eksploitasinya masuk, kemudian yang keempat, bahwa ada penipuan di banyak proses. Yang kelima, tentu keuntungan besar oleh para pemainnya," paparnya. Menurut Anis, kasus serupa pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Malaysia dengan tawaran edukatif dijadikan kedok perdagangan manusia. "Itu dimanfaatkan, karena ini dilihat reguler, potensinya ada, jaringan trafficking itu kan melihat supply dan demand juga," tutur Anis. Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, menilai program kuliah-magang yang dibuat Kementerian Pendidikan Taiwan sarat praktik perdagangan manusia. Kuliah dengan biaya sendiri sambil magang Sementara itu Sutarnis, ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan mengatakan mereka sudah lama mengamati program kuliah-magang tersebut setelah mendapat sejumlah keluhan dari peserta program. "Jadi ini adalah program mandiri, program ini tanpa beasiswa, walaupun ada 1-2 universitas yang menyediakan beasiswa terbatas," tutur Sutarsis, "Mereka harus membiayai biayanya sendiri dengan bekerja atau magang. Jadi ini adalah kuliah S1 (sarjana) di mana skema pembiayaannya adalah mandiri, dengan cara siswa itu bekerja di industri." "Yang kami tahu bahwa detil mengenai biaya hidup, biaya kuliah, kemungkinan mereka akan bekerja, berapa jam (kerja), setiap jamnya itu penghasilannya berapa, itu, di awal mereka datang tidak banyak yang paham, bahkan mayoritas tidak paham," jelas Sutarsis terkait hasil temuannya sejauh ini. Aspek finansial banyak dikeluhkan peserta program, yang sebagian besarnya berasal dari kalangan kurang mampu. Selain ketidaksiapan finansial, menurutnya, keluhan lain yang diungkapkan antara lain ketidaksesuaian industri perusahaan tempat magang dengan program studi yang diambil, kelebihan jam kerja, serta skema gaji yang diberikan perusahaan. "Karena mereka mayoritas melalui agen (perantara), dan agen ini kami lihat banyak yang tidak kredibel, artinya banyak janji-janji dari mereka itu kadang kala tidak sesuai," ungkap Sutarsis yang tengah menempuh studi doktoral di National Central University, Taiwan. Sayangnya, sebagian besar mahasiswa tak membuat perjanjian hitam di atas putih dengan agen-agen pendidikan yang menjadi perantara. "Tidak ada kesepahaman yang tertulis atau perjanjian, item-item ketentuan apa saja yang detil mengenai pelaksanaan program magang-kuliah dan kerja ini," katanya. "Sehingga ya itu tadi, mudah untuk 'dimainkan' untuk kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu." Mahasiswa Indonesia di Hsing Wu membantah kerja paksa Sebelumnya, seperti dilaporkan China Times, anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang, Ko Chih-en, menyebutkan sejumlah universitas mempekerjakan secara paksa ratusan mahasiswa Indonesia ke pabrik-pabrik dalam program magang, termasuk mahasiswa Universitas Hsing Wu, universitas swasta yang terletak di Distrik Linkou, New Taipei. Para pengurus PPI Taiwan Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan WNI di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Fajar Nuradi, menyatakan bahwa dalam penelusurannya, tak ada unsur kerja paksa terhadap para mahasiswa magang. "Kerja magang itu diatur oleh pihak universitas dan perusahaan. Tidak ada masalah tentang pembayaran gaji, mereka (peserta magang) digaji sesuai aturan ketenagakerjaan, yaitu NT$150 per jam (sekitar Rp70.000 per jam)," ungkap Fajar kepada koresponden BBC, di Taiwan Cindy Sui (3/1). Ia menegaskan bahwa para peserta tak dipaksa bekerja dan disiksa. Ia juga membantah bahwa mereka diberi makanan mengandung babi, padahal sebagian besarnya adalah Muslim. "Saya mewawancara beberapa mahasiswa. Mereka memang disediakan makanan yang mungkin mengandung babi, tapi mereka tidak dipaksa untuk memakannya. Mereka punya pilihan sayur dan makanan vegetarian," pungkasnya. Lebih dari 200 mahasiswa Indonesia yang mengikuti kuliah magang di Universitas Hsing Wu menandatangani petisi Rabu (02/01) dan menyanggah terjadinya kerja paksa. "Pihak universitas tidak memaksa kami kerja dan kami tak pernah diberikan makanan mengandung babi," kata para mahasiwa dalam petisinya. Sementara itu Universitas Hsing Wu juga mengeluarkan pernyataan resmi memprotes tuduhan itu dengan mengatakan isu ini merusak reputasi perusahaan-perusahaan yang ikut dalam skema magang untuk memberikan pengalaman kerja kepada para mahasiswa. "Para mahasiswa tak pernah dieksploitasi," kata universitas dalam satu pernyataan. Langkah berikutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy memastikan bahwa kerja sama yang ada bukan dalam tatanan antar pemerintah karena kebijakan Indonesia yang mengakui satu Cina. "Kalau SMK itu kita hanya magang di beberapa negara, dan itu resmi, ke Jerman, Belanda, Korea, Jepang, Cina. Tetapi Taiwan enggak, karena kan kita terikat dengan kebijakan One China Policy," ujar Muhajir kepada BBC, Kamis (3/1). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy One China Policy adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Cina, yang tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari Cina. Sejauh ini, Indonesia hanya menjalin kerjasama ekonomi dengan Taiwan. "Ya itu berarti kan nggak resmi," lanjut Muhajir saat ditanya terkait adanya pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan kampus-kampus di Taiwan. Menurut Anis, langkah pemerintah yang meminta agar perwakilan Taiwan menghentikan pemberian visa untuk program kuliah magang tidaklah cukup. Menurutnya, harus ada investigasi kolaboratif untuk mengusut modus perdagangan manusia. "Jadi siapa sesungguhnya broker, jaringan trafficking di balik itu, gitu. Di sini, di Taiwan, juga jaringan-jaringan internasional yang lain, juga keterlibatan universitas, karena selama ini mereka berlindung di balik program pendidikan," kata Anis. Para mahasiswa dari Universitas Hsing Wu yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Indonesia. Sementara itu, saat ini PPI dan KDEI Taiwan masih menelusuri kasus tersebut. "Terutama KDEI sedang melakukan pendalaman dengan pihak Minister of Education dan universitas, bahkan kami di PPI sedang mendetilkan untuk (data) korban langsung," ungkap Sutarsis. Lebih jauh dari itu, ia berpandangan bahwa diperlukan pejabat sekelas atase di Taiwan, untuk mengatur masalah pendidikan. Hal tersebut mengingat jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan cukup besar, yakni sekitar 6.000 orang. "Kami berharap memang ada perwakilan Indonesia di Taiwan ini, terutama dari bidang pendidikan, dari Diknas maupun dari Ristekdikti, semacam selevel atase pendidikan, yang nantinya membantu pengelolaan kerjasama ini agar lebih bagus," pungkasnya.