Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta: Berapa lama waktu yang diperlukan dan apa saja syarat-syarat ibu kota?
Gagasan pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta, yang dinilai tidak lagi layak menjadi pusat pemerintahan, senantiasa muncul di setiap era presiden, tetapi kali ini gagasan itu mendapat dorongan segar setelah dibahas di tingkat rapat kabinet terbatas pada Senin (29/04).
Sarana transportasi di Jakarta terus dikembangkan, namun demikian kota tersebut dianggap sudah tidak mampu memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik. Rapat terbatas itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi yang mengakui pemindahan ibu kota bukanlah tugas mudah. "Tapi saya meyakini insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," kata presiden. Di masa pemerintahannya, ia pertama kali memunculkan ide pemindahan ibu kota pada April 2017. Jakarta semakin rentan mengalami banjir, sedangkan jumlah penduduk sekitar Rp10 juta jiwa. Ketika itu presiden memerintahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, untuk mengkaji ide yang diakuinya memang sudah lama ada bahkan sejak era Presiden Soekarno. Kajian tersebut kini rampung dan dipresentasikan dalam rapat terbatas. Berikut sejumlah hal penting terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta: Kriteria calon ibu kota Meski kriteria sebuah ibu kota tergantung pada kondisi masing-masing negara, yang utama adalah syarat fisik. "Syarat fisiknya yang penting tersedia lahan yang cukup luas untuk menampung kegiatan pusat pemerintahan." "Dan yang lebih baik adalah di mana lahannya dimiliki negara, sehingga tidak terbentur persoalan pembebasan lahan," jelas dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang juga menjabat sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Wilmar A. Salim. Kalimantan mempunyai kawasan kosong yang masih sangat luas. Masih terkait dengan syarat fisik, menurut Wilmar A. Salim, calon ibu kota negara juga tidak boleh di lokasi yang rawan bencana. "Selain itu biasanya ibu kota baru dibangun di daerah pedalaman atau di tengah wilayah negara karena pertimbangan geografis, keamanan dan politis." Yang juga penting, menurut Associate Professor Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (UI), Evawani Ellisa, calon ibu kota baru harus didukung pula oleh keberadaan penduduk, sekalipun perannya nanti hanya sebagai pusat pemerintahan. "Contoh yang bisa diambil adalah kota Kuala Lumpur yang telah membangun Putrajaya, dengan penduduk yang diprediksi berjumlah 30.000 jiwa, dan banyak lagi kota-kota lain di dunia yang mengambil langkah serupa dengan Kuala Lumpur," kata Evawani Ellisa. Jadi di manakah ibu kota baru Indonesia seharusnya berada? "Di Jawa sudah sulit mencari lahan cukup luas yang dimiliki negara. Kemungkinan wilayahnya sesuai kriteria tersebut adalah di Kalimantan dan Sulawesi," tuturnya. Di samping syarat fisik, ahli rancang kota dari Universitas Indonesia, Evawani Ellisa, menambahkan kriteria lain, jarak antara ibu kota baru dengan DKI Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, Jakarta diramalkan akan menduduki posisi ke-28 dari 77 kota terbesar di dunia dalam tempo 10 tahun lagi. "Jakarta bukan hanya menjadi megacity dalam konteks nasional, namun juga global. Bila berfikir dalam jangka pendek, semakin jauh jarak ibu kota baru dengan Jakarta, maka akan semakin besar upaya dan biaya yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk memindahkan ibu kota," terangnya. Bagaimanapun, Evawani Ellisa menandaskan bahwa berkat teknologi transportasi yang juga didukung oleh teknologi komunikasi jarak semestinya tidak lagi menjadi hambatan di masa depan. "Momentum percepatan teknologi transportasi, komunikasi dan IT sangat relevan dengan upaya untuk mengubah isu pembangunan ibu kota baru bukan lagi sebatas wacana tetapi rencana nyata." Di mana pun lokasinya yang ditetapkan nanti, lanjutnya, pemilihan lokasi ibu kota baru juga harus mempertimbangkan posisi geografisnya di antara kota-kota besar lain di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah sejauh ini belum bersedia mengumumkan nama-nama calon ibu kota baru. Ini bisa dimengerti antara lain untuk mencegah harga tanah langsung meroket. Yang jelas lokasi itu akan berada di luar Jawa. Dalam wacana pemindahan ibu kota, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya telah beberapa kali disebut. Bahkan kota tersebut telah disebut oleh presiden pertama Indonesia pada periode 1957-1958. Apa kata warga, jika Palangkaraya jadi ibu kota gantikan Jakarta? Beberapa warga di kota itu telah menyampaikan harapan dan kekhawatiran mereka, sebagaimana tertera dalam video di atas. "Harapannya warga Dayak tetap di sini dan tidak tersingkir" - tapi dijawab oleh temannya "pasti akan tersingkirkan". "Saya tidak setuju karena kalau pulang malam tindakan kriminalitas jadi meningkat," tutur seorang pelajar putri. "Ada untungnya, pendidikan bisa lebih bagus kayak di Jakarta, tapi masalahnya ruang kosong di Kalimantan akan dipakai untuk bangunan dari sebelumnya yang dikenal sebagai paru-paru dunia jadi hilang," kata siswi lainnya di Palangkaraya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Dalam rapat kabinet terbatas pada Senin (29/04), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi pemindahan ibu kota dapat memakan waktu 10 tahun jika melihat pengalaman Brasil dan Kazakhstan. Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas tentang tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim menjelaskan bahwa proses persiapan pemindahan ibu kota negara tergantung pada proses yang dtempuh masing-masing negara. "Ada proses teknokrasi yang sepertinya sudah dilakukan oleh Bappenas beberapa tahun terakhir. Tapi juga ada proses politik di mana dibutuhkan kesepakatan negara untuk memindahkan ibu kota. Selanjutnya baru bicara proses teknisnya." Ia mencatat proses pemindahan ibu kota administratif Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw bisa cepat karena hanya melewati proses teknis pembangunan saja. Apa yang terjadi di Malaysia juga mirip. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Kuala Lumpur ke kota yang memang dibangun sebagai ibu kota, Putrajaya, pada tahun 1999. Warga Jakarta membersihkan lingkungan rumahnya pasca banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Sabtu (27/04) "Mereka butuh waktu sekitar empat tahun untuk membangun beberapa gedung pertama. Baru pemindahan ibu kotanya mungkin empat tahun kemudian dan selesainya pembangunan ibu kota secara keseluruhan butuh waktu belasan tahun," Wilmar A. Salim menambahkan. Pelajaran dari negara lain Pada tanggal 21 April 1960, Brasil mencatat sejarah baru dengan memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia sebagai kota yang memang dirancang untuk keperluan tersebut. "Untuk master plan-nya disayembarakan secara internasional untuk mendapatkan desain terbaik. Lalu konstruksi awalnya butuh hampir empat tahun. Dengan desain yang menarik Brasilia dianugerahi status World Heritage oleh UNESCO," kata dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang sekaligus menjabat sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim. Adapun dosen rancang kota di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Evawani Ellisa, mengatakan meskipun secara umum beberapa hal bisa diprediksi dengan akurat oleh tim perancang dalam membuat kota baru, faktanya lebih banyak persoalan muncul di luar pengalaman dan pengetahuan perancang. Oleh karena itu, ia menyarankan agar "persiapannya perlu dilakukan dengan prinsip dasar bahwa kawasan yang direncanakan merupakan katalis yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hal ini kita bisa belajar dari kasus Putrajaya dan Brasilia, ibu kota baru yang lebih banyak mengundang kritik dari pada pujian." Putrajaya kerap dijadikan lokasi pengadaan acara sebagai salah satu upaya menghidupkan ibu kota pemerintahan Malaysia tersebut. Untuk menghindari kesalahan yang timbul dalam membangun kota baru, sebagaimana Malaysia membangun Putrajaya, Indonesia justru bisa belajar dari pengalaman dalam negeri sehubungan dengan pembangunan kota-kota satelit. "Setelah lebih dari 20 tahun sejak diresmikan, Putrajaya masih belum tumbuh sebagai kota yang hidup. Ini adalah problem dan konsekuensi yang juga sangat mungkin akan dihadapi ibu kota baru Indonesia nanti. "Bandingkan dengan BSD (Bumi Serpong Damai) yang dibangun di masa yang sama dengan Putrajaya, namun kini telah berhasil menjadi kota metropolitan yang semakin mandiri," kata Evawani. Ibu kota pemerintahan dan pusat bisnis dipisah? Ibu kota baru yang diusulkan oleh menteri PPN/Kepala Bappenas hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan pusat bisnis akan tetap di Jakarta. Ibu kota baru harus mempunyai bandar udara kelas internasional, seperti Bandara Soekarno Hatta. Konsep tersebut sama dengan yang berlaku di Malaysia, ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Putrajaya dan mempertahankan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis. Demikian juga Myanmar yang memisahkan pusat pemerintahan, Naypyidaw, dan pusat bisnis, di Yangon. Pemisahan tersebut, kata pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yang juga merangkap sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim, mempunyai keuntungan seraya mengutip hasil penelitian seorang ahli sosial dan konsultan independen. "Menurut penelitian Vadim Rossman mengenai pemindahan ibu kota di beberapa negara di dunia, pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis akan lebih efisien karena menjauhkan terjadinya kolusi antara pemerintah dan pelaku bisnis." Salah satu kekurangannya adalah ongkos tambahan, terutama transportasi, yang timbul jika lokasi ibu kota baru jauh dari DKI Jakarta yang akan tetap menjadi pusat bisnis. Konsep perencanaan ibu kota administratif harus sederhana dan realistis "sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia, dan yang utama harus bisa memberi kesempatan dan peluang besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia". Begitulah penjelasan Evawani Ellisa, associate professor di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, UI. Sebagai salah satu upaya menekan biaya, tambahnya, adalah membuat inovasi dalam sistem teknologi informasi canggih yang memungkinkan aktivitas birokrasi tidak harus selalu dilakukan dengan cara tatap muka. Mengapa ibu kota Indonesia harus dipindahkan? Dalam pemaparannya di rapat kabinet terbatas pada Senin (29/04), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut banyak faktor yang membuat DKI Jakarta tidak layak dipertahankan sebagai ibu kota. Dua yang utama adalah: Pertama, Jakarta mempunyai persoalan lalu lintas yang kian lama kian padat. Ibu kota Indonesia itu menempati peringkat keempat kota terburuk sedunia berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Demikian dipaparkan Bambang. Kemacetan di Jakarta semakin memburuk yang menimbulkan kerugian ekonomi Rp56 triliun berdasarkan kalkulasi tahun 2013. Tentu masalah kemacetan itu menimbulkan kerugian nyata. "Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta," jelasnya. Kedua, DKI Jakarta semakin rawan banjir. Sekitar 50% wilayah Jakarta masuk kategori rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan. Kondisi itu jelas membuat Jakarta tidak lagi layak menjadi ibu kota, sebab sebagaimana dikatakan oleh Bambang, idealnya tingkat kerawanan banjir untuk kota besar minimum adalah 50 tahunan. Sebagaimana disebut di bagian awal, keinginan memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke tempat lain sudah lama ada dan keinginan yang belakangan tampak semakin bulat itu diyakini didukung pula oleh kepasitas. "Secara ekonomi, kita mampu. Dari segi wilayahnya, kita punya. Sekarang memang lebih kepada kemauan politik, mau atau tidak. Saya yakin kalau kita punya kemauan politik, kita mampu menjalani proses pemindahan ibu kota," tutup Wilmar A. Salim.