'Politik air' jadi penentu penting di abad 21
Film James Bond, Quantum of Solace , yang keluar pada 2008, mengisahkan tentang agen rahasia 007 harus berhadapan dengan sindikat kriminal yang ingin menguasai dunia. Tipikal film James Bond. Namun komplotan penjahat ini tidak menggunakan laser atau rudal untuk menyebabkan kekacauan.
Organisasi Quantum memiliki rencana jahat yang cukup unik: menguasai persediaan air Bolivia. Meski peran sindikat kriminal tersebut tak sepenuhnya realistis, namun kisah fiksi ini bisa memunculkan skenario yang layak untuk dipertimbangkan secara serius: apa yang akan terjadi ketika sumber air suatu negara ditutup? Apa dampaknya secara global? Bayangkan saja: yang pasti, kita butuh air untuk bertahan hidup. Namun air juga penting dalam mendorong perdagangan dan pemasukan suatu negara, selain juga mendorong inovasi dan tingkat ekonomi. Dan ini terbukti sepanjang sejarah, dari sungai Nil di Meskir Kuno sampai Amazon di hutan hujan Brasil. Meski aliran air biasanya membantu menentukan perbatasan berbagai negara, namun beberapa negara harus berbagi akses ke sungai atau danau — contohnya Nil yang mengalir melewati beberapa negara. Dan mengingat betapa manusia sangat rentan konflik, maka cukup mengejutkan bahwa kita tak mengalami banyak pertikaian soal 'politik hidro'. Aliran air biasanya membantu memberi batas alami antara beberapa negara, sehingga orang dipaksa untuk mencari cara berbagi air dengan damai. Para pakar pun setuju: jika akses atas air ditutup, maka dunia tidak akan damai. Inilah alasan mengapa salah satu tantangan terbesar dalam beberapa dekade ke depan adalah untuk mempertahankan kondisi tenang namun sangat sensitif dalam pengelolaan air. Pada abad 21, persediaan air bersih mulai berkurang, perubahan iklim menaikkan tinggi muka laut dan mengubah perbatasan negara, selain itu ledakan pertumbuhan penduduk juga semakin membebani sumber daya alam dunia, serta nasionalisme berlebihan pun menyulitkan hubungan diplomasi. Sementara itu, permintaan akan air diperkirakan akan naik sampai 55% dari 2000 sampai 2050. Pada abad yang akan datang, air sebagai sumber daya dunia yang berharga disebut sebagai 'minyak bumi baru'. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjamin akses dunia terhadap air — dan untuk mempertahankan perdamaian dunia? Perdamaian dunia bergantung pada politik hidro Peran air dalam menentukan kebijakan politik sudah berlangsung selama berabad-abad. "Di peradaban kuno, air menjadi batas alami untuk masyarakat dan negara," kata Zenia Tata, direktur eksekutif pertumbuhan dunia dan perluasan internasional di XPrize, sebuah organisasi yang mengadakan kompetisi global untuk solusi inovatif untuk manajemen air. "Namun lanskap geopolitis hari ini sangat berbeda," dan akses ke air menjadi sangat penting. Di banyak wilayah di dunia, air mengalir melewati beberapa negara atau bersentuhan dengan perbatasan banyak negara. Dan di sinilah muncul apa yang disebut sebagai "hak air riparian". Untuk sungai, negara yang menjadi hulu sungai akan mendapat kekuasaan yang lebih besar dibandingkan negara yang mendapat hilir sungai. 'Titik panas' riparian seperti ini cukup banyak ditemukan, dan biasanya berada di wilayah yang memang sudah berkonflik. Di Timur Tengah, Sungai Yordan adalah sumber air utama bagi banyak kawasan, termasuk Yordania, Palestina, dan Israel, wilayah yang sudah memiliki sejarah panjang konflik politik. Sementara itu di Suriah, kekeringan terparah dalam hampir seribu tahun disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perang sipil yang mengubah wajah negara itu dan radikalisasi yang memicu terbentuknya kelompok yang menyebut dirinya Negara Islam. Mesir dan Ethiopia telah bertikai soal air dari Sungai Nil selama berabad-abad: hulu sungai ikonik itu ada di Ethiopia tapi berakhir di Mesir, dan ini membuat hubungan menjadi tegang. Pada 2015, Mesir dan Ethiopia mengesampingkan perbedaan mereka untuk membangun Bendungan Kebangkitan Besar Ethiopia di sungai itu, yang merupakan bendungan terbesar Afrika dan diresmikan Juli lalu. Kedua negara itu juga menandatangani kesepakatan yang memastikan akses yang adil terhadap sungai. Tata juga mengatakan bahwa negara maju atau berkembang lainnya juga mengalami tantangan yang sama. "Contohnya kesepakatan 99 tahun antara Malaysia dan Singapura, yang memberikan akses berbayar ke air bersih dari Sungai Johor," katanya. "Singapura adalah salah satu negara paling progresif di dunia, tapi tanpa akses mencukupi ke air bersih, semua aktivitas industri, perdagangan, bisnis dan budayanya akan berhenti." Menurut Pacific Institute, badan informasi sumber daya air nonprofit yang berbasis di California, ada puluhan konflik terkait air yang terjadi di seluruh dunia dari 2000 SM sampai sekarang. Jadi, bagaimana kita memastikan agar semua orang mendapatkan air yang cukup — dan memastikan perdamaian dunia di abad 21? Jawabannya tidak pada pengendalian akses air yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lainnya atau apa yang disebut "perang air" — tapi lebih kepada bagaimana negara-negara dengan stok pangan dan air yang lebih banyak mengekspornya ke negara-negara lain. Kekeringan dan perubahan iklim akan mendorong diplomasi soal air menjadi masalah pelik di abad 21. Membagi suplai air Meski ada banyak konflik "terkait air" dalam seribu tahun terakhir, namun hanya sedikit konflik soal pengiriman air melewati batas negara. Ada tiga isu utama terkait air pada abad 21, kata Aaron Wolf. Dia adalah profesor geografi di Oregon State University yang mendalami manajemen sumber daya air dan kebijakan lingkungan. Isu yang utama adalah yang paling mendasar: kekurangan air. Kondisi tanpa air bersih akan sama mematikannya dengan malaria atau HIV/Aids, katanya. Masalah kedua adalah dampak politik dari ketiadaan air. Contohnya di Suriah, kekeringan yang mengubah sejarah itu kemudian mendorong orang-orang untuk pindah ke kota-kota, menyebabkan naiknya harga pangan, dan memperparah ketegangan antar-negara yang memang sebelumnya sudah ada. Pada akhirnya mereka menjadi "pengungsi iklim", yang pergi ke negara lain untuk mencari tempat dengan ketersediaan air yang lebih baik, dan pada akhirnya menyebabkan ketegangan politik. Isu terbesar ketiga — dan mungkin yang paling tidak disadari, menurut para ahli — adalah aliran air yang melewati batas negara dan bergerak dari satu negara ke negara lain. Dan di sinilah peran hak air riparian muncul. Namun yang menarik, bagian ketiga inilah yang seharusnya membuat kita paling optimistis, kata Wolf, karena tidak banyak konflik kekerasan yang muncul akibat aliran air. Negara-negara dengan surplus air mengekspor "air virtual" ke seluruh dunia - air yang terkandung dalam produk seperti gandum dan daging. Tantangan besar: membangun diplomasi air Meski banyak muncul judul-judul berita mencemaskan soal "perang air", sejauh ini belum ada ancaman kekeringan yang baru atau unik yang bisa menambah kerumitan diplomasi air. Ledakan pertumbuhan, terutama di Asia dan Afrika, menambah beban atas sumber daya. Peningkatan suhu dunia telah memicu keringnya beberapa sumber air. Dan nasionalisme yang semakin meningkat di seluruh dunia bisa menghambat upaya diplomatik yang dilakukan. Itulah sebabnya di Oregon State University, Wolf mengembangkan Program Manajemen Konflik Air — di situ mereka mencoba mengidentifikasi di mana ketegangan diplomatik soal pengairan akan muncul dalam tiga sampai lima tahun ke depan. Contohnya, Afghanistan adalah negara hulu sungai bagi banyak negara-negara lain di kawasan itu, dan mereka berusaha memanfaatkan keunggulan itu untuk meningkatkan ekonomi mereka. Bagi sebuah negara yang mengalami guncangan dan perang selama beberapa dekade, kekuatan politik yang diperoleh dari sumber air seperti Sungai Kabul bisa sangat bermanfaat. Itulah alasannya ada kesadaran akademis yang mulai tumbuh akan politik pengairan dan juga diplomasi pengairan — bahwa meski air bisa menjadi sumber potensial konflik, namun air juga bisa mempercepat kerjasama global. "Kami membangun generasi baru diplomat air," kata Wolf. Solusinya? Upah yang lebih tinggi bagi petani Namun di tengah berbagai perubahan di lanskap politik air ini, para pakar mengingatkan bahwa tak semua air berada di sungai, danau, atau samudera. Ada air di dalam tanah — tanah yang digunakan oleh petani untuk menanam sayur, tanaman pangan atau untuk pakan hewan ternak. Dan air dari dalam tanah pun berpindah ke produk komoditas tersebut — baik itu gandum atau daging sapi — sebelum dikirim dari negara yang surplus air ke negara yang kurang air. Inilah yang disebut dengan "air virtual", istilah yang diciptakan oleh John Anthony Allan di King's College London, yang meneliti soal isu air, kebijakan dan pertanian. "Air virtual" akan memainkan peran besar di abad 21. Pemerintah berkuasa karena mensubsidi kehidupan petani, dan negara yang defisit air akan mengimpor pangan yang dijual dengan harga rendah. Jika Anda menghitung air virtual, maka petanilah yang mengelola sebagian besar persediaan air. Dan di negara-negara yang defisit air, air yang diimpor dan terkandung dalam produk pangan menjadi bagian tak terpisahkan. Di Eropa saja, sekitar 40% dari "air virtual" ini berasal dari luar benua mereka. Masalahnya: petani tidak mendapat kompensasi yang cukup untuk peran penting mereka dalam transaksi tersebut. Dan saat bahan pangan mencapai negara tujuan, politisi mengunakan subsidi untuk menjaga agar harga pangan tetap rendah. Alasannya? Politisi ingin mempertahankan ketenangan di masyarakat — mereka ingin warganya bisa hidup dengan asumsi bahwa ketika mereka pergi ke toko, bahan pangan tersedia. "Banyak pemerintahan yang berusaha keras untuk memastikan pangan yang murah tersedia di pasar," kata Allan. "Ada upaya-upaya kuat untuk menurunkan harga pangan — ada tekanan untuk menjaga agar pangan murah." Untuk negara-negara surplus air seperti Amerika Serikat atau Kanada, mereka menjual produk-produk ini ke negara defisit air dengan harga yang murah. Sekitar 60% dari 220 negara di dunia adalah pengimpor besar makanan. Dengan kata lain, ada 160 negara yang bergantung pada negara lain untuk makanan yang diimpor — dan bergantung pada air yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut. "Dunia damai karena kita memiliki perdagangan air virtual," kata Allan. "Ini diselesaikan dengan diam-diam. Politisi tidak mau membuka perdagangan air virtual ini ke publik karena mereka ingin terlihat bisa mengelola negaranya dengan baik." Namun kenyataannya, air yang masuk dalam kandungan makanan sebuah negara berasal dari negara lain. Itulah sebabnya mengapa diplomasi air menjadi salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam upaya mempertahankan stabilitas global. Ini juga sebabnya mengapa tantangan besar air selanjutnya bukan hanya soal memastikan sumber daya tersebut dikelola dengan adil dan damai antar negara untuk mengakomodasi penduduk dunia yang semakin besar. Tapi ini juga soal membantu petani yang tinggal di negara-negara yang kaya air agar bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dan mengelola air tersebut serta mendistribusikannya ke tempat-tempat yang lebih sedikit airnya. Tentu saja negara-negara membutuhkan bahan pangan dengan harga murah, terutama di negara dengan pendapatan penduduk yang lebih rendah. Tapi masyarakat harus tahu bahwa impor, ekspor, dan diplomasi air adalah unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara negara-negara dengan sumber air yang tak setara. Di dunia abad 21 yang semakin mengglobal, air bukan hanya soal negara-negara di sepanjang aliran sungai, tapi juga soal bekerja bersama untuk berbagi sumber daya Bumi yang paling berharga. Meski situasi penyanderaan air seperti yang dikhawatirkan lewat film James Bond bukan hal yang realistis, namun kebutuhan untuk menjaga akses dunia terhadap air adalah sesuatu yang penting. Saat kita menggunakan air sebagai pemuas dahaga atau untuk menanam tanaman pangan, kekuatan politik air tak boleh terlupakan. Politik yang sudah berjalan selama seribu tahun dan tidak akan menghilang. Versi asli tulisan ini bisa Anda baca di Why 'hydro-politics' will shape the 21st Century di laman BBC Future