Bencana longsor: 'Tidak ada alasan pemda dan masyarakat tidak tahu daerah rawan longsor'
Setidaknya sebanyak 274 kabupaten dan kota di Indonesia berada di daerah bahaya longsor dan 40,9 juta jiwa terancam bencana bencana longsor, sebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Untuk evakuasi diperlukan alat berat, namun kondisi akses jalan dan medan cukup berat menuju lokasi bencana," kata juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. Menurut BNPB, daerah-daerah yang rawan longsor antara lain terdapat di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan peta perkiraan longsor bisa diakses, baik peta maupun tabelnya di situs PVMBG. Jadi, lanjutnya, tidak ada alasan pemerintah daerah dan masyarakat tidak tahu tempat-tempat yang rawan longsor. "Pemda harus menempatkan betul-betul bagaimana penataan ruang tadi, memperhatikan pada peta rawan bencana," kata Sutopo. Salah satu daerah rawan bencana adalah Kabupaten Sukabumi, tempat bencana serupa sudah terjadi sebanyak 132 kali selama 10 tahun belakangan. Pada 31 Desember 2018 lalu, longsor terjadi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sehingga menimbun 30 rumah warga. Bencana yang disebabkan hujan deras ini memakan korban meninggal sebanyak 15 jiwa, sementara 20 orang lainnya dinyatakan hilang. Sutopo mengatakan longsor di Cisolok terjadi karena pemukiman warga dibangun di atas tanah yang bersifat gembur dan mudah menyerap air. Warga mengusahakan lahan di sana sebagai lahan pertanian, walau seharusnya lahan itu digunakan sebagai lahan konservasi. Sebetulnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sudah mengategorikan daerah itu sebagai daerah rawan longsor. Sayangnya, bencana itu tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan kebijakan di bidang tata ruang. Kondisi yang sama terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Sutopo mengatakan jutaan warga di Indonesia membangun rumah mereka di daerah-daerah rawan longsor. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukabumi rawan longsor, menurut data Kementerian ESDM. "Ketika terjadi hujan, mudah sekali longsor menimbun rumah yang ada. Mengapa bisa seperti ini? Harusnya tugas pemerintah terkait dengan masalah perizinan. Ini harus diatur," kata Sutopo dalam konferensi pers di Graha BNPB (02/01). "Jika tidak dikendalikan, bertambahnya jumlah penduduk, mereka akan menempati daerah-daerah yang seperti ini (rawan longsor) sehingga bencana longsor akan terus meningkat." Warga perlu diedukasi soal bencana Sutopo mengatakan, bencana longsor dapat berdampak luas pada jutaan warga. Maka, lanjutnya, warga perlu diedukasi untuk sigap menghadapi bencana. "Tidak mungkin 40,9 juta (masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor) kita pindahkan, kita relokasi. Mereka sudah terlanjur di sini. Ya ke depan, jangan sampai nambah jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana, kita kurangi." Seorang warga bernama Iyom menunggu kabar keluarganya yang menjadi korban tanah longsor di Kampung Cimapag. "Dan 40,9 juta (masyarakat), tugas pemerintah dan pemerintah daerah melindungi mereka agar ketika terjadi bencana tidak timbul korban," kata Sutopo. Terkait kasus longsor di Cisolok, misalnya, warga mengatakan mereka tidak mendapat sosialiasi dan pendidikan terkait bencana longsor. Sutopo mengatakan warga mengaku sering melihat longsor-longsor kecil di daerah sana, tapi mereka tidak tahu apa langkah antisipasinya. Sutopo menyarankan pemerintah mulai mengedukasi warga terkait bencana dimulai dari tingkat sekolah. Idealnya, kata Sutopo, pendidikan mengenai kebencanaan dijadikan mata pelajaran wajib dan diintegrasikan dengan mata pelajaran geografi. "Selama ini (geografi) hanya pilihan hanya diberikan ke anak-anak SMA jurusan IPS, padahal di mata pelajaran geografi itu akan sangat mudah sekali mewadahi pendidikan kebencanaan," ujarnya. Peringatan dini longsor Sutopo mengatakan Indonesia hanya memiliki sekitar 300 hingga 400 alat pendeteksi dini longsor. Harusnya, kata Sutopo, Indonesia memiliki ratusan ribu hingga jutaan alat deteksi. Alat deteksi itu ada yang berbasis curah hujan dan retakan tanah. Ketika hujan turun atau retakan tanah terjadi, sirene akan berbunyi mengingatkan warga akan potensi longsor. Salah satu bagian di Kampung Cimapag, Kecamatan Cisolok, yang rata dengan tanah. Sutopo mengatakan selain perlu lebih banyak alat deteksi dini longsor, pemerintah juga perlu memberi tahu warga terkait jalur evakuasi dan titik kumpul warga apabila bencana terjadi. Salah satu daerah yang langganan longsor, Sumatera Barat, akan memperbaiki setidaknya 32 sirene longsor yang mereka miliki tahun ini. Beberapa sirene tersebut rusak karena usia, kata Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat, Erman Rahman. Sebagai langkah antisipasi longsor, Erman mengatakan, pemerintah daerah juga telah melakukan pelatihan-pelatihan terkait bencana ke sekolah-sekolah dan masyarakat. "Jangan sampai ketika bencana terjadi, mereka tidak mengetahui (bagaimana cara menghadapinya)," katanya. Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemda Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal, mengatakan pemerintah provinsi telah mewanti-wanti kabupaten dan kota untuk hati-hati dalam mengeluarkan izin bangunan untuk mengantisipasi bencana longsor. Meski otonomi daerah menjamin hak kabupaten dan kota untuk mengeluarkan izin secara mandiri, pemerintah provinsi tidak akan lepas tangan terkait hal ini, kata Jasman. "Kita telah menganjurkan pada rapat-rapat koordinasi antar gubernur dengan bupati/walikota, telah sering hal ini kita sampaikan supaya mengantisipasi… mempertimbangkanlah izin-izin bangunan yang kemungkinan pada daerah-daerah yang berpotensi tertimpa bencana," ujarnya.