#TrenSosial: SBY, Jokowi, dan heboh utang IMF
Perdebatan tentang utang Dana Moneter Internasional (IMF) dalam beberapa hari terakhir menunjukan komunikasi yang kurang efektif di internal pemerintahan Joko Widodo, kata pengamat.
Pengamat Politik dan Birokrasi, Miftah Thoha, mengatakan komunikasi Jokowi dengan para menteri dan staf di lingkungan Istana Negara harus diperbaiki. "Jokowi harus membuka lebar jalur komunikasi," katanya, "(terlebih) orang-orang di Istana saat ini baru dan saya tidak tahu persis pengalaman mereka (di pemerintahan)." Perdebatan tentang utang IMF muncul setelah Susilo Bambang Yudhoyono mengoreksi pernyataan Jokowi yang intinya mengatakan bahwa 'Indonesia masih punya utang ke IMF'. SBY mengatakan utang IMF sudah lunas pada 2006 lalu dan Indonesia tidak lagi menjadi "pasien" dan "tidak lagi didikte IMF". "Jika pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yang berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak," kata SBY. Indonesia tak lagi punya utang Namun, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebut pemerintahan SBY sempat berutang lagi pada 2009. Pernyataan yang bertentangan ini sempat membuat bingung. Dilihat dari data Kementerian Keuangan, total utang Indonesia per awal 2015 mencapai Rp2.700 triliun. Sebagian besar utang diperoleh dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Sementara utang yang dipinjam dari lembaga multilateral saat ini sekitar Rp300 triliun - yang terbesar adalah pinjaman dari Bank Dunia Rp182 triliun dan ADB Rp110 triliun. Untungnya, Jusuf Kalla, Menteri Keuangan, dan bahkan IMF akhirnya memberikan klarifikasi bahwa Indonesia memang sudah tak lagi punya utang di IMF. Utang yang dimaksud Andi sebetulnya adalah fasilitas dalam bentuk special drawing right atau (SDR) setara US$2,8 miliar, yang bukan termasuk utang dan sewajarnya diberikan kepada anggota-anggota IMF. Perdebatan soal utang IMF ini ramai dibicarakan di media sosial. Di Twitter, kata kunci 'utang IMF' misalnya sudah digunakan 49.000 kali dalam beberapa hari terakhir. Di Facebook BBC Indonesia, Asriyadi berkomentar, "Pak JK juga membenarkan kata Pak SBY, Pak Presiden sepertinya khilaf." "SBY nggak perlu lah banyak bicara... 10 tahun berkuasa apa yang rakyat ingat prestasi SBY?" kata Amando Tambuna.