Oposisi Mesir tolak dialog dengan presiden
Sejumlah pemimpin oposisi Mesir menolak ajakan dialog Presiden Mohamed Morsi sehubungan dengan keputusannya untuk memperluas wewenangnya dan rencana menggelar referendum rancangan undang-undang dasar.
Sebagian warga Mesir menuntut dekrit presiden tentang kekuasaan dicabut. Pemimpin Fron Keselamatan Nasional Mohamed el Baradei mengatakan dialog yang diusulkan tidak akan berupa dialog sebenarnya. "Saya menyerukan kepada seluruh kekuatan nasional untuk tidak mengikuti dialog seperti ini yang tidak mempunyai rincian seperti dialog nyata. Kita siap mengikuti dialog yang tidak dilandasi kebijakan yang dikekang atau fait accompli," kata Mohamed el Baradei pada Jumat (07/12). Mantan Sekjen Liga Arab asal Mesir Amr Moussa mengatakan kubu oposisi menginginkan referendum rancangan undang-undang dasar yang akan diadakan pekan depan dibatalkan. Oposisi juga menuntut Presiden Mohamed Morsi mencabut dekrit yang memberikan kewenangan tidak terbatas kepada presiden. Dekrit presiden yang diterbitkan bulan lalu menyebutkan keputusan presiden tidak bisa dicabut oleh lembaga apapun, termasuk peradilan. Protes baru Oposisi menuntut kedua syarat itu harus dipenuhi sebelum digelar dialog. Sementara itu para pengunjuk rasa dari kelompok oposisi berkumpul di dekat istana presiden di Kairo untuk menggelar unjuk rasa baru. Pihak berwenang menerjunkan tentara dan polisi dalam jumlah besar untuk berjaga-jaga di sekitar lingkungan istana dan untuk menghadang pemrotes agar tidak sampai masuk ke istana. Adapun pendukung presiden menghadiri pemakaman beberapa orang yang tewas dalam bentrokan antara pendukung dan penentang Presiden Morsi awal pekan ini.