Pelarangan cantrang: Mengapa pemerintah tak bisa menentukan sikap?
Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan peraturan larangan penggunaan cantrang yang seharusnya diberlakukan akhir 2017 lalu, namun di lapangan tidak terwujud sepenuhnya karena belum semua nelayan benar-benar beralih dari alat penangkap ikan itu.
Kebijakan pelarangan cantrang diwujudkan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 karena dianggap tidak ramah lingkungan. Sejumlah nelayan sudah mengungkapkan penentangan penggunaan cantrang, khususnya di kawasan Pantai Utara Jawa. Sementara nelayan di kawasan Jakarta, seperti Sahruna Fauzi, tampak kebingungan. "Kalau secara teknis Balai Riset sudah menemukan atau belum bahwa itu dilarang atau tidak? Versinya nelayan kan bilang cantrang ramah lingkungan, tidak bersamaan dengan trawl. Ini kan versi mereka. Mana yang mau dipakai di kita? Kalau saya sih sesama nelayan, terlalu juga cantrang dilarang," kata Sahruna. Cantrang tradisional dan modifikasi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) berpendapat cantrang yang berdiameter hingga hampir 2.000 meter dapat menyapu dasar lautan dan merusak karang sementara jaringnya dapat menangkap ikan-ikan kecil sehingga berpotensi merusak ekosistem laut di masa depan. Namun Guru Besar Lingkungan Laut Universitas Diponegoro, Prof Dr Johannes Hutabarat, mengatakan belum ada temuan ilmiah yang mendukung pandangan itu. "Diduga bahwa dengan menggunakan cantrang yang dimodifikasi, tingkat efektivitas dalam menangkap populasi ikan menjadi efektif sehingga dikhawatirkan akan merusak populasi atau lingkungan yang ada." "Itu saya katakan diduga, karena sampai sekarang ini belum ada satu penelitian atau kajian yang benar-benar bisa digunakan untuk dasar mengatakan bahwa cantrang merusak lingkungan," jelas Prof Johannes. Dia menambahkan cantrang tradisional yang belum dimodifikasi tergolong ramah lingkungan, dan tampaknya cantrang itu yang mungkin dimaksud oleh para nelayan Pantura. "Menurut saya kecepatan di dalam menangkap ikan dengan kecepatan untuk memulihkan kembali populasi ikan, maka cantrang tradisional itu tingkat efektivitasnya masih rendah", kata Johannes. Selain itu Johannes memaparkan sebaiknya larangan penggunaan cantrang tidak diberlakukan di seluruh wilayah penangkapan di Indonesia, namun hanya di daerah-daerah yang sudah terjadi penangkapan ikan yang melebihi cadangan atau over fishing. Daerah pantai utara Pulau Jawa, menurutnya, merupakan wilayah yang banyak yang menggunakan cantrang waau sudah tergolong over fishing sehingga disarankan untuk menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan. Cantrang banyak digunakanoleh para nelayan di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Perbedaan pendapat di kabinet Sejak diumumkan, larangan yang diberlakukan pada 2015 itu langsung menuai protes para nelayan, yang mendatangi Ombudsman RI. Ombudsman sudah meminta pemerintah untuk memberikan waktu transisi yang berakhir pada Desember 2016. Namun mendekati tenggat waktu itu, nelayan kembali memprotes dan akhirnya KKP memberikan perpanjangan waktu hingga Juni 2017, yang kemudian diundur lagi hingga akhir 2017. Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun gusar dengan penundaan secara terus-menerus, sehingga sempat melontarkan komentar pada bulan April 2017 lalu, "Keburu habis ikan kita." Hari Rabu (17/01) pemerintah dijadwalkan kembali membahas kebijakan pelarangan cantrang bersama perwakilan nelayan, bupati, serta Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo sendiri kerap berjanji untuk memberikan solusi kepada para nelayan. "Kita carikan solusi agar nelayan bisa melaut dengan baik. Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan agar tidak (merusak)," kata Presiden usai meninjau program padat karya di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Namun di kabinet sendiri terjadi perbedaan pendapat, khususnya Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, yang menentang kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Luhut meminta KKP untuk meningkatkan volume pasokan ikan yang menurun karena kebijakan tangkap pilih yang diterapkan. Sebelumnya keduanya juga sempat berbeda pendapat secara terbuka, menyangkut penenggelaman kapal penangkap ikan milik asing. Luhut mengatakan kapal-kapal itu agar disita untuk dialihkan kepada para nelayan Indonesia.