Korea Utara 'lanjutkan program nuklir'
Meskipun telah bersepakat dengan Amerika Serikat untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea, Korea Utara belum menghentikan program nuklir dan rudalnya sehingga melanggar sanksi PBB, sebut laporan yang disiapkan untuk Dewan Keamanan PBB.
Korea Utara menggelar serangkaian uji rudal jarak jauh pada 2017. "[Korea Utara] belum menghentikan program nuklir dan rudal serta terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran pemindahan produk minyak dari kapal ke kapal secara ilegal, begitu pula dengan pemindahan batu bara di laut selama 2018," sebut laporan itu. Laporan rahasia yang disusun oleh sejumlah pakar pemantau penerapan sanksi PBB terhadap Korut itu juga menyebut bahwa Pyongyang "berupaya memasok persenjataan ringan serta perangkat militer lainnya melalui penengah asing" ke Libia, Yaman, dan Sudan. Dari semua kegiatan Korut, para pakar menyimpulkan beragam sanksi keuangan terhadap Korut merupakan cara yang tidak efektif. Sebelumnya, pada awal pekan ini harian Washington Post menurunkan laporan dari beberapa pejabat AS yang mendapat foto satelit pemantau fasilitas Sanumdong dekat Pyongyang. Berdasarkan foto-foto itu, pejabat-pejabat tersebut meyakini satu atau dua rudal balistik sedang dibuat di lokasi itu. Donald Trump dan Kim Jong-un bertemu di Singapura, Juni lalu. 'Optimistis' Laporan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai aktivitas Korut mengemuka setelah Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut, Kim Jong-un, bertemu di Singapura, Juni lalu. Keduanya menyatakan bertekad bekerja menuju denuklirisasi. Bahkan, Trump menegaskan Korut "tak lagi menjadi ancaman nuklir". Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa dirinya "optimistis" denuklirisasi Korea Utara bisa tercapai. "Pekerjaan telah dimulai. Proses mencapai denuklirisasi Semenanjung [Korea] adalah sesuatu yang saya pikir kita semua ketahui akan perlu beberapa waktu". Berbicara sebelum pertemuan ASEAN di Singapura, Pompeo menekankan bahwa penting mempertahankan "tekanan ekonomi dan diplomasi" terhadap Korut untuk mencapai "akhir denuklirisasi yang sepenuhnya diverifikasi". Dia juga mengaku telah melihat laporan-laporan bahwa Rusia telah mengeluarkan perizinan agar warga Korut bisa bekerja di wilayahnya tanpa mengindahkan sanksi PBB. "Saya ingin mengingatkan semua negara yang menyokong resolusi-resolusi ini bahwa ini adalah amsalah serius dan sesuatu yang kami akan diskusikan dengan Moskow. "Kami berharap Rusia dan semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan menguatkan sanksi terhadap Korea Utara," papar Pompeo.