Perundingan damai Myanmar dengan suku-suku asli bersenjata
Pemerintah Myanmar melangsungkan pembicaraan damai dengan berbagai kelompok etnis yang selama ini mengangkat senjata, sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri konflik yang mendra negeri itu sejak puluhan tahun.
Aung San Suu Kyi selama ini dituding mengabaikan naib dan hak-hak suku Rohingya. Pertemuan dilakukan di ibukota Nay Pyi Taw, melibatkan 17 kelompok, dibuka oleh pemimpin partai terbesar yang dianggap presiden de facto, Aung San Suu Kyi dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Pemerintah Myanmar berharap dapat membujuk kelompok-kelompok itu untuk menggantung senjata selamanya, dengan imbalan mendapat peran yang lebih besar. Sekjen PBB Ban Ki-moon menggunakan kesempatan itu untuk mengangkat perhatian terhadap nasib minoritas Rohingya. Pemerintah Burma sejauh ini, sebagaimana beberapa kelompok di negara itu, menganggap kaum Rohingya sebagai migran Bangladesh ilegal. Secara hukum mereka tidak diakui resmi, dan tidak memiliki hak suara. Ban Ki-moon mengatakan kepada wartawan, pemerintah Myanmar "telah meyakinkan saya tentang komitmennya untuk mengatasi akar masalah ini." Dia mengatakan, kaum Rohingya "membutuhkan dan berhak atas masa depan, harapan dan martabat. Ini bukan sekadar masalah hak masyarakat Rohingya tentang identitas diri mereak." Pekan lalu, Suu Kyi, yang selama ini ditudingkan mengabaikan Rohingya, membentuk komisi untuk menyelidiki masalah ini, yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Puluhan ribu warga suku Rohingya yang secara tradisional beragama Islam, tinggal dalam tenda-tenda dan penampungan sementara di negara bagian Rakhine di utara Myanmar atau disebut juga Burma, sesudah terusir akibat kekerasan komunal yang dilancarkan kaum radikal Budha.