Ancaman Trump 'mencabut' bantuan keuangan: Indonesia tetap tolak Yerusalem ibu kota Israel
Pemerintah Indonesia menyatakan tetap mendukung resolusi PBB untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, walaupun AS mengancam akan mencabut bantuan keuangan bagi negara-negara yang mendukung resolusi tersebut.
Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Donald Trump di sela-sela pertemuan KTT G-20, 8 Juli 2017 di Hamburg, Jerman. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi mengatakan, sikap Indonesia yang menolak penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tidak akan berubah. "Indonesia tetap konsisten sejak dulu dalam mendukung kepentingan rakyat Palestina," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia, Kamis (21/12). Dan kendati ancaman AS untuk mencabut bantuan keuangan itu bisa berdampak bagi Indonesia, diperkirakan pemerintah Indonesia sudah memikirkan alternatif jalan keluarnya yaitu mencari bantuan dari negara lain, kata pengamat. Presiden Donald Trump saat berkunjung ke Yerusalem, Mei 2017. Lebih lanjut, Johan Sarjono mengatakan sikap Indonesia tergambar jelas dari kebijakan yang ditempuh Presiden Joko Widodo yang sejak awal menolak klaim sepihak AS yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Bahkan Indonesia mengajak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk juga mempunyai persepsi yang sama terkait Palestina," kata Johan. 'Mereka mengambil jutaan dolar...' Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, mengancam memutuskan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Mereka mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar dan mereka memberi suara yang menentang kita," kata Trump. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan 'siapa yang menentang melawan kita' pada pemungutan suara pada Kamis waktu New York. Di tempat terpisah, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan 'siapa yang menentang melawan kita' pada pemungutan suara pada Kamis waktu New York. Haley memperingatkan dalam sebuah surat ke belasan anggota PBB agar mereka tahu bahwa 'presiden dan Amerika Serikat melihat pemungutan suara sebagai hal pribadi'. "Presiden akan mengamati pemungutan suara dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan tentang negara-negara yang menentang kami. Kami akan mencatat masing-masing semua suara dalam masalah ini," tulisnya, seperti dilaporkan wartawan yang sudah melihat surat itu. Pada Kamis (21/12) pagi, BBC Indonesia telah menghubungi Kementerian luar negeri Indonesia melalui juru bicaranya Arrmanatha Nasir, tetapi belum mendapat tanggapan. Alternatif Rusia atau Cina Sementara peneliti dari Pusat pengkajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI), Ibrahim Hamdani mengatakan, ancaman Presiden Trump itu "sangat mungkin" direalisasikan. Warga Palestina menggelar protes di Haram al-Sharif, Kota Tua di Yerusalem, Jumat (22/12) untuk menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump. Karena itulah, menurutnya, Indonesia dan negara-negara lain -yang selama ini menerima bantuan keuangan dari AS- harus mencari alternatif bantuan dari negara lain. Dan menurutnya kemungkinan ini tidak terlalu menjadi persoalan besar bagi Indonesia. "Saya kira Indonesia tidak terlalu bergantung kepada AS, karena pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia juga berhubungan baik dengan RRC dan Rusia yang terus mengalami peningkatan," kata Ibrahim Hamdani. "Banyak pilihan rasional jika AS benar-benar mencabut bantuan keuangan, termasuk bagi Indonesia , untuk bisa melakukan alternatif dari negara lain, seperti Rusia, Cina atau Turki." Menlu Rl Retno Marsudi menunjukkan dukungan kepada Palestina dengan memakai kain kaffiyeh khas Palestina pada Bali Democracy Forum, Kamis (07/12). Dia juga menganggap sikap Indonesia tidak akan berubah dalam melihat persoalan di Palestina, karena sikap serupa juga ditunjukkan oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dan sebagian besar negara-negara Eropa Barat yang selama ini menjadi mitra dekat AS. "Jadi, AS dalam masalah Yerusalem, sendirian," katanya. Dalam situs resminya, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) - yang menjadi penanggungjawab kerjasama bantuan hibah AS- menyatakan Indonesia merupakan "mitra penting" bagi AS. Disebutkan, prioritas bantuan hibah AS kepada Indonesia difokuskan pada persoalan tata kelola pemerintahan yang demokratis, pelayanan dasar umum untuk kelompok paling miskin, prioritas pembangunan global, hingga pencapaian kerjasama sains. BBC Indonesia telah mengajukan pertanyaan kepada USAID, tetapi sampai pukul 20.15 WIB, Kamis (21/12), belum mendapatkan jawaban.