Massa 299 mendatangi kawasan DPR, Wiranto: Yang didemo apa?
Sekitar lima ribu berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/09), menuduh adanya kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan menuntut pencabutan Perpu yang antara lain membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.
Massa peserta aksi 299 di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (29/09). Dalam orasinya, Slamet Maarif, juru bicara Front Pembela Islam (FPI) yang merangkap sebagai ketua gabungan alumni 'Aksi Bela Islam 212', menilai Perppu Ormas berpotensi mengekang dan menghambat kontribusi umat muslim terhadap masyarakat. Slamet mendesak pencabutan ormas tersebut. "Umat Islam wajib tolak perppu ormas," ujarnya sebagaimana dikutip wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama. Selain itu, dia berulang kali menyebut PKI berniat kembali berdiri di Indonesia. Slamet Maarif bahkan menyindir anggota DPR yang kerap mempublikasikan latar belakang diri sebagai anak anggota PKI. "Siapapun anggota DPR dan partai manapun yang mencoba mencabut TAP MPR 25/1966, berarti dia adalah musuh umat Islam. Partainya pengusung PKI," klaim Slamet. Para peserta Aksi 299 memadati kawasan depan gedung DPR/MPR, pada Jumat (29/09). Ketetapan MPR yang disebut Slamet itu merupakan dasar pembubaran dan pelarang keberadaan PKI. Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai sebenarnya apa yang diprotes oleh para peserta aksi, termasuk kebangkitan PKI, sudah jelas dilarang oleh pemerintah. "Bahkan dalam Perppu nomor dua kita tambah dengan ideologi radikal lain yang bertentangan dengan Pancasila. Artinya ekstrem kanan kiri yang ganggu Pancasila sudah kita larang. Pemerintah sudah larang, yang didemo apalagi? Saya tanya kepada tokoh yang demo, apalagi?" ujarnya. Fadli Zon mendukung Sementara itu, dua Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Agus Hermanto, berorasi mendukung permintaan ribuan orang dari sejumlah kelompok Islam terkait penindakan terhadap 'kader PKI' dan penolakan Perppu 2/2017 mengenai ormas."Perppu ini akan dibahas Oktober mendatang. Anda harus memberitahu fraksi lain agar menolak perppu ini. Jika dibiarkan, akan ada subjektivitas terhadap ormas Islam yang bersebrangan dengan pemerintah," kata Fadli.Empat fraksi di DPR, yaitu PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra menyatakan kepada perwakilan pengunjuk rasa untuk menolak Perppu Ormas. Saat ini perppu tersebut tengah dibahas di Komisi II DPR. Merujuk Fadli, pada 28 Oktober nanti DPR sudah harus memutuskan sikap mereka atas perppu itu: menolak atau menerima dan mengesahkannya menjadi undang-undang.Di sisi lain, Agus Hermanto berbicara tentang isu komunis yang terus digaungkan kelompok-kelompok pengunjuk rasa itu."Paham ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan agama apapun.""Ketetapan MPRS 25/1966 masih akan tetap berlaku dan tidak akan dicabut. Ajaran komunisme dilarang di Indonesia," kata Agus.Selain Fadli dan Agus, legislator lain yang turut naik ke mobil orasi demonstran adalah Nassir Djamil (PKS), Riza Patria (Gerindra), dan Daeng Muhammad dari PAN.