Apa yang terjadi setelah penangkapan pelaku pelecehan seksual di Depok?
Tertangkapnya terduga pelaku pelecehan seksual di Depok dianggap sebagai angin segar pemberantasan pelecehan seksual yang selama ini tak banyak diproses karena kurangnya bukti.
Rekaman CCTV yang memperlihatkan terduga pelaku pelecehan di Depok. IH, tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap seorang perempuan, AM, di Depok, ditangkap oleh polisi pada Minggu (16/1) di rumahnya. Dia diidentifikasi berdasarkan nomor polisi motor yang dikendarainya yang terlihat dalam rekaman CCTV. Dugaan pelecehan seksual di Jalan Kuningan Datuk, Beji, Depok terjadi pada Kamis (11/7) siang. Korban, AM, yang mengingat bahwa di daerah rumah tempat terjadinya pelecehan tersebut ada CCTV langsung meminta rekaman "sambil terus menangis". "Beruntung saya dapat rekaman, dan kejadian pas tersorot CCTV," kata AM. Korban sempat mengunggah video tersebut ke akun Facebook-nya, dan melaporkan kejadian itu ke polisi pada Jumat (12/1). Polisi kemudian menemukan pelaku pada Senin (15/1) malam di Cimanggis, Depok, menurut juru bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono pada wartawan. Sejumlah peserta Pawai Perempuan pada Maret 2017 lalu mengecam perilaku yang justru menyalahkan dan menyudutkan perempuan dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Menurut Argo, polisi akan mengenakan Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana Merusak Kesopanan di Muka Umum pada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Saat polisi mempertemukan tersangka pelaku dengan korban, pelaku menyatakan menyesal dan minta maaf. Namun korban tetap menuntut agar pelaku dihukum sesuai pasal yang dikenakan padanya. Polisi kini telah memberlakukan wajib lapor pada pelaku. Langkah maju? Banyak perempuan telah membagikan kisah pelecehan yang mereka derita di angkutan umum, ada pula yang merekam pelecehan-pelecehan itu sebagai saksi, dan membagikannya dan kemudian menjadi perbincangan di media sosial. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa kendati pelecehan di angkutan umum diketahui oleh orang lain, tetap saja sulit untuk menghentikan dan menindaknya. Dan sesudahnya pun, ketika berita soal pelecehan di angkutan umum menjadi viral lengkap dengan foto pelaku, tak banyak yang diproses secara hukum. Kisah kesaksian tentang pelecehan di kereta mengangkat kembali masalah rentannya perempuan terhadap kejahatan seksual di ruang publik. Bagi komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati, respons polisi dalam kasus pelecehan di Depok merupakan hal yang positif. "Respons cepat, sekecil apapun kasusnya, karena kalau dibiarkan akan meningkat dan meluas," katanya. Dia menambahkan, "Sepanjang semua polisi bertindak cepat dan tersistem dalam SOP (prosedur operasional standard) penanganan, bagus." Karena kenyataannya, di lapangan, menurut Sri, korban akan 'beruntung' bila bertemu dengan individu petugas yang tepat, sehingga diperbanyaknya individu seperti ini sangat penting. "SOP diharapkan dapat membangun sistem sehingga semua kasus diperlakukan sama." Sayangnya, tak semua kasus punya kelengkapan bukti. Dalam kasus di Depok, korban 'beruntung,' karena bisa memperoleh bukti rekaman CCTV dan menyerahkannya ke polisi kendati, Sri menegaskan, sebenarnya tugas mencari alat bukti seharusnya ada di polisi, bukan pada korban. "Prakteknya, masih ada beban ekstra pada korban untuk menyediakan bukti," ujar Sri. Masalah kelengkapan bukti itulah yang menjadi salah satu hambatan pelaku pelecehan seks di jalanan tak banyak yang diproses secara hukum, kata Sri. Sri menilai bahwa ini adalah dampak dari anggaran yg kurang memadai. Semantara laporan korban disepelekan karena dianggap tak terkait kepentingan negara. Disebutkan, perspektif HAM dan gender yang belum terinternalisasi dalam sisten dan individu para penegak hukum. "Namun, inisiatif-inisiatif polisi sekecil apapun patut diapresiasi untuk mendorong perbaikan sistem," katanya.