Pemerintah Aceh dan Kemendagri bahas bendera Aceh
Pemerintah Aceh dan Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan tertutup membahas persoalan bendera Aceh, Selasa (02/04) siang ini, di Banda Aceh.
Pendukung bendera Aceh menggelar unjuk rasa di Banda, Senin (01/04). "Pertemuan sedang berjalan," kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian, dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Selasa siang. Rapat dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, serta sejumlah anggota DPR Aceh. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri dalam kajiannya mengatakan penggunaan bendera dan lambang Provinisi Aceh, yang menyerupai bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka, bertentangan dengan aturan perundangan di atasnya. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, akan menyampaikan sejumlah koreksi terhadap qanun atau perda bendera kepada pemerintah dan DPR Aceh pada hari Selasa (02/04) di Banda Aceh. Selesaikan cepat Senin (01/04) kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta agar persoalan bendera Aceh bisa diselesaikan secara cepat dan tidak berkepanjangan. Sementara, Pemerintah Aceh sejauh ini tetap bersikukuh bahwa aturan tentang bendera dan lambang yang baru disahkan tidak melanggar aturan yang ada di atasnya. Polemik tentang qanun bendera Aceh antara pemerintah pusat dan daerah sejauh ini telah memicu aksi unjuk rasa mendukung penggunaan bendera Aceh yang menyerupai bendera GAM. Namun di sisi lain, aksi penolakan terhadap bendera Aceh dilakukan pula oleh masyarakat Aceh lainnya, berupa pengibaran bendera Merah Putih. Pemerintah Indonesia sejauh ini belum mempertimbangkan untuk melakukan peningkatan keamanan di Aceh selama proses pembahasan soal ini berlangsung.