Pembangunan kawasan wisata serta sirkuit MotoGP di Mandalika dituding melanggar HAM oleh PBB
Mandalika International Street Circuit adalah bagian dari kawasan pariwisata yang dijuluki 'Bali baru.' World Superbike akan digelar di sirkuit ini pada tanggal 12 sampai 14 November mendatang, dan MotoGP pada bulan Maret 2022.
Beberapa waktu lalu PBB menuduh pemerintah Indonesia dan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika melanggar HAM masyarakat lokal. "Yang menjadi masalahnya, pembangunan sirkuit MotoGP dan hotel telah dimulai sebelum warga lokal direlokasi, dan bermukim di tempat yang layak," kata Olivier De Schutter, pakar PBB bidang kemisikinan ekstrem dan hak asasi manusia. Simak juga: MotoGP di Sirkuit Mandalika dan tuduhan pelanggaran HAM PBB Pembangunan proyek wisata Mandalika dituding melanggar HAM, 'Hak belum dipenuhi tapi pembangunan jalan terus, ini pemaksaan' Pulau Komodo: Antara rencana penutupan taman nasional dan legenda 'saudara sedarah' Puluhan keluarga beserta sejumlah ternak peliharaan mereka masih bertahan di Desa Kuta, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah seorang warga Desa Kuta yang masih bertahan mengaku belum pindah karena belum menjual tanahnya kepada pemerintah. Namun warga lain di lahan yang sama mendapat informasi bahwa tanah mereka sudah menjadi milik negara, meski mereka tak pernah merasa menjualnya. Sementara, pihak ITDC yakin mereka telah bertindak adil dengan memberikan kompensasi lahan dengan nilai yang sesuai bagi warga yang memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah. "Kita melakukan pembayaran dengan sebisa kita, meski sekarang pariwisata sedang terpuruk," kata Abdulbar M. Mansoer, Direktur Utama ITDC. "Kalau ditotal sekitar 140 miliar sudah kita keluarkan untuk memberikan hak bagi penduduk dan mereka dengan sukarela menerima." Warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dipindahkan ke sebuah lahan yang lokasinya sekitar dua kilometer dari Desa Kuta. Menurut Polda NTB, sekitar 90 KK telah menempati lahan relokasi. Rencananya mereka akan direlokasi lagi ke lahan lain yang nantinya akan dijadikan desa pariwisata. Namun, bagi warga, lahan relokasi itu kondisinya memprihatinkan; rencana desa pariwisata dan peran mereka di sana pun belum jelas. Ketidakpastian akan masa depan membuat mereka khawatir hanya akan menjadi 'penonton' di rumah sendiri. Video produksi: Valdya Baraputri dan Anindita Pradana