Mengapa dua prajurit TNI dikenai pasal indisipliner dan bukan tuduhan rasialis?
Dua orang prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindakan indisipliner terkait insiden di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dua pekan lalu.
Sejumlah orang terlihat mengenakan seragam tentara di depan asrama Kamasan, 16 Agustus lalu. Juru Bicara Kodam Brawijaya, Letkol Imam Haryadi, mengatakan, tindakan dua anggota TNI itu di depan asrama mahasiswa Papua "tidak mencerminkan sebagai prajurit yang seharusnya mengedepankan komunikasi sosial yang persuasif". "Tentunya ini melampaui batasan kewenangannya, termasuk juga melampaui batas kewenangan yang seharusnya tidak dia lakukan," kata Imam Haryadi kepada BBC News Indonesia, Kamis (29/08). Penetapan status tersangka dua anggota TNI itu berdasarkan hasil penyidikan internal POM TNI, katanya. Selain para saksi, tim penyidik POM TNI juga memeriksa barang bukti, diantaranya beberapa rekaman video, yang memperlihatkan dua orang anggota TNI tersebut. Juru Bicara Kodam Brawijaya, Letkol Imam Haryadi, mengatakan, tidak ada satu orang saksi yang melihat dua orang prajurit TNI itu melakukan dugaan rasialis di depan asrama Papua. "Dua orang tersebut, dari video tersebut, (terlihat) emosional dan terlalu responsif. Mungkin terpancing situasi, responsnya berlebihan," jelasnya. "Nah itu yang patut diduga kita sangkakan melanggar pasal-pasal KHUPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) pasal 103," tambah Imam Pihaknya juga terus melanjutkan proses penyidikan sebelum berkasnya diserahkan ke Pengadilan Militer dalam waktu dekat. Bagaimana dengan tuduhan melontarkan makian rasialis? Ditanya kenapa sangkaan tentang tuduhan melontarkan makian rasialis tidak dikenakan terhadap dua anggota TNI itu, Imam mengatakan,"Lo, memang siapa yang melihat mereka (melakukan makian) rasial?" ujar Imam, balik bertanya. "Apakah ada yang melihat?" Menurutnya, tidak ada satu orang saksi yang melihat mereka melakukan dugaan rasialis di depan asrama Papua saat itu. Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjuk rasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/8). "Di video pendek pun tidak ada (bukti). Kita lihat bolak-balik (rekaman video), tidak jelas sumbernya (teriakan kata bernada rasial) dari mana," ungkapnya. Siapa dua orang anggota TNI yang menjadi tersangka? Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Imam tidak menyebut jati diri dua anggota TNI yang menjadi tersangka terkait insiden di depan asrama Papua di Surabaya. Namun demikian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam keterangan kepada wartawan di Biak, Papua, Selasa (27/08), menyebut inisial dan jabatan dua prajurit TNI tersebut. "Satu prajurit menjabat Danramil Surabaya 0831/02 Tambaksari, Mayor Inf NHI dan satu Babinsa," katanya. Saat wawancara dengan Panglima TNI, pada Selasa, status hukum keduanya masih terperiksa. Pria berseragam terlihat melontarkan ancaman dan makian ke arah penghuni asrama Kamasan. Menurut panglima, keduanya "tidak mengindahkan perintah atasan" dalam insiden di depan asrama Papua di Surabaya. "Prajurit TNI harus patuh dengan tugas ketika berdinas, ya jika melanggar kepatuhan bertugas pasti diberikan sanksi," tambahnya. Korlap aksi di depan asrama Papua menjadi tersangka Di tempat terpisah, Polda Jatim telah menetapkan Tri Susanti alias Susi, yang disebutkan sebagai koordinator aksi beberapa ormas dalam insiden di depan asrama mahasiswa Papua, sebagai tersangka. Dalam jumpa pers pada Kamis (29/08), Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, Tri Susanti alias Susi ditetapkan sebagai tersangka dalam "menyebarkan provokasi melalui media sosial". Menurutnya, provokasi itu telah memicu "keributan dan kerusuhan antara massa ormas dan massa penghuni asrama, dua pekan lalu. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan (kanan) meminta wartawan untuk mundur saat rombongan Gubernur Papua mengunjungi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/08). "Kemarin, Rabu (28/08) sudah dilayangkan penetapan tersangka," kata Kapolda dalam jumpa pers di Surabaya. Dia menjelaskan, Susi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 29 orang saksi, yaitu tujuh orang saksi ahli dan 22 orang laiunnya adalah warga masyarakat. Temuan polisi menyebutkan, selama unjuk rasa yang berakhir bentrok itu, Susi berperan sebagai mobilisator massa ormas dan penyebar berita hoaks yang bersifat provokatif. Ditanya apakah kemungkinan ada tersangka lainnya, Kapolda Jatim mengatakan pihaknya berencana memanggil enam orang lainnya, namun statusnya masih sebagai terperiksa.