Unjuk rasa di berbagai kota Papua, puluhan ditangkap
Beberapa pekan setelah Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik OPM, kepolisian menangkap puluhan pengunjuk rasa di berbagai kota Papua.
Unjuk rasa di Papua, dalam foto yang diterima dari penggalang aksi, KNPB. Menkopolhukkam mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam Papua agar "tidak terpancing". Unjuk rasa serentak Kamis (28/5) itu merupakan yang ketiga kalinya digalang Komite Nasional Papua Barat (KNPB), setelah aksi serupa, 20 dan 21 Mei lalu, yang juga berbuah penangkapan, dan tujuh di antaranya masih ditahan dan dikenakan status tersangka. Menkopolhukkam Tedjo Edhy mengatakan, penangkapan itu tak berarti kebijakan baru Jokowi terkait Papua mendapat halangan di lapangan. Ia mengatakan, akan berkoordinasi dengan aparat di Papua, Pangdam dan Kapolda, "sebagai penguasa daerah di bidang keamanan." "Saya mengharapkan agar aparat tidak terpancing, karena ini memang yang diharapkan oleh mereka: agar aparat terpancing sehingga (opininya) digiring ke arah pelanggaran HAM." Presiden Jokowi disambut masyarakat dalam kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu Ia mengatakan, presiden Jokowi sudah mengumpulkan dan memberi arahan kepada para prajurit TNI dan Polri di Papua saat kunjungannya ke kawasan yang dianggap rawan konflik itu, beberapa waktu lalu. Menurut Tedjo, para aktivis KNPB yang ditangkap itu sekadar "dimintai keterangan." Di Jayapura 46 pengunjuk rasa ditangkap dengan alasan demonstrasi mereka tidak mengantungi surat tanda terima pemberitahuan kegiatan. "Mereka ini kami tahan karena setelah dilakukan negosiasi mereka tak terima dan lakukan pelemparan batu kepada aparat, hingga kami lakukan penangkapan," kata Kapolresta Jayapura, AKBP Jermias Rontini, kepada wartawan, seperti dikutip situs beritasatu. Ruang demokrasi Mengenai pelemparan batu, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, KNPB, Victor Yeimo mengatakan bahwa itu provokasi yang dilakukan pihak lain. Ia bersikukuh, massa KNPB berunjuk rasa dengan damai dan "bermartabat." Ia mengaku, KNPB menggalang unjuk rasa serentak di berbagai kota, termasuk Jayapura, Wamena, Nabire dan Timika. Lima tapol Papua terkait OPM yang dibebaskan presiden Jokowi dengan pemberian grasi. Menurutnya, polisi menangkap 73 orang aktivis mereka: 46 di Jayapura, 25 di Wamena dan dua orang di Nabire. Sementara di Timika, yang pesertanya paling banyak, tak ada yang ditangkap. Unjuk rasa KNPB, kata Victor, digelar untuk menindak lanjuti kebijakan baru presiden Jokowi tentang Papua. "Pertama, kami meminta agar wartawan asing benar-benar dibebaskan datang meliput ke Papua, kedua agar dibuka ruang demokrasi di Papua dan bagi rakyat Papua." Pernyataan Jokowi tentang dibukanya Papua bagi jurnalis asing, kata Victor, masih sebatas wacana, "di lapangan, lain. Buktinya Menko Polhukkam mengatakan para jurnalis itu kalau datang akan diawasi BIN. Jadi mereka tidak bebas," tambahnya. "Kebijakan baru Jokowi lainnya, pembebasan para tahanan politik yang lima orang waktu itu, harus diikuti pembebasan tapol lainnya dan diikuti juga dengan dibukanya ruang demokrasi bagi rakyat Papua, tambah Victor lagi. Itu berarti, katanya, seharusnya rakyat Papua bisa berunjuk rasa dengan leluasa, tanpa harus berbuntut dengan penangkapan.