Mencari ibu kota baru di Kalimantan: Apa saja risikonya?
Pemerintah Indonesia kian serius merealisasikan rencana pemindahan ibu kota.
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (08/05). Pilihan ibu kota baru menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan mengerucut ke Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Opsi lain seperti Palangkaraya dan Katingan di Kalimantan Tengah. Usai mengunjungi Gunung Mas, Rabu (08/05), Presiden Joko Widodo menyebut, Kabupaten Gunung Mas menjadi wilayah yang paling siap menjadi ibu kota baru dari aspek ketersediaan lahan. Namun, menurutnya, banyak aspek lain yang perlu dipertimbangan untuk menjadikan suatu daerah menjadi ibu kota baru menggantikan Jakarta. Sejumlah aspek yang diteliti, mulai dari ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, risiko kebencanaan, hingga kondisi sosial masyarakat. Apa kata warga, jika Palangkaraya jadi ibu kota gantikan Jakarta? Pakar perencanaan wilayah dan kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sri Maryati, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota yang berimbas pada pembangungan kantor pemerintahan yang notabene dibarengi fasilitas pendukung lain, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan permukiman. "Ini memang harus direncanakan, sudah ada antisipasi misalnya, memang daerah Kalimantan Tengah terbatas ketersediaan airnya," ujar Sri Maryati kepada BBC News Indonesia, Kamis (09/05). Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Zuliansyah, memandang pemindahan ibukota sebagai suatu hal yang realistis, mengingat kondisi Jakarta yang terhimpit bencana banjir dan kemacetan, serta kepadatan penduduk yang terus mendesak, namun masyarakat saat ini belum melihat adanya urgensi pemindahan ibukota. "Ini yang belum terlihat. Jadi jangan sampai gagasan ini, sense of urgency ini, hanya ada di kepala policy makers. Itu yang belum muncul ke publik. Sehingga muncul ini pengalihan isu, ya wajar kalau publik ngomong seperti itu," ujar Zuliansyah. "Ini kan belum terlihat presiden sudah mengunjungi lokasi-lokasi, Kita anggap itu sebagai memberikan gambaran untuk menyempurnakan rencana, tapi please ini harus dijelaskan kepada publik, jadikan ini sebagai isu bersama," ujar Zuliansyah. Berikut lima hal yang patut anda ketahui tentang rencana pemindahan ibu kota sejauh ini. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (08/05). Apa alasan di balik pemindahan ibu kota? Pemindahan ibu kota negara atas dasar pertimbangan masa depan Indonesia, karena diprediksi pada 2030, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia. Pemindahan ibu kota ini bukan hal baru bagi Indonesia. Setidaknya, sudah tiga kali ibu kota Indonesia dipindah. Pertama, ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 dan selanjutnya dari Yogyakarta, ibu kota dipindah ke Bukittinggi pada 19 Desember 1948, namun tidak berlangsung lama karena ibu kota kembali dipindahkan ke Bireun, Aceh, di tahun yang sama. Artinya, pada 1948 Indonesia sempat mengalami memiliki tiga ibu kota, yaitu Yogyakarta, Bukittinggi di Sumatra Barat, dan Bireun di Aceh. Alasan perpindahan ibu kota pada saat itu adalah faktor keamanan, tak lain karena kondisi Indonesia yang ketika itu berusaha lepas sepenuhnya dari penjajah. Pada era Presiden Soekarno, Palangkaraya diusulkan sebagai ibu kota baru pada tahun 1950-an. Kala itu Palangkaraya dianggap cocok dijadikan pusat pemerintahan karena masih banyak lahan kosong. Bahkan Soekarno sempat melakukan pemancangan tiang pertama di Palangkaraya pada 17 Juli 1957. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Jonggol di Bogor, Jawa Barat, sempat diwacanakan menjadi ibu kota menggantikan Jakarta. Lokasinya yang cukup dekat dengan Jakarta, hanya sekitar 40 kilometer ke arah tenggara, menjadikan pemindahan pusat pemerintahan dianggap tidak terlalu sulit dan paling realistis. Bahkan pada tahun 1997, Soeharto sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membuat wilayah Jonggol menjadi sebuah kota yang mandiri. Namun sebelum rampung, terjadi perubahan nasional yang memaksa Soeharto mengundurkan diri. Lalu, mengapa harus pindah ibu kota sekarang? Berdasar data, pada tahun 2015, ada 3,6 juta pendatang di ibu kota Jakarta yang kemudian menjadi penduduk tetap di ibukota. Sementara dari sisi transportasi, jumlah kendaraan meningkat satu juta unit per tahunnya dan ini tidak dibarengi dengan penambahan jumlah jalan di ibukota, baik jalan tol maupun jalan non-tol. Dan yang jadi masalah, beberapa waktu terakhir adalah banjir yang menerjang wilayah ibukota. Salah satu alasan lain pemerintah memindahkan ibukota adalah pemerataan pembangunan dan mencanangkan Indonesiasentris. Sebelumnya, pembangunan Indonesia selalu dipusatkan di Jawa -yang kemudian disebut Jawasentris. Pemerintahan Nawacita Jokowi ingin mengubah paradigma itu dengan memeratakan pembangungan di wilayah Indonesia yang lain. Sejumlah orang bersantap siang di tepi Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Apa syarat ibu kota baru? Wilayah Sumatera bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan memenuhi kriteria untuk menjadi ibu kota baru, karena paling kecil terdampak risiko bencana, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Merujuk kajian Bappenas, suatu kota bisa menjadi calon ibu kota baru jika kota tersebut terhubung dengan pusat aktivitas politik, di sisi lain, kepadatan penduduk relatif rendah, serta minim risiko bencana alam dan kemanusiaan dan aman dari perspektif pertahanan dan keamanan. Sejauh ini Palangkaraya disebut-disebut memenuhi persyaratan ini. Selain itu sejak era Presiden Soekarno, kota ini sudah diproyeksikan sebagai ibukota negara. Perbandingan untung rugi kalau ibu kota dipindahkan, dari sisi positif, ini mendorong persebaran penduduk karena faktanya 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sementara Kalimantan yang digadang-gadang sebagai ibu kota baru hanya ditinggali oleh 7% penduduk Indonesia. Wilayah Sumatera bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan memenuhi kriteria untuk menjadi ibu kota baru, karena paling kecil terdampak risiko bencana, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Bambang menyebut proses pemindahan ibu kota akan memakan waktu 10 - 20 tahun. Merujuk data Bappenas, ibu kota baru ini memerlukan lahan sedikitnya 100 ribu hektar dan pemerintah akan menerapkan konsep pembangungan kota yang ideal. Selain itu, berdasar kajian Bappenas, pembahasan dan pengkajian lokasi ditargetkan rampung akhir tahun ini. Kalimantan berada di luar zona cincin api sehingga minim bencana gunung meletus dan gempa bumi. Apa risiko yang dihadapi calon ibu kota baru? Untuk mencari lokasi alternatif pengganti ibu kota, Presiden Joko Widodo menjelajah kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Selasa (08/05). Lokasi ini juga menjadi opsi pemerintah untuk dijadikan ibu kota baru. Jokowi menyebutkan, kawasan Bukit Soeharto memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan itu di antaranya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan. "Di sini semuanya sangat mendukung, kebetulan ini di tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Dan kita lihat di Samarinda ada aiportnya, di Balikpapan ada airportnya, udah nggak buat airport lagi, sudah ada dua," jelas Jokowi. Namun, salah satu warga Balikpapan, Muhammad Wahdini tidak sepakat dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota ke provinsi tempat tinggalnya. Dia was-was pemindahan ibu kota ini kan berdampak pada lingkungan Bukit Soeharto yang merupakan kawasan hutan lindung. "Kalau memang daerah lindung ya penting kita untuk tetap menjaga itu tetap menjadi kawasan hutan lindung," kata dia. Dia pun menekankan pemindahan ibukota tidak terlalu urgen di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat. "Bicara perpindahan kantor sudah tidak relevan lagi. Jadi biarkan aja yang ada, biarkan juga Kalimantan Timur daya dukung lingkungannya tetap terjaga, jadi biarkan ibu kota tetap di Jakarta," cetusnya. Melanjutkan peninjauan lapangannya untuk mencari lokasi alternatif pengganti ibu kota, Jokowi menyambangi Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (08/05) siang. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, telah beberapa kali disebut. Bahkan kota tersebut telah disebut oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada periode 1957-1958. Menurut Jokowi, lokasi yang terletak di Kabupaten Gunung Mas itu paling siap dengan adanya ketersediaan lahan seluas 300 hektar. Namun soal kelayakan, Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini masih dalam kalkulasi, masih dalam kajian, masih dalam hitung-hitungan semuanya karena aspeknya kan banyak sekali. "Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya," terang Jokowi. Namun, pakar perencanaan wilayah dan kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sri Maryati menuturkan pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota yang berimplikasi pada pembangunan kantor pemerintahan yang notabene dibarengi fasilitas pendukung lain, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan pemukiman. "Kita juga harus melihat jenis tanah karena terkait infrastruktur tadi kalau banyak lahan terbuka yang menjadi lahan tertutup kalau hujan pasti menyebabkan limpasan yang lebih besar. Kalau tidak diantasipasi mungkin terjadi banjir," lanjut Sri. Belum lagi, imbuhnya, aspek sosio kultural dari pemindahan ibu kota itu juga perlu dipertimbangkan, seiring dengan perpindahan pekerja di kantor pemerintahan ke ibu kota baru. "Karena mungkin akan ada pendatang baru yang akan berbeda budayanya dengan masyarakat yang ada saat ini," kata dia. Dari dua lokasi yang digadang-gadang sebagai calon ibu kota, Sri Maryati menganggap keduanya memiliki karakter geografris yang sama. Hanya saja, jika dilihat aspek infrastruktur, seperti ketersediaan bandara dan jalan, Kalimantan Timur lebih siap. "Kalimantan Timur lebih siap, kalau dilihat secara makro, tapi itu belum melihat secara detail misalnya ketersediaan lahan dan sebagainya," jelas Sri. Jakarta dianggap memikul beban berat dengan masalah kepadatan penduduk, kemacetan, hingga masalah lingkungan, sehingga pemerintah menilai ibu kota perlu dipindahkan keluar Jawa. Namun hingga kini calon ibu kota baru belum diputuskan. Realistis namun belum urgent Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Zuliansyah, memandang pemindahan ibukota sebagai suatu hal yang realistis, mengingat kondisi Jakarta yang terhimpit bencana banjir dan kemacetan, serta kepadatan penduduk yang terus mendesak. Namun masyarakat saat ini belum melihat adanya urgensi pemindahan ibu kota. "Ini yang belum terlihat. Jadi jangan sampai gagasan ini, sense of urgency ini, hanya ada di kepala policy makers. Itu yang belum muncul ke publik. Sehingga muncul isu ini pengalihan isu, ya wajar kalau publik ngomong seperti itu," ujar Zuliansyah. Meski realistis, Zuliansyah mempertanyakan kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yang paling mendasar adalah dari sisi anggaran, juga harus dipersiapkan. Anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk pemindahan ibu kota baru ini memang relatif besar. Setidaknya Rp466 triliun dialokasikan untuk merealisasikan rencana ini, yang berasal dari berbagai pendanaan, termasuk APBN. Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, Misbakhun menuturkan, jika menggunakan APBN maka pemerintah perlu persetujuan DPR terkait penggunaan anggaran tersebut. "Karena mekanismenya bisa bermacam-macam. Presiden sudah memberikan arahan seminimal mungkin menggunakan APBN,"cetusnya. Di sisi lain, Indonesia tidak mempunyai pengalaman untuk memindahkan ibu kota. Sehingga hingga saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur soal pemindahan ibu kota itu. "Sehingga sampai saat ini kita tidak punya aturan yang mengatakan pemindahan ibu kota itu keputusan eksekutif atau harus bersama-sama persetujuan DPR. Aturan itu belum ada," jelasnya. "Kecuali kemudian yang berkaitan dengan anggaran-anggaran yang bertujuan untuk itu, maka itu membutuhkan persetujuan APBN," imbuh Musbakhun. Untuk menghemat anggaran, Misbakhun mengusulkan sumber pendanaan non-APBN melalui utilisasi gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang tak lagi digunakan seiring perpindahan ibu kota baru. Gedung-gedung tersebut bisa disewakan kepada perusahaan swasta dalam jangka waktu sekian tahun, yang kemudian diwajibkan untuk membangun gedung di ibu kota baru. "Kalau kementerian lembaganya meninggalkan Jakarta, tentunya gedung-gedung mereka yang di lokasi strategis Jakarta tetap ada dan kemudian Jakarta tidak akan menjadi ibu kota pemerintahan, tapi ibu kota bisnis," ujarnya. Dengan begitu, pemerintah mendapatkan penerimaan tambahan dari penerimaan negara non-pajak. "Dengan skema itu mereka harus membangun gedung di ibu kota baru. Skema ini sangat mungkin jika undang-undangnya dibuat seperti itu," katanya.