Covid-19: Anggaran kesehatan Rp75 triliun baru keluar 1,53%, Presiden Jokowi: 'Tunggu apa lagi?'
Presiden Joko Widodo meminta pencairan anggaran kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dipercepat dan, jika perlu, memotong prosedur di Kementerian kesehatan.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat paripurna kabinet, Juni 2020. "Saya minta pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip kantor berita Antara, Senin (29/06). Dalam Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, presiden meminta prosedur di Kementerian Kesehatan tidak bertele-tele sehingga pembayaran klaim rumah sakit serta insentif bagi para tenaga medis dan petugas laboratorium dapat segera dicairkan. "Kalau aturan di Permen terlalu berbelit-belit ya disederhanakan," ujar Presiden Jokowi merujuk Peraturan Menteri (Permen). "Kita tunggu apa lagi kalau anggarannya sudah ada?" tanyanya. Setelah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Maret silam, pemberian insentif dan santunan bagi tenaga medis yang menangani corona telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan, sasaran pemberian insentif adalah tenaga medis, baik aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, maupun relawan yang menangani Covid-19 di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan insentif tersebut telah disalurkan sejak 22 Mei silam. Namun, sejumlah tenaga medis melaporkan belum mendapat insentif yang dijanjikan pemerintah - sebagian dari mereka malah dirumahkan. Sejauh ini pemerintah beralasan keterlambatan pencairan insentif karena proses verifikasi. Sejumlah tenaga medis melaporkan belum mendapat insentif yang dijanjikan pemerintah - sebagian dari mereka malah dirumahkan - namun pemerintah beralasan keterlambatan pencairan insentif karena proses verifikasi. Anggaran kesehatan baru cair 1,53% Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para menteri untuk mempercepat belanja kementerian. Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/06). Nada suara Presiden Jokowi dalam video itu terdengar meninggi. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan. "Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53% coba!" cetus Jokowi. Dalam video tersebut, Jokowi juga menyinggung pembagian bantuan sosial atau bansos yang belum mencapai 100% "Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan, ini extra ordinary harusnya 100 persen," tegasnya. Petugas menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga Kota Yogyakarta di Kantor Pos Yogyakarta, Mei lalu. Penyaluran bansos dari Kemensos berupa uang senilai Rp.600.000 untuk tiga bulan bagi 6.203 penerima itu guna membantu warga terdampak Covid-19 di luar Program Keluarga Harapan. 'Apa nggak punya perasaan?' Presiden Jokowi mengamati bahwa kinerja para kabinet dan jajarannya layaknya dalam situasi normal. "Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary," kata Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan kanal YouTube Setpres pada Minggu (28/06). Dengan suara meninggi, Jokowi mengutarakan kejengkelannya atas kinerja tersebut. "Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" tegas Jokowi. Presiden juga mengancam akan membubarkan lembaga dan perombakan kabinet jika diperlukan. "Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.