Puisi Ibu Indonesia: Akankah kasus Sukmawati bergulir seperti Ahok?
Walau perbincangan dan reaksi atas puisi karya Sukmawati Soekarnoputri tampaknya tidak seluas seperti yang dihadapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tetap saja ada rencana aksi unjuk rasa di Jakarta, Jumat (06/04).
Sukmawati Soekarnoputri menyatakan puisinya bagian dari buku kumpulan sajak yang terbit tahun 2006. Rencana unjuk rasa dilontarkan oleh sebagian orang dari yang menamakan diri alumni Gerakan 212. Kelompok itu aktif turun ke jalan pada akhir 2017 untuk menuntut agar Ahok diadili dengan dakwaan penistaan agama Islam. Sukmawati juga sudah dilaporkan ke polisi karena puisinya itu, antara lain oleh pengurus wilayah Nahdatul Ulama di Jawa Timur. Langkah tersebut, menurut salah satu ketuanya, Achmad Muhibin Zuhri, merupakan sebuah proses pembelajaran. "PW NU Jawa Timur sudah melaporkannya ke Polda Jawa Timur dan saya dalam posisi ikut mendukung, supaya ke depan tidak ada lagi kecerobohan-kecerobohan yang menggunakan agama untuk direndah-rendahkan, yang dapat menyinggung perasaan umat beragama, terutama kalau dalam kasus ini umat Islam," kata Muhibi. Sukmawati sendiri sudah meminta maaf kepada seluruh umat Islam, Rabu (04/04), terkait puisinya yang dibacakan pada acara Indonesia Fashion Week, yang dianggap sebagian orang merendahkan pemakaian jilbab dan adzan. Namun ahli sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Warman Adam, mengatakan, tuntutan terhadap anak keempat mantan Presiden Soekarno ini sebenarnya lebih merupakan upaya balas dendam karena Sukmawati melaporkan Rizieq Shihab ke Kepolisian Daerah Jawa Barat. "Saya melihat itu sebagai pembalasan karena Sukmawati itu yang melaporkan ke polisi pernyataan Rizieq Shihab yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Bung Karno, terhadap Pancasila, bahwa di dalam suatu ceramah Rizieq Shihab mengatakan Pancasila Soekarno, ke-Tuhan-an itu di pantat," kata Asvi yang merupakan ahli naskah politik. Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama divonis dua tahun penjara setelah dinyatakan terbukti melakukan penodaan agama. Di-Ahok-kan? Bagaimanapun tekanan atas Sukmawati Soekarnoputri tampaknya tidak sebesar yang dialami oleh Ahok dulu. Hari Kamis (05/04), misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mengeluarkan pernyataan yang meminta agar masalah itu tidak usah diperpanjang. "Kontroversi puisi 'Ibu Indonesia' tidak perlu diteruskan... yang akan membuang energi dan menimbulkan kegaduhan," jelas Ketua MUI, Ma'ruf Amin, usai menerima Sukmawati Soekarnoputri di kantor MUI di Jakarta Pusat. Ma'ruf Amin juga menghimbau agar laporan terhadap Sukmawati ke polisi dihentikan, yang ditolak oleh PWNU Jawa Timur dengan alasan demi ketertiban sosial. "Kalau itu dibiarkan, atas nama kebebasan, atas nama seni dan lain sebagainya yang terjadi nantinya kan tertib sosial terganggu kan akibat orang merasa tersinggung, marah-marah, merasa sesuatu yang mereka miliki ternyata dihinakan, direndahkan, dilecehkan," jelas Muhibin. Biarlah proses hukum itu berjalan meskipun kita tahu bu Sukma sendiri sudah menyadari kekeliruannya." Selain NU Jatim, pihak lain yang melaporkan Sukmawati adalah Ketua DPP Partai Hanura Amron Asyhari, Selasa (3/4) dan Forum Anti Penodaan Agama (FAPA). Bagaimanapun, sepertinya kasus Sukmawati Soekarnoputri tidak akan bergulir seperti yang dialami Ahok, yang belakangan dinyatakan bersalah dan diganjar hukuman dua tahun penjara, seperti diungkapkan Muhammad Abdullah Darraz, Direktur Eksekutif Maarif Institute. "Tidak bisa kita samakan dengan kasus Ahok, meskipun saya juga sangat kecewa dengan apa yang menimpa pak Ahok karena secara riil kita harus jujur tidak ada penistaan agama di kasus Ahok, apalagi di puisinya Sukmawati." "Kalau kita mau itu tidak ada pelecehan, seharusnya dipahami sebagai sebuah karya seni. Ada nilai seni yang perlu ditafsirkan ulang," jelas Darraz dari salah satu lembaga tokoh Muhammadiyah, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif. Nama Soekarno, menurut pengamat, masih tetap punya pengaruh dalam politik Indonesia saat ini. Relevansi Soekarno Saat ini, selain Sukmawati yang menjadi pimpinan PNI Marhaen, anak Soekarno lainnya yang juga berkecimpung di panggung politik adalah Megawati—ketua PDI Perjuangan yang menguasai mayoritas kursi di DPR, selain kekuasaan eksekutif lewat Presiden Joko Widodo. Sukmawati sendiri pada konferensi pers, Rabu (04/04), menekankan latar belakang keluarganya yang dekat Islam. Sementara, putra sulung Bung Karno, Guntur Soekarnoputra, sudah menyatakan bahwa puisi Sukmawati itu sama sekali tidak terkait dengan pandangan dan sikap keluarga salah satu proklamator tersebut. Adapun Guruh Soekarnoputra, yang juga aktif dalam kesenian di Indonesia, menegaskan bahwa puisi kakaknya itu tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Faktor Soekarno ini, menurut pandangan sejarahwan Asvi Warman Adam, masih penting dalam politik Indonesia saat ini. "Jelas setelah era reformasi ini nama Soekarno dan wajah Soekarno kan digunakan dimana-mana. Apakah itu di kalangan PDIP ataupun partai yang lain, tetapi juga secara pribadi, secara keluarga di banyak tempat itu kan ditempelkan atau dipasang gambar atau foto Soekarno," Asvi menjelaskan. Berbeda dengan Asvi, Muhibbin memandang ketokohan Soekarno semakin meluntur karena masyarakat semakin berpendidikan dan rasional. "Masih kuat tetapi cenderung berangsur-angsur menurun seiring dengan semakin rasionalnya masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi, sudah tidak lagi kultus individu atau ketokohan seseorang seperti pak Karno itu menjadi suatu faktor yang sangat dominan," kata Achmad Muhibin Zuhri dari NU Surabaya.