Penjualan Premium kembali digenjot, antara keadilan energi dan kerugian Pertamina
Pemerintah Indonesia mewajibkan PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan bensin Premium di Jawa, Madura, dan Bali, terutama pada arus musim libur Lebaran.
Pertamina diwajibkan menyalurkan Premium ke 517 SPBU di Jawa, Madura, dan Bali, tujuh hari sebelum lebaran. Kebijakan itu berbalik 180 derajat dari ketentuan sebelumnya dan dianggap akan merugikan keuangan Pertamina. Ketua Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, menyebut pemerintah kembali menggenjot penjualan Premium agar masyarakat kelas ekonomi bawah tetap dapat mengakses bahan bakar minyak (BBM). Fanshurullah merujuk Pasal 2 UU 22/2001 tentang Migas yang mengharuskan pemerintah mengelola energi secara berkeadilan. "Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan distribusi BBM. BBM itu apa? Bukan hanya Pertalite dan Pertamax tapi termasuk Premium." "Kami kasih pilihan. Kami tetap mengimbau masyarakat gunakan BBM yang lebih bagus. Tapi kalau tidak mampu, premium mesti ada, kalau tidak ada, pemerintah salah," ujarnya kepada wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, Selasa (05/06). Sejak 2014, pemerintah secara bertahap mengurangi penjualan Premium. Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tidak mewajibkan Pertamina menjamin ketersediaan Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Namun, melalui Perpres 43/2018, Presiden Joko Widodo menganulir aturan tersebut. Konsekuensinya, Pertamina harus memasok Premium ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Tujuh hari sebelum hari raya Lebaran, 517 SPBU di Jawa, Madura, dan Bali harus sudah menjual Premium. Sementara sekitar 900 SPBU lainnya di daerah itu ditargetkan menyediakan Premium sebelum akhir 2018. "Pemerintah kasih ketersediaan Premium, khususnya bagi masyarakat yang daya belinya lemah atau miskin. Kalau orang mampu beli Premium, ya salah. Mereka tidak boleh pakai itu," kata Fanshurullah. Meski menyediakan Premium dalam jumlah besar di Jawa, Madura, dan Bali, pemerintah meminta masyarakat kelas ekonomi menengah dan atas membeli BBM beroktan tinggi. Pertamina menjual Premium seharaga Rp6.550. Adapun, mereka mematok harga Rp7.800 dan Rp8.900 untuk Pertalite dan Pertamax. Bagaimanapun, Pertamina beberapa kali mengklaim harus menanggung selisih antara harga ideal dan harga jual Premium di masyarakat. Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman, sebelumnya mengatakan, perusahaannya membayar Rp800 hingga Rp1.500 untuk setiap penjualan satu liter Premium. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menyebut Pertamina berpotensi rugi jika terus menjual Premium, terutama setelah pemerintah menghentikan subsidi atas BBM jenis itu. Penjualan Premium tidak sesuai dengan kecenderungan global yang telah meninggalkan BBM beroktan rendah. Lebih dari itu, Fahmi menuding penjualan kembali premium di Jawa, Madura, dan Bali bertentangan dengan sejumlah rekomendasi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi undang-undang. Fahmi berkata, pada 2016 Tim Anti Mafia Migas mendorong Pertamina menghentikan penjualan premium dalam jangka dua tahun. Perusahaan pelat merah itu disebutnya mengiyakan rekomendasi itu. "Kebijakan ini adalah kemunduran. Pengurangan Premium di Jamali sudah dilakukan, tapi revisi Perpres 191/2014 menganulir aturan itu," ujar Fahmi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebelumnya juga mendorong penerapan standar emisi Euro 4 atau penggunaan BBM dengan oktan minimal 90, meski mereka memundurkan tenggat waktu hingga Maret 2019. Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, bahkan pernah mengusulkan pelarangan penjualan premium yang beroktan 88 selama Asean Games dan pertemuan IMF-Bank Dunia, Agustus dan Oktober 2018.