#TrenSosial: Harga naik, kinerja Jokowi-JK 'dipertanyakan'
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla (terutama di bidang ekonomi) dianggap tidak mengejutkan karena secara riil, daya beli masyarakat mengalami penurunan, kata pengamat ekonomi.
Kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam enam bulan pertama mendapat sorotan setelah survei yang dilakukan oleh Poltracking. Survei yang dirilis Poltracking, Minggu (19/04), menunjukan 48,5% tidak puas dan hanya 44% yang mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Dan dari berbagai bidang kerja, bidang ekonomi yang paling disorot dengan 52,2% menyatakan tidak puas. Pengamat ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati, mengatakan penilaian ini tidak mengejutkan karena dilihat dari data riil, tingkat konsumsi masyarakat memang menurun. "Secara statistik, indeks penjualan retail maupun produksi menurun, menunjukan tingkat konsumsi masyarakat melemah. Pendapatan relatif tetap, tetapi harga-harga kebutuhan pokok naik," katanya. Enny mengatakan penurunan daya beli disebabkan kebijakan pengalihan subsidi tidak diikuti dengan kompensasi jangka pendek dan menengah yang matang - sehingga masyarakat belum mendapat manfaat dari pengalihan subsidi tersebut. Opini publik tak cerminkan indikator kerja riil Namun, pengamat politik Tobias Basuki memperingatkan bahwa opini publik belum tentu mencerminkan indikator kerja riil secara keseluruhan. "Kinerja Jokowi-JK memang cenderung mixed. Satu sisi ada keberhasilan seperti kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak, di sisi lain ada kebijakan lain yang sangat terhambat." "Mengingat tantangan politik datang dari internal dan oposisi, saya kira relatif bisa dibilang oke, paling tidak, tidak sampai dibilang tidak memuaskan." Di Facebook BBC Indonesia, kami menerima lebih dari 700 komentar yang beragam tentang kinerja enam bulan pertama. Sekitar 50% mengaku kecewa, namun separuhnya lagi mengatakan bahwa belum saatnya Jokowi-JK dinilai karena baru enam bulan bekerja. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengaruh partai politik yang kuat dari partai pemerintah. "Tidak puas, bahan bakar minyak naik, beras naik, listrik naik, kereta api naik, rakyat makin sengsara," kata Abu Hizburrahman Al Mujahid di Facebook BBC Indonesia. Berikut sejumlah kritik: Sejumlah komentar positif: