Benarkah sentimen anti-Cina di Indonesia kini menguat?
Berbagai rumor dan tuduhan di media sosial terkait Cina daratan dan etnik Tionghoa di Indonesia dikhawatirkan sebagai tanda menguatnya sentimen anti-Cina di Indonesia, namun pengamat mengatakan bahwa sentimen kebencian terhadap kelompok tersebut di masyarakat sebenarnya kecil.
Faktor motif politik disinyalir berada di belakang menguatnya sentimen anti-Cina yang terjadi belakangan ini. Isu serbuan tenaga kerja Cina sampai apa yang disebut sebagai kemiripan uang Rupiah baru dengan Yuan menjadi perdebatan di media sosial dan berkesan menyudutkan etnik Cina. Tetapi kemunculan isu tersebut, menurut peneliti politik Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, tak bisa menjadi bukti bahwa sentimen anti-Cina menguat. Pasalnya, dalam penelitiannya sejak 2001 sampai 2016 terkait intoleransi, sentimen kebencian terhadap etnik Cina di Indonesia tergolong sangat kecil, yaitu antara 0,8 sampai 1,5%. Sebagai perbandingan, dalam hasil penelitian terbaru Saiful per November 2016, kebencian terhadap kelompok ISIS mencapai 25,5%, terhadap kelompok LGBT 16,6%, serta terhadap kelompok komunis sebesar 11% dan Yahudi 5%, sedangkan kebencian terhadap kelompok etnis Cina 0,8%. Meski begitu, Saiful mengakui adanya "kesenjangan" antara angka sentimen kebencian yang kecil tersebut dengan "kejadian, peristiwa, atau tindakan kolektif dalam bentuk gerakan seperti demo dan sweeping yang menunjukkan anti-Tionghoa/Cina tersebut dan intoleran pada umat Kristen yang terjadi pada waktu-waktu tertentu". Lalu apa penyebabnya isu anti-Cina kini seolah menguat? "Kalau kita melihat intoleransi di Indonesia, itu fokus perhatiannya pada kelompok-kelompok tertentu, yang memobilisasi sentimen intoleran tersebut, dan itu dimungkinkan ketika kelompok tersebut mendapatkan partner, yang tujuannya berbeda sebenarnya, tapi sama-sama ingin menjatuhkan satu kekuatan politik yang sama," kata Saiful. Saiful mencontohkan bahwa penolakan kelompok FPI terhadap gubernur non-Muslim atau yang beretnik Cina sudah "bukan cerita baru". "Tapi kan itu tidak pernah menjadi masalah yang sangat serius selama ini, itu menjadi serius ketika ada pihak lain yang punya kepentingan di Jakarta, dalam hal ini bagaimana caranya mengalahkan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dalam pilkada. Oleh karena itu mereka ketemu di tikungan, antara FPI dengan teman-temannya, MUI dengan teman-temannya, ketemu dengan calon-calon yang bersaing dengan Ahok. Kemudian framing anti-Cina menjadi besar. Itu bukan karena basis di masyarakatnya tidak toleran, karena diciptakan oleh orang-orang ini," kata Saiful. Faktor motif politik di belakang menguatnya sentimen anti-Cina yang terjadi belakangan ini juga disadari oleh Ketua Bidang Seni dan Budaya Gema Inti atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Candra Jap. "Memang dari dulu, kalau ada konflik politik, selalu isu SARA yang dimainkan, ya kita sudah terlatih lah, dan masyarakat kita sudah mengerti dengan pola-pola seperti ini, ya. Bukan sesuatu hal yang baru dan bukan menjadi suatu kekhawatiran yang berlebihan. Pola-pola seperti ini seharusnya tidak digunakan lagi di negara kita ya, untuk berpolitik dan berdemokrasi," kata Chandra. Perpaduan antara kepentingan politik, ekonomi, serta kekurangpahaman masyarakat terhadap berita bohong, dinilai pengamat, menmbuat isu sentimen anti-Cina ini menjadi viral. Meski Chandra mengakui ada sentimen anti-Cina yang disebarkan lewat media sosial, dia menilai "tak ada yang berubah" dari pola interaksi dengan masyarakat sehari-harinya. Sedangkan, bagi peneliti media dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto, kemunculan sentimen anti-Cina beberapa waktu belakangan ini bukan hanya bermotif politik, tapi juga keuntungan ekonomi, terutama lewat peran berbagai media online yang memproduksi berita bohong tersebut. "Berita semacam ini sensasional, dan seolah-olah dianggap langsung mengancam kehidupan mereka, kalau ada 10 juta pekerja asing yang datang ke Indonesia, mereka yang jadi pekerja biasa di Indonesia kan terganggu penghidupannya, sejumlah kelompok tertentu kemudian menyebarkan hal-hal semacam ini, dan masyarakat yang belum cukup paham dengan dunia digital merasa bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang lalu kemudian mereka terus-teruskan," kata Ignatius. Menurut Ignatius, selain kelompok tertentu yang ingin "mendelegitimasi pemerintah sekarang", ada juga "media hoax yang memang mendapat keuntungan materi dari banyaknya klik yang datang ke media tersebut, iklannya banyak." Perpaduan antara kepentingan politik, ekonomi, serta kekurangpahaman masyarakat terhadap berita bohong, menurut Ignatius, menjadikan isu sentimen anti-Cina ini menjadi viral. Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang antisipasi perkembangan media sosial pada Kamis (29/12) meminta agar minta media-media daring yang memproduksi berita bohong yang tak jelas sumbernya agar dievaluasi. "Penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah," kata presiden.