Virus corona: UMKM diterjang pandemi Covid-19 sampai 'kembang kempis'
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menjadi sektor paling rentan kena hantaman pandemi virus corona. Sektor ini disebut ekonom tak bisa lagi menjadi penyangga perekonomian seperti saat krisis ekonomi dan keuangan 1998 dan 2008. Agar UMKM tetap bisa berproduksi dan terhindar dari PHK, Presiden Joko Widodo meminta realokasi APBN dan APBD ke tiga bidang, salah satunya UMKM.
Pedagang kerajinan tangan UMKM di Jakarta. Sumiah, 58 tahun, berpangku tangan melihat lalu lalang kendaraan yang melintas di salah satu halte di bilangan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu sore (18/03). Tahu, bakwan, dan tempe goreng yang ia buat dari rumah, tampak masih penuh di wadahnya. Biasanya, orang-orang yang hilir mudik membeli jajanannya. Tapi sejak penerapan 'belajar, bekerja dan beribadah dari rumah', dagangannya sepi. Pedagang kaki lima ini mengaku pendapatannya turun 50%. "Biasa sudah pegang Rp300 ribu. Ini baru Rp100 ribu. Anyep, nyep, nyep. Sepi banget," katanya berkeluh kesah. "Ini sudah dikurang-kurangi dagangannya, masak ikan asin sudah dikurangi 10 bungkus, ini (gorengan) biasa bawa 50, cuma bawa 30. Dikurangi banyak, tetap aja nggak habis," tambah Sumiah. Sumiah adalah tulang punggung keluarga. Dia khawatir tak dapat melanjutkan biaya sekolah anak dan cucunya, lantaran suami sudah 10 tahun terkena stroke. Ia bingung berapa lama lagi bisa bertahan untuk dagang jika kondisi penjualannya terus menurun. "Aduh, ampun, buat makan saja kayaknya kembang kempis. Putar-puter kira-kira bisa buat jajan anak sekolah. Muter-muternggak karuan ngurangin belanjaan," katanya. Pedagang suvenir di Lombok Barat, NTB. Lain cerita dengan pelaku usaha kecil bidang konveksi di Bandung, Jawa Barat, Taufik Rosadi. Saat ini usahanya terpukul karena pelanggan mulai mengurangi pemesanan. "Jadi ini 50%-60% (pendapatan berkurang) sudah mulai terasa. Jadi order-order yang kecil aja yang dijalankan projek-projek yang kecil," kata Taufik kepada BBC Indonesia, Rabu (18/03). Selain itu, usahanya juga memerlukan bahan baku impor. Saat ini nilai rupiah terhadap dollar AS terus melemah. Pada Rabu (18/03), nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mencapai Rp15.200 per US$1. "Agak bingung juga di harga. Kan harga naik semua, dollar kan. Kain, yang terutama terasa banget," lanjut Taufik. Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan cepat untuk mengendalian Covid-19. Jika kondisi ekonomi tak berubah, maka usahanya hanya bisa bertahan sampai Mei mendatang. "Ini kalau sampai bulan Mei, juga sudah lumayan berat ya. Karena kita harus lewatin lebaran segala macam, saya juga harus (beri) THR, mulai terpikir kan," lanjut Taufik. Suasana pasar Tanah Abang, Jakarta tampak sepi di tengah penyebaran Covid-19. Sumiah dan Taufik merupakan dua di antara 116 juta orang yang bekerja di sektor UMKM di Indonesia. Data tahun 2017 dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan sektor ini menyerap tenaga kerja hingga 97%, sekaligus penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60%. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa. Tak bisa menghindari Covid-19 Saat Indonesia mengalami krisis moneter 1998, UMKM menjadi penyangga ekonomi nasional. Menyerap tenaga kerja, dan menggerakan perekonomian. Sementara 2008 di masa krisis keuangan global, UMKM tetap kuat menopang perekonomian. Namun, sektor ini tetap tak bisa menahan krisis yang disebabkan Covid-19, kata Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati. "Sangat berbeda dengan adanya Covid-19. Kalau krisis keuangan itu kan mereka yang tidak terafiliasi dengan sektor keuangan, nggak masalah. Banyak UMKM kita yang memang tidak pernah mendapatkan akses pembiayaan dari sektor finansial, ya aman-aman saja gitu kan," kata Enny Sri Hartati saat dihubungi BBC Indonesia, Rabu (18/03). Enny melanjutkan, efek krisis ekonomi dan keuangan sebelumnya lebih terlokalisir di sektor-sektor tertentu. Kali ini, UMKM justru menjadi sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena Covid-19. Perajin wayang di Solo, Jawa Tengah. "Nah kalau Covid-19 ini kan sudah di ratusan negara, siapa pun nggak bisa dengan mudah terhindar," lanjut Enny. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengendalikan penyebaran Covid-19. Sebab, menahan laju penyebaran Covid-19 akan berpengaruh terhadap perekonomian. "Kalau hitung-hitungan ekonomi, kalau kita bandingkan nanti, kalau penyebaran tidak tertangani dan sampai lockdown, itu jauh lebih besar cost-nya daripada langkah-langkah yang diperlukan sekarang," kata Enny. Selain itu, lanjut Enny, langkah untuk tetap meningkatkan daya beli masyarakat juga perlu segera direspon dengan cepat. "Apakah misalnya pembagian sembako, apakah misalnya bantuan langsung tunai. Itu emergency response yang bisa dilakukan," katanya. Perajin anyaman di Bali, omsetnya merosot 50% Realokasi APBN dan APBD Dalam arahannya saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (20/03), Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di saat sekarang ini baik yang ada di APBN maupun APBD. Presiden meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus corona. "Yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety net, atau bantuan sosial," ujarnya. "Yang ketiga, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK," tambahnya. Sebelumnya, juru bicara Presiden RI, Fadjroel Rahman, mengatakan, pilihan solusi untuk UMKM nantinya dapat berupa permodalan hingga pemasaran. "Misalnya model pemasaran nanti akan dibantu oleh aplikasi. penggunaan teknologi bisa jadi salah satu pemecahan dalam kondisi yang sekarang ini. Termasuk pemerintah kan presiden minta semua terukur, semua sistematis, semuanya masuk akal. Jangan sampai seperti kejadian yang melakukan efek kejut begitu, masyarakat dijadikan coba-coba," katanya. Selain itu, kata Fadjroel, pemerintah sedang mempercepat pencairan dana bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II sebesar Rp7 triliun bulan ini. Harapannya, stimulus ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan menekan persoalan ekonomi di tengah pengendalian Covid-19. "Karena ekonomi baru bisa bergerak kalau uang masuk ke dalam perputarannya. Makanya termasuk Kartu PraKerja kan disegerakan. PKH disegerakan," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (18/03). Pandemi virus corona telah memukul perekonomian secara global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kemerosotan terparah selama satu dekade terakhir atau mencapai 5%, Kamis pekan lalu. Sementara rupiah terus melemah terhadap dolar AS atau tembus Rp15.200 per Rabu (18/03).