Demi vaksin Covid-19 gratis, pemerintah diminta sisir kembali APBN 2021
Pemerintah Indonesia disarankan untuk menyisir kembali pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 demi memberikan vaksin gratis pada warga, di tengah kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya komersialisasi vaksin.
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat simulasi di lingkungan Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (10/12/2020). Namun, ada juga peneliti yang khawatir pemberian vaksin gratis akan membebani pemerintah. Sejauh ini, pemerintah menyiapkan dua skema vaksin, yakni yang gratis dan mandiri atau berbayar. Pemerintah mengatakan pihaknya telah mengantisipasi permainan harga di lapangan dengan menyiapkan mekanisme pemesanan vaksin. 'Realokasi anggaran yang meningkat drastis' Pemerintah berencana untuk memberikan vaksin secara gratis bagi 50% warga dan secara berbayar kepada sebagian masyarakat lainnya, sebagaimana diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy awal pekan ini. Untuk mencapai kekebalan kelompok, pemerintah mentargetkan untuk memvaksin sekitar 182 juta penduduk. Namun, rencana ini dikritik Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, yang mengatakan, pemerintah bisa memberikan vaksin secara cuma-cuma pada seluruh warga, yaitu dengan melakukan realokasi sejumlah anggaran APBN 2021. Petugas mengecek kontainer berisi vaksin Covid-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (06/12). Apalagi, katanya terdapat kenaikan signifikan pada anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. "Kan ada belanja-belanja yang penting, seperti infrastruktur, pertahanan, dan keamanan yang naiknya tinggi banget di 2021. Misalnya, anggaran infrastruktur yang di 2020 mungkin sekitar Rp80 triliun naik menjadi RP149,8 triliun. "Anggaran keamanan naik juga. Penambahan drastis di 2021 itu bisa dirasionalkan, bisa disisir lagi, itu peluangnya banyak," kata Tauhid. Tauhid merujuk pada kenaikan anggaran kementerian PUPR yang meningkat hampir dua kali lipat dan anggaran pertahanan, yang meningkat sekitar Rp20 triliun, dibandingkan tahun 2020. Dengan mengestimasi harga vaksin untuk satu orang adalah sekitar Rp450.000, Tauhid menghitung, pemerintah bisa memberi vaksinasi gratis pada sekitar 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp145 triliun. Saat ini, pemerintah baru menganggarkan sekitar Rp60 triliun untuk program vaksinasi. Tauhid mengatakan anggaran untuk vaksinasi bisa dicapai dengan realokasi anggaran tahun 2021 juga penggunaan dana sisa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 tahun ini, yang hingga awal Desember baru terserap sekitar 63 persen. Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga bisa dipakai, katanya. Tauhid khawatir, jika dikenai biaya, warga yang secara ekonomi lemah kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Lagipula menurutnya harga vaksin bisa meningkat di pasaran karena tingginya permintaan. Belum lagi kemungkinan adanya komersialisasi harga vaksin, lantaran pemerintah kesulitan mengawasi distribusinya. Saat ini saja, sejumlah rumah sakit swasta sudah membuka pendaftaraan vaksinasi Covid-19, meski pemerintah meminta rumah sakit untuk tak mengadakan promosi vaksin sebelum ada pengumuman resmi pemerintah. 'Anggaran tak akan jadi hambatan' Terkait anggaran, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, hanya menjawab singkat ketika ditanya apakah keterbatasan APBN membuat pemerintah tak bisa memberi vaksin secara gratis pada seluruh warga. Petugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (06/12) malam. "Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity (kekebalan kelompok) melalui vaksinasi," katanya dalam konferensi pers Selasa (15/12). Saat ini, menurut Wiku Adisasmito, pemerintah masih melakukan sejumlah kajian tentang teknis pemberian vaksin,. "Pada prinsipnya pemerintah ingin memastikan vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui skema subsidi atau mandiri. Informasi terkait dengan detail pelaksanaan vaksinasi juga masih dalam pembahasan. Hal ini akan diinformasikan setelah terdapat keputusan resmi pemerintah," pungkasnya. Adapun perihal skema pembiayaan vaksin, pemerintah mengaku belum final dan masih akan dievaluasi. 'Defisit anggaran membesar' Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah tak bisa menggratiskan vaksin Covid-19 karena persoalan anggaran. Peneliti untuk sektor kebijakan makroekonomi dan finansial LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan sependapat soal itu. Ia mengatakan Indonesia dan sejumlah negara berkembang lainnya memiliki kapasitas fiskal terbatas, bahkan di saat tak terjadi krisis. Petugas menyemprotkan disinfektan ke kontainer berisi vaksin Covid-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (06/12) malam. "Kalau pemerintah memaksakan untuk membayar seluruh vaksin, justru bebannya akan sangat berat. Jika beban keuangan berat, defisit akan semakin besar. Jika itu terjadi, sentimen investor dan pasar keuangan akan bergejolak. Dampaknya adalah investasi turun, sentimen global menurun. "Pemerintah kalau spending tidak disiplin, maka stabilitas makro ekonomi dalam jangka panjang akan terganggu dan menggangu pemulihan ekonomi ke depannya," ujar Teuku Rafky. Jika pemerintah sepakat untuk memberi vaksin gratis pada semua warga, tambahnya, hal itu juga bisa berdampak pada dana yang dikucurkan pemerintah untuk bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Ia mengatakan secara kebijakan publik, sudah tepat bagi pemerintah untuk menetapkan vaksin mandiri bagi orang yang mampu atau kelas menengah atas. Yan perlu dilakukan, kata Teuku Riefky, adalah mengkalkulasi kembali skema pembiayaan vaksin, berapa persen warga yang harus membayar sendiri dan yang berhak menerima subsidi. Bagaimana cegah komersialisasi vaksin? Adapun untuk mengantisipasi terjadinya komersialisasi vaksin di pasaran, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan harga vaksin akan ditetapkan oleh pemerintah dengan melibatkan banyak lembaga, seperti Kemenkes hingga lembaga pengadaan. Dia juga mengklaim pemesanan hingga pemberian vaksin akan tercatat dalam sistem. "Nanti masyarakat yang mandiri, mereka melakukan pre-order, bisa lewat aplikasi, website, bisa juga walk in. Mereka ketika sudah mulai daftar, sudah diketahui jumlah vaksin dan sebagainya, sudah ada harga, mereka akan ditentukan nomor antrean, kapan disuntik, dan lokasi vaksinasi di mana. "Mereka sudah dapat nomor vaksin berapa. Ada QR codenya. Kita antisipasi juga ada vaksin palsu," kata Arya. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan kapan program vaksinasi akan dilakukan meski telah menerima stok 1,2 juta stok vaksin dari perusahaan China, Sinovac. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih melakukan pengujian terhadap efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.