Apakah kasus Budi Gunawan ke arah lebih baik?
Gugatan praperadilan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan terkait penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada hari Senin (16/02).
PN Jakarta Selatan menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah. Sampai sejauh ini rakyat Indonesia masih menunggu reaksi Presiden Joko Widodo atas keputusan ini. Sebagian kalangan memandang Jokowi tidak berdaya menghadapi tekanan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi ini, meskipun sebagian lainnya masih mempercayai komitmen presiden dalam menangani korupsi. Di sisi lain, sebagian besar pemimpin KPK, lembaga yang didukung banyak kelompok masyarakat dalam perjuangan melawan korupsi, juga terlibat berbagai kasus hukum. Di antaranya wakil ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap Polri dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Kotawaringin Barat bersumpah palsu. Pandangan anda Kami mengucapkan terima kasih bagi anda yang telah mengirimkan pandangan anda tentang dilema pencalonan kapolri dan usaha pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memerangi korupsi. Berikut kami cantumkan beberapa diantaranya: Lihatlah Indonesiaku kawan, sungguh menyedihkan. Keadilan sulit didapat. Presidenku, kami rakyat menagih janjimu. Seandainya kau biarkan koruptor semakin tumbuh subur berkembang biak di negeri ini, jangan salahkan kami yang akan selalu demontrasi. Dewakomang Artike. Bagamana hukum bisa tegak dan wibawa di mata masyarakat kalau petinggi penegak hukum masih dalam status tersangka? Pemimpin adalah panutan. Ini yang sangat berbahaya ke depannya jika dijadikan dasar pembelaan bagi pelanggar hukum. Para maling akan memojokkan para penegak hukum. Makroof. Eehhhmmm...Saya cuman RAKYAT KECIL yang menilai semua itu hanyalah DAGELAN politik di negeri ini saja. Bagi kami RAKYAT KECIL hanya meminta agar PRESIDEN JOKOWI dapat mengambil keputusan yang adil dan berpihak pada RAKYAT KECIL bukan pada RAKYAT BESAR DAN GOLONGAN TERTENTU SAJA. Baim Rizky Harahap. Mestinya mental hakim Sarpin dipertanyakan. Masa karobingkar polri kok bukan penegak hukum, juga bukan penyelenggara negara to pin? Apa karobingkar polri itu oleh Sarpin cuma disejajarkan dengan tukang kutip larcis parkir dipinggir jalan itu to pin? Payah hakim menjungkir balikkan teori. Koco Setyono. Sedih! Sulit bagi saya untuk mengetahui mana yang benar dan salah menurut hukum. Kalau hakim seenaknya menafsirkan pasal-pasal dalam UU, maka kepastian hukum hanya tinggal mimpi. Edward Ed Gultom, Bandung. Jika Jokowi pro rakyat, yang memilihnya 53% dibanding perolehan suara PDIP yang "cuma" 18%, maka pak Jokowi seharusnya sekarang melawan arus DPR, karena tidak patut melantik orang yang punya catatan hukum yang belum jelas. AG Paulus, Purwokerto. Jelas sudah mereka akan merapatkan barisan. Sistim mereka akan sulit di tembus oleh pihak manapun. Akan semakin sulit untuk menindak para koruptor. Edy Wijaya Trobus. Yakin tiada niat Joko Wi untuk pro koruptor, tetapi setelah ketemu orang partai di Solo, Joko Wi gamang, karena predikat Petugas Partai. Yayuk Sri Rahayu.