Rahasia pusat penahanan imigrasi Australia
Kebijakan Pemerintah Australia untuk menempatkan para pencari suaka di sebuah pusat penahanan selama bertahun-tahun memunculkan kritik keras dari berbagai lembaga, termasuk dari Perserikatan Bangsa-banga .
Lebih dari seribu orang ditampung di pusat penahanan imigrasi Australia di Pulau Manus, Papua Nugini. Pemerintah Australia menjaga kerahasiaan pusat penahanan ini, dan tak banyak orang tahu seperti apa keadaan di dalamnya. Koresponden Australian Associated Press untuk Papua Nugini (PNG), Eoin Blackwell ke sana tanpa membuat permintaan resmi. Berdasar pengalamannya, permintaan informasi atau akses biasanya diabaikan. "Pernah saya mencoba. Pemerintah Australia melempar ke pemerintah PNG, sementara PNG menyatakan mereka harus menghubungi Canberra. Akhirnya mereka menolak," kata Blackwell frustrasi. BBC mengirimkan permintaan tertulis kepada Departemen Imigrasi Australia untuk artikel ini, tetapi hingga penulisan, tak ada jawaban. Polisi Australia mencegat perahu yang mengangkut pencari suaka yang menuju ke sana. Tanah tak bertuan Pulau Manus terletak di Laut Bismarck, 800 kilometer utara Port Moresby, ibukota PNG. Pulau terpencil ini bisa dicapai dengan 10 jam penerbangan dari Sydney, Asutralia. Pulau ini berpenduduk 65 ribu jiwa, sebagian kecil dari mereka mendapat rezeki dari dana yang dikucurkan Pemerintah Australia yang mengubah pangkalan angkatan laut mereka menjadi tempat penampungan pencari suaka. Pusat ini dibangun tahun 2001 oleh Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri John Howard, sebagai bagian dari 'Solusi Pasifik' untuk menahan para pencari suaka di luar Australia hingga status mereka diputuskan. Fasilitas ini ditutup pada tahun 2008 oleh PM dari Partai Buruh, Kevin Rudd, tetapi dibuka kembali oleh penggantinya Julia Gillard pada akhir 2011. Awal tahun 2014 kerusuhan meletus di sana. Lebih dari 60 pencari suaka terluka, dan seorang diantara mereka, Reza Berati (23 tahun) asal Iran tewas terbunuh. Muncul laporan saling bertolak belakang tentang kerusuhan itu. Mei tahun lalu, laporan independen dari bekas pejabat tinggi Australia, Robert Cornall, menyimpulkan bahwa Berati tewas karena kepalanya dipentung oleh pegawai lokal yang dikontrak oleh Salvation Army. Foto yang diambil dari jauh saat kerusuhan di pusat penahanan Manus tahun lalu. 'Lubang kesengsaraan manusia' Sekalipun dirahasiakan, wartawan Eoin Blackwell yang tinggal di Sydney berhasil mengunjungi Pulau Manus ini sebanyak lima kali. Ia memberi gambaran muram tentang seperti apa kehidupan bagi lebih dari seribu orang lelaki pencari suaka di sana. Tercatat dua orang meninggal. Selain Reza Berati, seorang lagi asal Iran meninggal karena septicaemia (infeksi di dalam darah) akibat luka dikakinya. Kondisi pusat itu sendiri amat panas dan sulit, berkembang penyakit malaria, penuh sesak, tidak higienis, rusuh, banyak mogok makan, gangguan kesehatan jiwa dan kesulitan air bersih. Blackwell terakhir ke sana Maret tahun lalu, bersama seorang hakim agung PNG yang melakukan pemeriksaan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia. "Foxtrot, yang merupakan salah satu dari kamp di Manus, merupakan lubang bagi kesengsaraan manusia" kata Blackwell. "Para pengungsi ini tinggal di peti kemas, becek dimana-mana, tak ada penerangan di malam hari, pengapnya luar biasa, tak ada jendela. Seorang tahanan dengan perban di matanya... meminta tolong kepada saya di tempat tinggalnya yang bau dan panas." Pencari suaka diangkut untuk dibawa ke Pulau Christmas. Penyitaan Kelompok Koalisi Aksi Pengungsi, Ian Rintoul, mengatakan ia mengandalkan laporan saksi mata dan orang-orang di dalam pusat tersebut. Biasanya para tahanan dan staf memasok gambar dan video lewat telepon genggam mereka. Namun sesudah peristiwa mogok makan tahun ini, sekitar 40 hingga 50 telepon genggam disita dalam pemeriksaan keamanan di sana. "Sejak terjadi mogok makan tahun ini, (aparat) memasang kamera di pusat penahanan ini," kata Rintoul. "Petugas memasang kamera di seragam mereka. Selalu ada patroli rutin di halaman dan ke dalam ruangan. Staf diperiksa dengan tongkat pemindai ketika keluar dan masuk." Rintoul menyatakan Pemerintah Australia tak ingin publik tahu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pusat penahanan tersebut. "Itulah mengapa wartawan dan telepon genggam tak boleh masuk. Namun ketika rekaman gambar berhasil keluar, mereka tak bisa berpura-pura," katanya lagi. Australia dan suaka