UU Pilkada tidak butuh tanda tangan SBY
Setelah mendapat hujan kecaman di media sosial pasca diloloskannya RUU Pilkada oleh DPR dalam sidang paripurna yang berlangsung lebih dari 12 jam pada Jumat (26/09), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memberikan tanggapannya.
Warga menentang UU Pilkada di Jakarta, Minggu (28/09) Yudhoyono mempublikasikan pernyataannya melalui situs berbagi video Youtube akhir pekan kemarin. Ia mengutarakan kekecewaannya akan ditolaknya opsi Pilkada langsung dengan perbaikan yang ditawarkan oleh Fraksi Partai Demokrat. "Jadi saya harus menjelaskan, saya ingin kejernihan melihat persoalan ini, apa yang terjadi sebenarnya. Saya tidak bermaksud ngomong seperti ini tapi karena terus kemarahan dan ketidaksenangan itu dialamatkan semata-mata kepada saya, saya ingin mengajak semuanya dengan jernih apa yang terjadi sebenarnya," kata Yudhoyono. "Saya serius, saya berat menandatangani Undang-Undang [Pilkada] ini, berat, karena bertentangan dengan apa yang saya inginkan yaitu opsi Pilkada langsung dengan perbaikan," tambahnya dalam video yang dibuat di sela kunjungannya ke New York, AS itu. Namun apakah "keberatan" presiden untuk menandatangani undang-undang itu akan mengubah situasi? "Pernyataan itu tidak bernilai hukum sama sekali. Mengapa? menurut UUD sekali pun RUU itu tidak ia tandatangani maka dalam waktu 30 hari sesudah RUU itu maka akan berubah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan oleh presiden," kata pengamat hukum tata negara Dr. Margarito Kamis kepada wartawan BBC Indonesia Pinta Karana. Sebelumnya, Partai Demokrat juga mengatakan akan mengajukan uji materi ke Mahmakah Agung, namun hal itu dinilai tidak mungkin oleh Margarito. "Dengan partai itu ikut serta membahas UU maka dengan sendirinya, ia menggugurkan haknya sebagai subyek hukum dalam judicial review. Jadi dengan dia ikut serta membahas menghilangkan hak legal standing Partai Demokrat untuk mengajukan uji materi ke MK, jadi menurut saya ini lebih ke game politik dan bukan ke game legal," katanya lagi. Saat ini sekelompok elemen masyarakat yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil pekan ini menyiapkan rencana gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.