Pilkada langsung sebaiknya dihapus?
Partai-partai yang tergabung di koalisi Merah Putih menggulirkan wacana menghapus pilkada langsung.
Muncul usulan agar kepala daerah dipilih lagi oleh anggota DPRD. Mereka mengusulkan kepala daerah kembali dipilih oleh para anggota DPRD, seperti yang berlaku sebelum era Reformasi. Menurut koalisi Merah Putih yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, pilkada langsung menguras biaya, selain juga memarakkan politik uang. "Money politics ada di mana-mana," kata Agun Gunanjar, politisi Partai Golkar, salah satu partai yang berada di kubu Merah Putih. Tapi LSM Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan beberapa kelemahan penyelenggaraan pilkada langsung tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menghapusnya. "Biarkan mekanisme pemilihan itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tapi memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dari proses penyelenggaraannya," kata peneliti Perludem, Veri Junaedi. Perludem juga menegaskan bahwa sejumlah pemimpin yang "berkualitas" telah dilahirkan melalui proses pilkada langsung. Pendapat Anda Pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Dengan sistem itu rakyat bisa partisipasi memilih pemimpinnya secara langsung. DPR maupun DPRD hanya diisi oleh orang-orang elit. Pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD justru mendorong politik uang dalam jumlah besar. (Abdullah Effendi via Facebook) Pilkada tidak langsung bisa melukai hati rakyat. Pilkada tidak langsung juga mencederai demokrasi. Pilkada tidak langsung akan menguntukan parpol yang memiliki anggota DPRD terbanyak dalam suatu DPRD di wilayah tertentu dan pada gilirannya akan menguntungkan parpol tertentu. (Alis Gendut via Facebook) Baiknya langsung saja, sehingga rakyat tahu siapa calon pemimpinnya. Tidak seperti zaman Orde Baru, tiba-tiba sudah ganti bupati atau gubernur. Soal biaya ya itu risiko calon. Kalo takut biaya ya tidak usah maju. (Supardi via Facebook) Jauh lebih boros jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, hanya saja pelaksanaan politik uang tidak lagi serumit ketika langsung dipilih rakyat. Intinya pilkada tidak langsung adalah kemunduran demokrasi di Indonesia. (Bona Pakpahan via Facebook) Menurut saya sistem manajemen politik yang perlu dibenahi. Perlu sistem ketatanegaraan atau birokrasi yang tidak mengarah kepada sistem politik yang dibuat oleh beberapa parpol atau parpol tunggal. Sebab bila mengulang kembali sistem politik lama, sepertinya kurang adil. (Suherman di Serang) Untuk saat ini, mau pilkada langsung atau tak langsung sama saja, bukankah orang Indonesia terkenal sangat kreatif? Apalagi dalam hal uang, pasti selalu ada cara untuk mengakalinya, atau berkorupsi di pilkada tersebut. (Paijo via Facebook) Alasan pilkada langsung dengan biaya mahal terlalu berlebihan, karena namanya pemilu adalah "pesta"rakyat jelas harus keluarkan biaya. Lebih baik habis untuk rakyat daripada habis untuk partai dan segala tunjangan anggota dewan serta para koruptor. (Yosef Tanauma via Facebook) Pilkada langsung sebaiknya tetap diteruskan. Masalah biaya mahal dan maraknya politik uang sulit dihindari, baik pilkada dilakukan langsung maupun pilkada lewat DPRD. Untuk mencegah maraknya politik uang dan menekan biaya pilkada, sebaiknya KPU melakukan inovasi dan sistem pemilihan berbasis pintar patut dipertimbangkan. (Basuni via Facebook) Dengan pilkada langsung, rakyat bersama-sama akan mengontrol jalannya pemerintahan, karena rakyat merasa memiliki. Sebaliknya pemimpin akan lebih perhatian karena merasa diberi amanah. Tentang maraknya politik uang itu karena pengaruh oknum yang rakus terhadap kekuasaan, sehingga melahirkan politik transaksional. (Agus Saptanudin di Kebumen)