Debat Pilpres: 'datar' sampai saling tuding penegakkan hukum dan penindakan korupsi
Debat perdana Pilpres 2019 berakhir dengan kedua pasangan calon menolak untuk mengapresiasi satu sama lain, bahkan sesudah moderator Ira Koesno dan Imam Priyono menyarankannya berkali-kali di babak pernyataan penutup.
Joko Widodo bersalaman dengan Prabowo Subianto usai Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/). Beberapa kali muncul situasi panas dan saling serang. Misalnya di tema korupsi, saat Prabowo tampak gelagapan menjawab pertanyaan Jokowi tentang partai yang dipimpinnya, Gerindra yang dalam catatan ICW, mengajukan enam mantan napi koruptor sebagai caleg. Selain itu, hal yang mencolok dari debat itu adalah peran Ma'ruf Amin yang sangat terbatas sebagai pasangan Jokowi, sementara Sandiaga Uno mengambil peran cukup berimbang dalam melengkapi Prabowo. "Saya kira harus ada evaluasi untuk bisa membuat debat lebih dinamis di putaran-putaran berikutnya," ujar Mada Sukmajati Mada pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, yang menilai debat berlangsung datar. Saling tuding soal hukum dan HAM, dan kasus hoaks Ratna Sarumpaet Pada sesi awal, dalam bahasan soal hukum dan HAM, Prabowo mempertanyakan ketidak-samaan di mata hukum. Ia menyebut kepala daerah yang mendukung Jokowi 'baik-baik saja', namun yang mendukungnya, dipermasalahkan. Malah, katanya, ada pendukungnya di Jawa Timur yang kemudian ditangkap. "Ini perlakuan yang tidak adil, menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat dijamin undang-undang," kata dia. Jokowi menjawab: "Pak Prabowo jangan main tuduh". "Harus ada bukti, jangan kita grusa grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, dulu ada tim Pak Prabowo mengatakan dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya, operasi plastik," ungkap Jokowi disambut ramai pendukungnya. Peran Ma'ruf Amin dinilai sangat terbatas sebagai pasangan Jokowi. Sementara itu, pada sesi ini kubu Prabowo-Sandiaga hampir selalu mengaitkan soal hukum dan HAM dengan masalah ekonomi. Dalam satu kesempatan, Sandiaga menyebut adanya seseorang bernama Najib, seorang nelayan di Cilamaya, Karawang, yang dipersekusi dan dikriminalisasi. Kasus tersebut, katanya tidak terpantau. Jokowi kembali mengatakan jangan main tuduh, dan jika memang terjadi, dia bisa melaporkan hal itu. "Saya tidak menuduh," kata Sandiaga. "Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung (saat) kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. HAM kita pikir definisi-definisi yang besar, tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapat lapangan pekerjaan," kata Sandiaga. "HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, kesehatan dan mata pencarian yang baik," katanya. Debat memanas di tema korupsi dan terorisme Jokowi mempertanyakan soal komitmen antikorupsi Prabowo dengan merujuk data ICW, yang menunjukan Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, termasuk yang paling banyak mencalonkan bekas napi korupsi. Prabowo awalnya menjawab, ia belum memperoleh data itu dan mempersilakan Jokowi 'melaporkan' temuan itu. Jika memang terbukti, lanjutnya, dia akan menghukum calon legislatif tersebut dan mengirimnya sendiri ke penjara. Setelah diberi penjelasan lebih jauh oleh Jokowi tentang data ICW, Prabowo menjawab, "ada prosesnya." "Ini demokrasi, kita buka saja kepada rakyat. Apakah akan dipilih. Kalau misalnya rakyat memilihnya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, sementara korupsinya mungkin tidak seberapa... " Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam debat Pilpres 2019 pertama (17/01) di hotel Bidakara, Jakarta. Sementara itu, Ma'ruf, yang sebelumnya menjawab "cukup" ketika diberi kesempatan bciara, akhirnya angkat suara juga saat membahas terorisme. "Kami akan lakukan pendekatan yang humanis, dengan tidak melanggar HAM. Untuk itu dalam menanggulangi terorisme, kami akan ajak ormas-ormas khususnya organisasi keagamaan," kata Ma'ruf. Ma'ruf menyampaikan, terorisme dapat disebabkan oleh pola pikir atau kondisi ekonomi. "Oleh karenanya caranya adalah apa yang menyebabkan dia radikal. Kalau karena paham keagamaan menyimpang maka yang harus kita doktrinkan dengan meluruskan paham keagamaan yang menyimpang itu," kata Ma'ruf. "Tapi kalau itu disebabkan faktor ekonomi sosial maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan nantinya bisa mengembalikan mereka pada jalan yang lurus," ucap dia. Saling tuding soal perspektif gender Saat babak eksaminasi antar calon, Jokowi mempermasalahkan visi-misi Prabowo-Sandiaga dalam hal pemberdayaan perempuan dengan menyorot partai Gerindra yang dipimpinnya. "Mengapa seluruh jabatan strategis partai yang bapak pimpin, seluruhnya lelaki?" tanya Jokowi. Pendukung capres nomer 01 dan 02 menonton bersama debat pertama capres dan cawapres di Jakarta, Kamis (17/01). Prabowo tidak memungkiri hal itu, namun dia menegaskan Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak. "Saya punya caleg terbanyak, UU wajibkan 30%, kita mendekati 40%," kata dia. Dia menyebut juga Rachmawati Soekarnoputri yang menjadi wakil ketua umum dan bertanggung jawab di bidang ideologi, selain adanya sayap partai, Perempuan Indonesia Raya. "Ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas. Tapi kita buka peluang sebesar-besarnya untuk 'emak-emak'," cetus Prabowo. Jokowi menggunakan momen ini untuk memamerkan prestasi menteri-menteri perempuannya. Ia mencontohkan bahwa kabinetnya memiliki sembilan menteri perempuan. Ia juga menyebut pernah membentuk tim Panitia Seleksi anggota KPK yang semuanya perempuan. Namun segera Prabowo menyerang balik: menurut Prabowo, sebagian menteri perempuan Jokowi justru menjalankan kebijakan yang merugikan rakyat. Ia menambahkan kalaupun perempuan yang dipilih, haruslah yang cakap dan membela rakyat. "Saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan," kata Prabowo. Debat datar, kurang mengeksplorasi topik Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati mengatakan ia menyayangkan banyaknya masalah terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme yang tak dibahas secara menukik dalam debat tersebut. Misalnya, soal operasi tangkap tangan oleh KPK yang terus meningkat. "Tapi tadi tidak dieksplor dengan baik," cetusnya. Sejumlah relawan Jokowi-Ma'ruf Amin menonton debat di lapangan belakang Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/01/). Pelanggaran HAM dan problem HAM di masa lalu yang belum selesai juga, menurutnya, tidak dieksplorasi jauh dalam debat itu. Menurutnya, ini menunjukkan di satu sisi petahana selama empat tahun memimpin tidak memiliki pencapaian luar biasa terkait soal korupsi, HAM, hukum dan terorisme. Namun di sisi lain, pasangan Prabowo-Sandi juga tidak memberikan alternatif penyelesaian yang menjanjikan. "Dari sisi penantang ternyata tidak memberikan solusi alternatif kebijakan yang menjanjikan yang bisa jadi jadi harapan masyarakat," kata dia. Karenanya, menurut Mada, debat ini tidak akan membuat para swing voters bisa menentukan pilihannya. Antara Jokowi sang petahana dan Prabowo sang penantang Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Luky Sandra Amalia, mengatakan dalam debat perdana, Jokowi sangat diuntungkan oleh posisinya sebagai petahana. Posisi itu memberinya banyak keuntungan dalam bentuk jawaban-jawaban yang lebih komprehensif dibandingkan lawannya, Prabowo. Sandiaga Uno dinilai mampu melengkapi peran capres Prabowo Subianto. Prabowo, katanya, sering memberikan tanggapan yang 'menggantung'. "Saya tidak tahu apa datanya kurang lengkap atau gaya kampanye beliau seperti ini," kata Luky. Ia menambahkan, kubu Prabowo dan Sandiaga selalu mengaitkannya ke masalah ekonomi. "Kubu Prabowo dan Sandiaga harus fokus ke isu yang ditanyakan di debat karena masalah ekonomi akan dibahas di debat berikutnya." Prabowo-Sandiaga lebih kompak, Ma'ruf jomplang Pengamat dari UGM, Mada Sukmajati juga menyoroti pembagian peran dalam debat perdana capres dan cawapres. Menurut dia, peran Ma'ruf sangat terbatas dalam debat ini. Nonton bareng debat juga diadakan pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di GOR Segara Prancak, Badung, Bali, Kamis (17/01). Saat ditanya tentang bagaimana mereka mengambil langkah penegakan hukum tapi juga melindungi HAM, Jokowi menyelesaikan jawaban sebelum waktunya habis, dan moderator mempersilakan Ma'ruf Amin menambahkan. Namun Ma'ruf hanya menjawab, "Cukup." Dan sesudah dipersilakan lagi, ia menjawab, "Saya setuju dengan Pak Jokowi." Ini, menurut Mada, berbeda dengan peran Sandiaga yang lebih seimbang sebagai cawapres bagi Prabowo. "Masih sangat jomplang kalau dibanding Pak Prabowo dan Sandi. Sandi bisa mengimbangi Pak Prabowo," kata Mada. Luky Sandra Amalia dari LIPI mengamini hal itu. "Sandiaga selalu bisa memanfaatkan sisa waktu setelah Prabowo berbicara," katanya.