Usulan KTP khusus untuk Muslim di Filipina picu kontroversi
Usulan polisi Filipina untuk mengeluarkan kartu identitas khusus untuk ribuan Muslim sebagai salah satu cara meredam terorisme, memicu kontroversi di negara dengan penduduk mayoritas Katolik itu.
Penduduk Muslim Marawi salat berjamaah di pusat penampungan di luar kota yang dilanda konflik itu. Rencana yang dibicarakan mulai pekan lalu oleh pejabat di kawasan Luzon Tengah disebutkan sebagai langkah kontra terorisme menyusul dikuasainya kota Malawi oleh kelompok militan Maute yang berafiliasi dengan ISIS. Dalam dua bulan terakhir, pemerintah menggempur kota Marawi setelah kelompok Maute mengambil alih kota di Filipina selatan itu. Presien Rodgrigo Duterte menerapkan undang-undang darurat di Mindanao dan meminta maaf setelah menyalahkan penduduk Marawi yang ia sebutkan mengizinkan para simpatisan Maute masuk ke kota itu. Aaron Aquino, polisi di Luzon Tengah -dengan sektiar 25.000 penduduk Muslim- mengatakan KTP khusus ni perlu untuk mendata dan mengusir individu yang terkait dengan terorisme. Aquino mengatakan sistem yang sama telah diterapkan di kota Paniqui dan akan "direplikasikan di komunitas Muslim lain di seluruh kawasan sehingga kita dengan mudah dan efisien dapat mengidentifikasi saudara-saudara Muslim kita." Kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch mengatakan kebijakan itu melanggar HAM bagi Muslim untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan penduduk lain. "Meminta KTP khusus Muslim untuk menanggapi kegagalan Muslim mencegah kelompok Islamis masuk Marawi adalah hukuman kolektif," kata kelompok yang bermarkas di New York ini. Perparah keadaan Muslim di Manila dalam acara doa lintas agama Jumat (07/07) untuk keamanan bersama dan meredam terorisme. Gubernur Wilayah Otonomi Muslim Mindanau (ARMM) Mujiv Hataman mengatakan langkah itu adalah diskriminasi dan merupakan "preseden berbahaya". Sementara Zia Alonto Adiong, ketua komisi Krisis Manajemen Marawi, menyebut sebagai langkah Islamfobia. "Sebagai negara beradab, kita harus mencegah langkah diskriminatif apapun dan menegakkan hak fundamental dari bentuk diskriminasi," Bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok teroris di Marawi menyebabkan Presiden Duterte menetapkan seluruh Mindanau dalam keadaqan darurat sejak tanggal 23 Mei lalu. Hataman juga mengatakan sistem KTP khusus itu akan memperparah keadaan dan dapat "memicu kemarahan anak-anak muda Muslim yang menjadi sasaran pererkrutan kelompok ekstrem". Seorang warga Marawi di tempat pengungsian. "Bila persyaratan itu terkait keamanan, maka sistem KTP harus diterapkan untuk semua penduduk Filipina, tak hanya Muslim," katanya. Ia menyerukan dialog dengan pejabat keamanan untuk meninjau sistem yang tepat secara konstitusi. Melalui media sosial, usulan KTP khusus Muslim ini juga menimbulkan silang pendapat. Akun di Facebook atas Lino Guchi España, menyebutkan usulan ini "Diskriminatif!, Tidak semua Muslim teroris sama halnya tak semua orang Kristen suci...Ayo kita hargai saudara perempuan dan laki Muslim kita." "Ini bukan semua tentang hak asasi manusia, namun tentang keamanan. Sistem identitas penduduk tak akan merusak hak mu," kata pengguna lain Maricor Carimbaran Aborong.