Setelah penembakan Christchurch, Selandia Baru akan larang semua jenis senjata ala militer
Selandia Baru akan melarang semua jenis senjata semi-otomatis seperti yang digunakan dalam penembakan masjid di Christchurch, kata PM Jacinda Ardern.
PM Selandia Baru Jacinda Ardern berharap larangan ini mulai berlaku pada 11 April. Aturan senjata api di negara tersebut menjadi sorotan sejak seorang pria bersenjata membunuh 50 orang di dua masjid, Jumat lalu (15/03). Ardern berkata ia berharap undang-undang baru itu mulai berlaku pada 11 April. Ia menjelaskan, pihak berwenang akan menyiapkan skema pembelian kembali untuk senjata yang dilarang, dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pemborongan sebelum aturan baru berlaku. "Sekarang, enam hari setelah serangan ini, kami mengumumkan larangan terhadap semua jenis senjata semi-otomatis gaya militer (MSSA) dan senapan serbu di Selandia Baru," kata sang perdana menteri. Ia menjelaskan, pihak berwenang akan menyiapkan skema pembelian kembali untuk senjata yang dilarang, dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pemborongan sebelum aturan baru berlaku. "Alat-alat terkait yang digunakan untuk mengubah senjata menjadi MSSA juga dilarang, beserta dengan semua magasin kapasitas tinggi." Menjawab tentang dampak larangan ini pada pemilik senjata api, PM mengatakan akan ada sedikit pengecualian terbatas bagi para petani Selandia Baru. "Kami juga mengakui bahwa beberapa senjata digunakan secara sah di komunitas pertanian kami, dan karena itu menetapkan pengecualian bagi senapan kaliber 0,22 dan senapan berburu yang biasa digunakan untuk berburu bebek," katanya. Para korban penembakan Christchurch Ardern mengatakan, pihak berwenang memperkirakan bahwa pembelian kembali bisa menghabiskan biaya "antara $100 juta (Rp9,8 miliar) dan $200 juta. Tetapi itu adalah harga yang harus kita bayar untuk memastikan keamanan masyarakat." "Saya sangat yakin bahwa sebagian besar pemilik senjata yang sah di Selandia Baru akan paham bahwa langkah ini diambil demi kepentingan nasional, dan akan menerima perubahan ini," katanya. "Ketika Australia melakukan reformasi serupa, pendekatan mereka adalah mengizinkan pengecualian bagi para petani, termasuk untuk pengendalian hama dan kesejahteraan hewan. Kami telah mengambil tindakan serupa untuk mengidentifikasi senjata yang memang diperlukan di area tersebut, dan mengecualikannya." Menteri kepolisian Selandia Baru Stuart Nash berkomentar tentang perkembangan ini: "Saya ingin mengingatkan bahwa memiliki senjata api di Selandia Baru adalah suatu keistimewaan, bukan hak."