Andi Narogong dihukum delapan tahun, hakim menyebut Setya Novanto
Dalam vonis yang menyebut juga Setya Novanto, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima status Andi Narogong sebagai 'justice collaborator,' namun tetap menghukumnya delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Andy Narogong memutuskan untuk tidak mengajukan banding dan menerima keputusan. Andi Agustinus alias Andi Narogong, salah satu tokoh kunci dalam kasus proyek KTP elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun, dinyatakan terbukti memberikan fee kepada sejumlah politikus dan pejabat publik, khususnya anggota Komisi II DPR dalam kurun September-Oktober 2010 untuk memperlancar pembahasan anggaran e-KTP di DPR. Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butar Butar menyatakan bahwa Andi Narogong "terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan," dalam kasus korupsi terbesar Indonesia itu. Serta "menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, dan denda sebesar Rp 1 miliar, yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan penjara kurungan selama enam bulan." Hukuman yang dijatuhkan hakim sepenuhnya sesuai dengan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Dalam paparan putusannya, nama mantan Ketua DPR Setya Novanto juga disebut-sebut keterkaitannya. "Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terlihat jelas ada rangkaian perbuatan untuk menyamarkan atau mengaburkan pemberian uang dari konsorsium kepada Setya Novanto yang bertujuan menjauhkan pelaku dari tindak pidana korupsi ini," demikian analisis yuridis putusan, menutip dakwaan jaksa, seperti dipapar anggota Majelis Hakim, Emilia Djaja Subagia di depan sidang, Kamis (21/12/2017), seperti dikutip detik.com. Dalam surat dakwaan jaksa sebelumnya, Andi memang disebutkan mengatur pembagian jatah dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Nazarudin. Berdasarkan kesepakatan yang mereka buat, Komisi II DPR mendapat jatah 5% dari total anggaran, setara Rp261 miliar. Sedangkan Andi dan Setya disebutkan mendapat 11% dari total proyek Rp5,9 triliun, yakni Rp574,2 miliar. Majelis hakim menerima Andi Narogong sebagai 'justice collaborator,' atau terdakwa yang ikut membantu membongkar kejahatan terkait, yang membuatnya dituntut, dan dijatuhi hukuman yang lebih rendah. Pihak Andi Narogong menyatakan menerima keputusan. Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam sidang sebelumnya -menerima keputusan yang dijatuhkan hakim. Dalam perkembangan lain, mantan Ketua DPR dan Ketua Golkar Setya Novanto sudah mulai diadili untuk kasus terkait. Hari Kamis (21/12) ini jiuga, puteri Setya Novanto memenuhi pangilan KPK sebagai saksi. Sebelumnya, terdakwa lain kasus e-KTP, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri sudah divonis bersalah. Imran dihukum penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta, sementara Sugiharto dijatuhi hukuman 5 tahun dan denda sebesar Rp400 juta.