Kursi wagub Jakarta, antara yang pernah terjerat kasus korupsi dan pentingnya moralitas
Nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, yang mencuat sebagai calon untuk mengisi kursi kosong wakil gubernur mengganti Sandiaga Uno, dipertanyakan rekam jejaknya karena ia pernah menjadi narapidana kasus korupsi.
Nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, yang mencuat sebagai calon untuk mengisi kursi kosong wakil gubernur. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku mitra partai pengusung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bersama Gerindra memandang etika dan moralitas perlu diperhatikan terkait pemilihan jabatan publik ini. Gerindra DKI Jakarta akan secara resmi mengajukan nama M. Taufik sebagai pengganti Sandiaga ke dewan pengurus pusat pekan depan. Namun, PKS selaku mitra partai pengusung mengaku gamang dengan Taufik yang berstatus eks koruptor. Direktur pencalonan presiden PKS, Suhud Alyudin, mengatakan moralitas perlu diperhatikan terkait pemilihan jabatan publik ini. "Walaupun secara formal itu Mahkamah Agung membolehkan mantan napi kasus korupsi maju sebagai pejabat publik, tapi kita harus melihat dari aspek etik, aspek moralitas,"ujar Suhud kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/09). "Kita juga harus menghormati perasaan publik dan realitas bahwa kita sedang berperang, sedang berjuang memberantas korupsi," tegasnya kemudian. Partai Gerindra sendiri menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengen mencoret nama-nama bakal calon anggota legislatif yang pernah tersandung kasus korupsi dalam daftar caleg Partai Gerindra. Puluhan bekas pelaku korupsi lolos menjadi bakal caleg. Mereka didesak mempublikasikan rekam jejak sebelum pemilu 2019. Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengakui Taufik pernah terlibat kasus korupsi 13 tahun lalu, namun dia menegaskan dirinya tidak ingin berpolemik menyoal sepak terjang Taufik sebagai eks koruptor. "Jangan ragukan komitmen Gerindra untuk memberantas korupsi, kami ini satu-satunya partai di DPR yang tak pernah kadernya, yang sebagai anggota DPR, ditangkap KPK karena kasus korupsi," tegasnya. Lantas, mengapa Gerindra ajukan eks Napi koruptor Jadi Wagub DKI? Andre mengungkapkan "berdasarkan tentuan, orang yang menggantikan posisi Sandiaga Uno di kursi wakil gubernur DKI Jakarta semestinya juga kader Partai Gerindra". Kendati begitu, meski namanya sudah diajukan oleh DPD Gerindra Jakarta, keputusan tetap berada di tangan Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Tentu nanti diputuskan oleh Pak Prabowo, mungkin sambil berdiskusi dengan Pak Sohibul Iman (presiden PKS). Kita tunggu saja lah, keputusan kan belum diambil, saya rasa kita tidak perlu berpolemik karena belum ada keputusan dari Pak Prabowo," ujar Andre. Ia menambahkan keputusan soal nama yang diusung itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Sandiaga Uno yang mendampingi Prabowo Subianto dalam pilpres 2019 terpaksa harus meninggalkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang baru didudukinya selama beberapa bulan. Adapun Suhud menuturkan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari Partai Gerindra, meski di level pimpinan pusat sudah ada kesepahaman bahwa jatah kursi wagub ini akan diserahkan kepada PKS. "Pak Prabowo sendiri mengizinkan kalau pengganti Pak Sandi Uno dari PKS," tukasnya. Sementara itu, Taufik mengklaim telah mendapat lampu hijau dari Prabowo Subianto untuk menjadi pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI. Dia juga meminta PKS tidak mengklaim sepihak bahwa Prabowo telah menyerahkan posisi wakil gubernur kepada mereka. "Saat saya sampaikan, Pak Prabowo senyum. Menurut tafsir saya, dia setuju," kata Taufik di Kompleks DPRD DKI Jakarta. Taufik berharap DPP Gerindra bisa segera menyetujui dirinya menjadi pengganti Sandiaga Uno agar proses pergantian di DPRD DKI bisa cepat dilakukan. "Besok Jumat, saya akan adakan rapat DPC-DPC Gerindra, supaya rapimnya diperluas. Nanti kalau sudah, nama saya baru diketik. Atas pemberitahuan DPP," kata Taufik. Pengamat Politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana memandang publik sudah cukup cerdas untuk menilai pejabat publik yang akan menjadi wakilya. Namun, dia mengakui bahwa pemilihan wakil gubernur nanti akan menyisakan persoalan serius karena dilakukan secara tertutup. "Problemnya adalah ini kan pemilihannya di ruang tertutup, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi di situ," ujar Adit. "Publik hanya bisa mengomentari, meminta partai-partai atau memilih anggota dewan untuk memilih yang sebenarnya. Karena kita nggak bisa mutusin, itu ada di DPRD," tambahnya. Pimpinan yang 'bersih' Dengan kondisi itu, Adit menuturkan Taufik jelas diuntungkan karena posisinya sekarang sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta. "Pak Taufik ini juga nampaknya sudah melakukan lobi-lobi politik untuk meyakinkan teman-temannya di anggota dewan untuk mendukung dia." "Jadi menurut saya, karena ini di ruang tertutup, maka dia merasa memiliki kesempatan untuk melakukan itu dan menantang PKS," ungkapnya. PKS mengklaim bahwa Prabowo telah menyerahkan posisi wakil gubernur kepada mereka. "Bola panas" nama wagub kini pun berada di DPRD DKI Jakarta lantaran mekanisme pemilihan wakil gubernur memang diputuskan sepenuhnya melalui sidang DPRD. Namun, yang jelas, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan dewan mempertimbangkan rekam jejak siapa pun nama yang diusung sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. "Sudah pasti. Kan nggak mungkin teman-teman DPRD yang jumlahnya 106 itu akan melawan kehendak rakyat. " "Kehendak rakyat saat ini adalah menghendaki pemimpin yang bersih, pemimpin yang transparan, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang melayani," tegas Gembong. Sejauh ini, PKS tetap berharap Gerindra menyerahkan kursi wakil gubernur DKI itu kepada PKS. Tujuannya demi memperkokoh koalisi pada Pilpres 2019. PKS dan Gerindra berkoalisi mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga pada Pilpres mendatang. PAN dan Partai Demokrat turut bergabung dalam koalisi itu.