Di balik 'tren' partai mendorong pemutaran kembali film G30S/PKI
Sedikitnya tiga partai, yaitu PKS, PAN dan Golkar, sudah menjadwalkan dan melakukan acara pemutaran film Pengkhiatanan G30S/PKI. Langkah yang, oleh sebagian kalangan, diyakini sebagai cara untuk meraih dukungan politik.
Demo mahasiswa di sekitar Istana Bogor setelah gagalnya upaya kudeta pada 30 September 1965. Partai Amanat Nasional sudah menggelar acara menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di Hotel Mercure, Jakarta Utara, pada Kamis (21/9) lalu. Menurut Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, pada wartawan, acara nonton bareng tersebut bertujuan untuk "menyamakan persepsi dan membangkitkan semangat untuk melawan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI)." Namun Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga kepada para wartawan saat pemutaran film tersebut, mengatakan, "Lah, kan filmnya sudah ada sejak lama. Bahwa ada kepentingan segala macam, dalam politik dan macam-macam lah ya, biasa lah." Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera sudah memerintahkan pula adanya pemutaran serentak film G30S/PKI di DPRD seluruh provinsi dan kabupaten atau kota pada 30 September mendatang. Sukamta Mantamiharja, anggota DPR dari PKS menyebut ada beberapa indikasi peluang bangkitnya PKI. "Di kampung saya (Solo), tempat orang atheis, komunis, sampai saat ini, orang orang ini masih tak percaya adanya Tuhan, kalau ketemu anak-anak kecil masih mengajari ideologi mereka, ini tak pernah padam... Mereka punya aktivitas kumpul-kumpul dengan berbagai modus," kata Sukamta. "Ada indikator lain bahwa generasi baru yang punya ideologi seperti PKI itu jalan terus dan bergerak terus di Indonesia," tambahnya. Sementara Golkar, lewat Sekjen Idrus Marham, sudah menyatakan bahwa partainya berada di posisi terdepan dan mendukung penuh untuk pembelajaran agar peristiwa itu tak terulang lagi. Lewat akun Twitter-nya, Partai Golkar sudah menyampaikan bahwa film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI akan ditayangkan di TVOne, stasiun televisi yang dimiliki oleh Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie, pada 30 September nanti. Meski begitu, baik sejarawan Asvi Warman dan tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, sudah mengatakan bahwa isu 'kebangkitan PKI' sarat politik. "Mengapa (isu ini di) Indonesia diangkat, karena ada tujuan politik, karena Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga jadi sasaran. Tapi itu tak ada dampak apa-apa asal dijelaskan ke publik, dijelaskan bahwa komunisme sudah runtuh," ujar Syafii. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, juga sudah memerintahkan pemutaran film itu di kalangan TNI 'agar bangsa tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulang kembali'. Politisi PDIP, Effendi Simbolon, pun sudah menyampaikan kritiknya terhadap perintah Jenderal Gatot yang ditudingnya 'berpolitik' lewat pemutaran film G30S/PKI. 'Berlomba-lomba' Bagi pengamat politik dan Direktur Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, karena fakta-fakta seputar peristiwa 1965 tak pernah tereksplorasi secara penuh, maka isu ini menimbulkan penafsiran yang memunculkan baik sikap anti maupun simpati pada mereka yang dianggap korban. Menurut pengamat, isu PKI memiliki persamaan dengan isu terkait etnis Rohingya, karena sama-sama menggunakan sentimen keagamaan. "Dan itu betul-betul bisa membelah publik, berarti kan isu itu dianggap penting oleh publik. Dalam konteks politik, publik itu kan pemilih. Karena ada yang simpati dan ada yang anti, itu menjadi peluang politik bagi partai. Kalau kemudian ingin mendapatkan simpati, maka kemudian posisi yang ingin diambil oleh partai itu bukan mendapat fakta terlebih dulu baru berdebat, tetapi kira-kira, anginnya bergerak ke mana ya?" kata Dodi. Selain itu, karena 'motor' pemutaran kembali film ini adalah TNI, maka Dodi melihat bahwa partai-partai yang mendukung pemutaran kembali 'tidak ingin konfrontatif dengan tentara'. Tetapi Dodi belum yakin bahwa langkah PAN, PKS dan Golkar yang 'berlomba-lomba mengendarai gelombang anti-PKI ini' terkait pemilihan presiden 2019. "Pada titik ini masih spekulatif dampaknya pada 2019. Mereka mencoba untuk melihat reaksi-reaksi publik dan reaksi-reaksi yang muncul di kalangan tentara, masih penjajakan," ujar Dodi. Menurutnya, isu PKI memiliki persamaan dengan isu etnis Rohingya, keduanya sama-sama bersentuhan dengan sentimen keagamaan. "Satu segmen besar umat Islam merasa bahwa PKI adalah musuh mereka, itu persamaannya. Yang bisa memobilisasi dalam skala masif itu isu PKI, isu agama, sementara isu-isu kesejahteraan relatif sekunder, partai-partai tidak menuju ke sana." "Debat-debat tentang perburuhan, industri, selalu kalah dengan sektor-sektor agama. Ini cara paling gampang meraih simpati, orang mudah tersulut. Kalau isu buruh, butuh argumen panjang, perlu data, perlu rumusan kebijakan, itu kan agak panjang," tambah Dod dari Lembaga Survei Indonesia. Menkopolhukam Wiranto, pada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, sudah mengakui bahwa isu komunisme sering 'ditunggangi kepentingan politik'. "Mendekati Pilkada, mendekati Pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9)