Pasangan selingkuh Aceh tetap dicambuk
Seorang pria yang sudah menikah dan seorang perempuan tertangkap tangan oleh sembilan pemuda saat sedang berselingkuh, Kamis (01/05) pekan lalu di Langsa, Aceh.
Setiap wanita yang berada di lingkungan Masjid Baiturrahman wajibkan mengenakan pakaian Muslim. Tiga dari kesembilan pria tersebut diduga akhirnya memperkosa sang wanita sedangkan enam pria lainnya melecehkan sang wanita, ungkap Ibrahim Latif, Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa. Pasangan selingkuh itu masih menjalani pemeriksaan secara hukum syariat Islam sehingga belum menjalani hukuman. Sementara itu, empat dari sembilan pemuda tersebut ditahan dan menjalani pemeriksaan sesuai hukum pidana Indonesia. Lima pemuda lainnya melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang. Menanggapi kasus ini, Teuku Kemal Fasya, antropolog dari Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, mengatakan sesuai syariat Islam yang berlaku di Aceh, pasangan tersebut memang tetap harus diproses. "Kalaupun dia (pasangan selingkuh) harus dihukum, yang pertama harus dihukum adalah para pemerkosanya dulu dan hukuman kepada para pemerkosa harus berkali-kali lebih berat dibanding apa yang dia lakukan. Nah, itu baru keadilan itu ada," kata Teuku Kemal Fasya kepada Rizki Washarti dari BBC Indonesia. Qanun Aceh dan KUHP Dalam Qanun (peraturan daerah) Aceh terdapat lima hal yang akan diproses sesuai hukum syariah Islam yakni pelanggaran mengenai ibadah, miras, judi, khalwat (mesum) serta jinayat (hukum pidana materil) yang masih berada dalam tahap sosialisasi jelas Ibrahim Latif, Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa. Pemerkosaan yang dilakukan oleh para pemuda dikenakan hukum pidana Indonesia dan bukan Qanun Aceh karena pemerkosaan tidak diatur dalam Qanun. "Kalau kita hukum berdasarkan Qanun mesum atau Qanun khalwat, dia hanya akan kena cambuk sembilan kali. Kan ringan sekali hukumannya. Maka lebih bagus, dia dihukum berdasarkan hukum KUHP yang bisa dihukum sampai sepuluh tahun,'' tutur Ibrahim Latif. Di lain pihak, Destika Gilang, koordinator Kontras Aceh menjelaskan kekerasan di Aceh berlangsung salah satunya karena Qanun Aceh memiliki multitafsir. "Misalnya peran masyarakat dalam melakukan penegakkan syariat Islam. Di dalam Qanun itu ada pasal itu, peran masyarakat. Akhirnya masyarakat menafsirkan dia bisa melakukan hal-hal itu karena ada legitimasi Qanun seperti itu. Tetapi yang disayangkan peran-peran yang dilakukan masyarakat itu peran-peran yang penuh kekerasan," kata Destika.