Petisi mendukung Ahok digulirkan
Lebih dari seratus orang menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (01/03) mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari langkah hak angket DPRD Jakarta.
Sebagian warga Jakarta menandatangani petisi mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka membuat petisi ‪#‎Gueahok‬ dan ‪#‎SaveAhok‬ dan meminta Ahok tidak takut menghadapi hak angket yang digulirkan DPRD DKI Jakarta tersebut. Aksi ini digelar dalam acara Car free day di sekitar tugu Selamat datang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. "Saya mendukung petisi ini agar Ahok terus membongkar ketidakbenaran atau manipulasi keuangan negara," kata Vina, seorang ibu yang ikut menandatangi petisi. "Kita wajib dukung Ahok! Masak kita membiarkan uang sebanyak itu dibiarkan dirampok oleh segelintir orang," kata Setiawan, yang datang bersama istrinya dalam aksi itu. Sebagian peserta mengenakan topeng berupa wajah Ahok, dan mereka membagikan selembar kertas untuk ajakan mendukung petisi mendukung Ahok. Salah-satu dukungan itu ditunjukkan seorang warga yang mengenakan topeng Ahok. "Kita ingin menjelaskan bahwa Ahok tidak sendiri. Dia tidak berpartai, dan sebagai warga kita mendorong Ahok untuk terus membereskan dugaan korupsi di APBD Jakarta," kata Aditya Yogi Prabowo, koordinator aksi #GueAhok, Minggu (01/03) pagi. Sebelumnya, aksi menolak Ahok juga dilakukan oleh sekelompok orang saat DPRD Jakarta menggelar sidang paripurna tentang hak angket, Kamis (27/02). Presiden Jokowi mengomentari Konflik terbuka DPRD Jakarta dengan Ahok dilatari anggaran DKI yang diajukan Gubernur Ahok berbeda dengan anggaran versi DPRD. Gubernur Ahok beralasan dalam versi DPRD ada yang disebutnya "anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun". Tuduhan ini berulangkali dibantah oleh anggota DPRD Jakarta. Kepada media, Ahok belakangan meminta BPKP turut menginvestigasi dugaan korupsi tersebut. Dia menyebut, kemunculan dana "tidak jelas itu tak hanya berasal drai oknum di DPRD Jakarta, tetapi juga jajaran di bawahnya." Para pendukung Ahok juga menuliskan dukungannya melalui kertas kecil yang ditempel di sebuah papan. Tuduhan Ahok ini kemudian ditindaklanjuti DPRD Jakarta dengan menggelar sidang paripurna yang menyetujui dilakukannya hak angket terhadap Ahok, Kamis (26/02). Mayoritas fraksi di DPRD Jakarta mengatakan, langkah Ahok menyampaikan RAPBD kepada Kemendagri tanpa kesepatan DPRD itu "bertentangan dengan PP nomor 16 tahun 2010." Sejumlah pemberitaan menyebutkan, RAPBD yang diajukan Gubernur DKI Jakarta tersebut tanpa menyertakan usulan DPRD. Sabtu (28/02), Presiden Joko Widodo mengatakan, konflik terbuka Ahok dan DPRD Jakarta muncul karena pesoalan komunikasi politik kedua pihak. Aksi ini digelar di sekitar Bundaran HI di sela-sela acara Car free day, Minggu (01/03) pagi. Dia yakin perselisihan itu dapat diatasi apabila kedua pihak mau membangkun komunikasi dan mencari solusi bersama. Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu (28/02), mengatakan, dia mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta untuk membawa laporan dan dokumen dugaan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta ke KPK.