Malaysia harap peningkatan TKI domestik
Pemerintah Malaysia berharap jumlah pekerja domestik dari Indonesia meningkat, dengan melibatkan swasta dalam kerja sama kedua negara.
Pengiriman TKI sektor domestik ke Malaysia melalui jalur resmi menurun drastis. Hal ini disampaikan PM Malaysia Najib Razak dalam keterangan pers, setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, hari Kamis (19/12). "Saya mengusulkan supaya melibatkan pihak swasta kedua negara dan Pak Presiden setuju," jelas Najib, seperti dilaporkan wartawan BBC, Sri Lestari. Najib mengatakan setelah penandatanganan MOU pada 2011, jumlah Tenaga Kerja Indonesia di sektor domestik yang bekerja di Malaysia hanya mencapai 513 orang. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor domestik ke Malaysia menurun jadi hanya sekitar 500 orang sejak moratorium dicabut. Muhaimin tak mengetahui secara pasti penyebab penurunan tersebut. "Saya mencurigai kok jumlahnya menurun, padahal sistemnya sudah bagus, jalurnya sudah bagus, perlindungan bagus itu sudah dua tahun cuma 500 orang, pemerintah Malaysia ingin lebih banyak, kita terserah masyarakat, kalau ingin kerja disana gajinya harus tinggi toh," jelas Muhaimin. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kebijakan Malaysia yang mengatur TKI semakin baik. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Malaysia, bahwa regulasi dan kebijakan yang mengatur Tenaga Kerja Indonesia makin baik dan berkembang ke arah positif," jelas Yudhoyono. TKI Ilegal Asosiasi tenaga kerja mengatakan pemerintah kedua negara harus membenahi aturan agar pengiriman tenaga kerja Indonesia di sektor domestik kembali meningkat. Himpunan Pengusaha Jasa TKI Himsataki menyebutkan jumlah tenaga kerja sektor rumah tangga ke Malaysia yang melalui jalur resmi menurun karena regulasi pemerintah tak mendukung pelaksanaan MOU. "Dalam kondisi ekonomi seperti ini minat masyarakat cukup tinggi, lihat saja yang ilegal jumlahnya ribuan, jalur resminya tidak bisa jalan, karena Kementerian Tenaga Kerja tidak mampu mengimplementasikan apa-apa yang menjadi kesepakatan tentang mekanisme, pembiayaan, pengawasan, masalah gaji, dan standar pelatihan," jelas Rusdi Basalamah dari Himsataki.. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan penetapan biaya penempatan TKI ke Malaysia sekitar Rp12 juta, biaya ditanggung oleh pengguna di Malaysia sekitar Rp7,6 juta dan TKI sebesar Rp5 juta seperti kesehatan, paspor hingga tiket. Rusdi mengatakan pemerintah Malaysia juga harus menekan jumlah TKI illegal agar jumlah TKI yang melalui jalur resmi dapat meningkat. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman MOU, Indonesia mulai mengirimkan TKI sektor rumah tangga pada 1 Desember 2011 lalu yang sempat terhenti karena pemerintah melakukan moratorium sejak 29 Juni 2009.