Mahkamah Konstitusi tolak permintaan tim Prabowo agar para saksi dilindungi melalui lembaga perlindungan
Sidang sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi akan berlanjut pada Rabu (19/06) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6). Sebelum sidang ditutup, sempat terjadi perdebatan ketika Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberi perlindungan kepada para saksi. Namun, majelis hakim MK tetap pada pendirian bahwa MK tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Pada sidang Selasa (18/06), kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjawab gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam pembacaan jawaban, tim hukum KPU selaku pihak termohon menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan, dan lebih menggiring opini. Pembukaan kotak suara Ali Nurdin, kuasa hukum KPU, mencontohkan gugatan yang tidak jelas adalah kasus pembukaan kotak suara di sebuah minimarket di Indonesia. "Pemohon tak tahu di mana lokasi dan hanya melalui cuplikan video di toko Alfamart. Ada belasan ribu toko Alfamart di Indonesia, tapi pemohon tak bisa menunjukkan lokasinya," ujar Ali. Ali juga bertanya apa hubungan video tersebut dengan kerugian yang dialami para kontestan Pilpres 2019. Dia mengatakan seharusnya kubu 02 bisa membuktikan kerugian para pasangan calon. "Dalam kasus ini, tak bisa terungkap apa hubungannya dengan suara para paslon," kata Ali. Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) selaku pihak termohon berbincang dengan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) sebelum mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6). Sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU Ali Nurdin selaku kuasa hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU. Menurutnya, pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Situng, kata Ali Nurdin, hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Hal ini, lanjutnya, telah ditegaskan dalam keputusan KPU Nomor 536 tahun 2009 tentang petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara pemilu 2019. Tautan berita Kuasa hukum KPU menyatakan link atau tautan berita yang dirujuk oleh tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan keputusan KPU yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Link berita bukan alat bukti surat atau tulisan sehingga tidak memiliki syarat," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin. KPU merujuk pada Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2018, khususnya Pasal 36 yang menyebutkan alat bukti berupa: surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan petunjuk. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) menyimak keterangan yang disampaikan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6). Calon wakil presiden Ma'ruf Amin tidak langgar aturan Tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, menyatakan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar persyaratan pencalonan. Sebab, kedua bank tersebut tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN, karena kedua bank yang dimaksud bukan BUMN," kata Ali. Dia menambahkan, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN mengatur pengertian BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kasus ini, kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah telah mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai dan konsultan hukum. Oleh karenanya, kedudukan hukum Dewan Syariah adalah bukan pejabat yang berbeda dengan pihak komisaris direksi pejabat dan karyawan Bank Syariah. "Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri," ucap Ali. Tolak permohonan tim Prabowo-Sandiaga Berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan, Ali Nurdin selaku kuasa hukum KPU meminta MK menolak permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga. Di samping itu, Ali menghendaki MK menyatakan benar keputusan KPU RI No 987 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019. Dalam penetapan KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara. Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6). Tuduhan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif Pada sidang pertama, tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding capres petahana nomor urut 01, Joko Widodo, melakukan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, dengan memanfaatkan jabatannya. Mereka menuduh ada sejumlah wujud kecurangan. Tuduhan-tuduhan itu kemudian dijawab oleh tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait. Tuduhan ketidaknetralan aparatur negara Tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral dan bertindak sebagai tim pemenangan paslon 01. Pengacara paslon 01, I Wayan Sudirta, mengatakan, dalil tim hukum 02 mengenai ketidaknetralan aparat "bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar". Soal pernyataan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan Kapolres Garut untuk menggalang dukungan pilpres, menurut Wayan, merupakan tuduhan tidak berdasar karena sudah dibantah sendiri oleh AKP Sulman Azis. Tuduhan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN I Wayan Sudirta selaku pengacara Jokowi menyebut dalil tim Prabowo berupa contoh yang disebut rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN serta penyalahgunaan APBN serta program pemerintah adalah tidak benar. "Tuduhan Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu," sambungnya. Dipaparkan tim hukum Jokowi, soal norma yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu. Personel Brimob Polri melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6). Pasal tersebut, kata I Wayan Sudirta, secara tegas menjamin sebagai calon presiden dan Wakil Presiden, hak presiden dan/atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan/atau wakil presiden. "Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika presiden dan/atau wakil presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan wakil presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. "Sebab, jika hal itu dilakukan, berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu," paparnya. Tuduhan pembatasan kebebasan media dan pers Tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf membantah tuduhan tim hukum Prabowo-Sandiaga soal pembatasan media dan pers yang tercantum dalam isi permohonan gugatan sengketa pilpres. Salah satunya tudingan mengenai tidak diliputnya reuni 212 oleh media mainstream dan pembatasan tayangan TV One, I Wayan Sudirta mengatakan media mainstream tidak dimiliki oleh pemerintah melainkan oleh korporasi swasta. Artinya tidak ada hubungan sama sekali antara media mainstream dengan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Wayan juga menekankan terhentinya program TV One tidak ada kaitannya dengan Jokowi-Ma'ruf. Tuduhan penyalahgunaan anggaran negara Dalam berkas perbaikan gugatan tim Prabowo-Sandiaga, dirincikan sejumlah kebijakan seperti mengumumkan kenaikan gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri sebesar Rp2,61 triliun. Luhut Pangaribuan selaku pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin mengatakan semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang APBN, yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku pembuat undang-undang. Adapun pembayaran gaji ke-13 dan THR disebut Luhut sebagai program rutin tahunan yang tidak terkait dengan Pemilu. "Kebetulan pembayaran gaji ke-13 dan THR kali ini berdekatan dengan waktu Pemilu dan faktanya tidak diberikan sekaligus. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak memiliki korelasi dengan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019," kata Luhut Pangaribuan. Tuduhan dana kampanye fiktif Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyanggah tudingan dana kampanye fiktif yang disebut tim hukum Prabowo-Sandiaga. Tim hukum Jokowi menjelaskan, sesuai Pasal 325 ayat (2) jo Pasal 335 UU Pemilu, penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye calon presiden dan cawapres nomor urut 01 telah dilaporkan serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang ditunjuk oleh KPU yakni KAP Anton Silalahi. KAP Anton Silalahi telah melakukan audit secara lengkap dan mengeluarkan laporan asurans independen nomor 315/ER/001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019. Selain itu, sebagaimana dipaparkan tim hukum Jokowi, dalil Pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar. Sumbangan tertulis dalam Laporan Penggunaan Dana Kampanye yang dilaporkan melalui sistem sebesar Rp.19.558.272.030 adalah dana yang dikeluarkan dari rekening TKN Jokowi Ma'ruf Amin yang dikelola Tim Kampanye Nasional dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah. "Namun karena teknis penginputan data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin," kata tim Jokowi.