Pilkada 2020: Ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pemantau serukan 'evaluasi total atau ditunda'
Lembaga pemantau pemilu mendorong untuk segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Jika pelaksanaan protokol kesehatan sulit dilakukan, tahapan pilkada harus ditunda, kata Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pendukung Demokrasi melakukan aksi mendukung Pilkada damai di Gladak, Solo, Jawa Tengah, 5 Agustus lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang berlangsung selama tiga hari lalu. Saat proses pendaftaran, bapaslon diiringi oleh massa pendukung yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dan berpotensi menyebarkan virus corona. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan evaluasi dan perbaikan terkait kejadian tersebut agar pelaksanaan protokol kesehatan lebih diperketat dalam pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri dan Bawaslu untuk tegas mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dalam pesta demokrasi daerah guna mencegah penyebaran virus corona dan munculnya klaster pilkada. Peserta menggambar mural bertema sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (29/08). Perludem: Evaluasi total atau tunda pilkada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pelaksanaan pendaftaran bapaslon abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. "Bapaslon secara ramai-ramai konvoi ke KPU untuk mendaftar. Manajemen resiko belum maksimal disiapkan. Kami khawatir jika terus berlangsung akan berpotensi memunculkan klaster baru," kata Heroik M Pratama, peneliti Perludem, Rabu (09/09). Untuk itu, Heroik meminta kepada pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi total pelaksanaan seluruh tahapan pilkada ke depan. "Jika tidak dapat memastikan protokol kesehatan dipenuh secara ketat, tidak ada kata lain yaitu menunda tahapan pilkada dan kemudian melakukan evaluasi dan identifikasi ulang protokol kesehatan sampai ada prosedur ketat," kata Heroik. Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyebut, proses pendaftaran kemarin merupakan suatu ironi karena seharusnya dapat diantisipasi jika ada persiapan yang matang dalam mencegah kerumunan. Sejumlah pendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah Makassar melakukan konvoi menggunakan kendaraan menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar di Sulawesi Selatan, Jumat (04/09). "Potensi pelanggaran dilakukan terang benderang, terjadi kerumunan dan arak-arakan massa. Seharusnya mitigasi persoalan tiap tahapan sudah direncanakan secara detil, namun kenyataannya tidak," kata Aditya. Aditya menjelaskan, dalam situasi normal saja pelaksanaan pilkada sudah dapat dipastikan akan banyak menimbulkan masalah, apalagi dilakukan di tengah wabah virus corona yang kesulitannya berkali-kali lipat. "Pengalaman kemarin membuka mata bahwa KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan pemerintah kelabakan, dan gagap menghadapi situasi. Bahkan saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan. Mustinya sense of crisis-nya kuat bahwa ini tidak main-main," tambah Aditya. Aditya menjelaskan, tahap pendaftaran hanyalah awal dari potensi besar pelanggaran protokol kesehatan di depan mata yang muncul jika pilkada tetap dilaksanakan namun evaluasi tidak dilakukan. "Yang paling krusial paling dekat adalah penetapan calon yang diikuti deklarasi calon pilkada damai, saya yakin pengumpulan massa akan terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, teknisnya bagaimana, kita berjalan dalam situasi gelap," katanya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap 733 bapaslon yang diterima pendaftarannya, di mana 294 paslon adalah petahana. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, hingga Rabu sore (09/09), terdapat 59 bapaslon yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang tersebar di 21 provinsi. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, walaupun positif Covid-19, calon pasangan kepala daerah tidak akan gugur. 'Antara nyawa atau demokrasi' Petugas memengisi data perolehan suara pasangan calon di lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (09/09). Pendapat yang sama juga diungkapkan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Jika pelaksanaan pilkada menyebabkan peningkatan kasus di luar angka normal maka pesta demokrasi itu harus ditunda. "Kalau nanti kasus meningkat dari normal maka harus ditunda. Saya sedih jika rakyat Indonesia meninggal dan sakit dibandingkan pemilihan umum ditunda. Bayangkan kita bisa menunda pemilihan, maka berapa kematian yang bisa dicegah?" kata Yunis. Namun Yunis memberikan catatan bahwa penundaan itu dilakukan jika ada bukti penambahan kasus yang meningkat pesat akibat pelaksanaan tahapan pilkada. "Saya menduga nanti waktu kampanye, itu susah sekali [melaksanakan protokol]. Pelanggaran demi pelanggaran akan terjadi, percaya deh," kata Yunis. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memperingatkan potensi munculnya klaster baru virus corona saat pelaksanaan pilkada. "Saya minta ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi, betul-betul diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada-pilkada karena sudah jelas di PKPU-nya jelas sekali. Jadi ketegasan saya kira Pak Mendagri dengan Bawaslu agar ini betul-betul diberi peringatan keras," kata Jokowi. Tahapan pendaftaran bapaslon berlangsung selama tiga hari dari 4-6 September lalu. Kini, tahapan memasuki proses verifikasi persyaratan dan tes kesehatan hingga 22 September mendatang dan penetapan pasangan calon keesokan harinya. Pemungutan suara akan digelar serentak pada 9 Desember di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. KPU: Kami terus lakukan evaluasi Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, KPU terus melakukan banyak perubahan secara progresif, termasuk evaluasi pelaksanaan pendaftaran, dan melakukan simulasi pelaksanaan pilkada. KPU juga, tambah Dewa, berusaha mendorong pelaksanaan pilkada berlangsung secara darling guna mengurangi kerumunan. "Tapi ada aturan dalam UU Pilkada, hukum positif kita yang berlaku, seperti contoh pendaftara itu bakal calon harus hadir, kalau tidak maka KPU melanggar. Kemudian juga dalam kampanye, ada tahap tatap muka dan dialog terbatas. Untuk itu diatur jumlahnya terbatas," kata Dewa. Mengenai masukan untuk menunda pilkada jika terjadi peningkatan kasus tajam, menurut Dewa, prosesnya sudah diatur secara jelas dalam UU Nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada. "Kita sudah mengikuti proses panjang bagaimana kemudian pilkada diputuskan dilanjutkan. Tantangan bersama kita yaitu tetap membangun dan menegakan demokrasi dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan WNI, siapa pun itu. "Tentu semua telah melakukan Langkah-langkah konkrit di lapangan. Itu akan kita dorong, kita maksimalkan sampai keselurahan seluruh tahapan ini bisa diselesaikan," ujar Dewa. Mengapa pilkada perlu dilanjutkan? Saydiman Marto dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri mengatakan beberapa pertimbangan pilkada dilanjutkan. Pertama, adalah potensi kekosongan pejabat daerah. "Pilkada ini akan diikuti 270 daerah, dan ada 200 kepala daerah yang habis masa jabatannya dan terjadi kekosongan jika ditunda," kata Saydiman. Kekosongan jabatan itu akan diisi oleh pejabat sementara yang memiliki kewenangan terbatas, dan tidak bisa mengambil maupun mengeksekusi kebijakan strategis, tambahnya. Muncul kekhawatiran pelaksanaan pilkada yang tak mematuhi protokol kesehatan akan menambah angka kasus virus corona. "Bisa saja melaksanakan tapi harus izin Kemendagri, bayangkan 270 daerah ini semuanya meminta izin untuk kegiatan strategis. Kedua, pejabat sementara ini tidak akan pernah mampu konsentrasi mengisi dua jabatan bersamaan. Akhirnya pemerintahan tidak fokus," ujar Saydiman. Alasan kedua adalah pilkada akan mendorong perputaran roda ekonomi di tingkat bawah yang terkeyak akibat wabah virus corona. "60% anggaran pilkada digunakan untuk tiga juta lebih penyelenggara pilkada, 40% untuk logistik. Anggaran itu salah satu perangsang bagi UMKM, seperti pengadaan masker, kaca muka, dan perekonomian lainnya," katanya. Lebih dari itu, Saydiman mengatakan akan ada banyak pasang calon di 270 daerah melakukan pengadaan dan pemesanan atribut kampanye yang kemudian akan menggerakkan roda ekonomi di daerah. "Saya kira dengan tahapan yang sudah dilakukan mari kita bersama-sama bersikap optimis dalam pelaksanaan protokol kesehatan, Insya Allah, kegiatan pilkada dapat berjalan lancar dan kita akan mendapatkan kepala daerah yang memang secara legitimasi kuat untuk menanggulangi dampak Covid dan sosial ekonomi," tambahnya. Selain itu, berdasarkan perkembangan data hingga 7 September lalu, total anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp15,23 triliun di mana 93,27% sudah terealisasi ke KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. "Artinya proses penyelenggaran pemilu sudah memenuhi untuk ketersediaan anggaran," kata Saydiman. Kemudian, Kemendagri juga telah mengeluarkan teguran kepada 69 kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. "Ada dua potensi penumpukan massa ke depan yaitu pengumuman dan kampanye. Kami telah melakukan antisipasi, salah satunya dengan memberikan teguran yang akan terus berlanjut dan semakin tegas jika pelanggaran terus terjadi," katanya