Aparat Hamas dan Fatah dituduh menyiksa kalangan Palestina kritis
Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah di Tepi Barat dan kelompok Hamas yang menduduki di Jalur Gaza dari waktu ke waktu menangkap dan menyiksa kaum kritis dan penentang mereka, kata Human Rights Watch.
Otoritas Palestina mengatakan pasukan keamanan mereka menjaga dan tertib pada aturan. Sebuah laporan yang didasarkan pada wawancara dengan sejumlah mantan tahanan menuduh dua faksi yang bertikai itu "membentuk mesin-mesin penindasan untuk menumpas suara kritis". Pasukan keamanan, tulis HRW, sering mengganggu, mengancam, memukuli, dan membuat tahanan mengalami stres atau kesakitan. Otoritas Palestina dan Hamas menyangkal tuduhan itu. Otoritas Palestina dibentuk sebagai pemerintahan sementara untuk kota-kota besar Palestina di Tepi Barat dan Gaza pada 25 tahun yang lalu sebagai hasil dari perjanjian damai dengan Israel. Mereka masih berkuasa terkait urusan Palestina di beberapa bagian Tepi Barat. Namun pasukan yang setia kepada Presiden Mahmoud Abbas dan Fatah kehilangan kendali atas Gaza yang direbut Hamas pada tahun 2007 - setahun setelah kelompok militan Islam itu menang di sana dalam pemilihan legislatif terakhir. Laporan 149 halaman yang diterbitkan oleh HRW pada awal pekan ini didasarkan pada wawancara dengan 147 saksi, termasuk mantan tahanan dan keluarga mereka, dan mengkaji bukti foto dan video, laporan medis dan dokumen pengadilan. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, baik pasukan keamanan PA dan Hamas telah melakukan sejumlah penangkapan sewenang-wenang terhadap kritik-kritik yang disampaikan secara damai, khususnya di media sosial, di kalangan jurnalis independen, di kalangan aktivis kampus di universitas, dan di berbagai demonstrasi. Hamas mengatakan pasukan keamanan telah menindak petugas yang melanggar aturan. Ketika perseteruan Fatah-Hamas semakin mendalam, dinas keamanan Otoritas Palestina memburu pendukung Hamas dan pasukan keamanan Hamas memburu para pendukung Otoritas Palestina -terlepas dari diupayakannya rekonsiliasi, tulis laporan HRW. "Otoritas Palestina sering menggunakan perundangan yang terlalu luas mengkriminalisasi mereka yang dituduh menghina 'otoritas tinggi', menciptakan 'perselisihan sektarian', atau 'merusak kesatuan revolusioner' untuk menahan para pembangkang selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Sebagian besar dari mereka dilepaskan tanpa merujuk mereka ke pengadilan, tetapi sering sekali proses hukumnya digantung," kata laporan itu. Alaa Zaqeq ditahan selama tiga minggu oleh pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat pada April 2017, sehubungan aktivitasnya dengan kelompok mahasiswa yang berafiliasi dengan Hamas. Dia mengatakan para petugas di sebuah penjara memborgol tangannya di belakang punggungnya, dan kemudian mengikatkan sepotong kain ke borgol yang ditarik dengan alat pengait ke atas melalui pintu. "Mereka menarik kain itu, mengangkat tangan saya di belakang punggung saya. Kaki saya tidak dibelenggu, dan ujung kaki saya menyentuh tanah. Saya ditahan dalam posisi begitu selama 45 menit," katanya kepada HRW. "Seorang petugas memukul punggung saya di antara bahu saya dengan tongkat besar lebih dari sekali... Setelah mereka menjatuhkan saya, saya merasa tangan saya hingga pundak saya mati rasa dan saya tidak berdaya sama sekali." Anggota keamanan Otoritas Palestina berpatroli di Nablus. Fouad Jarada, seorang jurnalis dari Palestinian Broadcasting Corporation, ditangkap oleh pasukan Hamas di Gaza pada Juni 2017 dan ditahan selama dua bulan setelah di laman Facebook-nya mengunggah laporan yang kritis terhadap sekutu Hamas. "Saya dipaksa berdiri dengan mata ditutup sepanjang hari di sebuah ruangan yang mereka sebut bus. Ada lima atau 10 orang ditahan bersama saya. Kadang-kadang mereka mendudukkan kami di kursi-kursi kecil. Untuk sekadar tidur atau berbicara, kami harus meminta izin," kata Jarada. "Saya ditahan 30 hari di sana ... Dan pemukulan sudah dimulai sejak hari pertama. Mereka meminta saya membuka tangan saya lalu memukul saya dengan kabel dan mencambuk kaki saya." HRW menyerukan kepada Uni Eropa, Amerika Serikat dan pemerintah lainnya yang secara finansial mendukung Otoritas Palestina atau Hamas untuk menangguhkan bantuan kepada unit-unit atau lembaga-lembaga tertentu yang disebut dalam laporan itu sampai mereka yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran dan kekerasan dimintai pertanggungjawaban. Disebutkan, praktik-praktik sistematis penyiksaan itu bisa tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat dituntut oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dan jaksa penuntut ICC bisa memutuskan apakah akan membuka penyelidikan resmi terhadap tindakan Israel atau pun Palestina di wilayah Palestina. Para pejabat di Tepi Barat dan Gaza menolak temuan itu. Mayor Jenderal Adnan al-Dmairi, juru bicara pasukan keamanan Otoritas Palestina, mengatakan kepada kantor berita Reuters: "Penangkapan-penangkapan dilakukan sesuai dengan perundangan dan kami berkomitmen untuk menegakkan hukum." Eyad al-Bozom, juru bicara kementerian dalam negeri di Gaza, wilayah yang diperintah Hamas, mengatakan: "Kami tidak memiliki kebijakan tentang penyiksaan. Penyiksaan itu merupakan pelanggaran hukum." "Kami telah menindak petugas yang melanggar hukum, termasuk yang melakukan penyiksaan. Beberapa ditahan dan diadili, ada juga yang dicopot dari jabatannya," tambahnya.