Mengapa usul unsur parpol ke KPU 'harus ditolak'?
Usulan memasukkan unsur partai politik dalam Komisi Pemilihan Umum harus ditolak karena akan menganggu independensi lembaga penyelenggara pemilu, kata seorang pakar hukum tata negara.
Sejumlah anggota DPR mengusulkan agar anggota KPU terdiri pula perwakilan partai politik. Usulan ini dilontarkan sejumlah anggota DPR sekaligus anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko, beberapa saat lalu. Di dua negara itu, menurut seorang anggota DPR, keanggotaan penyelenggara pemilu melibatkan pula perwakilan parpol yang dianggap akan saling mengawasi agar pemilu tidak dicurangi. Akan tetapi ahli hukum tata negara, Refly Harun menolak usulan itu dengan mengatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus independen dari kepentingan partai politik. Alasannya, pemilu di Indonesia selama ini masih "dililit persoalan seputar kecurangan yang melibatkan partai politik". "Yang dianggap independen saja, kadang-kadang tidak juga independen, masih bisa dintervensi partai politik, apalagi yang jelas-jelas berasal dari parpol," kata Refly Harun kepada BBC Indonesia, Minggu (23/03) malam. Secara terpisah, anggota DPR Fraksi Partai Golkar dan anggota Pansus RUU Pemilu, Rambe Kamarul Zaman, membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah anggota DPR mengusulkan agar ada anggota KPU yang berlatar belakang parpol. Seperti yang terjadi di Jerman dan Meksiko, kehadiran orang berlatar belakang parpol itu dibutuhkan KPU agar "lebih memahami parpol" dan kehadirannya dapat menjalankan "fungsi saling mengawasi", kata Rambe kepada BBC Indonesia, Minggu malam. Rambe tidak terlalu mengkhawatirkan tuduhan yang menyebut anggota berlatar parpol itu akan mengintervensi kinerja KPU. "Karena ini berbeda dengan seperti KPU dalam Pemilu 1999 yang semua perwakilan parpol masuk di dalamnya," ujarnya. Lagi pula, "syaratnya, dia harus berhenti dari parpol, minimal lima tahun sudah berhenti dari aktivitas kepengurusan parpol," papar politisi Partai Golkar ini. Pengalaman Pemilu 1999 Bagaimanapun, Refly Harun tidak setuju apabila perwakilan parpol masuk sebagai anggota penyelenggara pemilu. Dia mencontohkan kehadiran perwakilan partai politik dalam keanggotaan KPU saat pemilu 1999. Ketika itu, ada perwakilan 48 parpol dan lima orang perwakilan pemerintah. "Yang terjadi, fakta mengatakan, KPU tak bisa menetapkan hasil pemilu karena ditolak oleh partai yang kalah," ungkapnya. Akibatnya, kerja KPU menjadi lamban dan mengakibatkan ketidakpastian politik. "Sehingga penetapan hasil pemilu dilakukan oleh Presiden Habibie, padahal presiden tidak memiliki kewenangan menetapkan hasil pemilu," jelasnya. Seorang pakar mengingatkan ketika KPU dipenuhi oleh perwakilan parpol saat Pemilu 1999. Karena itulah, Refly tidak sepakat apabila KPU nantinya diiisi perwakilan partai politik seperti diwacanakan oleh sejumlah anggota DPR. Apalagi, praktik kecurangan pemilu masih sering dijumpai setiaap pemilu, tetapi tidak bisa ditindak karena aturan sanksi yang dimuat dalam UU Penyelenggaraan pemilu terbilang lemah. "Dari awal, kalau kita lihat, pembentukan atau pembuatan UU Pemilu itu dibuat tumpul," katanya. Terutama untuk menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu, yang menurutnya, kemungkinan besar dilakukan oleh legislator yang terpilih. "Contohnya politik uang. Itu sangat tidak efektif penegakan hukumnya, sehingga pelaku politik uang itu tidak didiskualifiskasi, padahal seharusnya didiskualifikasi," jelas Refly. Anggota DPR Membantah Wacana memasukkan unsur parpol dalam KPU ini muncul ke permukaan ketika DPR tengah menyelesaikan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang ditargetkan selesai akhir April 2017 nanti. Usulan ini juga muncul ketika DPR didesak untuk segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022 dan tidak menundanya. Salah-satu alasan penundaan itu, antara lain, karena diduga ada keinginan memasukkan unsur parpol dalam penyelenggara pemilu yaitu KPU. Sebagian fraksi di DPR meminta uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU ditunda. Namun demikian, Rambe membantah usulan itu akan dimasukkan dalam RUU tersebut. "Tidak. Ini baru wacana di antara anggota Pansus RUU Pemilu dari hasil kunjungan ke Jerman dan Meksiko," katanya. Dia juga menjelaskan bahwa batas waktu hasil seleksi calon anggota KPU dan pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilu hampir bersamaan, yaitu pertengahan April nanti. "Intinya adalah karena memang kita persis masa jabatan komisioner KPU sekarang persis sama dengan target yang kita tetapkan dalam RUU Pemilu sekarang. Jadi sama-sama bulan April," jelasnya. Karenanya, lanjutnya, ada usulan dari sebagian anggota DPR untuk mengesahkan dulu RUU Pemilu dan kemudian menyeleksi anggota KPU periode 2017-2022. "Tapi, sikap Fraksi Partai Golkar, DPR sebaiknya - dalam minggu-minggu ini- untuk menindaklanjuti atas surat Presiden. Mudah-mudahan fraksi lain juga mendukung," kata Rambe. Batas waktu seleksi Surat Presiden yang dimaksudnya adalah surat dari Presiden Joko Widodo berisi 14 nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 23 Februari 2017 lalu. Sesuai UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengamanatkan, pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu di DPR harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dan Bawaslu dari Presiden. Dengan kata lain, batas waktu ini jatuh pada 6 April 2017, sementara anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 akan mengakhiri jabatannya pada 12 April 2017. Surat dari Presiden Joko Widodo berisi 14 nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 23 Februari 2017 lalu. Di sinilah, kalangan anggota DPR meminta agar seleksi anggota KPU ditunda serta memperpanjang jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017. Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan, DPR seharusnya mengetahui bahwa tindakannya untuk menunda proses tersebut merupakan tindakan tabu, karena melanggar isi undang-undang yang dibuatnya sendiri. "Kita bicara negara hukum, negara konstitusional, dan pembuat dan pembentuk UU itu DPR dan pemerintah. Justru DPR yang ingin melanggar UU. Itu kan aneh," kata Refly Harun kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (26/03) malam. Adapun pemerintah tetap meminta DPR menjalankan uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU dan Bawaslu tanpa ditunda. Pekan ini, pemerintah dan DPR berencana akan bertemu untuk membahas dan menyelesaikan persoalan ini.