Donald Trump isyaratkan AS tak terikat pada pembentukan negara Palestina merdeka
Dalam jumpa pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan, solusi konflik Israel dan Palestina tidak dengan sendirinya berwujud solusi dua negara, yang berarti tak perlu ada negara Palestina.
Trump sejak awal sangat pro-Israel, dan mengecam kebijakan Obama yang kritis terhadap Israel, khususnya terkait pembanguna pemukiman Yahudi di daerah pendudukan. Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan tak lagi terikat kebijakan AS selama berpuluh tahun untuk mendorong terbentuknya negara Palestina berdaulat sebagai solusi dua-negara dalam konflik Israel-Palestina. Dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump berjanji untuk memberikan kesepakatan damai yang 'hebat,' namun menegaskan kedua pihak harus berkompromi. Israel dan Palestina tidak memiliki pembicaraan damai substantif sejak 2014. Dalam konferensi tersebut, Trump juga meminta tamunya untuk 'agak menahan diri' dalam pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Israel telah mengesahkan pembangunan ribuan rumah-rumah baru di pemukiman Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak Trump menjabat bulan lalu. Pemerintah Israel mengharapkan hubungan yang lebih baik dengan Gedung Putih setelah delapan tahun terlibat dalam ketegangan dengan pemerintahan Obama. Pada jumpa pers Rabu (15/2) Trump dan Netanyahu mengisyaratkan untuk tidak lagi mendorong negara Palestina yang berdaulat, yang merupakan landasan kebijakan AS sejak lama. "Saya terus mengkaji tentang (solusi) dua negara dan satu negara," kata Trump. "Dan saya suka (pada solusi) yang kedua belah pihak suka. Saya akan sangat senang dengan salah satu pilihan yang kedua belah pihak suka." "Saya bisa menerima apa pun pilihannya. Awalnya saya pikir solusi dua negara tampak seperti lebih mudah diterima kedua belah pihak. "(Tapi) sejujurnya, jika Bibi [Netanyahu] dan Palestina, jika Israel dan Palestina senang - saya senang dengan yang paling mereka sukai." Dia mengatakan itu pada akhirnya kedua pihak itu sendiri lah yang harus mencapai kesepakatan damai. Saat kampanye, Presiden Trump mengatakan akan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang diprotes keras oleh Palestina. Kedutaan pindah ke Yerusalem? Trump juga ditanya tentang janjinya saat kampanye untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang bisa memiliki implikasi serius bagi perundingan perdamaian. "Tentang pindahnya kedutaan ke Yerusalem, saya ingin mewujudkannya," kata Trump. "Dan kami mengkajinya sangat, sangat seksama. Kami mengkajinya dengan hati-hati, dengan penuh perhatian , percayalah. Dan nanti kita akan lihat apa yang terjadi." Sementara itu, PM Israel Netanyahu, ketika ditanya tentang komitmennya pada solusi dua negara, menjawab bahwa ia ingin fokus pada 'isi,' bukan 'kemasan.' "Ada dua prasyarat bagi perdamaian," kata perdana menteri Israel itu. "Pertama Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi. "Kedua, dalam setiap perjanjian damai, Israel harus tetap menangani keamanan di seluruh wilayah barat Sungai Yordan." Orang-orang Yahudi Ortodoks melangsungkan unjuk rasa saat di dapan Gedung Putih, saat kedatangan PM Netanyahu. Ini adalah pertemuan langsung pertama pemimpin AS dan Israel sejak kemenangan Trump dalam pemilihan presiden 2016. Lebih dari 600.000 orang Yahudi tinggal di sekitar 140 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur - tanah Palestina. Pemukiman dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel tidak mengakuinya. Pembentukan negara Palestina yang berdaulat tak kunjung terwujud setelah perundingan damai berpuluh tahun, dan kini prospeknya makin gelap.