Jokowi tetapkan upah minimum Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 2.441.301 atau naik sekitar 11 persen dari UMP 2013 yang sebesar Rp 2,2 juta.
Keputusan UMP 2014 di wilayah Jakarta tanpa melibatkan buruh. Angka ini sesuai usulan pemerintah, dan lebih besar dari usulan pengusaha sebesar Rp 2.299.860. "Sudah (ditandatangani). Angkanya itu yaitu Rp 2.441.000 lebih dikit. Itu karena ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan komponen lain yang dimasukkan ke Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jadi keputusannya yang dari Dewan Pengupahan sebesar Rp 2,4 juta, kesepakatan dari situ," kata Gubernur Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (1/11), seperti dilansir situs PemdaDKI. Menurut Jokowi, hanya ada dua rekomendasi UMP 2014, yakni dari pemerintah dan pengusaha, sementara perwakilan buruh memboikot rapat Dewan Pengupahan, Kamis (31/10) malam. "Karena dari serikat pekerja tidak hadir dalam rapat, disitu tidak terlihat ada usulan dari serikat pekerja," kata Jokowi. Perwakilan buruh sejak awal menuntut kenaikan UMP 2014 hingga Rp3,7 juta, dan menolak usulan pemerintah dan pengusaha. Tuntutan yang mereka ajukan antara lain adalah menaikan upah minimum propinsi sebesar 50% dan menambah jumlah butir kebutuhan hidup layak dari semula 60 butir menjadi 84 butir. Mereka juga menggelar pemogokan nasional secara serentak di berbagai daerah, Kamis 31 Oktober kemarin, yang mengakibatkan sejumlah pabrik menutup aktivitasnya dan berdampak pada produktivitasnya. 'Putusan ilegal' Kalangan buruh menganggap, jika mereka tidak dilibatkan dalam keputusan UMP, putusan tersebut ilegal. Kalangan buruh menuntut UMP di Jakarta Rp 3,7 juta. Dalam tiga hari terakhir, kalangan buruh di berbagai daerah menggelar pemogokan nasional menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan. "Kalaupun ini ada penetapan ump maka (penetapan) itu ilegal juga, buruh akan menganggapnya seperti itu," kata Rony Yanurianto, koordinator buruh dari Forum Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin di Jakarta, Rabu (30/10) lalu. Dan hari ini, perwakilan buruh dari organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Said Iqbal menyatakan, pihaknya menyatakan tidak puas terhadap keputusan UMP Jakarta, dan akan mengajukan gugatan ke PTUN. "Jika kami sudah menerima salinan putusannya, gugatan akan kami daftarkan," kata Said Iqbal saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari, Jumat (01/11) siang. Meski kali ini tidak dihadiri unsur buruh, menurut Jokowi, UMP DKI tahun 2014 tetap disahkan karena sudah memenuhi kuorum. "Dari Dewan Pengupahan berdasarkan rapat yang mereka lakukan tiga hari secara maraton, tidak dihadiri oleh serikat pekerja," tandas Joko Widodo. Jokowi menyatakan tidak gentar jika keputusannya menetapkan UMP akan digugat oleh unsur buruh. "Tahun lalu pun sudah kita naikkan sampai hampir 50 persen. Saya kira semua keputusan ada risikonya," ujarnya. Tidak sanggup Aksi pemogokan buruh membuat sejumlah pabrik menutup aktivitasnya. Lebih lanjut Jokowi mengatakan, penetapan UMP 2014 merupakan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan, yang sudah mempertimbangkan perekonomian Jakarta. Menanggapi keluhan sejumlah perusahaan yang menyatakan tidak sanggup dengan keputusan UMP 2014, Jokowi mempertanyakannya, sebab kenaikannya hanya sekitar 6 persen dari KHL. "Ini naiknya kurang lebih 6 persen. Situasi ekonomi saat ini tidak seperti tahun kemarin, sekarang ekonominya baik. Kalau angka seperti itu masih ada penangguhan, kebangetan. Hubungan harmonis antar pekerja dan perusahaan itu penting sekali," ucapnya. Bagaimanapun, walaupun upah buruh terus mengalami kenaikan, nilai riil upah diperkirakan terus mengalami penurunan sehingga buruh termiskinkan secara struktural, kata seorang pengamat. Pengamat perburuhan Universitas Airlangga, Hadi Subhan, yang mengamati upah buruh sejak 1995 mengatakan, pada tahun 1990-an, seluruh upah buruh dalam sebulan dapat membeli sekitar 350 kg beras, tetapi pada 2013 upah sebesar Rp2,2 juta hanya mampu membeli 200 kg beras. "Itu berarti dalam 15 tahun nilai riil upah minimum turun hampir 50%. Emas misalnya, satu kali gaji pada 1990-an bisa setara dengan 15 gram sekarang mungkin hanya lima gram saja," kata Hadi Subhan kepada wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska, Selasa 29 Oktober lalu.