Aktivis Papua 'kecam keras' permintaan Presiden Jokowi
Sejumlah aktivis Papua mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak melupakan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu di Papua.
Benny Giay mengatakan pemerintah Indonesia tidak bisa menghapus dugaan pelanggaran HAM di Papua. "Itu (pernyataan yang) kurang ajar! Yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang itu cuma menyentuh faktor akibat dari persoalan-persoalan Papua," kata Benny Giay, ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua, kepada wartawan BBC Indonesia, Ging Ginanjar. "Padahal yang seharusnya juga ditangani adalah faktor penyebabnya, yaitu (dugaan) kekerasan-kekerasan militer terhadap warga Papua selama ini ... para pelaku harus dihukum. Pemerintah setidaknya meminta maaf kepada rakyat Papua," tegas Benny. Permintaan melupakan masa lalu dan menatap masa depan disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua yang terlibat kegiatan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di penjara Abepura, hari Sabtu (09/05). 'Pencitraan?' Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk 'melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru' dalam masalah Papua. "Sudah jangan mengungkit-ungkit masa lalu, (nanti) tidak akan ada rampungnya ... jangan menyalah-nyalahkan yang dulu ... kita ingin membuka lembaran yang baru," kata Presiden Jokowi. Beberapa pihak mengatakan para aktivis prokemerdekaan dijatuhi hukuman penjara dalam kurun yang lama karena menyampaikan pendapat mereka secara damai, menggelar unjuk rasa, atau mengibarkan bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan Papua. Saat ini jumlah tahanan politik di Papua sekitar 100, yang mendekam di penjara Papua dan Maluku. Benny Giay secara khusus mempertanyakan pemberian amnesti atau grasi kepada tapol yang ia sebut sebagai pencitraan Presiden Jokowi sebelum melangsungkan lawatan ke Amerika Serikat.