Investasi asing dalam industri film ditanggapi beragam
Pemerintah merevisi daftar negatif investasi dan membuka 100 persen investasi asing dalam industri perfilman, rencana itu ditanggapi beragam oleh pelaku industri film.
Bioskop lokal di Yogyakarta yang tutup karena kurang modal. Pekerja industri film berharap jumlah produksi film Indonesia dan layar akan meningkat seiring dengan kesepakatan ditingkat lembaga dan kementerian dalam pemerintahan untuk membuka investasi asing sebesar 100 persen dalam industri perfilman. Kebijakan itu meliputi pembuatan, peredaran atau distribusi, ekshibisi atau bioskop, yang dimasukkan dalam kajian revisi Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Produser/CEO MD Corp Manoj Punjabi mengatakan pencabutan industri film dari Daftar Negatif Investasi atau DNI juga akan meningkatkan kompetisi dan kualitas film dalam negeri. “Tanggapan saya sangat positif, DNI harus dibuka karena itu penting sekali. Bagi saya kalau DNI dibuka mulai dari exhibitor, production, distribution, itu akan lebih luas, potensinya akan lebih masuk kesempatan bagi semua orang bisa, bagi saya MD sudah besar, tapi saya mau lebih besar lagi competition akan lebih jalan lagi. Kita akan kebih sehat lagi, lebih pinter lagi, bioskop lebih banyak lagi,” jelas Manoj setelah pemutaran perdana film Talak3 di Jakarta, pekan lalu. Manoj mengatakan terbatasnya investasi merupakan salah satu hambatan dalam industri perfilman. “Ini future nya kalau kita terlalu takut dengan foreign kita takut dengan asing itu kita tidak akan maju. Kita jadi ga kreatif kita jadi ga ada sesuatu yang limitasi, limitasi itu ga baik jadi ga berkembang, marketnya hanya Indonesia, kalau DNI ini buka ini akan menjadi sesuatu yang lebih luas lah , anda lebih bisa bayangkan,” jelas dia. Manoj (tengah) mengatakan terbatasnya investasi merupakan salah satu hambatan dalam industri perfilman Salah satu pendiri dan anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) Shanty Harmayn, mengatakan masuknya investasi asing akan mendorong pertambahan bioskop yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam perlkembangan industri film. “Ada banyak elemen, pertama adalah kompetisi lebih banyak ada eksebisi, distribusi, penembahan layar itu jadi sangat penting, sekarang jumlah produksi film lokal itu banyak, sementara pertambahan layar tidak begitu besar, dilihat dari sisi ekonominya itu total growthnya tu 13 persen, dibandingkan dengan negara asia yang lain, Cina, Vietnam itu jauh sekali, kita ga bicara Amerika ya dengan dengan adanya dibuka investasi asing itu akan ada player baru. Banyak varian. Kalau banyak layar, itu akan butuh pasokan (film )yang lebih banyak, kalau sekarang kan hanya film Indonesia dan Hollywood,” jelas Shanty. Sebagai produser, menurut Shanty, masuknya investasi asing justru akan memacu agar lebih berpikir keras untuk dapat bersaing dan dengan banyak pemain dalam industri film akan mendorong transparansi, seperti berapa jumlah penonton. Sepanjang tahun lalu, sekitar 100 film produksi Indonesia diputar di bioskop di sejumlah kota. Jangan 100% Kendati sepakat dengan investasi asing, Pendiri Multivision dan Anggota Persatuan Produser Indonesia PPFI) Raam Punjabi mengatakan dalam praktiknya harus dibatasi. “Saya merasa itu satu hal yang positif, tetapi pemerintah harus tidak memberikan seratus persen kebebasan pada entity luar negeri, harus bekerja sama dengan lokal, presentasenya bisa diatur berapa, misalnya di Vietnam awal-awalnya diberikan 100% sekarang dibatasi 51% untuk luar negeri, jadi saya mengharapkan di Inodnesia sebagai negara yang sedang dalam proses maju, itu budayanya itu harus dipertahankan, dan saya tidak mengharapkan bahwa luar negeri akan menguasai seluruhnya disini," kata Raam. Raam menilai pemerintah tetap harus melindungi industri film lokal. Sementara itu, sutradara Ismail Basbeth mengatakan pemerintah harus menyiapkan peraturan pendukung yang memadai. “Jangan sampai ini dicabut, aturan-aturan pendukungnya itu tidak ada, saya pikir riset dulu cari contoh-contohnya, atau pemerintah harus gaul dulu sama asosiasi-asosiasi dulu, karena ketiganya kan pasti beda," jelas Ismail. Sebelumnya, Kepala badan ekonomi kreatif Triawan munaf mengharapkan keterbukaan 100 persen investasi asing, akan muncul kolaborasi dalam produksi film asing dan lokal.