Turki memecat lagi 4.000 pejabat publik dalam 'pembersihan' pasca-kudeta
Pemerintah Turki memecat hampir 4.000 pejabat publik lagi dalam tindakan yang disebut sebagai upaya pembersihan terbaru terkait kudeta yang gagal Juli lalu.
Presiden Erdogan menang tipis dalam referendum yang memperluas kekuasaannya. Pemecatan ini termasuk pada 1.000 orang pegawai kementerian hukum, sekitar 1.000 staf militer dan lebih dari 100 pilot angkatan udara, kata pejabat. Dalam dekrit terpisah, Turki melarang acara permainan kencan televisi - langkah yang sebelumnya didorong oleh pemerintah. Awal Sabtu lalu, Turki memblokir ensiklopedia online Wikipedia. Langkah pemecatan terakhir ini menyusul pemecatan sekitar 9.000 polisi dan penahanan 1.000 lebih orang pada Rabu lalu karena dicurigai memiliki kaitan dengan ulama yang kini berada di AS, Fethullah Gulen. Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh Gulen menjadi inisiator upaya kudeta tahun lalu, klaim yang dibantah oleh ulama tersebut. Pemerintah, lewat Official Gazette, mengatakan bahwa mereka yang dipecat dicurigai terkait dengan "organisasi teroris dan struktur yang bisa menjadi ancaman pada keamanan nasional". Erdogan menang tipis dari referendum 16 April yang kontroversial, karena memperluas kekuasaannya. Lawannya dalam referendum tersebut mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut, yang telah membelah Turki, semakin mendekatkan Erdogan pada kekuasan otoriter. Mereka yang dicurigai menjadi pendukung Fethullah Gulen ditahan setelah penggerebekan yang dilakukan di seluruh negara pada awal bulan ini. Pelarangan terhadap acara kencan di televisi dilakukan menyusul peringatakan yang dikeluarkan Maret lalu oleh Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus, karena acara tersebut dinilai tidak sesuai dengan tradisi dan kebiasaan Turki. "Ada acara aneh yang akan menghapus institusi keluarga, rasa hormat serta kesuciannya," katanya waktu itu. Mereka yang mengkritik Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (AKP) mengkhawatirkan bahwa negara ini menuju ke arah Islam konservatif di bawah Erdogan. Namun pendukung AKP mengatakan bahwa acara kencan itu menerima ribuan keluhan dan pelarangannya sesuai dengan kepentingan publik. Perintah pengadilan Blokir terhadap Wikipedia terdeteksi pada jam 08:00 waktu setempat atau 11:00 WIB pada Sabtu, menurut kelompok pengawas Turkey Blocks. Otoritas Informasi dan Teknologi Komunikasi Turki mengatakan bahwa "tindakan administratif" sudah dilakukan tapi tidak merinci apa yang dimaksud. Media Turki mengatakan bahwa Wikipedia telah diminta untuk menghilangkan konten yang ditulis oleh beberapa penulis, yang menurut pemerintah, "mendukung aksi terorisme" dan mengaitkan Turki ke kelompok teror. Situs tersebut belum menanggani permintaan pemerintah, menurut harian Hurriyet, dan pelarangan pun dilakukan. Perintah pengadilan yang akan mendukung permintaan blokir tersebut diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari ini. Menanggapi pemblokiran tersebut, pendiri Wikipedia Jimmy Wales mencuit, "Akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia mendasar. Warga Turki, saya akan mendukung Anda untuk memperjuangkan hak ini." Turki sebelumnya telah melakukan blokir sementara terhadap situs media sosial seperti Facebook dan Twitter, biasanya setelah aksi protes atau serangan teror.