Polisi bentuk satgas pengaturan skor, pemberantasan mafia bola 'tetap tergantung PSSI'
Polri pekan ini mulai menggali keterangan dari sejumlah pihak untuk memetakan pengaturan skor yang diduga marak terjadi pada persepakbolaan Indonesia.
PSSI diminta secara transparan mengungkap dugaan pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia. Namun langkah kepolisian disebut akan sia-sia jika PSSI tidak benar-benar berniat membuka kejahatan olahraga yang terjadi. Sebagai federasi yang memayungi seluruh aktivitas persepakbolaan Indonesia, PSSI semestinya telah menemukan berbagai indikasi pengaturan skor. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebut penyelidikan mafia sepakbola akan sangat bergantung pada data PSSI. "Leading sector di sini PSSI, mereka yang tahu persis tentang mekanisme dan bagaimana mafia itu bermain." "PSSI saya rasa sudah tahu, sudah membuat profil dan pemetaan klub-klub mana yang dijadikan sasaran (pengaturan skor)," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (21/12). Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya menyelidiki dugaan pengaturan skor dalam Liga Indonesia. Namun sejak isu pengaturan skor kembali mencuat ke publik sejak November lalu, PSSI dinilai belum benar-benar transparan. Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro, mengaku heran karena PSSI tak kunjung mengungkap data mafia pertandingan meski Hidayat, anggota komite eksekutif, terbukti mengatur hasil laga di Liga 2 Indonesia. "Saya belum lihat kemauan PSSI membuka semua kasus pengaturan skor. Kalau tidak ada niat membuka, tentu polisi akan sulit menyelidiki." "PSSI malah terkesan menutup yang terjadi," kata Indro. Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, berkeras bertahan di jabatannya meski didesak mundur, baik karena merangkap jabatan maupun persoalan persepakbolaan. Awal Desember lalu, Komisi Disiplin PSSI menyatakan Komite Eksekutif PSSI Hidayat terbukti pernah menawarkan sejumlah uang kepada Madura FC agar bermain mata saat melawan PSS Sleman di Liga 2. Hidayat lantas didenda Rp150 juta. Ia tidak boleh masuk stadion hingga 2021 dan dilarang beraktivitas di persepakbolaan selama tiga tahun ke depan. PSSI tidak menginvestigasi Hidayat secara internal, sebelum kasus itu terkuak dalam gelar wicara televisi, Mata Najwa. "Kalau mau memperbaiki sepak bola, PSSI harus membuka semua masalah yang ada," ujar Indro. Selama 2018 Tim Nasional Indonesia gagal mencapai target, baik di Asian Games maupun Piala AFF. Saat dikonfirmasi, PSSI membantah keraguan publik soal niat mereka memberantas mafia sepak bola. Dalam waktu dekat mereka berencana menjatuhkan sanksi kepada klub dan sejumlah pemain yang terlibat pengaturan skor. "Kami serius. Kami sudah punya komitmen. Kami juga akhirnya bisa menindak Pak hidayat kan? Dia komite eksekutif, itu bukti keseriusan kami," kata Direktur Media dan Promosi PSSI, Gatot Widakdo. Gatot mengatakan, Januari nanti PSSI akan membentuk komite ad hoc yang secara khusus akan mengumpulkan data dugaan pengaturan skor. Tim itu diwacanakan bekerja secara paralel dengan penyelidik Polri. "Nanti kami tentukan, apa tugasnya, kewenangannya dan bagaimana target waktu kerjanya. Akan kami bahas, konsultasikan ke FIFA, baru habis itu jalan," ucapnya. Gerakan boikot bertajuk 'kosongkan GBK' sempat muncul karena Timnas Indonesia tidak kunjung meraih juara. Bagaimanapun, PSSI harus melibatkan pihak eksternal pada tim anti-pengaturan skor. Alasannya, modus pengaturan skor yang rumit dan adanya dugaan keterlibatan pengurus PSSI. "Jangan bentuk tim internal. Itu sama saja. Bentuk tim yang libatkan orang luar agar kredibilitasnya diakui," kata Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot Dewa Broto. Menurutnya, tidak ada alasan mafia pengaturan skor tidak terungkap. Apalagi, berbagai pihak telah angkat bicara ke publik soal pengaturan skor, dari yang mengklaim ditawari suap hingga membayar sejumlah uang ke wasit. "Logikanya, apa sih yang kurang? Yang nyanyi sudah ada, bukti cukup, perangkat ada. Polisi berpengalamanlah menangani hal sepertii itu," ujar Gatot Dewa Broto. Sejauh ini lima orang sudah dipanggil ke kantor Divisi Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, untuk memberi keterangan terkait dugaan mafa pengaturan skor. Tiga dari lima orang itu adalah Sekjen PSSI Tisha Destria, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Berlington Siahaan, dan Manajer Madura FC Januar Marbun. Dua saksi lain yang dipanggil polisi adalah Ketua dan Sekjen Badan Olahraga Profesional Indonesia, yaitu Richard Sam Bera dan Andreas Marbun. Liga I Indonesia yang dijuarai Persija Jakarta tak luput dari dugaan praktik pengaturan skor. Pekan depan polisi berencana memeriksa sejumlah saksi lain, salah satunya Gatot Dewa Broto dari Kemenpora. Akan tetapi, satgas mafia sepak bola itu hanya akan fokus pada Liga Indonesia musim 2019-2020. Dedi Prasetyo beralasan, polisi akan kesulitan menemukan alat bukti pengaturan skor dari musim pertandingan yang telah berlalu. "Saat ini hanya pendataan, berkoordinasi, mempelajari pola dan mekanisme. Pemetaan awal. Musim depan baru efektif bekerja," ujar Dedi. Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono (tengah), menyebut pertandingan Liga Indonesia masuk dalam pertaruhan rumah judi internasional. Merujuk pernyataan Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono, satu pertandingan Liga Indonesia dapat dipertaruhkan hingga Rp70 miliar di rumah judi. PSSI menyatakan perjudian sepak bola tak dapat dihindari karena di sejumlah negara, rumah judi bahkan menjadi sponsor klub sepakbola. Untuk mencegah dan menindak perjudian yang berujung pengaturan skor, Polri didesak menerapkan UU 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap. Menurut catatan perkumpulan kelompok pecinta sepak bola, Indonesia Football Community, hingga saat ini belum ada kasus pengaturan skor yang dibawa ke ranah hukum. Ini berbanding terbalik yang terjadi di Singapura. Tahun 2015, Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura menangkap tiga pelaku pengaturan skor laga Timur Leste melawan Malaysia saat SEA Games 2015. Tiga pelaku, salah satunya warga Indonesia bernama Nasiruddin, dihukum 30 bulan penjara setelah terbukti bersalah. ---------------------------------------------------- Laporan ini juga dapat Anda simak di radio dalam acara Majalah Udara BBC Indonesia, 05.00 dan 06.00 WIB pada Senin (24/12).