Uni Eropa cabut permanen sanksi Burma
Para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa mencabut secara permanan semua sanksi terhadap Burma kecuali embargo senjata.
HRW menyebut pencabutan sanksi terlalu dini ketika pihak berwenang masih melakukan penindasan. Keputusan diambil dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri di Luxembourg pada Senin sore waktu setempat (22/04). "Sebagai tanggapan atas perubahan-perubahan yang terjadi dan sebagai antisipasi perubahan akan terus terjadi, Dewan Menteri memutuskan untuk mencabut semua sanksi dengan perkecualian embargo senjata," demikian pernyataan Uni Eropa. Persetujuan diambil tanpa melalui pemungutan suara. Berbagai sanksi terhadap Burma dibekukan sementara tahun lalu menyusul reformasi di negara itu. Di antara sanksi yang dicabut adalah pembekuan aset lebih dari 1.000 perusahaan dan pembatasan bepergian para pejabat pemerintah ke Eropa. Menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, mengatakan tiba saatnya untuk mengambil tindakan. "Ini adalah waktu yang tepat untuk mencabut sanksi. Masa pembekuan sementara selama satu tahun telah berakhir dan saya pikir ada kesepakatan di Uni Eropa dan juga di dunia politik Burma mengenai hal itu," jelas Hague. Didukung Suu Kyi Tetapi William Hague mengakui persoalan-persoalan di Burma belum tuntas. Pencabutan seluruh sanksi Uni Eropa terhadap Burma kecuali embargo senjata disambut positif oleh pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi. Kepada BBC Suu Kyi mengatakan ia mendukung pencabutan sanksi terhadap negaranya meskipun selama bertahun-tahun sebelumnya ia mendukung penerapan sanksi terhadap pemerintah militer. Mantan aktivis yang mengasingkan diri dan kini menjadi anggota Komisi Penyelidikan kekerasan di negara bagian Rakhine, Aung Naing Oo, mengatakan pencabutan merupakan pengakuan terhadap upaya pemerintah. "Ini adalah pengakuan bahwa negara berada di jalan yang benar. Terlepas apakah sanksi dicabut atau tidak, jalur baru negara ini mengarah ke sana," kata Aung Naing Oo. Namun kelompok Human Rights Watch (HRW) menyebut pencabutan sanksi terlalu dini. Human Rights Watch menuduh pemerintah Burma melakukan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembinasaan etnik di negara bagian Rakhine. Dalam video yang didapat BBC, polisi tampak membiarkan perusuh warga Buddha menyerang warga Muslim dan merusak harta milik mereka.