DPR terbelah, menteri pilih tunda rapat
Satu bulan sejak dilantik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih bergulat dengan konflik internal yang berujung pada terbelahnya lembaga perwakilan tersebut.
Kedua kubu yang bertikai di DPR menegaskan tetap menjalankan agenda masing-masing. Munculnya dualisme pimpinan dan alat kelengkapan DPR berawal dari ketidakpuasan anggota dewan dari Koalisi Indonesia Hebat, yang gagal mendapat posisi sebagai pimpinan DPR dan Komisi. Situasi ini membuat beberapa menteri menunggu hingga permasalahan internal ini selesai. Sebagai mitra pemerintah, para menteri secara berkala mengadakan rapat dengan komisi-komisi di DPR. Salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, yang mengatakan akan menunggu hingga situasi jernih. "Saya kira mereka (DPR) tidak akan mengeluarkan undangan karena nanti akan semakin memperuncing masalah, tapi saya yakin mereka akan mengakhiri konflik ini," kata Ferry kepada Pinta Karana dari BBC Indonesia. Akan berlarut-larut? "Pengalaman saya di politik menunjukkan hal itu," tambah Ferry. Para menteri secara berkala menggelar rapat dengan komisi-komisi di DPR. Pada Kamis (06/11) pagi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli kepada wartawan, seperti dikutip oleh Kompas.com, juga menyatakan tidak akan menghadiri undangan rapat di DPR hingga konflik selesai. Sebelumnya, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima dalam wawancara dengan BBC Indonesia mengatakan kubu DPR tandingan akan bertahan hingga Koalisi Merah Putih "sadar". "Sampai ada rasa keadilan, sampai sadar bahwa pimpinan DPR ini juga pimpinan DPR Republik Indonesia, bukan cuma pimpinan Koalisi Merah Putih," kata Aria.