Ridwan Kamil sudah cukup 'didukung tiga partai' walau Golkar mundur
Salah satu langkah yang ditempuh Partai Golkar di bawah kepemimpinan barunya, Airlangga Hartarto, adalah mencabut dukungan atas Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat.
"Dalam politik jangan jadi politikus atau pemimpin kalau kagetan atau baperan," kata Ridwan Kamil. Dalam surat yang ditandatangan Airlangga itu, disebutkan bahwa alasan pencabutan dukungan adalah karena belum menetapkan calon wakil gubernur pendampingnya. Aakah itu memang satu-satunya alasan? Memang Golkar berharap agar Walikota Bandung itu menggandeng Daniel Muttaqien Syaifullah sebagai calon wakil gubernur, seperti yang disarankan partai tesebut, yang belum juga dipenuhi Ridwan Kami. Namun pengamat politik melihat bahwa ada juga penyebabnya lain, yaitu sifat Ridwan Kamil yang dianggap kurang memperhatikan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan di dunia politik Jawa Barat. Muradi, ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan, Universitas Pajajaran, Bandung mengatakan Ridwan -yang kadang dipanggil Kang Emil- telah menggali kuburnya sendiri. "Kang Emil itu kan pintar, punya visi ke depan. Partai politik suka dengan figur seperti itu, tapi butuh yang humble, yang ketika ketemu mereka, 'ok siap pak, kita akan pertimbangkan'. Bahasa-bahasa yang kemudian lebih ketimuran." "Tapi kan sering kali kalau ketemu, 'ini saya punya' partai politik tidak diberi kesempatan untuk bicara. Jadi kalau dibilang arogansi, ya," tambah Muradi. Ridwan -Walikota Bandung dengan latar belakang pengusaha, arsitek dan pengajar- juga bukan merupakan orang internal partai sehingga dianggap kurang memahami cara berkomunikasi politik atau 'kurang menghargai parpol'. Namun Kang Emil mengaku tidak kaget dengan keputusan Golkar itu. "Saya mah santai. Dalam politik jangan jadi politikus atau pemimpin kalau kagetan atau baperan (bawa perasaan), karena setiap saat pasti ada breaking news yang disukai atau tidak disukai. Hidup mah santai aja. Lihat tuh wajah saya semangat begini. Insya Allah ada jalan keluarnya," katanya. Sebagian pihak memandang Ridwan seharusnya merendah ke partai-partai politik, seperti diamati Djayadi Hanan, pengajar politik Universitas Paramadina, Jakarta. "Ridwan Kamil mungkin dianggap kurang menundukkan dirinya kepada partai-partai di Jawa Barat. Padahal Ridwan Kamil, pertama, dia bukan orang partai, dan yang kedua, pada saat ini dia memerlukan partai karena tanpa dukungan partai, tanpa nominasi dari partai, dia tidak bisa maju sebagai calon gubernur," kata Djayadi yang juga menjabat Direktur eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Partai Golkar mencabut rekomendasi kepada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Bagaimanapun Ridwan Kamil menyatakan sudah mendapat dukungan pasti dari tiga partai dan melepas keputusan Golkar sebagai urusan internal. "Saya tidak bisa dalam posisi bisa mengubah-ubah yang namanya surat dukungan karena itu bergantung dinamika di partai masing-masing. Saya fokus pada partai yang sudah fix, yaitu Nasdem, PKB dan PPP, yang kalau dijumlah totalnya juga sudah 21." Untuk bisa mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur bulan Juni 2018, maka para calon memerlukan setidaknya dukungan dari 20 kursi anggota parlemen dengan batas waktu pendaftaran pada tanggal 1 Januari 2018. Sampai sejauh ini nama lain yang diperkirakan akan maju sebagai calon gubernur Jawa Barat adalah Deddy Mizwar yang didukung PAN, PD dan PKS serta Dedi Mulyadi, yang kini diduga mendapat dukungan Golkar serta Sudrajad dengan partai pendukung Gerindra. Namun Ridwan Kamil -menurut Muradi dari Universitas Pajajaran- jaminan untuk dukungannya bisa juga didapat dengan menggunakan 'faktor' Presiden Joko Widodo. "Dia (Presiden Joko Widodo) bisa minta partai politik itu tidak pergi dari dukungan untuk Kang Emil. Atau Pak Jokowi bisa meminta Bu Mega untuk mempertimbangkan betul posisi Ridwan Kamil agar diajukan kembali oleh PDI-P." "Pak Jokowi senang dengan figur-figur yang muda, yang punya potensi maju, yang antiorupsi. Beliau senang dan beliau mau mendukungnya.