Ijabi protes pelarangan acara Asyura
Organisasi yang mewadahi umat Islam Syiah di Indonesia, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Ijabi memprotes keputusan polisi yang tidak mengizinkan acara Asyura 10 Muharam digelar di sebuah gedung di Bandung.
Spanduk yang dipasang kelompok penentang ajaran Islam Syiah di wilayah Jawa Barat. "Hanya karena tuntutan kelompok orang yang intoleran, aparat polisi membatalkan acara Asyura yang sama-sekali tidak ada unsur makar," kata Sekjen Ijabi, Ahmad Hidayat, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Kamis (14/11) siang. Sejumlah laporan menyebutkan, Polrestabes Bandung tidak mengizinkan acara tersebut digelar di Gedung Istana, Kawaluyaan, Bandung, karena syarat perizinan dari penyelenggara dianggap tidak lengkap. Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Diki Budiman, seperti dikutip Detikcom, mengatakan, pihaknya tidak mengizinkan acara itu karena tidak ada rekomendasi dari kelurahan dan kecamatan setempat. "Karena persyaratan kurang, Polrestabes Bandung tidak memberikan izin," kata Kabagops Polrestabes Bandung AKBP Diki Budiman, Kamis (14/11/2013). Sementara, Sekretaris panitia acara Asyura 10 Muharam, Beni Wardhana mengatakan, polisi tidak mengizinkan acara itu, karena pihaknya belum melengkapi persyaratan berupa surat rekomenasi dari FKUB Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. "Kemudian kami coba kontak MUI Jabar, ternyata mereka mengaku belum mendapat instruksi dari MUI Pusat," kata Beni kepada BBC Indonesia melalui telepon, Kamis, 14 November 2013. Beni mengatakan, panitia tidak menyiapkan persyaratan tersebut, karena selama menggelar acara serupa di Gedung Istana pada tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah dimintai rekomendasi itu. "Baru sekarang kami mendapat persyaratan seperti yang dimaksud. Sebelumnya tidak ada. Jadi kami tidak menyiapkannya," kata Beni. Lebih lanjut Beni mengatakan, sebelum ada kepastian pelarangan acara ini, pihaknya mendapat ancaman dari sekelompok orang yang menyatakan keberatan terhadap acara Asyura. "Kami sudah bertemu mereka (yang menolak acara Asyura) yang difasilitasi oleh kepolisian. Kami sudah sampaikan argumen, namun tetap ada keputusan polisi untuk tidak memberikan izin," tutur Beni. Lokasi acara dipindah Walaupun demikian, kepolisian setempat mengizinkan acara Asyura 10 Muharram digelar di SMA Muthahhari, Kiaracondong, Bandung, yang didirikan oleh salah-seorang tokoh Islam Syiah di Indonesia, Jalaluddin Rakhmat. Kepolisian setempat menyatakan akan mengamankan acara yang akan digelar mulai pukul 17.00 WIB, terhadap kemungkinan gangguan dari kelompok-kelompok yang menentangnya. Aksi kekerasan beberapa kali dialami warga Islam Syiah, termasuk di Sampang, Madura. "Ya, kita tetap melakukan pengamanan di SMA Muthahhari dengan mengerahkan sebanyak 500 personel," kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Diki Budiman, seperti dikutip Detikcom, Kamis (14/11). Menurut Beni, acara ini akan dihadiri sekitar 5.000 orang umat Islam Syiah di Jawa Barat. "Sekarang sudah ada penjagaan dari aparat yang tidak berseragam di luar pintu SMA Muthahhari," kata Beni. Namun demikian, lanjutnya, pihaknya kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan orang-orang yang akan menghadiri tersebut, menyusul larangan acara itu digelar di Gedung Istana. "Kami minta bantuan polisi, agar mereka (para undangan) dikawal saat tiba di gedung Istana menuju ke SMA Muthahhari, sore nanti," jelas Beni. Selain di Bandung, acara Asyura yang akan digelar di Surabaya pada Rabu (13/11) kemarin juga tidak mendapat izin kepolisian. Kepolisian setempat merujuk pada fatwa MUI Jatim yang menyebut Syiah sebagai ajaran sesat. Acara Asyura 10 Muharram akan digelar oleh umat Islam Syiah di Indonesia di beberapa kota, seperti Jakarta, Surabaya, Makasar, Bandung serta Semarang. Aksi kekerasan dan ancaman teror terhadap umat Islam Syiah di Indonesia, telah beberapa kali terjadi. Saat ini sekitar seratusan orang umat Islam Syiah asal Sampang, Madura, masih diungsikan di sebuah rumah susun di Sidoarjo, setelah mereka diusir oleh kelompok penentangnya dari kampungnya, sekitar setahun silam. Upaya rekonsilasi yang difasilitasi pemerintah pusat dan tokoh intelektual sejauh ini masih berlangsung, tetapi belum ada tanda-tanda mereka dapat kembali ke Sampang dalam kondisi aman.