Masalah ekonomi lebih penting daripada korupsi bagi Malaysia?
Malaysia dijadwalkan membubarkan parlemennya pada hari Sabtu (07/04) ini dan pemerintah harus menyelenggarakan pemilihan umum selambat-lambat 60 hari setelah pembubaran.
Mahathir Mohamad ditetapkan sebagai calon perdana menteri dari oposisi Pakatan Harapan. Perdana Menteri Najib Razak telah menyampaikan keinginannya agar pemilu berjalan lancar dan penduduk akan memberikan suara dengan lancar. "Saya berharap pemilihan umum ini akan dilaksanakan teratur dan mulus, apapun pandangan politik yang ada, dan rakyat akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang baik bukannya berdasarkan emosi," kata Najib yang sudah menjadi pemimpin sejak tahun 2009. Koalisi Barisan Nasional (BN) telah memenangkan pemilu sejak tahun 1957, tetapi dalam dua pemilihan terakhir perolehan suaranya menurun meskipun tetap menjadi kekuatan dominan. Salah satu pihak oposisi adalah Partai Keadilan Rakyat (PKR) mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim (1993-1998). Lewat wawancara telpon dengan Nuraki Aziz untuk BBC Indonesia, Wakil ketua PKR, Nurul Izzah Anwar, memprotes sistem politik yang hanya menguntungkan BN. "Jelas masalah utama yang dihadapi pihak oposisi di Malaysia menjelang pemilihan umum yang akan datang adalah proses pilihan raya atau pemilu yang timpang, yang penuh dengan manipulasi. "Kita baru saja selesai proses pensempadanan (penetapan batas daerah pemilihan) semula yang melihat kepada perubahan sempadanparlimen (batas daerah pemilihan parlemen) di seluruh Malaysia yang tidak berpelembagaan," kata Nurul yang merupakan anak perempuan tertua Anwar Ibrahim, mantan pemimpin oposisi yang kini menjalani hukuman penjara dalam kasus sodomi. Sebagian pihak memandang kesulitan kehidupan sehari-harilah yang lebih menjadi perhatian utama para pemilih, seperti dikatakan Prof Dato Dr Mohammad Redzuan Othman dari Universitas Malaya. "Tekanan kepada kehidupan, cost yang tinggi, GST (pajak atas konsumsi barang dan jasa), lapangan pekerjaan yang tidak memadai. Dan kita boleh simpulkan isu ekonomi merupakan isu yang mendominasikan pemilihan raya kali ini," Othamn menjelaskan. Akhir-akhir ini dilaporkan terjadi kenaikan harga barang, generasi muda sulit mendapatkan pekerjaan dan kalaupun berhasil bayarannya tidak memadai, sementara pekerja asing terus masuk, sehingga sulit bagi penduduk Malaysia untuk memiliki rumah. 1MDB didirikan Perdana Menteri Najib Razak dan menghadapi penyelidikan pencucian uang di beberapa negara, kecuali Malaysia sendiri. Korupsi diremehkan? Perdana Menteri Najib menghadapi proses hukum terkait aliran dana senilai US$4,5 miliar atau Rp61 triliun di antaranya di Amerika Serikat, Singapura dan Swiss. Tetapi kasus yang dikenal dengan nama skandal 1MDB ini malahan tidak diproses di Malaysia sendiri. Meskipun demikian Najib tetap menjanjikan yang terbaik bagi negaranya dengan mengubah Malaysia secara lebih menyeluruh. "Jika kemenangan diberikan ke BN (Barisan Nasional), kami berjanji akan melakukan yang terbaik, untuk melaksanakan perubahan yang lebih merangkul semua pihak dan komprehensif," kata perdana menteri dalam keterangan pers Jumat (06/04). Pihak oposisi sendiri mengklaim pemberlakuan pajak Goods and Services Tax (GST) atau pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada hampir semua transaksi dalam proses produksi, akan membuat pemilih mendukung kelompok oposisi. "Rakyat Malaysia memang benar-benar terkesan dengan pengenalan cukai GST ... ekonomi ini memberikan sebagai pemancing untuk mereka menyokong pihak oposisi," kata Nurul Izzah yang sudah dua kali menjalani masa jabatan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Lembah Pantai. Wan Azizah Ismail dicalonkan sebagai wakil perdana menteri dari oposisi Pakatan Harapan. Pertama kali oposisi bersatu Pada pemilihan umum kali ini, hampir semua kelompok oposisi bersatu, seperti kelompok mantan Perdana Mahathir Mohamad dan PKR. Namun PAS, Partai Islam Se-Malaysia, yang sebelumnya bergabung dengan koalisi, kini keluar dari kubu itu dan lebih dekat ke koalisi yang memerintah. Penggabungan kekuatan ini dipandang Mohammad Redzuan Othman sebagai suatu tonggak sejarah baru dalam perpolitikan Malaysia. "Tun Mahathir, yang pernah menjadi perdana menteri selama 22 tahun, sekarang ini mengetuai oposisi. Dan beliau berjaya mengumpulkan oposisi ini sebagai suatu kumpulan dan menamakan beliau sebagai pakar perdana menteri. "Dan inilah kali pertama dalam sejarah politik Malaysia dimana semua partai pembangkang, oposisi bersetuju," kata Mohammad Redzuan Othman dari Universitas Malaya. Langkah oposisi ini dilakukan sementara kekuasaan koalisi BN terus berkurang. Pada pemilu 2008, untuk pertama kalinya, mereka kehilangan mayoritas 2/3 kursi parlemen, sedangkan di tahun 2013 mereka kehilangan jumlah suara secara nasional dengan angka 47%, meskipun tetap mendapatkan 133 dari 222 kursi.