Samsul Saguni, nelayan Indonesia sandera Abu Sayyaf dibebaskan dalam proses 'semi inteljen'
Pembebasan Samsul Saguni, seorang nelayan asal Majene, Sulawesi Barat, yang diduga disekap kelompok pimpinan Abu Sayyaf di Filipina, terjadi melalui proses 'semi inteljen,' yang melibatkan 'aset-aset Indonesia' di Filipina Selatan.
Tentara Filipina dan lima jasad anggota kelompok Abu Sayyaf menyusul baku tembak di Jolo, provinsi Sulu di pulau Mindanao, Filipina Selatan, dalam pembebasan dua nelayan Indonesia yang diculik kelomp[ok itu, 7 September 2017. Hal itu dikatakan Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, dalam wawancara dengan Callistasia Wijaya, dari BBC News Indonesia. Rabu (16/1) Ia menegaskan pembebasan dilakukan tanpa tebusan, meski kelompok ini berkali-kali merongrong pemerintah dan keluarga sandera, menuntut sejumlah uang. "Mereka pernah minta tebusan mulai dari 10 juta Peso karena nggak dipenuhi, dia turun sampai ke 6 juta Peso. Terus prosesnya seperti itu. Dan nggak diberikan," tandasnya. "Samsul Saguni saat ini masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan, guna pemeriksaan kesehatan dan menunggu diterbangkan ke Zamboanga City," kata Lalu. Samsul Saguni, yang diculik pada tanggal 11 September tahun lalu, dibebaskan pada Selasa (15/1) dan diterima aparat Filipina pada sore hari sekitar pukul 16.30. "Setelah diserahterimakan secara resmi kepada KBRI Manila, Samsul Saguni akan diproses pemulangannya ke Indonesia," katanya pula. Namun, beberapa waktu lalu, beredar video yang memperlihatkan Samsul meminta agar nyawanya diselamatkan. Samsul Saguni diculik bersama seorang warga Indonesia lainnya, Usman Yunus, pada 11 September 2018, saat menangkap ikan di perairan pulau Gaya, Semporna, Sabah. Namun, "Usman Yunus telah lebih dahulu bebas pada tanggal 7 Desember 2018," kata Lalu Muhammad Iqbal. Usman lolos setelah berhasil melarikan diri dari para penyekapnya. Disebutkannya, masih ada dua orang WNI yang saat ini masih dalam sekapan kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Aksi solidaritas sejumlah WNI di depan Kedubes Filipina, tahun 2016, setelah bermunculannya kasus penculikan terhadap pelaut dan nelayan WNI oleh berbagai kelompok bersenjata Filipina Selatan, khususnya kelompok Abu Sayyaf. Sejak 2016, ada 36 WNI yang disandera di Filipina Selatan dan 34 diantaranya sudah bebas, sebagian kecil karena berhasil melarikan diri, ada yang dibebaskan dalam operasi aparat Filipina. Ada pula yang dilepas oleh para penculiknya, yang oleh berbagai kalangan diduga karena ada pihak yang membayar uang tebusan yang dituntut para penculik. Keluarga ingin cepat bertemu Lalu mengatakan ia belum tahu kondisi terkini Samsul, termasuk apakah dia mengalami kekerasan selama di penyekapan. Ia mengatakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan ditanyakan ke Samsul di hari-hari mendatang saat sudah kembali ke Indonesia dan kondisi psikologisnya sudah memungkinkan. Sementara itu, istri Samsul, Fitriani, bersyukur suaminya sudah ditemukan dan dia berharap keluarga dapat cepat bertemu dengan Samsul. "Semoga segera bisa dibawa pulang kesini untuk ketemu, untuk ketemu keluarga, untuk ketemu anaknya, ketemu kami disini. Jadi semoga bisa cepat dibawa pulang," kata Fitriani. Istri Samsul Saguni, Fitriani, bersyukur ia dapat berjumpa dengan suaminya lagi. Fitriani mengatakan ia tak mau lagi Samsul melaut, karenanya, "harapan sama pemerintah, supaya bisa kasian dapat bantuan. Apakah itu bantuan modal atau bantuan pekerjaan, apapun itu yang penting suami saya sudah tidak ke sana lagi." "Dari dulu, semenjak bujang, dia memang kerjanya sudah merantau. Tapi kalau sudah begini kan, pasti tidak ingin, sudah tidak bisa ke (perairan tempat ia mencari ikan di) sana," ujarnya kepada wartawan Tribun Timur, Edyatma Jawi. Aset Indonesia di Filipina Selatan Kalau tidak karena membayar uang tebusan sebagaimana dicurigai berbagai kalangan, bagaimana Samsul dilepaskan kelompok bersenjata yang menculiknya? Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Mohamad Iqbal menolak untuk menjelaskan secara rinci. Ia hanya menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak berdiskusi secara langsung dengan kelompok penyandera. Prosesnya disebutnya merupakan "proses semi-intelijen." "Yang jelas, kita memanfaatkan semua aset-aset kita di yang ada di Filipina Selatan. Buat Indonesia, Filipina Selatan itu kan bukan daerah baru. Bahkan proses perdamaian MNLF dengan pemerintah Filipina di tahun 1995 itu kan difasilitasi oleh Indonesia," kata Lalu pula. "Jadi, banyak orang-orang kita yang pernah hadir di sana sekian lama dan membangun network di situ. Mereka juga diterima oleh masyarakat setempat. Jadi hubungan baik kita dengan berbagai pihak, dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana jadi aset kita," katanya. Istri Samsul Saguni, Fitriani, dan istri kepala Desa Lalattedong. Fitriani mengatakan ia berharap pemerintah dapat memberikan pekerjaan lain untuk suaminya. Pemerintah Indonesia, kata Lalu, memprioritaskan cara family engagement, melibatkan keluarga dalam proses pembebasan sandera, karena penyandera pasti akan meneror keluarga korban. Lalu menyebut salah satu metode yang dilakukan untuk mendesak keluarga adalah dengan memperingatkan bahwa akan ada video yang menampilkan korban minta kepada keluarga agar nyawanya diselamatkan. Tentara Filipina melakukan patroli air di Mindanao, Filipina, beberapa waktu lalu. "Kita memperkuat keluarga, memberitahukan keluarga apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi keluarga sudah siap ketika menghadapi situasi itu dan dia tau apa yang harus dia sampaikan," kata Lalu. Lalu menambahkan proses pembebasan itu melibatkan kerja sama dengan militer Filipina. Disarankan tidak melaut di Malaysia Lalu mengatakan pemerintah Indonesia masih berupaya untuk membebaskan dua sandera WNI di Filipina Selatan. Sama seperti kasus Samsul, kedua orang ini juga nelayan. Mereka, lanjutnya, ditangkap sekitar awal Desember tahun lalu di Sandakan, Sabah. Pemerintah Indonesia, kata Lalu, menghimbau nelayan-nelayan Indonesia yang bekerja sebagai nelayan di Sabah, yang jumlahnya sekitar 6.000 orang, untuk tidak melaut sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Malaysia. Ia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah terlibat dalam upaya pembebasan sandera WNI meskipun kejadian penyanderaan terjadi di wilayah negara tersebut. Karena itu, menurutnya, kerja sama dalam rangka pembebasan sandera lebih banyak dilakukan dengan pihak Filipina. Dalam berbagai penyanderaan, ada nelayan Indonesia yang bisa melarikan diri, sebagaimana Muhamad Sofyan, yang berhasil kabur dari sekapan kelompok Abu Sayyaf yang menculiknya pada Agustus 2016. Dalam gambar, ia dikawal saat memasuki kantor polisi Jolo, provinsi Sulu, Filipina. "Ini nggak ada pilihan lain. Cuma dua pilihannya, either nelayan kita minta berhenti bekerja di Malaysia atau pihak Malaysia bisa menyelesaikan isu kemampuan pengamanan mereka, untuk mengamankan wilayah itu. "Ya ini kan terjadi karena aparat keamanan Malaysia di wilayah Sabah belum bisa menjamin keamanan para nelayan yang bekerja di sana," kata Lalu. Lalu berharap pemerintah Malaysia memperkuat kapasitas pengamanan mengingat para sandera diculik di wilayah Malaysia. "Salah satu solusi agar tidak terjadi penculikan lagi adalah kita mengharapkan pihak Malaysia akan memperkuat kapasitas pengamanan di perairan Sabah sehingga nelayan WNI yang melaut mendapatkan jaminan keamanan," ujarnya. "Tanpa jaminan keamanan, kami masih akan menghimbau nelayan WNI di Sabah untuk tidak melaut," tambahnya. Pemerintah, lanjutnya, sedang memikirkan solusi untuk mengajak nelayan Indonesia pulang ke tanah air. Lalu mengatakan tidak ada jalan terbaik selain memanggil para nelayan itu, yang mayoritas merupakan penduduk Sulawesi, untuk pulang ke Indonesia. Kemenlu RI mencatat sudah ada 11 nelayan WNI yang diculik di perairan Malaysia. Pada Januari 2018 lalu, dua WNI dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina Selatan. Mereka diculik dari dua kapal ikan milik warga negara Malaysia yang berbeda pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia. Adapun Samsul Saguni diculik pada 11 September 2018 manakala pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah memberlakukan kesepakatan trilateral pada 2017. Laporan ini dimutakhirkan pada Jumat (18/1) pukul 06.00 demi akurasi.