PM Morrison sebut sejumlah parpol Australia diretas 'negara' lain
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan sejumlah partai politik utama negaranya telah mengalami peretasan jaringan komputer.
Parlemen Australia Aksi itu, menurut Morrison, dilakukan suatu "aktor negara canggih". Temuan itu diketahui menyusul penyelidikan atas dugaan upaya peretasan terhadap parlemen Australia dua pekan lalu. Meski peretasan telah berlangsung, kata Morrison, "tiada bukti campur tangan soal pemilu". Ucapannya merujuk soal pemilihan umum yang bakal digelar beberapa bulan mendatang. "Selama upaya ini dilakukan, kami menyadari bahwa jaringan sejumlah partai politik—Liberal, Buruh, dan Nationals—telah terdampak," ujar Morrison di hadapan para anggota parlemen. Dua pekan lalu Morrison mengatakan "tidak ada indikasi" peretasan menyasar badan atau departemen pemerintah. Menurutnya, tidak ada pula bukti bahwa informasi dari jaringan komputer parlemen telah diakses atau dicuri. Menanggapi insiden ini, kalimat sandi yang digunakan para politisi telah diubah sebagai langkah antisipasi. "Kami telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan integritas sistem pemilu kita," kata Morrison. Pemimpin Partai Buruh, Bill Shorten, mengatakan serangan siber merupakan "kekhawatiran besar" menyusul adanya bukti-bukti "aktivitas jahat" di berbagai negara lain. "Kita tidak boleh lengah dan sebagaimana dilaporkan perdana menteri mengenai aktivitas terkini, kita tidak dikecualikan atau kebal," ujar Shorten. Pemerintah Australia mengalami beragam serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Di antara serangan-serangan itu, terdapat serangan yang disebut media lokal berasal dari sejumlah negara, seperti Cina. Pada 2015 dan 2016, terjadi serangan siber terhadap badan statistik dan cuaca nasional. Kemudian pada 2011, menteri-menteri senior Australia mengalami peretasan pada sistem surel mereka. Di lain pihak, Australia dituduh melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Pada 2013, Marciano Norman yang saat itu menjabat Kepala Badan Intelijen Negara mengatakan, Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009. Perkataan Marciano mengemuka setelah media Australia menurunkan laporan bahwa Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya pada 2009. Ibu Negara Ani Yudhoyono juga disebut sebagai target penyadapan.