Demo mahasiswa: Sebagian pedemo sudah dilepaskan, banyak yang masih ditahan
Dua pekan sejak demonstrasi menentang sejumlah rancangan undang-undang kontroversial berakhir ricuh, polisi memberikan penangguhan penahanan kepada sebagian orang yang dijadikan tersangka perusuh. Namun banyak lainnya yang masih ditahan di sejumlah kantor polisi.
Seorang pedemo berjalan di depan pasukan aparat kepolisian saat demonstrasi di sekitar gedung DPR, Jakarta (30/09) Salah satunya adalah anak Dadang – bukan nama sebenarnya – yang masih berusia 19 tahun. Sang anak ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam kerusuhan yang pecah di sekitar kawasan DPR 30 September lalu. "Anak kita mah benar-benar, jangankan anarkis, demo aja enggak ikut," ujar Dadang kepada BBC News Indonesia, Senin (14/10), melalui sambungan telepon. Dadang mengatakan bahwa sang anak mengaku tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut dan menjadi korban salah tangkap. "Di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) aja anak saya lagi nongkrong di kafe, ada massa dibubarin polisi tapi jauh," katanya, "Pas keluar, (dia) langsung dicomot polisi." Hingga kini, anaknya masih ditahan di salah satu kantor polisi di Jakarta dan baru pekan lalu menandatangani perpanjangan masa penahanan. "Tanda tangan lagi perpanjang penahanan sampai tanggal 10 November," ujarnya. Massa pedemo berlarian menghindari gas air mata yang digunakan untuk membubarkan massa (30/09) Lain dengan Dadang, Wiyoko – juga bukan nama sebenarnya – bisa bernapas lega. Sang anak yang masih berusia 18 tahun baru saja kembali ke rumah setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan polisi. "Baru hari ini di-acc (disetujui), anak saya ditangguhkan penahanannya," ujar Wiyoko, "dengan catatan, setiap seminggu sekali harus melapor." Anak Wiyoko ditahan sejak 26 September lalu setelah demo di sekitar gedung DPR berubah ricuh. Sang anak dituding membawa bom ikan saat kerusuhan terjadi. "Anak saya kesalahannya memang ada, tapi tidak sebesar sangkaannya yang ada di surat penahanannya," kata dia. Wiyoko mengatakan bahwa anaknya mengaku tidak membawa bom ikan. Ia lantas mengajukan permohonan penangguhan pada 3 Oktober lalu dan mendapat jawaban positif 11 hari kemudian. Meski demikian, sang anak harus tetap menjalani persidangan setelah berkas-berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. "Proses jalan terus, kalau sudah proses itu tidak bisa dihentikan, yang bisa memutuskan hanya pengadilan, seperti itu dia ucapannya (polisi)," ungkapnya. Dugaan 'unfair trial' Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani menilai polisi melakukan sejumlah cacat prosedur dalam penanganan terduga perusuh dalam sejumlah demonstrasi di sekitar DPR akhir September lalu. Yati menyoroti bagaimana pada saat itu polisi menangkap ribuan orang tanpa kejelasan status hukum, pasal yang disangkakan, hingga lokasi keberadaan mereka setelah penangkapan. "Menurut kami itu sudah masuk pada dugaan unfair trial, yaitu proses-proses penangkapan, penahanan atau penyidikan yang tidak fair (adil), tidak sesuai dengan aturan-aturan prosedur hukum yang ada, baik itu undang-undang hukum acara pidana yang ada, maupun hak-hak bagi mereka yang ditangkap dan ditahan. "Itu sudah termasuk semacam kesewanang-wenangan dalam menggunakan diskresi," jelas Yati kepada awak media di kantor KontraS, Jakarta (14/10). Dugaan Yati tergambar dalam keterangan Wiyoko saat menjelaskan bagaimana ia menanyai sang anak soal perannya dalam kerusuhan 26 September lalu. "Begitu saya tanyakan kepada anak saya 'Kamu harus bicara jujur, benar nggak kamu disangka melempar bom ikan?' 'Tidak, Pak'," tuturnya mencontohkan percakapannya saat bertemu sang anak di kantor polisi. "'Kenapa di pernyataannya (BAP) ada?' 'Itu karena saya dipaksa'," katanya. Di sisi lain, orang tua lainnya - Dadang - pun menceritakan bagaimana sang anak diminta menandatangani surat penahanan tiga hari setelah ia ditangkap. "BAP-nya kan, pertama saksi, terus keduanya setelah dia dimasukin ke sel disuruh tanda tangan, nggak dibaca lagi, suruh cepat-cepat," ujar Dadang. "Tahunya itu yang empat pasal, yang ada tersangkanya itu," katanya. Polisi menembakan gas air mata ke kerumunan massa yang berdemonstrasi di Jakarta (30/09) Koordinator KontraS, Yati Andriyani meminta polisi terbuka dalam memberitahukan apa yang terjadi dalam penanganan para terduga perusuh. "Sampai sekarang kan juga masih ada sejumlah orang yang ditahan, tetapi kita juga belum mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang valid atas dasar apa mereka ditahan, buktinya apa, dan seterusnya," kata Yati. Ia pun meminta polisi mematuhi berbagai peraturan Kapolri (perkap) yang sudah diberlakukan dalam menangani unjuk rasa dan menghadapi massa, termasuk perkap pengimplementasian hak asasi manusia. "Kalau memang kesulitan dalam menangkap, mengidentifikasi orang-orang tersebut ya tidak harus dengan cara semua orang ditangkap, semua orang dibawa – sampai sekian ribu orang – tanpa jelas status hukumnya apa, sangkaannya apa, buktinya apa," ungkapnya. Tidak hanya di Jakarta, demonstrasi menentang sejumlah rancangan undang-undang kontroversial juga terjadi di kota lainnya, termasuk di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 30 September 2019 Apa kata polisi? Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa kepolisian telah menjalankan prosedur penanganan massa perusuh sesuai dengan tata cara yang ada. "Kita amankan semuanya, kita lakukan pendampingan dengan penasihat hukum, kita periksa semua. Ada semua aturannya, sudah kita lakukan dengan baik semuanya," ujar Argo saat dihubungi BBC News Indonesia, Senin (14/10). Hingga Senin, menurut Argo, jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 380 orang, di mana 179 di antaranya masih ditahan, sementara sisanya dipulangkan. Mulanya, 1.365 orang ditangkap aparat. "Itu yang diamankan, udah dipilah-pilah, ternyata nggak terbukti, kita pulangkan," katanya. Menurutnya, seluruh berkas para tersangka sedang diproses lebih lanjut. Ia pun menyatakan bahwa seluruh alat bukti "sudah ada semua, tinggal pemberkasan aja". "Mudah-mudahan segera cepat rampung, dilimpahkan ke kejaksaan, baru disidangkan," pungkas Argo.