'Bebaskan PSSI dari oligarki politik dan modal', Ketum PSSI terpilih janji 'dorong berantas mafia bola'
Ketua umum PSSI yang baru terpilih, Mochamad Iriawan dan jajaran pengurusnya, dituntut lebih fokus kepada perbaikan secara menyeluruh sepak bola nasional, dan tidak mempedulikan kepentingan kelompok pemodal atau politik.
Ketua umum PSSI yang baru terpilih, Mochamad Iriawan (tengah) dan jajaran pengurusnya, dituntut lebih fokus kepada perbaikan secara menyeluruh sepak bola nasional, dan tidak mempedulikan kepentingan kelompok pemodal atau politik. Adapun Mochamad Iriawan, atau biasa disapa Iwan Bule, usai terpilih sebagai ketum PSSI, belum bicara banyak tentang programnya untuk memperbaiki sepak bola nasional, kecuali dia berjanji untuk melanjutkan membersihkan PSSI dari ancaman mafia bola. "Jelas, kalau ada itu (pengurus PSSI yang terlibat mafia bola), kita dorong," kata Iriawan saat ditanya apa tindakannya apabila pengurus PSSI terlibat mafia bola. "Kita tinggal lapor pada satgas." Seperti diketahui, pada tahun lalu, Polri membentuk satgas anti mafia sepak bola. Satgas ini terdiri dari 145 anggota yang bertugas membongkar mafia bola di tubuh PSSI. "Kami untuk menuntut mereka menandatangani pakta integritas, sebagai komitmen mereka terhadap sepak bola Indonesia yang lebih maju dan progresif," ujar salah-seorang pengunjukrasa. Praktik mafia bola di persepakbolaan nasional Indonesia, yang ditandai oleh praktik pengaturan skor, seringkali diungkapkan oleh orang-orang yang pernah terlibat di dalamnya, namun upaya pengungkapannya tidak mulus. Tuntutan agar pimpinan PSSI serius membenahi secara total sepak bola nasional sudah berulangkali disuarakan, dan KLB PSSI yang berakhir sekitar pukul 21.00 WIB, Sabtu (02/11) malam, diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaikinya. "Harapan kami, pengurus PSSI yang baru bersih dari oligarki lama yang selama ini menduduki organisasi ini begitu lama," kata Ivan Nuraziz, pegiat Save Indonesian Football, salah-satu aliansi suporter, kepada BBC News Indonesia, Sabtu (02/11). Selama ini, menurutnya, sebagian pengurus PSSI menyalahgunakan fungsinya untuk menyeret organisasi itu kepentingan politik praktis. Dalam kongres luar biasa yang berlangsung tertutup itu, Mochamad Iriawan, terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2019-2023, setelah meraih mayoritas suara pemilik suara. "Selain itu, ada oligarki modal, yang menjadikan sepak bola sebagai lahan bisnis yang seringkali menjadikan suporter sebagai sapi perah," ujarnya. Dugaan praktik seperti inilah yang mereka tuntut untuk dihilangkan dari PSSI. Tuntutan ini mereka suarakan dalam unjuk rasa di sekitar Hotel Shangrila, lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Unjuk rasa ini juga diikuti sejumlah suporter sepak bola Indonesia yang memprihatinkan kondisi persepakbolaan nasional. Dia juga menuntut agar kepengurusan PSSI yang baru membenahi sepak bola Indonesia secara total. "Kami untuk menuntut mereka menandatangani pakta integritas, sebagai komitmen mereka terhadap sepak bola Indonesia yang lebih maju dan progresif," ujar Ivan. Memilih mundur Dalam kongres luar biasa yang berlangsung tertutup itu, Mochamad Iriawan, terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2019-2023, setelah meraih mayoritas suara pemilik suara. M Iriawan, yang biasa disapa Iwan Bule, meraih 82 suara dari 85 pemilih. Sebanyak tiga suara lainnya dinyatakan abstain, sementara satu voter yaitu Persis Solo 'walk out'. Terpilihnya M Iriawan yang pernah menjabat Kapolda Metro Jaya itu diwarnai dengan keputusan pengunduran diri sejumlah pesaingnya. Di bawah kepemimpinan M Iriawan, PSSI dihadapkan pada beragam tantangan, semisal dugaan pengaturan skor, jadwal kompetisi yang dianggap tidak konsisten, hingga terpuruknya prestasi timnasnya. La Nyalla M. Mattalitti memutuskan menarik diri dari KLB sehingga tidak hadir. Kemudian Bernhard Limbong mundur tepat sebelum acara dimulai. Enam kandidat lainnya, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, meninggalkan ruangan Kongres PSSI. Mereka adalah Fary Djemy Francis, Vijaya Fitriyasa, Yesayas Octavianus, Aven Hinelo, Benny Erwin, dan Sarman El Hakim. "Aneh, tidak ada sosialisasi tata cara pemilihan di kongres," kata Vijaya Fitriyasa kepada wartawan, usai meninggalkan ruangan KLB di Hotel Hotel Shangri-La, Jakarta. "Tidak ada medium antara calon ketum dengan voters untuk menyampaikan visi misi kami," kata Fary Jemi Francis, calon ketum, yang memilih mundur. "Padahal, ini sangat penting untuk lebih mendekatkan kami dengan para voters," ujar Sarman El Hakim kepada wartawan. Tanpa sejumlah kandidat calon ketua ini yang memilih mengundurkan diri ini, praktis M Iriawan tinggal menghadapi dua kandidat tersisa, Rahim Soekasah dan Arif Putra Wicaksono. Apa reaksi pemerintah atas hasil KLB? Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Gatot S. Dewa Broto mengatakan, pemerintah dapat menerima hasil KLB PSSI dan memberikan apresiasi atas terpilihnya Mochamad Iriawan sebagai ketum PSSI. "Alasannya, KLB ini sah, bahkan sudah dihadiri oleh perwakilan FIFA, (perwakilan) AFC juga ada," kata Gatot kepada wartawan di lokasi KLB, Sabtu (02/11) malam. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Gatot S. Dewa Broto mengatakan, pemerintah dapat menerima hasil KLB PSSI dan memberikan apresiasi atas terpilihnya Mochamad Iriawan sebagai ketum PSSI. Selain itu, tambahnya, Presiden FIFA Gianni Infantino juga mengucapkan selamat kepada Mochamad Iriawan setelah terpilih sebagai ketuma PSSI. "Jadi, dari aspek regulasi yang ada di statuta FIFA maupun PSSI, itu sudah clear," ujar Gatot. Terkait dengan mundurnya sejumlah calon ketua umum, Gatot menganggap itu masalah internal PSSI. "Itu bukan ranah kami (Kemenpora)," katanya. Lebih lanjut Gatot mengatakan, tugas penting PSSI sekarang adalah melakukan gas pol. "Presiden juga memberi perhatian, supaya pengurus baru langsung gas pol, karena timnas dan Piala Dunia U-20 sudah di depan mata," katanya. Di bawah kepemimpinan M Iriawan, PSSI dihadapkan pada beragam tantangan, semisal dugaan pengaturan skor, jadwal kompetisi yang dianggap tidak konsisten, hingga terpuruknya prestasi timnasnya. Inpres percepatan pembangunan sepak bola nasional Berbagai upaya sudah dilakukan PSSI untuk membenahi permasalahan sepak bola nasional, yang antara lain ditandai Kongres Sepak bola Nasional di Malang, Jatim, pada 2010. Kongres ini telah merekmomendasikan seperti desakan reformasi dan restrukrisasi PSSI. Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Dua tahun kemudian, Komite Normalisasi dibentuk oleh FIFA untuk mengambil alih tugas Komite Eksekutif PSSI dan menjalankan pemilihan pengurus baru. Pada 2015, Kemenpora membekukan PSSI karena tidak kunjung memberikan jawaban memuaskan terkait kisruh liga nasional. Pemerintah kemudian tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI. Setahun kemudian, digelar rekonsiliasi anggota PSSI, utamanya di kalangan pimpinan klub-klub yang menjadi korban perseteruan konflik pengurus di masa lalu. Dan tahun lalu, Polri membentuk satgas anti mafia sepak bola untuk membongkar dugaan mafia bola di tubuh PSSI. Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional.