Krisis asap, Indonesia 'tak perlu minta maaf' di Paris
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra tahun ini membuat Indonesia menjadi salah satu penjahat besar pemanasan global.
Pada puncak kebakaran hutan dan lahan, Indonesia mengeluarkan jumlah polusi yang sama seperti Amerika Serikat. Asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut sudah menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah dua kali lipat lebih besar daripada yang dihasilkan Jerman dalam setahun. Pada puncaknya, Indonesia mengeluarkan jumlah polusi yang sama seperti Amerika Serikat. Dr Martin Wooster dari King's College London pergi ke Kalimantan Tengah untuk mengukur kadar polusi tersebut. Yang terjadi di Palangkaraya, menurutnya, adalah sebuah kejahatan terhadap lingkungan dan kemanusiaan. "Betul-betul mengerikan. Saya tak pernah melihat sesuatu seperti ini. Seperti kiamat." Namun Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengatakan dia tak akan minta maaf pada para pemimpin dunia yang hadir di Paris akhir bulan ini untuk membicarakan isu perubahan iklim. "Kami tidak mencemari Bumi; yang melakukan pencemaran adalah Amerika Serikat dan Cina. Ini kecelakaan, bencana alam, yang kemudian meluas dan semakin parah oleh orang-orang tertentu karena kami tak memiliki fasilitas yang cukup untuk menghadapi apa yang terjadi." Pemerintah mengakui bahwa pemberian konsesi ke perusahaan kelapa sawit sampai 14,8 juta hektare di lahan gambut adalah kesalahan besar. Pemerintah mengakui bahwa pemberian konsesi ke perusahaan kelapa sawit sampai 14,8 juta hektare di lahan gambut adalah kesalahan besar. Namun Louis Verchot, Direktur Penelitian Lingkungan di lembaga penelitian Centre for International Forestry Research, CIFOR mengatakan, "Bencana ini sangat bisa diprediksi dan sudah diprediksi dan bisa dicegah dengan antisipasi." Menurutnya, para ilmuwan sudah sejak lama mengingatkan pemerintah bahwa kemarau panjang akibat fenomena cuaca El Niño akan datang tahun ini. Louis Verchot mengatakan bahwa perlu ada upaya segera untuk membasahi kembali lahan gambut dan memindahkan perkebunan dari lahan tersebut. Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah Indonesia melakukan kesalahan besar dengan menyetujui konsesi perusahaan kelapa sawit di lahan gambut seluas 14,8 juta hektare dalam satu dekade terakhir. Lahan gambut yang dikeringkan kemudian dibuka dengan cara dibakar akan mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar ke udara. Lahan gambut juga sangat mudah terbakar. Namun, menurut Luhut, pemerintah tak akan menghukum siapa-siapa untuk keputusan salah ini. "Tak akan menghukum bupati atau gubernur yang memberikan izin bagi berbagai perusahaan pelaku kebakaran hutan dan lahan. Itu sudah lalu. Kita mau lihat ke depan. Itu (menghukum kepala daerah) implikasinya terlalu panjang. Kita tak mau bikin gaduh." Luhut juga mengatakan bahwa presiden sudah memberi perintah untuk tidak memberi izin baru di lahan gambut. Ada beberapa izin, menurut Luhut, yang harus dicabut meski akan menimbulkan keluhan. Pemerintah masih menolak untuk membuka nama-nama perusahaan yang tengah diselidiki terkait peran mereka dalam kebakaran hutan dan lahan. Habis bakar terbitlah sawit Rekaman gambar yang diambil oleh BBC menunjukkan bahwa pengusaha kelapa sawit segera menanami lahan gambut yang terbakar dengan bibit sawit di Kalimantan. Bibit itu ditanam di lahan seluas 150 hektar yang sudah habis terbakar, dekat dengan tempat perlindungan orangutan Nyaru Menteng, di Kalimantan Tengah. Peta terbuka menunjukkan lahan tersebut bukanlah konsesi kelapa sawit, tetapi polisi Kalimantan Tengah mengklaim bahwa mereka tidak tahu siapa yang memiliki lahan tersebut. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengunggah cuitan foto dari lahan yang terbakar ini di dekat tempat perlindungan orangutan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah. Foto itu disertai keterangan, "Habis bakar terbitlah sawit." Namun Tofan Mahdi, juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa yang salah adalah pengusaha kelapa sawit kecil dan petani yang menggunakan praktik pembakaran untuk membuka lahan. "Siapa yang menanam pohon, orang atau perusahaan? Saya jamin, tidak mungkin perusahaan melakukannya karena ini melawan hukum dan kami berkomitmen pada zero burning policy." Tetapi, perusahaan kelapa sawit besar yang menjadi bagian dari asosiasinya mengambil kelapa sawit dari pengusaha kecil, bahkan sampai 40%. Louis Verchot dari CIFOR mengatakan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab. "Benar, pengusaha kecil melakukan pembakaran, tapi kenapa mereka melakukannya? Siapa yang menciptakan pasar untuk lahan yang rusak ini? Anda tak bisa melepaskan mereka dari tanggungjawab." Dia menambahkan, "Datang lagi dalam empat atau lima tahun dan kita lihat, apa yang ditanam di lahan yang terbakar itu, dan kita akan tahu siapa pemicunya." Pada Oktober, GAPKI menarik diri dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), satu-satunya skema internasional untuk mengendalikan dampak lingkungan industri ini. Ada beberapa permintaan di Eropa agar konsumen memboikot kelapa sawit dari Indonesia, namun industri tetap bergeming. "Kami tidak takut sama sekali karena kami punya pasar yang pasti dan besar di India dan Cina," kata Tofan Mahdi. Dia menambahkan bahwa asosiasinya bahkan tidak percaya bahwa perubahan iklim itu terjadi. "Kami ragu. Apakah perubahan iklim benar-benar ada? Menurut kami itu hanya sekadar isu."