Pejabat AS akui kebijakan larangan perjalanan Trump 'membingungkan'
Kepala departemen Keamanan Dalam Negeri dan Bea cukai dan Perlindungan Perbatasan CBP mengatakan 720 orang telah ditahan dan "diproses secara manusiawi" sejak Trump mengeluarkan perintah eksekutif, dalam konferensi pers.
Protes terhadap perintah eksekutif Trump dilakukan di bandara. Kepala CBP Kevin McAleenan mengakui bahwa komunikasi pemerintah dan publik tidak begitu "baik" ketika kebijakan itu diterapkan. Dia juga mengatakan bahwa meskipun perintah itu telah menyebabkan penundaan program pengungsi AS, 872 pengungsi telah diberikan keringanan dan juga bagi mereka yang akan tiba di AS pada pekan ini karena mereka sudah siap untuk melakukan perjalanan dan mencegah mereka untuk mengalami kesulitan yang tidak semestinya. McAleenan menampaikan sejumlah klarifikasi bagaimana pemegang dua kewarganegaraan bisa terdampak, dengan mengatakan otoritas AS akan menangani orang berdasarkan pada paspor yang mereka gunakan dalam perjalanan. Sejumlah pemerintah - termasuk Inggris, Kanada dan Swiss - telah mengatakan bahwa warga negara mereka juga merupakan warga negara di tujuh negara yang terdampak kebijakan larangan perjalanan itu bebas untuk bepergian ke AS. Sementara itu, Kepala Keamanan Dalam Negeri John Kelly membantah bahwa perintah Trump - yang berdampak pada warga Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman - merupakan larangan terhadap Muslim dan mengatakan masih banyak negara mayoritas Muslim di dunia masih dapat masuk ke AS. Perintah 90 hari, menurut Kelly, akan memberikan waktu kepada para pejabat untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sistem imigrasi AS, sesuatu yang "sudah lama tertunda". AS juga mempertimbangkan riwayat pencarian situs, kontak di telepon genggam dan profil di akun media sosial para pemohon pengajuan visa dari negara-negara di mana masih ada kepercayaan pada penegakan hukum setempat, kata dia John Kelly juga mengatakan perintah eksekutif Presiden Trump itu untuk perbaiki kelemahan sistem imigrasi. Kepala keamanan AS mengakui kelemahan implementasi perintah eksekutif Presiden Donald Trump terhadap warga dari tujuh negara. Kebijakan itu telah menimbulkan kecaman internasional dan merupakan tantangan bagi pejabat pelaksana Jaksa Agung AS, yang kemudian dipecat Trump. Tokoh Republikan Paul Ryan mengatakan dia menyesal bahwa sejumlah orang dengan dokumen yang sah mengalami dampak dari putusan tersebut. Tetapi dia juga membela larangan itu, dengan mengatakan bertujuan unutk mencegah serangan teror. Reaksi internasional: Menteri Perminyakan Arab Saudi Khalid al-Falih kepada BBC mengatakan kritik terhadap larangan tersebut "berlebihan". Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd memperingatkan bahwa larangan perjalanan itu dapat menjadi sebuah "peluang propaganda" bagi kelompok yang menyebut diri Negara Islam. Dia menyebut langkah presiden AS ini "memecah belah" dan "salah". Sekretaris Jenderal PBB yang baru Antonio Guterres mengatakan penutupan perbatasan bagi orang-orang atas dasar agama, etnis atau kewarganegaraan mereka merupakan sebuah kebijakan "buta" yang memiliki risiko memenangkan propaganda esktremis.