Amnesty: Kasus Jakarta Post lemahkan komitmen Jokowi pada kebebasan
Penggunaan pasal penistaan agama untuk mempidanakan pemimpin redaksi Jakarta Post bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat, nurani dan agama atau kepercayaan, menurut Amnesty International.
Pemimpin redaksi Jakarta Post mengatakan terkejut dengan penetapan status tersangka Pernyataan itu disampaikan setelah Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin redaksi harian berbahasa Inggris itu, Meidyatama Suryodiningrat sebagai tersangka kasus penistaan agama atas laporan Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta ke Mabes Polri terkait pemuatan karikatur kelompok militan Negara Islam atau ISIS pada edisi 3 Juli 2014. Kelompok pegiat hak asasi manusia Amnesty International yang berbasis di London, Inggris, dalam email kepada BBC Indonesia mengatakan tindakan kepolisian ini adalah langkah yang salah. "Pemidanaan editor Jakarta Post merongrong komitmen Presiden Joko Widodo untuk 'memastikan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berpikir' yang berulang kali ia sampaikan di masa kampanye," tulis peneliti Amnesty, Papang Wahid. "Kami berharap kepresidenan Joko Widodo akan menawarkan peluang untuk membuka halaman baru di era baru dimana kebebasan berpikir, berpendapat, bernurani dan beragama dihormati di Indonesia, tetapi ini adalah langkah di arah yang salah," tambahnya. Karikatur itu menggambarkan bendera ISIS dengan lambang tengkorak Terkejut Dalam tanggapan yang dirilis pada Kamis malam, Meidyatama mengatakan sangat terkejut dengan penetapan status tersangka. "Faktanya kami tidak melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan kepada kami, karena sesungguhnya yang kami lakukan adalah produk jurnalistik yang mengkritik gerakan ISIS yang kemudian dilarang pemerintah," kata Meidyatama dalam tanggapan yang dipublikasikan di website resmi Jakarta Post. Ia menambahkan bahwa Dewan Pers telah mengeluarkan pendapat terkait kasus karikatur itu yang menyatakan bahwa hal itu hanya terkait dengan kode etik jurnalistik yang berarti tidak termasuk tindak pidana. "Sehingga hal ini seharusnya merupakan ranah dewan pers," kata Meidyatama lagi dan menambahkan bahwa ia akan mengikuti ketentuan hukum. 'Kembali ke UU Pers' Bagian karikatur yang dipermasalahkan oleh pelapor adalah gambar tengkorak di dekat tulisan laa ilaaha illallaah, kalimat yang berarti 'tidak ada Tuhan selain Allah', di bendera hitam ISIS. Kecaman atas status tersangka Meidyatama juga datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang meminta kepolisian tidak menggunakan KUHP untuk menangani kasus terkait karya jurnalistik. "Kami mendesak Kepolisian RI untuk kembali menggunakan UU Pers sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan atau produk pers dan mendesak Kapolda Metro Jaya segera mencabut status tersangka Meidyatama Suryodiningrat," kata Ketua AJI Suwarjono dalam pernyataan tertulis kepada BBC Indonesia. Menurut AJI, kasus ini bila dibiarkan akan menjadi ancaman serius bagi kebebasaan pers dan bisa terjadi kepada siapa saja.