Kasus Novel Baswedan: TGPF 'tidak ungkap siapa terduga penyerang'
Tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan mengatakan tidak akan mengungkapkan siapa terduga pelaku serangan terhadap penyidik KPK tersebut dalam kesimpulan penyelidikannya yang akan diumumkan pada Rabu (17/07).
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2019). Mereka menyampaikan kinerja Tim Satgas kasus penyerangan Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. "Yang lebih penting, arah dari penyelidikan yang (akan) kami sampaikan," kata Hendardi, anggota tim pakar TGPF kasus Novel Baswedan, kepada BBC News Indonesia, Selasa (16/07). Hendardi menolak mengomentari segala sesuatu yang terkait hasil penyelidikan, termasuk pertanyaan apakah TGPF sudah menemukan terduga pelaku atau belum dalam kasus ini. Sementara, seorang pejabat kepolisian menegaskan bahwa TGPF tidak berwenang menyatakan siapa terduga di balik kasus kekerasan tersebut. "Tim investigasi sifatnya open investigasi dan tidak bersifat pro justisia," kata juru bicara Mabes Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo, saat dihubungi BBC News Indonesia melalui telepon, Selasa. "Yang bersifat pro justisia, proses penyidikannya itu adalah di pihak Polri. Penyidik nanti yang akan menindaklanjuti hasil temuan itu," jelasnya. Menurut Hendardi, kesimpulan penyelidikan TGPF itu kemudian direkomendasikan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti. Namun menurut Dedi, tidak ada jaminan penyelidikan lanjutan itu bisa berjalan cepat. "Akan memakan waktu. Menyelesaikan satu kasus itu tidak setahun atau dua tahun, bisa beberapa tahun," katanya. Dia mencontohkan kasus serupa di Filipina, AS, Eropa yang memakan waktu lama. Juru bicara Polri, Irjen Pol M. Iqbal (ketiga kanan) bersama Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan, Nurcholis (keempat kiri) dan anggota TGPF memberikan keterangan pers tentang perkembangan kasus Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (09/07). Dibentuk enam bulan lalu, TGPF dibentuk oleh kepolisian di tengah tudingan pegiat antikorupsi bahwa proses penyelidikan penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, berjalan lambat. TGPF terdiri 65 orang, yang didominasi anggota kepolisian, juga terdiri tim pakar, yaitu mantan wakil pimpinan KPK dan guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, peniliti LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, serta Amzulian Rifai. Ada pula pegiat HAM yang tergabung di dalamnya, yaitu Ketua Setara Institut, Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, mantan Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, dan Ifdhal Kasim. Lima orang dari KPK juga bergabung di dalamnya. Penyidik senior KPK Novel Baswedan memberikan keterangan pers setelah diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/06). Sejak awal, tim ini ditolak para pegiat antikorupi yang menuntut dibentuk tim independen yang bertanggungjawab kepada presiden untuk mengusut kasus ini, namun pemerintah memilih TGPF yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Novel Baswedan disiram air keras oleh beberapa orang tak dikenal pada 11 April 2017 dan sampai sekarang tidak terungkap siapa pelaku penyerangan maupun aktor di belakangnya. Apa komentar pegiat antikorupsi? Hasil penyelidikan TGPF yang kemungkinan besar tidak mengungkap siapa aktor di balik penyerangan Novel Baswedan, dijadikan sebagai salah-satu alasan para pegiat antikorupsi untuk tidak terlalu berharap pada temuan tim tersebut. "Dari awal kami tidak punya gambaran bahwa tim ini akan menuntaskan penyerangan terhadap Novel Baswedan," kata pegiat Indonesian Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, kepada BBC News Indonesia, Selasa (16/07). Alasannya, tim yang terdiri 65 orang dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal KPK, serta unsur kepolisian, bertanggung jawab kepada Kapolri. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/07). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan bahwa kinerja Tim Satgas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan "Yang kami inginkan tim independen yang memang bertanggung jawab kepada presiden, dan penugasannya itu dikeluarkan lewat keputusan presiden," katanya. Sejauh amatannya, belum ada kemajuan dalam penyelidikan yang dilakukan Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) kasus Novel, setidaknya dari informasi terbaru yang beredar di media massa. "Paling tidak sampai pemberitaan hari ini (Selasa), penandanya itu bukan menunjukkan bahwa sudah ketemu orang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka," ujar Lalola. "Tidak ada nuansa atau narasi (siapa pelakunya) dalam pemberitaan dan juga pernyataan yang disampaikan oleh kepala humas Mabes Polri," paparnya lebih lanjut. Dari fakta seperti itu, Lalola memperkirakan tidak akan ada perkembangan signifikan dalam pengumuman penyelidikan TGPF kasus Novel pada Rabu. "Dari awal kami tidak punya gambaran bahwa tim ini akan menuntaskan penyerangan terhadap Novel Baswedan," kata pegiat Indonesian Corruption Watch (ICW), Lalola Easter. "Artinya, belum ada orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tidak hanya dalam level operasional, apalagi aktor intelektualnya," ujarnya. Apabila tim ini belum menemukan siapa pelakunya, demikian Lalola, mereka "tidak mumpuni". "Apa yang dicapai oleh satgas tersebut? Tidak ada. Sampai sekarang orang yang disebut sebagai terduga pelaku tidak ada," katanya. Kenyataan ini, sambungnya, membuatnya bertanya-tanya tentang kehadiran dan peran sejumlah pegiat HAM yang berada di dalam satgas tersebut. "Jangan, jangan memang di dalam satgas yang dibentuk oleh kepolisian ini memang dimaksudkan relasinya subordinat, meskipun digambarkan dalam kondisi yang seolah-olah setara," ujar Lalola. 'Jangan remehkan kami' Dihubungi secara terpisah, anggota tim pakar TGPF kasus Novel Baswedan, Hendardi, mengatakan saat pengumuman hasil penyelidikan pada Rabu (17/07), pihaknya lebih fokus kepada aeah penyelidikan. "Apakah akan kita umumkan terduga atau tidak, kita tunggu besok. Tapi yang lebih penting arah dari penyelidikan yang kami sampaikan," katanya kepada BBC News Indonesia. Hendardi menolak mengomentari segala sesuatu yang terkait hasil penyelidikan, termasuk pertanyaan apakah TGPF sudah menemukan terduga pelaku atau belum. Tentang anggapan bahwa TGPF sulit menjalankan perannya secara optimal karena lingkup perannya berada di bawah tanggung jawab Kapolri, Hendardi mempertanyakan tuduhan seperti itu. Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan, Hendardi (kanan) tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/06). "Itu (tuduhan) terlalu simplistik, mengecilkan, mengejek ," katanya. Dia mengatakan pihaknya bekerja secara profesional, independen dan menghormati HAM. "Kalau kami dituduh subordinasi dari kepolisian, apa yang membuktikan itu?" kata Hendardi seraya menambahkan, dirinya sudah berulang kali menjadi anggota TGPF, misalnya, untuk beberapa kasus yang ditangani Komnas HAM hingga TGPF kasus pembunuhan Munir. "Kalau tuduhannya dikaitkan dengan posisi saya sebagai penasihat ahli Kapolri, saya ingin katakan posisi itu bukan posisi yang mengikat di dalam struktur Polri. Dia cuma think tank, memberikan saran-saran baik diminta atau tidak," ungkapnya. Hendardi menyatakan selama penyelidikan TGPF kasus Novel, dirinya dan tim pakar lainnya memulainya dengan bargain (tawar-menawar) kepada Kapolri bahwa mereka bisa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/07). Dia juga menegaskan bahwa anggota tim pakar TGPF juga melibatkan anggota dari Kompolnas dan Ombusdman yang merupakan lembaga yang bertugas mengawasi kepolisian. "Jadi kalau dikatakan (TGPF) ini menjadi insubordinasi, saya kira itu terlalu meremehkan," kata Hendardi. Diakuinya TGFP memulai penyelidikan kasus ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian sebelumnya, rekomendasi Komnas HAM, Ombudsman, masukan Kompolnas, serta sejumlah dokumen. Namun demikian, menurut Hendardi, pihaknya tidak menelan mentah-mentah hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian. "Kami memulai penyelidikan ini dengan orientasi bahwa kami tidak mempercayai alibi yang ditemukan polisi terhadap para terduga atau saksi-saksi," kata Hendardi kepada BBC News Indonesia, melalui sambungan telepon, Selasa (16/07). Itulah sebabnya, mereka melakukan pengecekan ulang dan reka ulang tempat kejadian perkara serta pemeriksaan saksi-saksi baru yang berkaitan dengan alibi tersebut. Selama enam bulan, TGPF juga melakukan usaha-usaha untuk mengumpulkan fakta dan menaganlisa sejumlah "potensi motif" dari tindakan penyiraman zat kimia atas Novel Baswedan. 'Penyelidikan akan memakan waktu' Juru bicara Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, TGPF kasus Novel Baswedan tidak berwenang menyatakan siapa terduga di balik kasus kekerasan tersebut. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, TGPF kasus Novel Baswedan tidak berwenang menyatakan siapa terduga di balik kasus kekerasan tersebut. "Tim investigasi (TGPF) sifatnya open investigasi dan tidak bersifat pro justisia," kata Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dihubungi BBC News Indonesia melalui telepon, Selasa. "Yang bersifat pro justisia, proses penyidikannya itu adalah di pihak Polri. Penyidik nanti yang akan menindaklanjuti hasil temuan itu," jelasnya. Menurutnya, TGPF akan menyampaikan hasil kinerjanya selama enam bulan, menyimpulkan hasil penyelidikannya, serta merekomendasikannya kepada polisi. Ditanya bukankah demikian proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian akan memakan waktu lama, Dedi mengiyakan. "Ya, akan memakan waktu". "Menyelesaikan satu kasus itu tidak setahun atau dua tahun, bisa beberapa tahun. Itu kejadian-kejadian di Amerika, Filipina, di Eropa, itu proses pembuktiannya butuh waktu yang cukup panjang juga," jelasnya. Tentang adanya keraguan di sebagian masyarakat yang mempertanyakan independesi TGPF, Dedi mengatakan "meragukan kinerja itu boleh dikatakan terlalu sumir juga". Menurutnya, TGPF sudah bekerja profesional sesuai kompetensi bidangnya.