Hukuman cambuk pasangan gay 'kriminalisasi', Pemprov Aceh angkat bicara
Hukuman cambuk 85 kali bagi pasangan gay di Aceh dikecam pegiat yang menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi dengan alasan hubungan seksual suka sama suka adalah hak asasi manusia.
Laki-laki berinisial MT dan MH masing-masing dijatuhi hukuman cambuk 85 kali setelah dinyatakan melakukan hubungan seksual sesama jenis. Namun, Munawar, kepala Dinas Syariat Aceh menepis kritik tersebut dengan mengatakan seluruh proses hukum atas dua laki-laki tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Aceh. Keberatan atas vonis Mahkamah Syariah di Banda Aceh antara lain disuarakan Dede Oetomo, pegiat dari Gaya Nusantara, organisasi yang mengadvokasi hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). "Orang dewasa yang berhubungan seks atas dasar suka sama suka lalu dihukum, itu namanya kriminalisasi. Ini kemunduran," kata Dede. Mengutip pernyataan eks Sekjen PBB Ban Ki-moon, Dede mengatakan hukuman tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia. "Agama dan tradisi tidak bisa menjadi alat pelanggaran HAM," katanya. Pada 2013, Ban Ki-moon mengecam diskriminasi terhadap kaum LGBT. Dede mengatakan negara memiliki tugas hukum untuk melindungi semua pihak. Akhir Maret lalu ketika dua laki-laki ini, yang berinisial MH dan MT ditangkap, beberapa organisasi hak asasi manusia mendesak mereka dibebaskan. "Penangkapan dan penahanan keduanya menggaris bawahi penindasan dalam hukum (Jinayat) yang diskriminatif dan anti-LGBT," kata Phelim Kine, deputi direktur Asia pada lembaga pengamat HAM, Human Right Watch, pada April. 'Sudah sesuai aturan' Beberapa kelompok HAM menilai MH dan MT 'adalah korban kriminalisasi' tuduhan yang ditepis Dinas Syariat Islam Aceh. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar, tidak sependapat dengan keberatan ini. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum pidana berlandaskan syariat Islam atau jinayat berpijak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah pelaksanaan syariat Islam yang mencakup ibadah, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana (jinayat), peradilan, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. "Pasangan ini secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran itu ... apalagi keduanya sudah mengaku bahwa mereka telah melakukan homoseksual," kata Munawar kepada wartawan BBC Indonesia, Mohamad Susilo. "Tidak ada kriminalisasi dalam konteks ini karena memang penegakan hukum yang kami lakukan memiliki dasar hukum, yaitu UU 11 Tahun 2006. Kalau memang tersangka pelaku secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran, kami akan menegakkan hukum syariah itu," kata Munawar. Di Aceh, hubungan seksual oleh pasangan sesama jenis adalah pelanggaran pidana, yang menurut qanun bisa dijatuhi hukuman cambuk 100 kali. Dalam kasus MT dan MH keduanya dijatuhi hukuman cambuk 85 kali, meski jaksa mengajukan hukuman cambuk 80 kali. Munawar mengatakan tidak tahu persis pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat, karena ini adalah otoritas hakim, namun ia mengatakan hukuman ini punya aspek tarbiyah atau pendidikan bagi masyarakat. "Model hukum cambuk kami berbeda dengan yang dilakukan di beberapa negara lain ... tidak untuk menyakiti. Ini untuk memberikan pembelajaran bagi umat Islam di Aceh," kata Munawar. Ia juga mengatakan beberapa ketentuan di Qanun Jinayat pernah digugat oleh sejumlah pihak dengan mengajukan uji materiil atas qanun ini ke Mahkamah Agung dengan alasan antara lain bertentangan dengan KUHP pada 2016. Gugatan uji materiil oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat ini ditolak MA.