Referendum kemerdekaan Kurdi Irak berlangsung kendati Irak menentang
Para pemilih berbpondong-bondong menuju tempat pemungutan suara dalam sebuah referendum kemerdekaan kontroversial di wilayah Kurdistan Irak.
Para pendukung referendum berdemo di Irbil pada Jumat (22/9). Perdana menteri Irak telah memperingatkan bahwa dia akan mengambil "tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan negara." Negara-negara Barat telah menyatakan kekhawatiran mereka bahwa pemilu itu dapat memancing konflik baru, dan mengalihkan perhatian dari peperangan melawan apa yang disebut Negara Islam atau ISIS. Namun orang Kurdi, yang telah lama berjuang untuk negara sendiri yang merdeka, mendesak agar referendum tetap berjalan. Hasilnya, bagaimanapun, tidak mengikat. Diperkirakan, referendum ini akan menghasilkan suara 'Ya'. Irak mengatakan bahwa referendum harus ditangguhkan, namun tidak dapat memaksakan kebijakan itu karena Kurdisnan merupakan wilayah otonom. Menjelang pemungutan suara, Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan bahwa pemungutan suara itu tidak konstitusional dan mengancam perdamaian, menambahkan: "Kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan negara." Dia tidak menjelaskan tindakan apa yang akan dia lakukan. Pemerintahannya kemudian menuntut wilayah Kurdi untuk menyerahkan kontrol perbatasan internasional mereka. Irak juga mendesak negara-negara lain untuk tidak membeli minyak dari wilayah Kurdistan, namun hanya berurusan dengan pemerintah Irak untuk "minyak dan perbatasan". Minyak adalah salah satu ekspor terbesar wilayah Kurdistan. Pemimpin Kurdi Irak, Massoud Barzani, mengatakan bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan warganya. "Kapan kami pernah mengalami stabilitas dan keamanan di wilayah ini sehingga harus khawatir akan kehilangan situasi itu?" katanya dalam sebuah wawancara dengan BBC baru-baru ini. "Orang-orang yang mengatakan ini, mereka hanya mencari dalih untuk menghalangi kami." Tapi dia berjanji bahwa referendum ini tidak akan mempengaruhi perang melawan ISIS. Seperti apa Wilayah Kurdistan di Irak? Wilayah otonomi di utara dijalankan oleh Pemerintah Regional Kurdistan, dan secara formal diakui oleh konstitusi Irak tahun 2005. Pengakuan itu muncul setelah perjuangan penduduk Kurdi selama berpuluh-puluh tahun untuk merdeka. Etnis Kurdi mencakup 15-20% dari populasi Irak. Setelah Perang Teluk yang pertama, para pemimpin dan angkatan bersenjata Kurdi mengkonsolidasikan wilayah mereka di utara Irak, yang mengarah ke kesepakatan tahun 2005. Itu adalah satu-satunya derah di mana orang-orang Kurdi berhasil membentuk pemerintahan mereka sendiri, meskipun selama berpuluh tahun terjadi pertempuran bersenjata di empat negara tempat 30-40 juta warganya tinggal. Iran dan Turki juga telah menyatakan kekhawatiran mereka bahwa referendum kemerdekaan dapat memprovokasi gerakan separatis di antara orang Kurdi yang tinggal di negara mereka. Di Turki, Partai Pekerja Kurdistan dianggap sebagai organisasi teroris, dan selama berpuluh tahun terlibat dalam pertempuran bersenjata untuk kemerdekaan negara Kurdi. Sebuah kelompok terkait, PJAK, juga ada di Iran. Tapi pejuang Kurdi yang dikenal sebagai Peshmerga adalah salah satu kekuatan tempur paling sukses melawan ISIS di Suriah dan Irak. Mereka dianggap sebagai sekutu militer AS. Amerika sendiri tidak mendukung referendum - dan lebih mendukung serangkaian negosiasi terhadap hubungan masa depan Kurdi Irak dan Baghdad. Israel adalah satu-satunya negara yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Kurdi. Orang Kurdi adalah kelompok etnis yang khas yang tersebar di Irak, Suriah, Turki, dan Iran. Pemungutan suara untuk referendum kemerdekaan terbuka selama 12 jam, hingga pukul delapan malam waktu setempat (00:00 WIB).