Kamboja hentikan konsesi lahan ke pihak swasta
Pemerintah Kamboja menghentikan pengembangan lahan oleh pihak swasta dalam upaya meredam penggusuran penduduk dan penebangan liar.
Penggusuran menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah juga mengatakan akan mencabut hak pengembangan lahan dari perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kesepakatan dan terlibat dalam aktivitas ilegal. Penggusuran untuk pengembangan lahan ini menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Kelompok hak asasi menyatakan langkah pemerintah dalam memberikan lahan kepada pihak pengembang ini harus dilarang. Seorang pegiat tewas bulan lalu pada saat menyelidiki penebangan liar. Chut Wutty ditembak mati oleh polisi militer saat ia berada di satu kawasan hutan di barat daya Kamboja. Rincian insiden itu masih belum jelas namun polisi mengatakan seorang personil juga tewas dalam insiden itu. Pegiat lingkungan mengatakan taman nasional Kamboja dan binatang liar juga terancam akibat pengembangan oleh perusahaan-perusahaan asing ini. Ribuan keluarga terkena penggusuran Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan pemerintah "secara sementara menghentikan konsensi tanah" untuk menjamin pemerataan dan memperkuat efektivitas manajemen lahan yang disewakan. Pernyataan PM Hun Sen itu muncul di tengah kunjungan utusan HAM PBB, Surya Subedi, untuk meneliti dampak konsesi tanah dari masyarakat setempat. Biasanya lahan yang diambil oleh pemerintah untuk diserahkan kepada pihak swasta digunakan untuk perkebunan termasuk karet, minyak sawit, dan tebu. Konsesi tanah oleh pengusaha besar yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat korup di Kamboja memicu bentrokan karena banyak warga yang digusur paksa dari lahan yang mereka tempati. Kelompok HAM Kamboja Adhoc menyatakan dalam laporan tahunan mereka Maret lalu, bahwa pemerintah memberikan hak pengembangan lebih dari dua juta hektar lahan, sebagian besar kawasan hutan, kepada 225 perusahaan, termasuk asing. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan data resmi. Salah satu kasus yang mereka angkat terjadi di provinsi Kratie Januari lalu, dengan insiden pengawal yang menembak dan melukai paling tidak empat orang dari 100 orang warga desa yang mencoba menghentikan buldoser menghancurkan kebun singkong mereka. Ny Chariya, peneliti dari Adhoc, mengatakan ia menyambut keputusan PM Husen sebagai upaya mengurangi sengketa lahan. Namun ia menyatakan tidak yakin apakah perintah itu akan dilaksanakan sepenuhnya. Chariya mengatakan ribuan keluarga terkena imbas sengketa lahan dan sekitar 200 warga yang terusir menghadapi tuntutan hukum karena mencoba melawan penggusuran.