Konflik Israel-Palestina: Permukiman Yahudi di wilayah Palestina menjadi salah satu sumber perselisihan
Permukiman Yahudi di wilayah Palestina, seperti di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, merupakan salah satu sumber perselisihan antara Israel dan Palestina.
Ratusan ribu warga Israel bermukim di permukiman resmi dan permukiman tanpa izin resmi di Tepi Barat. Berdasarkan hukum internasional, tindakan Israel untuk menempatkan warganya di tanah yang diduduki sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967 dikategorikan sebagai pelanggaran. Amerika Serikat adalah bagian dari konsensus internasional ini dan selalu merujuk permukiman-permukiman tersebut sebagai "tidak sah". Namun, sikap itu berubah pada Senin, 18 November 2019. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan bahwa AS tidak lagi menganggap permukiman Yahudi di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal. "Menyebut pendirian permukiman warga sipil tidak konsisten dengan hukum internasional, tidak berhasil. Hal itu tidak memajukan upaya perdamaian," ujar Pompeo. Otorita Nasional Palestina mengatakan teritori-teritori ini adalah kepunyaan Palestina yang ingin dijadikan sebagai wilayah negara mereka di masa mendatang. Palestina menolak keputusan AS, yang disebut risiko bagi "stabilitas global, keamanan, dan perdamaian. Palestina bahkan mengancam mengubah hukum internasional dengan "hukum rimba". Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyambut gembira keputusan AS. Menurutnya, perubahan sikap AS "membenarkan kesalahan sejarah" seraya meminta semua negara menempuh langkah serupa. Wartawan BBC di Timur Tengah, Barbara Plett-Usher, melaporkan bahwa langkah ini tidak hanya melemahkan kerangka hukum bagi proses perdamaian, termasuk hak nasional Palestina dan prinsip menentukan nasib sendiri, tapi juga mendorong gerakan perluasan dan pendudukan permukiman Yahudi. Mari kita tinjau beberapa pertanyaan untuk membantu memahami konflik Israel-Palestina. Apa yang dimaksud permukiman Israel? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berikrar tidak pernah membongkar permukiman Yahudi. Dalam foto tampak permukiman Yahudi di Efrat. Permukiman adalah sebutan bagi komunitas Yahudi yang dibentuk Israel di atas sejumlah tanah yang diduduki sejak Perang 1967. Tanah-tanah itu mencakup Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang sebelumnya dikuasai Yordania, serta Dataran Tinggi Golan yang pernah menjadi bagian Suriah. Sebagian orang pindah ke permukiman tersebut karena alasan keagamaan, didorong oleh keyakinan bahwa Tuhan telah memberikan lahan itu kepada umat Yahudi. Lainnya tertarik menetap di permukiman karena biayanya jauh lebih murah. Di mana saja permukiman terletak? Menurut lembaga pemantau permukiman Yahudi, Peace Now, terdapat 132 permukiman resmi dan 113 permukiman tanpa izin resmi di Tepi Barat. Lembaga itu mengatakan lebih dari 413.000 pemukim telah menetap di sana. Jumlahnya pun meningkat setiap tahun. Peace Now juga menyebut, ada 13 permukiman di Yerusalem Timur yang dihuni 215.000 pemukim. Israel sejatinya mendirikan permukiman serupa di Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai, yang dirampas dari Mesir pada 1967, namun telah menghapusnya. Ada pula puluhan permukiman di Dataran Tinggi Golan, yang diambil alih dari Suriah pada 1967. Permukiman yang dibangun oleh Israel menempati 2% dari semua lahan Tepi Barat, tapi beberapa kalangan menilai jumlahnya lebih dari itu karena lahan yang ditempati permukiman memerlukan lahan pertanian, jalan, dan kehadiran militer. Mengapa permukiman jadi salah satu topik utama dalam konflik? Permukiman merupakan salah satu topik utama dalam perselisihan Israel-Palestina yang juga menyebabkan rontoknya sejumlah putaran dalam perundingan damai. Rakyat Palestina tidak saja mempermasalahkan lahan yang ditempati permukiman Yahudi, tapi juga kebebasan bergerak yang ditimbulkan permukiman. Sebuah permukiman bisa menyebabkan rakyat Palestina harus melalui sekian banyak pos pemeriksaan, blokade jalan, dan hadangan lain yang dipasang untuk melindungi warga Israel dari milisi Palestina. Masalah yang lebih besar adalah: keberadaan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur—kedua kawasan yang bakal menjadi wilayah negara di masa mendatang—membuat rakyat Palestina mustahil mewujudkan negara. Karena itu, Otorita Palestina menuntut Israel menghentikan semua kegiatan permukiman sebelum kedua pihak melanjutkan perundingan damai. Di lain pihak, Israel menuding Palestina menggunakan topik permukiman sebagai cara menghindari pembicaraan langsung. Israel merujuk kesepakatan perdamaian Oslo yang menyebut topik permukiman ditangguhkan sampai perundingan status final. Apa perubahan di bawah Presiden AS Donald Trump? Presiden AS Donald Trump jarang mengritik permukiman Yahudi Israel. Satu kata, banyak. Sejak menjabat sebagai presiden pada Januari 2017, Donald Trump memperlihatkan sikap yang lebih toleran terhadap kegiatan permukiman ketimbang pendahulunya, Barack Obama. Sebelum Trump menjabat presiden, AS menyebut permukiman sebagai tindakan "tidak sah"—AS belum menyebut "ilegal" lagi sejak pemerintahan Jimmy Carter pada 1980. Resolusi Dewan Keamanan PBB pada Desember 2016 menyebut permukiman Israel "tidak punya validitas hukum dan tergolong pelanggaran mencolok berdasarkan hukum internasional". Akan tetapi, seperti resolusi-resolusi sebelumnya mengenai Israel, resolusi yang dibentuk berdasarkan Pasal VI Piagam PBB tidak mengikat secara hukum. Pada 18 November 2019, Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan Presiden Trump mengubah sikap yang dijalankan presiden-presiden sebelumnya. "Pendirian permukiman warga sipil Israel tidaklah konsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo. Pemerintahan Trump juga telah mengubah kebijakan AS yang telah berlaku selama berpuluh tahun, dengan mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan. Langkah ini menguatkan masa depan permukiman Yahudi di kawasan-kawasan itu sehingga menimbulkan kemarahan rakyat Palestina. Sokongan Trump terhadap Israel membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin berani. Dia mengumumkan niatnya untuk mempermanenkan permukiman Yahudi di Tepi Barat, Lembah Yordan, dan bagian utara Laut Mati di sebelah timur Tepi Barat. Sebagaimana dilaporkan sejumlah media, rencana ini sejalan dengan visi Trump terhadap kesepakatan damai Israel-Palestina yang diperkirakan akan dirilis dalam waktu dekat. Palestina telah memperingatkan bahwa jika Israel meluaskan kedaulatannya pada permukiman-permukiman ini, proses perdamaian akan mati. Apakah kesepakatan soal permukiman mustahil? Kelihatannya begitu. Selama bertahun-tahun, Israel bersiap untuk menempuh "konsesi-konsesi menyakitkan" demi perdamaian—isyarat penarikan mundur dari wilayah yang diduduki serta penghapusan sejumlah permukiman yang ukurannya kecil. Sebelumnya Israel pernah menghancurkan permukiman di Sinai, Gaza, dan empat lokasi kecil lainnya di Tepi Barat pada 2005. Israel membongkar permukiman Yahudi di Gaza sebelum menarik mundur pada 2005. Israel dan Palestina pernah bersepakat untuk menentikan nasib permukiman Yahudi dan Yerusalem pada tahap akhir perundingan damai. Namun, dengan serangkaian kejadian akhir-akhir, tahap itu semakin jauh. Netanyahu sudah memantapkan posisinya, berikrar tidak membongkar permukiman manapun. Dan jika dia mengikuti rencananya untuk mencaplok lahan yang ditempati permukiman, perundingan damai semakin sulit tercapai. Apakah permukiman ilegal berdasarkan hukum internasional? Sebagian besar komunitas internasional, termasuk PBB dan Pengadilan Internasional, mengatakan permukiman adalah ilegal. Landasannya adalah Konvensi Keempat Jenewa pada 1949, yang melarang pemindahan orang-orang dari sebuah negara penjajah ke wilayah jajahannya. Israel dan PBB berulang kali berselisih paham soal permukiman. Akan tetapi, Israel mengatakan Konvensi Keempat Jenewa tidak bisa diberlakukan secara de-jure di Tepi Barat karena teritori itu secara teknis tidak diduduki. Israel mengklaim pihaknya secara legal berada di sana akibat perang mempertahankan diri dan tidak mengambil alih Tepi Barat dari kekuasaan berdaulat yang salah. Israel berdalih status hukum permukiman Yahudi di Tepi Barat diakui Mandat Liga Bangsa-Bangsa untuk Palestina pada 1922 yang dijaga Piagam PBB.