Indonesia sepakati penundaan lawatan Aung San Suu Kyi ke Jakarta
Pemerintah Indonesia menyepakati pembatalan kunjungan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang semula dijadwalkan pada 2-3 Desember mendatang.
Para pengunjuk rasa di Jakarta menganggap Aung San Suu Kyi terlibat kekerasan atas Muslim Rohingya. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir menolak untuk mengaitkannya dengan berbagai aksi unjuk rasa anti-Aung San Suu Kyi belakangan ini, terkait aksi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine yang dihuni minoritas Muslim Rohingya. "Terkait rencana kunjungan Ang San Suu Kyi, ... 2-3 Desember, ... karena keadaan dalam negeri Myanmar, sepertinya (kunjungan itu) sulit (dilakukan,)" kata Armantha kepada BBC Indonesia. Sebelumnya, mitra Armanatha, juru bicara Kementrian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zay Ya, juga tak bersedia mengungkapkan alasan penundaan itu. Namun mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia lah yang sepertinya memprakarsai penundaan itu. "Kami berdiskusi dengan pihak Indonesia, yang belum siap, dan menunda kunjungan itu," kata Kyaw Zay Ya kepada BBC Bahasa Myanmar. Beberapa waktu terakhir, sejumlah unjuk rasa dari berbagai kelompok masayarakat berlangsung di depan Kedubes Myanmar di Jakarta. Mereka memprotes apa yang diyakini sebagai kebrutalan militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine, yang dihuni minoritas Muslim Rohingya, sebagaimana dilaporkan Human Rights Watch. Unjuk rasa serupa juga berlangsung di beberapa kota. Para pemrotes menuntut antara lain dicabutnya Nobel Perdamaian terhadap Aung San Suu Kyi, yang dinilai terlibat, kendati secara pasif, dalam dugaan upaya pembersihan etnik Rohingya. Ditanya lebih jauh soal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir hanya menjawa, bahwa pihak Indonesia dan Myanmar masih 'sedang mencocokan waktu' untuk mejadwalkan ulang kunjungan pemimpin de facto Myanmar itu. "Beberapa opsi waktu sudah dibahas namun belum cocok baik untuk kita maupun untuk Myanmar. Kita akan terus coba mencari waktu yang cocok," katanya. Dalam perkembangan lain, akhir pekan lalu, Kepolisian Indonesia juga menangkap dua orang terduga kasus terorisme yang merencanakan pengeboman di markas polisi, gedung DPR dan juga sejumlah kantor kedutaan besar negara asing di Indonesia, antara lain Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Polisi mengatakan keduanya merupakan bagian dari pendukung kelompok yang menyebut diri Negara Islam atau ISIS. Para pengunjuk rasa juga menuntut dicabutnya Nobel Perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi. Tidak diakui sebagai warga negara Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negaranya dan sekitar 30.000 orang Rohingya diperkirakan mengungsi ke luar negeri. Kepala Pusat Pengungsi PBB di Bangladesh tenggara, John McKissick, menuduh Myanmar berusaha mengenyahkan kelompok minoritas Muslim Rohingya melalui pembersihan etnik. Namun otoritas negara itu membantah keras tudingan tersebut. Sebelumnya foto satelit yang diterima lembaga internasional, Human Rights Watch, memperihatkan ratusan struktur -yang diperkirakan rumah milik orang Rohingya-dihancurkan antara 10 hingga 18 November. Pemerintah Myanmar melancarkan operasi militer besar di Rakhine bulan lalu setelah sembilan aparat polisi tewas dalam rangkaian serangan di pos-pos perbatasan di Maungdaw. Beberapa pejabat pemerintah berpendapat kelompok militan Rohingya yang melakukan serangan tersebut, yang menurut para pegiat dibalas dengan penghukuman secara kolektif atas semua orang Rohingya.