Wacana Jokowi rangkul Gerindra bisa mengarah ke 'koalisi gemuk yang sarat kepentingan'
Meski sengketa hasil pemilihan presiden masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi, petahana Presiden Joko Widodo sudah punya rencana untuk periode kedua administrasinya: mengajak semua kekuatan politik untuk bergabung di koalisinya.
Ajakan itu tak terkecuali juga ditujukan kepada Partai Gerindra, meskipun partai pengusung Prabowo-Sandi itu belum memberikan kepastian secara resmi. "Supaya ke depan program-program Pak Jokowi lebih mudah untuk terlaksana," ungkap juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, kepada wartawan BBC News Indonesia Mehulika Sitepu. Arya menambahkan ajakan itu juga sepaya upaya rekonsiliasi. "Karena Pak Jokowi tahu kalau elitenya itu bisa berekonsiliasi, biasanya masyarakat di bawah juga, di masyarakat akar rumput, juga akan cenderung ikut dengan apa yang terjadi di elite." Lebih lanjut ia mengatakan pertemuan informal antara Gerindra dan pihaknya sudah beberapa kali dilakukan. Akan tetapi, menurut juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade, sejauh ini belum ada kesepakatan sama sekali antara kedua pihak. "Sampai saat ini fokus kami masih di MK. Mungkin nanti setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi barulah pihak kami bertemu dengan pihak Pak Jokowi untuk bicara rekonsiliasi, silaturahim. Kan setelah selesai berkompetisi tentu kita harus bersama-sama kembali sebagai sesama anak bangsa," ujar Andre. Bentuk ajakan koalisi sendiri, diungkapkan Arya Sinulingga, bisa berupa apa saja. "Bisa saja teman-teman Gerindra masuk dalam kabinet. Atau di DPR berbagi kekuasaan, bisa terjadi," kata Arya. Salah satu bentuk koalisi ada berbagi kekuasaan di DPR, kata jubir TKN Arya Sinulingga. 'Memuluskan di DPR, namun mengikat presiden' Koalisi dengan oposisi, jika memang terwujud, dapat memuluskan kerja presiden dalam soal kebijakan dan pembuatan Undang-Undang di DPR. Namun di saat bersamaan, pengamat politik dari LIPI Luky Sandra Amalia menilai hal tersebut dapat berisiko menghalangi fungsi pengawasan DPR ke pemerintah. Selain itu, koalisi "gemuk" justru bakal mengikat presiden karena banyaknya kepentingan, menurut Luky. "Di dalam pemerintahan Pak Jokowi yang lalu saja, itu ada banyak kepentingan di dalamnya, ada banyak faksi di dalamnya, banyak partai di dalamnya. Bahkan di satu partai saja banyak faksi-faksinya. Jadi Pak Jokowi ini tak sendiri," jelas Luky. Luky pun mencontohkan masa pemerintahan presiden SBY, yang juga membuat koalisi gemuk. "Semua parpol ikut ke sana kecuali PDI Perjuangan." Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5), sinyal lain yang menunjukkan partai Demokrat dapat merapat ke kubu Jokowi. "PKS dan PAN, dua partai itu sering sekali bermain di dua kaki. Sering kali mereka agak merepotkan Pak SBY dengan manuver-manuvernya, partai koalisi pemerintah tapi dia ikut membahas UU yang sebetulnya tidak diinginkan oleh pemerintah. Akhirnya jalan tengahnya, pemerintah mendatangi mereka, untuk mencari bagaimana sebaiknya," papar Luky. 'Politik harmonisasi' Luky juga menilai bahwa upaya menggandeng pihak yang kalah ke kekuasaan adalah upaya politik harmonisasi yang sudah biasa terjadi di Indonesia. "Agak sulit di politik kita untuk tidak melakukan hal itu. Selama masa reformasi, ada beberapa pergantian presiden, masih tetap itu yang dilakukan," papar Luky. "Termasuk ada deal-deal politik di situ. Itu akan memberikan dukungan tetapi yang ini akan memberikan kekuasaan kepada pihak yang mendukung itu." Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandi sendiri menunjukkan adanya keretakan setelah politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mencuit di media sosial untuk meminta kepada Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk membubarkan koalisi, langkah yang dinilai Luky Sandra sebagai sinyal ingin merapatnya partai Demokrat ke kubu Jokowi. Betapapun, peta koalisi akan semakin jelas setelah pemegang puncak kekuasaan di Indonesia selama lima tahun mendatang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan pada hari Kamis (27/06).