Pasrah kabut asap?
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNBP, menjelaskan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan semakin memburuk di Provinsi Riau.
Kabut asap menjadi peristiwa rutin yang hingga tahun 2014 belum teratasi juga. Ditambahkan s ekitar 49.000 orang menderita gangguan pernafasan akibat gangguan kabut asap tersebut dan muncul saran agar warga dievakuasi. Kebakaran hutan -yang menyebabkan kabut asap- di kawasan Riau merupakan peristiwa berulang, dan tahun lalu bahkan menyebar ke Singapura dan Malaysia. Tahun 2014 masih juga belum teratasi dan belum ada jaminan akan teratasi di masa mendatang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono -lewat pesan Twitter Kamis (14/03) malam- memberi waktu dua hari bagi pemerintah daerah dan menteri untuk menangani kabut asap. "Kalau dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para menteri tidak bisa mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih," demikian pernyataan SBY. Namun pihak berwenang di Riau berpendapat waktu dua hari tidak cukup untuk memadamkan kebakaran hutan yag terjadi di kawasan Dumai. "Saya rasa, satu atau dua hari agak sulit karena luasan yang terbakar di Dumai itu sangat luas. Jadi agak susah untuk memadamkan dalam satu atau dua hari," kata Kepala BPBD Kota Dumai, Noviar Indraputra Nasution, kepada BBC Indonesia. Kirim komentar Tapi mungkin pertanyaannya kenapa harus menunggu dua hari untuk mengambil alih koordinasi penanganan ketika 49.000 orang dilaporkan sudah menderita gangguan pernafasan? Bisa jadi pertanyaan lainnya apakah pernyataan seperti itu cukup disampaikan lewat Twitter dan tidak langsung dengan memimpin rapat sehingga memiliki makna 'mendesak'. Dan mengingat kabut asap sudah terjadi berulang kali, apakah Anda berpendapat kelak suatu saat bencana itu akan bisa teratasi atau akan kembali terulang? Kami tunggu pendapat dan komentar Anda, lewat email indonesia@bbc.co.uk atau Halaman BBC Indonesia di Facebook. Ragam komentar "Pikirkan enam juta jiwa yang terkena radang paru paru. Itu manusia bukan boneka. Penanggulangannya jeblok. Pahlawan kesiangan." Oppy Lamude, Jeddah-KSA. "Ya mau gimana lagi. Sibuk bantu nyari pesawat tetangga yang hilang, giliran daerah sendiri terasa lamban menanganinya. Kalau untuk mengirim bantuan ke negara lain cepat-cepat deh mereka ke TKP biar dirasa punya solidaritas." Malla, Brebes. "Kabut asap Riau bukan bencana, ini kriminal negara terhadap warganya. Negara bisa dituntut atas kelailaiannya. Yang namanya bencana sifatnya insidentil, sedangkan asap Riau berulang tiap tahun. Sekarang pemerintah bersikap karena Singapura akan mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan gangguan asap dari Indonesia. Kita punya banyak LSM/NGO, mana taringmu. Bela tuh masyarakat Riau." Tresna Nano, Cirebon. "Inilah bentuk ketidakseriusan seorang pemimpin, jika SBY bermaksud menegur pemda tentu bukan model komunikasi seperti ini yang dilakukan. Memangnya sejak kapan media sosial menjadi sarana komunikasi resmi antar level pimpinan negeri ini? Kalau tujuannya untuk menginformasikan kepada 'followers' tentang tindakan SBY, tentu redaksinya tidak akan seperti itu. Kalau untuk pencitraan, agar dianggap perhatian, sungguh tak ada otak jika jutaan warga Riau terancam bahaya justru dijadikan ajang pencitraan." Abdul Azis, Tangerang selatan. "Hutan tidak dibakar tapi 'sengaja dibakar buat lahan kebun'. Tindak tegas oknum, berikan hukuman tegas. Pemerintah Daerah Riau tidak bisa tegas karena yang punya lahan luas dan membakar hutan kebanyakan pejabat." Budi, Siak. "Sabar dan tawakal," Hendrisol, Perawang-Riau. "Maaf, lagi sibuk kampanye..." Anastasia Poetry Martokemis, Facebook BBC Indonesia. "Ya kalau asap sampai negara tetangga dan mereka marah seharusnya Indonesia balik menyerang jangan hirup oksigen dari negara kami! Namanya kebakaran, tanggulangi sama-sama. Jangan salahkan orang melulu, komentar enak tinggal ketik tapi di lapangan susah. Ngara tetangga banyak utang oksigen ke Indonesia. Giliran diekspor asapnya, ya jangan teriak-teriak." Arief, Kediri. "Sekian juta hektar kebun sawit tercipta tiap tahun di Riau dan pulau lainnya, dengan dibakar berulang, dengan kasat mata ada permainan pejabat pusat dan daerah, dengan pengusaha yang sengaja dibiarkan (kebagian upeti?). Mari pilih presiden yang cinta lingkungan, saat ini. Sukurlah Riau sudah mulai bersih walau ancaman pembakaran masih ada. LSM lingkungan mana suaramu? MUI mana suaramu? Jelas SBY 'telmi' karena sibuk kampanye. Ke Riau demi citra saja, toh teknologi dapat dipakai tanpa datang langsung." A. G. Paulus, Purwokerto. "Itulah. Selalu anggap sepele masyarakat. Kalau sudah sampai Siingapur baru pejabat pada kebakaran jenggot." Dedy Bobo Wawaw, Facebook BBC Indonesia "Di Indonesia semua serba lamban. Jika terjadi hal seperti di Riau semua sibuk, tapi bentuk susunan organisasi dulu baru ada penanganan, apalagi rencana anggaran tidak ada. Jangan harap ada penanganan." Doni Hutagaol, Facebook BBC Indonesia. "Kok ya nggak kapok-kapok, sepertinya jadi modus. Kasihan warga di sana." Yudi Kaka, Facebook BBC Indonesia. "Lambat. Kapan padamnya? Nunggu hutan kita habis total..." Tora Sudirlan, Facebook BBC Indonesia. "Di saat sudah sangat memprihatinkan, SBY cuma baru memberikan ultimatum kpada pemerintah daerah dua untuk penanganan? Dari kemarin kemana aja? Pemerintahnya pada napain aja? Apa para pejabat di Pekanbaru ini jalan ke kantor nggak kena asap? Apa harus kebiasaan nunggu hingga ada korban jiwa baru bisa langsung bertindak? Dan yang paling mengecewakan pernyataan gubernur pilihan di koran, cuma pasrah ya parah..." Diana Wie, Facebook BBC Indonesia. "Riau memang kota tidak beradab, sudah dikasih tahun jangan dibakar masih juga dibakar jadi memang kagak ada otaknya," Muhammad Solihin, Facebook BBC Indonesia. "Nggak bisa cepat dalam bertindak, harap dimaklumi!" Lie Tjie Pouw Nga, Facebook BBC Indonesia.