Sidang Ahok: JPU bersikukuh Ahok nistakan agama
Jaksa penuntut umum menganggap keberatan terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan kuasa hukumnya tidak tepat, sehingga mereka meminta majelis hakim mengabaikannya.
Jaksa penuntut menolak semua alasan yang dijadikan keberatan terdakwa yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Tanggapan jaksa penuntut itu dibacakan dalam sidang lanjutan yang berlangsung sekitar 45 menit di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (20/12). Seperti sidang sebelumnya, ratusan orang kelompok anti Ahok menyemut di depan gedung bekas pengadilan negeri Jakarta, sambil meneriakkan yel-yel agar Ahok dipenjara. Dalam waktu bersamaan, muncul pula kelompok pendukung Ahok yang menggelar aksi tidak jauh dari kerumunan massa anti Ahok. Sempat terjadi ketegangan sesaat di depan gedung persidangan karena kubu anti-Ahok menolak kubu pro-Ahok menggunakan atribut Islam, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia Mehulika Sitepu. Selain dihadiri kelompok anti Ahok, sidang lanjutan dugaan penistaan agama juga dihadiri pendukung Ahok. Di ruangan sidang, tim jaksa penuntut umum tetap bersikukuh bahwa Ahok melakukan dugaan penistaan agama, seperti yang tercantum dalam amar dakwaan. Jaksa menolak semua alasan yang dijadikan keberatan terdakwa yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Seperti diketahui, dalam nota keberatannya, Ahok menganggap dirinya tidak berniat menistakan agama. Di hadapan majelis hakim dan terdakwa, jaksa menilai ada tidaknya niat seseorang menodakan agama, tidak hanya dilihat dari niat dan pernyataan saja tapi dilihat dari 'rangkaian keterhubungan dari rangkaian peristiwa.' Kelompok anti Ahok kembali meneriakkan yel-yel tentang dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Mengomentari isi buku yang dikutip Ahok, jaksa mengatakan isi buku itulah yang justru bisa menimbulkan perpecahan. Ahok disebut "merasa paling benar" karena semua kandidat harus sesuai dengan gaya dirinya berkompetisi yaitu "adu program." Suasana dalam ruangan sidang yang dihadiri pula kelompok anti Ahok. Jaksa menilai semua kebijakan 'pro-Islam' yang disebut Ahok dalam eksepsinya adalah wajar dalam kapasitasnya sebagai gubernur dan tidak bisa dijadikan pembenaran. Terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum Ahok yang disampaikan kuasa hukumnya dalam sidang yang lalu, jaksa mengatakan proses sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Jika ada pelanggaran, harusnya diajukan dalam praperadilan," demikian pernyataan jaksa penuntut. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 27 Desember nanti dengan mendengarkan keputusan sela majelis hakim.