Pemilu: Jumlah caleg perempuan terus meningkat, tapi mengapa kuota 30% belum pernah tercapai?
Sebanyak 3.194 calon anggota legislatif (caleg) perempuan akan bertarung di Pemilu 2019. Namun penguasaan medan pertarungan para caleg perempuan, menurut pengamat politik, relatif rendah sehingga tingkat keterpilihan mereka di parlemen kerap tak pernah mencapai harapan minimal 30%.
Sejumlah pedagang mainan balon berada dekat Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) yang terpasang di bangunan kawasan kota tua Ampenan, Mataram, NTB, Senin (11/2/2019). Christina Aryani ingin menang. Tekad itu, ia tunjukkan dengan sejumlah hal; selembar kartu nama berwarna kuning yang dilengkapi visi-misi, rekam jejak pendidikan dan partai politik, desain surat suara yang menampilkan nama berserta nomor urutnya, serta sejumlah foto kala berkampanye. Tak cuma itu saja, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini berhasil meyakinkan partai berlambang pohon beringin itu agar dirinya ditempatkan pada nomor urut 1 di Dapil DKI Jakarta II DPR RI. Posisi itu selalu menjadi incaran para caleg karena mudah dilihat dan hampir pasti dicoblos pemilih. "Saya ini bukan berdarah biru, jadi saya harus bertarung di dalam untuk bisa ke posisi ini. Saya harus yakinkan partai kenapa saya harus duduk di nomor urut 1. Sampai akhirnya diputuskan, 'Ya kamu pantas di posisi itu'," ujar Christina Aryani kepada wartawan Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Perempuan berusia 43 tahun ini sudah belasan tahun bergabung di Partai Golkar dan baru saat ini mantap maju sebagai calon anggota legislatif. Baginya bersuara dari parlemen, lebih berdampak. "Kalau dari dalam (parlemen) kan lebih gampang untuk memengaruhi orang lain," tukasnya. Aryani punya empat isu strategis; hak perempuan dan anak, perlindungan pekerja migran, aspirasi diaspora indonesia, dan peningkatan peranan generasi muda. Jika terpilih nanti, ia sudah meminta partai agar ditempatkan di Komisi IX. "Karena isu-isu yang saya perjuangkan lebih relevan di situ." Caleg nomor urut 1 di Dapil DKI Jakarta II, Christina Aryani dari Partai Golkar. Setiap hari, ibu dua anak ini sudah pasti berkampanye dari rumah ke rumah. Dalam sejam ia bisa menggedor hingga 200 pintu di kawasan Jakarta Pusat dan Selatan. Di lain hari, dia berkunjung ke kantong-kantong buruh migran seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. "Saya banyak door to door, itu nggak mahal. Ada juga spanduk dan billboard di beberapa titik strategis. Lalu ambil kesempatan diskusi untuk perkenalkan diri saya berharap dapat dukungan dari organisasi yang punya kesamaan tujuan." "Karena saya bukan artis yang sudah populer. Sementara orang Indonesia ada kecenderungan milih yang populer, masalah kualitas bodo amat yang penting populer." Untuk membiayai itu semua, Aryani mengaku menghabiskan Rp800 juta. "Saya nggak mau habiskan uang terlalu banyak, nanti kalau duduk di DPR kita akan mikir gimana balikinnya. Itu masuk akal kan sebetulnya. Tapi di situlah terjadi tindakan korupsi, so i don't wanna do that. I have to stick with my budget," akunya. Menjadi caleg itu seperti berjudi Manakala Christina Aryani memiliki latar belakang politik yang panjang di partai, Shanti Shamdasani dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebaliknya. Ia baru enam bulan masuk partai politik. "Saya ini seorang profesional, sudah 20 tahun bekerja di perusahaan multinasional yang besar dan punya bisnis sendiri," akunya ketika ditemui BBC News Indonesia. "Ini adalah tes untuk diri saya dan untuk profesional lain, apakah Indonesia sudah siap menerima seorang profesional diaspora yang pulang dari luar negeri untuk membawa perubahan yang positif?" sambungnya. Caleg nomor urut 4 di Dapil DKI Jakarta II, Shanti Shamdasani dari Partai Nasdem. Shanti tak menggebu untuk menang. Ia tahu keputusannya ini layaknya berjudi. Itu mengapa ia tak mau sepenuhnya melepaskan kariernya di bidang perdagangan internasional. Karena itu, ia mensyaratkan agar partai menanggung semua biaya kampanye. "Saya nggak mau keluar uang sendiri, ini kan gamble. Tapi karena partai merasa saya berguna dan siap mendanai semuanya," tukasnya. Karena latar belakang pekerjaannya yang berhubungan dengan negara lain, ia punya misi menjalin kerja sama bilateral dalam hal perdagangan atau perkembangan teknologi jika terpilih nanti. "Bagaimana memberdayakan orang lewat teknologi. Karena teknologi mencakup semua kehidupan kita, mulai dari makanan, pakaian, sampai cari jodoh. Artinya kehidupan kita sudah pindah ke teknologi," ujar caleg nomor urut 4 di Dapil DKI Jakarta II DPR RI ini. Idealisme adalah modal caleg muda Nadhila Chairannisa adalah caleg termuda dari daerah pemilihannya di DKI Jakarta II DPR RI dengan usia 24 tahun. Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membanggakan idealismenya sebagai modal untuk mengubah kondisi Indonesia yang menurutnya, penuh kesenjangan. Mulai dari pendidikan sampai ekonomi. "Saya menerima jadi caleg karena saya pikir banyak sekali perubahan yang diperlukan di Indonesia kayak sistem pendidikan dan infrastruktur politik yang kurang transparan. Korupsi masih jadi isu besar sehingga pandangan orang terhadap politik selalu negatif," jelas Nadhila kepada BBC News Indonesia. Masuknya Nadhila ke politik, tanpa kesengajaan. Oleh seorang teman di bagian Litbang PKB, ia didorong mengajukan diri menjadi caleg dengan alasan muda dan punya latar belakang pendidikan di bidang politik. Mulanya ia ragu, apalagi ibunya tak setuju. Tapi karena tawaran itu terdengar sejalan dengan idealismenya ketika kuliah, ia mengiyakan. "Pemikiran politik yang memengaruhi saya ada satu frasa, the personal is political. Jadi keadaan keluarga kita mencerminkan keadaan sosial di luarnya," ucapnya dengan terbata-bata. "Dari situ saya mikir, gimanapun kita harus memperjuangkan politik di ranah formal." Caleg nomor urut 6 di Dapil DKI Jakarta II, Nadhila Chairannisa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nadhila sadar, ia masih terlalu hijau terjun ke politik. Tak ada pula latihan untuk caleg dari partai. Baginya maju menjadi caleg adalah pengalaman sekaligus tempat belajar. Kekurangsiapan itu pula yang membuatnya stres ketika kampanye ke kampung-kampung sejak November lalu. "Ketika saya turun keadaannya lebih buruk dari yang saya pikirkan. Waktu itu saya stres, tapi saya pikir kalau mau memperjuangkan rakyat ya berarti harus gigih," kata caleg nomor urut 6 ini. Sejauh ini, modal kampanye Nadhila disokong keluarga. Meski tak mau menyebutkan angka, ia mengatakan di kisaran ratusan juta. Di Jakarta, ia menyambangi rumah-rumah warga sementara pemilih di luar negeri dilakukan lewat media sosial. Kuota 30% caleg perempuan belum pernah tercapai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2019 mencapai 3.194 atau sudah memenuhi kuota 30% caleg perempuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Angka itu meningkat hampir 50% dari Pemilu 2014 sebesar 2.467 orang. Dari 14 partai politik nasional, ada empat partai yang mencalonkan perempuan paling banyak yakni Partai Golkar, disusul Demokrat, NasDem, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Kebijakan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, dirumuskan dalam tiga undang-undang yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Selain itu, partai politik baru dapat mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Angka itu muncul berdasarkan penelitian PBB yang menyebut jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil lembaga publik. Tapi sejak Pemilu 2004 hingga 2019, jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI belum pernah mencapai target. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah, mengatakan hal itu disebabkan para caleg perempuan tak menguasai medan perang ketika bertarung. Persoalan lain, sokongan dana mereka tak sebanyak caleg laki-laki. Warga mengikuti kampanye dialogis calon anggota legislatif (celeg) dari salah satu dari empat partai lokal (Parlok) Aceh di Desa Ilie Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (23/2/2019). "Dalam hal pendanaan politik ada keterbatasan akses yang dimiliki caleg perempuan. Biaya ini bukan cuma operasional kampanye, tapi ongkos politik misalnya ada pencalonan di partai terkait penentuan nomor urut yang harus dibayar," jelas Hurriyah kepada BBC News Indonesia. "Tantangan lain, calo-calo di berbagai daerah yang biasanya memanfaatkan ketidaktahuan caleg perempuan dengan menawarkan sejumlah suara tapi harus bayar," sambungnya. Berdasarkan penelitian Puskapol UI, profil caleg perempuan masih didominasi hubungan kekeluargaan, selebriti, dan pengusaha. Kelompok itu disebut paling banyak terpilih karena memiliki dana besar dan populer. Sedangkan dari pegiat kemanusiaan atau kader partai, masih minim. "Kalau ingin ideal dari segi kualitasnya, caleg harusnya dihasilkan dari kaderisasi partai. Sementara profil caleg dari orang dekat, kerabat itu agak sulit mengharapkan kualitas. Apalagi tidak semua parpol serius menyiapkan caleg-calegnya agar mampu berkontestasi," ungkapnya. Bagaimanapun harapan agar kuota 30% perwakilan perempuan di parlemen, harus tercapai. Sebab mereka cenderung satu suara dan meninggalkan ego partai ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut anak dan perempuan. "Misalnya isu bahan pokok, gizi buruk, kesehatan anak, itu sekat-sekat partai hilang. Berbeda dengan laki-laki, nggak bisa. Mereka nggak punya sikap yang sama terhadap suatu isu. Ego partainya selalu muncul, itu politik ala laki-laki."