Idul Fitri, zakat fitrah, sedekah: bagaimana zakat dalam perhitungan pajak?
Pemikiran untuk menggabungkan antara pembayaran zakat dengan pajak sudah muncul sejak lama dan sering dilontarkan, dan sejauh ini zakat sudah bisa digunakan untuk mengurangi perhitungan pendapatan tidak kena pajak, meski hal itu belum banyak digunakan oleh masyarakat.
Pada 2016, Baznas melaporkan bahwa dari total pembayar zakat di Indonesia, baru 2,5 persen yang membayar melalui penyalur zakat resmi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menetapkan bahwa zakat yang dibayarkan pembayar zakat dapat dikurangkan dari penghasilan tidak kena pajak, sehingga pajak yang dibayarkan nantinya juga akan lebih rendah walaupun tidak mengurangi utang pajak. Meski begitu, kemudahan ini hanya berlaku bagi zakat yang dibayarkan ke Baznas atau lembaga zakat resmi yang diakui oleh pemerintah, seperti kata Ketua Baznas Bambang Sudibyo. "Kalau zakatnya tidak melalui badan resmi, hanya zakat yang dibagikan sendiri atau lewat masjid-masjid, itu kan tidak ada bukti setor zakatnya yang bisa dihormati, karena untuk (mengeluarkan bukti) itu juga harus punya nomor pokok wajib zakat," kata Bambang. Dia menambahkan bahwa masjid-masjid penerima zakat sebenarnya "tidak punya kewenangan" untuk mengelola zakat. "Harusnya masjid-masjid itu jadi unit pengelola zakatnya Baznas, mereka seharusnya mendaftar ke Baznas sehingga kalau menerima zakat, mereka bisa mengeluarkan bukti yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Memang tidak mengurangi utang pajak. Kalau seseorang membayar zakat Rp30 juta, kan penghasilan yang dikenai pajak berkurang Rp30 juta," kata Bambang lagi. Tingkat kepatuhan orang membayar zakat jauh lebih besar, sementara membayar pajak banyak masyarakat yang merasa begitu terpaksa, kata pengamat Meski peraturan soal zakat sebagai pengurang pendapatan tidak kena pajak telah tercantum dalam peraturan Dirjen Pajak sejak 2010, namun ternyata belum cukup banyak masyarakat yang menggunakan mekanisme ini, seperti kata seorang konsultan pajak di Jakarta, Andi Muliadi. "Form 1770-nya jelas kok, pengurang zakat itu ada. Kalau orang pribadi yang pengusaha, baru ngaruh, kalau statusnya karyawan, pasti statusnya nihil, karena sudah dibayarkan oleh kantor, maka tidak pengaruh," ujarnya. Sementara itu, bagi pengamat ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati, penggunaan zakat sebagai pengurang perhitungan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP punya fungsi yang lebih, daripada sekadar menggabungkan antara pembayaran zakat dan pajak. "Kalau dari zakatnya, mereka bisa belajar (dari pajak) soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, artinya peruntukannya, dari pajaknya dia bisa belajar (dari zakat) soal trust, kepercayaan orang, karena tingkat kepatuhan orang membayar zakat jauh lebih besar, hukumannya kan keyakinan, sementara membayar pajak kok masyarakat begitu terpaksanya? Ini yang harus dievaluasi," kata Enny. Enny juga menambahkan bahwa di negara seperti Malaysia, zakat juga bisa menjadi instrumen ekonomi syariah. Bambang Sudibyo juga mengatakan bahwa di Malaysia, zakat bisa menjadi pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengumpulan zakat fitrah di sebuah masdji di Australia. Lalu apakah Indonesia bisa mengikuti langkah serupa? Menurut Bambang, tergantung pada undang-undangnya. "Kalau di Malaysia, warga negara muslim itu wajib membayar zakat dan sebagai konsekuensinya, membayar zakat itu mengurangi pajak. Kalau di Indonesia, membayar zakat itu kan belum wajib, wajib dari sisi syariatnya tapi belum dari sisi undang-undang," ujarnya. Pada 2016, Baznas melaporkan bahwa dari total pembayar zakat di Indonesia, baru 2,5 persen yang membayar melalui penyalur zakat resmi, sehingga tampaknya masih sedikit jumlah orang yang bisa mengajukan bukti pembayaran zakat mereka untuk mengurangi perhitungan pendapatan tidak kena pajak mereka tahun depan.