Erdogan menang lagi di pemilihan presiden, apa maknanya bagi Turki?
Recep Tayyip Erdogan telah memenangkan pemilihan presiden Turki dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai orang nomor satu di negara tersebut.
Presiden Erdogan sekarang memiliki kekuasaan yang lebih besar karena partainya juga menguasai parlemen. Setelah 15 tahun berada di puncak dunia politik Turki, dia mengalahkan oposisi, mengamankan kepresidenan di putaran pertama dan partainya juga menguasai parlemen. Inilah hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk memahami kemenangannya. Lembaga kepresidenan makin kuat Recep Tayyip Erdogan, 64 tahun, bukan hanya mempertahankan kepresidenan sampai paling tidak tahun 2023, tetapi dia juga telah memperkuat kepemimpinannya. Kekuatan baru yang didukung referendum tahun 2017 sekarang akan berkuasa dan mengubah peran seremonial menjadi posisi eksekutif kunci di negara anggota NATO ini. Dia memenangkan 52,5% suara sehingga terhindar dari pemungutan suara putaran kedua, meskipun ekonomi negara bermasalah. Untuk pertama kali, warga Turki memberikan suara untuk parlemen baru pada hari yang sama dan memberikan partai presiden, partai AK yang Islamis kekuasaan mayoritas lewat persekutuan dengan pihak nasionalis. Lawan utama Erdogan telah memperingatkan bahwa Turki akan menjadi "rezim satu orang penguasa". Konsolidasi kekuasaan berlanjut Recep Tayyip Erdogan lebih banyak melakukan perubahan di Turki dibandingkan pemimpin-pemimpin yang lainnya sejak pendirian negara modern. Dia adalah orang pertama yang menjadi perdana menteri selama dua masa jabatan dan sejak tahun 2014 dan kemudian menjadi presiden. Di bawah kepemimpinannya ekonomi Turki tumbuh dan layanan umum terus membaik. Tetapi Erdogan memimpin negara yang terkutub. Turki terbelah. Hasil pemilihan umum tanggal 24 Juni menunjukkan dukungan kepada seorang pemimpin yang mengalahkan lawan-lawannya dan mendapatkan dukungan hampir semua media. Salah satu saingannya, Selahattin Demirtas, dari HDP pendukung Kurdi, melakukan kampanye dari penjara. Lawan terdekatnya, Muharrem Ince, mengatakan Turki sudah menjadi "rezim satu-orang yang sebenar-benarnya". Erdogan telah mengkonsolidasi kekuasaan sejak terjadinya usaha kudeta tahun 2016 yang berhasil digagalkan. Sejak saat itu Turki berada dalam keadaan darurat, dimana 107.000 pegawai negeri dan tentara diberhentikan. Lebih 50.000 orang ditahan dan menunggu diadili sejak bulan Juni 2016. Kandidat dengan jumlah suara terbanyak pada Pilpres Juni 2018. Kandidat dengan jumlah suara terbanyak pada Pilpres Agustus 2014. Pada bulan April 2017, 51% pemilih Turki mendukung undang-undang baru yang menghapus peran perdana menteri dan memberikan kekuasaan baru kepada presiden: Erdogan memerintahkan diadakannya pemilu sela saat mata uang Turki, lira, anjlok sebesar 17% terhadap dolar Amerika dan tingkat suku bunga utama naik menjadi 17,75%. Sementara ekonomi Turki terus tumbuh dengan kuat - 7,4% pada kuartal pertama tahun 2018 - muncul kekhawatiran akan terjadi keanjlokan di masa depan dan turunnya lira telah mempengaruhi kemampuan rakyat. Dengan memenangkan 52,5% suara, dia mengalahkan saingan terdekatnya Muharrem Ince, yang hanya mendapatkan lebih 30% suara. Partai AK-nya memenangkan 42,5% suara parlemen, dan bersama-sama dengan kelompok nasionalis, MHP, hal ini memberikannya mayoritas 343 kursi dari 600 kursi parlemen. Keberhasilan kelompok nasionalis ini mengejutkan para pengamat dan merupakan sebuah bonus bagi Erdogan, karena partainya sebelumnya diperkirakan akan kalah karena bintang AKP, Meral Aksener, membentuk partainya sendiri. Kerumunan orang pada kampanye calon oposisi Ince di Izmir pada hari Kamis (21/06). Erdogan tetap memenangkan dukungan di pusat kekuasaannya di daerah konservatif di luar kota-kota besar dan di antara pemilih di Jerman, Belanda dan Perancis. Di bawah AKP, Turki memeluk Islam moderat yang menerima simbol Islamis di kehidupan sehari-hari sampai taraf tertentu - misalnya mengizinkan pegawai negeri perempuan mengenakan penutup kepala. Di pihak lain Partai Rakyat Republik (CHP) Ince sangat sekuler. Dia menciptakan kerumunan besar-besaran menjelang pemilu di Izmir, Ankara dan Istanbul, tetapi sementara mencatat kemenangan pada pilpres, partainya tidak mampu menularkan daya tariknya di luar kelompok sekuler. CHP mendapat sekitar 22% dukungan. Meskipun pemimpinnya dipenjara dan diberlakukan pembatasan terhadap pemilih di wilayah Kurdi di tenggara, partai pendukung Kurdi yang secara tegas menentang Erdogan, memenangkan 11,6% suara pilpres dan akan terus berperan penting di parlemen.