Siprus bahas revisi pajak tabungan
Pemerintah Siprus menggodok rencana yang menjadi syarat pemberian dana talangan internasional dan mempertimbangkan menekan dampak pajak tabungan di bank.
Unjuk rasa menentang rencana pemberlakukan pajak bagi deposan marak di Siprus. Rencana yang sedang digodok menetapkan pajak sebesar 0% untuk tabungan dan deposito hingga 20.000 euro atau sekitar Rp 246 juta. Tabungan dan deposito antara 20.000 hingga 100.000 euro dikenakan pajak 6,7%. Simpangan di atas angka tersebut dikenakan pajak 9,9%. Usulan baru ini muncul setelah rencana awal ditentang para warga dan nasabah bank. Mereka marah karena nasabah biasa semula akan diharuskan membayar pajak 6,7%. Usulan itu juga ditentang oleh Rusia yang menyebutnya sebagai langkah tidak profesional, tidak adil dan berbahaya. Bank-bank tutup Bank-bank tutup hingga Kamis (21/03) untuk mencegah penarikan dana besar-besaran. Rusia berkepentingan atas masalah ini karena bank-bank dan perusahaan negara itu diperkirakan memiliki dana simpanan sekitar US$30 miliar di Siprus tahun lalu. Pajak kontroversial merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi Siprus agar dapat menerima talangan sebesar 10 miliar euro dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional guna menyelamatkan bank-bank di sana. Parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara tentang paket bantuan internasional pada Selasa (19/03) petang waktu setempat. Presiden Nicos Anastasiades menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung paket dengan mengatakan Siprus akan bangkrut bila tidak menempuh langkah itu. Sementara bank-bank memutuskan untuk menutup operasi hingga Kamis guna mencegah penarikan dana nasabah secara besar-besaran. Siprus adalah negara terkecil di zona euro yang memerlukan talangan dana, tetapi rencana penyelamatan ini menimbulkan kekhawatiran luar biasa di Eropa dan sempat mendorong penurunan saham di pasar internasional. Pasalnya, baru kali inilah pemerintah di Eropa akan menjadikan rekening warga sebagai sasaran.