Saudi teken perjanjian perlindungan PRT
Pemerintah Indonesia dan kerajaan Arab Saudi untuk pertama kali menandatangani perjanjian yang ditujukan untuk melindungi para pembantu asal Indonesia di Saudi.
Perjanjian RI-Saudi ditandatangani Muhaimin Iskandar dan Adiel M. Fakieh. Penandatanganan perjanjian yang oleh Indonesia dikatakan "bersejarah" ini dilakukan di Riyadh, hari Rabu (19/02). Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhammad Fakieh dari Kementerian Tenaga Kerja Saudi. "Ini untuk pertama kalinya ada perjanjian di antara kedua negara untuk melindungi para pekerja Indonesia di Saudi," kata Suhartono, juru bicara Kemenakertrans kepada BBC Indonesia. Suhartono menjelaskan perjanjian antara lain mencakup pembuatan kontrak kerja secara online, akses komunikasi ke pihak luar, penyediaan hari libur, dan sistem penggajian yang dilakukan melalui jasa perbankan. "Ini menjadi awal sejarah baru dalam penempatan dan perlindungan TKI kita di Arab Saudi. Kita harapkan penandatangan agreement TKI ini dapat meningkatkan perlindungan TKI yang bekerja di sana," kata Muhaimin sebelum acara penandatanganan. Jumlah tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi diperkirakan mencapai 1,2 juta orang. Menurut Muhaimin agreement tersebut akan memberikan kepastian hukum baik bagi pengguna maupun bagi TKI. "Penandatanganan perjanjian tersebut sekaligus memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi TKI yang bekerja pada pengguna jasa. Kami ingin Arab Saudi memberikan perhatian khusus pada TKI," kata Muhaimin. Suhartono juga mengatakan perjanjian ini merupakan langkah awal karena akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas masalah-masalah teknis. Sejumlah pihak mengatakan selama ini perlindungan terhadap pekerja Indonesia di Saudi lemah, antara lain ditandai dengan kasus-kasus penyiksaan maupun minimnya penghormatan terhadap hak-hak TKI. Pemerintah Indonesia mengatakan diperkirakan jumlah TKI yang bekerja di sektor rumah tangga Saudi sekitar 1,2 juta orang.