Reuni 212 menatap pilkada dan pemilu mendatang, usai 'memenangkan Anies' di Jakarta
Para peserta unjuk rasa 2 Desember 2016 lalu -yang juga dikenal aksi 212- yang menuntut pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama atas tudingan penistaan agama akan kembali berkumpul di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (02/12) mendatang, untuk mengenang satu tahun demonstrasi mereka.
Peserta unjuk rasa 2 Desember 2016 lalu yang dikenal dengan 212 berencana untuk berkumpul kembali di Monas. Dua pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, menyatakan akan menghadiri kegiatan tersebut. Sementara politikus senior Partai Amanat Nasional, Amien Rais, hingga terpidana Buni Yani mengaku akan datang ke Kongres 212, acara pendahuluan yang digelar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Sementara Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, menuding sejumlah ormas dan mereka yang menginisiasi acara bertajuk reuni alumni 212 itu memiliki motif politik, meski berbalut nuansa keagamaan. "Ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11) saat ditanya wartawan tentang antisipasi kepolisian atas rencana kegiatan tersebut. Namun Slamet Maarif, juru bicara Front Pembela Islam yang turut mengorganisasi reuni alumni 212, menyangkal perkataan Tito dan menegaskan kelompoknya menggelar kegiatan itu untuk memperingati maulud atau peringatan hari lahir Nabi Muhammad. "(Tudingan) itu berlebihan dan dikeluarkan mereka yang belum move on dari kejadian (pilkada DKI) kemarin," ujarnya kepada BBC Indonesia. Rizieq Shihab -petinggi FPI yang saat ini masih berada di luar negeri karena mau diperiksa terkait kasus pornografi- merupakan salah satu inisiator aksi 212 Slamet mengklaim inti dari reuni alumni 212 adalah beribadah dengan Arifin Ilham yang akan memimpin zikir dan beberapa sosok Islam lainnya akan berceramah. "Di mana letak politiknya? Memangnya kami berkampanye? Orang-orang DPR datang sebagai warga negara dan alumni 212," kata Slamet. "Kami mengundang semuanya. Kalau presiden mau hadir, kan dia juga alumni, silakan hadir," tuturnya menambahkan. Sikap Anies Meskipun tahun lalu Aksi 212 digelar sebagai desakan terhadap penegak hukum untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama lias Ahok, ormas dan sosok di balik gerakan itu secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan, pesaing Ahok dalam Pilkada DKI. Ketika Anies akhirnya memenangkan pemilihan gubernur, sejumlah petinggi Aksi 212 bahkan mengklaim peran mereka terhadap kemenangan mantan menteri pendidikan itu. "Yang bantu dia (Anies) cuma umat, partai-partai enggak bisa," kata Eggi Sudjana, penasehat Presidium 212. Aksi 212 tahun lalu digelar untuk menuntut pemenjaraan Ahok. Tengah pekan ini, Anies tidak berbicara banyak soal rencana reuni alumni 212. "Itu (izin reuni akbar 212 di Monas) dengan polisi, bukan saya," ujarnya. Hingga berita ini ditulis, Anies maupun wakilnya, Sandiaga Uno, belum mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam hajatan tersebut. Namun, beberapa pekan sebelum reuni alumni 212, Anies mengubah peraturan gubernur DKI yang melarang Monas menjadi lokasi acara keagamaan, dengan menerbitkan Pergub 186/2017. Di era Ahok, Monas dilarang menjadi tempat berpanggung seni, budaya, atau kegiatan bernuansa agama. Kegiatan massal di kawasan itu sebelumnya tak boleh bersponsor, tanpa kuliner dan tanpa panggung tertutup dengan alasan bahwa Monas merupakan monumen cagar budaya. "Surat izinnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Diberi asese. Saya katakan, pastikan sesuai dengan pergub yang baru," kata Anies kepada pers, Kamis (30/11) siang. Pihak Monas sendiri mengatakan kepada sejumlah media bahwa kawasan ini termasuk tempat turis sehingga perlu dijaga ketertiban dari gangguan umum, termasuk berbagai acara yang melibatkan banyak orang. 'Tak perlu dibesarkan' Bagaimanapun Jamhari Ma'ruf, dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengharapkan publik tidak perlu membesar-besarkan rencana para alumni Aksi 212 untuk menggelar reuni di Monas. Menurutnya, perhatian masyarakat justru akan membuat kelompok itu merasa memiliki posisi tawar yang besar di perpolitikan nasional. "Semakin kita merespon, menolak, atau menanggapi, mereka akan merasa ada dan besar. Kalau dibiarkan, mereka tidak akan punya pengaruh," ucapnya. Jokowi dan petinggi negara lainnya beribadah salat Jumat bersama massa aksi 212, Desember 2016. Jamhari menilai reuni alumni 212 memang tidak dapat dipisahkan dari sepak terjang ormas dan orang-orang di dalamnya selama Pilkada DKI. Rencana pertemuan di Monas itu, kata dia, digelar jelang pilkada 2018 dan pemilu serentak pada 2019. "Melalui kegiatan ini mereka seperti ingin show off bahwa mereka masih ada dan ingin unjuk kekuatan, ingin dipertimbangkan pada pemilu mendatang." Namun selama gabungan ormas dan tokoh tersebut tak memiliki momentum tepat untuk memunculkan sentimen ke-Islam-an, tambah Jamhari, kelompok 212 tidak akan mampu unjuk gigi dalam tahun politik mendatang. "Momentum 212 besar bukan karena pilkada DKI tapi peristiwa di balik itu (tuduhan penistaan agama oleh Ahok yang dibenarkan pengadilan)," kata Jamhari. Potret udara yang merekam perbandingan jumlah massa aksi 212 dan jalan protokol di Jakarta Pusat. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin, menyebut umat Islam sepatutnya melakukan aksi yang lebih strategis dibandingkan reuni memperingati aksi unjuk rasa. Din menegaskan tidak menentang rencana reuni karena alumni 212 disebutnya menjalankan hak konstitusi, yakni kebebasan berpendapat, nanun memiliki catatan sendiri. "Perlu langkah strategis yang lebih menekankan praktisme keagamaan daripada menampilkan mob populisme keagamaan," tulis Din dalam keterangan tertulis. Pada 2 Desember 2016 yang jatuh hari Jumat, rangkaian aksi 212 berlangsung di jalan MH Thamrin hingga Monas yang diikuti massa berpakaian serba putih yang diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang. Ketika itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla iktu menjalani ibadah salat Jumat bersama massa. Sejumlah pejabat negara seperti Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, turut mendampingi Jokowi ke panggung utama. Yang juga berada di pangung adalah petinggi FPI Rizieq Shihab, yang belakangan melarikan diri setelah dijadikan tersangka dalam kasus penyebaran konten porno.