BPOM mengaku bersalah atas peredaran vaksin palsu
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui ada kelemahan dalam pengawasan atas peredaran vaksin palsu, yang diperkirakan sudah terjadi sejak tahun 2003 lalu.
Peredaran vaksin palsu dapat membuat masyarakat enggan melakukan vaksinasi, kata seorang pengamat. Dalam pertanyaan pers di Jakarta, pelaksana Tugas Kepala Badan POM Tengku Bahdar Johan Hamid mengatakan pihaknya sebenarnya telah menindaklanjuti keberadaan vaksin palsu di sarana kesehatan masyarakat sejak tahun 2008, namun tetap saja ada yang lolos. “Dari 2008, 2013,2014, 2015, kami sudah melakukan tindakan sesuai kewenangan kami. Tapi kalau memang masih ada, saya harus mengakui itu salah Badan POM sebagai yang bertanggung jawab atas keamanan mutu dan manfaat,” kata Bahdar. Menurut dia, vaksin palsu umumnya diperoleh melalui penyalur tak resmi. Seorang pengamat berpendapat kabar tentang peredaran vaksin palsu ini dapat membuat masyarakat enggan melakukan vaksinasi. Bahdar menduga peredaran vaksin palsu di sarana pelayanan kesehatan disebabkan permintaan sebagian masyarakat akan vaksin di luar program pemerintah. “Kalau program pemerintah yang sembilan vaksin itu gratis. Tetapi ada yang meminta tambahan, ada yang enggak mau buatan dalam negeri, kepingin impor,” tuturnya. Permintaan itu disambut oleh distributor vaksin ilegal, yang biasa disebut freelance. Mereka menawarkan vaksin dengan harga murah ke sarana pelayanan kesehatan. “Freelance itu seperti pedagang asongan. Dia datang ke tempat-tempat (sarana pelayanan kesehatan) bawa vaksin, tapi perusahaan di belakangnya enggak jelas siapa.” Penyaluran vaksin lewat jalur tak resmilah yang selama ini luput dari pengawasan Badan POM. 'Tanpa resep dokter' Plt. Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid mengatakan, selama ini pihaknya hanya mengawasi vaksin di sarana pelayanan kesehatan resmi. Berdasarkan pantauan BBC Indonesia, sejumlah apotek rakyat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur menjual vaksin untuk bayi tanpa resep dokter dengan harga murah; walaupun tak ada jaminan bahwa vaksin tersebut asli. Bahdar mengatakan, selama ini Badan POM hanya mengawasi sarana pelayanan kesehatan resmi yang memiliki lemari pendingin khusus untuk menyimpan vaksin. “Kami tak pernah memeriksa vaksin di Pramuka, atau misalnya, pasar Jatinegara, karena (apotek) itu bukan tempat vaksin. Kalau ada orang beli vaksin di situ sudah salah,” ujarnya. Dia berjanji Badan POM akan lebih aktif mengawasi peredaran vaksin di masa depan. Tak cuma di apotek rakyat, vaksin palsu pun ditemukan di klinik pemerintah, menurut Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta. Dia mengaku menemukan barang imitasi itu di satu Puskesmas di Jakarta Pusat pada 2014. “Ada perbedaan di kemasan dan isinya. Tanggal kadaluarsanya berbeda. Nomor bets-nya juga berbeda. Jadi sejak 2014 Puskesmas pemerintah pun tercemar vaksin palsu. Bahkan di kotak kemasannya tertulis ‘milik Kementerian Kesehatan RI’,” ungkap Marius. Hingga saat ini, Badan POM mencatat ada 28 sarana pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia yang memperoleh vaksin dari sumber tak resmi. Kebanyakan dari tempat itu ialah rumah sakit swasta, klinik, dan rumah sakit bersalin. Sarana pelayanan kesehatan yang ketahuan memperoleh vaksin dari sumber tak resmi atau diduga palsu akan distop sementara penyalurannya. Jika terbukti palsu, vaksin tersebut ditarik dari peredaran. Bahdar menjamin bahwa vaksin wajib dari kementerian kesehatan serta vaksin impor yang disalurkan melalui jalur resmi aman. Membuat Resah Bagaimanapun, kabar beredarnya vaksin palsu ini membuat resah beberapa orang tua. “Kita enggak tahu vaksin yang dibuat itu isinya apa. Kalau sampai nanti berdampak pada kesehatan anak-anak di masa datang, apa mereka pikirkan?” kata Sari, ibu dua anak – yang bungsu berusia satu setengah bulan. Hal senada dikatakan Syahir, bapak dari Wahid, 1 tahun, “Harapannya kan kalau kita beri vaksin supaya ada pencegahan, efeknya baik. Cuma kalo penggunaan vaksin yang palsu itu... saya khawatir obatnya tidak sesuai dan membahayakan.” Kekhawatiran seperti yang dirasakan kedua orang tua muda itu dapat membuat masyarakat enggan melakukan vaksinasi, menurut pakar virologi UNAIR Chairul Anwar Nidom. “Saya khawatirkan masyarakat menjadi enggan membawa anaknya untuk divaksinasi karena cemas akan penanganan vaksin palsu ini. “Kalau itu sampai terjadi, maka akan jadi kerugian besar bagi bangsa ini, yang mana masyarakat sudah disosialisasikan sejak tahun 60-an untuk mau melakukan vaksinasi.” Lebih lanjut Nidom menjelaskan, kandungan vaksin palsu berbahaya bagi bayi. Salah satu jenis vaksin yang dipalsukan, tuberkulin, dibuat dengan mencampurkan antibiotik gentamycin dengan air. Antibiotik itu jika disuntikan kepada anak balita, kata Nidom, dapat merusak ginjal. Pemberian vaksin dengan jarum suntik yang tidak standar juga dapat berakibat fatal. Nidom menuturkan, beberapa bayi mengalami kesulitan dalam pembekuan darah. Karena itu, beberapa industri menambahkan komponen anti pembekuan darah – komponen yang absen dalam vaksin palsu. “Maka bisa saja ada bayi yang fatal bukan karena isi vaksin palsu itu melainkan karena proses penyuntikan menggunakan jarum yang tidak standar,” ujarnya. Sejauh ini, polisi telah menangkap 16 orang tersangka kasus peredaran vaksin palsu. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, kurir, dan pemilik apotek atau toko obat. Hasil investigasi menunjukkan, vaksin palsu telah tersebar ke seluruh Indonesia sejak tahun 2003.