Bos Samsung ditahan menunggu keputusan penangkapan
Salah satu taipan terkenal Korea Selatan, Lee Jae-yong, berada di pusat penahanan sambil menunggu keputusan apakah perlu ditangkap dalam kasus dugaan suap.
Jika penangkapannya disetujui, Lee Jae-yong bisa ditahan selama tiga pekan sebelum didakwa resmi. Bos industri elektronik raksasa Samsung itu dituduh memberi jutaan dolar kepada seorang teman dekat Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye. Hakim akan mengambil keputusan, Kamis (19/01), dan jika penangkapannya disetujui maka dia bisa ditahan selama tiga pekan sebelum didakwa secara resmi. Samsung merupakan konglomerat terbesar Korea Selatan yang memiliki pendapatan setara dengan seperlima PDB negara. Pengadilan Choi Soon-sil -yang merupakan tedakwa utama dalam skandal dugaan suap di Korea Selatan- masih berlangsung. Lee dituduh memberi sumbangan kepada yayasan nirlaba pimpinan Choi Soon-sil, teman kepercayaan Presiden Park yang kini sudah didakwa, untuk mendapatkan kemudahan dari pemerintah. Pria berusia 48 tahun itu menjabat sebagai Wakil Ketua Samsung Electroncis namun sejak ayahnya menderita serangan jantung tahun 2014 lalu, Lee yang dilihat sebagai orang nomor satu Samsung. Upaya pemakzulan Presiden Park Walau mengaku memberi sumbangan, Samsung membantah keras bahwa sumbangan dimaksudkan untuk mendapatkan imbal balik dari pemerintah. Choi Soon-sil dianggap sering memberi nasehat kepada Presiden Park maupun mendapat akses atas naskah pidato kenegaraan walau tidak menduduki jabatan resmi di pemerintahan. Rakyat Korea Selatan sempat menggelar aksi unjuk rasa secara teratur untuk menuntut agar Presiden Park Geun-hye mundur. Bulan November 2016 lalu, dia dikenai berbagai dakwaan, antara lain penyalahgunaan wewenang, pemaksaan, upaya pemaksaan, dan upaya penipuan. Saat ini sidangnya sedang berlangsung. Dakwaan atasnya terpusat pada tuduhan bahwa dia menggunakan hubungan dekat dengan presiden untuk menggalang dana jutaan dolar bagi dua yayasan miliknya. Presiden Park sendiri sudah mundur untuk sementara waktu dari pemerintahan sehari-hari dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dalam upaya pemakzulannya yang disetujui parlemen.