Tim gabungan Novel Baswedan: KPK 'diberi hak memantau, tapi tak menyidik'
Polri menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat ikut menyidik kasus serangan air keras terhadap Novel Baswedan, meskipun diundang masuk ke tim gabungan yang dibentuk khusus untuk menuntaskan perkara itu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengumumkan tim gabungan dan menunjukkan sketsa salah satu terduga pelaku penyerangan Novel Baswedan. Pernyataan ini dikeluarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto setelah KPK menyatakan tidak berencana menerima tawaran Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjadi bagian dari tim gabungan. "KPK akan diberikan ruang seluas-luasnya mendalami apa yang dilakukan penyidik Polri. Penyidik dalam kasus ini tetap dari Polri," ujar Rikwanto di Jakarta, Selasa (01/08), seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama. Rikwanto menuturkan, jika KPK menerima tawaran Polri, lembaga antirasuah itu berhak untuk memeriksa kembali proses dan materi penyidikan yang sedang berjalan. "Tidak hanya melihat tapi KPK juga dapat mendalami. Orang-orang yang sudah pernah kami amankan, periksa mendalam dan kemudian kami lepaskan, proses itu bisa dicek lagi oleh KPK," kata Rikwanto. Di tempat terpisah, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut hingga saat ini tim investigasi gabungan antara Polri dan lembaganya belum terbentuk. Pembentukan tim itu disebut Tito pada jumpa pers di Istana Kepresidenan, hari Senin (31/07), usai melaporkan perkembangan penanganan kasus Novel ke Presiden Joko Widodo. "Belum ada tim, dalam arti tim yang bersama-sama melakukan investigasi, seperti yang disampaikan Kapolri," kata Febri kepada pers. Febri mengatakan, penanganan kasus Novel berada di ranah proyustisia dan pidana umum. Adapun merujuk UU 30/2002, KPK hanya memiliki otoritas penindakan tindak pidana korupsi. Kelompok masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk menuntaskan kasus penyerangan Novel Baswedan. Tim investigasi gabungan yang diwacanakan Polri berbeda dengan permintaan Koalisi Masyarakat Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi. Mei lalu misalnya, Usman Hamid, anggota koalisi dari Amnesti Internasional Indonesia, berharap Polri membentuk tim independen serupa tim pencari fakta pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. "Tim itu seharusnya dibentuk presiden dan bekerja langsung di bawah presiden," ujar Usman. BAP Novel Tim penyidik Polri, kata Rikwanto, kini menunggu konfirmasi KPK untuk berangkat ke Singapura menemui Novel. Ia berkata, Polri telah dua kali menemui Novel ke Singapura. Namun ia menyebut penyidik KPK itu menolak memberikan keterangan untuk berita acara pemeriksaan. "Mudah-mudahan (pemeriksaan) yang ketiga dia mau diambil keterangannya. Baru kali ini kami akan ke Singapura bersama KPK. Kami berdiskusi dengan KPK untuk mencari waktu yang tepat," kata Rikwanto. Kabiro Humas Polri Brigjen Rikwanto menyebut KPK dapat memeriksa hasil penyidikan kasus penyerangan Novel Baswedan yang mereka kerjakan. Lebih dari itu, Rikwanto menyatakan tidak akan ada kesepakatan hitam di atas putih tentang kerja sama KPK-Polri menyidik kasus Novel. Pemberian hak khusus kepada KPK untuk memantau dan memeriksa materi penyidikan perkara Novel hanya bersifat lisan. "Tidak ada hitam di atas putih. Positive thinking saja dalam proses ini. Ada kesan kredibilitas Polri dalam penyidikan ini diragukan. Itulah mengapa kami menggandeng KPK," ujarnya. Sejauh ini, Polri baru menggambar satu sketsa terduga pelaku penyerangan terhadap Novel. Polri memperkirakan orang dalam sketsa itu berkulit gelap, bertubuh agak ramping, dan memiliki tinggi 170 sentimeter. Rikwanto menuturkan, dua skesta terduga pelaku lainnya belum selesai dikerjakan dan akan disebarkan ke seluruh polda dalam waktu dekat. Kepolisian Australia, kata Rikwanto, memberikan bantuan dan meminjamkan alat untuk pembuatan sketsa tersebut. "Dua sketsa lain masih dalam penyempurnaan. Ada alat khusus yang dapat digunakan untuk membuat sketsa lebih halus dibandingkan alat biasanya," kata Rikwanto. Novel Baswedan: ada jenderal di balik serangan Dalam wawancara khusus dengan Rebecca Henschke dari BBC Indonesia di Singapura, Novel Baswedan menyatakan penolakannya atas ide pembentukan tim gabungan itu, dan kukuh menyerukan dibentuknya tim independen yang tidak melibatkan Polri. "Saya melihat bahwa (tim gabungan ini) tidak ada sesuatu hal yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sehingga saya masih tidak percaya bahwa (kasus) ini akan diungkap dengan benar," ujar Novel.