Banyak pengungsi perempuan Rohingya menikah di bawah umur
Lebih dari 50% perempuan Rohingya yang mengungsi dari kekerasan di Myanmar menikah di bawah umur, seperti terungkap lewat survei PBB.
Ada kekhawatiran pengungsi perempuan Rohingya menghadapi risiko juga menjadi korban penyelundupan manusia. Para pengungsi anak perempuan itu juga menjadi korban kekerasan rumah tangga. Sejak kekerasan marak di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, tahun 2012 lalu, sekitar 168.000 warga Muslim Rohingya -termasuk anak perempuan- melarikan diri ke negara tetangga Bangladsesh maupun negara-negara Asia lainnya. Survei yang dilakukan badan pengungsi PBB, UNHCR, menemukan 80% menikah di bawah usia 18 tahun dengan rata-rata melahirkan anak pertama pada usia 18 tahun. Selain itu satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan rumah tangga. Banyak rumah dihancurkan maupun dibakar sejak kerusuhan marak di negara bagian Rakhine, tempat tinggal warga Rohignya, tahun 2012 lalu. "Kami umumnya memberi pengarahan kepada mereka tentang pilihan-pilihan yang ada, dan jika setuju, akan dirujuk ke mitra kami atau ke pusat penampungan bagi kaum perempuan yang rentan," jelas juru bicara UNHCR Asia, Vivian Tan, kepada kantor berita Reuters. Laporan UNHCR 2016 tentang Pergerakan Campuran di Asia Tenggara didasarkan pada survei tahun lalu atas 85 pengungsi perempuan dewasa dan anak perempuan Rohingya di Indonesia, Malaysia, dan India. Militer Myanmar membantah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan atas minoritas Muslim Rohingya. Dari total yang disurvei, hanya 7% yang memiliki pendapatan sendiri walau sekitar dua pertiga ingin punya pendapatan. Diperkirakan terdapat sekitar 8.000 perempuan berusia 14 hingga 34 tahun di ketiga negara tempat survei. Para pegiat khawatir terjadi peningkatan para pengungsi perempuan -dewasa maupun anak- yang rentan atas penyelundupan manusia, eksploitasi seksual, maupun pernikahan di bawah umur. Nasib warga Muslim Rohingya menjadi keprihatinan internasional dalam beberapa bulan belakangan karena aparat keamanan Myanmar dituduh melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan dalam upaya menghadapi kelompok militan Rohingya. Dunia internasional mengecam pemerintah Myanmar yang dianggap menjatuhkan hukuman secara merata dan bukan hanya pada kelompok yang diduga menyerang beberapa pos polisi pada akhir tahun lalu. Militer Burma membantah tuduhan tersebut. Warga Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.