Korea Utara: Laporan PBB menyebutkan rakyat 'terkepung siklus korupsi'
Rakyat Korea Utara menghadapi kesulitan menyambung hidup karena tingginya "siklus keji deprivasi, korupsi dan represi," menurut laporan terbaru PBB.
Pembelot Korea Utara, Ju Chan-yang (kiri), didampingi perwakilan Komisi HAM PBB di Korea Selatan, Signe Poulsen, menjelaskan kondisi ekonomi yang dialaminya di negara asal sebebelum membelot. Laporan badan hak asasi PBB juga menuduh pemerintahan Kim Jong-un melakukan kesalahan manajemen ekonomi sehingga rakyat harus berupaya keras memenuhi kebutuhan minimum. Perjuangan hidup sehari-hari juga dipersulit dengan permintaan suap para pejabat, sebut laporan itu. Korea Utara menyanggah laporan itu dan menyebutnya "bermotivasi politik dengan tujuan sinis." Laporan berjudul The Price Is Right (Harganya Tepat) berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 214 pembelot dari Korea Utara pada 2017 dan 2018. Membeli 'harus menyuap' Laporan itu mencatat gagalnya sistem distribusi pada 1990-an dan menyebabkan sekitar tiga perempat penduduk mencari kebutuhan ke pasar gelap karena jatah harian tak lagi mencukupi untuk bertahan hidup. "Bila kami ikuti perintah dari negara, kami akan meninggal karena kelaparan," kata salah seorang pembelot. Kim Jong-un memimpin Korea Utara sejak 2011. Namun pasar-pasar yang menyediakan kebutuhan sehari-hari sangat rentan suap. Akibatnya rakyat yang ingin membeli kebutuhan harus menyuap. Mereka yang mencoba menjual di pasar gelap seperti ini menghadapi kemungkinan penahanan, menurut laporan PBB. Badan dunia ini menyoroti perempuan yang ingin bekerja yang disebut kelompok paling rentan. Bagi mereka yang cukup uang bisa "terbebas dari apapun, termasuk tindakan pembunuhan," kata pembelot lain yang pernyataanya dikutip dalam laporan PBB. Laporan PBB itu juga mengkritik kebijakan ekonomi Kim Jong-un yang memerintah sejak ayahnya meninggal pada 2011. Para petani menggarap sawah di Kilju, Provinsi Hamgyong Utara, secara bersama-sama. Sementara Korea Utara menuding kesulitan ekonomi terjadi karena sanksi yang diterapkan karena program nuklir negara itu. Tetapi laporan itu menyebutkan pihak militer masih mendapat prioritas pendanaan dibandingkan persediaan pangan rakyat. Badan Pangan Dunia (WFP) memperkirakan 10,1 juta warga Korea Utara mengalami kesulitan pangan sementara panen terburuk negara itu menyebabkan kekurangan lebih dari satu juta ton pangan. "Saya khawatir bahwa fokus tentang masalah nuklir akan mengalihkan perhatian dari kondisi hak asasi jutaan orang Korea Utara," kata Michelle Bachelet, Komisaris HAM PBB. "Hak untuk pangan, kesehatan, rumah, kerja, dan kebebasan bergerak adalah universal. Namun di Korea Utara, mereka tergantung pada kemampuan orang untuk menyuap pejabat negara," katanya. Korea Utara mengungkapkan kemarahan atas laporan itu. "Laporan seperti itu dibuat-buat...karena selalu berdasarkan kesaksian para pembelot yang menyebutkan informasi yang dibuat-buat agar mereka hidup atau mereka melakukannya karena tekanan," kata perwakilan Korea Utara di kantor HAM PBB, di Jenewa, seperti dikutip kantor berita Reuters.