'Virus intoleransi' Jakarta tidak menyebar ke Pilkada Jawa Barat
Jawa Barat sempat termasuk satu dari lima daerah yang ditetapkan rawan keamanan, antara lain karena kekhawatiran akan isu SARA yang panas saat Pilkada Jakarta akan terbawa ke wilayah dengan umat Islam yang dikenal taat tersebut.
Para ibu di Tasikmalaya dikerahkan untuk mengajak warga mencoblos di Pilkada Jabar, mengingat tingginya jumlah pemilih terdaftar yang tidak memberikan suara. Namun sepertinya kekhawatiran itu tidak terbukti hingga memasuki masa tenang, walau memang ditemukan juga satu dua kasus terkait intoleransi, seperti beredarnya selebaran bahwa salah seorang calon gubernur yang mendukung LGBT. Tapi Wahoer dan Syamsuri, bisa menjadi salah satu bukti bahwa ketegangan intoleransi itu tidak ada di Jabar. Keduanya ikut datang ke Jakarta untuk meramaikan aksi unjuk rasa umat Islam yang disebut 212 untuk menentang Ahok, yang dituduh menista umat Islam. Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu memang sarat dengan politik identitas agama dan ada kekhawatiran akan menyebar ke Jawa Barat, provinsi dengan jumlah pemilih sekitar 32 juta atau 18%, yang merupakan pemilih terbanyak di Indonesia dalam satu provinsi. Ditemui di Tasikmalaya -yang dilaporkan sebagai daerah pemasok utama para pengunjuk rasa 212- Wahoer, anggota Majelis Mujahidin Indonesia, menegaskan politik identitas tak perlu diangkat dalam Pilkada di Jabar. "Tidak perlu menambah politik identitas itu. Bukan tidak berpolitik sesama, cuma tidak ditonjolkan begitu," tuturnya. Jadi bukannya tidak ada, tapi sepertinya tidak diperlukan, karena tak satupun dari empat paslon di Pilgub Jawa Barat yang bukan umat Islam. Syamsuri dan Wahoer -warga Tasikmalaya- ikut ke Jakarta untuk aksi 212 terkait penistaan agama menjelang Pilkada DKI Jakarta. Bagaimanapun dalam situasi seperti itupun yang disebut kualitas ke-Islaman paslon tetap menjadi jadi salah satu ukuran, menurut Syamsuri, anggota Laskar Mujahidin Indonesia. Dan ketika ada keraguan, pemilih -tambah Syamsuri- seharusnya melakukan salat sunah istikharah. "Meminta petunjuk kepada Allah biar kita ditunjukkan kepada Allah dalam memilih, milihnya yang mana… Itu salah satu solusi Islam yang jarang digaungkan kepada masyarakat." ____________________________________________________________________________ Pemilihan Gubernur Jabar Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura) Hasanuddin - Anton Charliyan (PDI-Perjuangan) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, dan Gerindra) Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (Golkar dan Demokrat) _______________________________________________________________________________ Debat Calo, jika seniman menyindir? Ketika Jatiwangi Art Factory menyebar undangan Debat Calo lewat Facebook, ada yang mengoreksi 'salah tulis, kurang N'. Si pengoreksi belakangan sadar bahwa yang mau digelar pusat kesenian dan komunitas itu memang debat antar calo, atau pegiat kampanye calon bupati Majalengka. "Sebenarnya yang berantam kan calo, kalau calonnya itu kan haha hehe kalau ketemu. Kita sudah amati para calon itu kelihatan gandengan tangan. Yang berantem calo, dan calo ngajak orang melawan satu sama lain," jelas Arief Yudhi, pendiri Jatiwangi Art Factory. Ketiga 'calo' dari calon bupati Majalengka yang berdebat di Jatiwangi Art Factory. Maka pada 10 Juni lalu berlangsunglah Debat Calo dari tiga calon Bupati Majalengka yang dihadiri sekitar 300 hadirin. Selain memuji 'majikan' masing-masing, para calo juga diminta untuk mengakui kelemahan dari calon yang mereka dukung. Ada yang mengaku tidak punya pengalaman birokrasi, dan ada pula yang menyebut 'sering terlambat' sebagai kelemahan, berhubung sang calo itu telat hampir satu jam untuk ikut Debat Calo. Dengan tampil di depan warga, para calo ternyata bisa juga berdebat sama seperti para paslon di TV, misalnya. Jika calo sudah bersaing dengan baik, maka para pendukung juga tidak harus saling bermusuhan. "Ternyata kita punya cara untuk mengajak orang untuk memilih kandidat yang kita dukung. Sebenarnya mimpi besarnya kan bukan sekadar menjadikan calon yang saya dukung jadi kepala daerah, tapi membangun Majalengka," tutur Illa Syukrillah Syarief, Direktur Museum Kebudayaan Tanah Jatiwangi, yang menjadi calo dari salah satu paslon. "Akhirnya kita bertiga, para calo, merasa tujuan kita sama. Dan itu harus ditujukan kepada warga." Illa juga yakin bahwa para pemilih menangkap pesan lewat Debat Calo, yang bukan hanya mengajak para calo untuk bersaing dengan tenteram, "Selama ini mereka (pemilih) seperti mendukung kandidat dengan alasan yang tidak jelas dan, dari input yang masuk, Alhamdulilah beberapa (pesan paslon) sampai ke mereka." Sekitar 300-an hadirin meramaikan Debat Calo di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Semangat mendamaikan para calo di Jatiwangi Art Factory ini mungkin layak diperluas. Hampir lima tahun setelah Pilpres 2014, masih juga terasa kuat 'perseteruan' antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Padahal keduanya -yang kalah dan menang- sudah makan ikan bakar bareng di Istana Negara, tahun 2016 lalu. Nah para calo, saling bersahabatlah, seperti 'majikan' kalian. ______________________________________________________________________________ Jabar tidak terpengaruh politik identitas Pilkada DKI Isu identitas tak 'perlu' Dengan empat pasangan calon di Jawa Barat, memang tidak terasa ketegangan dalam persaingan keempatnya. Agaknya kehebohan yang paling diingat di Pilgub Jabar cuma ketika satu pasangan mengangkat spanduk bertuliskan #GantiRresiden2019 di penghujung salah satu debat calon. Memang sempat beredar kabar bahwa salah seorang calon disebut pendukung LGBT sedang yang lainnya menegaskan penentangan atas isu itu. Namun isu-isu berbau politik identitas tidak berkembang untuk mendominasi Pilgub Jabar, seperti diamati Firman Manan, pengajar Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung. "Mungkin kalau ada kandidat dari kelompok minoritas, isu politik identitas tetap bisa dimainkan. Dengan karakter wilayah tertentu, seperti Jawa Barat, bisa dimainkan isu itu." Firman menambahkan kekhawatiran akan kerawanan pilkada itu tampaknya semata-mata dikaitkan dengan umat Islam dari Jawa Barat yang berperan besar di Pilkada Jakarta 2017 lalu, yang akhirnya bukan hanya bisa mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tapi juga mengantarkannya ke penjara karena dituduh menista agama. Belakangan, politik identitas itu ternyata tak perlu dibawa ke dalam 'rumah' sendiri. "Tapi karena hari ini dalam konteks Pilkada atau Pilgub Jawa Barat, praktis isu politik identitas itu tidak efektif untuk dimainkan," tambah Firman Manan. Dua paslon Pilkada Jabar -nomor urut 1 dan 4- yang diperkirakan bersaing. Namun asumsi Jawa Barat merupakan kawasan pilkada yang rawan dibantah oleh KH Fadil Yani Ainumsyamsi, pengasuh pesantren Darussalam di Ciamis, walau memang masyarakatnya tergolong religius. "Kalau ada gambaran pilgub dan pilkada di Jawa Barat itu sebagai rawan dari segi keamanan dan dekat dengan DKI Jakarta, saya kira itu tidak signifikan dan itu hanya kasuistik saja." KH Fadil menambahkan bahwa sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Jawa Barat justru punya kesadaran dengan masyarakat pemilih yang semakin dewasa. "Tokoh-tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat yang lain sudah sepakat walaupun tidak secara tertulis, jadi secara implisit, mengharapkan Jawa Barat menjadi tren, menjadi mercu suar politik nasional yang santun, yang tidak terlalu vulgar dengan apel-apel (pawai) dan sebagainya itu." Spanduk yang menyerukan warga agar menggunakan hak suara dalam Pilkada Jabar terlihat di banyak tempat. Selain memilih Gubernur Jawa Barat, warga di kawasan Cirebon cukup sibuk karena akan memilih bupati dengan empat calon serta wali kota yang diikuti dua calon. Namun suasananya, menurut Marzuki, tidak segaduh pilkada sebelumnya. "Mereka (para kyai) juga bisa mengerti bahwa tidak harus dengan dukungan-dukungan namun dengan cara lain yang menghindari benturan-benturan fisik dan kegaduhan-kegaduhan sosial dan politik di antara pendukung paslon itu." Marzuki menjelaskan berbeda dengan Pilkada sebelumnya, misalnya, tidak ditemukan lagi acara deklarasi dukungan maupun apel dukungan oleh para kyai, "Mereka memang didatangi para paslon, tapi hanya cukup dengan mendoakan dan mendukung namun tidak seperti tahun-tahun yang lalu." Di sisi lain, Marzuki berpendapat upaya mendewasakan para pemilih juga mulai memperlihatkan hasilnya lewat, antara lain, kampanye antihoaks atau kampanye antiujaran kebencian. "Mereka bisa belajar dari Pilkada Jakarta yang dihadapkan dengan politik identitas, dengan dua pilihan, Muslim dan non-Muslim. Lalu masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata itu tidak baik untuk diimpor ke daerahnya." Meningkatkan golput? Meningkatnya para pemilih di Jawa Barat yang membuat Pilkada sepertinya belum diimbangi dengan peningkatan para calon dalam menyampaikan programnya kepada para pemilih. Oleh karena itu, dalam pengamatan Iip Yahya -komentator media yang tinggal di Bandung- situasi Pilgub di Jabar yang 'agak sepi' dan 'tidak meriah, akan mendorong peningkatan suara golongan putih. "Karena berkaca pada pilgub 2013, angka Golput lebih tinggi dari kemenangan incumbent (petahana) waktu itu. Jadi apatisme mungkin akan terjadi karena kebingungan tidak ada kandidat yang ideal," jelas penulis biografi tokoh Jawa Barat, Oto Iskandar Di Nata. Iip tampaknya 'menerapkan' istilah golput -yang merupakan kesadaran politik untuk tidak memilih calon tertentu- untuk suara yang tidak sah maupun untuk pemilih yang sudah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilihnya. Jika disatukan jumlahnya 13.070.577 atau dua kali lipat lebih dari perolehan suara gubernur petahana Ahmad Heryawan, yang meraih kemenangan untuk jabatan kedua dengan 6.515.313 suara (lihat tabel) Dan Obet, seorang supir persewaan mobil di Bandung, sudah memutuskan untuk kembali golput sebagai pilihan politik. "Yang jadi pemimpinnya itu-itu saja, yang nggak ada kemajuannya," tutur Obet yang mengaku sebenarnya mau memilih seorang tokoh sebagai gubernur Jabar namun meragukan pasangan tokoh itu. "Pernah gitu menjabat lalu mencoba lagi. Dulu waktu dia menjabat dia tidak menghasilkan apa-apa di mata kami, sebagai masyarakat," tambahnya. Maka Obet kembali golput. Jelas bukan semua pemilih terdaftar yang tidak mencoblos memiliki alasan politik -seperti Obet- karena bisa hanya terhambat akibat kesibukan praktis, namun jika jumlahnya meningkat dari sekitar 12 juta, rasanya ada masalah dalam pilkada, paling tidak di Jabar. Ternyata masalah di Pilkada Jabar bukan politik identitas seperti yang sempat dikhawatirkan banyak pihak menyusul ketegangan di Pilkada DKI Jakarta- tapi kemampuan para calon untuk bisa menjadi menarik di kalangan para pemilih lewat penyajian program. Jika para calon berhasil, tentu semangat para pemilih lebih tinggi untuk datang ke kotak suara dan bukan sekadar mendaftarkan diri sebagai pemilih semata. _______________________________________________________________________ Suara pemilih pertama Di Tasikmalaya saya bertemu dengan sekelompok pemilih muda remaja pria di sebuah warung kopi. Dari obrolan malam itu, ada kesan para siswa SMA yang akan naik kelas 3 SMA di tahun ajaran mendatang itu bersemangat untuk mencoblos di Pilgub Jabar, yang diikuti empat paslon. Milenial Tasikmalaya menjelaskan pilihan dan pertimbangan pemilihan kepada BBC News Indonesia. Berikut beberapa kutipan mereka. "Saya masih ragu, bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar pantas, yang bukan cuma wacana-wacana tapi tidak dilakukan. Jadi saya takut salah memimpin pemilih," kata Hamdan. Sedang Hari mengaku sudah punya pilihan. Apa alasannya? "Jawa Barat itu religiusnya sangat tinggi, jadi penilaiannya juga lebih ditonjolkan sikap religiusnya. Penilaian yang itu penting." Adapun Fikri menjelaskan beberapa calon gubernur Jawa Barat merupakan pemimpin di tingkat kabupaten maupun kota atau mantan wakil gubernur Jabar. Dan kerja mereka sebelumnya menjadi penting bagi Fikri. "Orang-orang itu kan ada yang berasal dari pemimpin di daerah masing-masing atau di organisasinya. Kita lihat program-prorgram yang sudah direalisasikan dirinya." Alin (kedua dari kiri), Leni (ketiga dari kanan), dan Maya (paling kanan) berpendapat pemimpin harus seiman dengan mayoritas penduduk. Keesokan paginya, saya bertemu dengan tiga pemilih remaja putri di depan Masjid Agung Tasikmalaya. Ketiganya sudah menyelesaikan SMA dan salah seorang masih belum tahu pilihannya sedang dua lagi yakin. Pagi itu, sekitar seminggu menjelang hari pencoblosan, baru satu yang yakin dengan pilihannya di Tasikmalaya. "Pingin tahu visi misi dari kandidatnya, tapi nggak tahu visi misinya. Belum tahu milih siapa…," tutur Alin sambil tersipu-sipu. Sedang Leni sudah membandingkan keempat pasangan calon di pemilihan gubernur Jawa Barat, "Insya Allah Pak Ridwan Kamil. Merakyat," kata Leni. Pilihan Maya sama dengan Leni. "Sudah tahu cara kerjanya di Bandung. Dia sudah menata kota dengan baik." Ketiganya juga sepakat bahwa agama amat penting dalam memilih pemimpin. "Kan mayoritas Islam, di Alquran itu pemimpin kan harus Islam," tegas Leni. __________________________________________________________________ Ikuti laporan radio dalam BBC Dunia Pagi Ini, Rabu 27 Juni, berbagai berita dan ulasan Pilkada Serentak 2018 di laporan khusus Antara 'ritual politik' pilkada dan dampaknya.