Transaksi perdagangan kulit Harimau Sumatra digagalkan
Kementerian Kehutanan menggagalkan transaksi perdagangan ilegal satwa liar, yaitu berupa kulit Harimau Sumatra dan Macan Tutul, yang menggunakan internet sebagai modus pemasarannya.
Transaksi ilegal kulit Harimau Sumatra menggunakan internet sebagai modus pemasaran. Barang bukti berupa kulit Harimau Sumatra dan Macan Tutul, yang dipamerkan kepada media pada Rabu (15/08) ini, merupakan hasil operasi tim Kementerian Kehutanan di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa (14/08) malam. "Nanti kalau ada yang ragu, kita tes DNA-nya. Tapi ini Harimau Sumatra dilihat dari lorengnya," kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Darori, dalam jumpa pers, Rabu siang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. Ini adalah kedua kalinya perdagangan ilegal satwa liar dapat diungkap Kementrian Kehutanan dan Kepolisian dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, sedikitnya 18 kulit harimau, singa dan macan tutul yang sudah diawetkan, disita dari seorang pedagang barang antik di kawasan Depok, Jawa Barat, Juli lalu. Dalam kasus yang baru saja diungkap, menurut Darori, satu orang telah dinyatakan sebagai tersangka karena dianggap memiliki, menyimpan atau memperdagangkan satwa liar yang dilindungi. Sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan sebagai saksi, katanya. Sindikat internasional Saat ini, menurut Darori, pihaknya terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan internasional. Masih diselidiki kemungkinan keterlibatan sindikat internasional. "Yang jelas kita buru (jaringan atau sindikatnya), terus kita kejar," katanya. Selama penyelidikan kasus-kasus perdagangan satwa liar, lanjutnya, pelakunya terbagi dalam dua kelompok. "Pertama, kelompok besar yang (seperti) kita tangkap di Grogol (2011) yaitu jaringan yang menggunakan internet. Dan yang kedua, kelompok kecil-kecil yang receh-receh," jelasnya. Belum diketahui secara persis bagaimana pelaku memperoleh kulit hewan-hewan liar yang dilindungi itu. Kalangan pegiat lingkungan menyatakan, jual-beli ilegal satwa liar selalu berulang, karena sanksi hukumnya tidak memberikan efek jera. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan, pelaku diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta Rupiah. Hukuman akan diperberat Darori mengaku ancaman hukuman itu terlalu ringan, sehingga perlu diubah. "Pertama, kelompok besar yang (seperti) kita tangkap di Grogol (2011) yaitu jaringan yang menggunakan internet. Dan yang kedua, kelompok kecil-kecil yang receh-receh." Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Darori. "Sekarang kami sedang merevisi UU itu... (Konsepnya) sudah dibuat oleh Dewan Kehutanan Nasional dan sudah disosialisasikan," ungkapnya. "Kita minta hukuman minimal 10 tahun," katanya lebih lanjut. Walaupun praktek perdagangan ilegal dinilai masih tinggi, data LSM pro Fauna menunjukkan, pada tahun 2009 lalu tercatat ada 53 kasus seperti ini yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Diperkirakan nilai uang yang berhasil diselamatkan dari kasus perdagangan satwa liar tersebut sekitar 10 milyar Rupiah. ProFauna melihat di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Bali dan Jakarta kasus-kasus penyelundupan dan perdagangan hewan dilindungi mulai mendapat perhatian serius pihak polisi. Namun sayangnya di daerah-daerah lain kasus perdagangan satwa liar masih dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum. Data Lembaga ProFauna Indonesia tahun 2009 lalu menyebutkan, perdagangan dan penyelundupan Satwa Liar Indonesia masih tinggi. Link terkait Topik terkait