PBB mendukung adanya proses monitor atas evakuasi Aleppo
Dewan Keamanan PBB sudah mengadopsi resolusi yang menuntut agar pejabat PBB dan lainnya mengawasi proses evakuasi dari kawasan yang dikuasai pemberontak di timur Aleppo dan terhadap keamanan warga sipil di sana.
Anak-anak dievakuasi dari desa-desa yang dikendalikan pemerintah di Kefraya dan Foah Sekitar 13.000 orang sudah meninggalkan kawasan tersebut sejak Kamis, menurut badan Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di Inggris. Kesepakatan evakuasi tersebut juga melibatkan daerah yang dikuasai pemerintah di provinsi Idlib yang dikepung pemberontak. Duta PBB untuk Suriah mengatakan ada rencana untuk membahas kesepakatan damai pada 8 Februari. Sekitar 7.000 orang masih terjebak di Aleppo, menurut Pengamat Suriah. Kondisi di sana suram, tanpa akses ke makanan dan tempat berlindung serta fasilitas medis yang minim. Palang Merah mengatakan bahwa evakuasi berjalan dengan baik, tapi masih ada banyak orang lain yang harus dikeluarkan dari Aleppo. Dalam kelompok yang dievakuasi tersebut, terdapat 47 anak yang sebelumnya terperangkap di panti asuhan, kata lembaga amal PBB untuk anak-anak, Unicef, dalam pernyataan mereka. Beberapa berada dalam kondisi kritis akibat luka atau dehidrasi, kata organisasi tersebut. Bana Alabed, anak yang cuitannya di Twitter soal Aleppo tersebar di seluruh dunia dan rumahnya di timur Aleppo hancur kena bom, juga termasuk yang dievakuasi. Dalam sebuah video, dia menyampaikan rasa leganya berhasil kabur dari "pengeboman tanpa akhir di Aleppo". Setelah meninggalkan Aleppo, mereka diungsikan ke bagian-bagian Aleppo dan Provinsi Idlib. Pada Dewan Keamanan PBB, 15 negara anggota berhasil mengatasi perbedaan antara negara-negara Barat dan Rusia untuk menyepakati resolusi. Mereka meminta "PBB dan institusi lain yang relevan untuk melakukan monitoring yang cukup dan netral" terhadap evakuasi massal di Aleppo. Duta PBB untuk Suriah Bashar Jaafari menentang anggota dewan keamanan yang menurutnya memiliki agenda tersembunyi dan berusaha "melegitimasi campur tangan asing, perubahan pemerintah yang sah dengan kekuatan, atau menggunakan kekuatan militer". Agar tim pengawas bisa diturunkan di Aleppo, mereka membutuhkan izin dari pemerintahan Suriah.