Amnesty: Militer Myanmar lakukan 'kejahatan kemanusiaan' terhadap Rohingya
Amnesty International mengatakan tindakan-tindakan militer Myanmar mungkin merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan" setelah muncul tuduhan kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas Muslim Rohingya.
Pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Bangladesh di dekat Whaikyang, Bangladesh selatan. Organisasi hak asasi manusia itu menuduh militer Myanmar membunuh, memerkosa, menyiksa penduduk sipil dan menjarah harta mereka. Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan pada Senin (19/12), Amnesty mengatakan kesimpulannya diambil berdasarkan wawancara 35 korban dan 20 orang lainnya yang terjun dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan dan pelaporan di Myanmar. Disebutkan terjadi "bencana kemanusiaan" dengan adanya pembunuhan membabi buta, penangkapan dan penahanan sewenang wenang, pemerkosaan, penjarahan dan penghancuran rumah termasuk pembakaran 1.200 rumah serta bangunan lain seperti sekolah dan masjid. Menurut Amnesty International, tindakan militer merupakan "bagian dari serangan meluas dan sistematik terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine di bagian utara dan oleh karena itu, mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan". Menlu Indonesia Retno Marsudi bersama Menlu Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Yangon, Senin (19/12). Laporan Amesty dikeluarkan bersamaan dengan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Yangon pada Senin (19/12) untuk membahas nasib Rohingya. Pertemuan itu diketuai oleh Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar yang merangkap sebagai menteri luar negeri. Ms Suu Kyi membela penanganan yang dilakukan pemerintah dalam masalah ini dan menuduh komunitas internasional mengobarkan kebencian. Dikatakan oleh Suu Kyi, bahwa militer Myanmar sudah mematuhi aturan yang berlaku. Ia menolak tudingan terjadinya kekejaman terhadap minoritas Rohingya. Pemerintah Myanmar telah membentuk tim penyelidik yang diketuai oleh purnawiran jenderal dan kini duduk sebagai Wakil Presiden Myint Swe. Myanmar juga membentuk Komisi Penasihat yang diketuai oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan-persoalan di Negara Bagian Rakhine. Warga Myanmar, negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, menunjukkan solidaritas terhadap militer dalam menangani 'kelompok-kelompok' bersenjata. Kekerasan terhadap Rohingya kembali mengemuka setelah penembakan sembilan penjaga pos perbatasan di Maungdaw, Rakhine, Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh, Oktober lalu. Otoritas Myanmar mengatakan kelompok militan Rohingya melakukan serangan tersebut. Militer Myanmar lantas melancarkan operasi besar di Rakhine. Menurut para aktivis, penembakan atas sembilan penjaga perbatasan tersebut dibalas dengan penghukuman secara kolektif atas kelompok minoritas Rohingya. Sejauh ini tidak jelas berapa warga sipil yang tewas dalam konflik terbaru karena pemerintah melarang wartawan melakukan peliputan di Rakhine dan membatasi pula akses pekerja-pekerja bantuan untuk masuk ke wilayah itu. Amnesty memperkirakan setidaknya 27.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Oktober sehingga menambah beban bagi masyarakat yang tergolong miskin di sepanjang perbatasan. Amnesty juga menuduh pemerintah Bangladesh gencar menolak para pengungsi yang masuk ke wilayahnya.