Apa manfaat politik Ahok dan Rizieq 'bertemu' Raja Salman?
Kehadiran pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz di Indonesia tampaknya juga menjadi simbol perebutan politik oleh dua pihak yang berseteru dalam Pilkada DKI Jakarta, kata pengamat politik.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok menyambut kedatangan pemimpin Arab Saudi, Raja Salman. Raja Salman - sebagai pemimpin Arab Saudi - dianggap melambangkan ke-Islaman dan tanah tempat kelahiran para nabi, sehingga kehadirannya penting untuk meneguhkan legitimasi dua pihak yang berseteru. Karenanya, peristiwa jabat tangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Raja Salman dan klaim pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab bahwa dirinya telah diundang untuk menghadiri pidato Raja Salman di DPR menjadi penting secara politik. "Ini semakin menunjukkan politik di Jakarta yang makin panas, dan mereka (Ahok dan Rizieq) memperebutkan Raja Salman sebagai simbol kekuasaan politik," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Asep Salahudin. Dengan dapat 'bertemu langsung' Raja Arab Saudi, demikian Asep Salahudin, kedua orang itu ingin mendapatkan simpati massa. "Ini politik untuk saling mengklaim terhadap sosok Raja Salman," paparnya. Rizieq Shihab, melalui pengacaranya, mengklaim bahwa dirinya diundang dalam pidato Raja Salman di DPR, Kamis (02/03) Apabila Rizieq dipastikan dapat menghadiri undangan pidato Raja Salman di DPR, Kamis (02/03), maka peristiwa itu dapat dibaca sebagai simbol dukungan negara terhadap keberadaan diri dan kelompok di belakangnya, kata Asep. "Ini semacam politik untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mendapat dukungan horisontal, tapi juga dukungan oleh negara," kata Asep Salahudin. Adapun peristiwa jabatan tangan Ahok dengan Raja Salman, demikian Asep, dapat dibaca sebagai klarifikasi secara simbolis atas tuduhan penistaan agama atas dirinya. "Karena, bagaimanapun sudut pandang bangsa Indonesia terhadap Arab Saudi itu sangat luar biasa. Dan baik Rizieq maupun Ahok ingin mendapatkan simpati massa sebanyak mungkin," tandasnya. Undangan Rizieq dipertanyakan Bagaimanapun, keputusan pimpinan DPR mengundang pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, untuk menghadiri pidato pemimpin Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz di DPR, Kamis (02/03) disesalkan seorang politikus. Undangan kepada Rizieq Shihab itu dianggap mengistimewakan yang bersangkutan karena dia saat ini sedang terjerat kasus dugaan penistaan Pancasila dengan status tersangka, kata politikus PDI Perjuangan Eva Sundari. Raja Salman dan rombongan diantar menuju mobil yang akan membawa mereka ke Istana Bogor. "Karena itu agak aneh, kalau kemudian selera pimpinan untuk mengundang Rizieq Shihab," kata politikus PDI Perjuangan, Eva Sundari kepada BBC Indonesia. Sebelumnya, kuasa hukum Rizieq Shihab, yaitu Kapitra Ampera, mengaku bahwa kliennya telah menerima undangan dari pimpinan DPR untuk menghadiri pidato Raja Salman di DPR. "Ini undangan dari negara, Insya Allah kita hadir," kata Kapitra kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa pimpinan GNPF-MUI juga diundang. Namun Kepala subacara protokol DPR, Sulistiono, mengaku belum bisa memastikan apakah Rizieq diundang dalam acara tersebut. "Untuk sementara ini, kami masih terus melakukan cross check tentang daftar undangan yang keluar," katanya saat dihubungi melalui telepon. Apa komentar Wakil Ketua DPR? Ditanya siapa yang berhak menentukan undangan dalam acara itu, Sulistiono mengatakan pihaknya hanya melaksanakan keputusan pimpinan DPR dan Setjen DPR. Tetapi ketika dikonfimasi, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengaku dirinya juga tidak mengetahui secara pasti apakah Rizieq Syihab masuk dalam undangan. Presiden Jokowi, Raja Salman dan para anggota rombongan kenegaraan dari Arab Saudi, di beranda Istana Bogor. Namun demikian, Fahri Hamzah mengatakan, "Kalau di antara undangan yang hadir ada tokoh yang dikenal kritis, itu kan biasa. Masak yang itu tidak boleh diundang." Sikap yang ditunjukkan Fahri Hamzah ini dikritik Eva Sundari, "Ini menunjukkan kredibilitas parlemen menjadi pertanyaan. Parlemen menjadi proxi dari kepentingan-kepentingan pimpinannya." Eva mengaku banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat tentang kriteria siapa yang diundang. Selain mantan kepala negara, jajaran menteri, duta besar, pimpinan DPR juga mengundang rektor dari perguruan tinggi Islam, tokoh intelektual, pimpinan ormas Islam, dalam daftar sekitar 1.500 undangan. Rencananya Raja Salman akan berpidato di dalam gedung DPR dan juga akan diputar film kunjungan pemimpin Arab, Raja Faisal -kakek Raja Salman- ke Indonesia, 47 tahun lalu.