Aparat Australia kirim migran di tengah laut ke Indonesia
Enam migran asal Bangladesh yang ditangkap aparat Australia karena memasuki wilayah perairan negara itu telah dikirim kembali ke Indonesia.
Kapal AL Australia mencegat kapal pengangkut migran di tengah laut. Keterangan itu disampaikan Direktur Polisi Perairan (Dirpolair) Polda NTT, AKBP Teddy John Sahala Marbun, beberapa hari setelah keenam migran asal Bangladesh dan dua kru kapal dari Indonesia bertolak dari Kupang. Kapten kapal nelayan, Isai Rano, mengaku dibayar Rp92 juta untuk membawa enam migran asal Bangladesh ke Australia, kata AKBP Teddy. Para migran itu sempat berlayar selama tiga hari, namun mesin kapal yang mereka tumpangi mengalami masalah dan hampir tenggelam. Mereka lalu ditolong kapal patroli perbatasan Australia. “Kapal Australia kemudian menyerahkan mereka ke sebuah kapal nelayan Indonesia. Mereka memberi bahan bakar dan logistik lain kepada para nelayan, dan meminta agar menyerahkan para migran ke Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Teddy. Saat ini, petugas imigrasi masih memeriksa para migran asal Bangladesh itu, sementara polisi mencari tersangka lain. Pada 2015, seorang kapten kapal pengangkut migran mengaku dibayar aparat Australia agar berputar balik ke Indonesia. “Kami mengalami masalah berkomunikasi karena mereka hanya bisa sedikit bahasa Inggris,” ujar AKBP Teddy, sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Baca juga: Langkah pemerintah Australia yang mendorong migran ke perairan Indonesia bukan sekali ini terjadi. Pada 2015, seorang kapten kapal yang mengangkut puluhan migran mengaku dihentikan sebuah kapal angkatan laut Australia di tengah laut. Seorang petugas imigrasi Australia kemudian naik ke perahu dan membayar kapten dan awak masing-masing US$5.000 (Rp66,6 juta) untuk berputar balik ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan posisi Indonesia mengenai aksi aparat Australia terhadap migran tak berdokumen resmi tidak berubah. “Kami tidak mendukung tindakan semacam itu, apalagi itu dilakukan di laut yang berpotensi membahayakan,” ujarnya. Lagipula, tambah Arrmanatha, aksi pemerintah Australia, tidak memberikan solusi permanen terhadap permasalahan migran tak berdokumen resmi.