Hendak membiayai anak, seorang TKI justru diperdagangkan
Di sebuah apartemen di ibu kota Negara Bagian Johor, Johor Bahru, sejumlah tenaga kerja Indonesia berkumpul di suatu malam setelah mereka bekerja.
Ada pekerja bangunan, karyawan salon, karyawan kedai jus buah, dan pekerja domestik. Ada yang bekerja secara resmi, ada yang tidak memegang izin dan ada pula pekerja yang masuk kategori korban perdagangan manusia. "Agen bilang tenang, nanti saya kasih uang setelah sampai di Malaysia. Kamu minta berapa. Selepas itu sampai di pelabuhan Malaysia, bertemu dengan majikan. Semuanya langsung diambil, handphone, paspor. "Sampai di rumah majikan saya tidak boleh memegang handphone. Majikan bilang 'kamu di sini kerja bersemangat. Saya bayar agen kamu mahal. Saya bayar kamu 9.000 ringgit (sekitar Rp26 juta). Majikan saya tanya 'kamu dikasih uang sama agen? Saya bilang satu rupiah pun saya tidak dikasih. Berarti agen kamu bohong karena dia bilang akan kasih kamu sebagian'". Walau sudah diperdagangkan, Tari masih ingin bekerja di Malaysia agar bisa bertemu dengan dua anaknya. Demikian diungkapkan oleh Tari, seorang tenaga kerja asal Surabaya. Dia mengaku diperkenalkan dengan agen oleh seorang teman, sesama pekerja supermarket di Batam. Karena ingin mencari uang lebih demi dua anak-anaknya, ia bertekad merantau ke Malaysia. Namun selama berbulan-bulan ia tidak menerima gaji padahal harus bekerja mulai subuh hingga tengah malam, dan menurutnya pula, tanpa diberi makan. "Ketika majikan perempuan pergi ke tempat suaminya bekerja di KL (Kuala Lumpur), sehabis saya antar anaknya sekolah semua gerbang rumah di kunci. Setelah beres-beres rumah, saya berpikir saya di sini sudah tidak makan, badan saya lemah, saya nekad, nekad lari dari rumah itu dengan meloncati pagar," kisah Tari sambil menangis. Proses hukum Kini ia berusaha untuk bangkit lagi agar dapat bertemu dengan kedua anak-anaknya, yang menurutnya, belakangan komunikasinya diputus oleh ayah mereka dengan dalih Tari tak membantu memberikan nafkah. Tenaga kerja yang diperdagangkan seperti dalam kasus Tari, menurut Jovitasari dari tim bantuan sosial dan advokasi komunitas TKI Johor, biasanya sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum dengan tuntas. Yang menjadi penyebabnya antara lain tidak ada dokumen, termasuk paspor, perjanjian kerja, apalagi bukti pembayaran. "Intinya, mereka kadang-kadang tidak menyadari mereka dijual awal mulanya. Bila sudah di sini, mereka sadar karena majikan akan menyatakan 'kamu sudah saya beli sekian, dan kamu harus membayar sekian. Dengan demikian dalam satu tahun kamu tidak digaji," kata Jovitasari. Diperdagangkan, gaji tidak dibayar atau bahkan penyiksaan kerap dilaporkan ke sejumlah perwakilan Indonesia di Malaysia. Sebagai contoh, dalam satu bulan, rata-rata terdapat lebih dari satu orang korban perdagangan manusia yang ditangani langsung oleh Fungsi Konsuler dan Atase Polisi di Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, sebagaimana diterangkan oleh Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Haris Nugroho. Dalam wawancara dengan Rohmatin Bonasir, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Haris Nugroho, mengatakan perdagangan manusia kerap terjadi meskipun aparat melakukan pengawasan. Jumlah tersebut belum termasuk kasus-kasus perdagangan tenaga kerja Indonesia yang ditangani oleh pihak berwenang Malaysia atau yang dilimpahkan ke KJRI Johor Bahru oleh otorita Malaysia. Negara Bagian Johor dapat dengan mudah dijangkau dari Batam di Indonesia dengan menggunakan perahu yang memakan waktu sekitar dua jam. Dan di Johor dilaporkan terdapat lebih dari 100 jalur gelap yang dapat ditembus. Lapangan kerja Selain jalur resmi seperti Pelabuhan Stulang, Johor ini, terdapat ratusan jalan masuk nonresmi ke Johor, Malaysia. Jika menggunakan patokan gaji rata-rata untuk pekerja rumah tangga di Malaysia MYR 800 atau sekitar Rp2,5 juta per bulan, uang itu memang kira-kira sama dengan upah minimum provinsi yang ditetapkan di Indonesia, bahkan lebih sedikit dibandingkan upah minimum provinsi DKI Jakarta Rp3,1 juta. Hanya saja, lapangan kerja tersebut tidak ada di Indonesia, tutur Nasrikah, koordinator komunitas Serantau, atau jejaring pekerja migran Indonesia di Malaysia. "Kebanyakan yang bekerja di Malaysia ini adalah mereka yang pendidikannya rendah. Mereka tak ada kesempatan di Indonesia. Mereka mengadu nasib ke Malaysia dengan harapan memperbaiki level hidup lebih baik." "Tetapi karena keterpaksaan, mereka tidak memikirkan risiko yang akan mereka hadapi. Mereka tidak ingat kalau di negara orang itu ada undang-undang ataupun suatu peraturan yang harus diketahui," tambah Nasrikah. Nasrikah merujuk pada paspor sebagai tanda identitas diri dan izin kerja yang berlaku di Malaysia. Menurut Nasrikah, TKI nekad bekerja di Malaysia karena di Indonesia tidak tersedia lapangan kerja memadai. "Kadang kalau mereka tidak berdokumen, mereka mendapat kerja tapi tidak akan mendapatkan gaji." Bagaimanapun Malaysia tetap menjadi daya tarik bagi tenaga kerja Indonesia. Di samping kekurangan lapangan kerja di dalam negeri, ada permintaan besar di Malaysia untuk tenaga kerja di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja nonterampil, seperti perkebunan, konstruksi dan sektor domestik. "Kebutuhan tenaga kerja untuk sektor pekerja domestik masih sangat tinggi di Malaysia dan kita paham orang Malaysia sendiri sudah tidak mau bekerja di sektor-sektor semacam itu sehingga mau tidak mau mereka mencari ke wilayah yang dekat, Indonesia yang paling dekat," kata Kepala Fungsi Konsuler KBRI di Kuala Lumpur, Yusron B. Ambary ketika ditemui BBC. Tujuan populer Para tenaga kerja Indonesia, yang mengalami masalah, ditampung di KJRI Johor sebelum dipulangkan. Karena kedekatan itu pula ditambah dengan kemudahan transportasi dan ketersediaan jalur-jalur masuk tak resmi dan persamaan bahasa, sebagian tenaga kerja dari Indonesia memilih untuk masuk ke Malaysia secara gelap. Ini terutama berlaku bagi pekerja domestik, yang sebenarnya masih dalam periode moratorium pengiriman setelah muncul berbagai kasus penyiksaan. "Para tenaga kerja yang paham mereka tidak akan mau berangkat ke Malaysia secara legal karena gaji kecil. Untuk pekerja domestik yang legal, mereka akan memilih ke Hong Kong, Taiwan," jelas Kepala Fungsi Konsuler KBRI di Kuala Lumpur, Yusron B. Ambary. Dari segi biaya pun, kata Jovitasari dari komunitas TKI Johor, biaya keberangkatan ke Malaysia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara yang taraf gajinya lebih besar. "Andaikata dia harus utang sekali pun untuk berangkat itu tidaklah besar kalau dibandingkan dengan Taiwan harus Rp15 juta sebagai contoh. "Kalau di sini kebanyakan yang terjebak itu menggunakan visa pelancong, sampai di sini biayanya sekitar 2.000 ringit atau sekitar Rp6 juta." Berdasarkan data yang dirilis pihak berwenang Malaysia, terdapat setidaknya 1,250 juta tenaga kerja Indonesia yang terdaftar di negara itu, namun jumlah mereka yang gelap diperkirakan lebih banyak lagi. _________________________________________________________________________________________ Tulisan ini adalah bagian dari seri 'Generasi tanpa asuhan ibu' di BBCIndonesia.com dan juga di Radio BBC Indonesia.