Israel persulit penyerahan wilayah Yerusalem ke Palestina
Parlemen Israel mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang mempersulit pemerintah Israel menyerahkan bagian kota Yerusalem kepada Palestina, seandainya penyerahan tersebut menjadi bagian perjanjian perdamaian di masa depan.
Para politikus Israel menyerukan agar warga Yahudi menjadi penduduk mayoritas di Yerusalem. Penyerahan kawasan yang oleh Israel dianggap sebagai bagian Yerusalem kepada pihak Palestina memerlukan persetujuan setidaknya dua pertiga anggota parlemen Israel. Dengan demikian rencana penyerahan kawasan Yerusalem ke Palestina harus disetujui oleh setidaknya 80 dari 120 anggota parlemen Israel. RUU ini diusulkan oleh Shuli Moalem-Refaeli dari Partai Rumah Yahudi yang berhaluan kanan jauh. "Kami ingin memastikan persatuan Yerusalem," kata pemimpin Partai Rumah Yahudi, Naftali Bennett, yang juga menjabat sebagai menteri pendidikan Israel, hari Selasa (02/01). Namun politikus oposisi mengecam RUU dengan menggambarkannya sebagai 'undang-undang yang mencegah terwujudkanya perjanjian damai'. "Tanpa kesepakatan tentang Yerusalem, tidak akan ada perjanjian damai (antara Israel dan Palestina)," kata politikus oposisi Dov Henin sebelum RUU disahkan. "Undang-undang ini berarti akan ada pertumpahan darah," tegasnya. 'Pukulan' terhadap solusi dua negara Perunding Palestina, Saeb Erekat, mengatakan Israel bisa mengambil langkah-langkah seperti ini karena 'diamnya pemerintah Amerika Serikat'. "Pemerintah Amerika mengadopsi kebijakan (yang mendukung) pendudukan," kata Erekat dalam wawancara dengan radio Palestina. Langkah Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dikecam masyarakat internasional. Ia menambahkan bahwa Palestina akan melawan upaya Israel dan Amerika dalam memaksakan solusi atas konflik Israel-Palestina. Pengesahan RUU dianggap sebagai pukulan terhadap proposal dua negara untuk mengatasi konflik antara Israel dan Palestina. Para politikus Israel dari kelompok sayap kanan menyerukan upaya-upaya untuk meningkatkan mayoritas warga Yahudi di Yerusalem. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka di masa depan. Kawasan ini dicaplok Israel setelah Perang 1967. Namun Israel mengklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota mereka, posisi yang belum lama ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah Presiden Trump memicu aksi protes di berbagai negara di dunia, termasuk di Inggris dan di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Masyarakat internasional tidak mengakui klaim Israel atas Yerusalem Timur dan menganggap kontrol Israel sebagai tindakan pendudukan yang tidak sah.