'Kepemimpinan baru Komnas HAM akan hadapi konflik tanah yang masif'
Seleksi calon komisioner Komnas HAM segera memasuki babak akhir dan siapapun yang terpilih nantinya akan menghadapi masalah konflik sumber daya alam yang diperkirakan muncul di hampir seluruh provinsi.
Sepuluh orang petani Kendeng kembali menyemen kaki mereka sebagai protes terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang di depan Istana Negara pada Senin (13/03). Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, selama satu dekade terakhir jumlah pengaduan yang diterima lembaganya terus meningkat. Konflik sumber daya alam yang menyangkut perebutan tanah antara masyarakat melawan pemerintah dan korporasi mendominasi daftar aduan itu, tambahnya. "Konflik seperti ini jumlahnya cukup masif. Ke depan, ini semestinya tetap menjadi prioritas penanganan Komnas HAM," ujar Nur Kholis kepada wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, Selasa (04/07). Merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria, selama 2016 muncul 450 konflik tanah yang berdampak kepada setidaknya 86 ribu kepala keluarga. Jumlah konflik itu meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 252 kasus. Nur Kholis menuturkan, para komisioner Komnas HAM selama ini kesulitan menyelesaikan sejumlah kasus tanah yang melibatkan korporasi dan pemerintah, baik pusat dan daerah. Pemerintah daerah, kata Nur Kholis, lamban menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian konflik yang dibuat lembaganya. "Pemerintah cenderung kurang melindungi kepentingan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan investasi," tuturnya. Nur Kholis mengatakan, pimpinan baru Komnas HAM nantinya tidak akan terhindar dari konflik sumber daya alam seperti pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Nur Kholis mengatakan, pimpinan baru Komnas HAM nantinya tidak akan terhindar dari konflik sumber daya alam seperti pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah dan kematian akibat lubang bekas galian tambang di Kalimantan Timur. Mei lalu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti YLBHI, Elsam, ICW, dan Walhi mengkritik kinerja para komisioner Komnas HAM. Mereka menyebut pimpinan lembaga itu tak transparan pada penanganan konflik tanah. Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi, Khalisah Khalid, seperti diberitakan Kompascom, menyatakan berbagai laporan kasus agraria di Komnas HAM mandek. Khalisah berkata, komisioner Komnas HAM tidak memiliki target waktu pada penanganan laporan konflik tanah. Secara khusus ia mempertanyakan standar kerja yang digunakan pimpinan lembaga itu. Menunggu masukan masyarakat Secara terpisah, Ketua Panitia Seleksi Komisioner Komnas HAM 2017-2022 Jimly Asshiddiqie mengatakan, secara umum 28 peserta yang lolos uji rekam jejak dan dialog publik memiliki pengetahuan dasar terkait penanganan kasus HAM. Jimly mengatakan dia meyakini bahwa tes wawancara yang akan digelar panitia seleksi pada 19 hingga 21 Juli mendatang dapat memunculkan 14 calon komisioner yang disebutnya mumpuni. Dia mengatakan, panitia seleksi calon komisioner Komnas HAM mendasarkan keputusan mereka pada informasi dari sejumlah lembaga negara seperti Polri, PPATK, BIN, dan KPK. Data tentang rekam jejak itu, kata Jimly, digunakan untuk mengetahui keterkaitan peserta dengan partai politik, korporasi dan organisasi garis keras. Ketua Panitia Seleksi Komisioner Komnas HAM 2017-2022 Jimly Asshiddiqie mengatakan, secara umum 28 peserta yang lolos uji rekam jejak dan dialog publik memiliki pengetahuan dasar terkait penanganan kasus HAM. "Namun kami belum menganggap mereka 100% bersih dari unsur itu," kata Jimly. Ia berujar, panitia baru dapat memastikan profil asli para calon komisioner itu pada tahap wawancara. "Panitia tetap membuka diri terhadap berbagai informasi dari masyarakat. Bahkan masih ada beberapa hal yang masih harus kami klarifikasi kepada para peserta saat wawancara," ucap Jimly. Tiga dari 28 peserta seleksi komisioner Komnas HAM yang lolos uji rekam jejak berstatus sebagai petahana, yakni Imdadun Rahmat, Roichatul Aswidah, dan Sandra Moniaga. Di antara 28 orang itu terdapat sejumlah pegiat HAM, antara lain Haris Azhar, Rafendi Djamin, Ahmad Taufik Damanik, dan Anggara. Selain itu, terdapat pula satu purnawirwan TNI yang lolos ke tes kesehatan dan wawancara, yakni Sumedi. Jimly mengatakan, panitia seleksi tidak mempersoalkan latar belakang Sumedi yang berasal dari institusi militer. "Pengalamannya dan pengetahuan tentang HAM-nya bagus. Tidak ada catatan miring tentang integritasnya. Lagi pula dia belum tentu diterima menjadi komisioner," kata Jimly.