PM Thailand akan diperiksa terkait subsidi beras
Komisi Pemberatasan Korupsi Thailand mengatakan akan menyelidiki Perdana Menteri Yingluck Shinawatra terkait skema subsidi beras yang kontroversial.
Partai pimpinan Yingluck Shinawatra menawarkan pembelian harga beras di atas harga pasar. Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan penyelidikan akan dipusatkan pada kemungkinan kelalaian yang dilakukan oleh perdana menteri terkait dengan skema subsidi bagi para petani. Komisi juga akan menelusuri kemungkinan Yingluck melanggar hukum. Skema subsidi beras ini memberikan jaminan kepada petani beras untuk menjual beras di atas harga pasar dunia, tetapi program tersebut dikecam keras karena rentan korupsi. Dengan adanya skema tersebut, Thailand mempunyai pasokan beras yang berlebih karena pemerintah tidak mampu menjual seluruhnya dan pemerintah menunggak pembayaran kepada petani. Wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head, melaporkan skema ini merugikan pemerintah sekitar US$10 miliar per tahun. Beras hasil panen terbaru belum dibayar oleh pemerintah, jelas Head, karena obligasi yang diterbitkan tahun lalu gagal menarik dana dalam jumlah yang cukup. "Hal ini dapat menyebabkan pemerintah kehilangan salah satu basis pendukungnya," kata Jonathan Head. Para petani sekarang turut menggelar demonstrasi di Bangkok. Saat ini pemerintah sedang menghadapi tekanan berat akibat unjuk rasa terus menerus guna menuntut pengunduran diri Yingluck.