Orasi 'people power' pendukung Prabowo disebut makar, polisi represif?
Seruan people power yang makin sering disuarakan sejumlah tokoh pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk merespons tuduhan adanya kecurangan pemilu berbuntut pada penetapan tersangka makar oleh polisi.
Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Eggi Sudjana, menjadi tersangka pasal 107 KUHP tentang Makar. Setidaknya hingg Minggu (12/05), sudah ada satu tersangka yakni Eggi Sudjana dari Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Dua lainnya yang berstatus terlapor dan saksi yaitu Kivlan Zein dan Permadi. Pada kasus Eggi Sudjana, saat berorasi di Rumah Kertanegara saat pencoblosan 17 April 2019, ia menyerukan people power di muka pendukung Prabowo-Sandiaga. "Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini sudah kedaulatan rakyat. Bahkan mungkin ini cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power. Insya Allah," kata Eggi. Sedangkan Kivlan Zein, dalam sebuah video singkat yang tersebar di media sosial, mengajak orang-orang yang hadir mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tujuan mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dari kontestasi Pilpres 2019. "Tanggal 9 kita merdeka. Ikuti saya ke Lapangan Banteng tanggal 9 kita akan merdeka. Siapa pun yang menghalangi kita lawan," ujar Kivlan. Sementara Permadi, menyebut-nyebut jalan revolusi sebagai satu-satunya cara menyelesaikan permasalahan di mana "China dan dua miliar penduduknya" disebutnya sebagai pihak "yang akan menyerbu Indonesia". "Tadi saya katakan, apa yang dikatakan Bapak semuanya benar, tapi tak bisa diselesaikan dengan perundingan dan konstitusi, kecuali dengan revolusi. Karena itu korban pasti besar. Sudah saya katakan tanpa revolusi kita tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia," ujar Permadi. Menanggapi seruan dan ajakan yang dilontarkan para pendukung Prabowo-Sandiaga itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menyebutnya sebagai bentuk aspirasi, bukan ingin menggulingkan pemerintah. Ia menegaskan penyampaikan pendapat atau aspirasi semacam itu adalah hak konstitusi warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Polisi berdialog dengan salah satu pengunjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (09/05). "Orang mengkritik pemerintah, bukan otomatis makar. Jangan sampai pemerintah ini yang mengkritik dituduh makar. Kan bisa diklarifikasi maksud pernyatannya apa," jelas Andrea Rosiade kepada BBC News Indonesia, Minggu (12/05). Andre menyesalkan sikap kepolisian yang langsung menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka. Begitu pula dengan sempat mencekal Kivlan Zein pada Jumat lalu. Malah menurutnya, penetapan tersangka ini menunjukkan pemerintah "paranoid" terhadap kritik publik. "Pemerintah benar-benar ketakutan. Padahal demonstrasinya aman, damai, dan bikin surat pemberitahuan ke polisi," katanya. Dia juga mengatakan, sangkaan makar itu mengada-ada. Sebab demonstran yang ikut serta mayoritas "emak-emak" yang tidak memiliki kekuatan besar untuk menggulingkan pemerintah. "Nah emak-emak apa mungkin menggulingkan pemerintah? Yang demo itu kan emak-emak, apa mungkin pemerintah belum apa-apa dikawal Brimob. Seakan-akan emak-emak itu teroris. Jangan sampai emak-emak dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi disumbat. Belum apa-apa ditakuti dengan makar," katanya. Kendati demikian, ia menolak disebut bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) di balik ide gerakan people power ataupun revolusi yang disuarakan Eggi dan Permadi. "Kita nggak tahu, kalau BPN mengambil langkah-langkah konstitusional, melapor ke Bawaslu bawa data. Kami tidak bisa mengontrol seluruh pendukung Prabowo untuk berkomentar. Tapi kita imbau bahwa dengan jalan damai. Kalau mau demonstrasi atau people power dengan cara yang damai," sambungnya. 'Terlalu subjektif dan represif' Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, mengatakan penetapan pasal makar oleh Kepolisian terhadap Eggi Sudjana, Kivlan Zein, dan Permadi, tidak cukup kuat dan justru terkesan represif. Sebab pengenaan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP, sangat subjektif di mana tidak ada parameter yang jelas untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindakan makar atau tidak. "Pasal 107 itu kan permulaan dasar dari niat untuk memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Nah apa iya sudah tergambar dari perbuatan itu? Kalau secara subjektif polisi, mungkin iya. Tapi kemampuan untuk mewujudkan delik itu ada atau tidak, kok menurut saya belum ya...," ujar Eva Ahyani Djulfa kepada BBC News Indonesia. Massa yang tergabung dalam GNPF Sumut melakukan aksi 'long march' menuju kantor Bawaslu Sumut, di Medan, Jumat (10/05). Mereka menuntut Bawaslu Sumut untuk melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut Eva, ucapan ataupun seruan people power yang dilontarkan pendukung Prabowo tidak serta merta membuktikan akan terjadinya makar. Untuk mendukung tindakan itu, Kepolisian setidaknya harus menyertakan bukti-bukti konkret dan hal itu terdapat di Pasal 108. "Kalau pasal 108 itu kan permulaan dasar dari perbuatan. Yaitu berupa serangan, parameternya bisa persenjataan. Itu kalau mau objektif," tukasnya. "Atau misalnya dia sudah membentuk kabinet pemerintahan. Sudah melakukan suatu declare konsep negara yang berbeda dengan Republik Indonesia. Mungkin itu bisa dijadikan pembanding," terang Eva. Berdasarkan penilaiannya, ucapan people power itu adalah bentuk kebebasan berkespresi atau berpendapat semata. Kalaupun, ada indikasi akan terjadi tindakan makar, Kepolisian mestinya sudah bisa mengawasi dan mengantisipasi. "Jangan-jangan dia membual saja, menyampaikan sesuatu apakah akan terjadi atau tidak, polisi masih bisa mengawasi sebelum terjadi." "Jadi polisi harus menunda pasal makar sampai ada suatu titik poin kemampuan delik 108 itu muncul." Yang dikhawatirkan Eva, penggunaan Pasal Makar berpotensi menjadi "pasal karet" untuk membungkam suara-suara yang mengkritik pemerintah. Kondisi itu, kata dia, terjadi pada zaman Orde Baru. "Saya kira kita akan kembali ke era Orde Baru ketika delik-delik subversif ini dimunculkan. Saya tidak menginginkan kondisi itu ada lagi," imbuhnya. 'Sudah sesuai prosedur' Juru Bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, mengklaim penetapan tersangka terhadap Eggi Sudjana sudah sesuai prosedur dan dilakukan secara profesional. Sebab pihaknya telah menelaah kasus itu dalam gelar perkara yang menyertakan barang bukti berupa rekaman video orasi Eggi di Rumah Kertanegara pada 17 April 2019. "Iya ada barang bukti video, kemudian juga pemberitaan di media online," ujar Argo Yuwono kepada BBC News Indonesia, Minggu (12/05). "Kalau polisi ada saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Jadi sesuai dengan SOP dan profesional saja yang kita lakukan," sambungnya. "Kalau orang lain ngomong (polisi subjektif), kita tidak tahu dia dapat data dari mana, asumsi atau bukan." Massa yang tergabung dalam GNPF Sumut melakukan aksi 'long march' menuju kantor Bawaslu Sumut, di Medan, Jumat (10/5/2019). Menurut Argo, penggunaan pasal makar tak harus membutuhkan bukti dukungan berupa persenjataan atau adanya pembentukan kabinet baru. Sebab apa yang diucapkan Eggi, katanya, sudah cukup membuat "onar". Kendati, hal itu akan dibuktikan di persidangan. "Makar bukan artinya sudah rata, perang semuanya baru dikatakan makar. Bunuh-bunuhan baru makar, bukan begitu. Itu sudah mengucapkan dengan membuat keonaran sudah dikatakan seperti itu," jelasnya. Dari hasil pemeriksaan, kata Argo, Eggi tidak hanya dikenai pasal makar, tapi juga pasal tentang hoaks. Dalam orasinya, Eggi ditudding "menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap". Rencanya, Senin (13/05) Eggi Sudjana akan diperiksa sebagai tersangka setelah sebelumnya tak memenuhi panggilan polisi pada Jumat (03/05). Sementara itu, Eggi menyebut status tersangka terhadap dirinya sebagai "kesalahan konstruksi hukum" dan mengajukan praperadilan terkait status tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Yang kita persoalkan adalah capres, bukan presiden. Jadi kalau kita (melakukan) people power dituduh makar, itu salah alamat. Karena kita tidak mempersoalkan pemerintahan yang sah. Tidak. Kita hanya mempersoalkan capres yang curang. Itu yang harus digarisbawahi," kata Eggi.