Kasus perdagangan manusia 'tetap marak'
Sosialisasi pemerintah dalam mencegah kasus perdagangan manusia atau trafficking dinilai masih belum berjalan optimal.
Masih Banyak TKI yang memilih untuk bekerja di luar negeri lewat jalur tidak resmi. Pegiat Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan selama ini sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia masih bersifat normatif. Sehingga korban kasus perdagangan manusia terus ada setiap tahunnya. "Trafficking ini kan modusnya penempatan TKI jadi pemerintah selama ini dalam memberantas trafficking tidak nampak upaya serius. Yang terlihat hanya sosialisasi normatif," tuding Anis. Padahal menurut pegiat perempuan ini sindikat TKI beroperasi dengan langsung mendatangi korban, membujuk dan merayunya. "Mereka lalu memalsukan dokumen selanjutnya memberangkatkan secara tidak layak," tambah Anis. Tindakan aparat pemerintah menjadi tak efektif karena 'hanya melakukan sosialisasi' dengan mengandalkan puluhan orang sementara sindikat pelaku trafficking bebas bergerak. Kurangnya lapangan kerja Kasus perdagangan manusia menurut Anis masih akan marak terjadi selama akar persoalannya tidak berhasil dibereskan oleh pemerintah. "Kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi faktor penting bagaimana trafficking itu bisa terus terjadi di Indonesia," jelas Anis. Kritik ini mencuat menyusul kasus yang menimpa seorang TKI asal Indonesia bernama Wilfrida Soik yang saat ini menunggu vonis pengadilan di Malaysia. Wilfrida menurut Anis diketahui merupakan korban trafficking yang berasal dari keluarga miskin dari Nusa Tenggara Timur yang masih di bawah umur. Dia didakwa membunuh majikannya yang bernama Yeap Seok Pen (60) pada Desember tahun 2010 lalu dan terancam hukuman mati. Dalam catatan Migrant Care, Wilfrida Soik merupakan satu dari sekitar 300 TKI asal Indonesia di Malaysia yang saat ini terancam hukuman mati. Sementara Satgas Perlindungan TKI menyebutkan, jumlah warga Indonesia yang terancam hukuman mati mencapai 168 orang.