Soal hukuman mati, pemerintah diminta tunggu KUHP baru
Terpidana mati kasus narkoba asal Inggris, Lindsay Sandiford, sudah menerima salinan dan menandatangani surat keterangan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung.
RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan hukuman mati bisa diubah menjadi pidana penjara. Sandiford, yang divonis mati pada 2013 karena menyelundupkan kokain senilai Rp30 miliar masih memiliki dua kesempatan untuk memperjuangkan hidupnya, yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali dan memohon grasi kepada Presiden Joko Widodo. Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Jokowi menolak grasi dua terpidana berkebangsaan Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Diperkirakan eksekusi terhadap keduanya dilaksanakan tahun ini, meski pemerintah Australia melalui perwakilan diplomatik hingga perdana menteri sudah meminta pemerintah Indonesia membatalkannya. Imbauan untuk mempertimbangkan kembali eksekusi juga datang dari sejumlah pengamat. "Karena pidana mati ini kebijakan politik, seharusnya dan jauh lebih baik, Presiden mempertimbangkan untuk menunggu RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang masih dalam proses dan sudah ada di DPR untuk dilakukan pembicaraan dengan pemerintah," kata Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia kepada wartawan BBC Pinta Karana. Hukuman mati berdasarkan RUU KUHP Sumber: Elsam Lindsay Sandiford divonis mati di Bali pada 2013 karena penyelundupan narkotika. Masa tunggu 10 tahun Berdasarkan pantauan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), RUU KUHP itu masuk dalam agenda prioritas DPR tahun ini. Senada dengan Seno Adji, Zaenal Arifin dari Elsam pun menyarankan agar pemerintah menangguhkan keputusan terkait grasi dan eksekusi hingga ada KUHP baru. Berdasarkan RUU KUHP, terpidana mati akan mendapatkan waktu 10 tahun untuk mengubah diri dan menunjukkan perubahan perilaku yang baik sebagai syarat pembatalan hukuman mati. "Waktu tunggu 10 tahun itu untuk membuka jalan bagi tidak adanya eksekusi dan ini akan di-review oleh Menteri Hukum dan HAM dan jika terpidana mati itu menunjukkan atau memenuhi syarat-syarat untuk pengubahan hukuman, maka ia akan lolos dari eksekusi," kata Zaenal. Hukuman mati kemudian akan diganti dengan hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun, oleh karena itu desakan dari kalangan pegiat hak asasi manusia untuk menunda semua pelaksanaan hukuman mati hingga DPR mengesahkan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pun diperkirakan akan semakin deras. Terutama setelah sejumlah negara seperti Brasil dan Belanda menunjukkan protes keras atas eksekusi terhadap warga mereka dengan menarik duta besar dari Indonesia.