Masalah NII 'harus disikapi dengan tegas'
Sejak awal April lalu, ketika seorang wanita Jakarta yang hilang secara misterius ditemukan di Bogor beberapa hari kemudian dan mengaku hilang ingatan, nama gerakan Negara Islam Indonesia menjadi bahan pembicaraan.
NII didirikan oleh SM Kartosoewirjo tahun 1949 dan diduga masih ada pengikutnya Sejak itu, semakin banyak orang yang datang mengaku pernah dicuci otak, diajak bergabung bahkan ditipu secara materi oleh kelompok yang mereka sebut sebagai NII KW 9 itu. NII KW 9 diduga sebagai pecahan NII yang didirikan oleh SM Kartosoewirjo tahun 1949 lalu. Tetapi walaupun banyak orang yang mengaku sebagai korban NII, sampai sekarang polisi mengatakan belum bisa menindaklanjuti berbagai kasus itu karena tidak ada bukti kuat. Namun sejumlah kalangan mengatakan tidak adanya pengusutan mengenai kasus-kasus ini dari aparat maupun pemerintah membuat masyarakat semakin resah disamping juga membiarkan gerakan seperti itu tumbuh subur. Tidak jelas Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dan dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah DR Jajat Burhanudin mengatakan, justru karena belum adanya pengusutan tuntas, kelompok yang dituduh sebagai NII itu pun masih belum jelas. "NII yang berkembang sekarang ini sulit sebetulnya dikatakan sebagai bagian dari gerakan NII tahun 1950-an. Tidak pernah ada bukti yang kuat menyangkut soal itu. Jadi seperti gerakan underground, bahkan beberapa menjadi gerombolan kriminal sesungguhnya yang belakangan terjadi," ujar Jajat Burhanudin. "[Bagi saya] agak sulit untuk menyebut mereka NII seperti gerakan Kartosoewirjo." Jajat menganggap sikap para petinggi polisi yang tampaknya ragu dalam menuntaskan kasus-kasus ini cukup mengherankan. Keheranan yang sama mengenai sikap tidak tegas aparat sejauh ini terhadap kelompok itu juga disampaikan oleh Direktur lembaga pengkaji masalah Islam dan Pluralisme ICIP Syafii Anwar. "Soal NII ini bukan soal baru, tapi soal lama. Era Orde Baru juga ada. Kenapa dia bisa berkembang? Itu karena pemerintah tidak tegas menghadapi soal ini. Nama NII itu berarti makar....... Persoalannya adalah, ini berkembang terus tetapi dibiarkan." Bukan hanya NII Berbagai laporan di media mengenai kasus-kasus pencucian otak dan penipuan yang dikatakan dilakukan oleh NII ini juga mendorong berbagai politisi dan tokoh agama gencar menyerukan agar pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan aparatnya mengambil langkah konkret bukan hanya terhadap kasus-kasus itu tetapi juga untuk mencegah penyebaran paham tersebut. Namun Syafii Anwar mengatakan, NII bukan satu-satunya kelompok yang berkeinginan mendirikan negara Islam. "Saya agak heran kenapa fokusnya pada NII saja, tetapi gerakan-gerakan radikal lain [yang menggunakan kekerasan] justru sepertinya tidak terjangkau," kata Syafii. Dia merujuk kepada kasus perusakan properti dan pembunuhan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeuting, Jawa Barat dan kasus pembakaran gereja di Temanggung bulan Februari lalu. "Insiden-insiden seperti itu, siapa yang melakukan? Itu yang agak mengherankan bagi saya. Sehingga sekarang timbul pertanyaan, ini apa yang sebenarnya terjadi?" ujar Syafii. Namun menurutnya, peran para pemuka agama juga harus ikut berperan dalam menangani penyebaran faham fundamentalis maupun radikal. "Apa yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok seperti itu? Ini tidak bisa lepas dari, tentu saja, cara atau sistem dakwah kita. Sebagian memang berhasil...... Tapi [sebagian] apakah dakwah kita menyentuh persoalan? Kalau persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan tidak tersentuh dengan baik, akan menyebabkan sikap-sikap seperti itu," tambahnya. Tokoh agama 'tak punya polisi' Tokoh agama yang juga mantan ketua umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan, masalah NII maupun berbagai gerakan radikal lain sudah membuat resah masyarakat, dan sudah banyak tokoh agama yang mengeluarkan imbauan agar pemerintah tegas. "Saya rasa ini memang sudah meresahkan masyarakat. Ada yang tertipu, ada yang pernah ikut ke situ selama beberapa tahun..... Dari pengakuan orang-orang yang dicuci otaknya saya rasa sudah cukup bagi pemerintah untuk bertindak. Tapi pemerintah nampaknya menurut saya seperti membiarkan, tidak tegas sama sekali," kata cendekiawan yang sering disapa Buya ini. "Tokoh-tokoh agama sudah mengeluarkan pernyataan, sudah cukup keras. Tapi tokoh agama kan tidak punya polisi, tidak punya alat penegak hukum. Kita hanya bisa mengimbau secara moral dan menekan pemerintah," tukasnya. Menurutnya berbagai kasus penipuan itu sendiri sudah merupakan tindak pidana yang harus diusut. Dia menambahkan, bila pemerintah masih ragu menindak kelompok-kelompok seperti ini maupun kelompok radikal lain yang menimbulkan kekerasan, pada akhirnya rakyat yang akan bertindak sendiri dan menyebabkan konflik horizontal. "Kalau terjadi konflik horizontal, korbannya siapa? Kan rakyat lagi. Nah sebelum semua itu terjadi, pemerintah dengan aparatnya dan polisinya atau dibantu tentara, kan bisa bertindak," tambah Syafii Maarif.