Baju hitam, kotak-kotak, dan putih boleh dipakai saat mencoblos
Seperti biasanya, pemungutan suara dalam proses pemilihan umum maupun daerah di Indonesia harus bersih dari atribut-atribut kampanye.
Ketiga pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta memiliki corak baju yang khas, yang tidak termasuk atribut kampanye. Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, juga sudah menghimbau agar masyarakat yang hadir di Tempat Pemunguran Suara, TPS, pada Rabu 15 Februari nanti tidak menggunakan atribut kampanye maupun alat peraga kampanye. "Atribut kampanye yang dimaksud itu yang ada foto calon, nama calon, dan nomor urut calon. Termasuk juga gambar partai juga tidak diperbolehkan," tegas Sumarno kepada wartawan BBC Indonesia, Liston P Siregar. KPUD sudah membuat surat edaran ke TPS-TPS tentang larangan itu maupun kepada tim kampanye pasangan calon sehingga mereka juga mengkordinasikan dengan saksi-saksi yang dikirim ke TPS. Baju bukan atribut kampanye Bagaimanapun warna baju yang diasoasikan dengan calon masing-masing tidak tergolong atribut kampanye dan boleh digunakan saat memberikan suara ke TPS. "Baju yang mencirikan kekhasan calon tertentu, misalnya hitam-hitam calon nomor satu, kotak-kotak nomor dua, dan putih-putih nomor tiga itu, sepanjang tidak ada fotonya, tidak ada nomor dan tidak ada nama calon, maka tidak dikategorikan sebagai atribut kampanye," jelas Sumarno. Jadi para pendukung Agus Harimurti Yudhoyono bisa saja menggunakan baju hitam ke TPS, begitu juga dengan pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan baju kotak-kotak, sedang pendukung Anies Baswedan dipersilahkan memakai baju putih-putih, lengkap dengan peci. Para pemilih yang datang dengan atribut kampanye yang terlarang tidak akan mendapat sanksi namun diminta untuk mengganti bajunya. "Karena pemilih-pemilih di TPS kan bertempat tinggal di sekitar lokasi TPS jadi dari sisi tempat tinggal tidak jauh-jauh dari rumahnya, jadi kalau diharuskan mengganti baju maka tidak akan meyulitkan para pemilih." Pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah pada Rabu 15 Februari berlangsung di 111 daerah, baik untuk memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.