Dugaan korupsi KTP elektronik melewati tiga tahapan ini
Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Kamis (09/03).
Ada dugaan penggelembungan Rp2,55 triliun dalam anggaran proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP sebesar Rp5,9 triliun. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan berisi uraian tindakan pidana yang diduga terjadi selama proses pembahasan hingga pengadaan e-KTP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan penyimpangan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama: pertemuan-pertemuan informal Dalam keterangannya, Febri Diyansyah selaku juru bicara KPK, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya pertemuan-pertemuan informal sebelum rapat pembahasan anggaran dilakukan. "Pertama, pada tahapan pembahasan anggaran, sebelum anggaran formal. Kita temukan adanya indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek e-KTP ini," kata Febri. Tahap kedua: 'praktik ijon' Menurut Febri, setelah adanya hasil dalam tahap awal yang hanya melibatkan beberapa orang, proyek e-KTP dibawa ke forum yang lebih besar dengan melibatkan sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, Badan Anggaran DPR, dan pelaksana undang-undang, yakni Kementerian Dalam Negeri. "Yang kedua tentu tahap pembahasan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan juga unsur pemerintah di sana. Nah pada dua tahap awal ini kita menemukan indikasi yang disebut dengan praktik ijon dalam tanda kutip," kata Febri. "Dan ada indikasi sejumlah pihak, ada cukup banyak pihak yang juga menikmati aliran dana e-KTP," kata Febri, seraya menolak menyebutkan siapa saja yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP. KPK menemukan indikasi bahwa dugaan penyelewengan proyek e-KTP terjadi pula dalam pembahasan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, Badan Anggaran DPR, dan pelaksana undang-undang, yakni Kementerian Dalam Negeri. Peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch, Tama Langkun, mengatakan 'proyek ijon' atau pembagian jatah telah terjadi dalam beberapa kasus. Salah satunya adalah proyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Para pengusaha, lewat perantara-perantara, melakukan 'pengawalan' di DPR alias memastikan jumlah anggarannya sekian lalu akan diketok sekian triliun rupiah," kata Tama. Dalam proyek Hambalang, jumlah anggaran di APBN mencapai Rp1,175 triliun ditambah pengadaan peralatan sebesar Rp1,4 triliun. Setelah dimulai beberapa saat, proyek itu kemudian mandek dan merugikan negara Rp463,67 miliar menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan. Tahap ketiga: pengadaan Dugaan penyelewengan kemudian berlanjut ke tahap ketiga, yaitu pengadaan. Pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution). Mereka menang setelah mengalahkan PT Astra Graphia yang menawarkan harga Rp6 triliun. Pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Namun, ICW menemukan ada kejanggalan dalam proses tender tersebut. Tama Langkun dari ICW menjelaskan ada setidaknya dua kejanggalan dalam proses pengadaan tersebut. Setelah tender ditutup, spesifikasi alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan e-KTP, yaitu signature pad, diubah. Tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang melarang post-bidding—tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Kejanggalan kedua, papar Tama, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri, menandatangani kontrak pengadaan e-KTP saat proses lelang berada pada masa sanggah sehingga tidak memberi kesempatan kepada dua peserta lelang, Konsorsium Telkom dan Konsorsium Lintas Bumi Lestari. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) menyarankan penandatanganan kontrak ditunda setelah masa sanggah banding selesai. Sebab, sesuai pasal 82 Peraturan Presiden 54 tahun 2010 sanggahan banding menghentikan proses lelang. Tapi saran LKPP ini tidak diindahkan. "Ini harus dibuktikan di pengadilan, ada kesengajaan atau tidak? Jika di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa negara rugi tapi ada yang diuntungkan, itu bisa dikatakan tindak pidana korupsi," kata Tama. Sudah berubah KPK mulai menelusuri dugaan korupsi pada 22 April 2014 dan sejauh ini telah menetapkan dua tersangka, yakni Irman selaku mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dari kerugian Rp2,55 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan e-KTP, sebanyak Rp250 miliar telah dikembalikan ke KPK. Sejak kedua figur itu dijadikan tersangka dan ditahan, ada perubahan di dalam tubuh Kemendagri. Zudan Arif Fakhrulloh, yang menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, mengatakan pengadaan tidak lagi ditangani ditjen. "Itu dulu, kasus 2011. Sekarang paradigma pengadaan berbeda, pelaku pengadaan berbeda. Kalau dulu lelang-lelang di Direktorat Dukcapil sendiri, sekarang lelang-lelang disatukan di unit pengadaan di Sekretariat Jenderal. Sudah dipisahkan, supaya tidak monopolistik, membangun check and balances, membangun sistem kontrol yang lebih baik," kata Zudan. Dalam dugaan penggelembungan Rp2,55 triliun dari nilai proyek Rp5,9 triliun, KPK telah memanggil 280 saksi. Sebanyak 23 di antara mereka merupakan anggota DPR masa jabatan 2009-2014. Salah satunya adalah Ade Komarudin, mantan anggota Komisi XI DPR dan sekretaris Fraksi Partai Golkar. Saat diperiksa di KPK, dia mengaku "hanya tahu sedikit". "Saya sampaikan apa adanya dan tentu itu merupakan bentuk dukungan saya kepada KPK untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi di negeri ini," kata Ade. Dari kerugian Rp2,55 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan e-KTP, sebanyak Rp250 miliar telah dikembalikan ke KPK dengan rincian Rp220 miliar dikembalikan korporasi dan Rp30 miliar dikembalikan oleh individu yang sebagian merupakan anggota DPR.