Berburu modal film ke negeri orang, ada apa dengan negeri sendiri?
Belakangan ini semakin banyak film buatan sineas lokal, yang menerima bantuan pendanaan dari festival film di luar negeri atau organisasi internasional. Film-film tersebut tidak jarang pula mendapat pengakuan dari berbagai festival film dunia.
Sebut saja What They Don't Talk About When They Talk About Love (2013) karya Mouly Surya, yang menerima kucuran dana sekitar Rp250 juta dari Hubert Bals Fund, Festival Film Rotterdam. Modal sebanyak Rp300 juta untuk pembuatan film pendek The Fox Exploits the Tiger's Might (2015) yang disutradarai Lucky Kuswandi, berasal dari organisasi Hivos asal Belanda. Sementara film besutan Joko Anwar, A Copy of My Mind (2016), memperoleh bantuan pemodalan Rp130 juta dari Asian Project Market, Busan, Korea Selatan. What They Don't Talk About When They Talk About Love, dibintangi Ayushita dan Nicholas Saputra. “Film kan bisa dikategorikan dua. Pertama, film yang ditujukan untuk mass audience dan gampang dimengerti, itu (biasanya) dibiayai perusahaan dan investor besar. Kedua, film yang dibuat untuk eksplorasi estetika yang lebih untuk seni, budaya, yang disebut film arthouse (film seni), itu dananya harus dicari lewat jalur lain, biasanya dari festival,” ungkap Joko Anwar kepada BBC Indonesia. Film seni yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan karena mendapat modal dari festival adalah karya terbaru Mouly Surya, Marlina the Murderer in Four Acts, yang masih dalam tahap praproduksi. Film terbaru Mouly Surya, Marlina the Murderer in Four Acts, diundang ke Cinefondation's Atelier, Festival Film Cannes 2016. Marlina yang akhir tahun lalu memenangkan satu juta Yen atau setara Rp115 juta dari program Talents Tokyo, Mei mendatang akan ikut serta dalam program Cinefondation’s Atelier di Festival Film Cannes, Prancis, untuk mencari calon investor dan mitra produksi. Kepada BBC Indonesia, Mouly menyatakan dirinya harus mencari modal pembuatan film ke festival luar negeri, “karena di dalam negeri tidak ada wadah yang mendanai film-film seperti Marlina... (Alasannya) ini bukan film yang biasanya dibikin (kebanyakan) orang. Karena temanya, kayaknya kok ngeri ya, kalau ngomongin ini”. Film A Copy of My Mind mendapatkan dana produksi $10.000 atau Rp130 juta dari CJ Entertainment, Korea. Marlina berkisah “tentang seorang janda yang memenggal kepala seorang perampok, sebagai metafora kekuatan perempuan”. Sementara, The Fox Exploits the Tiger’s Might bercerita seputar relasi antara kekuasaan dan seks dengan bumbu homoseksualitas. A Copy of My Mind bertutur tentang masih banyaknya korupsi dan politik ‘kotor’ di Indonesia. Tabu membongkar stigma Pilihan tema, diakui Humanist Institute for Cooperation atau Hivos, sebuah organisasi internasional asal Belanda yang telah beberapa kali mendanai film seni Indonesia, sebagai pertimbangan utama. Program Development Manager OPEN Hivos Asia Tenggara, Tunggal Pawestri mengungkapkan, Hivos fokus mendanai film-film seni yang “mengangkat isu penguatan perempuan, hak-hak dan kedaulatan atas tubuh, hak seksual dan keberagaman. Hal-hal yang menjadi masalah pokok di Indonesia”. Tema-tema, yang sebelumnya disebut Mouly sebagai isu yang “ngeri”. Menurut Tunggal Pawestri, Hivos mendanai film seni yang mengangkat tema perempuan, hak kedaulatan atas tubuh, dll. Bekerja sama dengan rumah produksi Babibutafilm, Hivos-lah yang memodali “hampir 100%” tiga film pendek ; The Fox Exploits the Tiger’s Might, Sendiri Diana Sendiri (2015) karya Kamila Andini yang mengangkat isu poligami dan opresi terhadap perempuan, dan Kisah Cinta yang Asu (2015) buatan Yosep Anggi Noen, yang mengusung topik “kemerdekaan atas tubuh sendiri”. “Ini adalah film-film dengan isu yang orang tabu untuk membicarakannya secara terbuka". Tunggal menuturkan pihaknya mengangkat topik-topik tersebut, karena "jika ingin menghapuskan, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan secara umum, kita harus berani membongkar stigma-stigma dan ketabuan. Karena banyak hal yang dianggap sebagai perkara domestik yang tak perlu dibicarakan, tetapi ini sebenarnya adalah masalah sosial yang perlu dicari pemecahannya.” Dan ketika di setiap penghujung pemutaran film diikuti diskusi panjang terkait topik, di saat itulah Hivos merasa filmnya mulai mencapai target yang diinginkan. Film-film bertema politik dan 'isu-isu kecil', menurut John Badalu, penting untuk membuat masyarakat semakin kritis. Itu pulalah yang menurut delegasi Festival Film Berlin untuk kawasan Asia Tenggara, John Badalu, membuat peran film seni, menjadi semakin penting. Pasalnya, selain menampilkan seni-budaya dan bereksperimen secara estetika, film seni tidak jarang mengangkat isu yang kerap ‘termarjinalkan’. “Isu-isu kecil dan politis ini perlu untuk dibina, biar kita berpikir lebih kritis, tidak selalu satu pikiran. Ada banyak lho macam-macam orang. Jadi perlu ditampung semua, agar masyarakat tahu. Dan ini pasti bisa menjadi hal yang menguatkan bagi banyak pihak,” kata John. Perlu didanai pemerintah Dengan peran-peran yang dapat diusung oleh film seni, baik Joko Anwar, Mouly Surya dan John Badalu, sepakat bahwa perlu segera adanya wadah pemerintah Indonesia yang mendanai film seni dan film (baik panjang atau pendek) secara umum. Menurut John Badalu, kebutuhan ini “karena (industri film) kita masih termasuk dalam kategori industri yang berkembang. Masih belum stabil. Belum punya pasar sendiri. Sehingga memang perlu variasi tema dan topik yang dibuat dalam film. Jadi pemerintah perlu lakukan itu.” Joko Anwar menilai film seni diperlukan untuk membuat industri film Indonesia semakin "sehat". Joko Anwar bahkan menyebut, akan lebih sulit bagi industri film Indonesia untuk menjadi “sehat” jika tidak ada badan yang mendanai film-film seni. “Selain perlunya film yang menjadi penggerak roda ekonomi (untuk mass audience), diperlukan pula film yang mendobrak estetika, karena akan selalu terjadi pembaharuan lewat cara-cara bercerita, yang membuat film menjadi segar selalu dan tidak jalan di tempat”. “Kalau film-film Indonesia tidak memiliki inovasi dalam bercerita, lama-kelamaan akan ditinggal penonton,” tegas Joko. Film-film komersial (mass audience) 'penuhi' bioskop tanah air. Pemerintah 'kerdilkan kekuatan film' Mencari jawaban atas harapan sejumlah sineas dan orang film tersebut, BBC Indonesia pun mendatangi Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film), sebuah badan baru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diresmikan pada Januari 2016. Kepala Pusbang Film, Maman Wijaya, menegaskan bahwa pada badan yang dipimpinnya terdapat anggaran untuk membantu mendanai film, termasuk film seni. Maman menyebut, untuk tahun 2016, Pusbang Film telah menganggarkan sekitar Rp21 miliar untuk “fasilitasi pembuatan film, mulai dari tahap pra-produksi hingga paska-produksi.” Program yang disebutnya akan berjalan pada April 2016, akan mendanai lebih dari 20 film pendek dan satu film panjang dengan dana maksimal untuk film panjang sebesar Rp1 miliar. Maman Wijaya : Dana diberikan untuk film yang mempertontonkan revolusi mental. Kepada BBC Indonesia, Maman menjelaskan film seperti apa yang akan didanai Pusbang Film. “Film-film seni, misalnya yang harus memiliki revolusi mental. Atau yang menunjukkan budaya kita. Misalnya yang punya semangat restorasi sosial, sehingga nilai sosial terangkat kembali. Maksudnya nilai-nilai sosial yang sudah bergeser, misalnya terkait kesetiakawanan sosial, kita geser lagi.” Ketika ditanya, apakah ini berarti isu-isu terkait perempuan, kelompok yang termajinalkan dan bernuansa politik, tidak bisa dibiayai pemerintah, Maman menjawab, “Bukan tidak bisa, tetapi itu dengan sendirinya tidak terpilih oleh kita, karena itu batasannya restorasi sosial atau yang menunjukkan revolusi mental. Itu arahan pak Presiden”. Sendiri Diana Sendiri, atau Following Diana, didanai hampir 100% oleh Hivos. Keberadaan wadah yang semula diharapkan ini, disambut dingin oleh Joko Anwar ketika Ia mengetahui hanya film 'tertentu' saja yang akan didanai Pusbang Film. “Sama saja dengan yang selama ini terjadi, kementerian berikan (bantuan ke) proyek yang mengangkat jargon-jargon nasionalisme, edukatif, kearifan lokal. Ini pengerdilan terhadap kekuatan film. Karena film itu tidak boleh dibatasi. Tidak boleh dibatasi tema, gaya, atau genre. Jadi, kalau belum apa-apa sudah dibatasi, yang dijadikan batasan ini, sesuatu yang sangat dekat dengan politik pemerintah yang sedang berkuasa.” “Saya rasa (skema pemodalan) ini tak akan berkontribusi pada perfilman nasional dan kebudayaan kita secara kuat”. Kondisi tersebut ironis, karena film-film seni lokal dengan tema, gaya dan genre “yang bebas” dan ikut didanai asing, kerap mendapat apresiasi dunia. A Copy of My Mind terpilih untuk tayang di dua festival film terbesar dunia, Festival Film Venesia dan Festival Film Toronto. What They Don’t Talk About When They Talk About Love menjadi film pertama Indonesia yang berkompetisi di Festival Film Sundance. The Fox Exploits the Tiger's Might didanai Hivos, sebuah organisasi dari Belanda. Tiga film pendek Hivos, juga. The Fox tayang di Festival Film Cannes, Sendiri Diana Sendiri diputar di Festival Film Toronto, sementara Kisah Cinta yang Asu dipertontonkan di hadapan penonton Festival Film Busan. “Kalau berharap ada organisasi (badan) di Indonesia seperti (festival) luar negeri yang memberi dana untuk proyek film, tetapi dengan visi berpikiran terbuka, kayaknya dalam waktu dekat masih mimpi ya. Mustahil,” tutup Joko.