Palestina kecam AS soal permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman keamanan dengan terapkan 'hukum rimba'
Palestinia mengecam keputusan Amerika Serikat terkait permukiman Yahudi di daerah yang diduduki di Tepi Barat sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.
Permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat dianggap PBB ilegal di bawah hukum internasional. Ketua juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan langkah itu mengancam keamanan karena mengganti hukum internasional menjadi "hukum rimba." Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji langkah AS dengan mengatakaan tindakan itu "meluruskan sejarah yang salah." PBB menganggap permukiman Yahudi di daerah pendudukan sebagai ilegal di bawah hukum internasional. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan Washington tidak lagi memandang pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional. Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan status Tepi Barat perlu dinegosiasikan oleh Israel dan Palestina. Kejahatan perang Pemerintah Israel menyambut baik perubahan kebijakan AS tersebut, yang berbeda dengan sikap presiden terdahulu, Barack Obama. Palestina telah lama menyerukan dipindahkannya permukiman tempat sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal. Lahan itu menurut Palestina akan digunakan untuk negara independen di masa depan dan permukiman Yahudi akan membuat rencana mereka tidak memungkinkan. "Permukiman kolonial Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, bukan hanya ilegal berdasarkan hukum internasional, namun kejahatan perang," kata Erekat. "Begitu pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak mengindahkan hukum internasional...ini merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional," tambahnya. Langkah AS ini dianggap sebagai kemenangan bagi PM Israel Netanyahu yang bertekad menerapkan kedaulatan Israel di semua permukiman termasuk Lembah Yordania dan bagian utara Laut Mati. Permukiman di Tepi Barat didirikan oleh Israel di tanah yang didudukinya dalam perang Timur Tengah pada 1967 silam. Warga Palestina memandang pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai hambatan bagi perdamaian Daerah itu telah lama menjadi sumber perselisihan antara Israel, komunitas internasional, dan Palestina. "Setelah mempelajari semua sisi dari debat hukum secara saksama, Amerika Serikat telah menyimpulkan pendirian pemukiman sipil Israel di Tepi Barat, pada dasarnya, tidak inkonsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo kepada wartawan. "Menyebut permukiman sipil (yang dibuat Israel) melanggar hukum internasional tidak berhasil. Itu tidak mewujudkan perdamaian," tambahnya. Kepala negosiator Palestina Saeb Erekat mengatakan keputusan AS berisiko terhadap "stabilitas, keamanan, dan perdamaian global". Dia menegaskan bahwa pihaknya mengancam akan mengganti hukum internasional dengan "hukum rimba". Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pergeseran kebijakan AS "melurushkan sejarah yang salah" dan meminta negara lain untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu Indonesia, sebagai salah satu pendukung Palestina, menyatakan tengah menggodok langkah yang akan ditempuh terkait keputusan Trump mencabut kebijakan yang selama ini menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat ilegal. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Rizal Purnama, mengatakan pihaknya tengah mencoba "berbicara dengan pihak-pihak terkait Palestina maupun di Amerika" untuk mencari jalan menyangkut isu permukiman Yahudi ini. Rizal menekankan pemerintah Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina melalui langkah diplomasi yang damai. Lanjutnya, stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah, khususnya hubungan Israel dan Palestina mempengaruhi secara langsung stabilitas dunia dan juga Indonesia. Mengapa pemukiman Yahudi dianggap bermasalah? Masalah permukiman Yahudi adalah salah satu hal yang paling diperdebatkan antara Israel dan Palestina. Sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal di 140 permukiman yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Peemukiman itu dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel selalu membantah ini. Palestina menganggap pemukiman itu akan membuat pendirian negara Palestina merdeka mustahil dicapai. Analisis Oleh Barbara Plett-Usher, Koresponden BBC bidang Timur Tengah Keuntungan untuk Israel, kerugian untuk Palestina Pompeo mengatakan keputusan AS itu akan menciptakan ruang politik untuk penyelesaian konflik. Tapi resolusi itu sekarang lebih cenderung menguntungkan Israel, yang sejauh ini merupakan pihak yang lebih kuat. PM Israel mengatakan nama Trump dipakai sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas keputusan Trump 'mengakui secara resmi kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan'. Mengabaikan larangan hukum internasional terkait permukiman Yahudi melemahkan kerangka hukum untuk proses perdamaian, termasuk gagasan tentang hak-hak nasional Palestina dan prinsip penentuan nasib sendiri. Ini hampir pasti akan mendorong gerakan untuk memperluas pemukiman Yahudi. Sudah ada peningkatan tajam dalam perencanaan dan konstruksi pemukiman Yahudi sejak Trump menjabat. Warga Palestina akan kecewa, meski mereka tidak terkejut. Analis-analis Palestina yang saya ajak bicara mengatakan pertumbuhan pemukiman Yahudi pada dasarnya telah membunuh potensi solusi dua-negara. Mereka berbicara tentang bentuk perang posisi, bahwa tinggal dan melanjutkan hidup di pemukiman itu adalah semacam perlawanan tanpa kekerasan. Bagaimana posisi AS sebelumnya? Pada 1978, pemerintahan Presiden Jimmy Carter menyimpulkan pembentukan permukiman sipil di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional. Selang tiga tahun kemudian, Presiden Ronald Reagan tidak setuju dengan kesimpulan itu, dengan mengatakan bahwa dia tidak percaya permukiman itu ilegal. Sejak itu, AS mengambil posisi menggambarkan pemukiman itu sebagai "tidak sah" - meskipun bukan "ilegal" - dan melindungi Israel dari resolusi yang mengecam masalah ini di PBB. Namun, salah satu kebijakan terakhir pemerintahan Obama, pada akhir 2016, adalah menghentikan kebiasaan AS untuk memveto resolusi PBB yang mendesak diakhirinya permukiman ilegal Israel. Pemerintahan Presiden Trump telah menunjukkan sikap yang jauh lebih toleran terhadap pembangunan dan keberadaan permukiman daripada pemerintahan Obama. Pompeo mengatakan pemerintahan Trump telah mempelajari semua sisi dari perdebatan terkait itu dan setuju dengan Reagan.