KTT Kim-Trump: Apakah ada artinya bagi Indonesia?
Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjadi pertemuan pertama antara pemimpin kedua negara setelah 70 tahun terlibat ketegangan.
Walau Indonesia tidak terlibat langsung dalam pertemuan, tetap saja bisa memiliki andil dalam mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea, yang tampaknya tidak akan langsung tercapai hanya lewat satu pertemuan puncak. Hal tersebut diungkapkan oleh Profesor Yang Seung Yoon, guru besar hubungan internasional di Hankook University, Korea Selatan, yang menjadi Dosen Tamu Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. "Bagi Indonesia ada banyak kesempatan yang baik untuk mendekatkan, memajukan hubungan kedua negara, dan hubungan antara Korea Utara dan ASEAN." tuturnya. Prof Yang juga menambahkan bahwa pertemuan bersejarah di Pulau Sentosa, Singapura, belum tentu akan menghasilkan terobosan berarti dalam hal denuklirisasi Korea Utara walau jelas bisa menjadi awal dari normalisasi hubungan kedua negara. "Apakah dalam sekejap mata dalam kesempatan cuma satu kali KTT menyelesaikan semuanya? Kita masyarakat internasional harus sabar menunggu hubungan itu sedikit demi sedikit membaik antara Korea Utara dengan Amerika Serikat," ujar Yang kepada BBC Indonesia. Menlu AS, Mike Pompeo, bersikukuh denuklirisasi menjadi fokus utama pada pertemuan Trump-Kim di Singapura. Dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dilaporkan bahkan sudah mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggelar pertemuan kedua di Pyongyang, Juli ini. Menurut laporan harian Korea Selatan, Joongang Ilbo -yang mengutip sebuah sumber di Singapura- pertemuan kedua di ibu kota Korea Utara itu bakal berfokus pada penajaman poin denuklirisasi yang dibahas Trum dan Kim pada Selasa (12/02) pagi. Jika pertemuan kedua berlanjut, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya yang digelar di Washington, AS, pada Septermber mendatang. Banyak yang menduga bahwa Korea Utara tidak akan langsung bersedia menghentikan program senjata nuklirnya walau negara itu amat mengharapkan penghentian sanksi internasional sebagai imbalannya. Bagaimanapun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, bersikukuh denuklirisasi menjadi fokus utama pada pertemuan Trump-Kim di Singapura. "Kami terus berkomitmen pada denuklirisasi utuh, bisa diverifikasi dan kekal di Semenanjung Korea," kata Pompeo melalui akun Twitter, Senin (11/06) pagi, sehari menjelang pertemuan bersejarah tersebut. Namun -seperti dilaporkan wartawan BBC di Seoul, Laura Bicker- Kim akan memperjuangkan tiga isu dalam KTT di Pulau Sentosa, yaitu keamanan, kehormatan, dan kesejahteraan Korut. Dalam hal keamanan, Kim dinilai akan menuntut AS untuk menghentikan aktivitas di pangkalan militernya di Korea Selatan. Selain itu, Kim juga disebut ingin mengembalikan citra negaranya yang selama ini dianggap menutup diri dari dunia internasional dan tak menghargai hak asasi manusia. KTT Kim-Trump di Singapura dilihat sebagai langkah awal menujuk perdamaian di Semenanjung Korea. Terkait kesejahteraan, sanksi ekonomi internasional yang dijatuhkan kepada Korut telah menghentikan roda perekonomian negara itu, sehingga membaiknya hubungan antara Korea Utara dan AS juga menjadi kabar istimewa bagi masyarakat Korea Utara. "Untuk Korea Utara sendiri, kalau hubungan kedua negara akan membaik, baik segi ekonomi nasional Korea Ttara maupun untuk masyarakat umum di Korea Utara pasti akan membaik," jelas Profesor Yang Seung Yoon. Berdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pendapatan per kapita masyarakat Korea Utara sebesar US$1.800 atau sekitar Rp24,9 juta dalam setahun, yang setara dengan setengah dari pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, sebesar US$3.634 atau Rp50,4 juta. Sementara 'saudara' mereka di Korea Selatan memiliki pendapatan jauh lebih tinggi, sebesar US$24.079 atau Rp334 juta per tahun. Pemimpin Korea Utara dan Presiden Korea Selatan Mon Jae-in berpose setelah menandatangani deklarasi perdamaian, persatuan dan kesejahteraan antara kedua negara pada akhir April lalu. Maknanya bagi Indonesia Yang Seung Yoon memandang hubungan yang membaik antara Korea Utara dan AS akan membuat Indonesia mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatan diplomatiknya dengan berperan dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan ketiga negara: Amerika Serikat, Korea Utara, dan Korea Selatan. "Bagi Indonesia ada banyak kesempatan yang baik untuk mendekatkan, memajukan hubungan kedua negara, dan hubungan antara Korea Utara dan ASEAN." "Jadi tidak hanya di Semenanjung Korea tapi di regional Asia Timur," imbuh Prof Yang. Pandangan yang didukung oleh guru besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, Prof Tirta Mursitama, mengingat posisi Indonesia yang terpilih lagi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. "Ini justru menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk lebih berperan, khususnya di kawasan Asia, dalam menciptakan perdamaian," ujar Tirta. Apalagi, imbuh Tirta, ditilik dari sejarah, Indonesia memiliki kedekatan dengan Korea Utara, yang dimulai pada masa era Presiden Soekarno. "Tentu kalau kita juga mau mengkapitalisasi dari aspek sejarah, saya kira itu sangat baik dan justru karena praktis kita tidak punya masalah dengan Korea Utara. Mungkin Korea Utara semakin percaya dengan kita." "Misalnya kalau kita lihat juga, perdagangan ekspor impor kita juga berjalan, meski dalam volume yang tidak terlalu besar, itu bisa ditingkatkan," tambah Tirta. Kim Jong-un mendapat Soekarno Award, yang diberikan salah seorang putri Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, karena dianggap "konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) Pada tahun 1965, Kim Il-sung -pemimpin Korea Utara yang merupakan kakek Kim Jong Un- mengunjungi Indonesia dan diajak Presiden Soekarno untuk berkeliling Kebun Raya Bogor. Saat itu Kim tua tertarik dengan bunga anggrek dari Makassar. Soekarno kemudian menamai bunga tersebut Kimilsungia dan menyebutnya sebagai simbol persahabatan abadi antar kedua negara. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri -yang juga putri dari Soekarno- melawat ke Korea Utara dan bertemu dengan pemimpin Kim Jong-Il, ayah dari Kim Jong Un, di Pyongyang. Tiga tahun kemudian, Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, memberi penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong-un karena dianggap "konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) atau penjajahan dalam bentuk baru". Namun jelas masih ditunggu apakah latar belakang sejarah itu memang bisa menjadi kekuatan dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea, yang saat ini terfokus pada KTT Kim-Trump.