Gibran Rakabuming ikut pilkada 2020, 'itu kompetisi, bukan penunjukan', kata Jokowi
Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan keputusan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta merupakan bagian dari "kompetisi dan bukan penunjukan".
Gibran Rakabuming Raka Hal itu ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan perihal keputusan putranya yang maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kota yang pernah dipimpinnya pada periode 2005 - 2012. "Ini kompetisi bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di Km 38, wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis, (12/12). Pada Kamis (12/12), Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta pada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Kamis. Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa itu merupakan keputusan pribadi Gibran dan mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Anggota keluarga Presiden Jokowi yang ikut hadir dalam prosesi pemberangkatkan ke Semarang itu di antaranya Ibu Negara, Iriana Jokowi (kanan). "Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah, terserah rakyat yang mempunyai hak pilih," tambah Jokowi saat ditanya mengenai tuduhan adanya politik dinasti terkait kehadiran putra dan menantunya di dunia politik kekuasaan. "Siapapun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih bagaimana." Bagaimana sikap Megawati Sukarnoputri? Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim nantinya proses seleksi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution, menantu Jokowi, sebagai bakal calon kepala daerah di Surakarta dan Medan, akan mengedepankan "prinsip kesetaraan". "Proses pencalonan itu dengan prinsip-prinsip kesetaraan warga negara," kata Hasto di Jakarta, Rabu (11/12). Seperti halnya Jokowi, Gribran dan Bobby menggunakan kendaraan politik PDI-P. "Semua yang mendaftar kami perlakukan sama dan keputusan diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurutnya, partainya akan mengutamakan hasil proses seleksi internal, walaupun keduanya merupakan keluarga Presiden Jokowi. "Di sini kita melihat hasil psikotesnya, mas Gibran juga harus ikut psikotes," kata Hasto. Ditanya kapan DPP PDIP akan mengumumkan tentang siapa saja yang mendaftarkan diri ke PDIP, Harto mengatakan itu akan dilakukan pada Rakernas dan peringatan HUT ke-47 PDIP, awal Januari nanti. "Kami belum mengambil keputusan. Semua yang mendaftar kami perlakukan sama dan keputusan diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami memberikan analisis data-data survei dan psikotes," jelasnya. Apa isi pidato Gibran menjelang pendaftaran? Pada Kamis, Gibran berangkat ke Semarang dengan didampingi ratusan relawan pendukungnya, seperti dilaporkan wartawan di Surakarta, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia. Para pendukungnya, yang terdiri dari 42 elemen relawan pendukung Gibran, telah berkumpul di halaman Graha Sabha Buana Solo sejak Kamis pagi. Gibran Rakabuming Raka meminta restu pada neneknya Sudjiatmi Notomihardjo sehari sebelum mendaftar ke DPD PDIP Jawa Tengah. Anggota keluarga Presiden Jokowi yang ikut hadir dalam prosesi pemberangkatan ke Semarang itu di antaranya Ibu Negara Iriana Jokowi dan istri Gibran, Selvi Ananda. Iriana terlihat mengenakan kemeja motif 'Indonesia Raya' yang sering dipakai Gibran setelah memutuskan untuk maju menjadi bakal calon wali kota Surakarta. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh para pendukungnya yang memadati halaman gedung serba guna milik keluarga Jokowi. "Perlu saya garis bawahi lagi, melompat. Melompat untuk lebih maju. Melompat agar lebih sejahtera masyarakatnya," ujar Gibran. Gibran pun tampak menyalami para pendukungnya serta melayani permintaan berswafoto. Gibran kembali menegaskan bahwa keinginannya untuk menjadi bakal calon wali kota pada Pilkada 2020 untuk "memajukan Kota Solo lebih sejahtera". "Perlu saya garis bawahi lagi, melompat. Melompat untuk lebih maju. Melompat agar lebih sejahtera masyarakatnya," ujarnya. "Saya mohon doa restu dan dukungan agar saya diberi kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran bakal calon wali kota Solo (nama tidak resmi Surakarta) di DPD PDIP Jawa Tengah," ujar dia Apa komentar Ketua DPC PDIP atas langkah politik Gibran? Bagaimanapun, keputusan Gibran mendaftarkan sebagai bakal calon wali kota Surakarta melalui DPD PDIP Jawa Tengah, telah memunculkan polemik tajam di DPC PDIP Surakarta. PDIP Surakarta sebelumnya telah mengeluarkan keputusan untuk mendukung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Achmad Purnomo yang menjadi bakal calon wali kota Surakarta itu merupakan wakil wali kota Surakarta, sedangkan Teguh Prakosa menjabat Sekretaris DPC PDIP Surakarta. Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo enggan berkomentar terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. "Wis, aku saiki rasah (sudah, saya sekarang tidak) komentar. Emoh (tidak) komentar soal itu. Tugas saya sudah selesai sebagai Ketua DPC (PDIP Surakarta)," kata Rudy, panggilan akrabnya. Menurutnya FX Hadi Rudyatmo, hasil penjaringan yang dilakukan DPC PDIP Solo telah memutuskan pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Baginya, DPC PDIP telah selesai melakukan proses penjaringan. Bahkan, penjaringan yang dilakukan DPC PDIP Surakarta dilakukan mulai dari tingkat paling bawah anak ranting hingga tingkat DPC. Menurutnya, hasil penjaringan yang dilakukan DPC PDIP Surakarta telah memutuskan pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Pihaknya juga sudah mengajukan pasangan ini ke DPP PDIP. "Tugas untuk proses penjaringan mulai dari anak ranting ranting, pengurus anak cabang hingga DPC dan sudah kita kirim ke DPP ya sudah selesai. Setelah itu kita nggak akan ikut-ikut komentari," tegasnya. Dia menjelaskan tugas yang dimaksud adalah menjalankan Pasar 10 dalam Peraturan PDIP nomor 24 tahun 2017 yang isinya DPC berhak melakukan penjaringan tertutup, apabila memeroleh suara minimal 25 persen dalam pemilu. Menurutnya, dalam pemilihan legislatif kota Surakarta, PDI-P berhasil meraup suara lebih dari 60 persen. "Solo memang punya hak untuk melakukan penjaringan tertutup karena perolehan suaranya di atas 60 persen. Itu sebetulnya sebagai reward jadi proses penjaringan itu kalau pemilhan wali kota dan bupati itu ya di DPC," katanya.