Pansus hak angket KPK gelar ‘dengar pendapat narapidana korupsi’ di LP Sukamiskin
Tim panitia khusus hak angket KPK berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (06/07) pagi.
Sejumlah anggota tim pansus hak angket KPK, termasuk Misbakhun, mengunjungi LP Sukamiskin. Mereka yang berkunjung meliputi Ketua Tim Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar, serta anggota tim pansus, seperti Masinton Pasaribu dan Daeng Muhammad. Mereka bertemu dengan sejumlah narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, didampingi Dirjen Pemasyarakatan KanwilKum HAM Jabar, I Wayan Dusak, Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko, dan Kakanwilkum HAM Jabar, Susi Susilawati. Sebelum pertemuan berlangsung, Masinton Pasaribu menuturkan bahwa kedatangan tim pansus hak angket KPK adalah 'mendengar keluhan dari para narapidana kasus korupsi'. "Kami akan melakukan semacam dengar pendapat para narapidana. Walaupun status hukum mereka adalah narapidana, tapi mereka perlu kita dengarkan bagaimana proses mereka ketika menjalani pemeriksaan. "Kalau memang sesuai prosedur, bagus. Kalau ada yang menyimpang dari prosedur,perlu kita ketahui. Kami melakukan cek ricek kemari," ujar Masinton sebagaimana dilaporkan wartawan di Bandung, Julia Alazka. Kedatangan tim pansus hak angket KPK, menurut Masinton, karena ditengarai 'ada kejanggalan'. "Ada beberapa laporan ke kami, ke posko panitia angket yang berkaitan dengan merasa ada kejanggalan dalam prosedur pemeriksaan, penyelidikan, maupun penyidikan. Kami memastikan informasi tersebut kemari. Benar nggak itu? Jadi kami melakukan semacam konfirmasi, cek dan ricek," paparnya. Jumlah seluruh narapidana di Lapas Sukamiskin mencapai 473 orang. Sebanyak 403 di antara mereka adalah napi tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan tindakan pansus angket dengan mendatangi BPK dan bertemu narapidana kasus korupsi, menunjukkan mereka tak memiliki pola kerja yang jelas. Dia khawatir yang dilakukan pansus angket tersebut lebih untuk mencari-cari kesalahan KPK, mengingat pembentukan pansus angket biasanya untuk pemerintah dan bukan lembaga negara seperti KPK.