Pengamat: Praperadilan Budi Gunawan 'sulit diterima'
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, hari Senin (02/02).
Konflik terbuka KPK-Polri telah menyita perhatian masyarakat semenjak penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. Keputusan sidang praperadilan ini akan dijadikan dasar hukum oleh Presiden Joko Widodo untuk menentukan nasib Budi Gunawan, apakah akan tetap dilantik sebagai Kapolri atau tidak. Calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan upaya praperadilan karena dia menganggap ada kejanggalan penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan grafitifikasi oleh KPK. Pengacaranya, Frederick Yunadi juga mempertanyakan keabsahan penetapan status tersangka karena diputuskan hanya oleh pimpinan KPK yang jumlahnya tinggal empat dari seharusnya lima orang. "Klien kami mendapat status tersangka hanya berdasarkan keputusan empat pimpinan saja," kata Frederick Yunadi di Jakarta. Akan tetapi, pengamat masalah hukum acara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara mengatakan, gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP. "Karena penyidikan baru dilakukan, tidak ada penghentian terhadap penyidikan, penangkapan belum dilakukan, penahanan juga tidak. Ganti kerugian juga tidak." Perseteruan KPK-Mabes Polri meletup kembali semenjak penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. "Kan mesti ada dulu salah atau tidaknya penangkapan atau penahanan itu tadi," kata Febby Mutiara kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (01/02) sore. Ditunggu Presiden Jokowi Putusan sidang praperadilan ini menjadi penting karena akan dijadikan pijakan hukum oleh Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan nasib Budi Gunawan, apakah akan tetap dilantik sebagai Kapolri atau tidak. "Ada proses hukum yang harus kita hormati," kata Presiden Joko Widodo, Kamis (29/01). "Tidak mungkin saya mengintervensi kesana. Jadi ya ditunggu,” kata Jokowi dalam keterangan pers seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1). Presiden Joko Widodo mengatakan, akan memutuskan nasib calon Kapolri Budi Gunawan setelah ada putusan praperadilan. Presiden Jokowi mengatakan dia telah menerima masukan, termasuk dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), terkait pro-kontra pengangkatan calon Kapolri maupun konflik KPK-Polri. Sebelumnya, Tim sembilan, yang dibentuk oleh Presiden, telah mengusulkan agar Presiden mencabut pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, setelah dia ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.