Wartawan asing ke Papua dan Papua Barat dibatasi: 'Langkah tak konsisten dan 'ketakutan pemerintah'
Langkah pemerintah membatasi wartawan asing ke Papua dan Papua Barat disebut tim kajian sebagai "tak konsisten pemerintah" dan juga "ketakutan pemerintah" isu ini menjadi global.
Puluhan mahasiswa Papua berunjuk rasa di Jakarta, 22 Agustus 2019. Anggota tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, menilai keputusan pemerintah untuk membatasi akses jurnalis asing masuk ke Papua dan Papua Barat sebagai masalah ketidak-konsistenan kebijakan. "Sebenarnya ada problem inkonsistensi kebijakan juga nih, ketika Jokowi bilang dibuka saja, tapi ternyata kemudian pada akhirnya masih ada proses yang ditutup dan segala macam," ujar Putri kepada BBC News Indonesia. Sementara itu jurnalis Koran Jubi yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen di Papua, Victor Mambor, menilai pemerintah takut isu Papua dan Papua Barat menjadi sorotan internasional apabila wartawan asing diizinkan masuk ke sana secara bebas. "Menurut saya sih ketakutannya itu tadi, internasionalisasi masalah Papua. Karena kalau wartawan asing yang masuk, mereka menulis di media mereka, ya isu Papua seperti yang diharapkan orang Papua," kata Victor. Menko Polhukam Wiranto mengatakan Selasa (03/09) bahwa pemerintah membatasi akses wartawan asing ke Papua dan Papua Barat. "(Wartawan asing) dibatasi (ke Papua dan Papua Barat), dibatasi itu berarti boleh (datang) tapi ada syarat-syaratnya," ujar Wiranto tanpa merinci alasan. Pembatasan akses terhadap wartawan pernah dilakukan sebelumnya, kemudian Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 mengeluarkan keputusan untuk membuka akses selebar-lebarnya bagi wartawan asing meliput ke Papua. Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan akses bagi wartawan asing dibatasi untuk masuk ke Papua dan Papua Barat. Selain wartawan asing, Menko Polhukam Wiranto juga menyatakan bahwa pembatasan akses diberlakukan bagi warga negara asing (WNA) yang bermaksud mengunjungi Papua. Faktor keamanan bagi WNA dan antisipasi adanya pihak asing yang ingin menunggangi kerusuhan Papua menjadi alasannya. "Bukan semata-mata kita membatasi ruang gerak orang asing, tapi semata-mata soal melindungi orang asing itu sendiri, supaya tidak menjadi korban kerusuhan," ujar Wiranto. "Juga sementara jangan sampai nanti kita nggak bisa membedakan mana orang asing-orang asing yang ikut nimbrung, ikut ngompori, ikut campur tangan, dengan orang-orang yang benar-benar tulus sebagai wisatawan." Sebelumnya, pada Senin (02/09), pemerintah mendeportasi empat warga Australia yang terlibat dalam aksi unjuk rasa warga Papua di Kota Sorong, Papua Barat, dengan agenda menuntut kemerdekaan Papua. Presiden Jokowi saat mengunjungi Papua, Mei 2015 lalu, menjanjikan membuka Papua bagi jurnalis asing Anggota tim Kajian Papua LIPI, Aisah Putri Budiatri, mengatakan kehadiran jurnalis asing di tanah Papua justru bisa memverifikasi berbagai informasi yang sejauh ini beredar liar di media sosial atau lebih banyak dilaporkan oleh media lokal. Terlebih, kinerja wartawan setempat pun kini terganggu dengan adanya pembatasan akses internet di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. "Itu kan sebenarnya bisa jadi problem baru, cerita tentang Papua yang mungkin tidak sepenuhnya sahih karena memang keterbatasan akses, kemudian keterbatasan sumber informasinya," tambahnya. Sementara itu, wartawan Papua Victor Mambor, mengatakan bahwa keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah mundur. Apalagi setelah dilakukannya pembatasan akses internet yang menghambat kerja jurnalistik. "Kalau tadi pertimbangannya soal keamanan mungkin sangat relevan, tapi sebenarnya secara umum ini pertimbangan yang sebenarnya langkah mundur untuk Indonesia, karena ini orang semua ingin tahu tentang Papua," tutur Victor. "Sebaiknya dibuka saja akses (bagi wartawan asing) itu." Suasana permukiman penduduk di sekitar Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019). Kondisi Kota Jayapura mulai kondusif pascaunjuk rasa warga Papua pada Kamis (29/8/2019). Tak perlu khawatir wartawan asing Victor mengklaim bahwa sebagian masyarakat Papua mengharapkan isu Papua menjadi masalah yang disorot di level global. Selain itu, media asing dianggap bisa memberitakan dengan lebih berimbang daripada media nasional, katanya. "Sebagian besar media nasional, tidak semua sih, itu kan, misalnya, kalau membuat berita tentang Papua itu perspektifnya sangat Jakarta sekali," kata Victor. Victor lantas meminta pemerintah tidak mengkhawatirkan pemberitaan jurnalis asing selama memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, anggota tim Kajian Papua LIPI, Aisah Putri Budiatri, meminta pemerintah untuk terbuka pada berbagai jenis pemberitaan, baik dari media nasional maupun media asing. "Kalau misalnya memang masih ada (pemberitaan) yang negatif berarti masih ada yang salah dong terkait dengan pengelolaan atau upaya penyelesaian konflik, itu dijadikan sebagai koreksi juga, jangan kemudian tidak mau dikritik penyelesaian konfliknya. "Mungkin ada yang salah atau harus diperbaiki, komitmen upayanya harus ditingkatkan," beber Putri. Putri juga meminta pemerintah untuk fokus pada penyelesaian akar masalah di Papua dan Papua Barat, bukannya turut menyeret pihak asing sebagai penyebab. "Akar masalah Papua itu ada empat kan, pelanggaran HAM, status politik, kegagalan pembangunan dan diskriminasi," katanya. "Nah, pemerintah harus lihat ini nih, lebih ke sini, ke empat masalah ini, jangan kemudian melihat aktor asing atau pihak luar Indonesia tentang Papua, tapi fokus aja pada masalah yang ada di Papua." Sebelumnya pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menko Polhukam Wiranto sempat menyatakan bahwa tokoh separatis Papua yang kini tinggal di London, Inggris, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.