Mempertanyakan doktrin kekuatan maritim Presiden Jokowi
Upaya menghidupkan kembali doktrin kekuatan maritim yang didengungkan oleh pemerintahan Joko Widodo dianggap sulit terlaksana apabila tidak ada kebijakan politik anggaran pada kekuatan angkatan laut.
Atraksi kekuatan sistem persenjataan saat peringatan HUT TNI pada Oktober 2014 lalu. Selama ini politik anggaran dibagi rata antara angkatan darat, laut dan udara, kata anggota DPR yang menggeluti persoalan pertahanan. Wacana menghidupkan kembali doktrin kekuatan maritim muncul kembali saat pameran industri pertahanan berskala internasional, yang diikuti lebih dari 670 perusahaan dari 50 negara, dibuka pada Rabu (05/11). Ini adalah acara dua tahunan yang digelar sejak empat tahun silam, seiring ambisi Indonesia untuk memperbaharui sistem persenjataan militernya. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidato sambutannya, mengatakan, sudah saatnya Indonesia menekankan modernisasi persenjataannya pada pengamanan perbatasan laut, sesuai tekad pemerintah enghidupkan kembali doktrin kekuatan maritim. "Kekuatan maritim kita, ekonomi kepulauan, tidak mungkin tanpa industri maritim yang baik," kata Wapres Jusuf Kalla, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, dari lokasi pameran di Kemayoran, Jakarta. Pemerintah Joko Widodo bertekad menghidupkan doktrin kemaritiman. Alasannya, lanjut Kalla, penguasaan laut, kekayaan di dalamnya atau ekonomi kelautan, tidak dapat dijalankan dengan baik, tanpa adanya industri maritim. Pengadaan kapal selam Pemerintahan Joko Widodo sendiri telah menyatakan akan melanjutkan pembaharuan sistem persenjataan dengan target tercapainya kemandirian pemenuhan kebutuhan persenjataan TNI pada 2029 nanti. Saat ini, menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, pemerintah terus menambah sistem persenjataan untuk memperkuat perairan Indonesia dengan antara lain menambah kapal selam dan kapal cepat. "Dua kapal selam dengan bekerja sama dengan Korea Selatan. Juga kapal-kapal cepat buatan (PT PAL) Surabaya," kata Ryamizard menjawab pertanyaan wartawan BBC Indonesia. Kementerian Pertahanan mengatakan, upaya modernisasi sistem pertahanan baru mencapai sekitar 40% Namun dia mengaku semua itu masih dirasa kurang untuk dapat mengamankan seluruh perairan Indonesia, saat ini. "Belum cukup, tetapi kita akan meningkatkan terus," katanya. . Menurutnya, pemenuhan pembaharuan sistem persenjataan untuk mengamankan perairan Indonesia baru tercapai sekitar 40 persen. Tambah anggaran TNI AL Sementara, anggota DPR yang sejak awal terlibat pada permasalahan pertahanan, TB Hasanudin mengatakan, Indonesia harus menambah anggaran pada pertahanan kemaritiman jika ingin menghidupkan kembali doktrin kekuatan maritim. Selama ini politik anggaran dibagi rata antara angkatan darat, laut dan udara, katanya. "Saya berharap Menteri Pertahanan harus mengubah anggarannya," kata TB Hasanudin kepada BBC Indonesia. "Sebaiknya ada proyeksi (anggaran) ke laut lebih diperbesar sehingga konsep pertahanan ke laut itu lebih riil," tandasnya. Diusulkan agar anggaran untuk TNI Angkatan Laut ditambah untuk menggolkan doktrin kemaritiman. Doktrin kekuatan maritim pernah didengungkan oleh Presiden Sukarno, didasarkan geopolitik Indonesia yang memiliki panjang garis pantai terpanjang di dunia serta kekayaan sumber daya alam Indonesia di dalamnya. Tetapi kebijakan ini tidak berjalan di masa Presiden Suharto berkuasa, karena lebih memprioritaskan pada pertahanan darat. Kini kesadaran akan doktrin itu muncul lagi di saat Indonesia dirugikan ratusan triliun rupiah akibat pencurian ikan di perairan Indonesia serta sering terjadinya praktik pelanggaran atas wilayah perairannya.