Setidaknya 2.000 orang meriahkan pawai ratusan meter penghapusan kekerasan seksual
Lebih dari 2000 orang dari berbagai kalangan memenuhi sebuah ruas jalan di Jakarta dalam iring-iringan yang berujung di depan Istana Merdeka, menyerukan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.
Mereka membawa beragam atribut, dengan poster dan spanduk berbagai ukuran dan gaya, yang bunyinya seputar seruan agar DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. "Sudah sejak Februari tahun lalu RUU ini jadi insiatif DPR, tapi pembahasannya lambat. Padahal DPR periode 2014-2019 ini akan segera berakhisr masa jabatannya kurang dari setengah tahun lagi. Padahal pula, Indonesia sudah mengalami darurat kekerasan seksual" kata Mutiara Ika, yang memimpin pawai ini. Ika mengutip data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, bahwa kasus-kasus kekerasan dari 2016 hingga 2017 mencatat peningkatan 25 persen, dari 259.150 kasus pada 2016 menjadi 348.446 kasus pada 2017. "Yang mengerikan, peristiwanya paling banyak terjadi di ranah publik atau di komunitas yaitu sebanyak 2.670 kasus, itu 76%. Lalu di ranah privat atau personal, pterjadi 2.979 kasus, yang merupakan 31% dari peristiwa yang dilaporkan," tambah Ika. Ratusan orang sudah berkumpul sejak pagi di sekitar kawasan Sarinah, sebelum kemudian bergerak perlahan di jalur Jalan Thamrin, menuju Taman Aspirasi, tak jauh dari Istana Merdeka. Mereka menyanyi-mnyanyikan berbagai lagu dan yel-yel, sambil sesekali meniup peluit dan menabuh kentongan. "Kentongan dan peluit ini sejak beberapa tahun merupakan ciri khas dari gerakan melawan kekerasan seksual," kata Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika. "Bahkan terkadang, digunakan alat apa saja, asal menjadi seperti perkusi. Seperti panci dan ember, untuk dipukul-pul agar menimbulkan bunyi," katanya pula. Pawai ini mengusung tema: "Bunyikan peluit tanda bahaya: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," dilangsungkan sebagai bagian dari rangkaian "16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan," yang mengkampanyekan juga tagar #HearMeToo. Lebih dari seratus lembaga, termasuk Komnas Perempuan dan tokoh independen menggerakan acara ini. "Inisiatif RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR ini sebetulnya adalah harapan baru bagi korban. Namun pengesahan RUU ini terancam gagal karena lambatnya pembahasan sementara masa jabatan anggota DPR periode 2014 - 2019 yang akan segera berakhir," kata Mutiara Ika pula. Karena itu, katanya, fokus gerakan kali ini diarahkan pada desakan pengesahan RUU ini. Rangkaian acara 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember nanti.