Mengapa pemerintah Indonesia mendaftarkan 1.700 'pulau baru' ke PBB?
Kerap disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia beberapa kali dirundung sengketa kepemilikan pulau dengan negara lain.
Namun, masalah itu diharapkan dapat diminimalisasi dengan pendaftaran 'pulau-pulau baru' Indonesia ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut akan mendaftarkan sebanyak '1.700 pulau baru' Indonesia ke acara lima tahunan Conference on the Standardisation of Geographical Names PBB, Agustus mendatang. "Itu per 22 Mei 2017. Jumlah tersebut masih mungkin bertambah karena proses validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Juli 2017," tulis Balok Budiyanto, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lewat pesan elektronik kepada BBC Indonesia, Senin (05/06). Lebih dari seribu pulau tersebut adalah di luar jumlah pulau Indonesia yang telah bernama dan telah diverifikasi PBB pada konferensi tahun 2012, yaitu sebanyak 13.466 pulau. Suasana pantai di Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia. Jika ditilik, total sekitar 15.166 pulau nantinya, masih lebih sedikit daripada sebutan 'negeri dengan 17 ribu pulau' yang sudah melekat lama pada Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap pendaftaran kepada PBB tahun ini akan menjadi momentum untuk memverifikasi seluruh pulau di Indonesia. "Kami targetkan (setiap periodenya) ada sekitar 500-1.000 pulau bisa terverifikasi dan didaftarkan ke PBB," ujar Susi kepada wartawan beberapa waktu lalu. Mengapa penting? Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati menyambut baik rencana pemerintah itu. "Ini belum terlambat," katanya kepada BBC Indonesia, Senin (05/06). Pasalnya, menurut Susan, sekitar "60% pulau di Indonesia belum bernama dan belum resmi berkekuatan hukum, sehingga rentan dicaplok negara lain." Pendaftaran sejumlah pulau baru Indonesia diharapkan dapat mencegah 'pencaplokan' pulau oleh asing. Indonesia, pada tahun 2002 lalu harus melepas dua pulau di Selat Makassar; Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia. Pada pertengahan tahun 2016, Presiden Joko Widodo, juga mengunjungi Natuna di Kepulauan Riau untuk menegaskan kepada Cina, Indonesia menganggap serius kasus pencurian ikan oleh nelayan Cina. "Pendaftaran pulau ini akan menegaskan identitas kita. Nelayan (Indonesia) jadi punya landasan untuk mengakses pulau dan melaut. (Jelas) ini terkait ke pertahanan nasional Indonesia juga," tuturnya. Upaya melindungi pulau terluar ini semakin relevan mengingat Pemerintah juga akan sekaligus akan menyertifikasi 111 pulau kecil terluar atau yang berada di perbatasan. Tekan privatisasi Tidak hanya itu, pendaftaran di PBB disebut Susan, akan membuat pulau "tidak rentan diprivatisasi perusahaan tertentu" yang akan merugikan masyarakat setempat. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Gili Sunut, salah satu pulau kecil di Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Ada 109 kepala keluarga yang diusir dari ruang hidupnya dengan alasan pembangunan pariwisata. Mereka diusir tanpa ganti rugi, dipindahkan ke lereng-lereng terjal yang sulit akses ke lautnya." Salah satu pulau kecil di Nusa Tenggara Barat. Balok menegaskan, dengan pendaftaran pulau-pulau baru Indonesia di PBB, akan menjadi langkah awal dalam "mencanangkan upaya baru untuk melakukan penataan terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil yang kita miliki". Dia mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengklarifikasi kembali "status kepemilikan lahan, penguasaan, dan penggunaan pulau-pulau tersebut sehingga dapat dikelola potensinya secara lebih optimal". Nelayan berlayar di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Awal tahun ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa secara regulasi, pulau-pulau kecil memang diperbolehkan untuk dikelola swasta asing maupun lokal. Namun, hanya hak guna pakai, bukan sertifikat hak milik atau dimiliki penuh. "Hanya hak guna, kemudian 30 persen itu dikelola negara," tutur Susi. Jumlah pulau berubah-ubah Jumlah pulau Indonesia yang tercatat, mengalami perubahan seiring waktu. Berdasarkan catatan di website Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2003, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, merilis data yang menyebutkan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 pulau yang semula berjumlah 17.508. Tiba di Natuna, Jokowi gelar rapat di KRI yang tembak kapal Cina Presiden Jokowi saksikan latihan tempur TNI AU "Adapun penyebab pengurangan adalah karena peralihan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Negara Malaysia, (sementara) untuk Pulau Kambing dan Pulau Yako yang berada di Propinsi NTT beralih ke Negara Timor Leste." Pada Agustus 2009, jumlahnya berkurang menjadi 17.480 pulau. Sementara pada Agustus 2012, jumlah pulau Indonesia yang terdaftar di PBB terus menurun menjadi 13.466. KKP menyatakan perubahan jumlah pulau itu karena "proses alam akibat abrasi dan naiknya permukaan air laut." Alhasil, sejumlah pulau tenggelam. Suasana Pulau Rote, Nusa Teggara Timur dari ketinggian. Kondisi ini disebut Susan Herawati, juga menjadi peringatan kepada dunia internasional, terkait "dampak perubahan iklim" yang langsung dirasakan masyarakat dunia. Namun, pulau-pulau baru juga bermunculan, seperti tambahan yang akan didaftarkan KKP tahun ini, "(itu) karena naiknya permukaan tanah yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi," pungkas Balok.