Jokowi diminta lakukan terobosan di Papua
Pemerintah Joko Widodo dinilai belum melakukan terobosan baru dalam penyelesaian masalah di Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Adat Papua dan peneliti LIPI Adriana Elizabeth, setelah kasus penembakan warga di Panai yang terjadi Senin (8/12).
Pemerintah diharapkan melakukan berbagai pendekatan terhadap isu ekonomi politik dan keamanan. Dewan Adat Papua melihat pendekatan keamanan masih dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi di Papua. Fadal Al Hamid dari Dewan Adat Papua mengatakan pendekatan politik melalui dialog penting dilakukan, dengan melibatkan semua pihak merupakan jalan terbaik untuk perdamaian di Papua. “Apakah itu pemerintah menyebutnya sebagai Kelompok Sipil Bersenjata atau OPM, mereka adalah kelompok dan bagian komponen dari masyarakat Papua yang selama ini memperjuangkan ideologi-ideologi politiknya, dan tidak ada jalan lain kecuali dialog,” jelas Fadal, kepada Sri Lestari dari BBC Indonesia. Peneliti masalah Papua dari LIPI , Adriana Elizabeth mengatakan belum melihat terobosan baru dari pemerintahan Jokowi untuk penyelesaian Papua. “Pendekatan pemerintah di masa presiden ini belum berubah banyak, hasil rakor kementerian dalam negeri yang jadi program prioritasnya yaitu pemekaran wilayah, ini kan menunjukkan pendekatan masih dilakukan secara top down,” kata Adriana. Dialog informal Adriana mengatakan ruang dialog harus dibuka dan harus menjadi pendekatan yang baru dalam menyelesaikan masalah di Papua. Dia mengatakan LIPI telah melakukan dialog informal yang melibatkan pihak yang moderat dari dari Jakarta dan Papua untuk mendiskusikan berbagai masalah. Dalam dialog itu menurut Adriana, masih ada kesenjangan dalam melihat akar masalah di Papua. “Contohnya kalau kita bicara dialognya saja, bagi sebagian elemen di Papua itu dialog artinya merdeka, sementara mendengar itu orang Jakarta langsung tidak mau, padahal kan dialog itu kan sebuah cara untuk menyelesaikan kebuntuan yang selama ini terjadi,” jelas Adriana. Dia menggolongkan dua isu besar di Papua, yaitu isu politik dan keamanan, serta isu sosial ekonomi dan pembangunan, yang harus diselesaikan secara simultan. “Dua ini harus diselesaikan secara bersama tidak bisa satu lebih penting dari yang lain, karena masalahnya sudah lama tidak selesai, kalau kita bayangkan Papua dibangun secara baik dari sisi infrastruktur, tetapi jika masih ada penembakan setiap saat itu untuk apa, jadi harus ada saluran lain untuk penyelesaian politik dan keamanan, melalui dialog dan penghentian kekerasan, ” kata Adriana. Kasus kekerasan yang terjadi baru-baru ini yaitu penembakan dua orang brimob oleh kelompok sipil bersenjata di Puncak Jaya, dan penembakan empat warga oleh aparat di Paniai, menunjukkan pendekatan keamanan masih dilakukan. Pada Januari 2014 terdapat sedikitnya tiga kasus penembakan di Papua, yakni di Puncak Jaya dan Timika.