Khofifah maju lagi dalam Pilgub Jatim, harapan cerah untuk keterwakilan perempuan?
Pencalonan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dinilai pengamat politik sebagai pertanda baik keterwakilan perempuan. Akan tetapi sejauh mana dia 'mampu merepresentasikan kepentingan perempuan dalam kampanyenya' masih menjadi pertanyaan.
Untuk kesekian kalinya Khofifah maju dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur Menurut Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Hurriyah, hal itu tergantung narasi yang digunakan Khofifah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Timur. Sayangnya, narasi yang dibangun dalam Pilkada Jatim lewat pencalonan Khofifah sebenarnya tidak terlalu beda dengan pemilihan gubernur sebelumnya. "Saya tidak melihat ada narasi yang berbeda yang ingin dibangun, ditunjukkan melalui pencalonan bu Khofifah. Jadi artinya, ini bukan keterwakilan politik perempuan pada akhirnya, semata-mata kontestasi politik biasa saja," ujar Hurriyah kepada wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni pada Minggu (05/11). Khofifah yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial meresmikan maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018 pada Sabtu (04/11). Saat ini pihaknya telah mengantongi hasil survei terhadap 10 calon pendampingnya nanti. "Jadi nanti hasil surveinya, Insya Allah akan dilaporkan kepada forum kyai tanggal 5 November. Setelah itu dilaporkan, kami akan mengkomunikasikan kepada seluruh partai pengusung," ujar Khofifah selepas menghadiri acara doa lintas agama dan jalan santai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (05/11) Partai-partai yang mengusung Khofifah antara lain, Partai Golkar, Partai Nasdem, Hanura, PPP dan Nasdem. Partai Golkar meresmikan dukungan terhadap Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur dua pekan lalu. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan ada banyak alasan mengapa pihaknya memilih untuk mendukung Khofifah, "Yang pertama, secara sungguh-sungguh kita mencermati Khofifah adalah salah satu tokoh perempuan yang memiliki modal-modal sosial politik yang sangat luar biasa," cetusnya. Buktinya, tambah Idrus, saat ini Khofifah menjabat sebagai Menteri Sosial sekaligus Pemimpin Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), organisasi perempuan dibawah naungan NU. Selain itu, elektabilitas Khofifah dinilai terus meningkat. Khofifah dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan yang memiliki modal-modal sosial politik yang sangat luar biasa. 'Santri Nasionalis' Khofifah menyebut formasi yang akan dibangun dengan bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya ialah 'santri nasionalis'. "Begini, keputusan para Kyai dan Bu Nyai tanggal 15 Oktober yang lalu, kemudian pertemuan kembali 19 Oktober yang lalu, maka mereka merekomendasikan santri nasionalis," jelas Khofifah. Ini bukan kali pertama Khofifah ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur di Jawa Timur. Perempuan yang sudah dua kali mencalonkan diri sebagai kepala daerah ini membeberkan alasannya maju kali ini bukan demi jabatan, namun demi perjuangan kehormatan. "Saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu semua yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kalau saya ingin menikmati jabatan, sekaranglah saya harus menikmati karena saya sudah menjadi menteri, namun ini semua demi perjuangan kehormatan," ujar Khofifah di hadapan ribuan Jemaah Muslimat NU pada acara Istigasah Kubro di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (04/11) lalu. Pengumuman ini sekaligus menjawab rasa penasaran kaum muslimat NU terkait kepastian dirinya maju dalam Pilgub Jawa Timur. Khofifah sendiri saat ini menjadi pemimpin organisasi wanita NU tersebut. Dalam pertemuan tersebut ia sekaligus meminta restu kepada Muslimat NU dan berharap mereka menyampaikan pencalonannya ke keluarga dan Jemaah. 'Mampu merepresentasikan kepentingan perempuan' Kendati begitu, dosen politik Universitas Indonesia, Hurriyah, berpandangan bahwa ketika berbicara mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, tidak hanya tentang keberadaan perempuan dalam kontestasi politik, baik legislatif dan eksekutif. Tapi juga sejauh mana perempuan ini 'mampu merepresentasikan kepentingan perempuan' dalam kampanyenya. "Ini yang kayaknya kita perlu lihat, apakah Bu Khofifah dalam pencalonananya, narasi ini terlihat. Kalau narasi ini terlihat dalam kampanye bu Khofifah saya pikir ini hal yang baik, minimal itu kabar baik untuk kelompok-kelompok yang selama ini aktif mendorong upaya keterwakilan." Ketimbang laki-laki, perempuan justru lebih rajin untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. "Tapi kalau narasinya hanya sebatas pergantian kepala daerah, memenangkan kampanye, menggantikan incumbent, ya nggak ada bedanya saya pikir," imbuhnya. Diakui Hurriyah, berdasar kajian yang dilakukan Pusat Kajian Politik UI, potret keterwakian perempuan dalam politik terjadi perubahan yang signifikan dari sisi kuantitas. Namun, jika dilihat dari sisi esensi keterwakilan politik, 'belum terlalu baik'. "Belum memenuhi ekspektasi. Bukan tidak sesuai, tapi memang belum mencapai ekspektasi atau harapan dari kelompok-kelompok yang selama ini memperjuangkan keterwakilan politik perempuan," kata dia. "Yang dikhawatirkan juga adalah bisa backlash (serangan balik) ketika yang didorong hanya perempuan-perempuan untuk maju [di arena politik] tapi kemudian tidak memberi makna yang signifikan ke dalam keterwakilan kepentingan perempuan." Dalam rentang waktu 2005-2014 terdapat 26 perempuan kepala daerah, terdiri dari 20 Bupati perempuan, 5 Walikota perempuan, dan 1 Gubernur yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Seiring perubahan sistem pemilu, pada pilkada pada 2015, jumlah calon pemimpin perempuan mencapai 123 orang dari total 1.654 calon pemimpin daerah, atau sekitar 7,4 persen. Dari jumlah tersebut, 35 calon menang dalam ajang kontestasi pemilihan kepalada daerah. Namun pada pilkada 2017, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah semakin sedikit. Dari 620 kandidat yang maju dalam pemilihan hari ini, hanya ada 45 orang atau 7,25 persen calon perempuan. Dari total keseluruhan kepala dan wakil kepala daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten, cuma ada 59 kepala daerah perempuan pada 2017. Berarti, hanya 5,35 persen dari keseluruhan kepala daerah yang totalnya 1.084. Ditanya soal keterlibatan perempuan dalam pemilu. Hurriyah mengatakan perempuan termasuk kelompok pemilih yang besar dan sangat menentukan. Porsinya sendiri mencapai 60% dari total pemilih. "Porsi pemillih terbesar itu adalah perempuan termasuk kelompok pemilih terbesar. Kemudian, pemilih pemula juga porsinya cukup besar. Dan perempuan termasuk kelompok pemilih yang rajin untuk datang ke TPS, mau datang ke TPS ketimbang pemilih laki-laki," "Jadi dari segi mobilisasinya pemilih perempuan jauh lebih baik dari laki-laki."