Apakah pembayaran non-tunai untungkan semua lapisan masyarakat?
Ketika uang kertas perlahan dicabut dari peredaran, sekelompok orang di Swedia dan India mungkin akan ditinggal perkembangan zaman.
Sistem pembayaran non-tunai menjadi persoalan bagi sekelompok manusia lanjut usia. "Jika sistem tunai dihapus, akan muncul persoalan besar. Saya takut perubahan ini berlangsung cepat. Ada kecemasan tentang masyarakat yang tidak cocok dengan kepribadian Anda." Maijlis Jonsson adalah warga berusia 73 tahun yang tinggal di pusat ibu kota Swedia, Stockholm. Dia aktif berkegiatan dengan sejumlah koleganya, berkeliling kota dan berjumpa di warung kopi. Bagaimanapun, sebuah persoalan yang terus muncul membuat pikirannya terganggu. Swedia perlahan bertransformasi menjadi negara tanpa uang kertas dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini hanya satu dari lima transaksi di toko yang menggunakan pembayaran tunai--meningkat 50% dibandingkan lima tahun lalu. Pemerintah Swedia telah melarang penggunaan cek dan koin di bus umum. Banyak lokasi wisata di negara itu kini membarter karcis dengan plastik untuk menggiatkan daur ulang. Peraturan lokal memungkinkan pusat perniagaan menolak pembayaran tunai. Sekarang banyak toko di negara itu menggantung tanda bertuliskan, "harap tak membayar tunai." Hidup orang-orang yang tidak ingin atau tak mau berubah sungguh berat. Tak semua orang menghindari uang tunai Maijlis Jonsson masuk dalam kategori ini. Dia harus pergi ke bank untuk mengirim uang ke rekening teman yang membayarkannya tiket kereta secara digital. "Biasanya biaya pengiriman uang itu berkisar 79 krona atau sekitar US$9 (Rp125 ribu). Itu nominal yang besar." "Tentu mereka selalu berkata, anda dapat melakukannya gratis melalui internet, tapi itulah persoalannya. Sebagian dari kami tak mengetahui caranya," kata Jonsson. Sejumlah negara di Eropa mulai menerapkan sistem pembayaran nontunai. Jonsson berusaha membayar secangkir kopi di sebuah kedai dengan uang tunai, namun kasir menolak. "Dia tak mau menerima uang saya, jadi saya harus membayar menggunakan kartu," ujarnya, merujuk fenomena semakin sulitnya menemukan mesin anjungan tunai mandiri di Stockholm. Niklas Arvidsson, profesor di KTH Royal Institute of Technology yang berstatus pakar sistem pembayaran, menyebut kelompok demografi tertentu , terutama mereka yang lanjut usia, dapat tertinggal perkembangan zaman. "Kami juga menemukan masalah di sejumlah warung kecil di pedesaan yang barangkali tidak memiliki sambungan telekomunikasi yang mumpuni," kata dia. Senjakala uang tunai dan pergantian sistem Apakah Swedia mengeruk keuntungan dari perubahan ini? Jawabannya, menurut Arvidsson, iya. "Jika Anda melihat prospek makro ekonomi, tentu ada peluang keuntungan. Transaksi elektronik lebih cepat dan secara umum rendah biaya, serta membuat sistem pembayaran lebih efisien," ujarnya. Denominasi cek di sebagian bank di India memicu masyarakat setempat berbondong-bondong menarik uang dari rekening. Arvidsson menggarisbawahi bahwa, "tanpa sistem tunai, beberapa orang agak suit membayar pajak dan berbuat sedikit culas atas tagihannya." Pertanyaannya, ketika perubahan berlangsung tanpa peraturan tertulis, siapa yang memegang kendali? Akankah kita akan menyerahkan kewenangan itu pada sejumlah perusahaan swasta yang menguasai pengembangan sistem pembayaran non-tunai? Arvidsson berkata, hal tersebut beiesiko. "Kita mungkin akan berada di situasi di mana beberapa bank swasta memegang kendali atas sistem ini. Penanggulangannya adalah pertumbuhan perusahaan teknologi, pengembangan jasa yang dapat menandingi bank." "Harapannya akan muncul pasar yang kompetitif sehingga terbentuk oligopoli dan penumpukan kendali di sedikit pihak," kata Arvidsson. Faktanya, Swedia bukanlah satu-satunya negara yang mencanangkan masa depan tanpa uang tunai. Langkah sporadis India? India berencana meninggalkan transaksi tradisional berbasis tunai. Namun pengamat menganggap langkah yang diambil pemerintah India terlalu ekstrem dan cenderung brutal untuk memaksa masyarakat menerapkan transaksi digital. India menarik denominasi cek perbankan yang tinggi dari sirkulasi sekitar setahun lalu. Langkah itu berdampak pada perekonomian lokal dan kelompok masyarakat ekonomi bawah, meski dalam periode singkat. Pemerintah India secara sporadis memaksakan sistem pembayaran nontunai terhadap penduduknya. Perdana Menteri India Narendra Modi membuka puluhan kawasan non-tunai yang mendegradasi fungsi cek dan uang koin. Bahkan sebuah kementerian dibentuk khusus untuk mengawal perubahan sistem pembayaran itu. Namun India adalah negara besar yang sekitar 270 juta penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Apakah masa depan sistem non-tunai benar-benar diinginkan, kalaupun memang bisa diimplementasikan? Monika Halan, editor di harian Mint, koran ekonomi berbasis di New Dehli, menyebut pemerintah India bertindak atas sejumlah faktor. Salah satunya adalah penindakan terhadap peredaran uang di pasar gelap, termasuk yang berkaitan dengan kelompok teror. Namun, kata Halan, ada pula alasan inklusi finansial untuk masyarakat tidak mampu dan pertumbuhan ekonomi. "Ada sejumlah alasan masyarakat enggan datang ke bank. Mereka khawatir diperolok, uang kertas mereka kotor. Mereka tak percaya akan diperlakukan layak oleh manajer bank," ujar Halan. Halan juga menunjuk isu lain: kantor cabang bank di pedesaan tak memiliki cukup karyawan dan sumber daya. "Jika anda memperhatikan cara orang menabung di wilayah termiskin India, atau bahkan di perkotaan, dana-dana itu berasal dari kegiatan informal. Tapi banyak dari mereka akhirnya kehilangan tabungan mereka," tutur Halan. Nasabah ingin uang mereka aman, kata Halan. Pilihan mereka tentu menyimpan uang itu di bank ketimbang di rumah. "Anda perlu mendekatkan bank kepada masyarakat miskin, dalam konteks merekalah yang membutuhkan jasa penyimpanan, bukan bank yang menawarkan jasa itu." Halan memaparkan betapa digital banking melalui gawai murah meningkatkan pendapatkan penyedia jasa telekomunikasi besar. Segera setelah harga ponsel pintar jatuh, pedagang kaki lima, tukang kayu, penyapu jalan akan membeli gawai itu untuk meningkatkan usaha mereka. Profesi tadi merupakan yang paling menunjukkan jiwa wirausahawan. Berkat gawai tersebut, mereka kini dapat melakukan yang diupayakan orang kaya dan kelompok elit. Persoalan pembayaran dan privasi Tentu saja, seiring peningkatan transaksi digital, pertanyaan tentang keamanan data menyeruak. Saat kita terjun ke dunia virtual dan sistem pembayaran berbasis komputasi awan, siapa yang memiliki akses terhadap informasi pribadi kita? Melalui sistem nontunai, pemerintah India berharap masyarakat kelas bawah dapat merasakan perputaran ekonomi. Bagi Monica Halan, itu adalah permasalahan global yang tak mudah dituntaskan. "Ini adalah persoalan yang sedang digeluti setiap orang di seluruh penjuru dunia usai era Facebook." "Pemerintah harus bertindak sangat cepat untuk menyumbat kebocoran data yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di India," kata Halan. Namun Halan tetap berpikir positif terhadap kebijakan demonetisasi atau penarikan uang kertas seri pecahan Mahatma Gandhi sebagai pembayaran yang sah di India sejak 9 November 2016. "Sepertinya infrastruktur virtual tengah dibangun. Jika jalan tol dan rel kereta dapat mendekatkan para pegiat usaha dan meningkatkan penghasilan, hal serupa juga dapat dilakukan teknologi." "Seketika jin teknologi keluar, bagaimana Anda dapat memasukkannya kembali ke botol?" ujar Halan. Anda dapat membaca artikel ini di BBC Capital dengan judul Does a cashless society benefit everyone?