Dua opsi polisi untuk OPM: Tinggalkan kampung atau menyerahkan diri
Kepolisian masih mengambil opsi persuasif kepada kelompok yang menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPM-OPM).
Polda Papua menyiagakan setidaknya 200 personel di sekitar Kampung Banti dan Kimbely menyusul isolasi akses dari dan menuju desa di Timika itu. (Ilustrasi) Kelompok itu sudah lebih dari tiga hari terakhir mengisolasi lalu lintas dari dan menuju dua kampung di Kabupaten Timika, Banti dan Kimbely. Pejabat humas Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Suryadi Diaz mengklaim sekitar 100 anggota kelompok itu kini berbaur dengan penduduk di dua kampung tersebut. Ia menilai hal itu akan menyulitkan kepolisian jika mengambil tindakan represif. "Kalau bisa mereka (TPN-OPM) minimal meninggalkan kampung. Demi keamanan bersama, kami imbau, jelang Natal dan tahun baru, tinggalkan kampung atau menyerahkan diri. Itu permintaan kami," kata Suryadi saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (12/11). Suryadi menyebut para anggota TPN-OPM tidak menyandera penduduk, melainkan bersiaga di sejumlah titik yang menjadi pintu utama Kampung Banti dan Kimbely. "Mereka membatasi ruang gerak. Istilah penyanderaan memang berlebihan karena penduduk (masih dapat) beraktivitas seperti biasa, tapi laki-laki tidak boleh keluar dari kampung," ujar Suryadi. Isak Ondowame, pendeta Gereja Kemah Injil yang juga tokoh agama di Timika, mengutarakan hal serupa tentang isu penyanderaan sekitar 1.300 penduduk di dua kampung itu. Isak mengatakan para anggota TPN-OPM yang bersuku Amungme tidak mungkin melukai pendatang, apalagi sesama warga asli Papua. "Ini bukan penyanderaan, mereka sudah lama menghuni di situ dengan pendulang emas. Mereka dengan masyarakat setempat menyatakan suku Amungme, mati sama-sama, hidup sama-sama," ujarnya. Setidaknya separuh dari warga di dua kampung itu merupakan perantau yang datang dari Toraja, Sulawesi Selatan dan Maluku Tenggara. Mereka bekerja sebagai pendulang emas di area tambang milik PT Freeport Indonesia. Pendulang emas ilegal beroperasi di sejumlah titik di Timika. Isak menduga anggota TPN-OPM yang bersiaga di Banti dan Kimbely berjumlah ratusan orang dan dari empat komando TPN-OPM yang saat ini telah berada di Timika. "Mereka menutut hak kebebasan, anggota TPN-OPM dari Wamena sampai Paniai gabung di situ untuk menutut kepada pemerintah," tutur Isak. Sementara itu, Fadel Al Hamid dari Dewan Adat Papua mendorong kepolisian melibatkan tokoh agama serta adat dan pegiat hak asasi manusia dalam penjajakan komunikasi dengan TPN-OPM di Timika. Hingga Minggu petang, polisi masih kesulitan bernegosiasi dengan kelompok tersebut. Penjajakan itu, kata Fadel, harus dilakukan kepolisian agar opsi tindakan represif tidak diambil. "Ada cukup banyak masyarakat sipil, polisi tidak bisa melakukan tindakan represif," ujarnya. "Itu opsi terakhir, kalau pun dilakukan risikonya besar sekali. Upaya lain melibatkan pemerintah, gereja, dan tokoh adat di sana, juga dengan para pekerja HAM," kata Fadel menambahkan. Fadel menyebut pengisolasian kampung Banti dan Kimbely sepatutnya tidak diarahkan ke isu penyanderaan. Apalagi, kata dia, selama ini kepolisian bisa berkomunikasi dan mengetahui secara persis motif dan niat TPN-OPM. "Hindari pemberitaan yang dapat membuat kelompok itu menjadi semakin resisten untuk berkomunikasi. Tidak perlu mengembangkan informasi sepihak. Itu yang paling penting," ucap Fadel. Warga dan personel kepolisian menyalurkan bantuan makanan instan ke Desa Banti dan Kimbely, Minggu (12/11). Menurut laporan wartawan di Timika, Mauritz Sadipun, kepolisian telah membentuk tim khusus yang menjadi penghubung mereka dengan TPN-OPM. Namun tim tersebut juga belum memiliki akses langsung untuk berkomunikasi dengan kelompok yang disebut polisi memegang puluhan pucuk senjata api. Sementara itu, dua kontainer berisi makanan instan dari pemerintah setempat dan PT Freeport telah tiba di kantor Polres Timika sejak Sabtu lalu. Melalui kepala desa dan tokoh masyarakat lokal, polisi secara bertahap menyalurkan makanan tersebut. Menurut pantauan di lapangan, akses utama dari dan menuju dua kampung tersebut berada sekitar 400 meter dari kantor Polres Timika. Lokasi itu juga menjadi salah satu titik jalur utama menuju penambangan emas PT Freeport Indonesia. Kepolisian menyebut TPN-OPM hanya memberi izin para perempuan di Kampung Banti dan Kimbely untuk keluar-masuk desa. Ketika akses utama ke kampung itu ditutup, topografi kampung yang terdiri dari perbukitan serta jurang menyulitkan siapa pun keluar atau masuk ke sana. Sejak penutupan akses, Polda Papua telah memasukkan 21 terduga anggota TPN-OPM ke dalam daftar pencarian orang. Tak hanya berkaitan dengan pengisolasian kampung, mereka diduga juga terlibat dalam kontak tembak dengan personel Brimbob akhir Oktober lalu.