Pegiat Thailand didakwa atas penerbitan laporan 'penyiksaan militer'
Tiga pegiat Thailand untuk hak asasi manusia telah didakwa dengan tuduhan pidana setelah menerbitkan laporan tuduhan penyiksaan yang dilakukan prajurit di Thailand selatan.
Prajurit Thailand dan polisi telah lama dituduh atas kasus penyiksaan di Thailand selatan. Tuduhan atas penyiksaan militer di Thailand selatan, daerah yang sudah lama terjadi pemberontakan Muslim, bukanlah hal baru. Namun, ada peningkatan tajam atas tuduhan kriminalitas melawan kritikan pemerintah baru-baru ini, ujar wartawan BBC Jonathan Head. Ketiga pegiat tersebut menghadapi dua tahun penjara jika ditemukan bersalah telah memfitnah militer dan tambahan tiga tahun penjara jika mereka ditemukan telah melanggar tindakan kejahatan komputer di negara itu. Kelompok pegiat HAM mengecam dakwaan ini. Mengapa mereka didakwa? Pornpen Khongkachonkiet, yang menjabat sebagai ketua Amnesty International di Thailand, Anchana Heemmina dan Somchai Homlaor menerbitkan serangkaian laporan pada Februari mengenai data 54 orang yang diduga telah disiksa di tahanan militer. Metode penyiksaan itu diduga terdiri dari siksaan penglihatan, kekerasan fisik, ancaman dengan senjata api dan 'kekurangan nafas'. Pemberontakan di Thailand selatan merupakan perang terlama di Asia Tenggara. Pihak tentara berwenang, yang menolak kebenaran laporan-laporan tersebut, meminta nama-nama narasumbernya. Para peneliti menolak permintaan itu karena alasan keselamatan. Sekretaris jenderal Amnesty International, Salil Shetty, mengatakan dakwaan itu sebagai bahan ejekan atas janji pemerintah Thailand untuk mengenalkan peraturan anti-penyiksaan. "Peristiwa ini adalah paradoks kejam, mereka mengusik para pegiat karena telah membuka kedok praktik mereka yang keji," kata Shetty dalam pernyataannya.