Mesir tetapkan jadwal pemilu parlemen
Pemimpin sementara Mesir telah menentukan waktu pemilihan umum, di tengah ketidakpastian di negara tersebut.
Pemerintah transisi yang akan dibentuk diharapkan dapat meredakan kekerasan. Dekrit Adly Mansour mempertimbangkan perubahan rancangan konstitusi Islam dan sebuah referendum, yang akan memuluskan jalan menuju pemilu tahun depan. Keputusan ini terjadi setelah 51 orang tewas di ibukota Kairo. Ikhwanul Muslimin mengatakan anggota-anggotanya ditembak setelah tergulingnya Presiden Mohammad Morsi. Militer mengatakan tindakan itu dilakukan karena adanya provokasi bersenjata. Morsi, seorang Islamis dan pemimpin Mesir pertama yang terpilih secara langsung, digulingkan dari jabatannya oleh militer pekan lalu, menyusul protes massa. Para pendukungnya menuduh militer melakukan kudeta, tetapi para penentangnya mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari revolusi yang menurunkan Presiden Hosni Mubarak pada 2011. Protes Mansour menerbitkan dekrit pada Senin (8/7) malam. Keputusan itu menyebutkan tim panel yang bertugas untuk mengubah konstitusi - yang ditunda pada tahun lalu - akan dibentuk dalam 15 hari nanti. Selain itu pemerintah sementara akan melakukan referendum - yang dilakukan dalam waktu empat bulan ini. Kemudian pemilihan umum parlemen akan digelar pada 2014 dan pemilihan presiden akan digelar setelah parlemen baru terpilih. Ikhwanul Muslimin sejauh ini tidak mengeluarkan komentar mengenai berbagai rencana yang usulan pemerintahan baru. Kebijakan Mansour itu dilakukan setelah berlanjutnya protes dari kedua pendukung dan penentang Mohammad Morsi. Sementara itu upaya untuk mencegah kekerasan baru juga dilakukan, dan perdana menteri sementara akan membuat pemerintah transisi untuk menstabilkan negara tersebut dan mempersiapkan pemilu.