Israel-Palestina: Bagaimana nasib penyelidikan kasus dugaan kejahatan perang terhadap Israel setelah tidak mau bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional?
Israel menyatakan tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dengan dugaan kejahatan perang di wilayah-wilayah yang didudukinya.
Permukiman Yahudi di wilayah pendudukan diperkirakan masuk dalam daftar yang akan diselidiki ICC. Dalam surat yang dilayangkan kepada pengadilan itu, Israel mengatakan ICC "bertindak tanpa wewenang" dalam melakukan penyelidikan. Kasus tersebut diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional oleh Palestina. Masalah ini berpotensi semakin merusak hubungan antara Israel dan Palestina. Baru bulan lalu, pihak berwenang Israel mencabut izin masuk VIP untuk menteri luar negeri Palestina sepulangnya dari Tepi Barat yang diduduki Israel sesudah mengadakan pembicaraan dengan Jaksa ICC, Fatou Bensouda, kata para pejabat Palestina. Berlokasi di Den Haag, Belanda, ICC didirikan pada 2002 untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kejahatan paling serius--genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Mahkamah mempunyai kewenangan bertindak ketika negara "tidak mampu atau benar-benar tidak mau" melakukannya sendiri. Mengapa Mahkamah Pidana Internasional menyelidiki Israel dan Palestina? ICC mempunyai tugas mencari tahu apakah terdapat cukup alasan untuk membuka penyelidikan ketika ada anggota baru masuk, sebagaimana dalam kasus Palestina pada Januari 2015. Bulan lalu, Fatou Bensouda mengumumkan bahwa pengadilan akan melakukan penyelidikan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh pihak Israel dan Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak 13 Juni 2014. Penyelidikan akan mencakup perang antara Israel dan Palestina pada 2014. Tanggal tersebut- ditentukan oleh Palestina - menandai operasi Israel terhadap militan Palestina dan intensifikasi kekerasan yang menyebabkan perang selama 50 hari pada Juli dan Agustus. Setidaknya 2.251 warga Palestina meninggal dunia, termasuk lebih dari 1.462 warga sipil serta 11.231 luka, menurut PBB. Di pihak Israel, 67 tentara tewas dan enam warga sipil meninggal dunia, sementara beberapa lainnya luka. Mengapa Israel keberatan terhadap penyelidikan? Jaksa penyidik Mahkamah Pidana Internasional Fatou Bensouda memberikan tenggat waktu hingga Jumat (09/04) kepada Israel dan Palestina untuk menyatakan apakah masing-masing melakukan penyelidikan sendiri tentang kemungkinan terjadinya kejahatan perang di wilayah pendudukan. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan telah memberitahu ICC mengenai "kerja sama penuh ... dari Negara Palestina". Israel mengatakan penyelidikan ICC secara sengaja mengabaikan kasus penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel; Naftali Fraenkel, Gilad Shaer dan Eyal Yifrah. Sebaliknya, Israel menyatakan tidak akan turut campur dalam kasus ini. "Israel sepenuhnya menolak klaim bahwa negara ini telah melakukan kejahatan perang." Demikian pernyataan kantor perdana menteri. "Israel kembali menegaskan pendiriannya secara tegas bahwa pengadilan di Den Haag tidak mempunyai wewenang melakukan penyelidikan terhadap Israel," tambah pernyataan kantor perdana menteri. "Campur tangan pengadilan yang tak dapat diterima ini tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan tujuan pendiriannya." Israel mengatakan ICC tidak mempunyai yurisdiksi di wilayah-wilayah yang dimaksudkan, wilayah yang dikuasai Israel sejak Perang Timur Tengah tahun 1967. Israel bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional. Ditegaskan pula oleh Israel bahwa Palestina tidak memenuhi syarat sebagai negara berdaulat sehingga tidak berhak menjadi anggota ICC. Tetapi Mahkamah Pidana Internasional telah memutuskan pihaknya mengantongi mandat melakukan penyelidikan di wilayah-wilayah pendudukan dan menerima Palestina sebagai anggota sesudah Palestina diberi status negara pemantau nonanggota PBB pada tahun 2012. Israel juga mempermasalahkan tanggal permulaan penyelidikan dugaan kejahatan itu karena tidak mencakup penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel oleh militan Hamas sehari sebelumnya. Peristiwa itu memicu operasi militer Israel. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional akan dilanjutkan tanpa kerja sama dari Israel. Jika Israel melarang penyidik ICC di lapangan, keterangan para saksi mata dapat didengarkan di negara-negara lain atau bahkan di Den Haag. Kasus ini diperkirakan dipusatkan pada tiga wilayah utama: perang Israel-Gaza pada 2014; kekerasan di sepanjang perbatasan Israel-Gaza pada 2018 bersamaan dengan demonstrasi Palestina untuk mendukung hak pengungsi Palestina kembali ke tanah leluhur yang kini menjadi wilayah Israel; dan permukiman Israel di wilayah pendudukan, yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional - meskipun Israel menepis penilaian itu. Dengan penyelidikan ini, baik para pejabat Israeli maupun Palestina berisiko ditangkap jika mereka melakukan perjalanan ke luar negeri.