Proses Rizieq Shihab: Kriminalisasi atau proses hukum biasa?
Kelompok yang menamakan diri 'Alumni 212' menuding polisi melakukan 'kriminalisasi ulama' terkait kasus Rizieq Shihab, namun seorang tokoh NUmenyebut, yang dilakukan polisi sekadar penegakkan hukum biasa.
Para pendukung Rizieq Shihab, saat mengawal pemimpin FPI itu dalam pemeriksaan di Polda Metro Jakarta beberapa waktu lalu. "Kriminalisasi itu kalau ada orang yang tidak melakukan tindakan kriminal, terus dikriminalkan. Kalau dia memang melakukan tindakan yg patut diduga sebagai tindak pidana, itu proses penegakkan hukum biasa saja," kata Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU). Sebelumnya, dalam suatu jumpa pers di sebuah masjid di jakarta Selatan, kelompok yang menyebut diri sebagai Alumni 212 menyebut, penetapan tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, sebagai tersangka dugaan pelanggaran UU Pornografi, merupakan 'kriminalisasi ulama.' "Kami meminta agar kepolisian dan kejaksaan agung menghentikan kasus kriminalisasi ulama dan agar presiden Jokowi mencabut pernyataan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," kata Ansufri Idrus Sambo yang disebut sebagai Presidium Alumni 212. Aksi 'anti seks bebas' dari Hizbut Tahrir Indonesia' kelompok yang sedang disorot di Indonesia. Kelompok ini juga mendesak tim investigasi Komnas Ham untuk segera mengeluarkan rekomendasi terkait kasus 'kriminalisasi ulama' ini. Disebutkan Ansufri, rekomendasi itu nantinya akan dibawa ke DPR dan lembaga dan pengadilan internasional, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari. "Kita bawa ke DPR dan mendesak DPR melakukan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban presiden yang kami anggap sudah melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum berat dengan mengkriminalisasi para ulama, para aktivis dan pada waktu membubarkan ormas Islam," kata Ansufri dalam keterangan pers Rabu (31/5). Namun, Rumadi Ahmad, Ketua Lakpesdam NU berpandangan lain. "Istilah 'kriminalisasi ulama' itu sengaja mereka gunakan sebagai strategi membangun solidaritas, seolah-olah polisi memusuhi ulama. Tapi masyarakat saya kira sudah cerdas untuk membedakan mana yang kriminal dan mana yang kriminalisasi," katanya, kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia. Rumadi juga menepis tudingan, bahwa proses hukum terhadap Rizieq Shihab merupakan rekayasa pemerintah. Ia mengingatkan Rizieq menghadapi sejumlah kasus lain juga, antara lain penodaan agama lain dan pencemaran nama baik Presiden Soekarno. "Mana yang dimaksud rekayasa? Kalau memang tidak salah, hadapi saja," papar Rumadi lebih jauh. Pengacaranya menyebutkan, Rizieq Shihab berharap jika pulang, disambut massanya bagai Ayatullah Khomeini. Betapa pun, katanya, proses hukum tentu harus berlangsung adil. "Beri kesempatan Rizieq Sihab untuk membela diri. Tidak usah didramatisir. Kalau memang Rizieq tidak bersalah, nama baiknya harus dipulihkan." Rumadi juga menyesalkan niat pihak Rizieq untuk mengerahkan massa ke bandara, saat Rizieq pulang -yang belum jelas kapan. "Tidak usah mengancam-ngancam mengerahkan satu juta orang. Membayangkan seperti Imam Khomeini pulang dari Paris pada 1979. Umat tidak usah terprovokasi. Biarlah hukum berjalan. Untuk umat, soal tindak pidana Rizieq ini, apanya yg mau dibela? Lebih baik masyarakat menyerahkan dan mendorong proses hukum yg adil." Sebelumnya Ketua MUI Ma'ruf Amin juga mengatakan kasus yang menimpa Rizieq bukan merupakan bentuk kriminalisasi ulama.