Pemerintahan baru Irak disetujui di tengah usaha atasi ISIS
Parlemen Irak menyetujui pemerintahan inklusif baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Haidar al-Abadi di tengah upaya mengatasi kelompok Daulah Islamiyah atau ISIS.
Haidar al-Abadi diperintahkan membentuk pemerintahan setelah Nouri Maliki mundur. Perdana Menteri, Haidar al-Abadi, seorang penganut Syiah moderat, dibantu oleh dua wakil perdana menteri. Pertama adalah Salih al-Mutlak dari perwakilan Sunni dan Hoshyar Zebari dari kelompok Kurdi. Pemerintahan baru disetujui parlemen dalam sidang khusus pada Senin (08/09) di tengah upaya mengatasi milisi Daulah Islamiyah atau ISIS yang telah menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak. Sejauh ini belum ditunjuk siapa yang akan menjadi menteri pertahanan dan menteri dalam negeri. Menurut perdana menteri, kedua pos akan diisi dalam waktu satu minggu ini. Pos-pos kementerian lain sudah diisi berdasarkan kesepakatan berbagi kekuasaan antara Syiah yang menjadi mayoritas, Sunni dan Kurdi. Perdana Menteri Haidar al-Abadi bertujuan membentuk pemerintahan baru yang mampu memulihkan kepercayaan komunitas Kurdi dan Sunni yang menuduh perdana menteri sebelumnya Nouri al-Maliki memonopoli kekuasaan untuk komunitas Syiah. Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry bertolak ke Timur Tengah Selasa (09/09) untuk membahas situasi di Irak dan menggalang konsensus aksi terhadap Daulah Islamiyah.