Foxconn kembali langgar aturan tenaga kerja
Foxconn, produsen elektronik kontrak terbesar di dunia, mengakui telah terjadi pelanggaran atas kebijakan perusahaan di sebuah unit mereka di Cina.
Foxconn memiliki catatan yang buruk dalam menerapkan kebijakan kesejahteraan buruh yang layak. Pelanggaran tersebut terkait dengan mempekerjakan secara magang sejumlah pelajar dalam sistem kerja bergilir (shift). Foxconn mengatakan tindakan telah diambil agar pabrik mereka "patuh secara penuh dengan kebijakan perusahaan." "Ada beberapa kasus di mana kebijakan yang berkaitan dengan lembur dan bekerja pada shift malam tidak ditegakkan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Perusahaan, yang membuat produk untuk beberapa merek terbesar di dunia ini, menyita perhatian dunia atas praktek kerja mereka yang diduga melanggar hukum. Sebelumnya, Foxconn mengaku mereka mempekerjakan karyawan magang di bawah umur di unit pabrik yang sama tahun lalu. Sering melanggar Perusahaan manufaktur raksasa ini dimiliki oleh Hon Hai Precision di Taiwan dan mempekerjakan sekitar 800.000 pekerja di seluruh dunia. Foxconn, memproduksi sebagian besar produk raksasa teknologi besar di seluruh dunia, termasuk Apple, Sony, Microsoft, HP, dan Nokia. Perusahaan ini pertama kali disorot atas dugaan praktek perburuhan ketika 13 karyawan mereka bunuh diri di pabrik Cina pada tahun 2010. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran atas kondisi kerja di unit Cina dan memicu buruh melakukan beberapa protes. Foxconn merespon hal tersebut dengan menaikkan upah, memperpendek jam kerja dan mempekerjakan konselor di situs. Pada tahun 2010, Foxconn juga menghentikan sementara unitnya di India setelah 250 pekerja jatuh sakit. Dan pada Mei 2011, dua orang tewas setelah ledakan di sebuah pabrik perusahaan di Chengdu. Baru-baru ini, Foxconn menegaskan kembali rencana perusahaannya untuk membangun pabrik telepon seluler di Indonesia mulai tahun depan. Foxconn sejak 2012 lalu sudah mengumumkan minatnya untuk beroperasi di Indonesia, tetapi tertunda setelah pembicaraan dengan pemerintah dan pencarian mitra lokal.