Erdogan ditampilkan dalam bentuk karikatur singkap baju perempuan berjilbab, Turki akan gugat majalah Prancis Charlie Hebdo
Turki menyatakan tekad akan mengambil langkah "hukum dan diplomatik" terkait karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di majalah Prancis Charlie Hebdo.
Turki dan Prancis terlibat konflik dalam sejumlah isu baru-baru ini. Kartun itu menggambarkan presiden Turki tersebut menyingkap baju seorang perempuan berjilbab. Media resmi menyebutkan jaksa Turki telah memulai penyelidikan resmi terkait majalah satiris itu. Hubungan antara Prancis dan Turki tegang setelah Presiden Emmanuel Macron bertekad akan mengambil langkah yang lebih tegas terkait kelompok Islam radikal. Protes juga memanas di sejumlah negara termasuk Bangladesh, Kuwait, Yordania dan Libya dengan seruan boikot terhadap barang-barang Prancis. Erdogan juga mengajukan tuntutan pidana terhadap Geert Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV), partai sayap kanan jauh di Belanda, atas tuduhan "menghina presiden". Tuduhan tersebut terkait dengan komentar Wilders di media sosial, sebagaimana dilaporkan Anadolu, kantor berita resmi Turki. Wilders adalah salah satu politisi sayap kanan paling terkemuka di Eropa dan telah memainkan posisi kunci dalam debat imigrasi di Belanda selama dekade terakhir, meskipun dia belum pernah menjabat di pemerintahan. Pada Sabtu lalu, Wilders mengunggah gambar kartun Erdogan dan memberi judul "teroris". Dua hari kemudian, dia mengunggah gambar kapal tenggelam dengan bendera Turki di atasnya. "Bye bye @RTErdogan. Keluarkan Turki dari NATO," cuitnya di bawah gambar itu. Pengacara Erdogan, yang mengajukan gugatan kepada otoritas kejaksaan Turki di Ankara pada hari Selasa, mengatakan pengadilan Turki memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut. Alasannya, penghinaan tersebut ditujukan kepada presiden Turki, sebagaimana dilaporkan Anadolu, mengutip dokumen yang diajukan oleh tim pengacaranya. Politisi anti-Islam Belanda Geert Wilders berbicara kepada media menyusul putusan dalam bandingnya di Schiphol dekat Amsterdam, Belanda, awal September lalu. Pengaduan yang diajukan oleh pengacara Erdogan mengatakan bahwa unggahan media sosial politisi Belanda itu tidak dapat dilihat dalam konteks kebebasan berpikir dan berpendapat. Dikatakan bahwa pernyataan itu "menyinggung" martabat dan kehormatan presiden. Cuitan Wilders muncul di tengah perdebatan terbaru tentang Islam dan apa yang digambarkan oleh Ankara sebagai meningkatnya Islamofobia dan "fasisme" di Eropa. Pada 25 Oktober lalu, Erdogan mengeluarkan pernyataan yang isinya mendesak Wilders agar "tahu diri". "Kami tidak memiliki fasisme dalam buku kami. Anda memiliki fasisme dalam buku Anda," katanya. Pejabat pemerintah Turki lainnya juga secara luas mengkritik Wilders karena tweet tersebut, dengan menggunakan tagar #TerroristGeertWilders. Hubungan Turki dan Belanda memburuk pada 2017 ketika para pejabat Belanda tidak mengizinkan para menteri Turki menghadiri acara di Belanda yang diadiakan oleh komunitas Turki di negara tersebut ketika Turki menggelar referendum konstitusi. Pada 2018, kedua negara mulai menormalisasi hubungan dengan pengangkatan duta besar. Apa tanggapan pemerintah Belanda? Perdana Menteri Belanda (PM) Mark Rutte mengatakan gugatan Erdogan tersebut tidak dapat diterima. "Saya memiliki pesan untuk Presiden Erdogan dan pesannya sangat sederhana. Di Belanda, kami menganggap kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak yang paling kami hargai dan itu termasuk karikatur, termasuk politisi," ujarnya sebagaimana diberitakan Kantor berita Reuters. Ankara telah lama mengkritik pandangan dan kebijakan yang dikemukakan oleh Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV). Bagaimana reaksi para pejabat Turki? Presiden Erdogan telah melibatkan Turki dalam beberapa konflik regional. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu pada hari Minggu menyebut Wilders sebagai "pecundang rasis" yang mencoba mendapatkan dukungan dengan permusuhan terhadap Islam dan orang asing. "Sudah waktunya bagi Eropa untuk menghentikan politisi manja yang berpikiran fasis," kata Cavusoglu di Twitter. Devlet Bahceli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis Turki dan sekutu Erdogan, mengatakan pada hari Selasa bahwa Wilders memiliki "hubungan gelap" dengan organisasi teroris. "Pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV) yang melemah telah membungkuk begitu rendah hingga menyebut presiden kita seorang teroris. "Dia telah menunjukkan siapa sebenarnya teroris, fasis dan barbar," kata Bahceli kepada anggota partainya di parlemen, masih dikutip dari Reuters. Langkah itu dilakukan sehari setelah Erdogan mendesak Turki untuk memboikot barang-barang Prancis atas gambar Nabi Muhammad yang dipajang di Prancis, yang oleh banyak orang Muslim dianggap sebagai penghujatan. Siapa Geert Wilders? Wilders sering mengejutkan kalangan politik Belanda dan menyinggung umat Islam. Dia dibebaskan dalam sidang ujaran kebencian tahun 2011 atas pernyataan yang menyamakan Islam dengan Nazisme dan menyerukan larangan Alquran. Protes warga Irak di Baghdad terkait penyataan Macron soal penerbitan kartun Nabi Muhammad. Bulan lalu dia dibebaskan oleh pengadilan banding atas tudingan diskriminasi, meskipun pengadilan menguatkan dakwaan terhadapnya. Wilders dituduh memimpin seruan untuk agar ada "lebih sedikit orang Maroko" di Belanda pada sebuah unjuk rasa tahun 2014. Pada 2016 dia dihukum karena tudingan menghina kelompok dan menghasut diskriminasi. Tetapi politisi anti-Islam berusia 56 tahun itu menyebut kasus itu sebagai pengadilan pertunjukan politik dan menantang putusan tersebut. Dia berpendapat bahwa komentarnya harus dilindungi oleh atas hak kebebasan berbicara di negara itu.