Arab Saudi: Raja Salman pecat anggota keluarga kerajaan dari kementerian pertahanan
Sejumlah pejabat Saudi, termasuk dua anggota keluarga kerajaan telah dipecat dari jabatan mereka di kementerian pertahanan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkuasa secara de facto untuk Arab Saudi Dalam sebuah keputusan kerajaan disebutkan bahwa Raja Salman telah mencopot Pangeran Fahad bin Turki dari jabatan komandan pasukan gabungan dalam koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Putranya, Abdulaziz bin Fahad, juga dicopot dari jabatan wakil gubernur. Kedua orang itu, bersama dengan empat pejabat lainnya, menghadapi penyelidikan atas "transaksi keuangan mencurigakan" di Kementerian Pertahanan, sebut keputusan kerajaan. Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang merupakan putra raja dan dianggap sebagai penguasa Arab Saudi secara de-facto, telah mempelopori kampanye melawan dugaan korupsi di pemerintahan. Namun, para kritikus mengatakan penangkapan tokoh-tokoh elite ini bertujuan untuk melenyapkan penghalang kekuasaan bagi pangeran. Pada awal tahun ini, Wall Street Journal melaporkan bahwa tiga anggota senior keluarga kerajaan telah ditahan, termasuk adik raja Pangeran Ahmed bin Abdulaziz dan mantan putra mahkota Mohammed bin Nayef. Peristiwa penting yang melibatkan bangsawan Saudi terjadi pada 2017, di mana puluhan tokoh keluarga kerajaan Saudi, menteri-menteri dan pengusaha telah ditawan di hotel Ritz-Carlton di Riyadh. Sebagian besar dari mereka belakangan dibebaskan, namun setelah mencapai kesepakatan bernilai US$106,7 miliar. The Ritz-Carlton in Riyadh is holding about 200 members of the Saudi elite Putra Mahkota Mohammed bin Salman, 35 tahun, mendapat pujian internasional saat berjanji melakukan rangkaian reformasi ekonomi dan sosial negara yang sangat konservatif itu sejak berkuasa pada 2016. Namun dia telah terlibat sejumlah skandal, termasuk pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kedutaan Saudi di Istanbul pada 2018 dan dugaan rencana pembunuhan terhadap mantan agen intelijen Saudi di Kanada. Dia juga dikiritik menyusul konflik berkelanjutan di Yaman, di mana Arab Saudi menyokong pasukan pro-pemerintah, serta perlakuan kasar terhadap aktivis hak-hak perempuan, meskipun sejumlah aturan diskriminatif telah dicabut seperti hak perempuan untuk mengemudi.