Pengamat: SBY sampaikan 'sinyal dukungan pada Jokowi dengan syarat'
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY 'memberikan sinyal' untuk mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden dalam pemilu 2019 mendatang, seperti disampaikan oleh pengamat.
Dalam pidato di rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Demokrat di Bogor, Sabtu (10/03), yang dihadiri Jokowi, SBY menyatakan : "Pak Presiden. Jika Allah menakdirkan, senang Partai Demokrat bisa berjuang bersama bapak." Pengamat politik dari Universitas Airlangga Unair Muhammad Asfar menyebutkan pernyataan SBY itu merupakan sinyal untuk membuka pintu koalisi dengan Jokowi, namun dengan syarat. "Hanya saja kalimat insya Allah itu sebenarnya dengan bahasa lain memberikan sinyal juga ada syarat-syarat tertentu untuk memberikan dukungan atau koalisi itu bisa terbentuk," jelas Asfar. Dia menilai 'pintu' yang dibuka SBY ini merupakan awal dari komunikasi untuk melakukan negosiasi sebelum memberikan dukungan. "Kalau membangun koalisi artinya kami dapat apa," ujar Asfar dalam wawancara melalui telepon dengan BBC Indonesia, Sabtu (10/03). Asfar menilai pernyataan SBY ini berbeda dengan pimpinan partai yang telah mendukung Jokowi. Jokowi berbincang dengan SBY di halaman Istana Merdeka. "Beda dukungan dari Golkar, Nasdem, Hanura, PPP memberikan dukungan dengan tegas tanpa syarat," kata dia. Jokowi hadir dalam pembukaan rapimnas Partai Demokrat, dan menyebut dirinya seorang pemimpin yang demokrat bukan otoriter. "Artinya saya dan Pak SBY ini sebenarnya beda tipis banget. Kalau saya seorang demokrat, kalau Pak SBY tambah satu, ketua partai Demokrat," kata Jokowi disambut tawa peserta rapimnas. 'AHY wapres atau menteri' Asfar memperkirakan syarat yang diajukan Partai Demokrat untuk berkoalisi adalah dengan memberikan posisi pada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, putra sulung SBY. "Kalau terjadi koalisi ya high goal-nya itu wakil presiden, atau menteri dalam kabinet," jelas dia. Namun, Asfar menduga jika AHY dipasangkan sebagai wapres Jokowi akan mendapatkan tantangan dari sejumlah partai lain, terutama PDIP. Sebaliknya jika AHY tidak dipasangkan sebagai wapres Jokowi dalam pemilu 2019 nanti, menurut Asfar, PDIP akan menerima dukungan tersebut. Asfar menilai dengan memberikan dukungan pada Jokowi yang memiliki elektabilitas tinggi, akan menguntungan Demokrat. "Diperkirakan pembangunan infrastuktur yang dilakukan Jokowi akan dirasakan manfaatnya pada lima tahun mendatang, dan akan menguntungkan pemerintah, dan juga demokrat jika ada di dalam koalisi pemerintah," jelas dia. Dalam pemilihan presiden 2014 lalu, memilih netral dan tidak mendukung salah satu calon presiden saat itu, Joko Widodo ataupun saingannya Prabowo Subianto.