Pemerintah didesak bekerja lebih cepat bagi masyarakat adat
Masyarakat Adat Nusantara mendesak Presiden Joko Widodo segera mengembalikan lebih banyak tanah adat, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat serta mengesahkan UU tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat.
Hutan seluas 3.545 hektar secara resmi diserahkan pemerintah untuk dikelola oleh masyarakat suku Knasaimos di Papua Barat pada Kamis (09/03). Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada Jumat (17/03) di Kampong Tanjung Gusta, Sumatera Utara, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan hasil kerja sama masyarakat adat dengan pemerintah selama ini masih terlalu kecil untuk masyarakat adat. Hingga saat ini baru 13.000 hektar hutan adat yang dikembalikan ke masyarakat adat sesuai surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas hutan adat pada 30 Desember 2016. Berdasarkan ketetapan KLHK tersebut, ada sembilan komunitas adat yang akan mengelola hutan adat dengan total area sekitar 13.000 hektar dihuni oleh sekitar 5.700 kepala keluarga. "Masyarakat adat menginginkan ada percepatan-percepatan untuk kinerja pemerintah untuk masyarakat adat," kata Abdon. AMAN memperkirakan terdapat sekitar delapan juta hektar hutan yang menjadi hak masyarakat adat. Percepatan lain yang dituntut Abdon adalah membentuk satuan tugas (satgas) untuk masyarakat adat serta mengesahkan UU tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dalam pembukaan kongres mengatakan bahwa pemerintah lewat kementeriannya masih terus berupaya untuk mengembalikan pengakuan hutan adat. Siti menjelaskan sedang didiskusikan rencana mengeluarkan 7.000 hektar hutan adat dari Toba Pulp Lestari. Selain itu sembilan unit desa Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, juga sedang dalam proses pengakuan oleh KLHK. Delegasi Amerika Latin dan Tengah "Saya sependapat bahwa yang penting adalah kerja konkret dan percepatan. Perjuangan hak-hak masyarakat adat sebenarnya bukan hanya milik masyarakat adat namun merupakan perjuangan bangsa Indonesia dan pemerintah. Pengakuan hutan adat merupakan bagian dari kebijakan kehutanan sosial yang dicanangkan pemerintah," kata Siti. Dalam kongres yang dihadiri hampir 5.000 orang ini juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat Amerika Latin dan Amerika Tengah. Michel Laforge, wakil masyarakat adat dari Ekuador menjelaskan kedatangannya bersama enam wakil lain dari Amerika Latin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang kondisi masyarakat adat Indonesia dan juga untuk menunjukkan solidaritas. Permasalahan masyarakat adat di Indonesia, menurutnya, serupa dengan apa yang mereka hadapi. "Di sana (Ekuador) banyak perkebunan sawit berusaha membeli tanah dan mengembangkan perkebunan mereka, juga perusahaan-perusahan tambang merampas tanah dari masyarakat adat. Semua masalah yang ada di sini, kami juga hadapi," kata Laforge. Penyerahan hutan adat kepada masyarakat adat diharapkan dapat menghentikan ancaman deforestasi ilegal. Dia menjelaskan dukungan dari pemerintah juga dapat menyejahterahkan masyarakat adat. "Misalnya di Guatemala, Amerika Tengah, negara tetangga Meksiko. Atau bahkan di Meksiko sendiri, mereka memiliki hukum untuk melindungi wilayah adat. Sehingga masyarakat adat disana dapat mengambil manfaat ekonomi dengan memanfaatkan hutan adat, mengelola hutan, mengambil kayu dan menjualnya dalam konsisi yang baik di pasar bersertifikat," katanya. "Dua puluh tahun yang lalu mereka berkelahi seperti yang dialami masyarakat adat di sini. Kisah seperti ini akan membantu mereka yang hadir di sini untuk mengerti bahwa ada harapan, jalan keluar untuk pengelolaan tanah, hitan yang berkelanjutan. Terkadang perkelahian tak terhindarkan, anda harus berjuang untuk mendapat hak anda." AMAN juga mengatakan bahwa masyarakat adat adalah penjaga hutan terbaik, khususnya hutan tropis yang rentan dengan ancaman deforestasi perusahaan sawit atau tambang. Dengan memberikan hak tanah adat kepada masyarakat adat, mereka optimis dapat membantu Indonesia mencegah bencana kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian sebesar US$16,1 miliar (sekitar Rp214 triliun) dan 500.000 orang jatuh sakit.