Virus corona: Gelombang PHK di tengah pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak bulan Juni, Kartu Prakerja dianggap tak efektif
Jumlah karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan sejauh ini mencapai lebih dari 1,2 juta orang akibat pandemi virus corona. Angka itu diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Juni dan program Kartu Prakerja pemerintah dianggap pengamat tak tepat sasaran.
Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4). Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 452.657 orang harus dirumahkan akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi. Pemerintah memprioritaskan mereka yang mengalami PHK mendapatkan Kartu Prakerja, namun ekonom dan pakar tenaga kerja mengatakan program ini tidak akan efektif membendung hantaman wabah Covid-19. Di antara mereka yang terkena imbas PHK adalah pekerja di gerai retail Ramayana di City Plaza Depok, Jawa Barat. Saat pengumuman adanya PHK ini, pada Senin (06/04), sebagian pekerja menangis, mereka saling menguatkan satu sama lain, dan saling berpelukan. Ekspresi kesedihan mereka terekam dalam rekaman video yang viral di media sosial. Store Manager Ramayana City Plaza Depok, Nukmal Amdar menjelaskan bahwa video yang beredar berisi momen saat dirinya memberitahu para karyawan bahwa perusahaan mengalami penurunan penjualan drastis di tengah pandemi Covid-19. Tak lama setelah itu, manajamen memutuskan untuk menutup toko dan memutus hubungan kerja 84 karyawannya. "Jumlah karyawan yang kita putus hubungan kerja ada 87 karena toko kita sudah tidak operasional lagi, mau bagaimana lagi?" Pekerja lain yang kehilangan pekerjaan adalah Rayi Abipraya Wahyuki. Pemuda berusia 20 tahun ini kehilangan pekerjaannya di bagian pemasaran penjualan ponsel Vivo di area Cijantung, Jakarta Timur. Rayi yang baru bekerja selama tiga bulan di tempat itu, diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi target penjualan. "Saya dikasih tahu kena eliminasi gara-gara belum ada penjualan atau pencapaiannya kurang," ungkap Rayi, seraya menambahkan sebelumnya sudah ada rekan kerjanya yang 'kena eliminasi'. Bank Indonesia (BI) mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling rendah 2,3 persen pada tahun ini yang akan ditopang oleh berbagai stimulus, baik fiskal maupun moneter yang diberikan oleh pemerintah dan bank sentral. "Mungkin memang karena penjualan yang tidak memenuhi target, tapi tak bisa dipungkiri itu karena wabah juga," imbuhnya. Rayi dan 87 pekerja Ramayana adalah sebagian kecil dari sekitar 1,2 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan imbas wabah corona. Gelombang PHK diperkirakan mencapai puncak pada Juni Ekonom dari Institute for Development, Economic and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho memprediksi jika tak segera ditangani, gelombang PHK bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang, dengan pekerja di sektor pariwisata dan jasa yang paling terdampak. Sementara itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka yang di-PHK bersama dengan pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, sebagai penerima program Kartu Prakerja, yang akan diluncurkan Kamis (9/4). Apa itu Program Kartu Prakerja? Kartu Prakerja adalah salah satu bentuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19. (Kiri depan ke kanan depan) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sesmenko Susiwijono dan perwakilan mitra resmi Karu Prakerja memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3). Dengan kartu ini, pencari kerja, pekerja yang di-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi diberikan pelatihan disertai dengan insentif uang saku. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar Selasa (8/4), mengatakan sekitar 5,6 juta orang akan menjadi penerima program dengan anggaran Rp20 triliun ini. "Kartu Prakerja akan segera dimulai tanggal 9 April ini, anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro, dan kecil yang terdampak Covid-19," jelas Jokowi. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan awalnya Kartu Prakerja dialokasikan bagi para pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, skema program tersebut diubah oleh pemerintah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial bagi mereka yang di-PHK atau dirumahkan akibat wabah Covid-19. "Penerima manfaatnya adalah pencari kerja, yaitu pekerja informal dan formal pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Minimal usianya 18 tahun," ujar Askolani dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (8/9). Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan program Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi buruh dan karyawan korban PHK maupun lulusan SMK/SMA yang mencari pekerjaan. "Prioritas diberikan kepada pencari kerja muda," ujarnya. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang belum mendapat kerja. Dari jumlah tersebut, 3,7 juta usianya berkisar antara 18 - 24 tahun, 64% tinggal di perkotaan dan 80% berpendidikan SMA ke atas. "Pemerintah menyadari 90% dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan yang bersertifikasi," kata Airlangga. Oleh karenanya, imbuhnya, Kartu Prakerja diprioritaskan untuk pencari kerja muda dan dengan bantuan pemerintah diharapkan tenaga kerja ini lebih kompeten, berdaya saing dan produktif. Apa saja insentifnya? Selama pandemi corona, pemerintah meningkatkan insentif peserta program Kartu Prakerja menjadi sekitar Rp3,5 juta per orang, dari sebelumnya yang hanya Rp650 ribu per orang. Insentif sebesar Rp3,5 juta itu terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600 ribu dan insentif survei keberkerjaan sebesar Rp150 ribu. Dalam skema sebelumnya, pemerintah hanya mengalokasikan insentif sebesar Rp650 ribu per bulan terdiri dari Rp500 ribu untuk uang pelatihan dan Rp150 ribu untuk insentif survei kebekerjaan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan peserta Kartu Prakerja nantinya akan diseleksi oleh project management office (PMO). PMO ialah organisasi yang mengelola program tersebut secara penuh, termasuk menentukan balai latihan kerja (BLK). "Kemudian, sambil dia melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, mereka akan mendapat manfaat dalam bentuk dana Rp 600 ribu per bulan, selama empat bulan," ujar Askolani. Tahap awal program Kartu Prakerja dilakukan di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Surabaya. Dalam melaksanakan program Kartu Prakerja, pemerintah bekerja sama dengan beberapa platform digital seperti Tokopedia, Bukalapak, Ruang Guru, MauBelajarApa, Sekolah.mu, Pintaria dan Pijah Mahir. Apakah semua yang di-PHK bisa menjadi peserta Kartu Prakerja? Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sudah sebanyak 1,2 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data Kemnaker per 7 April 2020, terdapat 39.977 perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan 1.010.579 karyawan. Rinciannya, pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja dari 22.753 perusahaan. Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dengan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang. "Total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang, " kata Menaker Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Rabu (08/04). Staf Ahli Kemenko Perekonomian Raden Edi Prio mengatakan tak semua yang di-PHK akan mengikuti program Karu Prakerja. Bagi korban PHK yang sudah mendapatkan bantuan lain maka tidak diprioritaskan untuk memperoleh Kartu Prakerja. Sebaliknya, mereka yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah yang ada bakal diutamakan untuk memperoleh Kartu Prakerja. Dalam rapat terbatas efektivitas jaring pengaman sosial yang digelar Selasa (7/4), Presiden Joko Widodo mengatakan selain mengubah skema Kartu Prakerja, pemerintah juga memperluas penerima dan menambah jumlah besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. "Pemerintah siapkan dana Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial untuk masyarakat kelas bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli," jelas Jokowi. Dia mengatakan, pemerintah menambah jumlah penerima PKH dari sebelumnya 9,2 juta penerima, menjadi 10 juta. Pemerintah juga menambah nilai insentif sebesar 25% dan penyaluran dipercepat dari tiga bulan menjadi satu bulan sekali. Demikian halnya dengan penerima insentif kartu sembako yang sebelumnya hanya dialokasikan untuk Rp15,2 juta penerima, menjadi Rp20 juta. "Nilai naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama sembilan bulan," kata Jokowi. Menteri Ekonomi Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menyediakan bantuan sosial tambahan untuk 4,1 juta penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. "Satuannya sama seperti Kartu Prakerja, Rp600 ribu, itu ditetapkan dua atau tiga bulan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas. Kartu Prakerja tak tepat sasaran Merujuk data Kementerian Tenaga Kerja per 4 April 2020, total pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK mencapai 130.456 pekerja. Namun, ekonom dari Institute for Development and Finance, (INDEF) Andry Satrio Nugroho memprediksi jika tak segera ditanggulangi, puncak gelombang PHK bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang. "Kalau misalnya tetap pada kondisi seperti saat ini di mana industri masih enggan untuk melakukan proses produksi, saya rasa di akhir kuartal kedua, gelombang terbesarnya akan kita rasakan," kata dia. "Yang saya takutkan sebenarnya bukan hanya di gelombang PHK-nya saja, tapi bagaimana sektor informal yang akan terdampak lebih besar dan mungkin bisa jadi Kartu Prakerja tidak hanya disasar oleh dari gelombang PHK dari sektor formal saja, tapi juga dari sektor informal," imbuhnya kemudian. Jokowi menegaskan penyaluran Kartu Prakerja 'by name by address' agar tepat sasaran. Sementara itu, pakar tenaga kerja dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, meragukan program Kartu Prakerja, yang menurutnya tak tepat sasaran. "Setiap kali ada program seperti ini selalu muncul moral hazard. Yang saya maksud moral hazard adalah bahwa ketika ada bantuan yang sifatnya cuma-cuma, diberi, charity, maka akan ada kecenderungan orang yang memanfaatkan itu, yang sebetulnya bukan bagian dari target program tapi menginginkan itu karena merasa itu bantuan, 'saya berhak dibantu dong'"," kata dia. Mengantisipasi hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar pelaksanaan program-progam bantuan jaring pengaman sosial ini tepat sasaran dengan memastikan data penerimanya sesuai nama dan alamat. "Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul bisa terpakai. Penyalurannya sesegara mugkin, tepat dan cepat," katanya.