Negara Islam ditolak mayoritas Muslim di Indonesia, tapi mengapa impian itu tak pernah pudar?
Walaupun Pancasila sudah disepakati sebagai ideologi negara oleh pendiri bangsa, impian pendirian negara Islam tak pernah mati — hingga kini. Tapi kenapa ambisi itu tak pernah mendapat dukungan mayoritas Muslim?
Sejumlah anggota FPI menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, 1 Agustus 2006. Tidak diberi tempat oleh kolonialisme Belanda, gagal bersaing dengan kelompok nasionalis dan Islam tradisional yang mendapat dukungan mayoritas pemilih di masa Orde Lama, hingga diberangus oleh rezim Orde Baru, para pendukung negara Islam berusaha kembali tampil di era Reformasi. Pada masa ketika Pancasila seperti kehilangan pamornya, kemudian atmosfer kebebasan serta ruang demokrasi seperti memberi panggung baru, para kelompok Islamis — yang tidak tunggal, beragam mulai strategi hingga metode serta taktiknya — mendesakkan kembali agendanya. Ada yang tetap menghalalkan kekerasan, ada yang berubah menjadi ormas, dan tak menolak kenyataan politik mutakhir, namun tetap dengan agenda yang sama. Lainnya, menjadi partai politik dan 'menyesuaikan' dengan keberadaan Pancasila. Tapi mengapa impian negara Islam tidak pernah terwujud, dan bahkan ditolak oleh kelompok atau masyarakat Islam lainnya yang mayoritas? Dan seperti apa akar sejarah gerakan ini di masa kolonial Belanda? Dinamika seperti apa yang mereka alami dalam setiap perubahan politik dan kekuasaan? Melaporkan untuk BBC News Indonesia, wartawan Muhammad Irham mewawancarai sejarawan, politikus, hingga pengamat, untuk melacak perjalanan kelompok Islamis — berikut variannya — dalam memperjuangkan ideologinya serta pergesekannya dengan rezim penguasa yang silih berganti. Era reformasi: Benarkah FPI berambisi mendirikan negara Islam? Isu negara Islam belakangan menyeruak kembali ke permukaan setelah Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat. Persoalan ini menjadi perbincangan panas, apalagi dalam waktu hampir bersamaan Presiden Joko Widodo, dalam wawancara dengan media asing, menyatakan pemerintah bisa saja tak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas, jika FPI mengancam ideologi dan keamanan negara. "Jika organisasi membahayakan bangsa lewat ideologinya, saya tidak akan berkompromi," kata Jokowi dalam wawancara kepada kantor berita Associated Press, Jumat (27/07). Pelak saja, muncul spekulasi macam-macam di balik izin FPI dan lontaran Jokowi tersebut. Di masyarakat, menyeruak tudingan bahwa pemerintah dianggap fobia terhadap kelompok Islam. Tapi di sisi lain, terangkat lagi isu sensitif yang sepertinya tak pernah lekang, yaitu benarkah FPI menolak Pancasila dan memiliki agenda tersembunyi untuk mendirikan negara Islam? Pimpinan FPI berulangkali menyatakan bahwa mereka tak menolak Pancasila. Itulah sebabnya, Sekretaris Umum FPI, Munarman mengaku SKT kini tinggal proses administrasi belaka — bukan ideologis. "Tinggal menunggu rekomendasi dari Kemenag (Kementerian Agama)," katanya dalam pesan tertulis kepada BBC Indonesia, Sabtu (03/08). Seorang perempuan muslim dan poster Rizieq Shihab dalam unjuk rasa anti-Ahmadiyah di Jakarta, 9 Juni 2008. Setelah rezim Orde Baru runtuh pada 1998, gerakan-gerakan yang menggunakan bendera Islam muncul seperti jamur di musim hujan, tak terkecuali FPI yang dideklarasikan sosok Rizieq Shihab. Walaupun mengaku berulangkali menerima Pancasila, FPI dalam anggaran dasarnya memiliki visi dan misi penerapan syariat Islam secara kaaffah (murni) di bawah naungan Khilaafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah (perintah melakukan kebaikan dan melarang keburukan), dan pengamalan jihad (Pasal 6). Kemudian, di dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dalam Munas FPI ke-3 dijelaskan, arti Khilaafah Islamiyyah adalah diterapkannya kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan, dan hukum di dunia Islam (Pasal 6-Bab II Pengertian Visi dan Misi). Tak ada satu pun kata 'Pancasila' tertuang di dalam AD/ART FPI. Ratusan orang Muslim menggelar unjuk rasa menolak pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 18 Juli 2017. Menurut catatan Rendy Adiwilaga dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 2 (2017), pada tabligh akbar FPI tahun 2002, bahkan disepakati seluruh elite, agar organisasi ini memiliki sikap menuntut Syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 1945 dengan menambahkan "kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (Hal. 5). Organisasi ini dimasukkan sebagai 'Kelompok Islam Radikal Lokal' oleh lembaga pemerhati keberagaman, Setara Institute, seperti tertuang dalam riset bertajuk 'Dari Radikalisme menuju Terorisme: Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta' (2012). Selain FPI, 'kelompok lokal' di era reformasi yang menginginkan syariat Islam sebagai dasar hukum adalah Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) Surakarta, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), serta Front Umat Islam (FUI) Klaten. Unjuk rasa di Jakarta, 18 Juli 2019, memprotes pembubaran HTI. Pemerintah Indonesia menyimpulkan organisasi ini dinilai memiliki asas, ciri dan sifat yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Lainnya, Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta, Laskar Bismillah, Laskar Hizbullah, Laskar Hisbah, Front Perlawanan Penculikan (FPP) Surakarta, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan lain-lain. Kelompok Islam radikal lokal ini memiliki ciri utama "menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya jika tidak terjadi perubahan di masyarakat, tidak merencanakan pembunuhan, perjuangannya ada yang bersifat pragmatis dan ada yang bersifat ideologis, organisasi bersifat terbuka dan hanya ada di Indonesia" (Hal. 41). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok Islamis trans-nasional Era reformasi juga memberikan ruang menyebarkan gagasan negara Islam yang leluasa bagi kelompok-kelompok Islamis radikal trans-nasional seperti Salafi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam perjalanannya, HTI dibubarkan sebagai ormas sesuai Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi ini dinilai memiliki asas, ciri dan sifat yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Abu Bakar Baasyir, pendiri Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), berada di ruang tahanan menunggu persidangan kasus terorisme, 16 Juni 2011, di Jakarta. Ada kelompok Islamis lainnya yang dikategorikan sebagai 'Kelompok Islam Jihadis', yaitu di antaranya Jemaah Islamiyah (JI), Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Khusus MMI, organisasi yang berdiri pada 2000 di Yogyakarta sempat dipimpin Abu Bakar Baasyir. Akan tetapi terjadi konflik internal terkait konsep amir (kepemimpinan) versi Baasyir yang dianggap konsep Syiah oleh M. Thalib-kini ketua MMI (Hal. 40). Pada 2008, Abu Bakar Baasyir keluar dari MMI dan membentuk JAT. Berdasarkan catatan M. Zaki Mubarak dalam Jurnal Episteme Vol. 1 (2015), JAT ini kemudian terpecah terkait dukungan kekhilafahan terhadap ISIS. Dalam hal ini, Salafi Jihadi, Aman Abdurrahman memiliki pengaruh cukup besar terhadap dukungan terhadap ISIS (Hal. 93). Mengapa kelompok Islamis sulit bersatu? Menurut sejarawan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Amelia Fauziah, kelompok Islamis yang bercita-cita mendirikan negara Islam sulit bersatu. Sebab, satu sama lain memegang teguh keyakinannya sendiri-sendiri. Hal yang menjadi perbedaan pandangan di kelompok ini mulai dari praktik politik, hingga cara dakwah. Misalnya, praktik politik FPI dengan HTI yang berbeda. Kemudian, HTI menganggap partai politik Islam tidak mengaspirasikan Islam. Begitupun sejarah saat Sarekat Islam terpecah antara tokohnya yang komunis dan Islamis, jelas Amelia. Namun, Amelia melihat benang merah perpecahan terjadi karena sebagian tokohnya sudah 'berdamai' dengan situasi politik. "Kalau dulu sangat besar, kira-kira harus negara Islam atau Khilafah Islamiyah. Tapi lama-lama ada yang realistis," katanya saat ditemui BBC Indonesia, Rabu (31/07). Empat remaja perempuan terlibat dalam kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 30 Maret 2014 di Sidoarjo dalam Pemilu Legislatif 2014. Di mana posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Contoh yang paling dekat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini lahir dari Partai Keadilan (PK) yang disokong oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI berdiri dari inisiasi Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang didirikan oleh Mohammad Natsir. Natsir, pimpinan Partai Masyumi di masa Orde Lama, adalah salah satu tokoh yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara (Bahtiar Effendy: 107). "Jadi kayak Partai Keadilan di awal, dengan menjadi PKS sekarang. Itu ada transformasi yang membuat kenapa partai ini bisa bertahan," kata Amelia. Sekretaris Jenderal PKS, Mardani Ali Sera mengakui, "Dari awal PKS tidak mencita-citakan negara Islam. Bisa dilihat di anggaran dasar semenjak kita menjadi PK, yang diwujudkan oleh PKS sesuai dengan cita-cita negara." Selain itu, Mardani juga menyatakan Pancasila sudah final. Anggota dan simpatisan Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara ulang tahunnya ke-73 di Jakarta, 27 Januari 2019. "Islam bukan dalam kerangka negara Islam dan lain-lain, tapi lebih kepada bagaimana Rahmatan Lil Alamin, terbangun umat Islam yang kuat, yang memberi kontribusi bagi perwujudan peradaban Indonesia yang maju dan sejahtera," katanya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (30/07). 'NU membangun masyarakat Islami' Begitu pun dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini lebih memilih untuk membangun masyarakat Islam, dibandingkan dengan negara Islam, jelas Amelia. "Kalau Islamization the state itu lebih ke Islamis yang ujung-ujungnya partai politik yang ingin mendirikan negara islam. Tapi kalau Islamization the society seperti NU dan Muhammadiyah ya realistis," kata Amelia. Menurut Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU), Helmy Faishal Zaini organisasinya sudah sepakat tidak mendirikan negara Islam sejak Muktamar 1936 di Banjarmasin, Kalimantan. Sejumlah anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna), onderbouw ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, dalam latihan semi militer di Kebumen, Jateng, 23 Juli 2017. Dalam Muktamar tersebut, jelas Helmy, sempat terjadi banyak pandangan mengenai bentuk negara. Pendapat pertama menginginkan negara Islam, kedua negara darurat dan ketiga negara damai (Darussalam). Akhirnya disepakati menyokong Darussalam. Sebelum merdeka, NU cukup keras menolak ikut serta milisi Belanda, karena bekerjasama dengan penjajah hukumnya haram. Tapi NU mulai lebih taktis dalam berpolitik setelah masa kemerdekaan. "Jadi siapa pun yang menjadi penguasa dari pemerintahan ini, sepanjang masih memberikan kebebasan bagi para pemeluknya untuk menjalankan peribadatannya, sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, sepanjang itu pula kita berdamai," kata Helmy saat ditemui BBC Indonesia di kantor PBNU, Selasa (30/07). "Jadi konsep NKRI itu, cikal bakalnya sudah dirumuskan tahun 1936 dari NU. Itu tercatat sebagai hukum historis kita," lanjut Helmy. Cendikiawan Muslim, Azyumardi Azra ikut menjelaskan alasan sejak era kemerdekaan hingga reformasi tak ada satu pun yang berhasil membesarkan gerakan negara Islam di Indonesia. Sementara, kelompok Islamis radikal trans-nasional, radikal lokal dan jihadis akan terus terpecah, sulit membesar, kata sejarawan dari UIN Jakarta, Amelia Fauzia. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan politik di dalam kelompok atau lantaran dibubarkan oleh pemerintah. Mengapa kelompok radikal tetap eksis? Walaupun demikian, menurutnya, kelompok ini akan tetap eksis, karena kemunculan tokoh-tokoh baru yang menginginkan pendirian negara Islam. "Besar-kecilnya akan sangat bergantung dari kondisi sosial, ekonomi dan politik," kata Amelia. "Misalnya, ketika kondisi sosial-ekonominya sedang ada problem, muncullah ide-ide tentang yang idealnya seperti dalam dulu ketika nabi membuat negara Islam, masyarakat harus seperti ini aturannya," kata Amelia. Tapi ketika kondisi sosial-ekonomi sedang membaik, lanjut Amelia, "Masyarakat yang berpikiran untuk mencari alternatif (negara Islam) itu tidak akan menguat. Oh, ini sudah cukup baik. Jadi tidak perlu alternative ke sistem negara Islam." Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan organisasinya sudah sepakat tidak mendirikan negara Islam sejak Muktamar 1936 di Banjarmasin, Kalimantan. 'Tidak ada gerakan negara islam yang berhasil' Cendikiawan Muslim, Azyumardi Azra, ikut menjelaskan alasan sejak era kemerdekaan hingga reformasi tak ada satu pun yang berhasil membesarkan gerakan negara Islam di Indonesia. "Walaupun infiltrasi mereka (pendukung khilafah) pascaSuharto itu ke mana-mana, tapi saya menganggap Islam Indonesia yang moderat yang inklusif, seperti diwakili ormas Islam mainstream bukan hanya NU dan Muhammadiyah, tapi banyak ormas Islam lain dari Sabang sampai Merauke itu tidak bisa dikalahkan," kata Azyumardi Azra di kantornya, Senin (29/07). Saat ini konservatisme Islam di Indonesia diakui Azyumardi makin meningkat. Tapi bukan berarti akan menguatkan kelompok Islamis radikal dan jihadis. Konservatisme yang terjadi, jelas Azyumardi lebih banyak disebabkan oleh 'kerendahan hati'. "Misalnya, perempuan pakai jilbab, itu conservatism because of humility, merasa lebih enak dan nyaman pakai jilbab. Tapi tidak punya konotasi politis apa-apa. Tetap memilih Pancasila, bukan partai islam," kata mantan Rektor UIN Jakarta itu. Empat kontestan dalam The World Muslimah Contest di Jakarta, 18 September 2013. Azyumardi Azra membagi konservatisme Islam menjadi tiga kategori, yaitu pertama, konservatisme karena kerendahan hati. Kedua, konservatisme yang ingin mengembalikan Islam ke era pra-modern seperti para pendukung poligami, dan aturan perempuan tak boleh ke luar rumah, hingga pengguna produk-produk berlabel halal atau syariah. Kategori ketiga, yaitu konservatisme yang ingin mengubah sistem politik dengan cara damai maupun kekerasan. "Strukturnya seperti piramida. Yang paling sedikit itu yang radikal itu ingin mengubah Indonesia. Yang paling banyak itu (konservatisme karena kerendahan hati)," jelas Azyumardi. Kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dengan cara radikal atau teroristik, tak akan punya masa depan di Indonesia. Tak akan banyak pendukungnya. Sebab, pada dasarnya mayoritas pemeluk Islam di Indonesia sebagai 'muslim fleksibel', kata Azyumardi. "Tidak ketat walau pun mereka pakai jilbab, ketika pemilu mereka tetap pilih PDI Perjuangan, atau Golkar. Itu yang saya sebut sebagai fleksibel, jadi walau pun pakai jilbab belum tentu mereka pilih PKS," jelas Azyumardi sambil menambahkan, semua tetap perlu mewaspadai kelompok Islamis garis keras karena mereka berbahaya. Era Orde Baru: Menolak atau menerima Pancasila Pancasila dijadikan asas tunggal di masa Orde Baru, di mana banyak organisasi Islam saat itu tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi, apalagi berorganisasi. Khamami Zada dalam buku 'Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia' menyebutkan pada era 1967-1980an merupakan masa kritis bagi politik organisasi Islam. Rezim di bawah Suharto (atas) pun mengurangi jatah perwakilan Islam dalam parlemen dan kabinet; dan lewat asas tunggal Pancasila, tidak diperbolehkan Islam sebagai asas organisasi sosial dan politik. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang dibubarkan pada 1960, tidak boleh 'dihidupkan' lagi, serta para petingginya tidak diperbolehkan memimpin Partai Muslim Indonesia (Parmusi)-partai baru pengganti Masyumi (1968). Orde baru juga 'menunggalkan' partai politik Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973. Partai berlambang ka'bah ini merupakan hasil gabungan dari empat partai besar yaitu NU, Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Rezim di bawah Suharto pun mengurangi jatah perwakilan Islam dalam parlemen dan kabinet; dan lewat asas tunggal Pancasila, tidak diperbolehkan Islam sebagai asas organisasi sosial dan politik. LSM Setara Institute mencatat era 1980an, isu Pancasila sebagai asas tunggal terus digencarkan. Bukan hanya memberangus kelompok Islam, tapi asas tunggal ini juga diberlakukan untuk seluruh partai politik dan ormas, termasuk 'menggebuk' kelompok-kelompok yang berideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, dan Nasakom (Hal. 32). Di masa Orde Baru, Pancasila menjadi asas tunggal di Orde Baru, di mana banyak organisasi Islam di era ini tak memiliki kebebasan untuk berekspresi apalagi berorganisasi. Puncaknya adalah penerbitan Undang Undang No. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Regulasi ini mewajibkan semua partai politik dan Golkar menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Lalu, menyusul Undang Undang No. 8/1985 tentang Ormas, semua organisasi sosial atau massa wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal. "Ketika rezim Suharto sangat kuat, jadi rata-rata mereka (kelompok Islamis) bekerja underground," kata sejarawan dari UIN Jakarta, Amelia Fauziah. Kata Amelia, kelompok Islamis juga banyak tidak mendapatkan momentum dalam politik untuk menggagas negara Islam. Sementara itu, di bawah rezim Orde Baru kelompok Islam NU dan Muhammadiyah lebih memilih 'jalur berdamai' dengan asas tunggal Pancasila. NU, melalui Munas Situbondo 1983 dan Muktamar Surabaya 1984 menyatakan menerima Pancasila sebagai asas kehidupan sosial dan politik. Demikian pula Muhammadiyah, melalui Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 mengambil langkah sama, seperti dikutip tim Setara Institute dari Abdul Munir Mulkhan (1989). Kemunculan Komando Jihad Tapi kemudian, kelompok teroris Komando Jihad mewarnai situasi keamanan Orde Baru. Pada April 1977, Komando Jihad menjadi pusat perhatian setelah ditangkapnya 700 anggotanya yang dituduh sebagai kebangkitan Darul Islam. Dalam catatan Bahtiar Effendy seperti dikutip Tim Setara Institute, pada 1981, Imran Muhammad Zein muncul mengobarkan semangat revolusi Islam di Indonesia. Aksi kekerasan yang dilakukan seperti konfrontasi fisik dengan jajaran militer setempat (Cicendo, Jawa Barat), dan pembajakan pesawat penerbangan domestik (Garuda Woyla). Aksi kekerasan berlanjut pada pertengahan 1980-an seperti pemboman Bank Central Asia (BCA) di Jakarta dan pemboman Candi Borobudur di Magelang, termasuk insiden berdarah Tanjung Priok 12 September 1984. Aksi kekerasan berlanjut pada pertengahan 1980-an seperti pemboman Bank Central Asia (BCA) di Jakarta dan pemboman Candi Borobudur di Magelang, termasuk insiden berdarah Tanjung Priok 12 September 1984. Komando Jihad dinilai memiliki benang merah dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Pentolan Komando Jihad antara lain Aceng Kurnia — mantan Komandan ajudan Kartosoewirjo, Haji Ismail Pranoto, Danu Muhammad Hassan, Dodo Muhammad Darda, Ateng Djaelani, dan Warman — pewaris semangat Kartosoewirjo. Dari tulisan Idi Sunady Ibrahim dan Asep Syamsul M. Romli (2003) yang dikutip tim Setara Insititute, nama Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar dikaitkan dengan Komando Jihad. Mereka mendirikan pesantren Al Mukmin di Ngruki dekat Solo (1970), yang pembukaannya dihadiri Mohammad Natsir. Pada 1960, Ba'asyir menjadi ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) — organisasi yang dibubarkan pada 1988 — karena tak mau tunduk pada Pancasila. Pada akhir 1980an, Abubakar Ba'asyir (foto atas) dan Abdullah Sungkar mengirim pengikutnya dari kalangan pemuda untuk berjihad ke Afghanistan. Para lulusannya kelak menjadi aktor dalam aksi teror di Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar menolak Pancasila, hingga mereka dipenjara dengan tuduhan menentang pemerintah dan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Dalam proses pengadilan, pada 1985, keduanya kemudian pergi diam-diam ke Malaysia. Di negeri jiran, Ba'asyir dan Abdullah bertemu dengan rekan seideologi, Abu Jibril. Ketiganya kemudian berdakwah di Johor, Kuala Lumpur, dan negara bagian lainnya. Pada akhir 1980an, Ba'asyir dan Abdullah mengirim pengikutnya dari kalangan pemuda untuk berjihad ke Afghanistan. Para lulusannya kelak menjadi aktor dalam aksi teror di Indonesia. Zulkifli Haji Mohd Yusoff dan Fikri Mahmud dalam Jurnal Usuluddin Vol. 21 (2005) menyebutkan dalam perjalanannya, Ba'asyir dan Abdullah menjadi pemimpin Jemaah Islamiyah (JI), organisasi jaringan teroris yang beroperasi di Asia Tenggara. Reneey, warga Australian, menangis di pundak saudaranya, setelah kehilangan ibunya yang meninggal dalam ledakan bom di Kuta, Bali, 17 Oktober 2002. Nama JI mulai ramai dibicarakan pada tahun 2000an karena diyakini terlibat dalam aksi teror bom Bali I dan II, bom JW Marriot dan bom Kedutaan Australia di Jakarta (Hal. 41). Menurut Azyumardi Azra kemunculan kelompok Islam Jihadis ini dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang Islam harus menegakkan sistem khilafah. Lalu, keyakinan tentang keunggulan sistem negara Islam dibandingkan dengan sistem negara lainnya. Muhammadiyah, melalui Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 menyatakan menerima Pancasila sebagai asas kehidupan sosial dan politik. (Foto atas: Umat Islam salat Idul Adha di halaman Universitas Muhammadiyah, Semarang, 23 September 2015. Terakhir, "Karena kekecewaan yang muncul di kalangan kaum muslimin mengenai pengalaman negara modern yang gagal mewujudkan janji-janjinya." Azyumardi menambahkan, kegagalan Orde baru adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Hal ini bisa memicu perlawanan terhadap Pancasila. "Karena kalau jadi ideologi tertutup apalagi diklaim oleh satu pihak tertentu, kekuatan politik tertentu, saya kira itu berbahaya. Bisa terjadi perlawanan terhadap Pancasila," katanya. Era Orde Lama: NII dan sosok Kartosuwiryo Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo meregang nyawa di hadapan bedil 'algojo' TNI (1962). Sebelumnya, pemimpin Negara Islam Indonesia (NII) ini divonis hukuman mati dengan tiga tuduhan: memimpin dan mengatur penyerangan DI/TII, berencana menjatuhkan pemerintahan yang sah dan hendak membunuh presiden. "Tuntutan kedua dan ketiga ditolak oleh Kartosuwiryo," kata Sardjono Kartosuwiryo, putra bungsu Sang Imam, seperti dikutip Historia.id. Kartosuwiryo merupakan tokoh Islam jihadis Indonesia yang menginspirasi aksi kekerasan dan terorisme berlatar belakang agama. Melalui DI/TII, Kartosuwiryo menggencarkan pemberontakan dengan tujuan mendirikan negara Islam di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat. C. Van Dijk dalam bukunya 'Rebellion Under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia' (1981) menyebutkan Kartosuwiryo mengenyam pendidikan kedokteran di Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS). Tapi tak selesai karena alasan mau ikut aktivitas politik. Lelaki kurus kelahiran di Cepu, Jawa Tengah, kemudian pergi ke rumah Tjokroaminoto di Surabaya — kota pusat pergerakan kaum nasionalis. Sukarno pernah tinggal di rumah itu pada periode 1916-1921. Kartosuwiryo tiba di Surabaya dua tahun setelah Sukarno meninggalkan kota Pahlawan menuju Bandung. "Meskipun dia tiba di kota itu dua tahun setelah kepergian Sukarno ke Bandung, pengalaman politik yang diperoleh Kartosuwirjo di sini banyak kemiripan dengan Sukarno," tulis C. Van Dijk (Hal. 23) Kartosuwiryo dan Sukarno satu perguruan dari Pemimpin Sarekat Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Keduanya tinggal di rumah yang sama dan memperoleh pengalaman perdana ilmu berpolitik. Museum Rumah HOS Tjokroaminoto di Jalan Peneleh VII, Surabaya. Kartosuwiryo dan Sukarno satu perguruan dari Pemimpin Sarekat Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Keduanya tinggal di rumah yang sama (foto atas), dan memperoleh pengalaman perdana ilmu berpolitik. Bedanya, Sukarno sempat dekat dengan Tjokroaminoto, tapi kemudian hubungannya makin terasing setelah bapak proklamator itu pindah ke Bandung. Di Bandung, Sukarno bersama Tjipto Mangunkusumo dan sejumlah aktivis mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Sementara, Kartosuwiryo dekat dengan Tjokroaminoto dan patuh terhadap kebijakannya. Sampai-sampai Karto sempat menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto. Tjokroaminoto dikenal sebagai sosok kharismatik dengan pemikiran yang sangat fleksibel. Ia mampu menyerap kombinasi ide-ide Islam, nasionalis dan sosialis. "Ketika rezim Suharto sangat kuat, jadi rata-rata mereka (kelompok Islamis) bekerja underground," kata Sejarawan dari UIN Jakarta, Amelia Fauziah. "Pada suatu waktu dikenal sebagai seorang sosial demokrat, kemudian seorang komunis, sementara di waktu lainnya ia bisa meninggalkan semua paham itu," tulis C. Van Dijk. Rumahnya menjadi tempat para aktivis pergerakan anti-Belanda berkumpul, termasuk Alimin dan Muso-pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) di kemudian hari. Sikap radikal Kartosuwiryo makin mengkristal setelah Tjokroaminoto meninggal (1934). Melalui Sarekat Islam yang telah berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), Kartosuwiryo mempropagandakan konsep jihad terhadap Belanda. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) di Cilugagar, Tasikmalaya. Melalui DI/TII Kartosuwiryo menggencarkan pemberontakan dengan tujuan mendirikan negara Islam di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat. Pemberontakan ini juga didukung oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (20 Januari 1952), Abu Daud Beureuh di Aceh (21 September 1953), Ibnu Hajar dari Kalimantan Barat, dan Amir Fatah dari Jawa Tengah. Pemberontakan yang dipimpin Kartosuwiryo juga didukung oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (20 Januari 1952), Abu Daud Beureuh di Aceh (foto atas, 21 September 1953), Ibnu Hajar dari Kalimantan Barat, dan Amir Fatah dari Jawa Tengah. Namun gerakan DI/TII dan lainnya berangsur melemah karena berkurangnya pasokan logistik, pendanaan dan minim dukungan. DI/TII selesai setelah Kartosuwiryo ditangkap pada 1962. Dari catatan Rendy Adiwilaga dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 2 (2017), Mohammad Natsir yang seideologi dengan Kartosuwiryo membentuk Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Beda cara, Natsir tidak menggunakan aksi kekerasan tapi lebih menggunakan metode tarbiyah (pendidikan) untuk mendapatkan dukungan dalam mendirikan negara Islam (Hal. 5). DDII mendapatkan simpati dari mahasiswa dan menjadi Lembaga alternatif dalam membentuk masyarakat yang Islami. Lembaga ini kemudian menginisiasi lahirnya KAMMI dan membangun Partai Keadilan-cikal bakal PKS. "Kalau masa Suharto tipologinya lebih kepada tarbiyah (pendidikan). Gerakan pendidikan dan itu masif di perguruan-perguruan tinggi," jelas Amelia. Era jelang Kemerdekaan: Piagam Jakarta dan penolakannya Jalur mendirikan negara Islam sudah terlihat sebelum hingga proses menuju kemerdekaan. Berdasarkan catatan C. Van Dijk, perdebatan untuk menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara cukup alot. Pada 29 April 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk. Komite ini berisi dari 62 anggota. Mereka antara lain Sukarno, M. Hatta, dan Muhammad Yamin, termasuk Abikusno Tjokrosujono-teman baik Kartosuwiryo. Kartosuwiryo sendiri tidak terlibat dalam pertemuan bersejarah ini. Pertemuan komite untuk membahas persiapan pembentukan negara diketuai Radjiman Wediodiningrat, berlangsung hingga 1 Juni 1945. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Achmad Subardjo di hadapan wartawan saat memperkenalkan anggota kabinet pertamanya, 6 November 1945 di Jakarta. Rendy Adiwilaga menulis, sejumlah tokoh Islam yang berasal dari Muhammadiyah dan wakil fraksi Islam lainnya seperti Ki Bagus Hadikusuma, Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakir, berhasil mendesak terciptanya Piagam Jakarta yang menegaskan asas negara berdasarkan "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dasar pertimbangan Ki Bagus Hadikusuma, apanila ingin mendirikan pemerintah yang adil dan bijaksana, tidak memaksa tentang agama, maka dirikanlah di atas dasar Islam. Tapi, usia Piagam Jakarta pun berlangsung singkat. Sehari setelah kemerdekaan, kelompok Kristen dan Katolik mengancam akan mendirikan negara sendiri di Indonesia bagian timur jika ide itu dipaksakan. Setelah beberapa pertimbangan, ditambah bujukan dari Kasman Singodimedjo terhadap Ki Bagus Hadikusuma, bahwa situasi tengah genting dan masyarakat perlu bersatu, perdebatan pun usai. Lalu, Pancasila sebagai representasi legalitas sekuler pun resmi ditetapkan. Menurut Azyumardi Azra, Pancasila merupakan solusi bagi semua kelompok sebagai dasar negara. Walau menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masih ada yang menginginkan Piagam Jakarta dihidupkan kembali. Menurut Azyumardi Azra, Pancasila merupakan solusi bagi semua kelompok sebagai dasar negara. Walau pun tak dipungkiri sampai saat ini masih ada yang menginginkan Piagam Jakarta dihidupkan kembali. "Segelintir yang masih bernostalgia dengan piagam Jakarta itu. Masih ada walaupun jumlahnya tidak signifkan. Tapi mayoritasnya menerima Pancasila apa adanya, Pancasila tanpa piagam Jakarta itu," kata Azyumardi sambil mengatakan, NU dan Muhammadiyah kini tidak lagi memimpikan Piagam Jakarta itu. Pertarungan seputar penentuan dasar negara Menurut Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko pertarungan dalam menentukan dasar negara di zaman kemerdekaan bukan pembagian antara kelompok nasionalis dan Islamis. Ia membaginya menjadi kelompok progresif dan konservatif. "Bahwa progresif ada yang agamis, dan nasionalis. Yang konservatif ada yang agamis dan nasionalis juga," kata Budiman saat ditemui BBC Indonesia, Kamis (25/07). Saat itu, lanjut Budiman, tak banyak kelompok agama yang progresif, dan tak banyak juga partai nasionalis yang konservatif. Menurut Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko pertarungan dalam menentukan dasar negara di zaman kemerdekaan bukan pembagian antara kelompok nasionalis dan Islamis. Ia membaginya menjadi kelompok progresif dan konservatif. Ia mencontohkan dalam konteks kekinian yaitu Gerindra yang mampu bergabung dengan kelompok Islam konservatif. Hal ini berlangsung saat aksi dukungan terhadap Anies-Sandi vs Ahok-Djarot pada Pilkada Jakarta 2017. Dalam aksi massa memprotes Ahok karena pernyataan yang menyinggung Surat Al-Maidah dalam Al-Quran, Gerindra ikut serta dalam barisan HTI dan FPI. "Kan hubungannya dekat dengan kalangan partai agama yang konservatif. Ya, kan. Kalau kita bagi antara nasionalis dan agama pemisahnya 'kan enggak. Ada partai nasionalis yang dekat dengan agama. Karena sama-sama konservatif," kata Budiman. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Julianto mengakui partainya memiliki asas nasionalis sekaligus relijius. "Meskipun partai gerindra adalah partai nasional, tetapi jangan dilupakan partai gerindra adalah nasionalis relijius," kata salah-seorang politiksnya. Foto atas: Prabowo Subianto, Ketua umum Partai Gerindra. "Meskipun partai Gerindra adalah partai nasional, tetapi jangan dilupakan partai Gerindra adalah nasionalis relijius, yang bagi kami religiusitas itu diwujudkan dalam pembelaan terhadap kalangan miskin dan tertindas," kata Ferry yang juga yakin partainya akan menang di Pemilu 2024 mendatang. Dalam aksi membela Pilpres 2019 lalu, Gerindra juga mendapat dukungan dari FPI dalam memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini terlihat dari aksi dan sikap partai yang serupa di lapangan. "Dan dalam posisi saat ini, meskipun umat Islam adalah mayoritas, tetapi secara ekonomi mereka juga perlu mendapatkan dukungan politik, dukungan, supaya menjadi, lebih adil," lanjut Ferry. Ferry juga menambahkan, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra sangat ingin melindungi Indonesia dari apa yang diklaimnya sebagai "jajahan tenaga kerja China". "Misalnya, masuknya jumlah tenaga kerja asing yang dalam jumlah besar ke Indonesia, di satu sisi ya menurut saya akan merugikan kepentingan nasional kita. Karena pada saat yang sama tenaga kerja Indonesia butuh lapangan kerja juga," katanya. Dalam aksi membela Pilpres 2019 lalu, Gerindra juga mendapat dukungan dari FPI dalam memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Foto atas: Pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019) Dari catatan tim Setara Institute, hal serupa juga pernah tercatat dalam sejarah saat Sarekat Dagang Islam (SDI) yang awalnya terbentuk karena adanya kepentingan untuk melindungi pedagang bumiputra dari monopoli pedagang China. Puncak konflik saat Kong Sing atau perkumpulan orang-orang China berhadapan dengan perkumpulan Rekso Roemekso yang dibentuk oleh H. Samanhoedi. Pada akhir-akhir 1911 hingga awal 1912, serangkaian perkelahian jalanan antara perkumpulan China dan Jawa ini terjadi. Sampai saat Rijksbestuur Solo atas perintah Residen Belanda melarang sementara kegiatan Sarekat Islam dengan tuduhan SI berbahaya bagi ketertiban umum dan membuat huru-hara. Namun, seiring waktu SI di modern saat dipimpin Tjokroaminoto, menjadi organisasi yang dapat mendeteksi penjajahan asing-Belanda sebagai musuh bersama. 74 Tahun Indonesia Merdeka: Apa kabar Pancasila? Dari perjalanan sejarah kelompok Islamis radikal dan jihadis di Indonesia, Pancasila terus menjadi sasaran serangan, tapi terbukti ideologi itu tetap berdiri. Pancasila, kata Azyumardi sudah terbukti selama 74 tahun bisa mengakomodir Indonesia yang beragam. Beruntunglah, kata dia, bagi kelompok Islam yang dapat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, kata Azyumardi Azra, sudah terbukti selama 74 tahun bisa mengakomodir Indonesia yang beragam. "Karena Pancasila itu sudah dikatakan para pemimpin mayoritas muslim, moderat muslim sebagai compatible dengan Islam," kata penerima gelar 'Sir' Commander of the Order of British Empire (CBE) dari Ratu Elizabeth ini. Tapi, Pancasila juga jangan sampai dimaknai secara tunggal yang disertai ancaman, katanya. Peristiwa yang disoroti Azyumardi Azra adalah saat pemerintah melontarkan wacana sanksi potongan tunjangan bagi PNS yang menolak ikut upacara Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2019 lalu. Menurutnya perlakuan tersebut berlebihan. "Kalau bisa jangan seperti itu. Lebih baik persuasif dari pada mengancam. Itu kan otoriter. Zaman Suharto saja tidak ada (upacara) 1 Juni... Bukan pelakunya yang mendapat nama jelek, tapi Pancasilanya yang dapat nama jelek," kata Azyumardi. Laporan ini merupakan seri keempat liputan khusus menguatnya konservatisme Islam dalam 74 tahun kemerdekaan Indonesia.