Politisasi agama bisa mendorong golput?
Politisasi agama justru bisa menjadi bumerang bagi masing-masing calon presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, menurut pengamat, karena bisa mendorong pemilih untuk tidak memilih.
Pada Natal 2018 kedua calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo, Ma'aruf Amin - Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, sama-sama mengucapkan selamat merayakan hari Natal melalui media sosial. Namun, Natal justru digunakan oleh pendukung kedua calon presiden untuk saling menuduh kubu yang berseberangan melakukan politisasi agama. Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi Dahnil A Simanjuntak menyebut bahwa "warung sebelah sibuk dengan program menyerang pribadi dan agama". Lompati Twitter pesan, 1 Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa para "penyerang Prabowo" biasanya "menyerang pakai agama, keduanya bukan ustaz atau kyai." Di tengah balas membalas ini, video Prabowo dalam sebuah acara perayaan Natal pun tersebar di media sosial. Sementara Mohamad Guntur Romli, caleg Partai Solidaritas Indonesia, PSI sekaligus anggota tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Amin menunjukkan sebuah akun yang mengunggah video Ma'ruf Amin yang diedit. Beredar pula video Ma'ruf Amin yang mengenakan kostum Sinterklas. Penyebar video tersebut sudah ditangkap polisi. Polisi Polres Lhokseumawe menggiring pria berinisial SY (31) pelaku penyebar video editan Ma'ruf Amin mengenakan kostum sinterklas, Kamis (27/12/2018). Polisi menetapkan SY sebagai tersangka karena telah melakukan pengeditan video dan menyebarkan melalui WhatsApp Hurriyah, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia mengatakan politisasi agama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sebagai potret buram demokrasi dan politik. Menurutnya, elit politik yang mengucapkan selamat Natal adalah hal yang sangat wajar, dan justru baik jika dilihat dalam konteks kerukunan umat dalam masyarakat yang sangat beragam. "Itu hal baik tapi dalam situasi kontestasi elektoral malah dinilai sebagai hal buruk, ketika semua sikap dan ucapan elit politik dipolitisasi, termasuk ketika Jokowi dan Ma'ruf Amin mengucapkan selamat Natal, dan Prabowo merayakan Natal dengan keluarga, ini hal-hal yang seharusnya biasa," kata Hurriyah. Dia menjelaskan bahwa politisasi agama sudah terjadi sejak lama, tak terbatas pada soal ucapan Natal. Menurut pengamatan Hurriyah, kedua kubu melakukan politisasi agama. "Kalau bicara soal politisasi agama, kedua kubu pun melakukannya. Bicara tentang kampanye negatif keduanya juga melakukannya," kata dia. "Siapapun yang melakukan ini bisa memperburuk citra mereka," kata Hurriyah. Muak dengan kedua belah kubu Hurriyah menjelaskan bahwa politisasi agama justru bisa menjadi bumerang bagi masing-masing calon. "Dampaknya akan mempengaruhi kelompok swing voters yang lebih skeptis, dan tidak punya keberpihakan dengan salah satu kubu," kata dia. Menurutnya, kedua kubu pendukung calon presiden sudah sangat terpolarisasi, sehingga mereka sudah tidak akan memindahkan dukungan. Jumlah pemilih Prabowo maupun Joko Widodo tidak berubah dari survei ke survei, yaitu sekitar 30-40 persen. Jumlah pemilih yang belum menentukan dukungannya, berkisar antara 30% dari jumlah pemilih. "Jumlah 30% itu bisa menentukan hasil akhir Pemilu 2019 nanti," kata Hurriyah. Suara 30% itu belum tentu akan mendukung salah satu calon presiden. Tren golput dari pemilu ke pemilu terus naik. "Potensi golput di Pemilu 2019 disinyalir akan meningkat, karena orang bisa dikatakan sudah muak melihat sikap kedua kubu pendukung yang mempolitisasi apapun. Akhirnya, masyarakat yang lebih kritis jadi golput karena melihat keduanya sama saja," kata dia. Pusat Kajian Politik, Puskapol, Universitas Indonesia pernah mengadakan diskusi dengan kelompok anak-anak muda yang menarik diri dari politik karena merasa tidak mendapatkan ruang. Profesor Sosiologi dari Universitas Gajah Mada Sunyoto Usman menjelaskan penyebab munculnya politisasi agama. "Isu agama digunakan terus menerus karena itulah isu yang paling gampang dicerna. Agama, adat, dan popularitas dipakai untuk memikat pemilih yang masih banyak merupakan pemilih tradisional," kata Sunyoto. Pemilih dengan ikatan primordial sulit diubah menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional akan memilih berdasarkan kecocokan program dengan masalah yang dihadapi masyarakat. "Tapi kalau partai masih bersifat oligarki, masih dikuasai kelompok tertentu yang punya akses dan modal, pemilih rasional akan sulit tumbuh," kata dia. Apalagi, jika politik kekeluargaan dan dinasti masih dipakai. "Ini tergantung bagaimana partai politik. Seharusnya mereka yang mendidik masyarakat untuk menghindari politisasi agama, tapi sekarang justru mereka sendiri (partai) yang melakukannya," kata Sunyoto.