Jepang tidak cabut permintaan maaf
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengatakan dia tidak akan mengubah permintaan maaf bersejarah Jepang tentang penggunaan budak seks di masa perang.
Jepang harus merendah perihal budak seks perang, kata Abe Hal ini ditegaskan setelah pemerintah Jepang mengumumkan akan melakukan peninjauan atas bukti-bukti bahwa militer Jepang memaksa wanita Asia bekerja di bordil mereka. Abe menyatakan kesedihannya atas "penderitaan tidak terhingga" yang dialami para wanita tersebut dan mengatakan permintaan maaf tidak akan dicabut. Namun Cina dan Korea Selatan menuduh Jepang berusaha mengubah catatan sejarah. Sekitar 200.000 perempuan, sebagian besar dari Korea, dipaksa menjadi 'budak sek' tentara kerajaan Jepang pada tahun 1930-an dan 40-an. Jepang sudah mengeluarkan Pernyataan Kono yang menawarkan permintaan maaf dan untuk pertamakalinya mengakui militer memainkan peran baik langsung maupun tidak langsung dalam pemaksaan rekrutmen wanita Asia. Dua ratus ribu wanita dipaksa melayani kebutuhan seks tentara Jepang Kita harus merendah Abe mengatakan kabinetnya mempertahankan kebijakan pemerintahan sebelumnya tentang masa lalu Jepang saat perang. "Kita harus merendah dalam kaitannya dengan sejarah...tidak dipolitisir atau dijadikan masalah diplomatik," katanya. Menteri Kabinet, Yoshihide Suga, menyampaikan pernyataan yang sama hari Senin (10/03) tetapi mengisyaratkan fakta sejarah juga harus dipertimbangkan. Sejumlah pejabat Jepang mengisyaratkan Pernyataan Kono adalah hasil perundingan dengan pemeritah Korea Selatan sebagai cara mengatasi kontroversi masalah budak seks masa Perang Dunia II. Pertikaian tentang catatan agresi perang Jepang dan wilayah merusak hubungan negara itu dengan para tetangganya.