PBB: Timor Leste siap mengambil alih
Timor Leste, negara termuda di Asia, dipandang siap mengambil alih seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan menjelang ditariknya misi khusus PBB dari negeri itu pada akhir Desember 2012.
PBB tidak ragu menyerahkan kendali pengamanan pada polisi dan militer TL. Berbagai hambatan menyangkut isu keamanan dan kemampuan keuangan untuk menopang pemerintahan di Timor Leste, menurut Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Timor Leste Finn Riske-Nielsen sudah bisa diatasi. "Situasinya sekarang sangat normal baik politik maupun keamanan. Tingkat kriminalitas juga sangat rendah, semuanya stabil dan damai," kata Riske-Nielsen dalam wawancara khusus dengan BBC. Tahun 2005 misi pemantau perdamaian PBB mengakhiri tugas mereka di negeri kecil bekas provinsi Indonesia itu, namun kerusuhan berdarah setahun kemudian memaksa PBB kembali turun tangan. Situasi rusuh berlanjut hingga terjadi penembakan atas Presiden Timor Leste saat itu, Jose Ramos Horta. Adalah Horta yang kemudian pada tahun 2008 meminta agar pasukan PBB dipertahankan lima tahun lagi dengan alasan situasi keamanan masih mengkhawatirkan. Situasi sudah sama sekali berubah kata Riske-Nielsen dan karenanya tak ada alasan untuk menunda lagi penyerahan tanggung jawab dari PBB kepada pemerintah setempat. "Dua pihak sudah sama-sama sepakat bahwa ini saat yang tepat," kata Riske-Nielsen. Keputusan resmi penarikan pasukan PBB akan diambil dalam sidang Dewan keamanan yang digelar 12 November mendatang, namun sedikit indikasi menunjukkan rencana ini akan batal. 'Sejak Maret' Salah satu mandat terpenting pasukan PBB sejak 2006 adalah tugas untuk mengorganisir ulang tubuh Polisi Nasional Timor Leste yang kocar-kacir akibat sengketa internal dan pemberontakan dan berakhir dengan kerusuhan tahun 2006 lalu. Tugas ini dijalankan oleh sekitar 1500 personel dari 40 negara yang dikirim PBB ke Timor Leste dan hasilnya, menurut Rilke-Nielsen cukup 'sukses'. Polisi Nasional TL antara lain dipuji karena dianggap sukses mengamankan pemilu April lalu. Faktanya adalah kami sudah serahkan kendali pengamanan sipil pada mereka sejak Maret, jadi sudah beberapa bulan mereka menjalankan tugas dengan baik." Kemampuan polisi dan tentara Timor Leste mengendalikan keamanan sempat diragukan melihat jumlah personel dan latar belakang pendidikan mereka yang dinilai tidak memadai. Sebagian besar direkrut dari mantan anggota pasukan gerilya pada masa pemerintahan Indonesia. Pengamat menilai bentrok berdarah tahun 2006 antara lain dipicu oleh ketidakpuasan dan kurangnya disiplin dalam pasukan bersenjata ini. Namun Rilke-Nielsen menilai dengan formasinya sekarang pasukan Timor Leste akan mampu mengatasi situasi, bahkan bila kerusuhan seperti 2006 pecah kembali. "Saya yakin sekali kalau Polisi TL siap mengambil alih tanggung jawab," tegasnya, dengan menambahkan penyerahan tanggung jawab keamanan secara resmi akan ditandatangani oleh PBB dan Perdana Menteri Timor Leste pada akhir Oktober. Dana 'cukup' Menurut survey PBB tahun 2010, Timor Leste kini berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Sejak menyatakan kemerdekaan dari Indonesia tahun 2002, negara ini sangat bergantung dari perolehan hasil tambang minyak dan gas sebagai sumber keuangan. Pasukan PBB dipanggil kembali karena polisi dan militer TL gagal mengendalikan keamanan tahun 2006. Walaupun menilai ekonomi 'bergerak ke arah yang tepat', utusan khusus Sekjen PBB mengakui kemiskinan masih jadi persoalan paling dasar di negeri mungil itu. "Kemiskinan dan problem kurang gizi masih jadi persoalan dan merupakan salah satu keprihatinan kami disana," katanya. Yang juga memerlukan investasi besar untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat setempat menurut Rilke-Nielsen adalah sektor pendidikan dan infrastruktur, termasuk penyediaan listrik dan air bersih. "Makanya kami setuju bahwa prioritas pemerintah pada dua tahun pertama (setelah 2006) adalah keamanan, dan berikutnya pada persoalan sosial-ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan seterusnya." "Kemiskinan dan problem kurang gizi masih jadi persoalan dan merupakan salah satu keprihatinan kami disana" Finn Riske-Nielsen Sumber keuangan utama Timor Leste, dari sektor migas, dialokasikan dalam sebuah pos yang disebut sebagai dana Migas dan ditarik sekitar tiga persen per tahunnya untuk pembangunan negara. "Memang beberapa tahun terakhir penarikan dana lebih besar dari semestinya tetapi saya kira itu bijaksana karena dalam situasi pasca konflik memang dibutuhkan banyak dana untuk mendorong investasi," tambah Rilke-Nielsen. Ia mengakui setelah penarikan pasukan akhir tahun ini PBB dan sejumlah negara donor tetap masih akan menyalurkan dana untuk Timor Leste, meski dalam jumlah yang semakin berkurang. "Sepuluh tahun lalu anggaran TL hanya sekitar US$80 juta, tetapi anggaran bantuan internasional mencapai sekitar US$220 juta. Sekarang anggaran donor sekitar US$190 juta per tahun, sementara anggaran pemerintah sendiri lebih dari US$1,7 miliar." Sejumlah pengamat sebelumnya memperingatkan bahaya kebcoran dan korupsi dalam pengelolaan dana pembangunan Timor Leste bahkan kemungkinan bangkrutnya keuangan akibat ketergantungan yang tinggi pada pendapatan migas. Link terkait Topik terkait