Penghentian PSBB di Surabaya Raya: 'Pelanggaran atas hak untuk hidup' di tengah 'zona hitam' wabah virus corona
Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya, Jawa Timur, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dihentikan per Senin (08/06), langkah yang disebut pengamat hukum dan hak asasi manusia sebagai "pelanggaran atas hak untuk hidup" di tengah peningkatan tajam kasus.
Warga di Surabaya menjalani tes Covid-19. Selanjutnya, ketiga daerah tersebut akan memasuki masa transisi selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal mulai Selasa (09/06). "Sore tadi Ibu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pangarmada II, serta Bupati Gresik, Sidoarjo dan Ibu Wali Kota Surabaya telah ambil langkah. Artinya mereka bahwa PSBB tidak dilanjutkan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Senin (08/06). Sebelumnya, tiga kepala daerah di wilayah Surabaya Raya mengusulkan untuk tidak memperpanjang PSBB atas alasan ekonomi. Namun, usulan itu berbanding terbalik dengan pesatnya peningkatan kasus virus corona di wilayah tersebut. Dalam dua hari terakhir, ada 39 orang meninggal, dan 478 kasus baru sehingga total kasus kumulatif 6.313 orang terpapar virus corona, peningkatan terbesar di Indonesia, yang sampai Senin (08/06) mencatat total kasus positif 32.033. Pengamat hukum dan hak asasi manusia menilai penghentian PSBB itu di tengah peningkatan kasus tajam dan beban berat fasilitas kesehatan dalam menangani virus corona merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara. Sementara itu, masyarakat Surabaya Raya terpecah dalam menyikapi PSBB. Ada yang ingin PSBB dihentikan karena berdampak bagi pekerjaan, namun ada yang ingin PSBB diperpanjang melihat kasus yang terus meningkat. PSBB Surabaya Raya dihentikan Pelanggan di toko di Surabaya mengenakan masker. Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Gresik sepakat untuk tidak melanjutkan PSBB yang berakhir kemarin, Selasa (08/06). Dengan berakhirnya PSBB maka terhitung Selasa (09/06) tiga daerah tersebut akan memasuki masa transisi selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal. "Ruhnya adalah masa transisi, masa transisinya tadi sudah diputuskan selama 14 hari," Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono. Keputusan itu disepakati usai Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik menggelar rapat evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya tiga kepala daerah di Surabaya Raya mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar PSBB dihentikan. Alasannya adalah demi keberlangsungan ekonomi warga. "Ini menyangkut masalah ekonomi warga, jangan sampai dia tidak bekerja. Saya khawatir jika hotel dan restoran tidak bisa mulai dihidupkan lagi nanti pegawai diberhentikan karena tidak mungkin membayar orang dalam posisi menganggur," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma menambahkan, walaupun PSBB dihentikan namun protokol kesehatan akan tetap dijalankan bahkan diperketat. Pemkot Surabaya pun telah menyiapkan detail protokol kesehatan hingga tempat terkecil seperti pasar tradisional, mal, perindustrian, warung kopi dan toko kelontong. Penjual sayuran di satu jalan di Surabaya, menjaga jarak. "Namun kami tidak bisa memberikan sanksi [atas pelanggaran] karena bentuknya peraturan wali kota," kata Risma. Senada, pelaksana tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan mengusulkan untuk tidak menggunakan PSBB namun beralih ke transisi tatanan kehidupan baru (new normal), dengan melakukan penguatan protokol kesehatan hingga ke desa-desa, tanpa mengesampingkan perekonomian warga. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan berdasarkan keputusan gubernur, PSBB berakhir hari ini. Pertemuan kemarin malam hingga sore ini, kata Khofifah untuk mendiskusikan format pelaksanaan jika PSBB dihentikan yang diatur dalam peraturan bupati dan peraturan wali kota. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan penghentian PSBB tidak sama dengan melonggarkan atau mengurangi protokol kesehatan. "Tapi bentuk modifikasi sistem PSBB itu sendiri, namun pembatasan masih berlangsung," katanya. Malam ini, pertemuan antara kepala daerah di wilayah Surabaya Raya, Pemprov Jawa Timur, TNI, Polri, dan pihak lain masih berlangsung. Pertemuan itu untuk mendiskusikan kembali format pelaksanaan jika PSBB dihentikan, dan perlunya dibentuk pakta integritas yang menunjukan komitmen masing-masing daerah agar saling membantu dalam memaksimalkan sumber daya, peralatan, logisitk dalam meredam penyebaran Covid-19. PSBB Surabaya Raya untuk memutus penularan Covid-19 diperpanjang hingga tiga kali sejak 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. PSBB kemudian perpanjang sampai 25 Mei 2020, dan diperpanjang lagi hingga 8 Juni 2020. Antara kesehatan dan ekonomi Para petugas medis di Surabaya mengumpulkan sampel darah untuk tes Covid-19. Masyarakat di Kota Surabaya terpecah dalam melihat perlu tidaknya PSBB diperpanjang. Pekerja swasta bernama Sigit tidak setuju jika PSBB dilanjutkan. Alasannya agar ekonomi bisa berjalan dan ia dapat kembali bekerja dengan normal. "Pemasukan selama PSBB ini hampir 0%, sementara pengeluaran pasti ada," kata Sigit yang dirumahkan tanpa mendapat gaji sejak Maret lalu. Selain itu, usaha Sigit berupa sewa mobil juga berhenti total. "Saya takut sakit, tapi saya tetap harus bekerja kalau tidak dapat uang dari mana? Makan dari mana? Kan juga sudah ada anjuran dari pakar kesehatan tentang protokol kesehatan, ya kita taati," tambahnya. Sebaliknya, jika PSBB kembali diperpanjang, kata Sigit, pemerintah harus bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Jika PSBB dilanjutkan ya ada kompensasinya. Tapi menurut saya PSBB dihentikan supaya kita tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Sigit. Pekerja swasta lainnya di Surabaya yang bernama Leovany setuju PSBB diperpanjang dengan alasan terus meningkat tajamnya jumlah orang terpapar dan meninggal dunia di Kota Surabaya. "Saya setuju PSBB di Surabaya bukan hanya diperpanjang, tapi juga diperketat karena selama PSBB yang lalu, penerapannya masih tidak ketat," kata Leovany yang telah bekerja dari rumah sejak Maret lalu. Longgarnya pelaksanaan PSBB di Surabaya, kata Leovany, terlihat dari masih diperbolehkannya mal untuk buka. "Tidak ketatnya aturan di Surabaya berkorelasi dengan ketidakdisiplinan masyarakat. Akhirnya peningkatan tajam kasus positif dan kematian. Saya rasa disadari atau tidak kemudian akan terjadi herd immunity," tambahnya. Di lingkungan tempat tinggalnya, kata Leovany, belum ada info tentang orang yang terjangkit virus corona. 'Sebanyak 39 meninggal dalam dua hari' Kasus Covid-19 meningkat tajam di Surabaya dan sekitarnya dalam dua hari terakhir. Kasus positif terinfeksi virus corona di Provinsi Jawa Timur meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laporan harian Covid-19, pada Senin (08/06) total kasus kumulatif di Jawa Timur sebanyak 6.313 kasus, dengan penambahan sebesar 365 kasus atau terbesar se-Indonesia. Sementara itu, jumlah kasus meninggal bertambah 19 kasus menjadi 502 orang. Pada Minggu (07/06) terjadi penambahan kasus positif 113 orang dan kasus meninggal 20 orang. Dilansir dari data Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Minggu (07/06), kasus tertinggi ada di Surabaya sebanyak 2.945 orang positif, 812 sembuh, dan 293 meninggal dunia. Kemudian disusul Kabupaten Sidoarjo dengan 755 kasus, 56 sembuh dan 66 meninggal dunia. Lalu tempat ketiga adalah Kabupaten Gresik dengan total 214 kasus, 33 sembuh, dan 20 meninggal dunia. 'Pelanggaran hak untuk hidup' Pengamat hukum dan hak asasi manusia Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman menilai penghentian PSBB merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara. "Jika suatu kebijakan menyebabkan warga menjadi semakin rentan terkena penyakit, sementara fasilitas kesehatan kolaps dalam menangani virus corona, maka hak untuk hidup warga hilang," kata Herlambang. Artinya, Herlambang menambahkan, pemerintah secara tidak langsung melakukan pembiaran agar masyarakat terpapar virus corona. "Kurva kasus meningkat, kapasitas RS belum cukup, APD terabatas, kemudian PSBB dihentikan. Warga akan berpotensi besar terpapar, dan ketika terpapar pelayananya minim dan akhirnya akan menimbulkan angka kematian yang masif, hak untuk hidup dilanggar. "Walaupun pemerintah tidak menerapkan herd immunity, tapi sesungguhnya langkah-langkah ini justru mendorong ke arah sana dengan membiarkan banyak orang terpapar," katanya. Herlambang menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani virus corona belum menggunakan pendekatan realisasi progresif dalam melindungi hak-hak asasi warga. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PSBB menjadi rendah dan tingkat kasus corona tidak kunjung menurun. "Karena PSBB itu hanya terbatas pada larangan ke fasilitas umum, tempat ibadah, lalu sekolah diliburkan, tapi larangan itu tidak diikuti dengan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pokok, jaminan pekerjaan, dan lainnya. "Pemerintah melarang, tapi tidak memenuhi hak-hak dasar warga termasuk hak untuk hidup," katanya.