Kartu Prakerja: Gelombang IV segera dimulai 'minggu pertama Agustus', pegiat anti-korupsi: 'Tunda dulu sebelum ada perbaikan serius'
Pemerintah Indonesia mengatakan pelaksanaan program Kartu Prakerja, yang direncanakan akan dimulai kembali pada pekan pertama Agustus, akan "lebih akuntabel," namun pegiat anti korupsi mengatakan bahwa program "bermasalah" tersebut sebaiknya ditunda sebelum digelar lagi.
Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya bagi pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Donny Gahral Adian, staf ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa program Kartu Prakerja gelombang IV akan menjadi bantuan sosial, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020. "Saya kira prosesnya akan lebih akuntabel dan tetap dalam bentuk semi bantuan sosial, karena sekarang kita lagi krisis jadi banyak yang lebih membutuhkan bantuan finansial daripada pelatihan," kata Donny melalui sambungan telpon kepada BBC Indonesia (02/08). "Tapi tetap esensinya bahwa ini membantu mereka yang terkena dampak, tidak bisa bertahan, dan nanti bekerja kembali setelah lapangan pekerjaan dibuka." Namun, Lalola Easter, salah satu peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan bahwa pihaknya "tidak mendukung" pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dinilainya masih memiliki banyak masalah. "ICW sendiri tidak mendukung pelaksanaan Kartu Prakerja jika belum dilakukan evaluasi dan perbaikan mekanismenya. Dari awal ICW berpandangan bahwa banyak sekali catatan yang seharusnya diselesaikan lebih dulu oleh pemerintah, sebelum program Kartu Prakerja ini bisa dijalankan dengan maksimal," ujarnya. 'Ditunda dulu' sebelum ada perbaikan Menurut ICW, salah satu masalah fundamental terkait Kartu Prakerja adalah mekanisme pemilihan platform digital yang tidak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa. Platform-platform digital yang terlibat dalam Kartu Prakerja telah ditunjuk tanpa melalui lelang lantaran adanya keterbatasan waktu dan uji coba program di masa awal pandemi, kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi & UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahudin, yang juga Ketua Pelaksana Komite Cipta Kerja, pada April lalu. Delapan platform digital yang ditunjuk adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Rudy tidak merespons permintaan komentar dari BBC Indonesia pada Minggu (02/08). ICW juga mengatakan, berdasarkan aturan Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020, waktu yang dibutuhkan manajemen pelaksana, atau PMO, Kartu Prakerja untuk menggelar kurasi atas platform digital yang akan diikutsertakan dalam program paling lama 21 hari, namun kenyataannya proses pendaftaran dan penutupan hanya lima hari. "Dari awal sendiri ICW sebetulnya sudah menyampaikan beberapa catatan kritis, antara lain soal mekanisme penunjukkan atau pemilihan, baik itu platform digitalnya maupun lembaga pelatihannya," kata Lalola. "Pertengahan Juli lalu kami sudah melaporkan dugaan maladministrasi terkait Kartu Prakerja ini ke Ombudsman. Jadi dalam pandangan ICW kalau program Kartu Prakerja ini masih mau dilanjutkan, sebaiknya diperbaiki dulu mekanismenya, jadi bukan sekedar melanjutkan program tanpa memperbaiki mekanisme yang banyak masalahnya." Lalola mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat respons dari Ombudsman atas laporan dugaan maladministrasi Kartu Prakerja yang disampaikan pada 2 Juli. Ia menduga hal tersebut lantaran keluarnya Perpres Nomor 76 tahun 2020, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Juli, yang membuat pertimbangan Ombudsman menjadi "agak rumit." "Kami belum terima respon dari Ombudsman, yang kami laporkan adalah dugaan maladministrasi ke Ombudsman, tidak lama kemudian keluar Perpres Nomor 76/2020 yang memberikan justifikasi untuk pelanggaran untuk dugaan maladministrasi itu, itu agak 'tricky' di situ," ujar Lalola. "Saya tidak bicara atas nama Ombudsman tapi saya membayangkan itu kemudian menjadi hal yang harus dipertimbangkan juga. Kalau ICW sendiri, kami tetap pada posisi kami, bahwa Perpres Nomor 76/2020 itu bagian dari upaya untuk melanggengkan pelanggaran itu." Pasal 12A dalam Perpres Nomor 76 tahun 2020, pelaksanaan Program Kartu Prakerja "selama masa pandemi Covid-19 bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19." Penetapan Program Kartu Prakerja sebagai salah satu bansos menjadikannya tidak harus melalui mekanisme pengadaan, kata Lalola. "Perpres ini juga dalam pandangan kami lebih kepada upaya untuk menjustifikasi kekeliruan yang sudah dilakukan pada pelaksanaan program Kartu Pra kerja gelombang 1-3, jadi kalau catatan buat gelombang 4, ya ditunda dulu, sampai ada perbaikan yang serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja ini," ujarnya. Rudy Salahudin, Ketua Pelaksana Komite Cipta Kerja, dalam sebuah telekonferensi dengan media Juni lalu, mengatakan bahwa pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak lagi masuk kategori pengadaan barang dan jasa "sehingga tidak terjadi polemik lagi." Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, (20/4). Dalam pesan singkat yang diterima BBC Indonesia (02/08), Panji Winanteya Ruky, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang IV menunggu aturan turunan dari Perpres Nomor 76/2020 yang saat ini tengah "difinalisasi" oleh Menteri Koordinator Perekonomian. "Beberapa kesepakatan dari berbagai Kementerian dan Lembaga juga sedang diproses. Di sisi operasi, Manajemen Pelaksana sedang menyiapkan hal-hal teknis untuk mengakomodasi Perpres, Permenko baru dan arah kebijakan Komite [Cipta Kerja]," ujarnya. Setelah diputuskan oleh Komite Cipta Kerja, "maka Manajemen Pelaksana akan membuka pendaftaran gelombang IV yang diperkirakan sebelum akhir pekan depan", atau minggu pertama Agustus. Menurut Panji, kuota jumlah penerima Kartu Prakerja gelombang IV akan "jauh lebih besar daripada tiga gelombang sebelumnya." Panji enggan berkomentar, atau menjawab pertanyaan, di luar pernyataan tersebut. Dalam laporannya ke Ombudsman, ICW menyebut bahwa pengelolaan Kartu Prakerja seharusnya kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, bukan Kemenkoperekonomian. Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, (20/04). 'Ada banyak perbaikan' Pemerintah mengatakan bahwa pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang IV akan lebih "akuntabel" dibanding gelombang-gelombang sebelumnya. "Pasti ada evaluasi, dan gelombang IV pasti ada banyak perbaikan, terutama dalam proses mereka yang mendaftar akan lebih dipermudah, sehingga mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan akan mendapat manfaat dari Kartu Prakerja ini," ujar Donny Gahral Adian, staf ahli utama KSP. Menurut Donny, penyedia pelatihan kali ini akan ditambah, dan akan ada banyak jenis pelatihan baru yang bisa diakses oleh penerima manfaat. "Ini kan banyak vendor baru, penyedia pelatihan baru, tentu saja banyak training-training untuk melengkapi kecakapan mereka yang terdampak supaya bisa kemudian bekerja kembali nantinya. Kurang lebih sama, bahkan ada penambahan penyedia pelatihan atau provider, pasti ada banyak jenis pelatihan baru yang dibutuhkan oleh penerima manfaat," ujarnya. Tercatat 680.918 peserta mendaftar program Kartu Prakerja untuk gelombang pertama sampai ketiga. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mendengarkan masukan dari beberapa pihak soal pelaksanaan Kartu Prakerja, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan ICW. "Itu semua sudah diperhatikan, dan akan jadi bahan untuk perbaikan, jadi tidak ada yang kemudian dikesampingkan atau tidak dipedulikan, apa yang bisa diperbaiki akan kita perbaiki," imbuhnya. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk mengikuti program tersebut "cukup besar" lantaran penerima manfaat tersebar di lebih dari 500 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. "Yang gelombang 1-3 juga bermanfaat, terbukti jumlah pendaftar juga cukup besar. Pendaftar itu dari 500 lebih kabupaten di seluruh Indonesia, anemonya cukup besar. Tentu saja [program Kartu Prakerja] akan dilihat terus, evaluasi, bagaimana manfaat itu diterima secara utuh dan efektif bagi penerima manfaat," jelasnya. Tercatat 680.918 peserta mendaftar program Kartu Prakerja untuk gelombang pertama sampai ketiga. Sebanyak 477.971 telah menyelesaikan rata-rata 1 pelatihan, menurut data PMO Kartu Prakerja. Pemerintah menargetkan sebanyak 5,6 juta peserta untuk mengikuti Program Kartu Prakerja tahun ini. Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4). Soal besaran anggaran yang dialokasikan untuk gelombang IV, Donny mengatakan hal tersebut sebaiknya ditanyakan ke PMO. Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, tidak menjawab permintaan berkomentar dari BBC Indonesia pada Minggu (02/08). Rudy Salahudin, Ketua Pelaksana Komite Cipta Kerja, Juni lalu mengatakan bahwa pihaknya akan memperluas daftar penerima manfaat, termasuk dari kalangan wirausaha yang terdampak Covid-19. Manajemen pelaksana juga akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menindak peserta yang melakukan pemalsuan identitas dan data diri. Pemerintah juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengevaluasi program Kartu Prakerja untuk gelombang pertama hingga ketiga. Hasil evaluasi tersebut belum diumumkan ke publik sampai saat ini. Warga mengisi formulir pendaftaran Kartu Pra Kerja secara daring di Kampung Pasir Babakan, Lebak, Banten, (14/4). Polemik gaji direksi Kartu Prakerja Program Kartu Prakerja, yang memakan anggaran Rp20 triliun, sempat dihentikan pada Juni menyusul temuan permasalahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pekan lalu, terkuak informasi soal gaji manajemen pelaksana, yang berkisar antara lebih dari Rp47 juta hingga Rp77 juta. Lalola dari ICW mengatakan, "Besaran gaji tersebut cukup problematik untuk sebuah program yang punya banyak sekali masalah dan belum dituntaskan. Sehingga ini semacam mungkin berusaha menganakemaskan Kartu Prakerja padahal program ini kan bukan mekanisme jejaring sosial universal untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19." Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan gaji yang diterima PMO Kartu Prakerja tersebut "sudah sesuai." "Saya kira itu sudah diatur dan sesuai, dihitung berdasarkan beban pekerjaannya," katanya pada Selasa (27/07).