Tersangka makar Papua jadi 34 orang: 'Obral' pasal makar bagi yang menyuarakan referendum
Polisi telah menetapkan 34 warga Papua sebagai tersangka pidana makar sejak aksi demonstrasi yang dipicu oleh ucapan rasial di Surabaya, Agustus silam, sampai peringatan kebangkitan hari lahir Papua pada 1 Desember lalu.
Warga melintasi penjagaan prajurit TNI dan Polri di Wamena, Papua, Sabtu (30/11). Personel TNI dan Polri meningkatkan patroli di beberapa lokasi yang dianggap rawan untuk menjaga stabilitas keamananan di Wamena. Penangkapan ini, menurut kuasa hukum tersangka, adalah langkah 'obral pasal makar' bagi warga Papua yang menyuarakan referendum walaupun kepolisian mengaku telah mengantongi bukti-bukti. Di antara mereka yang dikenai pasal makar adalah 20 orang yang disebut simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang ditangkap sehubungan dengan peringatan 1 Desember pada hari Minggu lalu. Dari 34 orang yang ditangkap, 20 ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jayapura, sedangkan 14 orang lainnya dibebaskan karena tidak cukup bukti. Polisi menangkap mereka di pertigaan lampu merah Bandara Sentani saat hendak menuju ke Lapangan Trikora untuk melaksanakan upacara peringatan kebangkitan hari lahir Papua. "Jadi dari 34 itu, 14 dipulangkan karena tidak cukup bukti. Kemudian 20 orang membawa senjata tajam, menggunakan atribut-atribut yang digunakan untuk melakukan kegiatan makar dalam rangka 1 Desember. Jadi yang 20, kita proses dulu," kata Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon saat dihubungi BBC Indonesia, Senin (02/12). Victor menambahkan polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam seperti pisau, parang, lambang bintang kejora, dan kartu anggota TPNPB dari tangan para tersangka. Saat ditanya alasan penggunaan pasal makar, Victor menegaskan polisi telah memiliki bukti yang cukup dan akan berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum dalam pembuktian. Namun, ia tidak bisa menjelaskan lebih detil karena bagian dari teknis penyidikan. 'Dituding obral makar' Langkah kepolisian tersebut, menurut kuasa hukum dari 20 tersangka yang ditangkap pada akhir pekan, Gustaf Kawer sebagai bentuk obral makar dan langkah represif aparat keamanan dalam merespons aksi-aksi prodemokrasi Papua. "Saya pikir polisi terlalu mudah obral makar karena dalam penggunaan pasal makar di Papua terlalu cepat polisi menangkap masyarakat dan aktivitas yang hendak demo, ibadah. Sedangkan di daerah lain, seperti Aceh, Jakarta yang ada indikasi makar yang lebih kuat, bebas begitu saja dan tidak serius ditanggapi," katanya saat dihubungi. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kiri), Kapolri Jendral Pol Idham Azis (kedua kiri) dan Kepala BIN Budi Gunawan menyaksikan latihan terjun payung statis oleh prajurit TNI saat kunjungan di Timika, Papua, Jumat (29/11). Padahal, lanjut Gustaf, belum ada tindakan penyerangan yang dilakukan oleh para tersangka makar di Jayapura, dan juga beberapa tersangka makar lainnya di lokasi berbeda. "Penetapan tersangka terlalu prematur. Kelompok itu (Jayapura) hendak ibadah syukuran di lapangan Trikora yang sebenarnya tidak jadi, tidak jadi dilaksanakan. Sekarang pertanyaan makarnya di mana? Terus kemudian ada senjata tajam, mereka ini dari daerah jauh, orang biasa bawa alat untuk jaga diri," katanya. Penggunaan pasal makar untuk menjerat pendukung referendum kemerdekaan Papua bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Polda Jakarta telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dengan tuduhan makar usai aksi demonstrasi dan pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/09). Mereka adalah juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta, lalu Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere. Kemudian, Polda Papua juga menetapkan delapan tersangka makar usai kericuhan demonstrasi di Kota Jayapura, Papua (29/09). Kedelapan tersangka itu adalah tiga pimpinan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), satu dari Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), dan empat mahasiswa. Polisi memindahkan tujuh tersangka dari Papua ke Kalimantan Timur guna menjalani persidangan di sana. Mereka adalah Agus Kossay, Buchtar Tabuni, Steven Itlay, Alexander Gobai, Fery Kombo, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin. Satu tersangka lainnya adalah Assa Asso dari KNPB menjalani proses hukum di Papua. Setelah itu, Polres Manokwari menjerat Sayang Mandabayan dengan pasal makar karena membawa bendera bintang kejora. Polisi menangkap mantan kader Partai Perindo di Bandara Rendani Manokwari lantaran kedapatan membawa 1.500 bendera bintang kejora berukuran kecil, Senin (02/09). Hingga kini mereka menunggu proses persidangan. Pasal makar multitafsir Pakar hukum Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai penerapan pasal makar itu multitafsir, tergantung dari tafsir pihak yang menggunakan pasal tersebut. "Contoh, kalau ada kumpul lima orang berencana memisahkan diri dari NKRI, orang bilang ini permulaan pelaksanaan, siapa tahu dari lima orang bisa jadi 5000 orang. Tapi orang bisa bilang lain, ini sekedar persiapan, belum pelaksanaan, karena bagaimana mungkin bisa memisahkan diri dari negara dengan kekuatan lima orang," kata Agustinus. Agustinus melanjutkan, makar itu juga suatu tindakan percobaan, baik itu dengan tujuan menggulingkan pemerintahan atau memisahkan diri dari negara. Jika tujuan telah ada, Pohan menambahkan, ukuran selanjutnya adalah seberapa besar kekuatan untuk melaksanakan tujuan itu. "Saya coba bunuh orang tapi perbuatan saya hanya menepuk-nepuk bahu orang, apakah itu sebagai perbuatan memadai, makar itu kan mencoba, harus ada perbuatan pelaksanaan. Ini contoh saja, kalau saya mau menggulingkan pemerintah sah, terus tindakan saya cuma diskusi lima orang, tidak bertindak, tidak punya senjata, tidak punya kekuatan. Pertanyaan, apa iya bisa?" katanya. Selain itu, Agustinus menilai, langkah penegak hukum menggunakan pasal makar juga bisa dianalisis sebagai bentuk preventif, berkaca dari kasus dugaan makar Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini tidak ada kelanjutannya. "Jangan-jangan langkah kepolisian ini hanya merupakan upaya preventif yang belum tentu ditindaklanjuti. Seperti kalau ini dibiarkan, lama-lama bisa membesar, bisa eskalatif, khawatir polisi itu, dengan menangkap dulu itu untuk mencegah orang lain agar tidak meniru sehingga dia tetap kecil," katanya. Untuk itu, menurut Agustinus Pohan, aparat penegak hukum harus hati-hati dan seksama dalam menggunakan pasal makar. Polisi harus mampu membuktikan tujuan, tindakan dan juga kekuatan para pelaku untuk melakukan makar. Pemerintah menegaskan bahwa Papua merupakan bagian integral wilayah Indonesia dan . Di satu sisi, muncul pula upaya-upaya untuk memisahkan Papua dari Indonesia, antara lain lewat tuntutan referendum.