Enam hal yang mengubah perang Suriah
Pertempuran di Suriah telah memasuki tahun ketujuh, namun tanda-tanda nyata bahwa peperangan ini sudah berakhir belum terlihat di depan mata.
Perang di Suriah telah menghancurkan sebagian besar wilayah di negara itu, dan menelan banyak sekali korban jiwa. Aksi unjuk rasa di jalanan yang menuntut perubahan, dengan cepat berubah menjadi medan pertempuran multi-nasional, yang telah menewaskan lebih dari 300.000 orang serta jutaan lainnya mengungsi. Berikut ini adalah enam fase yang membentuk arah konflik di Suriah sampai saat ini: Dari aksi unjuk rasa menjadi peperangan Suriah dinyatakan dalam keadaan perang saudara oleh Palang Merah Internasional pada Juli 2012, selang sekitar 18 bulan sesudah pecahnya unjuk rasa damai pada bulan Februari 2011. Selama periode ini, narasi internasional bergeser dari yang awalnya membingkai berbagai peristiwa di sana dalam konteks Musim Semi Arab, yakni upaya menegakkan akuntabilitas dan reformasi pemerintahan, berubah menjadi salah satu konflik militer yang berlarut-larut. Kota Deraa di Suriah adalah salah satu tempat aksi unjuk rasa pertama yang menentang pemerintah pada awal tahun 2011. Oposisi Suriah yang bermunculan pada periode ini menunjukkan, dan terus menunjukkan meluasnya pergerakan, namun kekuatannya terpecah-belah. Pemerintah akhirnya mengerahkan berbagai langkah kekerasan, yang malah mendorong pembentukan kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Antara lain kelompok yang menamakan diri, Free Syrian Army (FSA) atau Tentara Pembebasan Suriah, yang mulai terbentuk pada musim panas 2011. Dua kelompok Islamis terbesar dan kelompok-kelompok jihad seperti Ahrar al-Sham dan Jabal Nusra masing-masing dibentuk pada akhir 2011 dan awal 2012. Ketika Barat merasa ragu untuk menentukan kelompok mana saja yang harus mereka dukung, pendanaan dari kekuatan regional dan para donor individu di negara-negara Teluk mengalir ke Suriah dalam kesimpang-siuran. Garis merah Obama Pada tahun 2012 Presiden AS Barack Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi untuk setiap penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah. Namun, ketika pemerintah dilaporkan telah melancarkan serangan kimia di Ghouta, kawasan pertanian di luar kota Damaskus pada bulan Agustus 2013, pihak AS tidak campur tangan dan malah menerima tawaran dari Rusia agar Suriah memusnahkan senjata kimianya. Kegagalan Amerika Serikat yang tidak tegas dalam menanggapi soal serangan senjata kimia membuat kelompok-kelompok oposisi kecewa. Pemerintahan Obama menekankan bahwa kesepakatan dengan Moskow membuahkan hasil yang lebih baik. Tapi, di lapangan hal itu menguntungkan Presiden Bashar al-Assad beserta sekutunya yaitu Rusia dan Iran, karena seakan mengesahkan penggunaan senjata non-kimia. Peristiwa ini mengkandaskan harapan-harapan oposisi dan para pendukung regionalnya tentang kemungkinan intervensi militer AS. Hal itu juga melemahkan potensi pengaruh AS di perundingan perdamaian, karena untuk selanjutnya pemerintah Suriah dan dan pendukung internasional mereka bisa beroperasi tanpa kekhawatiran akan sanksi AS. Menyusul keputusan Presiden Obama untuk tidak menegakkan garis merah ihwal senjata kimia, dukungan pihak Barat pada kelompok-kelompok bersenjata 'moderat' jadi tidak artinya dibanding dukungan yang diperoleh kelompok-kelompok Islamis dari kekuatan regional Qatar, Arab Saudi dan Turki. Wilayah-wilayah di Suriah yang menjadi kantong-kantong kebangkitan kelompok ekstrimis. Bahkan sebelum itu pun, beberapa kelompok di dalam FSA mulai menerapkan citra yang lebih religius untuk menarik dana dari negara-negara Teluk, sementara banyak petempur telah membelot ke berbagai kelompok Islamis yang memiliki persenjataan lebih baik. Kelompok-kelompok jihad ini dengan terampil berupaya untuk mengeksploitasi kelemahan kelompok lain untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka dalam gerakan pemberontak, kadang-kadang mereka menyasar unit-unit FSA. Paradoksnya, pada tahun 2015 ini membuat kelompok-kelompok moderat semakin bergantung pada kelompok jihad di medan perang. Makin maraknya kelompok radikal terkait pula dengan terlibatnya Hizbullah dan milisi Syiah lainnya, yang memperkuat narasi sektarian kaum pejihad Sunni. Kebangkitan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) ISIS memasuki konflik Suriah dengan membentuk kelompok milisi Jabal Nusra atau Front al-Nusra, sebelum mengumumkan penggabungan dengan ISIS pada tahun 2013 yang ditolak oleh al-Qaeda. Fokus pemerintah Suriah pada upaya militer untuk menggempur kelompok-kelompok oposisi moderat memberi kesempatan pada ISIS untuk melancarkan manuver-manuver mereka. Munculnya kelompok yang menamakan diri sebagai Negara Islam (ISIS) telah mengubah dinamika perang di Suriah. Pada bulan Juni 2014, kelompok ISIS mengumumkan pembentukan yang disebut dengan 'kekhalifahan,' meliputi wilayah yang berada di Suriah dan Irak. Mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah menjadi prioritas kekuatan Barat, membuat proses perdamaian di Suriah terpinggirkan oleh kebijakan 'utamakan gempur ISIS.' Serangan udara pertama yang dilancarkan pada bulan September 2014, menunjukkan bahwa Barat bersedia untuk campur tangan secara langsung untuk melawan kelompok jihad, tapi tidak untuk melindungi warga sipil di daerah oposisi yang dikuasai pemerintah. Hal ini membuat kalangan oposisi Suriah merasa dikhianati, dan mengesankan bahwa solusi militer merupakan prioritas dibanding pencarian untuk penyelesaian damai. Intervensi Rusia Menyusul serangkaian kemenangan pemberontak pada awal tahun 2015 - terutama di kota Idlib - Presiden Assad dipaksa mengakui bahwa kekurangan pasukan telah membuatnya menyerahkan wilayah-wilayah tersebut. Rusia menghitung bahwa pemerintah Suriah membutuhkan dukungan material langsung untuk menjamin kelangsungan rezim mereka. Pada September 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengerahan pasukan Rusia ke Suriah. Intervensi Rusia membuat komunitas internasional terkejut dan berbuah pada berpindahnya keseimbangan militer jadi menguntungkan pemerintah Assad. Serangan Rusia berhasil mengubah dukungan kepada Assad. Moskow menyatakan intervensi mereka ditujukan pada kelompok-kelompok teror yang terdaftar seperti kelompok ISIS dan Front al-Nusra, tapi mereka juga menargetkan kelompok-kelompok yang lebih moderat, termasuk mereka yang mendapat dukungan AS. Rusia kemudian menjadi pemain utama dalam pembicaraan perdamaian internasional, efektif meminggirkan PBB dan peran AS. Intervensi Rusia juga membuat kemungkinan intervensi Barat jadi muskil, karena hal ini akan membawa ancaman nyata dari pertempuran langsung dengan pasukan Rusia. Merebut kembali Aleppo Merebut kembali wilayah Aleppo Timur yang dikuasai pemberontak, oleh pemerintah dan pasukan sekutu pemerintah pada Desember 2016 merupakan kemenangan paling signifikan bagi Presiden Assad dalam konflik Suriah sampai saat ini. Direbutnya Aleppo oleh pemerintah tampaknya menunjukkan bahwa harapan para pemberontak untuk menggulingkan rezim Assad secara militer berada di titik nadir. Tapi pemerintah juga tidak memiliki kapasitas untuk menguasai seluruh wilayah, yang berarti bahwa kemenangan merupakan istilah yang nisbi di Suriah. Aleppo Timur merupakan kota terakhir yang dikuasai pemberontak sebelum akhirnya jatuh ke tangan pemerintah. Secara internasional, peristiwa di Aleppo mempertegas peran Rusia sebagai aktor luar paling utama dalam konflik Suriah. Jatuhnya ALeppo juga membuat Turki menjadi negara yang menggantikan AS sebagai negara kunci dalam berhadapan dengan Rusia di hari-hari terakhir kepresidenan Obama. Surutnya prakarsa-prakarsa Amerika Serikat dan sekutu Baratnya di Suriah membuat peran Barat terpinggirkan di Suriah, dan tampaknya ini akan membuat penyelesaian perang di Suriah akan tergantung pada perundingan Rusia dan Iran dengan Turki.