Fakfak, Papua Barat: Terjadi aksi pembakaran, pasukan TNI-Polisi 'digeser' ke Fakfak
Unjuk rasa yang berujung ricuh di Kota Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (21/08), ditandai aksi pengrusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum, demikian sejumlah laporan.
Aksi pembakaran sejumlah fasilitas umum terjadi di Kota Fakfak, Rabu (21/08). Aksi unjuk rasa sekelompok orang juga dilaporkan terjadi di Mimika, Provinsi Papua, yang ditandai tuntutan agar pemerintah pusat serius menuntaskan tudingan kekerasan fisik dan verbal yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur. Kepolisian masih berusaha mengedepankan upaya persuasif dalam meredam kericuhan di Fakfak, kata salah-seorang pejabatnya. Seorang pejabat kepolisian di Manokwari menyatakan bahwa pihaknya "menggeser" pasukan TNI-polisi ke Fakfak untuk mengamankan wilayah itu dari kerusuhan. Pasar sentral Thumburuni di Kota Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/08), dilaporkan dibakar sekelompok orang. "Kepolisian dan TNI mengedepakan upaya persuasif," kata Kadispen Polisi Irjen Polisi Muhammad Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Rabu, menanggapi laporan terjadinya kerusuhan di kota Fakfak. Kepolisian juga berusaha melibatkan tokoh agama, tokoh sentral di wilayah itu untuk meredam "kegiatan anarkis" di Fakfak. Kepolisian masih berusaha mengedepankan upaya persuasif dalam meredam kericuhan di Fakfak, kata salah-seorang pejabatnya. Foto: Massa berkerumun di depan Kantor Dewan Adat Fakfak, Rabu (21/08). Sejumlah laporan media memperlihatkan adanya pengrusakan dan pembakaran anjungan tunai mandiri (ATM), beberapa bangunan bank, bangunan pasar, serta kendaraan umum di sejumlah lokasi di Fakfak. Sejauh ini belum ada klarifikasi terkait pengrusakan ini. Sementara itu, salah-seorang pengunjukrasa Deni Rahayan, pimpinan LSM Pasti Indonesia, mengatakan massa pengunjukrasa "memilih mundur" setelah dibubarkan aparat kepolisian. "Kita dihalau aparat keamanan dengan melemparkan gas air mata," ungkap Deni saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Rivan Dwiastono, melalui sambungan telepon, sekitar pukul 12.00 (14.00 WIT), Rabu. Sejumlah laporan media memperlihatkan adanya pengrusakan dan pembakaran anjungan tunai mandiri (ATM), beberapa bangunan bank, bangunan pasar, serta kendaraan umum di sejumlah lokasi di Fakfak. Dalam aksi itu, mereka menuntut pemerintah daerah dan DPRD Fakfak untuk "bertanggungjawab atas stigma yang diterima masyarakat Papua." "Kami juga meminta mereka untuk dialog konstruktif dengan pemerintah pusat," katanya. Pendemo juga meminta mahasiswa Papua di luar Papua untuk kembali ke Papua, karena khawatir dengan kondisi saat ini. Unjuk rasa di Sorong: Massa datangi Kantor Wali Kota Sementara, unjuk rasa di Sorong, Papua Barat, ditandai aksi menduduki kantor Wali Kota hari ini, Rabu (21/08). Massa aksi menyerahkan tuntutan kepada Wali Kota, Lambert Jitmau. Salah satu tuntutan massa aksi adalah meminta Presiden Joko Widodo datang langsung ke Papua untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi. Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/08). "Kami tidak meminta Presiden Jokowi meminta maaf lewat media televisi atau apapun. Tuntutan massa aksi (Presiden Jokowi) harus datang sampai di Papua dan melakukan klarifikasi, minta maaf," kata Alfo Reba, mahasiswi STIKES Sorong sekaligus pengunjuk rasa kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Rabu (21/08). Saat ini, massa aksi, kata Alfo telah memblokade jalan menuju gedung wali kota. Massa aksi bukan hanya dari mahasiswa tapi juga masyarakat Papua. "Kami cukup kewalahan karena ini massa cair," katanya. Pengibaran bendera 'Bintang Kejora' di Fakfak Seperti dilaporkan wartawan di Kota Manokwari, Safwan Ashari, untuk BBC News Indonesia, Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Drs. Moh. Sagi, mengatakan pihaknya "menggeser" personil TNI dan polisi ke Kota fakfak, Rabu, menyusul kerusuhan di wilayah itu. "Kita kirim BKO dari Manokwari yang sebetulnya dikirim dari luar Papua, ke sini (Manokwari), namun kita geser beberapa ke Fakfak untuk membantu di sana," tutur Moh. Sagi. Sementara itu, salah-seorang pengunjukrasa Deni Rahayan, pimpinan LSM Pasti Indonesia, mengatakan massa pengunjukrasa "memilih mundur" setelah dibubarkan aparat kepolisian. Sampai pukul 13:30 WIT, pihaknya mendapatkan informasi bahwa kota Fakfak dalam "situasi aman". "Situasi di sana masih bisa di kendalikan, adapun info gambar gambar yang ada kegiatan, masih ada insiden pembakaran, namun sudah bisa di kendalikan," ungkapnya. Berkaitan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, Sagi membenarkannya. "Pengibaran bendera (Bintang Kejora), memang di sana (Fakfak) ditemukan, sehingga sudah di minta untuk diturunkan oleh beberapa rekan di sana. Dan tadi juga sudah diturunkan," ucap Sagi. "Sampai saat ini tidak ada bendera 'lain' yang berkibar di Fakfak, kecuali bendera Merah Putih di sana," kata Sagi. 'Bangunan pasar dibakar' Memasuki Rabu siang, pelaku unjuk rasa di Fakfak membubarkan diri, sementara ratusan aparat keamanan terus melakukan penjagaan sejumlah objek vital di wilayah itu, ungkap warga setempat. "Berangsur normal mesti masih dalam kondisi 'tidak nyaman'," kata salah-seorang warga Fakfak kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Rabu (21/08). "Fasilitas pertokoan, kantor, sekolah itu tutup sementara. Tapi kalau untuk masyarakat sih bisa lalu lalang tapi tak banyak, karena kondisi masih tidak nyaman," kata Ramli. Kericuhan di Kabupaten Fakfak, sambungnya, membuat kantor Dewan Adat Fakfak serta sejumlah rumah di sekitarnya juga ikut terbakar, lapornya. Selain itu, Pasar Sentral Thumburuni juga terbakar dan kantor Bank Mega dan Bank Papua dilempari batu, tambahnya. "Beberapa mobil angkutan, lapak-lapak tempat jualan masyarakat, beberapa rumah terbakar," lanjut Ramli. Kericuhan 'dipicu' pengibaran Bendera Bintang Kejora Dari pengamatan Ramli di lapangan, puncak kericuhan terjadi sekitar pukul 12.30 WIT. Saat itu dua massa aksi bentrok dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman gedung Dewan Adat Mbaham Matta di Jalan Salasa Namudad Kawasan Reklamasi Pantai. "Satu massa dari yang demo, terus massa yang dari penduduk setempat juga yang melakukan perlawanan. Terjadilah kaos dua massa," katanya. Saat ini, kata Ramli, ratusan polisi dan TNI sudah berjaga-jaga di sejumlah objek vital Kabupaten Fakfak. "Kurang lebih itu polisi dan TNI 100 lebih gabungan. Mereka jaga di aset negara, pelabuhan, kantor bupati, rumah sakit, terus masih ada massa di tempat-tempat, masing-masing menjaga situasi," lanjut Ramli. Gubernur Papua Barat: 'Masyarakat jangan terpancing' Sementara itu, di tempat yang sama, Gubernur Papua Barat, Dominggus meminta masyarakat agar tidak terpancing melakukan aksi kekerasan dan pengrusakan. "Kalau demo-demo damai itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan terpancing, persoalan di Surabaya dan Malang, ini kita merusak kota kita sendiri," ucapnya. "Sekarang kita sudah rusak sendiri, kita butuh uang berapa banyak lagi untuk bangun kembali lagi," kata Dominggus. Ucap dia, uang bantuan yang tadinya disiapkan untuk membantu ekonomi rakyat dan pendidikan. "Ini justru kita bangun gedung dengan ratusan milyar lagi." Ricuh Mimika 'teratasi', TNI tambah 1.00 orang pasukan TNI menambah 100 pasukan ke Timika, Kabupaten Mimika, pasca aksi unjuk rasa yang diwarnai pelemparan batu ke gedung DPRD setempat di Jalan Cendrawasih, Timika, sekitar pukul 13.00 WIT. "Kita siapkan tadi 1 SSK (100 personil). Dari batalyon 754 tadi BKO ke kodim, jadi di bawah kendali kodim," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto dalam wawancara dengan wartawan Muhammad Irham, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (21/08). Eko melanjutkan, aksi pelemparan batu ke arah gedung DPRD Mimika dilakukan oleh 300an orang. "Tapi sudah bisa diatasi," katanya. Ia juga memastikan seluruh wilayah khususnya di Papua tidak ada aksi massa yang berarti. Kondisi di Jayapura misalnya, seluruh aktivitas perkantoran, sekolah, rumah sakit, pasar dan layanan publik lainnya beroperasi seperti biasanya. "Tidak ada aksi-aksi. Mal pun buka," kata Eko. Sebelumnya, demonstrasi di Timika sempat ricuh. Pengunjuk rasa sempat melempari batu ke arah gedung DPRD Mimika. Mereka berunjuk rasa menyuarakan tuduhan anti-rasisme yang terjadi pada mahasiswa Papua di Jawa Timur, pekan lalu. Pelemparan batu ke gedung DPRD Mimika lantaran terlalu lama menunggu kedatangan Ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika.