Wawancara khusus Wapres Ma'ruf Amin: Tentang radikalisme, ekonomi syariah, kaum minoritas dan Ahok
Radikalisme dan pengembangan ekonomi syariah menjadi prioritas tugas Ma'ruf Amin, yang baru saja dilantik pada 20 Oktober lalu, untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Presiden.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji untuk menangani deradikalisasi terhadap perempuan dan anak-anak, setelah kelompok teroris Jamaat Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, mengerahkan perempuan dan anak-anak untuk melakukan serangan teror dalam dua tahun terakhir. "Kita tidak boleh membiarkan potensi berkembangnya radikalisasi, walaupun kecil, termasuk penggunaan anak-anak, penggunaan perempuan. Karena itu, langkah-langkah [deradikalisasi] yang dilakukan menyangkut itu," ujar Ma'ruf Amin dalam wawancara khusus dengan Ayomi Amindoni, Endang Nurdin, Dwiki Marta dan Anindita Pradana dari BBC News Indonesia di kantornya, Rabu (30/11). Di usianya yang menginjak 76 tahun, Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden tertua dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Namun, kiprah ulama ini dalam dunia politik tak perlu diragukan lagi. Sebelum menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia pada 2015, Ma'ruf yang lahir di Kresek, Tangerang, pada 11 Maret 1943 sempat menjadi dosen dan menjabat sebagai anggota legislatif selama beberapa periode. Pria yang sering kali terlihat mengenakan sarung ini juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) bersama dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat pelantikan 20 Oktober 2019. Sebagai tokoh ulama Indonesia, Ma'ruf Amin telah aktif di Nahdlatul Ulama sejak lama. Di organisasi tersebut, Ma'ruf Amin telah menduduki berbagai jabatan strategis. Di usia yang tak lagi muda, Ma'ruf amin berjibaku dengan jadwal yang sangat padat sebagai wakil presiden, termasuk harus mengikuti cara kerja Presiden Joko Widodo yang terkenal kerja cepat. Dia mengatakan, kini bukan saatnya lagi 'alon-alon asal kelakon' dan menganggap tugas barunya ini "sebagai suatu tanggung jawab, bukan beban". Ma'ruf Amin mengatakan kini bukan saatnya lagi 'alon-alon asal kelakon' dan menganggap tugas barunya sebagai tanggung jawab, bukan beban. "Saya tidak merasa kelelahan karena merasa seperti tidak ada beban," ujarnya. "Saya tentu menjaga stamina saya. Makan harus teratur, tidak boleh makan yang tidak menyehatkan, kemudian harus olahraga, juga jalan pagi. Dengan begitu diharapkan bisa menjaga kondisi sehingga bisa bekerja dengan baik," jawabnya ketika menjawab pertanyaan tentang trik menjaga stamina ditengah jadwal yang padat. Ma'ruf Amin memperlihatkan ruang kerjanya kepada BBC News Indonesia di Istana Wakil Presiden, Rabu (30/100 Dalam wawancara yang berlangsung selama hampir satu jam itu, Ma'ruf Amin membeberkan pandangannya tentang radikalisme, ekonomi syariah, kalangan minoritas dan hubungannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berikut petikan wawancaranya: Bapak sudah menjadi orang nomor dua di Indonesia selama sepuluh hari, mungkin bapak bisa menceritakan apa saja agendanya selama sepuluh hari menjabat? Yang pertama, tentu kita berada di lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya saya kan lingkungan kiai, sebagai Rois PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah sekarang kita berada di birokrasi dan begitu dilantik, saya langsung ke Jepang mewakili Presiden untuk hadir di penobatan kaisar Jepang. Satu hari di sana langsung pulang terus mengikuti pengumuman dan pelantikan para menteri dan langsung berikutnya sidang kabinet, berikutnya lagi [pengumuman dan pelantikan] wamen (wakil menteri) dan terus menerima tamu, dan terus bekerja, dan sidang kabinet, kemudian tadi juga sidang kabinet Usai pelantikan, Ma'ruf Amin langsung disibukkan dengan jadwal padat, termasuk mendampini Presiden Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri kabinet baru Artinya jadwalnya sendiri kan sangat padat, bagaimana trik untuk mengatur jadwal yang begitu padat? Ya kita jalankan saja sesuai dengan aturan, sesuai dengan jadwal dan saya merasa semua itu tidak menjadi beban. Jadi kita semua menjalankan tugas dengan baik, dengan riang gembira, dengan suasana yang nyaman. Saya tidak merasa seperti punya beban yang berat. Pak Ma'ruf sekarang menjadi orang kedua Pak Jokowi sebagai wakil presiden, bagaimana pembagian tugasnya? Sebenarnya pembagian tugas itu kami melanjutkan seperti yang dilakukan Pak Jokowi di periode pertama. Sistem yang dilakukan Pak Jokowi itu, wakil presiden secara keseluruhan membantu presiden dalam semua aspek, prioritas dan sasaran yang ingin dicapai, kita membantu Presiden. Hanya wapres diberikan tugas-tugas khusus dalam beberapa aspek, dalam beberapa sektor, seperti tentang radikalisme, kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kesehatan menyangkut stunting, dan lain-lain, yang diberikan berdasar Perpres dari presiden itu sebagai tugas-tugas khusus yang harus ditangani langsung, termasuk bencana. Oleh Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditugasi untuk menangani beberapa sektor, antara lain radikalisme, kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kesehatan Bapak tadi menyebut radikalisme sebagai salah satu tugas bapak. Terkait dengan deradikalisasi, apa yang paling mendesak untuk dilakukan? Menurut saya, penanggulangan radikalisme itu harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu ke hilir, dan juga struktural maupun kultural. Karena itu tidak hanya menangani dari hilir, yaitu deradikalisasi, tapi juga harus merupakan penangkalan. Kontra-radikalisme untuk mencegah orang-orang supaya tidak terpapar, jadi pencegahan. Kemudian, bagi mereka yang terpapar dilakukan deradikalisasi supaya mereka kembali kepada jalan benar, kepada cara berpikir yang benar, kepada komitmen kebangsaan yang benar, yang kita ingin bangun seperti itu. Langkah kongkrit untuk deradikalisasi sendiri bagaimana pak? Itu menyangkut semua aspek. Misalnya, aspek pendidikan. Itu dari mulai kita sudah harus [lakukan], sebab pendidikan merupakan jalur yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Radikalisme di perguruan tinggi kan sudah dijelaskan, banyak perguruan tinggi yang banyak terpapar radikalisme. Kemudian juga jalur keagamaan, supaya kita luruskan pemahaman keagamaannya, supaya tidak salah memahami. Kemudian, jalur kepegawaian, ASN (aparatur sipil negara). Mereka yang masuk ASN harus steril dari radikalisme, jadi tidak begitu saja bisa masuk. Kemudian juga, jalur yang menyangkut pihak-pihak yang bergerak di bidang kemasyarakatan, apa itu dakwah, komunitas politik, komunitas sosial, itu menjadi bagian yang harus kita tangkal supaya mereka tidak terpapar radikalisme. Jadi jalur-jalur itu harus kita lakukan. Maka dari itu pemerintah harus menjadikan radikalisme sebagai arus utama penanganannya. Bapak tadi menyebut pendidikan menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus dari deradikalisme. Di perguruan tinggi sudah banyak yang terpapar radikalisme. Tapi kita juga tahu ada anggapan bahwa madrasah dan pesantren dikhawatirkan menjadi tempat radikalisasi. Khusus dua tempat tersebut, apa yang dilakukan untuk menangkal radikalisme? Pertama, tentu pemahaman kebangsaaan kita. Bahwa sebagai bangsa kita punya komitmen, kesepakatan. Sehingga seluruhnya, baik sistem kenegaraan, landasan falsafah negara itu harus sejak dini mereka memahami. Sehingga mereka tidak terprovokasi oleh ideologi lain. "Kita sebagai muslim juga sebagai orang Indonesia, muslimun Indonesiun, yang mana ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an tidak boleh terpisah, itu menjadi satu kesatuan," ujar Ma'ruf Amin. Di dalam pendidikan kemadrasahan, kepesantrenan, itu yang harus kita lakukan adalah membentengi atau memberikan arahan supaya pemahaman agamanya lurus, tidak terkena pemahaman-pemahaman radikal dan intoleran. Bahwa kita sebagai muslim juga sebagai orang Indonesia, muslimun Indonesiun, yang mana ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an tidak boleh terpisah, itu menjadi satu kesatuan. Ke-Islam-an kita harus menyatu dengan ke-Indonesia-an. Kita tidak boleh memahami Islam itu menjadi tidak konteks dengan ke-Indonesia-an. Ini menjadi bagian yang selama ini dilakukan di pesantren. Umumnya sudah tidak menjadi masalah, kecuali pesantren-pesantren tertentu yang terkena virus radikalisme. Itu yang kemudian menjadi pusat perhatian pemerintah? Ya, saya kira begitu. Yang terpenting dalam pendidikan di pesantren dan madrasah, ujar Ma'ruf Amin, adalah membentengi mereka agar tidak terkena pemahaman-pemahaman radikal dan intoleran Terkait dengan deradikalisme, Presiden menugaskan menteri agama yang baru saja dipilih, deradikalisme menjadi salah satu tugas utamanya. Tapi latar belakang Pak Fachrul Razi dari bidang militer, sempat menuai polemik. Bahkan, muncul penentangan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan bapak soal polemik ini? Menteri kan hak prerogeratif Presiden, karena dia sudah ditunjuk oleh presiden maka kita ingin agar semua menteri itu bekerja sesuai dengan visi dan misi presiden. Karena itu dalam menghadapi radikalisme, kita akan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, balik kementerian, kepolisian, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), kemudian badan-badan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini menjadi bagian yang saya katakan harus dilakukan secara paripurna, secara struktural, sehingga terkoordinasi dan dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya ujung-ujungnya, atau hilirnya saja, tapi betul-betul kita lakukan dan penangannya sejak dini, melalui semua sektor. Menteri pendidikan terlibat, Menteri Agama juga terlibat, kepolisian juga terlibat. Artinya latar belakangnya tidak akan menjadi masalah? Tidak menjadi masalah. Sudah jadi menteri, sudah ditunjuk Presiden. Dia menteri yang sah. Saya kira sebaiknya kita tidak lagi harus mempermasalahkan, tapi mari kita bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan di masing-masing menteri. Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Maruf Amin berbincang dengan Menteri Agama Fachrul Razi (tengah) sebelum rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) Berkaitan dengan radikalisme, terorisme juga menjadi ancaman. Menurut bapak, apa yang menjadi akar dari terorisme? Ada yang karena memang merasa diperlakukan tidak adil. 'Merasa' ya, jadi dia rasa diperlakukan tidak adil. Tapi ada juga yang salah memahami keagamaan. Paham keagamaannya salah. Terutama misalnya salah memahami arti jihad. Maka dari itu penanganannya juga sesuai dengan sebabnya. Ketika sebabnya ketidakadilan, kita berusaha menegakkan keadilan. Sehinga mereka menjadi sadar. Kalau karena paham keagamaan (yang salah), ya kita luruskan. Maka dari itu perlu ada upaya-upaya meluruskan paham keagamaannya, kemudian juga meluruskan paham pengertian tentang jihadnya, sehingga pemahamannya menjadi benar. Karena itu kita mengusung di dalam Islam, namanya Islam wasatiyyah, Islam moderat yang bukan radikal dan intoleran. Pemahaman-pemahaman yang benar ini yang akan kita terus bangun. Setelah Jamaah Islamiyah, di Indonesia sendiri berkembang ada jaringan JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Kita tahu bahwa pemimpin ISIS baru saja ditemukan tewas. Hal ini dikhawatirkan justru akan semakin membuat serangan teroris semakin sporadis. Bagaimana tanggapan tentang hal ini dan bagaimana untuk menangkalnya? Kita akan menangkalnya dari dua sisi. Pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan soft approach. Pendekatan penyadaran mengembalikan mereka yang sduah terpapar ke jalan yang benar, kepada Islam yang benar. Itu cara-cara kita dalam rangka, baik dalam rangka kontra-radikalisme maupun deradikalisasi. Tapi kita juga menggunakan pendekatan keamanan, security approach, untuk menangkal jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan juga tidak memberikan ruang untuk berkembangnya kembali komunitas-komunitas seperti itu yang sudah ada, seperti misalnya JAD. Jangan ada lagi. Pendekatan keamanan, menurut Ma'ruf Amin, dilakukan agar tidak ada lagi ruang bagi jaringan kelompok teroris seperti JAD berkembang lagi. Kita berupaya supaya tidak tumbuh lagi organisasi yang seperti itu. Bagaimana memperkecil, meminimalisir, dan bisa menghilangkan kelompok-kelompok komunitas seperti itu. Itu kerjasama pemerintah, birokrasi, keamanan, tokoh-tokoh masyarakat, kita melakukan kerjasama secara bersama-sama untuk menanggulanginya. JAD sendiri sering kali menggunakan perempuan dan anak-anak dalam melakukan aksinya. Menurut bapak, apakah ada langkah khusus dalam program deradikalisasi untuk ibu dan anak? Saya kira kita tidak boleh membiarkan potensi berkembangnya radikalisasi, walaupun kecil, termasuk penggunaan anak-anak, penggunaan perempuan, karena itu langkah-langkah [deradikalisasi] yang dilakukan menyangkut itu. Termasuk juga media sosial. Ada juga orang yang tidak berkomunikasi dengan pihak lain, tidak ada kontak komunikasi dalam arti fisik tapi dia bisa jadi radikal melalui medsos (media sosial), melalui online, melalui SMS. Itu juga menjadi perhatian. Jadi semua jalur jaringan yang memungkinkan terjadinya upaya menyebarkan radikalisme itu harus kita antisipasi. Dua perempuan menutupi wajah mereka dengan potret Abu Bakar Baashir, imam Jamaah Islamiyah yang kini menjalani hukumannya atas kasus terorisme di penjara Tapi bagaimana terkait dengan program deradikalisasi khusus anak dan perempuan tadi? Sebenarnya sudah ada, dilakukan oleh BNPT. Misalnya tentang bagaimana penanganan deradikalisasi. Tapi kita akan kembangkan lebih luas lagi dengan melibatkan organisasi perempuan, melibatkan Komnas Anak, sehingga kita lebih memahami lagi karakter dari objek ini supaya kita lebih mudah mengembalikan mereka kepada Islam yang benar, kepada pemahaman kebangsaan yang benar. Beralih ke topik lain, pada saat pelantikan Pak Jokowi menyebut bahwa beliau menargetkan tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju dengan penduduk berpendapatan sekitar Rp 27 juta per bulan. Menurut Pak Ma'ruf, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengejar target itu? Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Makanya kita menggenjot investasi dan ekspor. Kemudian melakukan industrialiasi, tidak hanya dari hulu, tapi dari hulu sampai ke hilir. Sehingga kita nanti menjual barang yang sudah jadi, sehingga tenaga kerja kita bisa terserap. Kemudian kita juga mengembangkan atau melakukan penguatan sumber daya manusianya, melalui pendidikan formal sehingga pendidikan kita harus kita reformasi untuk supaya tamatannya, output-nya itu memang seperti yang dibutuhkan oleh pasar kerja, untuk itu perlu direformasi. Kita akan melibatkan, selain pemerintah, akademisi, juga saya menyebutnya DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Ma'ruf Amin mengatakan ntuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Yang kedua, melalui pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini yang kemudian kita lakukan melalui skilling, re-skilling, upskilling, supaya mereka memiliki keterampilan, membangun BLK-BLK di mana-mana sehingga akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Kita harapkan dengan begitu kita tidak lagi menjadi negara yang middle income trap, tapi kita naik menjadi high income country. Makanya sumber daya manusia yang ingin kita bangun adalah sumber manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia dan memiliki semangat berkompetisi, fighting spirit yang tinggi sehingga dia bisa memacu dirinya untujk lebih maju dan melakukan inovasi-inovasi. Ini yang saya kira apa yang akan kita lakukan. Tantangan kita tentu, ekonomi global yang tidak menentu. Pengaruh global, perang dagang Amerika dan Tiongkok itu juga menjadi kendala dan adanya resesi [ekonomi] di berbagai negara. Dalam negeri kita sendiri, sumber daya manusia kita yang lemah, yang harus kita tingkatkan. Ini tantangan kita ke dalam. Kemudian juga ekspor kita yang kurang memiliki daya saing, akan kita pacu. Oleh karena itu perlu adanya penguatan ekspor melalui peningkatan kualitas, melalui investas-investasi yang besar. Sehingga ini menjadi bagian yang harus ditangani, baik hambatan dari eksternal, maupun hambatan dari dalam. Selain reformasi pendidikan, pendidikan vokasi menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia, kata Ma'ruf Amin. Bapak dikenal sebagai ahli ekonomi syariah. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi syariah, bagaimana peran serta ekonomi syariah dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia adan bagaimana itu bisa berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara maju? Ekonomi syariah itu berkontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional. Ada beberapa sektor yang ingin kita kembangkan, misalnya industri halal. Kita ingin supaya indonesia tidak hanya tukang memberi sertifikat halal dan menjadi konsumen [produk] halal, tapi menjadi produsen produk halal. Karena itu perlu dikembangkan halal industrial estate, halal trading centre, sehingga indonesia ini menjadi produsen produk halal yang kita ekspor ke luar. Ini akan memperkuat ekonomi nasional kita. Begitu juga di sektor keuangan, misalnya soal perbankan, asuransi dan pasar modal. Sukuk kita kan sekarang menjadi yang terbesar di seluruh dunia. Karena itu kita dorong yang lain berkontribusi dalam mendorong ekonomi nasional. Ada lagi sektor yang sangat penting, yaitu social fund, artinya dana sosial. Ada namanya wakaf, ada namanya zakat, itu kita optimalkan. Zakat itu sekarang baru Rp 8 triliun, itu baru 5% dari target. Kalau itu kita kembangkan itu akan jadi dana besar yang bisa menstimuli masyarakat untuk berkembang dalam hal perekonomian, seperti membantu [masyarakat] ekonomi lemah. Ma'ruf Amin menguungkapkan, sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, ekonomi syariah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan Kemudian, wakaf itu dana abadi yang bisa kita kembangkan dan dia akan terus menjadi seperti bola salju yang semakin besar. Dan itu dana murah yang bisa kita kembangkan. Kemudian juga bisnis syariah di berbagai sektor bisnis yang bisa dikembangkan secara lebih luas karena pangsa pasar kita dan juga pelaku usaha kita cukup besar sebagai negara muslim terbesar di dunia. Ini sebenarnya potensi untuk dikembangkan besar sekali. Ketika berbicara mengenai ekonomi syariah, sebenarnya kan potensinya sangat besar, dan pasarnya sendiri luar biasa besar karena kita adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Namun menurut bapak, apa yang menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Kendalanya itu ada yang sifatnya kelembagaan yang masih lemah. Ada yang sifatnya sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusianya harus ditingkatkan sebab banyak sumber daya manusianya. Kemudian juga jaringannya, produknya, sehingga perlu adanya perngembangan produk yang market friendly. Jadi banyak hal yang menjadi kendala. Kemudian tentu kebijakan pemerintah yang pro-ekonomi syariah, artinya yang memberikan dorongan yang kuat, political will pemerintah. Seperti Malaysia itu punya political will yang tinggi. Kita akan dorong ke sana. Jadi ada political will, ada infrastrukturnya, ada sumber daya manusianya yang harus kita tingkatkan, kemudian juga permodalannya. Kita akan pikirkan supaya bank-bank kita itu bisa jadi bank besar, minimal buku II, buku III, buku IV, artinya bisa bertransaksi cukup besar lah. Sekarang ini sduah diikut-sertakan tapi volumenya masih kecil. Karena itu masih menggunakan konsorsium. Tapi kalau sudah besar nanti bisa berperan lebih besar lagi, baik di usaha-usaha perdagangan maupun pembangunan infrastruktur. Kurangnya kebijakan pemerintah yang pro-ekonomi syariah, menurut Ma'ruf Amin, menjadi kendala pengembangan ekonomi syariah selama ini. Kita baru saja melewati pemilu. Berkaitan dengan pemilu, itu menyebabkan masyarakat terpolarisasi. Dan pandangan bapak sebelumnya dianggap tidak memihak kelompok minoritas. Apa langkah bapak selanjutnya untuk merangkul kalangan minoritas ini? Saya dari dulu selalu mengembangkan apa yang namanya kerukunan. Say dulu juga menjadi wantimpres bidang hubungan antar agama karena itu saya mengembangkan bagaimana kita mengembangkan kerukunan itu. Saya membuat semacam pandangan untuk membangun kerukunan itu ada empat bingkai. Bingkai politis, jadi semua agama harus berkomitmen terhadap empat pilar ini, apapun agamanya. Bingkai yuridis, yaitu kita harus taat pada aturan-aturan yang ada. Kemudian bingkai sosiologis, itu kita membangun kearifan lokal. Biasanya di mana-mana itu ada kearifan lokal untuk menyatukan itu. Yang keempat, bingkai teologi. Teologi yang harus kita bangun adalah teologi kerukunan. Saya mempopulerkan ini ke seluruh provinsi, sampai ke 34 provinsi. Teologi kerukunan yang kita bangun itu bukan hanya kita bisa hidup berdampingan secara damai, tapi juga lebih dari itu, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, sehingga kita menjadi satu kesatuan dalam pengertian apa yang kita populerkan sebagai ukhuwah wataniyyah, persaudaraan sesama bangsa dan negara. Ini dari dulu saya kembangkan itu. Jadi tidak benar kalau saya itu kurang merangkul minoritas. Makanya majelis-majelis agama itu tetap merindukan seperti apa yang pernah saya dulu pernah lakukan, sering berdiskusi dan juga saya mensporosi lembanga FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB itu lembaga yang sifatnya antisipatif, sehingga kalau terjadi sesuatu yang bisa merusak, mencederai kerukunan, forum ini yang mencegah terjadinya itu. Ini membangun pranata kerukunan itu. Politik identitas dalam pemilu beberapa waktu lalu sempat membuat masyarakat terpolarisasi. Jadi saya akan terus kembangkan, dan akan terus merangkul semua kelompok minoritas. Makanya waktu kampanye saya datang ke Sumatra Utara, ke Tapanuli Utara, ke Tarutung. Saya berkomunikasi dengan mereka. Satu hal yang menjadi perhatian publik adalah hubungan bapak dengan Pak Ahok, terkait kasus yang melibatkanya pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta silam.. Bagaimana hubungan bapak sekarang dengan Pak Ahok? Sebenarnya, masalah dengan Ahok itu bukan masalah agama, bukan masalah etnis, bukan masalah politik, tapi soal penegakan hukum, itu saja. Ada pandangan bahwa beliau melakukan penistaan agama. Karena itu maka kemudian ada tuntutan supaya diproses lewat pengadilan, nah yang memutuskan pengadilan. Jadi bukan majelis ulama waktu itu, majelis ulama punya penilaian ini, coba diproses melalui hukum. Jadi tidak memberi vonis, karena yang memutuskan adalah pengadilan. Jadi penegakan hukum. Oleh karena itu kalau ada diskriminasi, baik itu agama, baik itu etnis, atau soal-soal politik. Itu tidak betul. Karena itu sudah selesai, tidak boleh diteruskan karena persoalannya sudah selesai. Dan kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan bangsa, kita jangan hanya karena berbeda agama kita bermusuhan. Berbeda warna politik, berbeda etnis, itu tidak boleh menjadi sumber perpecahan dan konflik, itu yang harus kita hindari. Tapi kalau soal penegakan hukum, siapa saja, misalnya ada kelompok Islam yang melanggar hukum, ya ditegakkan hukumnya. Bukan karena dia kelompok sana dan dia kelompok sini.