KPU tolak sinkronkan peraturan yang larang mantan koruptor jadi caleg
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menolak menerima mantan narapidana korupsi, narkoba, dan kejahatan sebagai calon anggota legislatif meskipun Kementerian Hukum dan HAM terus mendesak KPU untuk mempertimbangkan ulang Peraturan KPU (PKPU).
KPU: mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak tetap dilarang menjadi calon anggota DPR dan DPRD. "Kami tetap pada pendirian awal kami bahwa mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak tetap dilarang untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD, "kata Pramono Ubaid Tanthowi, ketua bidang Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPU. "Kalau kita pelajari dari kasus-kasus yang selama ini muncul misalnya di KPK, hampir tidak ada kasus-kasus yang sifatnya administratif, semuanya ada mens rea-nya, ada niat jahatnya, ada motifnya. Rata-rata tindak pidana korupsi itu hampir semua memang motif kejahatan," Pramono melanjutkan. Penundaan yang dilakukan kementerian hukum dan HAM dalam mengundangkan PKPU ini dipandang KPU sebagai usaha untuk menjegal kebijakannya. KPU sudah menandatangani dan memberi nomor PKPU ini, yang merupakan langkah terakhir dan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengundangan peraturan ini oleh pihak pemerintah dalam berita negara. Sementara Kemenkumham mengatakan PKPU tersebut telah dikembalikan ke KPU agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Sudah kita sampaikan kembali ke KPU supaya dilakukan sinkronisasi dan penyelerasan," kata Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Kompas pada hari Senin (11/06). Pemerintah yang diwakili kementerian dalam negeri, Komisi II DPR yang membidangi masalah dalam negeri dan Bawaslu telah melakukan konsultasi dengan KPU terkait dengan hal ini. Tetapi rapat pada bulan Maret 2018 tersebut tidak mencapai kesepakatan. KPU tetap mendorong pelarangan, sementara tiga pihak yang lain tidak mendukung usulan KPU. Berdasarkan UU Pemilu no 7 tahun 2017, KPU adalah sebuah badan mandiri, jadi meskipun didorong dilakukannya konsultasi dengan pemerintah dan DPR, maka komisi itu tetap independen. "KPU di dalam membentuk Peraturan KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Meskipun dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan konsultasi di dalam penyusunan Peraturan KPU antara KPU, pemerintah dan DPR, kesimpulan atau keputusan rapatnya tidak mengikat. Kemandirian KPU untuk membentuk Peraturan KPU tetap dihormati dan tetap dihargai," kata Titi Anggraini dari badan pegiat pemilu, Perludem. KPU dipandang sebagian pihak melakukan suatu langkah maju saat mengajukan PKPU ini karena dianggap sedang berusaha menegakkan integritas wakil rakyat dari hulu sampai ke hilir, mulai dari penyelenggara, penyelenggaraan, dan anggota-anggotanya. Sementara DPR, pemerintah dan Bawaslu memandang rencana pengaturan ini bertentangan dengan UU no 7 tahun 2017, pasal 240 ayat 1, yang menyatakan bahwa bagi mantan napi yang berkeinginan menjadi caleg maka mereka cukup mengumumkannya saja, dan tentunya sudah bebas dari hukumannya. Kemandirian KPU dalam membentuk PKPU dijamin lewat keputusan MK. Uji materi di MA Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah, DPR dan Bawaslu agar para caleg yang mempunyai catatan kejahatan tetap dapat mengikuti Pilkada DPR dan DPRD? KPU menyatakan satu-satunya jalan yang adil bagi semua pihak adalah mengajukan uji materi di Mahkamah Agung. "Jalan yang paling fair, jalan hukum. Kita uji saja apakah undang-undang ini betul melanggar HAM sebagaimana yang mereka tuduhkan, atau tidak sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang mereka tuduhkan. Forum hukum itu adalah uji materi di Mahkamah Agung," Pramono menegaskan. "Persoalan-persoalan yang sekarang berkembang itu tidak fair karena forum politik sudah selesai, lalu kami akan diganjal dengan prosedur administratif yang ada di kementerian hukum dan HAM," kata Pramono dari KPU. Sementara Titi Anggraini dari Perludem mengatakan KPU tetap harus menerapkan peraturannya meskipun terdapat penolakan dari berbagai pihak. "Kami semua berharap KPU tetap konsisten untuk memberlakukan peraturan ini. Peraturan KPU tentang pencalonan ini sah dan bisa diberlakukan sepanjang sudah ditandatangani oleh ketua Komisi Pemilihan Umum dan sudah diberi nomor." "Meskipun Kemenkumham menolak mengundangkan, KPU tetap bisa langsung memberlakukan Peraturan KPU ini," tegas Titi. Saat ini KPU terus melanjutkan konsultasi dengan pemerintah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan presiden agar PKPU ini bisa segera diundangkan. Sementara batas waktu pendaftaran caleg sudah semakin dekat, dari tanggal 4 sampai 17 Juli 2018. Sampai sejauh belum diketahui adanya pihak yang sudah mengajukan uji materi, yang memang baru bisa dilakukan setelah PKPU bersangkutan diundangkan oleh pemerintah.