Bagaimana Presiden Trump seharusnya menangani masalah Korea Utara?
Uji coba nuklir keenam yang dilakukan Korea Utara secara dramatis telah meningkatkan kekhawatiran dan ketegangan di Asia Timur Laut dan prospek pecahnya perang di Semenanjung Korea.
AS sedang merumuskan proposal baru untuk memberi sanksi kepada negara-negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara. Ukuran uji coba terbaru -setara dengan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter- menunjukkan perubahan langkah kekuatan destruktif dari aset nuklir Korea Utara. Kekuatannya lima sampai enam kali lebih besar dari uji coba terakhir yang dilakukan pada bulan September 2016 dan berpotensi menciptakan dampak tujuh kali lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Namun demikian, terlalu dini menilai sesumbar Pyongyang yang mengklaim berhasil menguji bom hidrogen. Korea Utara telah membuat klaim serupa di masa lalu, tapi terlepas dari sifat ledakan, tampaknya tak diragukan lagi bahwa kapasitas destruktif dari hulu ledak nuklir Pyongnyang memang telah meningkat secara signifikan. Mengapa Korea Utara menginginkan senjata nuklir? Motif uji coba nuklir di Korea Utara tetap tidak berubah. Ambisi Pyongyang untuk memperoleh senjata nuklir berawal dari tahun 1960-an dan berakar pada keinginan akan otonomi politik, gengsi nasional dan kedigdayaan militer. Ditambah lagi, Kim Jong-un berkehendak membangun sistem penangkis untuk melindungi diri dari potensi serangan AS -elemen kunci untuk menjelaskan tidak hanya percepatan uji rudal secara drastis, tapi juga foto terbaru yang menunjukkan dia menginspeksi hulu ledak nuklir baru 'buatan sendiri' sepenuhnya. Sementara para analis bersilang pendapat tentang apakah kemajuan Korea Utara dalam mengembangkan rudal balistik antarbenua (setelah dua tesnya pada bulan Juli) telah memungkinkan menyerang Amerika Serikat dengan senjata nuklir, dalam beberapa hal debat teknis berkembang. Media pemerintah Korea Utara menunjukkan pemimpin Korea Utara sedang memeriksa apa yang disebut sebagai bom hidrogen. Efek dari pelaksanaan uji coba rudal dan senjata nuklir yang berulang membuat seorang presiden Amerika Serikat sangat tidak mungkin untuk berpikir melakukan serangan langsung ke negara tersebut, selain melakukan serangan balasan jika diserang Korea Utara -langkah yang juga diketahui oleh para pejabat Korea Utara sebagai langkah bunuh diri. Perilaku Kim Jong-un sejak mengambil alih tampuk kepemimpinan Korea Utara pada Desember 2011 menunjukkan bahwa ia adalah aktor yang rasional, terlepas dari sifat egois dan brutal yang ditunjukkannya dengan ketidakseganannya mengeksekusi dan menyingkirkan anggota keluarga dekat dan pejabat elit senior Korea Utara. Langkah-langkahnya adalah tindakan pengambil risiko yang penuh perhitungan (lebih dari ayahnya, Kim Jong-il) untuk mengolok-olok Presiden Trump dan pada saat yang sama memperkuat legitimasinya di mata rakyatnya sendiri dengan mewujudkan modernisasi militer. Tujuan ini tampaknya sangat populer di kalangan warga Korea Utara, terutama yang tinggal di Pyongyang. Bagaimana seharusnya respons AS? Sementara Korea Utara tetap menjadi sumber utama keresahan regional, yang menjadi unsur ketidakstabilan tambahan, dan mungkin lebih mengkhawatirkan adalah justru temperamen dan jalan pikiran Donald Trump. Presiden AS terus menerus secara mencolok mengisyaratkan kemungkinan aksi militer pendahuluan terhadap Korea Utara -suatu tindakan yang akan berakibat bencana bagi warga Jepang, Korea Selatan, terutama lebih dari 10 juta penduduk Seoul yang secara langsung berada di dalam jangkauan nuklir Korea Utara. Jelas, langkah militer AS terhadap tantangan Korea Utara, merupakan skenario 'kiamat' untuk dua sekutu penting Amerika di kawasan regional tersebut serta membahayakan kehidupan 28.500 tentara dan personil AS yang berkedudukan di Korea Selatan. Oleh karena itu, mudah dimengerti kenapa baik Menteri Pertahanan AS James Mattis maupun Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster dilaporkan sangat menentang pilihan aksi militer kecuali sebagai langkah defensif terakhir. Tentara Korea Utara dan AS menyaksikan pengeboran yang dilakukan bersama di Pocheon, 65 km di sebelah timur laut Seoul. Taktik perang urat syaraf dan gertakan Trump mungkin merupakan siasat negosiasi, yang dimaksudkan untuk memperingatkan Pyongyang dan mencegahnya melakukan provokasi lebih lanjut, atau mendorong para pemimpin Cina yang semakin kesal terhadap Korea Utara untuk menerapkan tekanan dan sanksi ekonomi yang berat terhadap negara itu, dengan cara tercepat menghentikan pasokan minyak mentah ke negara itu. Namun jika ini maksudnya, sepertinya tidak akan berhasil. Korea Utara sejak April telah menimbun pasokan minyak untuk melindungi diri dari sanksi baru dan para pemimpin Cina, yang dilaporkan semakin terganggu oleh Korea Utara, mungkin berkesimpulan bahwa pembatasan pasokan minyak sebagai simbol sanksi ekonomi hanya memberi dampak langsung yang terbatas. Dengan anggapan bahwa Presiden Trump rasional atau tidak impulsif, atau juga tidak berniat mengorbankan Seoul untuk kepentingan Washington, maka kemungkinan respons yang paling besar terhadap krisis saat ini adalah mendorong sanksi lebih keras lagi terhadap Korea Utara. Menteri Keuangan Steven Mnuchin saat ini sedang menyusun proposal baru untuk menghukum negara-negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Korea Utara dengan memotong akses dagang mereka ke pasar AS. Meskipun bisa menjadi langkah yang dramatis dan bisa dibilang proporsional terhadap provokasi terbaru Korea Utara, langkah ini dihadapkan pada risiko tidak efektif dan kontraproduktif. Sanksi AS yang sepihak akan sulit dilaksanakan, berpotensi memprovokasi sanksi perdagangan balasan dari negara-negara seperti Cina yang telah menolak keras tekanan ekonomi terhadap Korea Utara, dan bahkan jika dilaksanakan, belum tentu akan membawa dampak yang berarti terhadap kepemimpinan di Korea Utara. Mengingat sanksi atau aksi militer hanya membawa risiko serius dan manfaat yang terbatas, diplomasi dan dialog tetap merupakan cara terbaik untuk mengatasi krisis saat ini. Sementara PBB dan negara-negara anggotanya harus terus menerus mengutuk keras sikap Korea Utara, tetap menjadi tanggung jawab AS -sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia -untuk secara aktif dan imajinatif mengeksplorasi berbagai bentuk dialog dengan Korea Utara. Ketiadaan perundingan akan membuka kemungkinan berlanjutnya ketegangan strategis. Presiden Trump yang frustrasi akan dihadapkan, berminggu-minggu atau berbulan-bulan dari sekarang, pada kegagalan sanksi-sanksi atau langkah politik untuk mengatasi Korea Utara. Ini bisa saja mengakibatkan Trump bertindak berdasarkan keyakinannya yang dimunculkan selama ini, bahwa kekuatan militer adalah 'satu-satunya hal' yang dipahami oleh Kim Jong-un. Perkiraan daya jangkau rudal Kore Utara Dalam situasi seperti ini, dapat dibayangkan bahwa kedua belah pihak mungkin salah memahami tujuan pihak lain dan akhirnya tersandung konflik yang dapat beralih ke tingkat nuklir - bukan melalui perencanaan yang rasional, namun oleh kesalahan perhitungan yang tidak disengaja. Negosiasi yang penuh kesabaran tetap menjadi cara untuk menunjukkan kepada Korea Utara tidak hanya kerugian biaya (baik diplomatis dan ekonomi) dari provokasi lebih lanjut, namun juga potensi keuntungan yang dapat direalisasikan jika mengambil sikap moderat. Berdikusi bukanlah, seperti yang dikatakan Presiden Trump dengan keliru, merupakan langkah 'peredaman' dan merupakan cara terbaik untuk mencegah konflik militer dan mencegah berdetaknya jam menuju kiamat. Untuk sekarang setidaknya, jarum jam berdetak dalam suasana mencekam, mendekati tengah malam. Dr John Nilsson-Wright adalah Peneliti Senior untuk Asia Timur Laut, Program Asia di Chatham House dan Dosen Senior di bagian Politik Jepang dan Hubungan Internasional Asia Timur, Universitas Cambridge.