Ahmad Nurcholish dan pernikahan beda agama
Lebih dari sepuluh tahun silam, ketika dia akan menikahi seorang perempuan Konghucu, muncul reaksi keras dari pimpinan masjid tempat dia beraktivitas.
Hingga Juni 2015, Ahmad Nurcholish melalui organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia. Namun demikian, pria ini tetap meneruskan niatnya untuk menikahi Ang Mei Yong, perempuan Konghucu itu. Dan saat pernikahan mereka -yang digelar secara Islam dan Konghucu- pada 8 Juni 2003 diliput oleh media massa, masyarakat kemudian menyikapinya secara berbeda. Ada banyak yang mendukung langkahnya, tetapi yang menghujat lebih banyak lagi. Tidak pelak lagi, pernikahan beda agama ini memunculkan kembali isu sensitif selama ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Saat pernikahan Ahmad Nurcholish dan Ang Mei Yong -yang digelar secara Islam dan Konghucu- pada 8 Juni 2003 diliput oleh media massa, masyarakat kemudian menyikapinya secara berbeda. Bagaimanapun, kejadian ini kelak berpengaruh besar terhadap keputusan pria tersebut untuk mendampingi dan membantu pasangan beda agama yang mengalami kebuntuan untuk menikah, karena sebagian agama tidak menganjurkannya. Pria kelahiran 1974 itu adalah Ahmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), yang dikenal sebagai pendamping dan penasehat pasangan beda agama. "Saya memang terjun dan kemudian menjadi counsellor (penasehat), dan juga memberikan advokasi, terhadap teman-teman (pasangan beda agama yang mau menikah) itu mulanya tidak sengaja," kata Ahmad Nurcholish dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Selasa (23/06) siang di kantornya. Nurcholish (kanan) mengaku sebagian penganut Islam di Indonesia berpatokan pada interpretasi yang pertama, tetapi menurutnya penganut tafsir kedua dan ketiga juga berhak untuk hidup. Hingga Juni 2015, Nurcholish melalui organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia. "Kita terus membantu para pasangan beda agama, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya untuk menikah," kata Nurcholish. Islam membolehkan nikah beda agama Agama-agama tidak menganjurkan nikah beda agama, bahkan ada institusi yang mengharamkannya, demikian ICRP. Pada 2005 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan beda agama. Menurut Nurcholish, sikap MUI hanyalah mewakili salah-satu dari sedikitnya tiga interpretasi dari dalam Islam terhadap pernikahan beda agama. Tetapi menurut Nurcholish, sikap MUI tersebut hanyalah mewakili salah-satu dari sedikitnya tiga interpretasi dari dalam Islam terhadap pernikahan beda agama. Pertama, melarang secara mutlak baik bagi perempuan Muslim maupun laki-laki Muslim untuk menikahi non-Muslim. Kedua, membolehkan secara bersyarat, yaitu membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, tetapi perempuan Muslim tidak boleh menikahi laki-kali non-Muslim. "Nah, saya pada kelompok ketiga, yaitu baik laki-laki maupun perempuan Muslim boleh menikah dengan non-Muslim," kata Nurcholish seraya menyebutkan, tafsir sejumlah ulama Islam yang membolehkan pernikahan beda agama. Dibandingkan pada awal 1990-an, masyarakat Indonesia saat ini lebih bisa menerima praktik pernikahan beda agama, kata Nurcholish. Nurcholish mengaku sebagian penganut Islam di Indonesia berpatokan pada interpretasi yang pertama, tetapi menurutnya penganut tafsir kedua dan ketiga juga berhak untuk hidup. "Bahwa mereka memilih pandangan yang pertama, ya, silakan. Tapi, paling tidak, mereka tidak memutlakkan bahwa satu-satunya pandangan pada Islam itu hanya pandangan yang pertama," katanya. Dibandingkan pada awal 1990-an, masyarakat Indonesia saat ini lebih bisa menerima praktek pernikahan beda agama, katanya. Mengenalkan anak pada tradisi Islam-Konghucu Pasangan keluarga beda agama Nurcholish dan Ang Mei Yong, yang telah memiliki dua anak, mengaku tidak terlalu dihadapkan masalah keyakinan agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. "Mungkin kami terbantu, karena saya dan istri sama-sama bergiat di lembaga interfaith, lembaga antar agama," kata Nurcholish yang pernah mengikuti pendidikan pesantren di Grobogan, Jawa Tengah ini. Pasangan keluarga beda agama Nurcholish dan Ang Mei Yong, yang telah memiliki dua anak, mengaku tidak terlalu dihadapkan masalah keyakinan agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anaknya sudah dewasa, Nurcholish mengaku akan membebaskan mereka untuk memilih keyakinannya. Sehingga, mereka sudah terbiasa dalam perspektif keberagamaan dan kebhinekaan dalam melihat hubungan antara agama. "Sehingga ketika menikah, soal perbedaan keyakinan itu sudah selesai lebih dulu. Artinya tidak menjadi perdebatan yang sengitlah, katakanlah begitu,"tambahnya. Bagaimana Anda mendidik dua anak Anda ketika Anda dan istri tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing, tanya saya. "Sejak kecil saya memperkenalkan dua keyakinan agama orang tuanya, saya mengenalkan tradisi Islam, kemudian ibunya memperkenalkan tradisi Konghucu," ujar Nurcholish yang suka membaca buku filsafat ini. "Itulah yang kemudian diserap oleh anak-anak kami dan mereka nyatanya bisa mengidentifikasi dirinya bahwa mereka adalah anak dari pasangan pernikahan beda agama," ungkapnya. Jika anak-anaknya sudah dewasa, Nurcholish mengaku akan membebaskan mereka untuk memilih keyakinannya. Dibutuhkan kesiapan mental Kepada calon pasangan menikah beda agama, alumni program pascasarjana (S-2) di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini selalu menekankan agar mereka "memperkuat mental". Kepada calon pasangan menikah beda agama, alumni program pascasarjana (S-2) di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini selalu menekankan agar mereka "memperkuat mental". Kepada calon mempelai beda agama, Nurcholish juga mewanti-wanti agar keduanya tidak boleh menganggap nilai-nilai agamanya paling benar. Hal ini dia tekankan karena "kesiapan mental" merupakan tantangan terbesar bagi calon pasangan menikah beda agama. "Karena, tantangan terbesar pasangan beda agama itu adalah tentangan yang terjadi di lingkaran keluarga dan masyarakat lingkungannya," kata Nurcholish. "Sampai kapan pun tentangan itu pasti akan ada. Itu juga saya alami," akunya, terus-terang. Dengan siap secara mental, menurutnya, mereka akan siap ketika "ditanya, di-judge (dihakimi), dikatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak benar, zinah, haram..." Apabila para pasangan itu tidak siap mental, lanjutnya, "Maka itu akan menganggu kehidupan mereka. Nah, itu yang terjadi pada sebagian besar pasangan nikah beda agama." Tidak boleh memaksa pasangan pindah agama Ketidaksiapan mental itu terlihat dari kecenderungan pasangan yang mencoba menyamarkan pernikahan mereka. "Seolah-olah pasangan se-agama. Jarang sekali yang mau diwawancarai (oleh wartawan) dan mau bercerita bagaimana kehidupan rumah tangganya," jelasnya. Ketidaksiapan mental itu terlihat dari kecenderungan pasangan yang mencoba menyamarkan pernikahan mereka. Kepada calon mempelai beda agama, Nurcholish juga mewanti-wanti agar keduanya tidak boleh menganggap nilai-nilai agamanya paling benar. Mereka juga tidak diperbolehkan memiliki "niat membawa pasangannya untuk mengikuti agamanya." "Karena itu akan menjadi persoalan luar biasa. Bayangkan, misalnya, kalau saya memiliki keinginan itu, maka setiap hari saya pasti berdoa agar pasangan saya mengikuti ajaran saya. "Nah, kalau tidak berhasil, maka saya akan merasa berdosa. Itu kan menghantui pola pikir, menghantui keberimanan saya. Nah ini berbahaya bagi hubungan suami istri," paparnya." Putusan MK, sebuah kemunduran Dalam bagian wawancara, Nurcholish juga mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pertengahan Juni 2015 lalu, MK menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak melanggar konstitusi. "Saya kira (putusan MK) ini kemunduran, karena kelima pemohon itu hendak menandaskan suatu hal penting, bahwa ada diantara hak-hak sipil warga negara terabaikan atau terdiskriminasikan," kata Nurcholish (kanan). "Saya kira (putusan MK) ini kemunduran, karena kelima pemohon itu hendak menandaskan suatu hal penting, bahwa ada di antara hak-hak sipil warga negara terabaikan atau terdiskriminasikan," kata Nurcholish, penulis buku Pernikahan beda agama, kesaksian, argumen keagamaan dan analisis kebijakan (2005). Menurutnya, lima orang penguji materi itu hendak mengajukan permohonan agar ada kepastian hukum apakah perkawinan beda agama dilarang atau tidak. "Nah, MK tidak memberikan hal itu. MK justru mengembalikan bunyi ayat dalam pasal 2 ayat 1 sebagaimana semula," katanya. Uji materi ini diajukan empat warga negara atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi. Keempatnya mengajukan uji materi terhadap isi UU yang menyebutkan bahwa "perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Walaupun demikian, menurut Nurcholish, putusan MK itu tidak akan berdampak terhadap pernikahan beda agama. Para pemohon beralasan pengaturan perkawinan seperti ini akan berimplikasi pada sah tidaknya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, misalnya perkawinan antara pasangan yang beda agama. Majelis hakim MK menyatakan, pasal bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan, bukan pelanggaran terhadap konstitusi. Tetap bisa melakukan pernikahan beda agama Namun demikian, menurutnya, putusan MK itu tidak berdampak langsung terhadap pernikahan beda agama. Menyinggung soal sikap KUA dan Kantor Catatan Sipil yang tidak memahami adanya kebijakan pemerintah yang memberikan ruang nikah beda agama, Nurcholish mengatakan "saat ini para pemangku negara lambat laun mulai memahami tentang masalah pernikahan beda agama". Artinya, calon pelaku pernikahan agama tetap bisa melakukannya, walaupun dalam praktiknya pola pernikahan beda agama terkadang terkendala di tingkat bawah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Mereka bisa menikah dengan hukum agama masing-masing, misalnya Islam dan Kristen, bisa melakukan akad nikah, tentu saja dengan penghulu yang memiliki pemahaman nikah beda agama itu boleh," katanya. "Lalu mereka bisa melakukan pemberkatan, kalau pasangannya Kristen atau Katolik," tambahnya. "Nah nanti yang bisa dicatatkan oleh mereka ke negara itu (Kantor Catatan Sipil) adalah pernikahan secara non-Islam. Jadi peluangnya itu," kata Nurcholish. "Meski dicatat secara Katolik atau Protestan, tetapi itu tidak mengubah identitas keyakinan mereka," tandasnya. Artinya, calon pelaku pernikahan agama tetap bisa melakukannya, walaupun dalam prakteknya pola pernikahan beda agama terkadang terkendala di tingkat bawah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kata Nurcholish. Menyinggung soal sikap KUA dan Kantor Catatan Sipil yang tidak memahami adanya kebijakan pemerintah yang memberikan ruang nikah beda agama, Nurcholish mengatakan "Saat ini para pemangku negara lambat laun mulai memahami tentang masalah pernikahan beda agama". "Ada beberapa Kantor Catatan Sipil, beberapa pengadilan negeri memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka memahami bahwa tugas negara mencatat bukan mengesahkan, sebagaimana diatur undang-undang," katanya. "Oleh karena itu, sepanjang pasangan itu memiliki pengesahan oleh agamawan atau lembaga agama, maka tugas negara cuma mencatat saja," kata Nurcholish.