PM Malaysia desak Myanmar hentikan kekerasan atas umat Muslim Rohingya
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, meminta agar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, mendesak Myanmar menghentikan serangan atas umat Muslim Rohingya di Myanmar.
Sekelompok kecil orang Rohingya menggelar aksi unjuk rasa di luar gedung pertemuan OKI di Kuala Lumpur, menentang kekerasan atas komunitas mereka. Seruan tersebut diungkapkannya saat membuka pertemuan khusus menteri luar negeri OKI di Kuala Lumpur, Kamis (19/01). PM Najib memperingatkan kekerasan atas umat minoritas Muslim Rohingya harus segera dihentikan sebelum kelompok radikal seperti yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS melakukan infiltrasi dan meradikalisasi Rohingya. ``Negara-negara anggota OKI sepenuhnya menyadari bahwa organisasi teroris seperti Daesh (rujukan bahasa Arab untuk ISIS) bisa mengambil keuntungan dari situasi ini." Di luar gedung pertemuan, sekelompok kecil orang Rohingya menggelar aksi unjuk rasa menentang kekerasan atas komunitas mereka di Myanmar. PM Najib Razak juga mengingatkan ISIS bisa mengambil keuntungan dari situasi di Rakhine. Diperkirakan 65.000 warga Rohingya mengungsi dari Myanmar sejak militer melancarkan operasi yang mereka sebut kontraterorisme di negara bagian Rakhine, tempat tinggal komunitas Rohingya, Oktober lalu. Operasi itu dipicu oleh serangan atas pos-pos polisi di perbatasan Myanmar-Bangladesh, yang menewaskan sembilan aparat dan pemerintah Myanmar menuding militan Rohingya yang bertanggung jawab. Pertemuan khusus OKI untuk membahas masalah Rohigya ini diserukan oleh Malaysia, yang juga menuntut diizinkannya bantuan kemanusiaan memasuki kawasan Rakhine. Sekolah yang didirikan di Rakhine oleh LSM asal Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, rencananya akan diresmikan oleh Menlu Retno Marsudi. Bantuan Indonesia untuk Rohingya Pemerintah Indonesia, melalui perundingan bilateral dengan Myanmar, sudah mengirimkan bantuan untuk warga Rohingya yang dilaporkan sudah tiba pada Rabu (18/01). Namun penyerahan bantuan secara resmi baru akan dilakukan Sabtu (21/01) oleh Menteri Luar Negeri Indonesiar, Retno Marsudi, yang rencananya datang langsung ke Rakhine. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno juga akan meresmikan sekolah yang dibangun oleh sebuah LSM asal Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).. Adapun bantuan yang akan diserahkan sebanyak 10 kontainer berupa barang kebutuhan pokok dan kesehatan. PKPU sudah memberikan bantuan di Rakhine sejak konflik pada 2012 lalu, yang diawali dengan pemberian bantuan makanan, perumahan, maupun fasilitas sanitasi di kamp pengungsi. LSM lain dari Indonesia yang juga membantu etnik Rohingya adalah Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang menyalurkan bantuan pokok, seperti beras dan minyak goreng, sejak 2013.