Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, industri butuh perbaikan regulasi
Indonesia memasuki pasar bebas di tingkat regional yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 31 Desember lalu.
Nelayan di Aceh menerbar jaring di pantai. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menetapkan sejumlah sektor prioritas, antara lain pariwisata, perikanan, pertanian, tekstil dan pakaian jadi serta tenaga kerja -tetapi sejumlah sektor masih menanti perbaikan regulasi. Ketua Apindo bidang perikanan, Thomas Darmawan mengatakan banyak kebijakan yang masih memberatkan sektor perikanan, seperti harga BBM untuk nelayan yang masih relatif tinggi dibandingkan negara lain, dukungan modal dan suku bunga perbankan masih tinggi dan sejumlah aturan yang menyulitkan pelaku usaha dalam negeri. “Kalau kita impor bakso dari Malaysia, harus daftar ke Badan POM karena butuh ijin edar dari Badan POM, lalu ijin impor dari Perdagangan. Kalau kita produksi dalam negeri itu kita harus punya ijin dari KKP, namanya surat kelayakan produksi. Kalau mau di ekspor itu harus ada ijin lagi dari Badan Karantina Ikan. Kalau mau diedarkan di dalam negeri itu harus ada ijin dari Badan POM untuk dapat ijin edar kodenya MD, kalau ada SNI wajib maka harus daftar SNI. Jadi rantainya lebih panjang” jelas Thomas. Padahal, Thomas mengatakan, potensi industri perikanan Indonesia sangat besar karena memiliki laut yang luas. Tetapi karena aturan-aturan yang tidak mendukung, impor berupa bakso ikan dari Malaysia, misalnya, meningkat 250%, juga teri kering dari Myamar. Indonesia sendiri sebetulnya memiliki produk unggulan udang yang mencapai 47% dari seluruh ekspor sektor perikanan, yang berasal dari budidaya tambak-tambak dan dari Laut Arafuru, serta kepiting, ikan tongkol atau tuna, kakap dan rumput laut. Meski demikian, Thomas mengatakan Indonesia belum dapat mengisi seluruh potensi pasar ASEAN yang besar untuk sektor perikanan, terutama udang. Bahkan Vietnam mengimpor udang, sebanyak 500 ribu ton per tahun, justru dari Ekuador, bukan Indonesia. Industri tekstil unggul Pasar Tanah Abang merupakan sentra penjualan pakaian jadi dengan omset milliaran. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia API, Ernovian G Ismy mengatakan Indonesia termasuk unggul dalam produk tekstil dan pakaian jadi di tingkat ASEAN, tetapi daya saingnya di pasar masih kalah dibandingkan produk negara lain. Menurut dia, Vietnam merupakan saingan utama untuk sektor pakaian jadi. Tapi di sana terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang melindungi industri dalam negeri, sementara pelaku usaha Indonesia masih harus menghadapi persoalan mendasar seperti tarif listrik yang tinggi. Ernovian mengatakan, dunia usaha berharap kebijakan pemerintah yang mendukung langsung daya saing industri, benar-benar diterapkan di lapangan. “Yang paling gampang itu paket kebijakan ekonomi sudah memberikan keringanan. Misalnya listrik dapat diskon dengan pembayaran yang dapat dicicil dan dapat diskon. Tetapi dalam pelaksanaannya, PLN (menerapkan) persyarat tidak nunggak, misalnya. Padahal kita butuh bantuan kan karena kita nunggak,” tambah Ernovian. Menurut data dari Kementerian Perindustrian - berdasarkan survei industri Badan Pusat Statistik- komponen biaya listrik pada industri manufaktur mencapai 0,8 sampai 8 % dari total biaya produksi. Ernovian juga mengatakan pemerintah harus membenahi peraturan impor yang berpotensi merusak pasar atau menganggu industri dalam negeri. Pasar Tanah Abang disebutkan sebagai sentra penjualan tekstil dan pakaian jadi terbesar di Asia Tenggara. Dia optimistis jika persoalan dalam negeri dapat dibenahi, industri tekstil Indonesia dapat meraup keuntungan dalam pelaksanaan MEA. “Apalagi Indonesia memiliki industri hulu sampai hilir, ada semua , tenaga kerja ada, pasar juga ada. Tinggal kita fokus. Kalau ke Vietnam jangan jual garment, tapi benang dan kain, sementara ke Cina itu benang. Sekarang kita banyakan (jual) kain ke Kamboja dan Vietnam karena mereka unggul di pakaian jadi, Malaysia juga pasar yang bagus,” jelasnya. Ekspor tekstil Indonesia pada 2014 lalu mencapai sekitar Rp 12 milliar. Daya saing Dalam rapat kabinet di akhir Desember, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap industri dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan daya saing. “Betul-betul bisa kita gunakan untuk melangkah, untuk kita gunakan untuk memperkuat daya saing industri kita baik di BUMN atau swasta dan memperkuat daya saing UMKM kita, dan mendorong ekspor kita. Kita tak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah yang kurang diperbaiki yang belum baik diperbaiki, yang belum efisien diefisienkan dan yang belum memiliki daya saing agar diinjeksi supaya memiliki daya saing yang baik,” jelas Jokowi. Meski cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah disepakati pada 2007 lalu, tetapi ekonom Lana Soelistianingsih mengatakan persiapan untuk menghadapi MEA dianggapnya kurang. “Apa sih yang sebenarnya kita mau jadi juaranya? Tak bisa semuanya, karena kalau kita bicara tentang industri sepatu gitu, apa iya kita paling murah? Tidak lho. Vietnam itu lebih murah karena cost economy di sana lebih kecil daripada kita," jelas Lana kepada BBC Indonesia, beberapa waktu lalu. "Menurut logistic performance index Bank Dunia, biaya logistik kita itu paling mahal di ASEAN. Nah kalau kita tidak mempersiapkan diri dulu mau apa kita ini? Saya rasa sulit, ya, kalau pelaku usaha dibiarkan sendirian,” tambah Lana. Lana mengatakan penataan yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah menurunkan biaya logistik yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara ASEAN lainnya.