Pengetatan praktik poligami picu polemik di Uzbekistan
Pembatasan praktik poligami telah menimbulkan polemik dalam beberapa waktu terakhir di Uzbekistan, salah satu bekas republik Uni Soviet.
Praktik poligami secara resmi dilarang di Uzbekistan, negara bekas republik Uni Soviet yang berpenduduk 32 juta jiwa. Polemik terbaru dipicu oleh komentar pejabat di Kementerian Kehakiman Uzbekistan, Dilbahor Yoqubova, yang mengklaim upacara-upacara pernikahan orang-orang yang sudah beristri dilakukan oleh 'pemuka agama Islam yang tak paham agama'. Klaim tersebut ia sampaikan saat hadir di acara bincang populer di TV. Di acara yang sama Profesor Dilfuza Rahmatullayeva mengatakan bahwa peningkatan praktik poligami di Uzbekistan tak lepas dari makin diakuinya 'kebebasan beragama'. Pembahasan tentang poligami ini memicu perdebatan panas terutama di media sosial. "Di banyak wilayah pinggiran di ibu kota Tashkent, 'pemuka Islam yang tak paham agama' mendorong anak-anak muda untuk mengambil istri kedua. Karena pernikahanan ini tidak didaftarkan, anak-anak muda tersebut dengan gampang menceraikan istri mereka dan kawin lagi," kata salah seorang pengguna di halaman Facebook BBC Uzbek. Ia mengklaim bahwa di negaranya -yang memiliki populasi 32 juta jiwa- terdapat ratusan ribu pernikahan yang tidak didaftarkan di pencatatan sipil. Pengguna lain mengatakan untuk urusan pernikahan, mestinya otoritas tunggal dipegang oleh ulama atau imam. Ada pula yang berkomentar bahwa hukum Islam membolehkan poligami asal dipenuhi syarat-syaratnya. Presiden Shavkat Mirziyoyev mengatakan poligami telah 'menimbulkan dampak yang tidak dinginkan' di masyarakat. Dilarang undang-undang Poligami bukan topik yang asing bagi warga Uzbekistan. Pada pertengahan Juni, Presiden Shavkat Mirziyoyev mengatakan praktik ini telah menyebabkan 'hal-hal yang tidak diinginkan' dan media milik pemerintah beramai-ramai menentang praktik tersebut. Hukum positif di Uzbekistan tak membolehkan poligami, namun secara tradisional dipraktikkan dengan alasan dibolehkan oleh Islam. Pihak-pihak yang menentang poligami, termasuk di antaranya para pegiat hak-hak kaum perempuan, beralasan praktik tersebut ketinggalan zaman. Mereka juga menyatakan bahwa orang sering 'menggunakan landasan agama sebagai dalih untuk kawin lagi'. Saat ini tengah disusun rancangan undang-undang yang bisa meminta pertanggungjawaban imam atau pemuka agama yang memimpin pernikahan poligami. Namun kalangan yang tidak sependapat dengan rencana ini mengatakan RUU tersebut akan memicu perceraian dan prostitusi. "Ini bukan masalah yang bisa diperdebatkan. Mereka yang menentang poligami adalah kafir," kata salah seorang penulis blog di Uzbekistan. Ada yang memperkirakan terdapat ratusan ribu pernikahan yang tidak didaftarkan di pencatatan sipil di Uzbeksitan. Tapi penulis blog lainnya menulis 'orang-orang sering menggunakan alasan agama untuk memiliki istri lebih dari satu'. "Lebih baik tidak punya suami daripada menjadi istri kedua... sebagai seorang perempuan saya menentang poligami," kata penguna media sosial. Meski dilarang undang-undang, banyak orang di Uzbekistan yang mempraktikkan poligami, terutama yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Data tidak resmi memperlihatkan ada sekitar tiga juga warga Uzbekistan yang berada di Rusia sebagai pekerja migran.