MK Pantai Gading menolak bertanggung jawab
Kepala Mahkamah Konstitusi Pantai Gading Paul Yao N'dre menolak anggapan yang menyebutkan dia bertanggung jawab atas krisis politik yang dialami negara itu pasca pemilu November silam.
Kekerasan di Pantai Gading dipicu hasil pemilu Paul Yao N'dre saat itu mengubah hasil pemilihan, dengan menyerahkan kemenangan kepada Laurent Gbagbo dan menimbulkan perpecahan dan kekerasan diantara kubu yang bertikai. Dalam keputusan pasca pemilu November silam, Yao N'Dre selaku kepaka Mahkamah Konstitusi menyatakan Gbagbo memenangi 51,45% suara, menganulir hasil yang dikeluarkan PBB yang memberikan kemenangan bagi Ouattara sebesar 54,1%. Akibat keputusan ini menyebabkan negara Afrika Barat ini mengalami kerusuhan berdarah selama berbulan-bulan. Yao N'dre, usai menemui presiden yang baru Alassane Ouattara mengatakan kesalahan datang dari seluruh warga Pantai Gading. Yao N'dre menolak kalau dirinya yang paling bertanggung jawab atas krisis tersebut. "Kita semua bertanggung jawab atas apa yang terjadi, presiden yang sekarang, mantan Presiden Gbagbo, semua warga, media yang menyulut perpecahan, semua orang,'' katanya. "Tidak ada tanggung jawab pribadi. Ini bukan tentang individual, ini tentang institusi. Kita harus kembali membangun Pantai Gading, semuanya, dalam semangat solidaritas, cinta dan persaudaraan.'' Seperti yang dilaporkan wartawan BBC, Pantai Gading mulai terlihat stabil meski sejumlah kantong milisi pendukung Gbagbo terus berjuang di distrik Yopougon barat. Gbagbo sendiri ditangkap pekan lalu oleh pasukan pendukung Outtara setelah mengepung Istana Kepresidenan.