Parlemen ASEAN minta Rohingya dibahas di tingkat KTT
Sejumlah anggota parlemen dari negara-negara Asia Tenggara meminta agar masalah Rohingya masuk ke dalam agenda utama pertemuan puncak ASEAN di Malaysia pada 26-27 April mendatang.
Warga dari berbagai negara mendaftarkan diri di Badan Pengungsi PBB di Kuala Lumpur, Malaysia. Dikatakan persoalan ini dianggap genting sebab krisis di negara bagian Rakhine, yang ditempati suku Rohingya di Myanmar, semakin memburuk. Di samping itu, jumlah mereka yang melarikan diri ke negara-negara tetangga terus mengalir. Tuntutan disampaikan setelah sejumlah anggota parlemen ASEAN yang tergabung dalam APHR (Anggota parlemen ASEAN untuk HAM) mengadakan misi mencari fakta di Myanmar selama lima hari awal bulan ini. Laporan APHR diluncurkan Rabu (22/04) di Kuala Lumpur. “Rohingya sudah menjadi masalah ASEAN sebab banyak pelarian dari Myanmar berada di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia,” kata seorang anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago. Perdagangan manusia Menurut Charles Santiago, arus pengungsi dari Myanmar berisiko mengancam kestabilan ASEAN. Orang Rohingya asal Myanmar yang melarikan diri ke ASEAN ditaksir mencapai 250.000 orang baik yang berdokumen maupun tidak, dan kondisi itu, menurut Charles Santiago, sudah menimbulkan masalah perdagangan manusia. “Ada kumpulan-kumpulan tertentu (kelompok) yang menggunakan kesempatan ini untuk menangkap pengungsi-pengungsi ini dan menjual mereka ke sindikat pelacuran. “Dan laki-laki yang dijual, dijual kepada kapal-kapal besar yang menangkap ikan,” jelasnya. BBC berusaha meminta tanggapan apakah pengungsi Rohingya akan masuk ke dalam agenda KTT ASEAN, namun Kementerian Luar Negeri Malaysia yang menjadi tuan rumah KTT dan ketua ASEAN tahun ini, tidak memberikan jawaban. Sejauh ini Rohingya belum pernah menjadi agenda utama KTT ASEAN walaupun sempat diusulkan. Myanmar menganggap persoalan Rohingya adalah urusan dalam negeri sehingga ASEAN tidak berhak campur tangan. 'Korban lebih banyak' Irine berjanji akan mendorong Komisi I DPR membahas masalah Rohingya. Irine Yusiana Roba, salah anggota tim pencari fakta anggota parlemen ASEAN ke Myanmar, berpendapat negara-negara kawasan seharusnya menjadikan isu Rohingya sebagai masalah bersama. “Ada omongan lebih spesifik bagaimana caranya mengembalikan mereka (pengungsi) dan mempunyai kewarganegaraan dan mereka tidak lagi menjadi korban karena banyak di antara mereka meninggal dunia dalam perjalanan ke Australia karena di Indonesia ditolak, di Malaysia ditolak,” kata anggota Komisi I DPR RI ini kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir di Kuala Lumpur. Laporan APHR resmi diserahkan antara lain kepada Suhakam Malaysia (semacam Komnas HAM) dan ASEAN. Malaysia tercatat sebagai salah satu penampung pengungsi Rohingya terbanyak di ASEAN, setelah Thailand. Adapun di Indonesia jumlah mereka kurang dari 1.000 orang. Mereka berharap ditempatkan di negara ketiga, seperti Australia dan Amerika Serikat, tetapi hingga puluhan tahun masih menjadi pengungsi.