Pembongkaran lahan bandara Yogyakarta 'dilanjutkan', sekelompok mahasiswa protes
Walaupun mendapat penolakan sebagian warga yang terdampak dan sekelompok mahasiswa, pembongkaran tahap kedua proyek pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tetap dilanjutkan.
Aksi menolak pembangunan bandara baru di Yogyakarta di depan kantor Angkasa Pura I, Yogyakarta, Rabu (06/12). Hal itu disampaikan pimpinan proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Sujiastono, usai menerima kedatangan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yogyakarta, Rabu (06/12). "Gelombang kedua nanti semua akan dikosongkan, dirobohkan. Baik yang menerima maupun menolak," kata Sujiastono ketika ditemui wartawan di kantornya, seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan. Menurutnya, dalam tahap kedua, rumah yang yang sudah dikonsinyasi atau menerima ganti rugi melalui pengadilan akan dikosongkan. Setelah itu, lanjut dia, rumah-rumah itu akan robohkan. "Pohon dan rumah yang sudah kosong termasuk kandang-kandang akan dirobohkan," tandasnya. Bagi masyarakat yang menolak, pihak AP I memberikan waktu agar secepatnya mereka pindah karena bukan lagi lokasi hunian, tapi lokasi proyek. Rancangan bandara baru Yogyakarta nantinya ditargetkan mampu menampung 15 juta pengunjung setiap tahun. "Termasuk kandang (milik) yang menolak bandara, kita robohkan. Yang tidak kita robohkan adalah rumah yang ada penghuninya," imbuhnya. Sujiastono juga telah menjelaskan kepada ORI DIY, sampai saat ini pihak Angkasa Pura hanya membongkar rumah yang sudah kosong. Sedangkan untuk rumah yang masih ada penghuninya atau menolak pembangunan tidak dibongkar. Namun dia mengakui mencongkel jendela rumah warga yang menolak pembangunan bandara. Alasannya sebagai shock therapy (daya kejut) bagi sebagian warga yang menolak pembangunan bandara. "Ada rumah (warga penolak) yang masih ada penghuninya, dan dicongkel jendela. Itu tidak apa-apa. Mestinya saya robohkan itu," katanya. Pencongkelan jendela rumah Dahlena, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yogyakarta, yang mendatangi Kantor Angkasa Pura I untuk melakukan konfirmasi laporan warga Kulonprogo, mengaku belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran mal administrasi yang dilakukan pihak AP I. Namun menurutnya, ORI menemukan rumah warga penolak bandara yang jendelanya dicongkel. ORI Yogyakarta menerima aduan warga perwakilan Paguyuban Warga Penolak Penggusuran-Kulon Progo (PWPP-KP) yang mengadukan PT AP I karena telah melakukan pembongkaran rumah dan pemutusan listrik. "Ada dua rumah yang dicongkel jendelanya, tapi itu untuk shock therapy saja," kata Dahlena. Sebelumnya, ORI DIY menerima aduan warga perwakilan Paguyuban Warga Penolak Penggusuran-Kulon Progo (PWPP-KP). Mereka mengadukan PT AP I karena telah melakukan pembongkaran rumah dan soal pemutusan listrik. Dahlena, mengaku ORI DIY juga telah menyurati AP I untuk menghentikan pengosongan bangunan di lokasi bandara yang sedang dipakai proses belajar anak-anak sekolah. Dan itu sudah dijalankan, katanya. Pimpinan proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Sujiastono, mengatakan pembongkaran tahap kedua proyek pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, tetap dilanjutkan. "Pada 30 November kemarin, sudah dijalankan," imbuhnya. Selain ke AP I, ORI Yogyakarta juga akan meminta konfirmasi kepada pemerintah daerah Kulonprogo, pihak Kepolisian dan PLN terkait laporan warga penolak bandara yang aliran listrik rumahnya diputus. "Kami masih harus konfirmasi kepada beberap pihak. Jadi belum bisa menyimpulkan pelanggaran yang terjadi," imbuh Dahlena. Tolak Bandara Pada saat bersamaan, Rabu (06/12), puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Tolak Bandara (ATB) melakukan aksi unjuk rasa menolak pembenangunan bandara di kantor PT AP I. "Ini adalah respon dari represifitas dan kriminalisasi yang terjadi di kulonprogo, kemarin (05/12). Dan kami menolak penggusuran paksa terhadap warga yang masih tersisa," kata Fandi Atmajaya, kordinator aksi. Selasa (05/12), aparat kepolisian menangkap 15 orang dari Jaringan Solidaritas Anti Penggusuran di Palihan, Temon, Kulonprogo. Tiga warga terluka, 15 orang anggota jaringan solidaritas ditangkap dan dipukuli dalam peristiwa itu. Rancangan bandara baru Yogyakarta bermotif batik kawung. Polisi menganggap keberadaan anggota jaringan solidaritas tak berizin dan dianggap memprovokasi warga agar menolak pembangunan bandara. Meski Selasa malam sudah dibebaskan, namun ATB meminta agar Polri mengusut tuntas kasus kesewenang-wenangan aparat kepolisian di Kulonprogo. "Polri harus mengusut tuntas kasus itu. Itu adalah bentuk kesewenangan-wenangan dan tidak mencerminkan negara demokrasi," kata Fandi. Kapolres Kulonprogo, AKBP Irfan Rifai mengatakan, ketika dikonfirmasi mengaku, mereka yagn ditangkap dianggap menghalang-halangi proses land clearing yang sedang dilakukan PT AP I. "Mereka tidak ditangkap, tapi diamankan," kata Irfan Rifai, Senin (05/12). Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), juga telah mengeluarkan pernyataan sikap dan menyebut aksi yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Bandara baru Yogyakarta NYIA (New Yogyakarta International Airport) nantinya ditargetkan mampu menampung 15 juta pengunjung setiap tahun, menggantikan bandara Adisucipto, yang saat ini hanya menampung 1,5 juta pengunjung. Pada 2016 lalu, bandara di Sleman itu harus menampung 6,2 juta penumpang atau empat kali lebih besar dari kapasitas bandara tersebut, yang mendesak bandara baru segera dibangun. Pemerintah berharap bandara baru ini selesai dibangun pada Maret 2019.