Donald Trump: "Presiden miliki kekuasaan penuh untuk mengampuni"
Presiden AS Donald Trump bersikukuh dia memiliki "kekuasaan penuh" untuk mengampuni seseorang, ditengah laporan yang menyebut dia tengah mempertimbangkan pemberian pengampunan untuk anggota keluarga, ajudan dan dirinya sendiri.
Laporan Washington Post menyebutkan bahwa Trump dan timnya tengah mencari cara untuk memberi pengampunan terhadap orang-orang dekatnya. Presiden dapat memberikan maaf terhadap seseorang sebelum diputuskan bersalah atau bahkan sebelum seseorang itu didakwa dalam sebuah kasus kejahatan. Pada Sabtu lalu, Trump menulis cuitan: "Ketika semuanya setuju bahwa Presiden AS memiliki kekuasaan penuh untuk mengampuni, mengapa memikirkan hal itu ketika pidana yang ada sejauh ini adalah PEMBOCORAN melawan kita. Berita Palsu." Juru bicara Partai Demokrat menyebut laporan itu "sangat menganggu". Senator Mark Warner, yang merupakan anggota Komite Intelejen Senat, menggambarkan laporan tersebut sangat menganggu "mengampuni setiap individu yang mungkin terlibat akan melangar batas yang fundamental". Otoritas AS tengah menyelidiki kemungkinan adanya kolusi antara tim Trump dan Rusia. Agen intelejen berpikir bahwa Rusia berupaya untuk membantu Trump untuk meraih kekuasaan. Rusia membantah tuduhan tersebut, dan presiden mengatakan tidak ada kolusi. Trump juga menyerang "bocoran ilegal" menyusul laporan mengenai jaksa agungnya yang mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kampanye dengan seorang utusan Rusia. Washington Post menyebutkan pertemuan Jaksa Agung Jeff Sessions dengan duta besar Rusia di AS Sergey Kislyak. Koran itu juga mengutip pejabat saat ini dan mantan pejabat AS yang mengutip penyadapan intelijen mengenai versi pertemuan Kislyak kepada atasannya. Salah satu yang kutipannya mengatakan, Kislyak berbicara dengan Sessions mengenai isu-isu kampanye utama, termasuk posisi Mr Trump mengenai kebijakan yang signifikan ke Rusia. Dalam sidang konfirmasi penunjukkan sebagai jaksa agung pada awal tahun ini, Sessions mengkonfirmasikan dia tidak melakukan kontak dengan Rusia selama kampanye pemilu. Ketika masalah itu terungkap, dia mengatakan bahwa masalah kampanye tersebut tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Seorang pejabat mengkonfirmasi kepada Reuters rincian penyadapan tersebut, namun belum ada pembuktian independen.