MKD anggap pengaduan soal Setya Novanto 'kurang laik'
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyimpulkan laporan Menteri Sudirman Said terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR, Setya Novanto, "kurang laik" dan perlu ditinjau ulang.
Ketua MKD, Surahman Hidayat, menyatakan laporan Menteri Sudirman Said "tidak laik". "Ini karena kami memerlukan opini pakar hukum terlebih dahulu, terkait legal standing," ungkap Ketua MKD, Surahman Hidayat usai rapat pleno internal MKD, Senin sore (23/11). Legal standing yang dimaksud, dikatakan Surahman terkait dua hal. Pertama, aduan pelanggaran etika anggota dewan, menurut MKD hanya bisa disampaikan oleh masyarakat secara perorangan, anggota dan pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan dewan. "Tapi pak Sudirman (Said) datang ke MKD, bukan sebagai individu-perorangan. Tetapi sebagai menteri ESDM, dengan surat kop menteri," ungkap Surahman. Sehingga dipertanyakan, apakah pengaduan itu bisa diterima. Wartawan menunggu hasil sidang pleno MKD yang berlangsung tertutup. Kedua, laporan dugaan upaya Setya Novanto untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut, belum bisa dibahas di MKD karena data yang disampaikan Sudirman "belum bisa diverifikasi". "Awalnya Pak Sudirman datang dengan beberapa lembar transkrip saja. Lalu dua hari kemudian datang membawa flashdisk. Tapi pembicaraan di flashdisk itu hanya 11.38 menit. Padahal tertulis di laporan, panjang pembicaraan total 120 menit." MKD pun mempertanyakan sisa rekaman sekitar 100 menit itu. "Kalau disimpulkan bisa lanjut atau tidak dari data yang sekarang saja, bisa sesat," kata Surahman. Namun, Surahman tidak menjawab jelas pertanyaan BBC, apakah proses pengusutan di MKD, bisa dilanjutkan jika Sudirman mengganti surat laporannya, menjadi atas nama pribadi dan melengkapi rekaman percakapan Novanto. "Itu tergantung surat-menyurat. Bagaimana nanti," ucap Surahman. 'Dukungan' terhadap Setya Novanto Di tengah kecaman dan kutukan yang masih besar terhadap Setya Novanto terkait kasus yang dikenal sebagai skandal "Papa Minta Saham," di luar dugaan muncul pula dukungan dari sejumlah orang yang datang sebelum sidang pleno berlangsung. FPHJ dan FKHK mengklaim rekaman yang diserahkan Sudirman Said, "ilegal". Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Forum Praktisi Hukum Jakarta (FPHJ) dan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) bahkan menyebut seluruh proses terkait kasus Novanto di MKD harus dihentikan karena bukti rekaman yang diserahkan Sudirman Said, "ilegal". "Rekaman diambil diam-diam. Padahal penyadapan harusnya hanya bisa dilakukan penyidik," ungkap Ketua Umum FKHK, Victor Santoso Tandiasa, usai menyerahkan surat rekomendasi terkait kasus Novanto kepada Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang. Forum tersebut bahkan menuding Sudirman Said "melanggar undang-undang" dan hanya bertindak sebagai "juru bicara Freeport" belaka. "Kita harusnya fokus pada tindakan hukum yang dilakukan Sudirman Said," ungkapnya. Menurut Victor, tindakan yang dilakukan Sudirman, hanya akan membuat tatanan "legislatif dan eksekutif menjadi kacau, karena semua orang, jadinya bisa saja saling sadap-sadapan". Tuntutan mundur Di pihak lain, puluhan orang dari Forum Komunikasi Masyarakat Flores, Sumba Timur dan Alor (FKM Flobamora), yang merupakan wilayah konstituen Novanto, meminta Ketua DPR itu untuk mundur. "Kalau bersalah, kami masyarakat NTT sepakat akan mencabut mandat politik kami saat memilih dia (Novanto)," tegas Marcel Muja, Ketua Umum FKM Flobamora di Gedung DPR, Senin (23/11). Konstituen Novanto di NTT, meminta Ketua DPR itu untuk mundur, jika terbukti bersalah. Menurutnya masyarakat NTT yang memilih Novanto, "sangat kecewa dan terluka" terkait banyaknya kasus korupsi yang disangkut-pautkan dengan Novanto. Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie itu pernah diperiksa perkara suap terkait pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII. Novanto, juga pernah disebut terpidana korupsi, Nazaruddin, terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Namun, Marcel mengaku masyarakat NTT pada pemilu legislatif terakhir, tetap memilih Novanto yang sudah menduduki kursi dewan sejak tahun 1999, karena "selama ini dia tidak terbukti (secara hukum melakukan korupsi)". "Ini saatnya tidak hanya DPR, tetapi juga penegak hukum untuk pro-aktif, agar membongkar semua kasus ini. Supaya kita tak kecewa lagi," tutup Marcel. Kasus lain yang kontroversial yang melibatkan Setya Novanto sebelum ini adalah kehadirannya dalam jumpa pers kampanye bakal calon presiden kubu Republik di Amerika Serikat, Donald Trump.