Kasus suap PLTU Riau I: KPK didesak ikut mengawal penunjukan peserta proyek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk ikut mengawasi proyek kelistrikan di Indonesia, karena proyek triliunan rupiah ini dianggap rawan korupsi.
Proyek PLTU I Riau adalah bagian dari megaproyek 35.000 MW. Pekan lalu, Idrus Marham sampai harus mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial karena menjadi tersangka KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU di Riau. Politikus Golkar itu diduga punya peran untuk menggolkan Blakckgold Natural Resources Limited dalam proyek PLTU Riau 1. Sebelumnya KPK menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, atas dugaan menerima suap dari Johannes Budistrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold. Penangkapan Eni dilakukan di rumah Idrus Marham. Eni diduga menerima suap dari commitment fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga pemberi suap, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa dapat terlihat "keputusan partai untuk memindahkan orang" lewat mekanisme suap PLTU Riau ini. "Johannes kenal dengan Setya (Novanto) Ketua DPR. Setya dekat dengan Idrus Marham, akhirnya entah bagaimana itu Idrus yang berinteraksi dengan PLN dan itu ditangkap di CCTV meeting. Padahal Idrus tak ada urusannya dengan PLN, dia bukan anggota Komisi VII," papar Fabby. "Lalu Eni yang tadinya di Komisi II pindah ke Komisi VII menjadi wakil ketua menggantikan Satya (Widya Yudha). Satya dipindahin ke Komisi I." Suap seperti ini menurut Fabby Tumiwa bukanlah sesuatu yang aneh. "Business process PLN sangat bersinggungan dengan keputusan politik. PLN ini kan di bawah Kementerian BUMN, tetapi bisnisnya juga dipengaruhi oleh kontrol politik DPR," ujar Fabby. "Memang tugasnya mengawal BUMN tetapi ada interaksi ini dan banyak keputusan PLN dipengaruhi oleh ini. Sebagai contoh misalnya tarif listrik, kedua besaran subsidi, ketiga aspek menyangkut penyertaan modal negara yang tahun depan saja akan diberikan Rp15 triliun. Mau tak mau yah itu kan harus 'entertain' pihak-pihak yang berkuasa ini yang menentukan bisnis mereka." Politikus Partai Golkar Idrus Marham mundur dari jabatan menteri sosial pada Jumat, 24 Agustus 2018. "Penunjukan langsung rawan korupsi" Fabby menambahkan peraturan penunjukan langsung untuk PLTU yang dibangun di mulut lahan gas seperti di kasus PLTU Riau adalah salah satu titik rawan korupsi. Hal ini diafirmasi oleh pakar energi dari UGM Fahmy Radhi, namun menurutnya peraturannya tidak perlu diubah, hanya dalam implementasinya disertakan pengawasan BPK atau KPK. "Kan dalam proses pencegahan, fungsi KPK bisa melakukan itu. Maka proyek-proyek besar di PLN tadi saya kira KPK harus masuk dalam konteks pencegahan," kata Fahmy. Ditanyakan mengenai implementasi peraturan penunjukan langsung, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng, menolak untuk berkomentar. "Karena itu sedang diproses hukum jadi jangan sampai mengacaukan proses hukum," jawab Andy ke wartawan BBC News Indonesia Mehulika Sitepu. Proyek PLTU Riau 1 adalah bagian dari megaproyek 35.000 megawatt Presiden Joko Widodo. Namun para pakar mengatakan bahwa kasus suap ini tidak akan mempengaruhi proyek untuk mengantisipasi krisis listrik tersebut.