Tokoh senior partai berkuasa di India akan diadili terkait penghancuran masjid
Mahkamah Agung India memutuskan para tokoh senior di partai pemerintah BJP akan diadili terkait penghancuran sebuah masjid dari Abad 16.
Umat Hindu meyakini lokasi masjid merupakan tempat kelahiran Dewa Rama. Mantan Ketua Partai BJP -yang beraliran nasionalis Hindu- Lal Krishna Advani termasuk yang akan didakwa dengan persekongkolan kriminal dalam kasus tahun 1992 tersebut. Perintah pengadilan ini -yang meminta sidang harus digelar dalam waktu dua tahun- menjadi pukulan atas Advani dan para pendukungnya. Mereka membantah menyampaikan hujatan yang memanas-manasi yang kemudian mendorong massa umat Hindu menghancurkan Masjid Babri di Ayodhya, 25 tahun lalu. Kerusuhan dalam aksi pengrusakan masjid menewaskan hampir 2.000 jiwa. Lal Krishna Advani (kiri) dan Uma Bharti (perempuan di sebelah kanan) menolak semua tuduhan. Umat Hindu menyatakan masjid merupakan tempat kelahiran dewa yang paling mereka hormati, Dewa Rama dan masjid dibangun setelah dihancurkannya kuil Hindu oleh penjajah Islam di Abad 16. Biro Pusat Penyelidikan India, CBI, menyimpulkan bahwa pengrusakan masjid sebagai peristiwa yang direncanakan. Ikut didakwa bersama Advani -yang pernah menjabat mantan wakil perdana menteri- adalah dua tokoh senior BJP, Murli Manohar Joshi dan Uma Bharti -yang saat ini menjabat Menteri Sumber Daya Air, Pengembangan Sungai, dan Peremajaan Gangga. Mereka membantah semua dakwaan. Lokasi masjid Babri sudah lama menjadi sengketa antara umat Hindu dan Islam dan mencapai puncak ketika umat Hindu menghancurkannya tahun 1992. Mahkamah Agung India sudah memeriksa kasus ini sejak tahun 2011 setelah keputusan pengadilan tinggi, yang antara lain memberikan dua pertiga lokasi yang disengketakan kepada kelompok Hindu dan sisanya kepada umat Islam. Pengadilan Tinggi Allahabad tahun 2010 mengambil tiga keputusan penting, yaitu lokasi yang jadi sengketa adalah tempat kelahiran Dewa Rama, masjid dibangun setelah sebuah kuil dihancurkan, dan pembangunan masjid tidak sejalan dengan ajaran Islam. Umat Hindu ingin agar di lokasi tersebut dibangung sebuah kuil tapi pemeluk Islam ingin membangun masjid yang baru. Bulan lalu, Ketua Mahkamah Agung India, Jagdish Singh Khehar mendesak kedua komunitas menyelesaikan sengketa lewat perundingan dan siap menjadi penengah.