Kurikulum darurat Covid-19 dan 'membuka sekolah' di zona kuning, kebijakan terbaru Kemendikbud di tengah pandemi
Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka di daerah zona kuning, atau risiko rendah virus corona, secara bertahap.
Dua murid sekolah dasar mengikuti proses belajar mengajar secara online di tepi jalan di ruang terbuka supaya bisa mendapat sinyal di Kampung Gunungsari, Serang, Banten, Juli lalu. Sejumlah siswa sekolah di pelosok Banten masih kesulitan mengikuti proses belajar mengajar jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 akibat kendala akses sinyal internet serta keterbatasan peralatan dan biaya. Demikian hasil revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi. "Kita memperbolehkan, dan bukan memaksakan, pembelajaran tatap muka [di zona kuning] dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Jumat (07/08). Keputusan ini disambut beragam oleh guru dan orang tua murid. Beberapa mengaku membolehkan anak mereka kembali bertatap muka dengan guru di sekolah dengan berbagai alasan, termasuk kesulitan membeli pulsa—meski Nadiem mengatakan Dana BOS bisa dipakai membeli kuota internet. Ada pula orang tua yang masih khawatir dengan situasi pandemi saat ini. Pembukaan kembali sekolah di zona kuning ini, antara lain, didasarkan kepada persoalan, kendala dan tantangan yang dihadapi anak didik, guru, serta orang tua, selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selain itu, pemerintah menyiapkan kurikulum darurat bagi sekolah yang masih menerapkan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kurikulum darurat ini ditujukan untuk semua jenjang pendidikan dari mulai PAUD hingga SMK. Dalam keterangan pers secara daring, Jumat (07/08) sore, Nadiem mengatakan sistem zonasi tersebut disesuaikan data Satuan Tugas Nasional Covid-19. Adapun proses pembelajaran di zona merah dan oranye "tetap dilarang pembelajaran tatap muka", katanya. Siswa SD melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan kuota internet secara gratis di Warung Internet COVID-19, Bandung, Jawa Barat, Jumat (07/08). Pada bulan lalu pemerintah sudah membolehkan pembelajaran tatap muka di daerah berstatus zona hijau mulai Tahun Ajaran Baru Juli lalu. "Tapi untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan, dan bukan dipaksakan, untuk pembelajaran tatap muka," tambahnya. 'Kalau orang tua keberatan, anaknya boleh tidak belajar di sekolah' Disebutkan Nadiem, keputusan ini didasarkan berbagai masukan dari masyarakat terkait tantangan, kendala dan masalah pendidikan jarak jauh (PJJ) selama beberapa bulan belakangan. Nadiem menjelaskan apabila pemerintah daerah atau kepala dinasnya "merasa belum siap" atas keputusan pemerintah pusat ini, maka mereka "tidak harus melaksanakannya". Dan apabila masing-masing kepala sekolah dan komite sekolah menyatakan belum siap, maka mereka dibolehkan tidak menggelar pembelajaran tatap muka. "Dan kalau sekolah mulai melakukannya, kalau orang tua murid tidak memperkenankan anaknya untuk pergi ke sekolah, itu prerogatif dan hak orang tua," ungkap Nadiem. Keputusan tersebut disambut beragam orang tua yang tinggal di wilayah 'zona kuning'. Di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sutrisno mengaku akan membolehkan anaknya yang siswa kelas 6 untuk kembali bersekolah. "Kalau bisa memilih sih, inginnya tatap muka karena memang lebih dominan sekali perubahannya. Yang penting ada protokol dari pemerintah yang menjamin keamanan siswa," ujarnya kepada wartawan Noni Arnee yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Dia mengaku selama menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ), keperluan untuk membeli kuota internet bertambah dan "memberatkan". "Kebutuhan pulsa atau kuota internet otomatis bertambah. Ponsel saja yang tadinya buat kerja akhirnya saya berikan ke anak. Itu dari Maret hingga Juli, semenjak aturan PJJ. Terpaksa saya harus beli baru, kredit HP agar bisa memfasilitasi anak agar bisa belajar. Cukup memberatkan," katanya. Hal serupa diutarakan Tumini, orangtua siswa kelas 6 SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan. "Selama PJJ, boros kuota internet. Satu bulan bisa Rp100 ribu lebih. Ya ini memberatkan sekali, kalau nggak ada kuota nggak bisa buat tugas. Pernah tidak ada kuota, pas nggak ada uang. Ya nunggu punya uang dulu untuk beli kuota. Kan akhirnya tugasnya menumpuk. Kasihan anaknya," kata Tumini. Dia menegaskan akan membolehkan anaknya untuk bertatap muka dengan guru di sekolah. "Kalau boleh memilih sebagai orang tua, saya pribadi lebih memilih belajar di sekolah (tatap muka). Selagi masih bisa menjaga dan mentaati aturan pemerintah, pakai masker, cuci tangan. Itu menurut saya nggak apa-apa. "Dari sekolah juga sudah memberikan masker, di sekolah sudah ada tempat cuci tangan. Ambil positifnya saja, jangan mikir ke sana-sana. Jaga kesehatan dan ikuti aturan," cetusnya. Di Desa Sanrego, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Abdillah (49) mengatakan, dia akan mengizinkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. "Menurut saya tidak ada masalah, kalau kalau anak-anak diizinkan untuk belajar tatap muka itu mungkin lebih baik. Daripada anak-anak tinggal di rumah terus tidak ada perkembangan untuk pendidikan," kata Andi kepada wartawan di Sulawesi Selatan, Darul Amri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Dua guru SMA Negeri 1 Kabila mengawasi siswa yang melakukan ujian semester secara luar jaringan (luring) di rumah di Poowo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Selasa (09/06). Banyaknya desakan orang tua yang menghendaki aktivitas belajar mengajar secara langsung, tertuang dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Cyrus Network. Mayoritas orang tua murid setuju sekolah dibuka kembali. Dalam survei yang dirilis Senin (27/07), sebanyak 80% responden menyatakan setuju jika sekolah—baik TK, SD, SMP maupun SMA—dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19. Pandangan berbeda diungkapkan Hasmawati Yusuf, ibu dari dua anak yang bersekolah di MAN 1 kota Gorontalo dan SD Lab UNG. Meski setuju sekolah tingkat menengah atas di daerahnya dibuka kembali, namun dia masih khawatir pada kegiatan belajar tatap muka bagi anaknya yang duduk di sekolah dasar. "Menurut saya kalau untuk tingkat SMA sih mungkin tidak terlalu bermasalah karena mereka sudah bisa menjaga diri, misalnya untuk cuci tangan dan memakai masker," tutur perempuan berusia 42 tahun ini. "Tetapi untuk yang masih SD saya rasa sebaiknya belum dulu," ujarnya. Mengapa pembelajaran tatap muka PAUD harus menunggu dua bulan? Di wilayah zona hijau dan kuning, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan untuk SMA, SMK, SMP dan SD. "Untuk PAUD (pendidikan anak usia dini), hanya bisa dilakukan dua bulan setelah implementasi tatap muka tersebut," kata Nadiem. "Jadi kami menunda tatap muka di PAUD, karena protokol kesehatan lebih sulit dilaksanakan untuk anak umur TK." Adapun untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning, menurutnya, pembukaan dilakukan secara bertahap. "Kita harus berhati-hati." "Ada masa transisi dua bulan pertama, baru dilakukan implementasi kebiasaan baru [di madrasah dan sekolah berasrama)," paparnya. Bagaimana dengan SMK dan Perguruan tinggi? Untuk SMK dan PT di zona hijau dan kuning, pemerintah membolehkan pembelajaran praktik di lingkungan sekolah. "[tapi] bukan pembelajaran teori." "Yaitu yang harus menggunkana mesin-mesin, laboratorium, tapi itu harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat," ujarnya. Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, Teara Noviani, mengerjakan Ujian Tengah Semester secara daring di pinggir jalan kawasan pegunungan Menoreh di Desa Kenalan, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Juli lalu. Teara mengaku kesulitan mendapatkan sinyal internet di wilayahnya, sehingga setiap hari terpaksa mengerjakan tugas kuliah dan ujian di pinggir jalan yang sinyal internetnya kuat. "Ini dilakukan agar kelulusan SMK dan PT tetap terjaga," imbuh Nadiem. "Adapun pembelajaran teori masih dilakukan dengan jarak jauh." Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan belajar dengan tatap muka langsung? Seperti yang berlaku pembelajaran tatap muka di zona hijau, semua otoritas pendidikan harus memeenuhi persyaratan protokol kesehatan. Pertama, setiap sekolah harus memiliki sarana sanitasi, cuci tangan, dan lain-lain. Mereka juga harus memilik akses kepada layanan kesehatan. Tiap sekolah juga harus mewajibkan siswa serta guru untuk memakai masker. Mereka juga harus memiliki alat untuk mengecek suhu, tambah Nadiem. Dan, kelima, sesuai aturan protokol kesehatan, seandainya ada peserta didik memiliki kondisi medis atau sakit, maka dilarang masuk sekolah. Untuk orang tua yang masuk kategori rentan berpotensi terpapar Covid-19, juga dilarang mengantar anaknya ke sekolah. Menanggapi hal ini, Yoso, selaku Kepala Sekolah SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai fasilitas, seperti thermogun dan tempat cuci tangan. "Pihak sekolah akan mengikuti keputusan dari dinas pendidikan, tapi kami tetap melibatkan orangtua dan komite karena kami perlu dukungan mereka. Kalau dinas putuskan tapi ortu khawatir ya saya tetap tidak berani membuka kelas tatap muka," kata Yoso. Panitia PPDB melayani orang tua/wali murid dari dalam bilik plastik saat pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di SDN Karangayu 02, Kelurahan Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/06). Seperti apa 'kurikulum darurat' bagi pembelajaran jarak jauh? Dalam bagian lain jumpa pers, Nadiem menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai 'kurikulum darurat' yang akan diberlakukan bagi PAU, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tetap menggelar pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Kami telah menyusun kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar, yang sudah ditunggu para guru," katanya. Khusus PAUD dan SD, menurutnya, pihaknya menyediakan modul pembelajaran spesifik dan berisi panduan bagi guru, orang tua dan siswa. Menurutnya, kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. "Kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk pembelajaran ke tingkat selanjutnya," paparnya. "Jadi bukan melebar, tapi mendalam, dan ini berlaku sampai akhir tahun pelajaran," tambahnya. Yoso, selaku Kepala Sekolah SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan, berharap modul itu sesuai dengan sekolah. "Bisa jadi modul itu tidak akan sama dengan yang terjadi di satuan pendidikan. Ini kan kurikulum diserahkan sekolah, tapi modul yang cetak dari kementerian. Ya minta maaf, bisa jadi tidak pas. Mudah-mudahan modul pembelajaran itu sama," ujarnya. Sementara Abdul, guru SMA swasta di Surabaya, mengkhawatirkan tujuan pendidikan yang salah satunya adalah pembentukan karakter peserta didik, tidak akan tercapai apabila kondisinya masih seperti ini. "Intinya itu, PJJ memutus mata-rantai pertemuan antar muka, antar personal dengan anak. Kita tidak bisa menegur anak kalau melakukan hal yang salah. Ini kan salah satu bentuk pendidikan karakter," papar guru mata pelajaran Bahasa Inggris ini kepada wartawan di Surabaya, Roni Fauzan, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Utama memanfaatkan akses internet gratis di Taman I Love Karawang, Nagasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (06/08). Mengapa semua institusi pendidikan 'tidak wajib' ikuti kurikulum darurat? Lebih lanjut Nadiem menekankan, satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum pendidikan. "Mereka boleh, kalau meras nyaman, menggunakan kurikulum nasional 2013. Silakan," katanya. "Tapi bagi yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, diperbolehkan menggunakan kurikulum darurat," jelas Nadiem. Bagaimana dengan pesantren? Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan "pesantren mungkin sudah hampir 100% semua untuk masuk kembali, tanpa mempedulikan zona." "Tapi kami garisbawahi, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh pemerintah daerah setempat atau gugus tugas setempat. "Karena memang asumsinya, zona itu kan tingkat kabupaten/kota. Mungkin saja yang ada kasus ibu kota kabupatennya, tapi kecamatan-kecamatannya tidak sehingga mungkin dia buka. Kalau dia nggak boleh, mungkin Pemda setempat harus mengingatkan tidak boleh di sini," papar Fachrul, Jumat (07/08). Menurut Fachrul, banyak pesantren yang dari awal pandemi tidak tutup. Ada pula yang sebagian memulangkan, sebagian lagi belajar seperti biasa. Kemudian ada yang memulangkan penuh, sekarang sudah kembali melangsungkan kegiatan belajar-mengajar. "Alhamdullilah, sejauh ini boleh dikatakan, yang baru kita tahu yang menjadi klaster hanya tiga pesantren. Kalau dihitung persentasenya, hanya 0,000 sekian persen." Zainul, guru pesantren di Surabaya, mengakui ada sejumlah santri yang sudah terlanjur datang ke pesantren. Namun, dia menekankan bahwa dirinya dan pihak pesantren selalu mematuhi protokol kesehatan. "Yang luring (luar jaringan atau tatap muka) ini tidak terlalu banyak (jumlahnya) dan itu pun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Keselamatan tetap menjadi nomor satu lah. Sekaligus di waktu itu juga kita berlakukan sistem daring, mayoritas dari jarak jauh semua," tuturnya kepada wartawan di Surabaya, Roni Fauzan, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.