Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah?
Wacana pembuatan qanun terkait poligami terus digodok Pemprov dan DPRD Aceh, meski UU Perkawinan dinilai telah mengatur secara rinci syarat laki-laki beristri lebih dari satu.
UU Perkawinan yang disahkan tahun 1974 berasas monogami, tapi melegalkan poligami dengan syarat khusus. DPRD Aceh menyebut qanun poligami vital mencegah nikah siri serta untuk menjamin hak perempuan dan anak. Beleid tentang otonomi khusus Aceh dianggap memberi hak pada Pemprov dan DPRD setempat untuk menyelaraskan regulasi perkawinan dengan syariat Islam. Kementerian Agama mengatakan belum diajak berdiskusi oleh otoritas Aceh terkait qanun poligami. Sebagai institusi pemerintah pusat yang membawahi urusan nikah, Kementerian Agama menilai UU 1/1974 tentang Perkawinan sudah menjabarkan syarat pria berpoligami secara rinci dan ketat. Pernyataan tersebut diutarakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Direktorat Bina Masyarakat Islam di Kementerian Agama, Agus Salim. "Sudah jelas aturannya, kalau mau beristri dua harus laki-laki harus izin istri pertama. Aturan itu sudah dijalankan, terutama di kalangan PNS," ujar Agus via telepon, Senin (08/07). "Hukuman bagi PNS yang tidak menjalankan aturan tentang poligami itu bahkan pemberhentian dari jabatan," tutur Agus. DPRD Aceh mengklaim qanun poligami dibuat untuk melindungi perempuan dan anak. UU Perkawinan dibuat atas asas monogami. Namun Pasal 4 beleid itu memuat pengecualian untuk laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu. Laki-laki yang hendak berpoligami diwajibkan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama. UU Perkawinan menyatakan, izin itu keluar jika istri pertama tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat badan atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, serta tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun Pasal 5 beleid itu menyebut pernikahan kedua dapat dilakukan dengan persetujuan istri pertama. Si laki-laki juga harus menjamin pemenuhan kebutuhan serta berlaku adil pada seluruh istri dan anak-anaknya. Persoalannya, klaim Wakil Ketua Komisi VII DPRD Aceh, Musannif, UU Perkawinan tidak menjabarkan secara rinci syarat berlaku adil. Dampaknya, kata dia, hak-hak perempuan dan anak keluarga poligami cenderung diabaikan. Musannif mengatakan, rancangan qanun hukum keluarga yang memuat aturan poligami ini disusun untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak Aceh. "Islam membolehkan pria beristri lebih dari satu. Tapi selama ini masalah keadilan tidak pernah dibahas." "Kami bukannya mau memberi cek kosong ke 'pria hidung belang', tapi justru agar mereka benar-benar adil, sehat lahir-batin, dan mampu secara ekonomi," ujar Musannif. Ilustrasi praktik poligami Musannif menuturkan, rancangan qanun terkait poligami ini telah dibahas tiga bulan terakhir. Ia mengatakan draf peraturan daerah ini disusun Dinas Syariat Islam Pemprov Aceh. Melalui qanun ini pula, kata Musannif, Pemprov dan DPRD Aceh berniat menurunkan tingkat perceraian akibat pernikahan siri yang disebutnya sangat tinggi. Walau tidak memegang data dan kajian yang memuat angka perceraian, Musannif menyebut perkawinan siri dan perceraian merupakan fenomena awam di Aceh. "Tidak ada data pasti, tapi kami tahu ini banyak yang terjadi. Perceraian tinggi juga terjadi karena ketidakadilan." "Laki-laki kan kadang-kadang mau enaknya sendiri, mereka tidak mau diatur. Laki-laki senang ini tidak diatur, mereka jadi tidak punya tanggung jawab," kata Musannif. Aceh dinilai berhak mengatur perkawinan berbasis agama karena berstatus daerah khusus. Tapi apakah Pemprov dan DPRD Aceh berhak mengatur perihal perkawinan, terutama poligami? Merujuk UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi yang memegang status khusus ini berwenang membuat beragam ketentuan yang berbasis syariat Islam, kata pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf. Asep berkata, daerah lain tidak serta-merta dapat mengikuti jejak Aceh karena tidak memegang titel sebagai daerah khusus. "Pengaturan poligami lebih pada situasional di daerah, tapi tidak mengatur yang telah ada di hukum nasional. Mungkin ada hal spesifik daerah yang memang belum diatur dalam ketentuan nasional." "Sepanjang ada ruang hukum yang kosong, perda Aceh dapat mengaturnya," kata Asep. Meski berlandaskan ketentuan otononi khusus, qanun poligami nantinya wajib melewati kajian Kementerian Dalam Negeri. Bagaimanapun, qanun terkait poligami ini mesti melewati tahap kajian di Kementerian Dalam Negeri. Perda ini tidak boleh bertentangan dengan berbagai ketentuan yang derajatnya lebih tinggi. Sejauh ini, kata Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, qanun poligami belum diulas oleh lembaganya karena belum masuk pembahasan tahap satu di DPRD Aceh. "Kami bertugas memantau apakah kewenangan itu dilakukan dengan baik, untuk mencermati muatan perda, apakah sesuai peraturan lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum dan Pancasila." Pembahasan qanun poligami kini terus bergulir. Di tengah pro-kontra, DPRD Aceh mengklaim terus berkonsulitasi dengan lembaga di tingkat pusat, termasuk kelompok masyarakat sipil di sektor perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Musannif mengatakan qanun poligami belum akan tuntas dalam waktu dekat, karena tahap rapat dengar pendapat umum pertama baru akan dibuka awal Agustus mendatang.