Israel mendesak 'garis merah' untuk Iran
Perdana Menteri Israel mendesak dunia untuk memberi ''batas merah yang jelas'' terkait program nuklir Iran.
Benjamin Netanyahu menyebutIran Iran bisa memperoleh cukup bahan untuk membuat sebuah bom nuklir pada tengah tahun mendatang. Saat berpidato di PBB, Benjamin Netanyahu mengatakan waktu telah habis untuk menghentikan Iran dari pengayaan uranium untuk membangun sebuah bom nuklir. Israel dan negara-negara Barat menduga Iran tengah mencari kapabilitas untuk membuat persenjataan nuklir, meski Teheran mengatakan program nuklir mereka untuk keperluan damai. Dalam Sidang Umum PBB, Netanyahu mengatakan Iran bisa memperoleh cukup bahan untuk membuat sebuah bom nuklir pada tengah tahun mendatang, dan sebuah pesan yang jelas dibutuhkan untuk mengentikan Iran. ''Batas merah tidak mengarah ke perang, batas merah mencegah perang,'' katanya. ''Tidak ada yang bisa membahayakan dunia lebih dari Iran yang memiliki senjata nuklir''. Dia mengatakan sanksi yang diberikan dalam tujuh tahun terakhir tidak mempengaruhi program nuklir Teheran. ''Waktu terus berjalan,'' katanya kepada delegasi sidang umum. ''Kalender nuklir Iran tidak kenal waktu.'' "Tidak ada yang bisa membahayakan dunia lebih dari Iran yang memiliki senjata nuklir" Benjamin Netanyahu Benjamin meyakini bahwa jika dihadapi dengan sebuah ''batas merah yang jelas, Iran akan mundur''. Dia menambahkan bahwa dia yakin AS dan Israel bisa membangun jalur yang sama terkait isu ini. Sebelumnya pada Selasa (25/09), Presiden AS Barack Obama dalam pidato di Sidang Umum PBB menekankan bahwa AS akan ''melakukan apapun yang kami harus lakukan'' untuk menghentikan Teheran membangun senjata nuklir. Meski pemerintahan Obama tidak mengeluarkan sebuah opsi sanksi militer, tetapi disebutkan bahwa sanksi dan negosiasi multilateral dengan Iran harus diberikan waktu untuk bisa bekerja. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan AS tidak siap untuk berkomitmen untuk membuat ''batas merah''. Sementara Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pada Rabu (26/09) menuduh negara-negara barat melakukan ''intimidasi''. "Ancaman terus menerus dari Zionis Israel yang tak beradab untuk melancarkan aksi militer adalah sebuah contoh jelas dari realitas yang masam ini,'' katanya dalam Sidang Umum PBB. 'Pembersihan etnis' Mahmoud Abbas: Palestina terus mendesak peningkatan status di PBB. Dalam kesempatan terpisah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali menyoroti status Palestina di PBB, dengan mengatakan dia akan terus melanjutkan upaya untuk mendapatkan keanggotaan penuh. Tetapi dia mengatakan negosiasi telah dimulai dengan ''organisasi regional dan negara-negara anggota'' dengan tujuan mengadopsi sebuah resolusi untuk membuat Palestina ''sebuah negara non-anggota PBB dalam sidang umum kali ini''. ''Dalam usaha kami,'' tambahnya, ''kami tidak mencari untuk delegitimasi sebuah negara yang ada - yaitu Israel - melainkan untuk menegaskan negara yang harus direalisasikan - yaitu Palestina.'' Saat ini, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, hanya memiliki status ''pengamat permanen''. Tahun lalu, sebuah proposal untuk mendapatkan keanggotaan penuh gagal karena kurang dukungan di Dewan Keamanan PBB. Perubahan akan membuat Palestina bisa berpartisipasi dalam perdebatan di Sidang Umum PBB. Keanggotaan penuh juga bisa meningkatkan peluang Palestina untuk bergabung dengan sejumlah badan PBB dan Mahkamah Kriminal Internasional. Tahun lalu, Palestina bergabung dengan badan kebudayaan PBB, Unesco, meski ada tentangan dari Israel dan AS. Abbas dalam pidatonya juga mengungkapkan pembangunan Israel di sekitar Yerusalem Timur sebagai ''kampanye pembersihan etnis terhadap warga Palestina melalui penghancuran rumah-rumah mereka.'' Link terkait Topik terkait