Anggota Dewan Pengawas KPK 'jangan sampai tersandera kepentingan elite'
Para pegiat antikorupsi dan Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Jokowi berhati-hati menunjuk lima anggota Dewan Pengawas KPK.
Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10). Massa pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK. Salah satu kriteria yang dipesankan yakni berintegritas dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Dengan begitu, diharapkan mereka tidak tersandera oleh kepentingan elite dan berani menindak jika ada pimpinan KPK yang menyelewengkan wewenangnya. Posisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi kursi panas di lembaga antirasuah itu. Sebab siapa pun yang terpilih nanti memiliki kewenangan yang menurut Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, melampaui wewenang pimpinan. Jika merujuk pada Undang-Undang KPK yang baru, setidaknya ada enam tugas Dewan Pengawas, yakni memberikan izin atau tidak terkait penyadapan, penggeledehan, dan penyitaan; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai; menggelar sidang atau memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai; serta membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan DPR. Karena kekuasaan yang besar itulah, Wadah Pegawai KPK berpesan kepada Presiden Jokowi agar tak sembarang memilih lima anggota dewan tersebut. Setidaknya ada dua poin penting yang harus dimiliki di antaranya berintegritas dan tidak memiliki kaitan dengan partai politik. "Tapi yang paling penting, Presiden harus pahami Dewan Pengawas harus diisi oleh orang-orang berintegritas, yang benar-benar bukan jadi kolaborator pimpinan tapi pengawas pimpinan. Ketika pimpinan melakukan kesalahan harus berani menindak," ujar Yudi Purnomo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. "Jadi harus ada perbedaan kutub [antara Dewan Pengawas dan pimpinan]," sambungnya. Terkait dengan afiliasi partai politik, menurut Yudi, juga penting dipertimbangan Presiden. Jangan sampai anggota Dewan Pengawas tersandera kepentingan elite. Tapi kalaupun nantinya ada orang dari parpol yang terpilih, setidaknya ia telah non-aktif lama di kepartaian. "Kalau bisa dia [anggota Dewan Pengawas] harus dua tahun non-aktif di partai politik. Kalau sekarang melihat syaratnya jadi multi-interpretasi dan membuat banyak pertanyaan-pertanyaan," imbuhnya. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Jumat (18/10/2019). Pengunjuk rasa menuntut presiden mengeluarkan Perppu terkait UU KPK. Kendati demikian, Wadah Pegawai KPK belum bersedia menyorongkan nama-nama calon anggota Dewan Pengawas kepada presiden. Selain karena masih harus berkonsolidasi, pihaknya juga ragu akan didengar. Yudi merujuk pernyataannya itu pada saran sejumlah tokoh yang meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, namun tak diacuhkan. Sesuai Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ada 10 syarat yang harus dimiliki anggota Dewan Pengawas: Sebaiknya dari latarbelakang ilmu berbeda Sejauh ini Presiden Jokowi mengaku telah mendapat masukan terkait sosok yang akan menduduki jabatan Dewan Pengawas KPK. Ia pun menjanjikan, mereka yang terpilih nanti memiliki kredibilitas baik. "Percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas baik," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (01/11). Berdasarkan UU KPK yang baru, pada pembentukan Dewan Pengawas pertama, Presiden Jokowi akan menunjuk langsung tanpa melalui panitia seleksi. Hal itu tertuang dalam Pasal 69A ayat 1. Sesudah terpilih, lima anggota Dewan Pengawas akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah lima Pimpinan KPK periode 2019-2024 pada 21 Desember 2019. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan hasil survey mengenai Perppu KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik di Jakarta, Minggu (6/10/2019). Dalam survey tersebut 70,9 persen responden menilai revisi UU KPK melemahkan KPK dan 76,3 persen responden menyetujui presiden untuk mengeluarkan Perppu KPK. Mantan anggota Panja Revisi UU KPK, Arsul Sani --yang kini anggota Komisi III DPR, mengatakan ketika menyusun beleid itu pihaknya membayangkan sosok anggota Dewan Pengawas sebagai orang yang bersih dari kasus hukum, memiliki kompetensi tentang hukum pidana materil maupun formil, serta pribadi yang bijak. Bersih dari kasus hukum, katanya, bisa dilihat dari rekam jejaknya dan secara otomatis akan menunjukkan dirinya berintegritas atau tidak. "Tidak pernah tersangkut satu tindak pidana apalagi terkait korupsi dan harta benda misalnya menipu orang, menggelapkan aset atau melakukan persaiangan curang ketika di dunia bisnis. Atau tidak tersangkut tindak pidana moralitas," ujar Arsul kepada BBC. Sedangkan pribadi yang bijak dimaksudkan Arsul, agar ketika bekerja dan mengawasi seluruh pegawai dan pimpinan KPK tidak menimbulkan keresahan dan kegelisahan di internal lembaga tersebut. "Punya kepribadian yang bijak dalam menyikapi sesuatu, sehingga nanti yang diawasi tidak resah dan bisa bekerja optimal." "Dan orang itu harus punya kemampuan memimpin karena mengawasi organisasi yang besar." "Hemat saya, untuk menjadi Dewan Pengawas harusnya lebih rigid daripada menjadi pimpinan KPK," tukas Arsul. Kendati demikian, Arsul menilai latarbelakang para anggota Dewan Pengawas sebaiknya dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ini, katanya, mengingat tugas atau kewenangan mereka yang beragam. "Tidak harus akademisi dan tidak harus sarjana hukum. Bayangan saya tidak semua berlatarbelakang hukum, apakah dia praktisi hukum, mantan pejabat tinggi penegak hukum, pegiat anti-korupsi, atau advokat," tutur Arsul. "Jadi tidak lima-limanya berlatarbelakang hukum, perlu juga misalnya auditor atau ahli telekomunikasi karena salah satu kewenangannya pengawasan penyadapan," imbuhnya. Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) melakukan unjuk rasa damai di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/10/2019). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengklaim tak mempersoalkan jika Presiden Jokowi tak memasukkan anggota partai politik pendukungnya sebagai anggota Dewan Pengawas, karena dikhawatirkan tersandera kepentingan elit. Kendati kriteria itu, katanya, tidak dilarang dalam syarat-syarat menjadi anggota dewan. "Kita jangan buru-buru katakan Presiden pasti pilihnya yang dekat dengan parpol, ya tidaklah. Presiden Jokowi saya yakin, paling tidak, yang akan beliau letakkan adalah yang pertama kepentingan negara." "Ya nanti kita lihat saja ada tidak di antara lima anggota Dewan Pengawas itu yang dari parpol pendukung. Kami sih di parpol, akan tetap mendukung kalau kelimanya tidak terafiliasi dengan partai." Hingga saat ini pula, kata Arsul, Presiden belum meminta pertimbangan DPR dalam memutuskan nama-nama anggota Dewan Pengawas. Selain karena tidak diharuskan dalam undang-undang, ia menilai Presiden Jokowi baru akan berkonsultasi begitu lima nama tersebut diputuskan. "Saya kok punya feeling Presiden setelah memutuskan baru akan disampaikan ke DPR. Karena Presiden rutin berkomunikasi dengan DPR." 'Tidak akan bisa independen' Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengaku sulit memercayai anggota Dewan Pengawas yang baru dibentuk ini akan bisa bekerja independen. Sebab, menurut peneliti dari Pukat UGM, Zaenur Rohman, proses pemilihannya sudah cacat karena tanpa melalui panitia seleksi. Maka, kata Zaenur, sekalipun orang yang ditunjuk Presiden Jokowi dari kalangan yang betul-betul berintegritas, sukar untuk meyakini mereka tak dikendalikan pemerintah. "Yang jelas, pasti itu orangnya Presiden, siapapun itu. Mau dia malaikat, karena tugasnya mengontrol KPK maka KPK makin susah melakukan tugasnya," ujar Zaenur kepada BBC. "Kan enggak mungkin Presiden mengangkat rival politiknya? Mau dia tokoh ber-image paling berintegritas, pasti orangnya Presiden," sambungnya. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10). Massa pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK. Sedari awal Pukat UGM menolak keras pembentukan Dewan Pengawas lantaran memiliki kewenangan pro-justicia yakni memberi izin penyadapan, penggeledehan, dan penyitaan. Semua wewenangan itu, menurut Zaenur, adalah otoritas penegak hukum yang semestinya tidak dilakukan oleh institusi maupun pejabat selain penegak hukum. "Jadi ini sangat keliru secara konsep. Sementara pengawasannya itu untuk dua hal, masalah etika dan pengawasan kinerja," tukasnya. Karena otoritas yang besar itulah, fungsi Dewan Pengawas bukan lagi mengawasi tapi mengontrol lembaga anti-rasuah tersebut. Imbasnya, kata dia, KPK "tunduk pada kekuasaan." "KPK dalam kontrol kekuasaan. Sebab yang ditakutkan selama ini KPK menyadap elite politik, pengusaha. Nah itu kemudian dikontrol lewat dewan ini." Lebih dari itu Zaenur juga menuturkan, posisi Dewan Pengawas amat berbahaya bagi independensi KPK karena tak diikat oleh aturan yang melarang berhubungan dengan pihak berperkara layaknya para pegawai dan pimpinan. "Nah ini tidak dibebankan kepada Dewan Pengawas. Dengan ketiadaan ancaman pidana bagi mereka dalam menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara sangat mungkin nanti Dewan Pengawas menjalin hubungan," katanya.