Jaksa dakwa Miryam Haryani beri keterangan palsu terkait kasus e-KTP
Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa anggota DPR RI, Miryam Haryani, memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP.
Miryam S Haryani saat menjalani persidangan beberapa waktu lalu. Miryam disebut berperan sebagai penagih dan pembagi uang e-KTP. Jaksa menyebut Miryam sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Terdakwa dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi," ujar jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/07). Saat bersaksi di persidangan kasus korupsi e-KTP pada 23 Maret lalu, Miryam mengatakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa KPK tidak benar. Miryam mengaku tidak pernah menerima uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto. Perempuan yang merupakan anggota Fraksi Partai Hanura itu juga berkeras tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014. Padahal, sewaktu diperiksa penyidik KPK pada 1 Desember 2016 lalu, dia menyatakan telah menerima uang dan membagi-bagikannya kepada sesama anggota DPR. Perbedaan keterangan itu, menurut Miryam, karena dia ditekan dan diancam oleh tiga penyidik KPK. "Yang dominan adalah Novel Baswedan," ujarnya. Pada Juni 2011, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Namun, ICW menemukan ada kejanggalan dalam proses tender tersebut. Oleh jaksa, pengakuan Miryam ditepis. "Alasan terdakwa mendapat tekanan tidak benar karena betentangan dengan keterangan tiga penyidik maupun rekaman video yang menunjukkan tidak ada tekanan dari penyidik," ucap jaksa. "Keterangan terdakwa juga bertentangan dengan bukti berupa dokumen draft BAP yang telah dicorat-coret (dikoreksi) dengan tulisan tangan terdakwa. Demikian juga rekaman video yang membuktikan tidak adanya tekanan," lanjut jaksa. Miryam didakwa melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal-pasal itu mengatur perbuatan seseorang yang berbohong di persidangan, dan melakukannya secara berulang-ulang. Ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Miryam pun sepakat mengajukan eksepsi atau nota keberatan dalam persidangan 18 Juli mendatang. Kasus ini menjadi sorotan karena usulan atas hak angket terhadap KPK bermula ketika dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK, yang menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP Miryam. Miryam mengatakan dia mencabut BAP karena ada tekanan dari DPR dan menyebut enam anggota Komisi III menekannya saat dia bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP. Namun, belakangan dia mengaku ditekan penyidik KPK.