Thailand gelar pembicaraan dengan militan Muslim
Thailand mulai menggelar pembicaraan dengan pemberontak Muslim guna mengatasi kekerasan di kawasan selatan negara itu.
Sebelumnya BRN dan pemerintah Thailand sepakati perdamaian Februari lalu. Pejabat pemerintahan dilaporkan tengah bertemu dengan perwakilan kelompok pemberontak Barisan Revolusi Nasional (BRN), di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur. Pembicaraan ini berlangsung menyusul kesepakatan perdamaian yang dicapai Februari lalu. Lebih dari 5.000 orang tewas sejak pemberontakan separatis berkecamuk di kawasan mayoritas Muslim Thailand pada tahun 2004. Militan Muslim, yang memperjuangkan otonomi yang lebih luas dari pemerintahan mayoritas Budha, hampir setiap hari melakukan serangan bersenjata dan bom terhadap warga sipil dan pasukan keamanan di sepanjang selatan provinsi Yala, Pattani dan Narathiwat. Beberapa jam sebelum pembicaraan, polisi mengatakan terduga militan dilaporkan menewaskan tiga tentara dalam serangan bom pinggir jalan di Narathiwat. Saling ukur 'Fokus utama hari ini adalah mengurangi kekerasan. Hari ini kami akan fokus pada pembangunan kepercayaan bersama dan hubungan baik,'' kata kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand Paradorn Pattanatabut. ''Saya yakin bahwa mereka akan menginformasikan pesan kami ke militan anggot mereka karena BRN adalah organisasi besar yang kami harus beri waktu.'' Rabu kemarin Pattanabut kepada kantor berita AFP mengatakan bahwa juru runding akan mencari cara untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil sebagai bukti bahwa para pemimpin pemberontak memiliki pengaruh di lapangan. Tetapi tidak jelas seberapa besar pengaruh yang dimiliki BRN atau sejauh mana mereka bisa berbicara dengan kelompok lain yang terlibat dalam pemberontakan. BRN diwakili oleh Hassan Taib, seorang tokoh senior yang memperjuangkan otonomi, yang pengaruhnya terhadap militan bersenjata masih dipertanyakan, demikian laporan wartawan BBC. Dia meminta Thailand untuk menarik pasukan dari kawasan selatan, memberikan amnesti bagi pemberontak dan menyatakan bahwa kawasan tersebut sebagai daerah administrasi khusus. Sementara dari sisi pemerintah Thailand, yang tidak memasukkan unsur militer dalam perwakilannya mengatakan belum akan membicarakan permintaan tersebut. Sebaliknya, dalam pembicaraan pertama ini kedua belah pihak justru saling mengukur kekuatan masing-masing, untuk menilai apakah mereka bisa mencapai konsesi yang dibutuhkan untuk mengakhiri konflik.