Mahkamah Agung vonis Presiden Joko Widodo melanggar hukum dalam kasus kebakaran hutan, KLHK akan ajukan PK
Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melayangkan peninjauan kembali (PK).
Presiden Joko Widodo berkunjung ke lokasi kebakaran di Banjar Baru, Kalimantan, 2015 lalu. Hal itu dikemukakan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Jumat (19/07). "Pemerintah akan lakukan PK ke MA sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Ruang untuk itu ada. KLHK akan ke MA untuk mendapatkan dokumen keputusannya dan setelah itu akan koordinasi dengan Jaksa Agung sebagai pengacara negara," papar Siti kepada detikcom, Jumat (19/7). Siti tidak menyebutkan kapan pemerintah akan melaksanakan hukuman sebagaimana diputuskan MA. Menurutnya, KLHK akan mempelajari salinan putusan MA. Dia justru menegaskan pemerintah sudah melakukan tindakan penanganan kebakaran hutan dengan baik. "Beberapa hal yang menjadi tuntutan akan dipelajari persisnya seperti apa. Secara umum langkah-langkah untuk mengelola kebakaran hutan sudah dilakukan dengan sebaik-baik-nya oleh pemerintah dari banyak aspek, apakah sistem monitoring, pengendalian dan pemadaman, pencegahan dan penegakan hukum juga," kata Siti kepada detikcom. Siti mengklaim karhutla menurun drastis setiap tahun. Luas area yang terbakar pun berkurang 92,5%. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. MA menguatkan vonis pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Palangkaraya bahwa Presiden Jokowi dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan itu diketok pada Selasa (16/07) lalu, tercantum dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha. Salah satu tim penggugat, Arie Rompas mengatakan salah satu kewajiban yang harus segera dieksekusi pemerintah adalah mengumumkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan. "Menuntut itu ke pengadilan dan mewajibkan beberapa, perusahaan itu untuk melakukan pemulihan," kata Arie kepada BBC Indonesia, Jumat (19/07). Dalam tuntutan tersebut, kata Arie, pemerintah juga wajib mengumumkan perusahaan-perusahaan yang pernah terlibat dalam kebakaran hutan hebat di Kalimantan pada 2015 lalu. Selain itu, hal yang perlu segera dilaksanakan adalah pembangunan rumah sakit paru di Kalimantan Tengah. "Dan juga mewajibkan masyarakat korban asap itu mendapatkan pembiayaan gratis," lanjut Arie. Kebakaran hutan di Palangkaraya, 2015 lalu. Kualitas udara memburuk Kemunculan vonis Mahkamah Agung dibarengi dengan asap kebakaran hutan di Kalimantan Tengah yang membekap warga dalam dua pekan terakhir. Berdasarkan pemantauan satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) selama kurun waktu itu terdapat 202 titik api di Kalimantan Tengah. Khusus di Kota Palangkaraya, titik api tersebar di empat kawasan, yang meliputi Jekan Raya (sembilan titik api), Sabangau (empat titik api), Panahdut (satu titik api), serta Kabupaten Pulangpisau (38 titik api). Emmanuela Shinta, warga kota Palangkaraya sudah beberapa hari enggan keluar rumah karena kualitas udara di sana makin memburuk. "Sudah mulai sesak napas," katanya kepada Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (19/07). Sementara itu, Norhadie Karben, warga Mentangai, mengatakan titik api makin membesar di Kalimantan Tengah, meski pemerintah terus berusaha untuk memadamkan. "Lumayan tebal ini sekarang," katanya. Menurut Norhadie kebakaran hutan ini baru permulaan saat memasuki kemarau. "Sudah mengganggu penglihatan di jalan," katanya. Baik Shinta dan Norhadie berhadap pemerintah segera bertindak, sebelum kebakaran membesar. Mereka sudah trauma dengan peristiwa 2015 lalu, saat asap hasil kebakaran hutan sampai negara tetangga dan ke Jakarta. Pada 2015 lalu, Bank Dunia mencatat kebakaran hutan di Kalimantan dan sejumlah daerah membuat Indonesia rugi Rp221 triliun. Berdasarkan data World Bank, telah terbakar lebih dari 800.000 ha hutan di delapan provinsi atau sekitar 100.000 ha di masing-masing provinsi. Kondisi jalan di Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah, ketika kebakaran hutan dan lahan melanda pada 2015 lalu. Jejak perkara Perkara yang membelit Presiden Jokowi bermula dari gugatan kelompok masyarakat atas kasus kebakaran hutan dan lahan. Para penggugat, antara lain Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty. Mereka menggugat Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan DPRD Kalimantan Tengah. Pada putusan tingkat pertama yang diketok pada 22 Maret 2017 dengan Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk, Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis yang menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Presiden Jokowi lantas diputus untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Atas putusan itu, Jokowi dkk tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Namun, pada 19 September 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan nomor perkara 36/PDT.G-LH/2017/PT PLK Beragam hukuman Terdapat beragam hukuman yang harus dilakukan Presiden Jokowi. Hukuman-hukuman itu antara lain: Seorang petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 2015 lalu.