Kivlan Zen: Para purnawirawan yang terjun ke politik dan dapat 'menggerakkan massa'
Mantan Pangkostrad Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen dan mantan Danjen Kopassus Mayjen (purn) Soenarko adalah dua purnawirawan petinggi militer yang tersangkut kasus hukum akibat terlibat dalam politik elektoral.
Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar pada Selasa (28/05). Keduanya adalah pendukung calon presiden Prabowo Subianto. Menurut pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Muhamad Haripin, purnawirawan TNI dapat memberikan manfaat dalam pemilihan umum karena dapat menggerakkan massa. "Memang mereka kan diajarkan dan dilatih untuk bisa menggalang atau menciptakan kondisi masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu ... (Mereka) dibekali materi-materi untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi, untuk bisa memobilisasi masyarakat sipil," kata Haripin. "Caranya apakah bisa dengan persuasi dengan mendekati kelompok atau tokoh masyarakat tertentu. Bisa juga dengan defeksi -- kebohongan. Atau juga bisa dengan koersi -- initimidasi, ancaman atau ancaman penggunaan kekerasan lainnya," tambahnya. Haripin juga menjelaskan bahwa purnawirawan itu memiliki banyak karakter yang "mendukung", seperti disiplin tinggi, kemampuan berorganisasi yang baik serta memiliki jaringan yang baik. Kivlan Zen diperiksa polisi karena dugaan makar dan juru bicara Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Rabu (29/05) polisi telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Kivlan sebagai tersangka kasus makar dan penyebaran berita bohong. Purnawirawan yang pimpin partai politik Selain Kivlan, mantan Komandan Jenderal Kopassus, Soenarko, juga telah ditetapkan sebagai tersangka makar. Sebelum pengumuman KPU tentang hasil pilpres tanggal 21 Mei lalu, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sosok mirip Soenarko, yang berbicara tentang rencana demonstrasi di beberapa titik, antara lain Istana Negara serta kantor Bawaslu dan KPU. Saat massa kampanye Januari lalu, sekitar 2500 purnawirawan menyatakan dukungan terhadap Prabowo sementara sektiar 1.000 lainnya memastikan dukungan untuk Joko Widodo. Di bangku pemerintahan, sejumlah purnawirawan termasuk Menkopolhukam Wiranto dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, dua dari empat tokoh nasional yang disebut polisi menjadi sasaran pembunuhan pada pasca pemilihan presiden. Enam orang telah ditangkap terkait dugaan upaya pembunuhan terhadap empat tokoh, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, staf khusus presiden, Gories Mere. Pengamat militer dari LIPI, Muhamad Haripin menyebut sejumlah purnawirawan yang turun ke politik dengan membentuk partai. "Kita lihat bagaimana para purnawirawan itu menjadi ketua partai politik. Dari zaman partai Demokrat, SBY. Kemudian Hanura, Pak Wiranto. Juga Prabowo di Gerindra," papar Haripin. Masuknya para purnawirawan ke politik elektoral, menurut juru bicara TNI Brigjen Sisriadi Iskandar diluar kendali TNI. Tidak seperti anggota aktif, yang wajib netral dalam berpolitik. "Bagaimana kita bisa mengendalikan, tidak ada jalur-jalur untuk mengendalikannya," ujar Sisriadi. Ribuan purnawirawan di sayap Gerindra Gerindra, partai pengusung Prabowo Subianto, mengakui banyak mendapat dukungan dari purnawirawan TNI, yang saat ini diakomodir dalam PPIR, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional, Andre Rosiade, mengatakan bahwa organisasi sayap Gerindra itu saat ini sudah memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia. "Manfaat dukungan dari bapak-bapak purnawirawan itu tentu mereka punya kemampuan, kapasitas, pengalaman waktu menjabat, tentu punya masukan yang bagus untuk perkembangan BPN dan partai. Juga mereka punya jaringan, network. Intinya, banyaklah manfaat beliau-beliau semua," ungkap Andre, mengafirmasi pendapat Haripin. Anggota TNI diajarkan dan dilatih untuk bisa menggalang masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Ketua Umum PPIR, Musa Bangun, mengatakan alasan mereka mendukung Prabowo adalah karena mereka pernah bertugas bersama Prabowo yang adalah mantan Pangkostrad dan Kopasus, sehingga mengetahui bagaimana karakter calon presiden itu. Namun terkait purnawirawan pendukung Prabowo yang tersangkut kasus hukum, Musa menyerahkan ke penegak hukum. "Kita serahkan saja ke proses hukum karena kita sudah sama dengan warga negara sipil, tak ada yang beda. Kalau memang melanggar hukum, silakan. Tapi tegakkanlah hukum secara adil," kata Musa.