Hakim AS: penyadapan 'tak melanggar UU'
Seorang hakim federal AS menyatakan bahwa kegiatan mata-mata yang dilakukan massal terhadap jaringan telepon warga Amerika oleh aparat inetelejen negara itu legal, berselang sepekan setelah hakim lainnya mengeluarkan putusan sebaliknya.
NSA jadi bulan-bulanan kritik pegiat kebebasan sipil dan negara asing karena dianggap melanggar hak privasi. Hakim Distrik New York William Pauley melukiskan kegiatan mata-mata itu sebagai "pukulan balasan" terhadap aksi teror jaringan al-Qaeda. Menurut Hakim Pauley kegiatan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) mengawasi warganya bahkan mungkin dapat mencegah terjadinya serangan 9/11. Sebaliknya pekan lalu seorang hakim federal di Washington DC memutus aksi pengintaian massal " kemungkinan tak konstitusional" dan bersifat seperti gambaran negara totaliter gaya penulis "Orwell". Putusan Hakim Pauley diumumkan Jumat (27/12) dengan argumen bahwa "titik imbang antara ekuitas dan kepentingan publik sangat condong kepada posisi pemerintah". "Hak untuk bebas dari penggeledahan dan penangkapan adalah fundamental, tapi bukan absolut." Sangat mengecewakan Putusan ini sangat mengecewakan Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU), yang mula-mula mengajukan gugatan dan mereka bertekad akan banding. "Kami sangat kecewa dengan putusan ini, karena salah menafsir statuta yang terkait, mengabaikan implikasi pelanggaran privasi dari program penyadapan pemerintah," kata Deputi Direktur Hukum ACLU, Jameel Jaffer. Sebaliknya pemerintahan Obama yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi target cemoohan dan kritik menyambut hangat putusan hakim ini . "Kami senang karena program penyadapan metadata telepon NSA dinyatakan sah," kata Juru Bicara Departemen Kehakiman AS, Peter Carr kepada BBC. Putusan lain, yang menyebut penyadapan massal melanggar UUD, dinyatakan sementara belum berlaku karena KEmentrian kehakiman AS mengajukan banding. Akibatnya kegiatan merekam aktivitas telepon warga tetap dapat dilakukan oleh NSA.