Jenderal polisi jadi pejabat gubernur Jabar, yang boikot dan mengecam
Kendati sebelumnya pernah jadi polemik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik seorang perwira polisi sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat, kurang dari dua pekan sebelum Pilkada Jabar yang merupakan bagian dari Pilkada serentak.
Mendagri Tjahjo Kumolo tetap melantik Komjen Mochamad Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan yang telah usai masa tugasnya. Tjahjo Kumolo tetap melantik Komjen Mochamad Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan yang telah usai masa tugasnya, di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6), diwarnai aksi boikot dari Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat. Senin pagi jelang pelantikan, Ketua Tim Media calon gubernur Sudrajat-Syaiku, Ronny Kusuma yang juga kader Gerindra menyebarkan pesan seruan boikot melalui aplikasi Whatsapp, seperti dilaporkan wartawan di Bandung, Julia Alazka, untuk BBC News Indonesia. "Kang Mulyadi Ketua DPD Gerindra Jabar meminta kepada ketua Fraksi dan ANggota DPRD Prov Jabar. Dengan segala pertimbangan atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP bidang Hukum meminta kepada seluruh anggota fraksi Gerindra DPRD Provinsi tidak menghadiri acara pelantikan PLT Gubernur Jabar hari ini." Saat dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan Whatsapp untuk mengkonfirmasi hal itu, ponsel Mulyadi tidak dapat dihubungi. Polisi menjaga keamanan untuk memastikan pemilihan kepala daerah 2018 berlangsung lancar. Menanggapi aksi boikot dari Fraksi Gerindra, Mochamad Iriawan yang baru dilantik mengaku memahami sikap politik yang diambil Gerindra "Namanya demokrasi, mungkin berbeda pendapat. tapi tujuannya sama juga, yaitu bagaimana untuk Negara kita ini menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia ri yang tetap utuh, secara khusus Indonesia lebih khususnya untuk Jawa Barat," kata Iriawan diplomatis. Dicurigai tidak netral Wacana dipilihnya Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat telah muncul dari awal tahun ini, melalui pernyataan Mendagri bahwa ia akan mengangkat dua perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur. Dua nama yang muncul adalah Iriawan yang saat itu menjabat sebagai Asops Kapolri, sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara. Rencana itu menuai kontroversi dan dinilai bermuatan politik dan kepentingan untuk proses Pilkada Serentak di kedua provinsi itu. Merespon polemik itu, Menkopolhukan Wiranto kemudian membatalkan rencana tersebut. Namun Iriawan akhirnya dilantik juga sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat. Dan Mendagri berdalih, saat ini Iriawan tidak lagi berstatus polisi aktif. "Pak Iriawan ASN (Aparat Sipil Negara) loh. Dia pejabat lembaga. Itu ASN, sipil loh. Jangan dilihat dia…, Kok kenapa dia dimasalahkan," kilah Tjahjo usia pelantikan. "Tadi ada Mayjen saya sebut. Besok, ada pejabat Angkatan Laut diangkat jadi pejabat publik di daerah lain. Ada juga dari Angkatan Udara. Kalau seseorang masuk di pemerintahan, di kementrian, atau lembaga, ya dia sipil, ASN Sipil," tambahnya. Sejak Maret lalu, Iriawan memang telah dimutasikan dari Asops Kapolri menjadi Sekretaris Utama Lemhanas. "Pak Iriawan dimutasikan dari pejabat aktif Mabes Polri ke lembaga yang struktur eselonnya sama dengan drjen, ya sudah gak ada masalah, sesuai aturan, sesuai mekanisme yang ada," kata Tjahjo. Tjahjo menolak jika dilantiknya Iriawan akan mengganggu netralitas Pilkada di Jawa Barat. "Toh mau apa? Wong pilkada tinggal seminggu lagi. Orang kok curiga itu ada apa, gak ada" tegasnya. Iriawan juga menyakinkan semua pihak dirinya akan menjaga netralitas, meski memiliki latar belakang sebagai anggota Polri. "Saya ini meniti karir dari bawah, sampai sekarang diberikan Bintang Tiga itu pertaruhan. Kalau saya tak netral, sayang karir saya, karena saya masih ada sisa waktu untuk bekerja demi negara, dan tentunya saya ingin sukses di semua sektor," ucap Iriawan yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat ini Sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat, Iriawan memiliki kewenangan yang sama dengan gubernur, yakni memimpin jalannya pemerintahan, membahas anggaran bersama dewan, membahas peraturan daerah. Iriawan juga memiliki tugas mengawal netralitas ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada Jawa Barat. "Batasannya hanya, kalau mengganti penjabat di lingkungan eselon dua atau satu harus izin Mendagri, kalau (kewenangan) yang lain sama saja," kata Tjahjo.