Demo Gaza, isu politik atau agama?
Sentimen anti-Yahudi dan Barat kembali mendapat tempat di Indonesia saat muncul aksi unjuk rasa beberapa kelompok berlabel Islam dalam mengecam aksi militer Israel di wilayah Gaza.
Sebagian penentang aksi militer Israel di Gaza mengkaitkannya dengan isu agama. Dalam aksi-aksinya yang digelar di berbagai kota besar, demonstrasi mereka hampir selalu mengaitkan serangan udara Israel itu dengan isu agama atau rasisme. Tetapi ini bukanlah satu-satunya cara pandang warga Indonesia dalam melihat konflik di wilayah itu, kata seorang pengamat. Dalam skala yang jauh lebih kecil, muncul pula kecaman terhadap aksi militer Israel itu, tetapi mereka melihatnya dari sisi kemanusiaan semata. "Di Palestina 'kan tidak semua warga Muslim. Ada Nasrani, ada Yahudinya. Jadi, kalau disebut (kasus) murni agama, kayaknya nggak mungkin," kata seorang warga Jakarta, Dedi, yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sikap agak berbeda diungkapkan warga Jakarta lainnya, Dewi: "Ini masalah kemanusiaan, cuma akhirnya berujung pada masalah politik dan agama." Sementara, warga Jakarta bernama Tomas, menyatakan menolak aksi-aksi yang mengaitkan aksi kekerasan di Gaza dari kaca mata agama. "Di Indonesia, sepertinya terlalu didorong-dorong ke konflik agama." "Karena ini 'kan cuma perebutan wilayah antara Israel dan Palestina. Jadi kita semestinya melihat ini dari sisi tragedi kemanusiaan," kata Tomas. Dalam aksinya, para pendemo juga menggunakan label atau simbol Yahudi. Bagaimanapun, adanya dua sudut pandang berbeda dalam meneropong serangan militer Israel ke Gaza, merupakan kenyataan yang mewarnai sikap sebagian masyarakat Indonesia, sejauh ini. Cara pandang yang berbeda dalam melihat kasus Palestina terlihat pula di dunia media sosial. Hal ini bisa dilihat dari simbol-simbol serta kutipan tautan yang digunakan para pendukungnya di Facebook atau Twitter. 'Isu Palestina dieksploitasi' Namun demikian, menurut pengamat masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, cara pandang yang mengaitkan kasus Gaza dengan isu agama, lebih mendapat tempat dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia. "Di masyarakat Indonesia, memang ada yang sengaja mengeksploitasi masalah Palestina untuk kepentingan politiknya. Tapi ada juga yang mendudukkan masalah Palestina secara proporsional, dengan melihat ini adalah masalah politik," kata Smith kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (15/07) sore. Sebagian kelompok di Indonesia memandang kasus Gaza dari sisi tragedi kemanusiaan Faktanya, menurutnya, suara-suara dari ormas atau partai politik berazas Islam yang melihat kasus Palestina dari kaca mata "agama" lebih nyaring terdengar. "Ini tidak terlepas dari kesamaan agama dan kebetulan terjadi saat Ramadhan," katanya menganalisis. "Sehingga, mengaburkan masalah sesungguhnya yang terjadi di Palestina saat ini." Kecenderungan seperti ini, lanjutnya, membuat media-media terkemuka di Indonesia lebih mengedepankan "sentimen keagamaan dibandingkan masalah sesungguhnya antara Palestina dan Israel." Apabila sentimen seperti ini dibiarkan, masih menurut Smith, akan menyebabkan "fanatisme buta" di kalangan Muslim Indonesia. "Sehingga masalah Palestina terus menjaid beban pemerintah Indonesia, siapa pun (Presiden) yang akan berkuasa nanti," tambahnya. Pekan lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menyatakan prihatin terhadap apa yang disebutnya sebagai "aksi militer Israel di Gaza." Indonesia menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Marty dalam wawancara dengan BBC Indonesia juga menegaskan, Indonesia perlu bekerja sama melalui forum PBB, termasuk Dewan Keamanan, Sidang Majelis Umum PBB, Dewan HAM di Jenewa guna memastikan aksi militer Israel segera dihentikan. Indonesia sejauh ini tidak pernah berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel, walaupun ide ini telah berulang kali diusulkan sejumlah pihak. Dalam berbagai pernyataan, Indonesia selalu menekankan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan pernah terjadi selama Palestina belum berdiri sebagai negara yang merdeka secara penuh.