Dahlan Iskan dan tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kini menyandang dua status tersangka, yaitu kasus dugaan korupsi aset BUMD Jawa Timur dan yang terbaru kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik.
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kini menyandang dua status tersangka, yaitu kasus dugaan korupsi aset BUMD Jawa Timur dan yang terbaru kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik. Ketika Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjelaskan latar belakang hukum status tersangka Dahlan Iskan dalam kasus mobil listrik, Jumat (03/02), Dahlan -sebagai terdakwa- tengah mengikuti sidang kasus dugaan korupsi aset BUMD Jatim. Kepada wartawan, di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Dahlan Iskan menanggapi status tersangka atas dirinya. Kemungkinan, menurutnya, Jaksa Agung "ingin mendapat penghargaan MURI" karena menjadikannya tersangka sebanyak tiga kali. Sambil menebar senyum, Dahlan -yang menyebut dirinya sebagai tokoh pers Indonesia- menilai tiga kasus yang menjadikan dirinya sebagai tersangka tidak ada kaitannya dengan suap, sogok-menyogok, aliran dana, pemberian uang, mendapatkan atau mengambil uang. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menolak anggapan bahwa pihaknya bermaksud mengkriminalkan Dahlan Iskan. "Jadi saya berprasangka baik, mungkin beliau (Jaksa Agung) pingin mendapatkan penghargaan dari MURI," ujarnya seraya tertawa. Sejak awal Dahlan mempertanyakan semua status tersangka yang ditimpakan kepada dirinya. Dalam waktu bersamaan, Jumat (03/02), tetapi di tempat berbeda, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menolak anggapan bahwa pihaknya bermaksud mengkriminalkan Dahlan Iskan. "Kita tidak mencari-cari, tidak ada pihak-pihak yang berkuasa untuk mau menyengsarakan dia. Kita lihat nanti faktanya seperti apa," kata Jaksa Agung Prasetyo. Menurut Jaksa Agung, penetapan tersangka Dahlan dalam kasus mobil listrik berlandaskan putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan kasasi MA menyatakan mantan Direktur PT Sarumas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi, terbukti bersama-sama melakukan korupsi dalam pengadaan 16 unit mobil listrik sebagaimana dakwaan primer. Dasep dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil listrik bersama Dahlan. "Ada putusan Mahkamah Agung menyatakan Dasep Ahmadi terbukti melakukan korupsi bersama-sama, sesuai dakwaan primer. Kalau kalian baca dakwaan primernya, Dasep Ahmadi itu bersama Dahlan Iskan. Apa harus dibiarkan?" kata Prasetyo. Berikut sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyebabkan dirinya menjadi tersangka serta kemenangannya dalam praperadilan di salah-satu kasus dugaan korupsi tersebut: 1. Kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013 Pada Juni 2015, Kejaksaan DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan -sebagai mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara- sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013. Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dalam posisi sebagai kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk tersebut. Menolak semua sangkaan, Dahlan kemudian mengajukan gugatan praperadilan Dahlan Iskan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan mengusut kasus ini sejak Juni 2014 setelah menerima laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek senilai Rp1,06 triliun ini. Menolak semua sangkaan, Dahlan kemudian mengajukan gugatan praperadilan Dahlan Iskan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya pada Agustus 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan praperadilan Dahlan Iskan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Alasannya, majelis hakim sependapat bahwa Dahlan terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian dicari alat buktinya. Padahal untuk bisa menetapkan seseorang tersangka, seharusnya sudah ada dua alat bukti yang cukup. 2. Kasus dugaan korupsi penjualan aset milik PT Panca Wira Usaha (PWU), badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Timur. Pada 27 Oktober 2006, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan Dahlan Iskan dalam status tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset milik PT Pancas Wira Usaha, milik BUMD Jawa Timur. Dahlan Iskan disebut menjabat sebagai Direktur PT PWU dalam kurun waktu 2000-2010. Kejati Jatim menegaskan Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka karena mengakui dirinya menyetujui penjualan aset itu dan menandatangani dokumennya. Terdakwa Dahlan Iskan usai menjalani sidang perdana kasus pelepasan aset BUMD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Selasa, (29/11) Menurut Kejati, seluruh aset milik BUMD Jatim yang dijual, selama Dahlan menjabat sebagai direktur utama pada 2000-2010, dilepas di bawah standar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Dalam berbagai kesempatan, Dahlan beberapa kali menyebut tentang "orang-orang berkuasa" yang sengaja memangsanya dalam berbagai kasus. hukum yang ditimpakan pada dirinya Sidang kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor di Kabupaten Sidoarjo, dan pada pertengahan Januari 2016 lalu persidangan ini menghadirkan sejumlah saksi. 3. Kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik untuk delegasi KTT Asia-Pasific Economic Cooperation XXI di Bali, 2013 Kamis (02/02), Kejaksaan Agung menyatakan Dahlan Iskan sebagai tersangka pengadaan 16 mikrobus dan bus eksekutif listrik yang digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi peserta KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) di Bali, Oktober 2013. Proyek pengadaan kendaraan KTT Apec senilai Rp32 milyar ini didanai BRI, Perusahaan Gas Negara, serta Pertamina. Menurut Kejaksaan Agung, Dahlan menunjuk Dasep Ahmadi, pemilik PT Sarimas Ahmadi Prtama, sebagai pembuat bus. Namun menurut BPKP, proyek itu membuat negara rugi Rp28,99 milyar karena bus-bus itu ternyata tidak bisa dipakai. Dasep Ahmadi dan satu orang tersangka lainnya telah divonis bersalah dan divonis tujuh tahun pidana penjara karena berperan aktif dalam proyek pengadaan mobil listrik tersebut. Dahlan Iskan bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahenra, usai diperiksa penyidik Mabes Polri,22 Juni 2015, terkait kasus pengadaan BBM jenis High Speed Diesel dari PT Trans Pasifik petrochemical indotama (TPPI) pada tahun 2010. Dalam persidangan kasus mobil listrik, Dahlan dilaporkan tidakk pernah hadir sebagai saksi bagi kedua terpidana, lantaran hakim menilai Dahlan tak memiliki andil apa pun. Tidak puas dengan putusan pengadilan tipikor, Kejaksaan Agung kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dakwaan primer putusan MA menyatakan Dasep melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil listrik bersama Dahlan Iskan. Putusan MA inilah yang dijadikan alasan Kejaksaan Agung untuk menetapkan Dahlan iskan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mobil listrik. "Kalau kalian baca dakwaan primernya, Dasep Ahmadi itu bersama Dahlan Iskan. Apa harus dibiarkan?" kata Prasetyo. Dahlan Iskan sendiri mempertanyakan status tersangka terhadap dirinya. Menurutnya, Jaksa Agung mungkin saja "ingin mendapat penghargaan MURI" karena menjadikannya tersangka sebanyak tiga kali.