Kapolri tampil bersama pimpinan FPI, Rizieq Shihab, untuk 'hindari gejolak dan kekerasan'
Hadirnya ketua Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dalam pengumuman Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait rencana demonstrasi tanggal 2 Desember disebut pengamat sebagai strategi polisi untuk menghindari kerusuhan dan kekerasan di tengah suasana 'marah' saat ini.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) bersama pimpinan MUI, Maruf Amin, dan Ketua FPI, Rizieq Shihab. saat mengumumkan rencana demo 2 Desember. Untuk pertama kalinya, Rizieq berbicara dalam satu forum dengan Kapolri dalam jumpa pers di kantor Majelis Ulama Indonesia ketika mengumumkan rencana unjuk rasa yang akan diisi dengan zikir dan diakhiri dengan salat Jumat di Lapangan Monas, Jakarta. Pengumuman yang dilakukan bersama ormas yang banyak 'terlibat tindakan anarkis' ini, menurut dua pengamat, untuk menjamin demonstrasi terlaksana secara damai menjelang Pilkada Jakarta dan juga daerah-daerah lain dalam bulan Februari mendatang. Aksi yang diorganisir kelompok yang menyebut diri Gerakan Pengawal Fatwa MUI, dengan pimpinan FPI ini, ditujukan untuk menuntut penangkapan gubernur nonaktif Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait dugaan penistaan agama. "Walaupun polisi kelihatannya polisi merendahkan diri, tapi ada kepentingan yang lebih luas, yang ingin dicapai polisi (dengan) demo yang damai yang tidak berakhir dengan kerusuhan dan tidak disusupi kelompok-kelompok lain," kata Azyumardi Asra, Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Azyumardi menilai ormas seperti FPI memiliki pengaruh tersendiri karena memiliki cabang di berbagai daerah dan bisa menimbulkan gejolak yang tak perlu. "Apalagi menjelang Pilkada, bisa membuat Pildaka terganggu. Untuk mengambil tindakan drastis terhadap FPI dengan menangkap pimpinannya atau membubarkannya, agak susah bagi pemerintah karena kelompok-kelompok seperti itu tak bisa dibubarkan... karena pembubaran ormas-ormas ini harus lewat pengadilan, kecuali betul-betul mengancam keamanan nasional," kata Azyumardi. "Walaupun polisi tampak mundur selangkah, tapi saya kira baik untuk tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan di Jakarta ataupun di daerah-daerah lain." 'Tidak boleh mentolelir premanisme' FPI yang dibentuk pada 1998, beberapa bulan setelah mantan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, banyak terkait dalam tindakan anarkis dan Rizieq Shihab telah dua kali dipenjara terkait tindak penghasutan terhadap kekerasan. Pada 3 Oktober 2014, massa FPI terlibat bentrok dengan kepolisian dalam unjuk rasa menentang Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Saat itu polisi menetapkan puluhan orang sebagai tersangka. Pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, juga menyebut langkah Kapolri dengan duduk dalam satu forum dengan Rizieq Shihab sebagai 'strategi negosiasi' namun menyebutkan pada jangka panjang penegak hukum tak bisa membiarkan organisasi ini. "Ini bagian stategi polisi untuk negosiasi. Kalau melakukan tindakan represeif dalam situasi tegang dan ada nuansa marah akan menimbulkan konflik sosial," kata Hamdi. "Tapi dalam jangka panjang tidak boleh mentolelir gerakan premanisme, berkedok apapun, berbaju agama atau ormas politik, yang melakukan penghakiman sendiri. Aparat harus tegas, misalnya kalau massanya menggrebek diskotik, aparat diam saja. Itu tak boleh," kata Hamdi. Demo 4 November menuntut ditangkapnya Ahok. Hamdi mengacu pada berbagai tindakan anarkis yang dilakukan kelompok ini. Bulan September 1999, misalnya, mereka menutup tempat perjudian di Petojo Utara, sementara pada November 2004, merusak kafe di Kemang dan tahun 2008 massa FPI menyerang aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Keyakinan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas, ketika melakukan aksi damai. Aksi ini berujung pada diciduknya Rizieq Shihab dan puluhan pengikutnya. Hamdi menyebut tindakan Kapolri ini sebagai 'tindakan de-eskalasi (menurunkan) ketegangan yang terjadi saat ini. Ahok, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama, tetap melakukan kampanye "Tapi bukan berarti negara kalah dengan tekanan dari kelompok radikal dan premanisme ini. Jangan sampai negara kalah oleh tekanan sekelompok orang yang punya riwayat anarkisme di masa lalu," kata Hamdi. Ia juga menyebut ormas-ormas yang mengatasnamakan agama malah berbuat anarki dengan mengancam keragaman yang diangkat pemerintah sejak demonstrasi 4 November lalu. "(Negara ini) bukan milik satu golongan, agama atau ras, ini bhineka tunggal ika. Bila ada laskar atas nama suku, agama, menakut-nakutkan orang, dan merasa punya hak melakukan penghakiman dan lakukan ketidak nyamanan itu ancam kebinekaan," tambahnya. Ratusan komentar terkait pengumuman demo 2 Desember yang dilakukan Kapolri dengan hadirnya Rizieq Shihab disampaikan melalui Facebook BBC Indonesia. Salah satunya dari Yusep Sumpena yang menulis, "...Itulah yang sedang dijadikan perlindungan akan janji demo super damai," sedangkan Ahmad Neo mengatakan, "Di lapangan (Monas) baru tidak mengganggu ketertiban umum."