Polisi Israel gusur paksa' permukiman tidak sah' di Amona
Bentrokan terjadi antara pemrotes Israel dan polisi yang berupaya mengevakuasi permukiman yang tidak sah di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Para pemrotes membakar furniture dan bahan bangunan ketika polisi akan menggusur. Mahkamah Agung Israel telah memerintahkan bahwa Amona harus dihancurkan karena dibangun di atas tanah milik pribadi warga Palestina. Ratusan orang aktivis melempar batu batu pada polisi dan melakukan perlawanan ketika polisi ingin melaksanakan perintah pengadilan. Sejumlah orang aktivis dan polisi dilaporkan mengalami cedera. Penggusuran yang dimulai pada Rabu dan masih berlanjut sampai malam. Amona berlokasi di atas bukit dekat dengan permukiman Ora, yang terletak di bagian timur laut Ramallah, dibangun pada 1996 di atas lahan yang terdaftar sebagai milik pribadi warga Palestina. Pada 2006, menyusul keputusan Mahkamah Agung Israel, sembilan bangunan permanen yang berada di lokasi itu dihancurkan. Tindakan itu menimbulkan bentrokan antara pasukan keamanan dan warga. Pada Desember 2014, pengadilan memerintahkan pemerintah Israel untuk sepenuhnya memindahkan warga Amona dalam waktu dua tahun. Tetapi batas waktu itu diperpanjang sampai 8 Februari. Wartawan BBC Yolande Knell, yang berada di lokasi, mengatakan sekitar 50 atau lebih keluarga Israel yang telah tinggal di sana masih bertahan kerika rumah mereka dihancurkan pada Rabu (01/02). "Kami tidak ingin meninggalkan rumah milik kami sendiri. Tarik kami keluar, dan kami akan pergi." kata seorang warga seperti dikutip dari Kantor Berita Reuters. "Ini merupakan hari yang kelam bagi Zionisme." Pemukim didukung oleh ratusan orang, yang sebagian besar bentrok dengan polisi yang menjalankan perintah Mahkamah Agung. Tujuh orang pemrotes ditahan. Dua puluh empat polisi dan 18 warga sipil terluka, tambah polisi, tetapi tidak ada yang mengalami luka serius. Pemukim Amona disebut "para pahlawan" oleh Menteri Pendidikan Naftali Bennett. Beberapa jam sebelumnya, pemerintah Israel menyetujui rencana untuk membangun 3.000 rumah baru di permukiman di Tepi Barat. Pengumuman sejenis ini merupakan yang ketiga sejak Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS 12 hari yang lalu, yang mengisyaratkan dia akan lebih simpati terhadap pembangunan permukiman dibandingkan dengan pendahulunya. Seorang pejabat Palestina, Hanan Ashrawi, mengecam persetujuan terakhir dan memperingatkan bahwa peluang untuk perdamaian telah dihancurkan. Lebih dari 600.000 orang Yahudi tinggal di 140 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel pada 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Permukiman itu dianggap ilegal dalam hukum internasional, meski Israel membantahnya. Lebih dari 95 permukiman yang dibangun tanpa persetujuan resmi dari pemerintah Israel - di wilayah Tepi Barat.