Seperti apa wajah politik Indonesia setelah Pilkada Jakarta berakhir?
Wajah perpolitikan Indonesia dalam dua tahun ke depan diperkirakan akan tetap diwarnai persaingan tajam dua kekuatan politik dominan yang mengakibatkan 'perpecahan politik di tingkat masyarakat sulit disembuhkan'.
Mobilisasi sentimen agama menjadi senjata utama untuk menjatuhkan lawan politik selama Pilkada DKI Jakarta 2017. Komar Nadjib, 50 tahun, masih teringat ketika dirinya menerima kiriman teks ayat-ayat Alquran di aplikasi WhatsApp miliknya ketika isu kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok muncul ke permukaan. Warga Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ini mengaku geli sekaligus kaget. "Tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba dapat kiriman ayat setiap hari." Intinya, isi ayat itu menyinggung soal kepemimpinan dalam Islam. Pengirimnya adalah anggota keluarga besarnya yang menolak pencalonan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Sepupu-sepupu (saya) yang mengirimnya," ungkap Najib yang sejak awal mendukung pencalonan Ahok. Akibatnya, ayah dari tiga orang anak ini pun dicap sebagai "anak yang tidak meyakini agama Islam". "Dan, susahnya ketika saya ajak dialog, enggak bisa. Mentok." Mobilisasi sentimen agama yang digencarkan kelompok-kelompok yang menggunakan label agama mampu menyedot energi sebagian masyarakat Islam. 'Perang dingin' yang dialami Najib dengan sebagian anggota keluarga besarnya, memang, jamak dialami keluarga lainnya di Jakarta (dan sangat mungkin dialami pula oleh orang-orang di luar Jakarta) akibat peristiwa politik bernama Pemilu Kepala Daerah Jakarta 2017. Mobilisasi sentimen agama yang digencarkan kelompok-kelompok yang menggunakan label agama mampu menyedot energi sebagian masyarakat Islam untuk teryakinkan bahwa agama mereka telah dinista oleh salah-seorang calon gubernur. Tentu saja, Najib mengharapkan ketegangan yang menimpa keluarga besarnya dapat cair setelah pilkada berakhir. Sebuah harapan banyak orang yang menganggap perpecahan politik ini sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan jika dibiarkan. "Mungkin butuh waktu ya," ungkap Najib lirih, seperti mengamini analisis sebagian pakar sosial-politik yang memperkirakan polarisasi politik masyarakat ini tidak gampang 'disembuhkan' dalam rentang waktu pendek. Terus berlanjut hingga 2019 Direktur sekaligus peneliti Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, mengatakan sangat sulit mencairkan ketegangan politik dalam waktu dekat, apalagi dua tahun ke depan akan digelar Pemilu Presiden 2019. "Karena terlalu dekat," kata Dodi. Dia mengatakan polarisasi politik peninggalan Pemilu Presiden 2014 -yang telah merobek kohesi sosial- akan terus berlanjut hingga Pemilu Presiden 2019. Salah-seorang umat Kristen saat menghadiri acara kampanye Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa pembelahan politik akibat Pemilu Presiden 2014 muncul lagi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. "Pembelahan itu belum hilang dan mungkin akan bertahan lama," kata Dodi. Sebagian besar massa yang memilih Prabowo pada Pilpres lalu, cenderung memilih Anies Baswedan, sementara mayoritas mereka yang memilih Jokowi cenderung memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta kali ini. Karenanya, dirinya yakin bahwa polarisasi seperti ini akan terulang dalam Pilpres dua tahun lagi sehingga Najib dan warga Jakarta lainnya akan sulit beranjak dari 'perang dingin' setidaknya sampai dua tahun ke depan. "Jadi masing-masing akan membawa kepentingan basis pendukungnya untuk mendukung kandidat capres 2019," katanya lagi. Rakyat lebih bijak Bagaimanapun, menurut penulis Mohamad Sobary, praktik perpolitikan selama Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bahwa rakyat lebih matang ketimbang para pemimpinnya. "Ini fenomena yang tidak banyak diungkap, yaitu masyarakat jauh lebih matang daripada pemimpinnya, ternyata," kata Sobary dalam wawancara kepada BBC Indonesia, Selasa, 12 April lalu. Kematangan itu terlihat dari sikap wisdom (kearifan) yang ditunjukkan masyarakat dalam menyikapi sikap sektarian yang ditunjukkan para pimpinan kelompok politik dan agama. Sebaliknya, "pemimpin punya pengetahuan, pemimpin punya teori, pemikiran, tapi tidak punya wisdom. Rakyat punya (wisdom)." Karena itulah, Sobary meyakini jika rakyat dibujuk dan dimobilisasi dalam arus politik pasca-pemilukada 2017 yang menimbulkan kerusakan, rakyat Insya Allah tidak mau menurutinya. Tentang kekhawatiran sebagian orang tentang masa depan praktik demokrasi di Indonesia, Sobary mengatakan, sebagian orang-orang atau kelompok yang "gampang marah" selama Pilkada Jakarta 2017 adalah pihak yang "tidak terlatih untuk berdemokrasi". "Yang membuat mereka betul-betul berdemokrasi, ialah membuat kritik dan marah dan menyalahkan. Lalu kemampuan mereka tidak begitu banyak, lantas mengerahkan massa. Nah, itu bukan kekuatan demokrasi," katanya menganalisis. Perpecahan politik peninggalan Pemilu Presiden 2014 terbukti ikut mewarnai Pilkada DKI Jakarta dan dikhawatirkan akan terus berlanjut hingga Pemilu Presiden 2019. Menular ke daerah lain? Ditanya tentang kemungkinan praktik politik Pilkada Jakarta -yang diwarnai mobilisasi sentimen agama- bakal 'menular' ke pilkada di tempat lain, Sobary kurang meyakininya. Menurutnya, situasi di daerah lain tidak sedemikian sensitif dan sebesar persoalan seperti di Jakarta. "Di sini (di Jakarta) diperpanas, sengaja diperpanas oleh kekuatan-kekuatan politik," kata Sobary. Senada dengan Sobary, Dodi Ambardi menganggap kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Dia beralasan, dinamika politik di daerah berbeda dengan di Jakarta, walaupun sentimen agama juga dijumpai dalam beberapa pilkada di daerah. "(Pilkada) Di Maluku, garis agama juga dipakai, (Pilkada) di Menado, agama juga dipakai. Tapi akhirnya mereka bisa menemukan jalan keluar, karena pasangannya berasal dari dua kelompok, yaitu Islam dan Kristen, warga lokal dan pendatang," jelas Dodi. Sebaliknya, pola seperti itu tidak dijumpai dalam Pilkada Jakarta 2017. "Akhirnya menggumpal pasangan Ahok-Djarot yang nasionalis, dan Anies dan Sandiaga pasangan santri. Tidak ada cross cutting," katanya menganalisa. Kehadiran aparat keamanan dibutuhkan ketika eskalasi politik makin memanas menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Limitasi demokrasi Direktur Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid mengatakan, berbagai kasus yang muncul selama Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa praktik demokrasi memiliki limitasi atau batasan. "Jawabannya saya juga tidak tahu. Tapi semua harus ikut, para intelektual harus duduk bersama dan merumuskan langkah apa yang diambil untuk mengatasi limitasi demokrasi di tengah liberalisasi informasi dan revolusi teknologi," kata Yenny menjawab pertanyaan BBC Indonesia. "Kalau tidak melakukan langkah migitasi, ke depan hasilnya lebih mengerikan lagi," tandasnya. Yenny memang lebih menyoroti praktik berkembangnya informasi salah (hoax) yang menyebar di media sosial dan sebagian masyarakat termakan oleh informasi seperti itu. Menurutnya, penyebaran informasi di medsos harus ada protokolnya. Jika dibiarkan, lanjutnya, masyarakat yang tidak pendidikan dan tidak memiliki kemampuan untuk memfilter, mereka akan mudah terprovokasi. Seorang warga DKI Jakarta menyalurkan suaranya di sebuah TPS dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Belajar dari kasus mobilisasi massa dengan sentimen agama selama Pilkada 2017, Yenny mengharapkan ke depan lebih banyak pihak berusaha untuk meredam isu seperti itu, sehingga konflik tidak meluas dan melebar. "Dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja," kata Yenny. Dia juga menghimbau kedewasaan para tokoh-tokoh, yaitu pemimpin formal atau informal "agar Indonesia tidak timbul konflik horisontal". Elit harus 'dibereskan' Adapun Dodi Ambari mengatakan perpecahan politik di kalangan masyarakat bisa disembuhkan apabila para elitnya telah "membereskan" dirinya terlebih dahulu. "Merekalah yang memobilisasi isu-isu sektarian, isu-isu SARA. Jadi mereka yang beres dulu," kata Dodi. "Kalau mereka, misalnya, tidak memantik api dengan isu SARA, saya kira polarisasi di tingkat pemiilihnya, akan menurun draktis," tambahnya. Faktor lainnya, lanjutnya, adalah sejauhmana peran organisasi masyarakat sipil yang lintas SARA dapat menjembatani perbedaan di antara dua kelompok tersebut. "Jadi mekanisme itu ada di masyarakat itu sendiri. Tergantung banyaknya atau kepadatan ormas sipil yang bisa merangkul semua kelompok," jelasnya. Seorang pemilik hak suara tengah memasukan kertas suara dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta lalu. Belajar dari kasus konflik Maluku Walaupun perpecahan politik terkait Pilkada DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan kasus kekerasan berlatar agama di Maluku, menurut Dodi, kasus di Maluku membuktikan bahwa konflik itu bisa diselesaikan sehingga keretakan sosial itu bisa direkatkan kembali "Di Maluku, sebetulnya bentrok antara kaum Muslim dan Kristen itu bisa disembuhkan," kata Dodi. Saat ini, menurutnya, masyarakat Maluku bisa saling menerima dan menyadari bahwa bentrokan berlatar agama itu merugikan dua pihak yang bertikai. "Mungkin di Jakarta tidak akan sampai ada bentrok fisik (seperti di Maluku), tetapi batas antara (kelompok) Nasionalis dan Muslim itu ternyata tidak kunjung hilang," kata Ambardi. Meski perpecahan politik itu bisa dijembatani, seperti kasus di Maluku, proses penyembuhan itu bakap membutuhkan waktu yang panjang. "Butuh waktu bertahun-tahun. Ini juga bakal terjadi di Jakarta, butuh waktu". Sandiaga Uno, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam sebuah acara kampanye di Jakarta. Hubungan pemerintah pusat-pemprov DKI Dan, siapapun yang memenangi kursi Gubernur Jakarta, semuanya bakal berimbas terhadap dinamika hubungan pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta serta DPRD. "Dengan pengandaian Anies Baswedan menang, setiap keputusan yang dibuat Anies itu akan membawa kerugian dan keutungan politik bagi Jokowi dalam Pilpres 2019. Karena di balik Anies ada Prabowo," kata Dodi Ambardi. Dalam situasi seperti itulah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta akan "sedikit tidak klop secara politik". "Nah itu akan menjadi problem di tingkat elite. Dan ketika polarisasi di tingkat elit begitu gentingnya, negosiasi tidak akan jalan, " kata Dodi. Dan apabila Ahok yang memenangi Pilkada Jakarta 2017, lanjutnya, bisa jadi akan terjadi kemacetan di level pemerintahan DKI dengan DPRD. "Kita tahu sebelumnya dia (Ahok) terganjal APBDnya tidak disetujui DPRD oleh partai-partai yang ada di seberangnya," paparnya. Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, 22 Oktober 2014. Dengan berpijak pada asumsi bahwa perpecahan politik antar elit dan massa pendukungnya akan berlangsung sampai Pemilu 2019, Dodi Ambardi mengatakan, sangat mungkin menemukan kompromi diantara keduanya dalam rentang yang begitu pendek. Apalagi, "di tingkat massa, kelompok pendukung Ahok dan pendukung Anies itu masih mengembangkan rasa saling tidak suka satu sama lain." Kondisi itulah yang diyakini Ambardi akan membuat mereka sulit untuk bisa berkompromi. "Dan, sedihnya, sulit menemukan orang-orang moderat di tengah-tengah," katanya lagi. Problem ini juga bakal menjadi ganjalan bagi siapa pun Gubernur DKI Jakarta yang terpilih selain Presiden Jokowi, tentu saja. "Polarisasi di tingkat elite dan di tingkat massa itu menyusahkan jalannya pemerintahan," ujar pimpinan dan peneliti Lembaga Survei Indonesia ini. "Belum lagi bagaimana mereka harus mengelola konflik agar tidak terjadi gesekan sosial." Di sinilah, Dodi Ambardi di akhir wawancara mengatakan "perlu kerja keras" siapapun yang menjadi pemenang dalam Pilkada Jakarta 2017 .