Menlu RI minta Myanmar hormati dan lindungi hak minoritas muslim
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang menjabat menteri luar negeri Myanmar sekaligus konselor negara. Dalam pertemuan itu, Retno meminta pemerintah Myanmar menghormati dan melindungi hak asasi masyarakat di Negara Bagian Rakhine, khususnya minoritas muslim.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar merangkap Konselor Negara, Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw, Selasa (06/12). "Masalah inklusifitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine" kata Retno saat berjumpa Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, sebagaimana dilansir kantor Kemenlu RI. Menanggapi ini, Suu Kyi sependapat dengan Retno atas pentingnya pembangunan yang inklusif di Rakhine. Sejak beberapa pekan lalu, lebih dari 10.000 orang-orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah militer Myanmar melancarkan operasi militer di Rakhine, negara bagian di Myanmar barat yang selama ini menjadi 'rumah' bagi orang-orang Rohingya. Mereka bertutur tentang kisah-kisah mengenaskan, mulai dari perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah, yang oleh pemerintah Myanmar dikatakan sebagai 'bohong' dan 'tak sesuai dengan kenyataan'. Lembaga pembela HAM, Human Rights Watch mengeluarkan sejumlah foto satelit yang memperlihatkan lebih dari 1.200 rumah diratakan dengan tanah di beberapa kampung tempat tinggal umat Islam Rohingya di Myanmar dalam enam pekan belakangan ini. Atas situasi tersebut, Menlu RI Retno Marsudi "menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi terhadap situasi di Rakhine State." Dalam kesempatan itu, Retno juga menegaskankan pentingnya keamanan dan stabilitas segera dicapai bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Negara Bagian Rakhine. Warga Rohingya dari Myanmar mengungsi ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kini berada di Aceh dan akan segera dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. Dialog lintas keagamaan Sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Negara Bagian Rakhine, Indonesia dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan kerjasama dialog lintas keagamaan. Indonesia, menurut Retno, juga akan meneruskan bantuan kepada Myanmar di bidang tata pemerintahan yan bagik, demokrasi, dan HAM. Khusus untuk bantuan kemanusiaan ke Rakhine, Retno menekankan pentingnya akses. Permintaan ini ditanggapi secara positif oleh Aung San Suu Kyi. Konsekuensinya, "pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memugkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) untuk sampai di Rakhine State." Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar digelar dua kali di Jakarta selama dua pekan terakhir. Dorongan untuk Presiden Jokowi Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta telah dua kali digelar selama dua pekan terakhir. Aksi tersebut menuntut pemerintah Myanmar mengakhiri tindak kekerasan terhadap kaum Rohingya. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Rohingya (SOLIDeR) bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan simpati dan empatinya terkait warga Rohingya di Myanmar. Kemunculan gelombang demonstrasi ini kemudian diikuti dengan pembatalan kunjungan Aung San Suu Kyi yang semula dijadwalkan pada 2-3 Desember mendatang. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir menolak untuk mengaitkannya dengan berbagai aksi unjuk rasa. "Terkait rencana kunjungan Ang San Suu Kyi, ... 2-3 Desember, ... karena keadaan dalam negeri Myanmar, sepertinya (kunjungan itu) sulit (dilakukan,)" kata Arrmanatha kepada BBC Indonesia.