Novel Baswedan: Siapa aktor di balik serangan, isu 'talibanisasi' KPK, hingga tudingan 'berpolitik' dengan menyeret nama Presiden Jokowi
Dua orang anggota polisi yang melakukan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, divonis hukuman penjara masing-masing dua tahun dan 1,5 tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (16/07).
"... Saya harus tetap melawan, saya harus tetap memprotes, karena kesewenang-wenangan, kejahatan, dan perbuatan buruk lainnya, dalam penegakan hukum, tidak boleh dimaklumi, atau dibiarkan," kata Novel Baswedan. Dalam putusan hakim, Rahmat Kadir dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan Ronny Bugis dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun. Keduanya dinyatakan bersalah karena melakukan aksi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Selasa 11 April 2017, di dekat rumahnya. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu satu tahun. Setelah vonis dibacakan, kedua terpidana menyatakan "menerima putusan" hakim. Novel Baswedan Pada pembacaan vonis, hakim menyatakan bahwa "perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Novel Baswedan memang terbukti mengakibatkan luka berat, namun luka berat yang pada faktanya dialami Novel Baswedan adalah bukan niat atau kehendak atau tidak menjadi sikap batin diri terdakwa sejak awal." "Semakin mengecewakan" Dengan demikian, menurut hakim, "unsur penganiayaan berat dalam dakwan primer tidak terpenuhi." Anggota tim advokasi Novel Baswedan, Muhammad Isnur, mengatakan setelah vonis bahwa putusan itu menunjukkan bukti ketidakadilan. "Putusan atas Novel ini menunjukkan bukti ketidakadilan dan ini bagian dari proses seperti impunitas, tidak memberikan efek yang serius terhadap pelaku kejahatan, jadi hukuman yang seadanya, yang hanya menunjukkan formalitas, yang penting ada pelaku ditangkap kemudian diproses seadanya, kata Isnur. "Hakim yang cenderung menyetujui isi BAP dan dakwaan yang tidak keluar dari kerangka yang ada seperti tidak berupaya menggali secara maksimal kebenaran berarti. Kebenarannya adalah Novel luka berat, sampai setahun gak bisa kerja, ini dianggap sebagai luka yang gak disengaja padahal itu luka berat. Itu sangat memilukan sekali." "Ini semakin mengecewakan kita sebagai masyarakat dan menunjukkan negara gagal dalam melindungi pegiat anti korupsi, melindungi sosok yg selama ini berkontribusi banyak," tambahnya. Novel Baswedan sejak awal mempertanyakan proses persidangan ini, karena "banyak kejanggalan" dan "banyak penyimpangan" dari apa yang disebutnya sebagai "fakta obyektif". Hal itu dia ulangi dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia di kediamannya, Kamis, 18 Juni lalu, sebelum vonis dibacakan. "Begitu juga tuntutan [jaksa] yang dilakukan, baik pasal-pasalnya, fakta-faktanya, maupun besarnya ancaman hukuman yang dituntutkan, itu jauh sekali dari rasa keadilan," kata Novel, saat itu. Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis (tengah) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, 19 Maret lalu. Itulah sebabnya, dia mengaku tidak terlalu berharap terhadap vonis atas dua orang pelaku penyerangan atas dirnya. Dia juga memaafkan pelaku. "Saya maafkan pelaku dan saya terima apa yang terjadi pada diri saya, agar saya tidak kecewa dan saya tetap punya spirit dan semangat berjuang untuk memberantas korupsi," katanya. Namun demikian, "saya tetap bersuara, saya harus tetap melawan, saya harus tetap memprotes, karena kesewenang-wenangan, kejahatan, dan perbuatan buruk lainnya, dalam penegakan hukum, tidak boleh dimaklumi, atau dibiarkan." Selain menjawab pertanyaan tentang persidangan ini, mantan penyidik kepolisian ini menjawab berbagai pertanyaan, mulai tuduhan dia 'berpolitik' karena getol menuntut Presiden Jokowi "turun tangan" menangani kasusnya, hingga tudingan dia melakukan 'talibanisasi' di tubuh KPK. Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette (tengah) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, 19 Maret 2020 lalu. "Harusnya ketika saya meminta presiden untuk ikut mengurus, membenahi persoalan itu, berarti tergambar saya berkeinginan menunjukkan kepada publik, bahwa presiden akan berpihak kepada upaya memberantas korupsi," kata Novel. Ditanya perihal identitas keislaman yang dilekatkan pada dirinya dan isu miring dirinya melakukan 'talibanisasi' KPK, Novel menjawabnya secara panjang lebar. "Memang isu itu digaungkan dengan sangat luar biasa. Dan isu itu [talibanisasi] kemudian belakangan kami sadari bahwa itu dijadikan alat untuk memecah kepercayaan publik terhadap KPK. "Dan, rasanya, isu [talibanisasi] itu cukup efektif untuk dijadikan alasan untuk menghancurkan KPK, termasuk dengan merevisi UU KPK," katanya. Selama wawancara dengan Heyder Affan dan Dwiki Marta, Novel sempat meminta waktu untuk salat maghrib di masjid di dekat rumahnya, sebelum wawancara dilanjutkan kembali. Dia juga mengungkap beberapa informasi terkait kasusnya, namun meminta tidak untuk ditulis alias off the record. Berikut petikan wawancara yang berlangsung sekitar satu jam: Dalam berbagai kesempatan, Anda menyatakan kecewa terhadap tuntutan jaksa terhadap dua orang pelaku serangan terhadap Anda. Anda berulangkali menyatakan tidak tertarik untuk mengikuti proses persidangan. Apakah Anda siap secara mental terhadap vonis perkara ini? Saya mengalami serangan bukan pertama kali. Sudah berkali-kali. Pegawai KPK yang diserang sudah banyak dan tidak pernah terungkap. Karena itulah, sejak awal saya diserang, saya harus mempersiapkan diri dalam keadaan yang terburuk. Selain keyakinan saya untuk bersabar menghadapi segala permasalahan, maka saya juga mempersiapkan bagaimana apabila proses penyerangan kepada saya, diabaikan. Saya mengatakan ke publik, saya maafkan pelaku dan saya terima apa yang terjadi pada diri saya, agar saya tidak kecewa dan saya tetap punya spirit dan semangat berjuang untuk memberantas korupsi. Rahmat Kadir dan Ronny Bugis (mengenakan seragam tahanan warna oranye) dituduh melakukan aksi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, pada Selasa 11 April 2017. Ini suatu hal yang penting. Apabila saya tidak memikirkan itu, maka saya akan jatuh dalam tekanan psikis dan itu merugikan saya. Proses yang terjadi dalam persidangan begitu banyak kejanggalan dan begitu banyak penyimpangan dari fakta obyektif yang ada. Begitu juga tuntutan yang dilakukan, baik pasal-pasalnya, fakta-faktanya, maupun besarnya ancaman hukuman yang dituntutkan, itu jauh sekali dari rasa keadilan. Dan ini justru menghina penegak hukum yang memberantas korupsi, dan menghina proses-proses lainnya yang berjalan dalam penegakan hukum yang fair dan jujur. Ketika itu yang terjadi, maka bagaimana mungkin saya bisa punya harapan dengan putusannya nanti. Seorang polisi berjaga di depan ruang sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette di PN Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11/06). Hal inilah yang akhirnya saya tidak berharap banyak, tapi saya tetap bersuara, saya harus tetap melawan, saya harus tetap memprotes, karena kesewenang-wenangan, kejahatan, dan perbuatan buruk lainnya, dalam penegakan hukum, tidak boleh dimaklumi, atau dibiarkan. Artinya, kalau toh vonisnya nanti tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa (satu tahun hukuman pidana penjara), apa langkah lanjutan yang Anda siapkan? Secara formal, saya sebagai korban, semua hak saya diwakili oleh jaksa penuntut umum. Saya tidak punya hak lain untuk upaya hukum. Tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan itu sedang didiskusikan oleh tim kuasa hukum. Tentunya, secara garis besar, saya sebagai korban, pada pihak yang lemah. Saya tidak bisa melakukan apapun, kecuali hanya menunjukkan bahwa ini masalah penting, dan negara tidak boleh abai. Anda berulangkali meminta agar Presiden Joko Widodo mendukung langkah Anda dalam mengungkap aktor di balik serangan terhadap Anda. Mengapa 'kehadiran' Presidenmenurut Anda merupakan hal penting? Sangat penting agar Presiden mau turun langsung mendesak atau memaksa aparaturnya mengungkap kasus ini dengan benar. Karena, pertama, kalau ini tidak diungkap, ini menjadi teror buat semua orang, terutama orang-orang yang berjuang memberantas korupsi. Unjuk rasa pegiat antikorupsi di depan gedung KPK, 9 Agustus 2017, menuntut Presiden Joko Widodo mengusut tuntas siapa aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Dan, kedua, tentunya kita yakini bahwa apabila pelaku bisa berbuat dengan seenaknya sendiri, ada besar kemungkinan dia akan berbuat untuk mengulanginya lagi. Tentunya kita berharap apabila keberpihakan negara jelas, kita berharap ke depan banyak pejuang-pejuang baru yang tumbuh dan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itu adalah energi yang sangat kuat untuk membangun dan menguatkan negara. Anda barusan menyebut keberpihakan negara. Itu apakah artinya Presiden Joko Widodo harus ikut campur untuk menangani apa yang Anda alami? Benar. Tentunya, kita tahu kasus ini bukan kasus kecil. Sebagaimana saya katakan dan menjadi keyakinan dan dugaan banyak orang, ada keterlibatan orang yang punya pengaruh kuat. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/07), menuntut pengusutan siapa pelaku utama penyerangan Novel Baswedan. Kita bisa lihat bagaimana penanganannya yang sedemikian tidak normal, ada kejanggalan. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah hal serius. Ketika melibatkan orang kuat, orang yang punya pengaruh dan kekuasaan yang jahat, itu berbahaya sekali. Dan kekuasaan yang begitu besar, yang sampai bisa menghalangi atau menghadang pengungkapan perkara ini, hanya bisa diselesaikan, apabila presiden mau turut campur untuk membuat kebijakan yang tegas dan keberpihakan yang lugas. Presiden Joko Widodo sudah mengutuk serangan terhadap Anda dan meminta diusut hingga tuntas.Namun di sisi lain beberapa kali presiden juga menyatakan pihak eksekutif tidak bisa mencampuri urusan yudikatif, sesuai sistem yang berlaku di Indonesia... Apa yang Presiden Joko Widodo katakan bahwa dia mengutuk serangan kepada saya, terus presiden mengatakan bahwa kasus itu harus diusut dengan cepat dan tuntas, dan lain-lain, itu tidak dilaksanakan oleh aparatur di bawahnya. Ini yang kemudian menjadi dugaan bagi saya bahwa ada kemungkinan aparatur di bawahnya menganggap presiden hanya menyampaikan, tapi tidak disertai dukungan jelas. Saya khawatir itu yang terjadi. Karena, tidak mungkin ada aparatur di bawahnya berani berbuat masalah, atau menyimpang, atau merekayasa, atau melakukan apapun, dalam pengusutan suatu masalah, apabila sikap presiden jelas. Yang terkait dengan intervensi, saya mau katakan bahwa, proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, itu adalah area eksekutif, bukan area yudikatif. Area yudikatif adalah ketika hakim membuat suatu keputusan. Dalam pengalaman yang saya tahu, ketika suatu proses penyidikan atau suatu perkara yang menjadi perhatian publik, begitu juga dengan penuntutan perkara yang menjadi perhatian publik, biasanya kepala-kepala lembaga [hukum] melaporkan kepada presiden. Sehingga, hal ini bisa menjadi kontrol yang kuat. (Dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan, dalam kasus penyerangan Novel Baswedan, Presiden Jokowi langsung memerintahkan agar perkara ini diusut secara cepat dan tuntas. "Dan terbukti [kasus ini] sudah sampai di pengadilan," kata Donny. Tentu saja, demikian Donny, setiap kasus ada kesulitan masing-masing. "Kita tidak memaksakan kasus ini harus cepat, karena terkait pembuktian dalam penyelidikan dan penyidikan. Jadi, tidak bisa disimpulkan kasus ini baru terungkap, lalu Presiden Jokowi dianggap tidak berkomitmen. Jelas presiden berkomitmen dan perintahnya langsung dilaksanakan. Tentang tuntutan jaksa yang disebut "terlalu ringan", menurut Donny, "itu masih dalam proses peradilan" dan "ada mekanisme [hukum] lain yang bisa ditempuh". Meskipun demikian, komitmen pemerintahan Jokowi terhadap penegakan hukum itu "tidak bisa ditawar-tawar lagi"). Sebagian pihak, utamanya kalangan politisi yang sepaham dengan pemerintah, menganggap pernyataan Anda agar presiden ikut campurdalam kasus penyerangan terhadap Anda, sebagai bentuk politisasi. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau melihat kasus saya seolah-olah sebagai kasus pribadi, itu bisa jadi masuk akal, kalau itu politisasi. "Harusnya ketika saya meminta presiden untuk ikut mengurus, membenahi persoalan itu, berarti tergambar bahwa saya berkeinginan menunjukkan kepada publik, bahwa presiden akan berpihak kepada upaya memberantas korupsi..." Bukankah kalau dilihat saya diserang karena pekerjaan saya memberantas korupsi, itu diterangkan oleh hasil investigasi Komnas HAM, dan hasil investigasi tim pencari fakta bentukan Kapolri, itu terang disebutkan di sana. Dan saya diserang bukan pertama kali, beberapa kali. Dan pegawai KPK, bahkan pimpinan KPK, juga diserang. Semuanya tidak ingin diungkap. Sehingga, tergambar ada kekuatan besar yang bisa melakukan itu. Dan kami di KPK berkeyakinan kelompok pelaku dari semua ini adalah kelompok yang sama. Sehingga untuk membongkar kekuatan yang besar, perlu ada sikap yang tegas presiden. "... Kami di KPK berkeyakinan kelompok pelaku dari semua ini adalah kelompok yang sama" Karena itu, apabila itu dianggap suatu politisasi, saya kira itu salah. Harusnya ketika saya meminta presiden untuk ikut mengurus, membenahi persoalan itu, berarti tergambar bahwa saya berkeinginan menunjukkan kepada publik, bahwa presiden akan berpihak kepada upaya memberantas korupsi. Itu apabila presiden melakukan hal tersebut. Pernyataan Anda bahwa presiden harus ikut campur untuk mengungkapkasus Anda, menjadi amunisi bagi kubu oposisi untuk menyerang Presiden Joko Widodo dalam pilpres lalu. Hal inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi tentang kedekatan Anda dengan kelompok oposisi. Apa yang bisa Anda katakan atas tuduhan seperti itu? Saya berbicara dengan banyak ahli di beberapa negara, bahkan saya berbicara dengan salah-satu agen hak asasi manusia (HAM) di PBB. Mereka juga melakukan hal yang sama, untuk mendesak kepada pemerintah agar mau berbuat. Kesempatan-kesempatan politik kadangkala disampaikan agar kita berharap presiden bisa bersungguh-sungguh. Sebenarnya itu bukan hal yang presiden tidak bisa buat. Seharusnya kalau itu dilihat suatu peluang, maka apabila presiden melakukan pembenahan dengan sejak awal, itu menjadi keuntungan buat presiden. Jadi, saya kira, kalau dianggap bahwa saya melakukan hal yang merugikan presiden, saya kira salah. Justru saya memberikan peluang kepada presiden agar beliau akan mendapatkan prestasi dan kepercayaan publik yang besar. Soal kemudian beliau belum mau untuk mengambil itu sebagai prestasi, itu hal yang berbeda. Saat pilpres lalu, di media sosial, ada tuduhan Anda melakukan 'talibanisasi' di tubuh KPK. Sepertinya ini dikaitkan dengan identitas dan simbol keislaman yang melekat pada diri Anda. Anda tersinggung dengan tuduhan seperti itu? Hinaan, fitnah, selama saya bertugas di KPK, itu banyak terjadi. Sehingga secara manusiawi, seharusnya saya tersinggung dengan hal itu. Tapi, karena terlalu sering, sehingga saya harus bisa membiasakan diri menghadapi fitnah demikian. Karena berbuat baik itu perlawanannya segala cara, bahkan cuma memfitnah. Mencelakai pun dilakukan. Ketika dikatakan bahwa ada upaya Talibanisasi [di tubuh KPK], ada upaya radikal [di KPK], itu upaya penyesatan yang nyata. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Dan kalau dikatakan apakah ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, itu suatu hal yang tidak baik, tentunya bukan. "Memang isu itu digaungkan dengan sangat luar biasa. Dan isu itu [talibanisasi] kemudian belakangan kami sadari bahwa itu dijadikan alat untuk memecah kepercayaan publik terhadap KPK" Sehingga ketika menunjukkan ada kedekatan untuk upaya beribadah dengan baik, itu sesuatu kekuatan tersendiri dalam upaya memberantas korupsi. Jadi, apa yang bisa Anda katakan sekarang terhadap tuduhan yang menyebut Anda melakukan 'talibanisasi' di tubuh KPK, yang menurut Anda tidak benar dan menyesatkan? Memang isu itu digaungkan dengan sangat luar biasa. Dan isu itu [talibanisasi] kemudian belakangan kami sadari bahwa itu dijadikan alat untuk memecah kepercayaan publik terhadap KPK. Dan, rasanya, isu [talibanisasi] itu cukup efektif untuk dijadikan alasan untuk menghancurkan KPK, termasuk dengan merevisi UU KPK. "Fakta yang terjadi kita lihat di KPK heterogen, baik dari suku, agama, etnis, maupun dari bidang-bidang pekerjaan, dll" Sulit sekali memang memikirkan itu dengan logika, karena sebegitu mudahnya persepsi itu dikembangkan, dihembuskan, dan kemudian ditangkap oleh publik. Seolah-olah benar ada Taliban di KPK. Fakta yang terjadi kita lihat di KPK heterogen, baik dari suku, agama, etnis, maupun dari bidang-bidang pekerjaan, dll. Sangat mustahil itu [Talibanisasi] terjadi. Tapi sedemikian gencar upaya itu menunjukkan bahwa isu itu adalah isu yang dikontrol atau ada yang mengendorse (menyokong) dengan kekuatan besar agar isu itu bisa menjadi suatu hal yang kemudian dipercayai. Tentu itu sangat luar biasa sekali. Tuduhan itu jelas diarahkan kepada Anda ya? Sebenarnya isu tidak hanya diarahkan kepada saya sebagai pribadi. Bisa dilihat bahwa di KPK banyak yang kemudian pegawai-pegawainya, baik yang beragama Islam maupun beragama lain, melaksanakan agama dengan sungguh-sungguh. Wajah Novel Baswedan muncul dalam sebuah mural di sebuah dinding di salah-satu sudut kota Surabaya, 23 Juni 2020. Di KPK, contoh, yang mempunyai jenggot seperti saya, cukup banyak. Nah, isu itu kemudian dihembuskan. Begitu juga dengan agama lain, tentu karena memahami bekerja di KPK risikonya tinggi, maka masalah ketaatan untuk beribadah, itu menjadi benteng yang terkuat untuk mempunyai keberanian dan spirit yang sungguh-sungguh untuk bekerja. Tapi ternyata diputar balik sebagai isu. Dan barangkali kali ini penjahatnya melakukan riset untuk melakukan itu. Anda mengatakan isu Talibanisasi itu membuat masyarakat di Indonesia akhirnya terpecah dalam melihat KPK di tengah upaya memerangi korupsi? Saya melihatnya demikian. Walaupun kalau dipikir-pikir, isu Talibanisasi itu awalnya kami tidak yakin akan diterima oleh masyarakat, karena itu itu sangat tidak logis. Saya katakan di dalam KPK itu heterogen, baik asal-usul, etnis, agama, dan bidang pekerjaan, termasuk institusi atau instansi yang bekerja di sana. KPK adalah lembaga yang mempunyai keterbukaan informasi publik yang paling luas. Sejak awal, Anda menuduh ada 'kelompok kuat' di balik serangan Anda. Kalau Anda mau mengungkap siapa mereka, apakah Anda memiliki bukti-bukti kuat? Saya tidak sekedar menuduh, tapi saya punya fakta-fakta, indikasi-indikasi yang kuat, yang bisa dikatakan itu sebagai bukti-bukti. Pada Juli 2017, Kapolri (saat itu) Jenderal Tito Karnavian menunjukkan sketsa salah satu terduga pelaku penyerangan Novel Baswedan. Kembali lagi kalau ditanya apakah saya mempunyai bukti-bukti, maka bukti itu ada level-level pembuktian. Bukti dalam kualifikasi pembuktian pidana, tentu berbeda dengan bukti dalam pernyataan-pernyataan saya atas suatu indikasi perbuatan. Ini yang kemudian akan saya timbang dan akan dilihat. Saya beberapa kali ditanya, kenapa tidak menyampaikan aktor intelektualnya ke publik atau ke penegak hukum yang sekarang. Masalahnya adalah ketika proses pelaku lapangan saja dibelokkan faktanya dengan deviasi yang sangat jauh, bagaimana mungkin saya menyampaikan indikasi-indikasi atau bukti-bukti terkait dengan keterlibatan aktor intelektual. Bukankah itu justru membuat semakin absurd, semakin buram, semakin tidak jelas. Maka saya memilih untuk menunggu atau mendorong dan memberikan bukti-bukti atas pelaku lapangan terlebih dahulu, baru setelah itu bicara kepada aktor intelektual. Saya khawatir semakin didorong atau dibuka atas suatu bukti-bukti atas motif dan aktor intelektual yang terlibat, justru membuat perkara atas pelaku lapangan, semakin ditutup-tutupi atau dijauhkan, sehingga itu tidak baik dalam proses peradilan yang akan berjalan. Apakah salah-satu pertimbangan Anda untuk tidak mengungkap siapa aktor intelektualnya, karena yang bersangkutan atau pihak tersebut masih berada di level kekuasaan? Tentunya semua pertimbangan itu kami diskusikan dengan kuasa hukum. Tetapi kepada tim Komnas HAM - yang saya yakini akan berjalan dengan obyektif karena kekuatan yang paling optimal yang ada di Indonesia, untuk mengungkap pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM - saya telah sampaikan fakta-fakta itu sebagian besar. Sehingga, hal itu saya harapkan, suatu saat nanti apabila masanya ada kehendak, ada keinginan dari negara untuk mengusut itu, peluang itu bisa menjadi kekuatan tersendiri. (Dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Muhammad Irham, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian membantah dugaan Novel bahwa serangan terhadap dirinya dilatari upaya KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi berskala besar terkait kekuasaan, sehingga pemerintahan Jokowi dikesankan lamban mengungkapnya. Menurutnya, pemerintah tidak mendiskriminasi kasus Novel. "Semua kasus diperlakukan sama.Tidak karena Novel seorang pegiat antikorupsicukup gigih, kemudian ada upaya untuk memperlambatnya. "Tidak ada itu," katanya. "Saya kira komitmennya sama, semua warga negara sama di mata hukum, dan ketika ada kasus, maka harus diselesaikan secepat mungkin," kata Donny). Apa yang membedakan kehidupan Anda, sebelum dan setelah serangan terhadap Anda? Dengan keterbatasan penglihatan, tentunya, banyak hal yang kurang bisa saya bisa lakukan, terutama ketika berinteraksi dengan anak saya. Bisa dibayangkan, ketika anak saya yang paling kecil - umurnya tiga tahun - melihat mata saya dari jarak dekat. "Bisa dibayangkan, ketika anak saya yang paling kecil - umurnya tiga tahun - melihat mata saya dari jarak dekat..." Dia hanya berpikir mata saya tumbuh kulit dan tidak memahami mata saya sedang sakit. Dalam berinteraksi dengan anak saya, tentunya, saya harus membiasakan diri agar dia mengerti. Saya juga berusaha berubah sebisa mungkin, dengan kekurangan ini, agar seoptimal mungkin dapat berinteraksi secara baik dengan keluarga. Lainnya, saya justru bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya memberikan perspektif dari sisi religiusitas, agar semakin paham bahwa kepentingan untuk bertaqwa dan bergantung kepada Allah SWT menjadi hal yang harus di atas segala-galanya. Kapan waktu yang tepat untuk menceritakan secara terbuka kepada anak-anak Anda tentang apa yang Anda alami? Anak saya ada yang SMA, tapi ada yang masih umur tiga tahun. Untuk anak saya yang SMA , saya harus bisa menjelaskan dengan perspektif yang bisa dipahami. "Tentu saya khawatir sekali itu berpengaruh sekali pada emosional anak saya..." Tentunya, sangat menganggu sekali ketika seorang anak melihat bapaknya cacat, dan itu hal yang nampak sekali karena di bagian wajah. Tentu saya khawatir sekali itu berpengaruh sekali pada emosional anak. Karena itulah, untuk anak saya yang mulai besar dan sudah mengerti, saya menjelaskannya dengan sangat hati-hati. Adapun buat anak saya yang kecil, saya membiasakan diri supaya dia bisa mengenali. Saya baru bisa menjelaskan kepada anak saya yang kecil ketika dia sudah bisa mempunyai nalar yang cukup. Anda berulangkali mengatakan bahwa apa yang Anda alami merupakan teror terhadap upaya Anda dalam memberantas korupsi. Apakah nyali Anda berubah setelah serangan kekerasan terhadap Anda? Apabila suasana kebatinan saya, atau perspektif hati saya tetap, tentunya nyali saya akan turun. Tapi yang ada, setiap mendapatkan masalah, membuat saya semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. "Saya baru bisa menjelaskan kepada anak saya yang kecil ketika dia sudah bisa mempunyai nalar yang cukup". Dengan begitu, semakin besar tantangannya, semakin saya menjaga agar agar nyali saya tidak turun. Itu penting buat saya. Dan alhamdulillah, belakangan memang itu membuat saya mendapatkan hikmah yang baik. Apakah dukungan dari masyarakat atau pegiat anti korupsi yang mendukung Anda, juga menguatkan Anda agar tidak takut terhadap teror atau intimidasi dalam upaya KPK memerangi korupsi? Selain dari pemahaman saya, atau keyakinan saya, terhadap Allah SWT, saya mendapat dukungan dan semangat dari koalisi sipil yang mendukung pemberantasan korupsi, bahwa saya merasa tidak sendiri. Seorang pegiat antikorupsi membawa dua topeng bergambar Novel Baswedan dalam unjuk rasa menuntut pengusutan penyerangan air keras terhadap penyidik KPK itu pada 9 Agustus 2017. Saya merasa apa yang saya lakukan juga menjadi perhatian masyarakat. Apa yang saya lakukan juga sebenarnya dilakukan oleh kawan-kawan yang lain dengan porsi berbeda-beda. Karena itu, dukungan dari banyak pihak membuat semangat itu terjaga, dan saya juga melihat ini baik untuk bisa dilakukan kepada siapapun orang yang sedang berjuang dan diperlakukan seperti saya. Hal inilah yang akhirnya saya tidak berharap banyak, tapi saya tetap bersuara, saya harus tetap melawan, saya harus tetap memprotes, karena kesewenang-wenangan, kejahatan, dan perbuatan buruk lainnya, dalam penegakan hukum, tidak boleh dimaklumi, atau dibiarkan. Dibanding lembaga penegak hukum lainnya, KPK menurut berbagai survei masih dipercaya oleh masyarakat. Tapi ketika ada pergantian pimpinan KPK belakangan ini dan ada revisi UU KPK, sebagian masyarakat, utamanya para pegiat anti korupsi, menjadi pesimis terhadap KPK. Dan, dalam situasi seperti itu, Anda saat ini adalah penyidik KPK. Apa yang bisa Anda katakan? Saya memahami apa yang dikatakan pegiat antikorupsi. Karena memang perubahan UU KPK yang baru ini, membuat KPK sangat kesulitan. Saya katakan sangat kesulitan untuk bekerja dengan optimal. Jadi ini suatu hal yang serius. "... Memang perubahan UU KPK yang baru ini, membuat KPK sangat kesulitan. Jadi ini suatu hal yang serius". Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan, dan itu ketika saya sampaikan di awal perubahan UU KPK, dan saya pernah menyampaikan ke publik, dan banyak pegiat antikorupsi menyampaikan hal itu kepada publik, [sebagian] orang mengatakan 'dicoba dulu'. Kita lihat fakta yang sekarang, betapa sudah terlihat sekali, bahwa fakta untuk melakukan penegakan hukum memberantas korupsi, begitu sulit, karena ada keterbatasan dan membuat UU itu menjadi salah-satu hambatan yang serius. Bisa Anda berikan contoh? Ketika KPK akan perlu melakukan tindakan penggeledahan atau melakukan operasi tangkap tangan, KPK seringkali melakukan tindakan-tindakan itu dengan disertai upaya-upaya hukum memaksa dan itu dilakukan dengan perizinan Dewan Pengawas. Sejumlah pegawai KPK membagikan masker bertuliskan Anti Virus Korupsi secara gratis ke pengendara yang melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (26/06). Proses perizinan di dua lembaga berbeda dan itu dilakukan dengan surat, itu membuat prosesnya sedemikian lama, sehingga penangkapannya jauh lebih sulit. Itu diantaranya. Yang kedua, hal yang sangat terlihat adalah ketika ditentukan bahwa anggota KPK itu ditentukan adalah aparat sipil negara, yang mana itu risikonya membuat independensi KPK atau pegawai KPK menjadi rentan, dan hampir sama dengan masalah-masalah yang terjadi di instansi pemerintahan lainnya, ketika dalam keadaan tertentu bisa dengan mudah dipindahkan digeser apabila tidak melaksanakan apa yang dikehendaki tertentu. Sehingga, peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan rentannya independensinya itu menjadi salah-satu faktor dari pelaksanaan tugas. Jurnalis menunjuk layar yang menampilkan sidang putusan dari terdakwa kasus dugaan suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI, Miftahul Ulum di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/06). Belum lagi masalah-masalah lain, yang karena saya sedang berada di KPK, sulit untuk saya sampaikan ke publik. Kalangan yang sejak awal ngotot ada revisi UU KPK, utamanya sebagian politikus di DPR, menganggap pengawasan terhadap KPK dibutuhkan, karena KPK dianggap lembaga super body, yang memiliki wewenang sangat besar, sehingga mereka menciptakan aturan yang bisa dianggap mengawasi KPK. Apakah alasan ini bisa Anda terima? Isu super body adalah isu yang dibesar-besarkan. Padahal, kalau kita melihat dari hukum acara yang dimiliki, KPK tidak banyak berbeda dengan penegak hukum lain. Contohnya yang dikatakan super body, apakah karena menyita tanpa izin pengadilan, tapi penegak hukum lain bisa melakukan itu, menyita tanpa izin pengadilan, setelah itu minta persetujuan, sementara KPK bisa langsung. Itu perbedaan sangat tipis. Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) menyampaikan keterangan pers tentang penahanan mantan direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/06). Jadi kalau itu alasannya super body saya kira kurang tepat. Terkait upaya penyadapan. Penyadapan yang dilakukan memang sangat diperlukan untuk bisa melakukan pemantauan terkait dengan praktik-praktik suap, terutama. Karena praktik ini begitu dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi dan begitu sulit dilakukan pemantauan secara langsung. Sedangkan upaya yang dilakukan dengan mekanisme perizinan rentan terjadi kebocoran dan itu membuat operasi-operasi yang dilakukan seringkali gagal, mengingat proses-proses dalam penegakan hukum dari semua level, korupsinya masih terjadi dengan cukup masif. Ini yang menjadi sulit. "Isu super body adalah isu yang dibesar-besarkan. Padahal, kalau kita melihat dari hukum acara yang dimiliki, KPK tidak banyak berbeda dengan penegak hukum lain," kata Novel Baswedan. Jadi, kalau dikatakan KPK super body, saya kira itu alasan yang seringkali dibesar-besarkan. Mengenai pengawasan, KPK melakukan semua hal yang harusnya dilakukan dengan bidang-bidang pengawasan, sebagaimana mestinya. Contohnya dalam proses peradilan, KPK juga melakukan dengan terbuka. Saya kira mestinya itu menjadi hal yang umum. Dan dalam proses tertentu, setahu saya, KPK juga menyampaikan ke DPR. Begitu juga terkait dengan pengawasan bidang lain. Bidang akuntabilitas pekerjaan dll, BPK juga melakukan pengawasan. Dan satu-satunya lembaga penegak hukum yang pernah membuat sistem pengawasan yang terkait penyadapan, hanya KPK. Padahal penegak hukum lain juga punya alat penyadapan dan tidak pernah dilakukan pengawasan, dan tidak pernah dipermasalahkan. Alasan revisi UU KPK maupun dibentuknya dewan pengawas, menurut politikus di DPR, tidak terlepas pula dari apa yang mereka anggap bahwa KPK melakukan tebang pilih... Saya menjawab dalam perspektif saya sebagai pegawai KPK, tapi tentunya jawaban saya tidak mewakili KPK. Ratusan mahasiswa di Banda Aceh, Provinsi Aceh, menggelar demonstrasi menolak revisi UU KPK, 26 September 2019. Isu tebang pilih adalah isu yang dibuat-buat. Kita bisa lihat dari sejarah yang ada, KPK menangkap dari semua kelompok, bahkan politisi atau pejabat di pemerintah pun dilakukan penangkapan. Di [kelompok] oposisi dilakukan penangkapan. Jadi dari semua sisi dilakukan penangkapan. Maka kalau itu dikatakan tebang pilih, itu menjadi sulit untuk dimengerti. Ketika kita melihat bahwa laporan [dari masyarakat tentang dugaan korupsi] yang masuk ke KPK begitu banyak, dan tidak mungkin direspons sekaligus, tentu itu harus dipilih dengan menggunakan skala prioritas. Tetapi apabila pemilihan dengan skala prioritas, dengan hal-hal itu, tentunya, diketahui oleh pimpinan KPK dll, itu bukan merupakan tebang pilih yang dimaksud sebagai konflik kepentingan atau apapun itu. Seorang mahasiswa membawa poster menolak revisi UU KPK di depan gedung DPR, Jakarta, 24 September 2019. Tapi kalau tebang pilih sebagaimana yang dimaksud sebagai hal yang buruk itu, saya kira tidak logis, karena praktik-praktik selama ini, semua kelompok, bahkan semua partai politik, ada yang dilakukan penindakan oleh KPK. Pernyataan Anda ini, sekaligus membantah adanya tuduhan yang menganggap Anda seringkali memaksakan kehendak agar kasus-kasus tertentu untuk didahulukan? Memang tuduhannya [terhadap saya] aneh-aneh... ha-ha-ha (Novel Baswedan tertawa ringan). Saya kadang meresponsnya dengan geli. Karena di KPK itu untuk membawa suatu perkara, itu dibawa dari satu direktorat yang namanya pengaduan masyarakat. Dan kemudian berjenjang ke direktorat penyelidikan. Kemudian direktorat penyidikan bersama penuntutan dan disampaikan dalam forum ekspos yang ada pimpinan dan pejabat struktural. Ketika dikatakan [saya] memaksakan diri, ini aneh. Karena di lembaga seperti KPK, sulit untuk bisa dipahami bahwa ada orang yang bisa memaksakan diri untuk suatu perkara. Mahasiswa peserta unjuk rasa menentang revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, 1 Oktober 2019. Sedangkan yang terjadi, saya banyak melakukan penyidikan di suatu perkara, yang dengan suatu teknik penyidikan tertentu, saya bisa membuka menjadi perkara yang sedemikian besar dan luas. Karena, seperti kita ketahui, suatu perbuatan pidana, terutama korupsi, saya bisa pastikan, dia bukan pertama kali melakukan itu. Pasti ada perbuatan-perbuatan sebelumnya. Dan itu dalam ilmu kriminologi bisa dipahami soal itu. Ketika kita melihat rangkaian yang banyak dan bisa kita ungkap, itu bisa menjadi suatu jejaring perkara yang besar. Sehingga ketika perkara itu diungkap sebagai suatu yang besar, bukan berarti ada upaya tertentu untuk memaksakan diri suatu perkara dll. Saya kira itu jauh dari perspektif itu. Artikel ini telah diperbarui setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis pada Kamis (16/07) malam.