Pilkada: Bawaslu sebut pandemi Covid-19 membuat politik uang 'meningkat'
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sejauh ini hampir 40 kasus dugaan pelanggaran politik uang di 26 kabupaten dan kota dalam Pilkada serentak tahun ini.
Data dari lembaga Indikator Politik Nasional pada November lalu menunjukkan tingkat toleransi warga terhadap politik uang semakin meningkat di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Situasi pandemi, menurut Bawaslu, menjadi salah satu faktor meningkatnya praktik politik uang. Data dari lembaga Indikator Politik Nasional pada November lalu menunjukkan tingkat toleransi warga terhadap politik uang semakin meningkat di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Tidak ada data dari wilayah lain Indonesia dari lembaga itu. Sebuah sepanduk dengan tulisan "Tolak Politik Uang" terpampang dengan jelas di salah satu persimpangan jalan raya di kecamatan Serpong, kota Tangerang Selatan. Tertulis juga pada spanduk ini, penjelasan konsekuensi hukum dimana pemberi dan penerima politik uang bisa dipenjara. Di sisi kanan spanduk, terpampang logo Bawaslu. "Itu mah spanduk yah spanduk. Kita nggak tahu gimana caranya. Nggak bagi-bagi. Bagi sih, tapi yah bagi cangkir paling. Nggak bagi apa. Kalender gitu," tutur Noriah, seorang perempuan berusia 55 tahun yang berdomisili di Serpong, kepada BBC News Indonesia, Selasa (08/12). Spanduk peringatan untuk menolak politik uang terpampang beberapa meter dari toko miliknya. Ketika ditanyakan tentang kejadian-kejadian terkait politik uang di lingkungannya itu, Noriah mengatakan hanya pernah mendengar dari cerita-cerita orang sekitarnya. "Ya ada juga sih yang denger selentang-selenting gitu. Kita bingung kan. [Saya] belum ada pilihan. Ntar malam mikirnya deh," tutur Noriah. Petugas menunjukkan surat suara Pilkada Tangerang Selatan saat proses distribusi di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (24/11/2020). Pilkada Tangsel tahun ini menarik perhatian para elit politik, dengan setidaknya satu orang dari ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota memiliki keterkaitan dengan dinasti politik. Salah satunya calon wali kota yang maju adalah Siti Nur Azizah, yaitu putri Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Mendampingi Azizah adalah Ruhamaben, mantan direktur keuangan BUMD Tangsel. Sementara, dua calon lain yang terkait dinasti politik maju sebagai kandidat wakil wali kota. Salah satunya adalah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sara berpasangan dengan mantan Sekda Tangsel, Muhamad. Yang kedua adalah Pilar Saga Ichsan, anak dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, yang merupakan adik Ratu Atut Chosiyah, mantan gubernur Provinsi Banten yang menjabat selama dua periode sebelum dinonaktifkan pada Mei 2014 akibat kasus suap. Pilar Saga Ichsan berpasangan dengan petahana Benyamin Davnie. 'Patroli gandeng kepolisian' Di ranah nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sebanyak 37 kasus dugaan pelanggaran politik uang di 26 kabupaten/kota dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2020. Politik uang adalah bentuk pelanggaran pidana, sesuai aturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Survei lembaga Indikator Politik Nasional mengungkap bahwa toleransi masyarakat terhadap praktik politik uang di Pilkada Tangerang Selatan meningkat dari 35.3% pada Augustus menjadi 56.8% pada November. Tidak ada data dari daerah lain di Indonesia. Seorang warga Tangsel, awal bulan ini dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta atas tindakan politik uang terkait kampanye Pilkada di kota itu. Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) menghitung barang bukti paket sembako dugaan praktik politik uang Pilkada Bupati Bandung 2020 di Kantor Kecamatan Kertasari. Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/11). Koordinator divisi penindakan Bawaslu Tangsel, Ahmad Jazuli, mengatakan pihaknya meningkatkan upaya untuk mencegah terjadinya politik uang dengan menjalankan patroli di seluruh tujuh kecamatan kota itu. Dia mengakui bahwa situasi pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan praktik politik uang. "Kita melakukan patroli untuk mencegah politik uang dengan menggandeng kepolisian, di Hari H, di malam Hari H, dengan menggandeng kepolisian untuk biar kemudian meminimalisir, atau ya untuk mencegah politik uang. Kita sih semua wilayah yah. Semua wilayah kita anggap semuanya harus diawasi," ujar Jazuli. 'Mau ngasih berapa, ya itu yang bakalan dipilih' Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, mengatakan wilayah-wilayah Tangerang Selatan yang paling rawan terjadi transaksi politik uang adalah di perkampungan-perkampungan. Sebab, kata Adib, wilayah-wilayah perumahan elit justru apatis terhadap proses pilkada. Hal ini tercermin dalam suvei milik lembaganya. "Antusiasme itu malah ditemukan di perkampungan-perkampungan karena masih melihat proses politik pilkada itu semacam sebuah pesta dan menurut saya yang menjadi kelemahan adalah, bukan semua yah, di data yang kita temukan di perkampungan yang bukan komplek itu malah senang ketika terjadi pilkada karena Tangsel adalah salah satu daerah yang money politic-nya tinggi juga. Situasi pandemi Covid-19 'menjadi salah satu faktor meningkatnya praktik politik uang' di pilkada. "Jadi tidak usah sembunyi lagi, ada kadang-kadang data itu, mereka terkesan vulgar - yang mau ngasih berapa, ya itu yang bakalan dipilih," kata Adib. Sementara itu, Nasir Usman, seorang ketua RT di Kecamatan Ciputat, mengatakan ia selalu menghimbau warganya agar tidak terlibat praktik politik uang dengan memperingatkan bahwa hal itu dapat menjadi salah satu alasan seorang politis kemungkinan terdorong untuk korupsi. "Kalau saya itu berharapnya itu jangan suka dibiasain lah make-make yang gitu-gitu. Sebab apa? Jangan salahkan nanti pejabat korupsi berdasarkan dari itu. Ya kan? Sebab mereka itu modalnya gede kalau mau balik dari yang berapa kecamatan yang harus dia atasi. Itu bukan sedikit. Banyak, kan. Kalau nanti dia jadi pejabat juga nanti dia menjabatnya dia juga ingin balikin modalnya, bisa terjadi kan gara-garanya itu? Ya kalau bisa tanpa uang," ujarnya.