Aksi mahasiswa Papua di Bundaran HI diwarnai gas air mata
Demonstrasi puluhan mahasiswa Papua di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, diwarnai penembakan gas air mata oleh aparat.
Kelompok pertama mahasiswa Papua yang berdemonstrasi di sisi timur Bundaran HI, Jakarta. Aksi yang menuntut agar rakyat Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri itu semula berjalan damai, walau puluhan polisi bersenjata lengkap tampak berjaga-jaga di sekeliling pengunjuk rasa. Namun, ketika kelompok mahasiswa Papua sedang berorasi di sisi timur Bundaran HI, tiba-tiba letusan terdengar dari sisi selatan Bundaran dan gas air mata menyeruak. Lalu lintas kendaraan sontak berhenti dan puluhan anggota Brimob tampak mengejar kelompok kedua pengunjuk rasa asal Papua. BBC Indonesia menyaksikan dua di antara demonstran dipukuli sejumlah aparat dan ditarik menjauh dari kerumunan. Beberapa perwira menyeru agar demonstran tidak dipukuli, namun beberapa pukulan tetap mendarat di tubuh pengunjuk rasa. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Martuani Sormin mengatakan penembakan gas air mata sudah sesuai prosedur pengamanan. “Mereka menghadang arus jalan dan sesuai prosedur penanganan unjuk rasa, penggunaan gas air mata diperkenankan,” kata Martuani kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Lagipula, lanjut Martuani, kelompok demonstran tidak punya izin menyuarakan pendapat di muka umum. Aksi mahasiswa Papua mendapat penjagaan ketat polisi. Pernyataan itu dibantah Jeffry Wenda, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua. Menurutnya, dia telah mengirim surat pemberitahuan tiga hari sebelum aksi. “Aparat hanya ingin menghalangi aksi kami. Soal tudingan bahwa kami sengaja menghadang arus lalu lintas, itu upaya aparat untuk mengkriminalisasi kami,” kata Jeffry. Tuntutan agar rakyat Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri beberapa kali disuarakan aktivis Papua di Jakarta bertepatan pada 1 Desember, yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat menjadi bagian Indonesia. UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan catatan tahun 1969 harus diadakan pungutan suara pendapat rakyat. Ketika Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya (Pepera) digelar pada 1969, rakyat di Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, kesahihan hasil Pepera hingga kini masih diperdebatkan sejumlah kalangan.