Tiga tim selidiki insiden penembakan di Paniai, Papua
Kasus penembakan di pedalaman Paniai, Papua, yang menewaskan sedikitnya empat warga pekan lalu diselidiki oleh tiga tim yang berbeda, yang berasal dari TNI, Polri, dan Komnas HAM, kata Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
Sejumlah kalangan Rabu (17/12) menuntut pengusutan kasus penembakan di Paniai, Papua. "Saat ini ada tim dari TNI, Polri dan Komnas HAM. Mereka masih bekerja di lapangan. Kondisi di Paniai sudah membaik. Tinggal nanti hasil dari tim pencari fakta, dari tiga kelompok tadi, akan disatukan," kata Tedjo Edy Purdijatno kepada wartawan BBC Indonesia Rizki Washarti, hari Rabu (17/12). Insiden di Paniai memicu keprihatinan banyak pihak. Beberapa waktu lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengeluarkan pernyataan meminta pemerintah Indonesia memfasilitasi investigasi independen. Permintaan yang sama diserukan oleh sejumlah LSM Indonesia. Veronica Koman dari Lembaga Bantuan Hukum menuntut agar dibentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau disebut juga dengan KPP HAM. 'Daftar utang' "Kalau KPP HAM itu memang ada lembaga yang khusus sehingga (investigasi) bisa lebih intensif. Karena kalau tidak, investigasi akan sangat lambat, berjalan molor-molor dan akhirnya hanya akan menjadi salah satu daftar utang (kasus)," kata Veronica. "Saat ini Indonesia masih punya daftar panjang (utang kasus) dan itu belum ada penyelesaiannya," tambahnya. Presiden Joko Widodo hingga kini belum memberikan pernyataan secara terbuka mengenai penembakan di Paniai. Namun, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Jokowi tetap akan mengunjungi Papua pada akhir Desember untuk menghadiri perayaan Natal nasional. Berbagai kalangan berpendapat, pemerintah selama ini berusaha mengatasi masalah di Papua hanya melalui pendekatan keamanan. Langkah ini dinilai kurang tepat karena pendekatan sosial seperti dialog dibutuhkan untuk dapat mengatasi masalah tersebut.