Gubernur Sulteng: Hampir 50% PNS belum bisa layani masyarakat karena 'trauma gempa dan tsunami'
Walaupun kantor pemerintahan di Kota Palu, Donggala dan Sigi sudah dibuka kembali sejak Senin (01/10), hampir 50% dari seluruh pegawai negeri sipil (PNS) belum bisa masuk karena mengalami trauma akibat gempa dan tsunami pada Jumat, 28 September lalu.
Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Palu saling berbincang ketika hari pertama kerja kembali di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (08/10). "Kalau kantor secara keseluruhan itu aktifnya baru kemarin (Senin, 1 Oktober), setelah saya membuat instruksi untuk semua aktif kembali, semua kantor harus dibuka," kata Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola kepada wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, Selasa (09/10) malam. Namun demikian, menurutnya, hampir 50% aparat pegawai negeri sipil (PNS) belum bisa masuk kerja, karena sebagian dari mereka mengalami trauma akibat menjadi korban gempa dan tsunami. "Sebagian besar mereka masih mengungsi. Inilah kondisi yang kami alami," ungkap Longki. Di tempat terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengungkapkan ada 25.575 anggota PNS di Palu, Donggala dan Sigi yang terdampak gempa dan tsunami. "Namun demikian belum ada data resmi yang menjadi korban (meninggal dunia),"ungkap Juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (09/10). Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Palu menitikkan air mata ketika hari pertama kerja di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (08/10). Menurut Gubernur Sulteng, sebagian besar PNS di tiga kota itu mengalami trauma yang belum tertangani. "Seharusnya trauma mereka harus hilang terlebih dulu," ujarnya. Longki menegaskan berulang-ulang pihaknya tidak bermaksud membela PNS yang belum bisa masuk kerja. "Saya pribadi, saya ambil contoh, dengan masih ada gempa susulan, itu kagetnya minta ampun," ungkapnya. "Bahkan bisa loncat tanpa sadar." Karena itulah, dia meminta masyarakat di luar Sulteng dapat memahami situasi tersebut. "Tapi bukan berarti kami mengabaikan pelayanan," tegas Longki. Lagi pula, sambungnya, pihaknya sejak pekan lalu sudah melakukan pelayanan terbatas seperti pembuatan KTP elektronik kepada warga yang membutuhkannya. "Apalagi rumah sakit juga melayani sejak gempa terjadi." Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Palu saling berpelukan ketika hari pertama kerja kembali di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (08/10). Kendala lainnya, tambahnya, sebagian kantor pemerintahan di Kota Palu, Sigi dan Donggala mengalami kerusakan. "Mulai yang rusak total hingga yang dindingnya retak-retak." 'Kami masih mendata berapa yang meninggal' Ditanya kapan PNS di Palu, Donggala dan Sigi dapat melayani masyarakat seperti sedia kala, Longki mengatakan, jika mereka tidak terdampak gempa-tsunami, paling lama pekan depan mereka diharapkan dapat bekerja seperti biasa. "Sekarang kami sedang mendata, masih diinventarisir, berapa yang meninggal, atau sakit, atau lainnya. Jumlahnya belum pasti, masih didata," ungkap gubernur Sulteng. "Misalnya tadinya satu kantor dinas itu pegawainya ada 80 orang, saya kasih waktu satu minggu ini untuk didata, apakah lengkap atau tidak," tambahnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar kantor pemerintahan di Palu dan sekitarnya dapat kembali dibuka. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulteng mulai beraktivitas dengan melakukan pendataan pegawai pascagempa dan tsunami. "Karena itu yang menormalkan daerah ini ya para pejabat daerah, bukan siapa-siapa," kata Wiranto di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (04/10). Anggota PNS: 'Kami masih berbenah dan membersihkan ruangan kantor' Dihubungi secara terpisah, seorang aparat pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palu, Asri Chaeruddin mengakui pihaknya belum bisa maksimal melayani masyarakat karena berbagai kendala. "Banyak sarana dan prasarana yang hancur, jadi sekarang pemulihan pelan-pelan," kata Asri, Kepala Seksi Pengawasan Ruang Laut, saat dihubungi melalui telepon dari Jakarta, Selasa (09/10) siang. "Kami tetap berkantor, dengan melaksanakan tugas yang bisa kami lakukan," tambahnya. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palu berada tidak jauh dari Kantor Dirlantas Polda yang "hancur dihantam tsunami", katanya. Sebuah poster yang ditempel warga di sebuah reruntuhan perahu di kawasan Mamboro, Palu, 6 Oktober 2018. "Jadi lumpur dan sampah masuk ke kantor kami, juga mayat-mayat ditemukan di halaman kami, sehingga hari ini kami masih berbenah dan melakukan pembersihan," paparnya. Menurutnya, hampir 75% pegawainya sudah masuk sejak Senin (08/10) lalu, kecuali pegawai "ibu-ibu yang masih mengalami trauma." "Pegawai kami ada sekitar 160-an orang, sekitar 100 lebih sudah masuk," tambahnya. Asri mengaku keluarga intinya selamat dari gempa dan tsunami, namun dirinya mengungsikan diri, sementara istri dan anak-anaknya pergi ke Kota Semarang, Jawa Tengah, karena alasan kenyamanan dan keamanan. Apa harapan warga Kota Palu? Sementara, seorang warga Kota Palu, Indar Ismail meminta agar pemerintahan Kota Palu, Donggala dan Sigi saat ini memprioritaskan pelayanan menyangkut "catatan sipil yang berurusan dengan administrasi kependudukan". "Misalnya, pengurusan akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, soalnya ini dibutuhkan untuk, misalnya, persyaratan menerima bantuan," kata Indar kepada BBC News Indonesia, Selasa (09/10). Rahmat Raidi, 26 tahun, menunjukkan foto keluarganya yang hilang di perumahan Balaroa di Kota Palu, 6 Oktober 2018. Dalam kondisi darurat, menurutnya, pemerintah kota Palu atau Provinsi Sulteng seharusnya membuat pendataan yang memudahkan masyarakat. "Misalnya saja, jika blanko kependudukan terbatas, maka dibuatkan surat keterangan saja bahwa yang bersangkutan mendapatkan jaminan untuk mendapat bantuan, terutama saat proses recovery nanti," jelas Indar. "Yang kedua, pendataan rumah masyarakat yang terdampak gempa dan tsunami," tambahnya.