Bawaslu soroti kampanye hitam pilpres
Badan pengawas pemilu mengatakan, kampanye hitam melalui sosial media dalam pemilu presiden saat ini terjadi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya.
Bawaslu mengatakan, kampanye hitam di pilpres 2014 terjadi dalam skala yang belum terjadi. Mereka mengatakan, sejauh ini telah menerima tujuh pengaduan kecurangan pemilu yang sebagian besar berbentuk kampanye hitam di sosial media. "Agak lebih parah (kampanye hitam melalui sosial media) sekarang ini," kata anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (06/06) siang. Namun demikian, menurutnya, Bawaslu kesulitan menindaklanjutinya karena aturannya lemah dan bukti-buktinya yang dianggap kurang. "Akibat kelemahan Undang undang (Pemilu) ini, kita tidak dapat serta-merta menjerat orang-orang yang melakukan kampanye hitam," kata Nelson. Pihaknya akhirnya menghimbau agar pasangan capres dan tim kampanye lebih mengedepankan kampanye damai dan bermartabat. Masyarakat muak Belakangan, masyarakat menunjukkan rasa muak terhadap kampanye hitam terkait pemilu presiden di sosial media, dengan balik mempropagandakan "kampanye damai". Melalui Facebook dan Twitter, mereka mengunggah gambar dengan sederet kalimat yang diakhiri kalimat "Kampanye Presiden Damai alias Kampred". Keluarga di sebuah kampung di Bandung dan spanduk capres Prabowo-Hatta. Di laman Facebook, sebagian pengguna media sosial juga menunjukkan kemarahannya dengan mengancam "mengakhiri pertemanan" jika laman mereka ditag segala sesuatu terkait kampanye capres. Dua orang warga Jakarta yang aktif di sosial media juga menyatakan, mereka menjauhi dan tidak pernah tertarik untuk melakukan kampanye hitam di Facebook atau Twitter. "Itu 'kan debat kusir di antara pendukung capres masing-masing. Kita 'kan sudah tahu track record mereka," kata Robert, warga Jakarta, kepada BBC Indonesia. "Itu nggak baik, bisa menciderai demokrasi." Warga Jakarta lainnya, Tina, mengatakan kampanye hitam di sosial media tidak perlu dilakukan. "Harusnya mereka bisa berkompetisi secara sehat," katanya. Dia mengatakan, dapat membedakan informasi terkait pilpres yang benar dan tidak. "Nalar dan akal sehat harus jalan untuk memilih siapa yang terbaik diantara keduanya," kata Tina. 'Cukup tegar hadapi godaan isu' Pakar komunikasi sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rachmawati mengatakan, kompetisi politik dua kubu capres yang saling mencari kelemahan masing-masing di sosial media, masih tergolong lumrah. "Karena di negara AS yang sudah cukup matang dalam berdemokrasi, bisa kita temui penggunaan simbol-simbol agama, suku dan ras, untuk menjatuhkan calon presiden," kata Devie saat dihubungi BBC Indonesia, melalui teleponnya, Jumat (06/06) sore. Di Indonesia, menurutnya, mayoritas pengguna sosial media "sudah cukup dewasa" dalam berinteraksi terkait pilpres. "Mereka sudah jauh cukup tegar menghadapi godaan-godaan isu yang bisa jadi tidak relevan dalam kampanye politik ini," katanya. Spanduk dukungan terhadap pasangan capres Jokowi-Jusuf Kalla di Jakarta. Namun demikian, lanjutnya, perilaku pemilih tidak bisa diubah hanya dengan model kampanye politik, apalagi yang berbentuk fitnah. "Publik di manapun, ketika memutuskan pilihan politik, biasanya lebih mudah dalam hanyut dalam hal emosional. Karena emosional, perilaku pemilih jauh lebih keras kepala. Jadi tidak mudah digoyang dengan kampanye negatif," ujarnya menganalisa. Devie juga mengatakan, kampanye politik melalui media sosial tidak akan terlalu efektif, karena karakter masyarakat Indonesia yang mayoritas masih berpendidikan rendah.