Hindari benturan massa berkaus politik jelang Pilpres 2019, apa solusinya?
Rekaman video yang menunjukkan kumpulan massa berkaus '#2019GantiPresiden' mengelilingi massa berkaus '#DiaSibukKerja' pada hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, pada Minggu (29/04), viral di media sosial.
Dua pria dengan kaus yang saling berbeda pendapat berfoto dengan akrab saat hari bebas kenderaan bermotor di Jakarta pusat, Minggu (29/04). Dalam rekaman tampak seorang ibu yang menggandeng putranya diteriaki oleh kerumunan massa berkaus #2019GantiPresiden. Ibu itu merupakan bagian dari massa yang mengenakan kaus putih bertuliskan #DiaSibukKerja dengan gambar seseorang yang sedang menggulung kemeja. Jika dilihat seksama, tampak bahwa kejadian ini melibatkan massa anti-Presiden Joko Widodo dan massa pendukung Jokowi. Tidak ingin insiden ini berlanjut, Budi Arie Setiadi, selaku ketua ProJokowi atau Projo, mengimbau semua pihak menahan diri dan bijaksana dalam menyikapi "peristiwa intimidasi" saat acara hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta. "Sudahlah, demokrasi ini harus kita maknai secara dewasa dan cerdas, bukan cuma mengedepankan emosi, ego, arogansi, dan lain-lain," kata Budi. Bagaimanapun rekaman video juga memperlihatkan ada dugaan perisakan tersebut terjadi pada acara Car Free Day, Minggu (29/04). Dari pihak #2019GantiPresiden, Hafidz Ary Nurhadi selaku pegiat gerakan itu menganggap insiden saat hari bebas kendaraan bermotor tidak bisa dihindarkan. "Gesekan seperti itu sebaiknya tidak ada, tapi kan sulit mencegah ya kalau berkumpul kedua kubu gitu. Agak provokatif ya dia di tengah massa, sendirian. Wajar kalau terjadi begitu," ujar Hafidz. #2019GantiPresiden Namun sebenarnya tidak semua orang dari kubu yang berbeda tersebut saling ejek karena beberapa foto yang beredar di internet juga memperlihatkan keakraban dengan foto bersama. Dan Hafidz Ary Nurhadi menegaskan kumpulan massa berkaus #2019GantiPresiden tidak dimobilisasi partai politik. "Kayak kemarin kita juga nggak tahu siapa pertama kali yang menginisiasi. Ada yang bikin pamflet dua minggu lalu, 'kita kumpul yuk di CFD (car free day)'. Akhirnya publik merespons, datang juga. Di tempat kan nggak kelihatan siapa koordinatornya," ucapnya. Hafidz berkeras bahwa gerakan #2019GantiPresiden adalah inisiatif publik, tanpa campur tangan partai politik walau tak menepis pencetus gerakan adalah Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera. "Pertama kali yang menginisiasi gerakan ini adalah Pak Mardani Ali Sera. Tapi kan dari PKS atau Gerindra tidak ada yang menjadi koordinator resmi di daerah. Saya lebih setuju jangan ada yang mengklaim karena kalau dikoordinir segala macam nanti ada yang mengklaim, mengatasnamakan. Nanti malah dipolitisasi oleh segelintir orang," paparnya. M Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra (baju hitam, kanan), hadir di antara massa #2019GantiPresiden pada CFD. Lepas dari penolakan Hafidz terhadap campur tangan partai politik pada gerakan #2019GantiPresiden, dia membuka ruang bagi sejumlah politisi. Saat massa #2019GantiPresiden berkumpul di Jakarta pada Minggu (29/04), tampak keberadaan M Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Dalam berbagai acara sebelumnya, sejumlah politisi oposisi juga terlihat memakai kaus gerakan tersebut. "Kita nggak bisa halangi orang untuk mendukung gerakan ini. Mau itu pejabat, mau itu parpol, mau itu tokoh personal, lintas agama, siapapunlah," tegasnya. Prabowo Subianto (kiri) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo menjelang pelantikan Jokowi, 20 Oktober 2014. Tidak perlu dikhawatirkan Meski gerakan #2019GantiPresiden mengklaim tidak disokong partai politik, sosiolog Universitas Gajah Mada, Asri Sujito, berpikir sebaliknya. "Anda lihat Amien Rais pakai kaus #2019GantiPresiden, sementara Amien Rais adalah pendukung Prabowo. Itu adalah kekuatan elite, bagian dari kelompok lama hasil pemilihan presiden 2014 lalu," ujarnya. Justru karena #2019GantiPresiden adalah bentukan elite oposisi, maka Ari menilai gerakan itu tidak perlu dikhawatirkan. "Gerakan itu adalah politik yang tidak memiliki akar cukup kuat ke bawah. Itu bukan representasi kelompok sampai bawah, itu golongan menengah atas. Jumlahnya juga tidak begtu besar karena mereka lahir dari golongan media sosial, itu juga terbatas. Nggak usah dikhawatirkan," paparnya. Para pendukung Prabowo Subianto berjalan menuju Mahkamah Konstitusi, Agustus 2014 lalu. Potensi benturan massa Anggapan bahwa #2019GantiPresiden adalah hasil kontruksi elite politik juga disuarakan Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Akan tetapi, Titi menilai bahwa potensi benturan massa tetap ada. "Wacana mengganti presiden adalah hal yang biasa, jika dibingkai dengan data, dengan dialog. Tapi wacana yang sekarang dibangun adalah wacana-wacana yang menjauhkan dari edukasi publik. Yang dibangun adalah sentimen penuh jargon. Sentimen ini akhirnya menguat dan yang tidak terhindarkan adalah benturan massa," paparnya Para pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Bundaran HI, jakarta, Juli 2014 lalu. Guna menghindari benturan massa, Titi mendesak KPU dan Bawaslu untuk segera bertindak, mengingat ada celah dalam undang-undang pemilu. "Undang-undang pemilu yang sekarang belum menjangkau hal-hal seperti terjadi di car free day kemarin. Pasangan calon presiden kan belum ada, yang ada baru bakal calon." "Bahkan ruang kosong itu dimanfaatkan semantik tagar-tagar yang tidak menyebut nama. UU pemilu memang normatif sekali mengatur kontestasi ketika pasangan calon sudah definitif," ujar Titi. "Bisa saja KPU dan Bawaslu duduk bersama melihat peluang pengaturan ini di dalam aturan hukum yang lebih teknis, yaitu dalam peraturan KPU dan peraturan Bawaslu," imbuhnya. Hingga saat ini tampaknya baru Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang sudah mendapat dukungan partai politik untuk Pilpres 2019 walau pendaftaran resmi baru Agustus mendatang. Yang terjadi di hari bebas kendaraan bermotor Minggu lalu, tampaknya bisa terulang, namun masih ada waktu untuk menanganinya.