Dua hal disepakati, tapi izin ekspor Freeport masih bisa dicabut
Pemerintah Indonesia telah menyepakati dua kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia terkait kelanjutan operasinya di Indonesia.
Kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia, di Papua, terhenti beberapa waktu belakangan, akibat alotnya perundingan dengan pemerintah Indoensia. Ketua Tim Perundingan Pemerintah yang sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Teguh Pamudji menuturkan dua kesepakatan itu adalah pembangunan smelter yang harus selesai sebelum Januari 2022 dan perpanjangan kontrak Freeport. "Pemerintah Indonesia dan Freeport sepakat untuk mengubah status kontrak menjadi IUPK pada awal tahun ini," kata Teguh seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni. "Kedua pihak memiliki waktu 8 bulan untuk menuntaskan perubahan status ini," tambah Teguh dalam jumpa pers di Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Rabu (26/7). Saat ini masih berlangsung negosiasi untuk merampungkan status kontrak perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia tersebut - apakah tetap Kontrak Karya atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Teguh menuturkan, IUPK yang akan diterbitkan masa berlakunya sampak 2021, sama dengan berlakunya kontrak karya. Setelah itu, perusahaan berhak untuk mengajukan perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun. "Persisnya hari Kamis (27/7) sudah disampaikan secara normatif kita tetap hormati kegiatan operasi sesuai KK (Kontrak Karya) sampai 2021," kata Teguh lagi seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni. Izin ekspor bisa dicabut Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2017, perusahaan yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun dan wajib melakukan divestasi (pelepasan saham) hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun, agar dapat mengekspor mineral konsentrat. "Terkait pembangunan smelter, PT Freeport Indonesia sepakat untuk menyelesaikan dalam waktu 5 tahun dan akan selesai pada 2022," ujar Teguh. Kesepakatan pembangunan smelter akan berarti Freeport Indonesia diperbolehkan untuk mengekspor emas konsentrat dengan membayar bea keluar ke Kementerian Keuangan. Operasi pertambangan di PT Freeport McMoran disebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Teguh melanjutkan, pemerintah akan mengevaluasi perkembangan pembangunan smelter setiap 6 bulan. Jika pembangunannya tidak sesuai target, maka pemerintah berhak memberi sanksi, baik pembekuan atau pencabutan izin rekomendasi ekspor. "Terkait dengan sanksi ada wacana dari Kemenkumham, di dalam mengontrol kemajuan agar PTFI mempercepat pembangunan, adalah dengan mengevaluasinya setiap 6 bulan. Sanksinya bisa apakah dibekukan atau dicabut," jelasnya. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Bambang Susigit menambahkan Kementerian ESDM bisa merekomendasikan untuk mencabut rekomendasi ekspor apabila Freeport tidak berhasil menempuh target 90% dalam waktu 6 bulan evaluasi. Dua hal belum disepakati Dua hal yang masih menjadi pembahasan adalah terkait divestasi dan peraturan perpajakan. Teguh menuturkan, saat ini Kementerian Keuangan dan BUMN masih menindaklanjuti pembelian 41% saham Freeport, seperti yang dikehendaki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia sudah memiliki 9,36 saham Freeport. "Saat ini kita minta untuk secara bersama menunjuk evaluator independen dan akan ada due diligencesecara legal karena menyangkut lingkungan dan kesepakatan lain," kata dia. Due diligence adalah proses kehati-hatian dalam merger dan akuisisi dengan menelaah rincian dokumen keuangan dan hukum untuk menilai risiko dan nilai. Para pekerja PT Freeport Indonesia berunjuk rasa menyuarakan kekhawatiran akan kelangsungan pekerjaan 30.000 pekerja perusahaan tambang tersebut, Maret 2017. Terkait ketentuan perpajakan, Teguh menambahkan, pemerintah akan menerbitkan satu regulasi tentang satu paket ketentuan mengenai pajak PT Freeport, baik pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah. "Kalau dulu dalam KK tidak diatur dalam satu paket pajak pusat dan pajak daerah, tadi sudah disepakti untuk menyusun peraturan pemerintah tentang satu paket ketentuan pajak," cetusnya. Meski target perundingan selesai pada Oktober 2017, pemerintah Indonesia menghendaki untuk mempercepat perundingan tersebut. Proses negosiasi status kontrak Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia berjalan alot dan acap kali terjadi perseteruan. Sebelumnya, Freeport terpaksa berhenti mengekspor tembaga dan emas, bahkan menghentikan kegiatan operasional di tambang mereka di Papua. Akibatnya, ribuan pekerja dirumahkan sebagai langkah efisiensi. Saham melonjak Menyusul sinyal positif dari pemerintah Indonesia terkait izin operasi Freeport di Indonesia, saham induk usahanya, Freeport Mc-MoRan Inc melonjak ke level tertinggi sepanjang 16 bulan terakhir. Pada perdagangan Selasa (25/07) saham Freeport-McMoRan yang diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode FCX ditutup menguat 14,74% menjadi 14,87 dolar AS per saham. Kesepakatan pembangunan smelter akan berarti Freeport Indonesia diperbolehkan untuk mengekspor emas konsentrat dengan membayar bea keluar ke Kementerian Keuangan. Analis menyebut kenaikan harga saham lebih fokus pada harga tembaga yang menyentuh level tertinggi selama dua tahun terakhir, dan pernyataan CEO Freeport Richard Adkerson yang optimistis bisa mencapai kesepakatan pada Oktober mendatang terkait Tambang Grasberg di Papua, Indonesia. Saat ini Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat. Selain bertemu dengan perusahaan di sektor migas, Jonan juga dijadwalkan untuk bertemu Adkerson di Houston. Sementara itu, dalam laporan keuangan semester I tahun ini, Freeport-McMoRan mencatatkan laba bersih sebesar US$ 496 juta dolar, melonjak dari periode sama tahun lalu yang mencatatkan rugi US$4,66 miliar. Pendapatannya tercatat US$ 7,05 miliar dolar, tumbuh dari 6,57 miliar dolar. Kendati mencatat laba, Freeport kembali memangkas perkiraan penjualan 2017. Dari sebelumnya 3,9 miliar pon tembaga, menjadi 3,7 milir dan 1,9 juta ons emas menjadi 1,6 juta ons.