Aturan taksi online 'menyamakan aturan' bagi sesama perusahaan
Pengaturan tarif atas dan tarif bawah terhadap taksi online yang diberikan oleh pemerintah lewat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 dinilai pengamat sebagai langkah yang harus diambil untuk melawan taksi online melakukan praktik 'predatory pricing' atau penetapan harga rendah untuk memukul saingannya.
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan faktor masih banyaknya warga yang menggantungkan hidupnya sebagai supir taksi konvensional. Pengamat kebijakan publik dan transportasi Agus Pambagio mengatakan bahwa penetapan aturan yang akan ditetapkan pada 1 April nanti adalah sebuah upaya untuk menyamakan aturan bagi sesama perusahaan transportasi. "Tarif (taksi konvensional) jadi mahal karena dia harus sewa pool atau beli tanah untuk pool, dia harus bayar pajak yang banyak sekali, dia harus bayar asuransi, Jamsostek pengemudinya, ketika yang satu datang, hanya bawa apps, dia tidak terbebani dengan biaya-biaya itu, adil nggak?" "Taksi konvensional itu da PPN, PPh, segala macam dapat (pemasukan), yang sini kok enak dengan bilang bahwa dia apps, bukan perusahaan transportasi. Lalu siapa yang akan membayar negara karena dia membuang polusi, membuat kemacetan karena mobilnya kecil ukuran 1.000 cc?" kata Agus. Agus juga menyebut bahwa sejak awal keberadaan taksi-taksi online sampai sekarang, sudah ada beberapa kali perubahan terhadap persentase pemasukan bagi para pengemudinya. Para pengemudi taksi konvensional menentang kehadiran taksi aplikasi. Menurutnya, ini menjadi contoh bagaimana subsidi yang didapat oleh perusahaan-perusahaan taksi online digunakan untuk mengatur harga rendah dan mendapat keuntungan. "Sama ketika perusaan LCC (atau maskapai biaya murah) menggunakan predatory price, kan nggak bisa gitu, makanya harganya harus diatur, ada batas atas dan batas bawah, sehingga semua bisa berusaha sampai saat ini," kata Agus lagi. Mengatur keseimbangan Dalam pernyataan bersama usai sosialisasi soal aturan taksi online di Mabes Polri pada Selasa (21/3), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengatakan bahwa pengaturan harga dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa banyak masyarakat yang mencari penghidupan di sana lewat taksi konvensional. Namun pada sisi lain, kehadiran taksi online tak bisa dihindari dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. "Kita atur supaya ada keseimbangan, antara konvensional dan online, bahkan kita mengharapkan adanya asimilasi antara konvensional dan online yang memberikan penghidupan, pelayanan pada masyarakat, tetapi juga memiliki kecanggihan yang baik," katanya. Pihak Uber yang dihubungi oleh BBC Indonesia menolak memberikan komentar namun merujuk pada pernyataan tertulis bersama yang dirilis oleh layanan Uber, bersama dengan Grab dan Gojek. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengatakan penetapan batas biaya perjalanan akan membuat masyarakat terkendala untuk mendapatkan layanan terjangkau. "Kami memandang bahwa teknologi telah memungkinkan berbagai produk dan layanan untuk menghadirkan penghitungan harga yang akurat, sesuai dengan kondisi permintaan dan ketersediaan untuk memastikan harga yang dibayarkan konsumen untuk barang dan layanan tersebut sepadan dengan nilai yang diberikan layanan tersebut kepada konsumen." Polda Metro Jaya menyebut ada setidaknya 12.000 pengemudi taksi yang berdemonstrasi Maret 2016 lalu untuk menolak taksi online. "Kami menilai penentuan batas biaya angkutan sewa khusus yang direncanakan akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai wilayah ketersediaan layanan tidak sesuai dengan semangat untuk menghadirkan kesepadanan harga tersebut," menurut pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Andre Soelistyo, President GO-JEK. Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab, dan Mike Brown, Regional General Manager APAC Uber. Selain itu, salah satu poin yang juga mereka tolak adalah soal kuota jumlah kendaraan. "Baik pengguna aplikasi mobilitas maupun konvensional, tidak perlu dibatasi karena berpotensi menghadirkan iklim bisnis yang tidak kompetitif. Pada akhirnya, hal ini akan merugikan masyarakat terkait pilihan mobilitas yang andal dan kesempatan menjadi micro-enterpreneur dalam bidang transportasi," kata pernyataan itu lagi. Reaksi pengguna Langkah pemerintah untuk menetapkan batas tarif atas dan bawah ini ditanggapi beragam oleh beberapa pengguna taksi online. "Dengan kebijakan pemerintah yang akan menetapkan tarif buat taksi online ini menurut saya, it's about time, karena sebenarnya ini juga bisa memberi keadilan untuk pemain transportasi yang lainnya," kata Yogi Cerdito, seorang pengguna reguler taksi online. "Cuma penetapan kebijakan ini sebaiknya diikuti dengan perbaikan transportasi umum lebih dulu, misalkan yang layak pakai, dengan jalur busway yang lebih banyak, armada yang lebih banyak," tambahnya. Dia menyiapkan kemungkinan harus mempersiapkan anggaran transportasi yang 'membengkak' setelah pemberlakuan tarif atas dan bawah sehingga meminta pemerintah juga mengatur soal transportasi publik yang murah bagi semua. Pengguna lain, Famega, mengatakan khawatir harga taksi online nantinya akan menjadi lebih mahal. "Karena salah satu pertimbangannya pakai kan murah banget juga. Kurang setuju juga karena tidak tahu tujuan pemerintah sebenarnya apa dengan memberlakukan tarif ini." Bajaj pun ikut melakukan penolakan terhadap taksi berbasis aplikasi online. Apakah kebijakan tarif nantinya akan berpengaruh pada pemilihan taksi online atau konvensional? "Kalau di rumah, pasti akan tetap panggil taksi online karena tidak harus pergi ke jalan untuk menunggu, kalau di lokasi yang populer, di mal, bisa naik taksi biasa," katanya. Pengaturan terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi ini terjadi di tengah semakin maraknya bentrok antar personel baik dari layanan transportasi konvensional maupun berbasis aplikasi. Di Bogor misalnya, ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Balai Kota pada Rabu (22/3) setelah sebelumnya terlibat kericuhan dengan sopir angkot di Terminal Laladon. Ada enam angkot yang kaca-kacanya rusak akibat perang batu. Pada hari yang sama juga terjadi perusakan terhadap satu unit taksi online di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang oleh massa. Sopir yang sedang mengambil penumpang juga sempat menjadi korban pemukulan.