DK PBB tuntut Myanmar akhiri kekerasan terhadap Rohingya
Dewan Keamanan PBB menyerukan agar kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, diakhiri. Di sana, menurut para pejabat PBB, militer Myanmar melakukan pembersihan etnik.
Seorang balita diantarkan oleh kakaknya ke dokter untuk mendapatkan perawatan akibat malnutrisi. Dalam pernyataan yang disetujui secara aklamasi termasuk oleh Cina, Senin (06/11), Dewan Keamanan PBB juga menuntut pemerintah Mynmar memberikan akses penuh kepada pekerja kemanusiaan. Disebutkan DK PBB menyerukan kepada pemerintah Myanmar "untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer secara berlebihan di negara Bagian Rakhine, untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan menegakkan hukum." Tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan Selain itu, DK meminta Myanmar mengizinkan pengungsi pulang. Lebih dari 600.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus. Banyak di antara mereka mengaku ditembak, rumah mereka dibakar, dan perempuan serta anak-anak perempuan diperkosa. Pernyataan DK PBB ini mencakup sebagian besar tuntutan yang terkandung dalam dalam rancangan resolusi usulan Inggris dan Prancis bulan lalu. Namun langkah tersebut ditentang keras oleh Cina yang merupakan pendukung junta militer yang berkuasa sebelumnya di Myanmar. Para pengungsi Rohingya di kamp Ukhia, Bangladesh, berebut bantuan makanan. Kerusuhan terbaru di Rakhine dipicu oleh serangan di kantor-kantor polisi di beberapa lokasi di negara bagian itu. Pihak berwenang menuduh kelompok militan yang baru muncul, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) bertanggung jawab atas aksi tersebut. Banyak orang terbunuh dalam aksi militer yang digelar setelah sejumlah serangan terhadap kantor-kantor polisi, dan ada tuduhan luas bahwa desa-desa dibakar dan warga Rohingya terusir. Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, baru berkunjung ke Rakhine pada awal November setelah kerusuhan pecah akhir Agustus. Militer Myanmar mengatakan operasinya ditujukan untuk membasmi militan, dan berulang kali menyangkal menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Berbagai kelompok hak asasi manusia berusaha menekan PBB untuk mengambil tindakan keras terhadap Myamnar, termasuk sanksi dan embargo senjata, sebagai salah satu cara untuk mengatasi salah satu krisis akut HAM di dunia, lapor wartawan BBC di New York, Nada Tawfik.