Ikut jalur sutera modern Cina, 'keinginan Indonesia belum jelas'
Bersama 29 kepala negara dan pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengikuti Belt and Road Initiative atau jalur sutera modern yang digagas Cina di Beijing, Minggu (14/05). Akan tetapi, seorang pengamat menilai keinginan Indonesia di forum itu belum terlalu jelas.
Presiden Joko Widodo mengendarai sepeda motor untuk meninjau lokasi jalur trans-Papua. Belt and Road Initiative secara harfiah berarti 'Inisiatif Sabuk dan Jalan'. Namun, yang dimaksud pemerintah Cina adalah sebuah koridor ekonomi yang menghubungkan Cina dengan berbagai kawasan di dunia. Seperti jalur sutera, 'sabuk' adalah serangkaian jalur darat dari Cina ke Eropa melalui Asia Tengah dan Timur Tengah. Adapun 'jalan' adalah rute laut yang menghubungkan laut bagian selatan Cina ke perairan di sebelah timur Afrika dan Mediterania. Fitch, selaku lembaga pemeringkat ekonomi, memperkirakan Cina akan menggelontorkan US$900 miliar atau sekitar Rp12.000 triliun dalam wujud beragam proyek infrastruktur di sepanjang koridor jalur sutera modern. Untuk tahun ini saja, Cina berencana membangun jalur pipa dan pelabuhan di Pakistan, beberapa jembatan di Bangladesh, dan rangkaian rel kereta di Rusia. "Perebutan pengaruh sedang terjadi, tapi tidak dalam arti frontal. Kekuatan Cina meningkat luar biasa. Cina menawarkan alternatif untuk menghubungkan negara dengan dalih itu adalah kerja sama yang menguntungkan semua pihak, walau keuntungan lebih besar ada pada Cina," kata Tirta Mursitama, ketua departemen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Jakarta, kepada BBC Indonesia. Dua model menunjukkan miniatur kereta cepat buatan Cina dalam sebuah pameran di Jakarta, Agustus 2015 lalu. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan tahun lalu, namun proyek itu berhenti karena terkendala pembebasan lahan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan Indonesia terbuka bagi kerja sama dengan pihak luar, termasuk dalam konteks inisiatif belt and road. Menurutnya, inisiatif itu penting untuk mendukung Indonesia dalam mengimplementasi program pembangunan infrastruktur serta konektivitas nasional. "Indonesia selalu menekankan bahwa kerjasama tersebut harus membawa kepentingan bagi rakyat dan memberikan kontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan perdamaian dunia," kata Retno. Suasana di Pelabuhan Oeba, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada 5 Mei 2017 lalu. Presiden Jokowi mengatakan akan mengupayakan pembangunan sejumlah pelabuhan di Indonesia untuk mewuudkan poros maritim. Meski terbuka untuk bekerja sama dalam konteks jalur sutera modern, belum ada keinginan konkret Indonesia dalam inisiatif yang digagas Cina tersebut. Tirta mengatakan Indonesia bisa saja menawarkan kepada Cina sejumla proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan. "Keinginan Indonesia belum terlalu jelas. Apakah pembangunan pelabuhan-pelabuhan? Indonesia harus aktif bernegosiasi," kata Tirta. Negosiasi, menurut Tirta, amat krusial lantaran Cina pasti menginginkan keuntungan besar dalam konteks bisnis maupun politik. "Saya berpandangan win-win solution bukan selalu dalam konteks 50-50. Cina punya kekuatan ekonomi, militer, geopolitik. Kita mungkin mendapatkan sesuatu, tapi tidak dengan harga yang murah. Pasti mereka minta tradeoff (timbal balik). Masalahnya, seberapa besar yang kita bisa tawarkan?" kata Tirta. Forum jalur sutera modern akan digelar pada 14-15 Mei 2017. Dalam forum itu, Presiden Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato pada dua sesi. Dia juga dijadwalkan bertemu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde.