Sidang kesembilan Ahok: Pengacara anggap saksi ahli 'tak independen'
Sidang kesembilan terhadap gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menghadirkan dua saksi fakta dan dua saksi ahli, termasuk soal digital forensik dan kata 'pemimpin' yang menjadi perkara dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.
Tim pembela Ahok tidak meminta keterangan saksi ahli dari MUI karena menganggapnya 'bukan saksi ahli yang kompeten'. Sama seperti sidang pekan lalu, sidang yang digelar hari Selasa (07/02), juga 'diwarnai kontroversi'. Pekan lalu, muncul tuduhan dari pengacara Ahok bahwa saksi Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, mendapat telepon dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait fatwa penistaan agama, kali ini kubu Ahok menolak saksi anggota komisi fatwa MUI Muhammad Hamdan Rasyid yang dihadirkan jaksa penuntut. "Ternyata beliau itu adalah pengurus MUI, dan sebagai anggota di Komisi Fatwa, sedangkan yang sekarang dipersoalkan adalah berkaitan dengan pendapat sikap keagamaan MUI," kata Humphrey Djemat, anggota pembela Ahok, kepada para wartawan. "Nah kalau beliau sebagai ahli yang seharusnya independen tapi memberikan keterangan yang sama dan mendukung yang disampaikan MUI, termasuk juga yang kemarin disampaikan Ketua MUI, bagi kita ini sesuatu yang tidak bisa diterima," kata Humphrey. Humphrey juga menyebut bahwa keterangan dalam BAP yang mengutip pernyataan Hamdan Rasyid isinya "persis sama" dengan BAP yang berisi keterangan dari Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, "termasuk poin-poin dan kesalahan-kesalahannya", dan diambil oleh penyidik yang sama. Jaksa berbeda pandangan Atas dasar alasan itu juga, tim pembela Ahok tidak meminta keterangan dari saksi ahli karena tidak menganggapnya sebagai saksi ahli yang kompeten. Namun, dalam sidang, jaksa mengatakan kesaksian anggota komisi fatwa MUI diperlukan karena kasus yang menimpa Ahok menyangkut penistaan agama. Dan setelah mempertimbangkan beberapa menit pendapat serta keberatan dari kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan untuk tetap mendengar keterangan Muhammad Hamdan Rasyid sebagai saksi ahli. "Pada prinsipnya, pihak penuntut umum maupun penasihat hukum berhak mengajukan ahli, siapa pun. Masalah apakah ahli tersebut akan majelis pertimbangkan atau pakai dalam putusan, itu tentu majelis akan mendengar lebih dahulu dan menilai apakah ahli ini independen atau tidak seperti yang saudara khawatirkan tadi," kata ketua majelis hakim, Dwiarso, saat memimpin sidang. Sidang kesembilan ini juga menghadirkan dua saksi nelayan dari Kepulauan Seribu, Jaenudin dan Sahbudin, yang dalam keterangan di sidang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memperhatikan ketika Gubernur Ahok mengucapkan tafsir Quran yang kini menjadi inti kasus dugaan penistaan agama tersebut dan tidak mengetahui adanya penistaan agama. Persidangan berikutnya terhadap Ahok akan berlangsung dua hari sebelum pencoblosan pilkada DKI Jakarta dan diperkirakan sidang akan mempengaruhi keputusan pemilih. Bagaimanapun, beberapa jajak pendapat terakhir menempatkan Ahok tetap unggul dibanding dua calon lainnya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan.