Firza Husein dan UU Pornografi yang rentan 'mengkriminalisasi perempuan'
UU Pornografi kembali diperdebatkan di media sosial seiring terungkapnya kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang membelit Rizieq Shihab dan Firza Husein.
Rizieq dan Firza diduga melanggar UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait percakapan seks melalui WhatsApp. Usai gelar perkara, polisi kemudian menetapkan Firza Husein sebagai tersangka, walau perempuan itu menyangkal telah berpose tanpa busana dalam percakapan itu. Pada tahun 2010, sejumlah pihak termasuk Komnas Perempuan, LSM dan kelompok adat pernah mengajukan uji materi terhadap UU Pornografi tetapi gagal. Dalam prosesnya, Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq adalah salah satu yang berunjuk rasa dengan lantang menolak uji materi itu. Komnas Perempuan menilai hingga saat ini, UU Pornografi terbukti tidak efektif untuk memberantas mafia-mafia pornografi dan malah cenderung mengkriminalisasi perempuan. Padahal dulu harapannya UU ini bisa menghapuskan eksploitasi terhadap perempuan dan menghapuskan tindak kejahatan pornografi. Tapi nyatanya, aturan ini malah banyak mengkriminalisasi kaum-kaum rentan, yaitu perempuan dan anak. Perempuan jadi korban "Dari kajian yang ada (misalnya), ada korban perdagangan orang yang justru dikriminalkan dan diproses dengan UU Pornografi. Sebagai korban perdagangan orang dia tidak ditangani, kedua dia dikriminalkan dengan UU Pornografi, kalau penanganannya begini, UU ini tidak efektif, karena harusnya dia menjangkau mafia-mafia pornografi yang mencari keuntungan dengan mengekploitasi perempuan dan anak," papar Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati pada BBC Indonesia. Sri berharap bahwa UU ini tidak lagi digunakan dan mati dengan sendirinya. "Karena sejak di dalam pembentukannya tidak melindungi perempuan, dan tujuan besarnya yaitu memberangus praktik-praktik industri pornografi, tapi diam-diam UU ini berjalan dan yang terkena adalah para korban justru." Pakar hukum pidana Mudzakir sependapat bahwa UU Pornografi tidak efektif menghapus tindak pidana pornografi, namun dengan alasan yang berbeda. "Dengan adanya internet dan media sosial yang sangat, mudah menyebarkan konten berbau pornografi. Itu luar biasa, sehingga kalau misalnya ditetapkan berdasarkan tafsir UU pornografi ini, ada banyak yang kena. Tapi lama-kelamaan parameter itu terseleksi secara alamiah. Foto-foto dalam konteks tertentu tidak dilaporkan," katanya. Unjuk rasa menentang pornografi di Jakarta, Juni 2015. Tiga pasal uji materi UU Pornografi pada 2010: Lantas apakah Firza Husein juga menjadi 'korban'? Sri Nurherwati mengatakan sebaiknya UU Pornografi tidak digunakan dalam kasus ini. "Kalau kita lihat budaya partiarki secara umum dia memang menjadi bagian dari korban. Tapi secara faktual kita tidak pernah pegang (faktanya) ya kecuali dari apa yang sudah ditulis media. Tapi kita menyarankan sebaiknya tidak menggunakan UU Pornografi karena ada KUHP yang lebih tepat digunakan." Sementara itu pakar hukum pidana Mudzakir menyebut bahwa penetapan tersangka Firza Husein tidaklah tepat. "Ini yang dipersoalkan sesuatu yang ada di dalam hape, atau sesuatu yang diunggah dalam media (internet)? Kalau yang dipemasalahkan yang kedua, maka sesungguhnya subjek utamanya bukan Firza tetapu orang yang mengunggah di media itulah sebagai pelaku kejahatan utamanya. "Tampaknya polisi belum ada (pernyataan) yang tegas, Firza itu menyimpan pornografi untuk dirinya sendiri, atau dia mempublikasi gambar dia kepada publik." Seseorang menurut Mudzakir tidak bisa dijadikan tersangka karena membuat konten pornografi sebagai dokumen pribadi. "Kalau cara itu digunakan, barangkali hampir semua orang yang punya hape bisa tersangka semua."