Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar
Kelompok pegiat hak asasi mengaku memiliki dokumen yang memperlihatkan bukti tentang pemerintah Myanmar yang melakukan diskriminasi atas umat Islam Rohingya.
Dokumen yang ditemukan Fortify Rights memperlihatkan adanya instruksi dari pemerintah Myanmar. Fortify Rights mengatakan instruksi dari pemerintah -seperti terlihat dalam dokumen yang bocor- mendorong diskriminasi atas warga Rohingya, antara lain dengan membatasi pergerakan mereka. Dari 12 dokumen pemerintah antara tahun 1993-2013 yang dikaji, ditemukan bahwa pemerintah Myanmar antara lain menerapkan pembatasan perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, maupun pembangunan rumah ibadah. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan antar kota atau ke luar dari negara bagian Rakhine tanpa izin, seperti dilaporkan Fortify Rights. Hingga berita ini diturunkan pemerintah Myanmar belum memberikan tanggapan atas tuduhan itu. Pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya yang beragama Islam sebagai kaum pendatang dan bukan sebagai warga negara namun warga Rohingya merasa bagian dari Myanmar dan mengaku mendapat perlakuan buruk. Kekerasan sejak 2012 menyebabkan sekitar 200 warga Rohingya tewas. Dalam beberapa tahun belakangan marak aksi kekerasan atas umat Islam Rohingya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. PBB menempatkan Rohingya sebagai komunitas yang paling sering dianiaya di dunia. Serangkain kekerasan sejauh ini menyebabkan sekitar 200 warga Rohingya tewas dan puluhan ribu mengungsi dari rumah mereka.