'Bersifat politis', NU dan Muhammadiyah tidak ikuti aksi 212 di depan DPR
Sejumlah kelompok besar Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah, menyatakan tidak akan ikut serta dalam demonstrasi antigubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan aksi menentang penistaan ulama yang diorganisir Forum Umat Islam (FUI) pada Selasa, (21/02) di Gedung MPR/DPR yang dijuluki 'aksi 212'.
Forum Umat Islam ikut serta dalam protes di luar Mabes Polri pada bulan Januari 2017 karena pimpinan FPI, Rizieq Shihab, dituduh menghina simbol negara. "PB NU secara kelembagaan tidak ikut-ikut dalam gerakan ini. Artinya kepada seluruh warga NU (diminta) tetap tenang dan tidak ikut dalam gerakan ini. Kita punya cara (sendiri)," demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Helmy Faishal Zaini. Sebelumnya, sejumlah media mengutip keterangan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, yang menyatakan dirinya tidak terlibat dalam aksi 212, pada Selasa (21/02). Dia menyebut aksi itu bersifat politis. Front Pembela Islam (FPI) juga telah menyatakan tidak akan ikut serta aksi, padahal kelompok ini bersama-sama FUI merupakan penggerak aksi anti-Ahok di Masjid Istiqlal 112, Monumen Nasional 2 Desember dan aksi 4 November 2016. FUI menolak guberrnur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, dan kriminalisasi ulama. 'Tidak besar-besaran' Pengamat Budhy Munawar Rachman dari Universitas Paramadina memperkirakan aksi 212 tidak akan besar-besaran. Hal ini didasarkan pada pengaruh FUI yang dianggap tak sebesar organisasi Islam lain, "Mereka tidak besar. Sama sekali tidak besar. Mereka termasuk kelompok yang basisnya, utamanya itu hanya di Bandung, di Jawa Barat. Dibandingkan dengan FPI mereka lebih kecil," kata Budhy. "Tetapi seperti juga FPI, mereka adalah kelompok minoritas kalau dibandingkan, atau kalau dianggap sebagai suatu organisasi Islam, mereka sebenarnya sangat sedikit pendukungnya." Setidaknya digelar tiga aksi besar-besaran dari berbagai elemen umat Islam, di antaranya pada 4 November dan 2 Desember 2016, yang ditujukan untuk mengawal kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Mereka juga menyuarakan penentangan atas apa yang disebut sebagai 'kriminalisasi' ulama. Pihak FUI menyatakan aksi 21 Februari akan akan diikuti ribuan orang dari berbagai tempat di Indonesia, seperti dikatakan aktivis FUI, Zainuddin Arsyad. "Aksi titik kumpulnya di Gedung MPR. Kemungkinan besar akan mengepung Gedung MPR. Itu ada sekitar ratusan ribu manusia ... ini dari Sabang sampai Merauke," kata Zainuddin. "Akan hadir dari Papua, Aceh, dan sebagainya. Dengan berbagai latar belakang ormas." 'Kekerasan' Pihak keamanan sudah menyiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya anarki karena adanya ajakan kegiatan provokatif anarkis di media sosial, demikian dikatakan Kepala Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar. FUI dinilai 'menggunakan kekerasan' saat melakukan aksi. Kelompok ini dikenal melakukan aksi anti Ahmadiyah, Syiah dan Gafatar, selain rumah ibadah lain, seperti gereja, yang tidak memiliki izin. "Caranya mereka menggunakan kekerasan. Kekerasan dalam arti mulai dari verbal, dalam arti disini ujaran kebencian. Tetapi kadang kala mereka menggunakan kekerasan fisik juga. Dan ini memang jenis organisasi Islam yang tujuannya memang untuk memprotes keberadaan dari ormas-ormas Islam yang tidak mereka setujui," kata Budhy Munawar Rachman dari Paramadina. Soal rencana polisi mengerahkan personel untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, aktivis FUI Zainuddin mengatakan itu semua menjadi wilayah kewenangan polisi. "Kami akan datang berramai-ramai ke rumah rakyat ... untuk menyampaikan aspirasi. Itu hak mereka menjaga keamanan. Kami punya hak sendiri. Itu dijamin konstitusi," kata Zainuddin.