Pilkada Jakarta: Jika diintimidasi, apa yang bisa dilakukan pemilih?
'Intimidasi' terhadap pemilih tampaknya menjadi kekhawatiran khusus dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta kali ini, sampai-sampai ada mekanisme khusus dari kelompok masyarakat dan pendukung pasangan calon untuk melaporkan dan menangkal kemungkinan munculnya aksi tersebut.
Berbagai bentuk mobilisasi massa di TPS dinilai berpotensi mengganggu pemungutan suara. Bagi tim pendukung Ahok-Djarot, mereka menyiapkan call center khusus dan tim reaksi cepat di lima wilayah. "Selain dari call center, kita juga menyebar nomor-nomor yang relevan dengan wilayah Jakarta Selatan ini. Ada juga tim yang standby di call center itu, misalnya nanti tim reaksi cepatnya belum bisa gerak, maka tim yang dari call center yang akan gerak," kata salah satu juru bicara tim Ahok-Djarot, Eva Kusuma Sundari. Macam-macam tipe pengaduan yang diantisipasi, menurut Eva, mereka belajar dari kejadian yang muncul di putaran pertama. "Misalkan ada pengaduan di Cawang, pada saat penghitungan, tiba-tiba ditutup pintunya dan warga tidak boleh ikut menghitung, nah itu bisa dilaporkan, karena itu menyalahi aturan dan hak paslon," katanya. Sementara untuk bentuk intimidasi, mereka juga mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada putaran pertama, saat pemilih di Jakarta Utara yang dilaporkan akan mencoblos di atas jam 12.00, tapi kemudian TPS 'ditutup'. "Salah satu yang kita mesti antisipasi, sudah disiapkan, bahwa sekarang semua saksi Ahok-Djarot tidak boleh datang setelah penghitungan, tapi harus standby dari pagi, karena justru paling ramai itu pagi antara jam 07.00-10.00, jadi potensi kecurangan juga lebih besar di pagi hari," katanya. Tim reaksi cepat yang mereka siapkan bertugas untuk memastikan hak pilih pemilih tidak dirugikan dan penghitungan berlaku sesuai aturan, seperti tidak boleh tiba-tiba dilakukan tertutup atau terus berjalan meski tanpa saksi. "Kita juga melihat ancaman potensi intimidasi dengan Tamasya Al Maidah, ini salah satu yang call center harus siap juga," ujar Eva. BBC Indonesia sudah berusaha menghubungi beberapa orang dalam tim kampanye Anies-Sandi, namun belum mendapat tanggapan. Meski begitu, kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yang diketahui mendukung pasangan Anies-Sandi, mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan 120 nomor telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat yang menghadapi intimidasi. Inisiatif ini, menurut Ketua ACTA Kris Ibnu, baru berjalan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. "Karena putaran pertama kita tidak prediksi akan ada masalah, (tapi) kita dapat banyak masukan dari masyarakat setelah adanya keributan yang terjadi di TPS, yang viral itu yang Iwan (Bopeng) itu kan, sehingga kita antisipasi agar pada pilkada besok tidak terjadi seperti di pilkada pertama," kata Kris. Selain kemungkinan aksi intimidasi, tim dari ACTA juga mengantisipasi laporan soal permasalahan penghitungan atau penduduk yang merasa tidak bisa memilih sesuai jadwal buka TPS. Beberapa kelompok pendukung sudah menyiapkan tim yang akan turun ke TPS saat masuk laporan akan adanya intimidasi atau kecurangan. "Ketika masyarakat sudah melaporkan, tim akan mengecek ke lokasi, dalam 20 menit langsung merapat, lalu cek dan ricek, bertanya ada masalah apa, dan advokasi dari sisi hukum. Kan yang berwenang di KPPS, jadi kita asistensi ke mereka, ke saksi-saksi, berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kris. Tim yang terdiri dari sekitar 120 advokat dan 200 relawan akan bersiap di masing-masing kecamatan. Mereka juga sudah melakukan pemetaan 'daerah rawan' berdasarkan masukan dari partai. "Jakarta Utara sudah di-mapping, di (Tanjung) Priuk, misalnya, atau di Kelapa Gading. Di wilayah Jakarta Timur nanti di Cipinang," Kris memberi contoh. Sebelumnya, Ketua panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo mengatakan bahwa para peserta, "akan memantau, melihat, menyaksikan, tentu dengan jarak kira-kira 20 meter, agar tidak melanggar UU dan tidak merusak aturan. Mereka akan mendokumentasikan juga." Dia menambahkan "Jika ternyata terjadi kecurangan, mereka akan menyorak-nyorakin, 'Hai jangan begitu kalian!' Nah menyuruh petugas yang ada di situ berani untuk mengambil tindakan, mencegah kecurangan, menangkap atau menindak, begitu lho," ujarnya. Ansufri menargetkan ada 100 orang dari berbagai kota datang ke Jakarta untuk menjaga per TPS, namun dia membantah kehadiran pendukung aksi Tamasya al Maidah di TPS itu merupakan intimidasi kepada para pemilih, dan beralasan bahwa penjagaan TPS oleh petugas keamanan tidak cukup untuk mencegah kecurangan. Namun Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan berbagai bentuk mobilisasi massa di TPS berpotensi untuk menganggu pemungutan suara dan secara psikologis merupakan bentuk intimidasi terhadap pemilih.