Pemilu Thailand bisa ditunda hingga 2016
Menteri Keuangan Thailand mengatakan bahwa pemilu yang akan mengakhiri kekuasaan miliiter tidak akan dilakukan hingga 2016, atau satu tahun mundur dari yang dijadwalkan.
Menteri keuangan Thailand mengatakan pemilu masih 1,5 tahun lagi. Berbicara kepada kepala koresponden bisnis BBC Linda Yueh, Sommai Phasee menilai butuh sekitar 1,5 tahun lagi untuk bisa mengadakan pemilu. Dia mengatakan masalah penundaan pemilu sudah didiskusikan dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta. Prayuth sebelumnya memang telah memberi sinyal bahwa rencana pemilu tahun 2015 mungkin bisa berubah. Militer Thailand mengganggap kudeta perlu dilakukan untuk mengakhiri kebuntuan politik dan protes yang terjadi berbulan-bulan. Sebagian warga menolak kudeta, tetapi sebagian lagi menerima. Thailand masih berada di bawah situasi darurat militer, dan pekan lalu Menteri Kehakiman Paiboon Koomchaya mengatakan status itu tetap diberlakukan "tanpa batas" waktu yang jelas. Aksi kudeta diterima oleh banyak warga Thailand, tetapi ada ketidakpuasan tumbuh di dalam negeri dan komunitas internasional karena militer terus memegang kekuasaan. Sommai menegaskan bahwa dia dan perdana menteri sama-sama ingin mengakhiri masa darurat militer, tetapi status itu masih diperlukan sekarang "sebagai alat untuk menjaga keamanan."