Tak terjangkau bank, pengusaha keset dan pandai besi andalkan Fintech
Hampir setengah kilometer dari Jalan Raya Ciseeng, Kabupaten Bogor, Eti dan suaminya sibuk membuat parang di bengkel mereka yang terbuat dari bilik bambu. Selama beberapa jam bekerja, 10 parang sudah terkumpul.
Hasinah meminjam uang dari Amartha untuk mengembangkan usaha keset. "Sehari saya membuat satu kodi parang, 20 biji. Dijualnya 400 ribu. Uang segitu lumayan, buat anak sekolah, makan sehari-hari," kata Eti. Usaha pandai besi milik Eti dan suaminya, Yusuf, telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Penghasilan mereka jauh lebih baik ketimbang ketika Yusuf masih berprofesi sebagai kuli dengan pendapatan tak menentu. Usaha pandai besi yang dirintis Yusuf dan Eti mengandalkan modal hasil pinjaman investor. Berdirinya usaha pandai besi itu tak lepas dari pinjaman modal dari perusahaan teknologi keuangan, Amartha. Awalnya, Eti meminjam Rp500.000. Kini, dia berutang hingga Rp9 juta. "Saya bayar utang per minggu Rp225.000. Tidak terasa karena uangnya saya putar untuk modal," ujar Eti di tengah riuhnya suara gerinda. Hanya beberapa langkah dari bengkel Eti, terdapat rumah Hasinah, perempuan berusia 50 tahun. Dia juga meminjam uang sebesar Rp6 juta dari Amartha untuk usaha keset yang terbuat dari bahan kain bekas. "Saya bisa nambah modal, juga untuk renovasi rumah. Sekarang saya seminggu bayar 153 ribu," kata Hasinah sembari mengenyam keset di lantai terasnya. Di kampung tersebut, Eti dan Hasinah merupakan bagian dari 21 ibu-ibu pengusaha mikro yang menjadi target bisnis Amartha. Uang yang mereka pinjam tidak ada yang mencapai belasan juta rupiah. Pengusaha mikro seperti apa? Ada alasan tersendiri mengapa perusahaan teknologi keuangan alias Fintech tersebut menyasar mereka, sebagaimana diungkapkan pendirinya, Andi Taufan Garuda Putra. "Segmen yang dilayani Amartha ini khusus pengusaha mikro di kawasan pedesaan. Mereka butuh modal nggak besar, misalnya Rp3 juta atau Rp5 juta. Kebutuhannya macam-macam, dagang bakso, usaha rumahan. Mereka struggle dapat akses permodalan. Mau minjam bank, nggak punya jaminan, nggak punya rekening bank, nggak punya pencatatan laporan keuangan. "Adanya kami untuk menghubungkan pengusaha-pengusaha mikro ini bisa untuk meningkatkan pengembangan usaha mereka dan kesejahteraan keluarga mereka," papar Andi. Dalam menjalankan bisnis pinjam-meminjam uang, Amartha sejatinya berperan sebagai penjembatan antara pengusaha mikro dan investor atau istilahnya peer to peer (P2P) lending. Amartha mendapat untung dengan mengutip uang baik dari investor maupun pengusaha. Adapun untuk memulai investasi, investor tinggal membuka aplikasi Amartha melalui ponsel pintar dan memilih beragam pengusaha mikro yang tersedia. Setiap pengusaha mikro disertai beragam informasi, mulai dari profil bisnis hingga pinjaman yang diajukan. Bagaimana menyeleksi pengusaha mikro? Amartha, menurut Andi, melihat profil peminjam dari dua sisi, kemauan bayar dan kemampuan bayar. "Untuk kemauan bayar, kita pakai psikometrik. Kita coba menganalisa perilakunya. Kita kasih pertanyaan psikotes supaya akurat menggambarkan profil peminjam. Untuk kemampuan bayar, kita lihat usahanya sehingga kita bisa estimasi pendapatannya. Kemudian pengeluarannya apa," papar Andi. Dari hasil penilaian tersebut, Andi mengatakan pihaknya mendapatkan skor kredit calon peminjam, A sampai E. Skor A, misalnya, risikonya kecil dan pengembalian untuk investor minim. Adapun skor E diberikan untuk pengusaha yang punya risiko tinggi, namun pengembalian untuk investor tinggi. Apa keuntungan investor? Ketika pengusaha mikro bisa memperoleh pinjaman, lalu apa keuntungan yang didapat investor? Mateus Siagian, seorang investor dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, mengaku sudah meminjamkan uang kepada 630 pengusaha mikro sejak Desember 2017. Total dia menghabiskan Rp1,9 miliar. "Benefit yang saya dapatkan 15% per tahun, lebih besar dari bunga di bank. Pokok utang dan bunga dibayarkan setiap minggu, untuk 52 minggu ke depan. Artinya setipa minggu kita dapatkan 1/50 dari yang kita pinjamkan, juga bunganya. Dengan begitu, kalau kita investkan kembali, itu akan berlipat ganda," kata Mateus. Pria itu mengungkap dirinya mendapat sekitar Rp40 juta per minggu. "Jumlah itu sudah termasuk pokok pinjaman. Bunganya saja empat sampai lima jutaan," ujarnya. Mateus mengklaim tidak pernah menemui kasus gagal bayar. "Semua pembayaran ke saya selalu tepat waktu," cetusnya. Andi Taufan Garuda Putra menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menghindari kasus gagal bayar atau kredit macet dengan menciptakan skema tanggung renteng. Skema ini mewajibkan pengusaha mikro tergabung ke dalam gabungan pengusaha-pengusaha di daerah setempat. Mereka diikat dengan perjanjian untuk membayar utang rekan bisnis yang gagal secara kolektif. "Apabila ada satu orang dalam kelompok itu gagal bayar, kelompok itu akan patungan untuk menalangi utang rekan mereka," jelas Andi. Langkah lainnya, Amartha bekerja sama dengan pihak asuransi sehingga investor dapat membeli garansi. "Kalau ada gagal bayar, dengan menambah premi 1,5%, bisa dilindungi 75% dari sisa utang yang belum tertagih." Cegah lintah darat modern Kemunculan Amartha sebagai salah satu pelaku usaha di bidang P2P Lending mendapat sambutan baik Bhima Yudhistira pengamat ekonomi dari lembaga kajian INDEF. Menurutnya, walau kredit bank telah menyentuh Rp4.700 triliun di Indonesia, ada lapisan masyarakat yang belum terjangkau oleh bank. "Masih ada 41% masyarakat yang meminjam dari teman dan saudara. Padahal, pertumbuhan usaha mikro perlu disokong. Sektor informal kenaikannya dalam tiga tahun terakhir cukup signifikan. Makin banyak orang, terutama perempuan, berusaha mandiri dengan membuat bisnis kecil. Potensi itu yang saya kira akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia," papar Bhima. Akan tetapi, lanjutnya, bukan berarti bisnis P2P Lending bebas risiko. Sebaliknya, kata Bhima, banyak perusahaan teknologi keuangan yang kredibilitasnya diragukan. "Banyak perusahaan yang belum teregistrasi. Ada yang istilahnya HIS, high interest short term. Perusahaan macam ini meminjamkan kredit dengan bunga sangat tinggi, bisa 1% per hari. Ini skemanya mrip lintah darat. Kita harapkan bisa diminimalisir dengan regulasi ketat," jelasnya. Pengawasan Untuk memastikan perusahaan teknologi keuangan seperti Amartha aman digunakan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan penegakan aturan. Kepala sub bagian Perizinan Fintech OJK, Alvin Taulu, menyatakan pihaknya telah menegakkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi. Secara umum perusahaan fintech yang ingin beroperasi di Indonesia, harus memenuhi syarat OJK yakni sudah berstatus terdaftar dan berizin dari pemerintah. Kalaupun perusahaan itu sudah terdaftar dan berizin, OJK akan rutin mendatangi kantor perusahaan tersebut guna melakukan pengecekan fisik teknologi dan mengaudit laporan keuangan. Sistem komputer setiap perusahaan P2P Lending juga akan tersambung dengan OJK sehingga badan itu bisa memantau kegiatan mereka. Aturan OJK, menurut Alvin, tidak membolehkan perusahaan P2P Lending menghimpun dan menyalurkan dana investor atau menampung dana pembayaran pinjaman dari pengusaha mikro. "Dana dari peminjam maupun pengutang harus dikerjasamakan dengan pihak bank," tegas Alvin. Karena itu, setiap transaksi harus menggunakan escrow account—rekening yang dibuka untuk menampung dana tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat khusus sesuai instruksi atau perjanjian antara penyetor dengan pihak yang berkepentingan dengan escrow account tersebut. "Tidak bisa semena-mena, dari pihak fintech melakukan pemindahbukuan, menarik uang secara langsung. Sudah ada mekanismenya dari pihak perbankan," tutup Alvin.