MUI: Fatwa "boleh tak patuh" bukan menyasar Jokowi atau Ahok
Ijtima Majelis Ulama Indonesia menghasilkan sejumlah fatwa baru, termasuk fatwa boleh tak patuh pada pemimpin yang kebijakannya dianggap menyimpang. Namun tak ada fatwa tentang pemutaran rekaman mengaji dan pengeras suara masjid yang dimohonkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Aksi anti Gubernur Ahok dari sejumlah kalangan Islam, termasuk pendiri FPI Rizieq Shihab. Dalam salah satu fatwa disebutkan, pemimpin yang melegalkan hal yang dilarang agama dan atau melarang hal yang diperintahkan agama, boleh tidak dipatuhi. Sejumlah orang yang ditemui wartawan BBC di Jakarta mengatakan mendukung fatwa itu "karena memang seharusnya begitu." Hanya seorang perempuan pejalan kaki yang mengatakan, "sebagai seorang Islam saya mengerti fatwa itu, namun tidak setuju karena ini Indonesia, negara yang beragam, bukan negara seperti Arab Saudi. Seorang pengurus MUI Muhyiddin Junaedi menegaskan, hal itu merupakan bagian dari fatwa tentang pemimpin yang ingkar janji kampanye. "Jadi kalau ada pemimpin yang melarang ibadah tertentu, ya tidak boleh dipatuhi," katanya. Tetapi bukankah susah membayangkan ada pemimpin yang melarang ibadah, dan justru biasanya ikut terlibat, bahkan secara demonstratif, dalam ritual ibadah?" Muhyiddin tidak mengelak. Ia lalu memberi contoh lain. "Contoh lain, misalnya, jika ada pemaksaan dari pemerintah atau kebijakan yang melegalkan perjudian, atau melegalkan tempat-tempat pelacuran dengan berbagai alasan." Musyawarah Muhyiddin memastikan bahwa langkah yang harus diambil jika terjadi hal itu adalah musyawarah, hingga peringatan, atau mengambil langkah "melalui jalur-jalur politik," dan bukan melalui pembangkangan apalagi melakukan tindak kekerasan. Lepas dari itu, tidakkah ini seperti diarahkan pada sosok pemimpin tertentu, khususnya Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok, misalnya, gubernur Jakarta yang banyak disudutkan kaum Islam garis keras. Muhyiddin menampik. "Ini bersifat umum, bukan diarahkan pada pemimpin yang berbeda agama, misalnya, seperti Ahok." Pengurus MUI, Muhyiddin Junaedi "Apapun yang disampaikan oleh mereka yang berbeda pendapat dengan Ahok, itu sah-sah saja. Tetapi Ahok terpilih sebagai gubernur sesuai dengan aturan main, dan hukum yang berlaku di negara ini," kata Muhyiddin Junaedi. Rekaman dan pengeras suara Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan fatwa terkait rekaman mengaji yang sering diputar secara tidak tepat di mesjid. Juga pengeras suara mesjid yang volumenya terlalu tinggi. Hal yang disampaikan oleh wakil presiden Jusuf Kalla saat membuka Ijtima Komisi Fatwa MUI itu. Muhyiddin dari MUI mengakui, tak sedikit penggunaan pengeras suara mesjid yang berlebihan, baik volumenya, maupun lamanya, sehingga mengganggu kenyamanan warga. Juga diputarnya rekaman mengaji, di waktu yang terlalu awal. Namun hal itu katanya, seharusnya diselesaikan melalui "kearifan lokal." "MUI tidak dalam posisi untuk membahasnya secara serius." Terlalu jauh Bagaimanapun KH Hussein Muhammad, pemimpin Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun, Cirebon memandang, fatwa mengenai boleh tidak taat pada pemimpin itu berlebihan karena masuk jauh ke dalam persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Sekelompok demonstran dari lembaga berbendera Islam, dalam sebuah aksi anti Ahok. "Sudah sering (terjadi hal seperti ini). Dipaksakannya kehendak (melalui fatwa) terhadap yang lain yang berbeda. Seharusnya (fatwa diarahkan) pada memberikan ruang pada kebaikan bersama tanpa mengganggu pihak lain." Kyai Husein mengingatkan fatwa hanya merupakan pendapat suatu kalangan ulama yang sifatnya tidak mengikat dan bisa diabaikan. "MUI itu lembaga sosial, ormas, sebagaimana NU, Muhammadiyah, kendati keanggotaannya banyak dari organisasi keagamaan lain. Mereka bisa membuat fatwa. Namun apakah fatwa itu dipatuhi atau tidak, itu terserah masyarakat," katanya. Ditambahkannya, persoalan kenegaraan harus berpatokan pada konstitusi, dan bukan pandangan keagamaan tertentu, kendati itu agama mayoritas.