Kekerasan di Aceh, LSM kritik parpol
LSM di Aceh mengkritik kinerja pimpinan parpol, penyelenggara pemilu dan kepolisian di Aceh yang dianggap tidak mampu menghentikan aksi-aksi kekerasan yang masih terjadi selama kampanye pemilu.
Warga Aceh dilaporkan mulai khawatir terhadap aksi kekerasan selama pemilu. Sampai awal pekan ini, menurut catatan LSM Aceh, terjadi sekitar 45 kasus kekerasan dan 20 pelanggaran pidana pemilu di Aceh. Selasa (25/03) malam, kantor Partai Aceh di wilayah Takengon, Aceh, diserang sekelompok orang yang menyebabkan kendaraan dan sekretariat kantor rusak parah. Ini merupakan kejadian kekerasan terbaru di Aceh setelah seorang politisi Partai Nasional Aceh, PNA, tewas ditembak oleh kelompok bersenjata tidak dikenal pada Minggu (02/03) malam di Aceh Selatan. "Pimpinan partai politik tidak mampu mengontrol anak buahnya," kata koordinator Kontras Aceh, Destika Gilang, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (28/03) siang. Destika kemudian mencontohkan kasus kekerasan di Aceh Utara. "Itu 'kan paling tinggi kasus kekerasannya. Kontrol terhadap anggota (partai politik) di tingkat bawah, tidak kuat," kata Destika. Minggu (16/03) lalu, Polda Aceh telah menangkap tersangka pembunuh politisi PNA Kutamakmur, Aceh Utara, M Yuaini. Polisi menyebut tersangka adalah simpatisan sebuah partai lokal. 'Tidak menganggu pemilu' Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komite Independen Pemilu, KIP Aceh, Junaedi mengatakan, dirinya meyakini bahwa persoalan kekerasan di Aceh tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan di Aceh. Junaedi mengatakan, kekerasan yang terjadi belakangan di Aceh merupakan akibat "konflik internal antar partai lokal yaitu Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh." KIP Aceh menyatakan, kekerasan di Aceh hanya melibatkan dua partai lokal dan bersifat sporadis. PNA dan PA merupakan dua partai lokal di Aceh yang didirikan oleh bekas pimpinan dan anggota Gerakan Aceh Merdeka, GAM. "Karena masyarakat pemilih tidak akan masuk dalam konflik itu. Paling-paling antar anggota partai tersebut. Itu pun hanya terkonsentrasi di pesisir Aceh. Paling tidak hanya di tiga kabupaten kota, lainnya tidak. Itu sifatnya sangat sporadis. Hanya letupan-letupan," kata Junaedi yang dihubungi BBC Indonesia melalui telepon, Jumat (28/03) siang. "Tapi saya berharap kesigapan polisi dapat meredam (konflik tersebut). Penegakan hukum paling penting, siapaun pelaku kekerasan harus ditindak," katanya. Ditanya kenapa KIP Aceh tidak mengeluarkan kebijakan pelarangan kampanye terbuka di Aceh agar dapat mengurangi aksi-aksi kekerasan, Junaedi mengatakan pihaknya dapat melakukannya jika ada rekomendasi seperti itu dari Polda Aceh. "Selama ini kita belum ada rekomendasi (dari Polda Aceh)," katanya. Sejauh ini BBC Indonesia belum dapat menghubungi kepolisian Aceh, terkait persoalan kekerasan di Aceh. Posko pengaduan Sebelumnya, sejumlah LSM di Aceh yang terhimpun dalam Koalisi NGO HAM Aceh, Kamis (27/03), menyatakan kekhawatiran terhadap persoalan kekerasan di Aceh yang dianggap terus meningkat selama pemilu. Mereka mengkritik kinerja penyelenggara pemilu di Aceh, aparat kepolisian dan pimpinan partai politik yang tidak mampu menghentikan kasus-kasus kekerasan di wilayah itu. Para pegiat LSM ini telah mendirikan posko pengaduan kekerasan di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, sebagai tanggapan atas apa yang disebut sebagai lambannya penanganan kasus kekerasan di wilayah itu. "Karena tingkat kekerasan makin meningkat, sehingga kondisi di Aceh tidak aman. Ini yang menjadi keresahan masyarakat, karena proses kekerasan yang jadi korban adalah masyarakat," jelas Destika. Dia mengatakan, apabila penyelenggara pemilu yaitu Komite Independen Pemilu, KIP Aceh, Panwaslu dan kepolisian bersikap tegas sejak awal, maka persoalan kekerasan ini tidak akan berlanjut. "Misalnya ada kejadian penurunan bendera salah-satu partai, sehingga ada simpatisan mengamuk. Ini bisa dicegah oleh penyelenggara pemilu secara baik sebelum terjadinya kekerasan selanjutnya," kata Destika.