Disahkan UU pengakuan masyarakat asli Australia
Majelis rendah parlemen Australia secara bulat meloloskan rancangan undang-undang yang mengakui suku Aborijin dan warga Selat Torres sebagai penduduk pertama negara itu.
Dibutuhkan referendum untuk memasukkan pengakuan ke dalam konstitusi. Pengesahan itu bersamaan dengan peringatan lima tahun permintaan maaf atas masyarakat asli Australia karena ketidakadilan terhadap mereka di masa lalu. Warga masyarakat adat Australia yang menyaksikan sidang dari tribun umum bertepuk tangan menyambut pengesahan RUU, yang mendapat dukungan partai berkuasa maupun oposisi. "Saya yakin bahwa masyaralat siap untuk menerima keadilan dari upaya ini karena rakyat Australia memahami bahwa budaya dan sejarah asli merupakan sumber dari kebanggan kita semua," tutur Perdana Menteri Australia, Julia Gillard. Pengesahan juga akan melancarkan referendum atas masuknya pengakuan tersebut ke dalam konstitusi. "RUU ini mengupayakan momentum yang lebih cepat bagi konstitusi yang mengakui warga Aborijin dan Selat Torres," tambah Gillard. Dia menyatakan akan melalkukan kajian atas undang-undang iniguna menggalang dukungan umum bagi referendum, yang diperlukan untuk mengubah konstitusi. Permintaan maaf Sementara itu pemimpin oposisi, Tony Abbott mengatakan pengakuan konstitusi atas masyarakat asli sudah seharusnya dilakukan dari dulu. "Kita harus menebus penolakan dan kekerasan hati pendahulu kita untuk memungkinkan kita merangkul masa depan sebagai masyarakat yang bersatu," katanya. Tahun 2008, perdana menteri saat itu, Kevin Rudd, menyatakan permintaan maaf kepada masyrakat ada sehubungan dengan undamg-undang dan kebijakan yang menyebabkan kesedihan, penderitaan, dan kerugian. Dalam pernyataan maaf itu, Kevin secara khusus menyebut 'generasi dicuri' yang merujuk anak-anak Aborijin yang dipisahkan dari keluarga mereka. Diperkirakan sekitar 500.000 anak-anak Abroijin ditelantarkan di panti-panti asuhan serta rumah yatim piatu, antara tahun 1930 sampai tahun 1970.