Presiden Erdogan dikritik setelah Pilkada Istanbul diulang menyusul kekalahan partainya
Sejumlah pihak mengkritik Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum menggelar ulang pemilihan kepala daerah Istanbul setelah kandidat dari kubu oposisi mengalahkan kandidat dari Partai AK pimpinan Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan pernah menjabat sebagai wali kota Istanbul. Kritikan itu antara lain disampaikan oleh Uni Eropa yang menyerukan kepada penyelenggara pemilu Turki untuk menjelaskan keputusannya tanpa "ditunda-tunda lagi". Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan keputusan untuk mengulang pilkada pada Juni mendatang tidak transparan dan "tidak dapat dipahami". Erdogan juga dikritik oleh pemerintah Prancis dan anggota Parlemen Eropa dari Belgia, Guy Verhofstadt, yang mengatakan Turki "bergerak menuju kediktatoran". Namun Presiden Erdogan mengatakan keputusan tersebut tepat. "Saya berharap keputusan ini bagus baik bagi Istanbul maupun negara kita. "Sebagai politikus, kami menganggap keputusan ini merupakan langkah tepat untuk memperkokoh tekad kami menyelesaikan masalah dalam kerangka hukum dan demokrasi dan membiarkan rakyat menjadi wasitnya," tegas presiden Turki pada Selasa (07/05). Tuduhan kecurangan Sebelumnya, Komisi Pemilu Turki memerintahkan pemilihan kepala daerah Istanbul diulang setelah kandidat dari kubu oposisi mengalahkan kandidat dari Partai AK pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Partai AK mengklaim ada "ketidakwajaran dan korupsi" dalam penyelenggaraan pilkada Maret lalu yang dimenangi kandidat Partai CHP, Ekrem Imamoglu. Para pendukung Ekrem Imamoglu menggelar pawai setelah Komisi Pemilu Turki mengumumkan Pilkada Istanbul akan diulang. Perwakilan Partai AK pada komisi pemilu Turki, Recep Ozel, mengatakan pemilihan harus diulang karena sejumlah pejabat penyelenggara pemilu bukanlah pegawai negeri dan beberapa kertas rekapitulasi suara tidak ditandatangani. Wakil Ketua Partai CHP, Onursal Adiguzel, mengatakan pengulangan pilkada menunjukkan "ilegal menang atas Partai AK" dan keputusan tersebut jelas bukti "kediktatoran". "Sistem yang membatalkan kehendak rakyat dan mengabaikan hukum bukanlah demokratis dan sahih," cuit Adiguzel. Calon Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Ekrem Imamoglu resmi ditunjuk sebagai wali kota Istanbul pada April lalu, setelah memenangi pilkada sebulan sebelumnya. Namun, atas perintah komisi pemilihan umum Turki, pilkada Istanbul akan diulang pada 23 Juni. Oposisi bertekad menang lagi Dalam pidato yang disebarluaskan media sosial, Imamoglu mengecam keputusan Komisi Pemilihan Umum Turki. "Kami tidak akan pernah mengompromikan prinsip-prinsip kami. Negara ini dipenuhi 82 juta orang patriot yang akan berjuang…sampai detik terakhir untuk demokrasi." Secara terpisah, kelompok pendukung Imamoglu mengimbau semua pihak menahan diri. "Mari berdiri bersama, mari tenang…Kita akan menang, kita akan menang lagi." Presiden Erdogan pernah menjabat sebagai wlai kota Istanbul. Pilkada Turki berlangsung pada 31 Maret lalu, yang dipandang sebagai referendum atas kepemimpinan Erdogan. Meski aliansi Partai AK menang 51% suara secara nasional, partai sekuler CHP menang di Ibu Kota Ankara, Izmir, dan Istanbul—tempat Erdogan pernah menjadi wali kota. Koresponden BBC di Turki, Mark Lowen, melaporkan bahwa Erdogan tidak akan berpangku tangan saat melihat Partai AK kalah di Istanbul. "Siapapun yang memenangi Istanbul, memenangi Turki," kata Erdogan dalam beberapa kesempatan.