Robohnya balkon gedung BEI: 222 gedung Jakarta 'tergolong tak aman'
Ambruknya selasar atau balok gedung Bursa Efek Indonesia mengundang pertanyaan soal pengawasan terhadap gedung bertingkat di Jakarta, apalagi ternyata hampir 30% gedung bertingkat di Jakarta tergolong tidak aman.
Pengawasan gedung-gedung bertingkat di Jakarta perlu diperketat. Data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menunjukkan dari 780 hanya 558 gedung yang memenuhi persyaratan keamanan pada akhir 2017. Sisanya, sebanyak 222 gedung atau 28% belum memenuhi. "Itu kaitannya dengan pencegahan (kebakaran)," kata Subejo, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, kepada BBC Indonesia, Selasa (16/1). Lembaganya, tambah Subejo, memberi kesempatan kepada para pengelola gedung untuk melakukan perbaikan guna memperoleh Sertifikat Keselamatan Kebakaran atau SKK, yang menjadi syarat untuk mendapat Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan. "Kami cuma rekomendasi. Izinnya dari Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Biasanya kalau kami bilang tidak memenuhi syarat, SLF-nya tidak keluar," kata Subejo. Terhadap 222 pengelola bangunan yang masih belum layak, Subejo berharap kerja sama mereka untuk memenuhi kewajiban itu, "Kalau tidak ada itikad baik baru kami tindak lanjut. Kami pasang stiker (penyegelan)." Tingginya angka bangunan tinggi yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dinilai merupakan cermin kondisi gedung-gedung di ibu kota Jakarta, terutama setelah ambruknya selasar gedung BEI, Senin (15/01). Polisi masih menyelidiki penyebab ambruknya lantai mezanin di gedung II Bursa Efek Indonesia. Diduga konstruksi selasar tersebut tidak layak untuk menampung beban atau orang dalam jumlah banyak dan akibat insiden tersebut, puluhan orang terluka. Reaksi atas insiden ambruknya selasar BEI Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan aparatnya sempat kesulitan untuk mengecek secara keseluruhan gedung BEI dengan pemeriksaan terakhir dilakukan berlangsung pada 27 Mei 2017. "Memang tim kami saat itu sulit mengakses seluruh wilayah gedung. Itu menjadi catatan untuk kami," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta. Gubernur Anies Baswedan saat mengunjungi BEI pasca insiden. Menurut Anies, gedung BEI sejatinya memiliki SLF atau Sertifikat Laik Fungsi yang masih berlaku hingga 25 Januari 2018 mendatang dan terbitnya SLF jelas menandakan bahwa gedung tersebut sudah memenuhi standar. Pembangunan gedung BEI, lanjut Anies, juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Secara umum infrastruktur gedung tidak ada permasalahan," ujar Anies. Suasana sesaat setelah selasar BEI ambruk. Pengelola gedung BEI, Cushman & Wakefield, juga menepis anggapan bahwa kualitas bangunannya bermasalah dan salah seorang direkturnya, Farida Riyadi, mengatakan pengecekan selalu dilakukan secara rutin. Pemeriksaan terakhir pada Mei 2017 -yang disebut Anies diwarnai kesulitan- dilakukan secara bersamaan dengan pengecekan struktur oleh konsultan. "Dari awal gedung ini dibangun konsultan struktur terpercaya," tegas Farida. Insiden-insiden mengundang tanya Meski diklaim sudah memenuhi standar, insiden robohnya selasar BEI memunculkan pertanyaan soal pengawasan dan kontrol aparat. Salah contohnya satunya kasus kebakaran Apartemen Parama, di Jakarta Selatan, pada 14 Agustus 2016. Pascakebakaran Parama, baru terkuak ke publik bahwa apartemen tersebut tidak memiliki SLF. Bahkan apartemen sudah disegel sejak Maret 2016. "Seharusnya gedung ini tidak dipakai," kata Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, ketika itu Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya tidak berdaya ketika pengelola apartemen tetap 'menjual' unit-unitnya dan bahkan kemudian diisi penghuni hingga akhirnya kebakaran terjadi padahal gedung seharusnya tidak boleh dipakai. Kebakaran salah satu gedung di Jakarta, Desember 2017. Ketika api melahap, sejatinya Apartemen Parama sedang dalam pengawasan Dinas Penanggulangan Kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang bermula dari lantai 12 apartemen tersebut. Setelah itu berturut-turut berbagai insiden yang melibatkan gedung tinggi terjadi di Jakarta dalam kurun waktu singkat, antara lain pada 9 September 2016, saat api melalap gedung Neo Soho di Jakarta Barat. Petugas pemadam sempat kesulitan mencapai kobaran api karena peralatan pemadam DKI tidak bisa menjangkau bangunan tinggi dan juga tidak ada korban jiwa karena gedung kosong berhubung masih dalam tahap pembangunan. Banyaknya gedung tinggi harus dibarengi dengan pengawasan yang mumpuni. Insiden serupa terjadi pada pada 7 November 2016 di Apartemen Casa Domaine di Tanah Abang yang dilalap api, yang diduga bersumber di lantai 18 dan 20 dari gedung yang sedang dibangun itu akibat puntung rokok pekerja. Sebelumnya, 7 Agustus 2016, api juga melalap gedung Swiss Bell Hotel di Kelapa Gading yang sedang dibangun dan jatuh korban jiwa dua pekerja bangun. Insiden lain terkait pengawasan gedung yang juga merenggut korban jiwa adalah banjirnya lantai basemen gedung UOB, Jakarta Selatan, Januari 2013. Dua orang tewas terlelap air yang tak tertampung sistem irigasi gedung. Penyewa ruang dalam gedung harus kritis pada pengelola Melihat sederat kasus yang melibatkan gedung bertingkat itu, pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengajak penyewa di dalam gedung untuk kritis. "Harus berani meminta jaminan atau garansi bangunan tidak gagal konstruksi," ujarnya. Kasus ambruknya selasar BEI, lanjut Yayat, lebih karena soal struktur dan pemeliharaan. "Usia bangunan juga mempengaruhi keamanan dan keselamatan bangunan." Menurut Yayat, pengelola sebaiknya tidak melakukan segalanya secara internal, "Tetapi juga perlu melibatkan auditor atau lembaga independen." Penghuni gedung diajak kritis mempertanyakan aspek keamanan bangunan. Keterlibatan lembaga independen dalam mengaudit gedung setidaknya akan menjadi garansi bagi penyewa bahwa pemeliharaan dilakukan dengan baik. "Perlindungan para penyewa adalah hal penting," ujar Yayat Supriatna. Pengawasan aparat yang dilakukan selama ini, tambah Yayat lagi, juga perlu dipertanyakan. "Benarkah hanya bersifat di luarnya saja? Apakah umur teknis diaudit juga?" Ahli tata kota dari Universitas Trisakti ini berpendapat bahwa pengawasan oleh pemerintah sebaiknya jangan disederhanakan menjadi persoalan administratif semata karena 'pemahaman struktur bangunan juga penting'.