Presiden Erdogan serukan OKI mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mendesak agar para pemimpin bangsa-bangsa Islam mengakui Yerusalem sebagai 'ibu kota negara Palestina yang diduduki'.
Presiden Erdogan juga menyebut Israel sebagai 'negara teror'. Seruan itu disampaikannya dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung di Istanbul, Turki, Rabu (13/12). "Saya mengajak semua negara mendukung undang-undang internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina yang diduduki." Sementara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan keputusan Amerika Serikat menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan kejahatan yang memperlihatkan pemeirntah Washington sebaiknya tidak punya peran lagi dalam proses Timur Tengah. "Kita seharusnya tidak menerima peran apapun bagi Amerika Serikat dalam proses perdamaian. Mereka sudah membuktikan berpihak sepenuhnya pada Israel," tegasnya. Abbas menambahkan bahwa PBB yang seharusnya mengambil peran dalam perundingan itu. Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT Luar Biasa OKI, di Istanbul, Turki. Presiden Joko Widodo yang juga menghadiri KTT itu, sebelumnya mengatakan akan berupaya membulatkan suara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait pembelaan terhadap Palestina. "Ini adalah kesempatan pertama bagi negara-negara OKI untuk secara bersama dan tegas menolak keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Jokowi kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, sebelum berangkat ke Istanbul. Presiden Joko Widodo, menurut pengamat akan 'bekerja-sama' dengan Turki dan Iran' di KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. Dipimpin oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, KTT Luar Biasa OKI akan dimulai di Istanbul, Rabu (23/12), untuk khusus membahas keputusan Presiden Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah Trump mengundang kecaman internasional karena status Yerusalem -berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993- ditunda hingga berlangsungnya perundingan status permanen di kemudian hari. Bagaimanapun tampaknya tak semua negara, termasuk beberapa negara Timur Tengah, yang mengungkapkan kecaman keras atas keputusan Trump tersebut, yang memicu unjuk rasa jalanan di berbagai tempat dunia. Bahkan di dalam OKI sendiri para pengamat mengatakan bisa terlihat bahwa Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab sebenarnya berlaku lunak terhadap Amerika Serikat. "Karena mereka melihat masalah Palestina telah menjadi beban. Di satu pihak mereka ingin berhubungan dengan Israel untuk menghadapi Iran di Timur Tengah. Tapi di pihak lain, ada ganjalan isu Palestina karena tidak memungkinkan bagi mereka menjalin hubungan resmi dengan Israel sepanjang masalah Palestina tidak terselesaikan," jelas Smith Al Hadar dari ISMES atau Indonesian Society for Middle East Studies. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, termasuk salah satu pemimpin dunia yang mengecam keras keputusan Presiden Trump terkait Yerusalem. Bagaimanapun Al Hadar menegaskan bahwa bukan berarti bahwa pesan Indonesia tidak akan bergema sama sekali di OKI, sebuah organisasi yang beranggotakan 57 negara Islam namun didominasi oleh negara-negara Arab. "Kita tidak bisa lupa ada Iran dan Turki yang sepandangan dengan Indonesa, sehingga posisi Indonesia nanti cukup kuat, sebagai negara (berpenduduk) Islam terbesar di dunia, bersama Iran dan Turki, yang juga merupakan kekuatan di Timur Tengah." Upaya Indonesia di KTT OKI Istanbul ini juga diakui tidak mudah oleh Hamdan Basyar, pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. "OKI terdiri dari bermacam-macam negara yang kebanyakan di Timur Tengah dan di Timur Tengah sendiri memang ada kecaman namun 'adem ayem', terutama Arab Saudi. Dan Jokowi, atau Indonesia yang punya komitmen panjang terhadap Palestina, berupaya di pertemuan OKI ini. Supaya ada solusi yang cukup menyeluruh tentang Yerusalem ini." Keputusan Trump menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memicu unjuk rasa di kawasan Palestina. Apalagi sejauh ini sudah ada yang disebut sebagai Komite Yerusalem atau Komite Al Quds, yang keberadaan dan perannya bisa didorong kembali oleh Indonesia di Istanbul. "Betul memang negara-negara di Timur Tengah dan Teluk ada permasalahan sendiri, tapi kalau dilihat di OKI bisa ditarik ke sana (Komite Al Quds). Memang tidak mudah tapi Indonesia sepertinya mengambil langkah mau memimpin." Di sisi lain, OKI sendiri masih belum mempunyai posisi yang cukup kuat untuk menekan pemerintah Amerika Serikat, yang sejauh ini memilih untuk memperkuat posisi Israel dalam konflik dengan Palestina. Kesepakatan Oslo menunda keputusan tentang status Yerusalem hingga tahap perundingan permanen kelak. Menurut Al Hadar, OKI pada satu sisi mungkin memerlukan kerja sama dengan negara-negara besar dunia lain, bukan saja agar tekanannya lebih bermakna bagi pemerintahan Presiden Trump, juga untuk mencegah mereka kelak mengikuti langkah Trump. "Negara-negara penting dunia seperti Inggris dan Prancis yang merupakan Dewan Keamanan PBB masih belum mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bukan tidak mungkin ke depan mereka juga mengakui Yerusalem dan dengan demikan peluang Palestina untuk mendapat Yerusalem Timur sebagai ibu kota akan hilang." "Kalau cuma berdasarkan suara OKI saja, saya rasa tidak akan cukup berpengaruh...," tegas Al Hadar. Hingga Selasa (12/12) atau sehari menjelang KTT Luar Biasa OKI, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan masih belum jelas apakah Arab Saudi akan datang ke Istanbul atau tidak sementara Uni Emirat Arab dan Mesir hanya akan mengirim menteri luar negeri. Selain Presiden Joko Widodo, beberapa pemimpin negara OKI yang sudah memastikan hadir, antara lain adalah PM Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi, juga Emir Kuwait, Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, dan Emir Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar, serta Raja Yordania, Abdullah II. Yang juga akan hadir adalah Presiden Iran, Hassan Rouhani. Iran dan Arab Saudi belakangan ini terlibat dalam 'persaingan' untuk merebut pengaruh di kawasan Timur Tengah. Dan perpecahan di negara-negara Arab itulah yang agaknya membuat Presiden Donald Trump lebih yakin untuk menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Donald Trump sadar betul dunia Arab itu lebih terpecah belah, disebabkan oleh Arab spring, perang melawan ISIS, kemudian perang saudara di Suriah, Irak, Libia, dan Yaman. Lalu ada persepsi atas ancaman Iran, sehigga posisi vulnerable (mudah diserang) di negara-negara Arab membuat mereka tidak bisa melepaskan diri dari Amerika Serikat," jelas Smith Al Hadar. Dalam konteks tersebutlah, tambah Al Hadar, Presiden Trump berani mengambil langkah yang kontroversial terkait Yerusalem. "Karena dia tahu posisi Arab khususnya di Timur Tengah itu terlalu lemah untuk mengadapi Amerika Serikat," katanya.