Kasus dugaan kekerasan seksual di UGM berakhir damai
Kasus dugaan kekerasan seksual yang mendera mahasiswi bernama samaran Agni berujung damai.
(ki-ka) Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, Djagal Wiseso Marseno; Dekan Fakultas Teknik UGM, Nizam; Rektor UGM, Panut Mulyono; Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna Poerwoko Sugarda; Dekan Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Purwanto. Rektorat UGM telah mempertemukan Agni dengan terduga pelaku berinisial HS pada Senin (4/2). Mereka menandatangani kesepakatan penyelesaian atas peristiwa yang terjadi saat Agni menjalani KKN pada Juni 2017 di Maluku melalui jalur non-litigasi atau secara internal UGM. "Hari ini disepakati penyelesaiannya. Para pihak dengan kesungguhan hati, ikhlas, lapang dada dan bersepakat memilih penyelesaian secara non-litigasi atau internal UGM," kata Rektor UGM Panut Mulyono, dalam jumpa pers di UGM, Senin (4/2). Menurut Panut, dalam pertemuan kesepakatan itu, HS menyatakan menyesal dan mengaku tindakannya adalah sebuah kesalahan. HS memohon maaf kepada Agni atas kejadian di lokasi KKN pada Juni 2017. "Dengan begitu, kami menyatakan perkara ini sudah selesai," ujar Panut, sebagaimana dilaporkan wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan, untuk BBC News Indonesia. Proses selanjutnya, menurut Panut, HS wajib mengikuti mandatory counselling dengan psikolog klinis yang ditunjuk UGM sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. Agni juga wajib mengikuti trauma counselling yang ditunjuk UGM atau yang dipilihnya sendiri sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. UGM, lanjut Panut, akan memfasilitasi dan menanggung sepenuhnya dana konseling Agni dan HS. Panut berjanji, UGM juga akan memberikan dukungan dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi kepada Agni. "Proses pendidikan bagi saudara Agni dan HS untuk dapat diselesaikan bulan Mei 2019 dan memastikan bahwa seluruh klausul yang dapat selesai dengan baik," harap Panut. Agar kasus serupa tidak terjadi, UGM, menurut Panut, membentuk crisis center serta tim khusus untuk membuat SOP serta prosedur pembekalan kepada mahasiswanya. "Kami belajar dari peristiwa ini," katanya. Panut mengaku UGM telah melakukan pembenahan tata kelola penanganan dengan mekanisme penanganan perkara yang lebih jelas dan baik di tingkat fakultas dan universitas agar perkara serupa tidak terulang di masa mendatang. Proses panjang Jumpa pers itu juga tidak menyinggung soal hasil investigasi dan hasil tim komite etik yang dibentuk UGM terkait kasus Agni. Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna Poerwoko Sugarda, mengatakan bahwa hasil investigasi dan komite etik menjadi dasar kesepakatan penyelesaian melalui jalur non-litigasi. "Kami pakai sebagai masukan untuk mengambil keputusan dan keputusan itu adalah kesepakatan penyelesaian kasus itu antara para pihak. Dan yang keluar adalah kesepakatan ini," katanya. Paripurna mengaku membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan kasus Agni melalui jalur non-litigasi karena "butuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak psikologis dan dampak lainnya kepada Agni dan HS." "Mengapa kasus ini begitu lama karena kasus ini menyangkut hal sensitif," katanya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Purwanto, mengatakan, sejak awal memang Agni menghendaki kasusnya diselesaikan melalui jalur internal UGM, bukan melalui jalur hukum. Rektor Universitas Gajah Mada Panut Mulyono (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DI Yogyakarta, di Yogyakarta, Selasa (8/1/2019). ORI DI Yogyakarta memberikan tujuh pertanyaan berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswi UGM berinisal A. Erwan mengaku, munculnya kesepakatan damai pada kasus Agni melalui proses panjang dan tidak ingin memaksakan pendapat. "Kami mendiskusikan apa yang terbaik bagi Agni, karena tugas kami agar Agni mendapatkan keadilan," katanya. Setelah melalui proses panjang dengan berbagai macam pertimbangan, Erwan mengatakan bahwa Agni merasa sudah mendapatkan keadilan yang dia inginkan, "karena itulah kesepakatan perdamaian dari berbagai pihak yang terlibat bisa disepakati sore hari ini". Hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani Agni, HS, dan Rektor UGM, menurut Paripurna, selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian untuk memberikan pertimbangan kepada polisi dalam mengambil tindakan lebih lanjut. "Nalarnya adalah manakala para pihak sudah selesai, kita yakin polisi akan melakukan penyesuaian," katanya. Sebelumnya, pada 9 Desember 2018, Kepala Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Kampus (PKKKL) UGM Arif Nurcahyo melaporkan kejadian tersebut kepada Polda DIY tanpa persetujuan dan konsultasi dengan Agni. Padahal telah disepakati penyelesaian kasus Agni secara internal, bukan jalur hukum. "Arif Nurcahyo melaprkan sebagai pribadi, bukan sebagai pegawai UGM. Rektor telah memanggil dan memberikan teguran," kata Paripurna. Di media sosial, sebagian warganet mencuitkan opini yang menyayangkan penyelesaian damai yang ditempuh dalam kasus Agni selain juga mempertanyakan peran kampus dalam menengahi kasus ini. Meski begitu, ada juga yang berharap bahwa Agni terlibat dalam proses penyelesaian damai yang ditempuh. Hasil komite etik Selain tim investigasi bentukan Rektorat UGM, pihak kampus juga membentuk tim komite etik untuk menangani kasus Agni secara internal. Komite etik beranggotakan 7 orang, diketuai Sri Wiyati dari Fakultas Hukum, enam anggota lainnya adalah Rachmad Hidayah dari Fakultas Filsafat, Winastuti Dwi Atmanto dari Fakultas Kehutanan, Subagus Wahyuono dari Fakultas Farmasi, Tri Winarni Soenarno Putri dari Pusat Studi Wanita, Wiendu Nuryanti dari Fakultas Teknik, dan Amalinda Savirani dari Fakultas Fisipol. Komite etik yang merampungkan kerjanya pada 31 Desember 2018 menyerahkan hasilnya kepada Rektor UGM, Panut Mulyono. Menurut Panut, pihak rektorat telah memanggil Agni dan HS secara terpisah untuk memberitahukan hasil laporan serta rekomendasi tim tersebut. Udi Handayani membenarkan bahwa Agni telah dipanggil Rektorat UGM melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, Djagal Wiseso Marseno, pada Senin (21/01). Dalam pertemuan itu, Agni datang menemui Djagal bersama temannya dan mendapat pemberitahuan hasil tim komite etik secara lisan. Laporan itu berisi kesimpulan atas kasus dugaan pelecehan seksual pada kegiatan KKN-PPM UGM 2017. "Klien kami hanya diizinkan membaca laporannya, dan tidak boleh mengutip, memotret, menyalin, atau memiliki salinan dokumennya," ujar Udi. Menurut Udi, berdasarkan penjelasan Agni, ada dua poin kesimpulan komite etik, yaitu perbuatan yang terjadi adalah tindakan asusila. Namun terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menyikapi keputusan itu. Empat anggota menyatakan sebagai tindak asusila namun tidak mengategorikan jenis pelanggaran, sedangkan tiga anggota lainnya menyatakan sebagai perbuatan kekerasan seksual dan mengategorikannya sebagai pelanggaran berat. Poin kedua, lanjut Udi, berkaitan dengan rekomendasi untuk Agni berupa konseling trauma dan untuk HS berupa mandatory counselling. Mahasiswa UGM menandatangani petisi penolakan kekerasan seksual dalam unjuk rasa 'UGM Darurat Kekerasan Seksual' di Kampus Fisipol UGM, Kamis (8/11). Saat dimintai komentar soal laporan Komite Etik, Panut menyatakan tidak menemukan adanya klausul yang menyatakan perkosaan. "Saya tidak membaca (hasilnya) seperti itu (perkosaan). Artinya tidak membaca masalah …. Perkosaan… Bla, Bla, Bla… Itu tidak muncul," katanya. Namun dia mengatakan untuk langkah selanjutnya, hasil dari Komite Etik sudah dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan. "Semua proses berjalan dengan sangat baik, tinggal mempertemukan keduanya (Agni dan HS)," imbuhnya. 'Keberatan' Meski begitu, Udi menyatakan keberatan dengan kesimpulan komite etik yang menyatakan bahwa perbuatan yang terjadi adalah tindak asusila. Tindakan asusila, menurut Udi, berarti ada peran dari kedua pihak dan artinya menganggap perbuatan dilakukan tanpa ancaman, paksaan, dan atas suka sama suka. Padahal, menurut Udi, fakta dalam laporan Komite Etik menunjukkan perbuatan HS terhadap Agni adalah pelecehan seksual. HS, lanjut Udi Handayani, juga telah mengakui kepada Komite Etik bahwa ia memulai perbuatannya ketika Agni dalam kondisi tidur. Tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan (consent), tidak ada upaya meminta persetujuan, dan dilakukan berdasarkan kehendak dan keuntungan HS. Kejanggalan, menurut Udi, juga tampak pada tidak selarasnya kesimpulan tindak asusila dengan rekomendasi yang diberikan Komite Etik. Udi menemukan, bahwa HS harus harus menjalani mandatorycounseling, sedangkan Agni harus mendapatkan traumacounseling. "Komite etik sebenarnya mengakui adanya dampak psikologis pada penyintas dan itu artinya Agni sebagai korban kekerasan seksual," katanya.