Pembuat film Jagal anggap Simposium 1965 langkah maju
Joshua Oppenheimer, pembuat film Jagal dan Senyap , menilai simposium tragedi 1965 yang berlangsung 18-19 April lalu merupakan “gejala perubahan” dan sebuah “langkah maju”.
Joshua Oppenheimer membuat film Act of Killing atau Jagal dalam versi Indonesia. Dalam wawancara dengan BBC, Oppenheimer menyebut situasi di Indonesia telah menunjukkan perubahan sejak pemutaran kedua filmnya, terbukti dari dialog nasional dan berbagai diskusi publik mengenai tragedi 1965 selama empat tahun terakhir “Ini adalah langkah maju yang sangat besar. Pemerintah memutuskan untuk menggelar simposium semacam ini dan militer berpartisipasi,” kata Oppenheimer. Lebih jauh, Oppenheimer berpendapat bahwa simposium tragedi 1965 merupakan pertanda. "Menurut saya, penyadaran nasional tengah berlangsung dan simposium yang diadakan pekan ini merupakan gejala perubahan, mungkin kemudian terbukti menjadi penggerak perubahan,” ujarnya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyatakan Indonesia tidak akan meminta maaf. Oppenheimer mengatakan bahwa dari posisi pemerintah, simposium ini tidak akan berlanjut ke pembentukan Komisi Kebenaran apalagi proses rekonsiliasi yang didasari temuan Komisi Kebenaran. Apalagi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyatakan Indonesia tidak akan meminta maaf. Meski demikian, dia menilai masyarakat Indonesia memiliki hasrat untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada 1965. “Di seantero negeri, lintas kelas, lintas pandangan politik, ada hasrat untuk mengetahui. Jadi saya pikir, meski tiada Komisi Kebenaran dan meski tiada proses rekonsiliasi, ada upaya tak terhingga dari warga Indonesia untuk membagikan kisah mereka dan itu tidak bisa dihentikan,” katanya. Negara terlibat Simposium tragedi 1965, yang telah berakhir Selasa (19/04) malam, menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965. "Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara," kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium 1965 yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, saat membacakan refleksi hasil simposium, Selasa malam. Negara dinilai terlibat dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965. Dalam pidatonya, Sidarto lantas mengharap agar semua pihak berbesar jiwa dalam memandang adanya praktik pelanggaran HAM yang melibatkan negara. Menurutnya, tragedi 1965 telah menyebabkan pembunuhan dalam jumlah besar, belasan ribu orang dipenjara, dibuang, disiksa, tanpa proses pengadilan atau diberi kesempatan pembelaan diri. Terkait permintaan maaf kepada para korban, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah akan meminta maaf kepada para korban kasus 1965. “Sekarang menuju penyelesaian … belum ada keputusan. Kita ingin ini selesai, jangan menjadi beban masa depan,” kata Presiden Jokowi, Selasa (19/04) malam atau Rabu dini WIB, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Mohamad Susilo. Banyak pihak meyakini tak kurang dari 500.000 anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia tewas setelah “kudeta pada 30 September 1965”.