Kunjungan tim PBB ke Rakhine 'dibatalkan' oleh Myanmar
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan rencana kunjungan timnya ke Rakhine, negara bagian yang ditempati orang Rohingya di Myanmar, dibatalkan oleh pemerintah Myanmar.
Seorang ibu Rohingya menumpang perahu bersama putranya untuk mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh. Sedianya tim PBB hendak melakukan kunjungan ke Rakhine untuk menyelidiki sebab-sebab ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak bulan lalu. Juru bicara PBB di Yangon, Myanmar, Stanislav Saling mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah Myanmar tidak memberikan alasan pembatalan kunjungan. Pengungsi dalam negeri Krisis kemanusiaan terbaru di Rakhine terjadi setelah gerilyawan Rohingya, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA), menyerang pos-pos polisi Myanmar pada akhir Agustus lalu yang sontak memicu serangan balik dari aparat militer Myanmar. Warga Rohingya yang tetap tinggal di Rakhine, seperti Maung Daw ini, dilaporkan juga memerlukan bantuan kemanusiaan. Orang Rohingya -kelompok minoritas yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar meskipun secara turun temurun telah menetap di negara itu- mengatakan bahwa militer Myanmar dan milisi Buddha melakukan kampanye brutal terhadap mereka. Pihak berwenang menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa militernya memerangi kelompok 'teroris' Rohingya. Sejak kekerasan terbaru, sekitar 400.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh. Mereka yang mengungsi dari desa-desa di Rakhine utara, tempat terjadinya kekerasan, juga meliputi warga Rakhine yang mayoritas beragama Buddha dan juga warga yang beragama Hindu. Sebagian besar mengungsi ke kota-kota di Rakhine sendiri, termasuk ibu kota Sittwe. Rumah-rumah warga Rohingya dibakar, para pemiliknya menyelamatkan diri ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Badan-badan bantuan internasional meminta pemerintah Myanmar segera membuka akses ke Rakhine sebab sejak konflik terbaru pecah, pemerintah melarang badan-badan bantuan PBB dan LSM asing beroperasi di negara bagian yang terletak di bagian utara itu. "Kami menyerukan kepada pemerintah dan pihak berwenang Myanmar untuk menjamin bahwa semua warga yang memerlukan di Negara Bagian Rakhine memiliki akses penuh bebas dan tanpa halangan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang bisa menyalamatkan jiwa," kata koalisi LSM internasional, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters. Sejauh ini pemerintah memberikan wewenang kepada Palang Merah Myanmar, dengan bantuan Palang Merah Internasional, untuk menangani bantuan bagi warga Rakhine.