Prancis akan sahkan pernikahan sesama jenis
Presiden Prancis Francois Hollande akan menandatangani sebuah undang-undang kontroversial untuk mengesahkan pernikahan sesama jenis.
Pernikahan sesama jenis pertama di Prancis bisa dilakukan 10 hari setelah UU ditandatangani. Prancis menjadi negara ke delapan di Eropa, dan ke 14 secara global yang mengijinkan pernikahan sesama jenis. Penandatanganan ini dilakukan setelah Jumat kemarin Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan oposisi sayap kanan yang menolak pernikahan sesama jenis. Francois Hollande mengatakan: ''Saya telah mengambil keputusan: sekarang waktunya untuk menghormati hukum Republik.'' Pernikahan pertama yang diatur dalam undang-undang ini akan dilakukan 10 hari setelah ditandatangani Hollande. Hollande dan Partai Sosialis yang berkuasa telah membuat undang-undang reformasi sosial andalan mereka ini sejak terpilih tahun lalu. Setelah perdebatan yang panjang, UU pernikahan sesama jenis dan adopsi akhirnya disetujui oleh Majelis Nasional dan Senat Prancis bulan lalu. Tetapi UU ini langsung mendapat penolakan dari oposisi utama sayap kanan UMP yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi Mahkamah memutuskan Jumat kemarin bahwa pernikahan sesama jenis ''tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi yang ada,'' dan tidak melanggar ''hak dasar atau kebebasan atau kedaulatan nasional''. Mahkamah juga mengatakan bahwa kepentingan anak menjadi paling utama dalam kasus adopsi, memperingatkan bahwa adopsi yang dilakukan pasangan sesama jenis tidak secara otomatis berarti "hak untuk anak". Penolakan berlanjut Seorang pelawak Frigide Barjot, yang menjadi salah satu pihak yang aktif dalam gerakan penolakan pernikahan sesama jenis menyebut keputusan itu sebagai ''provokasi'' dan meminta gerakan penolakan tetap berlanjut. Sejumlah pendemo berkumpul di jalan-jalan Paris menyuarakan penolakan mereka atas keputusan Mahkamah Konstitusi, sebelumnya aksi demo penolakan ini bisa menarik ratusan ribu warga untuk bergabung dan berakhir dengan kekerasan. Presiden UMP Jean-Francois Cope mengatakan bahwa dia menyesalkan keputusan MK tetapi akan menghormatinya. Seorang tokoh senior UMP lainnya Herve Mariton mengatakan partainya akan mengajukan usulan alternatif di tahun 2017 yang akan ''lebih menghormati hak anak-anak''. Kelompok anti pernikahan sesama jenis mendapat dukungan dari Gereja Katolik dan oposisi konservatif, dengan argumen bahwa UU tersebut merusak blok bangunan penting di masyarakat. Dalam jajak pendapat menyebutkan sekitar 55-60% warga Prancis mendukung pernikahan sesama jenis, tetapi hanya 50% yang setuju adopsi yang dilakukan pasangan sesama jenis. Undang-undang ini menjadi pertaruhan politik bagi Hollande yang tingkat popularitasnya saat ini lebih rendah dari presiden-presiden sebelumnya, dengan janji pembangunan ekonomi yang sejauh ini gagal memetik panen dan angka pengangguran di atas 10%.