Peringati 1 Desember Papua, organisasi proPapua merdeka: Hampir 600 orang ditangkap di berbagai kota
Sebanyak 595 orang dilaporkan ditangkap di berbagai tempat di Indonesia seiring dengan berlangsungnya peringatan 1 Desember yang menuntut agar rakyat Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri.
Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya berlangsung ricuh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP mengklaim hampir 600 orang peserta aksi 1 Desember ditangkap di Jayapura, Kupang, Ternate, Ambon, Manado, dan Makassar. Akan tetapi, kepada BBC News Indonesia, Brigjen Dedi Prasetyo selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menepis klaim tersebut. "Nggak ada (ratusan yang ditangkap), cuma 44. Semua sudah dipulangkan, semua sudah diperiksa," ujarnya, pada Minggu (2/12). "Kita amankan karena aksinya melenceng daripada ijinnya mereka," tambahnya. Dalam aksi peringatan 1 Desember di Surabaya—tempat aksi dipusatkan tahun ini—sempat terjadi pemukulan anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) oleh massa Aliansi Surabaya Melawan Separatisme (ASMS) yang menyebabkan 16 orang terluka, seperti dilaporkan oleh wartawan Roni Fauzan untuk BBC News Indonesia. Sekitar 200 mahasiswa anggota AMP Surabaya dan Malang menggelar orasi selama tiga jam, menuntut hak menentukan nasib sendiri untuk West Papua. "Mahasiswa Papua ini kan sudah beberapa kali mengalami diskriminasi, mereka diintimidasi di asrama, segala macam. Jadi, mereka berharap hari ini 1 Desember, mereka berusaha supaya tetap mau menunjukkan bahwa mereka tak mau tunduk atas diskriminasi-diskriminasi tersebut." ungkap Veronica Koman, pengacara AMP. Veronica menambahkan bahwa banyak aktivis AMP diamankan petugas bahkan sebelum peringatan 1 Desember. "Di Kupang, sudah 18 orang ditangkap. Kemudian di Ambon ada 67 orang ditangkap. Kemudian Jayapura saat ini sudah ada massa yang ditangkap. Jadi memang di berbagai titik di mana-mana terjadi represi dan ditangkap," paparnya. Polrestabes Surabaya mengerahkan 700 personil untuk mengamankan aksi 1 Desember. Para mahasiswa pada aksi 1 Desember berhadapan dengan ratusan orang yang tergabung dalam beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, Laskar Garuda, dan Laskar Merah Putih. Wakil Ketua OKK Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Basuki Rahmat, mengatakan pihaknya kecewa dengan aparat kepolisian yang terkesan tidak tegas terhadap aksi demonstrasi yang diduga makar ini. "Kami menyayangkan protap aksi yang dilakukan oleh aparat. Jelas disitu melanggar hukum, dengan memakai atribut Papua Merdeka, membacakan statemen kemerdekaan. Ini adalah melanggar Undang-undang. Harusnya mereka tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia. Ini Surabaya, milik warga Surabaya yang sudah damai, sudah tenang," kata Basuki Rahmat. Yang disanggah oleh Kapolsek Genteng-Kota Surabaya, Kompol Arie Prasetyawan, mengatakan bahwa tugas aparat kepolisian adalah menjamin ketertiban dan keamanan. "Alhamdulillah, sampai saat ini kondusif. Penyampaian pendapat selesai, sudah membubarkan diri dengan penuh kesadaran. Keamanan ketertiban di Surabaya tetap terjaga," ujar Arie Prasetyawan di akhir aksi. Polisi kemudian mengawal anggota AMP kembali ke tempat mereka pertama berkumpul, dengan Arie Prasetyawan menyatakan bahwa "semua penyampaian pendapat, asalkan sesuai dengan tata tertib yang ada, peraturan yang ada, kita kawal. Semua punya hak, dan kita jamin keamanannya." Unjuk rasa sempat diwarnai pemukulan anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) oleh massa Aliansi Surabaya Melawan Separatisme (ASMS) yang menyebabkan 19 orang terluka. 1 Desember dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua karena pada 1 Mei 1963, Irian Barat menjadi bagian Indonesia. UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan catatan tahun 1969 harus diadakan pungutan suara pendapat rakyat. Ketika Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya (Pepera) digelar pada 1969, rakyat di Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, kesahihan hasil Pepera hingga kini masih diperdebatkan sejumlah kalangan.