Ratusan PNS yang tak netral saat pilkada urung dihukum, penindakan 'berbau politis'
Setidaknya terdapat 116 laporan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai daerah terkait penyelenggaraan pilkada dan pemilu sejak Desember 2017.
Meski dilarang memiliki keberpihakan politik, muncul ratusan ketidaknetralan PNS sejak Desember 2017. Namun mayoritas pegawai pemerintah itu urung dihukum karena, menurut pemerintah pusat, kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang berwenang menjatuhkan sanksi tak bebas dari kepentingan politik. "Ada benturan kepentingan, banyak PPK memanfaatkan keberadaan ASN," kata Bambang Dayanto Sumarsono, Asdep Penegakan Disiplin pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). "ASN pun memanfaatkan itu. Mereka khawatir jabatan mereka goyah pasca-pilkada. Mereka sudah memprediksi sehingga condong mendukung calon tertentu," ujarnya menambahkan, kepada BBC Indonesia, Minggu (04/03). Peraturan Pemerintah 53/2010 melarang PNS terlibat aktivitas politik seperti menjadi pelaksana kampanye, menggunakan atribut partai politik, dan mengerahkan PNS lain untuk kepentingan peserta pilkada atau pemilu. Akhir Desember lalu, Menteri PANRB, Asman Abnur, mengimbau PNS menghindari perbuatan yang mengarah pada keberpihakan politik. Asman bahkan menyebut larangan baru, yaitu mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan foto atau swafoto bersama peserta pilkada. Ratusan laporan ketidaknetralan yang mandek itu terjadi meski Kementerian Dalam Negeri menyatakan, proses pengawasan dan penindakan terhadap PNS yang tak netral telah dipersingkat. Direktur Jenderal Soni Sumarsono Februari lalu mengancam PNS yang melanggar ketentuan dengan hukuman pemberhentian sementara. PNS dituntut memberikan pelayanan publik tanpa keberpihakan politik apapun. Menurut Lina Miftahul Janah, Dosen Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia, penindakan yang berjalan di tempat terhadap PNS itu merupakan persoalan turunan dari UU 5/2014 tentang ASN. Lina berkata, sepatutnya beleid itu menyerahkan kewenangan penjatuhan sanksi kepada sekretaris daerah (sekda), bukan kepala daerah. "UU ASN dari awal menentukan, penentu sanksi adalah kepala daerah, maka kini muncul keruwetan tersendiri." "Kalau PPK yang ditunjuk adalah sekda, meski saya tidak bisa menjamin 100%, dia bisa lebih netral karena berstatus pejabat karier," kata Lina melalui sambungan telepon. Prosedur sanksi Bambang Dayanto menuturkan laporan ketidaknetralan PNS disusun Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Badan Pengawas Pemilu di provinsi. Laporan dari dua pengawas itulah yang tidak dilanjuti oleh sebagian kepala daerah. Padahal, kata Bambang, laporan itu harus ditanggapi maksimal selama 14 hari. Merujuk Pasal 33 pada UU ASN, Bambang menyebut Komisi ASN dapat meminta presiden menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang abai pada laporan pelanggaran PNS. Menteri PANRB Asman Abnur berencana mengeluarkan aturan yang lebih rinci terkait aturan netralitas PNS dalam politik. Di sisi lain, Lina menyebut dugaan keberpihakan PNS perlu diteliti secara proporsional. Apalagi, kata dia, larangan berpihak secara politik terus bertambah dari waktu ke waktu. Lina berkata, larangan berswafoto atau berkomentar tentang peserta pilkada atau pemilu tidak tertuang dalam instrumen yang masuk hierarki peraturan perundang-undangan. "Harus proporsional dan jelas, yang disebut tidak netral itu seperti apa," tuturnya. Maret ini, Asman Abnur ditargetkan mengeluarkan peraturan menteri terkait netralitas PNS. Menurut Bambang, beleid yang komprehensif perlu segera disahkan, terutama menjelang pemilu dan pemilihan presiden tahun 2019. "Aturan ini untuk mengantisipasi tahun 2019 karena akan lebih ramai lagi aktivitas politik," kata Bambang. 'Penyakit birokrasi' Merujuk makalah penelitian Affan Gaffar yang berjudul Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System (1992), keberpihakan PNS setidaknya terjadi sejak era Orde Baru. Selama periode itu, Affan menyebut PNS cenderung lekat dengan Partai Golkar, terutama melalui Korps Pegawai Republik Indonesia. "Ada ketentuan monoloyalitas pegawai negeri sehingga Korpri menjadi elemen terbesar dalam Golkar," tulis Affan. Dalam buku The Golkar Way yang ditulis mantan petinggi Golkar, Akbar Tanjung, partai berlambang pohon beringin itu pernah sangat bergantung pada dukungan PNS. "Kekuatan dan kelemahan Golkar ditentukan tiga komponen, yaitu Golkar, ABRI, dan Korpri," tulis Akbar. PNS berhak memberikan hak suara dalam pemilu, tapi tak boleh menunjukkan pilihan politik mereka di ruang publik. Terkait fenomena itu, Lina menyebut kenetralan pegawai pemerintah penting untuk memastikan pelayanan publik tidak dijalankan berdasarkan diskriminasi politik. Siapapun pemenang pemilu, kata Lina, tidak boleh mempengaruhi kinerja PNS sebagai pelayan masyarakat. "Di sini pilihan politik sifatnya rahasia. Seharusnya itu tetap menjadi rahasia atau urusan pribadi saja." "Itulah netralitas PNS, siapapun pemimpinnya, itu tidak boleh pilihannya mempengaruhi pelayanan mereka," kata Lina.