Virus corona: Kontroversi pernyataan 'si kaya dan si miskin' dalam penanganan Covid-19
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, memberikan klarifikasi atas pernyataan si kaya dan si miskin yang kontroversi. Sementara, advokat HAM menilai pernyataan tersebut berbahaya dan dapat membuat kemarahan publik.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat memberikan keterangan pers. Achmad Yurianto menyadari pernyataannya tentang 'si kaya dan si miskin' dalam suatu konferensi pers dalam penanganan Covid-19 telah memicu kontroversi. "Saya sadar bahwa pernyataan saya pasti dipotong-potong dan diviralkan agar heboh. Secara lengkap saya meminta orang kaya peduli sama orang yang harus bekerja harian di luar rumah, mereka rentan sakit," kata Yurianto dalam pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Minggu (29/03). Ia melanjutkan, "Saya ilustrasikan banyak orang kaya yang membantu kebutuhan sembako harian orang miskin, sehingga mereka tidak perlu lagi keluar rumah untuk mengurangi risiko ketularan penyakit." "Orang yang kerja seharian di jalan akan rentan sakit dan bisa menular ke istri anaknya di rumah. Ini makin sulit," kata Yurianto. Yurianto kemudian membagikan sejumlah foto dan video yang menunjukkan bantuan berupa sembako dan makanan kepada pengemudi ojek online, dan warga. Relawan di Yogyakarta membagikan bantuan di tengah pandemi virus corona. Pernyataan berbahaya Menurut Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, M Isnur, klarifikasi yang disampaikan Yurianto belum menjawab protes dari publik. "Tapi klarifikasinya justru kemudian tidak menjelaskan, dan tidak mengklarifikasi apa yang harusnya diklarifikasi dari apa yang orang-orang tangkap," kata Isnur kepada BBC News Indonesia, Minggu (29/03). Isnur menambahkan, pernyataan pejabat publik yang mempertentangkan antara kelas kaya dan kelas miskin dalam situasi krisis kesehatan, hanya akan memperburuk situasi. "Memperburuk situasi dan penanganan yang dihadapi para tenaga kesehatan, di lapangan, di mana-mana," katanya. Sejauh ini, lanjut Isnur, pernyataan yang dilontarkan Yurianto mencerminkan cara penyelenggara negara menangani Covid-19. Dia menilai, masyarakat sedang dipertontonkan diskriminasi dalam penanganan kesehatan. Potret kemiskinan di Indonesia. Contohnya, cerita perlakuan berbeda yang dialami puluhan jurnalis dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjalani test Covid-19 di Jakarta, seperti ditulis mediaindonesia.com. Kemudian, cerita meninggalnya mantan Pemimpin Redaksi Motor Plus, Willy Dreeskandar, yang diduga mendapat penanganan kurang baik saat menjalani perawatan. Terakhir, rencana tes cepat Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Namun, rencana ini ditentang sebagian masyarakat, membuat Presiden Jokowi menyatakan tes massal diprioritaskan untuk tenaga medis. "Ini kan membuat rakyat semakin sakit dan semakin marah. Dan harus hati-hati, kemarahan publik itu ada batasnya. Mereka bisa melampiaskan dalam banyak hal. Itu yang berbahaya," kata Isnur. Isnur pun menyarankan Achmad Yurianto untuk beristirahat sementara waktu sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19. "Mungkin dia stres kan sudah berhari-hari menghadapi terus angka kematian. Dia juga menghadapi koordinasi yang buruk antar pemerintah sebagai juru bicara. Jadi dia, mungkin pada titik yang harus bergantian," kata Isnur. Selain itu, Isnur pun menyarankan agar pemerintah menambah orang sebagai juru bicara terkait penanganan Covid-19. Penyemprotan disinfektan swadaya masyarakat dalam rangka pengendalian Covid-19. Pernyataan menyudutkan PRT Dalam sejumlah klarifikasi kepada media, Achmad Yurianto juga mengemukakan pernyataannya bukan dalam rangka menghina yang miskin. "Saya itu lebih mengatakan untuk menekan yang kaya," ujar Yuri seperti dikutip Detik.com. Di situ, ia mencontohkan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang memiliki mobilitas tinggi dan berpotensi menularkan virus Corona. "Tetapi persepsinya dibalik. Dikira saya menyudutkan yang miskin. Padahal saya ingin mempermalukan yang kaya gitu loh. Misalnya di rumah punya asisten rumah tangga, ART itu tiap hari mondar-mandir dari rumahnya ke rumah majikan, dia naik angkot kan risikonya tinggi toh untuk tertular. Kalau dia nanti sakit terus di rumah majikan sakit semua kan jadi repot," ungkapnya. Dia mengatakan semestinya majikan meliburkan PRT di tengah pandemi Corona. Selain itu, para majikan juga harus memberikan kompensasi. Namun, pernyataan ini dianggap telah menyinggung salah satu PRT di Jakarta, Oom Umiati. Menurutnya, belum tentu virus corona disebarkan melalui PRT kepada majikan. "Kadang-kadang dari pemberi kerja sendiri yang ada (virus), tapi dia nggak paham juga," katanya, Minggu (29/03). Kerumunan seperti di warung kopi mulai dibubarkan polisi dalam pengendalian Covid-19. Hal senada disampaikan PRT lainnya, Astri. "Janganlah menyudutkan kami sebagai PRT, sebagai orang kecil, seolah-olah lah ini kan yang bawa virusnya orang-orang kecil," katanya. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyayangkan pernyataan Yurianto yang tak sensitif terhadap PRT yang menjadi kelompok rentan di tengah pandemi virus corona. "Kan Covid-19 itu terjadi tidak mengenal kelas. Tetapi nggak bisa disudutkan PRT yang membawa," katanya saat dihubungi BBC News Indonesia, Ahad (29/03). Lebih lanjut, Lita mengungkapkan, semestinya pemerintah mengurusi jaminan kerja para PRT yang menjadi kelompok rentan di masa pandemi virus corona. Dalam laporan yang diterima JALA PRT, umumnya pekerja domestik ini tak menerima upah sejak masa tanggap darurat virus corona, pertengahan Maret. Selain itu, kebanyakan pemberi kerja kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan PRT. "Sebagai rentan karena majikan tidak memperhatikan, keselamatan kesehatan, tidak menyediakan APD, PRT rentan kena," kata Lita.