Indonesia akan kirim pekerja migran ke 13 negara dengan 'protokol kesehatan sebagai harga mati', pegiat sebut calon pekerja 'jadi kelinci percobaan'
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ribuan tenaga kerja migran yang dipulangkan karena pandemi virus corona, dipersilakan untuk berangkat lagi secara mandiri karena pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus terkait ini.
Di luar jumlah ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan tengah menunggu kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman lebih dari 88.700 tenaga kerja migran yang siap berangkat ke 13 negara tujuan. Sementara, kelompok pegiat hak buruh migran meminta pemerintah untuk membatalkan pembukaan kembali penempatan pekerja migran ini karena membuat para pekerja menjadi lebih rentan dan dinilai membahayakan kesehatan mereka di tengah pandemi. Pengiriman pekerja migran Indonesia yang sebelumnya dihentikan sejak Maret lalu akibat pandemi Covid-19 kini dibuka kembali oleh pemerintah untuk 13 negara tujuan. Diantaranya termasuk ke Hong Kong, Uni Emirat Arab dan Taiwan. Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pembukaan kembali penempatan pekerja migran dilakukan demi medukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ia menambahah bahwa langkah itu juga diambil berdasarkan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka penerimaan tenaga kerja asing. Menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ada 88.793 calon pekerja migran yang siap berangkat sejak Maret lalu. Kelompok itu berpotensi menghasilkan devisa sekitar Rp3.8 triliun. Potensi remitensi yang dihasilkan tahun 2019 sebesar Rp160 trilun dari 3.74 juta pekerja Indonesia, kata Menaker Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenakan masker usai menyampaikan keterangan tentang peraturan penempatan tenaga migran di Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pemerintah sendiri menyatakan protokol kesehatan dari daerah asal pekerja sampai ke negara tujuan akan diterapkan. Namun, Direktur eksekutif lembaga pemerhati hak pekerja migran Migrant Care, Wahyu Susilo, mengutarakan ketidaksetujuan pihaknya terhadap pembukaan penempatan pekerja migran di tengah pandemi Covid-19. Malah, kata Wahyu, pemerintah semestinya menggunakan momentum ini untuk mengevaluasi tata kelola penempatan pekerja migran demi meningkatkan perlindungan mereka. Ia menambahkan bahwa mengirimkan pekerja migran saat ini berisiko meningkatkan kerentanan mereka. "Langkah ini saya kira berisiko sekali terhadap teman-teman pekerja migran kalau memang akan ada penempatan kesana, itu dari sisi kesehatan saya kira membuat resiko baru, membuat kerentanan baru bagi pekerja migran kita dan saya kira sangat tidak masuk akal dengan kondisi pandemi yang sampai sekarang belum selesai," kata Wahyu kepada BBC News Indonesia via telpon, Rabu (05/08). "Menurut saya mengirim ke situasi yang tidak jelas. Mungkin lebih tepatnya adalah membuat pekerja migran kita yang dikirim itu sebagai kelinci percobaan dari apa yang dikatakan normal baru kebijakan penempatan pekerja migran," tambahnya. Protokol tidak bisa ditawar-tawar Pemerintah mengatakan penempatan tahun ini memprioritaskan para tenaga kerja yang penempatannya tertunda sejak Maret lalu, yang jumlahnya mencapai hingga 88.793 orang. Lebih lagi, para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) juga mesti memenuhi syarat-syarat baru terkait protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, termasuk pelaksanaan tes usap dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR), kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) di Kementerian tersebut, Aris Wahyudi. Biaya tes, kata Aris, tidak akan dibebankan kepada CPMI. Ia mengatakan bahwa pemerintah juga sedang mengupayakan untuk menanggung biaya keperluan tersebut. Aris mengatakan bahwa ada kemungkingkan tidak semua berangkat karena beberapa dari mereka berubah pikiran, mengingat Covid-19 yang sedang mewabah. Meski demikian, Aris menjelaskan bahwa penempatan CPMI menjadi salah satu solusi kesempatan kerja, mengingat situasi perekonomian di dalam negeri yang juga belum normal. "Jadi tetap harus ada, pertama, dari negara tujuan atau negara penempatan - disana ada kebutuhan. Di dalam negeri juga ada kebutuhan, kebutuhan untuk bekerja. Disana ada kebutuhan tenaga kerja. tapi tetap prioritasnya kan di kita, walaupun disana katakanlah bermohon-mohon, dari sisi protokol kesehatannya nggak memungkinakan, kita juga no way," tutur Aris via telpon, (05/08). "Pertimbangannya ada di dalam negeri untuk yang menentukan boleh-tidaknya - di kita - bukan berdasarkan dari demand di luar negeri," tambahnya. Namun, Aris menjelaskan hubungan baik antar-negara tetap dijaga, demi memaksimalkan potensi tenaga kerja dari Indonesia. "Tapi kita kan kita ingin tetap simbiosa mutualisme. Kita tidak boleh apalagi sampai jual mahal, karena nanti kalau kita juga tidak isi, kesempatan kerja itu akan diambil atau dialihkan ke negara lain. Kan kita juga rugi," kata Aris. Ia juga menekankan bahwa kepatuhan protokol kesehatan menjadi harga mutlak dalam proses ini, demi mengurangi potensi penularan Covid-19. "Ya akan seketat mungkin, harga mati, protokol nggak bisa ditawar-tawar - namanya protokol kan. Kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi eksportir virus," ujar Aris Bagaimana dengan nasib pekerja migran yang pulang di tengah pandemi? Jumlah yang siap dikirim ini tidak termasuk sekitar ratusan ribu tenaga kerja yang dipulangkan karena pandemi virus corona. Pada Mei lalu, kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, melaporkan sebanyak 126.742 pekerja migran Indonesia (PMI) telah kembali ke Indonesia. Pekerja migran dari Malaysia tiba di pusat karantina di Medan pada April lalu. Dirjen Binapenta dan PKK Aris Wahyudi mengatakan untuk mereka yang dipulangkan dalam kondisi ini dipersilakan untuk berangkat secara mandiri karena tak ada kebijakan khusus dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa jumlah itu adalah gabungan dari tenaga kerja dengan berbagai status, mulai dari yang putus hubungan kerja (PHK), maupun yang cuti dengan kontrak yang masih berjalan. "Kalau yang masih terikat kontrak, berangkat lagi, monggo, silahkan," kata Aris. "Yang sudah pulang, dengan berbagai sebab, kan ada juga yang balik lagi [berangkat] karena meneruskan kontrak, ada juga dari yang 126.000-an itu. "Yang tidak berangkat lagi ke luar negeri, biarin membangun di dalam negeri - berusaha dengan kegiatan-kegiatan perluasan kesempatan kerja, termasuk kalau memang kesulitan dengan program-program perluasan kesempatan kerja, baik itu dari Kemnaker maupun dari Kementerian lain," tambahnya.