Sri Lanka 'tak tutupi pelanggaran' HAM
Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse mengatakan negaranya tidak menyembunyikan apapun terkait tuduhan kejahatan perang.
Mahinda Rajapakse menyarankan agar tuduhan kejahatan perang ditangani lewat jalur hukum. Ia mengatakan hal itu menjelang pertemuan puncak negara-negara Persemakmuran pekan ini di ibukota Sri Lanka, Kolombo. Rajapakse mengatakan rakyat tewas selama perang saudara melawan pemberontak Harimau Tamil selama 30 tahun, tetapi pemerintah menghentikan pembunuhan itu dengan cara menaklukkan pemberontak. Semua tuduhan mengenai kejahatan perang, lanjutnya, bisa diselidiki melalui jalur hukum. Konferensi Tingkat Tinggi Persemakmuran kali ini diboikot oleh perdana menteri India, perdana menteri Kanada, dan perdana menteri Mauritius karena masalah pelanggaran hak asasi manusia. Mereka tidak menghadiri KTT sebagai protes atas tuduhan-tuduhan kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh pemerintah pimpinan Presiden Mahinda Rajapakse pada akhir perang saudara melawan pemberontak Harimau Tamil empat tahun lalu. Perdana Menteri Inggris David Cameron dijadwalkan tiba di Kolombo meskipun diprotes oleh sejumlah kelompok. Partai Buruh yang beroposisi dan sejumlah perwakilan Tamil di Inggris menyerukan kepada Cameron untuk turut memboikot pertemuan. Namun perdana menteri mengatakan kehadirannya akan lebih berguna guna membahas "sebagian masalah hak asasi manusia". Pemerintah Sri Lanka sebaliknya, justru mengingatkan agar Perdana Menteri David Cameron tidak menyinggung persoalan itu.