Menag tersangka, pemilih terpengaruh?
Status tersangka yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Agama Suryadharma Ali tidak mempengaruhi basis massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menentukan pilihan dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang, kata pengamat.
Menteri Agama Suryadharma Ali menjadi tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji. Tobias Basuki, peneliti partai-partai politik Indonesia dari lembaga kajian CSIS, menyatakan pemilih Indonesia lebih memilih figur dalam pemilihan presiden nanti ketimbang arah partai politik yang mereka pilih saat pemilu legislatif April lalu. “Sulit menentukan apakah kasus yang menimpa Suryadharma Ali mempengaruhi basis massa Partai Persatuan Pembangunan dalam pilpres. Pemilih akan memilih Jokowi atau Prabowo berdasarkan kriteria yang mereka inginkan, bukan berdasarkan arah partai,” kata Tobias kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Hal itu senada dengan pendapat pengamat politik dari Universitas Nasional, Alfan Alfian. "Parpol dalam pilpres tidak menjadi rujukan utama. Tidak menjamin kalau partai A mengusung capres tertentu maka pengikutnya akan memilih dia juga. Referensi tokoh itu saya kira jauh lebih kuat dari referensi partai politik,” ujarnya. Tobias tidak menampik bahwa deretan kasus korupsi yang menimpa politikus akan berdampak buruk terhadap partai-partai politik. Menurutnya, masyarakat akan apatis terhadap politikus. Namun, hal itu dapat diminimalisasi ketika kader-kader partai turun ke tengah masyarakat. Penyelewengan Menteri Agama Suryadharma Ali, yang juga menyandang status sebagai Ketua PPP, dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013 oleh KPK. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan ada dugaan Suryadharma Ali menyalahgunakan wewenang dalam penyelenggaraan haji. Hal itu meliputi penyelewengan dalam pengadaan katering, pemondokan, transportasi, dan biaya perjalanan ibadah haji. Meski demikian, pada Jumat (23/05) pagi, Suryadharma mengaku belum paham bagian mana yang menyebabkan dia menjadi tersangka. “Saya berdoa penetapan saya sebagai tersangka adalah sebuah kesalahpahaman belaka. Kemudian apakah saya akan mundur, saya belum memikirkan hal itu. Saya sedang memikirkan bagaimana pelaksanaan haji ke depan,” ujarnya. Suryadharma dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya, Suryadharma terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.