Aksi 112 batal ke jalan: polisi lebih tegas atau FPI lebih kompromi?
Menyusul kunjungan ke Menko Polhukam Wiranto, Rizieq Shihab dan para tokoh lain setuju membatalkan aksi turun ke jalan 112 dan mengubahnya jadi 'Zikir dan Tausyiah Nasional' di Masjid Istiqlal saja. Apa yang membuat polisi kini bertindak lebih tegas dan pihak pelaku aksi mau berkompromi?
Berbeda dengan aksi 411 dan 212 lalu, aksi FPI, FUI dan GNPF MUI pada 11 Februari nanti disepakati hanya akan berlangsung di Masjid Istiqlal. Kesepakatan bahwa aksi akan berlangsung di Masjid Istiqlal disampaikan oleh Ketua FPI Rizieq Shihab dalam jumpa pers usai pertemuan antara Menkopolhukam Wiranto dengan pemimpin GNPF MUI lainnya pada Kamis (09/02). "Mengingat suhu politik menjelang pilkada di DKI Jakarta ini makin memanas, kemudian adanya gerakan-gerakan yang kami khawatir menjadi provokasi yang tidak sehat yang bisa menimbulkan kaos atau kerusuhan dan lain sebagainya, karena kita tahu juga pada hari tersebut kebetulan ada dua paslon yang akan melakukan kampanye terakhir, akan mengerahkan massa yang cukup besar. "Jadi kami tidak mau terjebak dalam kampanye yang sedang dilakukan," kata Rizieq Shihab. Rizieq Shihab menjadi tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama Presiden Soekarno. Kapolda Metro Jaya M. Iriawan sejak awal sudah menegaskan tidak akan memberi izin aksi turun ke jalan pada 11 Februari, sehari sebelum Masa Tenang Pilkada. Polda juga sudah menyatakan, jika ada yang besikeras turun ke jalan, mereka akan mengambil langkah hukum dengan pembubaran dan tindakan-tindakan lain. Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai kesediaan Rizieq Shihab dan para tokoh GNPF MUI lain untuk tidak turun ke jalan tak lepas dari berbagai kasus hukum yang kini membelit petinggi gerakan tersebut, seperti Rizieq Shihab, Munarman, dan Bachtiar Nasir. "Kalau dari perspektif gerakan, ini kan memang cara penggembosan gitu ya, dengan langsung menerapkan pada pimpinannya, tersangkalah. Kehadiran mereka atau peran mereka tidak utuh lagi dibandingkan 411 atau 212, karena lalu ada kesan 'berkasus'. Belum jelas apakah aksi 112 akan sebesar aksi yang digelar pada 212 ini. Ketua FPI Rizieq Shihab kini menjadi tersangka untuk kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama Presiden Soekarno serta saksi terlapor dalam kasus logo 'palu arit' pada pecahan uang rupiah. Sementara, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Bachtiar Nasir, tengah menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi pada kasus pencucian uang. "Jadi bisa saja bagaimana membuat paralyse' (lumpuh) kekuatan itu karena dalam pilkada ini kan bahaya sekali kalau sampai nanti nuansa campur baurnya politik dan hukum ini tidak dipisahkan. Saat ini terkesan bahwa agak ada keriuhan itu," kata Siti Zuhro. Aksi 112 akan merupakan unjuk rasa keempat FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang dikaitkan dengan pemilihan gubernur Jakarta. Mereka sejak awal menggalang penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Setelah kontroversi pidato Ahok di Pulau Pramuka yang menyebut adanya orang yang 'ditipu' dengan menggunakan Surat Al Maidah 51, FPI dan beberapa kelompok lain sempat memperoleh momentum terkait penentangan terhadap Ahok. Mereka berhasil melangsungkan dua unjuk rasa raksasa, 4 Novermber dan 2 Desember. Namun kali ini momentum berubah. Bahkan sebelum kunjungan Rizieq Shihab dan tokoh lain ke kediaman Wiranto, panglima Laskar FPI Maman Suryadi sudah mengisyaratkan hal ini.. "Rencananya sih kita salat Subuh berjamaah di Masjid Istiqlal. Sampai selesai, ya mungkin jam tiga. Tergantung jamaahnya, kalau diarahkan Istiqlal, ya nggak akan ada gerak jalan," kata Maman kepada BBC Indonesia. Proporsional Dalam jumpa pers bersama Rizieq Shihab usai pertemuan itu, Wiranto menegaskan sikap pemerintah terkait rangkaian berbagai aksi dari GNPF MUI serta FPI. "Tadi sudah kita bincangkan, aktivitas yang dilakukan, betul-betul tidak melanggar hukum yang sudah kita tentukan, untuk masalah-masalah yang terkait unjuk rasa maupun menyangkut masalah pemilu atau pilkada itu," kata Wiranto. Ia menyebutkan, seluruh aparat "akan tetap menegakkan hukum secara bermartabat, tanpa rekayasa-rekayasa tertentu yang menyebabkan masyarakat mendapat kerugian dari penegakan hukum yang tidak benar".