Kasus Acho: Mengapa janji pengembang properti tidak dapat dituntut?
Gara-gara mengeluh soal pengelolaan apartemen melalui blog pribadi, seorang komika dilaporkan pengelola properti dengan pasal pencemaran nama baik.
Janji terkait rencana utama (masterplan) properti tidak dimasukkan ke dalam perjanjian jual beli, yang membuat pengembang 'kerap ingkar janji', kata pakar properti. Hari Senin (07/08) berkas perkara komika tersebut, Muhadkly Acho, dilimpahkan ke kejaksaan, menandakan proses persidangan yang segera berlangsung. Kasus yang menjerat komika Acho bermula dua tahun lalu, ketika dia mengkritik pengelolaan apartemen miliknya yang dianggap 'tidak sesuai dengan perjanjian awal', misalnya terkait parkir, sertifikat, renovasi hingga tagihan PBB. Tanpa peringatan, pengelola apartemen tiba-tiba melaporkannya pada polisi. "Kalau dicek tagar Green Pramuka sih dari tahun 2015 itu banyak yang mengeluhkan, bukan saya saja. Tapi entah kenapa saya yang disasar. Mungkin karena blog saya terlalu sistematis dan menurut mereka sih gara-gara orang baca blog saya jadi malas beli," kata Acho. "Yang saya tulis di blog saya itu padahal tidak ada yang memfitnah, semuanya ada foto-foto, bukti-buktinya, memang berdasarkan apa yang saya alami, itu satu. Yang kedua, saya tidak menyebut nama orang di situ karena tujuan saya bukan untuk menyudutkan seseorang," katanya. Green Pramuka, dalam situs resminya, membantah semua tuduhan Acho. Pengembang 'kerap ingkar janji' Pengamat properti Deden Sudarbo mengatakan kasus ketidaksesesuaian janji pengembang dengan realita dalam praktiknya sudah banyak terjadi karena tidak ada perjanjian yang mengikat mengenai hal ini. "Tidak ada satu pun dokumen legal yang menyatakan hak pembeli yang menyatakan 'pokoknya saya harus mendapatkan sesuai dengan brosur' dan tidak ada kewajiban juga dari developer yang dinyatakan dalam dokumen itu bahwa 'oh saya harus sesuai dengan brosur,'" kata direktur Residensial Savills itu. Deden juga menjelaskan bahwa ada tiga dokumen legal yang ditandatangani oleh pembeli, yaitu: surat pemesanan, PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), dan AJB (Akta Jual Beli) setelah sertifikat keluar. Hal ini, menurut Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsi melanggar UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, Sularsi menambahkan bahwa praktik pengembang yang menjual apartemen berdasarkan desain semata juga melanggar Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 42 ayat 2(e). Berdasarkan UU, pengembang seharusnya baru boleh menjual unit apartemen apabila sudah membangun sedikitnya 20% dari perumahan yang dijual. Menurut YLKI, kelalaian pengawasan terhadap para pengembang-lah yang membuat posisi tawar konsumen lemah. 'Kurang pengawasan' Sularsi menambahkan kelalaian pengawasan terhadap para pengembang-lah yang membuat posisi tawar konsumen lemah. "Siapa yang melakukan pengawasan kepada developer-developer nakal? Ini yang kita lontarkan juga ke Kementerian Perumahan. Siapa yang memberikan izin? Izin belum ada tapi sudah melakukan suatu penjualan. Siapa yang memberikan suatu sanksi? Harusnya ada, ini harusnya kementerian terkait, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Sulastri. "Dan kalau di provinsi berarti kan Dinas Perumahan. Tapi apa yang terjadi di dalam Dinas Perumahan dengan para developer tadi?" Kepala Bidang Pembinaan dan Peranserta Masyarakat (P2M) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengakui belum ada departemen khusus yang melakukan pengawasan di Pemprov DKI. "Di Pergub 88 kalau tidak salah, itu memang belum detil siapa yang mengawasi pemasaran, belum. Ini makanya akan direvisi siapa berbuat apa, dan kalau sudah jelas pengawasannya, kita akan libatkan Satpol PP dan sebagainya," kata Meli. "Pemasaran juga akan diperketat, sampai dia memiliki IMB baru dia bisa memasarkan," tambahnya. Selama ini, kasus hukum terkait properti melibatkan jatuh tempo serah terima atau pembayaran yang tertunda, karena hal-hal ini tertulis dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB.