Investasi ratusan triliun selama ajang IMF-Bank Dunia, apa manfaatnya?
Pemerintah Indonesia menyatakan mereka mendapatkan investasi hampir sebesar Rp252 triliun untuk sekitar 19 proyek infrastruktur, selama pelaksanaan pertemuan tahunan Badan Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, di Bali.
Presiden Jokowi sejak awal menargetkan Indonesia menjadi pusat perhatian para investor yang hadir ke pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, 8-14 Oktober lalu. Capaian angka investasi yang disepakati pemerintah dan kreditur itu dianggap masif karena diperoleh dalam satu ajang yang sama, kata pengamat. Namun apa arti dari beragam kesepakatan kerja sama investasi itu? Dapatkan masyarakat merasakan secara langsung hasil modal triliunan rupiah yang akan didapat pemerintah? "Kalau realiasasi proyek infrastruktur itu bisa cepat, tentu dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat luas," kata ekonom dari Universitas Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, Senin (15/10). Pembiayaan infrastruktur adalah satu dari empat fokus Indonesia pada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, sepanjang pekan lalu. Dalam dua acara berbeda di sela-sela ajang IMF-Bank Dunia, angka investasi yang disepakati mencapai hampir sebesar Rp252 triliun. Menurut data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kesepakatan kerja sama investasi antara pemerintah dan swasta tercapai di sejumlah sektor, antara lain migas, pariwisata, dan pertambangan. Empat sektor lainnya adalah perkebunan, pengembangan tol, energi terbarukan, dan pembangunan bandara. Di ajang IMF-Bank Dunia, PT Pindad sepakat bekerja sama dengan perusahaan Waterbury Farrel untuk membangun pabrik amunisi kecil dengan skema bangun-guna-serah senilai US$100 juta. Prasetyantoko mengatakan, nilai kerja sama investasi itu menunjukkan keuntungan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dua lembaga keuangan dunia tersebut. Jika ajang multilateral tidak digelar di Indonesia, Pras menyebut pemerintah harus mengalokasikan waktu dan anggaran yang lebih banyak untuk mendekati investor, terutama dari luar negeri. "Pemerintah tidak pernah, dalam satu ajang, mendapat kesepakatan kerja sama sebesar ini. Dalam konteks penggalangan dana, ini sesuatu yang positif." "Pemerintah dapat limpahan dari acara yang sebenarnya tidak dibuat untuk mencari investasi. Artinya kita mendapatkan efek samping yang positif," ujar Pras saat dihubungi via telepon. Resiko jalan di tempat Meski kesepakatan investasi triliunan rupiah telah diteken, bukan berarti seluruh proyek dapat berjalan mulus. Pras menuturkan, rencana pembangunan infrastruktur tetap berpotensi mandek. "Masalahnya memang adalah tindak lanjut dari kesepakatan itu." "Selalu ada resiko, misalnya beberapa proyek ternyata tidak visible atau tidak dapat dijalankan, baik dari sisi investor maupun pelaksana," kata Pras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut ajang IMF-Bank Dunia memungkinkan sejumlah BUMN mendapatkan mitra pembiayaan proyek infrastruktur. Pemerintah dalam tiga tahun terakhir rutin memperbarui daftar proyek strategis nasional, mencoret yang dianggap tak berkembang atau menambah yang dinilai mendesak dan mungkin dituntaskan secara cepat. Melalui Perpres 56/2018 misalnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menghapus 29 proyek strategis. Beleid itu menyatakan, total nilai dari 223 proyek strategis nasional mencapai Rp4.150 triliun. Sebesar 59% anggaran atau Rp2.449 berasal dari swasta. Sisanya, sebesar 31% atau Rp1.273 triliun dana proyek ditanggung BUMN atau perusahaan daerah (BUMD). Adapun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 10% anggaran dari APBN. Utang Indonesia bertambah? Pada prinsipnya, kata Prasetyantoko, investasi yang dijanjikan untuk Indonesia selama ajang IMF-Bank Dunia dapat dikategorikan sebagai utang. Namun Pras menyebut kategori utang itu harus dibedakan dengan pinjaman uang dari IMF atau Bank Dunia. "Utang karena kita mau membangun infrastruktur tapi tidak menggunakan uang kita. Tapi kita tidak berutang pada IMF atau Bank Dunia, yang identik bahwa kita kekurangan likuiditas atau krisis," ujarnya. "Kita sedang memberi kesempatan pada investor yang juga mencari keuntungan, salah satunya investasi asing langsung," lanjut Pras. Sejumlah perwakilan kelompok masyarakat sipil berunjuk rasa di arena pertemuan IMF-Bank Dunia. Merujuk data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada Kementerian Keuangan per Mei 2017, Bank Dunia adalah kreditur terbesar Indonesia. Bank Dunia meminjamkan uang sebanyak Rp234,68 triliun ke Indonesia. Angka itu mencapai 32,4% utang luar negeri pemerintah. Secara berturut-turut, kreditur besar Indonesia lainnya adalah Jepang (Rp200,67 triliun), Bank Pembangunan Asia (Rp120,91 triliun), Perancis (Rp24,3 triliun), dan Jerman (Rp24,88 triliun). Sementara itu, pada kuartal kedua tahun 2018, investasi asing langsung terbesar berasal dari Singapura, yakni US$2,7 juta atau Rp41 miliar. Investasi picu masalah di masyarakat? Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia, yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat sipil, menyebut pelanggaran hak asasi manusia kerap terjadi dalam proyek strategis nasional. Hal yang sama diutarakan sejumlah pengujuk rasa yang menentang ajang tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, pekan lalu. Keterlibatan warga disebut minim karena percepatan perizinan, pengadaan tanah, dan pembiayaan proyek melalui utang. Pembangunan bandara di Kulon Progo, DIY, disebut sebagai salah satu ekses proyek infrastruktur. Komnas HAM misalnya, juga merekomendasikan penghentian sementara tahapan proyek pembangunan bandara di Majalengka dan Kulon Progo, atas pertimbangan hak warga. Prasetyantoko mengatakan, potensi persoalan di tingkat akar rumput akan terus ada seiring rencana pembangunan infrastruktur, termasuk yang dibiayai swasta. Menurutnya, pemerintah wajib membuat solusi menang-menang agar proyek itu bermanfaat bagi seluruh pihak. "Resiko dalam manajemen proyek infrastruktur selalu ada, proyek yang dibiayai dengan skema apapun." "Perlu ada pendekatan menyeluruh, misalnya studi visibilitas, bagaimana pemerintah memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan suatu proyek," kata Pras. Sebelum ini, penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali memicu berbagai kritik dari sejumlah kalangan. Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mendesak pemerintah memaparkan penggunaan dana negara untuk perhelatan tersebut. Sementara mantan Meko Kemaritiman, Rizal Ramli, menganggap ajang itu tak sepantasnya digelar di Indonesia setelah bencana alam besar mengguncang Sulawesi Tengah. Namun, beberapa menteri Kabinet Kerja menyatakan pengeluaran sebagai tuan rumah tak lebih banyak dibandingkan manfaat ekonomi yang diraih, baik dari investasi maupun penghasilan langsung yang dirasakan pelaku usaha di Bali.