'Sel tahanan' di sekolah menengah di Batam: 'Lama penahanan tergantung kesalahan'
Sebuah sekolah menengah kejuruan penerbangan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diduga memiliki sel tahanan untuk menahan siswa yang dituduh melanggar aturan sekolah.
Komisioner KPAI, Retno Listiyarti (kanan) dan Ketua KPAI, Susanto, menunjukkan foto ruangan yang mirip sel tahanan di sebuah sekolah menengah kejuruan di Batam, Rabu (12/09). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan temuan kasus ini setelah menerima laporan dari keluarga siswa yang mengaku mengalami kekerasan di sekolah tersebut. "Lama penahanan tergantung tingkat kesalahan, bahkan ada siswa yang mengalami penahanan lebih dari satu hari hari," kata komisioner KPAI, Retno Listiyarti dalam jumpa pers, Rabu (12/09) di Jakarta. Ruangan yang disebut sebagai sel tahanan itu dibatasi pintu besi mirip jeruji, seperti yang terlihat dalam dua lembar foto yang ditunjukkan KPAI dalam jumpa pers. Di ruangan itulah, menurut komisioner KPAI Putu Elfina, ada lebih dari satu siswa yang dituduh melanggar aturan sekolah, ditahan. "Ada beberapa anak yang juga sempat berada di sel tersebut atas nama disiplin, dan berbagai tuduhan yang tidak mendasar," kata Putu Elfina. Temuan KPAI juga menyimpulkan sekolah itu diduga kerap menerapkan hukuman fisik terhadap siswa yang dianggap tidak disiplin dan melanggar peraturan sekolah. Kasus terakhir yang dilaporkan kepada KPAI menyebutkan siswa RS (17 tahun) yang mengaku menjadi korban kekerasan "sampai tangannya diborgol dan dipermalukan di media sosial." Kepala sekolah membantah ada sel tahanan Namun Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan SPN Dirgantara, Susila Dewi, membantah temuan KPAI yang menyebut ada sel tahanan di dalam komplek sekolah. "Sel itu tidak ada... tidak ada penyekapan," kata Susila Dewi, seperti dilaporkan wartawan Batamnews, Johannes Saragih untuk BBC News Indonesia, Rabu (12/09). Menurutnya, ruangan itu merupakan "ruang konseling" untuk "membina" siswa yang tidak disiplin dan melanggar peraturan. Apakah selalu digembok? Tanya wartawan. "Tidak digembok." Ditanya berapa lama siswa yang mengikuti konseling di ruangan tersebut, Susila Dewi mengatakan: "Tergantung dari kesalahannya." "Kalau dia kedapatan merokok, itu kita bina selama tiga hari. Tapi proses belajar mengajar tetap (dilakukan)," ungkapnya. Para siswa itu juga diberi makan dan minum. Apa bentuk hukuman di dalam ruangan? "Tidak diapa-apakan. Hanya disuruh duduk untuk merenungkan apa yang sudah dikerjakannya." Menurutnya, sekolahnya memang menerapkan nilai-nilai kedisiplinan. "Apalagi kita sekolah penerbangan, tidak boleh ada salah. Kalau salah nanti bagaimana kalau ada di atas pesawat." Temuan KPAI menyebut, sekolah ini berfokus pada latihan semi militer. "Siswa-siswa diajarkan menembak dengan senapa angin," ungkap Retno Listiyarti. 'Tangan diborgol dan dipermalukan di medsos' Kasus terakhir dialami siswa berinisial RS, yang menurut KPAI, dituduh melakukan pelanggaran berat sehingga tangannya diborgol dan dipermalukan di media sosial. Dia dijemput pembina sekolah tersebut, ED, dari bandar udara Hang Nadim Batam, dan diborgol, kata KPAI. Dia kemudian difoto dan disebarkan di media sosial. "Di mobil pun, dia sempat dipukul, ditampar, dan itu direkam oleh sesama siswa yang memang dibawah Pak ED," ungkap Komisioner KPAI Retno Listiyarti. Menurut KPAI, ED adalah anggota kepolisian dan pemilik modal sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMK Penerbangan SPN Dirgantara, Susila Dewi membenarkan bahwa RS diborgol selama perjalanan dari bandara ke sekolah. "Karena anak ini sering lari, maka diborgol saja," kata Susila. Namun Susila membantah ada pemukulan terhadap RS. "Tidak dibenarkan sama-sekali," katanya. Ditanya apakah pihaknya akan memberikan sanksi kepada ED, Susila mengatakan: "Saya tidak bisa menjawab, karena saya belum melihat (hasil visum atas luka yang dialami RS)." Dibawa ke sekolah, RS dihukum fisik di lapangan dalam keadaan tangannya masih diborgol dan disaksikan teman-temannya. "Setelah itu dilakukan upacara pelepasan atribut sekolah," kata Retno. Dia kemudian dimasukkan ke ruangan "konseling" sebelum akhirnya "dikeluarkan" oleh perwakilan Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) di Batam dan Kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Riau pada Sabtu (08/09). Apa tanggapan kepolisian? Kasus yang dialami siswa sekolah tersebut telah ditangani kepolisian setempat, tetapi menurut Kasubdit IV Polda Kepulauan Riau, AKBP Suryanto, sejauh ini pihaknya tidak menemukan sel tahanan dan bukti-bukti kekerasan atas siswa tersebut. "Tidak ditemukan hal-hal yang aneh-aneh," kata AKBP Suryanto kepada wartawan, Rabu (12/09), seperti dilaporkan wartawan Batamnews, Johannes Saragih untuk BBC News Indonesia. "Masalah adanya sel, itu tidak ada semua (di lingkungan sekolah)," katanya. Ditanya wartawan tentang tindakan ED yang memborgol RS, Suryanto mengatakan tindakan itu belum bisa langsung dikategorikan tindakan pidana. "Lihat dulu masalahnya, lihat dulu latar belakangnya dulu," ujar Suryanto. Menurut KPAI, walaupun korban RS sempat divisum, keluarga korban belum melaporkan kasus ini kepada polisi dan ada upaya untuk menyelesaikannya melalui mediasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dan berjanji akan menindalanjutinya. Kepala Sekolah SMK Penerbangan SPN Dirgantara, Susila Dewi, mengakui pihaknya sudah melakukan mediasi dengan keluarga korban. "Kita sudah mediasi," katanya. "Pihak sekolah menganggap mediasi itu dilakukan, (kasus) ini selesai. Dan keluarga yang terus menerus diintimidasi, ya mau-tidak-mau, ikut mediasi tersebut," ungkap komisioner KPAI, Putu Elfina. Saat mediasi, lanjutnya, perwakilan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kepulauan Riau memilih walkout, karena proses mediasi itu dianggap melanggar aturan. "Walaupun itu kewenangan kedua belah pihak, secara hukum proses ini harus tetap berjalan," kata Putu. Belum diketahui bagaimana ujung dari kasus ini, tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kepada Kompas.com (Rabu, 12/09), menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dan berjanji akan menindalanjutinya. "Saya minta didalami oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Muhadjir, Rabu (12/9/2018).