Pilkada: Tahapan pemilihan tetap dilaksanakan meski dikritik banyak pihak, Nahdlatul Ulama: 'Nyawa harus diprioritaskan'
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 pada Rabu (23/09) dengan mengumumkan nama-nama pasangan calon (paslon) yang lulus kualifikasi melalui situs resminya, walau sejumlah pihak menyerukan agar Pilkada ditunda agar tidak terjadi klaster-klaster penyebaran Covid-19.
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di Tangerang Selatan, Banten, 12 September 2020. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, mengatakan bahwa penyelamatan kesehatan masyarakat, yang dalam Islam disebut sebagai 'hifdzun nafs', harus lebih diutamakan ketimbang hak-hak asasi lain seperti hak untuk memilih dan dipilih. Namun, menurut Kastorius Sinaga selaku staf khusus Menteri Dalam Negeri, salah satu alasan mengapa Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan adalah guna memberikan momentum bagi perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dikatakan Kastorius, Pilkada dengan protokol kesehatan akan mengarah ke suatu sikap yang optimis bahwa masyarakat bisa mencegah penularan Covid-19. "Itu asumsi yang dipakai oleh pemerintah, di mana bukti-bukti faktual itu sudah terjadi. "Kita paham kepedulian masyarakat dan kita sama persepsi dengan masyarakat bahwa keselamatan masyarakat itu adalah yang paling utama, tapi bukan berarti kita diam menyerah dan mengungkung diri dalam sikap pesimis, kita harus berjuang karena Covid-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir," ujar Kastorius saat dihubungi pada Rabu (23/09). Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat Pilkada, seperti diskualifikasi pasangan calon. "Pemerintah saat ini sedang menyusun Perppu yang berisi tentang penegakan hukum disiplin protokol kesehatan di dalam Pilkada. Di situ nanti jelas sekali regulasi, misalnya di tingkat kampanye, massanya hanya maksimal 50 orang. Jika di ruang tertutup seperti studio, maksimal 30 orang dengan jaga jarak dan tidak ada pengerahan massa waktu kampanye. "Jika terjadi seperti itu akan dikenai sanksi termasuk di dalamnya kita akan atur diskualifikasi pasangan calon, di sini ada reward and punishment, siapa yang melaksanakannya? Seluruh stakeholder penyelenggara Pilkada, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum karena nantinya pelanggaran itu sendiri bukan hanya [dikenai] sanksi sosial, sanksi legislatif, tapi juga sanksi pidana karena bisa dianggap melanggar undang-undang tentang pemberantasan wabah," jelas Kastorius. Petugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, 14 September 2020. Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah Covid-19. Mendagri Tito Karnavian sendiri telah menegur keras 51 kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pada masa pendaftaran calon peserta Pilkada 2020, dari tanggal 4-6 September 2020. Angka tersebut hanyalah "35%" dari total peserta Pilkada dan pelanggarannya disebabkan oleh "tenggat waktu yang sangat sedikit untuk [sosialisasi] pelarangan pengerahan massa, jadi ada yang bandel," ujar Kastorius. "Kita memprediksi tahapan yang rawan [pelanggaran] ini masih bisa terkendali. Di bulan Juli ada dua tahapan [Pilkada] yang bisa kita lalui dengan baik, tanpa ada penularan Covid-19 dan di sana ada penerapan protokol kesehatan yang ketat, yaitu ketika mengadakan pencocokan data pemilih untuk 105 juta pemilih pilkada, itu sukses," jelas Kastorius. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terjadi 234 pelanggaran protokol kesehatan selama masa pendaftaran bakal calon peserta Pilkada. Bawaslu juga mengatakan (22/09) bahwa terdapat sembilan propinsi dan 50 kota atau kabupaten yang penyelenggaraan Pilkadanya "sangat rentan" terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh covid-19. Sebanyak 10 wilayah yang sangat rentan di antaranya Depok, Jawa Barat; kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam di Sumatra Barat; Manado, Sulawesi Utara; Bandung, Jawa Barat, Sintang, Kalimantan Barat; Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat; Bone Bolango di Gorontalo; dan Kota Bandar Lampung. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tangerang Selatan, Banten, 12 September 2020. Kesehatan masyarakat 'harus diprioritaskan' Pilkada tahun ini, yang merupakan pilkada terbesar dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, akan digelar serentak di 270 daerah pada 9 Desember, setelah sempat ditunda. Kampanye dijadwalkan dimulai pada 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai pada 6-8 Desember. Pilkada ini akan diikuti oleh 105 juta pemilih. Sebelum paslon-paslon dalam Pilkada diumumkan (23/09), pemerintah didesak untuk menunda penyelenggaraannya oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, serta mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam argumennya, mereka menyoroti tingginya angka penularan covid-19 di Indonesia baru-baru ini, yang juga menulari beberapa bakal pasangan calon dalam Pilkada. Dalam kolomnya di harian Kompas (21/09), Jusuf Kalla mengatakan: "Sekarang saja sudah ditemukan, di antara sekian banyaknya calon kepala daerah, 60 orang yang dinyatakan positif terinfeksi covid-19." Menurut data terbaru KPU per Selasa (22/09), dari 60 calon kepala daerah yang sebelumnya terbukti positif Covid-19, kini hanya 13 orang. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) menunjukkan bilik suara khusus saat simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tangerang Selatan, Banten, 12 September 2020. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, mengatakan bahwa penyelamatan kesehatan masyarakat, yang dalam Islam disebut sebagai 'hifdzun nafs', harus lebih diutamakan ketimbang hak-hak asasi lain seperti hak untuk memilih dan dipilih. "Dalam keadaan seperti ini mana yang harus dipilih di antara dua hak asasi manusia, mana yang harus diprioritaskan dalam kondisi Covid-19 ini, yang harus dipilih adalah hak yang tidak boleh dikurangi, yaitu penyelamatan nyawa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu mengingat Pilkada berdampak secara nyata terhadap potensi lahirnya klaster baru, maka dalam pandangan Nahdlatul Ulama harus ditunda," kata Robikin. Pada 9 September lalu, Kabag Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Saydiman Marto, mengatakan dalam suatu diskusi daring bahwa salah satu alasan Pilkada tetap dilaksanakan adalah guna menggerakkan perekonomian di masyarakat. Ia mengatakan Pilkada akan menggerakkan paling sedikit "Rp15,22 triliun" dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat di "tingkat bawah." Menanggapi alasan tersebut, Robikin mengatakan: "Alasan ini sangat mudah diperselisihkan, karena untuk menggerakkan ekonomi warga, pertanyaannya adalah, apakah ini cara satu-satunya untuk menggerakkan ekonomi warga? Menurut banyak kalangan, tidak, karena ini bukan cara [menggerakkan ekonomi] yang langsung, cara yang langsung sudah banyak ditempuh oleh pemerintah." Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Teguh Prakosa (kiri) mengayuh sepeda menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Solo, Jawa Tengah, 4 September 2020. Ditunda di sebagian wilayah Arya Fernandes, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, mengatakan bahwa salah satu jalan tengah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan menunda Pilkada di sebagian daerah dengan tingkat penularan Covid-19 yang tinggi. "Saya melihat pengambil kebijakan belum terbuka dengan opsi-opsi alternatif terkait penundaan, misalnya mungkin tidak harus menunda semuanya, tapi kalau pengambil kebijakan keberatan ditunda semua, mungkin bisa ditunda di sebagian daerah yang memang masuk kategori zona merah atau zona hitam covid-19. "Pemerintah tidak membuka ruang diskusi terkait model-model alternatif penundaan, pengambil kebijakan juga tidak terbuka terhadap masukan pihak lain, baik dari ormas kemudian ahli kesehatan dan seterusnya," ujar Arya. Petahana Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, memberikan tanggapan penundaan beberapa tahapan pilkada di Trenggalek, Jawa Timur, 12 September lalu. Beberapa tahapan pilkada setempat ditunda menyusul adanya salah satu bakal calon yang mendaftar di KPU Trenggalek, terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga belum bisa mengikuti tes kesehatan yang dipersyaratkan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada 23 September. Pangi Syarwi Chaniago, direktur eksekutif periset Voxpol Center Research and Consulting, mengatakan bahwa pemerintah memiliki solusi terkait kosongnya kursi pengambil kebijakan di daerah jika Pilkada terpaksa harus ditunda. "Kalau ada kekhawatiran soal pelaksana tugas yang tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang strategis, atau Plt terbatas kewenangannya, kan bisa bupati, walikota untuk sementara ditunjuk gubernur, dan gubernur ditunjuk presiden untuk sementara waktu, karena gubernur dianggap perpanjangan tangan pemerintah pusat, atau dipilih oleh DPRD dulu untuk sementara, masih banyak mekanisme lain," tutur Pangi. Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan bahwa pihaknya mendengar masukan-masukan dari masyarakat tersebut namun sebagai penyelenggara Pilkada, KPU akan berpegang pada landasan hukum yang telah diterbitkan pemerintah dan DPR. "KPU sangat menghormati masukan dari organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah dan juga masukan-masukan dari elemen masyarakat lain, itu sebagai bentuk kekhawatiran, dan komitmen terhadap proses kehidupan berbangsa dan bernegara. "Bagi kami bukan kecil besarnya peluang [penundaan Pilkada], tapi juga dasar hukumnya. Secara hukum keputusannya demikian. Di dalam UU Nomor 6 tahun 2020 opsi penundaan dimungkinkan, tapi tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh KPU," jelasnya.