Pesan politik Jokowi-Prabowo kepada 'aktor politik' di balik isu demo 'jilid dua'
Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (17/11) dianggap sebagai semacam peringatan kepada aktor-aktor politik agar tidak memanfaatkan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok untuk kepentingan politik mereka, kata seorang pengamat.
Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11) siang. "Memang ada upaya dari kelompok tertentu yang mungkin dipercaya oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ibu Megawati, yang ingin mengganggu stabilitas politik di negara ini," kata pengamat politik Yunarto Wijaya dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Kamis malam. Prabowo menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, di tengah gejolak politik yang berkepanjangan terkait dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Walaupun Ahok telah dijadikan tersangka kasus dugaan penistaan agama, di masyarakat terlanjur merebak isu unjuk rasa susulan pada 25 November nanti. Usai pertemuan, Jokowi kembali menegaskan agar perbedaan politik akibat kasus Ahok itu tidak merembet menjadi perpecahan bangsa. "Kita tidak menginginkan kita terpecah-belah gara-gara perbedaan politik, karena sangat mahal harganya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Joko Widodo. Unjuk rasa 4 November berakhir ricuh dan presiden menuding kericuhan itu ditunggani aktor politik. Pesan politik Jokowi-Prabowo kepada 'aktor politik' di balik isu demo 'jilid dua' Hal ini juga diamini Prabowo, "Perbedaan politik itu hal biasa, tidak boleh jadi masalah dan perpecahan (yang) berkelanjutan." Dan menurut Yunarto, dari hasil pertemuan Jokowi-Prabowo dan isi pernyataan Megawati Sukarnoputri di tempat terpisah, menyatakan bahwa mereka akan melawan aktor politik yang memanfaatkannya. "Mereka itu sebenarnya menegaskan bahwa ini harus dilawan bersama," kata Yunarto. Kasus kerusuhan agama Sebelumnya, dalam jumpa pers resmi di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Megawati Sukarnoputri mengatakan, dirinya meminta masyarakat menghormati penyelesaian hukum kasus Ahok. Megawati juga meminta masyarakat tidak menarik kasus Ahok dalam konflik sektarian sambil mencontohkan kasus kerusuhan berlatar agama di Maluku, sekitar 15 tahun silam. "Seperti apa luka yang terjadi pada waktu itu. Ketika para ibu-ibu itu banyak yang menjadi janda, dan anak-anak menjadi tidak terpelihara. Apakah itu yang mau dilakukan Indonesia?" tegas Megawati. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. Yunarto menduga, sikap bersama yang ditunjukkan tiga tokoh politik itu sebagai respons atas isu unjuk rasa susulan pada 25 November terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama. Apalagi, "Kapolri sudah mengatakan bahwa kalau ingin dipaksakan demo lagi, ketika Ahok sudah menjadi tersangka, artinya itu sudah bisa dikatakan cara-cara yang cenderung inkonstitusional," jelasnya. Ditunggangi Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan aktor politik disebutnya menunggangi unjuk rasa 4 November yang berakhir ricuh. Presiden tidak pernah menyebut siapa yang dimaksud identitas aktor politik tersebut. Namun dalam perkembangannya, kepolisian kemudian menangkap sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dianggap menyerang aparat saat demo berlangsung. Dalam berbagai kesempatan, pejabat kepolisian berjanji untuk menyelidiki apakah ada kelompok lain di balik penangkapan aktivis HMI tersebut. Lebih lanjut menurut Yunarto, peringatan yang dilontarkan Jokowi, Prabowo dan Megawati itu diharapkan dapat dijadikan pertimbangan kelompok-kelompok yang ngotot untuk berdemo pada 25 November nanti. Presiden Joko Widodo bertemu kembali dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (17/11) siang. Berbagai organisasi Islam yang terlibat dalam demo awal November sebagian bereaksi positif atas status tersangka Ahok. Akan tetapi di antara mereka belum ada kesepakatan apakah perlu menggelar unjuk rasa susulan pada 25 November nanti. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sudah menyatakan menolak terlibat jika unjuk rasa pada 25 November itu digelar. Pimpinan dua ormas Islam itu menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama kepada kepolisian.