Tuntutan kemerdekaan Papua, RI-KNPB 'berebut pengaruh'
Perebutan pengaruh antara pemerintah Indonesia dan kelompok pendukung kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik terus berlanjut menyusul unjuk rasa ratusan orang di Papua yang menuntut agar diakui oleh sebuah blok regional di kawasan Pasifik, Rabu (13/04).
Dimotori Komite Nasional Papua Barat, KNPB, menurut juru bicaranya, Bazoka Logo, mereka menuntut agar organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, diterima sebagai anggota Melanesian Spearhead Group, MSG. Sementara Indonesia terus mendesak agar statusnya di organisasi Melanesian Spearhead Group, MSG, meningkat dari anggota asosiatif menjadi anggota penuh, kata seorang anggota DPR. MSG, adalah sebuah blok regional di kawasan Pasifik, yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini dan kepulauan Solomon. Organisasi dibentuk pertama kali pada 1988. Semula sebagai observer (peninjau), Indonesia diterima sebagai anggota asosiatif MSG pada KTT ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon pada Juni 2015 lalu, tetapi selalu diprotes oleh organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Kelompok prokemerdekaan Papua ini selalu mempertanyakan kehadiran pemerintah Indonesia di MSG, karena blok regional itu diklaim didirikan untuk kepentingan negara-negara Melanesia dan orang-orang Melanesia yang memperjuangkan kemerdekaan dari wilayah jajahan. Unjuk rasa ULMWP sendiri telah diterima sebagai peninjau sejak pertengahan 2015 lalu, dan terus menuntut agar bisa menjadi anggota penuh seperti yang disuarakan dalam unjuk rasa di Papua dan beberapa kota lainnya, Rabu (13/04). Dimotori Komite Nasional Papua Barat, KNPB, menurut juru bicaranya, Bazoka Logo, mereka menuntut agar organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, diterima sebagai anggota Melanesian Spearhead Group, MSG. Demonstran menuntut agar organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat diterima sebagai anggota Melanesian Spearhead Group, MSG. "Rakyat Papua menuntut dan mendukung penuh ULMWP diterima anggota full (penuh) MSG," kata Bazoka Logo kepada BBC Indonesia. Politisi PDI Perjuangan dan anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon, menganggap desakan kelompok prokemerdekaan Papua untuk menjadi anggota penuh menunjukkan keberadaan MSG makin diperhitungkan. "Kita tidak akan mentolerir bagi (kelompok) bagian-bagian dari Indonesia, termasuk pelaku unjuk rasa di Papua, yang bukan saja menolak Indonesia menjadi member (anggota) MSG, tetapi mereka juga menjadi representasi dari Papua Barat," kata Effendi saat dihubungi BBC Indonesia. Kurang proaktif Sampai Rabu malam, BBC Indonesia belum bisa mendapatkan tanggapan sejumlah pejabat terkait di Kementerian Luar Negeri terkait tuntutan kelompok pendukung prokemerdekaan Papua tersebut. Tetapi dalam sebuah kesempatan, juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir, mengatakan, status pengamat ULMWP tidak dapat berubah menjadi status anggota, karena mereka adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam sebuah kesempatan, juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir, mengatakan, status pengamat ULMWP tidak dapat berubah menjadi status anggota, karena mereka adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Arrmanatha mengklaim isu separatisme Papua tidak lagi menjadi sorotan utama dalam program kerja MSG. “Sehingga sekarang sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, yaitu untuk mengedepankan dan mempercepat proses pembangunan di Indonesia timur, khususnya di mana terdapat banyak masyarakat Melanesia,” kata Arrmanatha. Namun demikian, menurut politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, pemerintah Indonesia kurang bersikap proaktif dalam melakukan upaya diplomatik terkait masalah Papua. "Kita misalnya melihat gerakan Benny Wenda cs (pendukung kemerdekaan Papua) di Afrika, dan mereka hampir tidak ada upaya menghalangi, memprotes kunjungan Benny dkk atas nama OPM, Papua Barat," kata Effendi. Kedepankan dialog Di tempat terpisah, Ketua Papua research centre, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Amirudin al-Rahab, mengatakan kampanye gencar yang dilakukan oleh Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) di kawasan Pasifik, menunjukkan adanya 'dinamika politik baru' terkait masalah Papua. "Perkembangan ini seharusnya dimengerti pemerintah Indonesia, yang tidak bisa lagi melihat Papua seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1980-an lalu," kata Amiruddin kepada BBC Indonesia, Rabu. Amirudin tidak menjelaskan seperti apa 'pendekatan pada tahun 1980-an', tetapi dia mengutarakan: "Sekarang pendekatannya harus menyesuaikan dengan sistem demokrasi yang dianut," katanya. Teroboson politik - seperti pembebasan sejumlah tahanan politik - telah ditempuh pemerintahan Jokowi, selain pembangunan infrastruktur di pedalaman Provinsi Papua. Selain meningkatkan upaya diplomasi, Amiruddin kemudian meminta agar pemerintah Indonesia mengedepankan dialog dengan berbagai kelompok di Papua. "Pakailah ruang untuk berbicara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua," tambah Amiruddin. Dari dialog seperti itu, lanjutnya, kedua pihak dapat mulai membicarakan perbedaan kepentingan di antara mereka. "Dari pertemuan itulah akan diketahui apa persoalan yang harus dipecahkan," tandasnya. Pemerintahan Jokowi telah berjanji menitikberatkan penyelesaian masalah di Papua semenjak dia melakukan kampanye dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Teroboson politik - seperti pembebasan sejumlah tahanan politik - telah ditempuh pemerintah, selain pembangunan infrastruktur di pedalaman provinsi itu, di tengah masih gencarnya tuntutan pemisahan diri Papua dari Indonesia yang disuarakan oleh pendukungnya.