Lion Air JT-610: Perketat aturan keselamatan penerbangan, langkah reaktif?
Kementerian Perhubungan akan meninjau ulang semua peraturan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan di Indonesia, menyusul kecelakaan fatal penerbangan Lion Air JT-610.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau ulang keamanan penerbangan di Indonesia. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai tanggapan atas permintaan Presiden Joko Widodo. "Sangat dimungkinkan kami melakukan suatu evaluasi dan melakukan pengetatan atas fungsi-fungsi investigasi, klarifikasi, pelaporan, dan sebagainya akan dilakukan lebih ketat," kata Budi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (01/11). Dalam upaya tersebut, otoritas Indonesia akan didampingi oleh lembaga regulator penerbangan sipil Amerika Serikat (FAA), Uni Eropa (EU), dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). "Jadi akan kami review semuanya apakah ada yang salah," kata Budi. Namun pengamat penerbangan Gerry Soejatman memperingatkan pemerintah agar tidak mengambil langkah reaktif dengan memperketat peraturan, sebelum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Karawang, Jawa Barat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi baru mulai mengunduh data dari kotak hitam atau black box, yang ditemukan pada Kamis (01/11). Sementara pencarian korban dan identifikasi jenazah terus dilakukan. Peraturan 'sudah ketat' Pengamat keselamatan penerbangan, Gerry Soejatman, meminta pemerintah tidak mengubah peraturan semata-mata karena terjadi kecelakaan. Menurutnya, peraturan maupun sistem pengawasan yang ada "sudah bagus". Ia menyoroti bahwa Indonesia dinyatakan lolos standar keselamatan dan keamanan penerbangan FAA Kategori 1 pada 2016. Sebelumnya, sejak 2007 Indonesia berada di Kategori 2, yang berarti penerbangan dari Indonesia ke AS hanya bisa dilakukan dengan pengawasan tinggi dari FAA. Indonesia juga telah lolos audit dari Uni Eropa dan ICAO. Bahkan Lion Air, maskapai penerbangan biaya murah yang kerap menjadi sasaran keluhan pelanggan pesawat terbang di Indonesia, telah dinyatakan lolos IATA Operational Safety Audit (IOSA) pada 2007. Audit IOSA memeriksa dan menilai manajemen operasi dan sistem kontrol suatu maskapai penerbangan. Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan pemeriksaan "intensif" pada seluruh pesawat Boeing 737 Max 8 yang beroperasi di Indonesia. "Sistem penerbangan yang ada itu berdasar base factor yang ada di dunia. Kalau kita mau review, kita belum tahu penyebab kecelakaan ini apa. Yang mau kita tinjau ulang apa, kita belum tahu. "Menurut saya, sebaiknya pemerintah bersikeras bahwa sistem auditnya jalan, sistem surveilansnya jalan. Kalau nanti ditemukan ada kekurangan, itu akan dicari perbaikan," tutur Gerry kepada BBC News Indonesia. Hal senada dikatakan mantan pilot senior, Stephanus G.S. Ia mengaku merasakan sendiri betapa ketatnya peraturan di industri penerbangan. Sebagai pilot, ia diharuskan menjalani ujian berkala (periodical check) sembilan kali dalam setahun untuk mempertahankan lisensinya. Pengecekan tersebut berupa tes kesehatan dan ujian kecakapan di simulator maupun di udara. "Sangat, sangat ketat pengecekan untuk seorang awak pesawat. Dan ini tidak bisa dinego, [karena] itu standar internasional," ujarnya kepada BBC News Indonesia. Bagaimanapun, menurut pengamat penerbangan Gerry Soejatman, peraturan yang ketat tidak menjamin kecelakaan tidak akan terjadi. "Peraturan dan sistem audit yang ada itu kan jaminan mutu, bukan jaminan mutlak bagi keselamatan penerbangan ... Ini mungkin masalahnya bukan di peraturan, bukan di audit. Mungkin masalahnya sudah di luar itu," pungkas Gerry. Pemerintah akan lakukan pemeriksaan Sementara itu Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan pemeriksaan "intensif" pada seluruh pesawat Boeing 737 Max 8 yang beroperasi di Indonesia. Sepuluh unit pesawat milik Lion Air dan satu unit pesawat milik Garuda Indonesia akan diperiksa ulang dengan kriteria yang lebih detail, setelah diperiksa oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan dinyatakan layak terbang. "Pemeriksaan sejak Senin (29/10) komponen terpasang semua tidak ada melewati batas umur, tidak ditemukan gangguan teknis," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta. Budi menambahkan, kesebelas pesawat itu sudah dibolehkan terbang karena tidak ditemukan masalah yang berkaitan dengan flight control serta kecepatan dan ketinggian. "Tetapi untuk lebih detail kita akan melakukan pemeriksaan tidak berkaitan dengan flight control juga tidak mengenai kecepatan dan ketinggian. Jadi untuk kasus yg sama [dengan pesawat yang jatuh] kita periksa, dan tidak ada masalah," ujarnya. Selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan KNKT dan tim teknisi Boeing. Direktur Utama Lion Air Edward Sirait diminta memberhentikan sementara empat personel terkait selama masa investigasi kecelakaan fatal penerbangan JT-610. Selama pemeriksaan dilakukan, Kementerian Perhubungan merekomendasikan direktur utama Lion Air membebastugaskan sementara empat personelnya yaitu direktur teknis dan pemeliharaan, manajer kontrol kualitas, manajer pemeliharaan penerbangan, dan teknisi penerbangan (release engineer). "Agar dalam masa dibebastugaskan itu mereka lebih fokus untuk mendukung proses investigasi," kata Budi. Selanjutnya, Dirjen Perhubungan Udara membekukan lisensi aircraft maintenance engineer keempat personel tersebut. Mengenai sanksi kepada Lion Air, Menteri Budi mengatakan akan menunggu hasil investigasi KNKT. "Apa yang kita lakukan, akan kita lakukan dengan sistematis dan bertanggung jawab. "Kementerian Perhubungan memiliki tools (perangkat) dan landasan untuk melakukan tindakan tertentu. Tapi kita juga tidak ingin tindakan ini kita lakukan secara gegabah," kata sang menteri.