TNI anggap tes keperawanan 'relevan'
Tes keperawanan calon prajurit TNI masih relevan karena terkait dengan kepribadian dan mental, kata juru bicara TNI, Mayjen M. Fuad Basya.
HRW mewawancarai 11 orang yang menjalani tes dan dokter yang melakukan tes Hal ini dikatakan Fuad Basya kepada wartawan BBC Ging Ginanjar, terkait seruan lembaga pemantau HAM Human Rights Watch (HRW), agar TNI menghentikan segala bentuk tes keperawanan terhadap para calon prajurit perempuan, yang "invasif" dan "menghinakan." Dikatakan Fuad Basya, TNI punya kriteria sendiri dalam menentukan persyaratan bagi para calon pajuritnya, dan pihak lain tak berhak untuk intervensi. Namun menurut HRW, TNI mewajibkan tes keperawanan selain pada para calon prajurit, juga kepada para calon istri prajurit TNI. HRW dalam pernyataannya menegaskan, "Militer Indonesia mesti secepatnya mengakhiri apa yang disebut tes keperawanan, yang melanggar hukum HAM internasional yang melarang perlakukan kejam, tak manusiawi dan menghinakan." Tes dua jari Organisasi yang bermarkas di New York itu melakukan wawancara dengan 11 perempuan yang diharuskan menjalani tes keperawanan di beberapa rumah sakit militer di Bandung, Jakarta dan Surabaya, serta sejumlah dokter yang melakukan tes itu. Disebutkan HRW, dalam temuan mereka, tes itu antara lain dilakukan dengan "metoda dua jari" yang invasif: dokter memasukan dua jarinya, untuk menentukan apakah selaput dara masih utuh. Prajurit perempuan dalam sebuah peragaan di Hari TNI Dalam tanggapannya, jubir TNI Mayjen Fuad Basya mengakui, "Seseorang yang sudah tidak perawan, mendaftar mau jadi prajurit TNI, ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena kecelakaan, bisa juga karena sakit." Namun, lanjut Fuad Basya, bisa juga "karena habit, kebiasaan. Karena memang kelakuannya sudah seperti itu. TNI tidak bisa menerima calon prajurit seperti itu." "Seorang prajurit TNI harus memiliki mental dan kepribadian yang bagus." "Bukan soal perawan atau tidaknya. Tapi kan dokter tahu, dia tidak perawan karena apa." Ditandaskan Mayjen kelahiran Bukit Tinggi itu, untuk TNI, tes (keperawanan) ini masih relevan. "Kalau tidak dibatasi seperti itu, maka orang yang habit-nya tidak bagus akan menjadi prajurit TNI. Padahal prajurit TNI itu adalah pembela negara. Orang yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa." "(Untuk mengukur kepribadian dan mental seseorang,) salah satunya, untuk wanita, di sana (di keperawanan)" "Bagaimana seorang yang mentalnya tidak bagus, kepribadiannya tidak bagus, menjadi prajurit TNI. Ya tidak bisa." "Anda bisa bayangkan, kalau nanti seorang wanita tuna susila menjadi prajurit TNI, mau jadi apa tentara Indonesia." Invasi terhadap tubuh perempuan Tes keperawanan dianggap merendahkan dan merupakan bentuk kekerasan seksual Namun Nisha Varia, dari Human Right Watch menyatakan, "Angkatan Bersenjata Indonesia harus menyadari bahwa tes keperawanan yang menyakitkan dan menghinakan perempuan itu tak ada hubungannya dengan keamanan nasional." Senada dengan itu, aktivis perempuan Tunggal Pawestri menyebutkan, "Tes keperawanan adalah sebuah invasi, serangan terhadap kedaulatan tubuh perempuan." Disebutkannya, keperawanan sebagai perlambang kesucian dan "kelakuan baik" adalah mitos yang harus dihancurkan. "Mitos yang sangat diskriminatif karena hanya berlaku bagi perempuan." Nyatanya, kata Tunggal Pawestri, tak ada tes sejenis terhadap kaum laki-laki. Kekerasan seksual "Saat perempuan diukur kepribadian dan mentalnya dari keperawanannya, maka TNI telah merendahkan perempuan ke tempat yang paling dasar." Ia menyebutkan, gampang sekali menemukan tentara lelaki, mulai prajurit rendahan hingga perwira tertinggi yang diandaikan bermoral tinggi, nyatanya "bermental busuk," "korup" dan "terbiasa melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat kecil dan tak berdaya." "Tes keperawanan harus dihentikan, dan pemerintah harus turun tangan". Lebih dari itu, tegas Tunggal pula, "tes keperawanan termasuk dalam kategori kekerasan seksual, dan karena itu harus dihentikan." Tunggal Pawestri tak habis pikir, di zaman yang sudah semaju ini tes keperawanan yang dipandangnya didasarkan pada "pikiran terbelakang" itu masih diberlakukan. Pemerintah Presiden Joko Widodo harus serius merespons hal ini, kata Tunggal, terutama lembaga seperti Kementrian Pemberdayaan Perempuan.