Pansus hak Angket dan tuduhan safari 'mencari kesalahan KPK'
Selama 26 hari kerja sejak diresmikan 30 Mei lalu, panitia khusus (pansus) hak angket KPK yang dibentuk DPR telah bersafari ke dua penjara koruptor dan menemui pimpinan dua lembaga negara.
Pansus angket KPK bermula saat penyidik menyebut eks anggota DPR Miryam Haryani ditekan koleganya di parlemen untuk tak buka suara di sidang kasus e-KTP. Namun upaya menemukan apa yang disebut sebagai 'ketidakpatuhan KPK terhadap undang-undang' belum menemukan titik terang dan 'justru dianggap kontraproduktif'. Rombongan pansus angket KPK yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Golkar bertamu ke mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Rabu (12/07). Agun mengaku memaparkan urgensi penyelidikan kinerja KPK kepada Tito. "Pansus ini diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan, tapi membuat politik pemberatasan korupsi semakin baik," kata Agun seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama. Kunjungan pansus DPR ke mabes Polri digelar kurang dari 24 jam setelah Misbakhun, anggota pansus dari Fraksi Golkar, menuduh rekrutmen 17 penyidik KPK dari Polri bermasalah. Ia mengklaim mendapatkan data itu dari laporan audit BPK terhadap KPK. "Ada 17 penyidik yang diangkat jadi pegawai tetap KPK sebelum mereka mendapat persetujuan pemberhentian secara hormat dari Polri," ujar Misbakhun, kemarin. Ketua KPK Agus Rahardjo langsung membantah tuduhan tersebut. "Yang kami lakukan tidak ada yang di luar ketentuan," ujarnya. Di sisi lain, Polri pun tak ingin memperpanjang isu tersebut. "Sudah jelas. Isu itu tadi sudah dijelaskan Kapolri kepada ketua pansus," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Mengacu ke BPK Pansus angket KPK memulai safari mereka sepekan setelah Lebaran. Mereka bertandang ke kantor BPK, 4 Juni lalu. Pada pertemuan itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan hasil audit keuangan KPK selama 10 tahun terakhir. Dari dokumen itu, seperti tudingan soal rekrutmen penyidik, pansus mempublikasikan sejumlah tuduhan lain terhadap KPK. Dua di antaranya adalah penggelembungan dana pembangunan gedung baru KPK dan hibah untuk Indonesia Corruption Watch. KPK menghormati langkah pansus angket menyelidiki kinerja mereka. Namun KPK membantah seluruh tuduhan pansus. KPK membantah seluruh tuduhan tersebut. Kepada wartawan, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut KPK selama ini selalu menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. "Sebagian besar temuan yang dicantumkan pada audit BPK itu sudah selesai dan kami tindaklanjuti," tutur Febri. Langgar HAM Pansus angket KPK juga mendasarkan penyelidikan kinjerja KPK pada isu hak asasi manusia. Mereka bertemu belasan narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung dan Lapas Pondok Bambu, Jakarta, untuk memperkuat temuan mereka. Safari pansus itu menuai kritik. "Mengotak-atik keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap para koruptor itu melecehkan pengadilan," kata pakar hukum Refli Harun. Eks Ketua KPK Taufiqurachman Ruki menyebut safari itu tergolong contempt of court. "Terpidana korupsi sampai Sukamiskin itu sudah melalui proses hukum yang benar, kasasi bahkan peninjauan kembali," tuturnya. Di sisi lain, Agun Gunandjar sedari awal menyatakan pansus angket KPK tidak hendak membuat kegaduhan dan melemahkan KPK. Ia mengatakan 'menekan korupsi harus dilakukan dengan penghormatan terhadap hak asasi. "Itu yang sering dikeluhkan," katanya. Akademisi kontra KPK Pansus sejauh ini telah meminta pendapat dari dua pakar ilmu hukum, yakni Romli Atmasasmita dan Yusril Ihza Mahendra. Mengutip Detikcom, ICW menyebut dua pakar itu sulit objektif karena pernah berada di pihak terduga koruptor yang disidik KPK. Romli tercatat pernah menjadi ahli untuk Jenderal Budi Gunawan. Dalam dua terakhir Romli juga menyuarakan pentingnya revisi UU KPK. Sementara itu, Yusril sempat bersaksi untuk Hartati Murdaya. BBC Indonesia bertanya kepada beberapa pimpinan pansus angket KPK tentang rencana mereka mendengarkan pendapat pakar hukum lain. Namun mereka menolak menjawab. Saat pansus KPK mendengar keterangan Romli dan Yusril, pakar hukum Zainal Arifin Mochtar menggalang dukungan untuk KPK dari civitas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mereka menyusul puluhan guru besar dari sejumlah kampus yang lebih dulu menolak angket KPK. Setelah Polri, pansus angket KPK berencana bertandang ke Kejaksaan Agung. Safari belum usai Kerja pansus angket KPK belum akan selesai dalam waktu dekat. Kamis besok, mereka berencana menemui Jaksa Agung Prasetyo. Anggota pansus dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menyebut kunjungan pihaknya ke kepolisian dan kejaksaan tak secara spesifik mengulas pola hubungan penegak hukum dengan KPK. "Lebih ke soal criminal justice system," tuturnya. Lebih dari itu, pansus menganggap langkah mereka tak menyalahi hukum. "Kami tidak membawa kepentingan tertentu. Tugas penyelidikan ini akan kami jalankan sesuai undang-undang," kata Agun Gunandjar.