Donald Trump diminta tidak mendeportasi warga Kristen Indonesia di AS
Gubernur New Hampshire, Chris Sununu pada Senin (23/10) meminta Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan upaya mendeportasi 69 orang Kristen Indonesia yang melarikan diri saat kerusuhan 1998 lalu dan hidup secara ilegal di negara bagian tersebut.
Berbagai protes dilakukan komunitas Kristen di New Hampshire untuk mendukung kelompok imigran Kristen Indonesia. "Saya dengan hormat meminta agar administrasi Anda mempertimbangkan kembali keputusan untuk mendeportasi orang-orang ini, dan saya mendesak sebuah resolusi yang memungkinkan mereka tinggal di Amerika Serikat," tulis Sununu dalam sebuah surat kepada Trump, Jumat (20/10), yang diumumkan kantornya, Senin. "Sementara saya yakin bahwa kita harus mengambil langkah-langkah untuk mengekang imigrasi ilegal, juga penting untuk kita membuat proses imigrasi legal menjadi lebih efisien dan praktis." Gedung Putih sejauh ini tidak menanggapi permintaan untuk menanggapi komentar. Para imigran asal Indonesia itu tinggal di negara bagian itu di bawah kesepakatan tahun 2010 dengan Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Kesepakatan itu memungkinkan mereka tinggal selama mereka menyerahkan paspor mereka dan melapor ke petugas imigrasi secara reguler. Hal itu berubah sejak bulan Agustus lalu saat mereka datang ke pertemuan yang dijadwalkan dengan pejabat ICE di kantor Manchester, New Hampshire, dan diminta untuk membeli tiket pesawat satu arah ke Indonesia, yang mereka tinggalkan setelah kerusuhan 1998. Ke-69 orang itu semuanya etnis Cina, beberapa diantara mereka mengatakan kepada Kantor berita Reuters bahwa mereka khawatir akan menghadapi diskriminasi atau kekerasan jika mereka kembali ke Indonesia- negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Pengacara Imigrasi telah mengajukan tuntutan hukum di Boston atas nama 47 orang yang meminta hakim pengadilan federal untuk melakukan intervensi. Kepala Hakim Distrik A.S. Patti Saris telah memerintahkan untuk tinggal sementara, namun mengindikasikan bahwa dia memiliki yurisdiksi yang kecil tentang imigrasi, yang ditangani oleh Kantor Eksekutif untuk tinjauan Imigrasi (Executive Office for Immigration review). Banyak WNI yang telah tinggal lama di Amerika secara ilegal, memiliki anak yang lahir di negara itu. Saris saat ini menimbang apakah dia dapat memerintahkan penundaan yang lebih lama untuk memberi orang-orang yang terdampak, sebagian besar sudah memiliki anak-anak kelahiran AS, waktu untuk memperbarui usaha mereka untuk mendapatkan status hukum. Warga Indonesia yang beragama Kristen itu memasuki Amerika Serikat secara legal dengan visa turis setelah kerusuhan 1998, yang meletus di akhir krisis keuangan Asia dan memicu reformasi demokrasi di Indonesia. Mereka memperpanjang visa mereka dan gagal melamar suaka tepat pada waktunya, namun diizinkan untuk tinggal secara terbuka sesuai kesepakatan dengan ICE, melakukan negosiasi dengan bantuan Senator AS Jeanne Shaheen, dari Partai Demokrat.