Mengapa Australia 'khawatir' kebijakan mereka memicu kemarahan Indonesia?
Pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison belum lama ini, bahwa dia mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, mengejutkan banyak kalangan, dan tidak ada yang lebih terguncang dari Indonesia yang mungkin merupakan sekutu regional Canberra terpenting.
Presiden Joko Widodo bersama mantan PM Australia Malcolm Turnbull dalam acara di Bali, pekan lalu. Diperlukan berbagai langkah diplomasi khusus untuk memperbaiki hubungan kedua negara, tulis Kathy Marks di Sydney. Dia digulingkan sebagai perdana menteri, meninggalkan kursinya dan menegaskan bahwa dia sekarang hanyalah seorang warga negara biasa. Namun pekan lalu Malcolm Turnbull berada di Bali, bertemu para pemimpin senior Indonesia dalam upaya untuk menenangkan ketegangan diplomatik yang diciptakan oleh orang yang menggulingkannya, Scott Morrison. Jika orang Indonesia merasa bingung, itu bisa dimaklumi. Jelas bahwa mereka galau dan marah setelah bulan lalu PM Morrison mengumumkan bahwa Australia sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui kota yang diperebutkan itu sebagai ibu kota Israel. Berita itu pasti sudah tentu diterima dengan buruk oleh tetangga Australia, Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun pemerintah Australia mengabarkan perubahan kebijakan itu kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri seniornya hanya sekitar 12 jam sebelum pengumuman yang dianggap sebagai upaya untuk merayu warga Yahudi sebelum pemilihan umum dini. Dan saatnya sangat tidak kebetulan: Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi justru sedang menyambut Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki yang berkunjung persis pada hari itu. "Timing-nya sangat buruk," kata Ross Taylor, presiden Indonesia Institute, sebuah lembaga tangki pemikiran yang berbasis di Perth. 'Tamparan' bagi Indonesia Dalam pesan-pesan WhatsApp malam sebelumnya kepada Menlu Australia, Marise Payne, Marsudi menyebut isu pemindahan kedutaan itu sebagai 'pukulan besar' yang akan 'menampar wajah Indonesia atas masalah Palestina'. Pertukaran pesan kedua Menlu itu bocor kepada media. Why the ancient city of Jerusalem is so important Sekarang para diplomat kedua negara bekerja keras meminimalkan kerusakan pada hubungan bilateral kunci yang mencakup kerjasama keamanan regional, pertahanan, kepolisian dan anti-terorisme, serta langkah bersama untuk menanggulangi 'penyelundup manusia.' Yang juga dipertaruhkan adalah perjanjian perdagangan bebas, yang dengan susah payah dinegosiasikan selama satu dekade dan akan segera ditandatangani, yang memberikan Australia akses ke pasar berpenduduk 268 juta orang yang mencakup suatu kelas menengah yang besar. Oleh karena itu, Morrison mengambil langkah tak biasa dengan mengirimkan Turnbull —ke Bali, dalam konferensi tentang kelestarian laut— untuk menjelaskan posisi Australia kepada Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi. Saat menjabat PM, Malcolm Turnbull membangun hubungan hangat dengan presiden Jokowi, dan hubungan bilateral berkembang, setelah meredanya ketegangan akibat terungkapnya fakta bahwa Australia memata-matai para pemimpin Indonesia, serta eksekusi yang dilakukan Indonesia terhadap dua penyelundup narkoba Australia. Scott Morrison menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertama setelah menjadi PM Agustus lalu. Para pakar kebijakan luar negeri mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya akan tergantung pada apakah Morrison, benar-benar akan mengikuti jejak Presiden AS Donald Trump, dengan memindahkan kedutaan ke Israel —yang akan "ditanggapi dengan reaksi yang sangat negatif di Indonesia". Prioritas yang berbeda Joko Widodo menghadapi pemilihan presiden, April mendatang, dan dia tidak boleh memberi kemungkinan kepada lawannya, Prabowo Subianto, untuk melukiskannya sebagai tokoh yang bersikap lembek terhadap Australia. "Setiap hal yang menyiratkan bahwa Jokowi mengabaikan kedaulatan Indonesia dan menyakiti perasaan pemilih Islam, oposisi dapat mengubahnya menjadi masalah besar," kata Evan Laksmana, peneliti CSIS. Dan saatnya sangat tidak kebetulan: Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi justru sedang menyambut Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki yang berkunjung persis pada hari itu. Ini juga merupakan saat yang sensitif secara politik di Australia, dengan pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung bulan Mei mendatang. Pemilu dini ini sangat penting karena pemerintah hanya unggul satu kursi di parlemen. Kendati para pemimpin Indonesia memahami tuntutan politik domestik Australia, masalah Israel-Palestina adalah isu yang "sangat sensitif dan penuh emosi" di Indonesia, kata Evan Laksmana. Australia 'lebih membutuhkan' Terungkap bahwa Morrison tidak berkonsultasi dengan Departemen Luar Negeri Australia sebelum mengumumkan rencana perubahan kebijakan itu. Bahkan Menteri Luar Negeri Payne baru mengetahui hal itu hanya dua hari sebelumnya. Mengacu ke pesan WhatsApp Menlu Retno Marsudi, Taylor mengatakan, "Orang Indonesia tidak biasa marah seperti itu, dan tidak dalam budaya mereka. Para pemimpin Indonesia benar-benar jengkel bahwa hal seperti ini bisa terjadi pada saat ini. Australia benar-benar seperti menjebak Jokowi." Australia berusaha mencegah masuknya pengungsi yang datang melalui perairan Indonesia. Meskipun Jokowi ingin menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan meningkatkan kredibilitas ekonomi Indonesia pada saat rupiah sedang lemah ini, Taylor yakin perjanjian itu akan menjadi korban dini dari keretakan diplomatik yang mendalam, "dan luka akibat pembatalannya akan dirasakan jauh lebih kuat di Australia". "Mari kita jujur, Australia membutuhkan Indonesia lebih dari Indonesia membutuhkan Australia," katanya. "50% dari perdagangan kita dilakukan melalui perairan Indonesia, dan Indonesia bertindak sebagai garis pertahanan pertama kita dalam isu-isu seperti anti-terorisme dan penyelundupan manusia. Ini adalah jenis kerjasama yang dapat dirugikan secara serius." "Turnbull tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa Indonesia —juga Malaysia, dan sebetulnya seluruh kawasan— akan menanggapi (pemindahan kedutaan) dengan sangat serius. Ada juga yang meragukan kemungkinan terjadinya situasi seperti itu. Marcus Mietzner, seorang pakar tentang Indonesia dari Australian National University mengatakan, "Tanggapan keras Indonesia akan menguntungkan Morrison." "Morrison bisa mengungkitnya ketika dia... mengumumkan bahwa setelah dikaji ulang, langkah itu tidak akan dilaksanakan. Ini akan menjadi pesan yang kuat tentang pentingnya hubungan kedua negara, dan membantu menyelamatkan muka Morrison."