Vietnam kenakan dakwaan kasus penggulingan pemerintah
Pihak berwenang Vietnam mendakwa 18 orang dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah dengan ancaman maksimal hukuman mati.
Vietnam merupakan salah satu anggota ASEAN yang masih dipimpin oleh pemerintah komunis. Media resmi negara melaporkan komplotan itu terbongkar di Provinsi Phu Yen, Vietnam bagian tengah, pada Februari tahun ini namun tidak banyak rincian yang diungkapkan. Pemimpin komplotan itu disebut mengelola sebuah taman untuk wisata lingkungan sebagai kedok dalam merekrut para pendukungnya dan diperkirakan sudah memiliki sekitar 300 anggota. Laporan-laporan menyebutkan para terdakwa yang ditangkap bulan Februari tersebut awalnya dituduh menyalahgunakan kebebasan demokrasi yang membahayakan kepentingan negara dan rakyat. Kepolisian mengatakan Kejaksaan Provinsi Phu Yen kemudian mengubah dakwaan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan. Bukan dakwaan pertama Namun sumber-sumber oposisi Vietnam mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak pernah mengetahui tentang keberadaan komplotan itu maupun upaya penggulingan pemerintahan. Dakwaan upaya penggulingan pemerintahan bukan yang pertama kali terjadi di Vietnam, yang masih berada di bawah pemerintahan komunis. Bulan Januari 2010, empat pegiat demokrasi dikenakan dakwaan serupa dengan alasan menyusun dokumen-dokumen maupun blog internet yang antipemerintah. Salah satu yang didakwa adalah pengacara hak asasi terkenal, Le Cong Dinh, yang sering membela para pegiat demokrasi Vietnam yang menghadapi gugatan hukum dari pemerintah. Dakwaan atas keempat pegiat tersebut memicu kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional.