Aturan taksi online berlaku hari ini: apa saja yang perlu Anda ketahui?
Aturan tentang taksi daring mulai efektif berlaku per 1 Febuari 2018, tanpa kompromi. Apa saja yang perlu Anda ketahui tentang aturan tersebut?
Menjelang berakhirnya masa transisi selama tiga bulan sejak penetapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus (ASK) sejak 1 November tahun lalu, Kementerian Perhubungan mulai menerapkan aturan yang menjadi payung hukum kuat bagi keberadaan taksi online pada 1 Febuari. Sembilan poin dalam regulasi ini antara lain: argometer, tarif, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), domisili, sertifikat registrasi uji tipe, dan peran aplikator. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan terhitung setelah 1 Febuari, pihaknya akan menindak tegas mereka yang tidak memenuhi persyaratan. Bahkan, kementerian bersama dengan pihak kepolisian akan melakukan penertiban atau operasi simpatik untuk mengecek taksi online di lapangan. Aturan ini dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kesetaraaan antara taksi daring dan taksi konvensional. Selain itu, memberi rasa aman kepada penumpang. Lantas, apa saja yang diatur dalam aturan ini? Para pengemudi taksi konvensional menentang kehadiran taksi aplikasi. Ribuan pengemudi taksi berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta, pada Selasa (22/03/2016). Wajib KIR dan memiliki SIM A Umum Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menegaskan para pengemudi dan pemilik taksi online harus memenuhi persyaratan terkati uji KIR, penggunaan SIM A Umum dan pemasangan stiker bagi kendaraan mereka. Dengan memiliki surat izin mengemudi (SIM) A Umum para penumpang taksi daring tidak lagi khawatir akan keselamatannya karena pengemudinya sudah mendapatkan pelatihan keselamatan mengemudi (safety driving) dan memiliki sertifikat keselamatan mengemudi. "Semua pengemudi taksi online, harus mempunyai SIM A Umum. Dengan begitu ada jaminan keselamatan karena kendaraan itu dioperasikan oleh SDM profesional," jelas Dirjen Budi dalam keterangan pers. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan faktor masih banyaknya warga yang menggantungkan hidupnya sebagai pengemudi taksi konvensional. Sementara, KIR merupakan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor bagi kendaraan yang menjadi transportasi umum, ini tentunya menguntungkan pengguna taksi dnline karena kendaraan yang digunakan sebagai transportasi umum sudah terjamin keselamatannya karena sudah lolos uji kelayakan dan akan dicek secara berkala setiap enam bulan sekali. Tarif batas bawah dan atas Peraturan ini mengatur tarif batas atas dan batas bawah taksi daring untuk memberikan persaingan harga yang sehat antara taksi daring dan taksi konvensional. Tarif batas ditetapkan sebesar Rp 3.500 per kilometer untuk melindungi persaingan tarif antar aplikasi yang tidak sehat. Sebelumnya, perusahaan taksi daring menetapkant tarif sangat rendah, sekitar Rp1.700 hingga Rp2.700 per kilometer, yang merugikan pengemudi taksi daring karena pendapatan yang diterima tidak mencukup kebutuhan biaya operasional. Bajaj pun ikut melakukan penolakan terhadap taksi berbasis aplikasi online. Sementara tarif batas atas ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilometer untuk melindungi penumpang taksi daring agar ketika terjadi permintaan tinggi dan kondisi khusus, seperti kemacetan luar biasa, hujan hari libur dan hari raya, perusahaan taksi daring acap kali menerapkan tariff setinggi mungkin, bahkan mencapai sekitar Rp8.000 - hingga Rp10.000 per kilometer. Sudah tentu tarif sebesar itu memberatkan penumpang. Terdaftar di badan hukum Selain itu, akun pengemudi taksi daring dan kendaraan yang digunakan harus terdaftar di badan hukum perusahaan atau koperasi yang menjadi mitra mereka. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Sulistyo Raharjo, aturan ini untuk melindungi pengemudi sehingga nantinya tidak ada lagi kebijakan sewenang-wenang dari pihak perusahaan kepada pengemudi, seperti pemutusan mitra secara sepihak. "Juga denda penalti kode etik karena kewenangan dan kebijakan tersebut akan dipegang oleh pihak koperasi," jelasnya. Sementara bagi penumpang, apabila terjadi perselisihan dengan pengemudi, seperti ketika barang tertinggal di kendaraan atau mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pengemudi, penumpang dapat dengan mudah mencari jejak pengemudi melalui koperasi atau perusahaan tempat di mana pengemudi bernaung. "Dan dalam penyelesaian perselisihan tersebut, akan ada pihak koperasi sebagai mediatornya," imbuh Sulistyo. Para pengemudi taksi online dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/01/2018). Kuota dan wilayah operasi Tak hanya itu, aturan itu pula mengatur mengenai kuota dan wilayah operasi taksi daring. Kementerian Perhubungan mencatat telah ada 12 wilayah yang sudah menetapkan kuota operasi taksi daring, dengan total kuota 83.906 taksi online. Dari selusin wilayah itu, Jabodetabek mengambil porsi kuota terbanyak, yakni 36.510 taksi online. Sementara Jawa Barat menetapkan kuota sebanyak 15.418, Lampung 8.000 kuota, Sulawesi Selatan 7.000 kuota, Jawa Tengah 4.935 kuota, serta Jawa Timur sebanyak 4.445 kuota. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menentukan kuota jumlah taksi online yang bisa beroperasi di wilayah mereka masing-masing. Kemudian Sumatera Utara sebanyak 3.500, Sumatera Selatan 1.700 dan Kalimantan Timur 1.000 kuota. Sisanya, yakni Aceh, Sumatera, dan Bengkulu menetapkan kuota taksi online di bawah 1.000 yang bisa beroperasi. Walau telah ditetapkan kuota, namun para pengemudi taksi online masih banyak yang belum memanfaatkanya. Mereka masih banyak yang mengurus perizinan untuk bisa beroperasi secara legal. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menuturkan pada pekan pertama dan kedua bulan Febuari, akan dilakukan teguran kepada taksi daring yang belum sesuai persyaratan. Setelah dua pekan, baru dilakukan penegakan hukum oleh pihak berwajib. Bagaimana tanggapan perusahaan dan pengemudi taksi daring? Salah satu pemain besar dalam transportasi dari di Indonesia, Grab Indonesia berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PM108/2017 yang akan berlaku secara penuh per Febuari 2018. Meski demikian, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan pihaknya sudah menyampaikan beberapa kesulitan yang bersifat teknis yang ditemui para mitra pengemudi di lapangan untuk memenuhi amanat aturan tersebut. Namun, Sopir taksi online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (Aliando) menentang kebijakan ini. Termutakhir, mereka menggelar aksi di Kementerian Perhubungan pada Senin (29/01) lalu. Aturan yang diprotes mengenai pembentukan koperasi, pembuatan SIM A umum, dan uji KIR kendaraan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak mencabut Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 itu. "Sudah sepakat tidak (dicabut Permenhub 108). Revisi pun bukan," ujar Budi Karya setelah menemui pendemo di kantornya. Sementara itu, dari sisi konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat sebagian besar penumpang taksi lebih merasa nyaman menggunakan taksi konvensional. Dari survei yang dilakukan YLKI pada tahun lalu, 41% responden mengaku pernah dikecewakan oleh jasa transportasi daring, sementara 22,3% mengaku dikecewakan oleh pengemudi yang membatakan pesanan, 13% kecewa lantaran aplikasi rusak. Ketidaknyamanan lain yang diterima penumpang ketika menggunakan taksi online adalah pengemudi ugal-ugalan, pengemudi bau rokok dan pengemudi memulai perjalanan sebelum bertemu konsumen.