Ditjen Imigrasi hapus ketentuan Rp25 juta untuk pemohon paspor baru
Direktoral Jenderal Imigrasi menghapus ketentuan keberadaan Rp25 juta pada tabungan pemohon paspor keperluan wisata setelah mendapatkan reaksi yang "cenderung negatif" dari media dan masyarakat.
Semula Ditjen Imigrasi mengeluarkan ketentuan bahwa pemohon paspor baru harus memiliki Rp25 juta di tabungan untuk memastikan mereka tidak menjadi TKI non-prosedural. "Mulai hari ini pemohon paspor dengan tujuan wisata tidak akan ditanya soal rekening Rp25 juta, tapi dalam wawancara akan digali lebih dalam untuk memastikan motifnya memang travelling," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan BBC Indonesia, Pijar Anugerah. Agung mengatakan, masyarakat salah menilai tabungan Rp25 juta sebagai persyaratan. "Padahal itu hanya tools (alat) bagi petugas imigrasi untuk memastikan bahwa motif pemohon paspor murni untuk berwisata," kata Agung kepada wartawan. Ditjen Imigrasi menghapus ketentuan tentang tabungan Rp25 juta untuk memohon paspor baru. Sebelumnya, ketentuan bahwa pemohon paspor baru harus memiliki Rp25 juta di tabungan demi mencegah tenaga kerja Indonesia non-prosedural dikritik berbagai kalangan, termasuk lembaga Migrant Care. "Ini adalah sebuah kebijakan yang berbasis pada prasangka dan kecurigaan. Sangat berpotensial memunculkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang/kekuasaan, serta praktik suap dan korupsi dalam pengurusan paspor," kata Wahyu Susilo dari Migrant Care. Ironisnya, tambah Wahyu, potensi lain yang dapat muncul adalah penjeratan utang terhadap calon TKI yang merupakan salah satu penyebab trafficking. Kewenangan untuk terapkan persyaratan tambahan Angka Rp25 juta muncul dalam surat korespondensi internal Ditjen Imigrasi yang merupakan pedoman teknis bagi petugas imigrasi dalam menerapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Surat edaran tersebut memberi petugas imigrasi kewenangan untuk memberikan persyaratan tambahan bagi pemohon paspor yang mengakui pada saat wawancara bahwa maksudnya ke luar negeri bukan untuk bekerja. Tertulis dalam surat edaran, jika pemohon mengaku akan melakukan kunjungan keluarga, petugas imigrasi dapat meminta surat undangan dan jaminan serta paspor dari keluarganya di luar negeri. Ketentuan Rp25 juta pada tabungan untuk memohon paspor baru semula dimaksudkan untuk mencegah TKI non-prosedural. Namun, ketentuan itu dikhawatirkan membuka potensi suap. Sedangkan jika mengaku akan menunaikan ibadah umrah atau haji non-kuota, pemohon paspor diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota beserta surat pernyataan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji/Umrah yang menjamin keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia. Jika pemohon paspor mengaku maksudnya keluar negeri untuk wisata, menurut Agung Sampurno, petugas imigrasi akan menggunakan sejumlah teknik dalam wawancara untuk memastikan bahwa si pemohon bukan korban perdagangan manusia atau TKI non-prosedural. Wewenang tersebut diberikan kepada petugas imigrasi di kantor imigrasi maupun di Tempat Pengawasan Imigrasi (TPI). Adapun angka Rp25 juta itu, tambah Agung, pada awalnya dianggap merepresentasikan biaya hidup di luar negeri. "Sehingga kalau dia punya living cost yang cukup, dia tidak akan terbengkalai," kata Agung. 'Untuk melindungi' Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Agato, yang turut hadir dalam konferensi pers, menegaskan bahwa tambahan persyaratan tersebut ada untuk melindungi masyarakat. Agato mengatakan, saat ini banyak warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia dengan modus "menumpang jalur formal" seperti umrah, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, atau wisata. Ia mengungkap bahwa Ditjen Imigrasi banyak menemukan WNI yang menjadi TKI non-prosedural di Timur Tengah dengan alasan umrah. "Mereka beralasan buat paspor untuk umrah, namun ketika di sana tidak kembali (ke Indonesia)," kata Agato. Para tenaga kerja Indonesia, yang mengalami masalah, ditampung di KJRI Johor sebelum dipulangkan. Berdasarkan kajian Ditjen Imigrasi, lanjutnya, sejak Februari sampai Juni 2016 terdapat 416 WNI yang berangkat umrah belum kembali sampai sekarang. Agato pun menegaskan bahwa persyaratan tambahan tidak berlaku umum, tetapi hanya bagi pemohon paspor yang terindikasi kuat calon TKI non-prosedural. Indikasi tersebut diketahui dari proses wawancara, kata Agato. Ia tak membeberkan parameter apa saja yang digunakan petugas imigrasi, namun mengatakan salah satu contohnya ialah menanyakan detail perjalanan. "Misalnya dia mau wisata, kami tanya mau ke mana, menginap di hotel mana, dan sebagainya. Atau kalau mau mengunjungi keluarga, kami tanya keluarganya tinggal di mana," kata Agato. Ia melaporkan, sejak Januari sampai 18 Maret 2017 terdapat 296 orang yang dihentikan di bandara karena motifnya tidak jelas, dan 1.593 pemohon paspor di kantor imigrasi ditolak karena alasan yang sama. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya," tambah Agung Sampurno. Aparat imigrasi menjamin pengawasan Ditjen Imigrasi demi mencegah celah praktik pungutan liar. Baik Agung maupun Agato sama-sama menjamin pengawasan Ditjen Imigrasi demi mencegah penambahan persyaratan ini membuka celah untuk praktik pungutan liar (Pungli). "Semua wawancara dengan pemohon paspor dicatat demi memastikan akuntabilitas petugas. Selain itu, tersedia ruang bagi masyarakat untuk melapor, baik itu secara langsung ke hotline kantor imigrasi atau lewat Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) "Tapi yang paling penting (bagi pemohon), jangan ikuti apa yang diminta (pungutan liar) petugas karena kalau gitu jadinya ada supply and demand," kata Agung. Ia mengklaim tambahan persyaratan ini tidak membuat masyarakat enggan mengurus paspor. "Buktinya permintaan paspor ke kantor imigrasi tidak berkurang," tandasnya.