Pemilu 2019: Lebih 40% caleg perempuan yang lolos ke Senayan terkait 'dinasti politik'
Penelitian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia menyebutkan sekitar 40% calon legislatif perempuan yang lolos ke Senayan tahun ini memiliki latar politik kekerabatan alias berhubungan darah dengan elite politik, pejabat negara, atau kepala daerah.
Sebagian politikus muda yang lolos ke DPR periode mendatang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik maupun pejabat negara. Hurriyah, Wakil Direktur Puskapol UI mengatakan politik kekerabatan ini dapat mengarah ke perilaku koruptif. "Jika mengandalkan kekerabatan dan klientalisme, perilaku koruptif berpotensi tetap terpelihara, terutama untuk membayar ongkos politik," kata Hurriyah. "Tapi di beberapa partai, anak atau istri bukan cuma direkrut sebagai caleg, tapi juga untuk menjadi pengurus partai, bukan cuma vote getter, tapi juga menggerakan mesin partai." Salah seorang caleg yang lolos untuk pertama kali dan memiliki keuntungan "kerabat" adalah Dyah Roro Esti, pemegang titel magister sains dari Imperial College London. Esti yang kini berusia 26 tahun adalah satu dari 19 caleg perempuan Partai Golkar yang bakal duduk di DPR periode mendatang. Esti melakukan berbagai hal untuk menggenjot popularitas dan elektabilitasnya di Dapil IX Jawa Timur, yang mencakup Gresik dan Lamongan. Namun ia menyatakan bekerja keras untuk konstituennya dan mengakui memiliki satu keuntungan yang tak dipunyai caleg lain: ayahnya adalah petinggi Golkar dan dua kali menjabat anggota DPR. "Dalam sehari saya bisa menemui warga di tiga sampai lima titik. Dari pagi sampai malam. Itu saya lakukan selama enam bulan." "Yang tidak kalah penting, saya punya mentor yang sangat luar biasa, yaitu bapak saya sendiri, Satya Widya Yudha, politikus senior Golkar. Saya belajar dari beliau tentang cara dan kunci utama untuk menang," ujar Esti, Selasa (28/05). Dyah Roro Esti lolos ke DPR dari Dapil Jatim IX. Merujuk penelitian Puskapol Universitas Indonesia, caleg perempuan yang lolos ke DPR pada pemilu 2019 mencapai 20,5%, jumlah tertinggi sejak 2004. Dari seluruh caleg perempuan yang lolos itu, 53% di antaranya merupakan aktivis partai dan pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya. Adapun, 41% dari mereka disebut memiliki latar politik kekerabatan. Meski ayahnya malang melintang di dunia perpolitikan, Esti menyebut keberhasilannya lolos ke DPR adalah hasil kampanye bermetode "turun ke bawah". Ia mengambil celah yang kerap diabaikan caleg DPR. "Popularitas, tingkat disukai, dan elektabilitas mencakup sosialisasi atau turun langsung ke warga. Ini yang ternyata jarang sekali dilakukan caleg DPR di dapil mereka," kata Esti. "Saya sangat sering ke lapangan, bahkan saya sampai tinggal di sana. Rumah saya di Surabaya, mondar-mandir ke dapil, sekitar sejam ke Gresik dan Lamongan," tuturnya. Berdasarkan perhitungan KPU, Esti yang dalam surat suara bernomor urut 6, meraup 48.377 suara atau yang terbanyak di antara caleg Golkar. Sementara itu ayahnya, Satya Widya Yudha, yang bertarung di Dapil IX Jatim (Bojonegoro dan Tuban) meraih 66.684 suara. Namun bendahara Golkar itu gagal masuk ke DPR untuk ketiga kalinya. Lolos dengan modal politik kekerabatan Dua faktor kunci keterpilihan caleg pada pemilu 2019 adalah nomor urut atas dan politik kekerabatan. Hurriyah, Wakil Direktur Puskapol UI, menyebut sejumlah caleg yang tidak mendapat nomor urut 1-3 mampu lolos karena memiliki modal politik kekerabatan. "Tingkat kelolosan caleg perempuan NasDem tinggi, kebanyakan dari nomor urut bawah, tapi punya kekerabatan, entah istri kepala daerah atau anak elite partai," ucapnya saat dihubungi. Jika tidak ada revisi hasil pileg, jumlah caleg perempuan NasDem yang melenggang ke Senayan kali ini mencapai 32,2%. Itu adalah capaian tertinggi sekaligus yang pertama sejak kuota 30% caleg perempuan per partai disahkan tahun 2008. Puteri Anetta Komarudin berfoto dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto. Selain Esti, beberapa politikus muda yang sukses masuk DPR mendatang juga punya kekerabatan dengan elite. Mereka antara lain Puteri Anetta (25 tahun), putri petinggi Golkar Ade Komaruddin dan Hillary Brigitta (23), anak Elly Lasut Bupati Kepulauan Talaud. "Caleg kategori ini memanfaatkan sumber daya dan modal sosial. Karena berkerabat dengan elite, mereka mudah mempengaruhi dapil," kata Hurriyah. "Mereka tinggal memperkenalkan diri sebagai istri atau anak siapa. Tidak perlu membangun jejaring atau memperkenalkan diri dari nol," ujarnya. 'Tak bisa dihindari' Namun hubungan keluarga di antara aktor politik dianggap tidak bisa benar-benar dihindari. Golkar misalnya, mengaku telah membuka lebar pencalonan anggota legislatif, meski beberapa putra-putri elite mereka terjaring karena dinilai memiliki kompetensi. "Kami sudah berusaha menjaring caleg dari beragam kalangan dan profesi," kata Hetifah Sjaifudian, Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). "Tapi tidak bisa dihindari, sebagian dari caleg perempuan dapatkan motivasi dan fasilitas dari orang terdekat. Kami tekankan, bukan karena kedekatan itu mereka bisa dipilih," ujarnya. Hetifah mencontohkan dirinya sendiri. Ia masuk Golkar dengan latar belakang profesional, tanpa modal kekerabatan dengan elite partai. Hetifah yang kini duduk di Komisi X akan kembali duduk di DPR mendatang. "Golkar bukan berdasarkan hubungan darah. Saya jadi Ketua KPPG, sayap partai, tapi saya bukan anak atau istri ketua umum." "Tapi orang terdekat pasti juga diberikan motivasi untuk masuk. Anak saya misalnya, alumni perguruan tinggi luar negeri, berminat ke politik, tidak salah kalau saya tawarkan ke Golkar," tutur Hetifah. Anggota DPR yang berkerabat dengan elite politik didesak membuktikan kinerja mereka. Hurriyah, Wakil Direktur Puskapol UI mengatakan tantangan yang dihadapi para caleg yang memiliki hubungan kekerabatan ini adalah untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menjaga konstituen mereka. "Sejauh mana mereka bisa mempertahankan dukungan politik dan merawat jaringan konstituen bisa jadi tolak ukur lepas dari bayang-bayang kekerabatan," ujar Hurriyah. Dan caleg baru Golkar, Dyah Roro Esti bertekad untuk mengikis beragam stigma yang muncul terkait politik kekerabatan ini. Ia berharap masuk ke Komisi VII agar bisa bekerja sesuai keilmuannya. "Bagus jelek politik, tergantung orang yang menjalankannya. Banyak politikus baik, yang bekerja. Politikus itu perlu ditonjolkan untuk mengubah stigma politik kotor," ujar Esti.