Presiden Turki samakan pejabat Jerman dengan Nazi
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyamakan para pejabat Jerman dengan Nazi, dalam pidato di hadapan pendukungnya di Istanbul, Minggu (05/03).
"Praktik Anda tidak berbeda dengan praktik Nazi di masa lalu," kata Presiden Erdogan di depan para pendukungnya. Komentar ini disampaikan Presiden Erdogan setelah pihak berwenang Jerman membatalkan upaya untuk menggalang suara pemilih warga Turki di Jerman menjelang referendum di Turki. "Praktik Anda tidak berbeda dengan praktik Nazi di masa lalu," kata Erdogan di hadapan para perempuan pendukungnya dalam acara Pawai Perempuan. Sekitar 1,4 juta warga Turki di Jerman memiliki hak untuk memberikan suara dalam referendum April, yang akan memperluas kekuasaan Presiden Erdogan. Referendum akan mengajukan pertanyaan apakah rakyat mendukung konstitusi yang akan mengalihkan kekuasaan dari parlemen kepada presiden. Dengan peralihan kekuasaan itu, maka Presiden Erdogan, antara lain, akan memiliki wewenang baru dalam hal anggaran, penunjukan menteri dan hakim, serta membubarkan parlemen. Tempat acara kampanye di Gaggenau, Jerman, yang izinnya dicabut pihak berwenang. Untuk mendapatkan dukungan, Turki berupaya menggalang jutaan warganya di luar negeri yang memiliki hak pilih, termasuk sekitar 1,4 juta di Jerman. Namun pihak berwenang di Gaggenau, Cologne, dan Frechen membatalkan izin untuk pawai warga Turki tersebut. Pihak berwenang di Gaggenau mengatakan tempat acara yang direncanakan tidak cukup sementara Cologne menjelaskan mendapat informasi yang tidak benar tentang tujuan acara. Presiden Erdogan menyampaikan pidato di hadapan serkitar 12.000 perempuan yang menghadiri Pawai di Istanbul. Di hadapan para pendukungnya di, Minggu (05/03), Presiden Erdogan juga mengatakan: "Saya kira sudah lama Jerman (meninggalkan praktik Nazi). Kita salah. Dalam perkembangan terpisah Kanselir Austria, Christian Kern, menyerukan larangan menyeluruh di Uni Eropa untuk kampanye politik oleh politisi Turki. Sebelumnya Austria menegaskan Erdogan tidak boleh berkampanye di negara mereka menyangkut referendum di Turki.