Kelompok pro dan anti-LGBT sama-sama gelar aksi di Yogyakarta
Di tengah tekanan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), satu kelompok secara terbuka menggelar aksi di Yogyakarta, hari Selasa (23/02), untuk memberikan dukungan terhadap mereka.
Di saat yang bersamaan, digelar aksi tandingan yang diikuti oleh kelompok yang menentang LGBT, berlokasi hanya beberapa ratus meter dari demonstrasi pendukung LGBT. Suasana terlihat tegang dalam aksi pendukung LGBT setelah aparat keamanan tidak mengizinkan peserta aksi dari Soliaritas Perjuangan Demokrasi (SPD) keluar dari lapangan parkir salah satu restoran cepat saji. Sedikitnya 12 orang terluka dan satu orang dibawa ke RS Bethesda, beberapa di antaranya diduga mengalami pelecehan seksual. Demonstrasi menolak diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan minoritas sedianya digelar di kawasan Tugu, tetapi dihalangi oleh aparat dengan alasan 'tidak memberitahukan aksi ini kepada kepolisian'. Sementara di kawasan Tugu, yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi aksi SPD digelar demonstrasi yang diikuti Forum Umat Islam (FUI). Salah seorang peserta aksi FUI mengatakan LGBT merupakan 'penyakit menular dan bertentangan dengan ajaran agama'. “Perilaku LGBT itu merupakan penyakit yang kotor dan jika ingin kembali ke kehidupan normal maka itu bisa disembuhkan,” katanya saat berorasi. Polisi berpihak? Aksi menentang LGBT di Yogyakarta diikuti oleh Forum Umat Islam (FUI). Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pri Hartono, mengatakan bahwa tidak benar anak buahnya lebih mendukung aksi yang dilakukan FUI. “Tidak. Polisi tidak membela (salah satu pihak). Itu hak demokrasi, kita beri kepada mereka semua. Cuma, (untuk) waktu dan tempat, kita coba untuk koordinasikan. Kita mau bicarakan saja, korlapnya tidak ada,” kata Pri Hartono. Ani, peserta aksi SPD, mengatakan selama ini aparat keamanan atau negara tampak tidak berdaya dalam menghadapi kelompok intoleran yang sejak dua tahun terakhir ini 'menghambat demokrasi dan mengancam kelompok minoritas termasuk LGBT'. “Kami mendampingi beberapa kasus intimidasi dan dugaan pelanggaran HAM teman-teman komunitas marjinal terutama LBGT ... ini jelas aparat negara tidak berpihak (kepada kami). (Mereka) tak boleh seperti itu, ada beberapa kasus LGBT yang dipecat dari pekerjaan dan diusir dari kampung,” kata Ani. Upaya pengusiran dan penyegelan dilakukan kelompok intoleran terhadap pesantren Al Fatah yang menampung waria, pada Jumat lalu. Tetapi mereka kemudian dievakuasi ke kantor polisi dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, sehingga penyegelan tidak dilakukan. Nuria Ayu, salah satu penghuni pesantren, yang ditemui BBC Indonesia, Selasa (23/02), mengatakan aktivitas mengaji di pondok pesantren yang biasanya berlangsung tiap hari Minggu terpaksa dihentikan karena khawatir akan mendapatkan kekerasan. Yogyakarta Principles Nuria Ayu mengaku takut beraktivitas di tengah tekanan terhadap LGBT akhir-akhir ini. Bahkan dia mengaku merasa takut untuk bepergian ke tempat keramaian sejak meningkatnya penolakan terhadap LGBT. “Saya biasanya kadang mengamen, selain menerima pesanan makanan, tapi sekarang tak berani lagi, khawatir ada sweeping, padahal kami di sini tidak melakukan apa-apa, hanya belajar mengaji,” jelas dia. Aksi penolakan terhadap LGBT oleh FUI di Yogyakarta juga tampak di spanduk-spanduk yang dipasang di sejumlah jalanan dan tampaknya tak ada upaya untuk menurunkan spanduk tersebut hingga Selasa sore. Sekitar 10 tahun lalu, pada November 2006 di kota ini, ditandatangani Yogyakarta Principles yang memuat prinsip untuk menjaga hak-hak mendasar terkait komunitas LGBT oleh 29 pakar HAM internasional dari 25 negara. Kesepakatan ini bersifat lunak bukan aturan yang mengikat tetapi bisa dijadikan rujukan tentang orientasi seksual bagi negara-negara PBB. Penolakan terhadap kelompok LGBT di Indonesia meningkat sejak awal bulan ini, di media sosial maupun melalui penyebaran spanduk dan aksi anti-LGBT. Sejumlah menteri kabinet juga mengeluarkan pernyataan tidak mendukung LBGT.