Akil tolak diperiksa Majelis Kehormatan
Mantan Ketua MK, Akil Mochtar, tersangka kasus suap sengketa pilkada, menolak diperiksa Majelis Kehormatan Konstitusi karena menganggap pemeriksaan atas dirinya tidak penting.
Mantan Ketua MK Akil Mochtar menolak diperiksa Majelis Kehormatan Konstitusi. Hal itu diutarakan Akil Mochtar kepada Majelis Kehormatan Konstitusi yang menemuinya di tahanan KPK, Jumat (25/10) untuk membuat jadwal pemeriksaan. Di hadapan wartawan, anggota Majelis Kehormatan Konstitusi, MKK, Harjono mengatakan, Akil menolak diperiksa MKK karena dia telah mundur dari jabatan sebagai Ketua MK. "Karena Pak Akil sudah menyampaikan surat pengunduran diri (sebagai Ketua MK), maka Pak Akil beranggapan bahwa sudah tidak ada kepentingannya lagi buat Majelis Kehormatan untuk memeriksa Pak Akil," kata Harjono. Alasan penolakan lainnya, menurutnya, Akil meminta agar pemeriksaan atas dirinya digelar secara terbuka. "Namun MKK tidak bisa memenuhi permintaan Akil karena KPK masih mendalami kasus Akil," papar Harjono. Tetap dilanjutkan Mantan Ketua MK Akil Mochtar (kanan) sebelum tersandung kasus dugaan suap sengketa pilkada. Walaupun Akil menolak diperiksa, MKK tetap akan meneruskan penyelidikan dugaan pelanggaran etika, karena mereka telah memeriksa orang-orang di dalam internal MK, termasuk sejumlah hakim konstitusi. "Majelis meneruskan tugasnya dengan data-data yang ada di MK, itulah yang akan digunakan untuk memutus pelanggaran kode etik. Karena tidak menjawab pak akil melepaskan haknya," jelasnya. Sejauh ini MKK telah memeriksa sejumlah orang di internal MK, termasuk beberapa hakim konstitusi, yang dianggap mengetahui tentang dugaan suap sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten, yang melibatkan mantan Ketua MK tersebut. MKK dibentuk Mahkamah Konstitusi setelah KPK menangkap tangan Akil Mochtar pada awal Oktober 2013 lalu.