Korupsi dana bencana gempa Lombok, kejaksaan bidik tersangka baru
Setelah anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muhir ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi, kejaksaan mengklaim terus mencari pelaku lain.
Gempa di Lombok diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp8,8 triliun dan merusak setidaknya 17.000 rumah. Perkara ini diduga melibatkan sejumlah pihak karena berkaitan dengan pengesahan anggaran untuk Pemkot Mataram. "Semua akan kami periksa, semua yang terkait Komisi IV, Sekretariat Dewan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ketut Sumenda, kepada BBC News Indonesia, Minggu (16/09). "Kami fokus satu tersangka dulu, tapi kalau dia mau terbuka, tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa menjadi tersangka baru," imbuhnya. Muhir, yang juga dikenal sebagai pengurus Partai Golkar di Mataram, ditangkap Jumat (14/09) pekan lalu. Penyidik kejaksaan menyita uang sebesar Rp30 juta dan mobil Honda HRV dalam penindakan tersebut. Muhir diduga meminta "balas jasa" dari pejabat Dinas Pendidikan Mataram dan kontraktor. Ia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp4,2 miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP masuk dalam APBD Perubahan tahun 2018. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan pasal 12e UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya. Kepala Dinas Pendidikan Mataram, Sudenom, dan seorang kontraktor berinisial CT, turut ditangkap bersama Muhir. Saat diperiksa penyidik, Sudenom mengaku terpaksa mengabulkan permintaan Muhir. "Dia khawatir, kalau tidak diberikan, anggaran bisa berubah angkanya atau anggaran Dinas Pendidikan ke depan bisa terdampak," kata Ketut merujuk Sudenom. Gempa bumi di Lombok merusak 606 bangunan sekolah dan memaksa siswa-siswi di pulau itu belajar di tenda darurat. Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya 606 bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok sejak awal Agustus lalu. Tercatat, 1.460 dari total 3.051 ruang kelas di 606 sekolah tersebut rusak berat. Aktivitas belajar-mengajar pun sempat terhenti dan diselenggarakan secara darurat di tenda-tenda pengungsian. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, perbuatan yang diduga diperbuat Muhir kerap terjadi di sejumlah DPRD. Kongkalikong antara anggota legislatif dan eksekutif itu dikenal sebagai "uang ketok palu". "Dalam bencana atau tidak, potensi meminta uang atau memeras karena mengklaim berjasa atas sebuah keputusan, terjadi di berbagai kesempatan," ujar Adnan. Perkara "uang ketok palu" terbukti terjadi di Jambi. April lalu, mantan Asisten III Pemprov Jambi, Saifuddin, dihukum 3,5 tahun penjara karena memberi Rp400 juta kepada anggota DPRD Jambi dalam rangka pengesahan APBD 2018. Setelah Saifuddin, kasus itu kini juga menjerat mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Anak-anak korban gempa bumi beraktivitas di dalam tenda Sekolah Darurat di SDN 1 Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu (05/09). Namun Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaedah, membantah anggota legislatif dapat mengambil keuntungan dalam proses penetapan anggaran. Baiq mengatakan seharusnya tidak ada anggota DPRD yang merasa paling berjasa dalam pengesahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. "Tidak ada jasa perorangan, yang ada, secara bersama-sama eksekutif dan legislatif membahas anggaran dalam badan yang nama badan anggaran," kata Baiq saat dihubungi dari Jakarta. "Membahas bisa setuju atau tidak, menambah atau mengurangi anggaran. DPRD sangat berperan tapi bukan untuk disalahgunakan," katanya. 'Uang ketok palu' kerap mengalir dari pemerintah daerah ke kantong anggota DPRD. Perbuatan itu diduga juga dilakukan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Merujuk pasal 2 ayat 2 dalam UU Tipikor, upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan pejabat negara dapat diganjar pidana mati. Meski begitu, Kejaksaan Mataram menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada Muhir. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional. "Kami tidak bisa menerapkan pasal itu, maksimal penjara 20 tahun. Tapi tetap ada alasan pemberatan karena ini menyangkut bencana alam," kata Ketut Sumenda. Bagaimanapun, ICW menilai belum pernah ada hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dana penanggulangan bencana alam. Adnan Topan berharap, kasus di Lombok ini dapat menjadi momentum efek jera bagi pejabat negara. "Kejadian ini terus berulang, hukuman berat ada tapi itu hanya di teks saja. Paling tidak pelaku ini dihukum 20 tahun. Kalau cuma dua atau tiga tahun, percuma," ujar Adnan. Pembangunan permukiman rusak di Lombok, baik oleh pemerintah maupun lembaga donor, melibatkan warga secara partisipatif. Saat dugaan korupsi yang dilakukan Muhir terjadi, sejumlah warga Lombok masih bertahan di posko pengungsian. Salah satu penyebabnya, rumah mereka hancur dan rehabilitasi belum tuntas. Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mataram, Akbar Saptadi, menyebut pembangunan ulang permukiman terhambat akses ke desa-desa. "Mereka diharapkan segera pulang tapi pembersihan puing-puing rumah lamban, karena lokasi terpencil, alat berat terkendala masuk, jadi terpaksa dibersihkan secara manual," tutur Akbar. Karena warga Lombok yang bertahan di pengungsian tidak sedikit, bantuan kemanusiaan dari publik masih terus dibutuhkan. Akbar berharap kasus korupsi tak menyurutkan masyarakat menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam. "Kami tidak terlalu bermasalah, apalagi PMI tidak ada kaitan dengan kasus itu," kata Akbar. "Semoga publik bisa menilai, sehingga kepercayaan kepada lembaga penyalur bantuan seperti PMI tidak berkurang," katanya.