Rusia 'meretas' 21 negara bagian AS saat pilpres 2016
Para peretas Rusia meretas sistem pemilihan umum di 21 negara bagian saat pemilihan presiden 2016 lalu yang dimenangkan Donald Trump, kata seorang pejabat AS.
Jeanette Manfra, pejabat Departemen Keamanan dalam Negeri (Department of Homeland Security, DHS) menolak untuk menyebutkan negara-negara bagian itu saat memberikan kesaksian di sidang sebuah komisi Senat, dengan alasan terikat pada perjanjian kerahasiaan. Namun ia menambahkan, tak ada bukti yang mengisyaratkan bahwa suara para pemilih diubah dalam peretasan pilpres itu. Lembaga-lembaga inteljen AS menduga bahwa Moskow melakukan campur tangan untum membantu memenangkan Donald Trump. Jeanette Manfra, pelaksana wakil menteri urusan keamanan siber bersaksi hari Rabu (21/6) di sidang Komite Inteljen Senat yang menyelidiki dugaan keterlibatan Rusia dalam Pilpres 2016. "Sejauh ini, kami memiliki bukti bahwa sistem terkait pemilihan presiden di 21 negara bagian telah diretas," katanya di sidang itu. Namun dia menegaskan, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tetap meyakini kehandalan sistem pemungutan suara AS, kerena sistem itu 'tangguh secara fundamental.' Presiden Trump bersenda gurau dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov (kiri) dan Dubes Rusia di AS, Sergei Kislyak. Kremlin berulangkali menyangkal dugaan keterlibatan apapun dalam serangan siber saat Pilpres AS 2016, sementara Donald Trump menepiskan berbagai tudingan itu, yang ia sebut sebagai 'berita palsu.' Jurubicara pers Gedung Putih, Sean Spicer menolak untuk menjawab apakah Donald Trump percaya bahwa Rusia campur tangan dalam Pilpres 2016. "Saya tidak duduk bersamanya dan membicarakan hal itu," kata Spicer dalam pertemuan pers hari Selasa. Dua negara bagian, Arizona dan Illinois mengukuhkan tahun lalu bahwa sistem pendaftaran pemilih mereka saat Pilpres menderita serangan peretas. Senator Republik, Marco Rubio juga mengungkapkan keprihatinannya. Ia katakan, bahwa seiring berlanjutnya penyelidikan itu, "sangatlah penting bahwa rakyat Amerika mengerti bagaimana cara kerja sistem pemilu kita, dan mengkomunikasikannya saat itu juga." Sebelumnya, pelaksana direktur divisi siber DHS mengatakan kepada kongres bahwa musim semi dan musim panas lalu DHS mendeteksi adanya peretasan dan kemudian memperoleh laporan tentang upaya meretas sistem pemilihan. Namun, ditambahkannya, :"Sistem yang diretas itu tak ada yang terlibat dalam penghitungan suara.