Pemerintah sulit terapkan dua harga BBM
Pemerintah Indonesia kemungkinan akan mencabut subsidi BBM premium untuk semua jenis kendaraan dan menghapus opsi penerapan dua harga untuk bahan bakar tersebut.
Pemerintah nilai opsi dua harga bbm premium sulit diterapkan di lapangan. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pilihan ini diambil setelah melihat sejumlah masukan dari berbagai kelompok. "Dua harga itu sebenarnya yang terbaik namun secara operasional sulit sekali diterapkan dan SPBU juga menghendaki satu harga, begitu juga pandangan masyarakat," kata Hatta Rajasa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/04) petang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho. "Hanya memang kita harus hati-hati, harus terukur dari sisi inflasi dan bagaimana kita mengatasi masyarakat yang terkena dampak." Hatta juga mengakui terbuka kemungkinan pemberian bantuan terhadap kelompok masyarakat yang terkena dampak dari pencabutan subsidi BBM premium ini. "Harus ada pikiran kita mengatasi agar mereka (masyarakat) tidak terkena dampak." Harga BBM Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menjelaskan kalaupun hargannya dinaikan maka dia memperkirakan tidak akan melebihi Rp6.500. "Sekarang sedang kita hitung namun di bawah Rp6.500, nantilah soal harganya," kata Wacik. Sejauh ini pemerintah masih belum memastikan pengumuman pencabutan subsidi atau kenaikan harga BBM. Namun sejumlah menteri mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhyono kemungkinan akan menyampaikan opsi yang diambil oleh pemerintah kepada seluruh kepala daerah dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrembang yang akan berlangsung di Jakarta hari Selasa (30/04). “Presiden akan mengumumkan opsi kenaikan harga BBM tersebut pada saat menghadiri penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nasional di Jakarta, besok.” Sebelumnya pemerintah menilai bahwa mencabut subsidi BBM dengan dua opsi harga dapat menghemat anggaran subsidi tahun 2013 hingga Rp 21 triliun. Sebagian pengusaha SPBU sudah menolak rencana kebijakan pemerintah menerapkan dua harga premium, karena akan sulit dilaksanakan dan akan merugikan mereka secara ekonomis.