Reuni 212: 'Tak perlu' menurut NU dan Muhammadiyah
Reuni 212 yang direncanakan di Monas, Jakarta, pada Minggu (02/12) dinilai tak perlu oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Sejumlah orang membawa bendera bertuliskan Tauhid dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 26 Oktober 2018. Menurut dua organisasi ini acara ini tak relevan lagi karena misi yang dibawa kental dengan nuansa politis yakni dukungan terhadap salah satu calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan secara organisasi NU tidak akan terlibat dalam reuni 212 jika pesan yang disuarakan berisi politisasi agama, adu domba, dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. "Perlu kami tegaskan, niat naik reuni yang sedianya mempererat persaudaraan dengan menjunjung tinggi etika dan tata cara bersilaturahmi, jangan dicederai dengan politisasi agama, jangan juga mau diadu domba, dipecah belah," ujar Robikin Emhas kepada wartawan Quin Pasaribu untuk BBC News Indonesia, Kamis (29/11). "Karena itu sama dengan merendahkan agama," sambungnya. Sikap NU tersebut, katanya, sudah disampaikan secara internal kepada warga NU. Sehingga dia berharap, warga NU bisa mengikuti sikap organisasi. "Warga NU sangat paham merepresentasikan diri. Jadi tidak perlu ada arahan detail karena kami yakin mereka sudah paham dan bisa memilah mana yang diikuti," jelasnya. Meski begitu, jika ada kader NU yang ikut dalam aksi reuni 212, dilarang untuk membawa atribut bendara organisasi dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. "Jangan melakukan hate speech atau tindakan yang menimbulkan permusuhan. Sebab niat baik memperat persaudaraan itu harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan tata cara dalam bersilaturahmi." Membebaskan kader Sejalan dengan Nahdlatul Ulama, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, juga menyebut secara organisasi Muhammadiyah tidak terlibat dalam reuni 212. Namun di sisi lain, membebaskan kadernya ikut dalam aksi tersebut. "Kalau sebagai warga negara ada warga Muhammdiyah ikut aksi, maka tindakan itu merupakan sikap pribadi. Maka segala konsekuensinya, merupakan tanggung jawab pribadi," jelas Abdul Mu'ti kepada BBC News Indonesia, Kamis (29/11). Karenanya, kata dia, warga Muhammadiyah yang ikut dalam aksi reuni 212 dilarang membawa maupun menggunakan atribut dan fasilitas organisasi. Ribuan umat Muslim melakukan aksi demonstrasi di Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2016. Mereka menuntut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum. Abdul Mu'ti juga mengatakan, misi seperti "bela Islam" yang disuarakan oleh kelompok 212 sesungguhnya tidak relevan dengan kondisi yang ada. Baginya, nuansa politis justru lebih terasa ketimbang unsur agama. "Itu (reuni 212) muatan politik sangat tinggi. Tapi kepentingan politik itu dilegalkan atau diberikan endorsement dari agama, khususnya agama Islam," jelasnya. Beberapa tokoh Muhammadiyah, diakui Abdul Mu'ti, akan nimbrung di Monas. Namun ia enggan menyebut nama mereka. Hanya saja jika berkaca pada reuni 212 tahun lalu, mantan Ketum Muhammdiyah Amien Rais ikut serta dan turut berbicara di atas panggung. Saat itu, Amien meminta Presiden Jokowi agar tidak menjual aset negara kepada pihak asing. Sementara itu, sejumlah tokoh NU yang tergabung dalam Barisan Kiai Santri Nahdliyin (BKSN), disebut akan hadir. Gerakan nonstruktural Nahdlatul Ulama ini sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai pendukung Prabowo-Sandiaga. MUI: reuni 212, pemerintah jangan takut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyebut tak ada sikap resmi lembaganya terhadap aksi reuni 212 kali ini. Dia memandang, gelaran pada Minggu (02/12) nanti adalah hal yang wajar. "Itu kan reuni, jadi sah-sah saja. Oleh karena itu janganlah pihak-pihak lain meresponnya secara berlebihan," ujar Anwar Abbas. "Hanya kalau mau menyampaikan pendapat dilakukan dengan baik, jangan mencela, menghina, apalagi mengejek," tambahnya. Seorang perempuan muslim ikut dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 28 April 2017 yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum. Dia juga meminta pemerintah tak khawatir apalagi takut menghadapi aksi tersebut karena pada acara tahun lalu acara itu dapat diatasi. "Kalau ada suara memojokkan pemerintah, ya pemerintah jangan takut. Dijawab saja. Kecuali pemerintah melakukan hal yang dituduhkan itu. Jadi jangan takut," ucap Anwar Abbas. Sebelumnya, Kelompok 212 mengklaim tidak akan mengkampanyekan Prabowo Subianto secara terbuka di acara Reuni 212. Meski begitu, tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno yakin reuni 212 akan memberi efek elektoral signifikan bagi capres-cawapres nomor urut dua tersebut. Namun keyakinan itu diragukan seorang pengamat politik Islam yang menganggap Reuni 212 tak punya momentum untuk menggerakkan sentimen identitas agama para pemegang hak suara.