Isu politik hingga Papua, Komisi I DPR setujui Marsekal Hadi Tjahjanto jadi Panglima TNI
Uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi I DPR terhadap calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (06/12), berlangsung tanpa penolakan.
Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di hadapan anggota Komisi I DPR, Rabu (06/112) Dalam rapat yang berakhir Rabu sore, Komisi I akhirnya memberikan persetujuan pada Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI. "Hadi kami nilai memiliki rekam jejak mumpuni dan memiliki kecakapan mengemban tugas Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahari kepada wartawan, usai uji kelayakan dan kepatutan, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama. Komisi I juga menyetujui pemberhentian secara hormat Jenderal Gatot Nurmantyo. Sementara, calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono lebih banyak menghindar dari pertanyaan wartawan. Ditanya wartawan tentang kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW101, Hadi berjanji akan angkat bicara setelah dilantik Presiden Joko Widodo, termasuk soal pemeriksaan mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna. "Negara hukum. Ikuti aturan saja. Nanti setelah menjadi panglima, saya akan jawab," kata Hadi. Dalam rapat yang berlangsung tertutup, seluruh fraksi yang memaparkan pendapat, menganggap Hadi layak menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi orang nomor satu TNI. Dari beragam isu yang dibahas dalam fit and proper test tersebut, independensi TNI dalam dunia politik menjadi sorotan utama. "Tidak ada keberatan, apa yang diajukan presiden soal panglima kami selalu setujui," kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Gerindra, Asril Tanjung, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (06/12). Empat dari total 10 fraksi yang telah memaparkan pendapat, menganggap Hadi Tjahjanto layak menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi orang nomor satu TNI. Asril menuturkan, fraksinya menyetujui pencalonan Hadi dengan dua syarat. Satu di antaranya, kata Asril, Kepala Staf Angkatan Udara itu harus berkomitmen menjaga netralitas TNI dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019. Sementara, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PAN, Hanafi Rais, menyebut Hadi harus memastikan tiga matra di TNI memiliki pemahaman yang sama terhadap makna profesionalisme prajurit. "Dia harus berkomitmen dan menyolidkan TNI, menjaga netralitas dan profesionalisme, apalagi tahun depan adalah tahun politik," ucap Hanafi. Politik dan TNI belakangan menjadi dua hal yang kerap disandingkan sejumlah pihak, terutama setelah beberapa perwira memutuskan pensiun dini untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Presiden Jokowi memberikan keterangan soal calon Panglima TNI Marsekal Hadi di Bandung. Tahun 2016, Agus Yudhoyono mundur dari TNI dengan pangkat mayor untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Awal Desember ini, Letjen Edy Rahmayadi dimutasi dari jabatan Pangkostrad karena setelah diberitakan akan mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Adapun, Gatot Nurmantyo terus diterpa isu soal rencananya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. 'Aktif di Papua' Di luar independensi TNI, Fraksi Gerindra meminta Hadi memperkuat peran TNI di Papua, bukan hanya menangani kelompok kriminal bersenjata, tapi juga kelompok separatis. "Kerja sama dengan Polri di Papua harus ditingkatkan, pembagian tugasnya akan seperti apa," tutur Asril. Tiga orang anggota TNi diadili oleh mahkamah militer terkait peristiwa kekerasan di Papua, 4 November 2010. Dalam peristiwa yang disebut kepolisian sebagai penyanderaan ribuan warga Desa Banti dan Desa Kimbely di Mimika, Papua, November lalu, TNI ikut beroperasi bersama Polri. Kodam Cendrawasih menyatakan, pasukan khusus dari Kopassus dan Kostrad diterjunkan untuk 'membebaskan sandera' dari Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Hadi, ketika membacakan visi dan misinya di Komisi I, menyebut TNI akan terus menghadapi potensi separatisme dan konflik komunal. "Jika tidak dikelola secara bijaksana, konflik komunal bisa menjadi konflik vertikal yang merongrong pemerintah yang sah," kata Hadi. Usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berfoto bersama dengan sejumlah anggota TNI dan polisi di gedung DPR, Rabu (06/12). Jejak karier Ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin, menilai rekam jejak Hadi di dunia kemiliteran tidak akan menjadi penghambat mantan inspektur jenderal Kementerian Pertahanan itu menjadi panglima TNI. "Kalau sudah sampai posisi KSAU, saya kira sudah tidak ada masalah. Itu jabatan top dan menjadi cita-cita semua prajurit di Angkatan Udara," ujarnya. "Sudah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan," tutur Hasanuddin menambahkan. Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin, menilai rekam jejak Hadi di dunia kemiliteran tidak akan menjadi penghambat mantan inspektur jenderal Kementerian Pertahanan itu menjadi panglima TNI. Hadi sebelum menjadi KSAU pernah memegang sejumlah jabatan, antara lain Irjen Kemhan dan Sekretaris Militer Presiden. Hadi juga pernah menjadi Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo, Surakarta dan Abdurrahman Saleh, Malang. Dalam paparan awalnya di hadapan Komisi I, Hadi menyebut sejumlah tantangan yang wajib diperhatikan TNI, satu di antaranya kekuatan militer Cina yang terus membesar, terutama setelah negara itu membangun tiga pangkalan udara di Pulau Spartly. Usai pembangunan di pulau sengketa itu, menurut Hadi, Cina dapat bertempur di hampir seluruh bagian Laut Cina Selatan. Hadi juga menyebut pembebasan penyanderaan WNI oleh kelompok radikal di luar negeri, seperti yang pernah terjadi Laut Sulu, Filipina, akan menjadi tanggung jawab mutlak TNI.