Trump kembalikan larangan transgender berdinas di militer
Presiden AS Donald Trump telah menandatangani memo yang mengembalikan larangan orang-orang transgender berdinas di militer, yang dulu diperbolehkan ketika Barack Obama menjadi presiden.
Larangan orang-orang transgender bergabung ke militer ini mendapat penolakan para pegiat HAM, praktisi hukum dan aktivis pendukung kesetaraan hak transgender. Memo tersebut juga menghentikan penggunaan dana pemerintah untuk membiayai orang-orang transgender yang akan ingin berganti kelamin. Namun demikian Trump meminta Menteri Pertahanan, Jim Mattis untuk memutuskan apakah akan mempertahankan rekrutmen transgender yang sudah berjalan. Larangan orang-orang transgender bergabung ke militer ini mendapat penolakan para pegiat HAM, praktisi hukum dan aktivis pendukung kesetaraan hak transgender. "Kebijakan ini merupakan tamparan dan memalukan bagi orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk membela negara..." kata Jennifer Levi, pimpinan sebuah lembaga perlindungan terhadap LGBT, GLBTQ, dalam sebuah pernyataan. "Kami akan segera bergerak cepat dan melibatkan kuasa hukum kami untuk melayangkan gugatan ke pengadilan terhadap kebijakan Presiden Trump itu," tegasnya. Beberapa kelompok berunjuk rasa menentang rencana Presiden Trump melarang kaum transgender berdinas di militer AS. Diperkirakan antara 4.000 dan 10.000 anggota dinas militer aktif dan cadangan AS adalah orang-orang transgender. Pada Juni 2016 lalu, Pemerintahan Barack Obama mengizinkan kaum transgender untuk berdinas di militer melalui mengumuman yang disampaikan Menteri Pertahanan Ash Carter. 'Biaya medis yang besar' Tetapi semenjak menjadi presiden, Donald Trump menunjukkan sikapnya untuk mencabut kebijakan Obama tersebut Pada bulan lalu, Presiden Trump, mengatakan orang-orang transgender tidak boleh berdinas di militer Amerika dalam kapasitas apa pun. Larangan ini ia tulis melalui tiga pesan di Twitter, Juli lalu, yang antara lain menyebutkan alasan 'biaya medis yang sangat besar dan gangguan' yang bisa disebabkan oleh orang-orang transgender. Presiden Trump melarang militer menerima kaum transgender setelah 'berkonsultasi dengan para jenderal dan pakar militer'. Bagaimanapun, kebijakan Trump ini menimbulkan polemik. Mantan Menteri Pertahanan Ash Carter menyerang pernyataan Trump dengan mengatakan penerimaan seseorang untuk bertugas di militer mestinya semata-mata didasarkan pada kemampuan militer bukan pada faktor-faktor lain. "Sudah ada orang-orang transgender di militer dan mereka mampu dan bertugas dengan sangat baik," katanya. Tapi sejumlah politisi Republik mendukung kebijakan Trump, di antaranya anggota Kongres, Vicky Hartzler, yang mendesak semua transgender yang saat aktif berdinas di militer AS untuk dipecat dengan hormat. Mereka yang menentang transger antara lain menyebut biaya medis bagi personel militer yang ingin berganti kelamin.