Penembakan Selandia Baru: Warga serahkan senjata api setelah serangan masjid di Christchurch
Warga Selandia Baru mulai menyerahkan senjata api semi-otomatis yang mereka miliki menyusul larangan terhadap semua senpi jenis tersebut setelah serangan terhadap dua masjid di Kota Christchurch, Maret lalu.
Lebih dari 250 acara pengumpulan senpi akan digelar di Selandia Baru. Penyerahan senpi di Christchurch adalah yang pertama dari 250 acara pengumpulan senpi di seantero negeri. Sebagai imbal balik, negara akan membayar warga yang menyerahkan senpinya. Sejauh ini, lebih dari NZ$433.600 (Rp4,06 miliar) telah dibayarkan kepada 169 pemilik senpi, yang menyerahkan 224 pucuk senjata. Senjata-senjata itu kemudian dihancurkan. "Kepolisian memahami bahwa ini adalah perubahan besar bagi komunitas pemilik senjata api yang patuh pada hukum. Kami mendengar respons positif dari orang-orang ketika mereka datang, seperti bagaimana proses ini baik untuk mereka," kata komandan kepolisian setempat, Mike Johnson. Menurutnya, ada lebih dari 900 pemilik senjata di kawasan Canterbury yang sudah mendaftar untuk menyerahkan 1.415 pucuk senjata. Seorang pemilik senpi, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengaku puas dengan uang sebanyak NZ$13.000 (Rp122,2 juta) yang dia terima saat menyerahkan senjata semi-otomatisnya. "Saya pikir ini sama sekali bukan proses yang adil, saya tidak cukup gembira dengannya. Namun, hasilnya bagus dan mereka menanganinya dengan baik," ujarnya kepada harian New Zealand Herald. Kepolisian Selandia Baru mengumpulkan beragam senjata api semi-otomatis di Christchurch. Akan tetapi, tidak semua orang senang dengan penyerahan senpi. Vincent Sanders, seorang pemilik senpi dari Christchurch, mengatakan kepada TV New Zealand bahwa dia akan menolak setelah ditawari US$150 untuk senpi milik kakeknya yang berusia satu abad. "Mereka terburu-buru menangani prosesnya, mereka memberi kami dua hari untuk menyerahkan, tidak mau memperhatikan dan memaksa," ujarnya. Pemerintah berikrar bakal menggelontorkan NZ$208 juta (Rp1,9 triliun) untuk skema pembelian senpi milik warga. Undang-Undang Reformasi Senjata lolos di parlemen pada April lalu melalui pemungutan suara dengan 119 orang menyatakan setuju dan satu orang menolak. UU itu melarang senjata semi-otomatis ala militer dan suku cadangnya yang dipakai untuk merakit senpi. Saat menyampaikan pidato di hadapan para anggota parlemen, Perdana Menteri Jacinda Ardern, menegaskan: "Saya tidak bisa membayangkan keadaan yang lebih mendesak daripada sekarang."