Mungkinkah Aung San Suu Kyi diadili untuk dakwaan genosida Rohingya?
Kepala urusan HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menandaskan, para pelaku horor kekejian terhadap kaum Muslim Rohingya harus diadili.
Sebagai pimpinan badan pemantau PBB untuk hak asasi manusia di seluruh dunia, sikap itu membawa bobot tersendiri. Dan sikap itu bukan hanya tentang prajurit atau kerani kecil pemerintah Myanmar, namun bisa sampai ke puncak - dia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa di masa depan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan kepala angkatan bersenjata Jendral Aung Min Hlaing, harus duduk di kursi terdakwa genosida. Awal bulan ini, Zeid mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa kekejaman Rohingya di Myanmar (alias Burma) yang meluas dan sistematis berarti bahwa kemungkinan terjadinya genosida tidak dapat dikesampingkan. "Melihat (besarnya) skala operasi militer, jelas ini merupakan keputusan yang diambil di tingkat tinggi (pemerintahan)," kata komisaris tinggi tersebut, saat kami bertemu di markas besar PBB di Jenewa untuk BBC Panorama. Genosida adalah salah satu kata yang banyak diucapkan. Kedengarannya mengerikan - apa yang disebut "kejahatan dari segala kejahatan". Sangat sedikit orang yang pernah dihukum oleh pidana ini. Pidana itu didefinisikan setelah Holocaust. Saat itu, negara-negara anggota PBB yang baru didirikan menandatangani sebuah konvensi, yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menumpas suatu kelompok tertentu. Bukanlah tugas Zeid Ra'ad Al Hussein untuk membuktikan tindakan genosida telah dilakukan - hanya pengadilan yang bisa melakukan itu. Namun dia telah meminta penyelidikan pidana internasional terhadap pelaku dari tindakan yang dia sebut sebagai "serangan brutal yang mengguncangkan" terhadap kelompok etnis Muslim yang sebagian besar berasal dari Rakhine utara di Myanmar. Betapa pun, komisaris tinggi HAM ini menyadari bahwa hal ini akan menjadi kasus yang sulit: "Karena jelas sekali, jika Anda berencana melakukan genosida, Anda tidak akan menuangkannya di atas kertas dan Anda tidak akan memberikan instruksi tertulis." "Ambang batas pembuktiannya sangat tinggi," katanya. "Tapi saya tidak akan terkejut kalau nanti suatu mahkamah menyimpulkan temuan semacam itu berdasarkan apa yang bisa dilihat." Jelang awal Desember, hampir 650.000 orang Rohingya - sekitar dua pertiga dari keseluruhan populasi - telah meninggalkan Myanmar menyusul gelombang serangan yang dipimpin oleh tentara yang dimulai pada akhir Agustus. Ratusan desa dibakar dan ribuan lainnya dilaporkan terbunuh. Ada bukti kekejaman mengerikan: pembantaian, pembunuhan dan pemerkosaan massal - yang saya dengar sendiri saat saya berada di kamp pengungsian saat krisis ini mulai berlangsung. Menurut MSF, jumlah kematian warga Rohingya mencapai 6.700, bukan 400 seperti disebutkan militer. Yang mengguncangkan kepala hak asasi manusia PBB ini adalah, ia telah mendesak Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, untuk mengambil tindakan melindungi Rohingya, enam bulan sebelum ledakan kekerasan bulan Agustus. Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan bahwa dia berbicara dengan Suu Kyi di telepon pada bulan Februari, saat kantornya menerbitkan laporan yang mendokumentasikan kekejaman yang mengerikan pada episode kekerasan mulai Oktober 2016. "Saya memintanya (Aung San Suu Kyi) untuk menghentikan operasi militer ini," kata Al Husein. "Saya berusaha mengetuk hati nuraninya ... untuk melakukan apa pun yang dia bisa untuk mengakhiri tragedi ini, namun sangat disesalkan, tampaknya hal itu tak dilakukannya." Kekuasaan Suu Kyi atas tentara masih terbatas, namun Zeid Ra'ad Al Hussein percaya bahwa seharusnya dia mengambil langkah lebih untuk mencoba menghentikan operasi militer. Dia mengkritik Suu Kyi karena tidak mau menggunakan istilah 'Rohingya.' Dia menduga bahwa militer Myanmar jadi percaya diri karena masyarakat internasional tidak melakukan tindakan apa pun terhadap mereka setelah terjadinya kekerasan pada 2016. "Saya kira mereka kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka dapat melanjutkan (kekerasan) tanpa rasa takut (reaksi dunia)," katanya. "Apa yang mulai kami rasa adalah bahwa semua ini benar-benar dipikirkan dan direncanakan dengan baik," katanya kepada saya. Jenderal Min Aung Hlaing , panglima militr Burma. Pemerintah Myanmar berkilah bahwa tindakan militer tersebut merupakan respon terhadap serangan teroris pada Agustus yang menewaskan 12 anggota pasukan keamanan. Tapi BBC Panorama mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa persiapan untuk serangan berkelanjutan terhadap Rohingya sudah dimulai jauh sebelum itu. Kami menemukan bahwa Myanmar telah melatih dan mempersenjatai warga Buddha setempat. Beberapa minggu setelah kekerasan tahun lalu, pemerintah menawarkan hal ini: "Setiap warga Rakhine yang ingin melindungi negara bagian mereka akan berkesempatan untuk menjadi bagian dari polisi bersenjata setempat." "Ini keputusan yang dibuat untuk secara efektif melancarkan kejahatan keji terhadap warga sipil," kata Matthew Smith, kepala eksekutif organisasi hak asasi manusia Fortify Rights yang menyelidiki kronologi kekerasan Rakhine tahun ini. Pandangan tersebut diamini oleh para pengungsi di kamp-kamp di Myanmar yang menyaksikan sendiri para relawan ini beraksi, menyerang tetangga Rohingya mereka dan membakar rumah mereka. "Mereka tak ubahnya tentara, mereka memiliki senjata yang sama," kata Mohammed Rafique, seorang pebisnis sukses di Myanmar. "Mereka adalah para bocah setempat, kami mengenal mereka. Ketika tentara membakar rumah kami, menyiksa kami, mereka ada di sana." Who is burning down Rohingya villages? Sementara Rohingya semakin rentan oleh faktor-faktor lain. Musim panas lalu, kekurangan makanan terjadi secara luas di Rakhine utara - dan pemerintah memperketat kontrol mereka. Diketahui bahwa mulai pertengahan Agustus pihak berwenang telah memotong hampir semua makanan dan bantuan lainnya ke Rakhine utara. Sementara tentara diperkuat. Pada tanggal 10 Agustus, dua minggu sebelum serangan militan tersebut, dilaporkan bahwa sebuah batalyon telah diterbangkan ke sana. MSF juga memperkirakan sekitar 647.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak akhir Agustus. Perwakilan hak asasi manusia PBB untuk Myanmar begitu cemas, sehingga pelapor khusus PBB, Yanghee Lee mengeluarkan seruan terbuka, mendesak pemerintah Myanmar untuk menahan diri. Tapi ketika gerilyawan Rohingya melancarkan serangan terhadap 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer, militer meresponsnya dengan operasi militer skala besar, sistematis dan menghancurkan. BBC sudah meminta tanggapan Aung San Suu Kyi dan kepala angkatan bersenjata Myanmar. Tapi keduanya tidak menjawab. Hampir empat bulan sudah berlalu sejak serangan tersebut, namun Zeid Ra'ad Al Hussein khawatir dampak kekerasan masih belum akan berakhir. Dia khawatir ini "bisa jadi fase pembuka dari sesuatu yang jauh lebih buruk". Dia cemas kelompok-kelompok jihad dapat terbentuk di kamp-kamp pengungsian besar di Bangladesh dan melancarkan serangan di Myanmar, bahkan mungkin menyasar kuil-kuil Buddha. Hasilnya bisa jadi apa yang disebutnya "konfrontasi konfesional" - antara umat Buddha dan Muslim. Ini pemikiran yang menakutkan, seperti yang diakui komisaris tinggi PBB ini, tapi dia prhatin Myanmar tidak menganggapnya serius. "Maksud saya taruhannya sangat besar," katanya. "Tanggapan semacam ini, bagaimana mereka menanggapi kekhawatiran serius masyarakat internasional, benar-benar memprihatinkan."