Pilkada: Ratusan petugas KPPS di Makassar reaktif Covid-19, 'partisipasi akan tetap ada, tapi sebagian warga cemas'
Di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, dari sekitar 16.000 petugas pemilihan yang disiapkan untuk bertugas pada pemilihan wali kota, sekitar empat ratus di antaranya reaktif Covid-19 setelah serangkaian tes cepat.
Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada Makassar menempati posisi nomor 3 se-Indonesia. Puluhan petugas menjalani tes usap, namun hasilnya belum diketahui hinggal semalam. KPUD setempat menyatakan akan menarik petugasnya yang positif Covid-19. Sejumlah warga mengaku cemas, namun menyatakan akan tetap datang ke TPS di tengah tingkat partisipasi pemilih yang terus menurun dari pilkada-pilkada sebelumnya. Anggota KPUD Makassar, Endang Sari mencatat sebanyak 462 dari 16.758 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari reaktif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes cepat. Kata Endang, jumlahnya makin menurun sampai pada tes cepat terakhir menjadi 68 orang dan menjalani tes usap sejak Senin. Dilema Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 "Kami tidak bisa mengambil risiko membawa mereka ke TPS ketika situasinya reaktif, maka untuk memastikan itu kita lakukan swab dan alhamdulillah Pemkot memfasilitasi, Dinkes kemarin sudah kita laksanakan," kata Endang. Namun, sejumlah petugas KPPS yang menjalani tes usap H-1, masih belum mendapat informasi terkait hasilnya hingga Selasa malam (08/12). Padahal mereka harus bertugas Rabu pagi (09/12). "Ini kan hasilnya langsung ke KPU jadi ndak tahu bagaimana ini. Makanya saya bilang, kalau tidak anu, saya mundur. Tapi, coba swab dulu, tapi hasilnya dua-tiga hari, saya juga bingung," kata seorang petugas KPPS yang menjalani tes usap. Kantor KPUD Makassar. Menurut Endang, pihaknya dijanjikan hasil tes usap puluhan petugas KPPS tersebut pada hari yang sama ketika melakukan tes usap. "Kami dijanji dinkes hari ini hasilnya dikeluarkan," katanya. Ia menambahkan jika hasilnya negatif maka petugas yang telah menjalani tes usap dapat tetap bertugas di TPS, begitu pun sebaliknya. Sejumlah warga merespon hal ini, salah satunya Ibrahim Nur Wardana, seorang mahasiswa. "Cukup cemas. Tentu mengkhawatirkan sekali karena potensi penularan di KPPS cukup tinggi karena ramai… Saya sendiri tetap memilih, ikut bersuara," katanya. Mural Pilkada 2020. Warga lainnya, Mahfud, tetap pada pendirian untuk hadir ke TPS. "Selama di TPS itu menjaga 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang sering dicanangkan mungkin enggak apa-apa sih," katanya. Berdasarkan pilkada-pilkada sebelumnya, jumlah partisipasi pemilih di Makassar kurang dari 60%. Pada 2008 tingkat partisipasi sebesar 58 persen, kemudian meningkat tipis pada 2013 yaitu 59,94%. Lalu, Pilkada 2018 turun menjadi 57,02%. Sementara itu, sejumlah survei menunjukkan Pilkada di masa pandemi yang berlangsung 9 Desember 2020 akan membuat partisipasi semakin menurun, karena kekhawatiran tertular virus corona. Simulasi Pilkada 2020. Tak pengaruhi tingkat partisipasi Di sisi lain, seorang pengamat politik dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Hamzah Baharuddin mengatakan wilayahnya punya karakter sendiri terkait kontestasi politik. Ia meyakini masa pandemi tak akan menyurutkan pemilih untuk datang ke TPS. "Karena Makassar ini kan agak spesifik, apalagi para calon itu punya sentimen khusus pada pemilihnya masing-masing, jadi partisipasi itu akan tetap ada," katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (09/12). Hamzah meyakini tingkat partisipasi publik terhadap pilkada di tengah pandemi ini akan berada di kisaran 50-60%. Bilik khusus pilkada 2020 untuk pemilih yang bersuhu badan tinggi. Pilkada Makassar akan diikuti empat pasangan calon. Nomor urut satu yaitu Moch Ramdhan Pomanto-Fatmawaty Rusdi (Adama), nomor urut dua Munafri Bando- RahmanArifuddin (Appi -Rahman), nomor urut tiga Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan), serta nomor urut empat Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menempatkan Makassar pada posisi ketiga sebagai pilkada paling rawan konflik dari 270 Pilkada yang akan dihelat Rabu, 9 Desember 2020. Pada Pilkada 2018 lalu, kemenangan kotak kosong di Makassar disebut para pengamat politik sebagai pertama dalam sejarah Indonesia dan dunia. Selama periode 2018 - 2020 terjadi pergantian empat pejabat wali kota Makassar.