Tak bisa Tarawih di masjidnya, jamaah Ahmadiyah merasa 'dirugikan'
Penyegelan terhadap masjid Ahmadiyah kembali terjadi di Indonesia dan kali ini menimpa masjid Al-Hidayah di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Jemaah Ahmadiyah melaksanakan sholat Isya dan Tarawih di halaman masjid, menghadap pintu masjid yang telah disegel. Suara azan Isya berkumandang dari masjid Al-Hidayah, saat saya berkunjung ke masjid itu dan bertemu dengan sejumlah jamaah Ahmadiyah di Depok, Jawa Barat. Namun, suara azan ini tidak akan didengar orang di luar kompleks masjid, karena dikumandangkan tanpa pengeras suara. Yang berbeda lagi, sholat Isya dan Tarawih itu dilaksanakan di halaman masjid, menghadap pintu masjid yang telah disegel dengan kayu, karpet, dan plat seng bertuliskan 'Kegiatan Ini Disegel' dari pemeritah kota (Pemkot) Depok. Salah satu jemaah, Budi, mengaku bagaimanapun kewajiban sebagai muslim, yaitu menunaikan sholat harus dijalankan meskipun Pemkot Depok, dibantu Polresta Depok, telah menyegel masjidnya itu untuk ketujuh kalinya, Sabtu (03/06) lalu. Budi tidak dapat memungkiri, dia dan teman-temannya 'merasa dirugikan oleh pemerintah kota Depok' karena menurutnya beribadah di tempat ibadah adalah hak semua orang. Pintu masjid disegel dengan kayu, karpet, garis polisi dan plang dari Pemkot Depok. "Perbedaannya sangat nyata Pak. Paska penyegelan ini ya banyak jamaah yang takut. Banyak yang tidak hadir (ke masjid). Turunnya drastis. Sebelumnya bisa lima syaf, sekarang paling satu syaf," jelas Budi. Saat saya berada di sana, memang hanya ada satu syaf sholat yang terdiri dari belasan orang. Masjid Al-Hidayah sendiri "dapat menampung hingga 200 orang". Jamaah Ahmadiyah mengaku banyak rekan mereka yang ketakutan hadir untuk sholat berjamaah. Sudah punya IMB masjid Penyegelan Sabtu (03/06) yang ketujuh yang dialami masjid Al-Hidayah. Sebelumnya Pemkot Depok telah menyegel masjid itu pada 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 dan Februari 2017 . "Dasarnya Fatwa MUI, SKB 3 Menteri, Pergub 2011, Perwaki 2011. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menyebarkan paham mereka, yang sudah didasarkan pada Fatwa MUI. Makanya kami segel," jelas Walikota Depok, Mohammad Idris. Jamaah Ahmadiyah duduk-duduk di halaman masjid Al Hidayah menjelang sholat berjamaah. Namun, jamaah membuka segel karena merasa sudah memiliki seluruh syarat legalitas. "Bangunannya sudah punya IMB (izin mendirikan bangunan), dan jelas untuk masjid," tegas juru bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, kepada BBC Indonesia, Selasa (06/06). Yendra balik mempertanyakan mengapa di plang yang tertulis adalah penyegelan kegiatan. "Kegiatan apa yang dilarang? Mengapa disebut penyegelan kegiatan, tapi yang disegel bangunan?" Foto penyegelan pada Februari 2017 lalu. Walikota Mohammad Idris, tidak menampik bahwa masjid Al-Hidayah memiliki IMB untuk mendirikan rumah tinggal dan tempat ibadah. Namun penyegelan tetap dilakukan pihaknya karena aktivitas masjid Ahmadiyah dinilai 'di luar peruntukannya' dan 'ekslusif' berhubung tidak menerima jamaah yang bukan Ahmadiyah. Pendapat yang dibantah tegas oleh Yendra. "Fakta yang ada, penceramah di masjid (Al-Hidayah) beberapa kali kami mengundang dari PP Muhammadiyah, ada pula tokoh muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi. Kami juga mengadakan bazar, dengan panitianya berasal dari warga sana, yang hadir juga warga sana. jadi apakah ini ekslusif?" 'Ateis saja dilindungi, apalagi Ahmadiyah' Saat penyegelan, Sabtu lalu, Polres Kota Depok menyita kamera pengintai CCTV dari rumah ustad di depan masjid dan menangkap seorang laki-laki karena dinilai 'menghalang-halangi kerja polisi'. Laki-laki itu disebut Kapolres Depok, Kombes Herry Heryawan, telah dibebaskan. Jamaah Ahmadiyah sholat Jumat di luar masjid. (foto diambil Februari 2017) Kepada BBC Indonesia, Selasa (06/06), Kombes Herry Heryawan menegaskan pihaknya 'tidak pernah melarang' jamaah Ahmadiyah untuk beribadah. "Selama (disegel) mereka beribadah di selasar (masjid), itu sering mereka lakukan, tidak apa-apa. Saya tegaskan ini ya, orang ateis sekalipun harus kita jaga hak asasinya, apalagi orang Ahmadiyah yang punya agama. Kita harus lindungi hak-haknya." Dia mengaku hanya mengamankan pelaksanaan penyegelan yang diputuskan oleh pemerintah kota Depok. Saat penyegelan Februari 2017 lalu, Ahmadiyah menganggap penutupan dilakukan secara paksa karena tidak melalui keputusan pengadilan. Dengan penyegelan yang kembali dialami masjid Ahmadiyah, juru bicara JAI, Yendra Budiana, mengaku 'ingin mempertanyakan kembali' nawacita Presiden Joko Widodo. "Bahwa negara hadir memberikan rasa aman, mengedepankan toleransi dan dialog anak bangsa. Kita ingin memastikan nawacita tak berhenti hanya di kata-kata." "Apakah dengan penyegelan (masjid Al Hidayah) sejak 2011 sampai sekarang, yang membuat warga Ahmadiyah terus-menerus tak bisa menjalankan haknya, sesuai dengan nawacita Jokowi, dengan konstitusi Indonesia?" pungkas Yendra.