Mike Pompeo temui Jokowi: RI tegaskan 'Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai'
Indonesia menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan bersama setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, di Jakarta, Kamis (29/10). Dalam pertemuan itu dibahas tentang tensi yang memanas di Laut China Selatan. "Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai," ujar Retno. "Hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982," tegasnya. Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan komitmen Indonesia dan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia undang investasi dari AS di Pulau Natuna Pada kunjungan kedua Menlu AS Mike Pompeo ke Indonesia ini, kedua negara juga membicarakan kerjasama sejumlah sektor, termasuk investasi, ekonomi, kesehatan dan pertahanan. Dalam hal investasi, Indonesia mengundang pelaku bisnis AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk untuk proyek di pulau-pulau terluar Indonesia seperti di Pulau Natuna. Perusahaan AS adalah investor utama dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor. Pada bulan Oktober 2020, Kimberly-Clark mengakuisisi Softex Indonesia senilai US$1,2 miliar dengan strategi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pengembangan merek dan inovasi. Awal tahun ini, Air Products yang berbasis di Pennsylvania mengumumkan investasi U$2 miliar untuk menciptakan fasilitas produksi kelas dunia di Kalimantan untuk metanol, bahan baku kimia. Bertemu Jokowi di Istana Bogor Usai bertemu Menlu Retno, Pompeo menuju Istana Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Di hadapan Pompeo dan wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunjungan Menlu AS memiliki arti penting bagi kemitraan strategis kedua negara. "Kunjungan Anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika. "Dan selama pandemi ini saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif bahkan bisa saya sampaikan, paling intensif," kata Joko Widodo. Usai bertemu Menlu Retno, Pompeo menuju Istana Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Apa reaksi Pompeo atas sikap RI terkait Laut China Selatan? Sementara itu, saat bertemu Menlu Retno, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan PBB. Akan tetapi, dalam pertemuan itu dia juga menegaskan kembali penolakan AS atas klaim China di Laut China Selatan. Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia Pompeo memuji "tindakan tegas" Jakarta dalam melindungi kedaulatannya di perairan sekitar Kepulauan Natuna yang juga diklaim China sebagai wilayahnya. "Saya berharap dapat bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi rute perdagangan tersibuk di dunia itu," kata Pompeo Dalam kunjungan kedua Mike Pompeo ke Indonesia ini, kedua negara membicarakan kerjasama sejumlah sektor, termasuk ekonomi, kesehatan dan pertahanan. Pertemuan keduanya sekaligus meneguhkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Istilah 'Indo-Pasifik' menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh China. Sebelum berkunjung ke Indonesia, Pompeo mengunjungi India, Sri Lanka dan Maladewa. Sebelum berkunjung ke Indonesia, Pompeo mengunjungi India, Sri Lanka dan Maladewa. Apa arti pernyataan Menlu Retno dan Menlu Pompeo tentang Natuna? Guru besar hukum internasional di Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan pernyataan Menlu Pompeo yang "memuji" Indonesia dalam sengketa di Laut China Selatan, tidak terlepas dari kepentingan AS di kawasan itu. Menurutnya, AS pada saat ini akan berada "di belakang" negara-negara ASEAN yang berhadapan dengan China terkait sikapnya yang menolak klaim Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna. Kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal pencari ikan China di ZEE Indonesia di perairan Natuna utara membuat hubungan kedua negara kembali menegang. "AS pada saat ini akan berada di belakang negara-negara ASEAN dan menganggap klaim China dengan Sembilan Garis Putus-Putusnya itu tidak berdasar," kata Hikma kepada BBC News Indonesia, Kamis (29/10). Namun demikian, Hikma menganggap sikap Indonesia itu lebih didasari kepentingan Indonesia atas wilayah tersebut, dan bukan "berpihak" kepada AS atau China. "Indonesia konsisten mengikuti UNKLOS 1982 dan hukum internasional," katanya. "Oleh karena itu, ibu Menlu mengatakan bahwa AS maupun China diminta menjaga stabilitas. Dasarnya bukan karena mereka memiliki kekuatan dan mampu untuk mempengaruhi negara-negara yang ada di Laut China Selatan," papar Hikmahanto. Tentang tawaran Menlu Retno bahwa Indonesia membuka pintu investasi bagi AS di Kepulauan Natuna, Hikmahanto menganggap hal itu dilakukan untuk "mengimbangi" kekuatan China di kawasan itu. Cuplikan video yang menunjukkan KRI Tjiptadi-381 menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, akhir Desember 2019. "China mampu membanjiri nelayan-nelayan mereka di wilayah yang kita anggap sebagai ZEE Indonesia. Sementara, bagi kita, Natuna utara membutuhkan kapal-kapal besar, juga kapal canggih, itu hanya sedikit kapal yang mampu ada di sana," katanya. "Artinya [kapal-kapal] Indonesia tidak bisa membanjiri wilayah itu," tambahnya. Dalam konteks itulah, Indonesia kemudian menawarkan kepada AS agar menanamkan modalnya di wilayah Kepulauan Natuna. "Kalau AS mau menanamkan modalnya untuk membeli kapal besar, dan memiliki kecanggihan, dan memiliki kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, yang ada di Natuna Utara, maka itu akan menjadi penyeimbang terhadap klaim China yang menganggap memiliki tradisi mencari ikan di sana," papar Hikmahanto. Penguatan kerjasama bilateral Dalam kerjasama ekonomi, kedua negara sepakat untuk memperkuat dan memperluas kerja sama, termasuk dalam hal investasi di sektor digital, energi dan infrustruktur. "Kami sepakat bahwa kedua negara dengan skala ekonomi seperti kami, kami harus melakukan lebih banyak perdagangan bersama, harus ada lebih banyak investasi di sini dari Amerika Serikat, terutama di sektor digital, energi, dan infrastruktur," jelas Mike Pompeo. Dia juga mengatakan bahwa AS mendukung upaya Presiden Joko Widodo mengembangkan 250 proyek infrastruktur senilai US$327miliar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan kedua negara sepakat untuk memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi. "Berkaitan dengan hal tersebut saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP yang tidak hanya membawa manfaat bagi Indonesia tetapi juga bagi para pelaku bisnis AS," kata dia. Dalam hal kesehatan, kata Retno, AS memberikan bantuan 1.000 ventilator senilai US$11 juta untuk perawatan pasien Covid-19. Sementara itu, berkaitan dengan kerja sama sektor pertahanan, Retno mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa pekan lalu, AS dan Indonesia telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Antara lain dengan memperkuat kemampuan pertahanan dan pengadaan militer, pelatihan dan kerjasama keamanan maritim di kawasan.