Uni Eropa lepas tangan soal krisis Catalunya
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk secara eksplisit mengesampingkan segala bentuk keterlibatan Uni Eropa terkait Catalunya, terlepas dari situasi yang 'memprihatinkan.'
PM Spanyol Mariano Rajoy bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di sebuah KTT Uni Eropa. "Tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk mediasi, tidak juga untuk prakarsa atau tindakan masyarakat internasional," katanya. Dia berbicara pada sebuah konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker. Dalam sebuah referendum pada 1 Oktober yang dilarang oleh pemerintah Spanyol, rakyat Katalan memilih untuk memisahkan diri. Beberapa saat sebelum pernyataan Tusk, pemerintah Spanyol mengatakan bahwa mereka mulai melakukan proses pengambil-alihan pemerintahan di wilayah otonom Catalunya. "Saya tentu saja, untuk banyak alasan, berhubungan secara permanen dengan (Perdana Menteri Spanyol) Mariano Rajoy," kata Tusk. "Tidak bisa disangkal bahwa situasi di Spanyol sangat memprihatinkan, tapi posisi kami... jelas." Ucapan Tusk dilontarkan menjelang KTT Dewan Uni Eropa, namunia mengatakan bahwa masalah Catalunya "tidak masuk dalam agenda kami". Pemimpin Eropa lainnya, seperti Angela Merkel dari Jerman dan Emmanuel Macron dari Prancis, juga memberikan dukungan mereka kepada Madrid. Barcelona, pada malam saat dua pemimpin separatis Catalunya ditahan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa krisis tersebut menampakkan kemunafikan Barat, yang mendukung sejumlah gerakan separatis tapi menolak gerakan separatis lain. Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia -sekutu Rusia- tapi tidak bersikap yang sama untuk Catalunya atau untuk Kurdistan Irak. Dia juga mengingatkan banyak negara menentang aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang mengakibatkan sanksi internasional terhadap Rusia. Apa yang terjadi di Catalunya? Spanyol mengatakan pada hari Sabtu nanti akan dimulai proses pengambil-alihan pemerintahan Catalunya oleh Madrid dengan mengaktifkan pasal 155 konstitusi. Namun, pemimpin Catalunya mengatakan jika Spanyol melanjutkan 'represi,' parlemen daerah tersebut akan memilih untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaannya. Banyak kalangan khawatir gerakan terbaru ini bisa memicu kerusuhan lebih lanjut menyusul demonstrasi besar-besaran sejak sebelum dan selama referendum 1 Oktober. Mahkamah Agung Spanyol menetapkan bahwa referendum tersebut ilegal dan melanggar konstitusi, dan menyebutkan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi. Carles Puigdemont kini berselisih secara ajam dengan Mariano Rajoy. Pasal 155 konstitusi, yang ditetapkan tiga tahun setelah kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, memungkinkan Madrid untuk memaksakan pengambil-alihan pemerintahan suatu daerah otonomi jika terjadi sebuah krisis, dan pasal tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya. Namun pemerintah Spanyol sekarang mengatakan akan memulai prosedurnya pada hari Sabtu. "Tidak diragukan bahwa pemerintah Spanyol akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengembalikan tatanan konstitusional," kata pernyataan pemerintah. Apa yang terjadi sekarang? Pada hari Sabtu nanti pemerintah akan menetapkan daftar tindakan spesifik untuk mengalihkan kekuasaan dari Catalunya ke Madrid. Belum jelas, sejauh mana tindakan tersebut -namun kemungkinan termasuk penguasaan polisi regional, atau bahkan menyerukan pemilihan sela. Bendera Catalunya dikibarkan pendukung Barcelona dalam pertandingan Liga Champions melawan Olympiakos Piraeus, Rabu lalu. Xavier Arbós, pakar konstitusi di Universitas Barcelona, ​​mengatakan: "Kami sama sekali tidak tahu tindakan apa yang dapat diambil pemerintah Spanyol. "Kami tidak tahu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap kekuasaan pemerintah Katalan." Senat Spanyol yang dikuasai oleh partai berhaluan konservatif pimpinan PM Rajoy, Partai Populer (PP) dan sekutu-sekutunya, kemudian akan harus menyetujui daftar itu. Analis mengatakan Pasal 155 tidak memberi kewenangan pada pemerintah untuk sepenuhnya membekukan otonomi, dan tidak dapat menyimpang dari daftar langkah yang ditetapkan. Apa yang akan terjadi pada para pemimpin Katalan? Setelah referendum 1 Oktober, pemimpin Katalan Carles Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan. Dia memperingatkan status penangguhan itu bisa berubah. "Jika dianggap tepat, Parlemen Katalan dapat melanjutkan untuk melakukan pemungutan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," katanya. Tapi jika Madrid mengambil alih keuangan daerah atau departemen kepolisian, atau membubarkan parlemen daerah Catalunya, pemungutan suara semacam itu akan jadi pelik pelaksanaannya. Betapa pun, konstitusi tidak menetapkan batasan waktu tentang proses itu.