Menhan AS kunjungi Indonesia: ‘sanksi’ untuk Koppasus tetap berlaku
Dalam kunjungannya di Jakarta Menteri Pertahanan AS mengatakan Indonesia adalah mitra penting Amerika di kawasan Pasifik namun mereka belum akan mencabut sanksi bagi Kopassus, pasukan elit Indonesia.
Menteri Pertahanan AS juga diterima oleh presiden Joko Widodo. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ia meminta Menhan AS Mattis mencabut sanksi itu, dan yakin Kopassus dapat menjajaki kerja sama dengan angkatan bersenjata AS dalam beberapa tahun ke depan. "Yang jelas enggak boleh ke Amerika, salah satu sanksinya. Dan tidak bisa latihan bersama," tutur Ryamizard, seperti dilaporkan Abraham Utama dari BBC Indonesia. Mattis sendiri, dalam pernyataannya kepada wartawan tidak secara spesifik berbicara tentang Kopassus, dan memilih untuk berbicara secara umum. Sementara itu juru bicara Kopassus, Letkol Joko Tri Hadimantoyo, mengklaim lembaganya tidak terpengaruh keputusan AS. Kepada wartawan, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, "dia (Mattis) akan usahakan mencabut (sanksi) itu," katanya usai bertemu Mattis di Jakarta, Selasa (23/1). Di awal dekade 2000-an, militer AS memutus hubungan dengan Kopassus dan menolak melakukan latihan dan operasi gabungan dengan pasukan khusus AD itu. AS beralasan, unit khusus di bawah komando Panglima TNI itu berada di balik sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia. Tentara Indonesia dalam sebuah latihan. Sementara Menhan AS Jim Mattis menghindar untuk membicarakan hal ini secara terbuka. Dalam pidatonya, ia menyebut AS dan Indonesia telah bertekad menjunjung dan menjamin hak asasi manusia. "AS dan Indonesia menganut sejumlah nilai dan prinsip yang sama, yaitu kemerdekaan, rule of law, hak asasi manusia, dan keberagaman agama. "Kami berharap AS dan Indonesia dapat bersama-sama membangun masa depan," kata Mattis. Terlepas dari itu, juru bicara Kopassus, Letkol Joko Tri Hadimantoyo, mengatakan, tanpa kerja sama dengan AS, Kopassus memiliki beragam mitra lain. "Kebijakan itu tidak berdampak pada Kopassus. Kami tetap mempersiapkan diri, termasuk latihan besar di dalam negeri, sekali dalam dua tahun," ujarnya kepada BBC Indonesia. Disebutkannya, selama ini, tanpa AS, Kopassus secara berkala menggelar latihan gabungan dengan pasukan khusus Australia dan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, Indonesia telah mengupayakan beberapa strategi agar AS melunak terhadap Kopassus. Pada 2010, jelang Barack Obama berkunjung ke Indonesia, pemerintah mengirim tim yang berisi perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan serta Komandan Kopassus saat itu, Lodewijk Paulus, ke AS. Hingga akhirnya Obama menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di Indonesia, AS tetap tidak membuka diri pada Kopassus. Setelahnya, pertemuan antara pemimpin Indonesia dan AS serta antarpejabat setingkat menteri terus berlangsung di beragam forum, termasuk di sektor keamanan dan militer. Namun 'sanksi' AS itu tetap berlaku. Selama ini sejumlah perwira tinggi TNI yang sempat berkarier dan mendapat lencana kehormatan Kopassus pernah ditolak masuk ke AS. Tahun lalu, Gatot Nurmantyo yang kala itu masih menjabat Panglima TNI tak mendapatkan izin Imigrasi AS saat hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menuju negara Paman Sam. Kejadian serupa juga dirasakan Sjahfrie Sjamsuddin, eks pejabat Kopassus yang duduk sebagai Wakil Menteri Pertahanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nama-nama lain yang disebut turut dicekal AS adalah Prabowo Subianto, Wiranto, dan Zacky Anwar Makarim.