Hasil pilpres 2019: Ucapan selamat pemimpin dunia untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan hal lain yang harus diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden yang menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Capres petahana Joko Widodo menyapa warga sebelum menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Pengumuman yang dikeluarkan pada Selasa dini hari (21/05) sesudah KPU menyelesaikan seluruh rekapitulasi 34 provinsi dan 130 PPLN mendapat tanggapan beragam, baik lewat laporan media asing maupun lewat adu tagar di media sosial. Kubu pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan belum menentukan apakah akan mengakui kekalahan menyusul pengumuman hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU, namun muncul rencana aksi demonstrasi menentang hasil pemilihan presiden digelar yang semula dijadwalkan akan mulai diadakan di Jakarta pada Selasa sore ini. Berikut lima hal yang harus Anda ketahui setelah KPU mengumumkan hasil pilpres 2019. 1. Laporan media asing & ucapan selamat dari pemimpin negara lain Banyak media asing yang sudah menurunkan laporan tentang keunggulan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dari pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. The New York Times menulis judul, Joko Wins Re-Election in Indonesia, Defeating Hard-Line Former General, atau Joko Memenangkan Masa Jabatan Kedua, Mengalahkan Mantan Jenderal Garis Keras. Pemberitaan soal keunggulan Jokowi juga diangkat oleh Al Jazeera, The Guardian, dan The Telegraph yang menulis, 'Presiden Indonesia Joko Widodo terpilih kembali dalam kemenangan yang jelas, namun lawannya mengklaim curang'. Reuters menulis bahwa Prabowo Subianto akan menantang hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi sementara Financial Times menulis bahwa 'Presiden baru Indonesia akan menghadapi tantangan di bidang ekonomi'. Beberapa media asing juga menyoroti soal kemungkinan gerakan demo tolak hasil pilpres, seperti South China Morning Post yang menyebut klaim oposisi bahwa akan ada '1 juta orang yang akan berdemo menentang hasil pemilu, namun pihak lain meragukannya' dan The Straits Times yang menulis, 'Indonesia on edge as Islamist group plans rally in the capital' atau 'Indonesia tegang karena kelompok Islamis merencanakan aksi di ibu kota'. Ucapan selamat untuk Jokowi datang lewat akun media sosial Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang juga baru terpilih lewat pemilu yang baru berlangsung. Dalam akun media sosialnya, Morrison menulis, bahwa Indonesia adalah "salah satu hubungan strategis paling penting Australia. Kami tak sabar untuk lebih mempererat ikatan antara Australia dan Indonesia dalam kepentingan bersama." Ucapan selamat lain juga datang dari PM Malaysia, Mahathir Mohamad, yang menyebut soal "kemenangan resmi". "Saya berharap kerjasama antara dua negara akan semakin erat selepas ini," tulis Mahathir. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan ucapan selamat dalam bahasa Indonesia selain dalam bahasa Inggris. Ucapan selamatnya itu sudah disebar hampir 2.000 kali dan disukai lebih dari 10.000 kali. 2. Rencana aksi tolak hasil pilpres Mabes Polri telah menetapkan status Jakarta dalam status Siaga I sejak 21 hingga 25 Mei sebagai antisipasi keamanan pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. "Benar, informasi dari Asops Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin Siaga I hari ini," kata Dedi Prasetyo di Jakarta, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (21/05). Massa yang tergabung dalam Forum Pasundan Bergerak (FPB) melakukan aksi tolak "people power" di depan Gedung KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/5/2019). Sebelumnya, telah beredar surat telegram nomor STR/281/N/OPS.1.1.1/2019 tertanggal 20 Mei 2019 berisi keputusan rapat koordinasi Polri soal pengamanan tahap rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019. Dijelaskan dalam surat itu, untuk menjamin keamanan menjelang diumumkannya hasil perhitungan suara Pemilu oleh KPU, maka diperintahkan sejak Selasa 21 Mei hingga 25 Mei 2019, seluruh jajaran Polri termasuk Mabes Polri berstatus siaga satu. Sebelumnya, rencana demonstrasi dan ancaman serangan teror membayang-bayangi pengumuman hasil penghitungan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Polisi memperkirakan lebih dari 1.000 orang akan turun ke jalanan di Kota Jakarta untuk mengadakan protes. Polisi juga telah menangkap tersangka teroris di sejumlah daerah yang disebut berencana memanfaatkan momen pengumuman hasil Pemilu 2019 untuk melancarkan serangan. Dua warga melakukan swafoto saat personel korps Brimob memasang kawat berduri di kawasan Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Kepolisian mengatakan tidak akan menggunakan senjata tajam dalam menghadapi rencana aksi massa saat pengumuman hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Presiden pada 22 Mei. Juru bicara Polri Dedi Prasetyo mengatakan kepolisian mengantisipasi dugaan bahwa akan ada orang yang menggunakan momentum pengumuman hasil pilpres. 3. Adu tagar di media sosial Ada beberapa tagar yang digunakan di media sosial untuk menyoroti hasil pengumuman rekapitulasi suara KPU, baik untuk mendukung pihak Jokowi-Ma'ruf Amin atau Prabowo-Sandiaga. Beberapa tagar tersebut termasuk, #RakyatTolakHasilPilpres, #SaveOurDemocracy, #JokowiAminSudahMenang, dan #HariKemenangan. Dari empat tagar tersebut, #RakyatTolakHasilPilpres menjadi yang paling populer dengan digunakan dalam lebih dari 12.000 cuitan sejak pertama kali digunakan pada Selasa (21/5) 03.25 WIB. Penggunaan tagar #RakyatTolakHasilPilpres menjadi yang paling populer menurut Spredfast. Warganet, baik yang mendukung maupun menentang hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU, sama-sama menggunakan tagar tersebut untuk menyampaikan opini mereka. 4. Konpers 'ganda' Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi Sementara itu, di saat bersamaan, kedua pasangan capres-cawapres menggelar konferensi pers masing-masing menanggapi hasil pemilu yang disampaikan oleh KPU. Di Kertanegara, Jakarta Selatan, pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" setelah menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU terkait Pemilu 2019 karena dianggap dipenuhi kecurangan. Capres petahana Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Lebih lanjut Prabowo mengatakan, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai kecurangan tersebut. "Karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei di Hotel Sahid, kami menolak semua hasil penghitungan suara pilpres yang diumumkan KPU dini hari tadi," katanya. Sementara itu, di Kampung Deret, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jokowi menyatakan "berterimakasih kepada rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua". Jokowi juga menambahkan bahwa setelah dilantik di bulan Oktober nanti, "kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari 100% rakyat Indonesia". 5. Benarkah Prabowo jadi tersangka kasus dugaan makar? Sebelumnya beredar salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dibuat oleh Polda Metro Jaya yang menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai salah satu terlapor dalam kasus makar yang menjerat Eggi Sudjana. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). Polda Metro Jaya, melalui Kabid Humas Argo Yuwono, menyatakan bahwa mereka telah menarik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan pada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto atas dugaan makar. "Dari hasil analisis penyidik bahwa belum waktunya di terbitkan SPDP karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersangka Eggi dan Lieus. Oleh karena itu, belum diperlukan adanya penyidikan maka SPDP ditarik," ujar Argo, di Jakarta, Selasa (21/5).