Mungkinkah rekonsiliasi di Sampang?
Upaya mendamaikan warga Sunni dan Syiah di Sampang, Madura, masih terganjal sikap sebagian pihak yang terlalu mengedepankan keyakinan dan praktek keagamaan.
Pengungsi Syiah asal Sampang melakukan shalat Jumat di masjid Sunni di rusun Sidoarjo. Mengenakan kopiah, kemeja bersih, serta sebagian bersarung, belasan warga Syiah asal Sampang siang itu (27/07) menuju masjid Sunni di sekitar rumah susun Sidoarjo, untuk mengikuti Shalat Jumat. Tidak ada suasana rikuh. Mereka langsung bergabung dengan jemaat lainnya, untuk mendengarkan khotbah dan selanjutnya ikut shalat berjamaah, walaupun tata cara shalat nya agak sedikit berbeda. "Kami memang sudah terbiasa shalat bareng dengan warga Sunni," kata Umam, kelahiran 1972, salah-seorang pengungsi Syiah asal Sampang. Di saat Tarawih, sebagian warga Syiah itu juga shalat bersama di masjid tersebut. Pemandangan yang saya saksikan ini, jelas bertolak belakang dengan pernyataan sebagian ulama dan kiai di Madura ketika bertemu Menteri Agama Suryadharma Ali, sehari sebelumnya. “Ulama Madura meminta penganut Syiah agar sepenuhnya bertobat sebagai syarat jika ingin kembali tinggal di Sampang,” kata Suryadharma, mengutip pernyataan para kiai Madura. Dengan kata lain, Umam dan sekitar 200 orang warga Syiah asal Sampang itu, harus meninggalkan keyakinan dan praktek mazhab Islam Syiah, jika ingin pulang (repratiasi) ke kampung halamannya. Lontaran sebagian kiayi Sunni di Madura ini, tentu saja, membuat pusing Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Abdulah A'la yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mediator rekonsiliasi. "Kita tidak masuk ke persoalan itu," kata Abdullah A'la, berhati-hati. "Tapi lihat titik temunya (diantara warga Sunni dan Syiah) dulu". Inisiatif Presiden Sejak awal Juli, pengungsi Syiah Sampang dipindahkan (sementara) ke rumah susun Sidoarjo, Jatim, namun belum dipastikan sampai kapan mereka tinggal di sini. Pertengahan Juli lalu, pernyataan cukup mengejutkan keluar dari mulut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sekonyong-koyong berinisiatif menawarkan proses perdamaian dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami warga Syiah di Sampang. Presiden menyatakan akan memimpin langsung upaya itu, dengan menunjuk sejumlah intelektual, perwakilan ormas Islam, dan beberapa pihak lainnya untuk menyelesaikannya. Salah-satu harapan yang muncul dalam pertemuan perwakilan Syiah dengan Presiden Yudhoyono adalah para pengungsi itu nantinya dapat pulang ke kampung halamannya. Sebuah tuntutan yang sejak awal disuarakan para pengungsi Syiah, namun ditolak mentah-mentah oleh kelompok penentangnya di Madura. "Kalau mereka tidak mau menyesuaikan dengan tradisi yang ada di desanya, maka relokasi (ke luar Sampang) tidak haram", kata Wakil Ketua PCNU Sampang Nuruddin, suatu saat. Ucapan senada juga diutarakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Sampang Rudi Setiadhi, yang menyatakan, proses rekonsiliasi harus memperhatikan masukan dari tokoh ulama dan kiai Madura. "Seyogyanya ini menjadi pijakan untuk memulai upaya rekonsiliasi," kata Rudi Setiadhi saat dihubungi BBC Indonesia melalui telepon, Selasa (23/07) lalu. Bisa ditebak, sikap pemerintah Kota Sampang ini seiring dengan tuntutan sebagian kiai Sunni di Madura. Tentu saja, para pengungsi Syiah asal Sampang dan organisasi yang mewadai warga Syiah di Indonesia meradang terhadap sikap seperti itu. "Kalau kami dianggap keluar dari Islam, kami nggak terima. Kami itu bagian dari Islam. Tuhan, Rasul dan Kitab Suci kita sama. Mengapa dipersoalkan," kata perwakilan pengungsi Iklil Almilal saat saya temui di lokasi penampungan pengungsi di rusun Sidoarjo, Kamis (25/07) lalu. Hak beragama Tim mediasi perdamaian yang ditunjuk Presiden Yudhoyono sejauh ini masih menyerap aspirasi dan masukan berbagai pihak, termasuk ulama Madura dan para pengungsi Syiah sendiri. "Saya berusaha berdiri di tengah," kata Abdullah A'la, pimpinan mediator, menanggapi suara-suara sumbang yang mulai mempertanyakan keseriusan pihaknya dalam upaya perdamaian. Seorang pengungsi Syiah Sampang berdiri dengan latar rumah susun di Sidoarjo, yang mereka tempati sejak awal Juli 2013 lalu. Ahlul Bait Indonesia, ABI, organisasi yang menaungi warga Syiah, meminta agar perundingan ini segera mengagendakan dialog langsung warga Syiah Sampang dengan warga non syiah dari wilayah konflik. "Karena merekalah aktor utama rekonsiliasi, bukan antara warga Syiah sampang dengan para tokoh masyarakat pelaku hate speech," demikian isi keterangan pers ABI yang diterima BBC Indonesia, Sabtu (27/07) lalu. Dalam keterangannya, ABI juga meminta proses rekonsiliasi itu "menghormati dan melindungi kebebasan hak beragama dan keyakinan bagi warga Syiah". Sementara, tokoh Syiah Indonesia, Jalaluddin Rakhmat mengatakan, proses perdamaian yang difasilitasi pemerintah ini seharusnya bisa mengakhiri kesalahpahaman antara Sunni-Syiah. Hal ini dia ditekankan karena konflik di Sampang tidak murni semata persoalan mazhab Islam, tetapi juga berlatar politik, ekonomi serta sosial. "Misalnya, ini tidak terlepas persoalan keluarga," kata Jalaluddin Rakhmat kepada BBC Indonesia, Kamis (18/07) lalu. Win-win solution Namun demikian, tambah Jalaluddin, perundingan ini tidak terlepas dari keniscayaan win-win soulution. "Ya, ada beberapa keinginan mereka harus dipenuhi, misalnya, mereka mempersilakan warga Syiah untuk kembali (ke Sampang), tapi tokoh-tokohnya tidak balik. Mungkin ini bisa kita tolerir," kata Jalaludin, yang juga pimpinan organisasi Ijabi, yang mewadahi warga Syiah di Indonesia. "Artinya negara bisa memindahkan tokoh (Syiah Sampang) ke tempat lain dan memberi jaminan, hanya untuk menghindari konflik," jelasnya. Tokoh Syiah, Jalaluddin Rakhmat mengusulkan opsi pemulangan warga Syiah ke Sampang, tapi minus para pemimpinnya. "Ini bukan zero sum game, tapi masing-maisng pihak bersedia untuk mengalah," kata Jalaluddin. Tetapi bagaimana sikap pengungsi Syiah? "Saya tidak mau pulang (ke Sampang), kalau tanpa kehadiran Ustad Tajul Muluk," kata salah-seorang pengungsi, Siti Rohma, 15 tahun. Tajul Muluk adalah pimpinan warga Syiah di Sampang, yang kini mendekam di penjara di Surabaya, karena diputus bersalah melakukan penistaan agama terkait konflik Sunni-Syiah di Sampang. Tampaknya, proses rekonsiliasi kasus Syiah Sampang ini bakal memakan waktu lama, dan menjadi pekerjaan rumah tambahan buat Profesor Abdullah A'la dan timnya untuk mencarikan solusi yang bisa diterima kedua pihak yang bertikai.