Bawaslu tidak temukan unsur kampanye pada tabloid Indonesia Barokah
Badan Pengawas Pemilihan Umum mengatakan mereka tidak menemukan unsur kampanye atas peredaran tabloid Indonesia Barokah, yang dianggap merugikan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Bawaslu RI mengatakan tidak ada unsur kampanye pada tabloid Indonesia Barokah Indonesia Barokah yang tidak berisi unsur kampanye ini disimpulkan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Beredarnya tabloid ini di sejumlah masjid menyebabkan anggota divisi advokasi dan hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nurhayati, melaporkan tabloid ini ke Dewan Pers Jumat siang (25/1). Tabloid tersebut berisi artikel-artikel yang menurut Nurhayati, menyudutkan Prabowo dan Sandiaga, seperti tulisan yang berjudul "Prabowo Marah Media Dibelah" dan "Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik? Membongkar Strategi Semprotan Kebohongan". Jika Indonesia Barokah dianggap menyudutkan kubu Prabowo, koran Obor Rakyat dianggap menyerang kubu Joko Widodo dengan isu SARA. Obor Rakyat juga diedarkan di masjid-masjid, selain pada khalayak umum pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu. Namun Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan penyelidikan awal terhadap kasus ini menunjukkan kasus ini tidak serupa dengan Obor Rakyat. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan penyelidikan awal terhadap kasus ini menunjukkan kasus ini tidak serupa dengan Obor Rakyat yang beredar saat masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014 lalu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono dan Redaktur Pelaksana Darmawan Sepriyossa, kemudian dipidana delapan bulan penjara atas dasar mencemarkan nama Jokowi. Yosep mengatakan tone pemberitaan Indonesia Barokah berbeda dengan Obor Rakyat. "Ya beda, kalau Obor Rakyat isinya sudah penuh dengan fitnah, kalau ini dia (Indonesia Barokah) mengambil dari berita-berita lain, dijadikan sumber sekunder. Bahwa ada berita yang memojokkan, tidak konfirmasi.. iya ada juga, tapi tone-nya agak berbeda," kata Stanley. "Tapi kan tugas Dewan Pers tidak membandingkan setiap kasus yang pernah ditangani Dewan Pers, kita meletakkan kasus tabloid Indonesia Barokah ini pada konteksnya seperti apa, kita teliti badan hukumnya termasuk isinya " katanya. Sebelumnya, Bawaslu di tingkat daerah, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menerima laporan masyarakat tentang peredaran tabloid Indonesia Barokah di sejumlah masjid di daerah tersebut. "Setelah dicermati isi dari tabloid itu, tidak ada mengandung unsur-unsur kampanye. Tidak ada ciri-ciri dari kepesertaan apakah itu dari partai politik atau gambar-gambar pasangan paslon. Di dalamnya juga tidak memuat unsur visi, misi, program, dan citra diri," kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. Terkait dengan kesimpulan sentra Gakkumdu, Ratna mengatakan, meski disebarkan di masjid-masjid, Bawaslu belum menemukan adanya pelanggaran karena tidak ada unsur kampanye dalam tabloid tersebut. Ia mengatakan, Bawaslu di tingkat daerah sudah bergerak cepat saat mendengar kabar soal peredaran buletin itu. Mereka, kata Ratna, berinisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak PT Pos untuk menahan peredaran buletin tersebut di masjid-masjid. Untuk menenangkan masyarakat, lanjutnya, Bawaslu daerah juga berkoordinasi dengan pihak masjid terkait peredaran buletin itu. Takmir masjid menunjukan tabloid Indonesia Barokah yang dikirim kepadanya di Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (25/1/). Meski sentra Gakummdu sudah mendapat kesimpulan soal kasus ini, Ratna mengatakan, Bawaslu akan tetap menerima laporan warga terkait tabloid Indonesia Barokah. "Untuk merespons apa yang disampaikan masyarakat, kami menginstruksikan ke jajaran kami tingkat bawah, jika ada laporan tetap diproses sesuai tata cara penanganan pelanggaran dan dikonsultasikan dengan Bawaslu RI dan Gakkumdu setempat," ujarnya. Jika ditemukan bukti atau fakta lain dari kasus ini, kata Ratna, sentra Gakkumdu mungkin akan membuka pemeriksaan terhadap kasus ini lagi. Anggota Bawaslu lain, Rahmat Bagja, meminta bawaslu di tingkat daerah untuk bergerak cepat untuk merespons laporan warga terhadap peredaran buletin ini. "Jika meresahkan kita tahan dulu supaya nggak diedarkan," kata Rahmat. Alamat redaksi fiktif Pada buletin Indonesia Barokah, tertulis alamat redaksi Indonesia Barokah adalah di Jalan Haji Kerenkemi, Rawa Bacang, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Namun, saat Bawaslu Kota Bekasi melakukan pengecekan Senin lalu, diketahui bahwa alamat tersebut palsu, ujar Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyali. "Kita diminta Bawaslu Jabar untuk investigasi termasuk ke alamatnya, karena tercantum di bekasi. Ternyata, alamat itu fiktif," ujarnya. Tabloid Indonesia Barokah tersebar di sejumlah masjid di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja membenarkan hal itu. "Siapa sih yang buat, kan tidak jelas? Ini bukan dakwah. Ini sangat politis. Sah saja kalau ini bahan kampanye. Ini nggak jelas siapa. TKN (Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin) bukan. Takutnya ini dibuat orang yang memperkeruh keadaan," katanya. BPN melaporkan Indonesia Barokah ke Dewan Pers (25/1) Berpotensi memecah belah Dalam artikel Prabowo Marah Media Dibelah, tabloid Indonesia Barokah, yang mengutip dari sumber media nasional seperti Tirto.id dan Tribunnews.com, mencantumkan ilustrasi Prabowo yang marah karena banyak media Indonesia yang tidak memberitakan aksi 212. Di artikel Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik, tabloid itu menuliskan Prabowo dan Sandiaga menggunakan strategi Firehose of Falsehood, yang menurut mereka juga digunakan Donald Trump, untuk membangun ketakutan publik. Saat melaporkan ke Dewan Pers, anggota divisi advokasi dan hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nurhayati menyatakan publikasi ini berpotensi untuk memecah belah. "Kami dari BPN melakukan pengaduan tentang tabloid Indonesia Barokah yang muatannya terdapat konten yang sangat merugikan pihak Prabowo-Sandi, salah satunya adalah pada halaman 5 dan 6, itu langsung menyerang pasangan capres nomor 2, Pak Prabowo dan Pak Sandi, di sana berpotensi untuk membuat onar, memecah belah umat Islam," kata Nurhayati. Nurhayati mengatakan media seharusnya objektif dan menjadi penengah dalam masa menjelang pesta demokrasi. "Silahkan kalau ada tabloid yang mendukung pasangan yang dijagokannya, tapi jangan menyerang lawan secara negatif dan disebarkan ke masyarakat, khususnya umat Islam karena ini disebarkannya ke masjid-masjid," katanya. Terima saat salat Jumat Masjid At-Taqwa, di Jatiasih, Bekasi adalah salah satu masjid yang menerima tabloid Indonesia Barokah, kata pengurus masjid, Oyok Zainuddin. Oyok mengatakan dia menerima tabloid itu sesaat setelah salat Jumat pekan lalu (18/1). Oyok mengatakan masjid itu menerima kiriman tiga tabloid yang dikirim melalui seseorang yang menggunakan motor. Oleh karena sebelumnya sudah membaca di media sosial mengenai tabloid ini, Oyok mengatakan dia memutuskan untuk tidak mengedarkan tabloid itu di masjid. "Saya ingat beberapa waktu lalu lihat di media sosial bahwa ada yang beredar namanya Indonesia Barokah yang mendiskreditkan salah satu paslon capres. Oleh karena itu, saya tutup, saya tidak beritahu ke siapa-siapa. Tapi (jamaah) ada yang lihat. Mereka biasanya antusias kalau ada buletin-buletin agama. Tapi saat itu, saya tutup, saya tidak kasih liat," kata Oyok. "Saya bilang itu nggak bagus. Tapi, mereka penasaran jadi saya kasih liat judul-judulnya, terus saya tutup," katanya. Salah satu artikel dalam Indonesia Barokah yang dianggap menyudutkan Prabowo-Sandiaga Oyok mengatakan dia tidak mau mengedarkan buletin seperti itu di masjid karena khawatir hal itu akan menimbulkan masalah di waktu mendatang. Dia menambahkan dia menyerahkan buletin-buletin itu istrinya, yang merupakan anggota Panwaslu Jatiasih. Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyali mengatakan tabloid Indonesia Barokah beredar di 12 masjid di kecamatan Jatiasih, Bekasi Selatan, Pondok Gede. Masing-masing masjid itu, katanya, dikirimi tiga tabloid. Ia mengatakan kebanyakan pihak masjid tidak senang dengan peredaran buletin itu. "Sebagian besar masjid merasa kurang suka, kok masjid jadi tempat kampanye? Masjid kan harusnya steril dari kampanye, brosur, stiker, tabloid, dsb.," ujarnya. "Termasuk peredarannya kenapa di masjid-masjid? Karena masjid itu sendiri tidak memesan dan berlangganan. Kalo menurut peraturan kampanye itu tidak boleh di masjid. Tidak menggunakan mimbar masjid untuk hal-hal seperti itu," katanya.