Pileg kalah pamor dari Pilpres 2019, efek samping pemilu serentak?
Di tengah antusiasme sebagian masyarakat menyambut pemilihan presiden, animo yang sama tidak dirasakan kala mereka membahas siapa calon anggota legislatif yang akan mereka coblos pada pemilu serentak mendatang.
Pemilihan umum anggota legislatif 2019 akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden sesuai tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mersinta, seorang karyawan swasta di Jakarta, misalnya. Ia sudah tahu siapa calon presiden yang akan ia pilih, namun belum tahu siapa saja calon anggota legislatif yang bertarung mewakili daerah pemilihannya untuk duduk di parlemen. "Yah, belum lihat dong," ujar Mersinta kepada BBC News Indonesia, Kamis (17/1). "Kayaknya (kampanyenya) nggak semasif lima tahun lalu. Atau (memang) belum ya?" Informasi Anda Jangan perlihatkan nama saya Saya berusia lebih dari 16 tahun saya menerima syarat dan ketentuan yang berlaku Meski demikian, ia bukannya tidak akan memilih dalam pemilu legislatif mendatang. Ia justru telah mengantongi sejumlah kriteria caleg yang akan dicoblosnya nanti. "Yang pertama, sebenarnya saya akan melihat partai, dia di partai yang mana. Apakah dia di partai oposisi atau beda dengan partai dari capres yang akan saya pilih," ungkapnya. "Tapi saya juga akan melihat masing-masing programnya." Sejumlah partai peserta Pemilu Serentak 2019 di gedung KPU. Hal senada diungkapkan Robby, karyawan swasta, yang juga sudah mantap memilih salah satu paslon peserta Pilpres 2019. Ia mengaku belum mencari tahu para caleg yang terdaftar dalam kontestasi pileg. Akan tetapi, ia punya gambaran sosok caleg seperti apa yang akan dipilihnya. "Yang masih muda, yang masih semangat buat kerja, yang punya ideologi," tutur Robby menyebut kriteria caleg idamannya. "Dasarnya sih itu dulu. Untuk secara personal ya mungkin nanti yang dicari tahu yang dekat dulu, ketimbang orang-orang lain." Pileg kalah pamor itu 'wajar' Menurut hasil survei lembaga riset dan konsultan politik Charta Politika, sebagian besar pemilih (72,3%) akan terlebih dahulu mencoblos siapa pasangan capres-cawapres pilihan mereka di kertas suara, baru kemudian memilih siapa calon anggota legislatif yang mereka anggap layak duduk di parlemen. Data tersebut dikumpulkan dalam survei preferensi politik masyarakat yang dilakukan sejak 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019. Hal itu selaras dengan cerita Mersinta dan Robby, di mana gaung pilpres membuat keduanya sudah lebih awal menentukan sikap tentang siapa capres pilihan mereka, namun belum mulai mendalami sosok para calon wakil rakyat. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya (kiri), memaparkan hasil survei elektabilitas partai dan capres-cawapres dalam Pemilu Serentak 2019 di kantor Charta Politika, 16 Januari 2019. "Secara tata negara, memang polanya akan seperti itu. Dalam sistem presidensial, yang dianggap sebagai pemilu mayor itu adalah pemilu presiden," tutur Yunarto Wijaya, direktur eksekutif Charta Politika, kepada wartawan BBC News Indonesia, Rivan Dwiastono, Kamis (17/1). "Juga secara perilaku pemilih memang lebih mudah kan menentukan pilihan terhadap presiden, apalagi hanya dua pilihan gitu, yang saya suka dan yang tidak saya suka, dibandingkan dengan kompleksitas banyaknya caleg dalam pilihan terhadap parpol," ujarnya. Meski 'wajar', semakin berkurangnya gaung Pileg 2019 juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu serentak yang pertama kalinya. Hal ini membuat kinerja partai politik tidak maksimal untuk 'menjual' kader-kadernya dalam pemilu legislatif, karena disibukkan upaya pemenangan capres-cawapres yang diusung atau didukung. "Sebenarnya sudah bisa diduga sejak awal ketika ini (Undang-undang Pemilu) disahkan. Sangat tidak mungkin partai bisa kerja simultan untuk bekerja memenangkan partai di pileg secara optimal, tapi di sisi lain juga akan bekerja untuk mendukung capresnya juga secara optimal," ungkap Wawan Ichwanuddin, pengamat politik LIPI, kepada BBC News Indonesia. "Pasti ada yang dikorbankan pada akhirnya." Sistem pemilu serentak, menurut Wawan, dirancang untuk menciptakan sistem presidensial yang solid, di mana presiden terpilih akan memiliki dukungan mayoritas parlemen. Hal ini diprediksi bisa tercapai dengan timbulnya coattail effect (efek ekor jas) bagi partai pengusung yang biasanya muncul dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Hal serupa juga diungkapkan Yunarto. Menurutnya, dengan digelar secara bersamaan, ada kecenderungan alam bawah sadar pemilih di mana setelah mereka memilih capres, ia juga akan memilih partai yang berasosiasi dengan capres tersebut. "Efek ekor jas ada kecenderungan orang akan melandaskan pilihannya di pileg karena didasarkan pada pilihannya di pilpres, bukan karena objektivitas melihat partai mana yang lebih bagus," ujar Yunarto. Spanduk raksasa berisi daftar capres-cawapres dan partai peserta Pemilu Serentak 2019. Namun pada praktiknya, dinamika di akar rumput dianggap Wawan sangat cair. Menurutnya, belum tentu pemilih yang mendukung capres A, akan memilih caleg yang berasal dari partai pendukung/pengusung capres A. Wawan menilai, tidak semua lapisan masyarakat memahami logika berpikir tersebut. "Misalnya, peduli amat bahwa saya pilih Prabowo atau pilih Jokowi, tetapi ketika untuk pilih DPR, saya akan cenderung kepada caleg atau partai yang memang saya kenal," ujar Wawan. "Atau lebih buruk lagi misalnya, di lapangan, saya akan milih untuk DPR atau DPRD itu bukan karena partai itu mendukung Jokowi atau Prabowo, tapi saya pilih partai itu, caleg itu, karena dia yang memberikan uang," ujarnya. Pemilu serentak ancam peluang sebagian partai Upaya para caleg untuk memikat pemilih simultan dengan upaya partai untuk meloloskan diri dari ambang batas parlemen yang baru berdasarkan Undang-undang Pemilu yaitu sebesar empat persen. Dengan pemilu serentak, upaya tersebut dilakukan ekstra keras oleh para caleg yang bertarung, terutama mereka yang berasal dari partai yang tidak terkena efek ekor jas. Berdasarkan hasil survei Charta Politika, PDIP dan Gerindra lah yang menuai hasil dari efek ekor jas. Elektabilitas mereka -seperti pada pemilu 2014- melampaui partai-partai lain yang kadernya bukanlah capres ataupun cawapres. Dampaknya, sejumlah partai terancam gagal melenggang ke Senayan, termasuk beberapa partai lama. Dari survei tersebut, selain PDIP dan Partai Gerindra, hanya Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PPP dan PKS yang lolos ambang batas (parliamentary threshold). Sementara Partai Perindo dan PAN masih berada di bawah threshold meski masih berpeluang lolos. Sementara PSI, Partai Hanura, hingga PKPI, sampai tiga bulan sebelum pemilu, masih berada di kelompok partai yang tidak lolos ambang batas. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengaku optimis meski hasil survei menunjukkan angka elektabilitas partai anyar tersebut hanya 1,5%. Ia berpendapat, pertumbuhan angka elektabilitas PSI cenderung positif. "Kami cukup optimis, karena elektabilitas kita melonjak. Di bulan November lalu elektabilitas PSI masih 0,2%, sekarang 1,5% menurut survei Charta Politika, menurut survey Republika 2,9%. Kita percaya dengan 3 bulan ini kita akan menembus 4%lebih," ungkap Tsamara kepada BBC News Indonesia, Kamis (17/1). PSI berikan Kebohongan Awards untuk sejumlah pihak. Meski demikian, ia mengaku bahwa sorotan publik dan media selalu terfokus pada gelaran pilpres. Ketika kader partai muncul dalam sorotan, mereka tampil sebagai agen kampanye capres-cawapres. "Salah satu alasan kenapa (kita) lebih banyak membahas kandidat presiden dibanding partai politik, ya karena presiden lebih banyak bicara gagasan, sementara partai politik hanya bicara gagasan presiden," tuturnya. "Partai tidak bicara platform partai dan apa yang partai tawarkan untuk ketika mereka nanti berada di parlemen." Menurut survei Charta Politika, alasan pemilih memilih PSI lebih banyak didasarkan pada kesesuaian ideologi, keterwakilan aspirasi kalangan tertentu, dan ketertarikan terhadap program partai. Hal serupa diungkapkan Inas Nasrullah Zubir, ketua DPP Hanura. Caleg-calegnya lebih sering mensosialisasikan visi-misi capres yang didukung ketimbang program partai. Hanura sendiri berada di bawah PSI dengan angka elektabilitas hanya 0,6%, padahal Hanura telah dua kali mengikuti pemilu dan saat ini duduk di parlemen. Hanura sendiri, menurut survei Charta Politik, dipilih pemilih karena adanya tokoh tertentu yang berhubungan dengan partai. "Kelihatannya memang buat partai-partai yang tidak punya coattail effect memang sangat kurang menguntungkan (pada pemilu serentak ini)," ungkap Inas kepada BBC. Aksi ratusan kader dan simpatisan Hanura di depan kantor KPU, Jakarta. Akan tetapi, Inas yakin partainya akan lolos dari ambang batas parlemen jika melihat rekam jejak Hanura dalam dua pemilu sebelumnya. "Tetap optimis lah kita. Karena di setiap pemilu, baik 2009, 2014, kita kan tidak lolos terus dalam survei itu (tapi akhirnya kami lolos pemilu)," ujarnya. Inas pun yakin bahwa strategi untuk terus mengumandangkan nama capres dan cawapres yang didukung bisa membantu Hanura kembali duduk di Senayan. "Kita punya suatu formula bagaimana kita memanfaatkan nama besar Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf di masing-masing daerah," kata Inas. Berbeda dengan Hanura, Tsamara yakin ideologi PSI akan membawa partai tersebut masuk ke parlemen untuk pertama kalinya. "Kita akan ikuti instruksi Pak Jokowi, kita akan door to door campaign, kita akan ketok semua rumah, kita akan terus menunjukkan program-program partai, kita aka tur," tutup Tsamara.