Presiden Trump bekukan sumbangan Rp865 miliar untuk rakyat Palestina
Pemerintahan Presiden Donald Trump membekukan lebih dari setengah sumbangan dana bagi badan PBB yang membantu rakyat Palestina.
UNRWA telah membantu rakyat Palestina baik di dalam maupun di luar wilayah Palestina sejak 1950. Amerika Serikat sudah memberi tahu badan bantuan PBB, UNRWA, bahwa mereka akan membayar angsuran pertama tahun ini senilai US$60 juta atau sekitar Rp800 miliar, namun sisanya senilai US$65 (setara dengan Rp865 miliar)akan dibekukan, tergantung pertimbangan di masa mendatang. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri di Washington mengatakan perlu evaluasi yang mendasar terhadap UNRWA. "Perlu ada penilian yang mendalam tentang bagaimana UNRWA bekerja dan bagimana program-program organisasi ini dibiayai," kata seorang pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya kepada kantor berita AFP. Ia juga mengatakan Amerika ingin sumber dana UNRWA 'dibagi rata dengan negara-negara lain'. "Selama beberapa dekade kami adalah penyumbang terbesar," katanya. Hampir 30% dari anggaran UNRWA berasal dari sumbangan Amerika, yang merupakan donor terbesar organisasi ini. "Tanpa sumbangan kami, berbagai program UNRWA akan terancam," katanya seraya menambahkan angsuran US$60 juta mencegah hal itu terjadi. Badan PBB ini menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial kepada jutaan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, termasuk di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di beberapa negara tetangga Palestina sejak 1950. Sekjen PBB 'khawatir' Amerika Serikat adalah negara donor terbesar bagi badan PBB yang membantu rakyat Palestina, UNRWA. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah di Washington namun 'khawatir' dengan laporan-laporan yang terkait dengan keputusan pembekuan sumbangan Amerika. "Saya sungguh berharap pada akhirnya Amerika Serikat bisa tetap memberikan sumbangan dana bagi UNRWA," kata Guterres. Kelangsungan hidup rakyat Palestina antara lain tergantung dengan bantuan luar, seperti dari UNRWA. "UNRWA bukan institusi Palestina, ini adalah organisasi PBB," katanya. Ia juga mengatakan bahwa UNRWA 'memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas' di Timur Tengah. Beberapa pihak mengatakan keputusan pemerintahan Presiden Trump untuk membekukan sumbangan dana ini 'mungkin untuk menekan Palestina agar bersedia mengikuti perundingan damai dengan Israel'. Hubungan Presiden Trump dengan Palestina mengalami ketegangan setelah ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah yang memicu protes tidak hanya di Palestina tapi juga di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menggambarkan keputusan Trump tersebut sebagai 'penghinaan abad ini'. Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, keputusan yang diprotes oleh masyarakat internasional. Muncul kekhawatirkan langkah Presiden Trump soal Yerusalem 'akan meningkatkan ketegangan kawasan'. Pada hari Senin (15/01) para pemimpin Palestina memerintahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membekukan pengakuan atas Israel. Pada akhir pertemuan dua hari, Dewan Pusat PLO mengatakan pengakuan tersebut harus dicabut sampai Israel mengakui negara Palestina, sesuai batas wilayah pada tahun 1967 dan membatalkan keputusan mencapok Yerusalem Timur. Palestina ingin menjadikan wilayah pendudukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.