Dapatkah Donald Trump membalikkan hasil Pemilu Amerika Serikat?
Donald Trump kembali mengalami kemunduran dalam ikhtiar membalikkan kekalahannya di Pilpres AS, setelah para anggota parlemen di Michigan memberi sinyal bahwa mereka tidak akan berusaha membatalkan proyeksi kemenangan Joe Biden di negara bagian tersebut.
Trump telah berkali-kali mengklaim tanpa bukti bahwa dialah pemenang sebenarnya Pilpres AS 2020. Dua legislator dari partai Republik berjanji untuk mengikuti "proses normal" dalam memvalidasi suara setelah pertemuan di Gedung Putih. Pada hari Jumat, Georgia memberi pukulan lain kepada Trump dengan mensertifikasi kemenangan tipis Biden di negara bagian itu. Biden, kandidat dari partai Demokrat, hampir pasti akan dilantik pada 20 Januari sebagai presiden AS ke-46. Kemenangan Biden di sistem Electoral College, yang menentukan siapa yang menjadi presiden, diproyeksikan 306 versus 232 - jauh di atas 270 suara yang ia butuhkan untuk menang. Keunggulannya dalam suara publik secara keseluruhan mencapai lebih dari 5,9 juta suara. Trump, yang tidak banyak tampil di depan publik sejak hari pemilihan tanggal 3 November, pada hari Jumat kembali mengklaim kemenangan tanpa dasar. "Saya menang, ngomong-ngomong," ujarnya, sambil membuat pengumuman tentang harga obat. Sekretaris pers Trump, Kayleigh McEnany, menuduh media dan partai Demokrat sebagai hipokrit. "Ketika pada 2016 Presiden Trump menjadi presiden-terpilih secara sah, banyak yang berusaha meremehkannya, mendiskreditkannya, mendelegitimasikannya, dan menyangkal kemenangannya. Tidak ada seruan untuk bersatu, tidak ada seruan untuk pulih," ujarnya. "Jadi sementara setiap suara legal dihitung mari jangan lupakan proses transisi yang Presiden Trump harus lalui pada 2016 dan selama bertahun-tahun ia menjabat." Apa langkah Trump selanjutnya? Menyusul serangkaian kekalahan di pengadilan dalam ikhtiarnya menggugat hasil pemilu, tim legal Trump berharap dapat meyakinkan badan legislatif yang dikuasai partai Republik di negara-negara bagian kunci untuk mengabaikan hasil pemilihan dan mendeklarasikan Trump sebagai pemenang, menurut berbagai media di AS. Trump juga telah menunjukkan niat untuk mengundang para legislator dari Pennsylvania, negara bagian kunci lainnya yang dimenangkan Biden, ke Gedung Putih, demikian konfirmasi seorang pejabat senior kepada mitra BBC di AS, CBS News. Namun pertemuan itu tidak ada dalam jadwal publiknya akhir pekan ini, dan kota-kota di negara-negara bagian yang disebut 'Rust Belt', serta Michigan, dijadwalkan mensertifikasi total suara mereka pada hari Senin. Bahkan jika mereka benar-benar melakukannya, Trump masih perlu membalikkan hasil di satu negara bagian lagi untuk melampaui Biden di Electoral College. Pengacara utama Trump, Rudy Giuliani, berkata pada hari Kamis bahwa tim kampanye Trump mencabut gugatan hukumnya di Michigan, tempat Biden memenangkan lebih dari 160.000 suara. Di Georgia, negara bagian telah mensertifikasi hasil penghitungan suara, yang memberi Biden keunggulan sebesar lebih dari 12.000 suara setelah mereka melakukan penghitungan manual pada hampir lima juta surat suara. Dapatkah Trump membalikkan hasil Pilpres? Analisis Anthony Zurcher, reporter BBC News di Amerika Utara Setelah jalan untuk mempertahankan jabatannya tertutup rapat, Presiden Trump tampaknya mengganti strategi untuk membalikkan hasil pemilu, dari strategi legal yang peluang suksesnya rendah ke strategi politik yang peluang suksesnya lebih rendah lagi. Strategi Trump, langkah demi langkah Inilah yang mungkin akan ia lakukan: Apa yang dilakukan Trump untuk mewujudkan ini? Ia memberi tekanan pada orang-orang yang dapat mengubah pilihan negara bagian. Ketika warga Amerika memberikan suara dalam pemilihan presiden, mereka sebenarnya memilih dalam kontes negara bagian, bukan kontes nasional. Mereka memilih sejumlah elektor negara bagian yang kemudian masing-masing akan memberikan satu suara untuk salah satu calon presiden. Para elektor ini biasanya mengikuti keinginan elektorat - di Michigan, misalnya, mereka semua harus memilih Joe Biden karena ia memenangkan negara bagian itu. Pada hari Senin, dewan penghitungan suara yang terdiri dari dua anggota partai Republik dan dua anggota Demokrat dijadwalkan bertemu untuk menghitung suara dan secara resmi mengonfirmasi bahwa suara 16 elektor diberikan kepada Biden. Petunjuk pertama mengenai tekanan Trump terhadap negara-negara bagian untuk mengabaikan total suara saat ini muncul menyusul laporan bahwa ia memanggil pejabat partai Republik yang awalnya menolak mensertifikasi hasil pemilihan Detroit, kota terbesar di Michigan. Peristiwa di mana dua orang pejabat partai level rendah, di antara ribuan penghitung suara negara bagian di seluruh AS, bisa berbicara secara langsung kepada presiden AS sangatlah tidak biasa. Mereka pada akhirnya membalik keputusan untuk memblokir proses tersebut - dan kemudian, setelah panggilan Trump, mengungkapkan penyesalan karena telah membalik keputusan mereka. Petunjuk tersebut menjadi bukti niat yang jelas ketika para pemimpin partai Republik di badan legislatif Michigan menerima undangan presiden ke Gedung Putih pada hari Jumat. Kabar ini disertai laporan bahwa Presiden Trump berniat mencari jalan lain untuk menekan badan legislatif di negara-negara bagian kunci supaya meninjau ulang, dan mungkin membalikkan, hasil pemilihan di tempat mereka. Hal yang biasanya sekadar formalitas dalam pemilihan yang normal - sertifikasi total suara di negara bagian oleh perwakilan kedua partai - telah menjadi medan pertempuran terbaru dalam upaya Presiden Trump untuk mempertahankan kekuasaan dalam empat tahun ke depan. Dapatkah Trump sukses? Ini tidak mustahil, tapi peluangnya sangat, sangat tipis. Pertama-tama, Trump harus membalikkan hasil di banyak negara bagian, tempat Biden unggul sebesar puluhan ribu hingga lebih dari seratus ribu suara. Ini bukan tahun 2000, ketika hasilnya hanya bergantung pada Florida. Lebih dari itu, banyak negara bagian yang disasar tim legal Trump - Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Nevada - memiliki gubernur yang berasal dari Partai Demokrat yang tidak akan tinggal diam selama semua ini terjadi. Di Michigan, misalnya, Gubernur Gretchen Whitmer dapat memecat dewan pemilu di negara bagiannya dan mengganti mereka dengan orang-orang yang bersedia mensertifikasi kemenangan Biden. Joe Biden Para gubernur dari Partai Demokrat juga dapat merespons dengan mengangkat jajaran elektornya sendiri yang pro-Biden, untuk bersaing dengan mereka yang dipilih oleh badan legislatif Republik, kemudian membiarkan Kongres memutuskan grup mana yang akan diakui. Bagaimanapun, ini tidak berarti para pendukung Biden tidak khawatir. Meskipun peluang semua ini terjadi kira-kira sama dengan peluang Bumi dihantam meteor raksasa atau seseorang disambar petir saat memenangkan lotere, kemenangan yang dicuri pada titik ini akan menjadi bencana politik yang begitu dahsyat sehingga membayangkan skenario ini saja sudah cukup membuat Demokrat berkeringat dingin. Legalkah strategi ini? Trump telah menghabiskan banyak waktunya di Gedung Putih dengan meruntuhkan berbagai norma dan tradisi kepresidenan. Tampaknya, hari-hari terakhir masa jabatannya pun tidak akan jauh dari itu. Tekanan yang diberikan Trump kepada pejabat pemilu dan badan legislatif di negara bagian baru pertama kali ini terjadi atau kontroversial, tapi bukan berarti tindakan itu ilegal. Pada masa awal berdirinya negara AS, negara bagian memiliki kekuasaan yang luas dalam mengalokasikan suara elektoral, dan masih belum ada ketentuan dalam konstitusi bahwa mereka harus mengikuti suara terbanyak. Sejak itu mereka telah membatasi kekuasaan tersebut dengan menentukan pilihan berdasarkan suara terbanyak, namun sistem asli yang mendasarinya masih berlaku. Jika Presiden Trump sukses meyakinkan badan legislatif, misalnya di Michigan, untuk bertindak, Partai Demokrat dipastikan akan mengajukan keberatan secara hukum. Namun hukum itu sendiri tidak jelas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat negara bagian, mengingat hal seperti ini jarang dipersoalkan secara hukum. Dapatkah negara-negara bagian secara retroaktif mengubah hukum yang mengatur cara mereka menjalankan pemilu? Mungkin saja. Namun keputusan akhirnya tetap di tangan hakim. Adakah yang pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya? Terakhir kali pemilihan yang hasilnya ketat melibatkan perebutan elektor terjadi pada tahun 2000 antara Al Gore dan George W. Bush. Pertarungan itu terjadi di satu negara bagian, Florida, tempat perbedaan suara antara kandidat hanya beberapa ratus suara. Akhirnya, Mahkamah Agung turun tangan dan mencegah peninjauan kembali lebih lanjut - dan Bush menjadi presiden. Untuk sengketa pemilu yang melibatkan banyak negara bagian, Anda harus kembali hingga tahun 1876, persaingan antara kandidat Republik Rutherford B. Hayes dan kandidat Demokrat Samuel Tildon. Dalam episode itu, hasil yang dipersengketakan di Louisiana, Carolina Selatan, dan Florida, berarti tidak ada kandidat yang dapat memenangkan mayoritas di Electoral College. Kebuntuan itu melempar pemilihan ke tangan DPR, yang akhirnya memihak Hayes, yang seperti Bush pada 2000 dan Trump pada 2016, memenangkan lebih sedikit suara secara nasional daripada lawannya. Apa yang terjadi jika Donald Trump menolak meninggalkan Gedung Putih? Jika upaya sang presiden membalikkan hasil pemilu gagal, pada 12:01 siang tanggal 20 Januari, Joe Biden akan dilantik sebagai presiden AS ke-46 baik Trump mengaku kalah atau tidak. Pada titik itu, Dinas Rahasia dan militer AS boleh memperlakukan mantan presiden seperti siapapun yang berada di properti pemerintah tanpa izin. "Sungguh keterlaluan yang ia lakukan," kata Biden dalam konferensi pers pada hari Kamis. "Pesan yang sangat merusak terkirim ke seluruh dunia tentang bagaimana demokrasi berfungsi." Bahkan jika Trump tidak sukses, strategi tak pandang bulunya dalam menggugat hasil pemilu menjadi preseden bagi pemilu di masa depan dan, menurut jajak pendapat, mencederai kepercayaan banyak warga Amerika pada sistem dan institusi demokrasi AS.