Yordania menggelar pemilihan parlemen
Warga Yordania mulai memberikan suara dalam pemilihan parlemen, Rabu 23 Januari, yang dianggap sebagai bagian dari proses demokratisasi di negara itu.
Raja Abdullah menegaskan akan berkonsultasi dengan parlemen untuk memilih perdana menteri. Pemilihan ini untuk pertama kalinya akan menghasilan perdana menteri yang dipilih oleh rakyat. Raja Abdullah sudah mengatakan akan berkonsultasi dengan anggota parlemen terpilih untuk menentukan perdana menteri, yang biasanya ditunjuk kerajaan. Para saksi mata mengatakan di beberapa tempat para pemilih sudah antre sebelum tempat pemungutan suara dibuka. Ketua Komisi Independen, Abdul-Illah Khatib, mengatakan pemungutan suara sempat tertunda dari jadwal jam 07.00 pagi waktu setempat karena masalah komputer. Namun sekitar 5% pemilih dari total sekitar 2,3 juta pemilih sudah memberikan suara dalam waktu dua jam pertama, seperti dijelaskannya kepada kantor berita AP. Boikot Ikhwanul Muslimin Bagaimanapun pemilihan diboikot oleh Ikhwanul Muslimin dan beberapa partai kecil lain yang beraliran nasionalis. Mereka berpendapat reformasi yang ditempuh Raja Abdullah tidak cukup dan pemilihan akan membuat para pendukung setianya terpilih kembali. Aksi boikot membuat pemilihan parlemen Yordania menjadi persaingan antara para pemimpin masyarakat suku, pemimpin kelompok-kelompok mapan, dan pengusaha. Hanya sebagian kecil dari total 1.500 calon anggota parlemen yang berasal dari partai politik. Partai Aksi Islam -yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin- berpendapat pemilihan justru akan memicu perpecahan bangsa. "Saya kira pemilihan tanpa adanya konsensus nasional akan meningkatkan dan memperdalam krisis saat ini dan kami sama sekali tidak optimistis dengan perubahan parlemen," tutur Sheikh Hamzeh Mansour, Ketua Partai Aksi Islam kepada para wartawan. Walau memboikot, Ikhwanul Muslimin mengatakan akan mengerahkan sekitar 400 pemantau di seluruh Yordania.