Pilpres 2014: Menelusuri suara Tionghoa yang terbelah
Pandangan etnis Tionghoa terhadap dua kandidat pilpres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK terbelah. Tidak ada dukungan bulat dan dua pihak masih dianggap meninggalkan luka sejarah.
Pemilihan presiden akan dilakukan pada 9 Juli 2014 mendatang. Ada yang berbeda dalam pemilu presiden kali ini. Tak seperti lima tahun atau sepuluh tahun sebelumnya, warga Tionghoa - seperti juga kebanyakan warga lain - menunjukan antusiasme dan terang-terangan menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kandidat. Politik kini rajin dibicarakan di kedai kopi, pertemuan, dan interaksi sosial, kata warga Tionghoa Raymond Tan - yang pernah menjadi direktur Radio Era Baru, satu-satunya radio berbahasa mandarin di Batam. "Dulu pilih tak pilih hasilnya kan sudah tahu, tidak ada sesuatu yang membuat kita ingin terlibat. Paling kalau (itu) menang juga begitu, tidak ada perubahan. Agak sedikit pesimis kali ya," katanya. "Sekarang karena hanya ada dua dan ketat jadi lebih antusias," simpulnya. Kaum minoritas hari ini tampaknya sudah menyadari bahwa pilihan politik mereka bisa sangat berpengaruh dalam kehidupan lima tahun ke depan. Salah pilih calon, warga bisa dirugikan, bisnis bisa terganggu, dan masa depan bisa jadi suram. Lantas siapa kandidat kuat yang dipilih oleh masyarakat Tionghoa? Satu atau dua? Mantan aktivis 1966 yang kini menjadi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, berpendapat dukungan tampaknya lebih banyak diberikan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Yang kita pikirkan itu track record-nya selama mereka di pemerintahan atau militer. Kita tidak melihat janji-janji ke depan karena mereka belum tahu menjadi pemimpin itu nanti seperti apa." Selain itu, citra Joko Widodo dan JK yang dekat dengan rakyat dan punya orientasi pada kerja diakui juga menjadi pemikat. Sementara satu kandidat lainnya, dianggap masih punya kontroversi yang belum selesai. Isu pelanggaran HAM, menurut Sofyan, sangat melekat pada Prabowo sehingga mempengaruhi pemilih. Prabowo dianggap bertanggung jawab atas peristiwa penculikan aktivis 1997-1998 dan diduga terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang menyerang kaum Tionghoa. "Yang kena pastilah trauma. Itu banyak korban. Ini (yang sekarang memilih) kan saudaranya korban yang melihat bagaimana ketika itu mereka tidak mendapat perlindungan. Ini tidak mudah, yang umur di atas 40 tahun terutama, pasti berdampak," kata Sofjan. Namun argumen bahwa etnis Tionghoa lebih condong ke pasangan nomor dua dibantah oleh Benny Setiono, salah satu pendiri dan aktivis Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), dia mengatakan banyak juga lebih memilih pasangan nomor urut satu. Prabowo dinilai lebih tegas dan mampu menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia. Selain itu, warga juga melihat ketokohan Basuki Tjahja Purnama, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra. Warga Tionghoa juga punya kedekatan dengan Partai Gerindra karena partai ini membuka kesempatan bagi warga Tionghoa menjadi calon legislatif di daerah dan pusat. "(Jadi) tiap orang punya pertimbangan sendiri-sendiri. Kalau kami sebagai organisasi INTI dari dulu memang sudah menyatakan netral," kata Benny. Dua pasang kandidat melakukan debat pada 9 Juni lalu di Jakarta. Kontoversi masa lalu Sebaliknya, pasangan nomor dua juga bukan tanpa cela. Benny menilai sebagian orang Tionghoa masih kurang sreg dengan sosok JK. Pasalnya, JK suka melontarkan pernyataan kontroversial ketika menjabat sebagai wakil presiden pada 2004 lalu. Salah satu yang paling diingat adalah kutipannya di Harian Umum Sinar Harapan pada 12 Oktober 2004 silam, yang intinya menekankan harus ada perbedaan perlakuan antara pebisnis Tionghoa dan yang lain. Dalam surat kabar itu, JK dikutip mengatakan: Prabowo dianggap masih memiliki beban masa lalu. "Ini kepentingan Anda (pengusaha Tionghoa-red), saya bilang. Kalau banyak orang miskin, banyak pengusaha kaki lima yang didorong-dorong kiri kanan, tahun depan siapa yang akan dia bakar? "Anda yang akan dibakar. Suka mana? Suka didiskriminasi atau suka kau dibakarin, diburu-buru. Anda enak bawa duit keluar negeri, kalau terjadi apa-apa." Selain itu, kubu Jokowi-JK juga didukung oleh Wiranto dari Partai Hanura yang juga diduga terlibat dalam peristiwa Mei 1998. Jokowi yang berasal dari sipil dianggap lebih dekat dengan rakyat. "Memang kali ini masyarakat terpecah ini, kadang suami istri pilihan beda, orang tua dengan anak beda. Ini kan hak masing-masing ya jadi memang tidak bisa dilarang-larang," tambah Benny. Yang penting damai Terlepas dari masa lalu dua pasang kandidat, warga Tionghoa berharap siapa pun yang terpilih nanti bisa membawa kedamaian dan keadilan bagi kaum minoritas. Raymond Tan, warga komunitas Tionghoa di Batam mengatakan presiden idaman adalah presiden yang peduli pada rakyat. "Secara umum kita warga negara Indonesia berharap punya pimpinan yang memedulikan kami seadil-adilnya, tidak ada diskriminasi, dan berdedikasi pada rakyat." "Hidup di sini kan yang penting suasananya damai. Itu yang diinginkan menurut saya diinginkan semua kita lah," kata Raymond. Pemilu pun diharapkan berlangsung damai dan tidak ada gejolak berarti setelahnya. Sejumlah warga, menurut Benny, mulai merasakan keresahan jika hasil pilpres nantinya tidak diterima oleh pihak-pihak tertentu. "Ini kan berimbang, jangan sampai kalau terjadi kalah tipis, lantas mereka berbuat ngamuk-ngamuk tidak bisa terkendali. Kita harapkan aparat bertindak tegas jika ada gejala-gejala ke arah sana." "Karena pada umunya kan yang kena sasaran selalu warga Tionghoa, kalau ada kerusuhan selalu Tionghoa, padahal Tionghoa-nya gak banyak ikut-ikut," keluhnya.