Virus corona: Pemerintah pusat godok PP untuk atur pelaksanaan karantina wilayah
Pemerintah pusat tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan karantina wilayah di tengah wabah Covid-19 yang terus meluas.
Pemerintah kota Tegal di Jawa Tengah akan menutup akses menuju kota demi mencegah penyebaran virus corona. Pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tersebut menyusul keputusan beberapa kepala daerah untuk membatasi akses di wilayah masing-masing, termasuk Kota Tegal di Jawa Tengah. "Jadi (PP) akan mengatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown: apa syaratnya, apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan dan bagaimana prosedurnya. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan pemerintah agar ada keseragaman," kata Mahfud dalam keterangan pers secara virtual pada Jumat (27/3). Mahfud menjelaskan bahwa UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah mengatur karantina wilayah. "Itu memang kita mengenal istilah karantina kewilayahan artinya membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama," katanya. Sebelumnya, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menginstruksikan penutupan 49 titik akses jalan protokol dalam kota dan penghubung jalan antarkampung. Penutupan akses tersebut merupakan konsekuensi kebijakan karantina wilayah, atau lockdown, yang diambil pemerintahan setempat guna mencegah penyebaran virus corona dan akan mulai efektif pada Senin (30/3). Pemerintah Kota Tegal di Jawa Tengah berjanji tidak akan mengganggu lalu lintas di jalan nasional di sepanjang jalur pantura saat menerapkan kebijakan penutupan wilayah, atau "lockdown". Kebijakan tersebut membatasi siapa saja yang bisa masuk dan keluar Kota Tegal dengan prosedur perizinan yang ketat. Namun demikian , kebijakan lokal ini tak akan mengganggu Jalur Utama Pantura, menurut Dedy. Katanya, pembatasan hanya berlaku di wilayah kota yang dipimpinnya. 'Demi keselamatan warga' Dedy menegaskan bahwa ia mengambil kebijakan pembatasan tersebut "demi keselamatan warganya". "Namun harus diketahui, jalur utama pantura tetap berfungsi sebagaimana biasanya. Lockdown kita tidak menyentuh jalur utama pantura, tapi hanya jalur yang masuk kota saja," kata Dedy Supriyono kepada wartawan Agus Maryono yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat ( 27/3). Ia menegaskan kepada seluruh warga Tegal untuk tak keluar rumah jika tidak memiliki tujuan penting. Otoritas setempat juga akan memeriksa ketat baik warga yang hendak meninggalkan kota maupun yang akan masuk ke wilayah Tegal. Dedy mengaku sadar akan konsekuensi ekonomi dari kebijakan ini. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemkot Tegal akan segera menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi dampak buruk ekonomi terhadap warga kota Tegal. "Di antaranya kami akan membuat surat edaran berupa pemotongan gaji seluruh PNS di Tegal, untuk nantinya diperuntukan bagi warga miskin yang terdampak. Besarannya sedang kita rumuskan," kata Dedy. Selain itu, kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) di Tegal dan Dinas Sosial juga akan mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak ekonomi. Menanggapi kebijakan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pembatasan tersebut hanya merupakan "isolasi wilayah". "Intinya itu bukan lockdown, hanya isolasi terbatas agar masyarakat tidak bergerak bebas. Sampai tingkat itu saja," kata Ganjar seperti dikutip kompas.com pada Jumat (27/3). Tegal berada di jalur pantura yang penting dalan jalur distribusi dan transportasi antarprovinsi. Sementara itu, tak semua warga menyambut kebijakan lockdownKota Tegal secara optimis. Soni Ds, salah satu warga kota Tegal, mengkritik kebijakan yang dinilai tergesa gesa. "Kebijakan wali kota Tegal soal lockdown lokal, menurut saya terlalu tergesa gesa, mengingat ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan," kata Soni. Menurutnya, diseminasi informasi seputar virus corona yg menyentuh langsung ke masyarakat kecil masih sangat kurang. Menurutnya, tak banyak warga yang mendukung kebijakan pembatasan, "karena mereka kurang mengerti soal wabah ini." Pembatasan tersebut juga dikhawatirkan mendorong kenaikan harga bahan-bahan pokok. Daerah mulai berlakukan pembatasan Tegal bukan satu-satunya teritori yang menerapkan berbagai kebijakan pembatasan di wilayahnya untuk mencegah penyebaran virus corona. Beberapa pemerintah provinsi telah meliburkan sekolah dan mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah untuk mengurangi kontak langsung antarwarga. Pemerintah Banda Aceh juga telah sepakat untuk menerapkan karantina terbatas, atau partial lockdown, yang akan berfokus pada area di mana pasien dan orang yang berpotensi terpapar atau tengah dalam pemantauan tinggal. Masa libur sekolah di Banda Aceh juga diperpanjang hingga 1 Juni. Pemerintah Papua memutuskan menutup bandara dan pelabuhan di 29 kabupaten dan kota, guna mencegah penyebaran virus corona. Penutupan akses transportasi penerbangan dan pelayaran mulai berlaku Kamis (26/03) dan berlaku selama 14 hari. "Pastinya pembatasan sosial dimaksud melarang sementara waktu orang masuk ke Papua, baik lewat jalur udara maupun laut. Namun transportasi barang boleh masuk, manusia yang tidak boleh," kata Gubernur Papua Lukas Enembe seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Papua. Sementara itu, pemerintah Surabaya di Jawa Timur juga melakukan penutupan sebagian jalan protokol di Surabaya, termasuk Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan, yang berlaku mulai Jumat (27/3) hingga Minggu (29/3) pada jam-jam yang telah ditentukan. Kedua jalan protokol tersebut akan ditutup mulai pukul 18.00-23.00 pada hari Jumat (27/3) dan Sabtu (28/3). Kemudian pada pukul 10.00-14.00 pada hari Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3). Hingga Jumat (27/3) sore, angka kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1.046, 87 di antaranya meninggal.