Mentan Suswono kembali diperiksa KPK
Menteri Pertanian Suswono kembali diperiksa KPK Kamis (14/03) sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan.
Menteri Pertanian Suswono kembali diperiksa KPK pada Kamis (14/03) terkait kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. “Hari ini saya dimintai kembali keterangan KPK, masih menyangkut sebagai saksi empat tersangka, LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), AF (Ahmad Fathanah), dan dua (tersangka) lagi,” jelas Suswono kepada wartawan, saat tiba di kantor KPK, Kamis (14/03) pagi. Ini adalah pemeriksaan kedua atas dirinya, setelah pemeriksaan pertama pada pertengahan Februari silam. Sejauh ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, serta dua pimpinan PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Diduga Luthfi dan Fathanah menerima Rp 1 miliar dari Juard dan Arya untuk memuluskan kuota impor daging sapi bagi sang rekanan, PT Indoguna Utama. Rekomendasi Adapun Suswono sebelumnya disebut-sebut pernah mengikuti pertemuan di Medan, Sumatera Utara, yang dihadiri Luthfi dan Direktur PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman, yang diduga membahas tentang kuota impor daging sapi. Usai diperiksa pada pertengahan Februari lalu, Suswono mengakui pertemuan tersebut, namun menurut kuasa hukum Luthfi, Mohamad Assegaf, pertemuan itu tidak membicarakan tentang kuota impor dagung sapi. Nama Suswono dikaitkan dalam kasus ini, karena posisinya sebagai Menteri Pertanian berwenang merekomendasikan pihak mana yang berhak mengimpor impor daging sapi. Suswono, dalam keterangan pers awal bulan lalu membantah kementeriannya terkait dalam kasus dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan rekan satu partainya. Ia juga mengutarakan adanya 'keanehan' yang ditemui dalam kasus ini. Suswono beralasan kementeriannya justru mengusulkan impor daging sapi tahun 2013 yang sudah ditetapkan sebesar 80 ribu ton tidak ditambah. Ia menambahkan selama ini penetapan jatah perusahaan untuk mengimpor dilakukan melalui verifikasi yang terbuka.