Polemik di balik pembahasan RUU pengampunan pajak
Diwarnai penolakan dan perdebatan alot, DPR akhirnya sepakat memasukkan RUU pengampunan pajak ke dalam program legislasi nasional (prolegnas), hari Selasa (15/12).
Para politikus di DPR juga menganggap masih ada peluang untuk memperbaiki lubang-lubang dalam draf RUU ini selama proses pembahasan pada tahun depan. Meski dianggap berpotensi diselewengkan, pemerintah bersikukuh kebijakan ini dapat menggenjot penerimaan pajak, terutama dari dana yang diparkir di luar negeri, kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam sambutannya. Para politikus di DPR juga menganggap masih ada peluang untuk memperbaiki lubang-lubang dalam draf RUU ini selama proses pembahasan tahun depan. "Hikmahnya, publik jadi tahu ada UU ini dari awal dan ini bagus supaya orang mulai berdebat soal ini," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada BBC Indonesia di gedung DPR usai rapat paripurna. Dalam draf RUU itu disebutkan, wajib pajak akan diampuni dari pajak terutang, sanksi administrasi, serta sanksi pidana. Namun demikian, mereka harus membayar uang tebusan serta melunasi seluruh tunggakan pajak. Repatriasi aset Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kalau wajib pajak bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, akan diberikan tarif tebusan yang lebih rendah. Kemenkeu telah menyiapkan draf pasal pilihan (optional) repatriasi dalam RUU pengampunan pajak, utamanya dana-dana yang diparkir di luar negeri. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif kepada wajib pajak yang merepatriasi asetnya di luar negeri. "Kalau repatriasi, maka lebih rendah uang tebusannya. Kalau tidak repatriasi, boleh, tapi lebih tinggi (uang tebusannya)," kata Bambang Brodjonegoro, Minggu (13/12). Sejumlah kalangan menyebutkan, kebijakan pengampunan pajak ini membidik dana WNI yang diparkir di luar negeri. Pernyataan sejumlah pejabat juga menegaskan bahwa pengampunan pajak ini bukan bentuk pengampunan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam berbagai kesempatan, kementerian terkait menyatakan, kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak. Hingga Agustus 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp598 triliun atau sekitar 46% dari target APBNP 2015. Regulasi tumpang-tindih Mereka yang pesimistis mengkhawatirkan RUU pengampunan pajak tidak akan berjalan sesuai harapan. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengatakan dirinya termasuk yang pesimistis selama kelemahan sistem perpajakan dan praktik pengemplangan pajak tidak dibenahi terlebih dahulu. "Karena regulasinya itu masih tumpang-tindih, yang membuat celah atau peluang adanya permainan, sehingga berpotensi kehilangan penerimaan negara," kata Yenny Sucipto kepada BBC Indonesia. Pada tahun 1960-an, menurut FITRA, Indonesia pernah mencoba menerapkan kebijakan pengampunan pajak tetapi kenyataannya banyak disalahgunakan oleh para pengemplang pajak. Hingga Agustus 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp598 triliun atau sekitar 46% dari target APBNP 2015. Dalam rilisnya, FITRA juga menyatakan, RUU ini berpotensi menjadi fasilitas "karpet merah" bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, dan para pelaku pencucian uang. Hal ini ditekankan, karena dalam draf RUU tidak menyebutkan asal-usul hartanya. "Sehingga ini berpotensi menarik banyak uang haram dalam APBN dan pereknomian Indonesia," demikian pernyataan FITRA. Sebagian pengamat perpajakan juga menganggap kebijakan ini bisa menimbulkan moral hazard yang ditanggung wajib pajak yang patuh. Mereka juga khawatir, apabila wajib pajak sudah mengikuti pengampunan, belum tentu akan membuatnya akan mematuhi pembayaran pajak.