Lebih 5.000 TKI ditangkap di Malaysia
Sebanyak 5.218 tenaga kerja Indonesia telah ditangkap pihak berwenang Malaysia sejak September hingga hari ini (05/12) dalam operasi terhadap pendatang ilegal.
Menurut Datuk Wan Junaidi, Malaysia tidak gagal melakukan pemutihan. Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan dari jumlah tersebut 929 TKI telah diusir dan hampir 4.000 orang masih ditahan untuk pemeriksaan. Pekerja Myanmar tercatat sebagai jumlah terbesar kedua yang ditangkap sejauh ini, mencapai lebih dari 2.000 orang. Mereka terjaring dalam operasi yang digalakkan mulai awal September setelah periode pemutihan yang dikenal dengan nama 6P berakhir. “Kita menjalankan program 6P ini untuk mengenal pasti jumlah pendatang asing tanpa izin. Untuk sekarang ini dalam program pemutihan kita telah berjaya (berhasil) memutihkan 500.000 pekerja,” kata Datuk Wan Junaidi kepada BBCIndonesia.com di Putrajaya. 'Puncak gunung es' Di antara jumlah tersebut, TKI menduduki kelompok kedua yang diputihkan sebanyak 201.000. Adapun jumlah tenaga kerja tanpa izin terbanyak yang diputihkan berasal dari Bangladesh sebanyak 202.000 orang. Ribuan tenaga kerja asing tanpa dokumen meminta bantuan advokasi ke Tenaganita. Jumlah pekerja yang diputihkan merupakan sebagian kecil dari jumlah pekerja ilegal. Direktur eksekutif Tenaganita, LSM bidang buruh migran, Irene Fernandez memperkirakan pekerja asing tanpa dokumen di Malaysia kurang lebih sama dengan mereka yang resmi, yaitu 2,1 juta orang. Sebagian dari mereka telah mengikuti tahap awal pemutihan tetapi mengalami penipuan oleh agen-agen swasta yang ditunjuk pemerintah untuk menangani proses ini. Lebih dari 5.000 tenaga kerja asing telah melaporkan kepada Tenaganita mengenai kasus penipuan pengurusan pemutihan yang mereka alami. “Itu sudah mencerminkan puncak gunung es, tetapi ada banyak yang tidak tahu bagaimana cara membuat aduan,” jelas Fernandez. Hingga kini pihak berwenang Malaysia telah melakukan razia sebanyak 1.800 kali sejak September dengan sasaran antara lain kawasan pertokoan, restoran, pasar dan pusat hiburan. Sebelumnya para pengusaha Malaysia mengungkapkan penggunaan tenaga kerja ilegal mampu menekan ongkos produksi.