DPR: Revisi UU Pilkada selesai bulan Februari
Sejumlah revisi terhadap Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR RI pada Selasa (20/01) diharapkan bisa segera dilakukan.
Aksi demonstrasi marak tahun lalu pasca DPR meloloskan RUU Pilkada dengan opsi pemilihan oleh DPRD. Beberapa bagian dari revisi tersebut adalah mencakup penyelesaian perselisihan serta penyelenggara pilkada. "Sebelumnya perselisihan dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi, maka sekarang diserahkan ke Mahkamah Agung dengan penetapan Pengadilan Tinggi," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman. Meski pemilihan kepala daerah sudah dikembalikan secara langsung kepada rakyat, DPR masih perlu merumuskan apakah wakil kepala daerah juga dipilih langsung atau melalui mekanisme lain. "Kami usahakan satu paket, tapi ini masih menunggu revisi. Paling lambat 17 Februari target selesai semuanya," kata Rambe lagi. Kemenangan rakyat Keputusan sidang paripurna disambut gembira oleh banyak pihak di tengah kekhawatiran bahwa dua koalisi di parlemen akan mengulangi drama sidang paripurna 25 September 2014 lalu, ketika RUU Pilkada disahkan dengan opsi pemilihan oleh DPRD. "Ini adalah kemenangan rakyat... Terlepas dari konsensus atau transaksi politik yang mungkin saja terjadi tapi harus diingat bahwa konsensus itu juga terjadi karena ada tekanan rakyat," kata Direktur Eksekutif LSM Perludem, Titi Anggraini. Langkah berikut yang harus dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lebih baik, menurut Titi, adalah memastikan kandidat-kandidat yang terpilih merupakan kandidat terbaik. "Mereka harus punya kualitas yang dibutuhkan, punya jiwa kepemimpinan sehingga hanya yang terbaik yang terpilih," tutup Titi. Sementara itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui situs berbagi video YouTube menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada DPR RI yang telah mengesahkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang.