RI pelanggar terburuk HKI di Asia
Lembaga pemantau yang berkantor di Hong Kong, Political and Economic Risk Consultancy atau PERC, Rabu (25/8) menerbitkan hasil surveinya yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah pelanggar hak kekayaan intelektual atau HKI yang terburuk di Asia.
Pemabajakan DVD subur karena ada yang membeli PERC menanyai 1.285 manajer ekspatriat dalam rentang waktu Juni sampai pertengahan Agustus 2010. Hasil survei itu menempatkan Indonesia pada angka 8,5 dari angka maksimum 10 yang berarti menduduki posisi teratas di antara 11 negara lain di kawasan. Di bawah Indonesia ada Vietnam (8,4), Cina (7,9), Filipina (6,8), India (6,5), Thailand (6,1) dan Malaysia (5,8). Singapura adalah negara terbaik di Asia dalam hal penghormatan terhadap intelectual property rights (IPR) --hak kekayaan intelektual. "Di antara negara-negara Asia yang sedang bangkit, Indonesia, Vietnam dan Filipina tidak hanya mendapat nilai buruk karena rendahnya perlindungan IPR (HKI) melainkan juga dari segi prasarana fisik, birokrasi yang tidak efisien dan keterbatasan tenaga kerja," kata PERC. Tidak paham Akan tetapi, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM, Andy Noorsaman Sommeng, menolak hasil survei PERC itu. Menurut Andy, kesimpulan itu tidak mencerminkan pemahaman yang menyeluruh terhadap bagaimana Indonesia telah melakukan perlindungan HKI. Dalam penjelasan kepada BBC Indonesia, Andy Noorsaman mengatakan Indonesia sudah memiliki perangkat lunak untuk melindungi HKI. "Dari segi legislasi, Indonesia itu sudah cukup komprehensif. Kami sudah memiliki enam atau tujuh undang-undang, namun yang menjadi masalah adalah penegakan hukumnya." Dikatakannya, penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan oleh aparat Ditjen HKI tetapi juga wewenang beberapa lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan dan bea-cukai. Keseriusan Indonesia dalam melindungi HKI, kata Andy Noorsaman, sudah ditunjukkan ketika dibentuk Satuan Tugas Nasional Perlindungan HKI. "Koordinasinya selama dua tahun ini sudah baik dan hasilnya kerjanya juga cukup baik," tambah Andy Soorsaman. Dia menyalahkan para pengamat atau pelaku survei asing yang tidak melihat secara utuh apa-apa yang dilakukan Indonesia dalam hal perlindungan HKI. Daya beli Sementara itu, ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa pembajakan dan pemalsuan produk di Indonesia bisa subur karena beberapa faktor, terutama daya beli masyarakat yang masih rendah. "Karakter konsumen kita itu 'kan kalau dihadapkan pada aspek legalitas dan pertimbangan harga, masyarakat kita itu lebih sensitif harga. Itu problemnya 'kan," kata Sudaryatmo. Yang dimaksudkan ketua YLKI itu adalah bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia akan mengutamakan kemurahan harga daripada legal-tidaknya suatu produk. Penegak hukum dituduh tidak tangani proses pdoduksi barang tiruan Selain itu, kata Sudaryatmo, "Maraknya pelanggaran hak cipta tak lepas dari lemahnya penegakan hukum, khususnya hukum pidana, di Indonesia." Polisi selektif Sudaryatmo menambahkan bahwa kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak HKI seringkali menjalankan apa yang disebutnya "politik hukum selektif". Misalnya, kata ketua YLKI itu sambil mencontohkan peredaran VCD/DVD bajakan, polisi hanya akan menindak para pedagang lapak sewaktu melakukan razia. "Mestinya yang harus ditindak itu adalah para pengusaha besar yang melakukan produksi bajakan. "Polisi hanya melakukan razia hanya sekadar untuk menunjukkan ada penegakan hukum, tapi dalam konteks mengatasi permasalahan masih jauh karena akar persoalan dari segi produksinya tidak diusut tuntas," kata Sudaryatmo.