Badan HAM PBB klaim diberi akses ke Papua, aktivis pro-kemerdekaan sambut baik, DPR mengkritik
Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNOHCHR) mengklaim mendapat akses ke Papua dari Pemerintah Indonesia.
Terjadi gangguan keamanan di Papua dalam beberapa tahun terakhir, yang terbaru dilakukan oleh kelompok yang disebut militer Indonesia sebagai kelompok kriminal bersenjata. Aktivis pro-kemerdekaan Papua Barat menyambut baik niat ini, namun langkah ini dikritik oleh anggota DPR. Badan HAM PBB mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan otoritas Indonesia dan telah meminta akses ke daerah itu. Wakil juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia mengatakan "pada prinsipnya Indonesia telah setuju untuk memberikan akses ke Papua." Salah seorang pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP, Markus Haluk, menyambut baik niat Komisi Tinggi HAM PBB untuk memantau situasi HAM di Papua. Markus meminta supaya utusan PBB diberi kebebasan untuk datang dan melihat sendiri. "Kami harap mereka bisa datang di Nduga, melihat sendiri situasi tragedi kemanusiaan yang hari ini terjadi, [di mana] masyarakat masih mengungsi," kata Markus kepada BBC News Indonesia, Rabu (30/01). Namun, Satya Yudha, wakil ketua Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, mengkritik langkah ini. Dia mengungkapkan semestinya sebelum meminta akses, komisi PBB yang membidangi urusan HAM berdiskusi dulu dengan pemerintah pusat. Diskusi itu diperlukan supaya informasi yang didapat Komisi Tinggi HAM PBB tidak hanya dari satu sisi. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyerahkan petisi Papua saat Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet bertemu dengan delegasi pemerintah Vanuatu di Jenewa. "Nah ini yang kita inginkan supaya mereka menghargai kedaulatan negara kita, mereka bisa mendiskusikannya dengan pemerintah Indonesia," ujar Yudha. "Yang pada gilirannya akan mendapatkan titik temu supaya ada fact-finding, supaya betul-betul tidak diboboti oleh pendapat yang sudah bias sebelumnya," imbuh Satya. BBC telah menghubungi Kementerian Luar Negeri dan staf presiden untuk urusan Papua untuk diminta konfirmasi, namun hingga kini belum ada respons. Tindak lanjut undangan pemerintah Indonesia Ini bukan kali pertama Komisi Tinggi HAM PBB berencana berkunjung ke Papua. Pada pertengahan tahun lalu, Komisaris Tinggi HAM PBB pada waktu itu, Zeid Raad Al Hussein, "menagih" undangan pemerintah Indonesia untuk berkunjung ke Papua dalam pidatonya di 38th session of the Human Rights Council PBB pada 18 Juni 2018, seperti dikutip dari situs resmi OHCHR. Menyikapi pernyataan itu, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib mengafirmasi bahwa pemerintah Indonesia memang telah mengundang Zeid secara pribadi untuk mengunjungi provinsi Papua dan Papua Barat pada awal tahun lalu. Kunjungan ini bertujuan demi mendapatkan informasi di lapangan tentang peningkatan hak asasi manusia serta tantangan penegakkan HAM di Papua. Pemerintah bantah klaim soal aparat tembaki dan mengebom warga sipil di Nduga. Namun, Hasan menyesalkan anggota staf Kantor Wilayah OHCHR di Bangkok yang secara sepihak mengatur tanggal dan tempat untuk dikunjungi di Papua dan Papua Barat, sambil menuntut meminta akses. Merespons permintaan akses kali ini, wakil ketua Komisi I DPR, Satya Yudha mengatakan, selayaknya badan HAM PBB itu tidak serta merta menuntut minta akses, tanpa berdiskusi dulu dengan pemerintah Indonesia. "Baru setelah itu pemerintah mempertimbangkan motifnya, didorong oleh informasi apa. Kalau informasi itu juga tidak menguntungkan untuk Indonesia, maka Indonesia bisa meng-counter," kata dia. "Kalaupun memberikan akses, Indonesia pasti mereka untuk balance, jangan sampai lembaga internasional ini ditunggangi kepentingan tertentu yang agendanya cuma satu, pisah dari Indonesia," imbuh Satya. Namun, aktivis pro-kemerdekaan Papua, Markus Haluk menegaskan badan HAM PBB itu "harus melihat bagaimana secara de facto kota-kota di beberapa tempat itu orang Papua terus mendapat ancaman marjinalisasi, diskriminasi. Mereka terus terancam dari hak hidup di atas tanah mereka." Pasukan gabungan TNI-Polri terus melakukan operasi di Kabupaten Nduga, menyusul penembakan belasan pekerja pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari proyek Trans Papua akhir tahun lalu. Operasi untuk memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB), disebut telah membuat beberapa warga melarikan diri ke hutan karena ketakutan. Sementara juru bicara TNI di Papua berkali-kali menegaskan bahwa TNI tidak pernah melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Juga pada akhir tahun lalu, polisi menggeledah kantor Komisi Nasional Papua Barat di Mimika dan merobohkan simbol burung Mambruk yang dianggap sebagai simbol budaya dan identitas Papua. Polres Mimika beralasan bahwa kantor tersebut didirikan secara ilegal. 'Penyerahan' petisi Papua Barat Penembakan di Nduga yang menewaskan setidaknya 17 korban jiwa menjadi konflik termutakhir di Papua. Soal akses ke Papua dijelaskan Shamdasani saat menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang laporan bahwa badan HAM PBB "menerima petisi" dari pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet pada awal pekan ini. Shamdasani mengatakan tidak ada pertemuan khusus antara Bachelet dan Benny Wenda. Dikatakan bahwa petisi diserahkan saat digelar pertemuan dengan delegasi pemerintah Vanuatu, yang antara lain beranggotakan Benny Wenda. Vanuatu berada di Jenewa untuk mengikuti sidang evaluasi pelaksanaan HAM di negara anggota PBB. Menyikapi hal ini, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib mengecam keras tindakan Vanuatu "yang dengan sengaja telah mengelabui Komisi Tinggi HAM PBB". "Dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," jelas Hasan seperti dikutip dari situs resmi Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB Mission-indonesia.org, Rabu (29/01). Menurut Hasan, tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. "Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," tegasnya. Tuntutan referendum -walau secara sepihak- dianggap menegaskan masih ada masalah yang harus diselesaikan. Setahun silam, Benny Wenda juga mengklaim telah menyerahkan petisi referendum Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York, namun dibantah oleh ketua komite tersebut. Seperti diketahui, Papua menjadi bagian wilayah Indonesia melalui referendum yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Namun sejumlah kalangan tidak setuju dengan keabsahan referendum ini dan mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Sejumlah pihak juga mengatakan prihatin dengan situasi HAM. Di sisi lain, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo membebaskan beberapa tahanan politik dan menggencarkan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah juga menyediakan dana otonomi khusus untuk Papua.