Indonesia kecam Australia yang pertimbangkan pindahkan kedubes ke Yerusalem
Pemerintah Indonesia menyatakan Australia akan mengganggu stabilitas keamanan, jika memindahkan kantor kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pemerintah Australia mewacanakan pemindahan kantor kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya mendesak Australia dan negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina. "Untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu sendiri dan mengancam stabilitas keamanan dunia," kata Retno. Hal ini dikatakan Menlu Retno di Jakarta, hari Selasa (16/10), saat menerima kunjungan Menlu Palestina, Riyad Al-Maliki. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan Australia akan mempertimbangkan pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan mereka ke kota kuno itu dari Tel Aviv. Indonesia selalu menegaskan, tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum tercapai solusi dua negara dengan Palestina. Adapun status Yerusalem adalah masalah yang sangat sensitif bagi Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya mendesak Australia dan negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina. Menlu Palestina, Al-Maliki, yang berbicara di samping Menlu Retno, mengatakan dirinya sedih mendengar pernyataan PM Morrison. Ia mengatakan Australia akan melanggar hukum internasional dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB jika memindahkan kedutaan ke Yerusalem. "Australia (juga) akan mengganggu hubungan perdagangan dan bisnis dengan negara-negara di dunia, khususnya Arab dan negara-negara Islam," kata Al-Maliki. 'Masih berkomitmen' Jika gagasan PM Morrison diwujudkan, Australia mengikuti langkah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang mendapat kecaman luas secara internasional. PM Morrison menyebutkan, Australia tetap berkomitmen pada solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Kalangan oposisi menuding, pernyataan PM Morrison itu merupakan upaya "memperdaya publik menjelang pemilu sela. Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump menjadi sasaran kecaman dunia ketika mengubah kebijakan AS dengan mengakui Yerusalem sebagai ibukota AS dan memindahkan ibukota dari Tel Aviv pada bulan Mei lalu. PM Israel Benjamin Netanyahu mencuitkan dukungannya, Senin. Amerika Serikat telah memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada bulan Mei lalu. Betapa pun, PM Morrison mengatakan ia akan terlebih dahulu berdiskusi dengan para menterinya dan sejumlah negara lain sebelum benar-benar mengambil keputusan. "Kami berkomitmen pada solusi dua negara, namun terus terang saja, keadaannya tak begitu bagus: tak banyak kemajuan yang dicapai," katanya kepada para wartawan, Selasa (16/10). Menurutnya, merupakan hal yang mungkin bagi Australia untuk mendukung solusi dua negara sekaligus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sesuatu yang sampai sekarang tidak memungkinkan. Ia mengatakan, salah satu skenario di masa depan adalah sekaligus mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. "Australia seyogyanya terbuka pada kemungkinan itu," kata Morrison. Pendahulu Morrison, Malcolm Turnbull, sudah mengesampingkan kemungkinan mengikuti jejak AS dalam memindahkan kedubes Australia ke Yerusalem. Isu pemilu sela Morrison mengatakan salah satu skenario di masa depan adalah sekaligus mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. PM Morrison mengatakan bahwa pemikirannya berdasarkan pada percakapan dengan mantan dubes mereka untuk Israel, Dave Sharma. Bukan kebetulan, Dave Sharma adalah calon kubu pemerintah dalam Pemilu Sela yang akan berlangsung Sabtu akhir pekan ini, memperebutkan kursi yang ditinggalkan mantan PM Malcolm Turnbull. Morrison membantah bahwa pernyataannya dilontarkan untuk memperoleh dukungan komunitas Yahudi bagi Dave Sharma. Namun pemimpin oposisi Partai Buruh di Senat, Penny Wong menyebut Morrison memainkan 'silat kata yang mempedaya dan berbahaya untuk kebijakan internasional Australia." "(Morrison) bersedia mengatakan apa saja demi memperoleh tambahan suara, bahkan jika yang dipertaruhkan adalah kepentingan nasional Australia." katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. "Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk, terdiri dari Muslim serta jutaan Kristen. Kami ingin memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka," katanya seperti dikutip The Times of Israel.