FBI menyelidiki dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS
Direktur Badan Penyidik Federal Amerika Serikat, FBI, untuk pertama kali mengukuhkan FBI sedang melakukan penyelidikan atas dugaan campur tangan pemerintah Rusia dalam pemilihan presiden 2016 lalu.
James Comey menjelaskan penyelidikan mencakup kaitan antara individu-individu dalam tim kampanye Trump dengan pemerintah Rusia. Kepada Komite Intelijen Kongres AS, James Comey, menjelaskan penyelidikan mencakup kaitan antara individu-individu dalam tim kampanye Trump dengan pemerintah Rusia. Selain itu juga diselidiki apakah ada koordinasi antara tim kampanye Trump dan Rusia serta apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Donald Trump membantah tuduhan kolusi itu. "Tidak ada bukti dari kolusi Trump-Rusia dan tidak ada bukti skandal Trump-Rusia," seperti ditegaskan dalam satu pernyataan resmi Gedung Putih. Pemerintah Rusia sudah membantah mereka berupaya untuk mempengaruhi pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2016 lalu. Direktur NSA, Laksamana Mike Rogers (kanan), juga memberikan keterangan kepada Komite Intelijen Kongres AS. Tanpa jadwal waktu Menurut Comey penyelidikan itu 'amat rumit' dan dia tidak bisa memberikan rincian kepada komiter yang belum diketahui masyarakat umum. Dia menambahkan tidak bisa memberikan jadwal waktu berakhirnya penyelidikan. "Kami akan mengikuti fakta-fakta kemanapun mereka mengarah." FBI dan NSA mengatakan tidak ada bukti bahwa Trump Tower disadap, seperti disebut Presiden Trump dalam pesan Twitter. Selain Comey, Direktur Badan Keamanan Nasional, NSA, Laksamana Mike Rogers juga memberikan keterangan kepada Komite Intelijen Kongres AS. Dia mengatakan NSA tetap dalam posisi sesuai laporan komunitas intelijen pada bulan Januari bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan kampanye untuk mengganggu kampanye saingan Trump, Hillary Clinton. Baik Comey dan Rogers sama-sama membantah pesan Tweeter dari Presiden Trump awal bulan ini yang menyatakan Presiden Barack Obama memerintahkan penyadapan atas Trump Tower. Comey mengatakan tidak punya informasi yang mendukung pesan itu, begitu juga Departemen Kehakiman. Dia menegaskan tidak ada individu di Amerika Serikat -termasuk presiden- yang bisa secara sepihak memerintahkan penyadapan elektronik atas seseorang namun harus mengajukannya untuk ditetapkan oleh keputusan pengadilan.