Ukraina sepakati amnesti pengunjuk rasa
Parlemen Ukraina menyetujui rancangan undang-undang yang memberikan pengampunan bagi warga yang ditahan dalam aksi protes antipemerintah selama berminggu-minggu terakhir.
Pemrotes masih menentang syarat-syarat pemberian pengampunan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengunjuk rasa harus membongkar barikade yang mereka dirikan di Kiev pusat. Mereka juga harus membuka jalan-jalan dan alun-alun di seluruh Ukraina yang mereka duduki, kecuali di tempat-tempat demontrasi yang berjalan damai. Undang-undang baru mengharuskan pemrotes meninggalkan gedung-gedung pemerintah dalam waktu 15 hari ke depan, yang selama ini mereka duduki. Namun partai-partai oposisi menolak mendukung peraturan baru ini dan kelompok-kelompok pengunjuk rasa menolak tegas syarat-syarat yang dicantumkan dalam produk hukum itu. Undang-undang baru dimaksudkan untuk mengakhiri kekacauan di Ukraina. Pengunjuk rasa menuntut Presiden Viktor Yanukovych mundur dan menuntut pemilihan umum baru. Perdana Menteri Mykola Azarov dan seluruh anggota kabinet mengundurkan diri Selasa lalu (28/01) yang disebutkan untuk menciptakan kompromi sosial dan politik di tengah aksi unjuk rasa.