Soal kepemilikan tanah, putusan PN Yogyakarta 'diskriminatif' atas warga keturunan Cina
Aktivis hukum di Yogyakarta menilai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta atas gugatan terhadap larangan warga Tionghoa memiliki tanah adalah bentuk diskriminasi.
Yogyakarta adalah kota budaya yang terkenal dengan toleransi. Selain bersifat diskriminatif, Direktur Indonesian Court Monitoring, Tri Wahyu KH, juga menilai keputusan majelis hakim janggal dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik. "Hakim tak cermat mengurai hubungan asas pemerintahan yang baik dengan instruksi tahun 1975 itu," kata Tri Wahyu, seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta, Anang Zakaria, untuk BBC Indonesia, Jumat (23/02). Menurut Tri Wahyu, Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan nomor 30/2016 mensyaratkan kepastian hukum dengan menerapkan asas ketidakberpihakan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Selain itu, lanjut Tri Wahyu, kebijakan diskriminatif tergolong melanggar perundangan lainnya. "Di Undang-Undang Keistimewaan DIY pun ada larangan bagi gubernur dan wakil gubernur mendiskriminasi warganegara atau golongan tertentu." Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Nonpribumi. Majelis yang diketuai Hendro Cokro Mukti -dengan anggota Sri Harsiwi dan Nuryanto- mengandaskan gugatan Handoko, warga Yogyakarta keturunan Cina, dalam sidang Selasa (20/02) lalu. 'Perlawanan' atas instruksi diskriminatif Handoko mengajukan gugatan pada 7 September 2017 silam karena menilai Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Kanwil BPN melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih menerapkan instruksi itu. "Gara-gara instruksi itu, warga keturunan Tionghoa tak memiliki hak kepemilikan tanah di DIY," kata Handoko. Ia menilai mereka melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 karena mendiskriminasi warganegara. Handoko menambahkan instruksi juga melanggar Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah nonpribumi. Sebelum gugatan ini, Handoko sudah pernah melakukan perlawanan hukum atas kebijakan diskriminatif tersebut, yakni melalui uji materi ke Mahkamah Agung pada 2015 dan menggugat ke PTUN Yogyakarta pada 2016. Handoko kerap mencoba jalur hukum karena profesinya adalah pengacara. Namun kedua upaya itu kandas. Mahkamah Agung menolak uji materi karena instruksi bukan peraturan undang-undang sementara PTUN Yogyakarta tak dapat menerima gugatannya karena berdalih bukan kewenangannya. Pria yang berusia 35 tahun ini berpendapat yang dialaminya adalah bentuk watak rasis yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah lokal, "Menjadi berbahaya jika negara yang seharusnya menaungi warga negara justru ikut-ikutan bertindak rasis." Sebelum Handoko, sudah ada perlawanan lain terhadap instruksi soal larangan kepemilikan tanah oleh warga keturunan Cina ini, oleh Gerakan Nasional Anti Diskriminasi pada 2011. Setelah berkirim surat ke Presiden, organisasi nirlaba itu mendapat jawaban pada 16 November 2011, yang isinya adalah agar tak ada pembedaan layanan pengurusan sertifikat tanah antara warga negara pibumi dan tidak. Warga keturunan Cina di Yogyakarta sudah menempuh berbagai upaya tapi selalu gagal. Namun 'perintah' pusat itu diacuhkan Yogyakarta. Pada 8 Mei 2012, Sekretaris Daerah menyatakan pemberlakukan instruksi merupakan affirmative policy untuk melindungi warga pribumi dari kekuatan modal besar. Lalu pada 2012, Komnas HAM juga menyatakan instruksi itu bertentangan dengan hak asasi manusia dengan alasannya tidak semua warganegara keturunan Cina memiliki latar belakang ekonomi kuat. Perlawanan lanjutan atas putusan hakim PN Yogyakarta Sama seperti alasan terdahulu, majelis hakim PN Yogyakarta, dalam putusannya berpendapat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY bukan bagian dari perundangan-undangan. Sesuai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12/2011, maka instruksi hanya peraturan kebijakan. "Tak bisa dilakukan pengujian dengan peraturan yang lebih tinggi," kata anggota majelis hakim, Sri Harsiwi. Majelis hakim berpendapat Gubernur DIY tak melanggar asas pemerintahan seperti yang dituduhkan dengan pertimbangan penerapan instruksi dimaksudkan untuk melindungi perekonomian warga yang lemah. Lagi pula, sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13/2012, pemerintah DIY memiliki wewenang istimewa mengatur pertanahannya sedang Kepala Kanwil BPN DIY hanya melakukan fungsi koordinatif saja. Salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah Sri Sultan yang otomatis menjabat gubernur Bagaimanapun Handoko -yang berprofesi sebagai pengacara- berniat akan melanjutkan perjuangannya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan dia punya waktu 14 hari untuk banding. Sementara Indonesian Court Monitoring menempuh jalan lain, yaitu akan melaporkan hakim yang memutus perkara ke Komisi Yudisial. "Kami akan mengirimkan pengaduan resmi," tegas Tri Wahyu.