ASEAN masih 'terpecah' soal sengketa Laut Cina Selatan
Sengketa wilayah Laut Cina Selatan sulit diselesaikan sebab setiap negara yang terlibat mempunyai kepentingan sendiri dan menempuh pendekatan sendiri meskipun beberapa negara yang mengklaim masuk dalam wadah ASEAN.
Para pemimpin ASEAN dan istri mereka menghadiri jamuan makan malam di Kuala Lumpur Convention Centre, Minggu (26/04). Demikian pendapat analis politik Elina Noor dari Institut Kajian Strategis dan Internasional (ISIS) Malaysia. “Untuk menggabungkan semua kepentingan dan cara penyelesaian ini memang agak sukar. Di tingkat ASEAN ada Code of Conduct (Tata Perilaku) tetapi asasnya setiap negara akan mencoba menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan berdasarkan kepentingan negara masing-masing.” Empat negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara itu (Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina) memperebutkan wilayah di Kepulauan Spratly dan Paracel yang juga diklaim oleh Cina. 'Menjauhkan dengan Cina' Warga Filipina mengadakan protes di depan Konsulat Cina di Manila untuk memprotes reklamasi. Sengketa Laut Cina Selatan menjadi salah satu topik pembahasan KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada 26-27 April. Filipina mendesak ASEAN bersikap tegas terhadap Cina khususnya menyangkut reklamasi pantai di wilayah yang juga diklaim oleh Filipina, tetapi Malaysia menghendaki pendekatan lebih lunak. “ASEAN harus menghindari semua tindakan yang justru tidak produktif dan menjauhkan kita, baik di antara kita sendiri maupun dengan Cina,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah Aman. Cina tercatat sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Malaysia dan sejauh ini mengedepankan pendekatan lebih lunak dibandingkan Filipina dan Vietnam. Dato Sri Anifah menegaskan 'cara ASEAN' lewat dialog lebih produktif dibandingkan konfrontasi. Kepentingan-kepentingan lain, kata pengamat politik dari ISIS Malaysia, Elina Noor, tampak lebih mempunyai bobot. “Hubungan antara ASEAN dengan Cina tidak hanya menyangkut masalah Laut Cina Selatan saja. Hubungan itu mencakup aspek ekonomi, aspek politik dan aspek diplomatik. Jadi ada aspek-aspek lain yang mungkin lebih penting daripada apa yang terjadi di Laut Cina Selatan,” jelasnya kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir di Kuala Lumpur. Sementara itu Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi mengatakan pembahasan sengketa Laut Cina Selatan di tingkat ASEAN kali ini tetap menganut prinsip yang sama bahwa perkumpulan tersebut tetap menginginkan kawasan yang stabil dan damai. Dikatakan pula ASEAN akan segera memulai negosiasi CoC (Tata Perilaku) Laut Cina Selatan dan Thailand, sebagai koordinator, berencana akan menggelar pertemuan dengan Cina untuk menyampaikan hal itu. Sepuluh kepala negara anggota ASEAN hari ini (27/04) menghadiri sidang pleno pertemuan puncak di Kuala Lumpur, termasuk Presiden RI Joko Widodo. Pada sore hari para kepala negara akan bertolak ke Langkawi untuk melanjutkan pertemuan.