UNHCR kritik Australia menangani pencari suaka
Badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR, mengkritik kebijakan baru yang diterapkan oleh Australia dalam menangani pencari suaka.
Jumlah pencari suaka yang datang ke Australia tahun ini meningkat tajam. Kebijakan ini dikatakan tidak memiliki standar perlindungan bagi para pencari suaka. Dalam kebijakan baru Australia ini para manusia perahu yang datang menuju Australia akan langsung dikirim ke Papua Nugini dan bila memungkinkan akan tinggal di sana. Namun, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan ada 'kekurangan yang signifikan' pada sistem hukum Papua Nugini dalam memproses pencari suaka. Ribuan pencari suaka berusaha mencapai Australia dengan perahu setiap tahunnya. "Pengaturan Pemukiman Daerah Australia (RRA) dengan Pemerintah PNG menimbulkan pertanyaan serius dan sejauh ini belum terjawab," kata UNHCR dalam tinjauan pertama dari kebijakan baru Australia. Menurut PBB, saat ini Papua Nugini tidak siap untuk menerima para pencari suaka, karena tidak adanya kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan, kondisi fisik yang buruk. Mengalihkan masalah Dalam pernyataannya UNHCR menambahkan kebijakan baru Australia ini menghadapi masalah terkait kebijakan, hukum dan operasional. Perwakilan UNHCR, Richard Towle, mengatakan kepada televisi Australia ABC, "Keputusan memindahkan (pencari suaka) ini tidak tidak berarti lepasnya tanggung jawab Australia dalam memberikan perlindungan lebih lanjut." Perdana Menteri Kevin Rudd pekan lalu mengumumkan kebijakan baru terkait pencari suaka. Ia mengatakan pengaturan baru ini akan mengirim pesan yang sangat jelas bagi para penyelundup manusia untuk menghentikan penyelundupan orang ke Australia. Negara ini kemudian dikritik karena dinilai menghindari tanggung jawab dan mengalihkan masalahnya ke negara berkembang. Jumlah pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu meningkat pesat pada tahun ini. Namun, beberapa perahu karam di laut dalam beberapa bulan belakangan ini dan menewaskan sejumlah penumpang. Sementara itu Mentri Imigrasi Australia, Tony Burke, telah mengunjungi Pulau Manus di Papua Nugini menyusul tuduhan terjadinya pelanggaran di pusat penampungan lepas pantai di pulau itu. Seorang mantan manajer keamanan, Rod St George, mengatakan beberapa tahanan diperkosa dan diserang dengan sepengetahuan karyawan di sana.