Kapal Motor Sinar Bangun contoh semrawutnya bisnis kapal tradisional?
Peristiwa KM Sinar Bangun membuat kita berpikir seperti apa keadaan bisnis kapal tradisional, terutama terkait dengan pengoperasiannya dalam melayani jasa perhubungan antar pulau di negara seperti Indonesia.
KM Sinar Bangun yang mengalami kecelakaan di Danau Toba mirip dengan kapal tradisional ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah berjanji untuk melakukan investigasi dan mereformasi peraturan. Dia juga mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan. Salah satu daerah di Indonesia yang cukup banyak kegiatan pelayaran antar pulau adalah di Sulawesi Selatan. Jalaludin, 30 tahun, yang sudah berlayar sejak masa kecil dengan ayahnya mengatakan usahanya dijalankan dengan tanpa aturan. Pemilik kapal kayu bernama Cari Kawan itu mengatakan tidak terdapat syahbandar di pelabuhan tempat dia beroperasi. Penumpangnya tidak didaftar namanya dan juga tidak diberikan bukti pembayaran. Pelampung yang tersedia di kapalnya berjumlah 30 buah, meskipun kapalnya dapat membawa sampai 60 orang. Berbeda dengan Jalaludin, Ali Sehidun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mengatakan dirinya selalu mengikuti aturan sarana keselamatan dan kelengkapan dokumentasi. "Itu wajib. (Syahbandar) Ada di Labuan Bajo. Jadi kita berlayar itu setelah dapat izin dari pihak syahbandar. (Apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan izin?) Dokumentasi kapal, kemudian nama penumpang beserta fotokopi ID penumpang. Fotokopi paspor atau fotokopi KTP kalau tamu lokal," kata Ali pemilik kapal Traveller itu kepada Nuraki Aziz untuk BBC News Indonesia. "Itu memang sudah menjadi kewajiban sebagai pemilik kapal. Di kapal itu memang harus ada life jacket, life ring kalau perlu life raft atau alat keselamatan lainnya," Ali menjelaskan lebih jauh. Kapal kayu ini dengan dua kabin ini bisa memuat enam orang jika bermalam dan 10 orang untuk perjalanan sehari. Tempat operasinya adalah di perairan sekitar Taman Nasional Komodo, sedang jalur yang ditempuh adalah Pulau Rinca, Pulau Padar dan Pulau Komodo. Pengoperasian kapal kayu tradisional seperti ini di sekitar Taman Nasional Komodo menjanjikan keuntungan sampai 30% . Apa untung? Untuk pelayaran selama satu jam dari pelabuhan Bangkoa ke Pulau Poliare, Jalaludin meminta pembayaran Rp15.000 per orang agar bisa menaiki kapalnya yang sudah berumur tiga tahun. Dia mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, yang kemungkinan hanya bisa diatasi jika kapal diperbaiki. Jalaludian menginginkan kapalnya diperbesar agar bisa memuat lebih banyak penumpang pada musim sibuk. Dia sendiri mengakui pemasukan dari bisnisnya hanya cukup untuk makan, sehingga dirinya tidak bisa memperkirakan kapan kapal senilai Rp300 juta tersebut dapat mengembalikan modal dan memberikan keuntungan. Sementara Ali Sehudin yang meminta biaya jutaan Rupiah untuk paket 6-10 orang untuk pelayaran satu-dua hari mengatakan dirinya bisa mendapatkan tingkat keuntungan puluhan persen. "Untuk full day itu maksimal 10 orang itu lima juta. Kalau bermalam, katakanlah trip dua (hari, Rp4,5 juta) karena dia kan jalannya dua hari, jadi kapal nggak balik ke Labuan lagi, hanya putar aja. Keuntungan saya per trip itu lebih kurang 30%," kata Ali yang sudah menjalankan usaha ini sejak tahun 2013. Indonesia yang merupakan negara kepulauan seharusnya memang memerlukan kapal tradisional untuk jalur-jalur yang tidak terjangkau. "Itulah sebenarnya pelayaran rakyat ini yang dibutuhkan. Negara kita sebagai negara kepulauan yang kita mau sebagai negara maritim. Karena keadaannya semakin lama semakin tergeser jadi gaya hidup segan mati nggak mau pelayaran rakyat," kata Chandra Motik dari LSM Chandra Motik Maritime Center. "(Tetapi apakah bisnis ini menguntungkan?) Masih, masih tetap karena biar bagaimanapun negara kita masih membutuhkan. Kita, pelabuhan kita masih banyak yang kecil-kecil. Negara kita kan pulau-pulau, masih banyak di daerah-daerah yang nggak terjangkau pelayaran biasa, pelayaran niaga," tambah Chandra yang juga pengajar hukum maritim di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Indonesia terdapat sekitar 3.000 pelayaran tradisional dan sebagian dari mereka telah melakukannya secara turun-temurun. Kecelakaan seperti KM Sinar Bangun juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Kecelakaan dan aturan Dalam beberapa waktu terakhir terjadi sejumlah kecelakaan kapal tradisional, salah satu penyebabnya karena tidak mematuhi hukum. Tetapi Ali Sehidun memandang sebagian penumpang juga turut berperan. "Aturan itu diabaikan. Itu semata-mata bukan pihak kapal, pemilik kapal yang disalahkan tetapi tamu juga terkadang mau harga murah yang penting sampai di tempat tujuan tanpa melihat atau mempertimbangkan keselamatan dan kelayakan kapal," katanya. Selanjutnya Ali yang sebenarnya sudah cukup puas dengan keadaan sekarang tetap berharap pemerintah memberikan pelatihan kepada awak dan pemilik kapal. "Sekarang mungkin cenderung untuk pelatihan SDM lokal, saya kan pelaku bisnis pariwisata, terutama pemilik kapal dan ABK kapal. Apa yang dilakukan ketika tamu di kapal dari crew-nya apa yang pertama harus dilakukan, apakah safety briefing. SDM yang layaknya menjadi ABK kapal pariwisata itu seperti apa," kata Ali yang juga sekretaris asosiasi kapal wisata Labuan menambahkan. Sementara sejumlah pihak lain memandang, peraturan hukum yang kedaluarsa menghambat perkembangan usaha ini. "Kita terkungkung dengan istilah tradisional itu yang di dalam Undang-undang Pelayaran 17 tahun 2008. Sebenarnya kalau kita mau memajukan pelayaran rakyat, itu banyak kendala-kendala yang harus kita hilangin," kata Chandra Motik. "Kaya' sebutan tradisional itu jangan terkungkung disitu sehingga kapal pelayaran rakyat itu mesti berbentuk keadaan seperti sekarang, mesti dengan kayu aja, padahal sekarang sudah berkembang. Mustinya bisa di-mix. Terus ukurannya, oh nggak bisa ukurannya cuman sampe 800m3 aja. Mestinya bisa lebih sehingga mereka bisa mengangkut lebih banyak," Chandra menambahkan.