Hasil pemilu 2019: Perjalanan politik Prabowo sejak 2004, kekalahan dan peluangnya pada 2024
Pemilu 2019 merupakan kali keempat bagi Prabowo Subianto mencalonkan diri menjadi presiden.
Upaya Prabowo (kiri) untuk menjadi pemimpin Indonesia dimulai pada 2004 dengan mengikuti konvensi Partai Golkar. Sama seperti lima tahun lalu, pensiunan jenderal bintang tiga ini kalah dari Joko Widodo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 85.607.362 atau 55,50% sedangkan Prabowo, yang berpasangan dengan Sandiaga Uno meraih 68.650.239 atau 44,50% suara. Secara resmi, Prabowo menyatakan menolak hasil rekapitulasi ini dan akan menempuh "upaya hukum sesuai konstitusi" dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini seperti ulangan dari Pemilu 2014 ketika Prabowo juga menolak hasil pemilu dan mengajukan gugatan serupa. Lawannya ketika itu adalah Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Dalam pelaksanaan pemilu tahun ini, Prabowo mengklaim "telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif". Beberapa pengamat mengatakan dengan beda sekitar 16 juta, tanpa bukti kuat kecil kemungkinan Prabowo menang di Mahkamah Konstitusi. 2004 Prabowo Subianto berasal dari keluarga terkemuka. Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo adalah seorang menteri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia juga menikahi Titik Hediyati, anak dari Presiden Soeharto pada tahun 1983, dan bercerai pada tahun 1998. Sejak tahun 2004 Prabowo telah melakukan berbagai upaya untuk menjadi presiden. Prabowo, lulusan Akabri tahun 1974 ini, sempat menjabat berbagai posisi penting dalam karier militernya, termasuk menjadi komandan jendral Kopassus dan panglima Komando Cadangan Strategis (Kostrad) yang sempat dijabat pula oleh Soeharto. Sesudah reformasi 1998, langkah Prabowo untuk menjadi presiden tercatat pertama kali menjelang pemilihan umum 2004. Ketika itu Prabowo mencoba untuk maju menjadi presiden melalui Partai Golkar dengan mengikuti konvensi. Namun dalam konvensi ia hanya mendapatkan 39 suara, yang merupakan perolehan terendah dari lima calon ketika itu. Calon lainnya adalah Wiranto, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Konvensi ini akhirnya dimenangkan oleh Wiranto, mengalahkan Akbar Tanjung di putaran kedua. Wiranto akhirnya maju menjadi calon presiden Partai Golkar pada pemilu 2004 berpasangan dengan Solahuddin Wahid, adik dari almarhum presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid. 2009 Pada tahun 2009, Prabowo kembali mencalonkan diri, kali ini lewat partai politik yang dibentuknya, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Saat itu Gerindra hanya memperoleh 26 kursi di DPR (dari total 560 kursi) dan tidak mencukupi syarat minimum untuk mengajukan calon sendiri sehingga mereka harus berkoalisi. Maka Prabowo kemudian berkoalisi dan menjadi calon wakil presiden, berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP. Bersama mereka dikenal sebagai koalisi Mega Pro dan mengusung ekonomi kerakyatan sebagai program kampanye. Pasangan Mega Prabowo ini berhasil meraih perolehan 27% suara dalam pemilu 2009 dan kalah oleh calon presiden Partai Demokrat Soesila Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan ekonom Boediono. 2014 Bagaimana peluang Sandiaga Uno di Pemilu 2024? Di tahun 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Selain diusung oleh Gerindra, kali ini ia didukung oleh koalisi yang terdiri atas partai-partai politik seperti Golkar, PPP, PAN, PKS dan PBB. Bersama-sama, partai-partai politik ini memperoleh 48,9% suara di DPR ketika itu. Kali ini, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, dari PAN. Pada pemilu 2014 ini Prabowo kembali kalah, kali ini oleh Joko Widodo yang berpasangan dengan politisi senior Golkar, Jusuf Kalla. Joko Widodo sendiri merupakan politisi yang didukung oleh partai Gerindra ketika mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Hasil resmi pemilu 2014 menunjukkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil meraih 70.997.833 suara atau 53,15% sedangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85%. 2024? Apakah Prabowo masih memiliki peluang pada pemilu 2024 mendatang? Menanggapi pertanyaan ini pengamat politik Sri Budi Eko Wardhani yang biasa dipanggil Dhani ini mempertanyakan apakah hal ini masih relevan untuk dibicarakan, mengingat tren politisi muda sedang naik daun, dan Indonesia harus siap dengan banyaknya politisi muda yang akan bersaing. "Kemungkinan Prabowo untuk kembali lagi di tahun 2024 dengan lawan-lawan yang bukan Jokowi sepertinya kecil," kata Dhani. Selain nama Sandiaga Uno yang menurut Dhani telah menanam investasi besar di tahun 2019 ini, masih banyak politisi muda seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan lain-lain yang mungkin akan meramaikan kontestasi kepemimpinan nasional. Peneliti pada lembaga Power, Welfare and Democracy, Willy Purna Samadhi, melihat bahwa secara konstitusional Prabowo masih mungkin untuk mencalonkan diri lagi pada pemilu 2024. Namun secara politik peluang Prabowo akan sangat kecil. "Dalam lima tahun ke depan, peta politik akan berubah. 2024 akan didominasi oleh nama-nama baru, nama-nama muda dimana politik akan didominasi oleh pemimpin politik angkatan baru," kata Willy. Namun Dhani menyoroti pemilihan ketua umum partai antara 2019 hingga 2024 yang akan menjadi momentum bagi para politisi muda ini. Apakah akan terjadi regenerasi di tubuh partai politik yang memberi kesempatan kepada politisi muda untuk memimpin. Partai seperti PDIP, Gerindra dan PKB akan mengalami pergantian pemimpin pada periode ini. "Kita tak tahu apakah Pak Prabowo atau Ibu Mega akan membuka kompetisi pada kader-kader mudanya meraih posisi ketua umum, misalnya," kata Dhani lagi. Politik identitas akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat sipil karena sudah memasuki institusi formal. Tantangan politik identitas Pada pemilu 2019, pasangan Prabowo-Sandiaga didukung oleh partai-partai dan kelompok organisasi masyarakat Islam. Politik identitas mendapat momentum dan disuarakan secara terbuka. Willy melihat bahwa hal politik identitas ini akan terulang pada pemilu 2024, terutama karena tidak adanya mobilisasi politik yang baru yang bisa menjadi alternatif bagi politik identitas. "Partai-partai kita ini relatif punya ideologi yang sama, malah bisa dibilang tidak punya ciri khas ideologi tertentu," kata Willy. Dengan batas-batas yang kabur, maka publik masih sulit melihat secara kontras beda antara satu partai dengan partai yang lain. "Terlebih lagi politik kita lucu. Tidak ada garis koalisi yang kuat yang mengelompokkan partai-partai dengan ideologi tertentu dengan ikatan koalisi yang mapan. Koalisi di tingkat nasional bisa berbeda dengan koalisi di tingkat daerah." Menurut Willy ketiadaan alternatif ini akan membuat politik identitas masih menjadi pemandangan ke depan. Dhani melihat bahwa butuh kerja keras untuk mengatasi politik identitas. Ia melihat bahwa strategi menggunakan politik identitas sudah masuk ke dalam institusi formal seperti pendidikan dan birokrasi tanpa disadari. "Pemerintah dan masyarakat sipil disibukkan dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur politik seperti regulasi, tetapi belum secara serius menggarap pendidikan politik. Ini kan kosong, yang masuk kemudian politik identitas yang ingin merebut kekuasaan lewat jalur-jalur demokrasi," kata Dhani. Dengan demikian persoalan politik identitas tidak bisa dilihat sebagai persoalan pemilu saja, dan ini akan menjadi kerja keras bagi pemerintah dan masyarakat sipil yang ingin melihat Indonesia dengan keberagaman.