Presiden Jokowi akui banyak kasus pelanggaran HAM belum tuntas
Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tuntas.
Aksi kamisan yang rutin dilakukan aktivis dan penyintas serta keluarga korban pelanggaran HAM. Dalam pidatonya di acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 di Kota Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan penegakkan HAM merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. "Saya meyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu, hal ini membutuhkan kerja kita semuanya kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat, " ujar Jokowi pada Minggu (10/12), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq. Jokowi meminta kerja sama semua pihak, akan dapat menghadirkan keadilan HAM dan sosial bagi warga Indonesia. Pada awal 2015 lalu, pemerintah menyatakan akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, ada sejumlah kasus pelanggaran HAM yang akan dituntaskan, antara lain peristiwa pembunuhan dan penahanan massal setelah 30 September 1965, pelanggaran HAM di Talangsari, Tanjung Priok, Semanggi I dan II serta Trisaksi, juga Wasior Papua. Tetapi belum ada perkembangan dalam penuntasan kasus tersebut. Selain itu Jokowi mengatakan pemerintah juga memperhatikan hak masyarakat Adat, dengan memberikan hak pengelolaan kepada tanah adat dan hutan adat pada masyarakat lokal dan adat. Jokowi juga meminta agar warga diberikan perlindungan keyakinan beragama dan berekspresi. Presiden Joko Widodo berpidato dalam peringatan Hari HAM Sedunia di Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12). Saat ini Jokowi mengatakan pemerintah masih berupaya untuk memenuhi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, "Selain hak sipil, kita harus harus menjamin hak-hak sosial, hak ekonomi dan kultural yang memengaruhi hak politik, " kata dia. Selain itu juga pemenuhan hak di bidang pendidikan dan kesehatan, sampai saat ini pemerintah mengklaim telah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 17,9 juta warga. Selain itu juga menyebar Kartu Indonesia Sehat kepada 92,4 juta masyarakat. Wakil Ketua Komnas HAM, Sandra Moniaga mengapresiai pengakuan Presiden Jokowi dalam pidatonya yang belum berhasil menyelesaikan pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. "Beliau mengaku untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas. Mudah-mudahan itu satu indikasi bahwa beliau sadar masih ada sesuatu yang harus kita upayakan dan lakukan," kata dia. Sandra menilai pemenuhan hak-hak seperti ekonomi, sosial dan budaya sudah mulai dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam peringatan Hari HAM Sedunia, Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada daerah yang dianggap berhasil memberikan pemenuhan hak dasar. Ada tiga provinsi yaitu Bali, Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Untuk kategori kabupaten diberikan kepada Tapin, Sangihe dan Mimika. Sedangkan untuk kategori kota diberikan kepada Solo, Ambon dan Gunungsitoli.