TNI-polisi jamin tidak ada gangguan keamanan
TNI dan polisi akan mengamankan proses pengumuman hasil akhir rekapitulasi pemilihan presiden di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU Jakarta, Selasa (22/07) nanti.
Sedikitnya 50.000 aparat TNI dan polisi dikerahkan untuk mengamankan kantor KPU. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya antisipasi kemungkinan adanya gangguan keamanan saat pengumuman hasil pilpres. Sedikitnya 50.000 personil TNI dan polisi akan diturunkan untuk menjaga kantor KPU. Apara kepolisian juga telah disiagakan kemungkinan adanya pengerahan massa dari luar Jakarta. "Dalam konteks pemilu, saya tempatkan KPU sebagai obyek strategi nasional. Untuk itu betul-betul kami lindungi sepenuhnya," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Jakarta, Minggu (20/07) siang. Sementara, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan, dirinya menjamin tidak ada gangguan keamanan setelah KPU mengumumkan hasil final rekapitulasi pilpres. "Polri dan TNI menjamin (gangguan keamanan) itu tidak akan terjadi," kata Sutarman dalam sambutan di sela-sela deklarasi damai sejumlah relawan kubu capres Jokowi-Prabowo di Jakarta, Minggu siang. Kapolri meminta agar kubu Prabowo-Jokowi tidak mengerahkan massanya ke KPU. Pernyataan ini menanggapi informasi yang beredar di masyarakat yang khawatir terhadap masalah keamanan saat KPU mengumumkan haisl penghitungannya. Panglima TNI dan Kapolri juga kembali mengulangi permintaannya agar kedua kubu capres tidak mengerahkan massanya ke kantor KPU. Kubu capres Jokowi dan Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan tidak akan mengerahkan pendukungnya saat proses penghitungan hasil pilpres.