Erdogan: Tak masalah jika Uni Eropa tidak menerima keanggotaan Turki
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan tak masalah jika Uni Eropa pada akhirnya tidak menerima keanggotaan Turki di organisasi tersebut.
Presiden Erdogan mengatakan sebagian besar rakyat Turki 'tak lagi menginginkan Uni Eropa'. "Jika secara lugas Uni Eropa mengatakan tidak bisa menerima keanggotaan Turki, bagi kami itu tak menjadi persoalan," kata Presiden Erdogan dalam wawancara khusus di program BBC, Hardtalk. Perundingan keanggotaan Turki di Uni Eropa secara resmi dimulai Oktober 2005, namun berbagai pihak mengatakan perundingan tersebut 'berjalan sangat lamban'. Turki berharap pembahasan kedua pihak bisa dipercepat dengan kesepakatan penanganan pengungsi Timur Tengah pada awal 2016. Namun, perundingan kembali terhenti dengan 'tindakan pemerintah Turki dalam menahan orang-orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal'. Parlemen Uni Eropa menghentikan perundingan dengan alasan keprihatinan atas kondisi hak asasi manusia di Turki. Presiden Erdogan menyatakan Turki 'bisa berdiri di atas kaki sendiri' dan 'santai dalam menyikapi posisi negara-negara anggota Uni Eropa'. "Mayoritas rakyat Turki tidak lagi menginginkan Uni Eropa dan kami meyakini pendekatan mereka terhadap Turki tidak tulus," kata Presiden Erdogan. "Meski demikian, kami tetap jujur dengan Uni Eropa," katanya. Soal Qatar, mengapa Turki berikan dukungan? Perundingan Turki-Uni Eropa secara resmi dimulai pada Oktober 2005 namun sejumlah kalangan mengatakan perundingan tersebut 'berjalan sangat lamban'. Dalam wawancara khusus dengan BBC, Presiden Erdogan juga berbicara tentang dukungan Turki terhadap Qatar, yang tengah mengalami pengucilan dari beberapa negara tetangga di kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Presiden Erdogan mengatakan pada intinya Turki 'ingin mempromosikan dialog dan perdamaian'. "Turki tidak ingin melihat Muslim membunuh sesama Muslim di kawasan," kata Erdogan. Saudi dan beberapa negara di Timur Tengah meminta Qatar memenuhi tuntutan mereka agar blokade diakhiri. Tuntutan tersebut di antaranya adalah menutup pangkalan militer Turki di Qatar, namun Presiden Erdogan menjawab desakan ini dengan mengirim lebih banyak personel militer dan kendaraan lapis baja ke Qatar.