Ibu kota baru di Kalimantan Timur: 'Mulai muncul spekulan tanah, harga tanah naik'
Sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara, muncul kekhawatiran atas kemunculan mafia tanah.
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pejabat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bahkan telah memperingatkan penduduk agar tak melepas tanah mereka meski diiming-imingi harga tinggi. Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan baru pada 2024. Dengan jumlah penduduk di Kecamatan Sepaku sekitar 36 ribu jiwa, mayoritas warganya saat ini bekerja sebagai petani perkebunan sawit, karet, lada, dan sebagian lagi menjadi pekerja di perusahaan kayu PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Camat Sepaku, Risman Abdul, mengatakan sehari setelah pengumuman ibu kota baru oleh Presiden Joko Widodo muncul desas-desus mengenai jual-beli tanah. Ia khawatir, warga termakan kabar itu dan menjual lahannya. "Sudah mulai spekulan-spekulan tanah masuk ke sini, takutnya masyarakat diimingi-imingi harga tinggi dan melepas tanah mereka. Akhirnya mereka terpinggirkan," ujar Risman Abdul kepada wartawan Samir di Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (27/8). "Biasanya harga tanah di sini Rp30 juta per hektar. Sekarang ada yang menawar Rp70 juta per hektar," sambungnya. Karena itu, ia telah memperingatkan warganya untuk tidak mudah percaya pada kabar tersebut. "Kita sudah sosialisasi, kita arahkan lewat desa untuk tidak menjual lahannya." Warga mempertanyakan soal nilai ganti rugi Seorang warga yang tinggal di Kecamatan Sepaku, Usman, memiliki lahan perkebunan seluas lima hektar yang akan dijadikan perumahan. Jika lahannya masuk dalam area ibu kota, ia mempertanyakan mekanisme ganti rugi seperti apa yang diterapkan. Dia cemas, lahannya dihargai rendah. "Masyarakat banyak yang punya lahan di atas kebun-kebun garapan sawit. Nah apakah itu akan diambil pemerintah? Implikasi ke masyarakat tentang ganti ruginya apa? Itu jadi kekhawatiran di Kecamatan Sepaku," ujarnya. Jika merujuk pada pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, ibu kota baru akan dibangun di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan yang digunakan untuk penelitian Universitas Mulawarman yang luasnya mencapai 180.000 hektar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, berfoto bersama seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengatakan belum bisa memastikan bagaimana nasib pemukiman warga di desa-desa di Kecamatan Sepaku maupun Samboja, termasuk lahan perkebunan milik masyarakat. Apakah akan kena dampak atau tidak. Yang jelas, kata dia, kawasan di sekitar ibu kota tidak boleh dikomersilkan. "Jadi kita akan buat Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan ruang di sekitar Ibu Kota Negara dan di dalam Ibu Kota Negara itu hanya untuk nonkomersil," jelas Yusliando kepada BBC Indonesia. "Kalau pengajuannya untuk komersil, enggak akan dikeluarkan izinnya. Jadi kalau mau bikin hotel atau hal-hal di luar kepentingan Ibu Kota Negara, tidak kita izinkan." "Termasuk misalnya kalau mereka (pemilik properti) sudah punya lahan harus menyerahkan kepada negara. Apakah nanti ada ganti rugi akan diatur." Hingga saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu rancangan peruntukan tata ruang nasional khusus Ibu Kota. Untuk kemudian disesuaikan dengan provinsi dan kota. Yusliando menjanjikan, peraturan tata ruang di dua kabupaten yang menjadi lokasi ibu kota tidak akan lama. "Yang namanya Ibu Kota Negara itu kan prioritas dan tahapan-tahapannya banyak dan saya yakin tahapan-tahapan itu akan bisa ditangani dengan normal," jelasnya. Kendati demikian, Pemprov belum akan mengeluarkan aturan harga lahan di sekitar ibu kota baru demi menghindari spekulan. Menurut Yusliando, sementara ini pihaknya masih mendasarkan harga pada NJOP yang berlaku. "Kita lihat perkembangan, kalau ingi mengatur harus ada payung hukumnya. Yang jelas pemda berupaya mengendalikan lahan-lahan yang ada di dalam ibu kota dan sekitar." Warga ingin ada peningkatan SDM Keputusan Presiden Joko Widodo yang menetapkan Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja sebagai lokasi ibu kota yang baru, menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Hadi Saputro, warga dari Kabupaten Penajam Paser Utara, mengaku senang atas keputusan itu. Namun demikian, ia berharap pemerintah daerah meningkatkan sumber daya manusia warga setempat agar tak "jadi penonton" dan menerima berkah atas perpindahan ibu kota. engendara melintas di dekat Masjid Agung Al Ikhlas di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. "Jangan sampai kita jadi penonton dan menerima manfaat sesaat. Ini peluang mensejahterakan masyarakat, tapi memang tidak bisa instan. Pemda bisa membina warga memiliki jiwa bisnis," ujarnya. Suara serupa juga disampaikan Heriani. Dia khawatir akan banyak pendatang ke daerahnya dan kalah saing. "Harapannya lebih ditingkatkan SDM supaya bisa bersaing. Terus kalau banyak pendatang, kriminalitas pasti bertambah. Kalau sekarang kan rendah," tutur Heriani. Menjawab kegelisahan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menjanjikan adanya pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia. "Kita menyadari bahwa rata-rata yang akan datang ke sini yang memiliki keahlian, tentunya SDM di daerah diberdayakan dan ditingkatkan kapasitas sehingga bisa bersaing. Karena waktunya masih panjang, itu akan menjadi perhatian," tukasnya. Menurut Yusliando, tingkat kesejahteraan warga di Kecamatan Sepaku di bawah rata-rata.