Prancis siap untuk aksi militer atas Suriah
Prancis menegaskan tetap siap untuk mengambil tindakan atas Suriah bersama dengan Amerika Serikat.
Presiden Francois Hollande mengatakan 'semua pilihan' ada di atas meja. Kepada koran Le Monde, Presiden Francois Hollande mengatakan tidak tertutup untuk menempuh serangan militer ke Suriah dalam waktu beberapa hari mendatang. "Semua pilihan di atas meja. Prancis ingin aksi yang tegas dan proporsional terhadap rezim Damaskus," tuturnya dalam wawancara dengan koran Le Monde. Menurutnya tetap ada kemungkinan aksi militer atas Suriah sebelum debat di parlemen Prancis tentang Suriah yang akan berlangsung Rabu (04/09) pekan depan. Dia menegaskan keputusan parlemen Inggris yang menentang intervensi militer atas Suriah tidak mempengaruhi tindakan Prancis. "Setiap negara berdaulat untuk berpartisipasi atau tidak dalam operasi. Hal itu sah bagi Inggris dan juga bagi Prancis," tegasnya. Sementara itu Jerman sudah menutup kemungkinan untuk berpartisipasi dalam serangan militer ke Suriah. Pemungutan suara di parlemen Inggris menentang aksi militer atas Suriah. Menteri Luar Negeri Guido Westerwelle mengatakan kepada sebuah harian Jerman bahwa 'aksi militer tidak diupayakan dan juga tidak dipertimbangkan oleh Jerman'. DK PBB bertemu kembali Tim penyidik senjata PBB, Jumat (30/08), berkunjung ke sebuah rumah sakit militer di ibukota Damaskus. Para pejabat Suriah mengatakan rumah sakit merawat para korban yang selamat dari dugaan serangan senjata kimia pekan lalu. Mereka juga sudah berkunjung ke kawasan yang dikuasai kelompok pemberontak di pinggiran Damaskus. Tentara pemerintah dan kelompok pemberontak saling menuding pihak lain yang melakukan serangan senjata kimia. Tim penyidik PBB rencananya akan meninggalkan Suriah pada hari Sabtu dan akan menyerahkan laporannya kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon. Ban rencananya akan kembali bertemu dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB di New York setelah pertemuan pada hari Kamis (29/08) yang dilaporkan masih diwarnai perbedaan pendapat yang lebar antar negara anggota.