Tanpa dihadiri SBY, pidato Jokowi akui pembangunan 'belum merata'
Presiden Joko Widodo mengakui bahwa manfaat pembangunan 'belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok' sehingga pemerintah akan 'lebih fokus pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan'.
Dalam pidatonya di MPR/DPR, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Bugis, sementara Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa dengan beskap, kain dan blangkon. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang tahunan MPR memperingati HUT RI, Rabu (16/08) pagi di gedung DPR/MPR. Berbeda dengan pidato serupa dalam tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi terlihat mengenakan pakaian adat Bugis dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa dengan beskap, kain dan blangkon. Dihadiri mantan Presiden dan Wapres sebelumnya, tetapi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlihat di jajaran kursi yang disediakan untuknya. "Masyarakat Indonesia di pinggiran, di pulau terdepan, di perbatasan, di pulau-pulau terisolir harus merasakan hadirnya negara sebagai bagian dari kesatuan NKRI," kata Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR, Jakarta, pada Rabu (16/8). Menurut Presiden, rakyat Indonesia di Aceh harus bisa merasakan layanan transportasi, kesehatan, dan pendidikan sama seperti di seluruh negeri. Presiden juga menyebut soal kebijakannya menyamakan harga BBM di Papua agar "rakyat Papua di pegunungan bisa menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah lain". Dalam pidatonya, Presiden juga menyebutkan pentingnya pembangunan di Pulau Miangas dan Pulau Rote. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan menjadi fokus dalam pidato Presiden Joko Widodo untuk HUT RI ke-72. "Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk untuk balita dan ibu hamil," kata Presiden. Sedangkan rakyat di Pulau Rote diharapkan bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas, dan turunnya biaya logistik. Dalam upaya menekan ketimpangan pendapatan, Presiden mengutip kenaikan angka Gini rasio dari 0,144 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017 dana naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016. Meski begitu, presiden meminta agar pencapaian-pencapaian itu tidak membuat lembaga negara berpuas diri. "Tidak ada warga negara kelas dua atau tiga, semuanya setara mendapatkan pembangunan dan mengambil tanggung jawab dalam membangun bangsa," kata Presiden. Presiden juga mengingatkan agar lembaga negara bisa bekerja "dengan lebih baik" bila saling mengingatkan, saling mengontrol, mengimbangi dan melengkapi. "Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuatan absolut, kekuasaan lebih besar dari lembaga lain," tambah Presiden. Presiden juga menyebut bahwa pemerintah telah menginisiasi pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melakukan pembinaan Pancasila di kalangan generasi muda. Sementara itu, dalam pidatonya, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta juga menyampaikan penghargaannya terhadap langkah Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia, selain juga kebijakan pemerintah dalam penyamaan harga BBM di Papua dengan wilayah lain di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan ekonomi. Mengejar ketertinggalan Dalam pidato keduanya di Gedung MPR/DPR, Presiden Joko Widodo menegaskan lagi pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur fisik untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. "Kita harus jujur mengakui Indonesia tidak mungkin jadi bangsa maju tanpa rumah-rumah yang dialiri listrik, ketika biaya logistik masih mahal, tidak mungkin jadi poros maritim tanpa pelabuhan tempat bersandar, dan tidak mungkin berdaulat pangan kalau jumlah bendungan dan irigasi yang mengairi sawah-sawah sangat terbatas," ujar Presiden. Pembangunan berbagai pos perbatasan di Kalimantan Barat dan NTT juga diharapkan menjadi sentra ekonomi baru, selain itu untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan ekonomi, pemerintah menganggarkan dana desa sampai Rp60 triliun rupiah. Selain itu pembangunan jalan lintas Papua dan jalur sabuk di NTT juga diharapkan Presiden dapat meningkatkan pemerataan. Presiden menyebut bahwa kini tingkat kemiskinan sudah turun dari 28,59 juta menjadi 27,77 juta, sementara inflasi stabil di tingkat 2,6%, termasuk pada Mei 2017 menjelang bulan Ramadan yang tercatat 0,39%. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia kini adalah "terbebas dari jebakan SDA" setelah selesainya booming migas pada 1970an, kayu pada 1980an, dan setelah kini, harga komoditas mineral merosot tajam. Dari 15 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan, Presiden Joko Widodo mengklaim ini berdampak pada semakin meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia, kemudahan berbisnis, dan peringkat investasi dari tiga lembaga pemeringkat. Sementara dari sisi diplomasi ekonomi, pemerintah menurut Presiden, terus bergerak menggarap pasar-pasar non-tradisional di Afrika, Asia, dan Timur Tengah, dengan penjualan 1.500 gerbong kereta ke Bangladesh dan penjualan pesawat CN235 ke Senegal dan Thailand. Hal lain yang juga disebut oleh Presiden Joko Widodo adalah perlunya percepatan sertifikasi lahan bagi rakyat dan redistribusi aset tanah agar bisa dikelola secara produktif. Presiden juga menyebut soal peran industri kreatif lewat film nasional serta peran anak muda yang banyak menang juara olimpiade matematika, fisika, inovasi robotik, baca Quran, sampai kemunculan startup.