Covid-19 dan hambatan penanganan korupsi: KPK kurangi target, ICW pertanyakan keseriusan pemimpin tuntaskan kasus besar
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pandemi penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 menghambat upaya pemberantasan korupsi, pernyataan yang dipertanyakan Indonesian Corruption Watch.
Sejak Januari hingga ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, KPK belum menangkap Harun Masiku, terduga penyuap anggota KPU, Wahyu Setiawan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak penyidik lembaganya. Target penanganan kasus yang ditetapkan awal tahun, kata dia, kini direvisi. "Transportasi darat antarkabupaten diportal. Itu sangat mempengaruhi kami. Tapi kami akan beradaptasi pada situasi ini. Walau tentu kami secara rasional menurunkan beberapa target," ujarnya menjawab pertanyaan BBC Indonesia, pada siaran langsung di akun Instagram KPK, Rabu (20/05). "Selama ini target kami memang bukan berapa orang yang harus ditangkap, berapa lama hukuman pidana penjara, tapi recovery asset atau jumlah kerugian negara yang bisa kami kembalikan," kata Ghufron. Sebelum kasus positif Covid-19 pertama diumumkan Presiden Joko Widodo awal Maret lalu, KPK menangani setidaknya dua perkara suap yang menjadi rutin pemberitaan media massa. Perkara pertama adalah dugaan suap senilai Rp46 miliar untuk eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Adapun perkara kedua menjerat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku, yang diduga menyogok komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mendapat satu kursi DPR. Nurhadi dan Harun kini ada dalam daftar pencarian orang dengan status tersangka. Namun peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menyebut terkatung-katungnya penanganan kasus korupsi yang menjadi perhatian pubik bukan dampak dari pandemi. Dalam kasus Nurhadi dan Harun Masiku, menurut Kurnia, sebelum pandemi KPK sudah tampak tidak serius. "Pandemi ini seharusnya tidak menjadi hambatan KPK mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Tapi dalam kondisi normal, KPK terlihat enggan menangkap Harun yang sudah jelas berada di Indonesia," ujarnya via telepon. Anggaran pembangunan ibu kota baru dialihkan untuk penanganan Covid-19. "Permasalahannya bukan pandemi tapi kepemiminan KPK yang terlihat tidak serius mengungkap kasus besar seperti Harun Masiku, Noerhadi dan buronan lainnya." "Masih jadi perdebatan apakah penyidik bisa melampaui aturan PSBB atau tidak. Tapi yang jelas surat tugas penyidik itu dikeluarkan pimpinan KPK. Persoalannya apakah surat itu keluar?" kata Kurnia. Kepada pers, dalam berbagai kesempatan selama pandemi Covid-19, KPK menyatakan belum angkat tangan mengejar buronan kasus korupsi. Dalam catatan ICW, pada tahun 2019 KPK hanya bisa menuntaskan 59% target penindakan kasus korupsi. Angka itu diyakini akan semakin turun pada 2020 karena lima pimpinan KPK era 2019-2023 kini tidak lagi memprioritaskan upaya penindakan. Pembangunan ibu kota baru dan insfrastruktur juga ditunda Perppu 1/2020 dikeluarkan untuk mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan selama pandemi Covid-19. Pandemi ini membuat pemerintah menunda bahkan memajukan proyek yang mereka persiapkan. Tak cuma di penegakan hukum, pandemi Covid-19 juga berdampak pada rencana pembangunan ibu kota baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan anggaran penyiapan infrastruktur ibu kota baru telah dialihkan untuk penanganan Covid-19. Bappenas menyatakan proyek ibu kota baru tetap akan bergulir. Pembangunannya diklaim sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merelakan Rp44,5 triliun dari total Rp120 triliun anggaran kerja mereka tahun ini untuk penanganan Covid-19. Sejumlah proyek bendungan pun terpaksa batal diselesaikan tahun ini, antara lain di Way Sekampung, Lampung; Jragung, Jawa Tengah; dan Temef di Nusa Tenggara Timur. Proyek bendungan ini dilaksanakan untuk irigasi, solusi krisis air bersih, hingga pencegah banjir. Kementerian Kesehatan mendorong KPU menunda pilkada serentak tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut dalam pandemi Covid-19, pemerintah memang harus memprioritaskan urusan kesehatan masyarakat. Krisis kesehatan ini, kata dia, bukan hanya memundurkan target program tertentu, tapi juga mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek, antara lain Kartu Prakerja. Lina berkata, setelah pandemi berakhir, pemerintah harus mengedepankan program yang menjadi kepentingan banyak orang. Penyesuaian target kerja itu pun, kata dia, harus diumumkan ke masyarakat demi prinsip keterbukaan dan pelilbatan masyarakat. "Pandemi ini terjadi di luar kekuasaan manusia, apakah bisa jadi alasan pembenar? Tentu bisa, tapi bukan alasan ketidakmampuan mengelola kebijakan," kata Lina saat dihubungi. "Ini bukan pembenar dalam arti untuk melegalkan kesalahan. Jika Juni, misalnya, aktivitas bisa kembali normal, pemerintah mesti mengejar target awal." "Harus diumumkan kembali target barunya. Masyarakat kan harus terlibat dalam prinsip pemerintahan yang baik. Informasikan ke masyarakat dan ajak mereka untuk berpartisipasi dan memantau," ujar Lina. Untuk menangani Covid-19, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjadi dasar penyediaan anggaran penanganan pandemi sekitar Rp450 triliun. Pemerintah kini secara bertahap mulai mengembalikan aktivitas publik ke kondisi normal, dari kategori pekerja yang boleh kembali berkantor hingga tempat usaha seperti mal yang akan diizinkan beroperasi lagi.