LGBT, seks, dan hukum syariah: Isi akun Instagram yang dilaporkan Sultan Brunei ke Polda Metro
Olok-olok mengenai LGBT, seks, ucapan selamat Natal, dan hukum syariah merupakan isi sebuah akun Instagram yang dilaporkan Sultan Brunei ke kepolisian Indonesia.
Sultan Hassanal Bolkiah melaporkan akun Instagram karena pencemaran nama baik Akun Instagram @anti_hassanal dengan nama BRUNEI NEEDS DEMOCRACY, memuat sejumlah meme Sultan Brunei Darussalam, Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaidin Waddaulah. Meme-meme tersebut menggambarkan sang sultan dengan aneka ejekan, dari yang mengandung unsur LGBT, seks, hingga hukum syariah. Merasa keberatan dengan berbagai unggahan akun Instagram itu, perwakilan polisi Brunei bernama Pengiran Zaidi bin Pengiran Haji Metali melaporkan pemilik akun ke Polda Metro Jaya. Kepala bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, menjelaskan laporan diajukan pada Minggu (21/01). "Pelapor (Kepolisian Brunei Darussalam) selaku kuasa korban mengatakan saat di salah satu hotel di Jakarta Selatan, melihat postingan Instagram dengan akun @anti_hassanal," kata Argo dalam keterangan tertulisnya. Akun instagram yang dilaporkan Sultan Hassanal Bolkiah ke Polda Metro Jaya. Menurut Argo, sultan Brunei merasa dirugikan atas postingan akun instagram yang kini sudah dihapus itu. Polisi, kata Argo, masih menyelidiki kasus tersebut. Seorang staf Kedutaan Besar Brunei di Jakarta mengaku tidak mengetahui adanya perwakilan pemerintah yang datang untuk melaporkan ke polisi di Indonesia. "Kami tidak punya informasi soal itu," kata dia, Selasa (23/01). Staf yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan mengetahui soal laporan sultan Brunei dari pemberitaan media di Indonesia. Dia juga menambahkan, tidak bisa mengonfirmasi kebenaran laporan ke polisi itu, sekaligus "tidak bisa mengonfirmasi bahwa (laporan) itu palsu." Protes pada penerapan hukum syariah Brunei saat kunjungan Sultan Hassanal Bolkiah ke Amerika Serikat. Mengapa unggahan Instagram kontroversial? Brunei merupakan contoh negara yang masih menerapkan sistem monarki dengan menerapkan hukum syariah. Sejak Oktober 2013, sultan Brunei mulai menerapkan aturan syariah secara bertahap. Akibatnya tidak boleh ada alkohol di negara tersebut. Seks di luar pernikahan, termasuk juga LGBT adalah ilegal, dan terancam hukuman mati dengan cara dirajam atau dilempari batu. Sultan Brunei sendiri mengatakan bahwa penerapan syariat Islam dalam hukum positif adalah bagian dari sejarah bangsanya. "Karena menyediakan tatanan yang bagus dari Allah," katanya pada 2014 lalu. Meski banyak dikecam dunia internasional atas penerapan syariat Islam, termasuk hukuman cambuk, sultan Brunei mengatakan, "orang di luar Brunei harus menghormati kami seperti kami menghormati mereka." Penerapan hukum syariah inilah yang menjadi bahan olok-olokan dalam postingan Instagram @anti_hassanal dengan nama BRUNEI NEEDS DEMOCRACY. Sultan yang kini berusia 71 tahun merupakan salah satu orang terkaya dunia dengan total kekayaan US$20 miliar. Ia tinggal di istana dengan 1.700 kamar, dan memiliki ratusan mobil mewah. Ia juga membangun stadion untuk menggelar konser pribadi Michael Jakson dengan bayaran US$17 juta saat berulang tahun yang ke-50. Saudaranya, Pangeran Jefri juga dianggap memiliki gaya hidup yang tak jauh berbeda. Gaya hidup tersebut 'yang dinilai hipokrit atau standar ganda' dibandingkan dengan aturan yang diterapkan di negaranya. Sultan Hassanal Bolkiah di samping Presiden Joko Widodo bersama pemimpin APEC. 'Demokrasi di Brunei yang dicerca' Pengamat Asia Tenggara Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, mengatakan meme atau olok-olok di Instagram itu merupakan kritik atas kondisi politik Brunei. "Tidak ada demokrasi di Brunei. Semuanya terpusat di tangan sultan dan hampir tidak ada oposisi di sana," kata Cecep kepada BBC Indonesia. Dilaporkannya akun instagram dengan meme sultan, menurut Cecep, justru membuka 'borok' dalam negeri Brunei. "Sehingga dunia luar menjadi tahu apa yang terjadi di sana," ujarnya. Selain sebagai kepala negara, sultan Brunei juga menjabat sebagai perdana menteri sekaligus menteri keuangan dan menteri pertahanan. Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang tabu. Indikator demokrasi yang buruk itu bisa dilihat dari tidak adanya lembaga swadaya masyarakat yang independen, kontrol negara yang ketat atas media, hingga sensor atas publikasi lainnya. "Tidak ada kebebasan pers," ujar Cecep. Sultan bersama kedua istrinya Ratu Salleha Al-Marhum (kiri) dan Ratu Mariam Abdul Aziz (kanan). Warga Brunei juga terlarang untuk membicarakan soal keluarga kerajaan di ruang publik. "Dilarang oleh hukum positif yang ada di sana," kata Cecep. Menurut Cecep, kehidupan politik di Brunei juga sangat kaku atau statis. Keberadaan parlemen dinilai bukan representasi dari fungsi perwakilan dan pengawasan atas eksekutif. "Anggota parlemen juga dipilih sendiri oleh Sultan. Kabinetnya juga berasal dari orang dekat dan kerabat Sultan," kata Cecep. Kesejahteraan rakyat Brunei Namun di balik kehidupan politik yang serba terbatas tadi, pemerintah Brunei sukses memenuhi semua kebutuhan warganya. Baik dari sisi pendapatan maupun jaminan sosial. "Tidak ada pajak pribadi di sana," ujar Cecep. Antusiasme rakyat Brunei kepada Sultan Hassanal Bolkiah Brunei adalah negara yang indeks pembangunan manusianya adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura. Majalah Forbes pada 2012 menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima di dunia. Semua kemajuan ekonomi itu diyakini karena kontrol politik yang ketat atas warganya. "Lebih mudah mengontrol karena negaranya kecil seperti Singapura," kata Cecep. Sebagai imbalan dari kesejahteraan itu, lanjut Cecep, membuat masyarakat mendukung penuh apa yang dilakukan keluarga kerajaan. "Itu merupakan barter yang sangat rasional," pungkas Cecep.