Benarkah Myanmar akan menerima kembali pengungsi Rohingya?
Bangladesh menandatangani kesepakatan dengan Myanmar untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari operasi militer di negara Bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu.
Pengungsi Rohingya menyebar di berbagai daerah di Bangladesh, termasuk di distrik Balu Kali ini. Namun sejauh ini pemerintah kedua negara tidak membeberkan rincian kesepakatan yang diteken di ibu kota Myanmar, Nay Pyi Taw, Kamis (23/11). Bangladesh menyebut kesepakatan ini sebagai "langkah awal". Myanmar sudah mengatakan siap menerima kembali pengungsi Rohingya. "Kami siap menerima mereka secepat mungkin setelah Bangladesh mengirimkan formulir-formulirnya ke kami," kata said Myint Kyaing, pejabat Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters. Yang dimaksud formulir adalah formulir pendaftaran yang harus diisi oleh pengungsi Rohingya tentang data diri mereka sebelum proses repatriasi dimulai. Menteri Luar Negeri Bangladesh bertemu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada hari Kamis (23/11). Lebih dari 600.000 warga Rohingya menyelamatkan diri Myanmar ke negara tetangga, Bangladesh sejak terjadi kekerasan gelombang baru akhir Agustus lalu. Mereka tinggal di kamp-kamp seadanya di Bangladesh. Pembersihan etnik Rohingya adalah kelompok minoritas yang tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar meskipun hidup turun temurun di sana dan telah lama mengalami penindasan. Sejauh ini Bangladesh menampung sekitar satu juta pengungsi Rohingya, baik gelombang lama maupun baru. Perlakuan buruk yang dialami Rohingya disebut sebagai pembersihan etnik oleh PBB dan Amerika Serikat. Melalui Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson, Amerika pada hari Rabu (22/11) tindakan militer Myanmar terhadap penduduk Rohingya sama dengan pembersihan etnik. Akan tetapi militer Myanmar selalu menepis tudingan itu dan pekan lalu mengeluarkan hasil penyelidikan internal yang membuktikan diri bahwa militer tidak bersalah dalam krisis Rohingya. Ditegaskan oleh militer bahwa institusi itu tidak bertanggung jawab atas tuduhan pembunuhan yang dialami oleh warga Rohingya, pembakaran desa-desa mereka, pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak Rohingya dan pencurian barang-barang milik mereka. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan oleh para wartawan BBC di lapangan sehubungan dengan krisis ini. Pengembalian paksa? Meskipun telah ditandatangani kesepakatan pemulangan pengungsi Rohingya, hingga kini belum jelas kapan sebenarnya proses repatriasi akan dimulai dari Bangladesh. Tidak jelas pula syarat-syarat yang ditetapkan oleh Myanmar untuk dapat menerima mereka kembali. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyebutkan para pengungsi dapat pulang dalam tempo dua bulan ke depan. Namun badan-badan bantuan telah menyatakan agar pihak berwenang tidak melakukan pemulangan paksa pengungsi ke Negara Bagian Rakhine, kecuali jika keselamatan mereka dijamin. Warga Rohingya di Rakhine tinggal di desa-desa khusus dan pergerakan mereka dibatasi. Baik Bangladesh maupun Myanmar mendapat tekanan dengan alasan berbeda-beda. Bangladesh ingin menunjukkan kepada penduduknya sendiri bahwa keberadaan pengungsi Rohingya di negara itu hanya sementara - Bangladesh sudah menampung sekitar 400.000 pengungsi Rohingya sebelumnya gelombang terbaru. Di sisi lain, pihak berwenang Myanmar -dan khususnya pemimpin de facto Aung San Suu Kyi- tengah bertindak menanggapi tuntutan internasional untuk berbuat lebih guna mengatasi krisis ini. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Myanmar pada tanggal 26 November. Dalam kunjungan tersebut, menurut Vatikan, Paus Fransiskus antara lain akan bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing dan Aung San Suu Kyi. Selanjutnya ia akan melakukan kunjungan ke ibu kota kota Bangladesh, Dhaka, dan akan menemui sebagian pengungsi Rohingya.