Enam 'sengketa' SBY dan Jokowi
Hubungan Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah hubungan yang 'saling berbalas pantun,' kata pengamat.
"Kita melihat SBY beberapa kali kita lihat seperti memberi ingatan pada Jokowi, tapi Jokowi di satu sisi juga memberi dengan ingatan yang lain. Ketika SBY mengatakan sesuatu misalnya, dijawab Jokowi dengan kunjungan ke Hambalang," kata pengamat politik Ray Rangkuti. "Sebetulnya dimulai dari peristiwa-peristiwa itu yang mungkin sampai sekarang berlanjut," katanya. Tapi terkait dugaan makar, dalang unjuk rasa 411-212, dan penyadapan misalnya, menurut Ray isunya tidak bersumber dari Istana karena sampai saat ini tidak ada pernyataan-pernyataan langsung dari Jokowi atau stafnya yang mengarah ke sana. Kepada wartawan, peneliti studi Islam dan kenegaraan Arif Susanto mengatakan setidaknya ada lima kontroversi antara pemerintahan sekarang dan mantan presiden itu. Berikut di antaranya: Susilo Bambang Yudhoyono dalam cuitan terakhir mempertanyakan tentang perlindungan kepadanya setelah rumahnya 'digruduk' ratusan orang. Proyek Infrastruktur Jokowi dan Hambalang 16 Maret 2016: Dalam rangkaian safari politik Tour de Java, SBY sempat mengkritik proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo. Dalam sejumlah laporan, SBY menyebut bahwa tidak baik menggenjot proyek infrastruktur ketika ekonomi lesu. "Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY seperti dikutip berbagai laporan. "Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu." Lalu jawaban Jokowi adalah peristiwa 18 Maret 2016: Jokowi blusukan ke Hambalang, proyek kompleks olahraga yang mangkrak pada masa pemerintahan SBY pada 18 Maret 2016. Lalu dia mencuit: "Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan." Gayung bersambut pada 21 Maret 2016: Dalam sembilan kicauan SBY mencurahkan perasaannya terkait pihak-pihak yang dianggap tidak senang: Kasus HAM Munir 10 Oktober 2016: Ini diawali oleh ketetapan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyebutkan bahwa pemerintah harus membuka pada publik isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Tak berselang lama, Kementerian Sekretariat Negara mengatakan mereka tidak memiliki dokumen asli tersebut, dan mengatakan menurut sejumlah laporan dokumen asli itu dipegang SBY. Ada kebingungan terkait di mana dokumen asli itu dan apakah benar pemerintahan SBY menyimpannya. Jokowi tidak mencuit terkait masalah ini dengan spesifik tapi pada satu bulan sebelumnya dia mengatakan pada wartawan bahwa kasus digaan pelanggaran HAM masa lalu termasuk kasus Munir adalah 'PR yang perlu diselesaikan.' 23 Oktober 2016: SBY menjelaskan kasus itu dalam 11 cuitan hanya untuk menjelaskan bahwa dia dan kabinet Indonesia Bersatu sedang menyiapkan penjelasan soal kasus tersebut. 26 Oktober 2016: Keterangan panjang diunggah ke di Facebook terkait perkembangan kasus Munir di masa pemerintahannya. Intinya menyebut bahwa 'naskah asli laporan Akhir TPF Munir tidak sengaja dihilangkan, tapi memang belum diketemukan' tapi salinan lengkap akan diserahkan ke pemerintah. Demonstrasi 'Tangkap Ahok' 4 November Akhir Oktober 2016: Wacana unjuk rasa besar menentang Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 4 November menjadi pembicaraan hangat. 31 Oktober 2016: Joko Widodo berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto, ikut berkuda, dan mencuit, "Tadi dikasih topi dari Pak Prabowo. Keren juga ya..." 2 November 2016: Mengadakan konferensi pers menanggapi situasi terbaru terkait desakan penangkapan gubernur Jakarta dan rencana aksi unjuk rasa 4 November dan beberapa isu lain seperti aset kekayaan dan hibah rumah dan tanah dari negara. SBY berkata bahwa demonstrasi begitu besar menunjukan bahwa suara mereka tidak didengar pemerintah: "Tidak mungkin tidak ada ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy, happy, jalan-jalan, lama tidak lihat Jakarta misalnya itu. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Ini pengalaman saya, 10 tahun memimpin, banyak unjuk rasa, 5 tahun jadi menteri banyak unjuk rasa." Hoax 29 Desember 2016: Menyikapi maraknya hoax, Jokowi mencuit, "Fitnah, ujaran kebencian dan kata-kata kasar di media sosial semakin meresahkan masyarakat. Perlu penegakan hukum yang tegas dan keras." 20 Januari 2017: SBY merasa bahwa penyebar hoax dan juru fitnah lah yang kini berkuasa dan merajalela. "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar "hoax" berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang?" Penyadapan dan permintaan bertemu 31 Januari 2017: Ada banyak yang terjadi di sini. Diawali oleh sebuah kontroversi yang terjadi di persidangan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyangkal ada pembicaraan telepon dengan SBY. Tapi tim kuasa hukum Ahok sangat yakin bahwa mereka punya bukti percakapan. Kuasa hukum Ahok kala itu ingin membuktikan apakah ada peran SBY dalam pembuatan fatwa penghinaan agama. 1 Februari 2017: SBY kembali konferensi pers mengakui bahwa ada percakapan langsung melalui telepon dengan Ma'ruf Amin walau isinya diklaim sama sekali tidak berhubungan dengan kasus Ahok. SBY merasa dirinya disadap dan mengatakan bahwa penyadapan adalah 'kejahatan' karena 'ilegal.' "Kalau yang menyadap institusi negara, 'bola' di tangan Bapak Presiden Jokowi," katanya. SBY juga mengatakan ingin bertemu Jokowi, tapi ada yang menghalangi. Dia mengatakan jika suatu saat bisa bertemu, dia ingin bicara blak-blakan. 1 Februari 2017: Tak lama berselang, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa ada pihak yang menghalangi pertemuan SBY dan Jokowi. "Tentunya kalau beliau memang menginginkan untuk bertemu dengan Presiden dan ada permintaan, nanti akan kami komunikasikan kepada Presiden Jokowi," kata Pramono kepada wartawan. 2 Februari 2017: Soal dugaan penyadapan, Jokowi mengatakan bahwa tuduhan salah alamat. "Itu kan isu pengadilan dan yang berbicara itu kan Pak Ahok dan pengacaranya Pak Ahok. Iya kan? Lah kok barangnya digiring ke saya? Kan enggak ada hubungannya." 4 Februari 2017: SBY kembali bercuit: 'Digruduk massa' 6 Februari 2017: Sejumlah massa mendatangi kediaman SBY di Kuningan, Jakarta melakukan unjuk rasa. Sejumlah pihak menduga bahwa demonstrasi itu didalangi oleh pihak Istana, walau mereka membantahnya. SBY lagi-lagi menggunakan Twitter untuk berkeluh-kesah: Kabar baiknya, dari semua kode-kode ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kemungkinan presiden dan mantan presiden ini akan bertemu usai pilkada serentak 15 Februari mendatang. Apakah Anda menantinya?