Ahok cabut permohonan banding, di tengah desakan pembebasan oleh badan HAM PBB
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencabut banding atas hukuman penjara dua tahun atas kasus penistaan agama di tengah seruan badan HAM PBB untuk membebaskan mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Ahok dijatuhi hukuman penjara dua tahun atas kasus penistaan agama. Putusan pencabutan banding itu dilakukan oleh Ahok dan pihak keluarga setelah tim kuasa hukum menyerahkan memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kata salah seorang kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta. Alasan di balik pencabutan ini akan diumumkan oleh Veronica Tan, istri Ahok, Selasa (23/05). Langkah ini diambil di tengah desakan Badan HAM PBB Asia yang "mendorong Indonesia untuk segera mempercepat pembebasan terhadap mantan gubernur Jakarta (Ahok)." Melalui akun Twitternya, badan PBB ini menulis, "Para pakar PBB mendorong #Indonesia untuk meninjau dan membatalkan kriminalisasi atas penistaannya... Para pakar PBB mengatakan bahwa hukum penistaan tidak memiliki tempat di negara toleran seperti Indonesia." "Kasus penistaan dan hukuman penjara #Ahok merusak hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dan hak kebebasan berpendapat," tulis badan PBB ini. Desakan PBB dan organisasi HAM Para pendukung Ahok menyerkan pembebasannya tanggal 16 Mei lalu di Pengadilan Tinggi, Jakarta "Setelah dipikirkan, dipertimbangkan dari berbagai masukan, sikap yang paling baik saat ini adalah mencabut banding. Kalau itu putusan Pak Ahok, keluarga setuju, ya kami setuju, dan proses pencabutan dilakukan," kata Sudirta. Selain PBB, sejumlah organisasi HAM, termasuk Amnesty International juga menyerukan pembebasan Ahok "segera dan tanpa syarat". Parlemen Belanda juga menyerukan pembebasan Ahok dalam debat bersama Menteri Luar Negeri Bert Koenders Rabu (10/05) lalu. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kuliah umum di Oxford Centre for Islamic Studies Kamis (18/05) mengatakan "Inggris dan negara-negara di Eropa memiliki undang-undang dan sistem hukum yang berbeda untuk persoalan ini". Kalla juga mengatakan, "sebagai bagian dari sistem demokrasi kita harus menegakkan tatanan hukum, kemandirian lembaga peradilan, dan menghormati satu sama lain." 'Tidak percaya lembaga peradilan'? Banyak cuitan menyusul keputusan Ahok untuk mencabut permohonan banding, sebagian di antaranya, menduga justru hukuman akan ditambah. Mohamad Guntur Romli‏, di antaranya yang menulis, "Saya duga, kalau Ahok banding ke PT (Pengadilan Tinggi) yg keluar malah ditambah vonisnya, penahanan Ahok saja sewenang2, sblumnya gak ditahan." "Saya kira Ahok sdah gak (sudah tidak) percaya lembaga peradilan, intervensi lawan politiknya kuat," tambah Romli. Sementara komentar lain, termasuk tim pengacara Muslim Mahendradatta mengaitkannya dengan peristiwa lain,"Ahok selesai diproses Hukum.Sy akn brenti (saya akan berhenti) bicara Ahok, fokus pd pembelaan para Ulama." Ahok saat ini berada di tahanan Mako Brimob di Depok setelah sempat satu malam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. I Wayan Sudirta, salah seorang kuasa hukumnya mengatakan bertemu dengan Ahok Selasa (16/05) lalu dan dia dalam kondisi baik. "(Kondisinya) baik dia pertama percaya pada Tuhan dan ingin mengabdi dan melayani masyarakat Jakarta khususnya. Ingin menjaga Bhineka Tunggal Ika dan Pancsila dan karena itu dia harus berkorban dan dia terima dengan jiwa besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Pokoknya untuk kepentingan lebih luas," kata Wayan. "Kegiatannya penuh, pertama olahraga dua kali sehari, menulis, membaca dan paling utama adalah membaca kitab suci...Tulisannya belum selesai dan sedang dikerjakan...tapi belum menyinggung tentang apa yang dia tulis. Orangnya memang pekerja keras," tambahnya.