Ketegangan Irak-Kurdi: Mengapa Kirkuk berada di jantung krisis ini?
Amerika Serikat menyerukan diupayakannya situasi 'tenang' menyusul langkah pasukan pemerintah Irak yang merebut kota Kirkuk dan sejumlah instalasi kunci yang sebelumnya dikuasai kaum Kurdi.
Iraqi federal police advance towards disputed city of Kirkuk Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mendesak semua pihak untuk "menghindari bentrokan lebih lanjut". Tentara Irak dikerahkan ke Kirkuk tiga minggu setelah Wilayah Kurdistan itu melangsungkan referendum kemerdekaan yang kontroversial. Mereka bermaksud merebut kembali daerah-daerah yang kini dikuasai kaum Kurdi sejak militan ISIS menguasai wilayah tersebut. Dalam referendum pada tanggal 25 September lalu, warga di berbagai daerah yang dikuasai Kurdi, termasuk Kirkuk, dengan suara bulat mendukung pemisahan diri dari Irak. Kirkuk adalah kota yang berada di luar wilayah otonom Kurdistan Irak, namun warga Kurdi yang merupakan mayoritas di kota itu diizinkan untuk ambil bagian. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mencela pemungutan suara tersebut sebagai inkonstitusional. Tapi Pemerintah Kurdistan (KRG) bersikeras bahwa referendum itu sah. Bagaimana sikap AS? Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, jubir Deplu AS, Heather Nauert mengatakan bahwa Washington "sangat prihatin dengan laporan kekerasan seputar Kirkuk". "Kami mendukung pengelolaan wilayah yang dijalankan bersama secara damai oleh pemerintah pusat dan daerah di semua wilayah yang disengketakan, sesuai konstitusi Irak." Seofrang anggota tentara Irak menurunkan bendera Kurdistan. Nauert mengatakan bahwa AS berusaha bersama semua pihak untuk "mendorong dialog", dan memperingatkan bahwa "masih banyak yang harus dilakukan untuk menumpas ISIS di Irak". Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan para pejabat AS "tidak berpihak". "Kami tidak senang bahwa mereka terlibat bentrokan," tambahnya. Senator John McCain, yang memimpin Komite Angkatan Bersenjata Senat, memperingatkan pemerintah Irak akan menanggung "konsekuensi berat" jika persenjataan yang dipasok AS disalahgunakan dalam operasi melawan pasukan Kurdi. "Amerika Serikat menyediakan peralatan dan pelatihan kepada pemerintah Irak untuk memerangi ISIS dan mengamankan diri dari ancaman eksternal - bukan untuk menyerang unsur dari salah satu pemerintah daerahnya sendiri," tegasnya. Bagaimana dengan para pejabat Irak dan Kurdi? Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan bahwa operasi di Kirkuk diperlukan untuk "melindungi kesatuan negara, yang berada dalam terpecah belah" karena referendum tersebut. "Kami meminta semua warga negara untuk bekerja sama dengan angkatan bersenjata kita yang heroik, yang menjalankan arahan kami yang tegas dalam melindungi penduduk sipil, dan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban, dan untuk melindungi instalasi dan institusi negara," tambahnya. Pada hari Senin, militer Irak mengatakan mereka telah menguasai pangkalan militer K1, ladang minyak dan gas Baba Gurgur, serta kantor perusahaan minyak milik negara. Pemerintah Baghdad mengatakan tentara Peshmerga Kurdi di Kirkuk telah menarik diri 'tanpa melancarkan perlawanan.' Namun, bentrokan dilaporkan terjadi di selatan, dan suara tembakan terekam oleh juru kamera BBC saat melakukan peliputan dengan video di dekat sebuah pos pemeriksaan. Menjelang sore hari, saat ribuan orang melarikan diri dari kota tersebut karena takut akan kemungkinan bentrokan, kendaraan militer Irak bergerak ke jantung Kirkuk. Sebuah gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan pasukan Irak duduk-duduk di kantor gubernur. Pasukan menurunkan bendera Kurdi yang sebelumnya berkibar di samping bendera nasional Irak, lapor Reuters. Militer Irak mengaku sudah berhasil menguasai ladang-ladang dan fasilitas minyak setelah penarilkan mundur Pehmerga. Cepatnya laju pasukan Irak sampai di pusat kota membuat dua pihak bersenjata Kurdi menuduh satu sama lain telah melakukan "pengkhianatan". Komando Tertinggi Peshmerga, yang dipimpin oleh Presiden Massoud Barzani dari Partai Demokratik Kurdistan yang berkuasa (KDP), menuduh para tokoh dari Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) telah berkhianat dengan membantu "plot melawan rakyat Kurdistan". PUK menyangkal telah menarik pasukan dan mengatakan bahwa puluhan pejuang mereka telah terbunuh dan terluka, dan menuduh bahwa "bahkan tidak satu orang pun Peshmerga KDP yang menjadi martir sejak pertempuran di Kirkuk". Sementara Turki, yang khawatir kemerdekaan Kurdi di Irak dapat menyebabkan gerakan serupa dari minoritas Kurdi di negeri mereka, memuji Baghdad, dan mengatakan bahwa pihaknya "siap untuk melakukan segala bentuk kerjasama dengan pemerintah Irak untuk mengakhiri kehadiran PKK (militan Kurdi Turki) di wilayah Irak" . Partai Pekerja Kurdistan PKK adalah kelompok pemberontak Turki-Kurdi yang telah memperjuangkan otonomi sejak tahun 1980an. Turki, Uni Eropa, dan AS, menganggap mereka sebagai kelompok teroris. Mengapa Kirkuk berada di jantung krisis ini? Kirkuk adalah sebuah provinsi kaya minyak yang sama-sama diklaim baik oleh orang Kurdi dan pemerintah pusat. Diperkirakan penduduknya mayoritas Kurdi, namun di ibukota provinsi terdapat populasi suku Arab dan Turki dalam jumlah besar. Pasukan Peshmerga Kurdi menguasai sebagian besar provinsi tersebut pada tahun 2014, ketika gerilyawan yang menamakan diri Negara Islam ISIS yang sebelumnya mengalahkan tentara Irak, terusir. Traktor tentara Irak menghancurkan spanduk besar yang menampilkan preside Kurdi Massud Barzani di Kirkuk Irak menuduh Kurdi telah mengerahkan pasukan non-Peshmerga, antara lain pasukan PKK, yang akan merupakan suatu awal dari 'pernyataan perang.' Namun para pejabat Kurdi membantahnya. Setelah hasil referendum diumumkan, Parlemen Irak meminta Abadi untuk mengerahkan pasukan ke Kirkuk dan wilayah-wilayah lain yang disengketakan. Namun Abadi mengatakan pekan lalu bahwa dia akan menerima solusi pemerintahan gabungan dan bahwa dia tidak menginginkan terjadinya konfrontasi bersenjata. Perundingan untuk membahas krisis itu yang diselenggarkaan pada hari Minggu (15/10) gagal menyelesaikan kebuntuan karena para pemimpin Kurdi menolak permintaan pemerintah Irak untuk membatalkan hasil referendum. Presiden Irak Fuad Masum (kiri) bertemu dengan Presiden Kurdistan Irak Massud Barzani pada hari Minggu.