Perjuangan biksu perempuan Sri Lanka mendapatkan kartu identitas: 'Kami diperlakukan layaknya kami berasal dari planet lain'
Seorang biksu perempuan yang masih muda menceritakan kisahnya dengan berlinang air mata.
"Saya memiliki semua dokumen yang diperlukan," tutur Amunuwatte Samanthabhadrika Theri. "Namun Departemen Urusan Buddha menolak memberi saya kartu identitas." Air matanya kian berlinang. Bagaimanapun, kartu identitas adalah kunci kehidupan di Sri Lanka dan diperlukan untuk semua hal, mulai dari mengikuti pemilu dan membuka rekening bank atau mendapatkan paspor, hingga mendaftar pekerjaan atau ujian. Namun, Samanthabhadrika tak memiliki satu pun kartu identitas. Hak untuk mendapat kartu identitas bagi perempuan sepertinya diambil pada 2004, ketika wali negeri yang berpengaruh di negara itu mengatakan kepada pemerintah untuk berhenti mengeluarkan kartu identitas bagi mereka yang berstatus sebagai "Bhikkuni", atau biksu perempuan, dan tidak menganggap mereka sama sekali. Sejak saat itu, bikkhuni - sama seperti suster dalam agama Katolik - terjebak dalam limbo: dicintai mansyarakat yang mereka layani, namun tidak memiliki hak yang sama. "Kami diperlakukan layaknya kami berasal dari planet lain. Kami mengalami diskriminasi di setiap aspek kehidupan," tutur Kothmale Sri Sumedha Bhikkuni, biksu perempuan paling senior di negara itu, mengakatan kepada BBC. "Kami juga putri Buddha yang lahir di tanah ini. Ini tak lain dari diskriminasi gender." Dia adalah satu dari 20 biksi perempuan yang diangkat pada 1998. 'Betapa kejamnya mereka?' Selama lebih dari seribu tahun, tidak ada biksu perempuan di Sri Lanka: mereka semakin berkurang setelah persekusi yang dilakukan selama bertahun-tahun oleh raja India selatan yang beragama Hindu yang memenangkan perang di pulau ini. Lantas, pada 1998, biksu-biksu perempuan baru diangkat. Hingga akhir tahun, ada sekitar 150 biksu perempuan di negara ini. Hari ini, diperkirakan sekitar ada 4.000 biksu perempuan, yang paling muda berusia 6 tahun. The child nuns not recognised by Sri Lanka Namun, tidak semuanya bahagia. Ketua wali berpendapat bahwa Ordo Bhikkuni tidak dapat dibangun kembali sampai Buddha berikutnya muncul, karena tidak ada biksu dengan penahbisan yang lebih tinggi dalam tradisi Buddha yang dipraktikkan di Sri Lanka; dan beberapa menentang keberadaan mereka. "Bahkan ketika Buddha memberi ijin untuk satu biksu perempuan, dia ragu-ragu karena perempuan sangat lemah di dunia ini dan dapat dilecehkan oleh orang lain," kata seorang biksu bernama Manta Bhani kepada BBC pada tahun 1998. Enam tahun kemudian, hak untuk mendapatkan kartu identitas diambil. Samanthabhadrika ingin memiliki kartu identitas nasional (NIC) agar dia bisa mengikuti ujian akhir sekolah. Di Sri Lanka, tidak ada yang bisa menempuh ujian tanpa memiliki kartu identitas. "Komisioner Urusan Buddha mengatakan dia tidak bisa mengeluarkan NIC tanpa izin dari kepala biksu tertinggi," ujarnya kepada BBC di kuil tempat dia mengabdi di Pothuhara, desa terpencil di barat laut Sri Lanka. Perjuangan Samanthabhadrika membuahkan hasil, dia kini bisa mengikuti ujian, kendati masih belum bisa menggunakan suaranya dalam pemilu "Saya merasa sangat sedih. Saya pikir saya tidak bisa mengikuti ujian. Kami lalu pergi ke Kantor Pendaftaran Nasiona. Mereka juga menolak. Pada saat itu, kedua guru dan saudara bhikkuni saya menangis." Jika Samanthabhadrika adalah laki-laki, semuanya berjalan berbeda. Setiap biksu Buddha berusia 16 tahun mendapatkan kartu identitas nasional dengan nama yang diberikan ketika mereka bergabung dengan ordo mereka, disertai dengan tempat lahir dan nama khusus Buddha mereka. "Mengapa kami diperlakukan secara berbeda di negara ini? Betapa kejamnya pikiran mereka?", tanya Halpanadeniye Supesala Bhikkuni. Supesala adalah seorang pengajar di pelatihan Bhikkuni Dekanduvela, sebuah pusat pelatihan biksu perempuan di distrik Kaluthara, yang juga merupakan koordinatior dari biksu perempuan di Kementerian Pendidikan Sri Lanka. "Tidak ada di negara ini - masyarakat, agama, dan kelompok etnis - yang diperlakukan tidak ada seperti kami. Kami dijauhkan dari hak dasar kami sebagai penduduk di negara ini," tuturnya. Bersama dengan beberapa biksu perempuan lain, dia telah lama memperjuangkan kesetaraan hak bagi para biksu perempuan. Namun, mereka yang sudah berhasil mendapatkan kartu identitas mendapati bahwa kartu identitas itu pun terlalu mudah diambil kembali. Salah seorang biksu perempuan mendapati status "Bhikkuni" di kartu identitasnya menghilang ketika dia memperbaruinya pada 2015. "Mereka menyematkan 'Bhikkuni' di Tamil, tapi di Sinhala tak ada lagi," ujar Thalawathugoda Dhammadeepanee Bhikkuni kepada BBC. 'Imigran ilegal' Sementara sebagian besar orang Sri Lanka tidak menyadari keadaan mereka, para biksu perempuan tidak sepenuhnya sendirian. Mereka mendapat dukungan dari Dr. Inamaluve Sri Sumangala Thero, yang dipuji membangun kembali ordo Bhikkuni di Sri Lanka dan sangat kritis terhadap sebagian besar wali Buddha senior. Dia menuduh mereka yang menentang ordo Bhikkuni tidak mengikuti ajaran Buddha dengan benar. Tidak ada kepala wali selama masa Buddha, katanya. Biksu perempuan tidak diberikan kartu identitas sehingga mereka mengalami beberapa keterbatasan Dan dia berpendapat bahwa Buddha, setelah pencerahannya, memerintahkan semua biksu untuk mengikuti ajarannya - dan bukan nasihat dari kepala wali. Ada banyak biksu liberal yang mendukung kampanye membela biksu perempuan. Tetapi ada juga orang-orang yang merasakan pengaruh dan popularitas mereka di antara para penganut Buddha yang lebih tradisional mungkin berkurang jika mereka mengakui hak yang sama untuk para biksu perempuan. Selama dua dekade terakhir, para biksu perempuan Sri Lanka telah mendapatkan tempat di hati para penganut Buddha, berkat cara kerja keras dan kerendahan hati mereka. Namun mereka masih diperlakukan seperti warga negara kelas dua - atau lebih buruk. "Kami seperti imigran gelap," ujar Supesala kepada BBC. "Ini mirip dengan sikap opresif pada Brahmana Hindu berabad-abad lalu." Women aren't allowed to be ordained as monks in Thailand - but that didn't stop these women Samanthabhadrika akhirnya bisa mengikuti ujiannya - meskipun itu membutuhkan izin khusus dari menteri pendidikan Sri Lanka, yang baru saja memberi izin setelah gurunya mengajukan permohonan pribadi. Dia masih belum memiliki kartu identtias - dan karenanya tidak akan diizinkan untuk memilih dalam pemilu ketika dia berusia 18 tahun. Seorang juru bicara kepala wali Buddha, Medagama Dhammananda Thero, menegaskan sikap mereka didasarkan pada ajaran Buddha dan tidak ada hubungannya dengan diskriminasi gender. Komisaris Jenderal Urusan Buddha, Sunanda Kariyapperuma, mengatakan kepada BBC Sinhala bahwa pemerintah siap untuk menambahkan "Pendeta", sebagai kompromi. Meskipun tidak ada persyaratan hukum untuk meminta nasihat dari kepala wali, Kariyapperuma mengakui, "tradisi telah menjadi hukum" mengikuti putusan pengadilan atas perselisihan tertentu. Dan ke pengadilan sekarang para biksu perempuan berpaling: mereka menagih ganti rugi hukum melalui petisi kepada Komisi Hak Asasi Manusia Sri Lanka (NHCSL) dan ke Mahkamah Agung. Faktanya, NHCSL telah memutuskan pada 2015 bahwa Kementerian Urusan Buddha melanggar konstitusi Sri Lanka. Namun sejauh ini tidak ada yang berubah.