Perlukah keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia?
Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme menjadi salah satu poin di dalam draf revisi Undang-Undang Terorisme yang daftar isian masalahnya diserahkan DPR kepada pemerintah, pada Rabu (14/12).
Pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme rencananya akan dilakukan di tujuh sektor. Namun langkah DPR ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Dalam daftar isian masalah tersebut, peran TNI yang lebih besar dalam upaya penanggulangan terorisme menjadi salah satu poin utama, kata anggota badan legislatif dan pansus revisi Undang-Undang Terorisme di DPR, Arsul Sani. "Pada umumnya, fraksi-fraksi itu tidak ada yang menegasikan atau hendak menegasikan keterlibatan TNI, karena faktualnya memang sudah ada dalam beberapa kasus penindakan terorisme, TNI sudah terlibat," kata Arsul. Dia mencontohkan keterlibatan TNI dalam operasi penangkapan Santoso di Poso, "Persoalannya adalah, dengan secara faktual sudah ada keterlibatan TNI, mau seperti apa aturan hukumnya? Ada fraksi yang ingin membuka lebih luas (peran TNI), ada yang tetap dalam koridor Undang-undang TNI dan Pertahanan," ujar Arsul. Dukungan atas usulan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak hanya menguat di DPR. Pengamat terorisme Al Chaidar juga memandang penting peran tersebut atas pertimbangan akan kemampuan tempur TNI yang dinilainya berguna dalam menangani jaringan terorisme yang sudah memiliki basis di medan yang sulit. 'Harus lebih serius' "Beberapa kelompok teroris yang sudah memiliki wilayah tempur seperti MIT, Mujahidin Indonesia Timur, atau kelompok Santoso atau kelompok Abu Wardah, itu kan mustahil bisa ditangani oleh pihak kepolisian saja," kata Al Chaidar. Menurutnya, kelompok teroris yang terafiliasi dengan ISIS di Indonesia sudah memiliki 14 basis yang sebagian besar berada di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan kelompok teroris yang terafiliasi dengan Al Qaida di Indonesia, kata Chaidar, sudah memiliki 9 basis yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Nusa Tenggara Barat, sehingga 'melihat titik-titik basis ini, pelibatan TNI harus lebih serius'. Namun pengamat militer dari Imparsial, Al Araf justru mempertanyakan inisiatif DPR yang dinilainya sebagai suatu langkah yang 'salah'. Dia tidak menampik peran TNI dalam penangkapan Santoso di Poso, namun menurut Araf tindakan tersebut menandai bahwa keterlibatan TNI dalam terorisme sudah diatur dalam undang-undang TNI dan lewat keputusan politik oleh presiden, tak perlu lagi peran tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Terorisme. "Itu akan menarik militer ke dalam ranah penegakan hukum dalam terorisme, akan memberi militer ruang untuk melakukan fungsi-fungsi yudisial, seperti pada masa Orde Baru, yang dia juga memiliki otoritas-otoritas melakukan kewenangan penangkapan, tentu itu akan mengancam dinamika penegakan hukum dan criminal justice system, karena TNI kan bukan aparat penegak hukum," kata Araf. Penanganan terorisme, juga menurut Araf, akan menjadi semakin kompleks dan rumit karena menimbulkan ruang tumpang tindih kewenangan. Selain itu, dia juga mengkhawatirkan munculnya isu soal penegakan HAM terkait penangkapan teroris di Indonesia. Terkait kekhawatiran Araf akan isu HAM yang mungkin timbul dari masuknya TNI dalam penanganan terorisme, Arsul Sani membantahnya. Dia melihat bahwa 'sejak masa Reformasi, TNI sudah menunjukkan, secara signifikan dan proven, mereka beda'. Dalam revisi Undang-undang Terorisme, pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme rencananya akan dilakukan di tujuh sektor, termasuk penanganan aksi terorisme terhadap presiden dan wapres dan keluarganya, aksi terorisme terhadap WNI di luar negeri, kedutaan besar, terhadap kapal dan pesawat terbang, serta penanganan aksi terorisme di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif. Pembahasan akan revisi undang-undang terorisme ini akan berlangsung bulan Januari tahun depan.