Bachtiar Nasir sebarkan video 'korban politisasi', polisi beberkan bukti-bukti
Bachtiar Nasir, penggerak Ijtima Ulama, melalui tayangan video, menganggap dirinya menjadi korban "politisasi" terkait status tersangka pencucian uang yang ditimpakan kepolisian terhadap dirinya.
Bachtiar Nasir, penggerak Ijtima Ulama, menganggap dirinya menjadi korban "politisasi" terkait status tersangka pencucian uang yang ditimpakan kepolisian terhadap dirinya. Namun demikian, kepolisian mengklaim memiliki dua bukti hukum terkait penetapan status tersangka terhadap Bachtiar Natsir. Sedianya polisi memeriksa Bachtiar pada Rabu (08/05), namun yang bersangkutan - melalui pengacaranya yang mendatangi tim penyidik kepolisian - meminta agar pemeriksaan ditunda. Dalam video yang beredar di masyarakat, Bachtiar Nasir menuduh kepolisian melakukan politisasi atas dirinya terkait status tersangka tersebut. "... Ini masalah lama tahun 2017 dan ini tentu sangat politis," kata Bachtiar, dalam video tersebut. Kuasa hukumnya belakangan membenarkan bahwa kliennya berada di balik video tersebut. Kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, menganggap "politisasi" itu terkait dengan sepak terjang kliennya kasus dalam acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3 yang menuding penyelenggaraan Pemilu 2019 diwarnai kecurangan. Menurut pengacaranya, Bachtiar tidak bisa menghadiri pemeriksaan pada Rabu ini, karena memiliki acara pribadi dan meminta ditunda "habis lebaran". Namun demikian, tim penyidik kepolisian tetap mengagendakan pemeriksaan Bachtiar Nasir pada Selasa (21/05) depan. Apa alat bukti yang dimiliki polisi? Di tempat terpisah, kepolisian membeberkan dua alat bukti dugaan keterlibatan Bachtiar dalam kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Kesejahteraan Untuk Semua (YKUS) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, alat bukti pertama berdasarkan keterangan seorang saksi yang memiliki peran mengalihkan kekayaan yayasan. "Yang pertama dari hasil pemeriksaan, keterangan tersangka AA. AA perannya mengalihkan kekayaan yayasan," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (08/05). Alat bukti kedua, tambahnya, adalah hasil audit rekening YKUS, yang disebutkan terdapat aliran dana umat yang digunakan untuk kegiatan yang tak sesuai peruntukannya. Dari bukti itulah, menurut Dedi, Bachtiar Natsir "diduga melanggar Pasal 70 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, demikian juga juncto Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Yayasan, serta juga Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP." "Jadi ada penyimpangan penggunaan rekening. Ini adalah dana umat, dana masyarakat, tapi peruntukannya bukan untuk bantuan, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain. Ini sudah diaudit," papar Dedi. Berdasarkan hasil audit rekening, ungkap Dedi, jumlah uang yang diduga diselewengkan adalah Rp 1 miliar. "Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka dan para saksi yang dimintai keterangan, ini sejumlah Rp 1 miliar," terang Dedi. Mengapa sekarang ditetapkan sebagai tersangka? Penetapan Bachtiar Nasir sebagai tersangka baru dilakukan dua tahun setelah dimulainya penyelidikan kasus pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua. Lantas, mengapa penetapan tersangka baru dilakukan sekarang? Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Selasa (07/05), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, kasus yang menjerat Bachtiar merupakan kasus lama yang diselidiki Bareskrim Polri pada 2017 silam, bersamaan dengan momentum Pilkada DKI Jakarta. Dia beralasan penetapan tersangka baru dilakukan sekarang untuk menghindari 'kegaduhan'. Apalagi, pada saat itu, Bachtiar Nasir dikenal sebagai penggerak masa Aksi 411 dan 212 yang menentang gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamayang dianggap menista agama. "Pasti momentum harus dilihat, jangan sampai momentumnya justru penegakkan hukum membuat gaduh. Itu harus dipertimbangkan oleh penyidik. Yang kedua, penyidik secara teknis sudah menemukan dua alat bukti, baru menetapkan sebagai tersangka," ujar Dedi kepada BBC News Indonesia, Selasa (07/05). Kendati begitu, Dedi enggan mengungkapkan dua alat bukti penetapan Bachtiar sebagai tersangka. "Penyidik sudah memiliki dua alat bukti tentunya, dalam hal ini dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti dua alat bukti sudah ada." "Itu kan ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan di awal. Sekarang tinggal peran masing-masing harus bertanggung jawab pada perbuatannya," ujar Dedi. Apa tanggapan GNPF Ulama? Namun, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Martak memandang penetapan tersangka ini justru akan menimbulkan 'keresahan umat'. "Jadi sangat disayangkan dalam situasi begini muncul lagi permasalahan-permasalahan yang membuat keresahan umat. Itu yang jadi masalah ," ujar Yusuf. "Karena Ustad Bachtiar Nasir kan punya massa, punya umat, punya penggemar. Pasti bermasalah. Itu yang sebenarnya tidak kami kehendaki hal itu," imbuhnya. Pemeriksaan tersebut merupakan kali pertama bagi Bachtiar dimintai keterangan sebagai tersangka. Pemeriksaan sebelumnya dilakukan di tahun 2017 dengan Bachtiar berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan status tersangka kepada dua orang yang diduga terlibat TPPU dana yayasan. Mereka adalah Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas, dan seorang petugas bank syariah bernama Islahudin Akbar. "Justru para ulama datang ke sini untuk memberikan ketenangan kepada umat," kata Bachtiar Nasir, panitia pengarah "Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3", Rabu (01/05) di Bogor, Jawa Barat. Terkait kasus ini, Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut. Saat itu polisi menegaskan ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF MUI, ke Turki. Penetapan tersangka Bachtiar Nasir menambah daftar panjang ulama pendukung Prabowo Subianto yang diproses hukum. Buchari Muslim Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya menetapkan Buchari Muslim sebagai tersangka terkait dugaan penipuan visa haji pada awal bulan lalu. Kasus yang melibatkan pendiri Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan calon legislatif DPR dari partai PAN ini bermula dari laporan M Jamaludin yang mengaku Buchari menawarkan pengurusan visa haji terhadap 27 calon jemaah. Namun setelah uang sebesar US$136.500 dan paspor diserahkan, visa haji itu tak kunjung terealisasi. Slamet Ma'arif Sebelumnya, pada Febuari silam, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta Jawa Tengah atas tudingan tindak pidana pemilu. Penetapan Slamet Ma'arif sebagai tersangka dilakukan setelah Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Amin Ma'ruf menganggap orasi Slamet pada acara Tabligh Akbar bermuatan kampanye sehingga mereka melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu di Solo. Namun, tak lama kemudian, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan proses hukum kasus tersebut dihentikan karena "ada perbedaan makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU." Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta, Jawa Tengah, namun tak lama kemudian kasusnya dihentikan. Bahar bin Smith Penceramah Bahar bin Smith yang sangat vokal mengkritik Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan dalam kasus penganiyaan anak, pada Desember silam. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap MK Zaki (17) dan CAJ (18). Ia dijerat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara antara lima tahun hingga maksimal 12 tahun. Hingga kini, proses sidang Bahar bin Smith masih berlanjut dengan agenda sidang pemanggilan saksi ahli. Dalam dakwaan berlapis, Jaksa Penuntut Umum Kejari Cibinong mendakwa Bahar Smith Habib melakukan penganiayaan terhadap dua orang remaja. Rizieq Sihab Pada 2017 silam, pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pornografi lewat pesan WhatsApp—salah satu dari sejumlah perkara yang membelitnya. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu tercatat menghadapi tujuh kasus pidana, tiga di antaranya ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat, termasuk kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno dan kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri. Selain itu, aliansi Masyarakat Sunda Menggugat melaporkan Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat karena dianggap telah menghina dan melecehkan budaya Sunda, pada 24 November 2015. Rizieq Shihab dipastikan masih berada di luar Indonesia setelah dilaporkan melakukan umrah di Arab Saudi. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama, pada 26 Desember 2016. Rizieq dilaporkan atas video yang beredar di media sosial berisi ceramahnya yang disebut berlangsung di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada 25 Desember 2016. Pada 30 Januari 2017, aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan penyebaran konten berbau pornografi ke Polda Metro Jaya. Pemeriksaan pertama Rizieq dijadwalkan pada 25 April 2017. Sementara surat panggilan kedua telah dilayangkan pada 8 Mei 2017 atau dua hari sebelum jadwal pemeriksaan. Namun, hingga kini Rizieq Shihab tak kunjung memenuhi panggilan tersebut.