Malaysia ambil sidik jari jutaan pekerja
Malaysia hari Rabu (13/07) mulai mengambil sidik jari sekitar dua juta pekerja asing di seluruh wilayahnya dalam upaya mengurangi ketergantungan pada tenaga asing.
Banyak pekerja pendatang mengisi lowongan dengan tarif upah rendah di Malaysia Pihak berwenang Malaysia mengatakan sistem biometrik akan memberi pemerintah catatan yang lebih lengkap tentang populasi penduduk pendatang. Para pejabat di sana mengatakan ketergantungan pada pekerja asing menghambat negara mereka menjadi negara dengan warga yang berpenghasilan tinggi. Pihak perusahaan dan majikan diminta mendaftarkan pekerja asing yang mereka pekerjakan melalui kantor-kantor imigrasi setempat. Dalam tahap pekerja, pendaftaran diprioritaskan bagi perusahaan yang mempekerjakan 500 orang atau lebih. Pihak berwenang Malaysia mencatat ada sekitar 321 perusahaan dalam golongan ini. Menurut kantor berita resmi Malaysia, Bernama, program pendaftaran biometrik akan berlangsung sehingga 31 Juli. Amnesti Wartawan BBC, Jennifer Pak, mengatakan ketentuan ini diharapkan akan membantu pemerintah Malyasia memperkirakan jumlah imigran yang diperlukan dalam industri padat kaya seperti sektor konstruksi atau perkebunan kelapa sawit. Tenaga kerja asing yang tidak diperlukan akan dipulangkan Sebagai ekonomi yang lebih bagus dari kebanyakan negara tetangga, Malaysia menarik pekerja dari Indonesia, Bangladesh, Burma dan beberapa negara lain. Para pekerja pendatang itu mengisi lowongan kerja dengan tarif upah rendah yang dijauhi oleh warga Malaysia. Namun, tenaga kerja murah ini dituding beberapa kalangan menghambat investasi di beberapa sektor dan menyebabkan Malaysia tertahan dalam jebakan golongan pendapatan menengah (middle-income trap), kata wartawan kami. Pihak berweang juga tengah menghadapi tekanan untuk memperbaiki perlindungan bagi pekerja asing. Pekerja pendatang sering mengeluhkan praktik penganiayaan atau eksploitasi oleh majikan. Para pejabat mengatakan sistem biometrik akan membantu mereka memantau masalah semacam ini. Bulan depan, pemerintah Malaysia berencana untuk memberikan amnesti kepada sekitar dua juta pendatang haram yang diduga bekerja di wilayahnya.