Kofi Annan minta Myanmar akui etnik Rohingya sebagai warga negara
Komisi pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang dibentuk untuk mencari cara-cara mengakhiri kekerasan yang dialami kelompok minoritas Rohingya dalam konflik di Rakhine, Myanmar, mengeluarkan laporan sementara pada Kamis (16/03).
Kofi Annan ditunjuk mengetuai komisi independen untuk mencari cara-cara menyelesaikan konflik di Rakhine. Komisi itu merekomendasikan agar ditempuh langkah transparan untuk memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang telah tinggal di Negara Bagian Rakhine dari generasi ke generasi, tetapi tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar. Laporan sementara juga mencakup beberapa rekomendasi lain, termasuk penutupan kamp-kamp bagi warga Rohingya di Rakhine. "Komisi menyerukan perlunya dibuat rencana untuk menutup seluruh kamp pengungsi dalam negeri di Negara Bagian Rakhine," kata Ghassan Salame, seorang anggota komisi dalam peluncuran laporan di Yangon pada Kamis (16/03). Rohingya mengungsi di dalam negeri dan juga mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar. Kantor pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan sebagian besar rekomendasi tersebut akan "segera diterapkan". Pemerintah Myanmar, sebut kantor Aung San Suu Kyi, "sepakat dengan rekomendasi-rekomendasi dan meyakini hal ini akan berdampak secara positif pada proses rekonsiliasi nasional dan pembangunan." Setidaknya 120.000 orang Rohingya menempati kamp-kamp pengungsian setelah terjadi kekerasan sektarian antara komunitas mayoritas Buddha dan minoritas Muslim di Rakhine pada 2012. Sebagian besar dari mereka dilarang meninggalkan lingkungan kamp dan tak banyak mendapat akses makanan. Mereka pun tak mendapatkan layanan pendidikan atau kesehatan yang memadai. Tahun lalu, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menunjuk Kofi Annan untuk mengepalai komisi untuk menyelesaikan persoalan di Rakhine. Di samping pengakuan status dan penutupan kamp, komisi juga merekomendasikan agar pihak berwenang memberikan akses kepada pekerja bantuan kemanusiaan dan wartawan ke daerah konflik. Namun laporan awal ini tidak sampai mengeluarkan rekomendasi pembentukan penyelidikan internasional secara penuh terkait dugaan kekerasan yang dialami kelompok Rohingya.