UKP Pancasila untuk perda-perda yang tak sesuai Pancasila
Tim Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi rencananya akan mengawasi kementerian dan pemerintahan daerah dengan cara mengkaji kebijakan dan peraturan daerah yang dinilai tidak sesuai Pancasila.
Presiden Jokowi menetapkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menghadapi makin menguatnya kelompok serta ideologi Islam yang ekstrim. Hal tersebut diungkapkan oleh Yudi Latief, perumus tim UKP-PIP, di tengah-tengah diskusi kebangsaan yang digelar oleh kelompok dokter di Jakarta, Kamis (01/06). "Jadi kementerian ini, kementerian itu, apakah sudah menjalankan kebijakannya sesuai dengan Pancasila atau tidak. Kita lakukan pengkajian, pemantauan, monitoring." "UKP jadi semacam kaki tangan presiden untuk ideologi. Berdasarkan pengukuran-pengukuran itu kita nanti memberikan masukan pada presiden, misalnya apakah perda-perda sudah sesuai Pancasila atau tidak, baik dari pusat maupun pemerintah daerah," tambah Yudi. "Kalau dulu Pancasila jadi alat monitor negara kepada rakyat, padahal rakyat juga sering merasa justru negara tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila." Dalam buku The Politics of Shari'a Law karya Dr Michael Buehler, tercatat 443 Perda Syariah yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun 1998. Selain itu UKP-PIP nantinya juga tetap akan melakukan pembelajaran Pancasila di dunia pendidikan, namun dengan pembenahan dari segi konten maupun metode pengajaran. Tim akan bekerja bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyusun metode serta bahan pengajaran Pancasila, termasuk mengadakan pelatihan penatar, untuk 'menumbuhkan budaya kewargaan di kalangan siswa'. Program tersebut, menurut Yudi, diharapkannya bisa mencegah berkembangnya bibit-bibit intoleran serta radikalisme yang berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa. Juru bicara gerakan dokter yang mengajukan petisi kebangsaan, Farid M Aziz (tengah), saat konferensi pers. Saat mengumumkan pembentukan UKP-PIP ini, Presiden Joko Widodo mengatakan tujuaannya adalah untuk menghadapi makin menguatnya kelompok serta ideologi Islam yang ekstrem. Tim akan terdiri dari seorang ketua, tiga deputi, dan sembilan orang dewan pengarah. Beberapa nama yang akan masuk menjadi dewan pengarah antara lain Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Ketua umum MUI, KH Ma'ruf Amin, Din Syamsudin, Syafii Maarif, serta mantan Wapres Try Sutrisno. Mereka rencananya dilantik oleh Presiden Jokowi, Jumat (02/06) ini, di Istana Negara. Dukungan atas Pancasila Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni, juga dirayakan oleh berbagai komunitas masyarakat, antara lain lewat gerakan moral 500 lebih dokter dari seluruh Indonesia dengan menyampaikan petisi kebangsaan di Gedung STOVIA. Para dokter tersebut merasa khawatir terhadap makin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan petisi kebangsaan yang disebut mewakili 500 lebih dokter dari seluruh Indonesia. Salah satu juru bicara gerakan dokter tersebut, Farid M Aziz, mengatakan, "Yang namanya petisi adalah kami ingin agar sesuatu dilakukan oleh yang berwenang, yaitu pemerintah dan kami akan membuat program agar Pancasila itu minimal membumi lah. Tidak hanya dalam tataran khayalan atau yang diucapkan." Di tempat lain, juga di Jakarta, para mantan atlet dan juara dunia bulu tangkis Indonesia berkumpul untuk menegaskan dukungan mereka pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Pancasila itu sudah kita alami di bulutangkis. Yang selama ini kita rasakan, kita di bulutangkis ini berbeda-beda, baik suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan itulah yang menguatkan kita jadi bisa mengibarkan merah putih di pentas dunia, khususnya di bulutangkis," tutur seorang penggagas acara itu yang juga mantan pemain nasional, Haryanto Arby.