TPNPB-OPM bantah klaim Benny Wenda tiga kelompok bersenjata di Papua Barat telah bersatu
Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah mereka telah bersekutu dengan Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
Muncul klaim bahwa sayap-sayap militer di Papua telah bersatu, klaim yang ditolak kelompok TPNPB-OPM. TPNPB-OPM menyebutnya sebagai "propaganda murahan". Sebelumnya ULMWP di bawah Benny Wenda mengklaim telah menyatukan tiga kelompok bersenjata, termasuk TPNBP/OPM dan bersiap untuk "membentuk kemerdekaan Papua Barat". Juru bicara TPNBP/OPM, Sebby Sambom, mengatakan "klaim sepihak" yang dilayangkan Benny Wenda tidak berdasar. "Itu adalah propaganda murahan oleh Benny Wenda dan Jacob Rumbiak yang mau mencari legitimasi dari TPNPB dan OPM, karena kami tidak mengakui ULMWP," kata Sebby kepada Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/07). Sebby mengatakan seluruh Komando Daerah Pertahanan (Kodap) TPNPB-OPM di Papua Barat tidak bergabung dengan ULMWP. Sebby menduga klaim sepihak ULMWP di bawah Benny Wenda "hanya untuk mendapatkan legitimasi untuk berdiplomasi di tingkat internasional". "Mereka cari legitimasi karena kami tidak kompromi. Mereka sendiri yang menghancurkan persatuan nasional bangsa Papua Barat dan kaum militer," katanya. Muhammad Aidi mengatakan, "Mau mereka bersatu, mau mereka terpecah belah. Itu bukan ancaman. Biasa saja." "TPN-OPM tidak termasuk dalam ULMWP," kata Sebby. Sebelumnya, Benny Wenda mengklaim berhasil menyatukan tiga kelompok bersenjata, yaitu Tentara Revolusi Papua Barat (TRWP), TNPB/OPM dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). "Mereka telah berkomitmen bersatu di bawah komando pimpinan politik ULMWP," kata Benny seperti dikutip dari laman ULMWP, pada Rabu 1 Juli 2019 lalu, tanggal yang diyakini oleh sekelompok orang sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Benny juga mengatakan gabungan kelompok bersenjata ini menjadi momentum "politik dan militer telah bersatu". Ia mengajak semua pendukung gerakan ini untuk membantu merebut kembali kemerdekaan Papua Barat. "Indonesia tidak dapat menstigma kami sebagai separatis atau pun kriminal lagi, kami adalah tentara dan negara yang sedang dalam proses legal. Saya meminta para orang-orang di Indonesia, khususnya di Papua Barat untuk mendukung deklarasi dan persatuan ini," lanjut Benny. Kelompok bersenjata di Papua makin beragam? Anggota Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rosita Dewi, menilai antara kelompok ULMWP dan TPNPB-OPM sulit bersatu. Ada elemen masyarakat Papua yang ingin referendum penentuan masa depan Papua. Sebab, keduanya memiliki jalan perjuangan yang berbeda-beda. "ULMWP mau dengan cara damai, mereka maunya bernegosiasi," kata Rosita. Dari pengamatan Rosita, gerakan kelompok bersenjata di Papua Barat sangat beragam. Gerakan tersebut memiliki latar belakang mulai dari ideologi, ekonomi sampai "sekadar ikut-ikutan". "Ada juga kelompok yang saat ini cukup banyak, yang digunakan oleh yang memiliki ideologi ini adalah anak-anak kelompok umur 17-20 tahun. Mereka ini hanya ikut-ikut," katanya. Kelompok bersenjata yang beragam dan keberadaan TNI di Papua Barat pada akhirnya merugikan warga sipil. Elemen masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah Indonesia. Aksi digelar di Surabaya pada 1 Juli 2019. Kontak senjata yang menimbulkan korban jiwa tak bisa dihindarkan, seperti peristiwa berdarah PT Istaka Karya yang membuat puluhan orang tewas dan ribuan warga terpaksa mengungsi. "Masyarakat yang akan mendapatkan dampaknya, jika tidak ditangani secara baik. Jika pemerintah secara arogan mereka memaksakan deployment (pengerahan) pasukan untuk memberantas itu," kata Rosita. Pasukan TNI tetap bertahan Juru bicara Kodam XVII/Cendrawasih, Muhammad Aidi, mengatakan pasukannya akan tetap bertahan di Papua Barat sampai kelompok bersenjata menyerah. Ia menilai isu bersatunya kelompok bersenjata di Papua Barat "tidak berpengaruh terhadap TNI dan NKRI". "Mau mereka bersatu, mau mereka terpecah belah. Itu bukan ancaman. Biasa saja," kata Aidi. Aidi mengaku langkah dialog kepada kelompok bersenjata dari pemerintah Indonesia selalu terbuka. Dengan catatan, dialog mesti dalam kerangka mempertahankan Papua Barat bagian dari NKRI.