Amnesti berakhir, Saudi akan razia pendatang ilegal
Pasca berakhirnya masa amnesti untuk pendatang asing yang izin tinggalnya sudah habis (overstayer), pemerintah Arab Saudi dilaporkan akan melakukan razia terhadap warga asing ilegal, termasuk WNI.
KJRI Jeddah menyiapkan tim di rumah detensi imigrasi Arab Saudi Informasi itu disampaikan oleh ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, dalam pernyataan pers yang diterima BBC Indonesia. "Pemerintah Saudi segera melakukan razia," kata Jumhur. "Apabila WNI terkena razia maka akan dikumpulkan di tempat tahanan imigrasi dan secara bertahap akan dideportasi," tambahnya. Informasi dari Tim Perbantuan Teknis di KJRI Jeddah yang diterima BBC Indonesia mengatakan pemerintah Arab Saudi telah menyediakan tarhil (rumah detensi imigrasi) untuk menampung warga negara asing overstayers pasca berakhirnya masa amnesti. Mereka yang ditampung di tarhil yang letaknya 45 km dari Jeddah menuju Mekkah itu, selanjutnya akan dideportasi. Rumah detensi imigrasi itu baru selesai dibangun dan dapat menampung sekitar 50.000 orang. KJRI Jeddah juga telah menugaskan pejabat dan staf untuk menangani proses deportasi WNI pelanggar izin tinggal di tarhil itu dan mereka akan berkantor di sana, agar WNI merasa tenang. Sementara itu, informasi terbaru dari Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, menyebutkan bahwa hingga saat ini, WNI yang telah diberikan dokumen oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah adalah sebanyak 101.067. Sebanyak 17.259 orang telah mengurus perbaikan status untuk bekerja di Arab Saudi, WNI yang telah mendapatkan exit permit untuk kernbali ke tanah air. Sekitar 6.000-an orang telah kembali ke Indonesia. Penipuan Perwakilan diplomatik RI di Arab Saudi juga telah menerima banyak pengaduan dari WNI yang ditipu oleh perorangan mau pun perusahaan yang beroperasi di Jeddah. "Berdasarkan pengaduan kelompok masyarakat, terdapat salah satu perusahaan yang beberapa bulan lalu telah membuka pendaftaran untuk mencarikan pekerjaan dengan mengenakan tarif tertentu dan para WNI overstayers menyerahkan dokumen SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI," kata Habadi. Namun hingga masa amnesti selesai, perusahaan yang berdasarkan laporan telah mengumpulkan 2.000-an dokumen SPLP WNI dengan izin tinggal kadaluarsa tidak memenuhi iming-iming mereka sehingga para WNI kembali mendatangi KJRI Jeddah dan meminta SPLP baru. KJRI berencana mengadukan kasus penipuan ini ke aparat Saudi. Tidak maksimal TKI yang hendak mengurus dokumen di KJRI Jeddah Sementara itu, lembaga pemerhati hak-hak pekerja migran, Migrant CARE mengkritik pemerintah atas minimnya jumlah dokumen WNI yang berhasil diproses. "Situasi itu kontras dengan langkah pemerintah Indonesia yang menghabiskan anggaran banyak untuk melakukan penguatan kapasitas terutama untuk KJRI Jeddah dengan mengirimkan tim assesment, tenaga bantuan teknis, tim medis, dan tenaga pengamanan," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah. Migrant CARE menilai pemerintah gagal memberikan pelayanan secara komprehensif bagi buruh migran tidak berdokumen di Arab Saudi yang memanfaatkan masa amnesti. "Tidak hanya pada proses penyelesaian dokumen, tetapi juga pada pelayanan selama mengurus dokumen, yang meliputi sarana pelindung panas, manajemen antrian, pelayanan khusus bagi perempuan dan anak, logistik, penyediaan informasi, kepastian hukum, sarana kepulangan, dan transit home sebelum kepulangan," tambah Anis. Ia mendesak pemerintah memperbaiki pelayanan bagi buruh migran tidak berdokumen di Arab Saudi serta meningkatkan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Habadi Soedewo dari Tim Perbantuan Teknis di KJRI Jeddah, mengatakan banyaknya WNI yang belum menyelesaikan proses amnesti dikarenakan lambatnya dan rumitnya pengurusan dokumen di Imigrasi Arab Saudi baik bagi mereka yang akan bekerja atau yang akan pulang ke Indonesia. Masalah itu juga dihadapi warga dari beberapa negara lain seperti India, Pakistan dan Filipina. Pemerintah Indonesia, kata Habadi, telah mengambil berbagai langkah pendekatan di berbagai tingkat dari kepala perwakilan, komunikasi dua arah antar menteri luar negeri hingga surat Presiden Yudhoyono kepada Raja Abdullah.