Kasus pelatihan militer di Perth cerminan ketidaktahuan warga Australia soal Indonesia?
Pembekuan hubungan kerja sama antara TNI dan militer Australia ditengarai dipicu oleh ketersinggungan pihak TNI.
Seorang turis asing berfoto bersama seorang personel militer Indonesia di Denpasar, Bali, 2010 lalu. Dalam laporan harian Kompas, insiden berawal ketika pelatih Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengajar di fasilitas pelatihan pasukan komando Australia di Perth. Sejumlah laporan media menyebut bahwa sang pelatih mendapat beragam pertanyaan dari para peserta didik saat berdiskusi mengenai beragam hal, antara lain kiprah militer Indonesia dalam peristiwa 1965, kebebasan menentukan nasib sendiri di Papua Barat, hingga aksi di Timor Leste sebelum wilayah itu merdeka. Puncaknya, dia menemukan tulisan berlaminating yang isinya memelesetkan Pancasila menjadi 'Pancagila'. Sang pelatih kemudian melaporkan kejadian itu kepada pimpinan TNI dan direspons dengan 'penundaan sementara' seluruh kerja sama militer dengan Australia, walau Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan hanya program pelatihan bahasa di satuan khusus Australia yang dihentikan sementara. Lepas dari bagian kerja sama yang dibekukan, laporan sang instruktur soal pengalaman di Perth diakui Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. "Tentang tentara yang dulu Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi 'Pancagila'. Tidak benar dan saya hentikan dulu (kerja sama)," kata Gatot kepada wartawan, Kamis (05/01). Pengalaman instruktur Kopassus di fasilitas pelatihan militer Australia menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengetahuan warga Australia terhadap Indonesia? Dan apakah warga Indonesia di Australia kerap menerima pertanyaan soal politik, ekonomi, dan sosial-budaya Indonesia dari masyarakat setempat? Bhatara Ibnu Reza yang mengenyam pendidikan di Universitas New South Wales, Sydney, mengaku warga Australia yang ditemuinya sangat bebas berpendapat dan kritis bertanya mengenai berbagai hal, termasuk soal kemerdekaan Papua dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. "Demonstrasi soal Papua, misalnya, adalah hal biasa karena itu kebebasan berpendapat. Dan itu tidak menggambarkan posisi pemerintah Australia terhadap Indonesia," ujar Bhatara. Demonstrasi memprotes tuduhan penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 lalu. Ketidaktahuan soal Indonesia Meski bebas berpendapat dan kritis, bukan berarti rata-rata warga Australia gencar mengajukan pertanyaan soal Indonesia. Sastra Wijaya, yang berprofesi sebagai wartawan Indonesia di Australia, mengaku sangat jarang menerima pertanyaan soal Indonesia. "Kalaupun ada yang bertanya, mereka adalah orang yang ingin betul-betul tahu (soal Indonesia). Lain dari itu, kebanyakan tidak mau tahu," kata Sastra, seraya merujuk survei mengenai persepsi warga Australia dan Indonesia. Berdasarkan survei firma EY Sweeney yang dilakukan atas pesanan Pusat Australia-Indonesia (AIC), sebanyak 74% warga Indonesia merasa punya pemahaman yang baik atau cukup baik tentang Australia. Sebaliknya, hanya 53% orang Australia yang merasa punya pengetahuan baik atau cukup baik soal Indonesia. Nuim Khaiyath, yang merupakan jurnalis senior asal Indonesia di Australia, tidak kaget dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, hasil survei itu menggarisbawahi perbedaan antara Indonesia dan Australia. "Tidak ada di dunia ini, dua negara bertetangga yang satu sama lain saling bertolak belakang dari segi budaya, agama, dan lain-lain, seperti Indonesia dan Australia," kata Nuim. Justru dengan perbedaan itu, menurut Khaiyath, warga kedua negara mendapat kesempatan untuk saling memahami. "Warga Australia berkepentingan dengan Indonesia, begitu juga sebaliknya. Kalau Indonesia aman tenteram, maka Australia tidurnya bisa nyenyak," kata pria tersebut sembari berseloroh.