KPU tunda penetapan Daftar Pemilih Tetap
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu tahun 2014 mendatang selama dua pekan menyusul banyaknya keluhan berbagai pihak terhadap keakuratan data.
KPU memutuskan menunda penetapan DPT Pemilu 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan penundaan penetapan ini tidak akan berpengaruh terhadap jadwal pemilu tahun depan, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska dari Gedung KPU, Rabu (23/10) malam. Sesuai rencana, pelaksanaan kampanye tetap akan dilakukan pada 11 Januari hingga 05 April tahun depan, sedangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilakukan pada 09 April dan 09 Juli 2014. Keputusan ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta KPU harus mencermati lagi data DPT di tiap kabupaten kota, provinsi, hingga nasional karena dinilai tidak sesuai. "Rekomendasi Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU, kami harap temuan yang diperoleh Bawaslu dapat diperinci per data sehingga bisa diperbaiki," katanya dalam rapat pleno KPU, Rabu (23/10) sore). Selama dua pekan, demikian Husni mengatakan, apabila tidak akan ada perubahan sistemik yang akan dilakukan dalam perhitungan DPT, pihaknya hanya akan menelusuri data-data yang belum sempurna saja. Misalnya, terkait dengan laporan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang mensinyalir ada sekitar 4,5 juta warga Indonesia di luar negeri yang terancam tidak dapat memilih dalam pemilu mendatang. Daerah bermasalah KPU juga berharap dalam dua pekan ke depan, data pemilih di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Barat, dapat ditetapkan. Seperti diketahui dalam data pemilih sementara (sebesar 186 juta), KPU belum memasukan data pemilih dari kabupaten tersebut. Kabupaten Nduga masih berkonflik sehingga menghambat pemutakhiran data pemilih, dan penghitungan DPT. "Sekarang sedang dilakukan persiapan agar KPU Papua dan DPRD di dana bertemu, mudah-mudahan dalam dua pekan ini bisa ditetapkan. Ada hikmahnya juga penetapan DPT hari ini mundur," tambah Husni. Sejumlah partai yang diundang untuk menyampaikan pendapat mereka dalam rapat tersebut juga menyoroti beberapa data yang tidak sesuai, diantaranya ketidakcocokan data pemilih dengan data kartu keluarga, pemilih ganda, dan pemilih fiktif. "Tidak harus hari ini diputuskan, tentang sejumlah provinsi yang sudah tidak ada masalah, silahkan diteruskan. Tetapi banyak daerah yang masih bermasalah seperti Papua, luar negeri, dan Jakarta." "Di Jakarta, pemilu kepala daerah kemarin ada 20% DPT bermasalah, apa itu sudah selesai? Bagaimana KPU menyelesaikannya? Jangan diklaim sudah rampung karena hanya ingin memenuhi tahapan pemilu saja," kata wakil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis.