Twitter diminta serahkan data pengguna
Pengadilan AS memerintahkan Twitter merilis pesan-pesan lama dan detil tentang seorang pengguna yang ditangkap dalam aksi pendudukan (Occupy) Wall Street di New York.
Polisi menangkapi demonstran di New York tahun lalu Perusahaan mikro-blog itu menentang perintah tersebut, dan mengatakan tweet atau kicauan yang dipublikasikan adalah milik pengguna dan bukan perusahaan. Namun seorang hakim mengatakan privasi terdakwa Malcolm Harris tidak akan dilanggar jika materi itu diserahkan. Sebelumnya, Perserikatan Kebebasan Sipil Amerika mendesak Twitter untuk membela hak kebebasan berbicara. "Jika anda mempublikasikan satu kicauan, seperti anda berteriak ke luar jendela, tidak ada harapan yang logis bahwa hal itu bersifat pribadi," Hakim Matthew Sciarrino menulis dalam keputusannya. Namun, hakim juga mengatakan ia akan secara pribadi meninjau informasi tersebut dan hanya akan merilis bagian-bagian yang relevan pada jaksa dan pembela. Kisruh hak milik Kasus itu berpusat pada Harris, seorang redaktur pelaksana website New Inquiry, sebuah situs majalah budaya. Ia ditangkap pada 1 Oktober bersama ratusan demonstran lainnya dalam aksi di Jembatan Brooklyn New York. Jaksa mengklaim kicauan Harris akan mengungkap bahwa ia "sadar akan instruksi polisi" memerintahkan demonstran agar tidak memblokir lalu lintas. Harris dan lainnya mengatakan mereka mengira polisi sudah memberi mereka izin untuk melaksanakan aksi di jalan. Jaksa meminta untuk melihat kicauan-kicauan Harris antara 15 September dan 31 Desember. Pengacara Harris berusaha memblokir akses terhadap publikasi itu, tetapi hakim memutuskan bahwa begitu pesan dikirim maka itu menjadi properti Twitter. Artinya terdakwa tidak terlindungi dari pencarian dan penyitaan di luar hukum di bawah Amandemen Keempat Konstitusi AS. Twitter menantang perintah pengadilan itu, dan mengatakan hakim salah paham mengenai cara kerja Twitter. Pengacara Twitter, Ben Lee, mengatakan dalam sidang, "Peraturan layanan Twitter menjelaskan bahwa pengguna memiliki hak atas konten mereka sendiri. Sikap kami menegaskan komitmen untuk membela hak para pengguna kami." Perusahaan itu juga mengatakan UU Komunikasi Tersimpan memberikan anggotanya hak untuk menentang permohonan informasi sejarah pengguna dan Twitter tidak ingin terlibat dalam perseteruan legal yang melibatkan penggunanya. "Kami menunggu Twitter mematuhi perintah perngadilan," kata kantor jaksa wilayah sesudah hakim membacakan keputusannya.