Polisi bertindak berlebihan di Bima
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya merilis hasil investigasinya atas peristiwa kekerasan di pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menegaskan akan menindaklanjuti temuan komnas di Bima, NTB. Dalam jumpa pers yang digelar Selasa (3/1), Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh mengatakan kepolisian telah bertindak berlebihan dan tidak profesional dalam menangani protes warga itu. Akibat tindakan berlebihan ini, kata Ridha, maka jatuh korban tewas dan luka-luka. "Ada saksi yg mengatakan ada penembakan oleh polisi, dan korban tewas itu ditembak ketika menolong rekannya, " jelas Ridha seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia Sri Lestari. Komnas HAM menyebutkan dalam peristiwa itu tiga orang tewas. Jumlah korban tewas ini berbeda dengan klaim kepolisian yang menyebut hanya dua orang meninggal dunia. Bahkan dalam rekaman video yang diputar nampak jelas tindak kekerasan yang dilakukan polisi antara lain memukul seorang warga dengan menggunakan popor senapan. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan hasil penyelidikan ini baru mencari adanya pelanggaran terhadap norma-norma dan undang-undang HAM. "Kami belum menaikkan ke kategori pelanggaran ham berat," kata Ifdhal. " Apa yg kita sampaikan baru temuan awal yang akan ditindaklanjuti untuk melihat lebih jauh. Misal menyelidiki apakah ada perintah atau tidak," jelas Ifdhal. Sebagai tindak lanjut, Ifdhal menambahkan, Komnas HAM akan menyerahkan hasil investigasi ini kepada Kapolri. Protes tambang Pada 24 Desember 2011 lalu aparat kepolisian membubarkan paksa aksi pemblokiran Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembubaran yang berujung bentrokan itu mengakibatkan sedikitnya dua orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Polisi mengklain sudah bertindak sesuai prosedur untuk membebaskan pelabuhan yang menjadi urat nadi perekonomian daerah itu dari aksi pemblokiran. Sebelum memblokir pelabuhan, warga Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu melakukan protes terhadap ijin usaha tambang yang dikeluarkan Bupati Bima. Warga melakukan protes karena menolak kegiatan eksplorasi oleh perusahaan tambang yang berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman penduduk. Walhi menyebut penduduk sekitar tambang merasa khawatir lokasi tambang itu membahayakan pemukiman mereka karena merupakan daerah rawan longsor dan berdampak terhadap mata pencaharian mereka.