WNI keturunan Cina bisa 'lebih Indonesia dibanding suku bangsa lain'
Penyebutan 'pribumi' dalam pidato pertama Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta dikritik banyak pihak karena memunculkan kembali pertanyaan akan identitas WNI etnis Tionghoa dan bagaimana mereka dianggap sebagai suku bangsa asing atau pendatang.
Etnis Tionghoa di Indonesia sebagai kelompok etnis dianggap "cukup pluralis" karena tersebar di semua kelompok agama. Namun dalam sebuah kuliah yang disampaikan di Monash University, Australia, Charles Coppel menyatakan bahwa WNI etnis Tionghoa bisa 'lebih Indonesia dibanding suku bangsa lain'. Dalam kuliah bertajuk 'Normalising Chinese Indonesians' yang diselenggarakan dalam rangka Herb Feith Memorial Lecture 2017 pekan lalu, Coppel, seorang associate professor di Universitas Melbourne, mengambil data dari Sensus Penduduk 2010 untuk memberikan gambaran akan 'betapa Indonesianya' WNI keturunan Tionghoa. "Dengan data dari Sensus Penduduk 2010, jelas bahwa populasi etnis Cina jumlahnya jauh lebih kecil dari yang selama ini disangka, yaitu 1,2% dari populasi total Indonesia," katanya saat diwawancarai oleh BBC Indonesia, Selasa (24/10). Awalnya, menurut Coppel, fakta itu mulai disadari pada Sensus Penduduk 2000, namun kemudian terkonfirmasi pada Sensus 2010. Dalam catatan Coppel, sensus penduduk yang berlangsung pada 2000 adalah "untuk pertama kalinya sejak 1930, era kolonial, orang ditanya soal etnisitas mereka." Jauh lebih sedikit jumlahnya dari perkiraan "Selama 70 tahun tidak ada data yang digunakan untuk mengestimasi seperti apa komposisi perbedaan etnis atau suku bangsa di Indonesia. Ada prediksi etnis Cina di Indonesia jumlahnya 2,5%, 3% atau bahkan 5% dari populasi, namun ternyata 1,2% saja," kata Coppel. Jumlah 1,2% populasi berarti kurang lebih sekitar 3 juta orang dari sekitar 250 juta penduduk. Data sensus tersebut juga menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia "tidak terkonsentrasi dalam jumlah besar di satu wilayah, seperti halnya yang terjadi pada suku bangsa terbesar dan kedua terbesar, yaitu Jawa dan Sunda", melainkan tersebar di seluruh Indonesia. "Memang benar populasi etnis Jawa dan Sunda juga tersebar, tapi mereka sangat terkonsentrasi di satu tempat, dan hal seperti ini tidak terjadi pada etnis Cina," ujar Coppel. Contoh lain yang membuktikan bahwa kelompok etnis ini "lebih Indonesia" adalah cara mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Coppel mencatat, sekitar 60% dari etnis Cina menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, dan ada persentase besar tambahan yang menggunakan bahasa daerah di tempat mereka tinggal, seperti bahasa Jawa atau Sunda. Jumlah orang yang menggunakan berbagai dialek Tionghoa sebagai bahasa sehari-hari ternyata cukup kecil, sekitar 20% dari total 3 juta etnis Cina di Indonesia, atau sekitar 600.000 orang. Sebagai perbandingan, Coppel mencontohkan ada banyak suku Jawa atau Sunda yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Etnis Tionghoa di Indonesia tidak terkonsentrasi dalam jumlah besar di satu wilayah. Dari sisi agama, Coppel melihat bahwa etnis Tionghoa di Indonesia sebagai kelompok etnis yang "cukup pluralis" karena tersebar di semua kelompok agama. "Komposisinya, hampir separuhnya menganut Buddha, sementara ada 27% Kristen Protestan, dan hampir 17% Katolik. Penganut Muslim dan Konghucu di kelompok etnis Tionghoa kurang lebih sama, sekitar 4%," kata Coppel, yang sudah lebih dari separuh abad meneliti soal etnis Cina di Indonesia. Dia menyatakan kembali data-data ini karena, menurutnya, baik media dan akademisi sering menggunakan estimasi jumlah populasi yang "tidak lagi tepat". Anies mengacu pada 'situasi sekarang' Coppel juga membantah penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bahwa istilah 'pribumi' yang digunakannya merujuk ke masa kolonial. "Fakta bahwa dia mengatakan bahwa 'kini saatnya pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri', jelas bahwa dia merujuk ke situasi sekarang," kata Coppel. Dan pernyataan tersebut dinilainya membalikkan lagi beberapa usaha yang sudah dilakukan oleh beberapa presiden Indonesia sebelumnya, seperti Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono, untuk "menormalisasi" keturunan Cina di Indonesia. "Saya khawatir ini akan menjadi alat politik untuk satu tujuan di mana lagi-lagi etnis Cina akan terkena dampak kolateral yang urusannya lebih ke pemilihan presiden 2019, cara untuk menyasar Presiden Jokowi," ujar Coppel. Spanduk dengan pesan seperti ini dipajang di Balai Kota Jakarta. Sebelumnya, Tom Pepinsky, dosen perbandingan politik program Asia Tenggara, Universitas Cornell, Amerika Serikat, juga menyatakan bahwa setiap orang Indonesia yang mendengar pidato Anies akan mengerti bahwa targetnya adalah etnis Cina Indonesia "Secara khusus, pidato ini mengaitkan Cina Indonesia dengan masa lama kolonial dan peninggalannya dalam politik sehari-hari," tulis Pepinsky. Sementara itu, Sri Eko Wardani, pengamat politik dari Universitas Indonesia, juga menyatakan, "Kata pribumi yang diucapkan di situ, orang langsung mengacu ke Pilkada DKI kemarin dengan gubernur yang dikalahkan adalah etnik Tionghoa, dan ada segregasi kelompok etnik dan kelompok 'pribumi' yang memang pada masa kolonial digunakan oleh pemerintah penjajah untuk memecah belah."