Ribuan rumah sakit AS tolak RUU Kesehatan versi Trump
Asosiasi Rumah Sakit Amerika Serikat (AHA) menentang rancangan undang-undang yang diajukan Partai Republik dan disokong Presiden AS Donald Trump lantaran adanya kekhawatiran kaum miskin dapat kehilangan asuransi.
Seorang peserta Pawai Perempuan memegang poster menentang RUU Layanan Kesehatan Amerika yang disokong Presiden Donald Trump, dalam aksi di Washington DC, pada 8 Maret lalu. Ketua AHA, Rick Pollack, yang asosiasinya mewakili 5.000 rumah sakit, menyatakan dalam surat ke Kongres AS bahwa upaya mengkaji isi RUU Layanan Kesehatan Amerika itu 'sangat terhambat' oleh tidak adanya perkiraan yang jelas dari Badan Anggaran Kongres. Hingga kini, perkiraan berapa besar biaya yang harus ditanggung warga AS untuk layanan kesehatan menurut RUU itu belum dirilis. Meski demikian, tulis Pollack, rencana itu "akan mengakibatkan pengurangan besar-besaran program-program yang menyediakan layanan untuk kalangan penduduk paling rentan". Selain AHA, para dokter yang tergabung dalam Asosiasi Medis Amerika mendesak Kongres mempertimbangkan ulang langkah pengurangan asuransi bagi kaum miskin. AARP, kelompok lobi untuk kalangan manula, menyatakan program asuransi Medicare yang diajukan Partai Republik akan memangkas anggaran kesehatan untuk kaum jompo. RUU Layanan Kesehatan Amerika akan menggantikan Undang-Undang Kesehatan atau biasa disebut Obamacare karena ditandatangani Barack Obama saat dia menjabat sebagai presiden. RUU Layanan Kesehatan Amerika disusun sejumlah figur Partai Republik, seperti Paul Ryan, dan disokong Presiden Trump. Beberapa rencana dalam RUU Layanan Kesehatan mencakup: Ketua DPR AS, Paul Ryan, menyanjung RUU tersebut dan menyebutnya sebagai "daftar keinginan kalangan konservatif" dan "reformasi konservatif yang menarik dan monumental". "Inilah yang selama ini kami impikan," kata Ryan. Saat berkampanye, Presiden Trump berjanji akan menghapus Obamacare karena, menurutnya, tarif premi terus naik dan kurang variatif. Agar lolos, RUU ini harus mendapat dukungan penuh kubu Republik di parlemen. Namun, belum jelas apakah semua figur Partai Republik menyokong RUU tersebut.