Banding Meiliana, yang divonis penjara 1,5 tahun karena keluhkan suara azan, ditolak Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (MA) menolak banding yang diajukan Meiliana, yang dijatuhi hukuman penjara 18 bulan oleh Pengdilan Negeri Medan, Sumatera Utara tahun lalu, karena mengeluhkan volume suara azan.
Meilina membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam keputusan yang yang dimuat di situs MA, hari Senin (08/04), MA mengatakan bahwa mereka menguatkan vonis 18 bulan penjara dan menolak banding Meiliana, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Kasus Meiliana terjadi pada akhir Juli 2016 yang berawal dari permintaan kepada masjid di dekat rumahnya di Tanjungbalai untuk mengecilkan suara azan. Kepada pengurus masjid, ia mengatakan bahwa volume azan melalui pengeras suara tersebut "membuat telinganya sakit". Permintaan Meiliana ini disebutkan "memicu "kemarahan warga dan menyulut kerusuhan". Sejumlah orang merusak rumah Meiliana dan membakar serta merusak vihara dan klenteng di Tanjungbalai setelah "tersiar kabar soal permintaan Meiliana terkait volume suara azan". Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara pada Januari 2017 menyatakan bahwa Meiliana permintaan untuk mengurangi volume suara azan adalah bentuk "perendahan dan penistaan terhadap agama Islam". MUI juga mendesak agar Meiliana diproses secara hukum. Di persidangan pada Mei 2018, jaksa menetapkan Meiliana sebagai tersangka penistaan agama dan mendakwanya dengan Pasal 156 dan 156a KUHP tentang penistaan agama. Terungkap pula dalam persidangan ini bahwa suami Meiliana telah meminta maaf ke masjid, setelah sejumlah orang bereaksi negatif atas keluhan volume azan. Dikomentari Presiden Jokowi Vonis untuk Meiliana diketok 21 Agustus 2018. Hakim di PN Medan menyatakan Meiliana terbukti menista agama Islam. Presiden Joko Widodo mengatakan pada Agustus 2018 bahwa dirinya tak bisa mengintervensi kasus Meiliana. Vonis tersebut disayangkan beberapa pihak, termasuk peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina, Saidiman Ahmad, menyebut vonis Pengadilan Negeri Medan terhadap Meiliana mengusik rasa keadilan. "Dibandingkan kasus lain, perlakuan untuk Meiliana jauh sekali. Tafsir penodaan agama itu longgar, tidak tahu ukuran pastinya," kata Saidiman, saat mengomentari vonis Meiliana. "Tapi pembakaran rumah ibadah, penyerangan, dan pembunuhan seperti di Cikeusik dan Sampang, jelas-jelas merugikan orang," kata Saidiman. Berbeda dengan pandangan Saidiman, Erwan Effendi, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara, mengatalan vonis 18 bulan penjara untuk Meiliana tak sebanding dengan kericuhan yang terlanjur pecah di Tanjungbalai. Ia menyatakan vonis itu tak akan memunculkan efek jera. "Orang-orang sudah ribut dan demo turun ke jalan, ternyata hukumannya hanya 1,5 tahun. Ini mengecewakan. Harus berat supaya tidak ada lagi yang merusak kerukunan," kata Erwan. Saat publik ramai membahas kasus ini, Presiden Joko Widodo didesak untuk mengintervensi. Tapi Joko Widodo menegaskan, "Saya tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan di wilayah hukum pengadilan." Presiden menyarankan agar pihak Meiliana mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung. Penasehat hukum Meiliana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, tapi ditolak pada akhir Oktober 2018.