Indonesia dan Australia akan undang negara asal imigran
Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan kerja sama menyelesaikan persoalan manusia perahu dengan menggelar pertemuan yang melibatkan negara asal imigran gelap.
Saat bertemu di Istana Bogor, PM Rudd dan Presiden Yudhoyono meminta negara asal imigran gelap ikut bertanggung jawab dalam isu pencari suaka. Pertemuan tingkat tinggi antar menteri tersebut akan diselenggarakan dalam waktu dekat yang melibatkan bukan hanya Australia dan Indo tetapi juga negara-negara yang selama ini masyarakatnya menjadi imigran gelap seperti Iran, Afghanistan dan Myanmar. Pertemuan tersebut juga akan mengikutsertakan delegasi dari negara-negara yang biasa menjadi transit imigran gelap seperti Thailand dan Malaysia. ''Dua negara bersepakat dan memiliki pandangan yang sama, bahwa persoalan manusia perahu itu semua pihak harus bertanggung jawab dan melakukan tindakan konkret,'' kata presiden Yudhyono usai pertemuan dengan PM Australia Kevin Rudd di Istana Bogor, Jumat (05/07). ''Tidak adil persoalan manusia perahu hanya di alamatkan kepada RI dan Australia, negara asal juga harus bertanggung jawab,'' tambah Presiden Yudhoyono. ''Karena itu perlu kerja sama konkret. Dalam waktu dekat Indonesia dan Australia akan gelar pertemuan tingkat menteri. Kita undang negara tertentu yang menurut temuan menjadi asal orang-orang manusia perahu itu seperti Iran, Myanmar dan Afghanistan. ''Jadi perlu ada kerja sama riil dari negara itu disamping kerja sama bilateral Indonesia dan Australia,'' ujar Yudhoyono. Menurut Yudhoyno Indonesia memiliki wilayah yang terlalu luas, para pendatang ilegal itu menurutnya dapat atau bisa saja melakukan infiltrasi untuk menuju Australia dengan transit di Indonesia, Malaysia atau Thailand. Sementara PM Rudd mengatakan dukungannya terkait rencana pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan bukan hanya kedua negara tetapi juga negara asal para imigran gelap. Menurutnya konferensi ini diharapkan akan menghasilkan rencana dan kerja konkret untuk menyelesaikan isu-isu perbatasan. ''Ini masalah buat kita semua di kawasan, salut untuk presiden SBY dan mendukung untuk menggelar pertemuan tingkat menteri yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah manusia perahu,'' kata Rudd. Australia kesulitan menangani banjirnya pencari suaka yang menggunakan perahu dengan menggunakan Indonesia sebagai tempat transit. Lebih dari 10.000 pencari suaka masuk ke Australia selama enam bulan pertama tahun 2013. Isu Papua dan Sapi Seperti yang dilaporkan wartawan BBC Heyder Affan, selain isu imigran gelap yang menjadi agenda utama pembicaraan, kedua pemimpin negara juga membahas situasi di Papua dan perdagangan sapi. Presiden Yudhoyono dalam perdemuan dengan PM Rudd menjelaskan kembali kebijakan Indonesia terkait wilayah papua, yang merupakan bagian wilayah Indonesia yang sah. Dalam pertemuan itu menurut SBY, Australia kembali menyatakan dukungan bahwa Papua adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Yudhoyono menyebut, Indonesia telah melakukan otonomi khusus yang diperluas guna mendukung kemajuan Papua. ''Itu adalah solusi yang baik, semenjak tahun 2005 kita sudah melakukan perubahan fundamental di Papua dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan melalui otonomi khusus yang diperluas itu.'' Kevin Rudd dalam tanggapannya menegaskan Australia akan mendukung Indonesia menyangkut Papua di masa lalu dan masa depannya sebagai bagian dari Indonesia. Lebih lanjut Kevin Rudd mengatakan dirinya yakin Indonesia mampu menyelesaikan persoalan di Papua secara damai sama seperti yang dicapai di Aceh. Sedangkan terkait kerjasama ekonomi, Australia dan Indonesia juag sepakat untuk meningkatkan perdagangan sapi. ''Kami undang Australia untuk investasi di Indonesia. Australia dapat melakukan investasi di Indonesia dan kita percukupi supply-nya sementara Australia dapat benefit-nya,'' kata Yudhoyono. Presiden Yudhoyono mengakui kebutuhan daging sapi di Indonesia meningkat apalagi menjelang ramadhan sebagai salah satu alasan untuk meningkatkan perdagangan sapi dengan Australia. Kevin Rudd mengunjungi Indonesia tak lama setelah dia menggulingkan pendahulunya Julia Gillard sebagai pemimpin partai berkuasa di Australia, Partai Buruh.