Lagi, kapal-kapal asing 'pencuri ikan' akan ditenggelamkan
Pemerintah Indonesia akan kembali menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan, hari Selasa (18/08).
TNI AL menenggelamkan kapal dengan cara diledakkan di perairan Bitung Sulawesi Utara, 20 Mei 2015. Rencananya 37 kapal ditenggelamkan, yang dilakukan sehari setelah perayaan ulang tahun kemerdekaan yang ke-70. Tadinya ditargetkan kapal yang dimusnahkan mencapai 70 unit, namun Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan sedikitnya kapal pencuri ikan yang ditangkap menunjukkan berkurangnya aksi illegal fishing di Indonesia. "Ya kita hanya dapat 37 ... pencurinya berkurang yang mau ditangkap juga tidak ada, mereka sudah pergi, meski ada yang baru coba-coba (mencuri ikan) yaitu kapal Vietnam dan Thailand di perairan Natuna, " jelas Susi kepada wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penangkapan kapal pencuri ikan bekerja sama dengan TNI Angkalan Laut serta Polisi Air untuk mempersiapkan 37 kapal asing yang telah diputuskan bersalah melanggar batas perairan Indonesia oleh pengadilan setempat. Penenggelaman kapal-kapal asing ini akan dilakukan di sejumlah daerah yaitu 14 kapal di Pontianak Kalimantan Barat, delapan di Bitung Manado Sulawesi Utara, lima di Ranai Kepulauan Riau, empat dari Tarakan Kalimantan Utara, tiga di Belawan Sumatera Utara dan tiga di Tarempa Kepulauan Anabas, yang terletak dekat semenanjung Malaysia. Sulit cari pelaku utama Dari 37 kapal, 17 diantaranya berasal dari Vietnam, 11 kapal Filipina, lima dari Thailand dan dua dari Malaysia. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain kapal asing, dua kapal Indonesia akan dihancurkan setelah divonis bersalah menggunakan peralatan memancing yang tidak ramah lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akui sulit cari pelaku utama pencurian ikan. Sementara kapal-kapal dari Cina masih menjalani proses hukum di pengadilan. Sebelumnya pemerintah menenggelamkan 41 kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan telah menenggelamkan ratusan kapal sejak awal Desember tahun lalu. Meski demikian, Susi mengakui masih sulit untuk mencari pelaku utama dalam jaringan pencurian ikan, terlebih melibatkan oknum aparat dan pengusaha Indonesia "Sekarang oknum pengusahanya Indonesia belum ada yang dapat diseret karena tidak ada (namanya) di atas kertas, tidak tertangkap basah dan intinya kita mencoba dengan cara-cara (penenggelaman kapal) seperti ini pencurinya bersih hilang, itu saja," jelas Susi. Susi menyatakan akan bekerja sama dengan negara-negara di Lautan Pasifik, Fiji dan Papua Nugini untuk membuat suatu konsensus pemberantasan pencurian ikan. Sementara untuk negara-negara tetangga, Susi mengatakan telah menyampaikan kepada perwakilan negara tersebut di Jakarta bahwa Indonesia akan serius menjalankan aturan tentang penenggelaman kapal pencuri ikan. "Kita sudah bicara dengan mereka dan harusnya mereka yang menangani orang-orang mereka, kita tak bisa involve ke mereka," jelas Susi. 'Sulit diterapkan' Ironisnya, sebagian besar kapal-kapal ikan yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia, justru berasal dari negara-negara tetangga. Pengamat hukum laut internasional Hasyim Djalal mengatakan meski ada kerja sama antarnegara untuk mencegah illegal fishing, tetapi dalam praktiknya sulit diterapkan. "Dalam banyak kasus pemilik kapal tidak jelas, sering kali kapal pakai bendera Indonesia tetapi yang punya kapal bukan orang Indonesia. Kadang bendera itu double, pake bendera apa saja sesuka hatinya pemilik kapal tidak jelas salah satu di antaranya yang menyulitkan penegakan hukum," jelas Hasyim. Selain itu, batas-batas wilayah yang masih menjadi sengketa juga menjadi hambatan, meski dalam hukum internasional jelas diatur hak tiap negara itu berada dalam zona ekonomi eksklusifnya dan jika ada yang kedapatan menangkap secara ilegal boleh ditangkap. "Yang lebih menyulitkan lagi juga banyak batas-batas dari pengawasan perikanan yang tidak jelas, kita menangkap dalam zona ekonomi kita padahal negara tetangga belum mengakui itu zona ekonomi kita, kecuali dengan Filipina, kalau dengan Malaysia dan Vietnam itu belum ada meski sudah ada perundingan selama beberapa tahun," ungkap Hasyim. Hasyim mengatakan mencegah illegal fishing di kawasan ASEAN dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama pencegahan. Dampak Positif Upaya penindakan dan pemberantasan kasus pencurian ikan menjadi perhatian utama pemerintahan Joko Widodo, yang memperkirakan kerugian akibat aksi ilegal itu mencapai Rp300 trilliun per tahun. Menteri KP: Dampak penenggelaman kapal pencuri ikan, stok ikan di pasar lokal meningkat. Susi mengatakan dampak positif dari penenggelaman kapal asing pencuri ikan ini mulai dirasakan oleh Indonesia dengan stok ikan di pasar lokal meningkat. "Pendapatan nelayan naik, ikan di pasar lokal banyak, harga juga tidak terlalu mahal, sebelumnya ikan mahal barang tidak ada, ekspor juga meningkat di Bali ekspor tuna naik 80%," jelas Susi. Indonesia juga mendapatkan keringanan dari Amerika yang membebaskan bea ekspor produk perikanan, setelah gencar melakukan kampanye pemberantasan illegal fishing dan juga program perikanan yang berkelanjutan. Susi mengatakan pencegahan pencurian ikan ini butuh konsensus nasional antarlembaga negara sehingga semuanya sejalan dengan pemerintah. "Pemerintah ingin membuat laut sebagai masa depan bangsa berarti kita mesti jaga mesti proteksi urus dan memastikan ini untuk nelayan Indonesia," kata Susi. "Aparat yang di lapangan harus mengerti ini bukan urusan pribadi, yang sudah-sudah jangan bermain lagi, ini ya namanya mafia mereka akan berusaha membeli orang pun mereka beli," ujar Susi.