Puluhan ribu migran masuki Austria
Austria menghadapi kedatangan sedikitnya 10.000 pendatang, ditengah perselisihan yang sengit diantara negara-negara Uni Eropa dalam menangani peningkatan krisis migran.
Para pendatang berada di perbatasan Kroasia dari Slovenia Para pendatang awalnya dikirim ke Hongaria oleh Kroasia, yang menyebutkan tidak dapat mengatasi 20.000 orang yang tiba di negara tersebut sejak Rabu lalu. hongaria merupakan jalur perlintasan migran menuju Austria, yang menuduh Kroasia melanggar aturan dengan tidak mendata para pendatang. Bagaimanapun, sejumlah pihak mengatakan kepada BBC bahwa Hongaria juga tidak mendata para pengungsi. Polisi Austria memperkirakan sekitar 10.000 orang akan tiba ke negara tersebut pada akhir pekan ini, sementara Kepala Palang Merah Austria Gerry Foitik, kemudian mengatakan kepada kantor berita Austria Presse Agentur (APA) sekitar 12.000 sampai 13.000 orang telah memasuki wilayah negara tersebut. Deputi kepala polisi negara bagian Burgenland Australia, Christian Stella, mengatakan kepada APA bahwa Hongaria tidak memberikan peringatan yang memadai kepada negara tersebut. Menteri Dalam Negeri Austria Johanna Mikl-Leitner menuding negara-negara tetangga gagal mematuhi aturan Uni Eropa, dan menyampaikan kepedulian mengenai migran yang tiba dari Kroasia melalui Slovenia. Salah satu pendatang yang menyebrang ke kota Heiligenkreuz Austria dari hongaria mengatakan kepada kantor berita Associated Press :" Saya merasa seperti lahir kembali. Tidak ada perbedaan apakah saya tertunda, apakah saya tinggal di sini selama dua hari. Yang paling penting adalah saya telah tiba dan saya akhirnya selamat." Kroasia telah mengirimkan 20.000 pendatang dari Serbia sejak Rabu lalu dan setelah mengatakan tidak dapat mengatasi mereka dan kemudian memindahkan puluhan ribu orang tersebut. Perdana Menteri Zoran Milanovic mengakui tidak ada kesepakatan dengan hongaria. "Kami memaksa mereka dengan mengirimkan orang ke sana. Dan kami akan terus melakukannya," kata dia. Slovenia juga menuduh Kroasia melanggar aturan Uni Eropa dan wilayah Schengen.