Trump: Perluasan permukiman Yahudi 'tidak membantu' perdamaian
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa perluasan permukiman Israel di kawasan pendudukan tidak membantu proses perdamaian.
Pembangunan rumah-rumah baru masih di permukiman Yahudi, Kiryat Arba, di Tepi Barat. Hal tersebut diungkapkannya dalam wawancara dengan surat kabar Israel, Hayom, yang diterbitkan Jumat (10/02). "Saya ingin Israel bertindak masuk akal dalam proses perdamaian, dan hal itu akhirnya akan terjadi setelah bertahun-tahun," tuturnya. "Dan mungkin bahkan ada kemungkinan perdamaian yang lebih besar dari sekedar Israel dan Palestina. Saya ingin kedua belah pihak bertindak masuk akal dan kita akan memiliki peluang baik untuk itu." Israel membangun 6.000 rumah baru di kawasan pendudukan sejak pelantikan Presiden Trump -yang dilihat Israel lebih bersimpati dibanding pendahulunya, Presiden Barack Obama- bulan lalu. Donald Trump -ketika masih menjadi calon presiden- bertemu dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu, di New York, September 2016. Presiden Trump juga mengharapkan Palestina memberi konsesi untuk proses perdamaian, "Tidak ada kesepakatan yang baik jika tidak baik untuk semua pihak." Sebelum dilantik sebagai presiden, ada tanda-tanda bahwa Trump tidak keberatan dengan pembangunan permukiman Yahudi di kawasan pendudukan dan kelompok garis kanan Israel menyambut baik kemenangannya. Bagaimanapun komentar terbaru ini menegaskan pernyataan Gedung Putih pekan lalu bahwa perluasan permukiman tidak membantu proses perdamaian Israel-Palestina. Pekan depan, Rabu 15 Februari, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan terbang ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Trump. Sejak pelantikan Presiden Trump, 20 Januari, Israel membangun 6.000 rumah baru di kawasan pendudukan. Lebih dari 600.000 umat Yahudi tinggal di sekitar 140 wilayah permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 atas Tepi Barat dan Jerusalem Timur, yang diinginkan Palestina sebagai teritori negara masa depannya. Permukiman di kawasan pendudukan dianggap melanggar hukum internasional namun pemerintah Israel menolak pandangan tersebut.