Aung San Suu Kyi 'seharusnya mundur' karena kekerasan terhadap Muslim Rohingya
Kepala badan HAM PBB, Zeid Ra'ad al Hussein mengatakan pemimpin de-facto Myanmar Aung San Suu Kyi sepantasnya mengundurkan diri terkait operasi militer penuh kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya tahun lalu.
Puluhan ribu etis Rohingya Muslim terusir dari Myanmar. Zeid Ra'ad al Hussein yang akan habis masa jabatannya itu mengatakan kepada BBC bahwa pemenang hadiah Nobel Perdamaian itu seharusnya mempertimbangkan untuk kembali masuk tahanan rumah ketimbang membela langkah militer. Sebuah laporan PBB baru mengatakan militer Myanmar harus diselidiki untuk tuduhan genosida. Myanmar menolak laporan yang mereka sebut berat sebelah. Tentara dari negara mayoritas Buddha itu dituduh melakukan pembersihan etnis secara sistematis, namun mereka sudah berulang kali menyatakan tak melakukan hal-hal yang dituduhkan. Laporan PBB yang diterbitkan pada hari Senin (27/08) menyebut Suu Kyi, yang sejak lama memimpin gerakan pro-demokrasi negeri itu saat dikuasai junta militer, tidak berbuat apa-apa untuk mencegah kekerasan. "Dia berada dalam posisi untuk melakukan sesuatu," kata Hussein dalam wawancara dengan wartawan BBC Imogen Foulkes. "Dia bisa diam saja—atau bahkan lebih baik, dia bisa mengundurkan diri." Foto tahun 2015 saat Suu Kyi sedang bersama Min Aung Hlaing. "Dia tidak perlu menjadi juru bicara militer Burma. Dia tidak harus mengatakan semua itu adalah gunung es salah informasi, bahwa semua (kekerasan itu) adalah rekayasa," katanya. "Dia bisa mengatakan bahwa, 'Saya siap menjadi pemimpin di balik layar saja tetapi tidak dalam kondisi seperti ini. Jadi terima kasih banyak, saya akan mengundurkan diri, saya akan kembali ke tahanan rumah. Saya tidak bisa menjadi perhiasan saja sebagaimana mungkin disangka orang tentang pelanggaran-pelanggaran (hukum dan HAM) ini." Antara tahun 1989 hingga 2010, Suu Kyi, yang kini berusia 73 tahun, menghabiskan sekitar 16 tahun di bawah tahanan rumah pemerintah militer. Hari Rabu (29/8) kemarin, menanggapi desakan dari berbagai kalangan HAM, komite Nobel mengatakan bahwa hadiah Nobel perdamaian yang diberikan tahun 1991 terhadap Suu Kyi tidak dapat dicabut. Apa yang dikatakan Aung Sun Suu Kyi? Suu Kyi memang diketahui tidak menguasai militer, namun dia didesak masyarakat internasional untuk setidaknya mengutuk dugaan kebrutalan tentara. Selama beberapa dekade, ia dielu-elukan sebagai pahlawan komunitas hak asasi manusia—terutama untuk daya tahannya sebagai tahanan rumah akibat aktivitas pro-demokrasi yang dilakukannya selama kediktatoran militer yang brutal. Lebih dari 150 anak-anak Rohingya terpisah dari orang tua mereka. Ketika kekerasan komunal pecah pada tahun 2012 dan membuat lebih dari 100.000 orang Rohingya terusir, Suu Kyi berusaha untuk meyakinkan kembali masyarakat internasional dan berjanji untuk "mematuhi komitmen kami terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi". "Muslim telah menjadi sasaran tetapi umat Buddha juga mengalami kekerasan," katanya kepada BBC pada saat itu. "Ketakutan inilah yang menjadi sumber semua masalah." Dia mengatakan bahwa pemerintah harus mengakhiri kekerasan, dan menurutnya, "Ini adalah buah dari penderitaan kami di bawah rezim diktator." Ratusan ribu warga Bangladesh menderita di penampungan-penampungan pengungsi di Bangladesh. Pada tahun 2015, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilihan umum dan Suu kyi menjadi pemimpin de-facto Myanmar. Ketika krisis Rohingya berlanjut, Suu Kyi cenderung tak begitu memperhatikan atau mengatakan bahwa orang-orang melebih-lebihkan kekerasan yang terjadi. Terakhir kali dia berbicara kepada BBC pada April 2017, dia mengatakan, "Saya kira pembersihan etnis tak terjadi. Saya pikir pembersihan etnis adalah ungkapan yang terlalu keras untuk menggambarkan apa yang terjadi." Muslim Rohingya: menikah dini, diculik, hingga jadi pekerja seks Sejak pecahnya kekerasan pada bulan Agustus 2017, Suu Kyi tak bicara dalam berbagai kesempatan untuk secara terbuka mengangkat masalah ini, termasuk di Majelis Umum PBB di New York pada September lalu. Dia kemudian menyebut krisis itu telah didistorsikan oleh "gunung es informasi yang salah"—kendati kemudian juga mengatakan dia merasa simpati yang mendalam untuk penderitaan "semua orang" dalam konflik itu. Myanmar, katanya, "berkomitmen untuk mencari solusi berkelanjutan ... untuk semua komunitas di negara ini."