Kerusuhan India terkait kewarganegaraan untuk non-Muslim: PM Modi mendesak semua pihak untuk menahan diri
Perdana Menteri India Narendra Modi mendesak bagi terciptanya ketenangan sementara unjuk rasa meluas di negara itu terkait dengan undang undang kewarganegaraan baru yang kontroversial.
Penduduk membakar patung Perdana Menteri Narendra Modi di Kolkata, India. Modi mengatakan warga India tidak perlu khawatir, sambil menuduh sejumlah kelompok telah memicu terjadinya kerusuhan. "Tidak satupun dari warga India yang perlu mengkhawatirkan aksi ini. Tindakan hanya diambil terhadap orang-orang yang menghadapi persekusi selama bertahun-tahun di luar dan tidak memiliki tempat lain selain India," cuit Modi. "Sekarang adalah saatnya untuk memelihara perdamaian, persatuan dan persaudaraan," tambah PM India. Mahasiswa di sejumlah kota India berdemonstrasi menyatakan dukungan setelah polisi menggerebek Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi. Rekaman video yang memperlihatkan polisi mendobrak gerbang kampus, memukuli pengunjuk rasa dan menembakkan gas air mata di dalam perpustakaan universitas telah menjadi viral di media sosial. Mereka memprotes undang-undang baru, yang mereka pandang anti-Muslim, bertentangan dengan tradisi sekuler India. Bentrok Kepolisian India bentrok dengan para demonstran di beberapa kota, termasuk ibu kota, Delhi, dalam aksi protes menentang undang-undang baru mengenai migran yang kontroversial. UU tersebut menawarkan kewarganegaraan kepada migran non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan jika mereka menghadapi persekusi agama. Sebuah bus dan beberapa sepeda motor dibakar dalam demonstrasi menentang UU Kewarganegaraan di Delhi, India, Minggu (15/12). Polisi menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan massa, sedangkan ratusan pengunjuk rasa membakar sejumlah bus dan memblokade beberapa ruas jalan. Demonstrasi berlangsung di bagian utara dan timur India sejak UU tersebut diloloskan parlemen. Selama enam hari aksi protes tercatat sebanyak enam orang tewas. Sebagian kalangan menuding UU itu anti-Muslim, sedangkan lainnya—khususnya di daerah perbatasan—mengkhawatikan akan ada migrasi besar-besaran ke India. Akhir pekan ini, para demonstran di Bengal Barat memblokade jalur tol nasional, sedangkan di Assam, pemerintah negara bagian setempat mencabut jam malam untuk sementara agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok. Demonstrasi lanjutan diperkirakan bakal berlangsung di Bengal Barat, Delhi, dan beberapa negara bagian lainnya di bagian timur laut India pada Senin (16/12). Berbagai petisi juga akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi India pada Senin (16/12) sebagai upaya untuk menganulir UU Kewarganegaraan. Karena situasi diperkirakan akan panas, pemerintah Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga mereka yang berkunjung ke bagian timur laut India. Peringatan itu menegaskan agar mereka "bersikap waspada". Para demonstran menolak UU Kewarganegaraan yang membuat para migran asal Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, yang masuk ke India tanpa dokumen resmi, menjadi warga negara India. Apa yang terjadi di Delhi? Para mahasiswa dari Universitas Jamia Millia Islamia yang terkemuka menggelar pawai hingga berujung pada bentrokan dengan polisi. Belum jelas siapa yang memulai aksi kekerasan, namun batu-batu dilemparkan ke arah polisi yang kemudian membalas menggunakan gas air mata. Media setempat melaporkan hampir 60 orang, termasuk mahasiswa dan polisi, mengalami cedera. Sedikitnya tiga bus dan beberapa sepeda motor dibakar. Para mahasiswa menegaskan mereka tidak terlibat aksi kekerasan dan beberapa perwira polisi secara pribadi mengaku bahwa para preman setempat merupakan biang keladinya, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC, Kinjal Pandya. Pihak kampus mengatakan polisi belakangan memasuki lingkungan kampus tanpa izin kemudian menyerang staf dan mahasiswa. Polisi berkata mereka telah melakoni apa yang patut dilakukan guna menghentikan aksi protes. Sekolah-sekolah yang berada di dekat kampus di selatan Delhi telah diminta untuk menghentikan kegiatan belajar-mengajar pada Senin (16/12). Demonstrasi berlangsung di bagian utara dan timur India sejak UU tersebut diloloskan parlemen. Selama enam hari aksi protes tercatat sebanyak enam orang tewas. Bagaimana reaksi di kota-kota lain? Banyak mahasiswa di berbagai kota di India mendukung para demonstran di Universitas Jamia Millia Islamia. Di Kota Aligarh, yang terletak di bagian utara, ratusan mahasiswa Universitas Muslim Aligarh bentrok dengan polisi, yang menyebabkan pihak universitas menutup kampus sampai 5 Januari. Demonstrasi massal juga berlangsung di Kota Hyderabad di bagian selatan, ketika para mahasiswa Universitas Maulana Azad Urdu mengusung spanduk dan poster menentang aksi polisi di Delhi. Adapun di Mumbai, para mahasiswa Institut Ilmu Sosial Tata mengadakan acara penyalaan lilin. Para mahasiswa di kota-kota lain, seperti Varanasi dan Kolkata, menggelar pawai sebagai bentuk solidaritas. Para mahasiswa menggelar demonstrasi dekat Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi. Mengapa UU Kewarganegaraan begitu kontroversial? UU itu menawarkan para migran asal Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, yang masuk ke India tanpa dokumen resmi, menjadi warga negara India. Pemerintah India, yang perdana menteri dan menteri-menterinya berasal dari Partai Hindu nasionalis Bharatiya Janata, berargumen UU itu mengakomodasi mereka yang kabur akibat persekusi agama, seperti dilaporkan wartawan BBC Anbarasan Ethirajan dari Delhi. Akan tetapi, sebagian kalangan menuding UU itu adalah bagian dari agenda pemerintah untuk memarjinalkan umat Muslim sehingga melanggar prinsip-prinsip sekular di dalam konstitusi India. Awal pekan lalu, badan Hak Asasi Manusia PBB menyuarakan keprihatinan atas UU Kewarganegaraan yang dinilai diskriminatif. Sementara itu, banyak warga daerah Assam berargumen bahwa orang-orang asing akan mengambil alih tanah dan pekerjaan mereka dan pada akhirnya mendominasi budaya dan identitas mereka. Pemerintah membantah bersikap bias agama seraya mengatakan umat Muslim tidak tercakup dalam UU baru ini karena mereka bukanlah kaum minoritas sehingga tidak memerlukan perlindungan India.