Marsudi Wahyu Kisworo, saksi ahli KPU di sidang MK: 'Situng tidak ada gunanya direkayasa'
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan seorang ahli di bidang teknologi informatika dalam sidang keempat sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/06).
Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Ahli yang dihadirkan dalam sidang yaitu Marsudi Wahyu Kisworo. Menurut kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, ahli yang diajukan tersebut adalah profesor IT pertama di Indonesia sekaligus arsitek IT di KPU. Dalam penjelasannya, Marsudi memberikan perumpamaan saat membangun rumah. "Saya yang 2003 merancang arsitektur rumah itu. Sebelum dibangun kan harus ada arsitekturnya, nah saya arsiteknya bukan pemborong yang membangun rumah itu," kata Marsudi. Dalam penjabarannya, Marsudi menyoal sistem informasi perhitungan suara (Situng) KPU. Menurutnya, Situng tidak dirancang untuk sistem penghitungan suara, tapi untuk sarana transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Para petugas situng DKI Jakarta memasukkan data ke komputer. Disebutkannya, yang sering dipermasalahkan dari Situng adalah situs atau website yang tampil di hadapan publik. "Data entry yang ditayangkan pada menu hitung suara dalam situs tersebut adalah data yang apa adanya, dimasukkan dari formulir C1. Apa implikasinya? Kalau di C1 ada kesalahan dalam menjumlah total suara, maka di Situng juga akan salah. "Kenapa? Karena operator Situng disumpah untuk memasukkan apa yang ada di kertas. Mereka tidak boleh merekayasa atau kreatif. Biarpun tahu yang di kertas salah, tapi operator data entry hanya boleh memasukkan apa adanya," papar Marsudi. Lantas, apabila terjadi kesalahan dalam formulir C1, menurut Marsudi, dikoreksinya tidak di Situng tapi pada proses perhitungan suara berjenjang. "Sehingga bisa terjadi bahwa di penghitungan berjenjang sudah dikoreksi, di Situng tidak dikoreksi. Kenapa? Karena Situng langsung C1 dari TPS dibawa ke KPU Daerah kemudian langsung diupload," paparnya. "Apabila terjadi perbedaan antara yang ada di situs dengan yang di formulir C1, maka yang lebih benar ada di pennghitungan suara berjenjang," imbuhnya. 'Tidak ada gunanya Situng direkayasa' Marsudi kemudian memperlihatkan data yang dia unduh dari situs Situng pada 25 April 2019. "Ternyata penambahan suara maupun pengurangan suara terjadi pada kedua belah pasangan, tidak spesifik pada salah satu pasangan," ujarnya. Warga di Tulung Agung, Jawa Timur melihat hasil situng. Ketika kuasa hukum KPU menanyakan apakah kesalahan Situng itu berarti ada rekayasa rekap berjenjang, Marsudi mengatakan tidak ada gunanya Situng direkayasa mengingat kesalahan input data dalam Situng masih bisa diperbaiki dalam tahap rekapitulasi berjenjang "Kalau mau merekayasa, menurut saya sebagai ahli IT, itu bukan Situng tetapi hitung berjenjangnya. Situng nggak ada gunanya kalau mau direkayasa," tambah Marsudi Dia menunjukkan contoh form C1 dari salah satu TPS di Aceh yang dia dapat dari Situng KPU, tadi pagi. Dalam foto form C1 tersebut tertulis pengguna hak pilih hanya ada 13 orang. Namun jumlah surat suara yang terpakai ada 244. Marsudi mengatakan itu merupakan kesalahan yang berasal dari form C1, bukan dari proses input. "Ini yang menurut saya akan dikoreksi pada penghitungan suara berjenjang," kata Marsudi. Pada sidang sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan ahli IT bernama Jaswar Koto yang menyebut adanya kesalahan input dalam Situng KPU. Koto menyebut kesalahan input dalam Situng lebih banyak menguntungkan paslon Jokowi-Ma'ruf. Hermansyah, penasihat IT Waketum Gerindra Fadli Zon yang juga didatangkan sebagai saksi oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga mengklaim adanya kelemahan Situng KPU. Dia mengaku mendatangi KPU Pusat 3 Mei dan KPUD Bogor 4 Mei bersama Fadli Zon. Dari sana dia mendapatkan informasi sekitar 73.000 kesalahan di sisi input dilaporkan ke Bawaslu dan sebagainya.