Rencana pemindahan ibu kota 'bukan solusi' kesenjangan pembangunan
Rencana pemindahan ibu kota Jakarta, seperti diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional Bambang Brodjonegoro, akan dimulai pada awal tahun depan.
Salah satu alasan bagi rencana pemindahan ibu kota karena pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya dinilai tidak seimbang. Namun pengamat perkotaan menilai rencana pemindahan ibu kota tersebut justru akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan soal keseimbangan ekonomi daripada menjawab permasalahan tersebut. "Apakah Bappenas sudah mempertimbangkan tidak, ada kemungkinan biaya hidupnya menjadi lebih mahal daripada di Jakarta, karena sumber dayanya justru lebih banyak di Pulau Jawa," kata Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan, kepada BBC Indonesia, Selasa (04/07). "Orang bisa saja pindah, tapi jika fasilitas pendukung pertumbuhan, kebutuhan orang sehari-hari, tidak selengkap atau sebaik yang ada di Pulau Jawa, tetap saja orientasi orang tetap akan ke Pulau Jawa," tambahnya lagi. Yayat mengingatkan bahwa fasilitas pendidikan dan kesehatan terbaik sampai sekarang masih lebih banyak berada di Pulau Jawa, sehingga pembangunan ibu kota baru juga setidaknya harus bisa menyamai fasilitas-fasilitas tersebut. Namun di sisi lain, dia mengingatkan agar ibu kota baru nanti tidak menjadi "Jakarta kedua" dengan memunculkan ketimpangan baru, karena pembangunan yang terfokus pada ibu kota baru, dan melupakan kota-kota di sekitarnya. Bukan pertama kalinya rencana soal pemindahan ibu kota dibahas oleh pemerintah, namun kini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam keterangan pada media menyebut pemindahan pusat administrasi pemerintahan, ke luar dari Jakarta akan dimulai pada 2018 atau 2019 karena pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Bappenas sendiri belum menyebut di mana nantinya ibu kota baru itu akan dipindahkan, namun salah satu yang sering disebut adalah di Pulau Kalimantan, atau di Palangka Raya. Dosen planologi Institut Teknologi Bandung, Krishna Nur Pribadi, menyebut bahwa pulau Kalimantan bisa menjadi tempat yang tepat untuk ibu kota yang baru. Penduduk Kalimantan yang masih sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya ini, menurut Krishna, membuat harga tanah rendah, sehingga sangat berpeluang untuk terus dikembangkan dan menarik orang untuk datang. Selain itu "Palangkaraya sendiri luasnya 2.400 km persegi, sementara wilayah yang terbangun itu baru 50 km persegi. Jadi, secara wilayah kota masih luas sekali untuk dibangun," tambah Wijanarka. Beberapa yang menjadi kriteria dalam analisis lokasi ibu kota baru termasuk soal faktor bencana, lingkungan, pertahanan keamanan, politik, ekonomi dan keuangan. Meski begitu, Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti menegaskan bahwa Bappenas masih melakukan perhitungan dan analisis berbagai pilihan lokasi yang tersedia sebelum bisa memberikan rekomendasi jelas pada akhir tahun ini. "Ya kalau akhir tahun kayaknya sudah ada pilihan tempat sama mungkin rencana kebutuhan investasi, sudah ada. Apa yang mau dipindahkan saja kita belum tahu, jadi kebutuhan berapa rumahnya, belum tahu. Ini lagi dihitung. Kita masih bicara alternatif, satu sampai enam, masih banyak alternatifnya," kata Virgiyanti. Beberapa yang menjadi kriteria dalam analisis lokasi ibu kota baru, menurutnya, termasuk soal faktor bencana, lingkungan, pertahanan keamanan, politik, ekonomi dan keuangan. Virgiyanti menambahkan bahwa Bappenas juga membanding-bandingkan dengan negara lain yang punya pengalaman hampir sama dalam memindahkan ibu kota negara. Rencana pemindahan ibu kota ini sudah berlangsung sejak April lalu, saat Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk mengkaji ide yang diklaim sudah muncul sejak era Presiden Sukarno. Kali ini pemerintah ingin melibatkan pihak swasta dalam proses pemindahan, namun Bappenas menyatakan bahwa model kerjasama dengan swasta pun masih dalam proses kajian mereka.