Pengamat ragukan efektivitas konsulat RI di Ramallah
Keputusan Indonesia membuka konsulat kehormatan di Ramallah pada awal 2016 sebagai bentuk dukungan atas kemerdekaan Palestina, diragukan efektivitasnya oleh seorang pengamat selama tidak ada hubungan diplomatik Indonesia-Israel.
Demonstrasi mendukung Palestina oleh warga Indonesia pada Juni 2014. Keputusan pembukaan kantor konsulat kehormatan Indonesia di Ramallah, di Tepi Barat yang dikuasai Israel, ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat bertemu Menlu Palestina Riyad al-Maliki di Jakarta, Senin (14/12). "Insya Allah apabila semuanya berjalan dengan lancar, maka pada awal tahun depan, secara resmi kita akan membuka konsul kehormatan (di Ramallah)," kata Menlu Retno Marsudi, Senin (14/12). Menurutnya, otoritas Palestina saat ini sudah menyetujui "calon konsul kehormatan" Indonesia. Menlu Retno Marsudi mengatakan, pembukaan konsulat kehormatan Indonesia di Ramallah akan dilakukan awal 2016. "Sekarang kita (Indonesia) berada pada tahapan yang paling akhir yaitu proses administrasi pembukaan konsul kehormatan kita di Ramallah," tandas Retno. Sejumlah catatan menunjukkan, konsul kehormatan itu adalah warga Palestina, sesuai rekomendasi dari Duta besar Indonesia di Amman, Yordania. Konsulat tersebut tidak akan melakukan kegiatan diplomatik, dan semata menangani WNI yang mengalami masalah di wilayah tersebut. Ide pembentukan konsulat kehormatan telah diwacanakan sejak 10 tahun silam dan kemudian dihidupkan kembali setelah Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hubungan diplomatik dengan Israel Namun demikian, pengamat masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, meragukan keberadaan konsul kehormatan di Ramallah itu akan mampu membuat Indonesia dapat berkiprah aktif dalam menyelesaikan masalah Palestina-Israel. Selama Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, lanjut Smith, sulit mengharapkan Indonesia mampu menjalankan peran seperti itu. "Kalau (Indonesia) mau aktif berbicara soal Palestina, dia (Indonesia) harus pasang dua kaki. Satu di Israel, satu di Palestina. Kalau cuma di Ramallah, Indonesia mau bikin apa," kata Smith. Pengunjukrasa anti Israel membawa bendera Palestina dalam ukuran besar dalam demo pertengahan 2014. "Jadi, kalau Indonesia masuk sebagai mediator, dia (Indonesia) harus dipercaya oleh kedua pihak. Indonesia sejauh ini memihak Palestina. Oleh karena itu Israel selalu menolak Indonesia sebagai pendamai," jelasnya. Dalam keterangan persnya, Menlu Retno mengatakan, keputusan untuk membuka konsulat kehormatan di Ramallah "merupakan satu step (langkah) maju menuju step yang lebih besar bagi keberadaan representasi Indonesia secara full fledged (terwujud secara penuh) di Ramallah." Indonesia sejauh ini tidak pernah berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel, walaupun ide ini telah berulang kali diusulkan sejumlah pihak. Dalam berbagai pernyataan, Indonesia selalu menekankan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan pernah terjadi selama Palestina belum berdiri sebagai negara yang merdeka secara penuh.