Penahanan pencari suaka Australia di PNG tak sah
Mahkamah Agung Papua Nugini (PNG) memutuskan bahwa penahanan pencari suaka Australia di PNG tak sah sehingga pusat detensi yang berada di Pulau Manus harus ditutup.
Ratusan orang ditahan di pusat detensi yang dijalankan Australia di Pulau Manus, PNG. Dalam putusan setebal 34 halaman pada Selasa (26/04), Mahkamah Agung menyatakan bahwa penahanan pencari suaka di pulau Papua Nugini itu 'Bertentangan dengan hak konstitusional akan kebebasan pribadi'. Disebutkan bahwa penahanan para pencari suaka yang semula hendak ke Australia itu tidak konstitusional dan tak sah sehingga pusat detensi yang dibangun Australia di Pulau Manus harus ditutup. Perjanjian pencari suaka diteken tahun 2013 oleh PM Australia ketika itu, Kevin Rudd, (kanan) dan PM Papua New Guinea Peter O'Neill. Sejauh ini belum jelas bagaimana implikasi putusan MA Papua Nugini bagi ratusan pencari suaka yang ditahan di Pulau Manus, banyak di antara mereka sudah ditahan selama bertahun-tahun. Pusat detensi itu didirikan berdasarkan kesepakatan tahun 2013 antara Australia dan Papua Nugini. PNG setuju untuk menjadi tempat pusat detensi Australia bagi pencari suaka di Pulau Manus dan negara itu juga setuju menampung mereka yang diberikan status pengungsi. Sebagai imbalannya, PNG menerima pembayaran ratusan juta dolar. Keputusan MA Papua disambut sejumlah pihak, termasuk pemimpin Partai Hijau Australia. "Sekarang dan selamanya kami tahu bahwa bukanlah tindakan pencari suaka yang tak berdosa yang datang ke kami untuk mencari perlindungan, yang digolongkan ilegal, tetapi tindakan pemerintah Australia-lah yang ilegal," kata Richard di Natale. Australia sudah menyatakan tak akan menerima pencari suaka yang berusaha masuk ke wilayah negara itu melalui laut, biasanya dengan menggunakan wilayah Indonesia.