Polemik harga BBM dalam angka
Pemerintah memberi sinyal bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak akan terjadi pada November tahun ini.
Mengapa harus dilakukan segera? dan bagaimana pro-kontranya? BBC merangkum sejumlah informasi penting yang berguna untuk Anda. 1. Membebani anggaran Sejak 2011, seperlima anggaran belanja negara dihabiskan untuk subsidi energi. Tingginya subsidi tiap tahun ini membuat pemerintah kesulitan karena ruang fiskal menjadi sangat sempit. Padahal Indonesia sebagai importir minyak sangat bergantung pada naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar. Ketika harga minyak dunia naik atau rupiah melemah, biaya untuk membeli minyak impor menggelembung, menyebabkan defisit anggaran dan meningkatnya hutang negara. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, dalam laporannya mengatakan bahwa penurunan subsidi adalah keputusan yang bijaksana untuk mengantisipasi risiko pasar minyak global. 2. Tidak tepat sasaran Subsidi bahan bakar minyak yang terlalu tinggi sudah lama ditentang oleh sejumlah pengamat ekonomi. Mereka beranggapan bahwa subsidi BBM menguntungkan kelas menengah atas, bukan warga miskin yang menurut Badan Pusat Statistik jumlahnya sekitar 28 juta. Para ekonom menyatakan dana subsidi lebih baik dialihkan ke program pembangunan berkelanjutan yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? 3. Ditentang parlemen Ide untuk menaikan harga BBM langsung mendapat protes dari parlemen. Selain ditentang oleh koalisi oposisi, rencana ini juga menghadirkan polemik di internal PDI-Perjuangan sebagai partai pemerintah. PDI-P masih berdebat untuk mencapai keputusan: apakah mendukung kenaikan atau menolak. Sementara itu, walau setuju dengan rencana kenaikan harga BBM, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Kadek Dian Sutrisna mengusulkan agar kenaikan itu ditunda hingga awal tahun depan agar dampak inflasi tidak terlalu tinggi. 4. Menjanjikan program pembangunan Presiden Jokowi beberapa kali sudah menyampaikan niatan untuk mengurangi subsidi energi. Dalam pidatonya di depan para pengusaha dalam KTT APEC, Senin (10/11), Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin mengalihkan subsidi dari yang sifatnya konsumsi (yaitu BBM) ke program yang bersifat produktif, termasuk infrastruktur dengan membuat bendungan, pelabuhan, transportasi massal, dan pembangkit listrik. 5. Bantuan "jangan setengah-setengah" Pemerintah telah menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin. Direktur Institute for Ecosoc Right Sri Palupi mengatakan bahwa sejumlah kartu ini tidak boleh dibuat sebagai program kompensasi kenaikan harga BBM saja, tetapi harus menjadi bagian dari kerangka program jangka panjang untuk investasi sumber daya manusia. Jika tidak, program ini akan sama saja dengan program bantuan langsung tunai yang dibuat oleh pemerintahan SBY.