Dampak resolusi dan deklarasi Jakarta di KTT OKI diragukan
Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam yang berlangsung dari Minggu (06/03) hingga Senin (07/03) di Jakarta dijadwalkan akan mengeluarkan seruan untuk mendukung Palestina dan status Kota Jerusalem beserta sejumlah langkah konkretnya.
KTT OKI rencananya akan menghasilkan resolusi berisi seruan politik dan Deklarasi Jakarta yang memuat langkah-langkah konkret demi penyelesaian masalah Palestina dan Jerusalem. Namun, pengamat menilai resolusi dan deklarasi itu tidak akan berdampak signifikan. Sebanyak lebih dari 600 delegasi dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI telah mengikuti sidang pejabat tingkat tinggi dan dewan menteri luar negeri, pada Minggu (06/03). Pada Senin (07/03), KTT OKI rencananya akan menghasilkan resolusi berisi seruan politik dan Deklarasi Jakarta yang memuat langkah-langkah konkret demi penyelesaian masalah Palestina dan Jerusalem. “Deklarasi Jakarta lebih kepada tindak lanjut dari political call. Jadi kita bersama teman-teman OKI akan mempersiapkan hal-hal yang sifatnya praktis, konkret yang dapat disepakati OKI,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Akan tetapi, baik resolusi maupun Deklarasi Jakarta yang bakal dihasilkan negara-negara anggota OKI dipandang tidak terlalu berdampak terhadap perdamaian Palestina-Israel. Alasannya, menurut Smith Alhadar selaku pengamat masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, di dalam tubuh OKI selalu ada perseteruan antara Arab Saudi dan Turki di satu pihak dengan Iran di pihak lain. “Jadi (OKI) nggak kompak,” kata Smith kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. OKI pertama kali dibentuk pada 1969 di Maroko sebagai respons atas aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, oleh kaum ekstremis Yahudi. Hal lainnya adalah perlunya inisiatif dari negara-negara besar agar perdamaian Palestina-Israel bisa terwujud. Smith kemudian mencontohkan proposal yang diusung Prancis. Proposal itu mendesak Israel dan Palestina menjadi dua negara merdeka yang hidup berdampingan. Jika Israel menolak proposal tersebut, Prancis akan mengakui kemerdekaan Palestina. “Nah, ini suatu tekanan luar biasa terhadap Israel. Karena kalau Prancis mengakui kemerdekaan Palestina, itu akan diikuti oleh negara-negara lain. OKI bisa bersinergi dengan proposal Prancis. Tapi jika dia (Deklarasi Jakarta) berdiri sendiri sebagai hasil KTT OKI, saya kira tidak terlalu signifikan,” kata Smith. OKI pertama kali dibentuk pada 1969 di Maroko sebagai respons atas aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, oleh kaum ekstremis Yahudi. Namun, sejumlah perundingan damai Palestina-Israel selama beberapa dekade terakhir justru diwadahi negara-negara atau organisasi lain, bukan OKI. Menurut Smith Alhadar, di dalam tubuh OKI selalu ada perseteruan antara Arab Saudi dan Turki di satu pihak dengan Iran di pihak lain. Peran Indonesia Mengenai peran Indonesia yang diharapkan menjadi mediator dan motor di dalam tubuh OKI, Smith mengeluarkan nada pesimistis. “Saya kira itu berat ya. Karena Indonesia ini terlalu jauh dan pengaruh politik yang signifikan di Timur Tengah. Negara-negara yang bertikai di Timur Tengah sangat kompleks dan itu perlu ada gerakan dari negara-negara besar untuk menyelesaikan masalah,” kata Smith. Indonesia menggelar KTT Luar Biasa OKI kelima atas permintaan Palestina dan OKI untuk menggantikan Maroko yang batal menjadi tuan rumah. Kesediaan Indonesia tidak lepas dari sokongan terhadap Palestina. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan dukungan ke Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban umum berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dukungan dan kontribusi Indonesia untuk Palestina juga ditunjukkan melalui kerja sama dan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat Palestina, antara lain bantuan kemanusiaan sebesar US$1 juta. Indonesia dalam waktu dekat juga akan meresmikan Kantor Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Tepi Barat.