Pilkada 2018: Keputusan 'injury time' PDIP, cegah blunder atau pragmatis?
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru akan mengumumkan calon kepala daerah yang mereka usung untuk pilkada Jawa Tengah dan Jawa Barat sehari sebelum masa pendaftaran, Minggu (07/01) mendatang.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut sejumlah kadernya memiliki peran besar dalam pengusungan calon kepala daerah. Partai berlambang kepala banteng itu setidaknya kalah cepat dibandingkan Gerindra yang akhir Desember lalu telah mengumumkan dukungan mereka untuk eks Menteri ESDM Sudirman Said di pilkada Jateng dan mantan tentara berbintang dua, Sudrajat, untuk pilkada Jabar. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah partainya mengulur keputusan soal calon yang akan mereka dukung di dua provinsi itu. Hingga saat ini PDIP juga belum punya calon untuk pilkada Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. "Tidak ada pengumuman yang dibatalkan. Isu itu muncul karena seluruh perhatian publik hanya terpusat ke Jawa barat dan Jawa Tengah," kata Hasto di Jakarta, Kamis kemarin (04/01). Kemarin, sebelum PDIP mengumumkan empat pasangan calon yang mereka usung pada pilkada Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara dan Lampung, beredar kabar Megawati Soekarnoputri telah memutuskan dan akan mendeklarasikan calon untuk Jawa Tengah. Namun kabar itu urung terjadi. BBC Indonesia sempat mengkonfirmasi itu kepada orang nomor satu PDIP di Jateng, Bambang Wuryanto. "(Calonnya) belum dipastikan," tuturnya. PDIP memenangkan pemilu legislatif 2014 dan mencatat kemenangan 53% pada pilkada 2017. Bagaimanapun, Hasto menyebut partainya tidak pragmatis dalam memilih figur calon kepala daerah. Ia menolak PDIP disebut memainkan strategi khusus dengan deklarasi calon jelang masa pendaftaran. "Kami tidak pernah memutuskan injury time, kami yang pertama mengusulkan pasangan calon. PDIP sudah tandatangan rekomendasi, partai lain baru akan," ucap Hasto. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Dwi Hartono, menyebut partainya mempertimbangkan banyak hal terkait calon kepala daerah. Keputusan yang mepet masa pendaftaran, kata dia, bukan berarti tanpa pertimbangan matang. "Semua keputusan digodok lewat rapat pleno, kami menimbang-nimbang plus-minus calon yang kami usung. Artinya mesin partai berjalan," kata Bambang. Pengajar ilmu politik di Universitas Airlangga, Muhammad Asfar, menilai PDIP menghadapi situasi sulit di Jateng, Jabar, Sumut, Kaltim, dan Kalbar. Ia mengatakan, meski memiliki jumlah kursi yang relatif besar di DPRD, PDIP tak ingin membuat kesalahan besar. "Mereka berhati-hati agar tidak menghasilkan situasi politik yang complicated. Ini pertimbangan yang melibatkan banyak pihak dan variabel untuk mendeteksi implikasi yang mungkin muncul," ujar Asfar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak memenuhi panggilan KPK pada perkara e-KTP, Selasa (03/01), karena alasan dinas. Di Jateng misalnya, kata Asfar, PDIP tak kunjung mengusung petahana Ganjar Pranowo yang disebut Bambang mempunyai elektabilitas tinggi. Menurut Asfar, PDIP khawatir Ganjar justru ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik usai diusung untuk kembali memimpin Jateng. Pada 3 Januari lalu, KPK memanggil Ganjar untuk pemeriksaan sebagai saksi pada kasus itu. Namun ia tak hadir. Pada dakwaan jaksa KPK untuk eks pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman, Ganjar diduga menerima suap sebesar US$520.000 atau sekitar Rp6,9 miliar. Sementara di Jabar dan Sumut, Asfar menyebut PDIP tak memiliki kader mumpuni. Kemarin PDIP menjajaki hubungan dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, yang baru kehilangan dukungan Golkar. Persoalannya, kata Asfar, PDIP sempat secara implisit menolak mendukung Ridwan. Padahal, elektabilitas Ridwan di provinsi itu tinggi, selain Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. "Kalau mengajukan calon sendiri, PDIP bukan play to win, tapi hanya menjaga eksistensi partai atau maju untuk kalah," tutur Asfar. Ridwan Kamil menjajaki hubungan dengan PDIP setelah Golkar menarik dukungan darinya. Untuk Sumut, PDIP telah menunjuk Djarot Saiful Hidayat untuk menjadi calon gubernur. Hasto mengatakan, bekas wakil gubernur DKI Jakarta itu akan dipasangkan dengan figur yang disebutnya populer di kalangan pemuda dan tokoh sepakbola. Adapun, figur yang dekat dengan sepakbola dan berencana maju ke pilkada Sumur adalah Edy Rahmayadi, Ketua Umum PSSI. Namun Hasto tak membenarkan atau menyalahkan saat pewarta mengkonfirmasi nama itu. Pada pilkada serentak 2017, PDIP kalah di 44 daerah. Persentase kekalahan mereka mencapai 43,6% karena mereka menang di 57 daerah lainnya. Soal pemilihan calon untuk pilkada 2018 yang mepet masa pendaftaran, Megawati berujar, "Ini bukan hanya mencari orang, tapi calon pemimpin."