Kegiatan agama di Monas, cagar budaya 'tak lagi bebas dari primordial keagamaan'
Rencana Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang akan mencabut larangan kegiatan keagamaan di kawasan Monumen Nasional (Monas) menuai kritik.
Gubernur Anies Baswedan beralasan larangan kegiatan keagamaan di Monas bertentangan dengan semangat Pancasila, bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Kebijakan ini dinilai menjadikan Monas, yang merupakan kawasan cagar budaya dan zona netral, digunakan untuk 'isu-isu primordial keagamaan'. Cendekiawan Perempuan Muslim, Lies Marcoes, memandang kebijakan yang ditempuh Anies hanyalah kebijakan normatif untuk memenuhi janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta lalu yang diwarnai tensi sentimen keagamaan, yang tampaknya masih belum mereda juga hingga kini. "Bahwa ini menjadi ruang umum bisa digunakan oleh siapa pun, itu pernyataan yang sangat normatif menurut saya, tidak menimbang relasi kuasa dalam masyarakat. Jadi menurut saya itu membahayakan, "ujar Lies kepada BBC Indonesia, Selasa (14/11). "Nanti akan dimanfaatkan oleh salah satu kelompok saja, dalam hal ini bisa kelompok Islam mayoritas. Siapa bisa menjamin?," imbuh Lies. Namun Anies beralasan bahwa larangan kegiatan keagamaan di Monas itu bertentangan dengan semangat Pancasila, bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Maka dari itu, kegiatan keagamaan semestinya diperbolehkan digelar di ruang publik tersebut, tegas Anies. "Saat ini tidak boleh untuk kegiatan kebudayaan, kegiatan kebudayaan pun nggak boleh. Kegiatan kesenian juga tidak boleh. Kegiatan pengajian juga tidak boleh. Jadi tidak hanya kegiatan agama yang tidak boleh. Karena itu nanti akan ada perubahan pergub," ujar Anies di Balaikota Jakarta, Senin (13/11). Pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya, kawasan Monas hanya dijadikan sebagai zona netral, dengan peruntukkan hanya untuk upacara, yang diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pemanfaatan Area atau Kawasan Monumen Nasional, Nomor 08/2015 tertanggal 5 Januari 2015. Pasangan Anies-Sandi berjanji untuk membebaskan Monas untuk kegiatan agama dalam kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta lalu. Warga Tak Keberatan Anies berjanji untuk mengubah peraturan gubernur pengelolaan Monas. Ia menghendaki kebijakan tersebut dapat mengakomodasi kegiatan keagamaan di kawasan yang termasuk dalam cagar budaya dan berada di ring satu pusat pemerintahan. Salah satu warga Jakarta, Agus, tidak keberatan dengan kebijakan tersebut asal tidak merusak lingkungan dan ketertiban terus terjaga selama penyelenggaraan kegiatan keagamaan. "Nggak apa-apa. Menurut saya bagus itu. Yang penting jangan merusak lingkungan aja, sama tertib, melibatkan kepolisian juga biar aman semuanya. Sekiranya bikin rusak ya nggak boleh," ujar Agus. Sebelumnya, berbagai aktivitas umum kerap diadakan di kawasan Monas, termasuk Jakarta maraton. Warga Jakarta yang lain, Muhammad, mensyaratkan kegiatan keagamaan bisa dilakukan di Monas asal tidak menganggu aktivitas warga mengingat posisi Monas berada di jantung ibu kota dan berdekatan dengan pusat pemerintahan. Apalagi, beberapa aksi masa besar-besaran yang membawa sentimen agama juga digelar pada waktu Pilkada lalu di sekitar Lapangan Monas. "Selama tidak mengandung unsur-unsur kebencian sih ya nggak papa," jelas Muhammad. Kendati begitu, Lies Marcoes, mengungkapkan sebagai ruang publik Monas seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan primordial keagamaan kecuali seluruh elemen masyarakat berada dalam posisi setara. Sayangnya, tambah Lies, kondisi saat ini tidak cukup akomodatif untuk itu sehingga dikhawatirkan alih-alih golongan mayoritas justru semakin diskriminatif terhadap minoritas. "Justru karena takut menjadi seperti itu, sebaiknya ini tidak dilakukan. Jadi itu sangat bersyarat, bahwa itu bisa dilakukan jika ada kepastian, ada jaminan bahwa itu bisa diakses oleh siapa pun, terutama kelompok-kelompok yang terugikan suaranya. Jadi bisa diakses oleh kelompok-kelompok minoritas." Pengajian dan tabligh akbar sering digelar di Monas lantaran lokasinya yang strategis dan bisa menampung jumlah yang masif. Harus bisa diakses oleh semua kelompok Seharusnya, Lies menegaskan, sebelum kebijakan itu diberlakukan di Monas, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa itu bisa diakses oleh semuanya, termasuk kelompok minoritas Ahmadiyah. "Kalau kelompok Ahmadiyah mau menyelenggarakan di situ harus ada jaminan bahwa Ahmadiyah tidak akan diapa-apain. Kalau teman-teman [beragama Kristen] akan menyelenggarakan kegiatan keagamaan di situ harus ada jaminan terlebih dahulu. Jadi itu bersyarat, aksesnya harus terjamin dulu." Dengan demikian pemerintah semestinya memastikan terlebih dulu aksesibilitas dari kebijakan ini agar tidak diskriminatif terhadap salah satu pihak. "Kalau itu belum bisa dipenuhi, itu belum bisa menjadi ruang publik dimana kekuatan menjadi kontestatif di situ. Jadi ini nggak bisa dijadikan ruang kontestasi siapa yang lebih kuat, lalu bisa mengakses ke situ. Menurut saya, biarkan itu menjadi ruang publik yang tidak terkait dengan isu-isu primordial keagamaan," tegas Lies. Monumen cagar budaya Pemanfaatan area Monumen Nasional sebenarnya telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pemanfaatan Area atau Kawasan Monumen Nasional, Nomor 08/2015 yang diterbitkan tanggal 5 Januari 2015. SOP tersebut diterbitkan berdasarkan Kepres RI Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Secara teknis pelaksanaan ini kemudian melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, mengingat posisi Tugu Monas sebagai salah satu cagar budaya. Monas ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Gubernur Nomor 475 tahun 1993 Peraturan pelaksanaa pengelolaan Monas antara lain: Berdasar SOP tersebut, maka Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional (KPK Monas) mengambil langkah melarang Pedagang Kaki Lima masuk kedalam kawasan Monas, karena kawasan Monas adalah kawasan Monumen Cagar Budaya, menutup pintu pagar kawasan tenggara dan timur laut, mengurangi kerumunan pengunjung agar tidak mengundang hadirnya Pedagang Kaki Lima. Selain itu KPK Monas juga membatasi pelaksanaan event di dalam kawasan Monas. Kegiatan massal yang dapat dilakukan di kawasan Monas adalah upacara dan sesuai dengan SOP, antara lain tanpa sponsor, jumlah kendaraan bermotor yang minim, tanpa kuliner, tanpa panggung tertutup dan tanpa panggung seni budaya. Sementara event besar yang dapat dilaksanakan adalah melalui telaah dan kordinasi berbagai instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan keamanan, kenyamanan, kebersihan dengan TNI dan Polri.