'Masyarakat perlu informasi sebanyak-banyaknya,' Presiden Jokowi tanggapi kontroversi iklan bioskop
Diprotes keras kubu Prabowo-Sandiaga, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara perihal tayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop yang dituding sebagai kampanye terselubung.
Bakal calon Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan bakal cawapres Ma'ruf Amin (kanan), Wapres Juuf Kalla (kedua kiri) dan pengusaha Erick Thohir usai memberikan keterangan terkait formasi tim sukses kampanye Pilpres 2019 di Jakarta, Jumat (07/09). Sambil tertawa ringan, Presiden Jokowi menyatakan iklan itu informasi kinerja pemerintah yang harus disampaikan skepada masyarakat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Itu memang tugas Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) menginfokan mana apa yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan, dan mana yang belum (dikerjakan pemerintah)," kata Jokowi di Bogor, Jumat (14/9). Di hadapan wartawan, Joko Widodo mengatakan, pemberitahuan kinerja pemerintah kepada masyarakat itu mirip yang dilakukan Kementerian Penerangan di masa Orde Baru. "Kalau dulu, misalnya, Menteri Penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?" kata Jokowi, kemudian tertawa, sambil memperagakan menutup mulut. Presiden; 'Kewajiban Menkoninfo' Ditanya wartawan bahwa iklan itu dianggap tidak tepat karena bertepatan dengan peristiwa pemilu, Presiden mengatakan: "Tiga, (atau) empat tahun lalu sudah saya sampaikan, baik lewat Youtube, (atau) televisi." "Itu kewajiban Menkoinfo," katanya lagi. "Itu amanat Undang-Undang. Dilihat saja (materi UU)." Presiden Jokowi menanggapi soal iklan kontroversial di bioskop itu setelah membuka kongres ke-36 GMKI di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/09) Kampanye terselubung? 'Hentikan tayangannya' Sebelumnya, tayangan iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo yang diputar semenjak pekan lalu di jaringan bioskop di seluruh Indonesia, telah diprotes oleh partai pendukung Prabowo-Subianto. Iklan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini dituding sebagai kampanye terselubung untuk kepentingan Joko Widodo dalam pemilihan presiden tahun depan. "Kominfo harus tahu batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bioskop itu ruang privat, karena orang yang membayar yang bisa masuk," kata politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/09). Menurutnya, semua iklan kinerja pemerintah yang menonjolkan Presiden Jokowi, sudah bisa dilkatakan sebagai kampanye, karena dia mencalonkan lagi sebagai kandidat presiden. "Jadi, kalau ada iklan tentang kinerjanya itu adalah kampanye, dan harus dihentikan, dan tidak bisa masuk ke ruang privat seperti bioskop," tegas Ferdinand. Protes serupa juga diteriakkan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, yang juga menuntut agar iklan itu dihentikan dari tayangannya di bioskop-bioskop. Presiden: 'Kita ingin menyampaikan apa adanya' Kepada wartawan, Presiden Jokowi mengatakan pula bahwa masyarakat memerlukan informasi perihal kinerja pemerintah "sebanyak-banyaknya". "(Yaitu) menginfokan mana apa yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan, dan mana yang belum (dikerjakan pemerintah)," katanya. "Kita ingin menyampikan apa adanya," katanya lagi. Menurut politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, semua iklan kinerja pemerintah yang menonjolkan Presiden Jokowi, sudah bisa dilkatakan sebagai kampanye, karena dia mencalonkan lagi sebagai kandidat presiden. Dalam iklan berjudul "Dua musim 65 bendungan" itu menampilkan video sejumlah bendungan yang sebagian dibangun di masa Presiden Jokowi. Pembuat iklan, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga menampilkan seorang petani yang digambarkan mendukung kebijakan pembangunan bendungan karena dianggapnya bermanfaat. Dalam tayangan di Youtube, video berdurasi empat menit 30 detik itu juga menampilkan video dan suara Presiden Joko Widodo. Bantahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang membuat iklan ini, membantah iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo tentang pembangunan puluhan bendungan itu sebagai kampanye terselubung. "Sama sekali tidak benar kalau iklan layanan masyarakat yang kami sampaikan di bioskop beberapa hari ini sebagai bentuk kampanye," kata Kepala Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/09). Menurutnya, pihaknya hanya menjalankan amanat UU sebagai humas pemerintah. "Kami berkewajiban untuk senantiasa menyampaikan kepada publik, hal-hal, capaian-capaian, program yang sedang dan telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan pemerintah saat," papar Ferdinandus. "Kebetulan saja pemerintaan saat ini adalah pemerintahan Jokowi-JK, dan kebetulan pula Pak Jokowi akan running lagi dalam pencapresan tahun depan," tambahnya. "Cerita terhadap keberhasilan Presiden Jokowi mungkin akan biasa-biasa saja, kalau dia tidak dalam proses untuk berkontestasi sebagai bakal calon pasangan presiden," kata pimpinan Perludem, Titi Anggraeni. "Tapi sebenarnya tidak ada hubungan sama-sekali dengan kampanye politik," katanya lagi. Iklan terkait pembangunan bendungan ini pertama kali ditayangkan di bioskop sejak 8 September lalu dan akan diakhiri sampai 20 September 2018 nanti. "Kami merancangnya pada 2017 lalu," ungkap Ferdinandus. Dia menambahkan pihaknya memilih bioskop karena pihak pengelolanya menyediakan ruang untuk tayangan iklan. "Nah kami menggunakan kesempatan itu, karena ketika kami pasang iklan di situ, itu terukur," ujarnya. Selain itu, pihaknya memilih memasang iklan di bioskop karena belakangan ini animo penonton terhadap film Indonesia mengalami pertumbuhan. "Bayangkan dari Januari sampai Agustus, penonton film Indonesia itu mencapai 36 juta orang," kata Ferdinandus. Apa yang bisa dilakukan Badan Pengawas Pemilu? Dihubungi secara terpisah, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pihaknya tidak bisa bertindak karena iklan tersebut "tidak masuk kategori kampanye". "Karena sekarang ini belum ada penetapan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Jadi tentu kapasitas yang ditayangkan itu adalah sebagai Presiden," kata Ratna Dewi kepada BBC News, Kamis (13/09). "Jadi, (iklan) itu bagian dari program pemerintah," tambahnya. Dengan demikian, lanjutnya, Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk menyikapi tayangan iklan kinerja pemerintahan Jokowi yang diprotes oleh sejumlah politikus pendukung Prabowo-Sandiaga. 'Hindari ruang yang bisa menjadi kontroversi' Bagaimanapun, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, rrotes keras kubu Prabowo-Sandiaga terhadap iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo yang diputar bioskop tidak perlu terjadi apabila pembuat iklan tidak mengarahkannya kepada keberhasilan individu presiden. Semestinya, jika diniatkan sejak awal sebagai iklan kinerja pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika - sebagai pihak pembuat iklan - akan lebih memberi porsi kepada jajaran kementerian dalam materi iklan-iklannya, kata Titi. "Karena program-program, misalnya, capaian pembangunan bendungan, dan lain-lain itu 'kan capaian pembangunan oleh kementerian," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/09). Menurutnya, dari beberapa iklan pemerintah yang beredar di masyarakat terkesan menonjolkan sosok Joko Widodo, sehingga rentan ditafsirkan sebagai kampanya terselubung terkait pilpres. "Cerita terhadap keberhasilan Presiden Jokowi mungkin akan biasa-biasa saja, kalau dia tidak dalam proses untuk berkontestasi sebagai bakal calon pasangan presiden," katanya. Titi menekankan hal itu karena segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kontestasi, akan menjadi sorotan kedua pihak yang bersaing, selama menjelang pilpres. "Jadi menurut saya, siapa pun itu, mestinya menghindari ruang-ruang yang bisa menjadi kontroversi," katanya lagi. Hal lain yang dikritisi Titi Anggraini adalah penggunaan bioskop sebagai medium menayangkan iklan kinerja pemerintahan Jokowi.