Rekapitulasi hasil pileg rawan kecurangan
Proses rekapitulasi suara pemilu legislatif yang panjang dari tingkat TPS hingga nasional rawan kecurangan dan penggelembungan suara, demikian kata pengamat.
KPU diharapkan dapat mengumumkan hasil resmi pileg pada bulan Mei mendatang. Pada Selasa 15 April, rekapitulasi tingkat kelurahan ditargetkan rampung agar bisa segera dikirimkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten-kota. Pengamat pemilu sekaligus mantan komisioner KPU, I Gusti Putu Artha, menilai potensi kecurangan dalam proses rekapitulasi masih sama besar dengan pemilu sebelumnya. Kasus yang paling banyak terjadi menurut Putu Artha adalah pencurian suara antar calon legislatif di partai yang sama. "(Para caleg) bekerja untuk melakukan manipulasi secara sistematis dan terstruktur. Dia sudah hitung betul, saya harus dapat suara berapa, berapa yang kurang, dan berapa suara yang harus dia mainkan di berapa puluh TPS, di berapa desa." "Jadi kecurangan ini tidak mengubah hasil suara per partai politik secara umum tetapi potensi kecurangan di suara-suara caleg dalam partai politik yang sama." Ketua KPUD Jakarta, Sumarno, mengakui potensi manipulasi ini namun mengatakan ada beberapa cara agar proses rekapitulasi bisa dikawal dan transparan. "Antisipasinya tentu tiap tahap perhitungan suara, KPU melibatkan saksi-saksi. Selain itu, perhitungan juga dibuat terbuka sehingga masyarakat mendapatkan akses untuk melakukan pemantauan," katanya. Pemilu susulan Rekapitulasi suara dilakukan seiring masih berlangsungnya pemilu susulan di beberapa daerah. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Muhammad, Selasa (15/04), mengatakan pemilihan umum legislatif masih memungkinkan untuk digelar hingga 19 April mendatang. Pemilihan susulan atau pemilu ulang dilakukan lantaran logistik pemilu yang belum tiba atau tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan. Salah satu daerah yang masih menggelar pemilihan legislatif adalah Sumatera Selatan pada hari ini (15/04). Muhammad mengatakan selama ini pemilu susulan digelar dalam suasana kondusif, namun masih ditemukan pelanggaran. "Masih ada indikasi perubahan rekapitulasi. Jadi pada saat pemilu ulang kita menemukan bahwa masih ada oknum-oknum KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang melakukan kecurangan dengan merubah salinan C1 itu," kata Muhammad. Pelanggaran ini akan dilaporkan ke kepolisian agar diproses selama 30 hari ke depan.