Dengan bantuan SBY, seberapa besar kans Prabowo untuk mengalahkan Jokowi?
Menjelang pemilihan presiden 2019, peta politik di Indonesia mulai terbentuk seiring merapatnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke kubu Prabowo.
Akan sekuat apakah koalisi SBY-Prabowo? Dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa malam (24/07) pemimpin Partai Demokrat dan Partai Gerindra itu menyatakan bahwa mereka sama-sama terbuka untuk membentuk koalisi. Akan tetapi kendati dibantu SBY, Prabowo diprediksi akan tetap sulit melawan koalisi yang dipimpin calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) karena tingkat penerimaan publik akan pemerintah cukup tinggi—meskipun ini bisa berubah. Bagaimanapun, Partai Gerindra maupun Demokrat berkata bahwa mereka optimis, dengan rencana mengusung isu ekonomi dan platform "nasionalis-relijius". Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan menilai peluang calon petahana dalam Pilpres tergantung pada persepsi masyarakat akan kinerja pemerintahannya. Semakin baik persepsinya, semakin besar peluangnya untuk menang dibandingkan penentangnya. Dan saat ini, tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan Jokowi cukup tinggi. "Sampai Mei-Juni 2018, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana masih di antara 65-70% itu artinya tingkat kepuasan yang cukup baik, dan itu ditopang oleh kondisi politik dan ekonomi yang cukup stabil," kata Djayadi kepada BBC News Indonesia. "Nah itu berarti kans dari penantang incumbent itu tidak mudah. Apalagi calon yang muncul kan calon lama." Ia menambahkan bahwa peluang dari penantang, dalam hal ini Prabowo, akan bertambah jika kinerja pemerintah menurun dan persepsi masyarakat semakin negatif. Menurutnya ini mungkin saja terjadi karena salah satu faktor terbesar yang memengaruhi evaluasi masyarakat terhadap pemerintah adalah situasi ekonomi. Gerindra tetap optimis bahwa koalisi yang dipimpin Prabowo mampu mengalahkan kubu Jokowi. "Kalau situasi ekonomi yang sekarang masih stabil ini memburuk, misalnya inflasi naik, itu akan mengakibatkan situasi ekonomi riil memburuk dan itu bisa membebani masyarakat dan mengakibatkan kekecewaan masyarakat kepada petahana," imbuhnya. Adapun kampanye seperti #2019gantipresiden, menurut Djayadi, hanya mengkonsolidasi bagian masyarakat yang sejak awal memang menentang Jokowi, dan agaknya tidak akan efektif menarik para pendukung Jokowi ke kubu penantang. Bagaimanapun, Andre Rosiade dari Partai Gerindra menyatakan tetap optimistis bahwa koalisi oposisi mampu mengalahkan koalisi pendukung pemerintah. Kekuatan koalisi Prabowo, kata anggota badan komunikasi DPP Partai Gerindra itu, akan bertambah dengan bergabungnya SBY dan Partai Demokrat. "Pak SBY presiden dua periode, sepuluh tahun sukses memimpin Indonesia. Beliau punya partai demokrat yang elektabilitasnya pada 2014, meski ditimpa badai, masih di atas sepuluh persen. Tentu dengan bergabungnya Demokrat, memperkuat koalisi Gerindra, PKS, dan PAN," ungkapnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/07). Masalah ekonomi sehari-hari, semisal tingginya harga bahan pokok, bisa jadi batu sandungan bagi calon petahana di Pilpres mendatang. Menurut Andre, pertemuan SBY-Prabowo pada Selasa malam ditindaklanjuti dengan pertemuan tim kecil dari Gerindra dan Demokrat untuk membahas kerangka kerja sama, program kerja, dan visi-misi yang akan diusung Prabowo dengan Cawapresnya yang masih misteri. Andre mengungkapkan lebih lanjut bahwa koalisi Prabowo akan melawan sang petahana dengan mengangkat isu ekonomi. "Sekarang kan masyarakat mulai menyadari bahwa pemerintah itu salah kelola soal ekonomi. Karena masyarakat mulai merasakan betapa sulitnya hidup di zaman Pak Jokowi ini, bagaimana harga-harga kebutuhan bahan pokok begitu tinggi, di mana satu sisi pendapatan masyarakat tetap. Bahkan dengan ekonomi yang jelek ini kan banyak pengusaha yang gulung tikar," tuturnya. Ia juga menyoroti janji-janji kampanye Jokowi yang gagal ditepati, antara lain janji tidak mengimpor bahan pangan dan janji tidak menaikkan harga BBM. Direktur SMRC Djayadi Hanan setuju bahwa isu ekonomi bisa dijadikan 'titik serang' oleh kubu oposisi karena menurutnya meskipun masyarakat memberikan apresiasi yang "sangat positif" kepada sejumlah program di bidang ekonomi seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, tapi masih banyak yang mengeluh akan ekonomi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari—tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak beranjak dari 5%, di bawah janji kampanye Jokowi yakni 7%. Namun Djayadi mewanti-wanti bahwa kubu oposisi harus menawarkan alternatif. "Kalau oposisi hanya mampu mengidentifikasi masalah-masalahnya saja, tanpa memberikan solusi alternatif yang lebih baik dari petahana, maka itu akan sulit untuk membuat orang yang selama ini sudah condong kepada presiden untuk beralih," ujarnya. Sedangkan juru bicara Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, lebih menyoroti tingkat elektabilitas Jokowi yang menurutnya berada di angka rawan: "Saat ini elektabilitas Pak Jokowi itu hanya berada di kisaran 40%, bagi petahana ini rawan sekali." "Apalagi sekarang dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak SBY tentu akan lebih mudah mengalahkan Pak Jokowi." Agus Harimurti Yudhoyono (kedua dari kiri) digadang-gadang sebagai Cawapres yang akan diusulkan Partai Demokrat kepada Prabowo. Mencari Cawapres Hampir dua minggu menjelang tenggat pendaftaran untuk Pilpres 2019, yakni 4–10 Agustus, kedua sosok yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai presiden belum mengumumkan nama Cawapres. Dalam pertemuan di kediaman SBY, Prabowo berkata dalam jumpa pers bahwa sang ketua umum Partai Demokrat tidak meminta anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dijadikan Cawapres sebagai harga mati. Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa AHY termasuk nama yang dipertimbangkan sebagai Cawapres. "Kriteria yang saya butuhkan, capable, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan generasi muda karena memang pemilih mayoritas di bawah 40 tahun," kata Prabowo. "Umpama nama AHY muncul saya harus katakan, why not." Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah menyerahkan sembilan nama kader internal kepada Gerindra untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo, antara lain Anis Matta, Tifatul Sembiring dan Ahmad Heryawan. Enam partai pendukung Jokowi sebagai Capres dalam pemilihan tahun depan telah mengusulkan satu nama untuk mendampingi Jokowi, yang kabarnya merupakan seorang tokoh Islam dan nonpartai. Hampir pastinya pembentukan koalisi antara Demokrat dengan Gerindra, juga PKS dan PAN, tidak lantas memengaruhi proses pemilihan Cawapres Jokowi, menurut politikus PDI-P Masinton Pasaribu. "Kan itu sudah ada beberapa nama, tinggal dikerucutkan. Jadi itu tidak mempengaruhi atau mengubah formasi dari beberapa nama-nama yang sudah ada dalam kantungnya Pak Jokowi," ungkap Masinton kepada BBC News Indonesia. Enam partai pendukung Jokowi sebagai Capres dalam pemilihan tahun depan telah mengusulkan satu nama untuk mendampingi Jokowi. Koran Tempomelaporkan bahwa sosok yang diajukan adalah seorang tokoh Islam dari kalangan nonpartai. Djayadi Hanan dari SMRC menilai itu sebagai pilihan yang bagus, karena berarti tidak ada partai dalam koalisi yang merasa diutamakan atau dikecewakan. "Jadi itu berpotensi membuat koalisinya lebih solid," cetusnya. Namun Ferdinand Hutahaean dari Partai Demokrat melihatnya sebagai tanda kelemahan. Menurutnya, pengangkatan tokoh Islam justru menunjukkan bahwa Jokowi punya masalah dengan kelompok Islam. "Kita melihat dia punya masalah dengan kelompok Islam yang mayoritas di negara ini. Artinya apa, justru dia menunjukkan bahwa dia sedang lemah," kata Ferdinand. Kelemahan itu, lanjut Ferdinand, akan dihadang oleh koalisi oposisi – Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS – yang ia sebut bersifat "nasionalis-relijius". "Nasionalis-relijius, Islamnya dapat, non-Muslimnya dapat, segmen nasionalisnya dapat, semuanya dapat jadi itu sudah jadi koalisi yang sangat lengkap, paket lengkap untuk menantang Pak Jokowi yang kebingungan mencari wakilnya," pungkas Ferdinand.