Kekurangan makanan dan obat, warga Rohingya di Rakhine tunggu bantuan dari luar
Ratusan ribu orang Rohingya di Rakhine, Myanmar, merasa khawatir kekurangan pangan dan obat-obatan setelah operasi lembaga kemanusiaan di negara bagian itu dibatasi, kata pekerja sosial dan warga.
Sebagian warga Rohingya tinggal di perkampungan seperti di Myoma KaNyinTan, Maungdaw, Rakhine ini. Sebagian lainnya menempati kamp-kamp khusus. Sekitar 120.000 orang Rohingya yang tercatat sebagai pengungsi di Rakhine dan ditempatkan di kamp-kamp tergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping mereka yang tinggal di kamp-kamp, ratusan ribu warga Rohingya lainnya tinggal di desa-desa tetapi akses keluar dari perkampungan dibatasi. Sebelum konflik terbaru, jumlah orang Rohingya di Myanmar ditaksir sekitar satu juta jiwa, tetapi lebih dari 370.000 di antara mereka telah melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh, selama sekitar tiga minggu terakhir. Kini mereka juga memerlukan bantuan pangan setelah pergerakan mereka semakin dibatasi menyusul serangan gerilyawan Rohingya (ARSA) terhadap pos-pos polisi di Rakhine utara. Militer Myanmar kemudian melancarkan operasi militer di sana, yang oleh para pejabat Myanmar dikatakan sebagai 'operasi pembersihan terhadap teroris'. "Karena terus berlanjutnya konflik dan juga karena kondisi kemanusiaan yang semakin menurun, maka sekarang kondisinya sama antara orang-orang yang berada di dalam kamp dan orang-orang yang tinggal di desa-desa," jelas Deni Kurniawan, Koordinator Program Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) untuk Myanmar. "Mereka yang berada di luar kamp juga memerlukan bantuan makanan karena mereka tidak bisa bergerak ke kota untuk mencari makanan." Penyaluran bantuan daging kurban pekan lalu di kamp pengungsian Sittwe merupakan penyaluran bantuan terakhir PKPU sebelum pemerintah Rakhine mengeluarkan 'pembatasan'. PKPU tercatat sebagai salah satu lembaga kemanusiaan dari Indonesia yang telah lama beroperasi di Rakhine, termasuk membangun sekolah, namun untuk sementara menghentikan operasi karena pemerintah Negara Bagian Rakhine 'melarang aktivitas kemanusiaan'. "Tidak ada makanan dan obat-obatan bagi warga di kampung kami sekarang," kata Maung, seorang warga Rohingya di pinggiran ibu kota Negara Bagian Rakhine, Sittwe, dalam wawancara melalui telepon pada Selasa (12/09). Ditambahkan oleh Maung bahwa petinggi militer setempat hari ini mendatangi desanya dan mengatakan bahwa warga dilarang menggunakan pengeras suara di masjid dan tidak boleh berkumpul dalam jumlah banyak. Pembatasan dan larangan Pemerintah Negara Bagian Rakhine mengatakan pihaknya "membatasi" dan bukan melarang serta merta aktivitas lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Dikatakan oleh Sekretaris Pemerintah Negara Bagian Rakhine, Tin Maung Swe, bahwa pembatasan dilakukan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan. Dengan peraturan ini, lanjutnya, setiap LSM asing harus mendapat izin dari kementerian-kementerian terkait di tingkat pemerintah pusat dan juga izin dari pemerintah negara bagian. Seorang anak dari etnik Rakhine berada di kapal setibanya di Pelabuhan Sittwe dari Maungdau pada Sabtu (09/09). Namun, menurut Koordinator Program PKPU untuk Myanmar Deni Kurniawan, yang terjadi adalah larangan. "Saat ini pemerintah Negara Bagian Rakhine melarang aktivitas kemanusiaan di Rakhine, bahkan untuk hal yang sederhana saja seperti distribusi makanan saat ini masih dilarang," jelasnya. "Larangan berlaku untuk semua, bahkan WFP, UNHCR dan UNICEF pun sekarang berhenti dulu sementara operasinya." Pengungsi tidak hanya Rohingya Sittwe, ibu kota Negara Bagian Rakhine juga dibanjiri pengungsi etnik Rakhine yang pada umumnya beragama Buddha. Mereka mengungsi dari daerah-daerah konflik di bagian utara seperti Maungdaw. "Jadi etnik Rakhine, yang beragama Buddha, yang ketakutan terhadap konflik terjadi maka mereka mengungsi ke kota Sittwe tapi tidak di tempat-tempat pengungsian. "Biasanya mereka berada di rumah-rumah keluarga mereka, atau pemerintah memberikan tempat sementara tapi tidak mencolok sebagai kamp pengungsian," tutur Deni Kurniawan, yang baru pekan lalu kembali dari Sittwe dan sekarang berada di Yangon. Seorang petugas membopong seorang pengungsi dari etnik Rakhine ketika tiba di Sittwe. Rakhine, atau dikenal dengan nama Arakan oleh kelompok Rohingya, merupakan negara bagian termiskin di Myanmar dengan jumlah penduduk 3,1 juta berdasarkan sensus pada 2014. Sebagian besar adalah suku Rakhine yang mayoritasnya adalah pemeluk Buddha 96,2%, penduduk yang beragama Kristen 1,8 dan 1,4% Muslim tetapi tidak mencakup orang-orang Rohingya. Sensus penduduk tidak mencakup Rohingya karena dianggap bukan warga negara, tetapi digolongkan sebagai pendatang gelap dari Bangladesh walaupun mereka sudah tinggal di Rakhine dari generasi ke generasi.