Suriah izinkan penyidikan senjata kimia
Pemerintah Suriah setuju untuk mengizinkan penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan investigasi terhadap dugaan penggunaan senjata kimia di dekat Damaskus.
Klaim jumlah korban tewas belum bisa dibuktikan secara independen. Tim penyidik PBB akan mulai bekerja pada Senin (26/08). Dalam pernyataan dari Menteri Luar Negeri Suriah yang disiarkan di televisi negara mengatakan persetujuan itu telah disepakati pada Minggu (25/08) bersama utusan PBB untuk pelucutan senjata, Angela Kane. Angela Kane sendiri tiba di Suriah pada Sabtu (24/08) lalu untuk merundingkan penyidikan tersebut dengan Suriah. Persetujuan ini berlaku "efektif segera", tambah pernyataan tersebut. Juru bicara untuk Sekjen PBB Ban Ki-moon, kemudian mengumumkan bahwa penyidik "bersiap-siap untuk melakukan kegiatan di tempat pencarian fakta", dimulai pada Senin (26/08). Sebuah gencatan senjata akan diamati pada lokasi yang terkena dampak, kata pernyataan itu. Saling tuduh Aktivis oposisi mengatakan tentara Suriah membunuh sekitar 300 orang di beberapa daerah pinggiran sebelah timur dan barat ibu kota pada Rabu (21/08) lalu, dengan menggunakan senjata kimia. Namun, media pemerintah mengatakan bahan kimia tersebut ditemukan di terowongan yang digunakan oleh pihak pemberontak dan tentara juga menderita "kekurangan nafas" dalam pertempuran di sekitar Jobar. Televisi negara, sementara itu, melaporkan gubernur distrik Hama, Anas Abdul-Razzaq Naem, tewas akibat ledakan bom mobil. Rusia, sekutu utama Suriah, menyambut baik keputusan untuk mengizinkan penyidikan, tetapi memperingatkan negara barat untuk tidak menyiasati hasilnya. Adapun Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, memperingatkan bahwa bukti-bukti mungkin saja sudah dihilangkan atau dihancurkan dalam selang lima hari sejak penyerangan. "Banyak bukti bisa telah dihancurkan oleh... pemboman artileri, bukti lain bisa menjadi rusak selama beberapa hari terakhir, dan bukti lainnya bisa saja [sengaja] dirusak," katanya.