Pemerintah: Tidak akan ada kudeta di Thailand
Menteri Pendidikan Thailand mengatakan kepada BBC ia tidak yakin kudeta akan terjadi meski unjuk rasa anti pemerintah telah memasuki hari kelima.
Unjuk rasa anti pemerintah dimulai hari Minggu (24/11) Chaturon Chaiseng menyebut situasi di sana "cukup serius" dan tujuan para demonstran, untuk menggulingkan pemerintah, sebagai "tidak konstitusional." Tetapi ia mengatakan "sejauh ini" militer tidak tampak memberikan dukungan kepada pengunjuk rasa. Dukungan itu diperlukan jika rakyat hendak melakukan kudeta. Biro penyelidik Thailand terpaksa untuk mengungsi pada hari Rabu. Massa, yang menuntut pemeirntah untuk mundur, menyasar kompleks kantor pemerintah di luar kota Bangkok. Pemimpin aksi mengatakan mereka ingin menutup seluruh kementerian untuk memicu kekacauan. Mereka menuduh pemerintah pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, dikendalikan oleh sang kakak yaitu mantan PM Thaksin Shinawatra. WNI agar waspada Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan ia prihatin dengan "ketegangan politik yang meningkat" di ibukota Thailand. "Sekjen menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak menggunakan kekerasan dan menunjukkan rasa hormat kepada hukum dan hak asasi manusia," kata juru bicaranya. Sementara itu, Kedutaan Besar RI di Bangkok meminta warga negara Indonesia untuk waspada dan menghindari lokasi unjuk rasa. "Agar seluruh WNI di Thailand khususnya di Bangkok untuk menghindari tempat-tempat berlangsungnya demonstrasi seperti di Monumen demokrasi dan Jalan Rachadamdoen untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan," demikian pernyataan KBRI Bangkok dalam rilis yang diterima BBC Indonesia. KBRI Bangkok dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia bekerja sama untuk memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan bagi WNI.