Referendum Turki mendukung wewenang baru untuk presiden
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan kemenangan atas referendum yang akan memberikan wewenang baru bagi presiden.
Para pendukung Presiden Erdogan merayakan kemenangan di kantor pusat Partai AK di Istanbul. Pengakuan kemenangan tersebut dinyatakannya di Istanbul ketika 99% suara sudah dihitung, Minggu (16/04), dengan suara 'Ya' mencapai 51,3% dan 'Tidak' sebesar 46,7%. Para pendukungnya Erdogan mengatakan pergantian sistem parlementer menjadi sistem presidensial akan memodernkan negara itu. Seorang perempuan menulis tangannya dengan 'Tidak' dalam satu kegiatan kampanye di Istanbul. Bagaimanapun dua partai posisi utama menantang hasil tersebut dengan Partai Repulik Rakyat, CHP, menuntut penghitungan ulang atas sekitar 60% suara. Kemenangan suara 'Ya' juga akan membuat Presiden Erdogan bisa berkuasa hingga tahun 2029 mendatang. Sekitar 55 juta warga Turki memiliki hak pilih di 167.000 tempat pemungutan yang tersebar dan partisipasi pemilih diperkirakan tinggi sementara warga Turki yang tinggal di luar negeri sudah lebih dulu memberikan suara. Presiden Erdogan memberikan suara di Istanbul didampingi istri dan dua cucunya. Apa pentingnya perubahan ini? Dukungan atas referendum akan menjadi perubahan konstitusi yang terbesar di Turki sejak menjadi republik sekitar seabad lalu. Presiden akan mendapat wewenang besar dalam menunjuk menteri, mengeluarkan dekrit, memilih hakim senior, dan membubarkan parlemen. Dengan sistem yang baru, maka peran perdana menteri dicabut dan kekuasaan terpusat di tangan presiden, yang akan membawahi birokrasi negara. __________________________________________________________________ Yang antara lain diatur dalam konstitusi baru -. Rancangan konstitusi menetapkan pemilihan parlemen dan presiden mendatang akan digelar pada 3 November 2019. -. Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode. -. Presiden akan bisa menunjuk langsung para pejabat tinggi, termasuk menteri kabinet -. Presiden juga akan bisa menunjuk satu atau beberapa wakil presiden Konstitusi baru akan menghapus jabatan perdana menteri, yang saat ini dipegang oleh Binali Yildirim. -. Jabatan perdana menteri, yang saat ini dipegang Binali Yildirim, akan dihapus -. Presiden memiliki wewenang untuk campur tangan dalam peradilan, yang menurut Presiden Erdogan dipengaruhi oleh Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh berada di belakang kudeta yang gagal Juli 2016 lalu. -. Presiden akan menetapkan keadaan darurat atau tidak ___________________________________________________________________ Presiden Erdogan mengatakan perubahan diperlukan untuk menangani masalah keamanan, sembilan bulan sejak upaya kudeta militer yang gagal, dan mencegah lemahnya pemerintahan koalisi seperti di masa lalu. "Suara rakyat adalah tentang sistem pemerintahan yang baru di Turki, pilihan tentang perubahan dan transisi," katanya usai memberikan suara di Istanbul. Sistem baru, jelasnya, akan mirip dengan di Prancis dan Amerika Serikat serta akan membawa ketenangan pada masa kerusuhan yang disebabkan oleh pemberontakan Kurdi, militan Islam, dan konflik di negara tetangga Suriah, yang menyebabkan arus pengungsi. Pendukung kubu 'Tidak' berpendapat pilihan mereka adalah untuk menjamin kebebasan. Bagaimana dengan kubu 'Tidak'? Para pengkritik mengatakan usulan perubahan akan membuat presiden menjadi terlalu berpengaruh dengan kekuasaan satu orang tanpa sistem pemeriksaan dan keseimbangan seperti dalam sistem presidensial lainnya. Mereka juga berpendapat keterkaitannya dengan satu partai politik -Presiden Erdogan bisa meneruskan kepemimpinan di Partai AK- akan mengakhiri sikap netral. Kemal Kilicdaroglu -pemimpin Partai CHP- mengatakan dalam sebuah kampanye di ibu kota Ankara bahwa kemenangan 'Ya' akan membahayakan negara. "Kita menaruh 80 juta orang... di dalam sebuah bus tanpa rem," tegasnya. Pendukung kubu 'Tidak' mengaku diintimidasi pada masa kampanye dan media Turki yang diikat dengan peraturan ketat membuat kecilnya peliputan tentang mereka.