Habib Bahar bin Smith: Ceramah 'kritik satire' ke Jokowi hingga 'isu bias gender'
Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi oleh dua pihak atas ceramahnya yang diduga mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol negara.
Bahar bin Smith dilaporkan polisi karena ceramahnya diduga menghina simbol negara. Mereka yang mendukung Bahar bin Smith mengatakan ceramahnya adalah kritik satire, sedangkan ketua Komnas Perempuan menganggap, ceramah itu bias gender. Pakar hukum mengatakan ada kebebasan untuk berpendapat, namun kebebasan ini harus juga melihat kepentingan publik. Salah satu pendukung Bahar bin Smith adalah Damai Hari Lubis, kepala Divisi Hukum Persaudaraan Alumni (PA) 212. "Kalau satu saja yang kritik lalu dilaporkan, bagaimana jika ada satu juta orang yang lakukan kritik, bisa jadi semua juga dilaporkan," kata Damai Hari Lubis. "Kebebasan berpendapat terpancung, orang jadi ngeri, (ceramah Bahar bin Smith) tujuannya memperbaiki untuk membangun," katanya. Ia menjelaskan kata "banci" dalam ceramah ditujukan untuk mendorong "agar Presiden Joko Widodo bisa bersikap tegas". "Itu satire, puitis, kritik kepada seorang public figure (presiden), itu risiko sebagai penguasa, harus mau dikritik," kata Damai, seraya menambahkan bahwa ceramah tersebut adalah "bentuk kebebasan berpendapat". Dua pihak yang melaporkan Bahar bin Smith adalah Jokowi Mania (Joman) dan Cyber Indonesia. Menurut mereka, ceramah Bahar bin Smith adalah "penghinaan dan ujaran kebencian serta diskriminasi ras dan etnis". Ketua Forum Shuhada, Hasri Harahap, mengatakan pelaporan terhadap Habib bin Bahar "mencerminkan panasnya suhu politik". Ia mengatakan "mencari kesalahan umat Islam khususnya yang sekarang dukung lawan politik rezim (Pemerintahan Joko Widodo), adalah hal yang berlebihan". Ia menjelaskan bahwa ceramah Bahar bin Smith "isinya pedas, sama pedasnya dengan pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Shihab". "Kritik dari pendakwah terhadap rezim yang sekarang itu sah-sah saja, dan jadi pemimpin harus tebal telinga kalau dikritik," tambah Hasri. Bagi Hasri, ceramah Bahar bin Smith "adalah sindiran halus". Ia menambahkan kasus ini akan menambah semangat untuk hadir di acara reuni gerakan 212. Dianggap sudutkan perempuan Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu, menilai bahwa ceramah itu sarat bias gender yang muncul dari cara pandang patriarki. "Itu sesuatu yang sifatnya bisa dikonotasikan dengan fungsi reproduksi yang digambarkan lewat perempuan, perempuan seperti second class (kelas kedua) yang tak terlalu dianggap penting, tak punya ketegasan, kecerdasan dan keberanian," kata Azriana. Ketua Forum Shuhada: Kasus ini akan menambah keinginan hadir di reuni 212. Sikap dari Komnas Perempuan terhadap kasus ini adalah agar kasus itu bergulir melalui proses hukum. Azriana menambahkan bahwa dalam ceramah itu harus dilihat pula bentuk pandangan diskriminatif berbasis gender yang harusnya tidak boleh muncul dari tokoh-tokoh publik terutama penceramah agama. Ahli hukum pidana, Eva Ahyani, berpendapat dalam konteks hukum dan hak asasi manusia (HAM), sebenarnya HAM memberikan kebebasan untuk individu berekspresi dan berpendapat, meskipun ada kepentingan publik yang harus dilihat. "Batasan-batasan yang dibuat negara dalam undang-undang harus dipahami sebagai sesuatu yang positif manakala dipakai untuk menjaga ketertiban umum, agar hak asasi seseorang tidak terlanggar demi pemenuhan hak asasi orang lain," kata Eva. Menurutnya negara berperan terhadap wasit, untuk mengukur agar tidak menghalangi kebebasan seseorang tetapi juga mengingatkan jika ada batasan-batasan yang berpotensi untuk dilanggar. Dalam ranah hukum, Eva mengibaratkan kasus ini dengan istilah tabayyun atau melakukan cek dan klarifikasi. "Kita harus lihat ketika perbuatan seseorang dilakukan, apa yang ada di benaknya? Belum tentu yang mendengar dan menyampaikan (ceramah) memiliki tafsir yang sama, butuh cek dan ricek," kata Eva. Ia menjelaskan peran negara dalam hal ini adalah memfasilitasi penjelasan dari pihak yang dilaporkan tentang maksud dan tujuan ceramahnya. "Klarifikasi itu penting, agar kesalahpahaman bisa diluruskan, lalu negara juga bisa memastikan apakah kasus itu layak atau tidak dipidana," kata Eva.