KPI soroti pemihakan televisi dalam pilpres
Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, menyatakan, sejumlah stasiun televisi milik petinggi partai politik cenderung memihak kepada kubu calon presiden Jokowi atau Prabowo, sehingga dapat merugikan masyarakat.
Komisioner KPI bagian pengawasan Agatha Lily (tengah) bersama komisioner KPI lainnya. Hal ini didasarkan dari pemberitaan dan penayangan iklan yang ditampilkan beberapa televisi selama menjelang pemilu presiden saat ini. Temuan Komisi Penyiaran Indonesia, KPI menyebutkan, sejumlah media televisi, khususnya televisi berita, cenderung memihak kepada calon Presiden dari kubu Jokowi atau Prabowo, baik sisi pemberitaan atau iklannya. "Berdasarkan pemantauan KPI, kami menilai, menjelang pilpres, beberapa televisi menunjukkan ketidaknetralan," kata Komisioner KPI bidang pengawasan, Agatha Lily, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (27/05) sore. Menurutnya, sejumlah televisi berlomba memanfaatkan frekuensi yang dimiliki publik itu untuk kepentingan salah satu capres dan cawapres. "Hal ini tampak bukan hanya pada durasi, tetapi juga frekuensi kemunculan capres tersebut. Bahkan kecenderungan pemberitaannya," jelas Agatha. Dia menyatakan, pemberitaan dan penayangan iklan yang tidak netral terkait pilpres, dapat masuk kategori pelanggaran etika penyiaran. "Karena masyarakat yang dirugikan," ujar Agatha. Semakin menguat Laporan KPI menyebutkan, pemihakan itu makin menguat setelah masing-masing calon presiden mendeklarasikan diri pada awal Mei lalu. Seperti diketahui, sejumlah pemilik media televisi bergabung dalam koalisi pendukung calon presiden Jokowi atau Prabowo. Pemilik Metro TV adalah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat yang mendukung capres Jokowi-Jusuf Kalla, sementara pemilik TVOne dan ANTV adalah Aburizal Bakire, Ketua Umum Partai Golkar, anggota koalisi capres Prabowo-Hatta Radjasa. Adapun pemilik Media Nusantara Citra, Harry Tanoesoedibjo berada di barisan pendukung capres Prabowo Subianto Wakil pemimpin redaksi TV One, Totok Suryanto mengatakan, setiap pemirsa televisi memiliki hak sepenuhnya untuk tidak mengikuti berita yang mereka sajikan. "Jika tidak sependapat, tidak perlu diikuti media itu," kata Totok kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (27/05) sore. Namun demikian, lanjutnya, setiap media memiliki sudut pandang yang tidak hanya satu arah. "Artinya, kalau semua media cuma memiliki satu pandangan terhadap suatu persoalan, maka yang rugi itu masyarakat," kata Totok. "Karena hanya dapat satu arah." Menghentikan acara Sampai sekitar pukul 17.00 WIB, BBC Indonesia belum berhasil menghubungi pimpinan redaksi Metro TV. Namun sebelumnya kepada Koran Tempo (Senin, 26/5), Direktur pemberitaan Metro TV, Suryopratomo, membantah anggapan bahwa medianya tidak berimbang dan cenderung memihak calon presiden tertentu. "Kami bukan politikus, bukan corong, dan bukan media terafiliasi," kata Suryopratomo kepada Koran Tempo. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI berencana mengumumkan temuannya pada pekan ini. Menurut KPI, jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menegur pimpinan media televisi tersebut hingga menghentikan acara yang dianggap melanggar etika penyiaran.