Covid-19 di Jakarta: Pemprov DKI berencana isolasi semua orang positif virus corona: 'Apakah tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatannya ada?'
Rencana Pemprov DKI Jakarta mengisolasi semua orang yang positif virus corona — termasuk yang tidak menunjukkan gejala (OTG) — di fasilitas kesehatan milik pemerintah, dianggap tidak akan efektif.
(Foto ilustrasi) Dua petugas medis kelelahan setelah melakukan tes swab kepada sejumlah warga. Rencana tersebut juga dianggap berpotensi akan memperparah sistem kesehatan yang saat ini sedang kewalahan, kata seorang dokter paru-paru. Hal itu didasarkan fakta terbatasnya jumlah tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta anggaran dalam menampung semua pasien tersebut. "Menangani pasien sedang dan berat saja, kami tenaga kesehatan kelelahan, apalagi ditambah OTG yang jumlahnya hampir 70% dari mereka yang terinfeksi," kata dokter spesialis paru-paru dari Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Faisal Yunus kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Rabu (03/09). Rencana itu juga dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI yang melonggarkan aktivitas masyarakat di ruang publik — seperti tempat perbelanjaan, restoran, hingga rencana membuka bioskop, kata Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Nuning Nuraini. "Menginjak rem dan gas itu tidak mungkin bisa dilakukan secara bersamaan. Belum tepat saat ini Jakarta dan Indonesia melakukan rileksasi di tengah peningkatan kasus yang semakin tinggi," kata Nuning. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa semua pasien Covid-19—baik yang menunjukkan gejala dan tidak—akan menjalani isolasi di fasilitas kesehatan milik pemerintah. "Dengan begitu kita akan bisa memutus mata rantai [penyebaran Covid] lebih efektif," kata Anies. Sejalan dengan itu, Kepada Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Widyastuti juga mengatakan, Pemprov DKI akan menambah hingga 1.800 tenaga kesehatan professional dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam menangani pasien Covid 19. 'Tenaga perawat di Wisma Atlet masih kurang' Lia Octora bersama anaknya. Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta itu tidak akan berjalan efektif, lantaran terbatasnya jumlah tenaga medis, dirasakan seorang ibu yang anaknya dirawat di Wisma Atlet, Jakarta. "Kalau fasilitas saya puas, seperti makanan, hingga pelayanan kepada pasien. Tapi untuk jumlah tenaga medis masih kurang," kata Lia Octora, yang menghabiskan waktu dua minggu menemani anaknya yang terinfeksi virus corona di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Menurut Lia, dalam satu lantai terdapat sekitar 30 pasien yang dilayani dengan sabar dan baik oleh hanya lima orang perawat. Perawat tersebut, kata Lia, bukan hanya mengurusi masalah kesehatan, namun juga harus mengambil barang-barang dari luar yang dikirimkan kepada para pasien. "Mereka kewalahan, dan terlihat kelelahan. Tapi mereka tetap dengan sabar melayani kami para pasien," kata Lia. Berdasarkan informasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah puluhan perawat yang meninggal di Indonesia akibat virus corona. Untuk di Jawa Timur saja, per 18 Agustus lalu, telah 21 perawat gugur dalam bertugas. 'Memang tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatannya ada?' Petugas Kecamatan Cilandak membawa peti jenazah saat melakukan kampanye bahaya Covid-19 di Jakarta, Senin (31/08). Dokter spesialis paru-paru yang bertugas di RS Persahabatan, Faisal Yunus, menyebut rencana Pemprov DKI itu sebagai langkah yang tidak efektif dan mustahil dilaksanakan, terlebih lagi, juga dapat memperparah sistem kesehatan yang sedang kewalahan akibat virus corona. "Sekitar 70% yang terjangkit corona itu OTG, hanya sekitar 5% yang sedang hingga berat, dan untuk merawat yang 5% saja kami di RS kelelahan dan kewalahan, apalagi ditambah OTG," kata Faisal. Faisal mencontohkan, RS Wisma Atlet yang mampu menampung ribuan orang dan hanya menangani pasien gejala ringan saja penuh. Lalu, RS Persahabatan dan RS Sulianti Saroso yang merawat pasien sedang hingga berat juga penuh, begitu juga dengan rumah sakit lainnya, katanya. "Jadi, nanti mau dirawat di mana? Punya duit tidak? Dan punya orang [tenaga medis] tidak? Ini orang yang sakit sedang hingga berat yang mau dirawat saja tidak ada tempat, apalagi pemerintah mau bilang semua orang positif dirawat. "Tidak ada negara di dunia yang melakukan itu," kata guru besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi dari Universitas Indonesia ini. Dibanding mengisolasi pasien OTG di fasilitas pemerintah yang akan menghabiskan energi besar dan memperparah sistem kesehatan yang tengah goyah akibat virus corona, Faisal memiliki usulan. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi secara tegas guna menyadarkan para penduduk untuk melakukan isolasi mandiri dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sistem kesehatan di Indonesia kini sedang kewalahan, khusus yang dialami oleh para dokter, menurutnya. Data Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan ada 100 orang dokter yang meninggal dunia selama pandemi Covid-19. Di RS Persahabatan, 126 pegawai positif terjangkit virus corona dari total 2.141 pegawai. Dari jumlah tersebut dua orang meninggal. Dari Maret hingga Agustus, RSUP Persahabatan telah merawat total 2.235 pasien Covid-19, dan 5.300 pasien di poli suspek covid-19. 'TIdak bisa injak rem dan gas bersamaan' Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan fasilitas umum menggunakan cairan disinfektan di lima wilayah DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona. Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Nuning Nuraini menjelaskan rencana Pemprov itu akan menjadi upaya yang percuma dilakukan jika terjadi terus pelonggaran atas ruang gerak masyarakat, seperti yang terbaru adalah diizinkan bioskop buka. "Itu sama seperti gas dan rem yang diinjak bersamaan, hanya akan merusak mesin dan ban. Menurut saya Jakarta dan Indonesia secara umum belum tepat melakukan relaksasi," kata Nuning. Berdasarkan perhitungan jangka pendek pada 31 Agustus lalu, kata Nuning, tingkat penularan di Jakarta diprediksi masih akan tinggi dalam tujuh hari ke depan. Sedangkan jika ditarik secara luas, tingkat penularan di Indonesia belum mencapai akhir dari gelombang pertama. "Estimasinya, puncaknya masih akan terjadi di akhir tahun. Tapi dengan longgarnya beberapa aspek maka kasusnya bisa semakin naik dan waktunya semakin panjang," kata Nuning. 'Rencana Pemda DKI harus diapresiasi' Warga melintasi replika peti mati dan papan himbauan waspada COVID-19 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (01/09). Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, yang merupakan partai koalisi pendukung Anies Baswedan, Syarif mengatakan rencana tersebut patut diapresiasi, karena bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Terkait dengan keterbatasan anggaran, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan, menurut Syarif, pasti sudah diperhitungkan secara matang oleh Pemda DKI, katanya. "Kebijakan bertujuan baik harus didukung. Yang perlu dikritisi dan diawasi itu adalah pelaksanannya sesuai perencanaan atau tidak, penggunaan anggaran transparat dan akuntabel atau tidak," kata Syarif. Syarif pun menegaskan, tersedia anggaran jika rencana itu dilaksanakan, dan terdapat fasilitas publik, seperti gelanggang olahraga yang dapat diubah menjadi tempat isolasi. "Sedangkan tenaga medis bisa direkrut dan diberikan insentif. Karena tidak mungkin bagi mereka yang tinggal di tempat padat penduduk melakukan isolasi mandiri. "Bagaimana caranya? Makanya perlu difasilitasi pemerintah dengan menyediakan tempat isolasi," kata Syarif. Bagaimana pendapat Ikatan Dokter Indonesia? Senada dengan itu, Humas dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dr Halik Malik mendukung rencana Pemprov DKI mengisolasi pasien positif corona. "Di Jakarta kemampuan pemeriksaan sangat baik, bahkan tiga kali lipat dari kapasitas ideal pemeriksaan. Tenaga kesehatan dan relawan bisa dilibatkan, dan jumlahnya cukup memadai. "Jadi tidak ada kendala tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sehingga masuk akal jika kebijakan ini diterapkan. Jakarta juga mungkin bisa jadi percontohan bagi daerah lain," kata Halik. Lebih dari itu, isolasi bagi pasien OTG juga tidak memerlukan perawatan kesehatan yang berbeda dengan pasien ringan, sedang dan berat sehingga petugas kesehatan cukup melakukan kunjungan beberapa hari sekali dan berjaga lewat telepon. "Jadi yang paling prinsip biaya akomodasi saja seperti tempat tinggal, makan dan minum, untuk petugas dapat melakukan pemantauan secara berkala," kata Malik. Lanjut Halik, rencana itu juga tepat dilakukan, karena tidak berhasilnya isolasi mandiri yang dilakukan para pasien Covid-19 yang memunculkan beberapa klaster baru, bahkan sampai ke tingkat keluarga. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa semua pasien Covid-19 baik yang menunjukan gejala dan tidak akan menjalani isolasi di fasilitas kesehatan milik pemerintah. "Dengan begitu kita akan bisa memutus mata rantai [penyebaran Covid] lebih efektif," kata Anies. Berdasarkan data Rabu (02/09), jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia terjadi penambahan 3.075 sehingga total adalah 180.646 orang. Untuk, total kesembuhan bertambah 1.914, menjadi 129.971 kasus dan kasus meninggal bertambah 111 menjadi total meninggal 7.616 kasus di seluruh Indonesia. Untuk di DKI Jakarta sendiri, per data Rabu (02/09), total kasus positif adalah 42.303 kasus yang bertambah 1.053 dari kemarin. Dalam empat hari terakhir, penambahan orang yang terinfeksi virus corona harian di Jakarta berkisar dari 941 hingga 1.053 kasus, dengan total meninggal mencapai 1.237 orang.