Sejumlah warga lainnya menuturkan bahwa sejak awal pembangunan, pagar laut itu sudah bikin kesal nelayan setempat. Pasalnya, mereka yg biasanya langsung berlayar harus memutari pagar yg didirikan.

“Biasa beli solar tiga liter ini bisa jadi delapan liter,” tutur mereka. Selain itu, menurut Dulrasid, seorang nelayan senior di Kronjo, keberadaan pagar laut sangat membahayakan para nelayan, utamanya saat air pasang dan cuaca buruk. Ia menuturkan tak sekali-dua kali nelayan menabrak pagar laut tsb. 

Pada September, para nelayan kemudian mengadu ke Polairud setempat. Laporan itu agaknya sampai ke markas Polairud di Karangantu, di Serang, Banten. Petugas kepolisian tersebut kemudian datang dng kapal besar di laut Pulau Cangkir.

Pengerjaan sempat terhenti setengah bulan sejak kedatangan petugas polisi tersebut. Kendati demikian, berlanjut lagi hingga akhirnya tuntas pada akhir Oktober. “Katanya harus selesai sebelum Natal,” ujar seorang warga.

Bambu-bambu mulai ditancapkan di laut sekitar 500 meter hingga satu kilometer dari muara kali. Di laut, bentuk “pagar bambu” itu beragam. Ada yang ditancapkan satu satu. Ada juga yg dibuat semacam koridor dng jaring di sampingnya dan anyaman bambu yg bisa dilangkahi. 

Pagar yang bisa dinaiki biasanya mengular melingkupi bidang luas tertentu. Kebanyakan pagar bambu membentuk semacam persegi panjang dengan bukaan di salah satu sisinya. Dilihat dengan drone yang dioperasikan fotografer Jurnalis, ia mirip dengan kapling-kapling pertanahan.

Dari foto udara Jurnalis (lihat di lampiran post ini), pagar laut terlihat di perairan Kampung Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut di pesisir Laut Tangerang, Banten itu terbentang sepanjang 30,16 kilometer. 

Saat ini, menurut warga pengurugan sedang berhenti. Ini terkait dengan viralnya pemberitaan di media sosial yang memantik keberanian sebagian warga untuk berunjuk rasa. Apalagi beberapa waktu lalu di wilayah itu salah satu truk yang membawa pasir untuk mengurug tanah menabrak anak kecil dan memicu kemarahan warga.

Warga lainnya yg merupakan tokoh masyarakat setempat mengungkapkan bahwa sepengetahuannya pagar laut tersebut memang dikerjakan oleh pihak pengembang. Ia menyangkal bahwa pagar-pagar itu bikinan para nelayan dan warga. “Warga biasa mana bisa bikin begitu. “Dananya miliaran itu berapa juta batang bambu itu. Satu malam itu bisa delapan truk yang datang,” katanya.

Ia mengungkapkan, setahun sebelum ada pagar laut sudah ada kabar pembebasan tanah warga untuk keperluan PSN PIK 2. Baru kemudian pagar laut dibangun bersamaan dengan penyelesaian pembebasan lahan.

Ia mengungkapkan hampir 90 persen tanah milik warga sudah dibebaskan.  “Banyak di sini, sudah 90 persen (pembebasan lahannya),” katanya. 
Pihaknya mengungkapkan terkesan ada intimidasi kepada masyarakat untuk melepas tanah. Bahkan sebelum ramai-ramai soal pagar laut, soal pembebasan lahan ini yang membuat heboh lebih dulu.

“Jadi yang dipermasalahkan itu harga tanah itu sebenarnya. Yang saya kaget yang survei itu dari Rp 300 ribu (per meter) jadi 50 ribu, sekarang jadi Rp 48 ribu per meter,” katanya.

“Sebetulnya kalau saya pribadi nggak mau jual, karena keterpaksaan ya daripada tanah diurug uang nggak dapet,” katanya tertunduk. “Masyarakat tidak mampu dan tidak ada yang berani berontak, orang paling kaya di sini aja kalah, apalagi kita yang nggak punya apa apa,” tambahnya. 

Namun demikian Kuasa Hukum pengembang PIK2 menyampaikan bantahannya atas sejumlah informasi dan kesaksian dari warga di kawasan pesisir Tangerang tersebut. “Saya konfirmasi ke manajemen ASG, nggak ada, itu fitnah semua. Gak ada pembelian (untuk pembebasan lahan) di situ, termasuk juga informasi dari warga tentang  pagar laut yang terbuat dari bambu itu. “Fitnah!” tegas kuasa hukum pengembang itu.