Paradoks Kekuasaan di Negeri Lembayung

Di sebuah negeri bernama Lembayung, dua tokoh besar sedang bergulat dalam dinamika kekuasaan. Sang ibu bangsa, Megawati, adalah pemimpin yang telah membangun fondasi politik negeri ini, sedangkan Jokowi, murid yang pernah ia angkat dari akar rumput, kini duduk di kursi tertinggi sebagai pemimpin negeri. Hubungan mereka erat, namun seperti semua cerita politik, kedekatan itu mengandung paradoks.

Paradoks Kekuasaan: Fondasi Versus Kebebasan

Megawati percaya bahwa kekuasaan adalah seni kendali. Dalam pikirannya, seperti yang diajarkan oleh Machiavelli, seorang pemimpin harus menjaga loyalitas dan kendali terhadap orang-orang yang ia bimbing. Kekuasaan, bagi Megawati, bukan hanya tentang memimpin; itu tentang memastikan bahwa jejak langkahnya tetap dihormati bahkan ketika ia tidak lagi berada di puncak.

“Aku telah menciptakan jalan ini,” ujar Megawati suatu hari dalam pertemuan rahasia dengan Jokowi. “Tanpa fondasi yang aku bangun, kau tidak akan pernah ada di posisi ini. Jangan lupa siapa yang membawamu ke sini.”

Namun, Jokowi memiliki cara pandang yang berbeda. Ia percaya bahwa kekuasaan sejati adalah tentang melayani rakyat, bukan tentang mempertahankan hierarki. Baginya, paradoks kekuasaan adalah bahwa seorang pemimpin yang terlalu ingin mempertahankan kendali justru kehilangan legitimasi dari rakyatnya.

“Bu Mega,” jawab Jokowi dengan nada hati-hati, “saya sangat menghormati peran Ibu dalam perjalanan saya. Tapi, negeri ini tidak bisa terus-menerus dikelola dengan bayangan masa lalu. Rakyat memilih saya untuk membawa perubahan.”

Benturan Filosofi Machiavellian

Machiavelli pernah berkata bahwa seorang pemimpin harus menjadi singa yang menakutkan dan serigala yang licik. Megawati memandang peran ini sebagai keharusan untuk memastikan stabilitas. Baginya, kontrol terhadap Jokowi adalah cara untuk menjaga kesinambungan kekuasaan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk partai yang ia pimpin.

Namun, Jokowi memandang prinsip Machiavelli dari sisi lain. Ia merasa bahwa dalam dunia modern, kekuasaan yang tidak berakar pada legitimasi rakyat akan mudah rapuh. Ia memilih menjadi “serigala” yang mendekati rakyat dengan kejujuran, bukan ketakutan.

“Apa gunanya kekuasaan,” pikir Jokowi, “jika hanya menjadi alat untuk mempertahankan struktur lama? Kekuasaan harus menjadi medium perubahan, bukan rantai yang mengikat.”

Paradoks yang Tak Terhindarkan

Hubungan Megawati dan Jokowi semakin tegang ketika beberapa kebijakan Jokowi mulai menyimpang dari garis partai. Megawati merasa bahwa Jokowi, yang dulu ia angkat sebagai pemimpin rakyat, kini seperti melupakan akar loyalitasnya. Di sisi lain, Jokowi merasa bahwa ekspektasi Megawati adalah penghalang untuk kebebasannya dalam memimpin.

Dalam sebuah diskusi tertutup, Megawati berkata dengan tajam,
“Jangan lupa, Jokowi. Siapa yang memberi panggung kepadamu. Tanpa aku, kau hanyalah seorang wali kota kecil.”

Jokowi menatapnya dengan tenang dan menjawab,
“Dan tanpa rakyat, Bu, kita semua hanyalah aktor di panggung kosong.”

Paradoks yang Abadi

Kisah Megawati dan Jokowi mencerminkan paradoks kekuasaan seperti yang diuraikan Machiavelli. Kekuasaan membutuhkan kontrol, tetapi terlalu banyak kontrol justru bisa melemahkan pemimpin itu sendiri. Kekuasaan harus menghasilkan kebebasan, tetapi kebebasan yang berlebihan bisa mengancam stabilitas.

Di akhir cerita, Megawati dan Jokowi tetap saling menghormati, tetapi hubungan mereka tidak pernah sama. Mereka menjadi simbol dua sisi kekuasaan: Megawati sebagai fondasi yang menjaga struktur, dan Jokowi sebagai agen perubahan yang menantang status quo.

Machiavelli mungkin tersenyum dari kejauhan, melihat paradoks kekuasaan ini terulang dalam sejarah. Karena, seperti yang ia tulis dalam 
The Prince:
“Lebih baik ditakuti daripada dicintai, tetapi pemimpin sejati tahu kapan harus menjadi keduanya.”

✍️