Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hingga dampak buruk terhadap lingkungan. Alih-alih meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, serta pertahanan dan keamanan nasional, PSN justru membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Menurut Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM, tata kelola PSN yang sering mengabaikan HAM menjadi akar berbagai pelanggaran. Penetapan proyek secara top-down dan eksklusif juga mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perencanaan dan pelaksanaan, menjadikan PSN sebagai sumber pelanggaran hak-hak dasar masyarakat.

Selain itu, PSN dinilai kerap menimbulkan konflik agraria. Dewi Sartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menyebut banyak PSN tidak memiliki legitimasi prosedural, sarat maladministrasi, serta kurang transparan, sehingga memicu konflik di berbagai wilayah. Menanggapi permasalahan ini, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk meninjau ulang model pembangunan PSN yang dinilai eksklusif, diskriminatif, dan kerap menyalahgunakan wewenang. Pemerintah juga didesak melakukan evaluasi mendalam dan partisipatif terhadap PSN yang telah berjalan serta menunda pelaksanaan proyek-proyek PSN mendatang. 

Selengkapnya: