Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) yang memberikan sanksi kepada ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah Pidana Internasional pada Kamis, 9 Januari 2025.

Sebanyak 243 suara yang terdiri dari 198 perwakilan Partai Republik dan 45 perwakilan Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap sanksi tersebut, sementara itu sebanyak 140 perwakilan Partai Demokrat menentangnya.

Undang-undang Penanggulangan Pengadilan yang Tidak Sah ini akan memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang menyelidiki, menangkap, menahan atau mengadili warga negara AS atau warga negara sekutu termasuk Israel.

Sanksi ditujukan terhadap para pejabat Mahkamah Pidana Internasional beserta keluarga dan orang-orang yang membantunya. Sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional ini sebelumnya pernah diberlakukan oleh Presiden Donald Trump di tahun 2020, saat Mahkamah Pidana Internasional melakukan penyelidikan kejahatan perang AS yang terjadi di Afghanistan. Saat itu AS melakukan penolakan pemberian visa hingga membekukan kartu kredit dan rekening bank seorang jaksa Mahkamah Pidana Internasional beserta stafnya.

Mahkamah Pidana Internasional sendiri merupakan sebuah lembaga independen yang sudah berdiri sejak tahun 2002, walau telah memiliki 124 anggota negara. Lembaga ini berfungsi untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Namun tidak semua negara mau bergabung diantaranya adalah Rusia, Amerika Serikat, Cina dan Indonesia.

Hingga kini telah lebih dari 46.000 korban jiwa akibat serangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza sejak Oktober 2023.

| Narasi Daily