Hak istimewa kerajaan
Artikel Wikipedia
[[Judul]]
Hak istimewa kerajaan


[[Artikel]]
Hak istimewa kerajaan adalah sebuah badan dari otoritas adat istiadat, hak dan imunitas, yang diakui dalam hukum umum dan, terkadang, dalam yuridiksi hukum sipil yang ditujukan kepada monarki, terutama kepada penguasanya sendiri. Hal ini diartikan saat beberapa kekuasaan pemerintah eksekutif, yang dipegang oleh seorang penguasa monarki dengan penghormatan kepada proses pemerintahan kenegaraan, dilakukan.

Di kebanyakan monarki konstitusional, hak istimewa individual dapat ditiadakan oleh parlemen, meskipun di Britania Raya, hak istimewa kerajaan ditujukan kepada kepala pemerintahan dan prosedur hukum khusus membolehkan parlemen untuk menantang klaim perdana menteri untuk menggunakan 'hak' dari kekuasaan reserve semacam itu.

Meskipun beberapa kepala negara republik juga memegang kekuasaan serupa, mereka tidak membutuhkan sesuatu yang sama dalam setiap yuridiksi, dan memiliki sejumlah perbedaan fundamental dalam metode penegakan dan kekuasaan yang tersedia untuk Kepala Eksekutif negara.

Di Inggris, meskipun kekuasaan hak istimewa aslinya dipegang oleh penguasa yang bertindak sendiri, tanpa persyaratan bagi perhatian perlementer (setelah Magna Carta), sejak kenaikan tahta Wangsa Hanover, kekuasaan tersebut umumnya dipegang atas nasihat Perdana Menteri atau Kabinet, yang meneruskannya kepada Parlemen, yang dilakukan secara eksklusif, kecuali dalam hal-hal Keluarga Kerajaan, sejak setidaknya zaman William IV.

Biasanya dalam demokrasi liberal yang memegang monarki konstitusional serta negara kebangsaan, seperti Denmark, Jepang atau Swedia, hak istimewa kerajaan dijadikan sebagai fungsi seremonial dari kekuasaan negara.

Referensi

Bacaan tambahan 
 A. B. Keith, The King and the Imperial Crown (1936)
 Joseph Chitty, The Prerogatives of the Crown (monograph from 1820)
 Stanley de Smith and Rodney Brazier, Constitutional and Administrative Law
 Walter Bagehot, The English Constitution
 Blick, Andrew. 2014. "Emergency powers and the withering of the Royal Prerogative." International Journal Of Human Rights 18, no. 2: 195–210.

Pranala luar 

 Parliament Report on the powers of the Royal Prerogative 
 Taming the Prerogative: Strengthening Ministerial Accountability to Parliament (Government Response) 
 Lecture by Canadian constitutional scholar Kent Roach on the royal prerogative and Omar Khadr 
 Prerogativa Regis. Of the King’s Prerogative (1322) 

Hukum konstitusional