Demokrasi sosial
Artikel Wikipedia
[[Judul]]
Demokrasi sosial


[[Artikel]]
Demokrasi sosial adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka entitas politik demokrasi liberal dan ekonomi campuran kapitalis. Protokol dan norma yang digunakan untuk mencapainya melibatkan komitmen pada demokrasi perwakilan dan partisipatoris, kebijakan untuk meredistribusi pendapatan dan regulasi ekonomi untuk kepentingan umum dan penyediaan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, demokrasi sosial bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi kapitalisme untuk mengarah pada hasil yang lebih demokratis, egaliter, dan solidaristik. Akibat dari lamanya pemerintahan partai demokrat sosial dan pengaruhnya pada perkembangan kebijakan sosial ekonomi di negara Nordik, dalam lingkup kebijakan, demokrasi sosial telah diasosiasikan dengan model Nordik dan Keynesianisme dalam lingkaran politik pada paruh kedua abad ke-20.

Demokrasi sosial bermula dari ideologi politik yang menganjurkan transisi evolusioner dan damai dari kapitalisme menuju sosialisme melalui proses politik yang mapan, berkebalikan dengan transisi dengan pendekatan revolusioner yang diasosiasikan kepada Marxisme ortodoks. Di awal era pasca-Perang Dunia II di Eropa Barat, partai demokrat sosial menolak model politik dan ekonomi Stalinis yang ada di Uni Soviet. Mereka lebih memilih jalan alternatif menuju sosialisme atau dengan berkompromi antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam periode ini, demokrat sosial menganut ekonomi campuran berdasarkan pada dominasi kepemilikan pribadi, dengan hanya sedikit layanan publik dan utilitas penting yang dimiliki publik. Hasilnya, demokrasi sosial diidentikan dengan ekonomi Keynesian, intervensionisme negara, dan negara kesejahteraan, ketika mengabaikan tujuan sebelumnya untuk menggantikan sistem kapitalis (pasar faktor, kepemilikan pribadi, dan buruh upahan) dengan sistem ekonomi sosialis yang berbeda secara kualitatif. Dengan meningkatnya popularitas neoliberalisme dan Kanan Baru pada 1980-an, banyak partai demokrat sosial memasukkan ideologi Jalan Ketiga, yang bertujuan untuk memadukan ekonomi liberal dengan kebijakan kesejahteraan demokrasi sosial. Pada 2010-an, Jalan Ketiga umumnya tidak disukai dalam fenomena yang dikenal sebagai PASOKifikasi.

Demokrasi sosial modern ditandai dengan komitmen pada kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, penindasan terhadap kelompok kurang mampu dan kemiskinan, termasuk dukungan pada pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti perawatan lansia, perawatan anak-anak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kompensasi pekerja. Gerakan demokrasi sosial sering kali memiliki koneksi kuat dengan gerakan buruh dan serikat pekerja yang mendukung hak perundingan bersama bagi pekerja serta kebijakan untuk memperluas pengambilan keputusan di luar politik ke lingkup ekonomi dalam bentuk kodeterminasi bagi pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya.

Ikhtisar

Perkembangan 

Selama akhir abad ke-19 dan awal ke-20, demokrasi sosial adalah gerakan yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi dengan kepemilikan sosial atas alat produksi. Gerakan ini dipengaruhi oleh Marxisme dan pendukung Ferdinand Lassalle. Pada 1868-1869, Marxisme telah menjadi landasan teori resmi dari partai demokrasi sosial pertama yang didirikan di Eropa, Partai Pekerja Demokrat Sosial Jerman (SDAP).

Pada awal abad ke-20, politisi demokrat sosial Jerman, Eduard Bernstein, menolak gagasan Marxisme klasik dan ortodoks yang mengusulkan kemajuan dan revolusi sejarah tertentu sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan sosial dan memajukan posisi bahwa sosialisme harus didasarkan pada argumen etis dan moral untuk keadilan sosial dan egalitarianisme yang hendak dicapai melalui reformasi legislatif gradual. Dipengaruhi oleh Bernstein, setelah perpecahan antara reformis dan sosialis revolusioner di Internasional Kedua, partai-partai demokrat sosial menolak politik revolusioner dan mendukung reformasi parlementer sambil tetap berkomitmen pada sosialisasi. Pada periode ini, demokrasi sosial dikaitkan dengan sosialisme reformis. Di bawah pengaruh politisi seperti Carlo Rosselli di Italia, demokrat sosial mulai melepaskan diri dari Marxisme sama sekali dan menganut sosialisme liberal, mengimbau moralitas dibandingkan pandangan dunia yang sistematis, ilmiah atau materialis yang konsisten. Demokrasi sosial membuat seruan pada sentimen komunitarian, korporatis dan terkadang nasionalis sambil menolak determinasi ekonomi dan teknologi yang umumnya merupakan karakteristik Marxisme ortodoks dan liberalisme ekonomi. Pada periode pasca-Perang Dunia II serta konsensus ekonomi dan ekspansinya, sebagian besar demokrat sosial di Eropa telah meninggalkan hubungan ideologis mereka dengan Marxisme dan menggeser penekanan mereka ke arah reformasi kebijakan sosial sebagai transisi dari kapitalisme menuju sosialisme.

Seksi demokrasi sosial yang tetap berkomitmen pada penghapusan kapitalisme secara bertahap, serta demokrat sosial anti-Jalan Ketiga bergabung menjadi sosialisme demokratik.

Kesuksesan 
Kebijakan demokrasi sosial pertama kali diadopsi di Kekaisaran Jerman pada 1880-an dan 1890-an ketika Kanselir Otto von Bismarck yang konservatif mengajukan banyak proposal kesejahteraan sosial Demokrat Sosial untuk menghalangi keberhasilan pemilu mereka setelah melarang mereka dengan UU Anti-Sosialis. Kebijakan ini menjadi dasar bagi negara kesejahteraan modern pertama. Kebijakan-kebijakan tersebut dijuluki sebagai Sosialisme Negara oleh oposisi liberal, tetapi kemudian istilah itu diterima oleh Bismarck. Sosialisme Negara merujuk pada seragkaian program sosial yang dilaksanakan di Jerman yang diinisiasi oleh Bismarck pada 1883 sebagai langkah perbaikan untuk menenangkan kelas pekerja dan mengurangi dukungan kepada sosialisme dan Demokrat Sosial setelah melaksanakan upaya sebelumnya melalui UU Anti-Sosialis Bismarck.

Kebijakan serupa kemudian diadopsi di sebagian besar Eropa Barat, termasuk Prancis dan Britania Raya (lihat reformasi kesejahteraan Liberal) baik oleh partai sosialis dan liberal. Di Amerika Serikat, gerakan progresif, gerakan demokrat sosial serupa lebih dipengaruhi oleh liberalisme dibandingkan sosialisme, mendukung liberal progresif seperti presiden dari Partai Demokrat, Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt, yang gagasan New Freedom dan New Deal-nya mengadopsi banyak kebijakan demokrat sosial. Dengan Depresi Besar, intervensionisme ekonomi dan nasionalisasi menjadi umum di dunia dan konsensus pascaperang yang berlangsung sampai 1973 membuat kebijakan demokrat sosial Keynesian dan ekonomi campuran diberlakukan. Hal ini kemudian mengarah pada ledakan pasca-Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat, Uni Soviet, negara Eropa Barat dan Asia Timur khususnya mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang tidak biasa, bersamaan dengan lapangan kerja penuh. Berkebalikan dengan prediksi awal, pertumbuhan yang tinggi juga termasuk pada negara yang hancur akibat perang seperti Jepang (Keajaiban ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II), Jerman Barat dan Austria (Wirtschaftswunder), Korea Selatan (Keajaiban di Sungai Han), Prancis (Trente Glorieuses), Italia (Keajaiban ekonomi Italia) dan Yunani (Keajaiban ekonomi Yunani).

Akibat dari krisis energi 1970-an, ditinggalkannya standar emas dan sistem Bretton Woods bersama dengan kebijakan ekonomi campuran demokrat sosial Keynesian serta implementasi kebijakan berorientasi pasar, monetaris dan neoliberal (privatisasi, deregulasi, perdagangan bebas, globalisasi ekonomi, kebijakan fiskal anti-inflasi, dan lainnya), negara kesejahteraan demokrat sosial menjadi diragukan. Hal ini menyebabkan partai-partai demokrat sosial mengadopsi Jalan Ketiga, ideologi yang menggabungkan progresivisme dan liberalisme sosial dengan neoliberalisme. Bagaimanapun, Resesi Besar pada akhir 2000-an dan awal 2010-an menimbulkan keraguan pada apa yang dinamakan Konsensus Washington dan protes terhadap langkah pengetatan anggaran terjadi, menyebabkan kebangkitan partai-partai dan kebijakan demokrat sosial, khususnya di Amerika Serikat dan Britania Raya dengan Bernie Sanders dan Jeremy Corbyn, yang menolak demokrasi sosial Jalan Ketiga, setelah resesi ekonomi yang diakibatkan oleh apa yang disebut Pasokifikasi oleh berbagai partai demokrat sosial.

Laporan Kebahagiaan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa negara-negara yang paling bahagia terkonsentrasi di negara demokrat sosial, khususnya Eropa Utara, di mana dmeokrasi sosial model Nordik diimplementasikan. Hal ini terkadang dikaitkan dengan keberhasilan model Nordik di kawasan tersebut, di mana partai-partai serupa seperti sosialis demokrat, buruh, dan demokrat sosial mendominasi panggung politik dan meletakan landasan bagi negara-negara kesejahteraan univeral pada abad ke-20. Negara-negara Nordik, termasuk di antaranya Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia serta Greenland dan Kepulauan Faroe, juga menempati peringkat tertinggi berdasarkan metrik PDB riil per kapita, kesetaraan ekonomi, harapan hidup sehat, memiliki seseorang yang dapat diandalkan, persepsi kebebasan membuat pilihan hidup, kemurahan hati dan pengembangan manusia. Laporan serupa juga telah menempatkan negara Skandinavia dan negara demokrat sosial lainnya di peringkat atas pada indikator seperti kebebasan sipil, demokrasi, pers, kebebasan buruh dan ekonomi, perdamaian dan kebebasan dari korupsi.

Sejumlah penelitian dan survei menujukkan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia di masyarakat demokrat sosial dibandingkan yang neoliberal.

Kritik 

Dari sudut pandang sosialis murni, reformasi demokrat sosial dikritik karena berfungsi untuk merancang cara baru untuk memperkuat sistem kapitalisme, sehingga bertentangan dengan tujuan sosialis, yaitu menggantikan kapitalisme dengan sistem sosialis. Dengan demikian, demokrasi sosial gagal untuk mengatasi masalah-masalah sistemik yang melekat dalam kapitalisme. Filsuf sosialis demokrat Amerika, David Schweickart, membandingkan demokrasi sosial dengan sosialisme demokratik dengan mendefinisikan yang pertama sebagai upaya untuk memperkuat negara kesejahteraan dan yang kedua sebagai sistem ekonomi alternatif dari kapitalisme. Menurut Schweickart, kritik sosialis demokrat terhadap demokrasi sosial adalah bahwa kapitalisme tidak akan pernah dimanusiakan secara memadai dan bahwa setiap upaya untuk menekan kontradiksi ekonominya hanya akan menyebabkan mereka muncul di tempat lain. Misalnya, upaya untuk mengurangi pengangguran yang terlalu kuat akan mengakibatkan inflasi; dan terlalu banyak keamanan pekerjaan akan mengikis disiplin kerja. Berbeda dengan demokrasi sosial, sosialis demokrat menganjurkan sistem ekonomi pascakapitalisme yang berdasarkan pada sosialisme pasar yang dikombinasikan dengan manajemen mandiri pekerja, atau pada beberapa bentuk ekonomi partisipatoris terencana yang terdesentralisasi.

Sosialis Marxis berpendapat bahwa kebijakan kesejahteraan demokrat sosial tidak dapat menyelesaikan permasalahan struktural fundamental dari kapitalisme seperti fluktuasi siklus, eksploitasi dan alienasi. Karenanya, program demokrat sosial yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan dalam kapitalisme—seperti tunjangan pengangguran dan pajak atas laba—menciptakan kontradiksi lebih lanjut dengan membatasi efisiensi sistem kapitalis dengan mengurangi insentif bagi kapitalis untuk berinvestasi lebih lanjut dalam produksi. Negara kesejahteraan hanya berfungsi untuk melegitimasi dan memperpanjang sistem kapitalisme yang eksploitatif dan kontradiktif sehingga merugikan masyarakat. Kritik kontemporer demokrasi sosial seperti Jonas Hinnfors berpendapat bahwa ketika demokrasi sosial meninggalkan Marxisme, maka ia juga meninggalkan sosialisme dan telah menjadi gerakan kapitalis, secara efektif membuat demokrat sosial mirip dengan partai non-sosialis seperti Partai Demokrat di Amerika Serikat.

Sosialisme pasar juga mengkritik negara kesejahteraan demokrat sosial. Sementara tujuan keduanya adalah untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi, sosialisme pasar melakukannya dengan perubahan dalam kepemilikan dan manajemen perusahaan, sedangkan demokrasi sosial berusaha melakukannya dengan subsidi dan pajak terhadap perusahaan milik pribadi untuk membiayai program kesejahteraan. Franklin D. Roosevelt dan David Belkin mengkritik demokrasi sosial karena mempertahankan kelas kapitalis pemilik properti yang memiliki minat aktif untuk membalikkan kebijakan kesejahteraan demokrasi sosial, dan jumlah kekuatan yang tidak proporsional sebagai kelas untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ekonom John Roemer dan Pranab Bardhan menunjukkan bahwa demokrasi sosial membutuhkan gerakan buruh yang kuat untuk mempertahankan redistribusi besarnya melalui pajak, dan bahwa idealistis untuk berpikir redistribusi semacam itu dapat dicapai di negara-negara lain dengan gerakan buruh yang lemah, serta penekanan bahwa di negara-negara Skandinavia, demokrasi sosial menurun sejalan dengan melemahnya gerakan buruh.

Joseph Stalin adalah seorang kritikus yang vokal terhadap demokrasi sosial, yang kemudian menciptakan istilah fasisme sosial untuk menjelaskan demokrasi sosial pada 1930-an karena pada periode ini demokrasi sosial menganut model ekonomi korporatis yang serupa dengan model yang didukung oleh fasisme. Pandangan ini dianut oleh Komunis Internasional. Dikatakan bahwa masyarakat kapitalis telah memasuki Periode Ketiga ketika revolusi kelas pekerja sudah dekat, tetapi dapat dicegah oleh demokrat sosial dan kekuatan fasis lainnya.

Beberapa kritikus mengklaim bahwa demokrasi sosial meninggalkan sosialisme pada 1930-an dengan mendukung kapitalisme kesejahteraan Keynesian. Teoretikus politik sosialis demokrat, Michael Harrington, berpendapat bahwa demokrasi sosial secara historis mendukung Keynesianisme sebagai bagian dari "kompromi demokrasi sosial" antara kapitalisme dan sosialisme. Kompromi ini menciptakan negara kesejahteraan dan Harrington berpendapat bahwa meskipun kompromi ini tidak memungkinkan terciptanya sosialisme secara cepat, kompromi ini "mengakui prinsip nonkapitalis-dan bahkan antikapitalis-kebutuhan manusia melebihi dan di atas keharusan profit". Baru-baru ini, demokrat sosial yang mendukung Jalan Ketiga dituduh telah mendukung kapitalisme, termasuk oleh demokrat sosial anti-Jalan Ketiga yang menuduh pendukung Jalan Ketiga seperti Anthony Giddens sebagai orang yang dalam praktiknya antidemokrasi sosial dan antisosialis.

Partai politik demokrat sosial ternama di seluruh dunia

Partai demokrat sosial atau partai dengan faksi demokrat sosial 
 Indonesia: Partai Solidaritas Indonesia
 Albania: Partai Sosialis Albania, Gerakan Sosialis untuk Integrasi
 Andorra: Partai Demokrat Sosial
 Argentina: Radical Civic Union
 Austria: Partai Demokrat Sosial Austria
 Australia: Australia Hijau, Partai Buruh Australia
 Belgia: Partai Sosialis, Socialistische Partij Anders
 Brasil: Partai Buruh Demokratik, Partai Sosialis Brasil
 Bosnia dan Herzegovina: Partai Demokrat Sosial, Front Demokratik
 Kanada: Partai Demokratik Baru
 Chile: Partai untuk Demokrasi
 Kroasia: Partai Demokrat Sosial
 Republik Ceko: Partai Demokrat Sosial Ceko
 Denmark: Demokrat Sosial
 Estonia: Partai Demokrat Sosial
 Finlandia: Partai Demokrat Sosial Finlandia, Demokrat Sosial Åland
 Prancis: Partai Sosialis
 Jerman: Partai Demokrat Sosial Jerman
 Ghana: Kongres Demokrasi Nasional
 Yunani: Gerakan Sosialis Pan-Yunani
 Greenland: Siumut
 Hungaria: Partai Sosialis Hungaria
 Islandia: Aliansi Demokrat Sosial
 India: Kongres Nasional India
 Irlandia: Partai Buruh, Demokrat Sosial
 Israel: Partai Buruh Israel, Meretz
 Italia: Partai Demokrat
 Lithuania: Partai Demokrat Sosial Lithuanian
 Luxembourg: Partai Pekerja Sosialis Luxembourg
 Malaysia: Partai Aksi Demokratik
 Malta: Partai Buruh
 Meksiko: Partai Revolusi Demokratik, Gerakan Regenerasi Nasional
 Moldova: Partai Demokratik Moldova
 Mongolia: Partai Rakyat Mongolia
 Montenegro: Partai Demokratik Sosialis Montenegro, Partai Demokrat Sosial Montenegro
 Belanda: Partai Buruh
 Selandia Baru: Partai Buruh Selandia Baru
 Norwegia: Partai Buruh
 Pakistan: Partai Rakyat Pakistan
 Palestina: Fatah
 Polandia: Aliansi Kiri Demokratik
 Portugal: Partai Sosialis, Partai Buruh Portugal
 Romania: Partai Demokrat Sosial
 Rusia: Rusia Berkeadilan
 San Marino: Partai Sosialis dan Demokrat
 Serbia: Partai Demokratik, Partai Demokrat Sosial, Partai Demokrat Sosial Serbia, Liga Demokrat Sosial Vojvodina
 Singapura: Partai Pekerja Singapura
 Slovakia: Arah- Demokrasi Sosial
 Slovenia: Demokrat Sosial
 Afrika Selatan: Kongres Nasional Afrika
 Korea Selatan: Partai Keadilan
 Spanyol: Partai Pekerja Sosialis Spanyol
 Swedia: Partai Pekerja Demokrat Sosial Swedia
 Swiss: Partai Demokrat Sosial Swiss
 Turki: Partai Rakyat Republik
 Britania Raya: Partai Buruh, Demokrat Liberal, Partai Demokrat Sosial dan Buruh
 Amerika Serikat: Demokrat Keadilan
 Venezuela: Aksi Demokratik
 Zimbabwe: Gerakan untuk Perubahan Demokratik

Partai demokrat sosial terdahulu atau yang memiliki faksi demokrat sosial 
 Australia: Partai Komunis Australia
 Austria: Partai Pekerja Demokrat Sosial Austria
 Belgia: Partai Buruh Belgia, Partai Sosialis Belgia
 Kanada: Federasi Persemakmuran Kooperatif
 Prancis: Seksi Perancis dari Internasional Pekerja
 Jerman: Partai Pekerja Demokrat Sosial Jerman
 Islandia: Partai Demokrat Sosial, Kebangkitan Nasional
 Israel: Mapai, Jajaran
 Italia: Partai Aksi, Partai Sosialis Italia, Partai Sosialis Demokrat Italia, Partai Demokrat Kiri, Demokrat Kiri
 Jepang: Partai Sosialis Demokrat, Partai Demokrat Sosial
 Belanda: Partai Pekerja Demokrat Sosial, Sosialis Demokrat '70
 Polandia: Demokrasi Sosial Republik Polandia
 San Marino: Partai Sosialis San Marino, Partai Sosialis Demokrat Independen San Marino
 Turki: Partai Demokrasi Sosial

Demokrat sosial ternama 

 Clement Attlee
 Obafemi Awolowo
 José Batlle y Ordóñez
 Otto Bauer
 David Ben-Gurion
 Victor L. Berger
 Ingmar Bergman
 Eduard Bernstein
 Zulfikar Ali Bhutto
 Tony Blair
 Léon Blum
 Willy Brandt
 Hjalmar Branting
 Ed Broadbent
 Gro Harlem Brundtland
 Helen Clark
 Job Cohen
 Brendan Corish
 Anthony Crosland
 Tommy Douglas
 Willem Drees
 Friedrich Ebert
 Tage Erlander
 Peter Fraser
 Einar Gerhardsen
 Felipe González
 Tarja Halonen
 Bob Hawke
 Morris Hillquit
 Daniel Hoan
 Roy Jenkins
 Charles Kennedy
 Norman Kirk
 Wim Kok
 Jack Layton
 David Lewis
 Wilhelm Liebknecht
 Paavo Lipponen
 Vassos Lyssarides
 Sicco Mansholt
 Dom Mintoff
 François Mitterrand
 Alva Myrdal
 Gunnar Myrdal
 Walter Nash
 Jawaharlal Nehru
 Olof Palme
 Sandro Pertini
 René Lévesque
 Poul Nyrup Rasmussen
 Bernie Sanders
 Michael Joseph Savage
 Wim Schermerhorn
 Helmut Schmidt
 Luis Guillermo Solís
 Paul-Henri Spaak
 Thorvald Stauning
 Joop den Uyl
 José Luis Rodríguez Zapatero
 Frank P. Zeidler

Lihat pula 
 Bisnis sadar
 Ekonomi konstitusional
 Fleksibilitas
 Daftar partai demokrasi sosial
 Sosialisme demokratik
 Liberalisme sosial

Referensi

Kutipan

Sumber

Bacaan lebih lanjut

Pranala luar 
 Papers on the Future of Social Democracy in Canada 
 Social Democracy in the unfinished global revolution oleh Martin Shaw
 The Socialist International
 Demokrasi Politik + Sosial + Ekonomi <=> sosialisme

 
Demokrasi
Sosialisme demokratik
Antikapitalisme
Ideologi ekonomi
Ideologi politik
Demokrasi
Sosialisme
Keadilan sosial