Grup Poso-Tojo
Artikel Wikipedia
[[Judul]]
Grup Poso-Tojo


[[Artikel]]
Grup Poso-Tojo<ref>POSO-TODJO GROUPEN (Poso - Tojo), De bare'e-sprekende toradja's van midden-celebes, SERIES  ", Diakses 5 Maret 2023.</ref> (ejaan Van Ophuijsen: Poso-Todjo Groupen) adalah suatu istilah penamaan wilayah yang melekat di wilayah pantai timur provinsi Sulawesi Tengah, dan dihuni oleh Suku Bare'e (Bare'e-Stammen).

Pada tahun 1800an, tokoh Hindia Belanda, Adriani dan Kruyt dalam buku mereka yang berjudul De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes mengistilahkan istilah Toradja(Toraja) untuk sebagian kecil orang yang hidup seperti yang sekarang ini disebut "gelandangan".
untuk penduduk asli suatu wilayah yang wilayahnya dinamakan Belanda dengan nama Grup Poso-Tojo yang memiliki nama lain Toraja Poso-Tojo, atau Toraja Timur (Toradja Bare'e) dengan Suku Bare'e sebagai suku asli pemilik wilayah tersebut, dan istilah "Van Heiden Tot Christen" sudah sangat dikenal di wilayah Grup Poso-Tojo, dan orang Toradja (istilah bagi orang Bare'e yang bukan beragama Islam) ini kemudian diberi makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan pengajaran Agama Kristen.

Penolakan Toraja

Bugis dan To Luwu adalah masyarakat yang pertama kali menolak penyebutan Toraja untuk Umat Kristen di Sulawesi Selatan, dan hal tersebut diakui oleh Makkole dan Maddika Luwu saat itu, dan juga karena wilayah yang dihuni Suku Toraja adalah wilayah Kerajaan Luwu  yang mana wilayah kerajaan Luwu mulai dari Selatan, Pitumpanua ke utara Morowali, dan dari Tenggara Kolaka (Mengkongga) sampai ke seluruh wilayah Tana Toraja, oleh karena itu To Luwu menolak terhadap istilah Toraja (Toradja) untuk penyebutan Umat Kristen di Sulawesi Selatan. 

Penolakan atas istilah Toraja inilah yang membuat ragu masyarakat Sulawesi pada saat terjadi gerakkan Monangu Buaya oleh Kerajaan Luwu, karena bunyi dari Monangu Buaya adalah sangat bertentangan dengan penolakan istilah Toraja (Toradja) yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, karena bunyi dari Monangu Buaya (Monangu Buaja) adalah "Semua Suku Toraja (Toradja-Stammen)  dan Umat Kristen di Tana Poso harus mendukung semua Budaya Luwu termasuk Monangu Buaya", dan itu sangat tidak mungkin terjadi dimana sedang terjadi salah paham dan "pengusiran"  antara pihak masyarakat Sulawesi Selatan yang menentang istilah Toraja ciptaan misionaris Belanda dan Budaya Luwu Monangu Buaya yang didukung misionaris Belanda dengan kata lain sedang terjadi permusuhan antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan pihak misionaris Belanda, sehingga semua masyarakat Sulawesi berkesimpulan bahwa gerakan menarik upeti Monangu Buaya (Monangu Buaja; krokodilzwemmen) adalah bukan dari Kerajaan Luwu tetapi Monangu Buaya adalah ciptaan misionaris Hindia Belanda. Terbukti dari Monangu Buaya mengutip ayat dari Alkitab Injil yaitu " dengan melihat kepada Tokoh Alkitab Injil yaitu "sejarah  kematian  Lazarus" yang menceritakan bahwa Baju Adat Inodo bukan bajunya umat kristen yang diwakili tokoh Lazarus". 

Dan mengenai Kerajaan mana pemilik Tana Poso di Tana Poso teridentifikasi terjadi Politik adu domba (divide et impera) antara Kerajaan Tojo dengan Kerajaan Luwu dari pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan Poso milik Kerajaan Luwu yaitu Dengan adanya pernyataan dari pihak Toraja Kristen di Poso bahwa Tana Poso adalah milik Kerajaan Luwu melalui gerakkan menarik upeti Monangu Buaja, dan 
Poso milik Kerajaan Tojo dengan pernyataan dari pemimpin tana poso yang diangkat pemerintah Hindia Belanda yaitu To Kadambuku yang menyebutkan bahwa Tana Poso adalah milik Kerajaan Tojo karena terikat Mobalusala (pemberian upeti tandan padi). Karena tidak mungkin satu wilayah memiliki dua suku dan tidak mungkin juga satu wilayah dimiliki dua kerajaan  yang berbeda yaitu Suku Bare'e di pihak Kerajaan Tojo dan Toraja (pamona) kristen di pihak Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Luwu tidak memiliki bukti kepemilikan Tana Poso seperti Arajang Kerajaan Tojo. 

Di zaman moderen para peneliti dan akademisi Sulawesi seperti Priyanti Pakan, Mashudin Masyhuda, Andi Mattulada, dan Lorraine Aragon juga pada awalnya menolak penerapan istilah Toraja bagi penduduk Sulawesi Tengah.

 To Lamusa 

Dengan memperhatikan wilayah dari Suku Bare'e yang tahun 1770 membentuk Kerajaan Tojo di wilayah yang mereka huni, kini muncullah suatu skema To Lamusa dari Kerajaan Luwu, tetapi sayangnya  skema To Lamusa dari Kerajaan Luwu itu tidak terbukti yaitu dari pernyataan Walter Kaudern yang menyatakan "...adapun kalau ditempati, tanah tersebut sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama sekali, karena tanahnya seperti jurang yang sangat sulit untuk dibuatkan semacam rumah tempat tinggal", karena berupa "jurang" sehingga pastilah orang akan beranggapan tanah yang dulunya merupakan hunian pemukiman penduduk setelah itu tempat hunian tersebut menjadi jurang, pastilah orang beranggapan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena faktor bencana alam dan salah satunya adalah Gempa bumi, dan di zaman moderen pernyataan tersebut dibuktikan dengan tidak adanya garis patahan gempa yang melewati wilayah tempat yang dulu dinamakan Lamusa di TandongKasa (Tando Ngkasa), desa Lamoesa, dan Pantjawoe Enoe.

 Keagamaan 
Dijaman penjajah, Belanda melarang semua bentuk kepercayaan Lamoa yang bertuhan kepada Puempalaburu, dan membebaskan budaya dan adat yang tidak berhubungan dengan kepercayaan lamoa seperti Tari Moraego, Tari Mokayori (Kerajaan Tojo), dll.

Dan Dengan Adanya para  "Gelandangan" ''dari wilayah Grup Poso-Tojo yang kemudian diistilahkan Belanda dengan istilah "Van Heiden Tot Christen" yang kemudian disekolahkan di sekolah-sekolah Belanda yang ada di wilayah Grup Poso-Tojo untuk mempelajari tujuh "batu pemisahan" (Watu Mpogaa) yang masih dapat ditemukan saat ini di Tentena.

Setelah mempelajari Watu Mpogaa, maka para gelandangan yang telah menjadi Umat Kristen tersebut mengetahui asal usul mereka sebelum berada di wilayah Grup Poso-Tojo yaitu berasal dari wilayah  Wotu.

Pemekaran 
Pada tahun 2003, Ketika wilayah Grup Poso-Tojo dinamakan dengan nama Kabupaten Poso oleh Pemerintah Indonesia, ada suatu wilayah di Kabupaten Poso yang kemudian akan dinamakan Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tojo Una-Una yang sebelumnya merupakan bagian Kabupaten Poso kemudian dimekarkan berdasarkan Undang‐Undang No. 32 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Pada 7 Januari 2004, secara resmi Kabupaten Tojo Una-Una dimekarkan dari Kabupaten Poso, sehingga wilayah Suku Bare'e (Bare'e-Stammen) yang sebelumnya dinamakan oleh Belanda pada tahun 1800an dengan nama Grup Poso-Tojo, Toraja Poso-Tojo, atau Toraja Timur (Bare'e Toradja), secara resmi terpisah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Lihat Pula 

 Tadulako
 Toraja Koro
 To Tora'u
 To Lage
 To Bancea
 Batas Paling Barat dari  Kerajaan Tojo : Sausu
 Batas Paling Timur dari  Kerajaan Tojo : Pati-Pati

Referensi 

Koloni Belanda