Filsafat politik Islam, memang, berakar pada sumber-sumber yang sangat Islam.e., Al-Qur'an dan Sunnah, kata-kata dan praktek-praktek Muhammad thothus membuat dasarnya teokratis. Namun, dalam pemikiran Barat, umumnya dianggap bahwa itu adalah daerah tertentu yang khusus hanya untuk filsuf besar Islam: al-Kindi (Al-Farnabi), al-Abunabi (Abunaster), Τbn Sina (Avicenna), Ibn Bajjah (Avempace), Ibn Rushd (Averroes), dan Ibn Khaldun. Konsep politik Islam seperti kudrah (power), sultan, umma, cemaa (pengutama)- dan bahkan "kore" istilah-istilah Al-Qur'an.e., ibadah (pertuhan), din (agama), rab (master) dan ib (rahib) (deity) diambil sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, tidak hanya gagasan para filsuf politik Muslim tetapi juga banyak pakar hukum lainnya dan ulama mengemukakan gagasan politik dan teori. Misalnya, ide-ide Khawarij dalam tahun-tahun awal sejarah Islam pada Khilafa dan Ummah, atau Shia Islam pada konsep Imamah dianggap bukti pemikiran politik. Perselisihan antara Ehl-i Sunna dan Shia pada abad ke-7 dan 8 memiliki karakter politik yang asli.
Perselisihan antara Ehl-i Sunna dan Shia memiliki karakter seperti apa?
politik