Majelis Umum telah mempertimbangkan aturan hukum sebagai bahan agenda sejak 1992, dengan minat yang diperbarui sejak 2006 dan telah mengadopsi resolusi pada tiga sesi terakhir. Dewan Keamanan telah mengadakan sejumlah perdebatan tentang aturan hukum, dan menerima resolusi yang menandaskan pentingnya masalah - masalah ini dalam konteks wanita, perdamaian dan keamanan, anak - anak dalam konflik bersenjata, dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Komisi Pembangunan Perdamaian juga secara teratur membahas masalah - masalah hukum sehubungan dengan negeri - negeri dalam agendanya. Deklarasi dan Program Aksi Wina juga mengharuskan adanya aturan hukum dalam pendidikan hak asasi manusia.
Pada tahun berapa minat diperbarui dalam pemerintahan hukum dalam Kebaktian Umum?
2006