Orang Rohingya secara konsisten menghadapi pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Burma yang menolak untuk mengakui mereka sebagai warga Burma (meskipun beberapa dari mereka telah tinggal di Burma selama lebih dari tiga generasi) (Rohingya telah ditolak kewarganegaraan Burmese sejak pelaksanaan hukum kewarganegaraan tahun 1982. Hukum menciptakan tiga kategori kewarganegaraan: kewarganegaraan, kewarganegaraan asosiasi, dan kewarganegaraan naturalisasi. Kewarganegaraan diberikan kepada salah satu ras nasional seperti Kachin, Kya (Karenni), Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, Shan, Kalan, atau Zerbadee. Kewarganegaraan asosiasi diberikan kepada mereka yang tidak dapat membuktikan nenek moyang mereka menetap di Myanmar sebelum 1823, namun dapat membuktikan mereka memiliki satu kakek moyang, atau pra-1823, yang adalah warga negara negara negara lain, serta orang-orang yang diterapkan untuk kewarganegaraan pada tahun 1948 dan memenuhi syarat kemudian oleh hukum-hukum tersebut. Kewarganegaraan alami hanya diberikan kepada mereka yang memiliki setidaknya satu orang tua dengan salah satu jenis kewarganegaraan Burma atau dapat menyediakan "bukti konklusif" bahwa orang tua mereka masuk dan tinggal di Burma sebelum kemerdekaan pada tahun 1948. Rezim Burma telah berusaha mengusir Rohingya secara paksa dan membawa non-Rohingya untuk menggantikan mereka kebijakan ini telah mengakibatkan pengusiran sekitar setengah dari 800.000 Rohingya dari Burma, sementara orang Rohingya telah digambarkan sebagai "salah satu dari dunia yang paling tidak diinginkan" dan "salah satu dunia yang paling dianiaya minoritas." Tetapi, asal mula pernyataan minoritas yang paling ditindas tidak jelas.
Bagian mana dari populasi Burma yang secara rutin didiskriminasi?
Orang Rohingya secara