Setelah mereka diadopsi, perjanjian serta amandemen mereka harus mengikuti prosedur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diterapkan oleh Kantor Urusan Hukum, termasuk tanda tangan, ratifikasi dan masuk ke paksa.
Kantor Perserikatan Bangsa - Bangsa mana yang bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur resmi hukumnya?
Kantor Urusan Hukum