Pemerintah Jepang memperbesar administrasi dan melantik pemimpin setempat, yang melemahkan wewenang para pemimpin tradisional setempat. Jepang juga mencoba untuk mengubah organisasi sosial di pulau-pulau dari Matrilinealitas untuk sistem Patriarkal Jepang, tetapi dengan tidak berhasil. Selain itu, selama tahun 1930-an, sepertiga dari semua tanah hingga tingkat air yang tinggi dinyatakan sebagai milik pemerintah Jepang. Pada kepulauan itu, sebelum melarangkan para pedagang asing, kegiatan para misionaris Katolik dan Protestan diperbolehkan. Orang - orang pribumi dididik di sekolah - sekolah Jepang, dan mempelajari bahasa Jepang serta kebudayaan Jepang. Kebijakan ini adalah strategi pemerintah tidak hanya di Kepulauan Marshall, tetapi di semua wilayah lain yang diberi mandat di Mikronesia. Pada tanggal 27 Maret 1933, Jepang memberikan pemberitahuannya di Liga Bangsa - Bangsa, tetapi terus mengelola pulau - pulau itu, dan pada akhir tahun 1930 - an mulai membangun dasar udara pada beberapa atol. Kepulauan Marshall berada dalam posisi geografis yang penting, menjadi titik paling timur dalam lingkaran pertahanan Jepang pada awal Perang Dunia II.
Bersama dengan orang Protestan, para utusan injil dari denominasi apa yang diizinkan beroperasi di Marshall?
Katolik