Mahkamah Agung Federal telah menetapkan bahwa perjanjian tunduk pada tinjauan konstitusional dan menikmati posisi hirarki yang sama dengan undang-undang biasa (leis ordinárias, atau "hukum biasa" dalam bahasa Portugis). Sebuah keputusan baru-baru ini oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 telah mengubah skema tersebut sedikit, dengan menyatakan bahwa perjanjian yang mengandung ketentuan hak asasi manusia menikmati status di atas undang-undang biasa, meskipun mereka tetap berada di bawah konstitusi itu sendiri. Selain itu, sesuai dengan amandemen ke-45 dalam konstitusi, perjanjian hak asasi manusia yang disetujui oleh Kongres melalui prosedur khusus menikmati posisi hirarki yang sama sebagai amandemen konstitusional. Posisi perjanjian hirarkis sehubungan dengan undang - undang dalam negeri berkaitan dengan diskusi tentang apakah (dan bagaimana) yang terakhir dapat memecah yang sebelumnya dan sebaliknya.
Apa amandemen konstitusi Brasil menyatakan bahwa perjanjian hak asasi manusia disetujui melalui prosedur khusus oleh Kongres menikmati posisi yang sama sebagai amandemen konstitusional?
amandemen ke-45