Sampai tahun 2005, Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa setiap tahun menerapkan resolusi terperinci tentang situasi di Myanmar melalui konsensus. Tetapi, pada tahun 2006, sebuah Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa yang terbagi memilih melalui resolusi yang dengan tegas memanggil pemerintah Myanmar untuk mengakhiri pelanggaran - pelanggaran hak asasi manusianya yang sistematis. Pada bulan Januari 2007, Rusia dan Cina memveto resolusi wajib militer sebelum Dewan Keamanan PBB memanggil pemerintah Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia dan memulai transisi demokratis. Afrika Selatan juga menentang resolusi tersebut.
Apa yang Cina dan Rusia lakukan di tahun 2008?
memveto resolusi wajib militer sebelum Dewan Keamanan PBB memanggil pemerintah Myanmar