Ada dua metode korupsi di pengadilan: negara (melalui perencanaan anggaran dan berbagai hak istimewa), dan swasta. Anggaran hakim di banyak negara transisi dan berkembang hampir sepenuhnya dikendalikan oleh eksekutif. Yang terakhir melemahkan pemisahan kekuasaan, karena menciptakan ketergantungan keuangan kritis dari pengadilan. Distribusi kekayaan nasional yang tepat termasuk pengeluaran pemerintah pada pengadilan adalah subjek ekonomi konstitusional. Kebobrokan hukum dapat sulit diberantas sepenuhnya, bahkan di negara - negara maju.
Apa kontrol eksekutif cabang atas yudisial uang merongrong?
pemisahan kekuasaan