Artikel 41 dan 68 dari konstitusi memberdayakan penguasa untuk menahan hak kerajaan dari tagihan yang diadopsi oleh Majelis Legislatif. Pada tahun 2010, kerajaan bergerak menuju demokrasi yang lebih besar, dengan Raja George Tupou V mengatakan bahwa ia akan dipandu oleh perdana menteri dalam melatih kekuatannya. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi keputusan kerajaan yang independen untuk menjalankan hak veto. Pada bulan November 2011, kebaktian itu mengadopsi sebuah Senjata dan Amunisi (Amendment) Bill, yang mengurangi kemungkinan hukuman pidana atas kepemilikan senjata api yang tidak sah. Undang-undang itu diadopsi oleh sepuluh suara menjadi delapan. Dua anggota kebaktian baru - baru ini didakwa atas kepemilikan senjata api yang terlarang. Perdana Menteri, Lord Tuéivakanō, memilih untuk Amandemen tersebut. Para anggota oposisi mengecam undang - undang tersebut dan meminta sang Raja untuk memveto itu, yang ia lakukan pada bulan Desember.
Berapa banyak anggota kebaktian yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api secara hukum?
Dua