Dalam upaya reformasi, pejabat pemerintah Eritrean dan perwakilan LSM telah berpartisipasi dalam banyak perhimpunan dan dialog umum. Dalam sesi ini mereka telah menjawab pertanyaan mendasar seperti, "Apa hak asasi manusia?", "Siapa yang menentukan hak asasi manusia?" dan "Apa yang harus didahulukan, hak asasi manusia atau komunal?" Pada tahun 2007, pemerintah Eritrean juga melarang mutilasi alat kelamin wanita. Dalam Regional Assemblies dan agama lingkaran, Eritrea sendiri berbicara terus-menerus terhadap penggunaan sunat perempuan. Mereka menyebutkan masalah kesehatan dan kebebasan individu sebagai perhatian utama ketika mereka mengatakan hal ini. Selain itu, mereka memohon orang - orang pedesaan untuk menyingkirkan praktek kebudayaan kuno ini. Selain itu, sebuah gerakan baru yang disebut Warga untuk Hak Demokratis di Eritrea bertujuan untuk memulai dialog antara pemerintah dan oposisi dibentuk pada awal 2009. Kelompok ini terdiri dari warga biasa dan beberapa orang dekat dengan pemerintah.
Apa praktek budaya baru yang orang-orang coba lakukan di Eretria?
mutilasi alat kelamin wanita