Selanjutnya keputusan ini, Mahkamah Agung telah menerapkan tes tiga arah untuk menentukan apakah aksi pemerintah berhubungan dengan berdirinya Clause, yang dikenal sebagai "Tes Siluman." Pertama, hukum atau kebijakan harus telah diadopsi dengan tujuan netral atau non-religius. Kedua, prinsip atau efek utama haruslah prinsip yang tidak menghalangi agama. Ketiga, undang-undang atau kebijakan tidak harus menghasilkan "keterlibatan berlebihan" pemerintah dengan agama. (Keputusan dalam Lemon v. Kurtzman bergantung pada kesimpulan bahwa keuntungan pemerintah mengalir secara tidak proporsional ke sekolah Katolik, dan bahwa sekolah Katolik merupakan komponen integral dari misi agama Gereja Katolik, sehingga kebijakan melibatkan negara dalam "komplotan berlebihan" dengan agama.) Kegagalan untuk memenuhi salah satu kriteria ini adalah bukti bahwa undang-undang atau kebijakan yang dipertanyakan melanggar Klausa Pendirian.
Apa dampak utama hukum baik maju maupun menghambat?
agama