Mahkamah Agung Federal telah menetapkan bahwa perjanjian tunduk pada tinjauan konstitusional dan menikmati posisi hirarki yang sama dengan undang-undang biasa (leis ordinárias, atau "hukum biasa" dalam bahasa Portugis). Sebuah keputusan baru-baru ini oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 telah mengubah skema tersebut sedikit, dengan menyatakan bahwa perjanjian yang mengandung ketentuan hak asasi manusia menikmati status di atas undang-undang biasa, meskipun mereka tetap berada di bawah konstitusi itu sendiri. Selain itu, sesuai dengan amandemen ke-45 dalam konstitusi, perjanjian hak asasi manusia yang disetujui oleh Kongres melalui prosedur khusus menikmati posisi hirarki yang sama sebagai amandemen konstitusional. Posisi perjanjian hirarkis sehubungan dengan undang - undang dalam negeri berkaitan dengan diskusi tentang apakah (dan bagaimana) yang terakhir dapat memecah yang sebelumnya dan sebaliknya.
Pada tahun berapa Mahkamah Agung Brasil menetapkan bahwa perjanjian - perjanjian yang mengandung ketentuan hak asasi manusia memiliki status di atas undang - undang biasa?
2008