Pemisahan kekuasaan yang ketat tidak beroperasi di Kerajaan Inggris, struktur politik yang berfungsi dalam sebagian besar kasus yang diperlukan[sitasi] sebagai model bagi pemerintah yang diciptakan oleh Konstitusi AS. [Konsitasi] di bawah sistem Westminster Inggris, berdasarkan kedaulatan parlemen dan pemerintah yang bertanggung jawab, Parlemen (Kinging-in-Parliament), House of Lords and House of Commons) adalah otoritas pembuatan hukum tertinggi. Kantor eksekutif bertindak atas nama Raja ("Pemerintah Yang Mulia"), seperti yang dilakukan hakim. Menteri Raja berada dalam kebanyakan kasus anggota dari salah satu dari dua Houses of Parlemen, dan Pemerintah diperlukan untuk mempertahankan dukungan mayoritas di House of Commons. Satu menteri, Kanselir Tuhan, adalah pada saat yang sama satu-satunya hakim di Pengadilan Chancery dan ketua di House of Lords. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa tiga cabang pemerintah Inggris sering melanggar prinsip pemisahan kekuasaan yang ketat, meskipun ada banyak kesempatan ketika cabang yang berbeda dari pemerintah bertentangan satu sama lain. Beberapa negara bagian AS tidak mengamati pemisahan kekuasaan yang ketat pada abad ke - 18. Di New Jersey, Gubernur juga berfungsi sebagai anggota pengadilan tertinggi negara dan sebagai ketua sebuah rumah di Legislatif New Jersey. Presiden Delaware adalah anggota Pengadilan Banding; ketua dari dua rumah legislatif negara juga melayani di departemen eksekutif sebagai Wakil Presiden. Di Delaware dan Pennsylvania, anggota dewan eksekutif melayani pada saat yang sama sebagai hakim. Di pihak lain, banyak negara bagian selatan secara eksplisit menuntut pemisahan kekuasaan. Maryland, Virginia, Carolina Utara dan Georgia semua menjaga cabang pemerintah "berpisah dan berbeda."
Di negara bagian mana anggota dewan Kanselir dan hakim melayani pada saat yang sama?
Delaware dan Pennsylvania