Organisasi Properti Intelektual Dunia (WIPO) mengakui bahwa konflik mungkin ada antara respek dan implementasi sistem properti intelektual saat ini dan hak asasi manusia lainnya. Pada tahun 2001, Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan mengeluarkan dokumen yang disebut " Hak Asasi Manusia dan kekayaan intelektual" yang berpendapat bahwa kekayaan intelektual cenderung diatur oleh cita - cita ekonomi sewaktu hal itu harus dipandang terutama sebagai produk sosial; dalam rangka untuk melayani kesejahteraan manusia, sistem kekayaan intelektual harus menghormati dan menyesuaikan diri dengan hukum hak asasi manusia. Menurut Komite, ketika sistem gagal melakukannya mereka berisiko melanggar hak manusia untuk makanan dan kesehatan, dan untuk partisipasi budaya dan keuntungan ilmiah. Pada tahun 2004, Majelis Umum WIPO mengadopsi Deklarasi Jenewa tentang Masa Depan Organisasi Properti Intelektual Dunia yang berpendapat bahwa WIPO harus " lebih berfokus pada kebutuhan negara berkembang, dan memandang IP sebagai salah satu dari banyak alat untuk pembangunan bukan sebagai akhir bagi negara berkembang."
Kapan dokumen yang berjudul "Kehak-hak asasi manusia dan kekayaan intelektual" dikeluarkan?
2001