Konstitusi federal Brasil menyatakan bahwa kuasa untuk memasukkan perjanjian diberikan kepada presiden dan bahwa perjanjian tersebut harus disetujui oleh Kongres (artikel 84, klausa VIII, dan 49, klausul I). Dalam prakteknya, hal ini telah ditafsirkan sebagai makna bahwa kantor cabang eksekutif bebas untuk bernegosiasi dan menandatangani perjanjian, tetapi disahkan oleh presiden tergantung pada persetujuan Kongres sebelumnya. Selain itu, Mahkamah Agung Federal telah memutuskan bahwa, mengikuti ratifikasi dan masuk secara paksa, suatu perjanjian harus dimasukkan ke dalam hukum dalam negeri melalui sebuah dekret presiden yang diterbitkan dalam catatan federal untuk berlaku di Brasil dan diterapkan oleh pihak berwenang Brasil.
Agar sebuah perjanjian berlaku di Brasil, sebuah dekret presiden yang mengaitkan perjanjian itu dengan hukum dalam negeri harus diterbitkan di mana agar dapat berlaku sah?
dalam catatan federal